PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

LK Berbasis Akrual

Pernyataan Tanggung Jawab Pimpinan Reviu Inspektorat

LO

LPE CaLK

LRA Neraca

Laporan Keuangan

Telaah Laporan Keuangan

Tahun 2015 (Unaudited) Monitoring & Rekonsiliasi

GPP RKA‐ KL

Persediaan SAS

SIMAK ‐ BMN

SAIBA ‐ KL

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

UNAUDITED

LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120 Telepon +6221‐3850455 +6221‐3853922 Faksimili +6221‐3856809 +6221‐3856826 Website : www.ppatk.go.id

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai kewajiban antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang dipimpinnya. Berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, PPATK adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan Laporan Keuangan PPATK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan PPATK untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 ini disusun dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 Berbasis Akrual (Unaudited) yang lebih baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami senantiasa berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat. Kami berharap bahwa Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada PPATK dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance). Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

Jakarta, 25 Februari 2016

Kata Pengantar

i

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Telah Direviu Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Profil dan Kebijakan Teknis PPATK A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 A.5. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara B.2.1. Belanja Transaksi Kas – Rupiah Murni B.2.1.1. Belanja Pegawai B.2.1.2. Belanja Barang B.2.1.3. Belanja Modal C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban C.5. Ekuitas D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas F. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Daftar Isi

i ii iii iv v vi 1 4 5 7 8 9 9 9 9 12 13 14 22 22 23 25 26 27 29 30 30 32 37 38 39 40 48 50

ii


DAFTAR TABEL Tabel 1

:

Tabel 2

:

Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6

: : : :

Tabel 7

:

Tabel 8

:

Tabel 9

:

Tabel 10

:

Tabel 11

:

Tabel 12

:

Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15

: : :

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2015 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Penggolongan Kualitas Piutang Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2015 Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2015 Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (Neto) untuk bulan yang 31 Desember 2015 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Neto) untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (Neto) untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2015 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 Rincian Persediaan 31 Desember 2015

Tabel 16

:

Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Tabel 17

:

Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2015

33

Tabel 18

:

Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2015

35

Tabel 19

:

Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2015

35

Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30

: : : : : : : : : : :

36 37 37 38 38 40 43 43 46 46 47

Tabel 31 Tabel 32

: :

Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2015 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2015 Rincian Aset Lainnya 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2015 Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2015 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2015 Rincian Beban Pegawai Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Rincian Beban Persediaan Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Rincian Pemeliharaan Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Rincian Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Per 31 Desember 2015 Rincian Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2015

Daftar Tabel

1 2 3 20 21 22 23 25 26 26 27 29 30 30 32 32

48 49

iii


DAFTAR LAMPIRAN

1.

Neraca Percobaan Tingkat Kementerian/Lembaga Per 31 Desember 2015

A

2.

Neraca Tingkat Kementerian /Lembaga Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

B

3.

Laporan Operasional Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015 dan 2014

C

4.

Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Kementerian/Lembaga Untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2015 dan 2014

D

5.

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian/Lembaga Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2015

E

6.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga melalui KPPN dan BUN untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 7. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Satuan Kerja untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 8. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Fungsi, Subfungsi, Program untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 9. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Kementerian/Lembaga melalui KPPN dan BUN untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 10. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Kementerian/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Satuan Kerja untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 11. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Kementerian/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Sumber Dana-Kegiatan untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 12. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian/Lembaga Melalui KPPN dan BUN Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2015 13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian/Lembaga Melalui KPPN dan BUN Menurut Jenis Satuan Kerja Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2015 14. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian/Lembaga Melalui KPPN dan BUN Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2015 15. Daftar Rekening Pemerintah 16. Kas, Setara Kas, dan Kas di Bendahara Pengeluaran 17. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 18. Catatan Ringkas Barang Milik Negara 19. Pendapatan dan Belanja Akrual Tahun 2015 20. Ikhtisar Laporan Keuangan Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 21. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Tahun 2015 22. Rencana dan Tindak Lanjut Kementerian Negara/Lembaga atas Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester II Tahun 2015

Daftar Lampiran

F.1 F.2 F.3 G.1 G.2 G.3 H.1 H.2 I J K L M N O P Q

iv

.~;. PUS,u PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN ••

\""{5!O

KEPALA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuanga n Pusa! Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terdiri dad Laporan Realisasi Anggaran. Neraca, Laporan Opera sional , Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catalan alas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebagaimana terlampi r adalah merupakan tanggung jawab kami Laporan Keuangan tersebut lelah disusun berdasarkan sislem pengendalian intern yang memadai dan isinya te lah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posis; keuangan secara layak sesuai dengan Siandar Akuntansi Pemerintahan

Jakarta, :2S Februari2016

PernyataanTanggungJawab


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

Anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

anggaran

dengan

realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp176.909.309,00 atau mencapai 4.726,40 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.743.000,00. Realisasi Anggaran PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp79.918.196.603,00 atau mencapai 93,73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp85.266.896.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebagaimana disajikan pada tabel 1. Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 31 Desember 2015 Uraian Anggaran

Pendapatan Negara

Rp

Belanja Negara Pembiayaan

3.743.000

Realisasi

% Realisasi terhadap Anggaran

176.909.309

4.726,40

Rp 85.266.896.000

Rp 79.918.196.603

93,73

Rp

Rp

-

Rp

31 Desember 2014

-

-

Realisasi

Rp

264.314.857

Rp 66.807.072.337 Rp

-

Sumber: Laporan Realisasi Belanja PPATK untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

Pagu dan realisasi anggaran belanja PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 menurut jenis belanja disajikan pada Tabel 2.

Ringkasan Laporan Keuangan

-1-


Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 Jenis Belanja

Pagu

Realisasi Anggaran 31 Desember 2015 (Neto)

% Realisasi Anggaran 31 Desember 2015

Pegawai

Rp 41.210.900.000

Rp 40.630.900.028

98,59%

Barang

Rp 33.748.403.000

Rp 31.539.633.197

93,46%

Modal

Rp10.307.593.000

Rp

7.747.663.378

75,16%

Jumlah

Rp85.266.896.000

Rp 79.918.196.603

93,73%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PPATK untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.

Nilai Aset PPATK per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp179.896.704.769,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.166.076.462,00, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp163.179.486.609,00 dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp15.551.141.698,00.

Nilai Kewajiban PPATK seluruhnya tersaji sebesar Rp92.242.921,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas PPATK disajikan sebesar Rp179.804.461.848,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 3 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 NAMA PERKIRAAN

ASET Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya

31 DESEMBER 2015

KENAIKAN (PENURUNAN) Rp %

31 DESEMBER 2014

Rp 1.166.076.462 Rp 1.155.686.649 Rp Rp 163.179.486.609 Rp 165.209.621.944 Rp Rp 15.551.141.698 Rp 14.029.326.521 Rp JUMLAH ASET

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Rp 179.896.704.769

Rp Rp

Rp 180.394.635.114 Rp

92.242.921 Rp 92.242.921 Rp

Rp 179.804.461.848 Rp 179.804.461.848 Rp 179.896.704.769

12.033.167 Rp 12.033.167 Rp

Rp 180.382.601.947 Rp 180.382.601.947 Rp 180.394.635.114

Rp Rp Rp

10.389.813 (2.030.135.335) 1.521.815.177

0,90 (1,23) 10,85

(497.930.345)

(0,28)

80.209.754 80.209.754

666,57 666,57

(578.140.099) (578.140.099) (497.930.345)

(0,32) (0,32) (0,28)

Sumber: Neraca PPATK per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014


-2-


3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp47.839.828,00, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp82.347.219.296,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(82.299.379.468,00). Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp40.760,00, sehingga Defisit-LO terjadi sebesar Rp(82.299.338.708,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp180.382.601.947,00, ditambah Defisit-LO sebesar Rp(82.299.338.708,00), kemudian ditambah dengan Penyesuaian Tahun Berjalan sebesar Rp50.314.489,00, dan Transaksi Antar Entitas senilai total Rp81.670.884.120,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp179.804.461.848,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2015, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN


LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 dan 2014

URAIAN PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

31 Desember 2015 ANGGARAN REALISASI

CATATAN B.1

31 DESEMBER 2014 REALISASI

% REALISASI TERHADAP

Rp Rp

3.743.000 Rp 3.743.000 Rp

176.909.309 176.909.309

4726,40 4726,40

Rp Rp

264.314.857 264.314.857

B.2.1.1 B.2.1.2

Rp Rp Rp

41.210.900.000 Rp 33.748.403.000 Rp 74.959.303.000 Rp

40.630.900.028 31.539.633.197 72.170.533.225

98,59 93,46 96,28

Rp Rp Rp

32.696.907.617 25.466.127.963 58.163.035.580

B.2.1.3

Rp

10.307.593.000 Rp

7.747.663.378

75,16

Rp

8.644.036.757

Rp 85.266.896.000 Rp 79.918.196.603

93,73

Rp 66.807.072.337

B.2.

