RENCANA STRATEGIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN

IKEUANGAN AKS RANS ST I S I APORANDANANAL ATPEL PUS d i go. k. ppat www.

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2015-2019

SAMBUTAN KEPALA PPATK

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) PPATK tahun 2015-2019 telah selesai disusun. Penyusunan renstra merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yang memuat arah kebijakan, strategi, dan target kinerja guna mendukung pencapaian visi dan misi PPATK di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk lima tahun mendatang. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan peningkatan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK, sehingga diharapkan pembangunan rezim antipencucian uang di Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efektif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tantangan PPATK semakin besar seiring dengan meningkatnya komitmen pemerintah di bidang penegakan hukum dan penguatan sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam RPJMN tahun 2015-2019. Disamping itu, harapan masyarakat terhadap kinerja PPATK juga sangat besar, sehingga diperlukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun Renstra serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra PPATK ini. Kepada seluruh pejabat dan pegawai PPATK agar melaksanakan renstra ini dengan penuh tanggung jawab, serta senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar PPATK (INTAN PERMAI) yang telah disepakati bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Semoga Renstra PPATK Tahun 2015-2019 ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, Kepala PPATK,

Dr. Muhammad Yusuf

SELAYANG PANDANG PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan sebagai suatu lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) yang bersifat permanen dan berperan sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara garis besar, ada tiga tugas utama bagi FIU, yaitu:

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negaranegara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (money laundering). PPATK selaku FIU di Indonesia memiliki peran yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

A. KEDUDUKAN PPATK PPATK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PPATK 1. Tugas PPATK PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. 2. Fungsi PPATK Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lainnya.

3. Wewenang PPATK a. Wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, meliputi: 1) Meminta dan mendapatkan data dan informasi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. 2) Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan. 3) Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait. 4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. 5) Mewakili pemerintah Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 6) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang. 7) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. b.

Wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi adalah menyelenggarakan sistem informasi.

c.

Wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, meliputi: 1) Menerapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor. 2) Menerapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang. 3) Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus. 4) Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor. 5) Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan. 6) Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor. 7) Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

d.

Wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, meliputi: 1) Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor. 2) Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait. 3) Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK.

4) Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri. 5) Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri. 6) Menerima informasi dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. 7) Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. 8) Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 9) Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. 10) Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. 11) Mengadakan kegiatan administrasi lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 12) Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

C. NILAI-NILAI DASAR PPATK 1. Integritas Selalu berpikir, berkata, bersikap, dan bertindak secara baik, benar, dan jujur, konsisten dengan etika dan nilai-nilai dasar organisasi, memegang teguh keutuhan prinsip moral, serta menjunjung tinggi kewibawaan organisasi. 2. Tanggung Jawab Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara baik, amanah, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Profesionalisme Bekerja secara ikhlas, tuntas, dan berkualitas berdasarkan kompetensi terbaik, dengan memegang komitmen dan etika berorganisasi, berorientasi pada pencapaian hasil kinerja, sanggup mengembangkan kemampuan dan keahlian serta melaksanakan kepatuhan demi kepentingan organisasi. 4. Kerahasiaan Mengutamakan sikap kehati-hatian dan perlindungan terhadap keamanan data dan informasi, serta menghindari tindakan membocorkan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan atau demi kepentingan pribadi dan/atau pihak lain. 5. Kemandirian Bersikap dan bertindak secara independen dan tidak memihak, menghindari pengaruh pihak lain, bebas dari benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang, serta tidak mencampuri kewenangan pihak lain.

D. STRUKTUR ORGANISASI PPATK KEPALA PPATK WAKIL KEPALA PPATK

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

INSPEKTORAT

SEKRETARIAT UTAMA

BIRO UMUM

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

DIREKTORAT PELAPORAN

DIREKTORAT ANALISIS TRANSAKSI

DIREKTORAT PENGAWASAN KEPATUHAN

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN RISET

DIREKTORAT HUKUM

DIREKTORAT KERJASAMA DAN HUMAS

BIRO SUMBERDAYA MANUSIA DAN ORTALA

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 05/1.01/PPATK/03/15 TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2015-2019

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

PERATURAN KEPALAPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER- 05 j 1.01jPPATKj03j

15

TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISISTRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALAPUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang

a. bahwa

dalam

Pembangunan

rangka

pelaksanaan

Rencana

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi perlu menyusun

Keuangan

Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2015-2019; b. bahwa Rencana Strategis Pusat Pelaporan Transaksi tugas,

Keuangan disusun

fungsi,

dan

Analisis Transaksi

dan

Analisis

Strategis

wewenang

Pusat

pertimbangan Peraturan

Transaksi

Pusat

se bagai dasar pelaksanaan Pelaporan

dan

Keuangan;

c. bahwa berdasarkan perlu menetapkan

dan Analisis

huruf a dan huruf b,

Kepala Pusat

Keuangan

Pelaporan

dan

Pelaporan

tentang Analisis

Rencana Transaksi

Keuangan Tahun 2015-2019; Mengingat

1. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2003

tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003

Nomor 47, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Perencanaan

Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Pembangunan

Sistem

Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

a

h

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

3. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor

2007,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Pencegahan

Nomor

dan

8

Tahun

Pemberantasan

2010

tentang

Tindak

Pidana

Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Nomor 5164); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 6. Peraturan

Presiden

Nomor 48 Tahun

2012

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 110); 7. Peraturan

Menteri

Nasional/ Kepala Nasional

Perencanaan

Badan

Republik

Pembangunan

Perencanaan

Indonesia

Pembangunan

Nomor 5 Tahun

2014

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis

Kementeriarr/Lembaga

(Renstra

K/L)

2015-

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014

Nomor 860); 8. Peraturan Transaksi 08/12

Kepala

Keuangan

tentang

Pelaporan

Pusat

dan

Pelaporan

Nomor

Organisasi

dan

Analisis

PER-07 I 1.01/pPATKI

dan

Analisis Transaksi

Tata

Kerja

Keuangan

Pusat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA JLIr. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGANTENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT

PELAPORAN

DAN

ANALISIS

TRANSAKSI

KEUANGANTAHUN2015-2019.

Pasal 1 1.

Pusat

Pelaporan

disingkat

dan Analisis Transaksi

PPATK adalah

lembaga

Keuangan

independen

rangka mencegah dan memberantas

yang selanjutnya

yang

dibentuk

dalam

tindak pidana Pencucian Uang;

2.

Unit Kerja adalah satuan organisasi pada PPATK.

3.

Target Kinerja adalah hasil dan satuan

hasil yang direncanakan

akan

dicapai dari setiap indikator kinerja.

Pasa12 Rencana

Strategis

perencanaan

PPATK

Tahun

2015-2019

merupakan

yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran

dan strategi, dilaksanakan

dokumen

strategis, arah kebijakan

serta Target Kinerja dan kebutuhan

pendanaan

yang akan

oleh PPATKTahun 2015-2019.

Pasa13 Penyusunan

Rencana

Strategis

PPATK Tahun

2015-2019

dimaksudkan

sebagai: a.

pedoman dalam menyusun rencana kerja PPATKTahun 2015-2019; dan

b.

dasar

pemantauan

dan evaluasi

pelaksanaan

kinerja

PPATK Tahun

2015-2019.

Pasal4 (1) Seluruh

Unit

Kerja harus

melaksanakan

Rencana

Strategis

PPATK

Tahun 2015-2019. (2) Unit Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Unit Kerja eselon I; dan b. Unit Kerja eselon II. 3

b

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEPALA

KEUANGAN

[L Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id

(3) Rencana

Strategis

PPATK Tahun

2015-2019

sebagaimana

dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasa15 Pengawasan terhadap pelaksanaan 2019

sebagaimana

dimaksud

Rencana Strategis PPATK Tahun 2015-

dalam

Pasal

4 ayat

(1) dilakukan

oleh

Inspektorat.

Pasal6 (1) Pemantauan

dan

PPATK Tahun

evaluasi

2015-2019

terhadap

pelaksanaan

dilakukan

oleh

Rencana

Biro

Strategis

Perencanaan

dan

Keuangan. (2) Pemantauan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

paling

kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis PPATKTahun 2015-2019 atau sewaktu-waktu diperlukan. (4) Hasil pemantauan

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala PPATKmelalui Sekretaris Utama. (5) Pelaksanaan ayat

pemantauan

(1) mengacu

pada

dan evaluasi sebagaimana Peraturan

dimaksud

Kepala PPATK mengenai

pada sistem

akuntabilitas kinerja pad a PPATK.

Pasal7 (1) Target Kinerja dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 bersifat indikatif. (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan, perubahan organisasi, dan/ atau hasil evaluasi terhadap

pencapaian

Target Kinerja, Unit Kerja dapat

mengubah target kinerja dan/ atau kebutuhan pendanaan. (3) Perubahan target kinerja dan/ atau kebutuhan pendanaan dimaksud

pada

ayat (2) disampaikan

dimintakan persetujuan.

kepada

sebagaimana

Kepala PPATK untuk

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEPALA

KEUANGAN

JI.Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatk.go.id

(4) Perubahan

target kinerja dany'atau kebutuhan

pendanaan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana kerja PPATK.

Pasa18 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan

Nomor PER-02/ 1.01/PPATK/Ol/ 10 tentang

Rencana Strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014 Pelaporan

sebagaimana dan

telah

Analisis

dan

02/1.01/PPATK/Ol/I0

dengan

Transaksi

13A/ 1.01/PPATK/ 10/ 12 tentang Pelaporan

diu bah

Analisis

Perubahan Transaksi

tentang

Rencana

Peraturan

Keuangan

Kepala Nomor

Atas Peraturan Keuangan Strategis

Pusat

Pusat PER-

Kepala Pusat Nomor Pelaporan

PERdan

Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa19 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 KEPALAPUSATPELAPORANDAN

/t( ANALISISTRANSAKSIKEUANGAN, "7

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi

i

Daftar Tabel

v

Daftar Gambar

vii

Daftar Grafik

viii

BAB I

Pendahuluan

1

1.1.

Kondisi Umum

1

1.1.1.

Latar belakang

1

1.1.2.

Dampak TPPU dan pendanaan terorisme

1

1.1.3.

Penyebab TPPU dan pendanaan terorisme

2

1.1.4.

1.1.5.

Peran PPATK dalam membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia A. Mendukung stabilitas perekonomian

3

B. Pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor

4

C. Proses penyelidikan dan penyidikan TPPU

5

D. Kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT

6

E. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

6

F. Mendorong terwujudnya good public governance

7

G. Pemulihan kerugian negara (asset recovery) dalam penanganan perkara TPPU H. Pengamanan penerimaan keuangan negara dari pajak

7

I. Membantu dalam pemberian keterangan ahli untuk penegakan hukum Capaian kinerja PPATK tahun 2010-2014

8

3

8

9

1.1.5.1.

Hasil analisis dan pemeriksaan TPPU dan pendanaan terorisme

9

1.1.5.2.

Hasil riset TPPU

10

1.1.5.3.

Pembinaan Pihak Pelapor

11

1.1.5.4.

Kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU

12

i

1.1.5.5.

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Tahun 20122016 Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang

13

14

1.1.5.8.

Peraturan perundang-undangan pemberantasan TPPU Pengaduan masyarakat

1.1.5.9.

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Sipesat)

15

1.1.5.10.

International Funds Transfer Instructions (IFTI)

16

1.1.6.

Manajemen Internal PPATK

16

1.2.

Potensi dan Permasalahan

17

1.1.5.6. 1.1.5.7.

terkait

pencegahan

dan

14

15

A. Potensi

17

B. Permasalahan

17

1.3.

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) PPATK dengan RPJMN Tahun 2015-2019

18

Bab II

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis PPATK

19

2.1.

Visi PPATK

19

2.2.

Misi PPATK

19

2.3.

Tujuan strategis PPATK

20

2.4.

Sasaran Strategis PPATK Tahun 2015-2019

20

2.4.1.

Sasaran strategis tujuan T.1.

21

2.4.2.

Sasaran strategis tujuan T.2.

21

2.5.

Peta Strategi PPATK Tahun 2015-2019

22

2.6.

Cascading Peta Strategi PPATK Dalam Unit Eselon I dan Unit Eselon II

23

2.6.1.

Sasaran Strategi Deputi Bidang Pencegahan

23

2.6.2.

Sasaran Strategi Deputi Bidang Pemberantasan

24

2.6.3.

Sasaran Strategi Sekretariat Utama

25

2.6.4.

Sasaran Strategi Pusat Teknologi informasi

26

2.6.5.

Sasaran Strategi Inspektorat

26

Bab III

Arah Kebijakan, Strategi, Rerangka Regulasi,Dan Rerangka Kelembagaan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

27

3.1.

ii

27

3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi PPATK

27

3.2.1.

Arah Kebijakan PPATK Tahun 2015-2019

27

3.2.2.

Strategi PPATK Tahun 2015-2019

28

3.3.

Rerangka Regulasi

29

3.4.

Rerangka Kelembagaan

30

Bab IV

Target Kinerja Dan Rerangka Pendanaan

33

4.1.

Target Kinerja PPATK Tahun 2015-2019

33

4.1.1.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

33

4.1.2.

Indikator Kinerja Program

34

4.1.2.1.

34

4.1.3.

Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya PPATK Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK. Indikator Kinerja Kegiatan

4.1.3.1.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum PPATK.

36

4.1.3.2.

Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Kerja sama dan Humas PPATK.

36

4.1.3.3.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK

37

4.1.3.4.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor.

38

4.1.3.5.

Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor. Indikator Kinerja Kegiatan Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU. Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Internal PPATK.

38

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK. Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK. Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK. Rerangka Pendanaan

40

4.1.2.2. 4.1.2.3.

4.1.3.6. 4.1.3.7. 4.1.3.8. 4.1.3.9. 4.1.3.10. 4.1.3.11. 4.1.3.12. 4.2.

35 35 36

39 39 40

41 41 42 42

iii

Bab V

Penutup

Daftar Singkatan Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan PPATK tahun 2015-2019 Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi Lampiran III Pedoman Indikator Kinerja

iv

45

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Jenis Laporan yang Diterima oleh PPATK Tahun 2003 - 2014.

2

Tabel 2

4

Tabel 3

Total Dana Masyarakat/Pihak Ketiga yang Dikelola oleh Penyedia Jasa Keuangan. Hasil Kajian Riset yang Dihasilkan oleh PPATK Tahun 2010 - 2014.

10

Tabel 4

Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang oleh PPATK

14

Tabel 5

Tujuan Strategis PPATK Tahun 2015-2019.

20

Tabel 6

Sasaran Strategis Tujuan 1 PPATK Tahun 2015-2019.

21

Tabel 7

Sasaran Strategis Tujuan 2 PPATK Tahun 2015-2019.

21

Tabel 8

Sasaran Strategis Deputi Bidang Pencegahan.

23

Tabel 9

Sasaran Strategis Deputi Bidang Pemberantasan.

24

Tabel 10

Sasaran Strategis Sekretariat Utama.

25

Tabel 11

Sasaran Strategis Pusat Teknologi Informasi.

26

Tabel 12

Sasaran Strategi Inspektorat.

26

Tabel 13

Arah Kebijakan dan Strategi PPATK Tahun 2015-2019.

28

Tabel 14

Indikator Kinerja Sasaran Strategis PPATK.

33

Tabel 15

34

Tabel 18

Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT. Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya PPATK. Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum PPATK.

Tabel 19

Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Kerja sama dan Humas PPATK.

36

Tabel 20

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK.

37

Tabel 21

Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor.

38

Tabel 22

Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor. Indikator Kinerja Kegiatan Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU. Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Internal PPATK.

38

Tabel 16 Tabel 17

Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25

35 35 36

39 39 40

v

Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30

vi

Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK. Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK. Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK. Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK. Rerangka Pendanaan.

40 41 41 42 42

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2

Kerja sama Luar Negeri PPATK Tahun 2010 sampai dengan Desember 2014. Peta Strategi PPATK Tahun 2015-2019

13 22

vii

DAFTAR GRAFIK Grafik 1

Persentase Tindak Pidana Asal TPPU Tahun 2003 - 2014

2

Grafik 2

9

Grafik 3

Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK yang Disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum Tahun 2010 - 2014 Inquiry dan tindak lanjut PPATK Tahun 2010 - 2014.

Grafik 4

Jumlah Pihak Pelapor yang Diaudit oleh PPATK Tahun 2010 - 2014.

12

Grafik 5

Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2013 - 2014.

15

viii

9

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Kondisi Umum

1.1.1. Latar belakang Pembangunan ekonomi merupakan salah satu isu penting bagi peningkatan kesejahteraan suatu negara yang tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta dilaksanakan melalui kebijakan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dan penguatan ketahanan serta daya saing sektor keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia agar berubah dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Salah satu faktor yang teridentifikasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi adalah masuknya pencucian uang dalam sistem keuangan suatu negara. International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2012 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme serta tindak pidana asal dapat merusak stabilitas sistem keuangan atau perekonomian suatu negara dalam berbagai cara dan memiliki efek negatif terhadap stabilitas global. Sektor keuangan bank dan nonbank merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap masuknya pencucian uang. Pemerintah terus berupaya memperkuat sistem keuangan Indonesia melalui kebijakan dan pengawasan yang efektif, sehingga sektor keuangan bank dan nonbank dapat tumbuh dengan baik dan terbebas dari TPPU, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk membangun rezim anti pencucian uang. Hal ini didasari fakta bahwa TPPU merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus dicegah dan diberantas secara serius. TPPU tidak hanya mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya dalam rezim anti pencucian uang, keberadaan PPATK juga mencakup pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme yang keduanya merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun dan mendukung terbentuknya sistem keuangan yang sehat dan kuat. 1.1.2. Dampak TPPU dan pendanaan terorisme Pencucian uang memberi dampak yang sangat luar biasa terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian suatu negara, antara lain berupa buruknya likuiditas lembaga-lembaga keuangan bank dan nonbank, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sektor perpajakan, terganggunya program privatisasi, timbulnya pola investasi yang kurang produktif, menurunkan reputasi dan kepercayaan pasar pada suatu negara, peningkatan gejolak pasar akibat hot money yang masuk dan keluar secara cepat, mengganggu sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, biaya sosial yang relatif tinggi, dan memicu timbulnya tindak pidana lainnya.

RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

1

1.1.3. Penyebab TPPU dan pendanaan terorisme Faktor penyebab terjadinya TPPU sangat kompleks dan dinamis yang akan sulit untuk diberantas jika tidak dicegah secara dini. TPPU dapat timbul, antara lain akibat globalisasi sistem keuangan, ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, penggunaan e-money, praktik pencucian uang secara berlapis (layering), banyaknya pintu masuk yang tersebar menuju wilayah Indonesia, masih terdapat budaya transaksi tunai di luar sistem keuangan, tindak pidana asal yang masih relatif tinggi di Indonesia, kemajuan teknologi transaksi keuangan yang tidak mengenal batas wilayah yurisdiksi, penerapan pendekatan berbasis risiko yang belum optimal dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, kasus-kasus TPPU yang diputus oleh pengadilan masih relatif sedikit, tingkat kepatuhan Pihak Pelapor yang relatif masih rendah, dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan TPPU yang belum optimal. Berdasarkan data pelaporan dari Pihak Pelapor, dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, PPATK telah menerima sebanyak 16.210.792 laporan dari Pihak Pelapor dengan 98,32% merupakan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Tabel 1 Jenis Laporan yang Diterima oleh PPATK Tahun 2003 - 2014

NO. 1 2 3 4

JENIS LAPORAN JUMLAH % Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). 196.172 1,21 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). 15.939.074 98,32 Laporan Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa (LTPBJ). 61.647 0,38 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT). 13.899 0,09 JUMLAH 16.210.792

Berdasarkan tabel 1 tersebut, terlihat bahwa penggunaan transaksi tunai masih sangat dominan di Indonesia atau masih dikategorikan sebagai cash-based society. Selanjutnya berdasarkan data jenis kejahatan atau tindak pidana asal TPPU yang diolah dari database PPATK, hasil analisis PPATK menunjukan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi tindak pidana asal yang menempati peringkat pertama dalam dugaan tindak pidana asal. Grafik 1 Persentase Dugaan Tindak Pidana Asal TPPU Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2003 - 2014

Sumber: Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme Desember 2014.

2


Berdasarkan hasil riset dan analisis PPATK, penggunaan uang tunai merupakan modus yang paling sering digunakan dalam tindak pidana korupsi dengan prediksi tren yang akan terus meningkat. Transaksi tunai menjadi pilihan utama dalam upaya penyuapan, korupsi, dan perpindahan dana, serta didukung pula oleh nilai Rupiah yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan mata uang asing, sehingga transaksi tunai marak pula dilakukan dengan menggunakan mata uang asing. Pembatasan transaksi tunai yang diusulkan oleh PPATK merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat menggeser budaya cash-based economy menjadi cashless society, sehingga dapat memutus keterkaitan antara sistem keuangan dengan aliran dana dan pembatasan transaksi tunai. Upaya ini tidak hanya akan mempersempit ruang gerak koruptor, tetapi juga para pelaku bisnis ilegal, misalnya para pelaku dalam tindak kejahatan narkoba, illegal logging, illegal fishing, dan terorisme. Upaya ini juga diharapkan dapat membatasi jumlah peredaran uang palsu yang semakin marak. Semua hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme dalam seluruh aspek berbangsa dan bernegara. 1.1.4. Peran PPATK dalam membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia Risiko yang ditimbulkan oleh pencucian uang terhadap reputasi dan integritas sistem keuangan sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk mengembangkan program-program dan sistem pengendalian internal di bidang anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme. Program-program tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga unsur, yaitu efektivitas pencegahan pencucian uang yang dilakukan oleh Pihak Pelapor, pemberantasan yang dilakukan oleh penegak hukum, dan kerja sama dari berbagai instansi di dalam maupun di luar negeri. Berbagai peran PPATK dalam membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia antara lain sebagai berikut: A. Mendukung stabilitas perekonomian Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang terkait dengan penguatan sektor keuangan, PPATK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Peran PPATK tersebut, yaitu menjaga kepercayaan investor kepada Indonesia sebagai tujuan penanaman modalnya dan mematikan kelangsungan hidup organisasi kejahatan yang secara tidak langsung berarti melindungi segenap bangsa Indonesia dari tindak kejahatan asal pencucian uang. Sistem keuangan Indonesia tidak terlepas dari peran penting lembaga intermediasi sebagai satu elemen utama yang mengelola pergerakan uang. Lembaga intermediasi tersebut merupakan institusi keuangan, baik itu bank maupun nonbank. Selain peran penting lembaga intermediasi tersebut, dalam sistem keuangan tentu tidak terlepas juga dari satu komponen utama lagi, yakni dari level yang kecil atau tataran individu hingga level yang lebih besar, yakni perusahaan. Individu dan perusahaan tersebut merupakan pengguna jasa keuangan itu sendiri dan keduanya biasa disebut sebagai sektor riil, sehingga interaksi timbal balik antarpengguna jasa keuangan dengan Penyedia Jasa keuangan (PJK) membentuk suatu sistem keuangan. Dengan pengelolaan risiko yang baik, industri keuangan dapat memitigasi risiko yang RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

3

mungkin timbul, terutama risiko hukum, risiko reputasi, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko operasional. Apabila industri keuangan digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka industri keuangan juga memiliki risiko likuiditas. Likuiditas dari lembaga-lembaga keuangan (financial institutions), misalnya bank, akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan. Untuk mendukung iklim investasi yang baik, diperlukan penguatan sektor keuangan, mengingat praktik pencucian uang yang melibatkan perbankan menimbulkan dampak buruk bagi reputasi bank dan juga meningkatkan risiko kegagalan bank. Risiko kegagalan bank pada akhirnya bermuara pada terganggunya integritas sistem keuangan negara. Hal ini dapat menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat, sedangkan salah satu tugas penting pemerintah adalah menjaga ketenangan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, berkaitan dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan mulai diimplementasikan pada 31 Desember 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja. Dengan adanya aliran bebas, maka akan makin meningkatkan risiko pencucian uang yang berasal dari dana-dana haram atau hasil kejahatan asal. PPATK dapat berperan aktif untuk membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah dicanangkan pemerintah melalui pembinaan dan pengawasan kepatuhan terhadap Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan NonBank (LKNB) melalui kerja sama dengan regulator, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), maupun instansi terkait lainnya. B. Pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor Perbankan dan LKNB yang dimanfaatkan untuk praktik pencucian uang dari hasil tindak kejahatan merupakan masalah bagi upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas praktik-praktik pencucian uang. Sejak pemerintah mulai memperketat sistem pengawasan perbankan, para pelaku praktik pencucian beralih ke LKNB. Tidak terdapat batasan nominal dalam nilai pertanggungan pada asuransi jiwa, sehingga jika tidak dibarengi dengan perangkat peraturan dan pengawasan yang efektif, terdapat risiko yang relatif tinggi bahwa media ini dapat digunakan dalam tahapan pencucian uang. Namun, hal ini bukan berarti bahwa praktik pencucian uang melalui perbankan dan PJK lainnya telah berakhir. Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia bulan Juli 2014 dan Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat Rp4.454,93 triliun dana masyarakat yang dikelola oleh PJK, baik perbankan maupun nonperbankan. Rincian dana masyarakat/ pihak ketiga yang dikelola tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2 sebagai berikut: Tabel 2 Total Dana Masyarakat/Pihak Ketiga yang Dikelola oleh Penyedia Jasa Keuangan

PENYEDIA JASA KEUANGAN

%

Bank umum (Dana Pihak Ketiga)

3.663,97

82

Bank syariah (Dana Pihak Ketiga)

183,53

4

50,52

1

Bank Perkreditan Rakyat (Dana Pihak Ketiga) 4

TOTAL DANA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA YANG DIKELOLA (TRILIUNAN RUPIAH)


TOTAL DANA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA YANG DIKELOLA (TRILIUNAN RUPIAH)

PENYEDIA JASA KEUANGAN Perusahaan asuransi (Premi Bruto)*

%

51,68

1

Dana Pensiun (DPPK & DPLK)*

157,20

4

Lembaga Pembiayaan (piutang)*

348,03

8

*

Kondisi per triwulan I tahun 2014 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Juli 2014 dan Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triwulan I tahun 2014.

