LAPORAN KEUANGAN (UN AUDITED)

089.01.3400.689266.KD

LAPORAN KEUANGAN (UN AUDITED) PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR : LKE- 140/PW32/1/2016 TANGGAL : 25 JANUARI 2016

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 (Un Audited)

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor

17

Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas

/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Mamuju, 25 Januari 2016 Kepala Perwakilan,

Wasis Prabowo NIP 19651031 198703 1 001

Kata Pengantar - i -


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Laporan Keuangan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Teknis A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Basis Akuntansi A.5. Dasar Pengukuran A.6. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Kewajiban Jangka Pendek C.4. Ekuitas D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas E.1. Ekuitas Awal E.2. Surplus/(Defisit) LO E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar E.5. Transaksi Antar Entitas E.6. Ekuitas Akhir F. Informasi Penting Lainnya F.1. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK F.2. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

i ii iii iv v 1 3 4 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 18 18 19 24 24 26 31 32 34 34 38 40 40 40 40 41 41 42 43 43 43

Daftar Isi - ii -


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1

:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015

18

Tabel 2

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014

19

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015

19

Tabel 4

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015

20

Tabel 5

:

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014

21

Tabel 6

:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014

21

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014

22

Tabel 8

:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014

23

Tabel 9

:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

24

Tabel 10

:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

24

Tabel 11

:

Rincian Belanja Dibayar di Muka (prepaid) per 31 Desember 2015

25

Tabel 12

:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

26

Tabel 13

:

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

26

Tabel 14

:

Rincian Tanah per 31 Desember 2015

27

Tabel 15

:

Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015

28

Tabel 16

:

Rincian Penambahan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015

29

Tabel 17

:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015

31

Tabel 18

:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

31

Tabel 19

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015

32

Tabel 20

:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014

34

Tabel 21

:

Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014

35

Tabel 22

:

Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014

36

Tabel 23

:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014

36

Tabel 24

:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014

37

Tabel 25

:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014

37

Tabel 26

:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014

38

Tabel 27

:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014

38

Daftar Tabel - iii -


DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok A. Neraca Percobaan B. Laporan Realisasi Anggaran C. Neraca D. Laporan Operasional E. Laporan Perubahan Ekuitas 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN 7. Daftar Persediaan – SIMAK BMN 8. Daftar Tindak Lanjut atas Temuan BPK 9. Formulir Memo Jurnal Penyesuaian

Daftar Lampiran - iv -

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 (Un Audited )

PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju, 25 Januari 2016 Kepala Perwakilan,


Pernyataan Tanggung Jawab - v -


RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan s.d. 31 Desember 2015 . Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan

Semester II TA 2015 adalah berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp326.859.299,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp15.860.944.042,00 atau mencapai 95,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.678.100.000,00 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp43.542.469.752,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp367.137.348,00,

Aset Tetap (netto setelah akumulasi

penyusutan) sebesar Rp43.175.332.404,00 Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp131.474.117,00 dan Rp43.410.995.635,00 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

kegiatan

operasional,

surplus/defisit

dari

kegiatan

non-operasional,

dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar

jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp15.681.029.077,00

Rp4.265.649,00, sedangkan sehingga terdapat defisit

dari Kegiatan Operasional senilai ( Rp15.676.763.428,0 ). Kegiatan Non Operasional terjadi

Ringkasan - 1 -


surplus sebesar Rp322.593.650,00, sehingga sampai dengan 31 Desember 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat mengalami Defisit-LO sebesar (Rp15.354.169.778,00 ). 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebesar Rp43.546.483.391,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp15.354.169.778,00), ditambah penyesuaian nilai aset sebesar Rp3.880.285,00 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp319.283.006,00) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.534.084.743,00

sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015

adalah senilai

Rp43.410.995.635,00 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan

Operasional, dan L aporan

Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan

disajikan dengan basis akrual.

Ringkasan - 2 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2015 URAIAN

%

CATATAN

ANGGARAN

REALISASI

TA 2014

REALISASI

REALISASI

THD ANGGARAN

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

B.1

■ Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Negara & Hibah B. BELANJA NEGARA

0

326.859.299

0

21.483.642

0

326.859.299

0

21.483.642

B.2

■ Belanja Pegawai

B.2.1

9.020.584.000

8.284.086.798

91,84

6.181.259.714

■ Belanja Barang

B.2.2

5.116.273.000

5.071.342.271

99,12

2.960.038.820

■ Belanja Modal

B.2.3

2.541.243.000

2.505.514.973

98,59

31.317.646.124

16.678.100.000

15.860.944.042

95,10

40.458.944.658

Jumlah Belanja Negara

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Laporan Realisasi Anggaran- 3 -

NERACA


II. N E R A C A

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN

CATATAN

31 DES 2015

31 DES 2014

ASET ASET LANCAR

C.1

■ Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

55.614.380

0

■Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.2

46.690.000

42.754.167

■ Persediaan

C.1.3

264.832.968

77.898.747

367.137.348

120.652.914

JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP

C.2

■ Tanah

C.2.1

2.042.703.750

2.042.703.750

■ Peralatan dan Mesin

C.2.2

6.232.014.285

4.277.799.312

■ Gedung dan Bangunan

C.2.3

34.520.500.913

34.291.709.000

■ Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4

4.292.795.369

4.292.795.369

■ Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.5

0

0

■ Akumulasi Penyusutan

C.2.6

(3.912.681.913)

(1.459.424.408)

JUMLAH ASET TETAP

43.175.332.404

43.445.583.023

JUMLAH ASET

43.542.469.752

43.566.235.937

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.3

■ Utang Kepada Pihak Ketiga

C.3.1

75.859.737

19.752.546

■ Uang Muka dari KPPN

C.3.2

55.614.380

0

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

131.474.117

19.752.546

JUMLAH KEWAJIBAN

131.474.117

19.752.546

EKUITAS

C.4

■ Ekuitas Dana Lancar

C.4.1

0

100.900.368

■ Ekuitas Dana Investasi

C.4.2

0

43.445.583.023

■ Ekuitas

C.4.3

43.410.995.635

0

43.542.469.752

43.566.235.937

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


Neraca - 4 -

LAPORAN OPERASIONAL


III. LAPORAN OPERASIONAL PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) Kenaikan (Penurunan)

JUMLAH NAMA PERKIRAAN

CAT. 2015

KEGIATAN OPERASIONAL

2014

JUMLAH

%

D.1

PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1

■ Pendapatan Negara Bukan Pajak

D.1.1.1

4.265.649

0

4.265.649

0,00

D.1.1

4.265.649

0

4.265.649

0,00

Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) BEBAN OPERASIONAL

D.1.2

■ Beban Pegawai

D.1.2.1

8.339.701.178

0

8.339.701.178

0,00

■ Beban Persediaan

D.1.2.2

178.899.575

0

178.899.575

0,00

■ Beban Barang dan Jasa

D.1.2.3

1.233.857.891

0

1.233.857.891

0,00

■ Beban Pemeliharaan

D.1.2.4

508.016.393

0

508.016.393

0,00

■ Beban Perjalanan Dinas

D.1.2.5

2.964.071.454

0

2.964.071.454

0,00

■ Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.1.2.6

2.456.482.586

0

2.456.482.586

0,00

■ Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

D.1.2.7

0

0

0

0,00

15.681.029.077

0

15.681.029.077

0,00

(15.676.763.428)

0,00

Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.7)

D.1.2

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1– D.1.2)

D.1

KEGIATAN NON OPERASIONAL

D.2

SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR

(15.676.763.428)

0

D.2.1

■ Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.1

0

0

0

000

■ Beban Pelepasan Aset Non Lancar

D.2.1.2

0

0

0

0,00

D.2.1

0

0

0,00

322.593.650

0,00

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Pelapsan Aset Non Lancar (D.2.1.1–D.2.1.2) SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

D.2.2.

■ Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.2.2.1

■ Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

322.593.650

0

-

Jumlah Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1)

D.2.2

322.593.650

Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)

D.2

322.593.650

SURPLUS / (DEFISIT) – LO (D.1+D.2)

0

(15.354.169.778)

0 0 0

322.593.650

0,00

322.593.650

0,00

(15.354.169.778)

0,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini. Laporan Operasional - 5 -

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (dalam Rupiah) JUMLAH NAMA PERKIRAAN

CAT.

2015

Kenaikan (Penurunan) 2014

JUMLAH

%

EKUITAS AWAL

E.1

43.546.483.391

0

43.546.483.391

0,00

SURPLUS/(DEFISIT) – LO

E.2

(15.354.169.778)

0

(15.354.169.778)

0,00

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN

E.3

3.880.285

0

3.880.285

0,00

E.3.1

3.880.285

0

3.880.285

0,00

■ Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.4

(319.283.006)

0

(319.283.006)

0,00

■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

E.4.1

(319.283.006)

0

(319.283.006)

0,00

E.5

15.534.084.743

0

15.534.084.743

0,00

(15.669.572.499)

0

(15.669.572.499)

0,00

43.410.995.635

0

43.410.995.635

0,00

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4) EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4+E5)

E.6


Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat (Un audited)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa

kali

diubah

terakhir

dengan

Peraturan

Presiden

Nomor 192 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

menyatakan

BPKP

berperan

dalam

mendukung

akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -


Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

Kepala Perwakilan

: Wasis Prabowo

Kepala Bagian Tata Usaha

: Muhammad Abdi Uluelang

Kepala Sub Bagian Keuangan

: Baden

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

: Aryanto

Koorwas Bidang IPP

: Baharuddin Rahman

Koorwas Bidang APD

: Abd Raziq Makuraga

Koorwas Bidang Akuntan Negara

: Triyono JP

Koorwas Bidang Investigasi Koorwas Bidang P3A & APIP

: Sasana Dwiputra Alexander : Suan Kim

A.2. IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 BPKP

mulai

tahun

anggaran

2015

untuk

pertama

kali

mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam

implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut:  Sesuai

dengan

Interpretasi

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (IPSAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPKP tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.  BPKP menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.  Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuaangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis laporan keuangan lintas tahun.



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPKP. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Jumlah

satuan

kerja

yang menyusun

laporan

keuangan

dan

dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan BPKP sebanyak satu Eselon I yang terdiri dari 39 satuan kerja yaitu 33 satuan kerja Kantor Daerah dan 6 satuan kerja Kantor Pusat. Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 telah

mengacu pada

Kebijakan

akuntansi

Standar Akuntansi merupakan

Pemerintahan

prinsip-prinsip,

(SAP).

dasar-dasar,

konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih

oleh

suatu

entitas

pelaporan

dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut:



Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA  Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO  Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO pendapatan aliran

diakui pada saat

timbulnya

hak

atas

dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya

masuk

sumber

daya

ekonomi.

pengakuan pendapatan-LO pada

Secara

khusus

BPKP adalah sebagai

berikut:  Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.  Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.  Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan



pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus

pengeluaran

melalui

bendahara

pengeluaran,

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban

(4) Beban  Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar  Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.  Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



 Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.  Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur secara handal.  Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan

membentuk

penyisihan

piutang

tak

tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: Kualitas

Uraian

Piutang Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

Kurang

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan

Lancar

Pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

Tarif Penyisihan 0,5% 10% 50%

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Macet

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

100%

Urusan Piutang Negara/DJKN

 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.  Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.