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PPATK untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014

Jakarta, 31 Desember 2015

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-4-


II.

NERACA


NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

NAMA PERKIRAAN ASET Aset Lancar Kas dan Bank Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya dan Setara Kas Jumlah Kas dan Bank Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak (Neto) Persediaan Jumlah Aset Lancar

CATATAN

C.1.1

Rp

- Rp

-

C.1.2

Rp

- Rp

-

C.1.3

Rp Rp

- Rp - Rp

138.213.790

C.1.4

Rp

- Rp

(691.069)

C.1.5

Rp Rp

- Rp 1.166.076.462 Rp

137.522.721 1.018.163.928

Rp

1.166.076.462

1.155.686.649

C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6

Aset Lainnya Aset Tak Berwujud

C.3 C.3.1

JUMLAH ASET

31 DESEMBER 2014

C.1

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan. Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap

Jumlah Aset Lainnya

31 DESEMBER 2015

Rp

Rp 80.978.000.000 Rp 70.701.584.867 Rp 78.722.480.322 Rp 542.646.198 Rp 252.915.847 Rp (68.018.140.625)

Rp 80.978.000.000 Rp 65.004.604.281 Rp 78.199.654.457 Rp 542.646.198 Rp 246.874.097 Rp (59.762.157.089)

Rp 163.179.486.609

Rp 165.209.621.944

Rp

15.551.141.698

Rp

14.029.326.521

Rp

15.551.141.698 Rp

14.029.326.521

Rp 179.896.704.769

Rp 180.394.635.114

Sumber: Neraca PPATK per 31 Desember 2015 dan 2014


-5-

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan NAMA PERKIRAAN KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima Dimuka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas

CATATAN

C.4 C.4.1 C.4.2

C.5 JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

31 DESEMBER 2015

Rp Rp Rp Rp

88.703.754 3.539.167 92.242.921 92.242.921

31 DESEMBER 2014

Rp Rp Rp Rp

12.033.167 12.033.167 12.033.167

Rp 179.804.461.848 Rp 179.804.461.848

Rp 180.382.601.947 Rp 180.382.601.947

Rp 179.896.704.769

Rp 180.394.635.114

Sumber: Neraca PPATK per 31 Desember 2015 dan 2014



-6-


III.

LAPORAN OPERASIONAL


LAPORAN OPERASIONAL UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

CATATAN

31 DESEMBER 2015

31 DESEMBER 2014

D.1 Rp Rp

-

Rp 40.719.603.782 Rp 1.915.837.458 Rp 16.876.329.975 Rp 3.044.888.054 Rp 11.488.123.491 Rp 46.453.000 Rp Rp 8.255.983.536 Rp Rp Rp 82.347.219.296 Rp (82.299.379.468)

-

KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Rp Rp Rp 40.760 Rp 40.760 Rp (82.299.338.708)

-

POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa

Rp

-

-

Rp (82.299.338.708)

-

SURPLUS/DEFISIT LO

D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11

47.839.828 47.839.828

Sumber: Laporan Operasional PPATK untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014



-7-


IV.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 dan 2014

URAIAN

CATATAN

31 DESEMBER 2015 31 DESEMBER 2014

EKUITAS AWAL

E.1

Rp 180.382.601.947

‐

SURPLUS/DEFISIT LO

E.2

Rp (82.299.338.708)

‐

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3

Rp 50.314.489

Penyesuaian Nilai Aset

Rp 50.314.489

Penyesuaian Nilai Kewajiban

Rp ‐

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Rp ‐

Koreksi Nilai Persediaan

Rp ‐

‐

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp ‐

‐

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Rp ‐

‐

Lain‐lain

Rp ‐

‐

Rp 81.670.884.120

‐

Rp (578.140.099)

‐

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

E.4

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

E.5

Rp 179.804.461.848 Rp 180.382.601.947

Sumber: Laporan Perubahan Ekuitas PPATK untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014



-8-


V.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Penerapan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

Berbasis

Akrual

Pada

Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penyampaian

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga.

Profil dan Kebijakan Teknis PPATK

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang merupakan amandemen dari UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003.

Catatan atas Laporan Keuangan

-9-


Adapun Visi, Misi, dan Tujuan yang akan dicapai PPATK sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis PPATK Tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

1.

• Visi PPATK

Menjadi lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2

• Misi PPATK

a. Meningkatkan Nilai Guna Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK; b. Meningkatkan

Peran

dan

Dukungan

dalam

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Lainnya di Indonesia; c. Meningkatkan Efektivitas Manajemen Internal PPATK.

3

• Tujuan

a. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pendanaan terorisme, dan tindak pidana lainnya di Indonesia; b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

4

• Arah Kebijakan dan Strategi PPATK

Sesuai Visi, Misi, dan Tujuan PPATK, bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme, PPATK berupaya untuk mendukung terciptanya stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, arah kebijakan yang ditempuh PPATK pada periode 2015-2019, adalah sebagai berikut : a. Arah Kebijakan PPATK tahun 2015-2019 : 1)

Perluasan dan peningkatan peran Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan.


- 10 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2)

Perluasan dan peningkatan efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme.

3)

Peningkatan kualitas HA, HP, informasi, dan hasil riset tipologi TPPU.

4)

Peningkatan efektivitas penyampaian dan pemantauan tindak lanjut HA, HP dan informasi kepada penyidik TPPU dan instansi terkait lainnya.

5)

Mendorong perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme yang lebih efektif.

6)

Peningkatan kemampuan Pihak Pelapor dalam pelaporan transaksi keuangan dan kemampuan penyidik TPPU dalam penanganan TPPU.

7)

Peningkatan tata kelola dan proses bisnis yang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK.

b. Strategi yang akan dilaksanakan PPATK tahun 2015-2019 : 1)

Meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap Pihak Pelapor secara lebih efektif dan menyeluruh.

2)

Meningkatkan keandalan sistem pelaporan untuk mendukung Pihak Pelapor dalam pemenuhan kewajiban pelaporan.

3)

Meningkatkan pembinaan terhadap Pihak Pelapor yang lebih efektif dan berkesinambungan.

4)

Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal pengaksesan

data

yang

berkaitan

dengan

pencegahan

dan

pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. 5)

Meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dengan instansi terkait.

6)

Meningkatkan kerja sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) negara lain dalam rangka pertukaran informasi.

7)

Meningkatkan kapasitas sistem aplikasi dalam mendukung proses analisis.

8)

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.

9)

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan riset tipologi TPPU.

10) Pelaksanaan National Risk Assessment (NRA). 11) Mendorong penyidik TPPU untuk mengoptimalkan penggunaan sistem

Secure

Online

Communication

(SOC)

dalam

proses

pertukaran informasi.


- 11 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 12) Melaksanakan koordinasi yang lebih efektif dan mendorong penyidik TPPU untuk menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada PPATK terkait penanganan tindak lanjut atas HA, HP, dan informasi. 13) Meningkatkan upaya penyusunan produk hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme. 14) Implementasi dan pengawasan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme secara konsisten dan terukur. 15) Pelaksanaan pelatihan bagi Pihak Pelapor dan penyidik TPPU secara lebih efektif dan menyeluruh. 16) Meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia PPATK. 17) Meningkatkan keandalan sistem TI PPATK. 18) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja PPATK. 19) Meningkatkan peran pengawasan internal yang efektif. 20) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi PPATK.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PPATK yang merupakan Lembaga Pemerintah, yang hanya memiliki satu Bagian Anggaran (BA)

yaitu BA 078, dan satu Satuan Kerja (Satker) yang

merupakan Satker Pusat yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diterima.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), dan Sistem Informasi Manjemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja/Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Catatan atas Laporan Keuangan

- 12 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

PPATK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar pengukuran yang diterapkan PPATK dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

A.4. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 Mulai

tahun

2015

mengimplementasikan

Pusat

Pelaporan

akuntansi

dan

berbasis

Analisis akrual

Transaksi

sesuai

Keuangan

dengan

amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.


- 13 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyandingkan Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual. 3. Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca Laporan Keuangan diharapkan memahami bahwa penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat dijadikan analisis Laporan Keuangan lintas tahun.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh PPATK. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PPATK diuraikan sebagai berikut:

PendapatanLRA

(1) Pendapatan-LRA 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).



Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan..

(2) Pendapatan-LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.


- 14 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada PPATK, yaitu: i.

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.

ii.

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

iii.

Pendapatan

Denda

diakui

pada

saat

dikeluarkannya

surat

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

 Belanja

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.



Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).



Belanja

disajikan

selanjutnya

menurut

klasifikasi

klasifikasi

berdasarkan

ekonomi/jenis

organisasi

dan

belanja

dan

fungsi

akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



Beban

disajikan

menurut

klasifikasi

ekonomi/jenis

belanja

dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


- 15 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Aset

(5) Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.



Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya..

Aset Lancar

(a) Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Piutang

dinyatakan

dalam

neraca

menurut

nilai

yang

timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



Persediaan perlengkapan

adalah yang

aset

lancar

dimaksudkan

dalam

bentuk

untuk

barang

mendukung

atau

kegiatan

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau

diserahkan

dalam

rangka

pelayanan

kepada

masyarakat. 