Melihat besarnya dana masyarakat yang dikelola oleh PJK, maka diperlukan peraturan dan pengawasan yang memadai, agar PJK dapat sedini mungkin mendeteksi kemungkinan adanya pencucian uang serta menyampaikan laporan kepada PPATK sebagai upaya dalam membantu pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Selain melalui PJK, tahapan pencucian uang juga dapat melibatkan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ). Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010, PPATK telah melakukan serangkaian kegiatan utama dalam usaha pencegahan, pemberantasan dan kerja sama dalam area PBJ ini. PPATK telah melakukan penggalangan dengan berkoordinasi dengan pihak asosiasi yang diharapkan dapat lebih mengefektifkan proses sosialisasi dan memberikan kesamaan pemahaman seluruh pihak terkait. Peran pengawasan kepatuhan oleh PPATK dilaksanakan melalui peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus. Pengawasan kepatuhan ini dilaksanakan untuk mengetahui ketidakpatuhan Pihak Pelapor dan memberikan arahan maupun solusi atas hambatan yang dihadapi oleh Pihak Pelapor. C. Proses penyelidikan dan penyidikan TPPU Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan TPPU. Dalam penyelidikan dan penyidikan financial crime atau tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mencari uang atau kekayaan, digunakan pendekatan follow the money dan follow the suspect. Pendekatan follow the money merupakan istilah lain bagi pendekatan Rezim Anti Pencucian Uang (AML Regime). Pendekatan follow the money mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisis transaksi keuangan (financial analysis) kemudian dilanjutkan dengan mencari pelaku dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Dalam melacak terjadinya transaksi keuangan yang mencurigakan, pelacakan dapat dilakukan ke belakang untuk mengetahui sumber dananya. Demikian juga pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut. Pelacakan dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan untuk mencari indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil financial analysis ini dapat memberikan petunjuk atau indikasi mengenai dugaan adanya suatu tindak pidana telah dilakukan oleh seseorang. Namun demikian, financial analysis belum dapat memastikan terjadinya suatu tindak pidana dan bukan merupakan RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

5

alat bukti terjadinya tindak pidana tersebut. Kedua hal terakhir ini merupakan tugas penyidik yang menerima hasil financial analysis dari PPATK. D. Kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme TPPU merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan penanganan yang terkoordinasi dengan baik antarlembaga/instansi. Pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia melibatkan berbagai pihak yang meliputi PPATK, Pihak Pelapor, aparat penegak hukum, LPP, dan instansi terkait lainnya. Penguatan kerja sama dan koordinasi dilaksanakan melalui peningkatan efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri, antara lain dengan melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak terkait di dalam dan luar negeri. Pihak-pihak tersebut antara lain instansi penegak hukum, lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PJK, lembaga yang berwenang melakukan pembinaan terhadap PBJ, lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait dengan TPPU. Selain dalam lingkup domestik, PPATK menjalin kerja sama secara aktif dengan lembaga FIU negara lain dalam bentuk pertukaran informasi berupa Outgoing mutual request (incoming information), Incoming mutual request (outgoing information), Spontaneous incoming information, dan Spontaneous outgoing information. Berkaitan dengan pendanaan terorisme, PPATK telah meningkatkan upaya pengawasan dan penelusuran transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme. Tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan masyarakat dan kedaulatan suatu negara. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme. Dengan demikian, penguatan di sektor keuangan formal maupun informal menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh regulator penyedia jasa keuangan dan PPATK. Dalam hal ini, ketika ditemukan adanya dinamika penggunaan sektor keuangan untuk kegiatan terorisme, maka perlu dilakukan kajian terkait kerentanan sektor tersebut yang kemudian dirumuskan dalam sebuah kebijakan tertentu. E. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Berdasarkan Pasal 92 UU Nomor 8 Tahun 2010, untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KKN-PP TPPU). Posisi PPATK sebagai Sekretaris Komite dalam KKN-PP TPPU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 6 Tahun 2012 memberikan ruang lebih strategis dalam memberikan masukan atau rekomendasi yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sebagai Sekretariat Komite, PPATK melaksanakan kegiatan mengoordinasikan action plan terkait penerapan Rekomendasi FATF dan/atau konvensi internasional di Indonesia terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) melalui pertemuan-pertemuan Komite TPPU, mengoordinasikan penyusunan progress report atas pemenuhan rekomendasi FATF dan/atau konvensi internasional oleh Indonesia untuk disampaikan dalam fora internasional terkait, memfasilitasi pertemuan-pertemuan Komite TPPU untuk membahas isu-isu strategis 6


terkait pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Stranas PPTPPU), dan memfasilitasi adanya Sistem Pelaporan dan Pemantauan Stranas PPTPPU secara online yang akan diberlakukan mulai tahun 2015. KKN-PP TPPU untuk periode 2012-2016 memiliki 12 (dua belas) Strategi Nasional dalam mencegah dan memberantas TPPU dan pendanaan terorisme. Dalam dua belas Stranas PPTPPU di Indonesia tersebut PPATK terlibat secara langsung dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tiga Stranas, meliputi: 1. Strategi Nasional II, yaitu percepatan implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaannya; 2. Strategi Nasional V, yaitu percepatan penyusunan peraturan pelaksana dan persiapan implementasi kewajiban pelaporan bagi penyedia barang dan jasa; dan 3. Strategi Nasional VIII, yaitu peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik. F. Mendorong terwujudnya good public governance Dalam upaya mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berintegritas, akuntabel, transparan, dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas. Untuk mewujudkan penguatan SDM tersebut, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara yang Berintegritas, Akuntabel dan Transparan memberikan arahan kepada seluruh kementerian negara/lembaga agar secara proaktif berkoodinasi dengan PPATK untuk memperoleh informasi tentang kewajaran transaksi keuangan bagi calon pejabat yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan eselon I dan II dan memperoleh informasi kemungkinan pegawai negeri sipil yang patut diduga atau diindikasikan pernah melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan. Kondisi clean and clear yang dimaksud adalah kondisi calon yang bersangkutan memiliki track record atau rekam jejak yang bagus dan tidak bermasalah. Hal ini dalam upaya mendukung penguatan SDM aparatur yang berintegritas, akuntabel, transparan dan berkinerja tinggi dalam melaksanakan tugas. Model penelusuran rekam jejak ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan dalam proses pengangkatan seluruh pejabat publik di Indonesia, sehingga upaya pelaksanaan good public governance dapat diimplementasikan dengan baik, sejalan dengan salah satu agenda prioritas pembangunan nasional yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas, PPATK bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), KPU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan KIP membentuk Gugus Tugas yang memiliki beberapa tugas, antara lain mengawasi rekening dana kampanye, mengawasi potensi penyimpangan penggunaan keuangan negara, dan mengawasi potensi sumbangan dana dari luar negeri dan sumbangan berupa barang dan/atau jasa. Peran penting PPATK dalam Gugus Tugas adalah pada tugas penyampaian informasi dan data dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU terkait pelaksanaan pemilu tahun 2014. G. Pemulihan kerugian negara (asset recovery) dalam penanganan perkara TPPU UU Nomor 8 Tahun 2010 memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/LPP, instansi penegak hukum, dan pihak terkait RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

7

lainnya. Sebagaimana telah diketahui bahwa penanganan perkara TPPU dalam UU TPPU menggunakan pendekatan follow the money. Pendekatan tersebut merupakan paradigma baru dalam pemberantasan kejahatan yang dilakukan melalui penelusuran aliran dana atau harta kekayaan dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan melalui sistem keuangan atau lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran harta kekayaan tersebut akan diperoleh data dan bukti mengenai keterkaitan antara perbuatan atau tindak pidana dan pelaku pidananya. Setelah melalui proses peradilan, harta kekayaan dari hasil tindak pidana dapat disita dan dirampas untuk diserahkan kembali kepada pemiliknya yang sah atau dirampas untuk diserahkan kepada negara. Pendekatan follow the money tidak lepas dari fungsi dan kewenangan PPATK sebagaimana diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45 UU TPPU. Adapun fungsi utama PPATK sebagai FIU, meliputi collecting/receiving, analyzing, dan disseminating. Pasal 44 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa produk PPATK yang berupa hasil analisis atau pemeriksaan disampaikan kepada para penyidik. Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasannya telah menetapkan penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Adapun yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup yang terkait dengan terjadinya TPPU pada saat melakukan penyidikan tindak pidana asal yang sesuai dengan kewenangannya. H. Pengamanan penerimaan keuangan negara dari pajak PPATK atas dasar inisiatif sendiri maupun atas dasar permintaan dari DJP dapat memberikan data dan/atau informasi lain yang bermanfaat bagi DJP dalam pengamanan penerimaan negara melalui pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan. Melalui terobosan ini, PPATK diharapkan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan yang merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat potensi pajak yang relatif besar pada masa mendatang, diperlukan strategistrategi baru untuk lebih meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. I. Membantu dalam pemberian keterangan ahli untuk penegakan hukum Alat bukti ahli diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan yang pada hakikatnya akan membuat jelas suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang memudahkan dibuatnya suatu putusan. Peran pembuktian juga sangat penting dalam suatu proses perkara pidana di pengadilan. Jika melakukan kesalahan dalam menilai pembuktian, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pemberian keputusan. PPATK sebagai lembaga independen yang mengemban amanah dalam mencegah dan memberantas TPPU telah berupaya melalui pemberian keterangan ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. PPATK sebagai pihak yang memberikan keterangan ahli telah memberikan kontribusi yang positif khususnya dalam rangka penanganan TPPU. Adapun pihak-pihak yang meminta keterangan ahli dari PPATK, meliputi Polri, 8


KPK, Kejaksaan, BNN, Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Pengadilan Militer. Berdasarkan hasil pengawasan perkara TPPU, seringkali keterangan ahli dari PPATK dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara TPPU. 1.1.5. Capaian kinerja PPATK tahun 2010-2014 1.1.5.1. Hasil analisis dan pemeriksaan TPPU dan pendanaan terorisme Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2014, PPATK telah menghasilkan 1.774 HA dan 47 HP yang telah disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (Apgakum) untuk ditindaklanjuti. Grafik 2 Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK yang Disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum Tahun 2010 - 2014


Berkaitan dengan permintaan informasi (inquiry) oleh Apgakum maupun instansi terkait lainnya kepada PPATK, selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, PPATK telah menerima inquiry sebanyak 1.495 dengan perincian sebagai berikut: Grafik 3 Inquiry dan tindak lanjut PPATK Tahun 2010 - 2014



9

Selain itu, dalam upaya memberikan kontribusi pemasukan bagi keuangan negara, sampai dengan tahun 2014, PPATK telah menyampaikan 71 Laporan Hasil Analisis (LHA) yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan kepada DJP. Berdasarkan proses tindak lanjut yang dilakukan oleh DJP terhadap LHA tersebut, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp2.148.317.627.219,00 dan menghasilkan setoran yang telah dibayarkan oleh wajib pajak sebesar Rp1.134.431.999.811,00. Jumlah ini belum termasuk nilai asset-aset yang telah disita dari para pelaku korupsi yang sedang ditangani oleh KPK maupun Kejagung dan tindak lanjut oleh para penyidik TPPU lainnya dengan berbagai dugaan tindak pidana asal. PPATK berupaya merencanakan tindak lanjut LHA dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari sisi perpajakan ini dapat disinergikan dengan tindak lanjut LHA/LHP PPATK oleh Apgakum. 1.1.5.2. Hasil riset TPPU Selama kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014, PPATK telah melaksanakan riset analisis strategis maupun riset tipologi terkait dengan isu-isu yang cukup penting yang dapat menggambarkan modus-modus pelaku TPPU. Hasil riset tersebut digunakan sebagai bahan dalam proses analisis dan pemeriksaan, maupun rekomendasi bagi pemerintah terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Tabel 3 Hasil Kajian Riset yang Dihasilkan oleh PPATK Tahun 2010 - 2014

TAHUN HASIL KAJIAN RISET 2010 − Kajian riset terhadap penggunaan rekening “joint account”, Travel Cheque (TC), dan penggunaan Safe Deposit Box (SDB) oleh PNS sebagai sarana penyimpanan dana hasil tindak pidana. − Kajian riset terhadap penggunaan profil nasabah high risk country dan efek margin untuk melakukan manipulasi pasar dan pencucian uang di pasar modal.

2011

− Kajian riset terhadap penggunaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan pedagang valuta asing sebagai sarana pencucian uang. − Kajian riset terhadap koneksitas data yang diterima PPATK untuk menemukan jenis tindak pidana dominan. − Kajian riset terhadap dugaan tindak pidana korupsi oleh aparatur negara pada pemerintah daerah; − Kajian riset terhadap modus tindak pidana korupsi, narkoba, dan pendanaan terorisme. − Kajian riset terhadap tindak pidana di bidang kehutanan di Indonesia. − Kajian riset terhadap profil terlapor berdasarkan indikasi tindak pidana korupsi. − Kajian riset terkait penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang pendidikan.

10


TAHUN HASIL KAJIAN RISET 2012 − Kajian riset tipologi korupsi dan pencucian uang oleh terlapor dengan profil pihak yang bekerja pada kementerian negara/lembaga berdasarkan HA terbanyak.

2013

− Kajian riset tipologi korupsi dan pencucian uang oleh terlapor dengan profil sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). − Kajian riset terhadap dana Pemilihan Umum (PEMILU)/Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA). − Kajian riset terkait risiko sektor perbankan digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. − Kajian riset terkait pencapaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK)/Corruption Perception Index (CPI) Indonesia: tinjauan kebijakan anti korupsi nasional dan regional 2013. − Kajian riset terkait risiko sektor industri keuangan nonbank digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. − Kajian riset tipologi kecenderungan transaksi tunai yang berindikasi tindak pidana. − Risk of terrorist abuse in the Non Profit Organization (NPO) sector.

2014

− Kajian riset tipologi penggunaan New Payment Method (NPM) untuk pencucian uang. − Kajian riset tipologi penggunaan Money Service Business (MSB) untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. − Kajian riset tipologi pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, korupsi, penipuan, perbankan, perjudian, telekomunikasi, informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana di bidang asuransi. − Kajian riset tipologi penggunaan Virtual Currency (VC) sebagai alat pembayaran alternatif di Indonesia. − Kajian riset tipologi tindak pidana pendanaan terorisme. − Kajian analisis strategis tentang risiko industri keuangan nonbank digunakan sebagai sarana pencucian uang. − Kajian analisis strategis tentang risiko sektor jasa profesi digunakan untuk pencucian dan pendanaan terorisme.

1.1.5.3. Pembinaan Pihak Pelapor Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014, PPATK telah melaksanakan audit kepatuhan terhadap 433 Pihak Pelapor yang meliputi bank, asuransi dan pialang asuransi, sekuritas dan manajer investasi, perusahaan pembiayaan, Pedagang RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

11

Valuta Asing (PVA), Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), perposan, pegadaian, perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, koperasi simpan pinjam, dan modal ventura. Grafik 4 Jumlah Pihak Pelapor yang Diaudit oleh PPATK Tahun 2010 - 2014


1.1.5.4. Kerja sama pencegahan dan pemberantasan TPPU Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014, PPATK telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 37 lembaga dalam negeri yang meliputi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Perhubungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Ombudsman, Kementerian Pekerjaan Umum, Satuan Tugas Reduction Emission from Deforestation and Degradation (Satgas REDD), National Crime Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Kementerian Agama, Mahkamah Konstitusi (MK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), OJK, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PT Pertamina (Persero), dan beberapa perguruan tinggi. Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran kementerian negara/lembaga dan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, serta sebagai salah satu sarana pertukaran informasi. Selain itu, dalam rangka pertukaran informasi dan pelacakan aset pelaku TPPU dan pendanaan terorisme di luar negeri, PPATK telah menjalin lima belas kerja sama luar negeri (pemerintah negara lain maupun FIU negara lain). Dengan demikian, sampai saat ini PPATK telah berhasil melakukan kerja sama dengan 48 negara, meliputi Thailand, Malaysia, Korea Selatan, Australia, Filipina, Rumania, Belgia, Italia, Polandia, Spanyol, Peru, China, Mexico, Kanada, Myanmar, Afrika Selatan, Kepulauan Cayman, Jepang, Bermuda, Mauritius, Selandia Baru, Turki, Finlandia, Georgia, Kroasia, Moldova, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Bangladesh, Senegal, Sri Lanka, Macau, Kepulauan Fiji, Kepulauan Solomon, Qatar, Uni Emirat Arab, Vietnam, India, Belanda, Luxemburg, Saudi Arabia, Samoa, Ukrania, Rusia, Kazhakstan, Singapura, Timor Leste, dan Inggris. 12


Gambar 1 Kerja sama Luar Negeri PPATK Tahun 2010 - 2014

1.1.5.5. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Tahun 2012-2016 PPATK melalui KKN-PP TPPU berkontribusi dalam penyusunan dan penetapan Stranas PP TPPU tahun 2012-2016. Stranas PP TPPU ini menjadi acuan bagi instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Kedua belas Stranas PP TPPU periode 2012-2016 sebagai berikut: 1. Penerapan dan pengawasan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2. Implementasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan percepatan penyelesaian peraturan pelaksananya. 3. Pengelolaan database secara elektronis dan ketersambungan (connectivity) database yang dimiliki oleh beberapa instansi terkait. 4. Peningkatan pengawasan kepatuhan PJK. 5. Percepatan penyusunan peraturan pelaksana dan persiapan implementasi kewajiban pelaporan bagi PJK. 6. Pengefektifan penerapan penyitaan aset (asset forfeiture) dan pengembalian aset (asset recovery). 7. Pengungkapan kasus-kasus terkait dengan TPPU dan kejahatan terorganisasi. 8. Peningkatan peran serta masyarakat melalui kampanye publik. 9. Peningkatan kerja sama internasional. 10. Percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendanaan Terorisme dan penyusunan peraturan pelaksanaannya. 11. Penanganan sektor remitansi secara komprehensif (implementasi UU Transfer Dana). 12. Penanganan sektor nonprofit organization secara komprehensif. RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

13

1.1.5.6. Pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang Dalam upaya pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme, PPATK telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi/ seminar/diseminasi/FGD kepada Pihak Pelapor, Apgakum, akademisi, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Tabel 4 Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang oleh PPATK

KEGIATAN

PENERIMA MANFAAT

TUJUAN

Pelatihan tata cara pelaporan.

Pihak Pelapor.

Meningkatkan kualitas pelaporan Pihak Pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK.

Pelatihan tata cara penanganan kasus TPPU.

Aparat penegak hukum.

Meningkatkan kompetensi dan pemahaman apgakum untuk menindaklanjuti HA dan HP dalam upaya penanganan kasus TPPU.

Sosialisasi/seminar/ Instansi pemerintah, diseminasi. akademisi, dan masyarakat.

Meningkatkan pemahaman dan peran aktif terhadap pelaksanaan rezim anti pencucian uang.

Dalam periode Renstra ini, PPATK berencana untuk merealisasikan pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) anti pencucian uang. Pembangunan pusdiklat anti pencucian uang merupakan salah satu wujud peran aktif PPATK dalam upaya pencegahan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. Pembangunan pusdiklat ini bertujuan sebagai sarana untuk memberikan pelatihan kepada SDM PPATK maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Disamping itu, keberadaan pusdiklat ini juga akan digunakan sebagai pusat penelitian dan pengembangan riset anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. 1.1.5.7. Peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, PPATK telah menyusun dan menyelesaikan perangkat peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU, yang terdiri atas dua UU, dua RUU, dua Peraturan Pemerintah (PP), empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dua Perpres, dua Keputusan Presiden (Keppres), 71 Peraturan Kepala PPATK, dan lima Surat Edaran Kepala PPATK. Saat ini, PPATK telah mendorong dan berinisiasi untuk menyusun konsep RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal dan konsep RUU tentang Perampasan Aset. Kedua RUU ini sangat penting dalam upaya membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia dan mendukung prioritas pemerintah di bidang penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, terkait dengan rekomendasi 22 huruf d FATF Recommendations yang mengharuskan setiap negara untuk mempunyai aturan yang mewajibkan advokat dan notaris sebagai salah satu pihak yang wajib menyampaikan laporan, PPATK berinisiatif mengajukan RPP tentang Pihak Pelapor Baru dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU TPPU. Dalam RPP tersebut menyepakati Pihak Pelapor baru yang memiliki kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan menyampaikan laporan kepada PPATK, yaitu: 14


a. PJK (selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU), meliputi perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor. b. Profesi, meliputi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan. 1.1.5.8. Pengaduan masyarakat Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, PPATK telah menerima sebanyak 343 pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada PPATK merupakan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan kontrol atas dugaan TPPU yang diketahuinya. Grafik 5 Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2013 – 2014


Sarana pengaduan masyarakat di PPATK tersebut merupakan salah satu upaya PPATK dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan sistem kontrol sosial. Bagi setiap pihak yang menyampaikan laporan pengaduan masyarakat, akan dilindungi oleh UU sesuai dengan pasal 84 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terhadap pengaduan masyarakat yang telah diterima tersebut, PPATK menindaklanjuti dengan proses analisis atau menempatkan laporan tersebut ke dalam database PPATK. 1.1.5.9. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Sipesat) Sipesat merupakan suatu database PPATK yang berisi informasi spesifik pengguna jasa di perbankan dan lembaga keuangan lainnya, tetapi tidak termasuk informasi mengenai saldo rekening dan transaksi. Sipesat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi PPATK dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 40 huruf b UU Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, pasal 42 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi tersebut PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Sipesat merupakan wujud pelaksanaan kewenangan PPATK untuk menyelenggarakan sistem informasi lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas TPPU yang diamanatkan oleh UU. Sistem aplikasi untuk penyelenggaraan Sipesat digunakan oleh PPATK untuk menelusuri kepemilikan rekening pihak-pihak tertentu dalam keperluan analisis transaksi keuangan mencurigakan dan fit and proper para pejabat. RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

15

Sipesat telah memberikan nilai tambah atas HA, mengoptimalkan pendeteksian akibat permasalahan administrasi kependudukan/perusahaan, mendeteksi kepemilikan rekening yang tidak dilaporkan, menutup kelemahan/ketidakmampuan pendeteksian LTKM oleh Pihak Pelapor, dan menjadi salah satu tools utama dalam proses analisis di PPATK. Penyelenggaraan Sipesat telah memperlihatkan peran aktif PJK di Indonesia dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan tindak pidana lain yang terkait dengan TPPU. 1.1.5.10. International Funds Transfer Instructions (IFTI) IFTI merupakan sarana penyampaian laporan oleh PJK kepada PPATK terkait dengan transfer dana dari dan ke luar negeri. Kewajiban penyampaian LTKL ini merupakan amanat pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 2010. Kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK tidak mengenal pembatasan jumlah dana (no threshold). Dengan demikian, berapa pun jumlah dananya, setiap transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri wajib dilaporkan oleh PJK kepada PPATK. Data LTKL yang telah dilaporkan oleh PJK telah bermanfaat bagi PPATK dalam upaya mengawasi dan menelusuri aliran transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kejahatan lintas batas negara (transnational crime), misalnya terorisme, narkotika, penyelundupan, perdagangan orang, termasuk kasus korupsi dengan pola TPPU menggunakan sarana transaksi internasional. LTKL sangat bermanfaat dalam pelaksanaan analisis, pemeriksaan transaksi keuangan, dan penegakkan hukum, antara lain penelusuran alur dana yang pada akhirnya diharapkan dapat menelusuri penerima manfaat utama (beneficial owner), pengidentifikasian pola transaksi keuangan secara lebih lengkap, sehingga dapat menggambarkan kasus, dan pengidentifikasian sumber dari dana ilegal. Informasi lalu lintas dana digunakan dalam proses analisis untuk memperkaya informasi terkait suatu tindak pidana dan menemukan adanya deteksi jejaring kriminal dengan negara-negara lain, sehingga PPATK dapat menyampaikan HA atas dugaan tindak pidana tertentu kepada penyidik dengan komprehensif. Berdasarkan HA terhadap dugaan tindak pidana dan adanya kemungkinan bangunan jejaring kriminal dengan negara-negara lain, PPATK melakukan inisiatif kegiatan pertukaran informasi dengan counterpart atau FIU negara lain melalui Egmont Secure Web (ESW). Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung implementasi strategi global dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. 1.1.6. Manajemen Internal PPATK Pada tahun 2012, PPATK telah melaksanakan reorganisasi sebagai tindak lanjut amanat UU Nomor 8 Tahun 2010. Tujuan reorganisasi adalah penataan bisnis proses yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja PPATK. Terkait dengan pengelolaan APBN, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, PPATK selama delapan kali berturut-turut telah berhasil memperoleh opini BPK, yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan PPATK. Hal ini membuktikan bahwa PPATK secara konsisten dapat mempertahankan opini terbaik atas laporan keuangannya dan menunjukkan akuntabilitas kinerja keuangan yang relatif sangat baik. Hal-hal lain yang terkait dengan kelembagaan yang sudah dilaksanakan maupun masih 16


dalam proses pelaksanaan, antara lain pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan peran pengawasan internal, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, dan pengelolaan whistleblowing system. 1.2.

Potensi dan Permasalahan Untuk menentukan visi dan misi, PPATK perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal guna mendapat informasi yang memadai dan akurat terkait dengan potensi yang dimiliki PPATK, serta kendala-kendala yang selama ini muncul dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Berikut ini dijelaskan mengenai potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap PPATK. A. Potensi Potensi merupakan kemampuan yang dapat dikembangkan dan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK dalam mencegah dan memberantas TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. Identifikasi potensi digunakan dalam rangka mengoptimalkan kekuatan (strengths) yang dimiliki PPATK untuk dapat mengambil keuntungan-keuntungan (advantages) dari berbagai peluang (opportunities) yang ada dan mampu menghadapi berbagai ancaman (threats) yang timbul. Potensi yang diidentifikasikan dan dimiliki oleh PPATK, antara lain: a. SDM yang berkualitas; b. Kewenangan melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan; c. Terdapat analytical tools yang dapat mendukung proses analisis; d. Keanggotaan dan peran aktif PPATK dalam forum internasional; e. Memiliki peran dalam pengungkapan tindak pidana luar biasa melalui pemberian informasi strategis; f. Tersedianya sistem pelaporan yang memadai; g. Dukungan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri; h. Komitmen pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme; i.

Bertambahnya jumlah Pihak Pelapor baru;

j.

Kedudukan Kepala PPATK sebagai Sekretaris Komite TPPU;

k. Ketersediaan informasi di instansi lain yang dapat mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU; l.

Produk PPATK semakin dibutuhkan dalam penelusuran aset hasil tindak pidana dan pengembalian aset;

m. PPATK dilibatkan dalam proses penelusuran rekam jejak calon pejabat publik. B. Permasalahan Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, PPATK dihadapkan pada berbagai permasalahan yang teridentifikasi dapat menghambat pelaksaanaan tugas dan fungsinya. RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

17

Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain potensi kebocoran kerahasiaan HA dan HP, keterbatasan kewenangan untuk terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, tindak lanjut LHA/LHP yang belum optimal, feedback tindak lanjut LHA/LHP yang belum optimal, implementasi sistem identitas tunggal yang belum terintegrasi, sistem konektivitas data antarinstansi pemerintah yang belum optimal, ketidakpatuhan Pihak Pelapor baru (PBJ dan PVA) dalam menyampaikan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, semakin bertambahnya tipologi/modus operandi TPPU, transaksi keuangan yang cepat, melintasi batas wilayah, dan kompleks, dan transaksi keuangan tunai yang masih dominan, serta standar internasional atau rekomendasi FATF yang dinamis. Identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi tersebut diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan (weaknesses) yang dapat mencegah munculnya keuntungan-keuntungan (advantages) dari peluang-peluang (opportunities) yang ada dan mengatasi berbagai kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. 1.3.

