BAGIAN ANGGARAN O47
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 UNAUDITED
LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakar
Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakarta Pusat.
Kata Pengantar Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adalah salah satu entitas
pelaporan
yang
berkewajiban
menyelenggarakan
akuntansi
dan
laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai
laporan
khususnya
sebagai
sarana
untuk
meningkatkan
akuntabilitas/
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Jakarta, 27 April 2015
Sekretaris Kementerian,
Dra. Sri Danti Anwar, MA NIP.19591115.198803.2.001 - i -
Kata Pengantar
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805562 FAXIMILE (021) 3805559, 3805562
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Audited sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta,
April 2015
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA
- ii -
Pernyataan Tanggung Jawab
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638, 3805562 FAXIMILE (021) 3805559, 3805562
PERNYATAAN TELAH DIREVIU PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Unaudited berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Jakarta, 23 Februari 2015 Inspektur Ketua Tim Reviu,
Titi Eko Rahayu, S.E., MAP NIP.19690304.199503.2.001
- iii -
Pernyataan Telah Direviu
Daftar Isi Halaman
Kata Pengantar
i
Pernyataan Tanggung Jawab
ii
Pernyataan Telah Direviu
iii
Daftar Tabel
vi
Daftar Isi
iv
Daftar Grafik
ix
Ringkasan
1
I. Laporan Realisasi Anggaran
5
II. Neraca
6
III. Catatan atas Laporan Keuangan
8
A. Penjelasan Umum
A.1. Dasar Hukum
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian PPPA
8 9
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
11
A.4. Kebijakan Akuntansi
12
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
20
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran B.2. Belanja Negara
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
20 23 51
C.1. Aset Lancar
51 XX
C.2. Aset Tetap
61 XX 79 XX
C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi
D. Pengungkapan Penting Lainnya
85 XX 88 XX 89 XX 90
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
90
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
91
D.4. Pengungkapan Lain-lain
94
D.3. Rekening Pemerintah
- iv -
8
Daftar Isi
91
Daftar Tabel Halaman
Tabel 1 : Ringkasan Neraca
3
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 2 : Uraian Satuan Kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
12
Tabel 3 : Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya per Akun
20
Tabel 4 : Rincian Nilai Realisasi PNBP Lainnya Per Satuan Kerja dan Akun Penerimaan
22
Tabel 5 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program
23
Perlindungan Anak Periode TA 2014
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Negara Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Belanja Per Program
25
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Tabel 7 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satker Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
27 29
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun
31
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun
34
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Tabel 11 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Akun
38
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun
39
Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Nilai Perolehan Aset
41
Tabel 14 : Perbandingan Nilai Pengembalian Belanja Menurut Satuan Kerja
47
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Tabel 15 : Perbandingan Nilai Pengembalian Belanja Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
- v -
Daftar Tabel
48
Tabel 16 : Perbandingan Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Tabel 17 : Daftar Setoran Pertanggungjawaban Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2013
Tabel 18 : Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
51 52 52
Tabel 19 : Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2014
53
Tabel 20 : Daftar Setoran/Pertanggungjawaban Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
53
Per 31 Desember 2014
Tabel 21 : Daftar Setoran/Pertanggungjawaban Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2013
Tabel 22 : Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Satuan Kerja
54 56
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 23 : Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR
57
Tabel 24 : Rincian Nilai Persediaan Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan
58
Tabel 25 : Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2014
59
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 31 Desember 2013
Tabel 26 : Perbandingan Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember
61
2013 Tabel 27 : Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Tetap Per 31 Desember 2014
Tabel 28 : Perbandingan Posisi Aset Tetap pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2014
Tabel 29 : Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Peralatan dan Mesin
62 65 67
Per 31 Desember 2014 Tabel 30 : Rincian Mutasi/ Perubahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per kelompok
70
Tabel 31 : Rincian Nilai Aset Peralatan dan Mesin Menurut Satuan Kerja
71
Tabel 32 : Rincian Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan Per 31 Desember 2014
76
Barang Per 31 Desember 2014
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Tabel 33 : Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Menurut Satuan Kerja
77
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tabel 34 : Perbandingan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
- vi -