Sesuai

dengan

Paragraf

17

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, dinyatakan bahwa persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO, rata-rata tertimbang,


- 16 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. 

Lampiran VI PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur bahwa persediaan dapat menggunakan metode FIFO atau harga perolehan terakhir.



Dalam

rangka

penerapan

SAP

berbasis

akrual,

Kementerian

Keuangan menetapkan bahwa seluruh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga untuk menggunakan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian semua jenis persediaan. Selisih harga pembelian barang yang terjadi akan dilakukan koreksi nilai persediaan. 

Metode harga pembelian terakhir telah diakomodasi dalam Aplikasi Persediaan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.



Berdasarkan

surat

Kementerian

Keuangan

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual diatur bahwa penggunaan metode harga perolehan terakhir dalam penilaian semua jenis persediaan diterapkan mulai tahun 2015 sampai dengan terdapat ketentuan lebih lanjut. 

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:  harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

(b) Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.



Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga

yang

nilainya

sama

dengan

atau

lebih

dari

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);


- 17 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka Panjang

(c) Piutang Jangka Panjang 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.



TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.



TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

(d) Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.


- 18 -


Aset

Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional pemerintah. Kewajiban

(6) Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan


- 19 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 

Penggolongan Kualitas Piutang dijelaskan pada Tabel 4.

Tabel 4 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas

Uraian

Piutang Lancar

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh

0.5%

tempo Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

10%

Pertama tidak dilakukan pelunasan Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

50%

Kedua tidak dilakukan pelunasan Macet

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tanggal 24 April 2014

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013

sebagaimana

diubah

dengan

PMK

No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.



Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan


- 20 -


Penghitungan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.



Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya

5 s.d 40 tahun 4 tahun

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013


- 21 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp176.909.309,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember

2015

dan

2014

masing-masing

sebesar

Rp176.909.309,00

dan

Rp264.314.857,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah PPATK adalah merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2015 tersaji padaTabel 6.

Tabel 6 Rincian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 31 Desember 2015 Uraian

Anggaran

1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

3. Hibah

Rp

Jumlah

Rp

Rp

% Realisasi Anggaran

Realisasi -

Rp

-

-

Rp

176.909.309

4.726,40

-

Rp

-

-

3.743.000

Rp

176.909.309

4.726,40

3.743.000

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan PPATK untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015

Realisasi PNBP untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 4.726,40 persen dibandingkan dengan estimasi pendapatan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah; 2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu; dan 3. Penerimaan Pendapatan Anggaran Lain-Lain.

Total PNBP PPATK untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp176.909.309,00 terdiri dari: 1. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp38,654,759,00 merupakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang antara lain dikenakan kepada : a. CV

Pulau

Candi

Utama

sebesar

Rp1.960.000,00

atas

keterlambatan

penyelesaian pekerjaan pengadaan fasilitas kantor. b. PT Arjuna Sinatria Amarta sebesar Rp15.887.599,00 atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Software dan Perpanjangan Lisensi. c. PT Gema Triwira sebesar Rp 6.806.734,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Jasa Pelatihan Capacity Building.


- 22 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan d. PT Indonesia Comnets Plus Rp2.200.000,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Koneksi data fiber optic DC - DRC (Intranet) pada PPATK - Jakarta TA 2015,. e. PT Mitra Buana Komputindo Rp9.867.550,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Perangkat Hardware PTI pada PPATK TA 2015. f.

PT

Mitra

Solusi

Infokom

sebesar

Rp1.249.446,00

atas

keterlambatan

penyelesaian pekerjaan Pengadaan Perangkat Peripheral LT06 Tape Library pada PPATK TA 2015. g. PT Thyssen Krupp Elevator Rp683.430 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk Penggantian Spare Part Elevator pada PPATK TA 2015. 2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp40.760,00 berupa pengembalian belanja pegawai atas kekurangan tunjangan beras PNS PPATK bulan Januari 2014 s.d. Maret 2015. 3. Pendapatan Anggaran Lain-Lain sebesar Rp138.213.790,00, yang merupakan pengembalian Belanja dari PT Arjuna Sinatria Amarta karena tidak dapat menyelesaikan kontrak pekerjaan sampai dengan batas akhir kontrak tanggal 28 Desember 2014.

Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 terdapat penurunan sebesar 33,07 persen. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL dan Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara) di tahun 2015. Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Bulan yang Berakhir pada 31 Desember 2015 tersaji padaTabel 7.

Tabel 7 Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015 Realisasi Tahun 2015

Uraian 1. Penerimaan Perpajakan

Rp

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah

Rp Rp

Realisasi Tahun 2014 -

Naik (Turun) %

Rp

-

-

176.909.309

Rp

264,314,857

(33,07)

176.909.309

Rp

264,314,857

(33,07)

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan PPATK untuk Bulan yang Berakhir 31 Desember 2015

Pagu Belanja Rp85.266.896.000,00

B.2. Belanja Negara Berdasarkan DIPA-078.01.1.453374/2015 tanggal 14 November 2014, pagu PPATK Tahun 2015 sebesar Rp76.483.068.000,00 dengan komposisi sebagai berikut:


- 23 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 1.

Belanja Pegawai

: Rp32.427.072.000,00

2.

Belanja Barang

: Rp34.792.054,000,00

3.

Belanja Modal

: Rp 9.263.942.000,00

Total Pagu

: Rp76.483.068.000,00

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan

dan

Pemanfaatan

Anggaran

Belanja

Perjalanan

Dinas

dan

Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, terdapat penghematan anggaran Belanja Barang, berupa Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering, yang kemudian pagu penghematan tersebut dialokasikan ke Belanja Modal, sehingga dalam DIPA-078.01.1.453374/2014 Revisi ke-1 tanggal 8 Mei 2015 total pagu tetap Rp76.483.068.000,00, namun dengan komposisi sebagai berikut: 1.

Belanja Pegawai

: Rp32.427.072.000,00

2.

Belanja Barang

: Rp33.748.403.000,00

3.

Belanja Modal

: Rp10.307.593.000,00

Total Pagu

: Rp76.483.068.000,00

Berdasarkan DIPA-078.01.1.453374/2014 Revisi ke-6 tanggal 21 Oktober 2015 total pagu bertambah menjadi Rp85.266.896.000,00, dengan komposisi sebagai berikut: 1.

Belanja Pegawai

: Rp41.210.900.000.00

2.

Belanja Barang

: Rp33.748.403.000.00

3.

Belanja Modal

: Rp10.307.593.000.00

Total Pagu

: Rp85.266.896.000,00

Penambahan pagu tersebut untuk menampung kekurangan belanja pegawai.

Realisasi Belanja PPATK Neto pada untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp79.918.196.603,00 atau sebesar 93,73 persen dari pagu anggaran. Realisasi Belanja untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2015 seluruhnya merupakan Belanja Transaksi Kas berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp79.918.196.603,00, dan tidak ada Belanja Transaksi Non Kas.

Realisasi BelanjaTransaksi Kas – Rupian Murni Rp Rp79.918.196.603,00

B.2.1. Belanja Transaksi Kas – Rupiah Murni Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Transaksi Kas-Rupiah Murni) untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2015 menurut jenis belanja disajikan pada Tabel 8.


- 24 -


Pegawai

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2015 % Realisasi Realisasi Anggaran Anggaran 31 Desember 2015 Pagu (Neto) 31 Desember 2015 Rp 41.210.900.000 Rp 40.630.900.028 98,59

Barang

Rp

Jenis Belanja

33.748.403.000 Rp

31.539.633.197 7.747.663.378

75,16

Rp 79.918.196.603

93,73

Modal

Rp

10.307.593.000 Rp

Jumlah

Rp

85.266.896.000

93,46

Sumber: Laporan Realisasi Belanja PPATK untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2015

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik yang tersaji pada Gambar 1. Gambar 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (Neto) untuk Bulan yang berakhir 31 Desember 2015

Rp90.000.000.000 Rp80.000.000.000 Rp70.000.000.000 Rp60.000.000.000

Pagu

Rp50.000.000.000 Rp40.000.000.000

Realisasi Anggaran 31 Desember 2015 (Neto)

Rp30.000.000.000 Rp20.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp‐ Pegawai

Barang

Modal

Jumlah

Dibandingkan dengan 31 Desember 2014, Realisasi Belanja 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 19,63 persen yang disebabkan kenaikan belanja pegawai dan belanja barang, namun di sisi lain terdapat penurunan realisasi belanja modal. Perbandingan Realisasi Belanja untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 9.