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) PPATK dengan RPJMN Tahun 2015-2019 Renstra PPATK Tahun 2015-2019 telah disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. Hal ini telah termuat dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang menyebutkan bahwa peran PPATK yang sangat strategis dalam mendukung terwujudnya arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan dan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan stabilitas sektor keuangan melalui peningkatan kepatuhan lembaga keuangan dan lembaga lainnya untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan maupun peningkatan kualitas analisis dan pemeriksaan. Disamping itu, Renstra PPATK Tahun 2015-2019 juga sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional, meliputi: a. Prioritas kedua, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. b. Prioritas keempat, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. c. Prioritas ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

18


VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS PPATK

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS PPATK 2. 2.1. Visi PPATK Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari tindak pidana pencucian uang dan sejalan dengan visi RPJPN 2005-2025, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, serta dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan sektor keuangan, Visi PPATK 2015-2019 adalah:

“Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.” 2.2. Misi PPATK Untuk mendukung pencapaian visi PPATK, dirumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan melalui Misi PPATK tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK. 2. Meningkatkan Peran dan Dukungan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia. 3. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK. Penjelasan atas masing-masing misi diuraikan sebagai berikut: MISI PERTAMA, yaitu Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK. HA dan HP merupakan produk utama PPATK sebagai FIU. HA dan HP tersebut dihasilkan melalui proses analisis dan pemeriksaan berdasarkan data-data transaksi keuangan mencurigakan yang kredibel. HA dan HP tersebut kemudian disampaikan kepada Apgakum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. HA dan HP yang telah disampaikan diharapkan mempunyai nilai guna bagi Apgakum untuk memroses TPPU dan pendanaan terorisme. Keberhasilan Apgakum untuk menindaklanjuti HA dan HP sangat bergantung pada kualitas dari HA dan HP. Dengan demikian, PPATK selalu berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kualitas HA dan HP, melalui antara lain peningkatan kepatuhan Pihak Pelapor, peningkatan kualitas pelaporan, peningkatan kualitas database pelaporan, peningkatan kualitas riset TPPU, peningkatan sistem analisis, dan efektivitas penyampaian, serta pemantauan terhadap HA dan HP yang telah disampaikan kepada Apgakum. MISI KEDUA, yaitu Meningkatkan Peran dan Dukungan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia. Peran pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PPATK karena TPPU merupakan kejahatan luar biasa dan RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

19

bersifat lintas batas, sehingga diperlukan peran dan dukungan berbagai pihak yang berasal dari dalam dan luar negeri. PPATK berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kerja sama dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga penanganan TPPU dan pendanaan terorisme dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, terarah, terukur dan berkesinambungan. Peningkatan peran dan dukungan dilaksanakan, antara lain melalui forum KKN-PP TPPU, MoU dengan instansi dalam negeri maupun pemerintah/FIU negara lain, perluasan kerja sama dalam pengelolaan data, pemberian rekomendasi kepada pemerintah, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada instansi terkait, maupun keikutsertaan dalam berbagai forum internasional terkait AML. MISI KETIGA, yaitu Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPATK memerlukan dukungan manajemen internal yang andal. PPATK akan berupaya untuk meningkatkan kualitas manajemen internal melalui peningkatan kompetensi dan integritas SDM, reformasi birokrasi, penyempurnaan organisasi yang menggambarkan proses bisnis PPATK yang jelas dan terintegrasi, peningkatan akuntabilitas pengelolaan kinerja dan anggaran PPATK, dan peningkatan peran pengawasan internal. Selain itu, PPATK akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem teknologi informasi. Peningkatan kualitas sistem teknologi informasi tersebut bertujuan untuk mendukung sistem pelaporan, pengelolaan database, sistem analisis, sistem pertukaran informasi, keamanan informasi, dan pengembangan sistem teknologi informasi lainnya dalam mendukung proses bisnis PPATK secara menyeluruh dan terintegrasi. 2.3. Tujuan strategis PPATK Untuk menjabarkan Visi PPATK dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis sebagai indikatornya yang lebih jelas dan terukur. Tujuan strategis tersebut dijelaskan, sebagai berikut: Tabel 5 Tujuan Strategis PPATK Tahun 2015-2019

NO. 1

2

TUJUAN KODE Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak T.1 Pidana Pencucian Uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

T.2

2.4. Sasaran Strategis PPATK Tahun 2015-2019 Dalam melakukan pengukuran ketercapaian tujuan strategis, diperlukan sejumlah sasaran strategis yang dapat menggambarkan kondisi yang harus tercapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk masing-masing tujuan strategis tersebut dijelaskan, sebagai berikut:

20


2.4.1. Sasaran strategis tujuan T.1. Tabel 6 Sasaran Strategis Tujuan 1 PPATK Tahun 2015-2019

KODE PPATK.01

UNIT PENANGGUNG JAWAB Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan DEPTAS dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. SASARAN STRATEGIS

PPATK.02

Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

DEPGAH DAN DEPTAS

PPATK.03

Meningkatnya pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

DEPTAS

PPATK.04

Meningkatnya efektivitas kerja sama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

DEPTAS

PPATK.05

Meningkatnya kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

DEPTAS

PPATK.06

Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti.

DEPTAS

PPATK.07

Meningkatnya kepatuhan pelaporan.

DEPGAH

PPATK.08

Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

SETAMA

PPATK.09

Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme.

DEPGAH

PPATK.10

Meningkatnya keandalan sistem teknologi informasi PPATK.

PUSAT TI

2.4.2. Sasaran strategis tujuan T.2. Tabel 7 Sasaran Strategis Tujuan 2 PPATK Tahun 2015-2019

KODE SASARAN STRATEGIS PPATK.11 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK.

UNIT SETAMA

PPATK.12 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK.

SETAMA

PPATK.13 Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif.

SETAMA

PPATK.14 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK.

SETAMA


21

2.5. Peta Strategi PPATK Tahun 2015-2019 Peta strategis menggambarkan keterkaitan antar sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis masing-masing. Dalam mengomunikasikan strategi, PPATK menggambarkan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi sebagai berikut: Gambar 2 Peta Strategi PPATK Tahun 2015-2019

22


2.6. Cascading Peta Strategi PPATK Dalam Unit Eselon I dan Unit Eselon II Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategi PPATK, diperlukan dukungan dari seluruh unit kerja baik eselon I maupun eselon II yang disusun berupa cascading dari peta strategi PPATK, sebagai berikut : 2.6.1. Sasaran Strategis Deputi Bidang Pencegahan Tabel 8 Sasaran Strategis Deputi Bidang Pencegahan

NO. SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang efektif.

KODE DEPGAH.01

2 3

Meningkatnya kepatuhan pelaporan. Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor.

DEPGAH.02 DEPGAH.03

4

Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Meningkatnya efektivitas kajian hukum tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. UNIT KERJA SASARAN STRATEGIS

DEPGAH.04

5

A

B

C

Direktorat Pelaporan

Direktorat Pengawasan Kepatuhan

Direktorat Hukum

1. Meningkatnya kualitas data dan informasi yang mendukung proses analisis dan pemeriksaan. 2. Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor. 3. Meningkatnya pemenuhan data dan informasi yang valid. 4. Meningkatnya efektivitas pengelolaan layanan bantuan kepada Pihak Pelapor. 1. Meningkatnya kualitas audit kepatuhan. 2. Meningkatnya efektivitas audit khusus. 3. Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan kepada Pihak Pelapor. 4. Meningkatnya efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit. 1. Meningkatnya pemenuhan peraturan perundang-undangan dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 2. Meningkatnya efektivitas kajian hukum tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. 3. Meningkatnya efektivitas pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, dan keterangan ahli.

DEPGAH.05 KODE DP.01 DP.02 DP.03 DP.04 DPK.01 DPK.02 DPK.03 DPK.04


DH.01

DH.02 DH.03

23

2.6.2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Pemberantasan Tabel 9 Sasaran Strategis Deputi Bidang Pemberantasan

NO. SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. 2 Meningkatnya pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. 3 Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. 4 Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi yang ditindaklanjuti. 5 Meningkatnya kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. UNIT KERJA SASARAN STRATEGIS A Direktorat 1. Meningkatnya kualitas hasil analisis dan informasi. Analisis Transaksi 2. Meningkatnya Hasil Analisis yang mendukung pemenuhan indikasi TP/TPPU dan PT. 3. Meningkatnya efektivitas analisis.

B

C

Direktorat Pemeriksaan dan Riset

Direktorat Kerjasama dan Humas

4. Meningkatnya efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. 5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan permintaan informasi. 1. Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan.

DEPTAS.02 DEPTAS.03 DEPTAS.04 DEPTAS.05 KODE DAT.01 DAT.02 DAT.03 DAT.04 DAT.05 DPR.01

2. Meningkatnya kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan.

DPR.02

4. Meningkatnya hasil riset yang faktual, informatif, dan implementatif. 1. Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. 2. Meningkatnya kualitas layanan kehumasan. 3. Meningkatnya efektivitas asistensi penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. 4. Meningkatnya koordinasi tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi. 5. Meningkatnya efektivitas kerjasama luar negeri.

DPR.04

6. Meningkatnya efektivitas penyampaian informasi kepada publik. 24

KODE DEPTAS.01


DPR.03

DKH.01 DKH.02 DKH.03 DKH.04 DKH.05 DKH.06

2.6.3. Sasaran Strategis Sekretariat Utama Tabel 10 Sasaran Strategis Sekretariat Utama

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 A

B

C

SASARAN STRATEGIS Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif. Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pendanaan terorisme. MenIngkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan PPATK. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia PPATK. Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem AKIP PPATK. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana PPATK. Tersedianya kurikulum program diklat anti pencucian uang. UNIT KERJA SASARAN STRATEGIS Biro Sumberdaya 1. Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK. Manusia, 2. Meningkatnya kualitas layanan sumber daya Organisasi, dan manusia. Tatalaksana 3. Meningkatnya efektivitas pengembangan sumber daya manusia PPATK berbasis kompetensi. 4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia PPATK yang kompeten. 5. Meningkatnya kesesuaian jumlah sumber daya manusia PPATK dengan analisis beban kerja. Biro 1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan Perencanaan dan Keuangan PPATK. dan Keuangan 2. Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja PPATK. 3. Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan PPATK. 4. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran. 5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran. Biro Umum 1. Meningkatnya kualitas layanan operasional perkantoran. 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPATK. 3. Meningkatnya akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. 4. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara. 5. Meningkatnya efektivitas tata kelola arsip.


KODE SES.01 SES.02 SES.03 SES.04 SES.05 SES.06 SES.07 SES.08 KODE SDM.01 SDM.02 SDM.03 SDM.04 SDM.05 KEU.01 KEU.02 KEU.03 KEU.04 KEU.05 UM.01 UM.02 UM.03 UM.04 UM.05

25

2.6.4. Sasaran Strategis Pusat Teknologi informasi Tabel 11 Sasaran Strategis Pusat Teknologi informasi

NO. 1 2 3 4

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya keandalan sistem Teknologi Informasi PPATK. Meningkatnya efektivitas perencanaan sistem Teknologi Informasi PPATK. Meningkatnya kinerja sistem Teknologi Informasi PPATK. Meningkatnya kualitas rancangan dan pengembangan sistem informasi PPATK.

KODE PTI.01 PTI.02 PTI.03 PTI.04

2.6.5. Sasaran Strategis Inspektorat Tabel 12 Sasaran Strategis Inspektorat

NO. 1 2 3 4 5

26

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya peran pengawasan internal yang efektif, profesional, dan independen. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK. Terwujudnya pelaksanaan SPIP yang efektif. Meningkatnya kualitas pengawasan internal. Meningkatnya penegakan integritas.


KODE INS.01 INS.02 INS.03 INS.04 INS.05

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, RERANGKA REGULASI, DAN RERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, RERANGKA REGULASI, DAN RERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam pembangunan bidang ekonomi yang berkelanjutan, sektor keuangan diyakini mempunyai peranan yang sangat penting. Pembangunan di sektor keuangan difokuskan pada prioritas ketahanan dan daya saing sektor keuangan. Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan stabilitas sektor keuangan, upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap TPPU dan pendanaan terorisme terus menerus ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut diwujudkan, antara lain melalui peningkatan kepatuhan lembaga keuangan dan lembaga lainnya untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan pembawaan uang tunai, serta penundaan transaksi. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kegiatan analisis dan pemeriksaan atas transaksi keuangan mencurigakan. Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan, kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU, antara lain diarahkan untuk: 1. Meningkatkan advokasi dan asistensi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2. Meningkatkan koordinasi nasional dan kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme melalui industri keuangan. 3. Memperluas basis LTKM, meningkatkan jumlah, jenis dan kapabilitas Pihak Pelapor transaksi keuangan, antara lain dengan peningkatan sistem pelaporan, pengawasan kepatuhan, dan pelatihan teknis terkait. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PPATK 3.2.1. Arah Kebijakan PPATK Tahun 2015-2019 Sebagai focal point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, PPATK berupaya untuk mendukung terciptanya stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, arah kebijakan yang ditempuh PPATK pada periode 2015-2019, sebagai berikut: 1. Perluasan dan peningkatan peran Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan. 2. Perluasan dan peningkatan efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. 3. Peningkatan kualitas HA, HP, informasi, dan hasil riset tipologi TPPU. 4. Peningkatan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut HA, HP, RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

27

dan informasi kepada penyidik TPPU dan instansi terkait lainnya. 5. Mendorong perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang lebih efektif. 6. Peningkatan kemampuan Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan dan kemampuan penyidik TPPU dalam penanganan TPPU. 7. Peningkatan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK. 3.2.2. Strategi PPATK Tahun 2015-2019 Strategi PPATK dalam menunjang pencapaian arah kebijakan PPATK tahun 2015-2019, sebagai berikut: Tabel 13 Arah Kebijakan dan Strategi PPATK Tahun 2015-2019

NO. 1

2

ARAH KEBIJAKAN Perluasan dan peningkatan peran Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan.

STRATEGI 1. Meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor secara lebih efektif dan menyeluruh. 2. Meningkatkan keandalan sistem pelaporan untuk mendukung Pihak Pelapor dalam pemenuhan kewajiban pelaporan.

3. Meningkatkan pembinaan terhadap Pihak Pelapor yang lebih efektif dan berkesinambungan. Peningkatan efektivitas 1. Meningkatkan kerja sama dengan instansi kerja sama dalam dan terkait dalam hal pengaksesan data luar negeri dalam yang berkaitan dengan pencegahan dan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan pemberantasan TPPU dan terorisme. pendanaan terorisme. 2. Meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dengan instansi terkait.

3. Meningkatkan kerja sama dengan FIU negara lain dalam rangka pertukaran informasi.

3

Peningkatan kualitas hasil analisis, hasil pemeriksaan, informasi dan hasil riset tipologi TPPU.

1. Meningkatkan kapasitas sistem aplikasi dalam mendukung proses analisis. 2. Meningkatkan pemeriksaan.

efektivitas

pelaksanaan

3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan riset tipologi TPPU. 4. Pelaksanaan National Risk Assessment (NRA).

28


NO.

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

4

Peningkatan efektivitas 1. Mendorong penyidik TPPU untuk penyampaian dan mengoptimalkan penggunaan sistem Secure pemantauan tindak Online Communication (SOC) dalam proses lanjut hasil analisis, pertukaran informasi. hasil pemeriksaan, dan 2. Melaksanakan koordinasi yang lebih efektif informasi kepada penyidik dan mendorong penyidik TPPU untuk TPPU dan Instansi terkait menyampaikan laporan perkembangan secara lainnya. berkala kepada PPATK terkait penanganan tindak lanjut atas HA, HP, dan informasi.

5

Mendorong perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang lebih efektif.

6

7

1. Meningkatkan upaya penyusunan produk hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme. 2. Implementasi dan pengawasan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme secara konsisten dan terukur. Pelaksanaan pelatihan bagi Pihak Pelapor dan penyidik TPPU secara lebih efektif dan menyeluruh.

Peningkatan kemampuan Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan dan kemampuan penyidik TPPU dalam penanganan TPPU. Peningkatan tata kelola 1. Meningkatkan kompetensi dan integritas dan proses bisnis yang sumber daya manusia PPATK. efektif untuk mendukung 2. Meningkatkan keandalan sistem TI PPATK. pelaksanaan tugas, fungsi, 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem dan wewenang PPATK. Akuntabilitas Kinerja PPATK. 4. Meningkatkan peran pengawasan internal yang efektif. 5. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi PPATK.

3.3. Rerangka Regulasi Rerangka regulasi jangka menengah merupakan kebutuhan regulasi dan/atau arah rerangka regulasi yang akan dibentuk dan diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Rerangka regulasi disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan berdampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rerangka regulasi PPATK tahun 2015-2019 disusun dan diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong, dan/atau mengatur seluruh pemangku kepentingan terkait dengan RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

29

pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, PPATK akan menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, meliputi : a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada PPATK; b. Rancangan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia PPATK. Disamping itu, dalam mendukung efektivitas pelaksanaan peraturan perundangundangan, PPATK juga akan menyusun 42 Peraturan Kepala PPATK yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, serta manajemen internal PPATK. 3.4. Rerangka Kelembagaan Rerangka kelembagaan PPATK disusun untuk menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antarunit organisasi, baik internal maupun eksternal, dan pengelolaan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas. Pengembangan organisasi merupakan salah satu pilihan kebijakan yang diambil dalam lima tahun mendatang. Pengembangan organisasi dimaksudkan untuk menyelaraskan antara sasaran strategis yang akan dicapai dengan organisasi PPATK. PPATK akan melakukan langkah-langkah prioritas dalam pengembangan organisasi yang mencakup antara lain: a. Melakukan peninjauan kembali terhadap kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit organisasi. Melalui peninjauan ulang ini, dapat diidentifikasi tugas dan fungsi unitunit kerja yang perlu dipertajam, ditambahkan, dikurangi atau dialihkan ke unit kerja lainnya. b. Pembentukan unit-unit kerja yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Kebutuhan terhadap pembentukan unit kerja baru ini mencakup antara lain unit pendidikan dan pelatihan, unit penelitian dan pengembangan dan kemungkinan adanya kantor-kantor perwakilan di daerah. c. Pemisahan satu unit kerja menjadi dua unit yang terpisah dalam rangka mempertegas ruang lingkup tugas dan fungsi. Pemisahan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dari unit kerja tersebut. d. Penggabungan unit kerja dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi. Hal ini juga dengan mempertimbangkan hasil kajian terlebih dahulu, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme dapat berhasil dengan lebih efektif dan efisien. Seiring dengan perkembangan organisasi PPATK, maka dalam lima tahun ke depan juga akan diperhatikan adanya peningkatan kebutuhan terhadap kualitas dan jumlah 30


sumber daya manusia. Langkah-langkah prioritas yang dijalankan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM ini antara lain adalah : a. Mengidentifikasi kualitas sumber daya manusia melalui assessment centre dalam rangka mengetahui berbegai dimensi kualitas sumber daya manusia untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada baik jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan kemungkinan adanya jabatan fungsional tertentu. b. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk menjamin bahwa terdapat kesesuaian antara kompetensi dari masing-masing individu Sumber Daya Manusia dengan standar kompetensi jabatan yang didudukinya. c. Melakukan analisis beban kerja (ABK) dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan peningkatan jumlah sumber daya manusia PPATK. Untuk dapat mewujudkan visi dan misi serta orientasi dari ketatalaksanaan, maka penyempurnaan tatakelola ini harus terus dilakukan dan dilengkapi. Rerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi serta menerapkan reformasi birokrasi mencakup beberapa hal sebagai berikut: a. Peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU yang melibatkan Kementerian/Lembaga yang yang berkaitan dengan penegakkan hukum. Keterpaduan Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui sinergi kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah. b. Pengembangan dan fasilitasi Unit Pusat Teknologi dan Informasi. c. Penguatan dan pengembangan kelembagaan untuk merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan memberantas TPPU dan pendanaan terorisme. Skema restrukturisasi dan reorganisasi sebagai antisipasi dan penanganan terhadap berkembangnya modus dan jumlah pelaku TPPU. d. Mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia terkait Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme termasuk sertifikasi. Lembaga pendidikan dan pelatihan ini diharapkan menjadi lembaga rujukan di kawasan regional dalam hal anti pencucian uang. e. Mengembangkan unit penelitian dan pengembangan anti pencucian uang. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan masukan terkait kebijakan dan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. f.

Peningkatan kapasitas dan sinergitas antara PPATK dan lembaga penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Hasil yang diharapkan dapat dicapai dari penyempurnaan rerangka kelembagaan: a. Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan PPATK dengan tingkat kompetensi yang unggul sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. b. Meningkatnya kapasitas struktur dan tata kerja unit-unit organisasi dengan postur organisasi yang right sizing untuk mewujudkan PPATK yang lebih profesional, efektif dan efisien. c. Terwujudnya penguatan kelembagaan dalam merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. d. Dapat meningkatkan koordinasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

31

masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kebudayaan. e. Terbentuknya lembaga pendidikan dan pelatihan SDM terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme termasuk sertifikasi dalam bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

-----------------------

32


TARGET KINERJA DAN RERANGKA PENDANAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN RERANGKA PENDANAAN 4.1. Target Kinerja PPATK Tahun 2015-2019 4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tabel 14 Indikator Kinerja Sasaran Strategis PPATK

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)

Indeks

2015 -

TARGET 2016 2017 2018 5,0 5,05 5,15

2019 5,30

SATUAN

PPATK.01

Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme.

PPATK.02

Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti. Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.

%

80%

85%

90%

95%

100%

%

80%

40%

50%

60%

70%

Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti.

%

20%

40%

60%

80%

100%

Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti.

%

10%

10%

15%

20%

20%

%

100

100

100

100

100

Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme. Jumlah HA, HP, dan informasi yang ditindaklanjuti.

Indeks

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Laporan

77

91

109

130

154

Persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan.

%

95%

95%

95%

95%

95%

Indeks kepatuhan Pihak Pelapor. Persentase kelulusan peserta diklat. Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme. Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK.

Indeks

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

Indeks

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

PPATK.03

PPATK.04 PPATK.05

PPATK.06 PPATK.07

PPATK.08 PPATK.09

PPATK.10


33

SASARAN STRATEGIS


PPATK.11

Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik. Nilai AKIP PPATK.

PPATK.12 PPATK.13

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK. Opini BPK.

PPATK.14

SATUAN

TARGET 2016 2017 2018 92% 93% 94%

%

2015 90%

2019 95%

Nilai

B

A

A

A

A

Nilai

65

70

75

80

85

Opini

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

4.1.2. Indikator Kinerja Program 4.1.2.1. Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme Tabel 15 Indikator Kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme

SASARAN STRATEGIS


DEPTAS.01

Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik. Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti. Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti. Jumlah HA, HP, dan informasi yang ditindaklanjuti. Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme. Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang ditindaklanjuti.

DEPTAS.02

DEPTAS.03 DEPTAS.04 DEPTAS.05

DEPGAH.01

DEPGAH.02

Persentase laporan dari pihak pelapor yang memenuhi standar pelaporan. Indeks kepatuhan pihak pelapor.

34


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

%

80%

40%

50%

60%

70%

%

20%

40%

60%

80%

100%

%

10%

10%

15%

20%

20%

%

100%

100% 100%

100%

100%

Laporan

77

91

109

130

154

Indeks

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

%

80%

85%

90%

95%

100%

%

95%

95%

95%

95%

95%

Indeks

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

SASARAN STRATEGIS


DEPGAH.03

Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan.

DEPGAH.04

Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme. Indeks kualitas kajian hukum.

DEPGAH.05

SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

Indeks

3,00

3,00

3,25

3,50

4,00

%

100%

100% 100%

100%

100%

Indeks

2,00

3,00

4,00

4,00

3,00

4.1.2.2. Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya PPATK Tabel 16 Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya PPATK

TARGET

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

SES.01

Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK. Persentase kelulusan peserta diklat. Nilai AKIP PPATK. Opini BPK. Persentase pegawai PPATK yang memiliki prestasi kerja pegawai baik. Persentase pencapaian target kinerja PPATK. Persentase kelengkapan kurikulum diklat.

SES.02 SES.03 SES.04 SES.05

SES.06 SES.08

SATUAN

2015

2016

2017

2018

2019

Nilai

65

70

75

80

85

%

100%

100% 100%

100%

100%

Nilai Opini %

B WTP 90%

A WTP 92%

A WTP 93%

A WTP 94%

A WTP 95%

%

100%

100% 100%

100%

100%

%

50%

75%

90%

100%

80%

4.1.2.3. Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK. Tabel 17 Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

SASARAN STRATEGIS SES.07

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) Persentase pemenuhan sarana prasarana PPATK.

SATUAN %

2015 100%

TARGET 2016 2017 2018 100% 100% 100%


2019 100%

35

4.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan 4.1.3.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum PPATK. Tabel 18 Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum PPATK

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

DH.01

Indeks kepuasan layanan penyelesaian produk hukum. Indeks kualitas produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Indeks kualitas kajian hukum. Persentase pemenuhan permintaan keterangan ahli TPPU dan pendanaan terorisme.

DH.02 DH.03

SATUAN

2015

2016

2017

2018

2019

Indeks

2,75

3,00

3,15

3,25

3,30

Indeks

3,50

3,50

3,75

3,75

4,00

Indeks

2,00

3,00

3,00

4,00

4,00

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

100%

100%

100%

100%

100%

Dokumen

5

6

7

8

9

%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pemenuhan pemberian pendapat hukum. Jumlah putusan TPPU dan pendanaan terorisme yang masuk dalam anotasi putusan.

TARGET

Persentase pemenuhan bantuan hukum kepada pemohon.

4.1.3.2 Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Kerja sama dan Humas PPATK. Tabel 19 Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Kerja sama dan Humas PPATK

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

DKH.01

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti.

%

100%

100%

100%

100%

100%

DKH.02

Indeks kualitas layanan kehumasan. Peringkat Badan Publik.

Indeks

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

Peringkat

47

45

43

40

35

36


SASARAN STRATEGIS


DKH.03

Persentase peningkatan status perkara yang berasal dari HA, HP, atau temuan penyidik. Persentase pemantauan HA, HP, dan informasi yang telah disampaikan kepada apgakum dan instansi terkait. Persentase implementasi hasil kerja sama luar negeri. Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Jumlah informasi yang disampaikan kepada publik.

DKH.04

DKH.05

DKH.06

SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

%

60%

65%

70%

75%

80%

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

20%

30%

40%

50%

60%

%

55%

65%

75%

85%

90%

Informasi

4

5

6

7

8

4.1.3.3 Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK Tabel 20 Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK

SASARAN STRATEGIS


PTI.01

Indeks tata kelola teknologi informasi PPATK. Indeks tingkat kepuasan layanan teknologi informasi. Persentase realisasi roadmap cetak biru PPATK.

PTI.02

PTI.03 PTI.04

TARGET SATUAN

2015

2016

2017

2018

2019

Indeks

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

Indeks

3,20

3,30

3,35

3,40

3,50

%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pemenuhan sistem teknologi informasi PPATK. Persentase uptime sistem TI PPATK.

%

100%

100%

100%

100%

100%

%

97%

97,5%

98%

98,5%

99%

Persentase progres pengembangan sistem informasi yang dikerjakan sesuai tahapan yang disepakati.

%

100%

100%

100%

100%

100%


37

4.1.3.4 Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor. Tabel 21 Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor

SASARAN STRATEGIS


TARGET SATUAN

2015

2016

2017

2018

2019

DPK.01

Tingkat kepatuhan Pihak Pelapor.

Nilai

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

DPK.02

Persentase tercapainya sasaran audit khusus.

%

90%

90%

90%

90%

90%

DPK.03

Persentase hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti LPP.

%

80%

80%

80%

90%

90%

DPK.04

Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti.

%

75%

80%

80%

85%

85%

4.1.3.5 Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor. Tabel 22 Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

DP.01

Persentase pemenuhan kebutuhan data dalam mendukung proses analisis, pemeriksaan, audit, dan riset TPPU dan pendanaan terorisme.

%

93%

95%

96%

97%

98%

DP.02

Indeks pemahaman pihak pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan.

Indeks

3,00

3,00

3,25

3,50

4,00

DP.03

Persentase laporan dari pihak pelapor dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah diverifikasi.

%

98%

98%

99%

99%

100%

DP.04

Persentase penanganan layanan bantuan kepada pihak pelapor.

%

90%

95%

97%

98%

99%

38


4.1.3.6 Indikator Kinerja Kegiatan Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat. Tabel 23 Indikator Kinerja Kegiatan Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

DAT.01

Tingkat kualitas HA dan Informasi.

Indeks

3,00

3,00

3,25

3,25

3,50

DAT.02

Jumlah HA yang disampaikan kepada Penyidik TPPU. Jumlah laporan evaluasi atas tindak lanjut LTKM.