Daftar Tabel
79
Tabel 35 : Perbandingan Posisi Aset Lainnya pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2014
Tabel 36 : Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya (Software Komputer) Per 31 Desember 2014
Tabel 37 : Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Tabel 38 : Rincian Nilai Aset Lain-lain yang Dihapuskan dari Daftar BMN
80 81 82 83
Per 31 Desember 2014 Tabel 39 : Rincian Nilai Usulan Barang Rusak Berat yang akan Dihapuskan dari Daftar
84
Tabel 40 : Rincian Nilai Kewajiban Jangka Pendek
85
Tabel 41 : Perbandingan Nilai Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2014 dan 31
88
BMN Per 31 Desember 2014
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Desember 2013
Tabel 42 : Perbandingan Nilai Ekuitas Dana Investasi Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
- vii -
Daftar Tabel
89
Daftar grafik Grafik 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Halaman 2
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Grafik 2 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satuan Kerja
25
Grafik 3 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Satker Pusat
28
Grafik 4 : Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
30
Grafik 5 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
31
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Grafik 6 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Satuan Kerja
32
Grafik 7 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
33
Grafik 8 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Menurut Satuan Kerja
36
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Grafik 9 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
Grafik 10 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Menurut Satuan Kerja
37 40
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Grafik 11 : Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Hibah)
41
Grafik 12 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Menurut LembagaDonor
42
Grafik 13 : Perkembangan Nilai Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang
45
Grafik 14 : Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang
46
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
- viii -
Daftar Grafik
Ringkasan Laporan Keuangan Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Audited telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 .
Realisasi Pendapatan Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.031.260.380,00 (satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu tiga
ratus delapan puluh rupiah) atau mencapai 0% (nol persen) dari Estimasi Pendapatannya sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Sedangkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp184.697.798.695,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau mencapai 95,94% (sembila
puluh lima koma sembilan puluh empat persen) dari alokasi Anggaran sebesar Rp192.494.559.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh
empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut:
-1 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
Grafik 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
250.000.000.000
200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 -
31 Desember 2014
Pendapatan Negara dan Hibah 1.031.260.380
Belanja Negara
184.697.798.695
31 Desember 2013
507.558.935
224.535.579.428
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014.
2.
NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2014 dan 2013.
Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana
yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp142.713.437.409,00
(seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp2.535.626.492,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah); Aset Tetap (neto setelah akumulasi
penyusutan) sebesar Rp136.596.012.417,00 (seratus tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah); Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) masing-masing
sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan Rp3.581.798.500,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
-2 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp1.479.630.691,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp141.233.806.718,00 (seratus
empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.055.995.801,00 (satu miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh
lima ribu delapan ratus satu rupiah) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp140.177.810.917,00 (seratus empat puluh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut: Tabel 1
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Tanggal Neraca
Uraian
Per 31 Des 2014
ASET Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana investasi KEWAJIBAN + EKUITAS
142.713.437.409
70.314.352.726
2.535.626.492
4.871.916.265
(2.336.289.773)
136.596.012.417
62.034.096.554
74.561.915.863
0
0
0
3.581.798.500
3.408.339.907
173.458.593
1.479.630.691
1.793.775.453
(314.144.762)
1.479.630.691
1.793.775.453
(314.144.762)
141.233.806.718
68.520.577.273
1.055.995.801
3.078.140.812
(2.022.145.011)
140.177.810.917
65.442.436.461
74.735.374.456
142.713.437.409
70.314.352.726
72.399.084.683
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014.
-3 -
Naik/(Turun)
Per 31 Des 2013
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
72.399.084.683
72.713.229.445
3.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan
dan
dianjurkan
oleh
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Audited, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara. Sedangkan dalam penyajian Neraca per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat
diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.