Aset Tetap

b. Aset Tetap  Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:  Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);  Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  Aset

Tetap

yang

tidak

digunakan

dalam

kegiatan

operasional pemerintah yang clisebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai clengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.  Aset

tetap

yang

secara

permanen

dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang BMN/BMD.  Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat

sebagai

bersangkutan

koreksi

pada

saat

terhadap

nilai

aset

yang

tersebut

telah

penyesuaian

nilai

pengembalian

disetorkan ke Kas Negara. Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap  Penyusutan

aset

tetap

adalah



sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.  Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.  Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan

adanya nilai residu.  Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.  Masa

Manfaat

berpedoman

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

Piutang Jangka Panjang

4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang  Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12)



bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.  TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan

melawan

hukum

mengakibatkan

kerugian

negara/daerah.  TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset Lainnya

e. Aset Lainnya  Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.  Aset

Tak

Berwujud

merupakan

aset

yang

dapat

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban

(6) Kewajiban  Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan.  Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Kode

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp326.859.299,00

Anggaran Awal

Uraian

Anggaran Revisi

51

Belanja Pegawai

6.275.029.000

9.020.584.000

52

Belanja Barang

4,813.930.000

5.116.273.000

53

Belanja Modal

937.500.000

2.541.243.000

Jumlah

12.026.459.000

16.678.100.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2015 adalah sebesar Rp326.859.299,00 atau 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP)

Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2015 Uraian Jenis Pendapatan

Estimasi (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

Pendapatan Pengelolaan BMN

0

623.583

0,00

Pendapatan dari Iuran dan Denda

0

3.642.066

0,00

Pendapatan Lain-lain

0

322.593.650

0,00

Jumlah

0

326.859.299

0,00

Dibandingkan dengan TA 2014, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp305.375.657,00 atau 1.421,43 persen yang disebabkan adanya penerimaan kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu yang berasal dari kegiatan Temuan Hasil Audit BPK Tahun



2015 . Perbandingan realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 2 berikut ini: Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2015 dan 2014 Realisasi PNBP

Uraian Jenis PNBP

TA 2015 (Rp)

Pendapatan Pengelolaan BMN

Jumlah Netto

Realisasi Belanja Negara Rp15.860.944.042,00

TA 2014 (Rp)

Rp

%

623.583

743.248

(119.665)

(16,10)

3.642.066

0

3.642.066

0,00

322.593.650

20.740.394

301.853.256

1.455,39

326.859.299

21.483.642

305.375.657

1.421,43

Pendapatan dari Iuran dan Denda Pendapatan Lain-Lain

Naik / (Turun)

B.2. Belanja Negara Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat pada TA 2015 setelah

dikurangi

Rp15.860.944.042,00

pengembalian atau

95,10

belanja

persen

dari

adalah

sebesar

anggaran

sebesar

Rp16.678.100.000,00. Anggaran dan realisasi Belanja menurut program TA 2015 disajikan pada Tabel 3 berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2015 Program Kode

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

14.082.447.000

13.290.306.370

94,37

06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

2.595.653.000

2.570.637.672

99,04

16.678.100.000

15.860.944.042

95,10

Jumlah

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 4 berikut ini:



Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2015 Jenis Belanja Kode

Anggaran

Uraian

Realisasi

% Realisasi

51

Belanja Pegawai

9.020.584.000

8.284.086.798

91,84

52

Belanja Barang

5.116.273.000

5.071.342.271

99,12

53

Belanja Modal

2.541.243.000

2.505.514.973

98,59

Jumlah

16.678.100.000

15.860.944.042

95,10

Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2015 disajikan pada Grafik 1 berikut ini:

-

Beban Pegawai

Beban Barang

2.505.514.973

2.541.243.000

2.000.000.000

5.071.342.271

4.000.000.000

5.116.273.000

6.000.000.000

8.284.086.798

8.000.000.000

9.020.584.000

10.000.000.000

Beban Modal Anggaran

Realisasi

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2015

Realisasi

belanja

Rp24.598.000.616,00

TA

2015

mengalami

dibandingkan

TA

2014

penurunan disebabkan

sebesar adanya

Penurunan Belanja Modal dalam TA 2015. Perbandingan realisasi belanja TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 (Un Audited) Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 Jenis Belanja

Realisasi Belanja TA 2015 (Rp)

Kode

Uraian

51

Belanja Pegawai

8.284.086.798

6.181.259.714

2.102.827.084

34,02

52

Belanja Barang

5.071.342.271

2.960.038.820

2.111.303.451

71,33

53

Belanja Modal

2.505.514.973

31.317.646.124 (28.812.131.151)

(92,00)

15.860.944.042

40.458.944.658 (24.598.000.616)

(60,80)

Jumlah Belanja Pegawai Rp8.284.086.798,00

TA 2014 (Rp)

Naik / (Turun) Rp

%

B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp8.284.086.798,00

dan

Rp6.181.259.714,00.

Belanja Pegawai sebesar Rp2.102.827.084,00

Kenaikan

realisasi

atau 34,02 persen

antara lain disebabkan adanya penerimaan CPNS dan kenaikan tunjangan kinerja. Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 6 berikut ini: Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014 Uraian Belanja Gaji dan Tunj. PNS


Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

4.058.667.747

3.200.304.116

858.363.631

26,82

80.000.000

9.097.000

70.903.000

779,41

Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito

4.168.925.226

2.988.074.745

1.180.850.481

39,52

Realisasi Belanja Bruto

8.307.592.973

6.197.475.861

2.110.117.112

34,05

(23.506.175)

(16.216.147)

(7.290.028)

44,96

8.284.086.798

6.181.259.714

2.102.827.084

34,02

Belanja Lembur

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto



Belanja Barang Rp5.071.342.271,00

B.2.2. Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp5.071.342.271,00

dan

Rp2.960.038.820,00

Kenaikan

realisasi

Belanja Barang sebesar Rp2.111.303.451,00 atau 71,33 persen antara lain disebabkan adanya revisi biaya bahan ke biaya perjalanan dinas Refocusing. Rincian realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Uraian Belanja Barang Operasional

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

737.488.148

437.907.711

299.580.437

68,41

18.227.500

34.142.900

(15.915.400)

(46,61)

Belanja Barang Persediaan

361.953.511

-

361.953.511

0,00

Belanja Jasa

471.585.265

438.063.370

33.521.895

7,65

Belanja Pemeliharaan

508.016.393

60.297.242

447.719.151

742,52

2.964.071.454

1.998.397.597

965.673.857

48,32

10.000.000

0

10.000.000

0,00

5.071.342.271

2.968.808.820

2.102.533.451

70,82

0

(8.770.000)

(8.770.000)

100,00

5.071.342.271

2.960.038.820

2.111.303.451

71,33

Belanja Barang Non Operasional

Belanja Perj. Dalam Negeri Belanja Jasa Profesi Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Belanja Modal Rp2.505.514.973,00


B.2.3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp2.505.514.973,00 dan Rp31.317.646.124,00. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp28.812.131.151,00

atau 92,00

persen antara lain disebabkan pada TA 2014 terdapat alokasi anggaran pembangunan gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang cukup besar. Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:



Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Realisasi Belanja

Uraian

TA 2015 (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Naik / (Turun)

TA 2014 (Rp)

Rp

%

1.514.764.973

214.005.000

1.300.759.973

607,82

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

551.300.000

31.200.641.124

(30.649.341.124)

(98,23)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

439.450.000

0

439.450.000

0,00

Belanja Modal Lainnya

0

0

0

0,00

Realiasi Belanja Bruto

2.505.514.973

31.414.646.124

(28.909.131.151)

(92,02)

-

(97.000.000)

(97.000.000)

100,00

2.505.514.973

31.317.646.124

(28.812.131.151)

(92,00)

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

Dalam realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.505.514.973,00 adalah Realisasi

Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin

sebesar

Rp1.514.764.973,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp551.300.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Gedung dan Bangunan

dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan

Jaringan sebesar Rp439.450.000,00 telah dicatat di Neraca sebagai perolehan Jaringan, namun pada saat Validasi oleh Inspektorat BPKP, Biro Umum dan Biro Keuangan direvisi menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp439.450.000,00



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Aset Lancar Rp367.137.348,00

C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp367.137.348,00 dan Rp120.652.914,00. Lancar

merupakan

aset

yang

diharapkan

segera

untuk

Aset dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar per 31

Desember 2015 dan 31 Desember 2014

disajikan pada Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Aset Lancar

31 Des 2014 (Rp)

1

Kas di Bendahara Pengeluaran

55.614.380

-

2

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

46.690.000

42.754.167

3

Persediaan

264.832.968

77.898.747

367.137.348

120.652.914

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Rp55.614.380,00

31 Des 2015 (Rp)

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp55.614.380,00 dan Rp0,00. Jumlah

tersebut

merupakan

saldo

UP

yang

belum

dipertanggungjawabkan secara definitif ke Kas Umum Negara pada tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 10 berikut ini: Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No. 1

Aset Lancar Kas Tunai

Jumlah

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

55.614.380

0

55.614.380

0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp55.614.380,00 telah disetor pada tanggal 5 Januari 2016 melalui PT (Persero) Bank BRI Cabang Mamuju dengan NTPN Nomor: 0709021412010407



Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp46.690.000,00

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp46.690.000,00 dan Rp42.754.167,00,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak sewa yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 11 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per 31 Desember 2015 Nilai Sewa (Rp)

Beban Dimuka per 31 Desember 2015 (Rp)

1 tahun (16/03/2015 s.d 14/03/2016)

25.000.000

6.249.999

Rumah Dinas

1 tahun (20/03/2015 s.d 19/03/2016)

25.000.000

6.249.999

3

Rumah Dinas

1 tahun (16/03/2015 s.d 15/03/2016)

25.000.000

6.250.002

4

Rumah Dinas

1 tahun (10/08/2015 s.d 09/08/2016)

16.500.000

11.000.000

5

Kendaraan Operasional

6,5 Bulan (15/06/2015 s.d 30/12/2015

78.000.000

0

Rumah Dinas

1 tahun (22/08/2015 s.d 21/08/2016

16.500.000

11.000.000

Printer

1 tahun (01/09/2015 s.d 31/08/2016

8.910.000

5.940.000

194.910.000

46.690.000

No

Obyek Sewa

Jangka Waktu (Periode)

1

Rumah Dinas

2

6 7

Jumlah Persediaan Rp264.832.968,00

C.1.3. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp264.832.968,00 dan Rp77.898.747,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31



Desember 2014 disajikan pada Tabel 12 berikut ini: Tabel 12 Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Kode 117111

Jenis Persediaan Barang Konsumsi Jumlah

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

264.832.968

77.898.747

264.832.968

77.898.747

Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp264.832.968,00 berada dalam kondisi baik. Aset Tetap Rp43.175.332.404,00

C.2. Aset Tetap Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp43.175.332.404,00 dan Rp43.445.583.023,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas (12) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 13 berikut ini: Tabel 13

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Uraian

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

1

Tanah

2.042.703.750

2.042.703.750

2

Peralatan dan Mesin

6.232.014.285

4.277.799.312

3

Gedung dan Bangunan

34.520.500.913

34.291.709.000

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

4.292.795.369

4.292.795.369

5

Aset Tetap Lainnya

0

0

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

0

0

Nilai Perolehan

47.088.014.317

44.905.007.431

Akumulasi Penyusutan

(3.912.681.913)

(1.459.424.408)

Nilai Buku

43.175.332.404

43.445.583.023


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 (Un Audited) Tanah Rp2.042.703.750,00

C.2.1. Tanah Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014

masing-masing

sebesar

Rp2.042.703.750,00

dan

Rp2.042.703.750,00. Selama tahun 2015 tidak terdapat kenaikan / penurunan nilai perolehan Tanah. Rincian Tanah per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 14 berikut ini: Tabel 14 Rincian Tanah NUP

Alamat

Luas (M2)

1

Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju

5.310

239.613.750

2

Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

10.000

1.803.090.000

15.310

2.042.703.750

Jumlah Peralatan dan Mesin Rp6.232.014.285,00

Nilai

C.2.2. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp6.232.014.285,00 dan Rp4.277.799.312,00. Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.879.091.055,00 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Nilai Perolehan per 31 Desember 2014

4.277.799.312

Mutasi Tambah: - Pembelian

1.954.214.973


6.232.014.285

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

1.879.091.055

Nilai Buku per 31 Desember 2015

4.352.923.230

Mutasi transaksi penambahan Peralatan dan Mesin adalah berupa mutasi tambah melalui pembelian sebesar Rp1.954.214.973,00 Rincian Pembelian Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada Tabel 15 berikut ini: Tabel 15 Catatan atas Laporan Keuangan - 27 -


Rincian Peralatan dan Mesin No.