- 25 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran 31 31 Desember 2014 % Naik (Turun) Jenis Belanja Desember 2015 (Neto) (Neto) Rp 40.630.900.028 Rp 32.696.907.617 24,27 Pegawai

Barang

Rp

Modal

Rp

Jumlah

Rp

31.539.633.197 Rp

25.466.127.963

23,85

7.747.663.378 Rp

8.644.036.757

(10,37)

79.918.196.603

Rp 66.807.072.337

19,63

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja PPATK Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Realisasi Belanja Pegawai (Neto) Rp Rp40.630.900.028,00

B.2.1.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai untuk bulan yang 31 Desember 2015 dan 2014 (Neto) masing-masing sebesar Rp40.630.900.028,00 dan Rp32.696.907.617,00. Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar 24,27 persen dibanding Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai PPATK baik tetap maupun dipekerjakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2015 tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. Kenaikan tersebut seiring dengan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam

jabatan struktural bagi pegawai tetap (PNS PPATK)

maupun pegawai dipekerjakan pada PPATK serta bertambahnya jumlah pegawai non PNS dan kenaikan besaran honor pegawai Non PNS. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (Neto) untuk bulan yang 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai (Neto) Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015

Kode Nama Akun Akun 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS


Pagu Anggaran

Realisasi (Neto)

Rp

7.141.511.000 Rp

7.114.181.700

Rp

265.000 Rp

144.164

Rp

386.683.000 Rp

385.004.622

Rp

95.577.000 Rp

93.522.470

Rp

739.580.000 Rp

739.580.000

Rp

198.980.000 Rp

184.774.150

Rp

386.357.000 Rp

383.948.120

Rp

1.526.408.000 Rp

1.402.058.000

- 26 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kode Nama Akun Akun 511147 Belanja Tunj. Lain‐lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 511311 Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara 511324 Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 512111 Belanja Uang Honor Tetap 512211 Belanja Uang Lembur 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Total Belanja Pegawai

Pagu Anggaran

Realisasi (Neto)

Rp

21.600.000 Rp

-

Rp

436.375.000 Rp

434.535.000

Rp

578.500.000 Rp

578.500.000

Rp

110.500.000 Rp

107.030.000

Rp

- Rp

Rp

3.507.416.000 Rp

3.498.744.654

Rp

141.312.000 Rp

89.069.600

(2.663.707)

Rp 25.939.836.000 Rp 25.622.471.255 Rp 41.210.900.000 Rp 40.630.900.028

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja PPATK Menurut Jenis Satuan Kerja Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015

Realisasi Belanja Barang Rp31.539.633.197,00

B.2.1.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang (neto) untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan

2014

adalah

masing-masing

sebesar

Rp31.539.633.197,00

dan

Rp25.466.127.963,00. Terjadi kenaikan Realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 23,85 persen. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Neto) untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Neto) Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015

Kode Nama Akun Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 Belanja Bahan


Pagu Anggaran

Realisasi (Neto)

Rp

691.818.000 Rp

679.746.506

Rp

141.120.000 Rp

140.797.222

Rp

120.060.000 Rp

132.281.267

Rp

866.230.000 Rp

765.886.564

Rp

3.918.790.000 Rp

3.577.760.936

- 27 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Kode Nama Akun Akun 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 522131 Belanja Jasa Konsultan 522141 Belanja Sewa 522151 Belanja Jasa Profesi 522191 Belanja Jasa Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina 523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523129 Belanja Pemeliharaan 524111 Belanja Perjalanan Biasa 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 524219 Belanja Perjalanan Lainnya ‐ Luar Negeri Total Belanja Barang

Pagu Anggaran

Realisasi (Neto)

Rp

158.900.000 Rp

97.050.000

Rp

3.396.580.000 Rp

3.103.077.281

Rp

1.820.425.000 Rp

1.790.849.275

Rp

6.900.000 Rp

6.492.000

Rp

2.800.200.000 Rp

2.792.223.129

Rp

114.456.000 Rp

113.815.881

Rp

54.000.000 Rp

51.840.320

Rp

918.060.000 Rp

901.554.304

Rp

952.050.000 Rp

883.811.909

Rp

844.826.000 Rp

786.748.617

Rp

1.468.300.000 Rp

1.265.445.000

Rp

- Rp

-

Rp

787.390.000 Rp

786.995.130

Rp

27.487.000 Rp

1.932.000

Rp

893.209.000 Rp

871.724.050

Rp

188.000.000 Rp

188.000.000

Rp

10.700.000 Rp

5.254.500

Rp

1.276.288.000 Rp

1.108.223.815

Rp

5.825.770.000 Rp

5.396.587.779

Rp

526.500.000 Rp

456.870.000

Rp

1.607.700.000 Rp

1.465.220.000

Rp

3.072.525.000 Rp

2.951.046.321

Rp

1.260.119.000 Rp

1.218.399.391

Rp 33.748.403.000 Rp 31.539.633.197



- 28 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Terdapat saldo minus pada realisasi Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (kode akun: 521114) sebesar Rp12.221.267,00 karena kesalahan penggunaan akun belanja Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (kode akun: 521114), yang seharusnya menggunakan akun Belanja Perjalanan Dinas Biasa (kode akun: 524111). Atas kesalahan tersebut, PPATK telah mengirimkan surat nomor T/09/KU.02.02/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Permintaan Koreksi Data SPM/SP2D. Namun permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan KPPN Jakarta VI melalui surat nomor S-801/WPB.12/KP.175/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Pengembalian Permintaan Koreksi Data.

Realisasi Belanja Modal Rp7.747.663.378,00

B.2.1.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

adalah

masing-masing

sebesar

Rp7.747.663.378,00

dan

Rp8.644.036.757,00. Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 terjadi penurunan sebesar 10,37 persen dibandingkan 31 Desember 2014. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (Neto) untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (Neto) Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015

Kode Nama Akun Pagu Anggaran Akun 532111 Belanja Modal Peralatan dan Rp 6,457,708,000 Mesin 533111 Belanja Modal Gedung dan Rp 1,616,812,000 Bangunan 533121 Belanja Penambahan Nilai Rp 435,871,000 Gedung dan Bangunan Rp 1,797,202,000 536111 Belanja Modal Lainnya Rp 10,307,593,000 Total Belanja Modal

Realisasi (Neto) Rp

5,696,980,586

Rp

189,743,600

Rp

333,082,265

Rp

1,527,856,927

Rp

7,747,663,378



- 29 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

ASET Aset Lancar

C.1. Aset Lancar

Rp1.166.076.462,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masingmasing sebesar Rp1.166.076.462,00 dan Rp1.155.686.649,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada PPATK per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 13. Tabel 13 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 N

Aset Lancar

o.

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp

-

Rp

-

2

Kas dan Setara Kas Lainnya

Rp

-

Rp

-

3

Piutang Bukan Pajak

Rp

-

Rp

138.213.790

Rp

-

Rp

(691.069)

4

5

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak

Persediaan

Jumlah

Rp 1.166.076.462

Rp 1.018.163.928

Rp 1.166.076.462

Rp 1.155.686.649


Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 karena kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP dan LS ke Bendahara Pengeluaran yang sisa uang tersebut sudah seluruhnya dipertanggungjawabkan dan disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP/LS BP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai yang belum disetorkan ke Kas negara. Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.


- 30 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak adalah semua hak atau klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp138.213.790,00.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 Saldo per 31 Desember 2014 Rp

138.213.790

Mutasi tambah Tahun 2015: Piutang Bukan Pajak

Rp

0

Mutasi Kurang Tahun 2015: - Pelunasan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Rp

138.213.790

Saldo per 31 Desember 2015

Rp

0

Sumber: Buku Besar PPATK per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.1.4

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PNBP

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp691.069,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Persediaan Rp1.166.076.462,00

C.1.5.

Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah

sebesar

Rp1.166.076.462,00

dan

Rp1.018.163.928,00.

Persediaan

merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 15.


- 31 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tabel 15 Rincian Persediaan 31 Desember 2015 No.