-4 -
Ringkasan Laporan Keuangan Kemen PPPA
I. Laporan Realisasi Anggaran LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
URAIAN PENDAPATAN 42
Penerimaan Negara Bukan
31 DESEMBER 2014
CATATAN
ANGGARAN
31 DESEMBER 2013
REALISASI
%
REALISASI
B.1 Rp
- Rp
1.031.260.380
0,00% Rp
507.558.935
Rp
- Rp
1.031.260.380
0,00% Rp
507.558.935
TRANSAKSI KAS
Rp
192.494.559.000 Rp
184.697.798.695
95,95% Rp
221.378.857.080
RUPIAH MURNI
Rp
189.689.656.000 Rp
182.289.292.530
96,10% Rp
213.144.235.552
Pajak (PNBP)
B.1,1
JUMLAH PENDAPATAN BELANJA
B.2
51 Belanja Pegawai
B.2,1
Rp
32.990.452.000 Rp
31.576.202.566
95,71% Rp
29.872.170.066
52 Belanja Barang
B.2,2
Rp
75.890.805.000 Rp
71.074.106.231
93,65% Rp
124.247.647.573
53 Belanja Modal
B.2,3
Rp
80.808.399.000 Rp
79.638.983.733
98,55% Rp
59.024.417.913
Rp
2.804.903.000 Rp
2.408.506.165
85,87% Rp
8.234.621.528
Rp
2.804.903.000 Rp
2.408.506.165
85,87% Rp
7.881.398.528
57 Bantuan Sosial
Rp
- Rp
-
0,00% Rp
353.223.000
TRANSAKSI NON KAS
Rp
- Rp
-
0,00% Rp
3.156.722.348
52 Belanja Barang Non Kas
Rp
- Rp
-
0,00% Rp
3.156.722.348
JUMLAH BELANJA
Rp
192.494.559.000 Rp
184.697.798.695
95,95% Rp
224.535.579.428
PINJAMAN DAN HIBAH 52 Belanja Barang
B,2,4
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014
-5-
Laporan Realisasi Anggaran Kemen PPPA
II. Neraca NERACA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN
CATATAN
ASET ASET LANCAR
PER 31 DES 2013
0 0 1.531.611.904 0 1.531.611.904
62.550.520 0 3.236.256.517 0 3.298.807.037
0 0 0 0 0 0 0 0 1.004.014.588 2.535.626.492
0 0 0 0 20.000.000 (20.000.000) 0 0 1.573.109.228 4.871.916.265
C.1
Kas dan Bank Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Kas pada BLU Jumlah Kas dan Bank Piutang Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TTGR Jumlah Piutang (Bersih) Belanja Dibayar Dimuka Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Tanah Tanah Badan Layanan Umum Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG (BERSIH) ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET
-6-
PER 31 DES 2014
C.1.1 C.1.2
C.1.3
C.1.4 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7
294.120.000 0 47.077.232.800 118.729.623.419 556.667.125 393.313.914 0 (30.454.944.841) 136.596.012.417 0 0 0 0 0
C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3
3.581.798.500 0 0 3.581.798.500 142.713.437.409
Neraca Kemen PPPA
294.120.000 0 29.719.888.380 240.425.660 255.108.000 525.355.414 57.450.779.353 (26.451.580.253) 62.034.096.554 0 0 0 0 0 3.359.045.500 1.382.915.737 (1.333.621.330) 3.408.339.907 70.314.352.726
(dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
CATATAN
PER 31 DES 2013
C.4
Utang kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan Utang Jangka Pendek Lainnya Pendapatan Diterima Dimuka JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Dana Lancar BLU Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Ekuitas Dana Lancar Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA
C.4.1 C.4.2 C.4.3 C.4,4
1.240.900.878 62.550.520 490.324.055 0 0 1.793.775.453
1.479.630.691
1.793.775.453
0 1.004.014.588 0 0 0 0 51.981.213 1.055.995.801
0 1.573.109.228 0 0 0 0 1.505.031.584 3.078.140.812
136.596.012.417 3.581.798.500 140.177.810.917
62.034.096.554 3.408.339.907 65.442.436.461
141.233.806.718
68.520.577.273
142.713.437.409
70.314.352.726
C.6
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014.