Laporan

250

260

280

300

320

Laporan

2

2

3

3

4

DAT.04

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

%

80%

80%

80%

82%

82%

DAT.05

Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti.

%

80%

82%

83%

83%

85%

Jumlah informasi yang disampaikan kepada instansi terkait.

Laporan

100

100

110

110

120

DAT.03

4.1.3.7 Indikator Kinerja Kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU. Tabel 24 Indikator Kinerja Kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

Indeks

3,50

3,60

3,70

3,80

4,00

Jumlah HP yang dihasilkan.

Laporan

16

17

17

18

18

Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan pendanaan terorisme.

Indeks

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Tingkat kualitas statistik.

Indeks

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

DPR.03

Persentase hasil telaahan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

%

100%

100%

100%

100%

100%

DPR.04

Jumlah riset tematik terkait TPPU dan pendanaan terorisme.

Jumlah

4

4

4

4

4

Jumlah Publikasi statistik.

Jumjlah

14

14

14

14

14

DPR.01

DPR.02

Tingkat kualitas HP.


39

4.1.3.8 Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Internal PPATK. Tabel 25 Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Internal PPATK

SASARAN STRATEGIS INS.01


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.

%

70%

75%

80%

85%

90%

Persentase pengaduan masyarakat melalui WBS yang ditindaklanjuti.

%

60%

65%

70%

75%

80%

INS.02

Persentase hasil penilaian assessor yang divalidasi.

%

100%

100%

100%

100%

100%

INS.03

Persentase tingkat kecukupan pelaksanaan SPIP unit kerja.

%

50%

55%

60%

65%

70%

INS.04

Persentase kesesuaian aktivitas pengawasan internal dengan standar APIP.

%

70%

75%

80%

85%

90%

INS.05

Indeks persepsi penerapan nilai dasar PPATK.

Indeks

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

4.1.3.9 Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK. Tabel 26 Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

Indeks

3,00

3,10

3,25

3,40

3,50

KEU.01

Indeks kepuasan layanan keuangan.

KEU.02

Persentase kesesuaian Laporan Kinerja PPATK.

%

100%

100%

100%

100%

100%

KEU.03

Persentase kesesuaian Laporan Keuangan PPATK.

%

100%

100%

100%

100%

100%

KEU.04

Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran PPATK.

%

100%

100%

100%

100%

100%

KEU.05

Tingkat akurasi penerbitan SPM.

%

98%

98,10%

40


98,20% 98,50%

99%

4.1.3.10 Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK. Tabel 27 Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

SDM.01

Indeks evaluasi kinerja organisasi.

Indeks

2,40

2,60

2,75

3,00

3,25

SDM.02

Indeks kepuasan layanan SDM.

Indeks

3,00

3,05

3,15

3,20

3,30

SDM.03

Tingkat efektivitas pendidikan dan pelatihan SDM berbasis kompetensi.

Indeks

2,51

2,75

2,90

3,00

3,20

SDM.04

Persentase SDM PPATK yang memenuhi standar kompetensi jabatan.

%

60%

65%

70%

75%

80%

SDM.05

Persentase pemenuhan jumlah SDM PPATK sesuai analisis beban kerja.

%

70%

70%

70%

70%

75%

4.1.3.11 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK. Tabel 28 Indikator Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan dan Perlengkapan PPATK

SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

Indeks

3,20

3,20

3,20

3,30

3,50

%

80%

80%

80%

85%

85%

UM.01

Indeks kepuasan layanan operasional perkantoran.

UM.03

Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan Rencana Umum Pengadaan.

UM.04

Indeks kualitas pencatatan BMN PPATK.

Indeks

3,00

3,20

3,50

3,70

4,00

UM.05

Indeks kepatuhan PPATK terhadap pedoman pengelolaan arsip.

Indeks

2,00

2,20

2,50

2,70

3,00


41

4.1.3.12 Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK. Tabel 29 Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK

SASARAN STRATEGIS UM.02


SATUAN

Persentase pemenuhan sarana prasarana PPATK.

%

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

4.2. Rerangka Pendanaan Tabel 30 Rerangka Pendanaan

PROGRAM/KEGIATAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya PPATK Kegiatan Pengawasan Internal PPATK Kegiatan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK

ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH) 2016 2017 2018

2015

2019

76.483.068 187.131.375

92.544.512 101.798.964 111.978.860

50.162.968

55.179.265

60.697.191

66.766.910

73.443.601

600.000

660.000

726.000

798.600

878.460

33.327.068

36.659.775

40.325.752

44.358.328

48.794.160

3.900.000

4.290.000

4.719.000

5.190.900

5.709.990

12.335.900

13.569.490

14.926.439

16.419.083

18.060.991

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur PPATK Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PPATK

4.525.000 107.977.500

5.475.250

6.022.775

6.625.053

4.525.000 107.977.500

5.475.250

6.022.775

6.625.053

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum PPATK

42

21.795.100

23.974.610

26.372.071

29.009.278

31.910.206

3.000.000

3.300.000

3.630.000

3.993.000

4.392.300


PROGRAM/KEGIATAN Kegiatan Pelaksanaan Kerja sama dan Humas PPATK Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Kegiatan Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor Kegiatan Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat Kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU

2015

ALOKASI (DALAM RIBU RUPIAH) 2016 2017 2018

2019

4.495.100

4.944.610

5.439.071

5.982.978

6.581.276

8.300.000

9.130.000

10.043.000

11.047.300

12.152.030

1.300.000

1.430.000

1.573.000

1.730.300

1.903.330

1.500.000

1.650.000

1.815.000

1.996.500

2.196.150

700.000

770.000

847.000

931.700

1.024.870

2.500.000

2.750.000

3.025.000

3.327.500

3.660.250


43

44


PENUTUP

BAB V PENUTUP Risiko yang ditimbulkan oleh pencucian uang terhadap reputasi dan integritas sistem keuangan suatu negara sangat signifikan. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk mengembangkan program-program dan sistem pengendalian internal di bidang anti pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme. Program-program tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga unsur, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan kerja sama antarinstansi dalam negeri maupun luar negeri. Unsur-unsur pencegahan dalam efektivitas rezim AML terlihat dari penerapan PMPJ oleh Pihak Pelapor, pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, dan pengawasan kepatuhan. Tantangan yang dihadapi oleh PPATK pada masa mendatang semakin besar karena pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional (transnational crime) dan tidak mengenal batas negara (cross border crime) yang diakibatkan oleh berbagai kejahatan, antara lain korupsi, terorisme, kejahatan perpajakan, kejahatan pasar modal, kejahatan perbankan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, perusakan lingkungan, maupun kejahatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010. Selain itu, harapan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia untuk mengungkap kasus-kasus TPPU relatif sangat tinggi. Dengan demikian, diperlukan strategi, kebijakan, dan langkah-langkah konkrit dalam upaya menjawab tantangan dan harapan masyarakat tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis kinerja, serta berorientasi pada capaian hasil (outcome) maupun dampak (impact) bagi pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Renstra PPATK Tahun 2015-2019 disusun dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui RPJMN 2015-2019. Renstra PPATK Tahun 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK untuk lima tahun mendatang yang berfungsi sebagai berikut: a. Acuan dalam menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarunit di PPATK dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK; b. Acuan dalam penyusunan kebijakan PPATK untuk kurun waktu 2015-2019; c. Mengoptimalkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; d. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan PPATK untuk kurun waktu 2015-2019; e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; f. Alat pengendalian organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dan sasaran strategis PPATK secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergi sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. Panduan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran PPATK, sistem akuntabilitas kinerja PPATK, dan cetak biru teknologi informasi PPATK. Keberhasilan pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, dan komitmen RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

45

seluruh pimpinan dan pegawai PPATK. Oleh karena itu, semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakannya secara akuntabel dan selalu berorientasi pada peningkatan akuntabilitas kinerja PPATK. Selain hal tersebut, untuk menjamin pelaksanaan keberhasilan pelaksanaan Renstra PPATK Tahun 2015-2019, PPATK akan melakukan evaluasi setiap tahun dan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi muatan Renstra PPATK Tahun 2015-2019.

-------------------------------------

46


DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR SINGKATAN ABK AML APBD APBN APG Apgakum AUSTRAC Bawaslu BNN BPK BPOM CPI DJBC DJP DPLK DPPK DPR DPRD ESW FATF FIU HA HP IFTI IHA IMF IPK Kejagung Keppres KIP KKN‐PP TPPU

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

KPK KPPU KPU KUPU LHA LHP LKB LKNB LPP LPSE LPSK LPUT LPUTB LT LTKL LTKM LTKT LTPBJ

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

Analisis Beban Kerja Anti Money Laundering Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Asia Pacific Group on Money Laundering Aparat Penegak Hukum Australian Transaction Reports and Analysis Centre Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Narkotika Nasional Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Corruption Perception Index Direktorat Jenderal Bea Cukai Direktorat Jenderal Pajak Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Egmont Secure Web Financial Action Task Force on Money Laundering Financial Intelligence Unit Hasil Analisis Hasil Pemeriksaan International Fund Transfer Instruction Informasi Hasil Analisis International Monetary Fund Indeks Persepsi Korupsi Kejaksaan Agung Keputusan Presiden Komisi Informasi Pusat Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pemilihan Umum Kegiatan Usaha Pengiriman Uang Laporan Hasil Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Non‐Bank Lembaga Pengawas dan Pengatur Layanan Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Laporan Pembawaan Uang Tunai Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas Negara Laporan Transaksi Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Laporan Transaksi Keuang Mencurigakan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Laporan Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa

MEA

:

Masyarakat Ekonomi ASEAN

MK MoU MSB NCB NIK NKRI NPM NPO NRA OJK PBJ Pemilu Pemilukada Perpres PJK PMPJ Polri PP PPATK

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Mahkamah Konstitusi Memorandum of Understanding Money Service Business National Crime Bureau Nomor Induk Kependudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia New Payment Method Non Profit Organization National Risk Assessment Otoritas Jasa Keuangan Penyedia Barang dan Jasa Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Peraturan Presiden Penyedia Jasa Keuangan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Prolegnas Pusdiklat PVA REDD Renstra RKP RPJMN RPJPN

: : : : : : : :

Program Legislasi Nasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pedagang Valuta Asing Reduction Emission from Deforestation and Degradation Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPP RUU SDB SDM SIN Sipesat SKPKB SPIP Stranas PP TPPU

: : : : : : : : :

Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Undang Undang Safe Deposit Box Sumber Daya Manusia Single Identification Number Sistem Informasi Pengguna Jasa Trerpadu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

TC TF TPPT TPPU UN UNCAC UU UUD VC WTP

: : : : : : : : : :

Travel Cheque Terrorism Financing Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tindak Pidana Pencucian Uang United Nations United Nations Convention Against Corruption Undang‐Undang Undang‐Undang Dasar Virtual Currency Wajar Tanpa Pengecualian

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PPATK TAHUN 2015-2019

Lampiran I RENSTRA PPATK TAHUN 2015‐2019

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PPATK TAHUN 2015‐2019 Program/ Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan Kegiatan (Output)/Indikator Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Meningkatnya persepsi publik terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Indeks persepsi TPPU dan PT Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan PT Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan PT di Indonesia Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan PT Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan PT Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan Informasi yang ditindaklanjuti Jumlah HA, HP, dan informasi yang ditindaklanjuti Meningkatnya kepatuhan pelaporan Persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan Indeks kepatuhan Pihak Pelapor Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase kelulusan peserta diklat Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan PT Meningkatnya keandalan sistem TI PPATK Indeks tatakelola TI PPATK Meningkatnya kualitas SDM PPATK Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK Nilai AKIP PPATK Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK Opini BPK Program Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya PPATK Terwujudnya reformasi birokrasi PPATK yang efektif Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi PPATK

Target 2017

2018

2019

5

5,05

5,15

5,3

80%

85%

90%

95%

100%

80%

40%

50%

60%

70%

20%

40%

60%

80%

100%

10%

10%

15%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

3

3,25

3,5

3,75

4

77

91

109

130

154

2015

2016

‐

95%

95%

95%

95%

95%

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

90%

92%

93%

94%

95%

B

A

A

A

A

65

70

75

80

85

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

65

70

75

80

85

Alokasi (dalam ribu rupiah) 2015 2016 2017 2018 76.483.068 187.131.375 92.544.512 101.798.964

2019 111.978.860

50.162.968 55.179.265

73.443.601

60.697.191

66.766.910

Unit Organisasi Pelaksana

Lokasi

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Meningkatnya kemampuan Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase kelulusan peserta diklat Meningkatnya kualitas manajemen kinerja PPATK Nilai AKIP PPATK Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan PPATK Opini BPK Meningkatnya kualitas SDM PPATK Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik Meningkatnya efektivitas pengelolaan sistem AKIP PPATK Persentase pencapaian target kinerja PPATK Tersedianya kurikulum program diklat anti pencucian uang Persentase kelengkapan kurikulum diklat

Kegiatan Pengawasan Internal PPATK Meningkatnya peran pengawasan internal yang efektif, profesional, dan independen Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan masyarakat melalui WBS yang ditindaklanjuti Meningkatnya efektivitas pelaksanaan PMPRB Persentase hasil penilaian assessor yang divalidasi Terwujudnya pelaksanaan SPIP yang efektif Persentase tingkat kecukupan pelaksanaan SPIP unit kerja Meningkatnya kualitas pengawasan internal Persentase kesesuaian aktivitas pengawasan internal dengan standar APIP Meningkatnya penegakan integritas Indeks persepsi penerapan nilai dasar PPATK Kegiatan Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK Meningkatnya kualitas layanan perencanaan dan keuangan PPATK Indeks kepuasan layanan keuangan Meningkatnya kualitas LAK PPATK Persentase kesesuaian Laporan Kinerja PPATK Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan PPATK Persentase kesesuaian Laporan Keuangan PPATK Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran PPATK Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran Tingkat akurasi penerbitan SPM Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK Meningkatnya kapabilitas organisasi PPATK Indeks evaluasi kinerja organisasi Meningkatnya kualitas layanan SDM Indeks kepuasan layanan SDM

2015

2016

Target 2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

B

A

A

A

A

WTP

WTP

WTP

WTP

90%

92%

93%

94%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

75%

80%

90%

100%

70%

75%

80%

85%

90%

60%

65%

70%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

55%

60%

65%

70%

70%

75%

80%

85%

90%

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

3,00

3,10

3,25

3,40

3,50

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98%

98,10%

98,20%

98,50%

99%

2015

2016

Alokasi (dalam ribu rupiah) 2017 2018

2019

600.000 660.000

726.000

798.600

878.460

33.327.068 36.659.775

40.325.752

44.358.328

48.794.160

3.900.000 4.290.000 4.719.000 5.190.900 5.709.990

2,40

2,60

2,75

3,00

3,25

3,00

3,05

3,15

3,20

3,30


Lokasi

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Meningkatnya efektivitas pengembangan SDM PPATK berbasis kompetensi Tingkat efektivitas pendidikan dan pelatihan SDM berbasis kompetensi Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM PPATK yang kompeten Persentase SDM PPATK yang memenuhi standar kompetensi jabatan Meningkatnya kesesuaian jumlah SDM PPATK dengan analisis beban kerja Persentase pemenuhan jumlah SDM PPATK sesuai analisis beban kerja

Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Dan Perlengkapan PPATK Meningkatnya kualitas layanan operasional perkantoran Indeks kepuasan layanan operasional perkantoran Meningkatnya akuntabilitas pengadaan barang dan jasa Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan Rencana Umum Pengadaan Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan BMN PPATK Indeks kualitas pencatatan BMN PPATK Meningkatnya efektivitas tata kelola arsip Indeks kepatuhan unit kerja terhadap pedoman pengelolaan arsip Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur PPATK Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPATK Persentase pemenuhan sarana prasarana PPATK Kegiatan Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana PPATK Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPATK Persentase pemenuhan sarana prasarana PPATK

Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan PT Meningkatnya tindak lanjut atas rekomendasi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik Persentase rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti Meningkatnya pengungkapan kasus TPPU dan PT Persentase peningkatan pengungkapan kasus TPPU dan PT di Indonesia Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti Meningkatnya hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan Informasi yang ditindaklanjuti Jumlah HA, HP, dan informasi yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan PT Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan PT Terwujudnya pencegahan TPPU dan PT yang efektif

2015

2016

Target 2017

2018

2019

2,51

2,75

2,90

3,00

3,20

60%

65%

70%

75%

80%

70%

70%

70%

70%

75%

2015

2016


2019

12.335.900 13.569.490 14.926.439 16.419.083 18.060.991

3,20

3,20

3,20

3,30

3,50

80%

80%

80%

85%

85%

3,00

3,20

3,50

3,70

4,00

2,00

2,20

2,50

2,70

3,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.525.000 107.977.500

5.475.250

6.022.775

6.625.053

4.525.000 107.977.500

5.475.250

6.022.775

6.625.053

100%

100%

21.795.100 23.974.610 26.372.071 29.009.278 31.910.206

80%

40%

50%

60%

70%

20%

40%

60%

80%

100%

10%

10%

15%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

100%

77

91

109

130

154

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00


Lokasi

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT yang ditindaklanjuti Meningkatnya kepatuhan pelaporan Persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan Indeks kepatuhan Pihak Pelapor Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan Terpenuhinya produk hukum pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase pemenuhan produk hukum TPPU dan PT Meningkatnya evektifitas kajian hukum TPPU dan PT Indeks kualitas kajian hukum

2015

2016

Target 2017

2018

2019

80%

85%

90%

95%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

4,00

4,00

4,00

5,00

5,00

3,00

3,00

3,25

3,50

4,00

100%

100%

100%

100%

100%

2,00

3,00

3,00

4,00

4,00

Kegiatan Pengelolaan Bidang Hukum PPATK Meningkatnya pemenuhan peraturan perundang‐undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT

,

Indeks kepuasan layanan penyelesaian produk hukum Indeks kualitas produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Meningkatnya efektivitas kajian hukum TPPU dan PT Indeks kualitas kajian hukum Meningkatnya efektivitas pemberian bantuan hukum, pendapat hukum, dan keterangan ahli Persentase pemenuhan permintaan keterangan ahli TPPU dan PT Persentase pemenuhan pemberian pendapat hukum Jumlah putusan TPPU dan pendanaan terorisme yang masuk dalam anotasi putusan Persentase pemenuhan bantuan hukum kepada pemohon

Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Humas PPATK Meningkatnya efektivitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti Meningkatnya kualitas layanan kehumasan Indeks kualitas layanan kehumasan Peringkat Badan Publik Meningkatnya efektivitas asistensi penanganan TPPU dan PT Persentase peningkatan status perkara yang berasal dari HA, HP, atau temuan penyidik Meningkatnya koordinasi tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi Persentase pemantauan HA, HP, dan informasi yang telah disampaikan kepada apgakum dan instansi terkait. Meningkatnya efektivitas kerjasama luar negeri Persentase implementasi hasil kerjasama Luar Negeri Meningkatnya efektivitas penyampaian informasi kepada publik

2,75

3,00

3,15

3,25

3,30

3,50

3,50

3,75

3,75

4,00

2,00

3,00

3,00

4,00

4,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

6

7

8

9

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,00 47

2,25 45

2,50 43

2,75 40

3,00 35

60%

65%

70%

75%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

30%

40%

50%

60%

2015

2016


2019

3.000.000 3.300.000

3.630.000

3.993.000

4.392.300

4.495.100 4.944.610

5.439.071

5.982.978

6.581.276


Lokasi

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT Jumlah informasi yang disampaikan kepada publik

Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK Meningkatnya keandalan sistem TI PPATK Indeks tata kelola TI PPATK Indeks tingkat kepuasan layanan TI Meningkatnya efektivitas perencanaan sistem TI PPATK Persentase realisasi roadmap cetak biru PPATK Persentase pemenuhan sistem TI PPATK Meningkatnya kehandalan infrastruktur TI PPATK Persentase uptime sistem TI PPATK Meningkatnya kualitas rancangan dan pengembangan sistem informasi PPATK Persentase progress pengembangan sistem informasi yang dikerjakan sesuai tahapan yang disepakati Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor Meningkatnya kualitas audit kepatuhan Tingkat kepatuhan Pihak Pelapor Meningkatnya efektivitas audit khusus Persentase tercapainya sasaran audit khusus Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan pada Pihak Pelapor Persentase hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti LPP Meningkatnya efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti

2015

2016

Target 2017

2018

2019

55%

65%

75%

85%

90%

4

5

6

7

8

2,50 3,20

2,75 3,30

3,00 3,35

3,25 3,40

3,50 3,50

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

100%

100%

100%

100%

100%

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

90%

90%

90%

90%

90%

80%

80%

80%

90%

90%

75%

80%

80%

85%

85%

Kegiatan Analisis Transaksi Dan Pengelolaan Laporan Masyarakat Meningkatnya kualitas HA dan Informasi Tingkat kualitas HA dan Informasi

2016


2019

8.300.000 9.130.000

10.043.000

11.047.300

12.152.030

1.300.000 1.430.000

1.573.000

1.730.300

1.903.330

1.500.000 1.650.000 1.815.000 1.996.500 2.196.150

Kegiatan Pengawasan Kewajiban pelaporan Dan Pembinaan Pihak Pelapor Meningkatnya kualitas data dan informasi dalam mendukung proses analisis dan pemeriksaan Persentase pemenuhan kebutuhan data dalam mendukung proses analisis, pemeriksaan, audit, dan riset TPPU dan PT Meningkatnya efektivitas bimbingan teknis kepada Pihak Pelapor Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan Meningkatnya pemenuhan data dan informasi yang valid Persentase laporan dari Pihak Pelapor dan Ditjen BC yang telah diverifikasi Meningkatnya efektivitas pengelolaan layanan bantuan kepada Pihak Pelapor Persentase penanganan layanan bantuan kepada Pihak Pelapor

2015

93%

95%

96%

97%

98%

3,00

3,00

3,25

3,50

4,00

98%

98%

99%

99%

100%

90%

95%

97%

98%

99% 700.000 770.000

3,00

3,00

3,25

3,25

3,50

847.000

931.700

1.024.870


Lokasi

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Meningkatnya HA yang mendukung pemenuhan indikasi TP/TPPU dan PT Jumlah HA yang disampaikan kepada penyidik TPPU Meningkatnya efektivitas analisis Jumlah laporan evaluasi atas tindak lanjut LTKM Meningkatnya efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

2015

2016

Target 2017

2018

2019

250

260

280

300

320

2

2

3

3

4

80%

80%

80%

82%

82%

80%

82%

83%

83%

85%

100

100

110

110

120

2015

2016


2019

Meningkatnya efektivitas pengelolaan permintaan informasi Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti Jumlah informasi yang disampaikan kepada instansi terkait

Kegiatan Pemeriksaan Dan Pengembangan Riset TPPU Meningkatnya kualitas HP Tingkat kualitas HP Jumlah HP yang dihasilkan Meningkatnya kualitas hasil riset TPPU dan PT Tingkat kualitas hasil riset TPPU dan PT Tingkat kualitas statistik Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Persentase hasil telaahan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Meningkatnya (jumlah) hasil riset yang faktual, informatif, dan implementatif Jumlah riset tematik terkait TPPU dan PT Jumlah Publikasi statistik

2.500.000 2.750.000 3,50 16

3,60 17

3,70 17

3,80 18

4,00 18

3,00 3,00

3,25 3,25

3,50 3,50

3,75 3,75

4,00 4,00

100%

100%

100%

100%

100%

4 14

4 14

4 14

4 14

4 14

3.025.000

3.327.500

3.660.250


Lokasi

MATRIKS KERANGKA REGULASI

Lampiran II RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

KERANGKA REGULASI

No 1.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian

Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada PPATK

Sehubungan dengan adanya kewenangan penetapan denda administratif oleh PPATK (vide Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP menyatakan bahwa penerimaan yang berasal dari

Unit Penanggungjawab

Unit Terkait/Institusi

Target Penyelesaian

PPATK

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara

2015

PPATK

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, dan Sekretariat Kabinet

2015

pengenaan denda administrasi termasuk dalam kelompok PNBP.

2.



Pasal 2 ayat (2) UU PNBP menyatakan bahwa kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Rancangan Perubahan  Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Sehubungan dengan telah beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya mengenai pengawasan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka PPATK akan mengusulkan perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, khususnya menambahkan Ketua OJK dalam anggota Komite TPPU dan serta menambahkan pejabat setingkat eselon I dan eselon II pada OJK dalam Tim Pelaksana Komite TPPU.

No 3.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Rancangan Peraturan  Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia PPATK

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Penelitian Delegasi Pasal 62 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Unit Penanggungjawab PPATK

Unit Terkait/Institusi Kementerian Hukum dan HAM, Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Badan Kepegawaian Negara, dan Sekretariat Negara

Target Penyelesaian 2015

PEDOMAN INDIKATOR KINERJA

Lampiran III RENSTRA PPATK TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA PPATK IKU 1.

Indeks persepsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (PT).

DEFINISI OPERASIONAL

VARIABEL PEMBENTUK

1. Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme 1. Indeks persepsi TPPU dan pendanaan merupakan suatu indeks komposit yang menilai terorisme merupakan rata-rata dari Indeks Persepsi TPPU dan Indeks tingkat efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan upaya pencegahan dan Persepsi pendanaan terorisme. pemberantasan pendanaan terorisme secara 2. Setiap indeks dibentuk oleh indeks nasional selama periode tertentu (1 tahun terakhir). pencegahan dan indeks 2. Besaran indeks berskala rasio dengan nilai 0-10. pemberantasan. Nilai “0” menunjukkan bahwa upaya pencegahan 3. Indeks pencegahan mencerminkan dan pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana tingkat risiko nasional terhadap Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia selama TPPU/pendanaan terorisme. Indeks setahun terakhir berjalan tidak efektif, sedangkan pencegahan berskala rasio dengan nilai “10” menunjukkan bahwa upaya pencegahan nilai 0-10. Nilai indeks semakin besar dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia mencerminkan tingkat risiko yang selama setahun terakhir telah berjalan efektif. semakin tinggi. Peningkatan nilai Indeks TPPU dan pendanaan terorisme secara periodik mencerminkan bahwa Sementara itu, indeks PPATK mampu mendorong agar upaya pencegahan pemberantasan mencerminkan dan pemberantasan TPPU dan TPPT berjalan tingkat efektivitas penegakan hukum semakin efektif. terhadap TPPU/pendanaan terorisme. Indeks pemberantasan 3. Efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan juga berskala rasio dengan nilai 0-10. dalam Indeks persepsi TPPU dan pendanaan Nilai indeks semakin besar terorisme diukur secara 2 (dua) arah, meliputi: mencerminkan upaya penegakan a. Penilaian setiap stakeholder yang memiliki TPPU/pendanaan terorisme telah kewenangan dan fungsi melakukan pencegahan berjalan semakin efektif. dan pemberantasan TPPU dan pendanaan 4. Indeks pencegahan dihitung terorisme terhadap capaian upaya pencegahan berdasarkan beberapa aspek dan pemberantasan TPPU dan pendanaan pencegahan, antara lain: terorisme yang telah dilakukan, serta a. Tingkat kerentanan Pihak Pelapor; b. Penilaian masyarakat dan/atau Pihak Pelapor b. Tingkat kerentanan pengawasan terhadap penilaian sebagaimana dimaksudkan Pihak Pelapor oleh Lembaga pada butir (1). Pengawas dan Pengatur; 4. Penilaian stakeholder sebagaimana dimaksud pada c. Tingkat kerentanan pengawasan pembawaan uang tunai oleh DJBC; butir (1) menunjukkan Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme dari sisi stakeholder, d. Tingkat kerentanan regulasi, sedangkan penilaian masyarakat dan/atau Pihak e. Tingkat kerentanan sosialisasi, Pelapor pada butir (2) dimaksudkan untuk f. Tingkat kerentanan teknologi mengonfirmasi Indeks persepsi TPPU dan informasi,

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

Pengukuran Indeks Persepsi TPPU dan pendanaan terorisme dihitung secara independen dan bertahap, sebagai berikut:

1. Menghitung capaian setiap variabel pembentuk Indeks Pencegahan dan Indeks Pemberantasan.

a. Penghitungan capaian setiap variabel pembentuk Indeks Pencegahan dan Indeks Pemberantasan. b. Penghitungan Indeks Pencegahan dan Indeks Pemberantasan berdasarkan variabel-variabel pembentuknya. c. Penghitungan Indeks Persepsi TPPU dan pendanaan terorisme (dari sisi stakeholder) berdasarkan variabel-variabel pembentuknya. d. Mengonfirmasi setiap nilai variabel pembentuk Indeks Persepsi TPPU dan pendanaan terorisme dari sisi stakeholder kepada masyarakat dan Pihak Pelapor. e. Melakukan koreksi atas Indeks Persepsi TPPU dan pendanaan terorisme dari sisi stakeholder berdasarkan penilaian masyarakat dan Pihak Pelapor sesuai dengan variabel-variabel pembentuknya.

a.