Uraian

Volume

Nilai Total

1. Lemari Besi/Metal

12

38.998.404

2. Lemari Kayu

6

33.799.202

3. Rak Besi

26

55.233.162

4. Filling Cabinet Besi

6

22.799.202

5. CCTV – Camera Control Television Control 6. Papan Visual/Papan Nama

1

49.115.000

3

20.899.601

7. White Board

10

21.748.670

8. Alat Penghancur Kertas

8

12.768.800

9. Mesin Absensi

1

5.079.800

10. Meja Kerja Kayu

109

324.255.293

11. Kursi Besi Metal

215

173.057.605

12. Sice

13

125.898.271

13. Teko Listrik

3

3.749.601

14. Sound System

2

65.553.323

15. Mimbar/Podium

1

2.437.252

16. Gordyin/Kray

14

98.745.654

17. Panggung

1

23.299.881

18. Microphone/Wireless MIC

2

3.599.734

19. Microphone/Boom Stand

4

3.705.468

20. Slide Projector

6

52.715.476

21. Handy Talky (HT)

6

11.723.250

22. PC Unit

11

172.221.832

23. Note Book

7

104.367.032

24. Printer (Peralatan Personal Komputer) 25. Scanner (Peralatan Personal Komputer) 26. Fire Alarm System

15

35.450.916

12

53.542.544

1

167.200.000

27. Kapasitor Bank

1

190.300.000

28. PABX

1

72.050.000

29. Wireless

1

9.900.000



Jumlah Gedung dan Bangunan Rp34.520.500.913,00

494

1.954.214.973

C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014, masing-masing sebesar Rp34.520.500.913,00 dan Rp34.291.709.000,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan

akumulasi

penyusutannya

adalah

sebesar

Rp1.443.833.106,00 Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


34.291.709.000

Mutasi Tambah: Pembelian

551.300.000

Mutasi Kurang: Pengembalian Belanja Modal TAYL

322.508.087


34.520.500.913

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015

1.443.833.106

Nilai Buku per 31 Desember 2015

33.076.667.807

Mutasi transaksi penambahan dan Pengurangan Bangunan adalah berupa

Gedung dan

mutasi tambah melalui pengadaan

sebesar Rp551.300.000,00 dan

mutasi

pengurangan

sebesar

Rp322.508.087,00 Rincian Pengadaan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada Tabel 16 berikut ini: Tabel 16 Rincian Gedung dan Bangunan No.

Uraian

1. Bangunan Gedung Permanen 2. Pagar Permanen Jumlah

Volume Kantor

Nilai Total

2

354.300.000

1

197.000.000

4

551.300.000

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp322,508.087,00 adalah Temuan Hasil Audit oleh BPK-RI pada Tahun Anggaran 2015 yang merupakan pengembalian



belanja modal sebagai pengurang nilai Gedung dan Bangunan. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp4.292.795.369,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp4.292.795.369,00 dan Rp4.292.795.369,00. Sedangkan nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan

akumulasi

penyusutannya

adalah

sebesar

Rp589.757.752,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


4.292.795.369

Mutasi Tambah:

-

Mutasi Kurang:

-


4.292.795.369

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015

589.757.752 3.703.037.617

Tidak ada mutasi nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan periode Semester II Tahun 2015. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp3.912.681.913,00)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3.912.681.913,00 dan Rp1.459.424.408,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap

yang

disajikan

berdasarkan

pengakumulasian

atas

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 disajikan pada Tabel 17, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran.

Tabel 17


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 (Un Audited) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 No

Nilai Perolehan (Rp)

Uraian

Nilai Buku (Rp)

1

Tanah

2.042.703.750

-

2.042.703.750

2

Peralatan dan Mesin

6.232.014.285

1.879.091.055

4.352.923.230

3

Gedung dan Bangunan

34.520.500.913

1.443.833.106

33.076.667.807

4


4.292.795.369

589.757.752

3.703.037.617

47.088.014.317

3.912.681.913

43.192.794.904

Jumlah

Kewajiban Jangka Pendek Rp131.474.117,00

Akumulasi Penyusutan (Rp)

C.3. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp131.474.117,00 dan Rp19.752.546,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 18 berikut ini: Tabel 18 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No.

Uraian

31 Des 2015 (Rp)

31 Des 2014 (Rp)

1

Utang Kepada Pihak Ketiga

75.859.737

19.752.546

2

Uang Muka dari KPPN

55.614.380

-

131.474.117

19.752.546

Jumlah


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 (Un Audited) Utang Kepada Pihak Ketiga Rp75.859.737,00

C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp75.859.737,00 dan Rp19.752.546,00. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp75.859.737,00 terdiri atas: Tabel 19 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 Uraian Tagihan Listrik Bulan Desember 2015

Nilai (Rp) 19.911.684

Tagihan Telepon Bulan Desember 2015

Uang Muka dari KPPN Rp55.614.380,00

333.673

Tagihan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2015

55.614.380

Jumlah

75.859.737

C.3.2. Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp55.614.380,00 dan Rp0,00 merupakan saldo UP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp43.410.995.635,00

C.4. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar Rp0,00

C.4.1 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing

sebesar

Rp0,00

dan

Rp100.900.368,00.

Jumlah

per

31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuitas yang diinvestasikan untuk memperoleh aset lancer, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

√ Cadangan Persediaan

77.898.747

√ Dana yang harus disediakan

untuk

(19.752.546)

pembayaran Utang Jangka Pendek √

Barang / Jasa yang Harus Diterim Jumlah

42.754.167 100.900.368



Ekuitas Dana Investasi Rp0,00

C.4.2 Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp43.445.583.023,00. Jumlah per 31 Desember 2014 tersebut merupakan ekuita yang diinvestasikan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Akun √

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah

Ekuitas Rp43.410.995.635,00

Nilai (Rp) 43.445.583.023 43.445.583.023

C.4.3 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp43.410.995.635,00 dan Rp0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (Rp15.676.763.428,00 )

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar minus Rp15.676.763.428,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp4.265.649,00

dikurangi

dengan

Beban

Operasional

sebesar

Rp15.681.029.077,00 Pendapatan Operasional Rp4.265.649,00

D.1.1. Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp4.265.649,00

dan Rp0,00. Jumlah tersebut

seluruhnya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Rp4.265.649,00

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada Tahun

2015

dan

2014

masing-masing

sebesar

Rp4.265.649,00 dan Rp0,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO disajikan pada Tabel 20 berikut ini: Tabel 20 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

623.583

Pendapatan Denda

3.642.066

-

-

-

4.265.649

-

-

-

Jumlah

Pendapatan

dari

Pemanfaatan

BMN

sebesar

Rp623.583,00 adaah merupakan Pendapatan Sewa Tanah,

Gedung,

dan

Bangunan,

sedangkan

Pendapatan Denda sebesar Rp3.642.066,00 adalah merupakan

Pendapatan

Denda

Keterlambatan

Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 (Un Audited) Beban Operasional Rp15.681.029.077,00

D.1.2. Beban Operasional Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp15.681.029.077,00

dan Rp0,00. Jumlah

tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama Tahun 2015. Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 21 berikut ini: Tabel 21 Rincian Beban Operasional Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Pegawai Beban Persediaan

Tahun 2014

Jumlah

%

8.339.701.178

-

-

-

178.899.575

-

-

-

1.233.857.891

-

-

-

508.016.393

-

-

-

Beban Perjalanan Dinas

2.964.071.454

-

-

-

Beban Penyusutan dan Amortisasi

2.456.482.586

-

-

-

15.681.029.077

-

-

-

Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan

Jumlah

Beban Pegawai Rp8.339.701.178,00

Naik / (Turun)

D.1.2.1 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp8.339.701.178,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS),

dan

pegawai

yang

dipekerjakan

oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan

yang

telah

dilaksanakan

kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan pada Tabel 22 berikut ini:



Tabel 22 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Realisasi Tahun 2015

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Lembur Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Jumlah Beban Persediaan Rp178.899.575,00

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

4.035.161.572

-

-

-

80.000.000

-

-

-

4.224.539.606

-

-

-

8.339.701.178

-

-

-

D.1.2.2. Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp178.899.575,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan

merupakan

beban

untuk

mencatat

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 23 berikut ini: Tabel 23 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014 Uraian Beban Persediaan Konsumsi Jumlah

Beban Barang dan Jasa Rp1.233.857.891,00


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

178.899.575

-

-

-

178.899.575

-

-

-

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp1.233.857.891,00

dan Rp0,00.

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 24 berikut ini:



Tabel 24 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Tahun 2015

Beban Barang Operasional Beban Barang Non Operasional Beban Jasa Jumlah Beban

Pemeliharaaan Rp508.016.393,00

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

737.488.148

-

-

-

18.227.500

-

-

-

478.142.243

-

-

-

1.233.857.891

-

-

-

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp508.016.393,00

dan Rp0,00. Beban

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 25 berikut ini: Tabel 25 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 Realisasi

Uraian

Beban Perjalanan Dinas Rp2.964.071.454,00

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

389.358.650

-

-

-

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

101.400.943

-

-

-

-

-

-

Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan

17.256.800

Jumlah

508.016.393

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp2.964.071.454,00

dan Rp0,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian

Beban

Perjalanan

Dinas

disajikan

pada

Tabel 26 berikut ini:



Tabel 26 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.456.482.586,00


Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Perjalanan Biasa

2.964.071.454

-

-

-

Jumlah

2.964.071.454

-

-

-

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing Rp2.456.482.586,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada Tabel 27 berikut ini: Tabel 27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 Uraian

Tahun 2015

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

1.024.424.355

-

-

-

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

1.038.886.396

-

-

-

393.171.839

-

-

-

2.456.482.586

-

-

-

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Rp322.593.650,00

Realisasi

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp322.593.650,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp322.593.650,00.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp322.593.650,00

D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp322.593.650,00



dan

Rp0,00.

Jumlah

tersebut

seluruhnya

merupakan

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp322.593.650,00

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp322.593.650,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Jumlah

Realisasi Tahun 2015 85.563

Naik / (Turun)

Tahun 2014

Jumlah

%

-

-

-

-

-

-

322.508.087 322.593.650



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal Rp43.546.483.391,00

E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp43.546.483.391,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 01 Januari 2015 tersebut merupakan reklasifikasi dari akun-akun Neraca per 31 Desember 2014, sebagai berikut: Jenis Akun

Nilai (Rp)

EKUITAS DANA LANCAR √ Cadangan Persediaan

77.898.747

√ Dana yang harus disediakan

untuk

(19.752.546)

pembayaran Utang Jangka Pendek √

Barang / Jasa yang Harus Diterima

42.754.167

EKUITAS DANA INVESTASI √

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah

Surplus/(Defisit) LO (Rp15.354.169.778,00 )

43.445.583.023 43.546.483.391

E.2. Surplus/(Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar minus Rp15.354.169.778,00 dan Rp0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional sebesar Rp15.676.763.428,00 dan surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp322.593.650,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional. E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

Penyesuaian Nilai Aset Rp3.880.285,00

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal neraca menggunakan harga pembelian terakhir, sementara persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2015 dan



31 Desember 2014 adalah sebesar Rp3.880.285,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut: Jenis Persediaan

Nilai Penyesuaian (Rp)

Barang Konsumsi

3.880.285

Jumlah

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp319.283.006,00

3.880.285

E.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar E.4.1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai perolehan aset dan aset lainnya yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar minus Rp319.283.006,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan koreksi kurang nilai Gedung dan Bangunan karena adanya pengembalian belanja Tahun 2015 atas temuan Hasil Audit oleh Tim BPK-RI.