Neraca Kemen PPPA
1.163.363.060 0 224.282.409 91.985.222 0 1.479.630.691
C.5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
-7-
PER 31 DES 2014
III. Catatan Atas Laporan Keuangan A. PENJELASAN UMUM A.1.
DASAR HUKUM 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
4. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah,
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas PMK Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014 dan perubahan kedua dengan PMK
No.247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, -8-
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar,
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat,
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat,
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2006, tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan,
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009, tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan, 18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011, tentang
Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar,
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca Pada Bagan Akun Standar,
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A.2.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden,
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. -9-
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan
dan
penetapan
kebijakan
perempuan dan perlindungan anak;
b. Koodinasi
dan
sinkronisasi
di
pelaksanaan
bidang
pemberdayaan
kebijakan
di
bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
A.2.2. Visi, Misi, dan Tujuan Visi : Terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak
Misi : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak. Tujuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:
1) Mewujudkan pembangunan yang responsif gender, 2) Mewujudkan pembangunan yang peduli anak, dan 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Tujuan ini akan tercapai melalui dua fokus utama. Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melalui implementasi strategi pengarusutamaan
gender termasuk dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di setiap kementerian atau lembaga. Fokus ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan dari
setiap tindak kekerasan. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pencapaian perlindungan anak melalui (a) memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan
perlindungan anak; (b) meningkatkan kapasitas dari implementasi perlindungan anak; (c) meningkatkan pengadaan data dan informasi dalam perlindungan anak; (d) meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan stakeholder
terkait dalam memenuhi hak-hak anak serta meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. - 10 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
Selain itu, penerapan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak juga didukung oleh:
a. Peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak,
b. Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak, c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, program, stakeholder dan institusi.
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya
untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
Laporan Keuangan ini berupa laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kemen PPPA yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan kepadanya.
Jumlah satuan kerja di lingkup Kemen PPPA untuk periode Tahun Anggaran 2014
adalah 19 (sembilan belas) satker yang terdiri dari 7 (tujuh) satker kantor pusat, dan 12 (dua belas) satker dekonsentrasi TA 2014. Dari jumlah tersebut, semua satker telah menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
- 11 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
Tabel 2
Uraian Satuan Kerja pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode TA 2014 No
Kode Satker
Nama Satker
1
427944 (KP)
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
2
664937 (KP)
Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi
3
664941 (KP)
Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum
4
664958 (KP)
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
5
664962 (KP)
Deputi Bidang Perlindungan Anak
6
664979 (KP)
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
7
664983 (KP)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
8
060105 (DK)
Badan PP dan PA Provinsi NAD
9
080100 (DK)
Badan PP dan KB Provinsi Sumatera Barat
10
090100 (DK)
Badan PP, PA, dan KB Provinsi Riau
11
110101 (DK)
Badan PP dan PA Provinsi Sumatera Selatan
12
140100 (DK)
Badan PP, dan PA, KKB Provinsi Kalimantan Tengah
13
170103 (DK)
Badan PP dan PA Provinsi Sulawesi Utara
14
240100 (DK)
Badan PP Sekda Provinsi NTT
15
250113 (DK)
Biro PP Sekda Provinsi Papua
16
280100 (DK)
Badan PP, PA, dan KB Provinsi Maluku Utara
17
310100 (DK)
Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo
18 19
330100 (DK) 340103 (DK)
Badan PP, PA, dan KB Provinsi Papua Barat Biro PP dan PA Sekda Provinsi Sulawesi Barat.
Sumber : DIPA Satker dilingkungan KPP&PA Periode TA 2014
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Audited telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) adalah sebagai berikut: - 12 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.
(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- 13 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan
hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
- 14 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
ribu rupiah), dan
Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. c. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk
dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. - 15 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.
(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
- 16 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas
piutang.
Penilaian
kualitas
piutang
dilakukan
dengan
mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
Penggolongan kualitas piutang disajikan dalam tabel berikut: Kualitas Piutang
Keterangan
Tarif Penyisihan
Lancar
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal
0.5%
jatuh tempo Kurang Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
10%
Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Diragukan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
50%
Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan Macet
1.
