PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
La por an Tahunan Lapor poran
2006
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN INDONESIAN FINANCIAL TRANSACTION AND ANALYSIS CENTRE
VISI
PPATK
Menjadi Lembaga Independen yang bergerak di Bidang Intelijen Keuangan yang Handal dan Terpercaya baik di Dalam maupun di Luar Negeri
MISI
Menyediakan Informasi Intelejen di Bidang Keuangan yang Berkualitas dan Bermanfaat bagi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, serta Mendukung Terciptanya Sistem Keuangan yang Stabil dan Dapat Terpercaya
DAFT AR ISI AFTAR
DAFTAR ISI ..............................................................................................................................
i
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA PPATK .........................................................................
1
STRUKTUR ORGANISASI PPATK ….....................…..…………………………………………………..
2
RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................................................
2
LAPORAN PPATK ....................................................................................................................
5
A.
DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS .....................................................................
1
B.
ARAH KEBIJAKAN ..........................................................................................................
2
C.
PELAKSANAAN PROGRAM ..........................................................................................
7
1.
Riset dan Analisis .................................................................................................
7
1.1. Riset................................................................................................................ 1.2. Analisis ...........................................................................................................
7 8
i
2.
3.
4.
5.
6.
Pengawasan Kepatuhan .....................................................................................
9
2.1. Pengawasan Kepatuhan ............................................................................. 2.2. Audit Kepatuhan ..........................................................................................
9 12
Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri ......................................................
13
3.1. Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri ................................................... 3.2. Kerjasama dan Hubungan Dalam Negeri ...............................................
13 14
Hukum dan Regulasi ...........................................................................................
15
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
Penyusunan RUU Amandemen UU TPPU ................................................. Kajian Atas Beberapa Putusan Perkara TPPU ........................................ Pemberian Keterangan Ahli ....................................................................... Pemberian Pendapat Hukum..................................................................... Peran Serta Dalam Pembahasan RUU, Tindak Lanjut Ratifikasi UNCAC, dan Lain-lain................................................................................... 4.6. Sosialisasi Rezim Anti-Pencucian Uang ...................................................
15 15 15 15
Sistem Teknologi Informasi ................................................................................
17
5.1. Operasi Sistem ............................................................................................ 5.2. Manajemen Database................................................................................ 5.3. Pengembangan Aplikasi............................................................................
17 18 18
Administrasi ..........................................................................................................
20
6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Sumber Daya Manusia............................................................................... Keuangan ..................................................................................................... Umum ........................................................................................................... Audit Internal ...............................................................................................
20 21 22 23
Peristiwa Penting Tahun 2006 ........................................................................... Daftar Istilah .........................................................................................................
50 70
15 15
LAMPIRAN 1. 2.
ii
PERT ANGGUNGJ AWABAN PP ATK PERTANGGUNGJ ANGGUNGJA PPA
Assalamu’alaik um W er a bagi kita semua. Assalamu’alaikum Wrr. Wb. Salam Sejaht Sejahter era Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU), perkenankanlah kami menyampaikan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam bentuk Laporan Tahunan Tahun 2006. Laporan Tahunan Tahun 2006 ini memuat penjelasan mengenai berbagai kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK selama satu tahun dari mulai awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2006 mencakup topik-topik bahasan yaitu riset dan analisis, pengawasan dan kepatuhan, kerjasama dalam dan luar negeri, hukum dan peraturan perundang-undangan, system dan teknologi informasi, dan administrasi. Berdasarkan keputusan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada sidang pleno di Cape Town Afrika Selatan pada 13-17 Februari 2006, Indonesia tidak lagi dimonitor secara formal oleh FATF. Keputusan FATF tersebut merupakan tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia, setelah
1
empat tahun berada pada Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) list atau daftar negara-negara dan territories yang tidak kooperatif di dalam menjalankan rezim anti pencucian uang sehingga memberikan dampak positif baik secara ekonomi, politik dan tatanan pergaulan internasional. Momentum yang semakin membaik ini harus tetap dijaga dan terus menerus dikembangkan sehingga mampu mewujudkan tujuan pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia dalam membantu menciptakan stabilitas dan kepercayaan sistem keuangan, menurunkan angka kriminalitas dan hal lainnya yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akhir kata, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, Institusi Penegak Hukum serta kerjasama segenap pihak yang diberikan kepada PPATK dalam mengemban tugas dan wewenang sebagaimana diamanatkan UU TPPU.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 25 Januari 2007 Dr unus Husein, S.H., LL.M Dr.. Y Yunus Kepala PPATK
2
STR UK TUR OR GANIS ASI PP ATK STRUK UKTUR ORG ANISASI PPA
Lampiran Keputusan Kepala PPATK Nomor: 3/3/KEP. PPATK/2004 Tertanggal 11 Maret 2004
KEPALA PPATK
Auditor Internal
Wakil Kepala Bidang Riset, Analisis dan Kerjasama Lembaga
Direktorat Riset dan Analisis
Direktorat Kerjasama Lembaga
Kelompok Analisis
Kelompok Riset
Kelompok Kerjasama Dalam Negeri
Tenaga Ahli
Wakil Kepala Bidang Hukum dan Kepatuhan
Direktorat Hukum dan Regulasi
Direktorat Pengawasan Kepatuhan
Kelompok Hukum
Kelompok Pengawas Kepatuhan
Wakil Kepala Bidang Teknologi Informasi
Direktorat Pengembangan Aplikasi Sistem
Wakil Kepala Bidang Administrasi
Direktorat Operasi Sistem
Direktorat SDM
Direktorat Keuangan
Direktorat Umum Kelompok Pengembang Aplikasi Sistem
Kelompok Pengelolaan SDM
Kelompok Pengelolaan Keuangan
Kelompok Regulasi
Kelompok Kerjasama Luar Negeri
Kelompok Operasi & Infrastruktur
Kelompok System Expert
Kelompok Pemeliharaan Kualitas
3
Kelompok Perencanaan Strategis
Kelompok Administrasi Umum
Kelompok Hubungan Masyarakat
RINGKAS AN EKSEKUTIF RINGKASAN
A
ktifitas PPATK selama tahun 2006 difokuskan pada peningkatan kinerja operasional PPATK guna mendukung terciptanya rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia guna membantu dalam penegakan hukum, mencegah dan memberantas tindak kejahatan dan sekaligus juga sebagai upaya agar Indonesia dihentikan pengawasan formalnya oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Atas dukungan semua pihak, pada bulan Februari 2006 dalam sidangnya di Cape Town, Afrika Selatan, FATF memutuskan untuk menghentikan pengawasan formal terhadap Indonesia setelah melihat adanya sustainable development dalam pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Peran PPATK selaku instansi sentral dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang, tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan ini. Sebagai instansi contact point dari FATF, PPATK telah menjalankan tugasnya dengan optimal, baik dalam melakukan komunikasi dan pertemuan dengan FATF maupun dalam hal penyampaian laporan berkala kepada FATF. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, tentunya PPATK melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait dan memperoleh dukungan dari berbagai elemen yang ada.
4
Berbagai kemajuan positif selama tahun 2006 juga dicapai oleh PPATK, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Fenomena ini menunjukkan bahwa program sosialisasi dan audit kepatuhan yang dilaksanakan oleh PPATK mendapatkan hasil yang positif. Peningkatan jumlah pelaporan ini dibarengi pula dengan kegiatan analisis yang dilakukan oleh PPATK yang telah menyerahkan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) kasus/ hasil analisis kepada Penyidik. Guna memastikan kepatuhan PJK dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU TPPU, selama tahun 2006 PPATK telah melakukan audit kepatuhan terhadap PJK sebanyak 47 perusahaan yang terdiri dari 23 Bank dan 24 non-bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan efek dan perusahaan pembiayaan. Hal ini berdampak terhadap peningkatan kepatuhan PJK. Beberapa pencapaian positif juga dicapai oleh PPATK dalam melakukan kerjasama dengan lembaga/institusi baik domestik maupun internasional yang tercermin dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) dan peran aktifnya PPATK dalam berbagai fora domestik dan internasional. Pada tahun 2006, PPATK juga aktif terlibat dalam proses penegakan hukum beberapa kasus pencucian uang, antara lain dalam pemberian keterangan ahli, serta dalam proses penyusunan dan pembahasan beberapa undang-undang dan ketentuan terkait. Secara internal, berbagai kemajuan di atas didukung pula oleh adanya penambahan jumlah pegawai PPATK, baik yang berasal dari penugasan instansi lain maupun rekruitmen pegawai kontrak yang diikuti dengan peningkatan capacity building; pemenuhan anggaran dari APBN untuk mendukung kegiatan PPATK; serta pengembangan lanjutan sistem teknologi informasi guna mendukung penyampaian laporan PJK kepada PPATK secara on-line dan piranti analisis. Selanjutnya, untuk melangkah ke depan telah ditetapkan Rencana Strategis Tahun 2007 hingga 2010 dan Rencana Kegiatan Tahun 2007. PPATK terus melakukan berbagai pembenahan, salah satunya adalah upaya menuju tata kelola yang baik (good governance). Rencana strategis dimaksud didasarkan pada visi dan misi PPATK, yaitu:
5
Menjadi Lembaga Independen yyang ang ber ger ak di Bidang Int elijen berger gerak Intelijen Keuangan yyang ang Handal dan TTer er perca erperca percayya baik di Dalam maupun di Luar Negeri (Visi). an Inf ormasi Int Men Menyyediak ediakan Informasi Intelejen Keuangan euangan yyang ang elejen di Bidang K Ber kualitas dan Bermanfaat bagi Pencegahan dan Pember antasan Berk Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembia erorisme, ser ta Pembiayyaan TTerorisme, serta Menduk ung TTerciptan erciptan euangan yyang ang Stabil dan Dapat Mendukung erciptanyya Sis Sisttem K Keuangan Ter perca erperca percayya (Misi). Dari sini diharapkan setiap insan yang ada di PPATK mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang telah digariskan. Begitu juga dengan masyarakat, hasil pelaksanaan tugas yang telah dilakukan PPATK dapat dipahami dan ikut berpartisipasi demi terwujudnya rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia.
6
LAPORAN PP ATK PPA
A . DAS AR HUKUM PELAKS ANAAN TUG AS ASAR PELAKSANAAN TUGAS Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, bahwa dalam melaksanakan fungsinya sebagai intelijen di bidang keuangan, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut: a.
mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
b.
memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
c.
membuat pedoman mengenai tatacara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
d.
memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
7
e.
mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undangundang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
f.
memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upayaupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
g.
melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
h.
membuat dan memberikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa keuangan;
i.
memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
Selanjutnya dalam Pasal 27 UU TPPU ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang: a.
meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa keuangan;
b.
meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
c.
melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
d.
memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
8
B. ARAH KEBIJ AKAN KEBIJAKAN Efektivitas rezim anti pencucian uang merupakan suatu kebutuhan penting bagi Indonesia yang sedang membangun dalam rangka membantu menurunkan tingkat kriminalitas yang berdimensi ekonomi dan keuangan serta membantu menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terpercaya. Untuk hal tersebut, kebijakan secara umum yang dilakukan PPATK adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman PJK dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan efektivitas rezim anti pemcucian uang di Indonesia. Koordinasi dengan regulator (Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) bertujuan untuk mendorong agar PJK mampu mengidentifikasikan transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkan LTKM dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK serta dalam rangka audit kepatuhan dan pengawasannya. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan agar pelaporan pembawaan uang tunai ke luar dan/atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia senilai Rp 100 juta atau lebih dapat dilakukan secara optimal. Koordinasi dengan aparat penegak hukum tidak hanya dilakukan pada saat menangani kasus tindak pidana pencucian uang saja tetapi juga pada saat penegak hukum menangani tindak pidana asal (predicate crimes). Langkah koordinasi tersebut dilakukan agar tindak pidana yang menghasilkan uang dapat ditekan dan semakin menurun jumlahnya. Pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan efektivitas rezim anti pencucian uang di Indonesia juga terus ditingkatkan, terutama untuk mengawasi kinerja PPATK dan sekaligus diharapkan agar masyarakat dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi tegaknya rezim anti pencucian uang. Kebijakan lainnya yang perlu dilakukan untuk mendukung langkahlangkah tersebut di atas mencakup kebijakan mendorong agar small banks menyampaikan LTKM, melaksanakan audit kepatuhan terhadap PJK secara berkesinambungan, mengupayakan pemenuhan komitmen untuk mendukung operasional PPATK yang meliputi penyediaan anggaran, melanjutkan proses pembangunan gedung kantor, menindaklanjuti agar Kepala PPATK sebagai
9
Pejabat Pembina Kepegawaian, melanjutkan penyusunan dan aplikasi sistem kepegawaian berbasis kinerja dan sistem Disaster Recovery Center, menyelesaikan amandemen UU TPPU serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan efektifitas rezim anti pencucian uang di Indonesia.