Capaian variabel pembentuk Indeks Pencegahan Capaian setiap variabel tingkat kerentanan yang merupakan pembentuk Indeks Pencegahan dinilai dalam skala 0-10, dimana nilai indeks yang semakin besar mencerminkan tingkat kerentanan/risiko yang semakin tinggi. Pada tahap ini, diperoleh beberapa nilai capaian variabel tingkat kerentanan yang merupakan pembentuk Indeks Pencegahan, antara lain: Pencegahan TPPU a) Indeks (TPPUCEGAH), antara lain: • Tingkat kerentanan Pihak Pelapor (TPPUCEGAH;Pelapor); • Tingkat kerentanan pengawasan Pihak Pelapor oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (TPPUCEGAH;LPP); • Tingkat kerentanan pengawasan pembawaan uang tunai oleh DJBC (TPPUCEGAH;PUT); • Tingkat kerentanan regulasi (TPPUCEGAH;Regulasi); • Tingkat kerentanan sosialisasi (TPPUCEGAH;Sosialisasi); • Tingkat kerentanan teknologi informasi (TPPUCEGAH;TI); • Tingkat kerentanan audit (TPPUCEGAH;Audit); • Tingkat kerentanan pengaduan masyarakat (TPPUCEGAH;Dumas); serta • Aspek-aspek pencegahan lainnya yang relevan

SUMBER DATA 1. Capaian Kinerja Stakeholder terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme per tahun. 2. Hasil survei penilaian masyarakat dan pihak pelapor terhadap capaian kinerja stakeholder terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

pendanaan terorisme dari sisi stakeholder.

g. Tingkat kerentanan audit, h. Tingkat kerentanan pengaduan 5. Penilaian masyarakat dan/atau Pihak Pelapor masyarakat; serta berskala ordinal dengan nilai 0-5. Semakin besar i. Aspek-aspek pencegahan lainnya nilai mencerminkan bahwa masyarakat dan/atau yang relevan. Pihak Pelapor semakin setuju terhadap penilaian 5. Indeks pemberantasan dihitung stakeholder, sehingga nilai Indeks persepsi TPPU dan berdasarkan beberapa aspek pendanaan terorisme semakin mendekati nilai pemberantasan, antara lain: Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme dari sisi stakeholder. Sebaliknya, penilaian yang semakin a. Jumlah Hasil Analisis dan Hasil rendah akan mengkoreksi besaran Indeks persepsi Pemeriksaan; TPPU dan pendanaan terorisme dari sisi stakeholder b. Jumlah Informasi yang sebelum ditetapkan sebagai Indeks Persepsi TPPU disampaikan PPATK; dan pendanaan terorisme. c. Jumlah Kasus yang disidik; d. Jumlah Kasus yang dituntut; e. Jumlah Kasus yang diadili; f. Nilai aset yang dibekukan; g. Jumlah transaksi yang ditunda; h. Nilai penerimaan negara atas kasus TPPU dengan Tindak Pidana Asal Perpajakan; serta i. Aspek-aspek pemberantasan lainnya yang relevan.

(TPPUCEGAH;Lainnya). Pencegahan TPPT b) Indeks (TPPTCEGAH), antara lain: • Tingkat kerentanan Pihak Pelapor (TPPTCEGAH;Pelapor); • Tingkat kerentanan pengawasan Pihak Pelapor oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (TPPTCEGAH;LPP); • Tingkat kerentanan pengawasan pembawaan uang tunai oleh DJBC (TPPTCEGAH;PUT); • Tingkat kerentanan regulasi (TPPTCEGAH;Regulasi); • Tingkat kerentanan sosialisasi (TPPTCEGAH;Sosialisasi); • Tingkat kerentanan teknologi informasi (TPPTCEGAH;TI); • Tingkat kerentanan audit (TPPTCEGAH;Audit); • Tingkat kerentanan pengaduan masyarakat (TPPTCEGAH;Dumas); serta • Aspek-aspek pencegahan lainnya yang relevan (TPPTCEGAH;Lainnya). b.

Capaian variabel pembentuk Indeks Pemberantasan Nilai capaian setiap variabel pembentuk Indeks Pemberantasan dikonversikan dalam skala 0-10, dimana nilai indeks yang semakin besar mencerminkan upaya pemberantasan telah berjalan semakin efektif. Konversi nilai capaian setiap variabel pembentuk pemberantasan dapat diformulasikan sbb: 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑥 10 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛

Pada tahap ini, diperoleh beberapa nilai capaian variabel pembentuk Indeks Pemberantasan, antara lain: a) Indeks Pemberantasan TPPU (TPPURANTAS) , antara lain: • Jumlah Laporan Hasil Analisis

SUMBER DATA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

• • • • • • •

•

dan Laporan Hasil Pemeriksaan (TPPURANTAS;LHA/LHP); Jumlah Informasi yang disampaikan PPATK (TPPURANTAS;Informasi); Jumlah Kasus yang disidik (TPPURANTAS;Sidik); Jumlah Kasus yang dituntut (TPPURANTAS;Tuntut); Jumlah Kasus yang diadili (TPPURANTAS;Peradilan); Nilai aset yang dibekukan (TPPURANTAS;Aset); Jumlah transaksi yang ditunda (TPPURANTAS;Tunda); Nilai penerimaan negara atas kasus TPPU dengan Tindak Pidana Asal Perpajakan (TPPURANTAS;Pajak); serta Aspek-aspek pemberantasan lainnya yang relevan (TPPURANTAS;Lainnya).

b) Indeks Pemberantasan TPPT (TPPTRANTAS), antara lain: • Jumlah Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan (TPPTRANTAS;LHA/LHP); • Jumlah Kasus yang disidik (TPPTRANTAS;Sidik); • Jumlah Kasus yang dituntut (TPPTRANTAS;Tuntut); • Jumlah Kasus yang diadili (TPPTRANTAS;Peradilan); • Nilai aset yang dibekukan (TPPTRANTAS;Aset); • Jumlah dana yang diblokir (TPPTRANTAS;Tunda); serta • Aspek-aspek pemberantasan lainnya yang relevan (TPPTRANTAS;Lainnya). 2. Menghitung Indeks Pencegahan dan Pemberantasan a)

Indeks Pencegahan TPPU (TPPUCEGAH) merupakan ratarata dari nilai capaian seluruh variabel pembentuk Indeks Pencegahan TPPU dengan

SUMBER DATA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS formulasi sbb: 𝑻𝑷𝑷𝑼𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯 =

dimana: n

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑻𝑷𝑷𝑼𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯;𝒊 𝒏

= jumlah variabel pembentuk Indeks Pencegahan TPPU TPPTCEGAH;i = nilai capaian variabel pembentuk Indeks Pencegahan TPPU ke-i b)

Indeks Pencegahan TPPT (TPPTCEGAH) merupakan ratarata dari nilai capaian seluruh variabel pembentuk Indeks Pencegahan TPPT dengan formulasi sbb:

𝑻𝑷𝑷𝑻𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯 =

dimana: n

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑻𝑷𝑷𝑻𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯;𝒊 𝒏

= jumlah variabel pembentuk Indeks Pencegahan TPPT TPPTCEGAH;i = nilai capaian variabel pembentuk Indeks Pencegahan TPPT ke-i c)

Indeks Pemberantasan TPPU (TPPURANTAS) merupakan ratarata dari nilai capaian seluruh variabel pembentuk Indeks Pemberantasan TPPU dengan formulasi sbb:

𝑻𝑷𝑷𝑼𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 =

dimana: n

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑻𝑷𝑷𝑼𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺;𝒊 𝒏

= jumlah variabel pembentuk Indeks Pemberantasan TPPU TPPTCEGAH;i = nilai capaian variabel pembentuk Indeks Pemberantasan TPPU ke-i

SUMBER DATA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS d)

Indeks Pemberantasan TPPT (TPPTRANTAS) merupakan ratarata dari nilai capaian seluruh variabel pembentuk Indeks Pemberantasan TPPT dengan formulasi sbb:

𝑻𝑷𝑷𝑻𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 =

dimana: n

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑻𝑷𝑷𝑻𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺;𝒊 𝒏

= jumlah variabel pembentuk Indeks Pemberantasan TPPT TPPTCEGAH;i = nilai capaian variabel pembentuk Indeks Pemberantasan TPPT ke-i 3. Menghitung Indeks Persepsi TPPU dan TPPT (dari sisi stakeholder) berdasarkan variabel-variabel pembentuknya. a. Indeks Persepsi TPPU (dari sisi stakeholder): 𝑻𝑷𝑷𝑼𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅𝒆𝒓 (𝟏𝟎 − (𝑻𝑷𝑷𝑼𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯 ) + 𝑻𝑷𝑷𝑼𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 ) = 𝟐

b. Indeks Persepsi TPPT (dari sisi stakeholder): 𝑻𝑷𝑷𝑻𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆𝒉𝒐𝒍𝒅𝒆𝒓 (𝟏𝟎 − (𝑻𝑷𝑷𝑻𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯 ) + 𝑻𝑷𝑷𝑻𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 ) = 𝟐

4. Konfirmasi kepada masyarakat (publik dan akademisi), Pihak Pelapor dan Apgakum terhadap setiap variabel pembentuk Indeks Persepsi TPPU dan TPPT. Konfirmasi kepada masyarakat dilakukan di beberapa wilayah melalui pelaksanaan survey secara independen bekerjasama dengan Akademisi yang telah menjalin MoU dengan PPATK. Sedangkan konfirmasi kepada Pihak Pelapor dan Aparat Penegak Hukum dilakukan melalui survey oleh Tim PPATK. Terhadap nilai capaian setiap variabel pembentuk Indeks

SUMBER DATA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT dilakukan konfirmasi dengan memberikan skala ordinal 05. Semakin besar nilai mencerminkan bahwa masyarakat dan/atau Pihak Pelapor semakin setuju terhadap penilaian stakeholder, sehingga nilai Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme semakin mendekati nilai Indeks persepsi TPPU dan pendanaan terorisme dari sisi stakeholder. Sebaliknya, penilaian yang semakin rendah akan mengkoreksi naik besaran variabel pembentuk Indeks Pencegahan dan/atau mengkoreksi turun besaran variabel pembentuk Indeks Pemberantasan (dari sisi stakeholder). 5. Koreksi atas Indeks persepsi TPPU dan TPPT Bila berdasarkan hasil survey, masyarakat dan/atau Pihak Pelapor memberikan konfirmasi terhadap suatu variabel pembentuk Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT dengan nilai 5, maka nilai capaian variabel pembentuk tersebut dinyatakan tidak terkoreksi, sedangkan sebaliknya jika masyarakat dan/atau Pihak Pelapor memberikan konfirmasi terhadap suatu variabel pembentuk Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT dengan nilai 0, maka nilai capaian variabel pembentuk tersebut ditetapkan terkoreksi sebesar 0.5 poin dari nilai sebelumnya. Secara rinci, pada tahap ini dapat diperoleh nilai akhir capaian setiap variabel pembentuk Indeks Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT sbb: a. Nilai akhir capaian variabelvariabel pembentuk Indeks Pencegahan TPPU: 𝑇𝑃𝑃𝑈𝐶𝐸𝐺𝐴𝐻;𝑖 ∗ = 𝑇𝑃𝑃𝑈𝐶𝐸𝐺𝐴𝐻;𝑖 + (0.1 𝑥 �5 − 𝐾𝑜𝑛𝑓𝑇𝑃𝑃𝑈𝐶𝐸𝐺𝐴𝐻;𝑖 )�

SUMBER DATA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS b. Nilai akhir capaian variabelvariabel pembentuk Indeks Pemberantasan TPPU: 𝑇𝑃𝑃𝑈𝑅𝐴𝑁𝑇𝐴𝑆;𝑖 ∗ = 𝑇𝑃𝑃𝑈 𝑅𝐴𝑁𝑇𝐴𝑆;𝑖 + (0.1 𝑥 �5 − 𝐾𝑜𝑛𝑓 𝑇𝑃𝑃𝑈𝑅𝐴𝑁𝑇𝐴𝑆 ;𝑖 )� c. Nilai akhir capaian variabelvariabel pembentuk Indeks Pencegahan TPPT: 𝑻𝑷𝑷𝑻𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯;𝒊 ∗ = 𝑻𝑷𝑷𝑻 𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯 ;𝒊 + (𝟎. 𝟏 𝒙 �𝟓 − 𝑲𝒐𝒏𝒇𝑻𝑷𝑷𝒕 𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯 ;𝒊 )) d. Nilai akhir capaian variabelvariabel pembentuk Indeks Pemberantasan TPPT:

𝑻𝑷𝑷𝑻𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 ;𝒊 ∗ = 𝑻𝑷𝑷𝑻 𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 ;𝒊 + (𝟎. 𝟏 𝒙 �𝟓 − 𝑲𝒐𝒏𝒇 𝑻𝑷𝑷𝑻𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 ;𝒊 )�

e. Indeks akhir Pencegahan TPPU: ∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑃𝑃𝑈𝐶𝐸𝐺𝐴𝐻;𝑖 ∗ 𝑇𝑃𝑃𝑈𝐶𝐸𝐺𝐴𝐻 ∗ = 𝑛 f. Indeks TPPU:

akhir

𝑇𝑃𝑃𝑈𝑅𝐴𝑁𝑇𝐴𝑆 ∗ =

Pemberantasan

∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑃𝑃𝑈𝑅𝐴𝑁𝑇𝐴𝑆;𝑖 ∗ 𝑛

g. Indeks akhir Pencegahan TPPT: ∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑃𝑃𝑇𝐶𝐸𝐺𝐴𝐻;𝑖 ∗ 𝑇𝑃𝑃𝑇𝐶𝐸𝐺𝐴𝐻 ∗ = 𝑛 h. Indeks TPPT:

akhir

𝑇𝑃𝑃𝑇𝑅𝐴𝑁𝑇𝐴𝑆 ∗ =

Pemberantasan

∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑃𝑃𝑇𝑅𝐴𝑁𝑇𝐴𝑆;𝑖 ∗ 𝑛

i. Indeks akhir Persepsi TPPU: 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑻𝑷𝑷𝑼 =

(𝟏𝟎 − (𝑻𝑷𝑷𝑼𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯 ∗ ) + 𝑻𝑷𝑷𝑼𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 ∗ ) 𝟐

j. Indeks akhir Persepsi TPPT:

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑻𝑷𝑷𝑻 =

(𝟏𝟎 − (𝑻𝑷𝑷𝑻𝑪𝑬𝑮𝑨𝑯 ∗ ) + 𝑻𝑷𝑷𝑻𝑹𝑨𝑵𝑻𝑨𝑺 ∗ ) 𝟐

k. Indeks rata-rata Persepsi TPPU dan TPPT:

SUMBER DATA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

(𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑻𝑷𝑷𝑼 + 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑻𝑷𝑷𝑻) 𝟐

2.

Persentase rekomendasi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang ditindaklanjuti.

Rekomendasi adalah usulan PPATK kepada pemerintah dan/atau instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Rekomendasi tersebut, meliputi: 1. Rekomendasi penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; 2. Rekomendasi pemberian peringatan dan pengenaan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor; 3. Rekomendasi pencabutan terhadap Pihak Pelapor;

izin

usaha

4. Rekomendasi dilaksanakannya intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Rekomendasi dan informasi dari Direktorat Analisis Transaksi kepada instansi terkait di dalam dan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. Rekomendasi pengambilan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengertian ditindaklanjuti, meliputi: 1. Diterimanya usulan penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM; 2. Pemberian peringatan dan pengenaan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor oleh

1. Rekomendasi yang disampaikan oleh PPATK. 2. Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemerintah/instansi terkait.

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah rekomendasi yang disampaikan pada tahun berjalan, dikali 100%.

(𝑹𝑳)𝒕 × 𝟏𝟎𝟎% (𝑹𝑺)𝒕 RL = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti. RS = Jumlah rekomendasi yang disampaikan. t = Tahun berjalan.

Laporan penyampaian rekomendasi.

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Jumlah Rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik dibagi jumlah Rekomendasi FATF, dikali 100% (kumulatif).

𝑹𝑨 × 𝟏𝟎𝟎% 𝑹𝑺

1. Dokumen Mutual Evaluation Report (MER). 2. Laporan kegiatan pertemuan FATF.

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP); 3. Pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor; 4. Dilaksanakannya intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. Dikeluarkannya kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersumber dari hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan hasil riset PPATK. 3.

Persentase rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) yang diadopsi dalam kebijakan domestik

Kebijakan domestik adalah produk peraturan perundang-undangan/regulasi atau kebijakan (beleid) lain terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. Standar internasional FATF adalah instrumen internasional berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

1.

Rekomendasi FATF.

2.

Rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik.

RA = Jumlah rekomendasi yang diadopsi dalam kebijakan domestik. RS = Jumlah Rekomendasi FATF.

Rekomendasi FATF yang diadopsi dalam kebijakan domestik tidak hanya oleh PPATK melainkan juga oleh kementerian negara/lembaga terkait lainnya. 4.

Persentase Rekomendasi National Risk Assessment (NRA) yang ditindaklanjuti.

1. NRA adalah penilaian risiko suatu negara terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilaksanakan secara nasional. 2. Pelaksanaan penilaian risiko TPPU/pendanaan terorisme ditujukan kepada pemangku kepentingan rezim anti TPPU dan TPPT di Indonesia yang meliputi: a. Pihak Pelapor meliputi :  Bank;

(kemampuan

deteksi),

1. Kerentanan Merupakan variabel yang menjadi titik lemah suatu lembaga/institusi atau perusahaan dalam mendeteksi atau menangani TPPU/pendanaan terorisme. 2. Ancaman Merupakan

variabel

yang

Persentase Rekomendasi NRA yang ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang memiliki skala high priority (kondisi terburuk) dari masing-masing TPPU dan TPPT.

1. % Hasil Rekomendasi TPPU (Hu) = 𝑯𝑹 𝑻𝑷𝑷𝑼 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒊𝒏𝒅𝒂𝒌𝒍𝒂𝒏𝒋𝒖𝒕𝒊 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝑯𝑹 𝑻𝑷𝑷𝑼

2. % Hasil Rekomendasi TPPT (Ht) = 𝑯𝑹 𝑻𝑷𝑷𝑻 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒕𝒊𝒏𝒅𝒂𝒌𝒍𝒂𝒏𝒋𝒖𝒕𝒊 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝑯𝑹 𝑻𝑷𝑷𝑻

1. Data laporan yang diterima oleh PPATK. 2. Data kuesioner yang diperoleh dari pemangku kepentingan.

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

 Non-Bank;  Penyedia Barang dan Jasa. b. Pihak Aparat Penegak (kemampuan penanganan meliputi:       

Hukum kasus),

Kepolisian RI; Kejaksaan RI; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Pajak; Mahkamah Agung RI; Densus 88 Polri; BNPT.

METODE PERHITUNGAN

memanfaatkan titik lemah (kerentanan) suatu lembaga/institusi, sehingga dapat digunakan sebagai sarana TPPU/pendanaan terorisme.

FORMULA MATEMATIS

3. % Rata-rata Rekomendasi =

SUMBER DATA

Hasil

�� (%𝑯𝒖 + %𝑯𝒕)

3. Dampak

c. Pihak pengawas dan penyusun regulasi (memastikan kepatuhan/efektivitas),meliputi:

Merupakan variabel besaran pengaruh bagi masyarakat luas (negara) akibat ketidakmampuan lembaga/institusi atau perusahaan menerapkan rezim anti TPPU/pendanaan terorisme.

 Otoritas Jasa Keuangan;  Bank Indonesia;  PPATK. 3. Hasil dari NRA adalah: 1. Diketahuinya peta dan tingkat risiko secara nasional terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. 2. Disusunnya rekomendasi sebagai langkah-langkah yang akan diambil untuk terciptanya rezim anti TPPU dan TPPT secara efektif dan efisien di Indonesia. 5.

Persentase peningkatan pengungkapan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia

Pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme adalah penanganan perkara yang terkait TPPU dan pendanaan terorisme pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, antara lain: 1.

2.

Kasus TPPU dan pendanaan terorisme yang terdapat kontribusi Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), dan informasi dari PPATK. Pemberian

keterangan

ahli

dalam

Kasus TPPU dan pendanaan terorisme yang terungkap pada tahun berjalan (bukan merupakan akumulasi).

Jumlah kasus TPPU dan pendanaan terorisme yang terungkap pada tahun berjalan dikurangi jumlah kasus yang terungkap pada tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus yang terungkap tahun sebelumnya, dikali 100%.

(𝑼𝑲)𝒕 − (𝑼𝑲)𝒕−𝟏 × 𝟏𝟎𝟎% (𝑼𝑲)𝒕−𝟏 Uk = Jumlah kasus TPPU dan pendanaan terorisme t = Tahun Berjalan

Laporan monitoring pengungkapan kasus TPPU dan pendanaan terorisme (per semester).

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

7.

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti.

Tingkat kualitas hasil riset Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama, dan/atau Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama yang menghasilkan kegiatan pada tahun berjalan sebagai implementasi kerja sama antara PPATK dan mitra kerja PPATK.

Kualitas Hasil Riset (HR) adalah respon dari pengguna HR berupa penilaian atas unsurunsur kualitas HR, yaitu: 1. 2. 3.

SUMBER DATA

t-1 = Tahun sebelumnya

penanganan kasus TPPU dan pendanaan terorisme.

6.

FORMULA MATEMATIS

Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama, dan/atau Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama.

Hasil penilaian atas kualitas HR.

Kelengkapan informasi dalam HR; Pemahaman atas informasi dalam HR; Pemanfaatan HR.

Jumlah Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama, dan/atau Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibandingkan dengan Jumlah Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja sama, dan/atau Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama secara keseluruhan yang belum ditindaklanjuti. Tingkat kualitas HR dihitung dengan tiga tahap perhitungan, yaitu: 1.

Tingkat Kualitas HR dilihat dari lembar kuisioner atas HR yang diterima dari pihak pengguna yang menginformasikan kualitas HR yang dinilai dengan angka.

Menjumlahkan seluruh nilai atas seluruh pertanyaan pada masing-masing unsurunsur kualitas dan mencari nilai rata-ratanya.

2. Menjumlahkan nilai rata-rata per unsur kualitas. 3. Nilai tingkat kualitas didapat dengan cara membagi nilai total semua unsur kualitas dengan jumlah unsur kualitas.

(𝑴𝑻)𝒕 × 𝟏𝟎𝟎% (𝑴𝑩)𝒕 − 𝟏

Laporan Pelaksanaan Kerja sama.

MT= jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti. MB = jumlah seluruh kerja sama. t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya

Rj (Rata-rata Nilai Jawaban): 𝑹𝒋 =

𝑵𝑼𝒏𝑯𝑹 𝑷𝒕𝑼𝒏𝑯𝑹

1. Lembar kuesioner. 2. Register kuesioner.

NUnHR = jumlah nilai jawaban per unsur kualitas HR PtUnHR = Jumlah pertanyaan per unsur kualitas HR Menghitung Tingkat Kualitas (TK) : 𝑻𝑲 =

�� 𝑵𝒋 𝑱𝑼𝒌

�� = Rata-rata nilai jawaban 𝑁𝚥 seluruh responden JUk = Jumlah Unsur Kualitas

8.

Jumlah Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan Informasi yang

Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya, serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau

Hasil Analisis yang ditindaklanjuti.

Total Hasil ditindaklanjuti.

Analisis

yang

Σ (Hasil Analisis yang ditindaklanjuti)

Laporan tindak lanjut atas HA yang disampaikan ke penyidik (feedback).

IKU ditindaklanjuti

DEFINISI OPERASIONAL mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Hasil Analisis (HA) adalah penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau disampaikan kepada enam penyidik TPPU (sesuai dengan Peraturan Kepala PPATK tentang Tata Cara Analisis dan Pemeriksaan). HA yang ditindaklanjuti adalah HA yang informasi tindak lanjutnya telah diterima PPATK pada tahun berjalan yang menginformasikan bahwa atas HA PPATK telah ditindaklanjuti dengan informasi, antara lain: 1.

Telah dilakukan pengumpulan informasi/penyelidikan/penyidikan atas suatu kasus baru.

2.

HA digunakan untuk memberikan informasi tambahan atas kasus yang tengah ditangani penyidik (antara lain identifikasi pihak-pihak terkait, asset tracing, keperluan blokir, penguatan indikasi TPPU, perampasan aset).

3.

HA digunakan untuk kepentingan perpajakan.

4.

HA digunakan untuk kepentingan penuntutan (misalnya, asset recovery).

Penyidik TPPU adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan RI (sebagaimana penjelasan pasal 74 UU Nomor 8

VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Tahun 2010). Informasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK, yang disampaikan untuk: 1.

Memenuhi permintaan dari instansi terkait dan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain.

2.

Disampaikan secara proaktif kepada instansi terkait dan FIU negara lain.

Informasi yang ditindaklanjuti

Total Informasi ditindaklanjuti

yang

Σ (Informasi yang ditindaklanjuti)

Laporan tindak lanjut Informasi yang disampaikan ke Instansi/FIU lain (feedback)

Jumlah Informasi yang ditindaklanjuti adalah jumlah Informasi yang tindak lanjutnya telah diterima PPATK, yang menerangkan bahwa informasi dari PPATK dapat mendukung pelaksanaan tugas instansi yang menerima informasi, antara lain: 1.

Informasi digunakan untuk kepentingan perpajakan

2.

Informasi digunakan untuk kepentingan penuntutan (antara lain asset recovery)

3.

Informasi yang dapat mendukung penerapan good governance instansi yang menerima informasi

4.

Informasi digunakan untuk mendukung proses analisis FIU lain dan/atau penyidik di negara yang bersangkutan.

Hasil Pemeriksaan (HP) adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional yang disampaikan kepada penyidik. Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dan Informasi Hasil Pemeriksaan HP

yang

dtindaklanjuti

adalah

HP

yang

Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sampai tahap penuntutan.

Total Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sampai tahap penuntutan.