Transaksi Antar Entitas Rp15.534.084.743,00

E.5. Transaksi Antar Entitas Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp15.534.084.743,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri atas: Uraian

Jumlah (Rp)

Ditagihkan ke Entitas Lain

15.860.944.042

Diterima dari Entitas Lain

(326.859.299)

Jumlah

15.534.084.743

E.5.1. Ditagihkan ke Entitas Lain Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan Ditagihkan ke Entitas Lain Rp15.860.944.042,00

2014 masing-masing sebesar Rp15.860.944.042,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.



E.5.2. Diterima dari Entitas Lain Diterima dari Entitas Lain Rp326.859.299,00

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp326.859.299,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Ekuitas Akhir Rp43.410.995.635,00

E.6. Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp43.410.995.635,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp43.542.469.752,00

dikurangi nilai

Kewajiban sebesar Rp131.474.117,00


Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 (Un Audited) Informasi Penting Lainnya Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Temuan

F. INFORMASI PENTING LAINNYA F.1. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap temuan hasil audit BPK-RI atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014, telah

Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja

ditindaklanjuti temuan atas : -

Belanja

Pegawai

sebesar

Rp85.563,00

telah

dilakukan

penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 30 April 205. -

Belanja Modal sebesar Rp322.508.087,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 02 Oktober 2015.

F.2. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja Selama

tahun

2015

kegiatan

pengawasan

di

lingkungan

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD/ BLU yang menjadi mitra kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

jumlah

penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 17 PP dan telah menghasilkan 17 LHP, dan realisasi dana penugasan beban mitra kerja sebesar Rp227.582.455,00 dengan rincian sebagai berikut: Kedeputian

PKP2T PP

Perekonomian

LHP 4

Polsoskam

-

Keuangan Daerah

4 -

2

2

Non PKP2T Dana

PP

LHP

Dana

15.300.450

1

1

10.349.300

-

1

1

14.582.705

17.300.000

9

9

170.050.000

Akuntan Negara

-

-

-

-

-

-

Investigasi

-

-

-

-

-

-

11

11

Jumlah

Jumlah

6

dana

tersebut

6

32.600.450

seluruhnya

194.982.005

dikelola

dan



dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masingmasing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian

biaya

perjalanan

dinas/transport

lokal,

dan

selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja.


LAPORAN KEUANGAN POKOK     

NERACA PERCOBAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Kode Laporan: Tanggal : Halaman :

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2015 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

: : : :

089 01 3400 689266

KODE KODE TRANS PERKIRAAN

NPSAIKB 03-02-16 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. SULAWESI BARAT PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

0

111613

Kas di Bendahara Pengeluaran TUP

55,614,380

0

114112

Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

46,690,000

0

117111

Barang Konsumsi

0

131111

Tanah

2,042,703,750

0

132111

Peralatan dan Mesin

6,232,014,285

0

133111

Gedung dan Bangunan

0

134111

Jalan dan Jembatan

1,137,295,928

0

134113

Jaringan

3,155,499,441

0

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

1,879,091,055

0

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

1,443,833,106

0

137311

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

170,594,388

0

137313

Akumulasi Penyusutan Jaringan

419,163,364

0

212111

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

55,614,380

0

212112

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

20,245,357

0

219511

Uang Muka dari KPPN

55,614,380

0

313111

Ditagihkan ke Entitas Lain

0

313121

Diterima dari Entitas Lain

0

391111

Ekuitas

0

391116

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

0

391117

Penyesuaian Nilai Persediaan

3

423141

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

3

423752

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

3

423951

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

3

423953

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

3

511111

Beban Gaji Pokok PNS

3

511119

Beban Pembulatan Gaji PNS

3

511119

Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS

3

511121

Beban Tunj. Suami/Istri PNS

3

511122

Beban Tunj. Anak PNS

52,560,178

3

511123

Beban Tunj. Struktural PNS

79,700,000

3

511124

Beban Tunj. Fungsional PNS

3

511125

Beban Tunj. PPh PNS

3

511126

Beban Tunj. Beras PNS

139,077,590

3

511129

Beban Uang Makan PNS

550,117,000

3

511129

Pengembalian Beban Uang Makan PNS

264,832,968

34,520,500,913

15,860,944,042 326,859,299 43,546,483,391 319,283,006 3,880,285 623,583 3,642,066 85,563 322,508,087 2,601,667,780 84,403 25,175 164,180,714

357,195,000 70,960,082

7,981,000



: : : :

089 01 3400 689266


NPSAIKB 03-02-16 2


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

3

511151

Beban Tunjangan Umum PNS

3

511151

Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS

3

512211

Beban Uang Lembur

3

512411

Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3

521111

Beban Keperluan Perkantoran

3

521113

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh

3

521114

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

521115

Beban Honor Operasional Satuan Kerja

3

521119

Beban Barang Operasional Lainnya

3

521213

Beban Honor Output Kegiatan

9,870,000

3

521219

Beban Barang Non Operasional Lainnya

8,357,500

3

522111

Beban Langganan Listrik

3

522112

Beban Langganan Telepon

3

522113

Beban Langganan Air

3

522141

Beban Sewa

3

522151

Beban Jasa Profesi

3

523111

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

389,358,650

3

523121

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

101,400,943

3

524111

Beban Perjalanan Biasa

3

524113

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

3

591111

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

1,024,424,355

3

591211

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

1,038,886,396

3

591311

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan

113,729,592

3

591313

Beban Penyusutan Jaringan

279,442,243

3

593111

Beban Persediaan konsumsi

178,899,575

3

593113

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan

17,256,800

JUMLAH

63,805,829,222

43,125,000 15,500,000 80,000,000 4,224,539,606 579,210,260 5,070,500 14,944,888 120,187,500 18,075,000

263,001,926 13,843,150 323,000 190,974,167 10,000,000

2,905,221,454 58,850,000

63,805,829,222



: : : :

089 01 3400 689266


NPSAIKB 03-02-16 1


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

0

115612

Piutang dari KPPN

817,155,958

0

219711

Utang Kepada KUN

326,859,299

2

511111

Allotment Belanja Gaji Pokok PNS

2

511119

Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS

102,000

2

511121

Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

164,627,000

2

511122

Allotment Belanja Tunj. Anak PNS

52,761,000

2

511123

Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS

80,700,000

2

511124

Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS

2

511125

Allotment Belanja Tunj. PPh PNS

2

511126

Allotment Belanja Tunj. Beras PNS

139,399,000

2

511129

Allotment Belanja Uang Makan PNS

550,117,000

2

511151

Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS

44,000,000

2

512211

Allotment Belanja Uang Lembur

80,000,000

2

512411

Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

2

521111

Allotment Belanja Keperluan Perkantoran

2

521113

Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

2

521114

Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

2

521115

Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

2

521119

Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya

18,390,000

2

521213

Allotment Belanja Honor Output Kegiatan

10,920,000

2

521219

Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya

20,360,000

2

521811

Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

2

521832

Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya

2

522111

Allotment Belanja Langganan Listrik

2

522112

Allotment Belanja Langganan Telepon

2

522113

Allotment Belanja Langganan Air

2

522141

Allotment Belanja Sewa

2

522151

Allotment Belanja Jasa Profesi

2

523111

Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2

523112

Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2

523121

Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2

524111

Allotment Belanja Perjalanan Biasa

2

524113

Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

2

532111

Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2

533121

Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

2,601,931,000

357,395,000 71,597,000

4,877,955,000 594,605,000 5,100,000 15,260,000 120,800,000

356,800,000 8,232,000 260,500,000 15,800,000 733,000 195,000,000 16,250,000 389,752,000 17,300,000 101,560,000 2,910,061,000 58,850,000 1,542,000,000 552,243,000



: : : :

089 01 3400 689266


NPSAIKB 03-02-16 2


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

2

534161

Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan

3

423141


3

423752


3

423951


3

423953


3

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

3

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511119

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

3

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

3

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

52,560,178

3

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

79,700,000

3

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

3

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

3

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

139,077,590

3

511129

Belanja Uang Makan PNS

550,117,000

3

511129

Pengembalian Belanja Uang Makan PNS

3

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

3

511151

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

3

512211

Belanja Uang Lembur

3

512411

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

3

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

3

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

3

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

3

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

3

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

3

521213

Belanja Honor Output Kegiatan

9,870,000

3

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

8,357,500

3

521811

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

3

521832

Belanja Barang Persediaan Lainnya

3

522111

Belanja Langganan Listrik

3

522112

Belanja Langganan Telepon

3

522113

Belanja Langganan Air

3

522141

Belanja Sewa

3

522151

Belanja Jasa Profesi

3

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

447,000,000 623,583 3,642,066 85,563 322,508,087 2,601,667,780 84,403 25,175 164,180,714

357,195,000 70,960,082

7,981,000 43,125,000 15,500,000 80,000,000 4,168,925,226 579,210,260 5,070,500 14,944,888 120,187,500 18,075,000

353,725,511 8,228,000 260,213,271 15,728,994 733,000 194,910,000 10,000,000 389,358,650



: : : :

089 01 3400 689266


NPSAIKB 03-02-16 3


NAMA PERKIRAAN 3

DEBET

KREDIT

4

5

1

2

3

523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

3

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

3

524111

Belanja Perjalanan Biasa

3

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

3

532111


3

533121

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

551,300,000

3

534161

Belanja Penambahan Nilai Jaringan

439,450,000

17,256,800 101,400,943 2,905,221,454

JUMLAH

58,850,000 1,514,764,973

17,028,465,474

17,028,465,474

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN

: : : : :

089 01 3400 689266


KD

KANTOR DAERAH 2015

No

1 A A.I.1

2

2014

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

3

4

5

URAIAN

: LRAST : 03 Februari 2016 1 : : lu_pastkt

Kode Lap. Tanggal Halaman Prog.Id

% REAL. ANGG.

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

6

7

8

9

10

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENERIMAAN NEGARA

0

326,859,299

326,859,299

0.00

0

21,483,642

21,483,642

0.00

A.I.1.a

Penerimaan Perpajakan

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

A.I.1.b

Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

326,859,299

326,859,299

0.00

0

21,483,642

21,483,642

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

326,859,299

326,859,299

0.00

0

21,483,642

21,483,642

0.00

A.I.2

HIBAH

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) B B.I.1

BELANJA NEGARA 16,678,100,000

15,860,944,042

(

817,155,958)

95.10

40,837,868,000

40,458,944,658

(

378,923,342)

99.07

B.I.1.a

Belanja Pegawai

9,020,584,000

8,284,086,798

(

736,497,202)

91.84

6,289,389,000

6,181,259,714

(

108,129,286)

98.28

B.I.1.b

Belanja Barang

5,116,273,000

5,071,342,271

(

44,930,729)

99.12

3,120,974,000

2,960,038,820

(

160,935,180)

94.84

B.I.1.c

Belanja Modal

2,541,243,000

2,505,514,973

(

35,728,027)

98.59

31,427,505,000

31,317,646,124

(

109,858,876)

99.65

B.I.1.d

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.e

Subsidi

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.f

Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.g

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.1.h

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

Pinjaman dan Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.a

Belanja Pegawai

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.b

Belanja Barang

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.c

Belanja Modal

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.d

Pembayaran Bunga Utang

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.e

Subsidi

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.f

Hibah

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.g

Bantuan Sosial

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

B.I.2.h

Belanja Lain-lain

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

16,678,100,000

15,860,944,042

817,155,958)

95.10

40,837,868,000

40,458,944,658

378,923,342)

99.07

B.I.2

Rupiah Murni

JUMLAH BELANJA (B.I + B. II) C

PEMBIAYAAN

C.I

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)

(

(

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.I.1

Perbankan Dalam Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.I.2

Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

C.II

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ESELON I WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN

: : : : :

089 01 3400 689266


KD

KANTOR DAERAH 2015

No

1

2

2014

ANGGARAN

REALISASI


3

4

5

URAIAN

: LRAST : 03 Februari 2016 2 : : lu_pastkt


% REAL. ANGG.