C. PELAKS ANAAN PR OGRAM PELAKSANAAN PROGRAM 1.
Rise Risett dan Analisis
Dalam rangka melaksanaan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 huruf UU TPPU, PPATK telah membentuk Direktorat Riset dan Analisis dengan tugas utamanya adalah melakukan analisis terhadap LTKM yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Apabila dari hasil analisis terdapat indikasi adanya tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya, hasil analisis dimaksud akan diteruskan kepada pihak penyidik. Direktorat Riset dan Analisis mempunyai sasaran strategis berupa tersedianya hasil analisis yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung bagi aparat penyidik dalam melakukan proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya.
1 .1 . Rise Risett Selama tahun 2006, PPATK telah menyusun juridiction report mengenai tipologi TPPU di Indonesia dalam rangka APG Typolgies Workshop pada bulan November 2006 di Jakarta termasuk membuat country paper mengenai TPPU dalam kaitannya dengan illegal logging dan korupsi. Disamping itu, PPATK juga telah menyusun juridiction report terkait perkembangan rezim AML di Indonesia dalam rangka APG Annual Meeting pada bulan Juni 2006 di Manila, Pilipina. Selama periode 2006, kegiatan riset lebih ditujukan pada penelitian terhadap metode dan trend pencucian uang berdasarkan LTKM yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan
10
hasil analisis LTKM yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum). Berdasarkan penelitian atas LTKM dan hasil analisis LTKM yang telah disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum diketahui bahwa tindak pidana asal (predicate of crime) korupsi dan penipuan adalah merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak mendominasi. Berdasarkan informasi pada LTKM yang diterima dari PJK selama periode tahun 2006, dapat disimpulkan adanya perubahan trend indikasi tindak pidana asal yang terkait dengan TPPU. Untuk tahun 2006, informasi LTKM yang disampaikan oleh PJK mayoritas terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi sedangkan pada tahun 2005 yang lalu trend tindak pidana asal masih didominasi oleh tindak pidana penipuan. Selain itu, terdapat beberapa indikasi adanya trend modus operandi TPPU yang kemungkinan akan semakin banyak digunakan oleh para pelaku tindak pidana pada tahun-tahun mendatang yaitu penggunaan fasilitas phone banking dan pembelian aset-aset mewah (barang-barang berharga). Trend modus operandi TPPU dengan cara penggunaan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening di bank untuk tujuan penipuan masih tetap banyak dilakukan oleh para pelaku tindak pidana selama thaun 2006. Sesuai hasil analisis LTKM yang disampaikan oleh PPATK kepada pihak aparat penegak hukum, modus operandi TPPU yang terjadi di Indonesia selama periode tahun 2006 antara lain sebagai berikut: 1.
Pengalihan dana dari rekening giro milik instansi pemerintah ke rekening tabungan a/n pribadi pejabat, seperti Bendaharawan Kantor Dinas Daerah/ Pemda melakukan penarikan dana dengan cek dari rekening a/ n Dinas Daerah/Pemda. Selanjutnya dana hasil pencairan disetorkan ke rekening a/n pribadi Bendahara/Pejabat Kantor Dinas dimaksud.
2.
Pembukaan rekening di bank dengan menggunakan identitas palsu untuk melakukan penipuan.
11
3.
Penyuapan dengan cara rekening pejabat pemerintah beserta anggota keluarganya digunakan untuk menampung dana-dana dari pihak lain yang memperoleh jasa dari sipemilik rekening atau ada keterkaitan emosional dengan pihak tertentu. Dana yang masuk ke rekening pejabat tersebut dapat berupa: a.
penyetoran secara tunai;
b.
menggunakan warkat atas bawa;
c.
transfer dari bank lain; dan
d.
pemindahbukuan.
Dana yang sudah masuk ke rekening pejabat kemudian digunakan untuk pembelian surat berharga, polis asuransi, bisnis yang dikelola oleh anggota keluarga, pembelian properti, didepositokan dan lain-lain. 4.
Selain penyuapan dengan menggunakan uang atau instrumen keuangan terdapat pula penyuapan dengan menggunakan barang seperti mobil mewah. Mobil dibeli atas nama pejabat, namun pembayaran dilakukan oleh pihak lain.
5.
Pelaku illegal logging membuka beberapa rekening di bank baik menggunakan nama pelaku sendiri maupun nama pihak lain untuk menyamarkan identitas pelaku. Rekening tersebut digunakan untuk memperlancar penyelesaian transaksi perdagangan kayu/log. Beberapa transaksi ada yang disetorkan kepada rekening oknum aparat keamanan dan pejabat berwenang di bidang kehutanan dan perkayuan.
6.
Transaksi di Pasar Modal dengan menggunakan rekening atas nama nominee, pembelian Unit Penyertaan Reksadana melalui Manager Investasi serta melalui agen pembayar (indirect selling).
12
7.
Pembelian Efek dalam rangka Initial Public Offering/IPO melalui underwriter untuk selanjutnya hasil perolehan Efek ditransfer ke rekening nasabah di Perusahaan Efek dimana nasabah tercatat.
8.
Pembelian polis asuransi jiwa dengan premi jumlah besar yang dibayarkan sekaligus (premi tunggal) pada saat penutupan kontrak asuransi. Selang beberapa waktu atau jauh sebelum kontrak asuransi berakhir, polis asuransi dibatalkan, uang premi yang sudah dibayarkan kemudian ditarik walaupun dengan penalty tertentu. Dana pembelian untuk polis asuransi tersebut diantaranya berasal dari penyetoran tunai dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi ke rekening yang bersangkutan yang tidak menggambarkan hasil dari aktifitas atau usaha. Diduga uang tersebut hasil dari perbuatan melawan hukum.
9.
Pembelian polis asuransi jiwa jenis unit linked dengan jumlah premi besar yang dibayar secara reguler dimana pemegang polis (pembayar premi) adalah perusahaan berbadan hukum dan tertanggung adalah pimpinan perusahaan tersebut. Perusahaan didirikan berdekatan dengan waktu pengajuan polis. Sehingga besar kemungkinan dana untuk membayar premi bukan dari hasil usaha perusahaan. Jumlah modal disetor perusahaan juga tidak menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar premi tersebut. Jadi, diduga dana untuk membayar premi berasal dari sumber lain yang tidak sah dan penggunaan nama perusahaan sebagai pemegang polis mengindikasikan usaha tertanggung untuk menyamarkan asal asul dana seolaholah berasal dari kegiatan bisnis yang sah.
10. Kembalinya dana-dana yang dulunya dari hasil perbuatan melawan hukum di Indonesia ke dalam negeri. Pengembalian dana tersebut terindikasi dilakukan melalui rekening perusahaan atau rekening pejabat
13
tertentu, kemudian dana yang sudah masuk diserahkan kepada oknum pemilik dana dengan memberikan imbalan kepada pihak yang nama atau perusahaannya digunakan. 11. Restitusi pajak tidak wajar, dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri dengan mengajukan restitusi pajak dalam jumlah relatif besar namun dari mutasi rekening perusahaan tidak mencerminkan adanya transaksi penjualan dan pembelian yang jumlahnya mendukung untuk dapat diberikannya restitusi pajak tersebut. 12. Penyelewengan penggunaan anggaran oleh Bagian pengadaan pada suatu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pembelian sejumlah barang. Dalam pelaksanaannya instansi tersebut tidak benar membeli barang dimaksud, tetapi hanya menyewa dengan nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau membeli. Selisih dana yang ada sebagian masuk ke rekening pejabat instansi dimaksud. Sampai dengan akhir tahun 2006, dari 433 hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik, kasus terbanyak berasal dari korupsi/penggelapan (178), Penipuan (157), Kejahatan Perbankan (27), Pemalsuan Dokumen (19), Teroris (5), Penggelapan Pajak (4), Perjudian (3), Penyuapan (7), Narkotika (3), Pornografi Anak (1), Pemalsuan Uang Rupiah (4) Pencurian (1), Pembalakan Liar (4), Tidak teridentifikasi/dll (20) kasus.
14
Diagram 1 1.. Modus operandi TPPU yyang ang tterjadi erjadi di Indonesia selama periode tahun 2006 Penipuan Tidak Teridentifikasi Perpajakan Pornography Pem alsuan Uang
Korupsi/Penggelapan Terorism e Pem alsuan Dokum en Perjudian Pencurian
Perbankan Illegal Logging Narkotika Penyuapan
178 157
14 7 3 13
19
4 45
20
27
1 .2. Analisis Sebagai salah satu tugas pokok PPATK, analisis atas transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan/PJK kepada PPATK adalah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh PPATK. Pelaksanaan analisis oleh PPATK dilaksanakan dengan mendapatkan data/informasi dari PJK, bantuan kerjasama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) di luar negeri serta aparat penegak hukum di Indonesia. Hingga 31 Desember 2006 terdapat 6.793 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang telah disampaikan oleh PJK kepada PPATK. Sebanyak 433 hasil analisis dari 633 LTKM telah disampaikan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum, yang terdiri dari:
428 jumlah kasus/hasil analisis disampaikan kepada Kepolisian; dan
5 kasus/hasil analisisi disampaikan kepada Kejaksaan.
15
Diagram 2. 433 hasil analisis dari 633 LLTKM TKM ttelah elah disampaik an disampaikan oleh PP ATK k epada P olri dan K ejalsaan PPA kepada Polri Kejalsaan
1%
Tabel 3. Laporan TTransaksi ransaksi K euangan TTunai unai Keuangan Kepolisian Jumlah PJK pelapor
s.d. Des ’05
s.d. Des ’06
???
1.536.915
???
Perusahaan Efek
???
--
???
Manajer Investasi
???
99% --
???
Asuransi
???
28
???
Dana Pensiun
???
--
???
Pedagang Valas
???
662
???
PJK Bank
Jumlah LTKT Kejaksaan
Non Bank
Adapun jumlah hasil analisis yang --disampaikan kepada Lembaga ??? ??? penegak hukum sejak tahun 2003 hingga tahun 2006 sebagai Pembiayaan berikut: TOTAL 1.537.605 ???
Tahun 2003: 24 kasus/hasil analisis yang berasal dari 280 STR;
Tahun 2004: 212 kasus/hasil analisis yang berasal dari 2.2.3. Laporan waan uang tunai lintas batas negara pembaw 838 STR;pemba
Berdasarkan UUkasus/hasil TPPU, setiapanalisis orang wajib Tahun Pasal 2005:16 111 yang melaporkan berasal dari uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,atau lebih atau dalam mata 2.055 STR; uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke Tahun 2006: 86 kasus/hasil analisisDirektorat yang berasal dari luar wilayah negara Republik Indonesia kepada Jenderal 3.482 STR. Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama Catatan Catatan: jangka waktu 5 (lima)analisis hari yang kerjatidak kepada PPATK. dengan Bahwa jumlah kasus/hasil diteruskan kepadaBerkaitan aparat penegak hukum setelah dilakukan proses analisis, dimasukkan PPATKJenderal mengingat Bea tidak terjadinya pelanggaran ketentuan di dalam atas,database Direktorat ditemukannya indikasi atas TPPU. Namun demikian database dimaksud akan dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima dipergunakan bagi kepentingan analisis diwaktu yang akan datang apabila diperlukan. hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
16
Tabel 1 1.. Laporan Hasil Analisis dan STR yyang ang disampaik an oleh PP ATK disampaikan PPA kepada P enegak Huk um per tahun (2003-2006) Penegak Hukum No. Tahun 1 2003 2 2004 3 2005 4 2006 TOTAL
Jumlah Kasus/LHA 24 212 111 86 433
STR 31 313 145 144 633
Diagram 3. epada Laporan Hasil Analisis dan STR yyang ang disampaik an oleh PP ATK k disampaikan PPA kepada Penegak Huk um per tahun (2003-2006) Hukum
700 600 500 400
JUMLAH KASUS / LHA
300
STR
2.