Uraian

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1

Barang Konsumsi

Rp

865.508.311

Rp

749.638.197

2

Bahan Untuk Pemeliharaan

Rp

67.113.156

Rp

66.475.938

Barang untuk Dijual/Diserahkan 3

Kepada Masyarakat

Rp

7.480.000

Rp

20.900.000

4

Bahan Baku

Rp

48.474.560

Rp

9.229.560

5

Suku Cadang

Rp

109.634.142

Rp

89.388.134

6

Persediaan Lainnya

Rp

67.866.293

Rp

82.532.099

Rp

1.166.076.462

Rp

1.018.163.928

Jumlah

Sumber: Neraca Percobaan PPATK per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Aset Tetap Rp163.179.486.609,00

C.2

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp163.179.486.609,00 dan Rp165.209.621.944,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2014, hal ini disebabkan karena terdapat penambahan akumulasi penyusutan aset tetap selama tahun 2015. Rincian Aset Tetap PPATK per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 N

Jenis

o

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1

Tanah

Rp

80.978.000.000

Rp

80.978.000.000

2

Peralatan dan Mesin

Rp

70.701.584.867

Rp

65.004.604.281

3

Gedung dan Bangunan

Rp

78.722.480.322

Rp

78.199.654.457

4

Jalan. irigasi dan Jaringan

Rp

542.646.198

Rp

542.646.198

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

252.915.847

Rp

246.874.097

Jumlah

Rp 231.197.627.234

Rp 224.971.779.033

Akumulasi Penyusutan

Rp (68.018.140.625)

Rp (59.762.157.089)

Nilai Buku Aset Tetap

Rp 163.179.486.609

Rp 165.209.621.944



- 32 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tanah Rp80.978.000.000

C.2.1 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki PPATK per 31 Desember 2015 sama dengan 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp80.978.000.000,00. Aset berupa tanah, terdiri dari: 1. Tanah seluas 4.500 m2 berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat senilai Rp66.600.000.000,00. Tanah tersebut diperoleh dari hibah Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2007. 2. Tanah seluas 5.648 m2 berlokasi di Desa Ciloto, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat senilai Rp1.281.000.000,00. Tanah tersebut diperoleh dari hibah Kementerian Keuangan kepada PPATK pada Tahun 2010. 3. Tanah seluas 9.510 m2 berlokasi di Jalan Raya Tapos - Cimpaeun, Kecamatan

Cimanggis,

Kabupaten

Bogor,

Jawa

Barat

senilai

Rp13.097.000.000,00. Tanah tersebut diperoleh dari hibah berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan Nomor 197/KM.6/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PPATK dan surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S1705/KN/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal Roya Hak Tanggungan SHM No. 87/Cimpaeun.

Peralatan dan Mesin Rp70.701.584.867,00

C.2.2 Peralatan dan Mesin Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas dengan nilai kapitalisasi minimal Rp300.000,00. Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp70.701.584.867,00 dan Rp65.004.604.281,00. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 17.

Tabel 17 Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2015 Saldo per 31 Desember 2014 Rp 65.004.604.281 Mutasi tambah tahun 2015: 

Pembelian yang berasal dari Belanja

Rp

5.696.980.586

Modal 

Kapitalisasi Belanja Barang ke

Rp

-

Belanja Modal Total Mutasi Tambah


Rp

70.701.584.867

- 33 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mutasi kurang tahun 2015: 

Penghentian aset dari penggunaan

Rp

-



Perekaman kembali akibat Migrasi

Rp

-

Rp

-

Rp

-

BMN 

Penghapusan Total Mutasi Kurang


Rp

70.701.584.867

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember

Rp (56.698.281.748)

2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp

14.003.303.119

Sumber: Buku Besar PPATK periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut: a. Transaksi Penambahan Transaksi

penambahan

berjumlah

sebesar

Rp5.696.980.586,00,

seluruhnya berasal dari Belanja Modal yang sudah terealisasi, terdiri dari pembelian: 1) 4 (empat) unit Alat Bantu sebesar Rp64.817.000,00 2) 1 (satu) unit Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp16.364.500,00. 3) 5 (lima) unit Alat bengkel Tak Bermesin sebesar Rp4.631.000,00. 4) 42 (empat puluh dua) unit Alat Kantor sebesar Rp192.400.560,00. 5) 98 (sembilan puluh delapan) unit Alat Rumah Tangga sebesar Rp214817.994,00. 6) 1 (satu) unit Peralatan Pemancar sebesar Rp335.907.000. 7) 1 (satu) unit Alat Laboratorium sebesar Rp1.430.000,00. 8) 128

(seratus

dua

puluh

delapan)

unit

Komputer

sebesar

Peralatan

Komputer

sebesar

Rp1.699.042.780,00. 9) 27

(dua

puluh

tujuh)

unit

Rp3.167.570.352,00. b. Transaksi pengurangan Tidak terdapat transaksi pengurangan Aset Tetap dari 1 Januari s.d. 31 Desember 2015. c. Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar minus Rp56.698.281.748,00. Gedung dan Bangunan Rp78.722.480.322,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp78.722.480.322,00 dan Rp78.199.654.457,00.


- 34 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Akumulasi penyusutan sebesar Rp11.107.380.207,00. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan dijelaskan pada Tabel 18.

Tabel 18 Rincian Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2015 Saldo per 31 Desember 2014 Rp 78.199.654.457 Mutasi tambah tahun 2015: 

Rp

Pembelian yang berasal dari

522.825.865

Belanja Modal  Reklasifikasi

Rp

Total Mutasi Tambah

-

Rp

522.825.865

Mutasi kurang tahun 2015:  Penghapusan

Rp

-

 Reklasifikasi ke Peralatan dan

Rp

-

Rp

-

Mesin Total Mutasi Kurang Saldo per 31 Desember 2015

Rp 78.722.480.322

Akumulasi Penyusutan s.d. 31

Rp (11.107.380.207)

Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp 67.615.100.115

Sumber: Buku Besar Akrual Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Penambahan

nilai

Gedung

dan

Bangunan

sebesar

Rp522.825.865,00

seluruhnya berasal dari Belanja Modal yang sudah terealisasi, terdiri dari: 1. Pengembangan

Bangunan

Gedung

Tempat

Kerja

sebesar

Rp333.082.265,00. 2. Pembangunan Tugu/Tanda Batas sebesar Rp189.743.600,00. Jalan, Irigasi dan

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan Rp542.646.198,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 sama dengan 31 Desember 2014, yaitu sebesar Rp542.646.198,00 karena

tidak ada mutasi

tambah atau kurang selama tahun 2015. Akumulasi penyusutan sebesar Rp162.793.860,00, dengan rincian sebagaimana Tabel 19.

Tabel 19 Rincian Mutasi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2015 Saldo per 31 Desember 2014 Rp 542.646.198 Mutasi tambah tahun 2015: - Pembelian

Rp

-

Rp

-

Mutasi kurang tahun 2015: - Koreksi nilai


- 35 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Saldo per 31 Desember 2015

Rp

542.646.198

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

Rp

Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp

(189.926.170) 352.720.028

Sumber: Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2015 pada PPATK

Aset Tetap Lainnya Rp252.915.847,00

C.2.5

Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing

sebesar

Rp252.915.847,00

dan

Rp246.874.097,00

yang

merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam Aset Tetap Lainnya antara lain buku-buku perpustakaan. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014. Rincian mutasi Aset Tetap lainnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 20.

Tabel 20 Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2015 Saldo per 31 Desember 2014 Rp 246.847.097 Mutasi tambah tahun 2015: - Pembelian

Rp

6.041.750

Mutasi kurang tahun 2015: - Koreksi nilai

Rp

-


Rp

252.915.847


Rp

(22.552.500)

Rp

230.363.347


Sumber: Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2015 pada PPATK

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.041.750,00 seluruhnya berasal dari Belanja Modal yang sudah terealisasi berupa Bahan Perpustakaan Tercetak. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp68.018.140.625,00.

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

adalah

masing-masing

Rp68.018.140.625,00

dan

Rp59.762.157.089,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan


- 36 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2015 N

Aset Tetap

Nilai per

o

Akum. Penyusutan

31 Desember 2015

Nilai Buku per 31 Desember 2015

1

Tanah

Rp 80.978.000.000

Rp-

Rp 80.978.000.000

2

Peralatan dan Mesin

Rp 70.701.584.867

Rp (56.698.281.748)

Rp 14.003.303.119

3

Gedung dan

Rp 78.722.480.322

Rp (11.107.380.207)

Rp 67.615.100.115

Rp

542.646.198

Rp

(189.926.170)

Rp

352.720.028

Rp

252.915.847

Rp

(22.552.500)

Rp

230.363.347

Bangunan 4

Jalan, irigasi dan Jaringan

5

Aset Tetap Lainnya Jumlah

Rp231,197,627,234

Rp (68.018.140.625)

Rp163.179.486.609

Sumber: Neraca BMN per 31 Desember 2015

Aset Lainnya Rp15.551.141.698,00

C.3 Aset Lainnya Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp15.051.439.198,00 dan Rp14.029.326.521,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap, berupa

software

ataupun

aset

tetap

yang

tidak

digunakan/

dihentikan

penggunaannya untuk operasional pemerintah. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2015 N

Uraian

o.

31 Desember 2015

1

Aset Tak Berwujud

Rp

2

Aset Lain-Lain

Rp

Jumlah

Rp

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Rp

Aset Lainnya

Rp

31 Desember 2014

15.551.141.698

Rp -

15.551.141.698 15.551.141.698

14.029.326.521

Rp

-

Rp

14.029.326.521

Rp

-

Rp

14.029.326.521

Sumber: Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

Aset Tak Berwujud Rp15.551.141.698,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Pada PPATK aset tersebut berupa software maupun anti


- 37 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan virus komputer untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp15.551.141.698,00 dan Rp14.029.326.521,00. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan pada Tabel 23.