ANGGARAN

REALISASI


% REAL. ANGG.

6

7

8

9

10

C.II.1

Penarikan Pinjaman Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

C.II.1

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)

Mamuju, 15 Januari 2016 Kepala Perwakilan


0.00

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

: : : :

089 01 3400 689266

JENIS KEWENANGAN

: KD


LSAIKB 03/02/16 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. SULAWESI BARAT PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN

JUMLAH

1

2

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

55,614,380

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

46,690,000

Persediaan

264,832,968

JUMLAH ASET LANCAR

367,137,348

ASET TETAP Tanah

2,042,703,750

Peralatan dan Mesin

6,232,014,285

Gedung dan Bangunan

34,520,500,913


4,292,795,369

Akumulasi Penyusutan

(

3,912,681,913)

JUMLAH ASET TETAP

43,175,332,404

JUMLAH ASET

43,542,469,752 KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

75,859,737

Uang Muka dari KPPN

55,614,380

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

131,474,117

JUMLAH KEWAJIBAN

131,474,117 EKUITAS

EKUITAS Ekuitas

43,410,995,635

JUMLAH EKUITAS

43,410,995,635

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

43,542,469,752 Mamuju, 15 Januari 2016 Kepala Perwakilan


: Tanggal Kode Laporan: : Halaman

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

03/02/16 lu_losatker 1

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA

: : : :

089 01 3400 689266

JENIS KEWENANGAN

: KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. SULAWESI BARAT PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT KANTOR DAERAH Kenaikan (Penurunan)

JUMLAH URAIAN 2015 1

2

2014

Jumlah

%

3

4

5

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN Pendapatan Pajak Penghasilan

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

0

0

0

0

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

0

0

0

0

Pendapatan Cukai

0

0

0

0

Pendapatan Pajak Lainnya

0

0

0

0

Pendapatan Bea Masuk

0

0

0

0

Pendapatan Bea Keluar

0

0

0

0

0

0

0

0

Pendapatan Sumber Daya Alam

0

0

0

0

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

0

0

0

0

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

4,265,649

0

4,265,649

0

4,265,649

0

4,265,649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,265,649

0

4,265,649

0

8,339,701,178

0

8,339,701,178

0

178,899,575

0

178,899,575

0

1,233,857,891

0

1,233,857,891

0

508,016,393

0

508,016,393

0

Jumlah Pendapatan Perpajakan PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Jumlah Pendapatan Hibah JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas

2,964,071,454

0

2,964,071,454

0

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepaada Masyarakat

0

0

0

0

Beban Bunga

0

0

0

0

Beban Subsidi

0

0

0

0

Beban Hibah

0

0

0

0

Beban Bantuan Sosial

0

0

0

0

2,456,482,586

0

2,456,482,586

0

Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

0

0

0

0

Beban Transfer

0

0

0

0

Beban Lain-Lain

0

0

0

0

15,681,029,077

0

15,681,029,077

0

15,676,763,428)

0

15,676,763,428)

0

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

(

(


LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA

03/02/16 lu_losatker 2

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014


: : : :

089 01 3400 689266

JENIS KEWENANGAN

: KD



2

2014

Jumlah

%

3

4

5

KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322,593,650

0

322,593,650

0

0

0

0

0

322,593,650

0

322,593,650

0

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

322,593,650

322,593,650

POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA

SURPLUS / (DEFISIT) - LO

0

0

0

0

(

0

0

15,354,169,778)

0

(



15,354,169,778)

0


03/02/16 lu_lpesatker 1

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014


: : : :

089 01 3400 689266

JENIS KEWENANGAN

: KD



2

EKUITAS AWAL

2014

Jumlah

%

3

4

5

43,546,483,391

0.00

15,354,169,778)

0.00

3,880,285

0.00

0

3,880,285

0.00

0

0

0

0.00

319,283,006)

0

319,283,006)

0.00

Koreksi Nilai Persediaan

0

0

0

0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap

0

0

0

0.00

319,283,006)

0

319,283,006)

0.00

SURPLUS/DEFISIT - LO

(

PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Kewajiban DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

(

(

Lain-lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR

(

43,546,483,391

0

15,354,169,778)

0

3,880,285

0

3,880,285

(

(

(

0

0

0

0.00

15,534,084,743

0

15,534,084,743

0.00

135,487,756)

0

135,487,756)

0.00

43,410,995,635

0

43,410,995,635

0.00



(

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA (MELALUI KPPN & BUN)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SATUAN KERJA

: 01 : 3400 : 689266

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH

ESELON I WILAYAH/PROPINSI


PROP. SULAWESI BARAT PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

: LRBSB 02 : 03 Februari 2016 1 : : lu_lrabstkb

REALISASI BELANJA URAIAN

KODE

1

2

ANGGARAN SEMULA

3

ANGGARAN SETELAH REVISI

4

JUMLAH S/D BULAN INI

BULAN INI

5

JUMLAH NETO S/D BULAN INI

PENGEMBALIAN S/D BULAN INI

6

7

8

% REALISASI ANGGARAN

9

SISA ANGGARAN

10

TRANSAKSI KAS 01

RUPIAH MURNI

0

RM

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01


3670

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP

994

Layanan Perkantoran

51

BELANJA PEGAWAI

5111

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

2,511,121,000

2,601,931,000

198,809,280

2,601,667,780

0

2,601,667,780

99.99

263,220

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

102,000

102,000

3,308

84,403

25,175)

59,228

58.07

42,772

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

152,785,000

164,627,000

12,586,760

164,180,714

0

164,180,714

99.73

446,286

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

48,184,000

52,761,000

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

84,470,000

80,700,000

3,824,072

52,560,178

0

52,560,178

99.62

200,822

5,590,000

79,700,000

0

79,700,000

98.76

1,000,000

511124

Belanja Tunj. Fungsional PNS

349,184,000

357,395,000

30,815,000

357,195,000

0

357,195,000

99.94

200,000

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

37,508,000

71,597,000

4,561,836

70,960,082

0

70,960,082

99.11

636,918

511126 511129

Belanja Tunj. Beras PNS

133,989,000

139,399,000

10,790,580

139,077,590

0

139,077,590

99.77

321,410

Belanja Uang Makan PNS

550,117,000

550,117,000

276,433,000

550,117,000

(

7,981,000)

542,136,000

98.55

7,981,000

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

99,491,000

44,000,000

920,000

43,125,000

(

15,500,000)

27,625,000

62.78

16,375,000

3,966,951,000

4,062,629,000

544,333,836

4,058,667,747

(

23,506,175)

4,035,161,572

99.90

27,467,428

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 5122

Belanja Lembur

(



SATUAN KERJA

: 01 : 3400 : 689266

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1 512211

5124 512411

52 5211

2

ANGGARAN SEMULA

3


4


BULAN INI

5



6

7

8


9

SISA ANGGARAN

10

Belanja Uang Lembur

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

0

80,000,000

100.00

0

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122

80,000,000

80,000,000

80,000,000

80,000,000

0

80,000,000

100.00

0

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)

2,228,078,000

4,877,955,000

44,360,050

4,168,925,226

0

4,168,925,226

85.46

709,029,774


2,228,078,000

4,877,955,000

44,360,050

4,168,925,226

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

6,275,029,000

9,020,584,000

668,693,886

8,307,592,973

Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito

(

0

4,168,925,226

85.46

709,029,774

23,506,175)

8,284,086,798

92.10

736,497,202

BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

493,960,000

594,605,000

96,007,317

579,210,260

0

579,210,260

97.41

15,394,740

521113

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

11,222,000

5,100,000

2,351,000

5,070,500

0

5,070,500

99.42

29,500

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

24,000,000

15,260,000

1,418,440

14,944,888

0

14,944,888

97.94

315,112

521115

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

127,800,000

120,800,000

20,660,000

120,187,500

0

120,187,500

99.49

612,500

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

18,390,000

18,390,000

0

18,075,000

0

18,075,000

98.29

315,000

675,372,000

754,155,000

120,436,757

737,488,148

0

737,488,148

97.79

16,666,852

Belanja Honor Output Kegiatan

7,760,000

10,920,000

3,810,000

9,870,000

0

9,870,000

90.38

1,050,000


7,760,000

10,920,000

3,810,000

9,870,000

0

9,870,000

90.38

1,050,000

180,000,000

103,506,590

179,654,141

0

179,654,141

99.81

345,859

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 5212 521213

5218

Belanja Barang Non Operasional


521811


0

521832

Belanja Barang Persediaan Lainnya

0

8,232,000

8,228,000

8,228,000

0

8,228,000

99.95

4,000


0

188,232,000

111,734,590

187,882,141

0

187,882,141

99.81

349,859

300,000,000

260,500,000

22,871,644

260,213,271

0

260,213,271

99.89

286,729

60,000,000

15,800,000

667,193

15,728,994

0

15,728,994

99.55

71,006

5221

Belanja Jasa

522111

Belanja Langganan Listrik

522112

Belanja Langganan Telepon



SATUAN KERJA

: 01 : 3400 : 689266

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1

2

522113

Belanja Langganan Air

522141

5231

ANGGARAN SEMULA

3

4


BULAN INI

5

6




7

8

9

SISA ANGGARAN

10

18,000,000

733,000

0

733,000

0

733,000

100.00

0

Belanja Sewa

195,000,000

195,000,000

0

194,910,000

0

194,910,000

99.95

90,000


573,000,000

472,033,000

23,538,837

471,585,265

0

471,585,265

99.91

447,735

540,260,000

389,752,000

145,567,750

389,358,650

0

389,358,650

99.90

393,350

0

17,300,000

0

17,256,800

0

17,256,800

99.75

43,200

137,560,000

101,560,000

15,324,791

101,400,943

0

101,400,943

99.84

159,057

0

0

0

0

0

0

0.00

0

677,820,000

508,612,000

160,892,541

508,016,393

0

508,016,393

99.88

595,607

Belanja Pemeliharaan

523111

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523112

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

523123

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

1,933,952,000

1,933,952,000

420,412,725

1,914,841,947

0

1,914,841,947

99.01

19,110,053

JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994

8,208,981,000

10,954,536,000

1,089,106,611

10,222,434,920

(

23,506,175)

10,198,928,745

93.32

755,607,255

JUMLAH BELANJA KEGIATAN

8,208,981,000

10,954,536,000

1,089,106,611

10,222,434,920

(

23,506,175)

10,198,928,745

93.32

755,607,255

583,668,000

582,818,000

83,431,624

582,012,652

0

582,012,652

99.86

805,348

3,000,000

3,850,000

0

3,850,000

0

3,850,000

100.00

0


586,668,000

586,668,000

83,431,624

585,862,652

0

585,862,652

99.86

805,348


586,668,000

586,668,000

83,431,624

585,862,652

0

585,862,652

99.86

805,348


586,668,000

586,668,000

83,431,624

585,862,652

0

585,862,652

99.86

805,348


586,668,000

586,668,000

83,431,624

585,862,652

0

585,862,652

99.86

805,348

3670

3676

Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

001

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

52

BELANJA BARANG

5241


Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111


524113


3676



SATUAN KERJA

: 01 : 3400 : 689266

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1

2

3678

Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP

996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

53

BELANJA MODAL

ANGGARAN SEMULA

3


4

BULAN INI

5


6



7

8


9

SISA ANGGARAN

10

5321


532111


167,500,000

515,000,000

192,250,000

501,699,723

0

501,699,723

97.42

13,300,277


167,500,000

515,000,000

192,250,000

501,699,723

0

501,699,723

97.42

13,300,277


167,500,000

515,000,000

192,250,000

501,699,723

0

501,699,723

97.42

13,300,277


167,500,000

515,000,000

192,250,000

501,699,723

0

501,699,723

97.42

13,300,277

997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

53

BELANJA MODAL

5321


532111


770,000,000

1,027,000,000

49,115,000

1,013,065,250

0

1,013,065,250

98.64

13,934,750


770,000,000

1,027,000,000

49,115,000

1,013,065,250

0

1,013,065,250

98.64

13,934,750


770,000,000

1,027,000,000

49,115,000

1,013,065,250

0

1,013,065,250

98.64

13,934,750


770,000,000

1,027,000,000

49,115,000

1,013,065,250

0

1,013,065,250

98.64

13,934,750

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

0

552,243,000

551,300,000

551,300,000

0

551,300,000

99.83

943,000


0

552,243,000

551,300,000

551,300,000

0

551,300,000

99.83

943,000

Belanja Penambahan Nilai Jaringan

0

447,000,000

272,250,000

439,450,000

0

439,450,000

98.31

7,550,000


0

447,000,000

272,250,000

439,450,000

0

439,450,000

98.31

7,550,000


0

999,243,000

823,550,000

990,750,000

0

990,750,000

99.15

8,493,000

998

Gedung/Bangunan

53

BELANJA MODAL

5331 533121

5341 534161

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan



SATUAN KERJA

: 01 : 3400 : 689266

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH






KODE

1

ANGGARAN SEMULA

2

3


06

9

10

990,750,000

99.15

8,493,000

937,500,000

2,541,243,000

1,064,915,000

2,505,514,973

0

2,505,514,973

98.59

35,728,027

9,733,149,000

14,082,447,000

2,237,453,235

13,313,812,545

23,506,175)