200
Penga wasan K epatuhan engaw Kepatuhan 2. 1 . Penga wasan K epatuhan 2.1 engaw Kepatuhan
100 0 2003
2004
wewenang PPATK adalah melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menilai kepatuhan PJK dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencuian Uang dan ketentuan pelaksanannya. Dengan dilakukannya audit kepatuhan kepada 47 PJK pada tahun 2006, kepatuhan penyampaian laporan oleh PJK kepada PPATK menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini tercermin dari peningkatan penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) maupun Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).
2005
Salah TOTAL satu 2006
17
langsung line) dari TTransaksi masing-masing PJK dengan PPATK. Saat ini, 2. 1 .(on 1. Laporan ransaksi K euangan Mencurigak an (L TKM) 2.1 Keuangan Mencurigakan (LTKM) PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini Jumlah laporan atau PJK …………….PJK kepada PPATK baru mencapai ……………..% dari menunjukkan total PJK yang peningkatan yang cukup pesat (Tabel 1). Selain itu, dari jumlah ada (…………). Sampai dengan akhir 2006, PPATK telah menerima PJK yang melapor juga mengalami peningkatan dari tahun ke …………..Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari tahun. ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikut ini. Tabel 2. Rincian Laporan TTransaksi ransaksi K euangan Mencurigak an (L TKM) Keuangan Mencurigakan (LTKM) Tabel 3. Laporan TTransaksi ransaksi K euangan TTunai unai Keuangan Rata-rata Periode
PJK 2001 Bank
2002
Jumlah LTKM Jumlah PJK 14 pelapor 124 ??? 280
2003 Non Bank 2004 Perusahaan Efek 2005 Manajer Investasi 2006 Asuransi TOTAL Dana Pensiun
838 2.055 3.482 6.793
Pedagang Valas
Jumlah PJK Jumlah LTKM Pelapor per bulan Jumlah LTKT
s.d.--Des ’05 10 1.536.915 23
1 ’06 s.d. Des 19 ??? 51
???
70 -171 -290 28
???
--
???
???
662
???
??? ???
71 ??? 133 ??? 161 ???
Lembaga ??? -??? Ditinjau dari jenisnya, PJK Bank Umum masih mempunyai Pembiayaan
persentase pelaporan yang paling tinggi dibandingkan dengan 1.537.605 ??? PJK jenis lainnya, yaitu sebanyak 85,38% dari total jumlah Bank Umum. Secara rinci, jenis PJK yang melaporkan LTKM tampak pada Tabel 2 :
TOTAL
Tabel 3. Rincian P JK yyang ang Melapor kan LLTKM TKM batas negara PJK Melapork 2.2.3. Laporan pemba waan uang tunai lintas pembaw
18
Meski demikian dari keseluruhan PJK yang ada yaitu sebanyak 4.256 PJK, jumlah PJK pelapor masih relatif sedikit yaitu hanya 161 PJK atau 3,78 %. Hal ini antara lain disebabkan belum terdapatnya indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan oleh PJK yang bersangkutan, atau masih rendahnya kemampuan PJK dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Untuk hal tersebut dan sehubungan dengan kewenangan PPATK untuk melakukan audit kepatuhan PJK terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan UU TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf c, maka sejak tahun 2004 PPATK telah melakukan audit kepatuhan terhadap 99 PJK.
2. 1 .2. Laporan TTransaksi ransaksi K euangan yyang ang Dilak uk an Secara 2.1 Keuangan Dilakuk ukan Tunai (L TK T) (LTK TKT) Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU TPPU, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK. Tingginya intensitas kegiatan laporan ini memerlukan sistem pelaporan on line dari PJK kepada PPATK. Saat ini, PJK yang sudah dapat melakukan pelaporan secara on line mencapai 2,35% atau 100 PJK dari total PJK yang ada (4.256). Sampai dengan akhir 2006, PPATK telah menerima 1.968.180 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari 176 PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3:
19
Tabel 4. langsung (on line) dari masing-masing PJK dengan PPATK. Saat ini, Rincian Laporan T ransaksi K euangan T unai (L TK T) Transaksi Keuangan Tunai (LTK TKT) PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini baru mencapai ……………..% atau …………….PJK dari total PJK yang Jumlah LTKT Jumlah PJK PJK ada (…………). Sampai dengan 2006, PPATK telah menerima pelapor akhir s.d. Des ’05 s.d. Des ’06 …………..Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari Bank 136 1.536.915 1.967.297 ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 Non Bank berikut ini. Perusahaan Efek ---Manajer Investasi
--
Asuransi
Tabel 3.
--
--
28 Laporan 4TTransaksi ransaksi K euangan TTunai unai 36 Keuangan Dana Pensiun ---Jumlah Jumlah Pedagang Valas 36 662 847 LTKT PJK PJK Lembaga Pembiayaan -- pelapor -- s.d. Des ’05 -- s.d. Des ’06
Bank TOTAL Non Bank
???
1.536.915 1.537.605 1.968.180
???
Perusahaan Efek
???
--
???
Manajer Investasi
???
--
???
Asuransi 2.2.3. Laporan
176
??? pemba waan pembaw
Dana Pensiun
???
uang
28 lintas tunai --
???negara batas ???
Berdasarkan Pasal???16 UU TPPU, yang Pedagang Valas 662 setiap orang ??? membawa rupiah sejumlah Rp.???100 juta Lembaga uang tunai berupa ??? -Pembiayaan atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik ??? Indonesia, TOTAL 1.537.605 harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja PPATK. 2.2.3. Laporan pemba waan uang tunai lintas kepada batas negara pembaw Berkaitan dengan terjadinya pelanggaran ketentuan di atas, Berdasarkan Pasal 16 Bea UU TPPU, setiap wajib orang melaporkan wajib melaporkan Direktorat Jenderal dan Cukai pula uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,atau lebih atau dalam mata kepada PPATK dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja. uang asing laindengan yang nilainya dibawa ke dalam ke Sampai akhir setara tahun yang laporan, laporan yangatau telah luar wilayah negara Republik Indonesia Jenderal diterima dari Direktorat Jenderal kepada Bea danDirektorat Cukai berjumlah Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea danlima Cukai wajib 1.432 laporan (lihat tabel 4) yang berasal dari wilayah menyampaikan laporan tentangBea informasi yang diterimanya selama kerja Direktorat Jenderal dan Cukai yaitu Jakarta, Tanjung jangkaBalai waktu 5 (lima)Bandung, hari kerjaBatam kepada PPATK. Berkaitan dengan Karimun, dan Denpasar. terjadinya pelanggaran ketentuan di atas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
20
Tabel 5 Rincian Laporan P emba waan Uang TTunai unai Pemba embaw Kanwil Ditjen Bea dan Cukai
s.d. Des ‘05
s.d. Des ’06
448
977
Jakarta
25
389
Kepulauan Riau
51
55
Denpasar
--
10
Kantor Pos Bandung
--
1
524
1.432
Batam
TOTAL
2.2. Audit K epatuhan Kepatuhan Sesuai dengan ketentuan UU TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 huruf c, PPATK berwenang melaksanakan audit kepatuhan terhadap PJK. Sepanjang tahun 2006 PPATK telah melakukan audit kepatuhan terhadap 47 PJK, terdiri dari 24 bank, 8 perusahaan asuransi, 4 perusahaan pembiayaan, dan 11 perusahaan efek.
3.
Kerjasama Dalam Negeri dan LLuar uar Negeri
Sebagaimana secara tegas dinyatakan pada pasal 25 UU TPPU bahwa dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait baik nasional maupun internasional, maka selama tahun 2006 PPATK tetap melakukan kerja sama yang intensif baik dengan instansi terkait di Indonesia maupun dengan pihak internasional yang dilakukan baik secara multilaleral maupun bilateral. Kerjasama dengan instansi dalam negeri terutama dilakukan agar rezim anti pencucian uang di Indonesia dapat diterapkan secara efektif serta untuk mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana lainnya di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kejahatan itu sendiri. Sementara itu kerja sama internasional dilakukan sebagai
21
bagian langsung dari komunitas (on line) dari internasional masing-masing untuk PJKmenunjang dengan PPATK. upaya-upaya Saat ini, pencegahan PJK yang dan sudah pemberantasan dapat melakukan pencucian pendekatan uang secara denganinternasional. teknologi ini Selama baru tahun mencapai 2006……………..% banyak pencapaian atau …………….PJK yang dilakukan dari total oleh PJKPPATK yang sebagaimana ada (…………). yangSampai tergambar dengan padaakhir paparan-paparan 2006, PPATK di telah bawah menerima ini. …………..Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikut 3. 1. Kini. erjasama dan Hubungan LLuar uar Negeri 3.1 Pada tahun 2006 ini, PPATK Tabel 3.tetap berperan penting dalam Laporan Tstatus ransaksiIndonesia K euangan TTunai unai Transaksi Keuangan upaya mempertahankan untuk tetap tidak lagi dalam pemantauan (formal monitoring) FATF setelah FATF mengeluarkan Indonesia dari status pemantauan pada Februari 2006. Indonesia sejak Februari 2005 telah dikeluarkan dari daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs). Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan kebijakan FATF yang berlaku dalam proses pencabutan suatu negara dari daftar NCCTs (de-listing procedure), FATF akan melakukan pemantauan (monitoring) yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) sebagai FATF-style regional body, minimal dalam tenggat waktu 1 (satu) tahun. Menjelang sidang FATF di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 15-17 Pebruari 2006, Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan selama 1 (satu) tahun terakhir kepada Tim Review FATF sebagai bahan untuk memutuskan apakah terhadap Indonesia akan dihentikan atau diperpanjang formal2.2.3. monitoringnya. Dalam mempersiapkan laporan PPATK Laporan pemba waan uang tunai lintas batasini, negara pembaw menjalankan perannya dalam hal mengorganisasi laporan dari Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan instansi terkait, menyusun dan menyampaikan laporan uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,ataupencucian lebih atauuang dalam perkembangan pembangunan rezim anti dimata Indouang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke nesia kepada FATF. Laporan perkembangan tersebut disampaikan luar wilayah Republik Indonesia kepada Jenderal oleh PPATKnegara melalui surat resmi kepada Tim Direktorat Review FATF pada Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib tanggal 30 Januari 2006. menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama adanya yangPPATK. positif Berkaitan dan berkelanjutan jangkaMelihat waktu 5 (lima)perkembangan hari kerja kepada dengan dalam pembangunan rezim anti di pencucian uang yang efektif di terjadinya pelanggaran ketentuan atas, Direktorat Jenderal Bea Indonesia, akhirnya pada tanggal Februari dan Cukai wajib melaporkan pula kepada17 PPATK dalam2006 waktu FATF lima memutuskan untuk menghentikan pemantauan (formal monitoring) hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
22
terhadap Indonesia. Pada tahun 2006 Indonesia PPATK secara konsisten tetap aktif berperan serta dalam berbagai fora internasional, antara lain forum APG, Egmont, FATF dan APEC. Memperhatikan adanya perkembangan yang positif dan berkelanjutan dalam penciptaan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia serta peranan yang aktif dalam berbagai fora internasional membuat Indonesia secara aklamasi terpilih sebagai Co-Chair Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) bersama dengan Australia untuk periode tahun 2006-2008. Penunjukkan Indonesia tersebut dilakukan pada Annual Meeting APG yang berlangsung di Manila, Filipina pada bulan Juli 2006 ynag lalu. Dalam hal ini, Indonesia diwakili oleh Kepala PPATK yaitu Dr. Yunus Husein, sementara Australia diwakili oleh Kepala Australian Federal Police (AFP) Commissioner Mick Keelty. Kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia kembali dinyatakan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan APG Typologies Workshop 2006, APG Special Plenary Meeting dan Ad-Hoc Meeting on Illegal Logging and Money laundering yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-17 November 2006. Penyelenggaraan ketiga even tersebut diikuti oleh hampir 180 peserta yang berasal dari 29 negara/yurisdiksi anggota APG, 5 negara/yurisdiksi observer APG dan 10 organisasi internasional sebagai observer. Penyelenggaraan yang dirasakan sukses tersebut menghasilkan beberapa hal dan inisiatif yang sangat berguna bagi terciptanya rezim anti pencucian uang yang efektif secara internasional. Disamping kerjasama yang sifatnya multilateral, selama tahun 2006 PPATK juga telah melakukan kerja sama bilateral yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan 7 (tujuh) FIU, yaitu dengan FIU Republik Rakyat Cina (CAMLMAC), FIU Meksiko, Financial Transactions Report Analiysis Centre of Canada (FinTRAC), Money Laundering The Central Control Board (CCB) of The Union of Myanmar, Financial Reporting Authority (CAYFIN) Cayman Island, Financial Intelligence Centre (FIC) Afrika Selatan dan Japan Financial Intelligence Office (JAFIO). Dengan demikian hingga
23
akhir tahun telah melakukan dalamSaat bentuk langsung (on2006, line) PPATK dari masing-masing PJKkerjasama dengan PPATK. ini, MoUyang dengan 18dapat (delapan belas) FIU. Kerja samadengan denganteknologi FIU negara PJK sudah melakukan pendekatan ini lain tersebut berkaitan dengan pertukaran baru mencapaiterutama ……………..% atau …………….PJK dari totalinformasi PJK yang intelijen di bidang keuangan. ada (…………). Sampai dengan akhir 2006, PPATK telah menerima …………..Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari Sementara itu dalam rangka pertukaran informasi intelijen di ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 bidang keuangan, sejak berdirinya PPATK hingga akhir 2006 ini, berikut ini. PPATK telah melakukan pertukaran informasi sebanyak 140 (seratus empat puluh) kali dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3. Laporan TTransaksi ransaksi K euangan TTunai unai Keuangan Diagram 4. Jumlah Dengan FIU Jumlah LTKT Pertukaran Informasi Lain Per tuk aran inf ormasi dengan FIU lain ertuk tukaran informasi
PJK
PJK pelapor
Bank
s.d. Des ’05 1.536.915Total
???