Σ(Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sampai tahap penuntutan)

Register Pemeriksaan disampaikan penyidik TPPU

Hasil yang ke

IKU

DEFINISI OPERASIONAL ditindaklanjuti (kumulatif).

sampai

tahap

VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Jumlah Laporan yang memenuhi standar pelaporan tahun berjalan dibagi jumlah Laporan yang diterima PPATK tahun berjalan, dikali 100%

(𝑳𝑺)𝒕 × 𝟏𝟎𝟎% (𝑳𝑴)𝒕

Laporan evaluasi kualitas

penuntutan

Tahap penuntutan adalah adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Penyidik TPPU adalah pihak yang berwenang melakukan penanganan kasus TPPU yang terdiri dari Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pajak. 9.

Persentase laporan dari Pihak Pelapor yang memenuhi standar pelaporan

Laporan yang memenuhi standar pelaporan adalah laporan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan/diatur dalam Peraturan Kepala PPATK yang mengatur mengenai tata cara pelaporan.

1. Laporan yang diterima PPATK 2. Laporan yang memenuhi standar pelaporan

Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Pasal 17 UU nomor 8 tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

LS = Laporan yang memenuhi standar LM = Laporan yang diterima PPATK t = tahun berjalan

Laporan yang diterima PPATK tidak termasuk laporan yang diterima berdasarkan hasil audit Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK 10. Indeks kepatuhan Pihak Pelapor

Kepatuhan pihak pelapor mencakup kepatuhan pihak pelapor dalam memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) dan kewajiban pelaporan, yang meliputi penilaian dari komponen: 1. Tingkat kepatuhan pihak pelapor. 2. Tercapainya sasaran audit khusus. 3. Pemantauan tindak lanjut hasil audit.

1. Tingkat kepatuhan pihak pelapor. 2. Sasaran audit khusus. 3. Pemantauan tindak lanjut hasil audit. 4. Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh Lembaga Pengawas dan Pelapor.

Indeks kepatuhan pihak pelapor merupakan nilai rata-rata dari tingkat kepatuhan pihak pelapor, persentase tercapaianya sasaran audit khusus, persentase hasil audit yang ditindaklanjuti, dan persentase hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti oleh Lembaga Pengawas dan

Indeks kepatuhan pihak pelapor =

1.

Laporan Hasil Audit Kepatuhan

( tingkat kepatuhan pihak pelapor + persentase tercapainya sasaran audit khusus + persentase hasil audit yang ditindaklanjuti + persentase hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti oleh LPP ) / 4

2.

Laporan Hasil Audit Khusus

3.

Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

4.

Laporan koordinasi dengan LPP

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

4. Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh LPP.

11. Persentase kelulusan peserta diklat

Peserta diklat adalah pegawai PPATK dan peserta yang berasal dari instansi/pihak lain Peserta yang Lulus adalah peserta yang mengikuti diklat dan memenuhi syarat-syarat kelulusan.

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Pelapor.

1.

Jumlah peserta diklat

2.

Jumlah peserta diklat yang lulus

Jumlah peserta yang lulus dibagi dengan Jumlah peserta yang mengikuti diklat dikali seratus persen

�∑𝒏𝒊=𝟏

𝑿𝒊 𝒀𝒊

× 𝟏𝟎𝟎%�

𝒏

Laporan Pelaksanaan Diklat

Hasil Kegiatan

n = Jumlah diklat x = Jumlah peserta yang lulus y = jumlah peserta diklat

12. Persentase pemenuhan produk hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

Produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme adalah peraturan perundang-undangan, Inpres, Keppres, Surat Edaran Kepala PPATK, dan Keputusan Kepala PPATK. Pemenuhan produk hukum adalah tersusunnya produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme termasuk ketentuan manajemen internal PPATK sesuai dengan target yang tercantum dalam road map peraturan perundang-undangan tahun 2015-2019.

1. Target produk hukum yang tercantum dalam road map tahun berjalan 2. Jumlah Produk hukum yang berhasil disusun pada tahun berjalan

Jumlah Produk hukum yang berhasil disusun pada tahun berjalan dibagi jumlah Target produk hukum yang tercantum dalam road map tahun berjalan, dikali 100%

(𝑷𝑯)𝒕 × 𝟏𝟎𝟎% (𝑻𝑯)𝒕

Laporan penyusunan produk hukum TPPU dan pendanaan terorisme

PH = Jumlah Produk hukum yang berhasil disusun TH = Target produk hukum t= Tahun berjalan

Tersusunnya produk hukum internal PPATK adalah sampai tahap penetapan, sedangkan produk hukum lainnya sampai dengan disampaikannya draft ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 13. Indeks tata kelola Teknologi Informasi PPATK

Tata Kelola TI adalah Tata kelola PPATK yang berfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Tata kelola TI PPATK dilakukan pengukuran untuk mengetahui kualitas manajemen kinerja dan risikonya yang mendukung keberlangsungan bisnis proses PPATK. Tata Kelola TI PPATK dihitung berdasarkan indeks dengan mengacu pada COBIT sebagai alat ukur kinerja Tata Kelola TI yang dipakai secara umum. Pengukuran Tata Kelola TI dinilai dengan sudut

Hasil penilaian oleh assessor

Hasil penilaian

Hasil penilaian berupa Indeks Skala 0 sampai dengan 5 1.

0 => Tingkat kematangan 0 (tidak ada)

2.

1 => Tingkat kematangan 1 (initial/ad hoc)

3.

2 => Tingkat kematangan 2

Laporan evaluasi kelola TI

tata

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

(repeatable but intuitive)

pandang 6(enam) atribut kematangan, yaitu : 1.

Awareness and Communication (Kesadaran dan Komunikasi)

4.

3 => Tingkat kematangan 3 (defined process)

2.

Policies, Plans and Procedures (Kebijakan, Perencanaan dan Prosedur)

5.

4 => Tingkat kematangan 4 (managed and measurable)

3.

Tools and Automation (Alat dan Pengotomatisan)

6.

5 => Tingkat kematangan 5 (Optimized)

4.

Skills and Expertise (Keterampilan dan Keahlian)

5.

Responsibility and Accountability (Tanggung Jawab dan Akuntabilitas)

6.

Goal Setting and Measurement (Penetapan Tujuan dan Pengukurannya)

Unsur-unsur yang akan digunakan dalam mengukur indeks tata kelola TI PPATK adalah :

14. Persentase pegawai PPATK yang memiliki penilaian prestasi kerja pegawai baik

1.

Road Map Cetak Biru

2.

Rencana Kerja PTI

3.

Laporan Hasil Assessment Kematangan Tata Kelola TI

Tingkat

Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugastugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Penilaian Prestasi Kerja pegawai PPATK yang baik dilakukan melalui proses evaluasi terhadap kompetensi pegawai baik dari segi pencapaian target kinerja, kemampuan teknis dan manajerial serta aspek perilaku pegawai, yang meliputi 2(dua) perhitungan aspek sebagaimana berikut : 1. Perhitungan penilaian prestasi kerja

1. Pegawai PPATK pada tahun berjalan. 2. Pegawai PPATK yang memiliki nilai prestasi kerja baik pada tahun berjalan.

Jumlah pegawai PPATK yang memiliki nilai prestasi kerja baik pada tahun berjalan dibagi jumlah pegawai PPATK pada tahun berjalan, dikali 100%.

𝑺𝑫𝑴𝑩 × 𝟏𝟎𝟎% 𝑺𝑫𝑴 SDMB = Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja baik SDM = jumlah pegawai PPATK pada tahun berjalan

Dokumen Prestasi Penilaian Kinerja.

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Predikat nilai AKIP dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dilakukan dengan membandingkan antara target output, biaya, dan waktu pelaksanaan dengan realisasinya. 2. Penilaian Perilaku Kerja dilakukan dengan penilaian objektif dari atasan dan 2 (dua) rekan kerja. Prestasi kerja pegawai merupakan pembobotan dari 2(dua) aspek di atas, dengan skala hasil akhir sebagai berikut : 0 -50 = buruk 51-60 = sedang 61-75 = cukup 76-90 = baik 91- ∞ = sangat baik 15. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PPATK

Nilai AKIP PPATK adalah nilai hasil evaluasi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada PPATK.

Nilai AKIP

Nilai AKIP

1. >85 = AA Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi. 2. >75-85 = A Sangat Baik: Akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi. 3. >65-75 = B Baik: akuntabilitas kinerjanya

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk sistem dan perlu banyak berfokus perbaikan soft systems. 4. >50-65 = CC Cukup Baik (memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar. 5. >30 -50 = C Agak Kurang: Memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar. 6. 0-30 = D Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

16. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) PPATK

Nilai pelaksanaan RB PPATK adalah nilai hasil evaluasi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penerapan RB pada PPATK

Nilai pelaksanaan RB 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Nilai pelaksanaan RB oleh Evaluasi Asesor Tim RB Nasional

Nilai Reformasi Birokrasi PPATK dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014). Skala penilaian Reformasi Birokrasi PPATK dari Kementerian Negara

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PPATK oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

1. >90- 100 = AA (istimewa) 2. >80-90 = A (memuaskan) 3. >70- 80 = BB (sangat baik) 4. >60-70 = B (baik, perlu sedikit perbaikan) 5. >50-60 = CC (cukup, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) 6. >30-50 = C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) 7. >0-30 = D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar).

6. Penguatan Pengawasan 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Opini BPK adalah pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan PPATK.

Hasil Opini BPK

SUMBER DATA

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

4. Penataan Tata Laksana

17. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

FORMULA MATEMATIS

Opini BPK:

Opini BPK

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 3. Tidak Wajar. 4. Tidak Menyatakan Pendapat.

18. Indeks pemahaman Pihak Pelapor terhadap kewajiban pelaporan dan tata cara pelaporan

Indeks Pemahaman Pihak Pelapor adalah tingkat pemahaman Pihak Pelapor setelah dilakukan pelatihan mengenai kewajiban pelaporan melalui pelaksanaan Post Test. Unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur pemahaman Pihak Pelapor berdasarkan materi yang meliputi: 1. 2. 3. 4.

Rezim Anti Pencucian Uang; Identifikasi TKM dan TKT; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; dan/atau Tata Cara Pelaporan.

1. 2.

Indeks pemahaman Pelaksanaan Post Test

Menentukan jawaban

nilai

rata-rata

Nilai rata-rata jawaban dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh jawaban yang benar dibandingkan dengan jumlah pertanyaan yang ada dalam lembar post test seluruh peserta, dan dikalikan dengan angka 100, kemudian dibagi dengan jumlah peserta pelatihan yang mengisi lembar post test

Nilai rata-rata jawaban:

R=

𝒏

𝐉𝐛 𝐱𝟏𝟎𝟎 𝒊=𝟏𝐐𝐩

�

𝒏

R = Nilai rata-rata

Jb = Jumlah jawaban yang benar Qp = Jumlah pertanyaan dalam post test n= Jumlah peserta pelatihan

1. Hasil Post Test 2. Rekapitulasi Nilai

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

Menghitung nilai Indeks Tingkat Pemahaman Indeks: nilai rata-rata dibagi 25

FORMULA MATEMATIS

ITP =

SUMBER DATA

𝑹

𝟐𝟎

Interval Indeks: 0 - 0.99 : Sangat Tidak Paham 1 - 1,99 : Tidak Paham

Menetapkan Tingkat Pemahaman Pihak Pelapor Indeks Tingkat Pemahaman Pihak Pelapor (ITP) diperoleh berdasarkan hasil nilai ITP dengan menggunakan Tabel Nilai Interval Indeks Tingkat Pemahaman. 19. Indeks kualitas kajian hukum

Kajian hukum adalah telaahan secara mendalam mengenai isu yang sedang berkembang di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

1. Indeks kualitas 2. Lembar kontrol kualitas kajian hukum

Indeks kualitas kajian hukum diukur berdasarkan kesesuaian dengan metodologi penelitian hukum melalui Lembar Kontrol Kualitas kajian hukum

Total unsur setiap kajian hukum yang sesuai standar dibagi jumlah unsur setiap kajian hukum, dibagi total kajian hukum yang dihasilkan, dikali 100% Hasil di atas akan disesuaikan ke dalam tabel indeks kajian hukum sbb :

Indeks kualitas kajian hukum merupakan Realisasi IKK, yang ditentukan berdasarkan persentase kesesuaian kajian hukum dengan menggunakan Tabel Kriteria Kualitas kajian Hukum

2 - 2,99 : Cukup Paham 3 - 3,99 : Paham 4 - 5,00 : Sangat Paham

𝑲𝒉𝑺

�∑𝒏𝒊=𝟏 𝑼𝑲𝒉 � 𝒏

× 𝟏𝟎𝟎

KhS : unsur Kajian hukum yang sesuai standar UKh : unsur setiap Kajian Hukum n : Jumlah unsur acuan penyusunan kajian hukum

Kesesuaian kajian hukum : 0-55% : Tidak sesuai 56-70% : kurang sesuai 71-85% : cukup sesuai 85-100% : sangat sesuai

20. Persentase pencapaian target kinerja PPATK

Kinerja adalah hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu Target adalah tingkat capaian yang diinginkan, dinyatakan secara kuantitatif dengan unit

1. 2.

Target kinerja PPATK pada tahun berjalan Realisasi kinerja PPATK pada tahun berjalan

Pencapaian target kinerja PPATK merupakan nilai rata-rata atas capaian indikator kinerja pada PPATK

�� 𝑳𝑲𝒋

LKj = Laporan Capaian Kinerja

Laporan capaian kinerja

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

(satuan) yang jelas dan ditetapkan untuk batasan waktu tertentu (tahunan, triwulanan, kuartalan, dll). Target kinerja dalam penghitungan ini adalah target yang ada dalam Indikator Kinerja. 21. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana PPATK

22. Persentase kelengkapan kurikulum diklat

23. Persentase pemenuhan kebutuhan data dalam mendukung proses analisis, pemeriksaan, audit, dan riset TPPU dan pendanaan terorisme 24. Persentase laporan dari pihak pelapor dan Direktorat Jenderal Bea dan

Pemenuhan sarana dan prasarana PPATK adalah realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang termuat dalam rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk seluruh pegawai dalam rangka menunjang kegiatan operasional PPATK

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan diklat Kurikulum diuraikan lebih rinci dalam bentuk silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau jenis diklat/ tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelejaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.

1.

realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rencana kebutuhan sarana dan prasarana

Jumlah realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada tahun berjalan dibagi jumlah rencana kebutuhan sarana dan prasarana pada tahun berjalan, dikali 100%

1.

Jumlah silabus yang disusun

2.

Jumlah silabus yang direncanakan

Jumlah silabus yang disusun dibagi jumlah silabus yang direncanakan dikali seratus persen

2.

Data adalah informasi yang terdapat dalam 1. Jumlah pemenuhan data tahun database pelaporan dengan kriteria tepat waktu, berjalan dan lengkap sesuai dengan peraturan dan 2. Jumlah permintaan data tahun perundang-undangan. berjalan Pemenuhan data adalah terpenuhinya setiap kebutuhan data dalam proses analisis, pemeriksaan, audit, dan riset TPPU dan PT. Laporan adalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transfer Dana dari dan Ke Luar Negeri, Laporan Transaksi, dan Laporan

1. 2.

Jumlah Laporan yang diterima Jumlah laporan yang telah diverifikasi

𝑛

� 𝑖=1

𝑆𝑃𝑖 𝑥 100% 𝑅𝐶𝑖

SPi = Realisasi pemenuhan sarana dan prasarana RCi = Rencana kebutuhan sarana dan prasarana 𝑿 � × 𝟏𝟎𝟎%� 𝒀

1. Rencana kebutuhan sarana dan prasarana 2. Laporan realisasi pemenuhan sarana dan prasarana

Laporan Hasil Kajian Diklat

X = jumlah silabus yang disusun Y = jumlah silabus yang direncanakan

Jumlah Pemenuhan kebutuhan data dalam tahun berjalan dibagi jumlah permintaan data yang dibutuhkan dalam tahun berjalan, dikali 100%

(𝑷𝒅)𝒕 × 𝟏𝟎𝟎% (𝑷𝒎𝒕)𝒕

Jumlah laporan yang telah diverifikasi dibagi jumlah laporan yang diterima, dikali 100%

𝑳𝒗 × 𝟏𝟎𝟎% 𝑳𝒕

Lv : Jumlah Laporan yang telah

Database Pelaporan

GRIPS

IKU Cukai yang telah diverifikasi


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

diverifikasi pada tahun berjalan

Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas yang diverifikasi sesuai dengan Peraturan Kepala mengenai Tata Cara Pelaporan.

Lt : Jumlah Laporan yang diterima pada tahun berjalan

Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran laporan yang dilakukan dengan menggunakan tools. 25. Persentase penanganan layanan bantuan kepada pihak pelapor

Layanan Bantuan adalah penyelesaian atas pemasalahan yang disampaikan Pihak Pelapor terkait kewajiban pelaporan melalui surat, email, dan aplikasi Pemberian Layanan Bantuan (PLB) secara tepat waktu sesuai dengan SOP Layanan Bantuan.

𝑸𝒋 × 𝟏𝟎𝟎% 𝑸𝒕

1. Pertanyaan yang diterima dalam tahun berjalan. 2. Pertanyaan yang terselesaikan/terjawab secara tepat waktu dalam tahun berjalan.

Jumlah Pertanyaan yang terselesaikan/ terjawab dalam tahun berjalan dibagi jumlah pertanyaan yang diterima dalam tahun berjalan, dikali 100%

1. Kebijakan dan Prosedur (PMPJ). 2. Kepatuhan Pelaporan.

Tingkat hasil audit kepatuhan dihitung dengan cara :

1. Nilai Pilar Kebijakan dan Prosedur =

1. Masing-masing subpertanyaan memiliki sub nilai.

∑ Sub nilai dari seluruh sub pertanyaan pada pilar kebijakan dan prosedur.

Aplikasi PLB

Qj = Jumlah pertanyaan yang terjawab pada tahun berjalan Qt = Jumlah pertanyaan yang diterima dalam tahun berjalan

Aplikasi Pemberian Layanan Bantuan (PLB) adalah suatu sistem aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana komunikasi (tanya jawab) antara pihak pelapor dengan PPATK. 26. Tingkat kepatuhan Pihak Pelapor

Audit Kepatuhan adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK. Tingkat kepatuhan pihak pelapor adalah tingkat kepatuhan Pihak Pelapor yang diaudit oleh PPATK (Penyedia Barang dan Jasa Lainnya), dalam menerapkan PMPJ dan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada PPATK, meliputi : 1.

Pilar Kebijakan dan prosedur;

2.

Pilar Sistem informasi pelaporan;

2. Jumlah subnilai dari seluruh subpertanyaan sama dengan nilai dari setiap pilar (faktor yang dinilai pada pilar). 3. Jumlah seluruh nilai dari faktor yang dinilai pada seluruh pilar sama dengan nilai akhir yang menunjukan tingkat hasil audit kepatuhan. Nilai akhir tingkat hasil audit kepatuhan: 1.

0%-39%: Tingkat Kepatuhan Tidak Baik

2.

40%-60%:

Tingkat

2. Nilai Pilar Sistem Informasi Pelaporan = ∑ Sub nilai dari seluruh sub pertanyaan pada pilar sistem informasi pelaporan. 3. Nilai Akhir = nilai pada Pilar Kebijakan dan Prosedur + nilai pada Pilar Sistem Informasi Pelaporan. 4. Nilai akhir = tingkat kepatuhan pihak pelapor

Laporan Hasil Audit Kepatuhan

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Kepatuhan Kurang Baik

27. Persentase tercapainya sasaran audit khusus

Audit Khusus adalah pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka analisis atau pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan

1.

Hasil Audit Khusus

2.

Tujuan audit khusus yang ditetapkan dalam rencana audit khusus

3.

61%-80%: Tingkat Kepatuhan Cukup Baik

4.

81%-100%: Kepatuhan Baik

Tingkat

Jumlah Hasil audit khusus dibagi jumlah tujuan audit khusus yang telah ditetapkan dalam rencana audit khusus, dikali 100%

Sasaran audit khusus adalah tujuan audit yang ditetapkan dalam rencana audit khusus.

29. Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti

Hasil koordinasi pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti LPP adalah hasil kesepakatan antara PPATK dengan LPP dalam rapat koordinasi yang ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh LPP. Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh LPP adalah tanggapan yang disampaikan oleh LPP antara lain berupa penyampaian surat tanggapan oleh LPP, pelaksanaan rapat, dan bentuk tindak lanjut lainnya. Hasil audit yang ditindaklanjuti adalah temuan atau rekomendasi audit PPATK yang dilaksanakan oleh Pihak Pelapor.

∑ 𝑯𝒂 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑ 𝑻𝒂

1. Laporan Hasil Audit Khusus 2. Rencana Audit khusus

Ha = Hasil audit khusus

Tercapainya sasaran audit khusus adalah tercapainya tujuan audit yang telah ditetapkan dalam rencana audit khusus. 28. Persentase hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti LPP

Persentase tercapainya sasaran audit khusus =

Ta = Tujuan audit khusus

1.

Hasil koordinasi PPATK dan LPP

2.

Tindak Lanjut hasil koordinasi oleh LPP

Jumlah hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh LPP dibagi Jumlah hasil koordinasi PPATK dan LPP, dikali 100%

% hasil koordinasi pelaksanaan pengawasan kepatuhan yang ditindaklanjuti LPP =

�

𝑲𝒕𝒍 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝑹𝒌

Ktl = hasil koordinasi yang ditindaklanjuti oleh LPP

1. Risalah rapat koordinasi PPATK dan LPP 2. Laporan tindak lanjut hasil koordinasi oleh LPP

Rk = Hasil koordinasi PPATK dengan LPP

1. Rekomendasi hasil audit. 2. Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh Pihak Pelapor

Jumlah rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti oleh Pihak Pelapor dibagi Jumlah Rekomendasi hasil audit, dikali 100%

Persentase hasil audit yang ditindaklanjuti=

�

𝑹𝒕𝒍 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 𝑹𝒂

Rtl = Rekomendasi hasil audit yang

1. Laporan Hasil Audit 2. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

ditindaklanjuti oleh Pihak Pelapor Ra = Rekomendasi hasil audit

30. Indeks kepuasan layanan penyelesaian produk hukum

Indeks kepuasaan layanan penyelesaian produk hukum adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pegawai PPATK yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas layanan penelaahan dan legal drafting produk hukum yang ditetapkan oleh PPATK. Parameter pengukuran IKK Indeks kepuasan layanan penyelesaian produk hukum menggunakan 6 (enam) Unsur Pelayanan (U) sebagai berikut : U1: Persyaratan pelayanan penyelesaian produk hukum. U2: Prosedur layanan penyelesaian produk hukum.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

Persyaratan pelayanan penyelesaian produk hukum. Prosedur layanan penyelesaian produk hukum. Kemampuan legal drafter dalam penyelesaian produk hukum. Tanggung jawab legal drafter dalam penyelesaian produk hukum Kesesuaian produk hukum yang dihasilkan dengan tujuan penyusunan produk hukum.

Sesuai Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Keadilan mendapatkan layanan penyelesaian produk hukum.

� 𝒊=𝟏

∑𝑵𝒋 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑸𝑵𝒋

2. Menghitung Indeks Kepuasan (IK) 𝑴

� 𝒋=𝟏

U4 : Tanggung jawab legal drafter dalam penyelesaian produk hukum

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑹𝟏𝒙𝑩𝟏) 𝒎

m= jumlah responden

U5: Kesesuaian produk hukum yang dihasilkan dengan tujuan penyusunan produk hukum.

R1 = nilai rata-rata per unsur pelayanan

U6: Keadilan mendapatkan layanan penyelesaian produk hukum. Produk hukum adalah Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Kepala PPATK yang telah ditetapkan

𝒏

Hasil jawaban kuesioner

Nj = Nilai jawaban per unsur pelayanan QNj = pertanyaan per unsur pelayanan n = jumlah unsur pelayanan

U3: Kemampuan legal drafter dalam penyelesaian produk hukum.

31. Indeks kualitas produk hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme

1. Menghitung nilai rata-rata per Unsur pelayanan (R1)

B1 = Bobot per unsur pelayanan

1.

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembar Kontrol Kualitas produk hukum yang memuat unsurunsur penyusunan peraturan perundang-undangan

Total unsur setiap produk hukum yang sesuai standar dibagi jumlah unsur setiap produk hukum, dibagi total produk hukum yang dihasilkan, dikali 100% Hasil di atas akan disesuaikan ke dalam tabel indeks produk hukum sbb :

𝑷𝑯 �∑𝒏𝒊=𝟏 𝑼𝑷𝑯

𝒏

�

× 𝟏𝟎𝟎

PH : unsur produk hukum yang sesuai standar UPH : Unsur setiap prodk Hukum n : Jumlah unsur acuan penyusunan produk hukum

Lembar Kontrol Kualitas produk hukum yang memuat unsur-unsur penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penyusunan produk hukum.

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Kesesuaian produk hukum : 0-70% : Tidak sesuai 70-80% : kurang sesuai 81-90% : cukup sesuai 91-100% : sangat sesuai 32. Persentase pemenuhan permintaan keterangan ahli TPPU dan pendanaan terorisme

33. Persentase Pemenuhan pemberian pendapat hukum

34. Persentase pemenuhan bantuan hukum kepada pemohon

Permintaan keterangan ahli adalah permintaan yang berasal dari penyidik dan penuntut umum kepada PPATK untuk memberikan keterangan ahli dalam sidang pengadilan terkait TPPU dan pendanaan terorisme.

1. 2.

Permintaan keterangan ahli dalam tahun berjalan. Permintaan keterangan ahli yang dipenuhidalam tahun berjalan

Jumlah permintaan keterangan ahli yang dipenuhi dibagi Jumlah permintaan keterangan ahli, dikali 100%

Pemenuhan adalah tersusunnya BAP dan menghadiri sidang pengadilan Pendapat hukum adalah hasil analisis hukum terkait permasalahan yang dimohonkan pendapat hukum.

�

𝑷𝑲𝒂 × 𝟏𝟎𝟎% 𝑲𝒂

PKa = Permintaan keterangan ahli yang dipenuhi

1. 2. 3. 4.

Surat permohonan Surat penunjukan BAP Laporan sidang

Ka = Permintaan keterangan ahli

Jumlah pendapat hukum yang disampaikan kepada pemohon

Total pendapat hukum yang disampaikan kepada pemohon

Σ (Pendapat Hukum yang disampaikan)

Memo penyampaian pendapat hukum

Pemohon meliputi pimpinan, unit kerja eselon I dan eselon II, eksternal PPATK Bantuan hukum adalah pemberian layanan atau jasa di bidang hukum kepada Pemohon yang menghadapi masalah hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan

1. Jumlah permohonan bantuan hukum 2. Jumlah permohonan bantuan yang dipenuhi

Jumlah permohonan bantuan yang dipenuhi dibagi Jumlah permohonan bantuan hukum, dikali 100%

Pemohon adalah Pimpinan, Pegawai, termasuk Pimpinan atau Pegawai yang sudah tidak menjabat atau tidak bekerja di lingkungan PPATK yang meminta Bantuan Hukum

�

𝑩𝒕 × 𝟏𝟎𝟎% 𝑷𝑩

Bt = Permohonan bantuan yang dipenuhi PB = permohonan bantuan hukum

1. Laporan pemberian konsultasi hukum 2. Laporan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan 3. Keputusan mediasi 4. Putusan pengadilan

Pemenuhan Bantuan Hukum meliputi: a. b. c. 35. Jumlah putusan TPPU dan pendanaan

Pemberian konsultasi hukum; pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau beracara di persidangan.

Putusan TPPU dan merupakan putusan

pendanaan terorisme yang telah memiliki

Jumlah putusan TPPU dan PT yang

Jumlah putusan TPPU dan PT yang masuk dalam anotasi

Σ (putusan TPPU dan PT yang masuk dalam anotasi putusan yang

Memo penyampaian anotasi putusan

IKU terorisme yang masuk dalam anotasi putusan

36. Tingkat kualitas Hasil Analisis dan Informasi

DEFINISI OPERASIONAL kekuatan hukum tetap.

VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

masuk dalam anotasi putusan

putusan

disusun oleh Direktorat Hukum)

kepada Pimpinan

Hasil penilaian atas standar kualitas HA dan Respon dari pengguna HA

Tingkat kualitas HA dihitung 1. Tingkat standar kualitas HA = dengan dua tahap: 1. Menghitung tingkat standar (𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊) kualitas HA SHa = ∑ (𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒚𝒂𝒂𝒏) Tahapan perhitungan tingkat standar kualitas HA, yaitu 2. Tingkat respon penguna HA = Total seluruh skor/nilai yang (𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊) ada dibagi jumlah seluruh RHa = ∑ (𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒚𝒂𝒂𝒏) pertanyaan

1. Lembar feedback 2. Register feedback 3. Lembar Quality Control 4. Register Quality Control

Anotasi putusan adalah catatan dan komentar dari PPATK atas Putusan TPPU dan pendanaan terorisme Kualitas HA adalah penilaian terhadap HA berdasarkan : A. Standar kualitas HA Standar kualitas HA merupakan penilaian dari pihak internal PPATK atas kelengkapan informasi dalam HA, kejelasan indikasi TP/TPPU dalam HA, dan/atau kesesuaian informasi HA dengan permintaan informasi. Kualitas HA tersebut dinilai oleh reviewer/Ketua Kelompok yang dituangkan dalam Lembar Quality Control. B. Respon dari pengguna HA Penilaian atas kemanfaatan informasi yang ada dalam HA yang dapat mendukung tupoksi instansi pengguna antara lain berupa: o Telah dilakukan penyelidikan o Telah dilakukan penyidikan o Dinyatakan lengkap (P21) o Di-SP3-kan o HA digunakan untuk pengayaan penanganan kasus (antara lain identifikasi pihak-pihak terkait, asset tracing, penguatan indikasi TPPU) o HA digunakan untuk optimalisasi penerimaan pajak o HA digunakan pada tahap pengumpulan data dan informasi kasus oleh penyidik Respon pengguna HA dilihat dari feedback yang disampaikan oleh pengguna HA kepada PPATK

2. Menghitung tingkat respon pengguna HA Tahapan perhitungan tingkat respon pengguna HA, yaitu Total seluruh skor/nilai yang ada dibagi jumlah seluruh pertanyaan

Tingkat kualitas HA diperoleh dari hasil perhitungan (1) dikali bobot 70% ditambah hasil perhitungan (2) dikali 30%.

3. Tingkat kualitas HA = KHa =(SHa x 70%) + (RHa x 30%)

IKU

37. Jumlah Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik TPPU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

Kualitas Informasi adalah penilaian terhadap Informasi berdasarkan : 1. Standar kualitas Informasi Standar kualitas Informasi merupakan penilaian dari pihak internal PPATK atas kelengkapan Informasi dan/atau kesesuaian isi Informasi dengan permintaan informasi. Kualitas Informasi tersebut dinilai oleh reviewer/Ketua Kelompok yang dituangkan dalam Lembar Quality Control. 2. Respon dari pengguna Informasi Penilaian atas kemanfaatan Informasi yang dapat mendukung tupoksi instansi pengguna antara lain berupa: o Informasi digunakan untuk pengayaan penanganan kasus (antara lain untuk pengumpulan data, identifikasi pihakpihak terkait, asset tracing, penguatan indikasi TPPU) o Informasi digunakan untuk optimalisasi penerimaan pajak o Informasi yang diberikan dapat mendukung pelaksanaan tugas instansi yang menerima informasi o Informasi yang dapat mendukung penerapan good governance instansi yang menerima informasi o Informasi digunakan untuk mendukung proses analisis FIU lain dan/atau penyidik di negara yang bersangkutan Respon pengguna Informasi dilihat dari feedback yang disampaikan oleh pengguna Informasi kepada PPATK

Hasil penilaian atas standar kualitas Informasi dan Respon dari pengguna Informais

Tingkat kualitas Informasi dihitung dengan dua tahap: 1. Menghitung tingkat standar kualitas Informasi Tahapan perhitungan tingkat standar kualitas Informasi, yaitu Total seluruh skor/nilai yang ada dibagi jumlah seluruh pertanyaan

Hasil Analisis (HA) adalah penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada 6 penyidik TPPU sebagaimana Penjelasan pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010.

HA yang disampaikan kepada penyidik TPPU

2. Menghitung tingkat respon pengguna Informasi Tahapan perhitungan tingkat respon pengguna Informasi, yaitu Total seluruh skor/nilai yang ada dibagi jumlah seluruh pertanyaan

FORMULA MATEMATIS 1.

Tingkat standar kualitas Informasi (Ski) =

SKi = ∑

(𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊) (𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒚𝒂𝒂𝒏)

RHi = ∑

(𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊) (𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒏𝒚𝒂𝒂𝒏)

2. Tingkat respon penguna Informasi (RHi) =

SUMBER DATA • • • •

Lembar feedback Register feedback Lembar Quality Control Register Quality Control

3. Tingkat kualitas Informasi = KHi =(Ski x 70%) + (RHi x 30%)

Tingkat kualitas Informasi diperoleh dari hasil perhitungan (1) dikali bobot 70% ditambah hasil perhitungan (2) dikali 30%.

Total jumlah HA yang disampaikan kepada penyidik TPPU dalam tahun berjalan

∑ (HA yang disampaikan kepada penyidik)

Register HA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Informasi yang disampaikan kepada instansi terkait

Total Informasi yang disampaikan kepada instansi terkait dalam tahun berjalan

∑ (Informasi yang disampaikan kepada instansi terkait)

Register Informasi

Jumlah laporan evaluasi atas tindak lanjut LTKM

Total laporan evaluasi atas tindak lanjut LTKM tahun berjalan

∑ (Laporan Evaluasi atas Tindak Lanjut LTKM)

Register Laporan Evaluasi atas Tindak Lanjut LTKM

Jumlah HA yang disampaikan kepada penyidik adalah total HA yang disampaikan kepada penyidik TPPU dalam waktu 1 (satu) tahun. Penyidik TPPU adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU, yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. 38. Jumlah Informasi yang disampaikan kepada instansi terkait

Informasi adalah keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK, yang disampaikan untuk: 1. memenuhi permintaan dari instansi terkait dan FIU negara lain 2. disampaikan secara proaktif kepada instansi terkait dan FIU negara lain Jumlah Informasi yang disampaikan kepada instansi terkait adalah total Informasi yang disampaikan kepada instansi terkait dan FIU lain dalam waktu 1 (satu) tahun.

39. Jumlah laporan evaluasi atas tindak lanjut Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Laporan Evaluasi atas tindak lanjut LTKM adalah laporan yang disusun secara periodik yang menginformasikan tindak lanjut LTKM dan kebijakan prioritas penanganan LTKM. Tindak lanjut LTKM mencakup: o Scoring atas LTKM yang diterima oleh DAT (high/medium/low) o Tindak lanjut atas LTKM high proaktif berupa jumlah LTKM yang telah dilakukan penelaahan yang dituangkan dalam Hasil Analisis Sementara/permintaan data

IKU


o 40. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

Pengaduan masyarakat adalah laporan dan/atau informasi dari masyarakat yang diterima PPATK mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

1. 2.

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima

Total pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berjalan, dibagi total pengaduan masyarakat yang diterima, dikali 100%

Permintaan informasi adalah permintaan keterangan atau data yang meliputi profil atau keadaan diri orang perseorangan atau Korporasi, data keuangan, harta kekayaan, dan/atau keterangan lain yang dimiliki oleh PPATK, yang diajukan oleh penyidik TPPU, instansi terkait dan FIU negara lain kepada PPATK.

Kualitas HP adalah respon dari pengguna HP berupa penilaian atas unsur-unsur kualitas HP

∑𝑷𝑴𝒕𝒏 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑷𝑴

Register pengaduan masyarakat

PMTn= Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berjalan PM = total pengaduan masyarakat yang diterima

1. 2.

Jumlah permintaan Informasi Jumlah permintaan Informasi yang ditindaklanjuti

Total permintaan informasi yang ditindaklanjuti tahun berjalan, dibagi total permintaan informasi yang diterima, dikali 100%

∑𝑷𝑰𝒕𝒏 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑷𝑰

Register Permintaan Informasi Register Informasi

PITn= Permintaan informasi yang ditindaklanjuti tahun berjalan PI = total permintaan informasi yang diterima

Permintaan informasi yang ditindaklanjuti mencakup: 1. Meneliti kelengkapan persyaratan permintaan Informasi 2. Meminta data pendukung dan/atau klarifikasi terhadap permintaan Informasi yang disampaikan 3. Melakukan pengecekan ke database PPATK, 4. Menyusun permintaan data/informasi ke PJK/PBJ 5. Menyampaikan Informasi kepada pihak peminta informasi 42. Tingkat kualitas Hasil Pemeriksaan

SUMBER DATA

tambahan ke pihak pelapor terkait/penyusunan HA final Tindak lanjut atas LTKM high reaktif

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang telah dikaji/reviu dengan melakukan pengecekan ke database PPATK dan/atau berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan proses analisis. 41. Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti

FORMULA MATEMATIS

Hasil penilaian atas kualitas HP

Tingkat kualitas HP dihitung dengan 3 tahap perhitungan,

Rj (Rata-rata Nilai Jawaban) :

1. Lembar kuisioner 2. Register kuisioner

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

yaitu:

yaitu: 1. 2. 3.

METODE PERHITUNGAN

1. Menjumlahkan seluruh nilai atas seluruh pertanyaan pada masing-masing unsurunsur kualitas dan mencari nilai rata-ratanya 2. Menjumlahkan nilai rata-rata per unsur kualitas. 3. Nilai tingkat kualitas didapat dengan cara membagi nilai total semua unsur kualitas dengan jumlah unsur kualitas.

Kelengkapan informasi dalam HP Pemahaman atas informasi dalam HP Pemanfaatan HP

Indeks Kualitas HP dilihat dari lembar kuisioner atas HP yang diterima dari pihak pengguna yang menginformasikan kualitas HP yang dinilai dengan angka.

𝑹𝒋 =

𝑵𝑯𝑷 𝑷𝒕𝑯𝑷

NHP = jumlah nilai jawaban per unsur kualitas LHP PtHP = Jumlah pertanyaan per unsur kualitas LHP

Menghitung Tingkat Kualitas (TK) : 𝑻𝑲 =


Nj = Rata-rata nilai jawaban seluruh responden JUk = Jumlah Unsur Kualitas

43. Jumlah HP yang dihasilkan

Jumlah LHP yang dihasilkan meliputi jumlah LHP yang berindikasi TPPU maupun TP asal akan disampaikan kepada penyidik dan LHP yang belum ditemukan suatu indikasi tindak pidana (TP) yang disimpan dalam database PPATK

1. HP yang berindikasi TP dan TPPU yang disampaikan kepada penyidik

Total HP yang dihasilkan

Σ(HP yang dihasilkan)

Register HP

2. HP yang belum berindikasi TP (database) 3. HP yang belum berindikasi TP dan disampaikan kepada penyidik yang meminta informasi (mengirimkan usulan pemeriksaan)

44. Tingkat kualitas statistik

Kualitas Laporan statistik adalah respon dari pengguna Laporan statistik berupa penilaian atas unsur-unsur kualitas Laporan statistik yaitu: 1.

Kelengkapan informasi dalam Laporan statistik

Hasil penilaian Laporan statistik

atas

kualitas

Tingkat kualitas Laporan statistik dihitung dengan 3 tahap perhitungan, yaitu: 1. Menjumlahkan seluruh nilai atas seluruh pertanyaan

1. Jumlah nilai Rj (Rata-rata Nilai Jawaban) :

𝑹𝒋 =

𝑵𝑼𝒏𝑺 𝑷𝒕𝑼𝒏𝑺

1. Lembar kuisioner 2. Register kuisioner

IKU

DEFINISI OPERASIONAL 2. 3.

VARIABEL PEMBENTUK

Pemahaman atas informasi dalam Laporan statistik Pemanfaatan Laporan statistik

METODE PERHITUNGAN pada masing-masing unsurunsur kualitas dan mencari nilai rata-ratanya 2. Menjumlahkan nilai rata-rata per unsur kualitas. 3. Nilai tingkat kualitas didapat dengan cara membagi nilai total semua unsur kualitas dengan jumlah unsur kualitas.

Tingkat Kualitas Laporan statistik dilihat dari lembar kuisioner atas Laporan statistik yang diterima dari pihak pengguna yang menginformasikan kualitas Laporan statistik yang dinilai dengan angka.

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

NUnS = jumlah nilai jawaban per unsur kualitas Statistik PtUnS = Jumlah pertanyaan per unsur kualitas Statistik 2. Menghitung Tingkat Kualitas (TK) :

𝑻𝑲 =


Nj = Rata-rata nilai jawaban seluruh responden JUk = Jumlah Unsur Kualitas

45. Jumlah publikasi statistik

46. Persentase hasil telaahan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

Publikasi statistik meliputi buletin statistik bulanan dan buku statistik semesteran yang sifatnya rutin.

1. Buletin statistik bulanan; 2. Buku statistik semesteran.

Usulan pemeriksaan yang masuk ke DPR akan ditindaklanjuti dengan melakukan telaahan. Proses telaahan menghasilkan Hasil Telaahan. Dari hasil telaahan akan diambil keputusan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ataukah tidak (masuk database). Hasil telaahan yang disetujui akan dibuat rencana pemeriksaan. Dalam hal ini, dimungkinkan juga dengan satu hasil telaahan menghasilkan lebih dari 1(satu) rencana pemeriksaan, yang pada akhinrya akan menghasilkan lebih dari 1(satu) LHP.

1.

Tindak lanjut atas hasil telaahan adalah hasil telaahan dengan rekomendasi layak dilakukan pemeriksaan yang disetujui oleh pimpinan adalah prosentase jumlah kegiatan pemeriksaan dibandingkan dengan jumlah hasil telaahan yang layak dilakukan pemeriksaan.

2.

Hasil telaahan dengan rekomendasi layak dilakukan pemeriksaan; Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.

Jumlah buletin statistik bulanan dan buku statistik semeseteran.

Jumlah pemeriksaan dibagi dengan jumlah hasil telaahan dengan rekomendasi layak pemeriksaan

Σ(bulletin statistik dan buku statistik semesteran yang dihasilkan)

∑𝑹 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑯𝑻𝒓 R = Pemeriksaan HTr = Hasil telaahan dengan rekomendasi layak pemeriksaan

1.

Register statistik;

2.

ISBN Semesteran

1.

Register Hasil Telaahan; Register Rencana Pemeriksaan; SPRIN Awal.

2. 3.

bulletin Buku

IKU 47. Jumlah riset tematik terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

DEFINISI OPERASIONAL Riset tematik terkait TPPU dan PT meliputi riset tipologi dan riset analisis strategis. Riset Tipologi adalah pengelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama/hampir sama atau mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Adapun riset tipologi yang dilakukan dapat berupa tipologi TPPU, tipologi tindak pidana asal maupun keduanya.

1.

VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

Laporan Hasil Riset Tipologi

Jumlah LHR Tipologi dan LHR Analisis Strategis.

Σ(LHR Tipologi dan Analisis Strategis yang dihasilkan)

2. Laporan Hasil Riset Analisis Strategis

SUMBER DATA 1.

Register Tipologi;

LHR

2.

Register LHR Analisis Strategis.

Riset Analisis Strategis adalah proses untuk mengembangkan pengetahuan (strategic untuk digunakan dalam intelligence) membentuk pola kerja FIU di masa yang akan datang. Karakteristik utama dari strategic intelligence adalah tidak berhubungan dengan kasus perorangan, tetapi lebih kepada isu-isu baru dan trend (kecenderungan). 48. Indeks kualitas layanan kehumasan

Layanan Kehumasan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh PPATK berupa : 1. 2. 3.

Layanan Pers Layanan Pengaduan Masyarakat secara langsung Layanan Penelitian Mahasiswa

Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan adalah Indeks Kepuasan atas Layanan Pers, Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan Penelitian Mahasiswa.

Indeks Kepuasan atas Layanan Pers, Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan Penelitian Mahasiswa.

Indeks Layanan Kehumasan dihitung berdasarkan rata-rata penjumlahan masing-masing indeks sebagai berikut : 1. Indeks Kualitas Layanan Pers 2. Indeks Kualitas Layanan Pengaduan Masyarakat 3. Indeks Kualitas Layanan Penelitian Mahasiswa.

1. Menghitung nilai rata-rata per Unsur pelayanan (R1) 𝒏

� 𝒊=𝟏


Nj = Nilai jawaban per unsur pelayanan QNj = pertanyaan per unsur pelayanan n = jumlah unsur pelayanan 2. Menghitung Indeks Kepuasan (IK) 𝑴

� 𝒋=𝟏

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑹𝟏𝒙𝑩𝟏) 𝒎

m= jumlah responden

R1 = nilai rata-rata per unsur

Laporan pelaksanaan layanan kehumasan

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

pelayanan B1 = Bobot per unsur pelayanan

49. Peringkat Badan Publik 50. Persentase peningkatan status perkara yang berasal dari HA, HP, atau temuan penyidik

Peringkat Badan Publik adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) terhadap keterbukaan informasi publik

Nilai pemeringkatan KIP

Peringkat KIP

Status penanganan kasus adalah berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, atau penghentian penyidikan.

Dokumen laporan tentang status penanganan kasus TPPU yang diberikan asistensi

Jumlah status penanganan kasus yang berubah setelah asistensi dibandingkan dengan jumlah status penanganan kasus secara keseluruhan yang diberikan asistensi

51. Persentase pemantauan Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan, dan informasi yang telah disampaikan kepada apgakum dan instansi terkait.

Pemantauan adalah kegiatan untuk mendapatkan feedback atas HA, HP dan Informasi yang telah disampaikan kepada Penegak Hukum dan instansi terkait untuk mendorong agar ditindaklanjuti. Pemantauan dapat berupa rapat koordinasi, surat korespondensi (surat, e-mail, telepon, pesan singkat, dan penelusuran di media elektronik)

52. Persentase implementasi hasil kerjasama Luar Negeri

Implementasi Hasil Kerjasama Luar Negeri adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPATK dengan FIU Negara lain berupa : 1.

Pertukaran informasi

2.

Pelatihan

3.

Seminar

4.

Technical Assistance

5.

Pertukaran pegawai (attachment)

6.

Kegiatan lainnya

Kegiatan pemantauan

Jumlah HA, HP, dan Informasi yang dipantau pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah HA,HP, dan Informasi secara keseluruhan, dikali 100%

Hasil penilaian KIP

Peringkat KIP

∑𝑲𝑺𝒂 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑲𝑺

KSa = Status penanganan kasus yang berubah setelah asistensi

Dokumen laporan tentang status penanganan kasus TPPU yang diberikan asistensi

KS = Kasus yang diberikan asistensi

∑(𝑯𝒂, 𝑯𝒑, 𝑰𝒇)𝒑𝒕 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑(𝑯𝒂, 𝑯𝒑, 𝑰𝒇)

(Ha,Hp,If)pt = Ha, Hp, informasi yang dipantau

dan

(Ha,Hp,If) = total Ha, Hp, dan Informasi yang telah disampaikan kepada penegak hukum dan instansi terkait

1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPATK dengan FIU Negara lain. 2. MoU yang telah ditandatangani.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh PPATK dengan FIU Negara lain pada tahun berjalan dibagi jumlah MoU yang telah ditandatangani, dikali 100%

∑𝑨𝒄𝒕 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑴𝒐𝑼 Act = kegiatan yang dilaksanakan oleh PPATK dengan FIU Negara lain MoU = kegiatan yang ada dalam MoU yang telah ditandatangani

Laporan terkait implementasi hasil kerjasama LN

IKU 53. Jumlah informasi yang disampaikan kepada publik 54. Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT

55. Indeks evaluasi kinerja organisasi


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

Informasi yang disampaikan kepada publik adalah informasi sebagaimana diatur dalam Perka PPATK tentang KIP Tahun 2014

1. Berita yang dimuat dalam media massa nasional; 2. Siaran Pers.

Jumlah berita yang dimuat dalam media massa nasional dan Siaran Pers pada tahun berjalan

�(𝒃𝒆𝒓𝒊𝒕𝒂 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒎𝒖𝒂𝒕)

Pemahaman peserta sosialisasi terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU dan PT adalah tingkat kemampuan yang diharapkan seorang peserta sosialisasi dalam memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini peserta tidak hanya hapal secara verbal, tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.

Post Test/ Kuisioner Kegiatan Sosialisasi.

% tingkat pemahaman peserta sosialisasi adalah tingkat pemahaman rata-rata seluruh peserta sosialisasi yang memahami materi sosialisasi yang diberikan oleh PPATK minimal 75 %

Indeks Evaluasi Kinerja Organisasi adalah: ukuran tingkat kepuasan pejabat/pegawai terhadap tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan PPATK yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1.

Aspek Kepemimpinan

2.

Aspek Perencanaan Kinerja

3.

Aspek Organisasi

4.

Aspek Manajemen SDM

X2 = Perencanaan Kinerja

5.

Aspek Penganggaran

X3 = Organisasi

Unsur-unsur yang menjadi dasar dalam mengukur tingkat evaluasi kinerja organisasi meliputi :

6.

Aspek Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Informasi Kinerja;

1.

Aspek Kepemimpinan

7.

Aspek Manajemen Proses;

2.

Aspek Perencanaan Kinerja

8.

Aspek Hasil.

3.

Aspek Organisasi

4.

Aspek Manajemen SDM

5.

Aspek Penganggaran

6.

Aspek Pengukuran, Analisis, dan Manajemen

Hasil kuesioner post test Nilai rata-rata jawaban (mengikuti kamus dari DP):

R=

SUMBER DATA

Post Test/ Kuisioner Kegiatan Sosialisasi

𝒏

𝐉𝐛 𝐱𝟏𝟎𝟎 𝒊=𝟏𝐐𝐩

�

𝒏

R = Nilai rata-rata Jb = Jumlah jawaban yang benar Qp = Jumlah pertanyaan dalam post test n= Jumlah peserta sosialisasi

Hasil survei kuesioner evaluasi kinerja organisasi dengan responden: seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan PPATK.

𝑚

(∑𝑚,𝑛 𝑖=1,𝑗=1 𝑋𝑖𝑗𝑥𝑃𝑖𝑗) ÷ 𝑛 �( 𝑚 𝑖=1

X1 = Kepemimpinan

X4 = Manajemen SDM X5 = Penganggaran X6 = Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Informasi Kinerja X7 = Manajemen Proses X8 = Hasil

P1 = Penimbang X1 = 0,08 P2 = Penimbang X2 = 0,12 P3 = Penimbang X3 = 0,16

Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

Informasi Kinerja;

P4 = Penimbang X4 = 0,08

7.

Aspek Manajemen Proses;


8.

Aspek Hasil.


SUMBER DATA

P7 = Penimbang X7 = 0,08 P8 = Penimbang X8 = 0,45

56. Indeks kepuasan layanan Sumber Daya Manusia

Indeks kepuasan layanan SDM merupakan ukuran tingkat kepuasan pejabat/pegawai dalam memperoleh layanan kepegawaian dari Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana. Data dan informasi tersebut diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pejabat/pegawai dalam memperoleh pelayanan kepegawaian dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur-unsur yang menjadi dasar dalam mengukur tingkat kepuasan layanan SDM meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prosedur pelayanan. Persyaratan pelayanan. Kemampuan petugas pelayanan. Kedisiplinan petugas pelayanan. Tanggung jawab petugas pelayanan. Ketepatan waktu pelayanan. Keadilan mendapat pelayanan. Kesopanan atau keramahan petugas pelayanan.

Sesuai Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

1. Menghitung nilai rata-rata per Unsur pelayanan (R1) 𝑛

� 𝑖=1

Laporan Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Layanan SDM

∑𝑁𝑗 𝑥100% ∑𝑄𝑁𝑗

Nj = Nilai jawaban per unsur pelayanan QNj = pertanyaan per unsur pelayanan n = jumlah unsur pelayanan 2. Menghitung Indeks Kepuasan (IK)

Prosedur pelayanan. Persyaratan pelayanan. Kemampuan petugas pelayanan. Kedisiplinan petugas pelayanan. Tanggung jawab petugas pelayanan. Ketepatan waktu pelayanan. Keadilan mendapat pelayanan. Kesopanan atau keramahan petugas pelayanan.

𝑀

∑𝑛𝑖=1(𝑅1𝑥𝐵1) � 𝑚

𝑗=1

m= jumlah responden R1 = nilai rata-rata per unsur pelayanan B1 = Bobot per unsur pelayanan

57. Tingkat efektivitas pendidikan dan pelatihan SDM berbasis kompetensi

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi adalah suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara khusus, untuk mencapai hasil kerja yang berbasis target kinerja (performance target) yang telah ditetapkan.

1. 2.

Rencana Diklat Berbasis Kompetensi Realisasi Diklat Berbasis Kompetensi

Jumlah pelaksanaan diklat berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan dibagi jumlah dengan diklat yang direncanakan, dikali 100%.

∑𝑫𝒊𝒌 × 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑹𝒆𝒏𝑫𝒊𝒌

Dik = pelaksanaan diklat RenDik = rencana diklat

Laporan Pelaksanaan Diklat Berbasis Kompetensi.

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Membandingkan tingkat pelaksanaan diklat berbasis kompetensi dengan membagi jumlah pelaksanaan diklat berbasis kompetensi yang telah dilaksanakan dengan diklat yang direncanakan. 58. Persentase Sumber Daya Manusia PPATK yang memenuhi standar kompetensi jabatan

Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi adalah suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara khusus, untuk mencapai hasil kerja yang berbasis target kinerja (performance target) yang telah ditetapkan.

1. 2. 3.

Manfaat pelatihan untuk pekerjaan. Peningkatan kualitas hasil kerja. Kesesuaian bidang kerja (job matching)

Laporan Pelaksanaan Survey Efektivitas Diklat Berbasis Kompetensi.

Hasil survei kuesioner efektivitas diklat berbasis kompetensi Dengan responden: seluruh Pegawai di lingkungan PPATK. X1 = Kebermanfaatan Hasil penilaian berupa Indeks

X2 = Kualitas Kerja

Skala 1 sampai dengan 4

X3 = Job Match

1. 0<x<1 => sangat tidak efektif

59. Persentase pemenuhan jumlah SDM PPATK sesuai analisis beban kerja

Analisis Beban Kerja adalah suatu metode untuk mengukur jumlah beban kerja pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPATK secara efektif dan efisien berdasarkan jam kerja normal, menghitung jumlah pegawai ideal serta menghitung kecukupan pegawai. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja dilakukan dengan membandingkan jumlah jam kerja efektif per tahun setiap pegawai yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan dengan jumlah jam kerja untuk menghasilkan output/keluaran.

1. 2. 3. 4.

5.

Nama jabatan Uraian tugas Volume pekerjaan Jumlah jam kerja efektif per tahun setiap pegawai yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan Jumlah jam kerja untuk menghasilkan output/keluaran.

