Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: KEP-47/1.02/PPATK/06/08
Pedoman
VI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PEDOMAN VI Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) E-mail:
[email protected] Tel: +6221-3850455, +6221-3853922 • Fax: +6221-3856809, +6221-3856826 Jakarta 2008
Daftar Isi BAB 1: UMUM....................................................................................1 A. Pendahuluan.......................................................................1 B. Kegunaan Pedoman ...........................................................1 BAB 2: IDENTIFIKASI PRODUK, NASABAH, USAHA, DAN NEGARA BERISIKO TINGGI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN .........................................................................3 A. Produk BerisikoTinggi .......................................................3 B. Nasabah BerisikoTinggi.....................................................4 C. Usaha BerisikoTinggi ………………………………….. 5 D. Negara Berisiko Tinggi......................................................6 E. Identifikasi Risiko ...............................................................7
P E D O M A N I D E N T I F I K A S I P R O D U K , N A S A B A H , U S A H A , D A N N E G A R A B E R I S I K O T I N G G I B A G I P E N Y E D I A J A S A K E U A N G A N
1 Bab
BAB 1: UMUM A. Pendahuluan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut UU TPPU dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a menyebutkan, bahwa Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PJK, wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf e UU TPPU, PPATK mempunyai tugas mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut, maka PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan. Pedoman dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.
B. Kegunaan Pedoman
Tujuan penyusunan Pedoman ini adalah untuk memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi untuk menghasilkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas. Adapun sistematika dari Pedoman ini terdiri atas: 1. Produk berisiko tinggi; 2. Nasabah berisiko tinggi;
1
P E D O M A N I D E N T I F I K A S I P R O D U K , N A S A B A H , U S A H A , D A N N E G A R A B E R I S I K O T I N G G I B A G I P E N Y E D I A J A S A K E U A N G A N
3. Usaha berisiko tinggi; 4. Negara berisiko tinggi; dan 5. Identifikasi risiko.
Selain untuk membantu PJK, Pedoman ini juga dapat digunakan oleh lembaga pemerintah lainnya atau lembaga pembuat peraturan sebagai acuan dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.
2
P E D O M A N I D E N T I F I K A S I P R O D U K , N A S A B A H , U S A H A , D A N N E G A R A B E R I S I K O T I N G G I B A G I P E N Y E D I A J A S A K E U A N G A N
2 Bab
BAB 2: Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan A. Produk Berisiko Tinggi
Risiko pada produk tergantung dari seberapa jauh produk tersebut digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan teroris. Produk yang sering dianggap berisiko tinggi adalah: 1. Transfer Dana (Wire transfer) PJK harus berhati-hati dan teliti terhadap transaksi transfer yang rawan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris seperti transfer yang diikuti dengan pengambilan uang ataupun pentransferan pada rekening lain dalam jangka waktu relatif singkat atau transfer dalam jumlah besar yang tidak memiliki alasan yang logis. 2. Hubungan dengan Bank Koresponden PJK harus berhati-hati dan teliti dalam menentukan risiko yang berhubungan dengan setiap Rekening Bank Koresponden, memperhatikan faktor-faktor seperti: tujuan pembukaan rekening, lokasi dari bank koresponden, sifat dan jenis dari izin bank koresponden, pengendalian deteksi dan pencegahan pencucian uang dan tingkat pengawasan dan peraturan di negara bank koresponden berada. 3. Private Banking Private Banking biasanya menawarkan semua jasa khusus dan personal kepada nasabah penting seperti: individual, usaha komersil, firma hukum, penasehat investasi, perusahaan investasi pribadi. dan pejabat publik asing
3
P E D O M A N I D E N T I F I K A S I P R O D U K , N A S A B A H , U S A H A , D A N N E G A R A B E R I S I K O T I N G G I B A G I P E N Y E D I A J A S A K E U A N G A N
senior termasuk anggota keluarga dan relasi mereka. Dalam private banking, proses identifikasi yang mendalam dan menyeluruh adalah penting untuk mengetahui sumber pendapatan/kekayaan, kebutuhan dan transaksi yang diharapkan oleh nasabah. Bentuk dan jenis transaksi yang diinginkan nasabah private banking harus didokumentasikan. Hubungan private banking dapat menjadi sangat rumit dan sistem untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan harus didesain untuk mengevaluasi, dengan pertimbangan yang rasional akan aktivitas keseluruhan/total dari nasabah. 4. Electronic Banking Electronic Banking adalah istilah yang luas meliputi penyampaian informasi, produk melalui media elektronis (contohnya phone banking, internet banking, dan ATM). Electronic Banking rawan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris karena kerahasiaan identitas pelaku, kecepatan transaksi dan ketersediaan lingkup geografisnya yang luas.