140 120Efek Perusahaan 100 Manajer Investasi 80 Asuransi Jumlah 60 Dana Pensiun 40 Pedagang Valas 20 Lembaga 0 Pembiayaan
s.d. Des ’06 ???
Non Bank
??? ???
2005
???
2004 ??? 2003
--
???
--
???
28 2006
???
--
???
???
662
???
???
--
???
1.537.605
???
1
TOTAL
Tahun
Tabel 6. P er tuk aran Inf ormasi dengan FIU lain Per ertuk tukaran Informasi
2.2.3. Laporan pemba waan uang tunai lintas batas negara pembaw Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- atau lebih atau dalam mata uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan terjadinya pelanggaran ketentuan di atas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
24
Pertukaran informasi tersebut dilakukan dengan FIU-FIU negara lain, seperti Australia, Belgia, Filipina, Amerika Serikat, Cook Island, China, Malaysia, Swiss, Hongkong, Singapura, Macau, Inggris, British Virgin Island, Jersey, Mauritius, Peru, dan lain-lain. Sebagaimana tampak dalam tabel di atas, pertukaran informasi intelijen di bidang keuangan tersebut dilakukan baik atas dasar permintaan (by request) maupun atas dasar sukarela (spontaneous). Dalam kerangka kerja sama dengan donor-donor yang memberikan bantuan terhadap pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia, sebagai pihak yang ditunjuk sebagai in-country coordinator, selama tahun 2006 PPATK telah mengadakan 2 (dua) kali pertemuan donor (donors’ meeting) yaitu pada tanggal 7 Februari 2006 dan 16 Agustus 2006 yang bertempat di PPATK. Pertemuan donor tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan negara atau lembaga donor, antara lain AUSAID, USAID, ADB dan IMF, dan seluruh instansi terkait penerima bantuan di Indonesia, seperti PPATK, BI, Depkeu, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain-lain. Pertemuan tersebut selain membahas perkembangan penanganan anti pencucian uang di Indonesia, juga membahas pula perkembangan bantuan yang telah diberikan dan beberapa hal lain yang terkait dengan bantuan.
3.2. Kerjasama dan Hubungan Dalam Negeri Terkait dengan kerjasama dan hubungan dalam negeri, serangkaian kegiatan telah dilaksanakan selama tahun 2006, baik yang sifatnya memperkuat koordinasi antar instansi maupun untuk mendukung pelaksanaan tugas PPATK dan instansi terkait secara teknis. Beberapa kegiatan tersebut adalah:
mengadakan pertemuan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) dan Tim Kerja Komite TPPU. Kedua pertemuan yang dilangsungkan pada bulan Januari 2006 tersebut terutama untuk membahas upaya-upaya yang harus
25
langsung (on line) darioleh masing-masing dengan PPATK. Saatdari ini, dilakukan pemerintah RIPJK agar dapat dikeluarkan PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan denganuntuk teknologi ini pengawasan FATF serta komitmen tetap baru mencapai ……………..% atau dari total PJK yang membangun rezim anti…………….PJK pencucian secara efektif. ada (…………). Sampai dengan akhir 2006, PPATK telah menerima melakukan kerjasamaKeuangan dalam bentuk MoU (LTKT) dengan BPK …………..Laporan Transaksi Tunai dari dan menjajagi kemungkinan kerjasama lain dengan ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikut ini. instansi terkait lainnya, yaitu dengan Itjen Depkeu, BPKP, Ditjen AHU, Komisi Yudisial dan MA. Kerjasama3. kerjasama tersebutTabel adalah dalam rangka pertukaran Laporan T ransaksi K euangan TTunai unai yang dimiliki oleh Transaksi Keuangan informasi, khususnya agar informasi PPATK dapat bermanfaat nilai tambah Jumlah dan mempunyai Jumlah LTKT PJK PJK instansi-instansi tersebut. bagi pelaksanaan tugas pelapor
s.d. Des ’05
s.d. Des ’06
membantu penyelesaian beberapa kasus yang ??? 1.536.915 ??? sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, yaitu di Polda Non Bank Sumut Efek (kasus illegal??? logging dan --TPPU), Polda???NAD dan Perusahaan Manajer Investasi ??? -??? kasus Polda Jambi (masing-masing terkait dengan Asuransi ??? 28 ??? kebocoran informasi). Bank
Dana Pensiun
???
--
???
Pedagang menindaklanjuti permintaan informasi dari???penegak Valas ??? 662
hukum, KPK dan instansi terkait lain. Sampai dengan
Lembaga ??? -??? Pembiayaan Desember 2006 jumlah permintaan informasi adalah: Polri TOTALsebanyak
149, KPK sebanyak 143 dan Kejaksaan RI 1.537.605 ??? sebanyak 25. Dari kegiatan ini diharapkan terjadi pertukaran informasi dan diskusi khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam penanganan perkara TPPU di lapangan. 2.2.3. Laporan pemba waan uang tunai lintas batas negara pembaw Tabel 7 7.. Berdasarkan PasalPermintaan 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan Statistik P ermintaan Inf ormasi Dari penegak Huk um Hukum Informasi uang tunai sejumlah(P Rp 100.000.000,atau lebih atau dalam mata olri, KPK, Jaksa) TTahun ahun 2004 s/d 2006 (Polri, uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke POLRI JAKSA luar wilayah negara Republik Indonesia KPK kepada Direktorat Jenderal PERIODE JUMLAH DIJAWAB JUMLAH DIJAWAB JUMLAH DIJAWAB Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib 2004 11 10 16 13 menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama 2005 46 22 53 53 11 6 jangka waktu 5 (lima) hari 52 kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan 2006 92 74 58 14 5 terjadinya pelanggaran ketentuan di atas, Direktorat Jenderal Bea TOTAL 149 84 143 124 25 9 dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
26
4.
dengan bekerjasama dengan lembaga donor, PPATK melakukan pelatihan di berbagai daerah yang bertujuan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum, regulator dan PJK khususnya mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Huk um dan R egulasi Hukum Regulasi
Sepanjang tahun 2006 PPATK telah melakukan berbagai kegiatan penting di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan kombinasi dari kegiatan baru dan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan di bidang hukum dan perundangundangan sepanjang tahun laporan lebih banyak difokuskan pada kegiatan dalam rangka penyusunan RUU Amandemen UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 (UUTPPU), yang naskahnya telah diserahkan oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 10 Oktober 2006 yang lalu. Kegiatan lainnya diisi dengan aktivitas pemberian pendapat hukum (legal opinion), pemantauan kasus, pemberian keterangan ahli, keikutsertaan di dalam pembahasan peraturan perundang-undangan serta penyuluhan hukum kepada pemangku kepentingan (stake holders). Kegiatan PPATK di bidang hukum dan peraturan perundangundangan dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi sebagai satuan kerja pendukung (supporting unit) yang memiliki tugas pokok memberikan pendapat dan pertimbangan hukum kepada pimpinan PPATK dan satuan kerja internal PPATK. Rincian kegiatan selama periode laporan sebagaimana diuraikan berikut ini.
4. 1. Pen yusunan R UU Amandemen UU TPPU 4.1 enyusunan RUU RUU Amandemen UUTPPU telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional DPR tahun 2004-2009. Pada tahun laporan, RUU ini belum dibahas karena kesibukan Pemerintah dan DPR dalam membahas RUU prioritas lainnya. Penyusunan dan pembahasan naskah RUU telah dilakukan oleh tim interdep
27
langsung (on line) dari masing-masing PJK dengan PPATK. Saat ini, Pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini Perundang-undangan dan didampingi oleh Kepala PPATK sebagai baru mencapai ……………..% atau …………….PJK dari total PJK yang Wakil Ketua Tim. Di samping terdiri dari wakil-wakil instansi ada (…………).terkait Sampai dengan akhir 2006, PPATK telah menerima Pemerintah seperti Polri, Kejaksaan, Departemen Keuangan, …………..Laporan Transaksi Tunaidan (LTKT) dari Departemen Hukum dan HAM,Keuangan Bank Indonesia Mahkamah ………………...PJK dengan rincian sebagaimana pada 3 Agung, serta Tim Interdep yang terdiri dari tampak pengamat danTabel pakar berikut sepertiini. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief. Tabel 3. Laporan T ransaksi K euangan TTunai unai Transaksi Keuangan membantu Pemerintah dalam
PPATK telah menyiapkan naskah awal RUU. Penyiapan naskah awal tersebut mengacu Jumlah Jumlah LTKT PJK PJKconcern PPATK selama ini yang kepada hal-hal yang menjadi s.d. Des ’05 s.d. Des ’06 pelapor bersumber pada kendala dan hambatan yang dijumpai dalam Bank ??? ??? pencegahan dan pemberantasan TPPU1.536.915 baik oleh PPATK maupun Non Bank instansi lainnya, serta standar internasional yang berlaku (40+9 FATF Perusahaan Efek ??? -??? Recommendation). Manajer Investasi
???
--
???
Dalam naskah RUU, juga Asuransi menyiapkan ??? 28 Pemerintah ??? Dana Pensiun ??? mengundang Anti-Money Laundering Office--of Thailand,??? dan pakar Valas ??? 662 Serikat, Ben ??? Wagner hukumPedagang dari Departement of Justice Amerika Lembaga -??? dan Asia Development Bank ??? Legal Consultant yang berasal dari Pembiayaan Australia, Pauline David. TOTAL
1.537.605
???