13,290,306,370

94.54

792,140,630

126,800,000

0

0

0

0

0

0.00

0

0

20,360,000

2,337,500

8,357,500

0

8,357,500

41.05

12,002,500

126,800,000

20,360,000

2,337,500

8,357,500

0

8,357,500

41.05

12,002,500


0

176,800,000

86,876,570

174,071,370

0

174,071,370

98.46

2,728,630


0

176,800,000

86,876,570

174,071,370

0

174,071,370

98.46

2,728,630

Belanja Jasa Profesi

16,250,000

16,250,000

6,250,000

10,000,000

0

10,000,000

61.54

6,250,000


16,250,000

16,250,000

6,250,000

10,000,000

0

10,000,000

61.54

6,250,000

2,150,260,000

2,327,243,000

349,193,459

2,323,208,802

0

2,323,208,802

99.83

4,034,198

0

55,000,000

15,180,000

55,000,000

0

55,000,000

100.00

0


2,150,260,000

2,382,243,000

364,373,459

2,378,208,802

0

2,378,208,802

99.83

4,034,198


2,293,310,000

2,595,653,000

459,837,529

2,570,637,672

0

2,570,637,672

99.04

25,015,328


3678

JUMLAH BELANJA PROGRAM

01.01.01

(

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional

521211

Belanja Bahan

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

5241

8 0

Laporan Hasil Pengawasan

5221

7

990,750,000

52

522151

6

SISA ANGGARAN

823,550,000

001

521811

5




999,243,000

Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

5218

4


BULAN INI

0

3701

5212



Belanja Jasa

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

524111


524113




SATUAN KERJA

: 01 : 3400 : 689266

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH





REALISASI BELANJA KODE

1

URAIAN

ANGGARAN SEMULA

2

3


4

BULAN INI

5




6

7

8


9

SISA ANGGARAN

10


2,293,310,000

2,595,653,000

459,837,529

2,570,637,672

0

2,570,637,672

99.04

25,015,328


3701

2,293,310,000

2,595,653,000

459,837,529

2,570,637,672

0

2,570,637,672

99.04

25,015,328

JUMLAH BELANJA PROGRAM

01.01.06

2,293,310,000

2,595,653,000

459,837,529

2,570,637,672

0

2,570,637,672

99.04

25,015,328

01.01

12,026,459,000

16,678,100,000

2,697,290,764

15,884,450,217

(

23,506,175)

15,860,944,042

95.24

817,155,958

12,026,459,000

16,678,100,000

2,697,290,764

15,884,450,217

(

23,506,175)

15,860,944,042

95.24

817,155,958

12,026,459,000

16,678,100,000

2,697,290,764

15,884,450,217

(

23,506,175)

15,860,944,042

95.24

817,155,958

JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH BELANJA FUNGSI

01

JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN

0

JUMLAH BELANJA SUMBER DANA

01

12,026,459,000

16,678,100,000

2,697,290,764

15,884,450,217

(

23,506,175)

15,860,944,042

95.24

817,155,958

JUMLAH BELANJA JENIS SATKER

KD

12,026,459,000

16,678,100,000

2,697,290,764

15,884,450,217

(

23,506,175)

15,860,944,042

95.24

817,155,958

JUMLAH TRANSAKSI KAS

12,026,459,000

16,678,100,000

2,697,290,764

15,884,450,217

(

23,506,175)

15,860,944,042

95.24

817,155,958

JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS

12,026,459,000

16,678,100,000

2,697,290,764

15,884,450,217

(

23,506,175)

15,860,944,042

95.24

817,155,958

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA (MELALUI KPPN & BUN)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. SULAWESI BARAT

SATUAN KERJA

: 01 : 3400 : 689266

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH



PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT

: LRBSB 02 : 03-02-16 1 : : lu_lrapbstkb

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA URAIAN

KODE

1

ANGGARAN SEMULA

2

3


4

JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

BULAN INI


5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

TRANSAKSI KAS 01

RUPIAH MURNI

0

RM

01

PELAYANAN UMUM

01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

01


3670

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP

994

Layanan Perkantoran

51

PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI

5111

sub kelompok belanja tidak ada

511119

Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

0

0

25,175

0

25,175

0.00

0

511129

Pengembalian Belanja Uang Makan PNS

0

0

0

7,981,000

7,981,000

0.00

0

511151

Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS

0

0

15,500,000

0

15,500,000

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

01.01.01

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

01.01

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI

3670

01

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA

01

0

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (dalam rupiah) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. SULAWESI BARAT

SATUAN KERJA

: 01 : 3400 : 689266

JENIS SATUAN KERJA

: KD

KANTOR DAERAH




: LRBSB 02 : 03-02-16 2 : : lu_lrapbstkb

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA KODE

1

URAIAN

ANGGARAN SEMULA

2 JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER

3 KD


4

JUMLAH S/D BULAN YANG LALU

BULAN INI


5

6

7


SISA ANGGARAN

8

9

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON KAS

0

0

15,525,175

7,981,000

23,506,175

0.00

0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA & HIBAH (MELALUI KPPN & BUN)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : ESELON I : WILAYAH/PROPINSI : SATUAN KERJA : JENIS SATKER

089 01 3400 689266 : KD


KD. LAPORAN : LRPS.B02 : 03/02/16 TANGGAL : 1 HAL : lu_pendsatk PROG. ID : REALISASI

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

BULAN INI 4

PENDAPATAN

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 6

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7

% REAL. PEND 8

TRANSAKSI KAS I

Penerimaan Dalam Negeri

42

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

423

PNBP LAINNYA

4231

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan

42314

Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

423141


Jumlah Penerimaan 42314 Jumlah Penerimaan 4231 4237

Pendapatan Iuran dan Denda

42375

Pendapatan Denda

423752


Jumlah Penerimaan 42375 Jumlah Penerimaan 4237

0

84,300

623,583

0

623,583

0.00

0

84,300

623,583

0

623,583

0.00

0

84,300

623,583

0

623,583

0.00

0

3,642,066

3,642,066

0

3,642,066

0.00

0

3,642,066

3,642,066

0

3,642,066

0.00

0

3,642,066

3,642,066

0

3,642,066

0.00

4239

Pendapatan Lain-lain

42395

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu

423951


0

0

85,563

0

85,563

0.00

423953


0

0

322,508,087

0

322,508,087

0.00

Jumlah Penerimaan 42395

0

0

322,593,650

0

322,593,650

0.00

0

0

322,593,650

0

322,593,650

0.00

0

3,726,366

326,859,299

0

326,859,299

0.00

Jumlah Penerimaan 4239 Jumlah Penerimaan 423 Jumlah Penerimaan 42

0

3,726,366

326,859,299

0

326,859,299

0.00

Jumlah Penerimaan Dalam Negeri

0

3,726,366

326,859,299

0

326,859,299

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

0

3,726,366

326,859,299

0

326,859,299

0.00

0

3,726,366

326,859,299

0

326,859,299

0.00

JUMLAH PENDAPATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : ESELON I : WILAYAH/PROPINSI : SATUAN KERJA : JENIS SATKER

089 01 3400 689266 : KD


KD. LAPORAN : LRPS.B02 : 03/02/16 TANGGAL : 2 HAL : lu_pendsatk PROG. ID : REALISASI

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

0

BULAN INI 4

PENDAPATAN

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI 5

3,726,366

326,859,299

PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN BULAN INI 6

JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN BULAN INI 7

0

326,859,299

% REAL. PEND 8 0.00

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA & HIBAH (MELALUI KPPN & BUN)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (DALAM RUPIAH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : : ESELON I : WILAYAH/PROPINSI : SATUAN KERJA : JENIS SATKER

089 01 3400 689266 : XX

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROP. SULAWESI BARAT PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT Cek Tabel

KD. LAPORAN : LPPS.B02 : 03/02/16 TANGGAL : 1 HAL : lue_penblank PROG. ID : REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN

KODE

URAIAN

ESTIMASI PENDAPATAN

1

2

3

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU 4

---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------

BULAN LALU 5

JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU 6

% REAL. PEND 7

LAPORANBARANGPENGGUNASIMAKBMN

BADAN PENGA W ASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGA W ASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RJNCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA UAKPB

08901.34689266

AKUN NERACAISUB-SUB KELOMPOK BARANG KODE

URA[AN

I

2

Tanggal Halaman

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT MUTAS[

[JANUAR[ 20[5

BERTAMBAH KUANTlTAS NILAI

N[LA[

KUANTITAS 3

Kode Lap. : LBSGSSKT

SALDOPER

SAT

4

5

6

15.310

2,04:.703.750

15,310

2.042,70),750

465

4,278.019.31:

Unit

2

396,539,000

Sepeda Motor

Unit

5

3.05.01.03.011

Mesin Fotocopy Lainnya

Buah

3.05.01.04.001

Lemari Besi/Metal

131111

TANA"

2.01.01.04.001

Tanah BangunanKantor Pemerintah

132111

PERAlATAN

3.02.0101.003

Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )

3.0201.04.001

03-02-2016

7 0

SALDOPER BERKURANG

31DESEMBER2015

KUANTITAS

NILAI

8

9

KUANTlTAS

NILAI

10

II

0

0

0

15.310

2,042.703,750

0

0

C

0

15,310

2,042,703,750

498

1.954.214,97]

I'

0

96.1

6,:!.l2.234.285

0

0

0

C

2

396,539.000

77,106,000

0

0

0

0

5

77,106.,000

1

4,290,000

0

0

0

0

I

4,290,000

Buah

4

8,780,000

12

38,998,404

0

0

16

47,778,404

M2

DAN MESIN

3.05.01.04.002

Leman Kayu

Buah

3

6

33.799.202

0

0

9

41,389,202

3.05.Q1.04.oo3

Rak Besi

Buah

7

11,550,000

26

55,233,162

0

0

33

66,783,162

3.05.01.04.005

Filing Cabinet

Buah

4

10,560,000

6

22,799,202

0

0

10

33,359,202

3.05.01.04.007

Brandkas

Buah

I

4,950,000

0

0

0

0

I

4,950,000

3.05.01.05.001

Tabung Pemadarn Api

Buah

26

34,797,568

0

0

(

0

26

34,797.568

3.05.01.05.002

Hydrant

Buah

I

495,641,792

0

0

(

0

I

495.641,792

Besi

7,590,OOC

3.05.01.05.007

CClV - Camera Control Television System

Buah

0

0

I

49,115,000

0

(

I

49.115,000

3.05.01.05.008

Papan Visual/Papan Nama

Buah

0

0

3

20.899,601

(

(

3

20,899,601

3.0501.05.010

White Board

Buah

2

4,620,000

10

21,748,670

0

0

12

26,368,670

4,455,000

3.05.01.05.015

Alat Penghancur Kenas

Buah

3

8

12,168,800

0

0

II

17,223,800

3.05.01.05.017

Mesin Absensi

Buah

I

4,345.000

I

5,079,800

0

0

2

9.424,800

3.05.01.05.024

Alat Pemotong Kertas

Buah

I

220,000

0

0

C

C

I

220,000

3.05.01.05.048

LCD Projector/In focus

Bual.