B. Nasabah Berisiko Tinggi
Pihak-pihak yang dianggap sebagai nasabah berisiko tinggi adalah: i. Orang yang populer secara politis (Politically Exposed Persons/”PEP”), adalah individu yang merupakan atau dipercayakan dengan fungsi-fungsi yang dikenal umum di suatu negara asing, misalnya kepala negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, petugas pengadilan atau militer, eksekutif senior BUMN, partisan, partai politik besar. Hubungan usaha dengan anggota keluarga atau sejawat terdekat PEP melibatkan risiko reputasi nama baik yang sama dengan dirinya sendiri. Definisi ini tidak termasuk ranking menengah atau individu yang lebih junior dalam kategori sebelumnya. Hal ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara asing. Contoh dari PEP adalah: Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan; Pejabat setingkat Menteri; Eksekutif Senior perusahaan negara: Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Eksekutif dan ketua partai politik; Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
4
P E D O M A N I D E N T I F I K A S I P R O D U K , N A S A B A H , U S A H A , D A N N E G A R A B E R I S I K O T I N G G I B A G I P E N Y E D I A J A S A K E U A N G A N
Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung; Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden; Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas; dan Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan PJK dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi. ii. Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik. iii. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti pencucian uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggi dan korupsi. iv. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiatan atau sektor usaha yang rentan terhadap pencucian uang, seperti pegawai PJK. v. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar PBB atau daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris, organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.
C. Usaha Berisiko Tinggi
Faktor yang harus dipertimbangkan oleh PJK pada saat melakukan transaksi keuangan dengan bidang-bidang usaha berisiko tinggi karena berpotensi untuk digunakan oleh pelaku pencucian uang, tingkat risiko, dan kemampuan PJK untuk mengendalikan risiko. Hal-hal yang secara umum diidentifikasi sebagai usaha berisiko tinggi adalah: i.
Jasa keuangan, seperti money changer (Pedagang Valuta Asing), money remittance (Usaha Jasa Pengiriman Uang);
ii.
Offshore company termasuk PJK yang berlokasi di tax and/or secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF;
iii. Dealer mobil;
5
P E D O M A N I D E N T I F I K A S I P R O D U K , N A S A B A H , U S A H A , D A N N E G A R A B E R I S I K O T I N G G I B A G I P E N Y E D I A J A S A K E U A N G A N
iv. Agen perjalanan; v.
Pedagang perhiasan, batu permata dan logam berharga;
vi. Perusahaan perdagangan ekspor/impor; vii. Usaha yang berbasis tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang pulsa; viii. Penjual grosir (wholesalers) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas); ix. Pengacara, akuntan atau konsultan keuangan; x.
Dealer barang antik dan seni;
xi. Agen properti. D. Negara Berisiko Tinggi
PJK harus mengerti dan mengevaluasi risiko tertentu yang terkait dengan membukakan rekening untuk nasabah, atau memfasilitasi transaksitransaksi yang berhubungan dengan lokasi-lokasi geografis berisiko tinggi, walau telah terdefinisi. Lokasi geografis potensial berisiko tinggi dapat ditemukan di beberapa daftar yang dikeluarkan FATF, PBB, dan organisasi internasional lainnya. Daftar berikut ini disediakan untuk membantu mengidentifikasi lokasilokasi tersebut:.
Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap suatu negara (seperti FATF, APG, CFATF, MONEYVAL, ESAAMLG, EAG, GAFISUD, GIABA atau MENAFATF) diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF.
Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Negara yang memiliki tingkat good governance yang rendah sebagaimana ditentukan oleh World Bank. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana diidentifikasi dalam Transparancy International Corruption Perception Index.
6
P E D O M A N I D E N T I F I K A S I P R O D U K , N A S A B A H , U S A H A , D A N N E G A R A B E R I S I K O T I N G G I B A G I P E N Y E D I A J A S A K E U A N G A N
E. Identifikasi Risiko
PJK mengidentifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko ke dalam klasifikasi tertentu, sekurang-kurangnya terdiri dari risiko rendah, menengah dan tinggi (risk rating). Tingkat risiko tersebut didasarkan pada: Kemungkinan penyalahgunaan produk untuk kegiatan pencucian uang atau pendanaan teroris; Kemungkinan nasabah yang bersangkutan melakukan pencucian uang atau pendanaan teroris; Kemungkinan usaha yang dilakukan oleh nasabah digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan teroris; atau Seberapa jauh negara tersebut rentan terhadap pencucian uang.
Terhadap transaksi yang memiliki risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang tinggi, PJK harus melakukan prosedur pemeriksaan secara mendalam dan seksama (enhanced due dilligence). Apabila transaksi tersebut memenuhi kriteria mencurigakan, PJK wajib melaporkannya kepada PPATK. Pedoman ini merupakan standar minimum kebijakan penilaian terhadap produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi. Selanjutnya, PJK dapat mengembangkannya secara lebih rinci sesuai dengan kebijakan internal dan perkembangan international best practices. PJK harus membuat ketentuan internal berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan untuk mengidentifikasi produk, nasabah, usaha, dan negara berisiko tinggi.
7