Dalam menyiapkan naskah RUU dilakukan pula diskusi publik dengan berbagai kalangan seperti penegak hukum, penyedia jasa keuangan, kalangan kampus, serta penyedia barang/jasa, dan profesi yang akan menjadi pihak pelapor baru. 2.2.3. Laporan pemba waan uang tunai lintas batas negara pembaw Substansi penting di dalam RUU antara lain meliputi Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan penyempurnaan rumusan delik TPPU; perluasan cakupan pihak uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- atau lebih atau dalam mata pelapor sehingga tidak lagi terbatas pada penyedia jasa keuangan uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke (bank dan non-bank), melainkan mencakup pula profesi (profession) luar wilayah negara Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal dan designated non-financial business; penambahan jenis laporan Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib baru yaitu International Fund Transfer Instruction (IFTI); perluasan menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama penyidik TPPU yang akan mencakup penyidik tindak pidana asal; jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan pembentukan task force dalam pelaksanaan penyidikan; dan terjadinya pelanggaran ketentuan di atas, Direktorat Jenderal Bea penguatan kelembagaan PPATK. dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
28
RUU telah diserahkan oleh Presiden kepada DPR pada tanggal 10 oktober 2006 dan menurut rencana akan mulai dibahas pada bulan Januari 2007.
er kara TPPU 4.2. Kajian A tas Beberapa Putusan P Atas Per erk Kajian dilakukan dengan meneliti kasus posisi setiap perkara terkait dengan penggunaan pasal UU TPPU di dalam dakwaan dan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim yang memeriksa perkara. Putusan perkara yang dikaji yaitu:
Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.254/Pid.B/2005/PN.Jkt. Sel atas nama Lukman Hakim.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.956/ Pid.B/ 2005/PN.Jak. Sel atas nama Tony Chaidir Martawinata.
Putusan PN Medan No. No.873/Pid.B/2005/PN.Mdn tanggal 31 Agustus 2005 Jasmarwan als. Ijas als. Hendrik Sihombing als. Rikardo Ginting.
Putusan PN Jakarta Pusat No.1056/ Pid.B/ 2005/ PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2005 dan Putusan PT DKI Jakarta No.211/PID/ 2005/PT.DKI tanggal 4 Januari 2006 Ie Mien Sumardi.
Putusan PN Kebumen No.122/Pid.B/2005/PN.Kbm, Tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 265/Pid/ 2005/PT.Smg, Tanggal 17 Januari 2006 Drs. Anastia Kusmiati Pranoto alias Mei Hwa.
Putusan PN Kebumen No.123/Pid.B/2005/PN.Kbm, tanggal 31 Oktober 2005 dan Putusan PT. Jawa Tengah No. 266/Pid/ 2005/PT.Smg, tanggal 17 Januari 2006 atas nama Herry Robert.
Putusan PN Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2005/ PN.JKT.PST atas nama Suardi (Direktur PT. YSL) dan Suhandi (Manager PT. YSL).
29
langsung (on line) K dari masing-masing PJK dengan PPATK. Saat ini, 4.3. Pem berian eterangan Ahli emberian Ke PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini Pemberian keterangan oleh PPATK atas baru mencapai ……………..% atauahli …………….PJK daridilakukan total PJK yang permintaan penegak hukum. Alasan penegak hukum meminta ada (…………). Sampai dengan akhir 2006, PPATK telah menerima keterangan ahli dariTransaksi PPATK didasarkan pertimbangan …………..Laporan Keuangan Tunai belum (LTKT)adanya dari pihak lain yang dapat dimintai bantuan memberikan keterangan yang ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 dapat menjelaskan ketentuan mengenai anti-pencucian uang berikut ini. berdasarkan UUTPPU, best practices, standar internasional dan memahami seluk beluk transaksi keuangan, perbankan dan non Tabel 3. Laporan T ransaksi K euangan TTunai unai Transaksi Keuangan bank. Sesuai kedudukan ahli di dalam KUHAP, di dalam memberikan keterangan baik di tahap penyidikan maupun Jumlah pemeriksaan di muka Jumlah LTKT PJK PJK persidangan, keterangan ahli dari PPATK tidak menyentuh fakta s.d. Des ’05 s.d. Des ’06 pelapor maupun kasus posisinya, sehingga objektifitas keterangan yang Bank ??? 1.536.915 ??? diberikan dapat dipertanggung-jawabkan. Non Bank
Sepanjang 2006, ??? PPATK memberikan keterangan ahli Perusahaan tahun Efek -??? dalamManajer beberapa perkara yaitu: perkara illegal logging dan tindak Investasi ??? -??? pidanaAsuransi pencucian uang yang???menarik perhatian masyarakat di 28 ??? Dana Utara; Pensiun perkara korupsi, ??? -??? Sumatera tindak pidana perbankan dan Valas 662oleh seorang ??? manajer tindakPedagang pidana pencucian uang ??? yang dilakukan ??? ??? logging sebuahLembaga bank pemerintah di Jakarta; dan --perkara illegal Pembiayaan dan tindak pidana pencucian uang di Papua. TOTAL
1.537.605
???
4.4. Pemberian P endapat Huk um Pendapat Hukum Dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum, PPATK waan uang tunai lintas batas negara pembaw 2.2.3. Laporan pemba juga secara aktif membantu instansi penegak hukum dalam bentuk Berdasarkan Pasal 16aliran UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan penjelasan terhadap dana/transaksi keuangan dan uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,atau lebih atau dalam mata penerapan UUTPPU. Pemberian pendapat hukum dilakukan atas uang asing laininstansi yang nilainya setara yang dibawa ke dalam ke permintaan penegak hukum. Sepanjang tahunatau 2006, luar wilayah negara Republikaparat Indonesia kepada Direktorat Jenderal PPATK telah membantu kepolisian di Bareksrim dan Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Bea Polda dan Cukai wajib beberapa Polda antara lain: Polda Jenderal Jawa Barat, Nanggroe menyampaikan laporan informasi yang Aceh Darussalam, dantentang Polda Sumatera Utara.diterimanya Selain itu,selama PPATK jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan juga membantu Kejaksaan dalam penanganan kasus pencucian terjadinya pelanggaran ketentuankepada di atas, Kejaksaan Direktorat Jenderal Bea uang seperti yang dilakukan Tinggi Riau, dan Cukai wajib melaporkan kepada PPATK waktu lima Kejaksaan Tinggi Papua, pula Kejaksaan Tinggi dalam Jawa Barat, dan hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
30
4.5. P eran Ser ta Dalam P embahasan R UU Serta Pembahasan RUU UU,, Tindak Lanjut Ratif ik asi UNC AC, dan Lain-lain Ratifik ikasi UNCA PPATK secara aktif terlibat di dalam pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain pembahasan RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, menjadi narasumber pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR mengenai pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999), pembahasan RUU tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (2003), pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) di DPR-RI, pembahasan RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Komisi III DPR-RI serta menjadi anggota Panitia Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PPATK juga terlibat aktif di dalam tim nasional yang membahas tindak lanjut ratifikasi UNCAC.
4.6. Sosialisasi R ezim Anti-P encucian Uang di Indonesia Rezim Anti-Pencucian Sepanjang tahun 2006, kegiatan yang tergabung dalam kegiatan sosialisasi rezim anti pencucian uang di berbagai daerah meliputi diskusi aparat penegak hukum (Diskusi Apgakkum), sosialisasi kepada penyedia jasa keuangan dan apgakkum, rapat kerja dengan instansi terkait seperti Bank Indonesia, Bapepam-LK, Ditjen Pos dan Telekomunikasi, dan Direktorat Jenderal Pos dan telekomunikasi. Pada periode laporan, kegiatan sosialisasi kepada Penyedia Jasa Keuangan dan apgakkum telah dilaksanakan di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Balikpapan, Bengkulu, Lampung, Riau, Bandung, Jambi dan Makassar. Sementara itu, Rapat Koordinasi Apgakkum telah dilaksanakan pula di beberapa daerah yaitu Jakarta, Palembang dan Mataram. Sedangkan rapat koordinasi telah dilakukan dengan instansi terkait seperti Bank Indonesia, Bapepam-LK, Bea Cukai dan Ditjen Postel.
31
langsung (on line) dari masing-masing PJK dengan PPATK. Saat ini, Berbagai kegiatan di atas dilakukan dengan tujuan agar PJK yang sudah dapat melakukan(stake pendekatan teknologi ini diantara pemangku kepentingan holders)dengan terbangun persepsi baru ……………..% atau …………….PJK total PJK yang yangmencapai sama mengenai pentingnya penerapandari UUTPPU, Prinsip ada (…………). Sampai dan dengan akhir 2006, PPATK telah menerima Mengenal Nasabah berbagai permasalahan teknis terkait …………..Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari dengan pembangunan rezim anti pencucian uang. ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikut ini. 5. Sist em TTeknologi eknologi Inf ormasi Sistem Informasi Tabel 3. Laporan TTransaksi ransaksi K euangan TTunai unai Keuangan mendukung tercapainya Rencana
Dalam rangka Strategis yaitu peningkatan peranan teknologi dan informasi dalam mendukung kinerja Jumlah Jumlah LTKT PJK PJK beberapa kegiatan terkait dengan PPATK, tahun 2006 telah dilaksanakan s.d. Des ’05 s.d. Des ’06 pelapor tugas dan fungsi bidang teknologi informasi untuk memberikan layanan Bank ??? 1.536.915 ??? kepada PJK maupun internal PPATK. Peningkatan pelayanan Non Bank dilaksanakan melalui pengadaan perangkat keras (hardware), perangkat Perusahaan Efek ??? -??? lunak (software) maupun penambahan sumber daya manusia yang Manajer Investasi ??? -??? mempunyaiAsuransi kompetensi sebagai programmer sebanyak 2 (dua) orang. ??? 28 ??? Upaya meningkatan kualitas sumber daya manusia juga telah??? dilakukan Dana Pensiun ??? -dengan penugasan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan dan Pedagang Valas ??? 662 ??? seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga ??? -??? Pembiayaan
Dari direktorat pengembangan sistem aplikasi telah dilaksanakan TOTAL 1.537.605 ??? pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi yang dilaksanakan secara intensif bekerjasama dengan direktorat terkait, demikian juga upaya perbaikan dari sisi database sudah dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga aplikasi yang dihasilkan dapat mendukung 2.2.3.tugas-tugas Laporan pemba waanlain uang tunai lintas batas negara pembaw pelaksanaan direktorat serta dapat menjamin kualitas data yang akurat. Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan uang sejumlah Rp 100.000.000,atau lebih atau mata Gunatunai mendukung standarisasi pelaksanaan tugasdalam di bidang uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke teknologi informasi sesuai dengan rencana kerja tahun 2006 telah luar wilayah negara Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal dilakukan penyempurnaan standar prosedur operasi (SPO) yang Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib dipergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas rutin pada direktorat menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya operasi sistem dan direktorat pengembangan sistem aplikasi. selama jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan Dalam rangka kerjasama pertukaran PPATK terjadinya pelanggaran ketentuan di atas,informasi Direktoratantara Jenderal Bea dengan penegak hukum yang terdiri dari komisi pemberantasan korupsi dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima (KPK), Kepolisian RI dandengan Kejaksaan Kepala PPATK membentuk hari kerja. Sampai akhirAgung), tahun laporan, laporan yang telah
32
TIM Implementasi Database Consolidation and Management Project Plan, pembentukan tim tertuang dalam Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-47/1.04/PPATK/11/2006. Sejak Oktober 2006 bidang teknologi informasi PPATK mendapatkan bantuan 1 (satu) orang tenaga konsultan di bidang TI dari pemerintah Australia melalui AUSTRAC guna berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang “best practice” sistem TI di FIU negara lain khususnya Australia.
5. 1. Operasi Sist em 5.1 Sistem Guna mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tugas-tugas operasional, PPATK telah melakukan penambahan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi baik untuk kebutuhan intern maupun dalam rangka hubungan kerja dengan lembaga/institusi yang menjadi mitra kerja PPATK di dalam dan di luar negeri. Peningkatan kualitas yang menjadi prioritas meliputi penambahan dan peningkatan kapasitas perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), infrastruktur jaringan dan sistem pengamanan data. Realisasi kegiatan yang sudah berhasil dikembangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.