Satu bulan terhitung sejak tanggal
100%
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Sumber : PMK No.201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- 17 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 yang diubah dengan PMK
No.90/PMK.06/2014
dan
perubahan
kedua
dengan
PMK
No.247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 1. Tanah 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam
pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh
setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
Terhadap Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian: 1. Penghitungan Penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap;
2. Pencatatan
penyusutan
dalam
Neraca
dilakukan
sejak
penghitungan Penyusutan sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 18 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat dapat disajikan sebagai berikut:
- 19 -
Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
: 2 s/d 20 tahun
Gedung dan Bangunan
: 10 s/d 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
: 5 s/d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya
: 4 tahun
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan Umum
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.031.260.380,00 (satu miliar tiga puluh satu juta
dua ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau mencapai 0,00% (nol persen) dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Nilai estimasi pendapatan tidak ditentukan karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bukan merupakan Kementerian/Lembaga yang menghasilkan pendapatan atau ditarget penerimaan pendapatannya. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kemen PPPA berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Realisasi PNBP Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan periode yang sama TA 2013, disajikan sebagai berikut: Tabel 3
Perbandingan Realisasi PNBP Lainnya per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Akun
Uraian
Realisasi PNBP Lainnya 31 Desember 2014
31 Desember 2013
423129
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp
119.700.000
Rp
27.700.000
423219
Pendapatan Pelayanan Pertanahan
Rp
100.000
Rp
-
423221
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Rp
196.900
Rp
2.324.407
423752
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
Rp
369.545.118
Rp
-
423911
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
Rp
16.875.521
Rp
-
423913
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
397.093.881
Rp
467.534.528
423921
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
Rp
127.504.960
Rp
10.000.000
423922
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara
Rp
244.000
Rp
-
423999
Pendapatan Anggaran Lainlain
Rp
-
Rp
-
Rp
1.031.260.380
Rp
507.558.935
JUMLAH
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. -20-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Realisasi PNBP Lainnya naik sebesar Rp523.701.445,00 (lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang dipengaruhi oleh adanya transaksi penyetoran pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah
dari
pembagunan
gedung
Kemen
PPPA
dan
pendapatan
dari
Pemindahtanganan BMN berupa penerimaan hasil lelang pada periode TA 2014. Selain berasal dari pengembalian belanja TAYL, realisasi PNBP Lainnya pada Kemen PPPA berupa pendapatan yang berasal dari :
1) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN sebesar Rp119.700.000,00 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) berasal dari hasil bersih lelang non eksekusi wajib BMN RL-062/2014 tanggal 23 Mei 2014,
2) Pendapatan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
merupakan kesalahan penggunaan akun penyetoran pengembalian belanja TAYL yang sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan belum dilakukan ralat MAP,
3) Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp196.900,00 (seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) merupakan penyetoran
pendapatan jasa giro terhadap rekening satker dekonsentrasi yang belum memberlakukan kebijakan Treasury Nation Pooling,
4) Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp369.545.118,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah) berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pembangunan gedung Kemen PPPA,
5) Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara sebesar Rp127.504.960,00
(seratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berasal dari pelunasan TGR atas hilangnya Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi B 1541 KQ sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kesalahan penggunaan akun penyetoran pengembalian belanja TAYL yang sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan belum dilakukan ralat MAP sebesar Rp107.504.960,00 (seratus tujuh juta lima ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh rupiah),
6) Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Negara sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) merupakan kesalahan penggunaan akun penyetoran pengembalian belanja TAYL yang sampai dengan periode penyusunan Laporan Keuangan belum dilakukan ralat MAP.