Tabel 23 Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2015 Saldo per 31 Desember 2014 Rp 14.029.326.521 Mutasi tambah tahun 2015: - Pembelian yang berasal dari Belanja

Rp

1.521.815.177

Rp

-

Rp

-

- Koreksi nilai

Rp

-


Rp 15.551.141.698


Rp

Modal Lainnya yang sudah terealisasi - Pembelian yang berasal dari Belanja Modal Lainnya yang Masih Harus Dibayar - Pengembangan Nilai Aset Mutasi kurang tahun 2015:

-


Rp 15.551.141.698

Sumber: Buku Besar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Pendek Rp92.242.921,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar

Rp92.242.921,00 dan Rp12.033.167,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 24.

Tabel 24 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2015 No.

Aset Lancar

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1

Utang Kepada Pihak Ketiga

Rp

88.703.754

Rp

2

Pendapatan Diterima di Muka

Rp

3.539.167

Rp

3

Uang Muka dari KPPN

Rp

Jumlah

Rp

92.242.921

12.033.167

Rp

-

Rp

12.033.167



- 38 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Utang Kepada Pihak Ketiga Rp88.703.754,00

C.4.1

Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga adalah belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp88.703.754,00 dan Rp0,00, dan terdiri dari: a.

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar atas Kekurangan gaji pokok bulan ke tiga belas Tahun 2015 untuk 2 (dua) orang pegawai PPATK sebesar Rp3.446.950,00; dan

b.

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar atas Kekurangan tunjangan khusus pegawai tetap PPATK Bulan Desember 2015, sebanyak 4 (empat) orang pegawai PPATK sebesar Rp85.256.804,00.

Pendapatan Diterima di Muka Rp3.539.167,00

C.4.2 Pendapatan Diterima di Muka Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3.539.167,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp3.539.167,00 merupakan kewajiban atas jasa sewa yang masih harus diberikan PPATK kepada BRI atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, berupa pendapatan sewa lahan dan bangunan untuk ATM BRI untuk masa sewa dari tanggal 1 Juni 2014 s.d 30 Mei 2016 sebesar Rp16.988.000,00.

EKUITAS Ekuitas Rp179.804.461.848,00

C.5 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar merupakan

Rp179.804.461.848,00

dan

Rp180.382.601.947.

Ekuitas

adalah

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


- 39 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan D. PENJELASAN

ATAS

POS-POS

LAPORAN

POS-POS

LAPORAN

OPERASIONAL Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp47.839.828,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp47.839.828,00dan Rp0,00.

Total PNBP PPATK untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp47.839.828,00 berasal dari: 1. Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan atas sewa lahan dan dan bangunan yang digunakan untuk ATM BRI di Lingkungan PPATK berdasarkan Perjanjian No. PERJ- 01/01.1.3/PPATK/06/2014 antara PPATK dengan PT. Bank BRI dengan nilai kontrak sebesar Rp16.988.000,-, untuk pemakaian selama 24 (dua puluh empat bulan) dari tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan 31 Mei 2016. Adapun pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp8.494.000,00. 2. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp38.654.759 yang dikenakan kepada: a.

CV

Pulau

Candi

Utama

sebesar

Rp1.960.000,00

atas

keterlambatan

penyelesaian pekerjaan pengadaan fasilitas kantor. b.

PT Arjuna Sinatria Amarta sebesar Rp15.887.599,00 atas keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Software dan Perpanjangan Lisensi.

c.

PT Gema Triwira sebesar Rp 6.806.734,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Jasa Pelatihan Capacity Building.

d.

PT Indonesia Comnets Plus Rp2.200.000,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Koneksi data fiber optic DC - DRC (Intranet) pada PPATK - Jakarta TA 2015,.

e.

PT Mitra Buana Komputindo Rp9.867.550,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Perangkat Hardware PTI pada PPATK TA 2015.

f.

PT Mitra Solusi Infokom sebesar Rp1.249.446,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Perangkat Peripheral LT06 Tape Library pada PPATK TA 2015.

g.

PT Thyssen Krupp Elevator Rp683.430 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk Penggantian Spare Part Elevator pada PPATK TA 2015.

3. Pendapatan Anggaran lain-lain sebesar Rp691.069,00 yang merupakan jurnal balik penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang yang telah dilunasi. Perlakuan atas penyisihan pitang tidak tertagih tersebut diberlakukan sebagai Pendapatan-LO. Catatan atas Laporan Keuangan

- 40 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Beban Pegawai Rp40.719.603.782,00

D.2. Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp40.719.603.782,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 25.

Tabel 25 Rincian Beban Pegawai Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Kode Akun 511111 511119 511121 511122 511123 511125 511126 511129 511147

Nama Akun

Beban Gaji Pokok PNS Beban Pembulatan Gaji PNS Beban Tunj. Suami/Istri PNS Beban Tunj. Anak PNS Beban Tunj. Struktural PNS Beban Tunj. PPh PNS Beban Tunj. Beras PNS Beban Uang Makan PNS Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar

Beban Pegawai (Bruto)

Pengurangan Beban karena Pengembalian Belanja

Beban Pegawai (Neto)

Rp

7,120,247,150

Rp

(3,141,500)

Rp

7,117,105,650

Rp

188,112

Rp

(43,948)

Rp

144,164

Rp

385,004,622

Rp

-

Rp

385,004,622

Rp

93,522,470

Rp

-

Rp

93,522,470

Rp

739,580,000

Rp

-

Rp

739,580,000

Rp

185,297,150

Rp

-

Rp

185,297,150

Rp

383,948,120

Rp

-

Rp

383,948,120

Rp

1,422,257,000

Rp

Rp

1,402,058,000

Rp

-

Rp

(20,199,000)

-

Rp

-

Negeri 511151

Beban Tunjangan Umum PNS

511311

Beban Uang Honor Tetap

512211 512411

Rp

578,500,000

Rp

Rp

107,030,000

Rp

(185,000)

Rp

434,535,000

-

Rp

578,500,000

-

Rp

107,030,000

Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS

512111

Rp

Beban Tunj. PPh Pejabat Negara

511511

434,720,000

Beban Gaji Pokok Pejabat Negara

511324

Rp

Beban Uang Lembur

Rp

-

Rp

(2,663,707)

Rp

(2,663,707)

Rp

3,504,949,919

Rp

(6,205,265)

Rp

3,498,744,654

Rp

109,652,000

Rp

(20,582,400)

Rp

89,069,600

Rp 25,712,928,059

Rp

(5,200,000)

Rp 25,707,728,059

Rp 40,777,824,602

Rp

(58,220,820)

Rp 40,719,603,782

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

Total Beban Pegawai

Sumber: Buku Besar Laporan Keuangan PPATK untuk Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015


- 41 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan a. Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp3.141.500,00 merupakan pengembalian belanja gaji pokok bulan Agustus 2015 terhadap 1 (satu) orang pegawai PPATK yang diberhentikan dengan hormat pada bulan Juli 2015. b. Pengembalian

Belanja

Uang

Makan

sebesar

Rp20.199.000,00

merupakan

pengembalian uang makan PNS bulan Desember 2015 bagi CPNS PPATK yang mengikuti Diklat Pra Jabatan, dan pegawai yang melaksanakan cuti. c. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp185.000,00 merupakan pengembalian belanja Tunjangan Umum PNS bulan Agustus 2015 terhadap 1 (satu) orang pegawai PPATK yang yang diangkat sebagai Pejabat Struktural pada bulan Juli 2015. d. Pengembalian Belanja Gaji Pokok Non PNS sebesar Rp2.663.707,00 merupakan pengembalian belanja gaji pokok Non PNS bulan Februari 2015 terhadap 1 (satu) orang pegawai kontrak PPATK yang diberhentikan dengan hormat pada bulan Februari 2015. e. Pengembalian Belanja Uang Honor Tetap sebesar Rp6.205.265,00 merupakan pengembalian belanja uang honor bulan Mei 2015 terhadap 1 (satu) orang pegawai kontrak PPATK yang diberhentikan dengan hormat pada bulan Mei 2015. f. Pengembalian Belanja Uang Lembur sebesar Rp20.582.400,00 merupakan pengembalian sisa uang lembur PNS PPATK bulan Desember 2015. g. Pengembalian

Belanja

Pegawai

(Tunjangan

Khusus/Kegiatan)

sebesar

Rp5.200.000,00 merupakan pengembalian tunjangan khusus bagi 4 (empat) orang pegawai PPATK yang melaksanakan Tugas Belajar.

Beban Persediaan Rp1.915.837.458,00.

D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

adalah masing-masing sebesar Rp1.915.837.458,00 dan Rp0,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, terdiri dari: a.

Beban Persediaan Konsumsi, antara lain barang cetakan, alat tulis kantor, dan perlengkapan pemeliharaan.

b.

Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges, berupa beban atas penggunaan materai Rp3.000, dan materai Rp6.000.

c.

Beban Persediaan Bahan Baku, yaitu beban atas penggunaan bahan bakar solar untuk pemeliharaan peralatan dan mesin (penggunaan genset).

d.