5. 1.1. Infrastruktur Jaringan Sist em Inf ormasi 5.1 Sistem Informasi Infrastruktur jaringan yang telah dibangun menggunakan kabel fibre optic dengan besaran bandwidth 2 MB dari IIX (Indonesia Internet Exchange) memberikan fasilitas kecepatan akses yang tinggi pada sistem pelaporan online. Pada tahun 2006 telah direncanakan untuk membangun jalur cadangan (Backup Link Internet) dengan menggunakan media wireless sebagai rencana kontinjensi (contingency plan) apabila terjadi gangguan pada jalur internet fibre optic. Namun demikian realisasi pengadaan jalur cadangan tersebut tidak dapat direalisasikan karena terkait dengan masalah teknis, yaitu belum dapat dipenuhinya jaringan wireless oleh penyedia jasa layanan internet (ISP) untuk menghubungkan koneksi dari
33
langsung (on line) dariSaat masing-masing PJK dengan PPATK. Saat ini, PPATK ke IIX. ini masih diupayakan oleh ISP untuk PJK yang sudah dapat melakukanwireless pendekatan dengan teknologi ini membangun infrastruktur dimaksud. baru mencapai ……………..% atau …………….PJK dari total PJK yang Guna mendukung kontinuitas penggunaan softwareada (…………). Sampai dengan akhir 2006, PPATK telah menerima software yangTransaksi berlisensi, untuk pemeliharaan …………..Laporan Keuangan Tunai software (LTKT) pada dari tahun 2006 telah dilaksanakan pengadaan license software ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikutyang ini. meliputi : (i) anti virus; (ii) tools database; (iii) analitical tools, (iv) license upgrade untuk beberapa jenis software meliputi : netbackup server, server, GFI LAN Guard Tabel windows 3. Laporan T ransaksi K euangan T unai Transaksi Keuangan Tunai LANSS 128, Oracle 10g, Microsoft office, MS Windows Server, intrusion detection system license, cyberguard, mdaemon mail Jumlah Jumlah LTKT PJK PJKmdaemon outlook connector serta server, mdaemon anti virus, s.d. Des ’05 s.d. Des ’06 pelapor ACDsee software. Bank
???
1.536.915
???
Khusus Non Bank
pengadaan perangkat keras (hardware), sampai dengan 2006???pengadaannya belum Perusahaantahun Efek -??? dapat direalisasikan, proses-- lelang dilaksanakan, Manajer Investasikarena setelah ??? ??? tidak terdapat peserta lelang yang memenuhi syarat. Asuransi ??? 28 ??? Untuk Dana Pensiun pengadaan ??? tersebut diusulkan -??? dapat itu anggaran agar Pedagang Valas ??? 662 ??? dialihkan ke anggaran pengadaan tahun 2007. Upaya yang Lembaga ???mengatasi --permasalahan ??? dalam telah dilaksanakan guna Pembiayaan bidang hardware khususnya peningkatan kemampuan TOTAL 1.537.605 ??? server memory dengan rincian untuk peningkatan memory sebanyak 16 GB masing-masing 4 GB. Sedangkan penambahan memory komputer pada Direktorat Riset dan Analisis sebanyak 20 GB masing-masing 2 GB, penambahan tersebut terkait dengan penggunaan VisuaLinks. 2.2.3. Laporan pemba waan uang tunaisoftware lintas batas negara pembaw Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- atau lebih atau dalam mata JK 5. 1 .2. La epada P 5.1 Layyanan K Kepada PJK uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayahDalam negararangka Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal peningkatan pelayanan kepada PJK, Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib terkait dengan permasalahan yang timbul dalam operasional menyampaikan laporan tentang yang diterimanya yang berkaitan dengan informasi pelaporan secara onlineselama telah jangkadilaksanakan waktu 5 (lima) hari kerja fungsi kepada PPATK. Berkaitan dengan peningkatan konsultasi teknis (help desk), terjadinya pelanggaran ketentuan di atas,dan Direktorat Jenderalserta Bea melalui email,
[email protected] [email protected] dan Cukai wajibsaluran melaporkan pula kepada PPATKtim dalam waktuuntuk lima melalui telpon telah ditunjuk khusus hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang menangani permasalahan yang disampaikan oleh telah PJK.
34
Disamping peningkatan layanan melalui help desk, pada tahun 2007 Direktorat TI diikutsertakan mendampingi kegiatan audit kepatuhan ke PJK yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawas Kepatuhan. Keikutsertaan staf TI dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap infrastruktur maupun sistem aplikasi untuk pelaporan on-line di PJK.
5. 1 .3. Sist em P engamanan TTeknologi eknologi Inf ormasi 5.1 Sistem Pengamanan Informasi Rencana penggantian RSA key yang sudah digunakan sejak tahun 2004 untuk sistem pelaporan on-line oleh PJK belum dapat ditentukan alternatif penggantinya, hal ini terkait dengan masih dilakukannya upaya pengembangan aplikasi pelaporan dengan menggunakan metode authentifikasi yang memiliki standar IT security. Di tahun 2006 beberapa PJK yang telah berakhir batas waktu pemakaian RSA key (expire date), diberikan penggantian RSA key yang baru tanpa dikenakan biaya sesuai dengan kebijakan pimpinan PPATK. Demikian pula bagi PJK yang baru melakukan pelaporan secara on-line diberikan RSA key tanpa dipungut biaya penggantian. Pengamanan infrastruktur jaringan dari sisi hardware sudah dilakukan pembaharuan license sistem pengamanan jaringan untuk firewall yang berfungsi menangkal serangan dari pihak luar terhadap sistem komputer PPATK. Demikian juga intrusion detection system (IDS) telah ditingkatkan kemampuannya sebagai pendeteksi awal jika ada serangan dari pihak luar terhadap sistem pelaporan.
5.2. Manajemen Database Sehubungan dengan adanya peningkatan kuantitas data dan penyempurnaan pada beberapa modul sistem aplikasi, pada tahun 2006 telah dilakukan upaya penataan (alokasi) kapasitas media penyimpanan dan manajemen data serta perubahan struktur database guna memenuhi kebutuhan user. Penataan tersebut
35
dimaksudkan menjamin integritas langsung (on line)untuk dari masing-masing PJK dengan (integrity) PPATK. Saatdan ini, ketersediaan (availability) data. Dalam upaya penataan tersebut PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini telahmencapai dilakukan……………..% pemindahan data dari sistemdari database lama ke baru atau …………….PJK total PJK yang sistem database baru.dengan yang meliputi: (i) database Transaksi ada (…………). Sampai akhir 2006, PPATKLaporan telah menerima Keuangan Tunai (CTR); (ii) database LaporanTunai Transaksi Keuangan …………..Laporan Transaksi Keuangan (LTKT) dari Mencurigakan (STR); (iii)rincian database Laporan Pembawaan Uang Tunai ………………...PJK dengan sebagaimana tampak pada Tabel 3 Lintas ini. Negara (CBCC). berikut Guna memudahkan penanganan pengelolaan manajemen Tabel 3. data telah dilakukan pengadaan Laporan TTransaksi ransaksisoftware K euangan TOAD TTunai unai profesional editon Keuangan with quest DBA module yang berguna untuk meningkatkan kinerja Jumlah Jumlah LTKT sistem pelayanan penyajianPJK informasi serta upgrade database PJK s.d. Des ’06 engine dari Oracle Databasepelapor 9i ke 10g.s.d. Des ’05 Bank
???
1.536.915
???
--
???
--
???
Non Bank Efek Aplikasi??? 5.3. PPerusahaan engembangan Aplikasi Manajer Investasi
???
Pada tahun 2006 telah dilakukan pengembangan sistem baru Asuransi ??? 28 ??? serta Dana pemeliharaan sistem ada ???meliputi Pensiun ??? yang sudah -penyempurnaan fitur dan fungsi pada aplikasi TRACES Pedagang Valas ??? 662 ??? melalui koordinasi dengan FIU negara realisasinya telah Lembaga ??? lain. Dalam -??? Pembiayaan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem informasi yangTOTAL telah dibangun dan digunakan oleh1.537.605 PPATK selama??? tiga tahun ini. Sampai dengan akhir tahun 2006, telah berhasil dikembangkan modul-modul aplikasi yang terdiri dari : (i) modul CTR Viewer; (ii) modul CTR Data Collector Manual; (iii) modul CTR Data Collector On-line. dan aplikasi tersebut 2.2.3.Pembangunan Laporan pemba waanpengembangan uang tunai lintas batas negara pembaw mengalami perubahan yang sangat mendasar yang dimaksudkan Berdasarkan 16 UU kelemahan TPPU, setiapdan orang wajib melaporkan untuk menjawabPasal beberapa permasalahan yang uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- atau lebih atau dalam mata sering dialami oleh PJK. uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke Guna menjaga kualitas sistem aplikasi, telah dilakukan upaya luar wilayah negara Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal untuk bahwa program sudah berfungsi baikwajib dan Bea danmenjamin Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Beadengan dan Cukai benar, maka dilaksanakan system test yang secara internal maupun menyampaikan laporan tentang informasi diterimanya selama bersama-sama dengan user. Sebelum dilakukan implementasi jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan sistem, dilakukan tahapan userdiacceptance test Jenderal (UAT) guna terjadinya pelanggaran ketentuan atas, Direktorat Bea menjamin bahwa aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima kebutuhan dan keinginan hari kerja. Sampai dengan user. akhir tahun laporan, laporan yang telah
36
Untuk mendukung penyempurnaan tersebut telah dilakukan studi banding pada bulan Februari 2006 di FIU Australia (AUSTRAC) guna mempelajari proses bisnis pada sistem informasi yang telah dibangun oleh AUSTRAC. Dari hasil studi banding tersebut dihasilkan beberapa kegiatan penyempurnaan fungsi pada aplikasi TRACES antara lain sebagai berikut: (i) pengayaan data yang berfungsi sebagai rujukan kualitas data laporan, maupun penambah informasi dari berbagai narasumber yang terkait dengan data wajib pajak, data nomor telepon, data catatan kekayaan pejabat, maupun data dari sumber-sumber lainnya yang dirasakan dapat bermanfaat; (ii) sistem database yang sesuai dengan bisnis proses analisis, peningkatan kinerja sejalan dengan bertambahnya data laporan, serta pengintegrasian data laporan dengan data rujukan/tambahan sebagaimana disebutkan pada butir (i) di atas; dan (iii) penambahan sistem aplikasi yang terkait dengan penanganan data laporan, penanganan data pelapor, maupun otomatisasi bisnis kerja Direktorat Pengawasan Kepatuhan serta Direktorat Riset dan Analisis. Pengembangan sistem yang telah dilakukan didasarkan atas pertimbangan kepentingan institusi dalam hal pengayaan database dari hasil laporan masyarakat, maupun laporan terorisme dari FIU negara lain.
6.
Adminsitrasi 6. 1 . Sumber Da 6.1 Dayya Manusia Dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) agar pelaksanaan tugas organisasi dapat direalisasikan lebih optimal, PPATK sejak bulan Januari 2006 telah melakukan rekrutmen sebanyak 19 orang pegawai. Dari sejumlah 19 orang personil baru tersebut terdiri dari 15 orang Pegawai yang Dipekerjakan yang berasal dari Bank Indonesia 4 orang, anggota Kepolisian 5 orang, Departemen Keuangan 4 orang , Kejaksanaan 2 orang, dan 4 orang pegawai kontrak. Walaupun demikian, PPATK masih mengharapkan segera terealisasinya penetapan revisi
37
Peraturan nomor 9 Tahun tentang langsung (on Pemerintah line) dari masing-masing PJK2003 dengan PPATK.Wewenang Saat ini, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini Sipil sehingga PPATK mempunyai kewenangan untuk merekrut baru mencapai ……………..% atau …………….PJK dari total PJK yang Pegawai Tetap sebagaimana yang2006, dipersyaratkan untuk menjadi ada (…………). Sampai dengan akhir PPATK telah menerima lembaga intelijen keuanganKeuangan yang diakui dalam pergaulan …………..Laporan Transaksi Tunai (LTKT) dari internasional. dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 ………………...PJK berikut ini. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas pegawai, PPATK telah mengikutsertakan pegawainya antara lain melalui Tabel 3. pendidikan formalLaporan S2 di TTransaksi dalam di luar negeri, seminar workransaksidan K euangan TTunai unai Keuangan shop, forum diskusi, studi banding maupun program magang yang Jumlah Jumlah LTKT penyelenggaraannya dilakukan PJK PJKdi dalam maupun di luar negeri. s.d. Des ’05
pelapor
s.d. Des ’06
Tabel 8. ??? 1.536.915 ??? K omposisi P er sonil (Pimpinan dan P ega w ai) PP A TK Pega egaw PPA Per ersonil Non Bank per 3 1 Desember 2006 31 Bank
Perusahaan Efek
???