-21-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Rincian realisasi PNBP Lainnya juga disajikan per Satker dan Akun Penerimaan Negara sebagai berikut:
Tabel 4 Rincian Nilai Realisasi PNBP Lainnya Per Satuan Kerja dan Akun Penerimaan Negara
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 No
Kode Sa t ker
1
427944
Ura ia n Aku n
Nila i
423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp
119.700.000
423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian
Rp
369.545.118
423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
Rp
16.875.521
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
182.538.981
423921 Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara
Rp
127.504.960
423922 Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian
Rp
244.000
Pekerjaan Pemerintah
yang Diderita oleh Negara 2
664937
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
8.790.000
3
664962
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
177.324.200
4
664979
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
1.760.000
5
664983
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
2.812.800
6
060105
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
1.197
7
100040
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
400
8
140100
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
6.243
9
150023
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
9.915.000
10
160036
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
1.595.600
11
180035
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
139.547
12
210006
423221 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan
Rp
49.913
13
230044
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
2.578.000
14
260038
423219 Pendapatan Pelayanan Pertanahan
Rp
100.000
423913 Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL
Rp
9.778.900
Rp
1 .0 3 1 .2 6 0 .3 8 0
J UM L AH
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan masing-masing satker, jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014. Penerimaan Negara berupa Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan pada satker 060105 Badan PP dan PA Prov. Nangroe Aceh Darussalam dan satker 140100 Badan PP dan PA
KKB Prov. Kalimantan Tengah merupakan Jasa Giro periode TA 2014. Sedangkan -22-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan pada satker 180035 Badan PP dan KB Prov. Sulawesi Tengah dan satker 210006 Biro PKSDM Setda Prov. Maluku merupakan Jasa
Giro periode TA 2013 yang dilakukan penyetoran pada periode TA 2014. Selain itu, Penerimaan Negara berupa Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL pada satker 100040 Badan PM dan PP Prov. Jambi, satker 150023 Badan PP dan PA Prov. Kalimantan Selatan, Satker 160036 Badan PP dan KB Prov. Kalimantan Timur, satker
230044 Badan PP dan PA Prov. NTB, dan satker 260038 Badan PP dan PA Prov. Bengkulu merupakan pengembalian belanja pada satker dekonsentrasi periode TA 2013 yang baru dilakukan penyetoran pada periode TA 2014. B.2. BELANJA NEGARA Realisasi Belanja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp184.697.798.695,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh
tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau mencapai 95,95% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen) dari anggarannya sebesar Rp192.494.559.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp332.172.990,00 (tiga ratus tiga
puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja dapat disajikan dalam tabel dan grafik berikut: Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Kode Program
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Uraian Anggaran
Realisasi (netto)
%
BELANJA TRANSAKSI KAS 01.01.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Rp
2.473.663.000
Rp
1.375.751.100
55,62%
01.01.07
Program Perlindungan Anak
Rp
2.090.401.000
Rp
1.018.439.820
48,72%
11.04.07
Program Perlindungan Anak Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA
Rp
9.984.903.000
Rp
9.648.185.053
96,63%
Rp
162.791.192.000
Rp
158.238.237.614
97,20%
Rp
15.154.400.000
Rp
14.417.185.108
95,14%
Rp
192.494.559.000
Rp
184.697.798.695
95,95%
11.05.01
11.05.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan JUMLAH
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan) menurut program, jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014. -23-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Keterangan Tabel : 1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (01.01.06) dan Program Perlindungan Anak (01.01.07) dijalankan oleh 12 (dua belas) Satker Dekonsentrasi
TA 2014. Pencapaian realisasi belanja kedua program tersebut tidak maksimal masing-masing sebesar 55,62% (lima puluh lima koma enam puluh dua persen) dan
48,72% (empat puluh delapan koma tujuh puluh dua persen). Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala pelaksanaan dekonsentrasi TA 2014 yang menyebabkan
satker 240100 Badan PP Sekda Prov. NTT dan satker 250113 Biro PP Sekda Prov. Papua tidak dapat melaksanakan kegiatan dekon dan realisasi belanjanya tersaji Rp0,00 (nol rupiah). Dengan nilai pagu anggaran yang besar dibandingkan dengan satker dekon yang lain pada kedua satker tersebut, sehingga mempengaruhi pencapaian realisasi belanja secara keseluruhan per program.