2. 1≤x<2 => tidak efektif


3. 2≤x<3 => efektif


4. ≥3 => sangat efektif


Jumlah SDM PPATK yang tersedia (bezetting) dibagi jumlah SDM PPATK berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja, dikali 100%

𝑆𝐷𝑀 × 100% 𝑆𝐷𝑀𝑏𝑘 SDM = Jumlah SDM PPATK yang ada SDMbk = Jumlah SDM PPATK berdasarkan hasil analisis beban kerja

1. Laporan Hasil Perhitungan Beban Kerja Pegawai / Dokumen Analisis Beban Kerja 2. Laporan data bezetting pegawai

IKU 60. Indeks kepuasan layanan operasional perkantoran

61. Persentase kesesuaian pengadaan barang dan jasa dengan Rencana Umum Pengadaan

62. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement

DEFINISI OPERASIONAL Indeks kepuasan layanan operasional perkantoran adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan operasional perkantoran yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan operasional perkantoran dalam memperoleh pelayanan dari Biro Umum dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

VARIABEL PEMBENTUK 1.

Prosedur pelayanan;

2.

Persyaratan pelayanan;

3.

Kejelasan petugas pelayanan;

4.

Kedisiplinan petugas pelayanan;

5.

Tanggung jawab petugas pelayanan;

Unsur-unsur indeks kepuasan layanan operasional perkantoran meliputi :

6.

Kemampuan petugas pelayanan;

1.

Prosedur pelayanan;

7.

Kecepatan pelayanan;

2.


8.

Keadilan mendapat pelayanan;

3.


9.

4.


Kesopanan dan keramahan petugas.

5.


6.


7.


8.


9.


Tingkat pemenuhan pengadaan barang dan jasa yang dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan.

E-procurement adalah sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer.

METODE PERHITUNGAN Sesuai Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

FORMULA MATEMATIS 1.

Menghitung nilai rata-rata per Unsur pelayanan (R1) 𝒏

� 𝒊=𝟏

SUMBER DATA Kuesioner dari pengguna layanan.


Nj = Nilai jawaban per unsur pelayanan QNj = pertanyaan per unsur pelayanan n = jumlah unsur pelayanan 2.

Menghitung Indeks Kepuasan (IK) 𝑴

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑹𝟏𝒙𝑩𝟏) � 𝒎 𝒋=𝟏


1. Rencana pengadaan barang dan jasa dalam RUP pada tahun berjalan; 2. Realisasi pengadaan barang dan jasa pada tahun berjalan.

1. Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan melalui eprocurement; 2. Total RUP Lelang.

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛 × 100% 𝑅𝑈𝑃

Jumlah realisasi pengadaan barang dan jasa pada tahun berjalan dibagi jumlah rencana pengadaan barang dan jasa dalam RUP pada tahun berjalan, dikali 100%.

Pengadaan = realisasi pengadaan barang dan jasa

Jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan melalui eprocurement dibagi total rencana umum pengadaan lelang.

𝐸 − 𝑝𝑟𝑜𝑐 × 100% 𝑅𝑈𝑃

Laporan pengadaan barang dan jasa.

RUP = rencana umum pengadaan barang dan jasa Paket pengadaan pengadaan yang di upload pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

IKU 63. Indeks kualitas pencatatan BMN PPATK

DEFINISI OPERASIONAL Pengelolaan dan pengadministrasian BMN secara akuntabel dan transparan dengan unsur-unsur penilaian :

VARIABEL PEMBENTUK Jumlah pemenuhan unsur-unsur penilaian

64. Indeks kepatuhan PPATK terhadap pedoman pengelolaan arsip

1.

Ketepatan jadwal rekonsiliasi dan pelaporan Antara UAKPB dengan UAKPA

3.

Ketepatan jadwal rekonsiliasi dan pelaporan Antara PPATK selaku Satker dengan KPKNL

4.

Ketepatan jadwal rekonsiliasi Antara PPATK sebagai K/L dengan DJKN

Indeks kepatuhan PPATK terhadap pedoman pengelolaan arsip adalah kepatuhan unit-unit kerja di PPATK terhadap pedoman pengelolaan arsip yang telah ditetapkan oleh Kepala PPATK. Unsur-unsur indeks kepatuhan PPATK terhadap pedoman pengelolaan arsip meliputi : 1. Pemberkasan arsip aktif sesuai dengan Pola Klasifikasi Arsip

Masing-masing unsur dinilai dengan bobot yang sama dalam skala penilaian 4 Indeks Indeks kualitas pencatatan BMN PPATK dihitung dengan 2 tahap perhitungan, yaitu :

1. Kesesuaian Antara realisasi belanja modal dengan pencatatan kapitalisasi pada aplikasi SIMAK BMN 2.

METODE PERHITUNGAN

2.

1. Pemberkasan arsip aktif sesuai Pola Klasifikasi Arsip 2. Penggunaan sarana pengelolaan arsip sesuai pedoman 3. Pembuatan daftar arsip 4. Penyusutan arsip

Nilai Indeks kualitas pencatatan BMN PPATK didapat dengan cara membagi nilai total semua unsur kualitas pencatatan BMN PPATK dengan jumlah unsur kualitas pencatatan BMN PPATK

1. ∑ kapitalisasi ∑ realisasi

×4

2. ∑ bulan tepat/tidak 12 3. ∑ jadwal tepat/tidak 3 4. ∑ jadwal tepat/tidak 3

×4

Indeks kepatuhan PPATK terhadap pedoman pengelolaan arsip dihitung dengan 2 tahap perhitungan, yaitu :

1. Berita Acara Inventarisasi 2. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN 3. Laporan Kegiatan Cek Fisik

×4

b. arsip sudah diberkaskan namun belum sepenuhnya sesuai dengan pola klasifikasi

1.

c. arsip diberkaskan tidak Menjumlahkan seluruh nilai sesuai dengan pola atas seluruh pertanyaan klasifikasi pada masing-masing unsurd. arsip belum diberkaskan unsur kepatuhan unit kerja sama sekali terhadap pedoman pengelolaan arsip 2. Unsur penilaian :

2.

Nilai indeks kepatuhan unit kerja terhadap pedoman pengelolaan arsip didapat dengan cara membagi nilai total semua unsur kepatuhan

3. Pembuatan daftar arsip

SUMBER DATA

×4

Masing-masing unsur dinilai 1. Unsur penilaian : dengan bobot yang sama dalam a. arsip diberkaskan sesuai skala penilaian 4 pola klasifikasi arsip

2. Penggunaan sarana pengelolaan arsip sesuai pedoman 4. Penyusutan arsip

Menjumlahkan seluruh nilai atas seluruh pertanyaan pada masing-masing unsurunsur kualitas pencatatan BMN PPATK

FORMULA MATEMATIS

a. Sudah tersedia filing cabinet, guide, folder dan label dan digunakan dengan benar;

Formulir Penilaian

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN terhadap pedoman pengelolaan arsip dengan jumlah unsur kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan arsip

FORMULA MATEMATIS b. Sudah tersedia filing cabinet, guide, folder dan label, namun belum sepenuhnya digunakan dengan benar; c. Sudah tersedia filing cabinet, guide, folder dan label, namun sama sekali belum digunakan; d. Belum tersedia filing cabinet, guide, folder dan label sama sekali 3. Unsur penilaian : a. Sudah dibuat daftar arsip dan seluruhnya sesuai dengan fisik arsip, b. Sudah dibuat daftar arsip dan namun belum seluruhnya sesuai dengan fisik arsip, c. Sudah dibuat daftar arsip dan namun tidak sesuai dengan fisik arsip, d. belum dibuat daftar arsip sama sekali 4. Unsur penilaian : a. penyusutan sudah rutin dilakukan tiap tahun, b. pernah melakukan penyusutan namun tidak rutin c. Belum pernah melakukan penyusutan, namun sudah melakukan pemilahan arsip yang akan disusutkan d. belum pernah melakukan penyusutan dan belum melakukan pemilahan arsip

SUMBER DATA

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

yang akan disusutkan

65. Indeks kepuasan layanan keuangan

Indeks kepuasan layanan keuangan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan keuangan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi pengguna layanan keuangan dalam memperoleh pelayanan dari Biro Perencanaan dan Keuangan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Unsur-unsur indeks kepuasan layanan keuangan, meliputi: 1.

Prosedur pelayanan;

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


1.

Prosedur pelayanan.

2.

Persyaratan pelayanan.

3.

Kejelasan petugas pelayanan.

4.

Kedisiplinan petugas pelayanan.

5.

Tanggung jawab petugas pelayanan.

6.

Kemampuan petugas pelayanan.

7.

Kecepatan pelayanan

8.

Keadilan mendapat pelayanan.

9.


Sesuai Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.


� 𝒊=𝟏

Hasil survei kepuasan layanan keuangan


Nj = Nilai jawaban per unsur pelayanan QNj = pertanyaan per unsur pelayanan n = jumlah unsur pelayanan 2. Menghitung Indeks Kepuasan (IK) 𝑴

∑𝒏𝒊=𝟏(𝑹𝟏𝒙𝑩𝟏) � 𝒎 𝒋=𝟏


66. Persentase kesesuaian Laporan Kinerja PPATK.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kesesuaian laporan kinerja adalah pengukuran dokumen Laporan Kinerja terhadap unsur-unsur, meliputi: 1. 2.

Profil organisasi; Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

1.

Jumlah unsur-unsur penyusunan laporan kinerja.

2.

Jumlah pemenuhan unsurunsur penyusunan laporan kinerja.

Total pemenuhan unsur-unsur penyusunan laporan kinerja tahun berjalan dibagi total unsur-unsur penyusunan laporan kinerja dalam tahun berjalan, dikali 100%.

∑𝑼𝒌𝒊𝒏 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑳𝒌𝒊𝒏 UKin = pemenuhan unsur penyusunan Laporan Kinerja LKin = Unsur penyusunan Laporan Kinerja

Kertas kerja Laporan kinerja PPATK.

IKU

DEFINISI OPERASIONAL 3. 4.

67. Persentase kesesuaian Laporan Keuangan PPATK.

VARIABEL PEMBENTUK

Kesesuaian Laporan Keuangan adalah pengukuran dokumen laporan keuangan terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.

1.

Kelengkapan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.

Disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

3.

Penyampaian laporan keuangan tepat waktu.

Kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran PPATK adalah pengukuran dokumen Rencana Kerja (Renja) dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Unsur-unsur yang menjadi dasar pengukuran tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran PPATK, meliputi: 1.

FORMULA MATEMATIS

Total pemenuhan unsur-unsur penyusunan laporan keuangan tahun berjalan dibagi total unsur-unsur penyusunan laporan keuangan dalam tahun berjalan, dikali 100%

∑𝑷𝑳𝒌 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑳𝒌

SUMBER DATA

Pengukuran kinerja; Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, termasuk penggunaan sumber daya. 1.

Jumlah unsur-unsur penyusunan laporan keuangan.

2.

Jumlah pemenuhan unsurunsur penyusunan laporan keuangan.

Unsur-unsur yang menjadi dasar pengukuran tingkat kesesuaian Laporan Keuangan PPATK, meliputi:

68. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran PPATK

METODE PERHITUNGAN

Kesesuaian dokumen Renja dengan: a. dokumen Renstra PPATK. b. dokumen RKP.

Kertas kerja Laporan Keuangan PPATK.

PLk = Pemenuhan unsur-unsur penyusunan laporan keuangan. Lk = Unsur-unsur penyusunan laporan keuangan.

1.

Jumlah unsur-unsur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran.

2.

Jumlah pemenuhan unsurunsur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

Total pemenuhan unsur-unsur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahun berjalan, dibagi Total unsur-unsur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahun berjalan, dikali 100%

∑𝑷𝑹𝒆𝒏 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑼𝑹𝒆𝒏

PRen = Pemenuhan unsur-unsur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Uren= Unsur-unsur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

Kertas kerja dokumen perencanaan.

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Total pengembalian (retur) SP2D tahun berjalan dibagi total SPM yang diterbitkan tahun berjalan, dikali 100%

∑𝑺𝑷𝑴 − ∑𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑺𝑷𝑴

Daftar penolakan resume tagihan (aplikasi SPAN)

c. dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). d. dokumen hasil pertemuan tiga pihak. e. Surat bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga. 2.

Kesesuaian dokumen RKA-K/L dengan: a. dokumen Renja. b. Surat Menteri Keuangan tentang alokasi anggaran. c. Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan RKA-K/L. d. Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Standar Biaya. e. Kesesuaian output dengan indikator kinerja. f. Kesesuaian komponen kegiatan dengan pencapaian output kegiatan.

69. Persentase Tingkat akurasi penerbitan Surat Perintah Membayar

3.

Kelengkapan TOR, RAB, dan data pendukung.

4.

Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan anggaran PPATK.

SPM adalah Surat Perintah Membayar merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBN. Kesalahan penerbitan SPM dihitung berdasarkan pengembalian (retur) SP2D yang diterima oleh PPATK dari KPPN.

1.

Jumlah pengembalian (retur) SP2D tahun berjalan.

2.

Jumlah SPM yang diterbitkan tahun berjalan.

IKU 70. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

DEFINISI OPERASIONAL Rekomendasi hasil pengawasan adalah saran dari auditor internal dan auditor eksternal PPATK berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

VARIABEL PEMBENTUK 1.

2.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan tahun berjalan Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti 43dibanding dengan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan tahun berjalan, dikali 100%

∑𝑹𝒕𝒍 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑹

1. Laporan Hasil Pengawasan Internal (audit, reviu, monitoring, pengawasan lainnya, evaluasi)

R = Rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan

Tindak Lanjut adalah jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal dan auditor eksternal. 71. Persentase Pengaduan masyarakat melalui Whistle Blowing System (WBS) yang ditindaklanjuti

72. Persentase hasil penilaian assessor yang divalidasi

Laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau pegawai PPATK melalui media WBS (aplikasi dan media lainnya) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat PPATK (Definisi pengaduan yang ditindaklanjuti adalah jumlah pengaduan yang telah diverifikasi dan diproses lebih lanjut)

Penilaian Mandiri Program Reformasi Biroktasi (PMPRB) adalah penilaian terhadap pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran program Reformasi Birokrasi di Lingkungan PPATK.

1. Pengaduan dari masyarakat atau pegawai PPATK yang masuk pada tahun berjalan 2. Pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan

Nilai Penilaian Mandiri Program Reformasi Biroktasi (PMPRB).

Rtl = Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Total pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi total pengaduan dari masyarakat atau pegawai PPATK yang masuk pada tahun berjalan, dikali 100%

Nilai Penilaian Mandiri Program Reformasi Biroktasi (PMPRB).

∑𝑾𝒕𝒍 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑾

Unit kerja adalah unit kerja eselon II di Lingkungan PPATK Tingkat kecukupan dinilai dengan Epite (efektivitas pengendalian intern tingkat entitas)

Laporan Pengelolaan Whistle Blowing System

W = Pengaduan yang masuk

Total nilai pengungkit dan hasil RB (dari aplikasi PMPRB) sebagaimana dimaksud di Permenpan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

1. hasil penilaian Assessor per Unit Kerja; 2. Dokumen pendukung capaian program per unit kerja 3. Kertas kerja PMPRB dari Inspektorat

% hasil penilaian assessor yang divalidasi. SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

hasi

Wtl = Pengaduan yang ditindaklanjuti

Validasi komponen RB 73. Persentase tingkat kecukupan pelaksanaan SPIP entitas/unit kerja (pemantauan)

2. Laporan monitoring TLHP

Tingkat Kecukupan

TIngkat kecukupan

Penilaian Tingkat kecukupan dari Inspektorat (Rendah, Sedang, Tinggi)

Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

Unsur-unsur penilaian untuk standar pelaksanaan audit intern terdiri dari:

Jumlah realisasi unsur-unsur penilaian dalam audit internal dibanding dengan Jumlah unsurunsur dalam standar pelaksanaan audit internal, dikali 100%

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

Komponen penilaian terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.

Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan

Kesimpulan dari kegiatan: Rendah = 0%-33% Sedang = 34%-63% Tinggi = 64%-100% 74. Persentase kesesuaian aktivitas pengawasan internal dengan Standar APIP

Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting activities) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Standar APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia. Standar yang digunakan dalam penilaian menggunakan Standar Pelaksanaan Audit Intern.

1. pengelolaan intern

kegiatan

audit

2. sifat kerja kegiatan audit intern 3. perencanaan penugasan audit intern

Dokumen :

∑𝑹𝑼𝒂 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑼𝒂

RUa = realisasi unsur-unsur penilaian dalam audit internal Ua = unsur-unsur dalam audit internal

4. pelaksanaan penugasan audit intern

SDM PPATK adalah seluruh pegawai PPATK meliputi Pimpinan PPATK, Para pejabat struktural PPATK, dan seluruh staf PPATK termasuk tenaga penunjang. Nilai-nilai dasar PPATK terdiri dari Integritas, Tanggung jawab, Profesionalisme, Kemandirian, dan Kerahasiaan.

1. 2. 3. 4. 5.

Integritas Tanggung jawab Profesionalisme Kemandirian Kerahasiaan

• Jakwas • PKA • Kertas Kerja Pemeriksaan • Laporan hasil pemeriksaan • Monitoring TLHP

Pemenuhan unsur-unsur standar pelaksanaan audit intern mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh AAIPI tahun 2014. 75. Indeks persepsi penerapan nilai dasar PPATK

• PKPT

Indeks persepsi perilaku SDM PPATK terhadap nilai-nilai dasar PPATK dihitung dengan 3 tahap perhitungan, yaitu: 1.

Menghitung indeks setiap komponen dengan cara: a. Komponen arah positif (nilai besar berarti

1. Indeks setiap komponen: Untuk komponen arah positif (nilai besar berarti bagus): 𝐼𝑗 =

(𝑁𝑗 − 𝑀𝑖𝑛𝑗) (𝑀𝑎𝑥𝑗 − 𝑀𝑖𝑛𝑗)

IKU

76. Indeks tata kelola Teknologi Informasi PPATK


Tata Kelola TI adalah Tata kelola PPATK yang berfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan risikonya. Tata kelola TI PPATK dilakukan pengukuran untuk mengetahui kualitas manajemen kinerja dan risikonya yang mendukung keberlangsungan bisnis proses PPATK. Tata Kelola TI PPATK dihitung berdasarkan indeks dengan mengacu pada COBIT sebagai alat ukur kinerja Tata Kelola TI yang dipakai secara umum. Pengukuran Tata Kelola TI dinilai dengan sudut

VARIABEL PEMBENTUK

Hasil penilaian oleh assessor

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS

SUMBER DATA

2. Indeks persepsi bergerak dari 0 bagus): sampai 1: (nilai komponen 5 dikurangi nilai minimum 1 � 𝐼𝑗 komponen), dibagi (nilai 5 𝑗=1 maksimum komponen dikurangi nilai minimum komponen) b. Komponen arah negatif (nilai besar berarti tidak bagus): Satu dikurangi (nilai komponen dikurangi nilai minimum komponen), dibagi (nilai maksimum komponen dikurangi nilai minimum komponen) 2. Nilai indeks masing-masing komponen dikalikan dengan penimbang masing-masing komponen.Total penimbang seluruh komponen sama dengan satu 3. Nilai indeks persepsi perilaku SDM PPATK terhadap nilainilai dasar PPATK didapat dengan menjumlahkan hasil pada langkah (2).

Hasil penilaian

Hasil penilaian berupa Indeks.

Laporan evaluasi kelola TI

Skala 0 sampai dengan 5 1. 2. 3. 4.

0 => Tingkat kematangan (tidak ada) 1 => Tingkat kematangan (initial/ad hoc) 2 => Tingkat kematangan (repeatable but intuitive) 3 => Tingkat kematangan (defined process)

0 1 2 3

tata

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN 5.

pandang 6(enam) atribut kematangan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

FORMULA MATEMATIS

Awareness and Communication (Kesadaran dan Komunikasi) Policies, Plans and Procedures (Kebijakan, Perencanaan dan Prosedur) Tools and Automation (Alat dan Pengotomatisan) Skills and Expertise (Keterampilan dan Keahlian) Responsibility and Accountability (Tanggung Jawab dan Akuntabilitas) Goal Setting and Measurement (Penetapan Tujuan dan Pengukurannya)

6.

SUMBER DATA

4 => Tingkat kematangan 4 (managed and measurable) 5 => Tingkat kematangan 5 (Optimized)

Unsur-unsur yang akan digunakan dalam mengukur indeks tata kelola TI PPATK adalah: 1. 2. 3. 77. Indeks Tingkat Kepuasan Layanan Teknologi Informasi

Road Map Cetak Biru Rencana Kerja PTI Laporan Hasil Assessment Kematangan Tata Kelola TI

Tingkat

Indeks kepuasan layanan TI adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan TI yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan TI dalam memperoleh pelayanan dari PTI dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Unsur-unsur indeks kepuasan layanan TI meliputi : 1.

Prosedur pelayanan

2.

Persyaratan pelayanan

3.

Kejelasan petugas pelayanan

4.

Kedisiplinan petugas pelayanan

1.

Prosedur pelayanan

2.

Persyaratan pelayanan

3.

Kejelasan petugas pelayanan

4.

Kedisiplinan petugas pelayanan

5.

Tanggung jawab petugas pelayanan

6.

Kemampuan petugas pelayanan

7.

Kecepatan pelayanan

8.

Keadilan mendapat pelayanan

9.

Kesopanan dan keramahan

Sesuai Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah


� 𝒊=𝟏


Nj = Nilai jawaban per unsur pelayanan QNj = pertanyaan per unsur pelayanan n = jumlah unsur pelayanan 2. Menghitung Indeks Kepuasan (IK)

Laporan hasil survey layanan TI

IKU

DEFINISI OPERASIONAL 5.

VARIABEL PEMBENTUK

Kemampuan petugas pelayanan

7.

Kecepatan pelayanan

8.

Keadilan mendapat pelayanan

9.

Kesopanan dan keramahan petugas

FORMULA MATEMATIS 𝑴

petugas

Tanggung jawab petugas pelayanan

6.

METODE PERHITUNGAN

� 𝒋=𝟏

SUMBER DATA

∑𝒏𝒊=𝟏(𝑹𝟏𝒙𝑩𝟏) 𝒎


78. Persentase realisasi roadmap cetak biru PPATK

Cetak Biru adalah Rencana strategis yang dimiliki oleh Pusat Teknologi Informasi dalam mengembangkan Sistem Teknologi Informasi

1. Road map cetak biru tahun berjalan 2. Realisasi road map cetak birupada tahun berjalan

Total realisasi Road map Cetak Biru tahun berjalan dibagi total road map cetak biru tahun berjalan, dikali 100%

∑𝑹𝑹𝑴 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑹𝑴

RRM = realisasi roadmap cetak biru

1. 2. 3. 4.

RM = roadmap cetak biru 79. Persentase pemenuhan sistem Teknologi Informasi PPATK

Pemenuhan sistem TI adalah jumlah hardware dan software yang diadakan oleh PPATK untuk mendukung sistem teknologi informasi

1. Target pemenuhan sistem TI pada tahun berjalan 2. Realisasi pemenuhan sistem TI pada tahun berjalan

Total realisasi pemenuhan sistem TI tahun berjalan dibagi Target pemenuhan sistem TI tahun berjalan, dikali 100%

∑𝑹𝑷𝒕𝒊 𝒙𝟏𝟎𝟎% ∑𝑻𝑷𝒕𝒊

RPti = Realisasi pemenuhan sistem TI tahun berjalan

1. 2. 3.

Renstra PTI Roadmap Cetak Biru TI PPATK Rencana Kegiatan PTI Laporan Pelaksanaan kegiatan PTI Road Map Cetak Biru TI Rencana Kerja PTI Laporan pelaksanaan kegiatan TI

TPti = target pemenuhan sistem TI tahun berjalan

80. Persentase uptime sistem Teknologi Informasi PPATK

Uptime sistem adalah tingkat ketersediaan sistem yang telah beroperasi sehingga memudahkan pengguna untuk akses ke dalam sistem

1. 2.

Sistem TI PPATK adalah sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh sistem informasi yang saat ini telah terimplementasi di PPATK 81. Persentase progress pengembangan

Progres Pengembangan adalah suatu rangkaian

1.

Waktu layanan operasional sistem TI yang tersedia pada tahun berjalan Downtime sistem TI pada tahun berjalan

Tahapan pengembangan

(Total waktu layanan operasional sistem TI yang tersedia pada tahun berjalan dikurangi total downtime sistem TI pada tahun berjalan) dibagi total waktu layanan operasional sistem TI yang tersedia pada tahun berjalan, dikali 100%) A. Total realisasi tahapan pengembangan aplikasi yang

∑𝑳𝑶𝒑 − ∑𝑫𝒕 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑳𝒐𝒑

Lop = Layanan Operasional sistem TI yang tersedia

Laporan downtime sistem operasional bisnis utama

Dt = Downtime sistem TI

A. Pengembangan Aplikasi (PA)

1.

Pedoman Pengembangan dan

IKU sistem informasi yang dikerjakan sesuai tahapan yang disepakati

DEFINISI OPERASIONAL tahapan dalam menciptakan suatu sistem dari mulai perencanaan hingga implementasi Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan yang terdiri dari aplikasi dan infrastruktur

VARIABEL PEMBENTUK 2. 3. 4. 5. 6.

aplikasi yang harus diselesaikan Tahapan pengembangan infrastruktur yang harus diselesaikan Realisasi tahapan pelaksanaan pekerjaan pengembangan aplikasi Realisasi tahapan pelaksanaan pekerjaan pengembangan infrastruktur Jumlah aplikasi yang dikerjakan pada tahun berjalan Jumlah pengembangan infrastruktur yang dikerjakan pada tahun berjalan

METODE PERHITUNGAN telah diselesaikan tahun berjalan dibagi total tahapan pengembangan Aplikasi yang harus diselesaikan tahun berjalan, dikali 100%, dibagi jumlah aplikasi yang dikerjakan pada tahun berjalan B. Total realisasi tahapan pengembangan infrastruktur yang telah diselesaikan tahun berjalan dibagi total tahapan pengembangan Infrastruktur yang harus diselesaikan tahun berjalan, dikali 100%, dibagi pengembangan jumlah infrastruktur yang dikerjakan pada tahun berjalan C. Progress pengembangan sistem informasi = (A+B)/2

FORMULA MATEMATIS RA = PA =

∑𝑹𝒆𝑷𝑨 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑳𝑨

𝑹𝑨 𝑨

RePA = Realisasi tahapan pengembangan aplikasi yang telah diselesaikan LA = tahapan pengembangan aplikasi yang harus diselesaikan RA = Persentase realisasi tahapan pengembangan aplikasi yang diselesaikan A = jumlah pengembangan aplikasi yang dikerjakan pada tahun berjalan PA = Persentase progress pengembangan aplikasi B. Pengembangan Infrastuktur (PI) RI = PI =

∑𝑹𝒆𝑷𝑰 𝒙 𝟏𝟎𝟎% ∑𝑳𝑰

𝑹𝑰 𝑰

RePI = Realisasi tahapan pengembangan infrastruktur yang telah diselesaikan LI = tahapan pengembangan infrastruktur yang harus diselesaikan RI = Persentase realisasi tahapan pengembangan infrastruktur yang diselesaikan I = jumlah pengembangan infrastruktur yang dikerjakan pada tahun berjalan PI = Persentase progress pengembangan Infrastruktur

SUMBER DATA

2.

Pemeliharaan Sistem Aplikasi (P3SA) Pedoman Aset Teknologi Informasi (PATI)

IKU


VARIABEL PEMBENTUK

METODE PERHITUNGAN

FORMULA MATEMATIS C. Progress Pengembangan Sistem Informasi PSI = (𝑷𝑨 + 𝑷𝑰)⁄𝟐

PSI = Progress Pengembangan Sistem Informasi

SUMBER DATA

RENCANA STRATEGIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN

Recommend Documents