Manajer Investasi STATUS KEPEGAWAIAN Asuransi
???
Dana Pensiun Pegawai Dipekerjakan Pedagang Valas - Bank Indonesia Lembaga - Pegawai Negeri Sipil Pembiayaan - Polri TOTAL Pegawai Kontrak
--
-- PEGAWAI JUMLAH
??? 2002 - 2004 ??? ??? ???
14 6 2 27
TOTAL
282005 -662 15 -18
13 1.537.605 34
??? ???
??? 2006 ??? ??? 16 ??? 24
18 ??? 51
6.793
2.2.3. Laporan pemba waan uang tunai lintas batas negara pembaw Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU,sistem setiap pengelolaan orang wajib melaporkan Dalam rangka mengembangkan SDM PPATK uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,atau dalam sistem mata yang berbasis kinerja (merrit system) saatatau ini lebih sedang disusun uang asing lain yang nilainya yangprioritas dibawadalam ke dalam atau ke penilaian kinerja pegawai sebagaisetara salah satu membangun luar di wilayah negara Republiksistem Indonesia kepada Direktorat Jenderal sistem maksud. Diharapkan ini merupakan landasan dalam Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib membuat kebijakan pengembangan karier, pemberian renumerasi yang menyampaikan laporan tentang(reward informasi diterimanya selama sepadan serta sanksi yang sesuai danyang punishment). jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan terjadinya pelanggaran ketentuan di atas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
38
6.2. Keuangan Anggar an PP ATK TTahun ahun 2006 Anggaran PPA Sesuai dengan DIPA PPATK Tahun 2006 Nomor : SP-0001.0/07801.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, PPATK memperoleh pagu anggaran tahun 2006 sebesar Rp. 77.973.500.000,- (Tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri hanya 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara, terdiri dari 5 (lima) macam kegiatan, yaitu : Tabel 9. Anggaran PP ATK TTahun ahun 2006 PPA NO.
URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
1
Administrasi Umum
2
Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja
62.617.623.000 7.314.500.000
3
Pembinaan Kerjasama Internasional
4.170.238.000
4
Pendayagunaan Pelaksanaan Pengawasan
5
Pembinaan Administrasi Hukum dan Keuangan
3.152.689.000
JUMLAH ANGGARAN PPATK TAHUN 2006
77.973.500.000
718.450.000
Secara harfiah, uraian kegiatan yang tertuang dalam DIPA PPATK tahun 2006 tersebut mungkin kurang mencerminkan kegiatan riel yang dilaksanakan oleh PPATK. Hal ini semata-mata disebabkan karena jenis kegiatan tersebut diambil dari tabel kegiatan yang telah tersedia dalam System Aplikasi DIPA yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan. Walaupun demikian, telah diupayakan agar jenis-jenis kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dapat mengakomodasikan seluruh kegiatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan pembangunan PPATK.
39
langsung (on line) darian masing-masing dengan PPATK. Saat ini, Realisasi Anggar PP ATK TTahun ahun PJK 2006 Anggaran PPA PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan baru Dengan mencapai ……………..% atau …………….PJKdalam dari total PJK yang APBN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 ada (…………). Sampai dengan akhir 2006, PPATK telah menerima Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka anggaran …………..Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dari PPATK tahun 2006 dilaksanakan efisien dan transparan, dengan ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 tetap mengupayakan efektifitas pelaksanaan tugas secara lebih berikut ini. optimal. Tabel 3.
Hingga akhir tahun 2006, realisasi anggaran Laporan TTransaksi ransaksi K euangan TTunai unai PPATK mencapai Keuangan Rp 33.102.794.095,- atau sekitar 42,45% dari total anggaran PPATK tahun 2006, dengan rincian : Tabel 1 0. 10. Realisasi Anggaran PP ATK TTahun ahun 2006 PPA NO.
URAIAN KEGIATAN
REALISASI (Rp.)
1
Administrasi Umum
26.497.938.954
2
Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja
3.456.386.044
3
Pembinaan Kerjasama Internasional
1.962.162.669
4
Pendayagunaan Pelaksanaan Pengawasan
5
Pembinaan Administrasi Hukum dan Keuangan JUMLAH REALISASI TAHUN 2006
243.094.500 943.211.929 33.102.794.096
Jika dilihat dari besaran prosentase, realisasi anggaran PPATK tahun 2.2.3. Laporan pemba uangHal tunai lintasdisebabkan batas negara 2006 dimaksud termasuk relatifwaan rendah. tersebut oleh pembaw beberapa faktor, antara lain : Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,atau lebihmencapai atau dalam mata 1. Realisasi anggaran belanja pegawai hanya sebesar uang Rp asing yang nilainya setara ke dalam ke 6,8lain milyar atau sekitar 36%,yang yang dibawa disebabkan belumatau dapat luar wilayah negararekruitmen Republik Indonesia kepada Direktorat dilakukannya pegawai tetap PPATK karenaJenderal Kepala Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib PPATK belum mempunyai kewenangan sebagai Pejabat menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah jangka 5 (lima) hariSelain kerja kepada PPATK. Berkaitan Nowaktu 9 tahun 2003. itu, sebagaian pegawaidengan yang terjadinya pelanggaran ketentuan di atas, Direktorat dipekerjakan memilih untuk menerima gaji dan Jenderal tunjanganBea di dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima instansi asalnya. hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
40
2.
PPATK masih menempati gedung Bank Indonesia sehingga untuk keperluan pemeliharaan kantor sehari—hari sebagian masih dibiayai oleh pemilkik gedung (Bank Indonesia).
3.
Anggaran pengadaan perluasan tanah untuk gedung kantor sebesar Rp 9,2 milyar tidak terealisir karena pemilik tanah yang lokasinya di belakang tanah yang akan dibangun menjadi kantor PPATK menawarkan harga yang cukup tinggi.
4.
Anggaran pembangunan gedung tahun 2006 sebesar Rp 20 milyar hanya bisa terserap Rp 15 milyar karena pelaksanaan pembangunan baru dimulai bulan Desember 2006.
5.
Anggaran pengadaan dalam rangka pengembangan sistem teknologi informasi PPATK sebesar Rp. 5,7 milyar hanya terealisir sebesar Rp 2,9 milyar. Hal tersebut karena gagalnya pengadaan hardware yang disebabkan tidak ada peserta lelang yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
6.3. Umum Kebutuhan untuk memiliki kantor sendiri bagi PPATK sangat mendesak untuk segera dipenuhi, karena gedung kantor yang selama ini dipakai oleh PPATK pada akhir tahun 2007 akan diminta kembali oleh Bank Indonesia. Selain itu, sebagai Financial Intellegence Unit (FIU), kantor PPATK dipersyaratkan harus terpisah dengan instansi lain. Kebutuhan tersebut akan segera terpenuhi setelah Menteri Keuangan dengan surat No. S-190/MK.06/2006 tanggal 3 Mei 2006 dan No. S5758/MK.06/2007 tanggal 7 Agustus 2006 memberi persetujuan kepada PPATK untuk menggunakan tanah dan membangun gedung kantor di atas tanah eks aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 tahun 2004 menjadi kekayaan negara dan dikelola Menteri Keuangan. Setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan tersebut di atas, PPATK segera membentuk panitia pengadaan dan melakukan lelang dengan prakualifikasi untuk memilih Konsultan Perencana, Konsultan Manajemen Konstruksi, dan Pelaksana Konstruksi sesuai
41
dengan Keputusan No. 80 tahun tentang langsung (on line)Presiden dari masing-masing PJK2003 dengan PPATK.Pedoman Saat ini, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini telah beberapa kali ……………..% diubah, terakhir Peraturan baru mencapai atau dengan …………….PJK dari Presiden total PJK No. yang8 tahun Pada awal bulan Desember 2006PPATK pembangunan gedung ada2006. (…………). Sampai dengan akhir 2006, telah menerima sudah dimulai dan diharapkan sebelum akhir tahun ini, PPATK …………..Laporan Transaksi Keuangan Tunai2007 (LTKT) dari sudah pindah dan menempati gedung kantor yang baru. ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikut Selainini. pengadaan gedung kantor, PPATK juga melakukan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung keperluan operasional Tabel 3. kantor sehari-hari PPATK, diantaranya pengadaan Laporan TTransaksi ransaksi K euangan TTunai unaiperalatan informasi Keuangan teknologi (software dan hardware) sebagai pendukung kinerja PPATK. Jumlah Jumlah LTKT Namun untuk pengadaan hardware dinyatakan gagal karena tidak ada PJK PJK s.d. Des ’05 s.d. Des ’06 dan pelapor satupun peserta lelang yang memenuhi persyaratan administrasi teknis. Bank ??? 1.536.915 ??? Non Bank
Kegiatan di bidang hubungan masyarakat, selama tahun 2006, Perusahaan Efek ??? -??? PPATK telah menyelenggarakan sosialisasi antara lain melalui media Manajer Investasi ??? -??? massa baikAsuransi cetak, elektronik maupun on-line. Selain itu dilakukan pula ??? 28 ??? seminar, workshop, pelatihan, baik??? kepada instansi pemerintah terkait, Dana Pensiun -??? Pemda, lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi, dan Pedagang Valas ??? 662 ??? masyarakatLembaga secara umum. Dengan ??? sosialisasi tersebut diharapkan dapat -??? Pembiayaan membangun, meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadapTOTAL arti penting pembangunan rezim 1.537.605 anti pencucian ??? uang yang efektif. Upaya tersebut penting dilakukan karena masyarakat merupakan salah satu komponen dari rezim anti pencucian uang itu sendiri. Sasaran yang hendak dicapai setelah masyarakat mengetahui arti penting pembangunan rezim anti pencucian uang adalah agar masyarakat 2.2.3. Laporan pemba waan uang tunai lintas batas negara pembaw mengerti dan melaksanakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang Berdasarkan Pasalidentitas 16 UU TPPU, orang wajib melaporkan yaitu dalam memberikan dan setiap informasi lainnya kepada PJK, uang tunaiinformasi sejumlah kepada Rp 100.000.000,lebih atau kontrol dalam mata memberikan PPATK danatau memberikan yang uang asing lain penguatan yang nilainya setara dibawauang ke dalam atau ke membangun demi rezim antiyang pencucian di Indonesia. luar wilayah negara Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib 6.4 menyampaikan A udit Int ernal laporan tentang informasi yang diterimanya selama Audit Internal jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan Selama tahun 2006,ketentuan Direktorat AuditDirektorat InternalJenderal (DAI) telah terjadinya pelanggaran di atas, Bea melaksanakan dan menyelesaikan tugas pokok dan tugas tambahan dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima lainnya good governance di lingkungan haridalam kerja.rangka Sampai dengan akhir tahun laporan,PPATK. laporanTugas yangpokok telah
42
dimaksud adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan tahun 2006 pada setiap direktorat yang ada di lingkungan PPATK, menyiapkan konsep peraturan tentang (i) Pedoman Audit Internal, dan (ii) Sistem dan Prosedur Operasi DAI. Sedangkan tugas tambahan yang telah diselesaikan adalah merumuskan peraturan Kepala PPATK tentang (i) penomoran dan pengkodean naskah dinas, (ii) rencana strategis PPATK 2007-2010 berikut rencana kegiatan PPATK 2007, (iii) rapat pimpinan, dan (iv) sistem dan prosedur operasi setiap direktorat.