2. Program Perlindungan Anak (11.04.07) dijalankan oleh Satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak,
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA (11.05.01) dijalankan Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Satker 664983 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
4. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (11.05.06) dijalankan
Satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, Satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum dan Satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.
Program 11.05.01 dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPP-PA nilai realisasi belanjanya naik sebesar 17,52% (tujuh belas koma lima puluh dua persen) karena meningkatnya kebutuhan layanan dukungan manajemen bagi semua pihak
dilingkungan Kemen PPPA baik berupa gaji dan tunjangan, pemeliharaan aset, sewa gedung kantor, layanan pimpinan (Menteri), maupun kebutuhan belanja modal dalam rangka
pembangunan
gedung
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang penyelesaiannya dilakukan pada periode TA
2014. Sedangkan program yang lain, nilai realisasi belanjanya turun jika dibandingkan dengan periode tahun 2013 karena berkurangnya nilai anggaran dalam rangka penghematan anggaran, alokasi subsidi BBM dan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung Kemen PPPA. Perbandingan nilai realisasi belanja per program dengan periode TA 2013 secara detail disajikan sebagai berikut: -24-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Per Program
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Periode Yang Berakhir Tanggal
Kode Program
Uraian 31 Desember 2014
31 Desember 2013
% naik/(turun)
BELANJA TRANSAKSI KAS 01.01.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Rp
1.375.751.100
Rp
01.01.07
Program Perlindungan Anak
Rp
1.018.439.820
11.04.07
Program Perlindungan Anak Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPP-PA
Rp
9.648.185.053
Rp
11.05.01
11.05.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
12.352.700.220
-88,86%
Rp
4.564.265.996
-77,69%
Rp
21.969.323.518
-56,08%
158.238.237.614
Rp
134.645.116.285
17,52%
Rp
14.417.185.108
Rp
47.847.451.061
-69,87%
Rp
-
Rp
3.156.722.348
-100,00%
Rp 224.535.579.428
-17,74%
BELANJA TRANSAKSI NON KAS 11.05.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Transaksi Non Kas) JUMLAH
Rp 184.697.798.695
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Transaksi Kas dan Transaksi Non Kas
(Gabungan) menurut program, jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. Nilai Realisasi Belanja juga disajikan menurut satuan kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai berikut: Grafik 2 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satuan Kerja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 KPAI
TKA
4.432.990.898 4.560.000.000
PA
5.215.194.155 5.424.903.000
PP
5.748.645.565 6.034.400.000
PUG POL
4.239.320.529 4.560.000.000
PUG EKO
4.429.219.014 4.560.000.000
Menegpp
-25-
7.430.377.450 7.600.000.000
Realisasi
Anggaran
150.807.860.164 155.191.192.000
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
PAP-BAR
GORTL MALUT PAPUA NTT
Realisasi
208.866.600 210.574.000 416.030.000 520.000.000 214.383.800 225.854.000 264.504.600 273.304.000
SULBAR
Anggaran
0
1.700.000.000 0
245.110.000 232.887.820 246.621.000 194.382.700 221.557.000 206.983.700 215.948.000 206.942.600 208.272.000 221.570.700 226.430.000 227.638.400 270.394.000
SULUT KALTENG SUMSEL
RIAU SUMBAR NAD
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat - Wilayah (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014.