Beban Persediaan Lainnya, merupakana beban atas penggunaan obat-obatan di klinik dokter umum dan dokter gigi.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 26. Catatan atas Laporan Keuangan

- 42 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tabel 26 Rincian Beban Persediaan Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Kode Akun

Nama Akun

Beban Persediaan

593111

Beban Persediaan Konsumsi

Rp

1,758,838,241

593121

Rp

5,496,000

593131

Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges Beban Persediaan Bahan Baku

Rp

15,186,000

593149

Beban Persediaan Lainnya

Rp

136,317,217

Total Belanja Barang

Rp

1,915,837,458


Beban Barang dan Jasa Rp16.876.329.975,00.

D.4 Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

adalah masing-masing sebesar Rp16.876.329.975,00 dan Rp0,00.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 27.

Kode Akun

521111 521113 521114 521119 521211 521213 521219

522111 522112 522113 522119 522131 522141 522151 522191

Tabel 27 Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Pengurangan Beban Beban Barang dan karena Nama Akun Jasa (Bruto) Pengembalian Belanja Beban Barang Beban Keperluan Rp 671.855.506 Perkantoran Beban Penambah Daya Rp 140.797.222 Tahan Tubuh Beban Pengiriman Surat Rp 132.281.267 Dinas Pos Pusat Beban Barang Operasional Rp 599.386.086 Lainnya Rp 3.407.446.627 Rp 600.000 Beban Bahan Rp 151.100.000 Rp 54.050.000 Beban Honor Output Beban Barang Non Rp 3.103.077.281 Operasional Lainnya Beban Jasa Rp 2.795.062.129 Rp 2.839.000 Beban Langganan Listrik Rp 113.815.881 Beban Langganan Telepon Rp 51.840.320 Beban Langganan Air Beban Langganan Daya dan Rp 901.554.304 Jasa Lainnya Rp 883.811.909 Beban Jasa Konsultan Rp 786.748.617 Beban Sewa Rp 1.271.345.000 Rp 5.900.000 Beban Jasa Profesi Rp 1.929.596.826 Beban Jasa Lainnya Rp 16.939.718.975 Rp 63.389.000 Total Beban Barang

Beban Barang dan Jasa (Neto)

Rp

671.855.506

Rp

140.797.222

Rp

132.281.267

Rp

599.386.086

Rp

3.406.846.627

Rp

97.050.000

Rp

3.103.077.281

Rp

2.792.223.129

Rp

113.815.881

Rp

51.840.320

Rp

901.554.304

Rp

883.811.909

Rp

786.748.617

Rp

1.265.445.000

Rp

1.929.596.826

Rp 16.876.329.975



- 43 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Penjelasan penting terkait data yang tersaji pada Tabel 27, yaitu: a.

Pengembalian Belanja Bahan Rp600.000,00 (kode akun: 521211) merupakan pengembalian belanja atas biaya uang saku rapat dalam kantor diluar jam kerja terkait persiapan reviu renstra Tahun 2015-2019 pada tanggal 21 Desember 2015 an. Yudi Affiandi Wirasugena dkk (25org) sesuai ST-1219/1.01.1/PPATK/12/15 tgl 15 Desember 2015. Namun pengembalian belanja tersebut menggunakan akun Belanja Bahan (kode akun: 521211), seharusnya menggunakan akun Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (kode akun: 524114).

b.

Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan (kode akun: 521213) merupakan pengembalian belanja atas biaya honorarium kegiatan Rapat Koordinasi Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 Desember 2015 sebanyak 11 (sebelas) orang peserta dengan total nilai Rp53.200.000,00 dan PPh 21 atas honor sebesar Rp850.000,00.

c.

Pengembalian

Belanja

Langganan

Listrik

(kode

akun:

522111)

sebesar

Rp2.839.000 merupakan pengembalian belanja atas biaya perjalanan dinas ke Bogor dalam rangka menghadiri seminar evaluasi aktualisasi dan penutupan diklat prajabatan Gol. II pada PPMKP Ciawi pada tanggal 18-19 Desember 2015 sebanyak 10 (sepuluh) orang sesuai ST-1195/1.01.1/PPATK/12/15 tgl 11 Desember 2015. Namun pengembalian belanja tersebut menggunakan akun Belanja Langganan Listrik (kode akun: 522111), seharusnya menggunakan akun Belanja Perjalanan Biasa (kode akun: 524111). d.

Pengembalian

Belanja

Jasa

Profesi

sebesar

Rp5.900.000

merupakan

pengembalian belanja atas biaya honor narasumber dalam rangka Konsinyering Pembahasan RPP tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal pada tanggal 3-5 September 2015 di Bandung sebesar Rp3.200.000,00, dan biaya honorarium narasumber kegiatan Pelatihan Bersama Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Provinsi Banten tanggal 15-17 Desember 2015 sebesar Rp2.700.000,00. e.

Beban Jasa Lainnya (kode akun: 522191) merupakan Belanja Jasa yang bersumber dari hibah pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dengan nama projek Development of The Indonesian Board of Audit Performance and Financial Audit Capacity, dan nomor Referensi/Registrasi Hibah GA 30.08.2006/71012601 tanggal ROU 30 Agustus 2006 yang sudah diserahterimakan dan disahkan pada tahun 2015. Kegiatan hibah tersebut dilaksanakan melalui PPATK – AUSTRAC Partnership Program yang seluruhnya sudah dilaksanakan di tahun 2014, namun laporan kegiatan hibah secara legkap diterima oleh PPATK pada tahun 2015, sehingga serah terima hibah dilaksanakan di tahun 2015. Kegiatan yang sudah diserahterimakan pada tahun 2015 tersebut terdiri dari:


- 44 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 1)

Projek 1 – Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri, merupakan kegiatan Workshop analis PPATK dan pakar dari AUSTRAC untuk mengembangkan sistem monitoring otomatis dengan nilai hibah sebesar Rp532.089.070,00.

2)

Projek 3 – Kajian Risiko Nasional, merupakan kegiatan Workshop dengan aparat penegak hukum, perwakilan kejaksaan dan pengadilan dalam rangka mensosialisasikan kuesioner dan mengumpulkan data untuk kajian risiko nasional dengan nilai hibah Rp309.890.558,00.

3)

Projek 4 – Pertukaran Analis antara AUSTRAC dan PPATK, merupakan kegiatan pertukaran analis PPATK dan AUSTRAC untuk melaksanakan analisis bersama di kantor PPATK dan AUSTRAC dengan nilai hibah Rp178.578.543,00.

4)

Project 5 – E-Learning, merupakan kegiatan penyelesaian User Accepance Test modul 2 dan 3 e-learning dengan nilai hiah Rp125.612.218,00.

5)

Project 6 – Koordinasi antara PPATK dan POLRI merupakan Workshop dengan pejabat senior kepolisian yang berasal dari tiga direktorat terkait investigasi tindak pidana pencucian uang untuk menjajaki langkah-langkar penguatan koordinasi internal terkait kasus pencucian uang dengan nilai hibah Rp549.687.656,00.

6)

Project 7 – Koordinasi antara PPATK, OJK and BI, merupakan Workshop dengan

pejabat

dari

OJK,

BI,

dan

PPATK

dengan

nilai

hibah

Rp233.738.780,00. Beban Pemeliharaan Rp3.044.888.054,00.

D.5 Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

adalah masing-masing sebesar Rp3.044.888.054,00 dan Rp0,00. Beban

pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Beban Persediaan suku cadang, dan Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan.

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 28.


- 45 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tabel 28 Rincian Pemeliharaan Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015

Kode Nama Akun Beban Pemeliharaan Akun Rp 754,377,630 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 871,724,050 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523122 Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Rp 188,000,000 Pelumas Khusus Non Pertamina Rp 1,036,660,765 523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 139,946,792 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Rp 54,178,817 593114 Beban Persediaan Suku Cadang Rp 3,044,888,054 Total Belanja Barang Sumber: Buku Besar Laporan Keuangan PPATK untuk Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015

Beban Perjalanan Dinas Rp11.488.123.491,00.

D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp11.488.123.491,00 dan Rp0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 2.

Kode Akun 524111 524113 524114 524119 524219

Tabel 29 Rincian Beban Perjalanan Dinas Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 Pengurangan Beban Beban Perjalanan karena Nama Akun Dinas (Bruto) Pengembalian Belanja Rp 5,709,492,612 Rp 312,904,833 Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Rp 462,270,000 Rp 5,400,000 Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Rp 1,480,820,000 Rp 15,600,000 Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Rp 2,976,636,593 Rp 25,590,272 Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Lainnya ‐ Rp 1,242,962,321 Rp 24,562,930 Luar Negeri Rp 11,872,181,526 Rp 384,058,035 Total Belanja Barang

Beban Perjalanan Dinas (Neto) Rp

5,396,587,779

Rp

456,870,000

Rp

1,465,220,000

Rp

2,951,046,321

Rp

1,218,399,391

Rp 11,488,123,491 Sumber: Buku Besar Laporan Keuangan PPATK untuk Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2015 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp46.453.000,00

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember

2015

dan

31

Desember 2014

adalah

masing-masing sebesar

Rp46.453.000,00 dan Rp0,00. Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa cindera mata/ plakat PPATK.


- 46 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp8.255.983.536,00.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp8.255.983.536,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 30.