E. PENUTUP Upaya yang harus dilakukan dalam memberdayakan rezim anti pencucian uang di Indonesia secara efektif adalah dengan memperkuat empat pilar utama, yang antara satu pilar dengan pilar lainnya berkaitan erat dan saling mendukung. Pilar-pilar tersebut : pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan ; kedua, sistem teknologi informasi dan sumber daya manusia; ketiga, analisis dan kepatuhan ; keempat, kerjasama dalam negeri dan internasional. Penguatan pilar pertama dimaksudkan agar tersedianya kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang kuat, yaitu yang dapat menciptakan ketegasan dan kejelasan tentang rezim anti pencucian uang sehingga mempermudah proses penegakan hukumnya. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2006 ini Pemerintah telah mengusulkan revisi atau penyempurnaan terhadap UU TPPU kepada DPR RI mengingat standar internasional The Forty Recomendations yang dikeluarkan oleh FATF telah mengalami perkembangan (Revised 40+9 Recommendations) dan best practice yang diberlakukan secara internasional. Pilar kedua terutama bertujuan untuk menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan terjamin keamanannya, serta menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, terampil dan memiliki moral yang tinggi yang pada gilirannya dapat mengefektifkan dan mengefisienkan rezim anti pencucian uang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM agar pelaksanaan tugas organisasi dapat dilakukan lebih optimal, maka PPATK sejak bulan Januari 2006 telah melakukan rekruitmen pegawai. Walaupun demikian, PPATK masih mengharapkan segera
43
Per atur an Pemerintah Nomor 9 TTahun ahun terealisasinya langsung penetapan (on line)revisi dari masing-masing Peratur aturan PJK dengan PPATK. Saat2003 ini, ewyang enang Pengangk Pemindahan dan Pember hentian Pega wai We PJK sudah Pengangkatan, dapatatan, melakukan pendekatan Pemberhentian dengan teknologi Pegaw ini tentang W Negeri Sipil Sipil, sehingga ……………..% PPATK mempunyai kewenangan merekrut baru, mencapai atau …………….PJK dariuntuk total PJK yang Pegawaiada Tetap (…………). sebagaimana Sampai yang dengan dipersyaratkan akhir 2006, PPATK untuk menjadi telah menerima lembaga intelijen …………..Laporan keuangan yang diakui Transaksi dalam pergaulan Keuangan internasional. Tunai (LTKT) dari ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 Pilar ketiga untuk membangun suatu kondisi yang dapat mendorong berikut ini. reporting parties untuk dapat memahami peranan dan kewajibannya dalam rezim anti pencucian uang khususnya dalam kewajiban penyampaian laporan Tabel 3. Laporan TTransaksi ransaksi K euangan unai Keuangan suspicious transaction sebagai bahan analisis bagi TTunai PPATK yang selanjutnya disampaikan kepada instansi penyidik. Dari hasil analisis atas laporan-laporan Jumlah Jumlah LTKT suspicious transaction mampu menghasilkan suatu PJKtersebut diharapkan PJK Des ’05 s.d. Des ’06 kesimpulan yang memiliki kualitas pelapor yang baik s.d. sehingga dapat membantu Bank ??? 1.536.915 ??? penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Non Bank
Pilar keempat ditujukan kerja sama antar Perusahaan Efek untuk mempererat ??? -??? instansi domestik dan kerjasama internasional akan dapat??? diciptakan Manajer Investasi ??? sehingga -koordinasi lintasAsuransi sektoral secara efektif ??? dan efisien. Di kerjasama 28samping itu??? antar sesama FIU dapat mempercepat???terjadinya tukar-menukar Dana Pensiun -???informasi tanpa perlu mengorbankan Pedagang Valasaspek kerahasiaan. ??? 662 ??? Lembaga ??? -??? Sebagai suatu built-in sub systems dalam rezim anti-pencucian uang, Pembiayaan maka pilar kedua, pilar ketiga, dan pilar keempat akan dapat ditata dan TOTAL 1.537.605 ??? dikelola menjadi jauh lebih baik apabila pilar pertama (UU TPPU) dapat direvisi untuk penyempurnaan. Karena dalam penerapan UU TPPU selama 4 tahun ini masih ditemukan beberapa kelemahan (loopholes) yang cukup mendasar. Beberapa kelemahan dan kendala legislasi tersebut kemungkinan besar akan 2.2.3. Laporan pemba aan uang internasional tunai lintas batas pembaw menjadi sorotan dan perhatian dariwkomunitas yaitu negara FATF, APG, IMF, dan World Bank dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orangIndonesia wajib melaporkan standaruang internasional yang bersama yaitu + 9mata FATF tunai sejumlah Rp disepakati 100.000.000,atau lebih atau40 dalam Recommendations. Apabila evaluasi komunitas uang asing lain yang hasil nilainya setarayang yang dilakukan dibawa ke oleh dalam atau ke internasional tersebut bernilai negatif, maka akan merusak reputasi Indonesia luar wilayah negara Republik Indonesia kepada Direktorat Jenderal di mata internasional, sehingga tidak Direktorat tertutup kemungkinan kembali Bea dan Cukai. Selanjutnya, Jenderal BeaIndonesia dan Cukai wajib mengalami kondisi yanglaporan sama ketika di dalam daftar NCCTs sejak menyampaikan tentangberada informasi yang diterimanya selama tahun 2001 hingga 2005. Dan karena tidak efektifnya pelaksanaan rezim jangka waktu 5 (lima) hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan anti pencucian juga akan mengakibatkan tidak maksilmalnya terjadinyauang, pelanggaran ketentuan di atas, Direktorat Jenderal Bea pendekatan anti pecucian uang dalam mendukung upaya penegakan dan Cukai wajib melaporkan pula kepada PPATK dalam waktuhukum lima (law enforcement) atas tindak pidana asal seperti korupsi, pembalakan liar, hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
44
pedagangan dan penggunaan narkoba secara ilegal, serta tindak pidana terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan memberikan insentif atau kemudahan bagi pelaku kejahatan khususnya kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan untuk mengulangi bahkan memperluas kejahatannya.
45
LAMPIRAN langsung (on line) dari masing-masing PJK dengan PPATK. Saat ini, PJK yang sudah dapat melakukan pendekatan dengan teknologi ini Peristiw a baru P enting TTahun ahun 2006 eristiwa Penting mencapai ……………..% atau …………….PJK dari total PJK yang 25 Januari 2006 adaKomite (…………). Sampai 2006, PPATK telahPencucian menerima Pertemuan Koordinasi Nasional dengan Pencegahan akhir dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang (Komite TPPU), dan Tim Kerja Komite TPPU membahas upaya-upaya yang harus dilakukan …………..Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) oleh dari Pemerintah RI agar dapat dikeluarkan dari pengawasan FATF serta komitmen untuk tetap membangun ………………...PJK dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 3 rezim anti pencucian uang secara efektif. 9 – 11 Februari 2006 ini. berikut Dalam sidang yang berlangsunf di Cape Town Afrika Selatan, FATF memutuskan untuk menghentikan pengawasan formal terhadap Indonesia setelah melihat adanya suistainable development dalam Tabel 3. pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Laporan T ransaksi K euangan TTunai unai Transaksi Keuangan 4 April 2006 Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan Asset Recovery” di Jumlah Jumlah LTKT Jakarta dalam rangka Peringatan Ulang Tahun PPATK ke-4. PJK PJK 17 April 2006 s.d. Des ’05 s.d. Des ’06 pelapor Peringatan Ulang Tahun PPATK ke-4. Bank ??? 1.536.915 ??? 29 Mei 2006 Kerjasama Bilateral yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Financial Non Bank Intelligent Unit (FIU) Republik Rakyat Cina (CAMLMAC). Perusahaan Efek ??? -??? 12 ~ 16 Juni 2006 Manajer Investasi ??? Cyprus. -??? Mengikuti Pertemuan Tahunan Egmont Group di Limassol, 14 Juni 2006 Asuransi ??? 28 ??? Kerjasama Bilateral yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan FIU Mexico. Dana Pensiun ??? -??? 4 Juli 2006 Pedagang Valas ??? 662 ??? Mengikuti APG Annual Meeting 2006 di Manila, Filipina. Lembaga ??? -??? 6 Juli 2006 Pembiayaan Dr. Yunus Husein (Kepala PPATK) terpilih sebagai Co-Chair (Ketua Bersama) APG untuk Periode 20062008 bersama-sama dengan Mr. Mick Keelty, Kepala Kepolisian Federal Australia (Australian Federal 1.537.605 ??? Police/AFP). TOTAL 25 September 2006 Penandatanganan MoU dengan BPK dalam rangka pertukaran informasi, khususnya agar informasi yang dimiliki PPATK dapat bermanfaat dan memupunyai nilai tambah bagi pelaksanaan tugas masing-masing instansi. 14 Nopember 2006 2.2.3. Laporan pemba waan uang tunai lintas batas negara pembaw Kerjasama Bilateral yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Money Laundering The Central Control Board (CCB) of the Union of Myanmar. Berdasarkan Pasal 16 UU TPPU, setiap orang wajib melaporkan 14 ~ 17 Nopember 2006 uang tunai sebagai sejumlah Rp APG 100.000.000,atau2006. lebihBertindak atau dalam Indonesia dipercaya pelaksana Typologies Workshop sebagai mata Host: PPATK, POLRI, dan BANK INDONESIA. uang asing lain yang nilainya setara yang dibawa ke dalam atau ke 27 Nopember 2006 luarBilateral wilayah negara Republik Indonesia kepada Direktorat Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Jenderal Financial Reporting Authority (CAYFIN) Cayman Island. Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib 29 Nopember 2006 menyampaikan laporan tentang informasi yang diterimanya selama Kerjasama Bilateral yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Financial Intelligence Center (FIC) Afrika Selatan. hari kerja kepada PPATK. Berkaitan dengan jangka waktu 5 (lima) 19 Desember 2006 terjadinya pelanggaran ketentuan di atas, Direktorat Jenderal Bea Kerjasama Bilateral yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan Japan dan Cukai wajibOffice melaporkan pula kepada PPATK dalam waktu lima Financial Intelligence (JAFIO).
hari kerja. Sampai dengan akhir tahun laporan, laporan yang telah
46 34
Daf tar Istilah Daftar AFP APBN APG CBCC CTR DAI DIPA DPR FATF FIC FinTRAC FIU IDS IIX JAFIO KPK KUHAP KYC LSM LTKM LTKT MLA MoU NCCTs NGO PJK PMN PP PPATK STR UU TPPU
Australian Federal Police Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Asia Pacific Group on Money Laundering Cross Border Cash Carrying Cash Transaction Report Direktorat Audit Internal Daftar Isian Penggunaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Financial Action Task Force on Money Laundering Financial Intelligence Centre Financial Transactions Report Analiysis Centre of Canada Financial Intelligence Unit Intrusion Detection System Indonesian Internet Exchange Japan Financial Intelligence Office Komisi Pemberantasan Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Know Your Customer Lembaga Swadaya Masyarakat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Mutual Legal Assistance Memorandum of Understanding Non-Cooperative Countries and Territories Non-Governmental Organization Penyedia Jasa Keuangan Prinsip Mengenal Nasabah Peraturan Pemerintah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Suspicious Transaction Report Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang
47
PPATK NILAI-NILAI DASAR
Integritas ~ Tanggung Jawab ~ Profesionalisme ~ Kerahasiaan ~ Kemandirian
Disain Gedung PP ATK PPA
PUS AT PELAPORAN D AN ANALISIS TRANS AKSI KEU ANG AN (PP ATK) PUSA DAN TRANSAKSI KEUANG ANGAN (PPA Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih Jalan Kebon Sirih No. 82-84, Jakarta 10010 - Indonesia Telp. (62-21) 386 2579 (Hunting) Fax. (62-21) 386 6337 Website: www.ppatk.go.id E-mail:
[email protected]