I

11,000,000

0

0

0

0

I

11,000,000

3.05.01.05.058

Focusing Screen/Layar LCD Projector

Buah

I

1,045,000

0

0

0

0

I

1,045,000

3.05.Q2.01.002

Meja Kerja Kayu

Buah

98

291,089,000

109

324,255,293

C

0

207

61 5,344,293

3.05.02.01.003

Kurai BesilMetal

Buah

140

81,862,000

215

173,057,605

C

C

355

254.919,605

Sice

Buah

2

27,170,000

13

125,898,271

0

0

15

153,068,271

3.05.02.01.005

KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGA W AS AN KEUANGAN

BADAN PENGAWASAN

DAN PEMBANGUNAN

PERWAK[LAN

BPKP PROV[NS[ SULAWESI

BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN

TAHUNAN

[NTRAKOMPT ABEL DAN EKSTRAKOMPT ABEL

RlNC[AN PER SUB-SUB KELOMPOK TAHUN ANGGARAN

BARANG

20[5 Tanggal Halaman

NAMA UAKPB

: 089.01.34.689266

PERWAK[LAN

AKUN NERACAlSUB·SUB

KELOMPOK BARANG

KODE

URA[AN

[

2

BPKP PROVINSI SULAWESI


SALDOPER

SAT

MUTAS[

[ JANUAR[ 20[5

BERTAMBAH

N[LA[

KUANTlTAS 3

BARAT

4

: 03-02·2016 2

KUANTlTAS

5

3[ DESEMBER 2015

BERKURANG KUANTlTAS N[LAI

NILAI

6

SALDO PER

8

7

KUANTlTAS

NILAI

[0

9

11

3.05.02.01.008

Meja Rapat

Buah

I

8.150,OOC

0

0

C

0

I

3.05.02.01.012

Meja Ketik

Buah

2

2,860,000

0

0

0

0

2

1.860,000

3.05.02.04.002

A.C. Sentral

Buah

56

2,375, 726,64~

0

0

0

0

56

2,375,726,646

3.05.02.04.004

A.C. Split

Buah

8

36.710.000

0

0

0

0

8

36.710,000

3.05.02.05.004

Teko Listrik

Buah

0

0

3

3,749.601

0

0

3

3.749.601

3.05.02.06.002

Televisi

Buah

5

30,814,000

0

0

0

0

5

30.814,000

3.05.02.06.008

Sound System

Buah

I

7,260,000

2

65.553.323

0

0

3

72,813,323

3.05.02.06.01 :

\Vireless

Buah

0

0

I

9,900,000

0

0

I

9,900,000

3.05.02.06 036

Dispenser

Buah

2

2,860,000

0

0

0

0

2

2,860.000

3.05.02.06.037

MimbarlPodium

Buah

0

0

I

2,437,252

0

0

I

2,437.252

3.0502.06 058

Gordyin/Kray

Buah

12

9,295,000

14

98,745.654

0

0

26

108,040,654

3.05.Q2.06.065

Mesm PengeringTangan

Buah

20

49,958,800

0

0

0

C

20

49,958,800

3.05.02.06.066

Pangguug

Buah

0

0

I

23,299,881

C

0

I

23,299.881

3.06.01.01.036

Microphone/Wireless Mle

Buah

2

3.520.000

2

3.599.734

0

0

4

7.119.734

3.0601.01.037

Microphone/Boom Stand

Buah

0

0

4

3.705,468

C

0

4

3,705.468

3.06.01.02.057

Slide Projector

Buah

I

6,490,000

6

52,715,476

C

0

7

59,205.476

3.0601.02.128

Camera Digital

Buah

I

14,300,000

0

0

0

0

I

14,300,000

3.06.01.04.014

MesmJilid

Buah

I

2,750,000

0

0

C

0

I

2,750,000

3.06.02.01.001

Telephone (PABX)

Buah

I

22,935,000

I

72,050,000

0

0

2

94.985,000

3.0602.01.003

Pesawat Telephone

Buah

5

15.225,706

0

0

0

0

5

15,225.706

3.06 02.01.006

Handy Talky (HT)

Buah

0

0

6

11.723,250

0

0

6

11,723,250

3.06.02.01.010

Facsunile

Buah

2

3,391,000

0

0

0

0

2

3,391,000

3.06.02.01.020

Telepon Digital

Buah

3

1,320,000

0

0

0

0

3

1,320,000

3.10.01.02.001

P.CUnit

Buah

II

99,105.600

II

172,221,832

0

0

22

271.327,432

8,250,000

BADAN PENGA W ASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGAW ASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA UAKPB

089.01.34.689266

Tan99al : 03-02·2016 Halaman 3


AKUN NERACAlSUB·SUB

KELOMPOK BARANG

KODE

URAIAN

I

2

SAT

MUTASl

I JANUARl 2015 KUANTlTAS

3


SALDO PER BERTAMBAH

NILAl

4

SALDO PER

KUANTITAS

5

6

31 DESEMBER2015

BERKURANG NILAl

KUANTITAS

7

NILAI

8

KUANTITAS

9

NILAI

10

II

3.10.01.02.003

Note Book

Buah

8

80,231,250

7

104,367,032

C

0

15

184,598,282

3.10.02.03.003

Printer (Peralatan PersonalKomputer)

Buah

15

22,389,950

15

15.450,916

0

0

30

57.840,866

3.10.02.03.004

Scanner (Peralatan Personal Komputer)

Buah

I

1,089,000

12

53,542,544

0

C

13

54,631,544

3.10.02.04.021

Kabel UTP

Buah

I

1,782,000

0

0

C

0

I

1.782,000

3.10.0299.999

Peralatan Komputer Lainnya

3

2,145.000

0

0

0

C

J

2,145,000

3.11.02.02.036

Capasitor Bank

Buah

0

0

I

190.300,000

0

0

I

190.300,000

3.15.04.04.008

Fire Alann System

Buah

0

0

I

167,200,000

0

0

I

167.200,000

133111

GEDUNG DAN BANGLlNA:\'

6

14.291,709,000

0

55 IJOO.ooo

C

.122.508.087

6

J4.5:!O,500.9IJ

4.01.01.01.00 I

Bangunan Gedung Kantor

Unit

I

32.038.539.789

0

354,300.000

0

322.508.087

I

32.070,331,702

4.01.01 04.999

Bangunan Gedung Instalasi Lainnya

I

692,399,526

0

0

0

0

I

692,399.526

4.01.01 13.001 Gedung Pos Jaga Permanen

Unit

2

161,517.322

0

0

0

0

2

161,517,122

4.01.01 30.001

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen

Unit

I

1.305,094,000

0

0

0

0

I

1,305,094.000

4.04.01 04.001

Pagar Permanen

Unit

I

94,158,363

0

197,000,000

0

0

I

291,158,363

13411l

JALAN D.-I.NJEMBATAN

I

1,137,295.928

0

0

0

0

1

1,137,295.928

I

1,137,295,928

0

0

(

(

1

1,137,295.928

J

3,155.499.441

0

0

(

0

3

3,155.499.441

Permanen

5.01 01.09.002

Jalan Khusus Kompleks

134113

JARINGAN

5.03.01.99.999

Instalasi Air Bersih I Air Baku Lainnya

I

462.195,862

0

0

0

0

1

462,195,862

5.03.10 01.00~

Instalasi AC

Unit

1

1,124,017,864

0

0

0

0

1

1,124,017.864

5.04.02.01.001

Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA

Unit

1

1,569,285,715

0

0

(

(

I

1,569,285,715

TOTAL

M2

44,905,227,43 I

~,505.s 14,973

322.S08,087

47,088.234.317

DAFTAR PERSEDIAAN - SIMAK BMN

Tgi Cetak Haiaman

HADAN PENGi\Wi\SAN I-:EUANGAN DAN PEi\1l3ANGUNr\N HADAN PF.NGAWASAN J
16-02-2016

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN NAMA UAKPB KODE UAKPB

: PERWAKILAN BPKP PROVTNSI SULAWESI BARAT : 089.01.34.689266.000.KD

Kode 117111

--1.01.03.01.001

2015

Uraian BARANG KONSlJMSI Alat Tulis

..

-

-

- -

-- -

---

7,236,460

1.01.03.01.003

Penjepit Kertas

1.01.03.01.004

Penghapus/Korektor

1.01.03.01.006

Ordner Dan Map

1.01.03.01.007

Penggaris

1.01.03.01.008

Cutter (Alat Tulis Kantor)

1.01.03.01.010

Alat Perekat

848,100

1.01.03.01.012

Staples

207,350

1.01.03.01.013

lsi Staples

1.01.03.01.999

Alat Tulis Kantor Lainnya

1.01.03.02.00I

Kertas HVS

1.01.03.02.002

3,095,694 2,480,500 37,365,948 101,200 2,812,700

3,494,700 9,383,616 62,178,820

Berbagai Kertas

1,053,840

1.01.03.02.003

Kertas Cover

7,674,821

1.01.03.02.004

Amplop

1.01.03.02.999

Kertas Dan Cover Lainnya

1.01.03.04.004

TintaIToner Printer

1.01.03.06.002

Lampu Listrik

1.01.03.99.999

Alatlbahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya

11,850,989 8,488,700 100,645,930 5,913,600 0

JUMLAH BARANG KONSUMSI 117113 BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN _. -..... - -- - ..-- --1.01.03.05.999 Perabot Kantor Lainnya

264,832,968

--

---

JUMLAH BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN

--

0 0

TOTAL

264,832,968 0,- dalam kondisi rusak. 0,- dalam kondisi usang,

196005291986031001

LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA

BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN

BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN

BPKP PROVINSI SULAWESI

BARAT

LAPORAN

POSISI BARANG MJLIK NEGARA DI NERACA

POSISI PER TANGGAL

3 I DESEMBER 20 I 5

TAHUN ANGGARAN

2015 Tanggal Halaman

NAMA UAKPB

: 089.01.34.689266.000

PERWAKILAN

BPKP PROVrNSI SULAWESI BARAT

Kode Lap. : LBAPKT

AKUNNERACA KODE

: 16-02-2016

JUMLAH

URAIAN

I

2

3

1171II

Barang Konsumsi

117113

Bahan untuk Pemelibaraan

131111

Tanah

2,042,703,750

132111

Peralatan dan Mesin

6,232,014,285

133111

Gedung dan Bangunan

264,832,968

°

34,520,500,913

134111

Jalan dan Jembatan

1,137,295,928

134113

Jaringan

3,155,499,441

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

137111

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(

1,879,091,055)

137211

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

(

1,443,833,106)

137311

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan

137313

~

Akumulasi Penyusutan Jaringan

J U M L A H

~'A'~~

£_s~~D~~

2016 J ilIa AKPB Pe fil

o,

.rrrnJ

b

I?,.. '\:KEPAl.APERWAKI~

"'" ~tt;.