Tabel 30 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Bulan Yang Berakhir 31 Desember 2015

Kode Nama Akun Akun 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Total Belanja Barang

Beban Penyusutan Rp

6,706,900,656

Rp

1,494,818,260

Rp

54,264,620

Rp

8,255,983,536


Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp40.760,00.

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Surplus dari kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari kegiatan Non Operasional untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp40.760,00 dan Rp0,00. Surplus dari kegiatan Non Operasional PPATK berasal dari pengembalian belanja pegawai atas kekurangan tunjangan beras PNS PPATK bulan Januari 2014 s.d. Maret 2015.


- 47 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp Rp180.382.601.947 ,00

E.1. Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp180.382.601.947 ,00 dan Rp0.

Surplus(defisit) LO (Rp82.299.338.708,00)

E.2. Surplus(Defisit) LO Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah defisit sebesar (Rp82.299.338.708,00) dan Rp0. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Rp50.314.489,00

E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan berasal dari penyesuaian nilai persediaan sebagai akibat adanya selisih antara harga perolehan persediaan yang mutasi persediannya dicatat dengan metode First In First Out (FIFO), sedangkan pengakuan nilai persediaan akhir menggunakan harga perolehan terakhir. Jumlah Penyesuaian

Nilai Tahun Berjalan

untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp50.314.489,00 dan Rp0,00. Rincian Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 31.

Tabel 31 Rincian Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Per 31 Desember 2015 No Uraian 1 Penyesuaian Nilai Persediaan Januari 2015 Rp 2 Penyesuaian Nilai Persediaan Februari 2015 Rp

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai Penyesuaian Nilai

Persediaan Maret 2015 Persediaan April 2015 Persediaan Mei 2015 Persediaan Juni 2015 Persediaan Juli 2015 Persediaan Agustus 2015 Persediaan September 2015 Persediaan Oktober 2015 Persediaan November 2015 Persediaan Desember 2015

Total Penyesuaian Nilai Persediaan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Nilai (116,674) 2,687,001 24,986,746 (4,148,489) 159,987 32,989 1,525,836 (94,140) 3,671,852 9,620,631 4,356,142 7,632,608 50,314,489

Sumber: Jurnal SIMAK BMN Bulanan Tahun 2015


- 48 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Transaksi Antar Entitas Rp81.670.884.120,00

E.4. Transaksi Antar Entitas Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara akun Ditagihkan Ke Entitas Lain dan Diterima Dari Entitas Lain. Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar

Rp81.670.884.120,00 dan Rp0,00.

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel 32.

Tabel 32 Rincian Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2015

Kode Nama Akun Akun 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 313121 Diterima dari Entitas Lain 391131 Pengesahan Hibah Langsung Total Belanja Barang

Nilai Rp 79.918.196.603 Rp Rp

(176.909.309) 1.929.596.826

Rp 81.670.884.120


Ekuitas Akhir Rp179.605.633.336,00

E.6. Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp179.605.633.336,00 dan Rp180.382.601.947,00.

Jakarta, 31 Desember 2015 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Yudi Affiandi Wirasugena NIP. 195907121987021001


- 49 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan F. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Setoran Pengembalian Belanja sebesar Rp7.222.000,00

F.1. Setoran Pengembalian Belanja

Setoran Pengembalian Belanja pada Tahun 2016 sebesar Rp7.222.000,00 yang merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas Tahun 2015, terdiri dari: 1.

Pengembalian

Belanja

TAYL

sebesar

Rp

4.357.000,00

merupakan

pengembalian sisa perjalanan dinas 4 (empat) pegawai PPATK ke Myanmar pada tanggal 14-19 Desember 2015. Untuk keperluan perjalanan dinas tersebut, PPATK mengajukan nominatif perjalanan dinas ke KPPN Jakarta VI sebesar Rp 23.213.216,00 dengan SPM tanggal 15 Desember 2015 Nomor 01725 dan KPPN Jakarta VI menerbitkan SP2D Nomor 151751301052678 tanggal 17 Desember 2015. Perhitungan nominatif tersebut sesuai dengan surat tugas Nomor ST-1155/1.01.1/PPATK/12/15 tanggal 2 Desember 2015 yaitu

selama

6

hari

perjalanan

dinas

(tiket

perjalanan

ditanggung

pengundang/sponsor). Pembayaran kepada pelaksana perjalanan dinas tersebut dilakukan setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan perhitungan sebagai berikut : a.

1 (satu) orang melaksanakan perjalanan dinas selama 6 hari dan 3 (tiga) orang melaksanakan perjalanan dinas tersebut hanya 4 hari.

b.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka terdapat kelebihan permintaan uang harian perjalanan sebanyak 2 hari untuk 3 orang yaitu sebesar Rp 5.100.000,00.

c.

Uang kelebihan perhitungan perjalanan dinas tersebut telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 30 Desember 2015.

d.

Penelitian ulang atas dokumen/bukti perjalanan tersebut pada akhir bulan Januari 2015 diketahui bahwa masih terdapat

kelebihan pembayaran

pada perjalanan dinas ke Myanmar. Kelebihan tersebut berkaitan dengan lama waktu tempuh untuk perjalanan Jakarta Myanmar yang semula selama lebih dari 24 jam sehingga diberi tambahan uang harian selama 2 hari. Setelah diteliti ulang

dan dikonsultasikan dengan P2K diperoleh

keputusan bahwa berdasarkan bukti perjalanan (boarding pass yang diterima kemudian) bahwa waktu tempuh perjalanan Jakarta – Myanmar tidak lebih dari 24 jam dan berhak mendapat tambahan uang harian sebanyak

1

(satu)

hari

perjalanan,

sehingga

terdapat

kelebihan

pembayaran uang harian sebanyak 1 (satu) hari untuk setiap pelaksana perjalanan dinas.


- 50 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan e.

Jumlah kelebihan tersebut sebesar Rp 4.173.680,00.

f.

Atas kelebihan uang harian tersebut, pelaksana perjalanan dinas mengembalikan uang tersebut ke bendahara pada tanggal 12 Februari 2016 dan disetorkan ke kas negara pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp 4.357.000,-.

2.

Pengembalian

belanja

TAYL

sebesar

Rp

2.865..000,00

merupakan

pengembalian selisih pembayaran uang Rapat Dalam Kantor, Transport Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Luar Kota. Selisih tersebut terjadi disebabkan oleh pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran menjelang akhir tahun anggaran (akhir bulan Desember 2015) yang besaran nilai/uangnya berdasarkan penerbitan SPM/SP2D LS kepada Bendahara Pengeluaran. Penerbitan SPM LS BP tersebut berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan daftar nama yang tertuang dalam surat tugas yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut. Saat pembayaran dilakukan belum diterima dokumen pendukung atas pelaksanaan kegiatan tersebut, berkenaan dengan hasl tersebut bendahara melakukan pembayaran kegiatan dimaksud berdasarkan nilai SPM kepada para PIC kegiatan. Pembuatan daftar pembayaran kegiatan tersebut agar dibuat oleh PIC kegiatan, dan diserahkan kembali ke Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya seperti daftar absensi kehadiran peserta. Berkenaan

dengan

banyaknya

melaksanakan/mengambil

pegawai

(peserta

kegiatan)

yang

cuti pada akhir tahun, sehingga pembayaran

tersebut dilakukan pada bulan Januari 2016. Bendahara Pengeluaran menerima daftar pembayaran dan kelengkapannya pada awal Februari 2016 dan berdasarkan daftar pembayaran dan absensi tersebut diketahui bahwa kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh seluruh pegawai sebagaimana tercantum dalam surat tugas sehingga terdapat sisa uang. Atas sisa uang tersebut kemudian disetorkan ke kas negara pada tanggal 10 Februari 2016 dengan jumlah total sebesar Rp 2.865.000,00.

Penerimaan Negara Rp90.000.000,00

F.2. Penerimaan Negara Terdapat setoran ke kas Negara pada tanggal 27 Januari 2016

sebesar

Rp90.000.000,00 yang merupakan pembayaran atas pengunduran diri sebagai CPNS atas nama

Aulia Alkausar. Penyetoran tersebut berdasarkan Surat

Pernyataan dari yang bersangkutan pada saat penerimaan CPNS PPATK.


- 51 -

Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan masa tugas belum mencapai 3 (tiga) tahun, yang bersangkutan

bersedia

untuk

mengembalikan

biaya

rekruitmen

sebesar

Rp90.000.000,00. ke Kas Negara. Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS PPATK dengan Surat keputusan Nomor KEP-221/1.01/PPATK/11/15 tanggal 30 November 2015.

Jakarta, 25 Februari 2016

Kuasa Pengguna Anggaran

Bjardianto Pudjiono NIP. 195805241980031001


- 52 -

PPATK Bagian Anggaran 078 Kode Satuan Kerja 453374

Jl. Ir. H. Juanda No.35 Jakarta 10120 Indonesia Telepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email : [email protected] Website : www.ppatk.go.id

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Recommend Documents