~

..

~~~

$l!9~i6'51~~ 1 198703 1 001

7

(

170,594,388)

(

419,163,364) 43,440,165,372

If(~~ ~
°

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADAN PENGA WASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT LAPORAN POSISI BARANG MJLlK NEGARA DI NERACA POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TAHUN ANGGARAN 2015

NAMA UAKPB

089.01.34.689266.000 AKUNNERACA

KODE

URAIAN

1

2

117111

Barang Konsumsi

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

131111

Tanah

132111

Peralatan dan Mesin

133111

Gedung dan Bangunan

134111

Tan99al Halaman

PERWAKILAN BPKP PROV1NSI SULAWESI BARAT

: 16-02-2016 1

Kode Lap. : LBAPKT

JUMLAH NILAI BMN

AKM. PENYUSUTAN

3

NlLAlNETTO

4

5

264,832,968

0

264,832,968

0

0

0

2,042,703,750

0

2,042,703,750

6,232,014,285

1,879,091,055

4,352,923,230

34,520,500,913

1,443,833,106

33,076,667,807

Jalan dan Jembatan

1,137,295,928

170,594,388

966,70 I,540

134113

Jaringan

3,155,499,441

419,163,364

2,736,336,077

136111

Konstruksi Dalam pengerjaan

0

0

0

3,912,681,913

43,440,165,372

J U M L A H

47352..,&4?:;l&S

Q~""" _,

1..0

amt:Jjl:l

~

vf1w~ «::

ari 2016

;( ~v ~J

$

'i\ IS)*

P

UAKPB i ~n,""

-?~f::>.~;W031 001 ~EPALAPERlII6.1!1L~_~

ttSLlKIN

DAFT AR TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT Jalan Abdul Malik PattanaEndeng, Mamuju 91512 Telepon (0426) 21088, 21343, Faksimile (0426) 21137 E-mail:;" ' ""

Nomor Hal

s- 1'109

IPW32/1/2015

Tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP Tahun 2014

b

Oktober 2015

Yth. Kepala BPKP di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Perintah Kepala BPKP Nomor PRINT-425/K/SU/2015 tanggal 29 Juli 2015 hal Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP tahun 2014, telah kami tindaklanjuti sesuai dengan rincian sebagai

berikut:' No 1

Pelaku Pejabat Pembuat Komitmen

2

Kepala Bagian lata Usaha

3

Kepala Sub Bagian Umum Operator SIMAK-BMN Operator Persediaan

4

KepaJa Subbag Kepegawaian TimGDN Panitia Penerima Hasil Pek~aan

5

TL - ND-1390IPW32J1/2015 Tanggal2 Oktooor 2015 - Bukti Penerimaan Negara NTPN 314B12DFUJTGMOU9 - ND-i39i/PW321i/20i5 Ta~al2 Oktober 2015 - ND-1389/PW32/1/2015 & - ND-13921PW3211/2015 Tan9gal 2 Oktober 2015 - ND-1393IPW32/1/2015 Tanggal2 Oktober 2015 - ND-1394/PW3211/2015 TanQ.9_al2Oktober 2015

Keterangan - Agar lebih cermat konsisten, dan melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal. - Setoran ke Kas Negara sebesar Rp 322.508.087,Agar iebih cermat menyajikan informasi akrual pada Laporan Keuangan Agar melakukan: - Perbaikan data SIMAK BMN - Mengelola BMN dengan cermat - Mengikuti kegiatan diklat BMN. Agar melakukan tugas lebih cermat Memeriksa hasil pekerjaan dengan hatihati dan baik.

Berkas tindak lanjut terse but dalarn rnatnks di atas, telah karni sampaikan kepada Inspektur BPKP sebagai lampiran tembusan surat ini. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkanterimakasih.

Tembusan: Inspektur BPKP

-----_------

FORMULIR MEMO JURNAL PENYESUAIAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN : Badon Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Badon Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Sulawesi Borat : Perwakilan BPKPProvinsi Sulawesi Barat : SP2D Nomor 151781301001119 /27 Maret 2015 : SP2D Nomor 151781301001247/06 April 2015 : SP2D Nomor 151781301007275/ 10 September 2015 : SP2D Nomor 151781301010606/19 November 2015 : SP2D Nomor 151781301004032/29 Juni 2015 : SP2D Nomor 151781301011119 /26 November 2015 : 2015 : Belanja Borang Dibayor Dimuka

Kementerian Negora/Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja Nomor Dokumen & Tanggal

Tahun Anggoran Keterangan Kotegorl Jurnol Penyesuoian Pendapaton Diterima Dimuka Pendapatan

Yang Masih Horus Diterima

Belanja Dibayor Dimuka Belanja Yang Masih Horus Dibayor

D Koreksi Antor Beban D Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi D Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi D Pembentukan Piutang Jangka Panjang D D D

Penyisihan Piutang Penghapusan Piutang Penyusutan Aset Kas Di Bendahora Penerimaan Kas Di Bendahora Pengeluaran

D

D

Pembentukan

Piutang Jangka Pendek

Transfer Masuk Transfer Keluor Reklasifikasi Neraca Koreksi

Persediaan

Debet

D/K

KocleAkun

D

114112

Belanja Borang Yang Dibayar Dimuka

K

522141

Beban Sewa

!Credit

46.690.000 46.690.000

Dibuat oleh

Disetujui Oleh

Direkam Oleh

Tanggal

Tanggal

Tanggal

: Operator SAl

Os

2015

Tri aDeppalanna 1031001

NIP -

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negora/Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja Nomor Dokumen & Tanggal

: Badon Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Badon Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Sulawesi Borat : Perwakilan BPKPProvinsi Sulawesi Borat : SP2D Nomor 151781301001119/27 Maret 2015 : SP2D Nomor 151781301001247/06 April 2015 : SP2D Nomor 151781301007275/ 10 September 2015 : SP2D Nomor 151781301010606/19 November 2015 : SP2D Nomor 151781301004032/29 Juni 2015 : SP2D Nomor 151781301011119/26 November 2015 : 2015 : Belanja Barang Dibayar Dimuka

Tahun Anggoran Keterangan Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan

Yang Mosih Horus Diterima

Belanja Dibayor Dimuka

D

Koreksi Antor Beban

D

Beban Sellslh Kurs Belum Terealisasi

D Pendapatan

D

Belanja Yang Mosih Horus Dibayor

D D

Penyisihan Piutang Penghapusan Piutang

D

Penyusutan Aset

D D

Kas Di Bendahara Penerimaan Kas Di Bendahara Pengeluoran

Sellsih Kurs Belum Terealisosi

Pembentukan


Pembentukan


Transfer Mosuk Transfer Keluar Reklasifikasi Neraea Koreksi

Persediaan

No.

D/K

KodeAkun

D

522141

Beban Sewa

K

114112

Belanja Borang Yang Dibayor Dimuka

UralanAkun

Debet

Ktedlt

21.742.500

21.742.500

Dibuat oleh

Disetujui Oleh

Direkam Oleh

Tanggal

Tanggal

Tanggal

: operator ~s

Tri APaeppalanna NIP 1964 Catatan: Dibuat setiap bulan sampai den

NIP eriode sewa berakhir

SAl

2015

FORMULIR : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Sulawesi Baral : Perwakilan BPKPProvinsi Sulawesi Barat : SPPNomor 5/PW32/l/20 16 : 18 Januari 2016 : 2015 : Selanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

~!!!!IOrlJurnal Penyesualan Pendapalan

Diterima Dimuka

Pendapalan

Yang Masih Harus Dilerima

Belanja Dibayar Dimuka Belanja Yang Masih Harus Dibayar Penyisihan Piutang Penghapusan Piutang Penyusulan Aset Kas Di Bendahara Penerimaan Kas Di Bendahara Pengeluaran

D

o o D

o o o o o

Koreksi Antar Beban Pendapalan

Selisih Kurs Belum Terealisasi

Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Pembenlukan

Piulang Jangka Panjang

Pembentukan

Piulang Jangka Pendek

Transfer Masuk Transfer Keluar Reklasifikasi Neraea Koreksi

Persediaan

D

512411

Beban Tunjangan Kinerja

K

212111

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

55.614.380

55.614.380

Diselujui Oleh

Direkam Oleh

: Operator SAl

Tanggal

Tanggal

. 31 Des 2015

'"A£""'"OOO NIP -

belum

FORMULIR MEMO

: Badon Pengawosan Keuangan dan Pembangunan : Badon Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Sulawesi Barat : Perwakilan BPKPProvinsi Sulawesi Barat : SP2DNomor 161781301000057 : 19 Januari 2016 : 2015 : Belanja Pegawai Yang Mosih Horus Dibayar

Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja Nomor Dokumen Tanggal Tahun Anggoran Keterangan Kategori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan

PENYESUAIAN

D


Belanja Dibayor Dimuka

D D

D

Belanja Yang Masih Horus Dibayar

D D D D D

Penyisihan Piutang Penghapusan Piutang Penyusutan Aset Kos Di Bendahara Penerimaan Kos Di Bendahara Pengeluoran

Koreksi Antor Beban Pendapatan

Selisih Kurs Belum Terealisosi

Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi Pembentukan Piutang Jangka Panjang Pembentukan


Transfer Mosuk Transfer Keluar Reklasifikasi Neraca Koreksi

Persediaan No.

UraianAkun

D/K

Kode Akun

D

212111

Belanja Pegawai Yang Mosih Horus Dibayar

K

512411

Beban Tunjangan Kinerja

Debet

Kredlt

55.614.380

55.614.380

Dibuat oleh

Disetujui Oleh

Direkam Oleh

Tanggal

Tanggal

Tanggal

: Operator SAl pn2016

Tri AP~eppalanna NIP 19641017 19 1031001

NIP -

FORMULIR : Badon Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Badon Pengawosan Keuangan dan Pembangunan : Sulawesi Barat : Perwokllon BPKPProvinsi Sulawesi Barat : SPPNomor 12/PW32/l /20 16 : 14 Januari 2016 : 2015 : Belanja Borang Yang Masih Harus Dibayar

Kementerian Negora/Lembaga Eselon I

~!!!.S,ori Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan

D


Belanja Dibayar Dimuka Belanja Yang Mosih Horus Dibayor

D D

Penghapusan Piulang Penyusutan Aset Kos Di Bendahara Penerimaan Kas Di Bendahara Pengeluaran

Pendapatan

Selisih Kurs Belum Terealisasi

Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi

D Pembentukan


Pembentukan


D D D D D

Penyisihan Piutang

Koreksi Antor Beban

Transfer Masuk Transfer Keluor Reklasifikasi Neraca Koreksi

Persediaan

D

522111

Beban Langganan

D

522112


K

212112

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayor

Listrik

19.911.684

333.673

20.245.357

Disetujui Oleh

Direkam Oleh

Tanggal

Tanggal

: Operator SAl

A)7s

TriUDeppalanna NIP ada

2015

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN Kementerian Negara/Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja Nomor Ookumen Tanggal Tahun Anggaran Keterangan

: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan : Sulawesi Barat : Perwakilan BPKPProvinsi Sulawesi Barat : SP20 (Belum Terbit) : 2015 : Belanja Barang Yang Masih Harus Oibayar

Kategorl Jurnal Penyesuaian Pendapatan Oiterima Oimuka Pendapatan

D

Yang Masih Harus Oiterima

Belanja Oibayar Oimuka Belanja Yang Masih Harus Oibayar Penyisihan Piutang Penghapusan Piutang Penyusutan Aset Kas Oi Bendahara Penerimaan Kas Oi Bendahara Pengeluaran

Koreksi Antar Beban

o Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi o Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi D Pembentukan Piutang Jangka Panjang o Pembentukan Piutang Jangka Pendek o Transfer Masuk o Transfer Keluar o Reklasifikasi Neraca o Koreksi

Persediaan No.

D/K

Kode Akun

UralanAkun

D

212112

Belanja Barang Yang Masih Harus Oibayar

K

522111

Beban Langganan Listrik

K

522112


Debet

Kredlt

20.245.357

19.911.684 333.673

Oibuat oleh

Disetujui Oleh

Oirekam Oleh

Tanggal

Tanggal

Tanggal

: Operator SAl

.17016

Tri Aaeppa'anna NIP 196

NIP -

LAPORAN KEUANGAN (UN AUDITED)

Recommend Documents