Pada Grafik 2, satker dekon provinsi Papua dan provinsi NTT nilai realisasi belanjanya 0 (nol) karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan dekon pada kedua satker tersebut
antara
lain
perubahan
nomenklatur
badan,
revisi
anggaran
yang
mengakibatkan dekon hanya menjalankan 1 (satu) aktifitas dalam 2 (dua) kegiatan dan program yang berbeda sehingga kegiatan dekon tidak dilaksanakan. Dengan nilai pagu anggaran yang besar pada satker dekon provinsi Papua sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), hal ini mempengaruhi pencapaian realisasi belanja
secara keseluruhan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Selain kedua satker tersebut, secara keseluruhan pencapaian realisasi belanja masingmasing satker memberi kontribusi positif dalam pencapaian realisasi belanja Kemen
PPPA sesuai dengan nilai anggarannya. Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memberi kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi belanja Kemen
PPPA karena menjalankan program dukungan manajemen dimana sebagian besar anggarannya berupa pelayanan seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja barang berupa sewa gedung, pemeliharaan, layanan pimpinan, dan belanja modal perolehan aset gedung dan bangunan. -26-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Penyajian nilai anggaran dan realisasi belanja menurut satuan kerja juga dibandingkan dengan periode TA 2013. Perbandingan dilakukan pada 7 (tujuh) satker pusat karena satker dekon di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) hanya berjalan 1 (satu) periode tahun anggaran, sebagai berikut: Tabel 7
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Per Satker Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Satker
TA 2014
TA 2013
Uraian Satker Anggaran
427944 Menteri Negara PP
Realisasi (netto)
Anggaran
Realisasi (netto)
Rp
155.191.192.000 Rp
150.807.860.164 Rp
152.080.050.000 Rp
125.476.305.962
664937
Deputi Bidang PUG Bid. Ekonomi
Rp
4.560.000.000 Rp
4.429.219.014 Rp
17.212.673.000 Rp
16.186.236.234
664941
Deputi Bidang PUG Bid. Polsoskum
Rp
4.560.000.000 Rp
4.239.320.529 Rp
10.494.791.000 Rp
9.752.094.479
664958
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
Rp
6.034.400.000 Rp
5.748.645.565 Rp
23.297.439.000 Rp
25.065.842.696
Rp
5.424.903.000 Rp
5.215.194.155 Rp
12.023.373.000 Rp
11.410.130.350
Rp
4.560.000.000 Rp
4.432.990.898 Rp
10.826.408.000 Rp
10.559.193.168
Rp
7.600.000.000 Rp
7.430.377.450 Rp
10.000.000.000 Rp
9.168.810.323
Deputi Bidang Perlindungan Anak Deputi Bidang Tumbuh 664979 Kembang Anak Komisi Perlindungan Anak 664983 Indonesia 664962
Jumlah
Rp 187.930.495.000 Rp 182.303.607.775 Rp 235.934.734.000 Rp 207.618.613.212
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat - Wilayah (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. Dari perbandingan anggaran dan realisasi belanja pada masing-masing satker, nilai realisasi belanja turun dibandingkan dengan TA 2013 dari Rp207.618.613.212,00 (dua ratus tujuh miliar enam ratus delapan belas juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus
dua belas rupiah) menjadi Rp182.303.607.775,00 (seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah). Hal ini lebih disebabkan oleh berkurangnya anggaran yang diterima Kemen PPPA pada masing-
masing satker setelah adanya revisi penghematan, subsidi BBM, dan pengalokasian belanja pembangunan gedung. Sedangkan dari segi persentase, pencapaian realisasi belanja naik dari 88,00% (delapan puluh delapan persen) menjadi 97,01% (sembilan puluh tujuh koma satu persen) yang detail per satkernya disajikan sebagai berikut: -27-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Grafik 3 Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Satker Pusat
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
120,00%
100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00%
0,00% TA 2014
427944 97,18%
664937 97,13%
664941 92,97%
664958 95,26%
664962 96,13%
664979 97,21%
664983 97,77%
TA 2013
82,51%
94,04%
92,92%
107,59%
94,90%
97,53%
91,69%
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja Pusat - Wilayah (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. Persentase realisasi belanja masing-masing satker naik dibandingkan dengan TA 2013 kecuali pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. Pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan persentase realisasi
belanja turun dari 107,59% (seratus tujuh koma lima puluh sembilan persen) menjadi 95,26% (sembilan puluh lima koma dua puluh enam persen). Hal ini karena pada TA 2013 terdapat belanja transaksi non kas berupa pengesahan belanja hibah dalam
bentuk barang/jasa yang diperoleh dari UNFPA. Pengesahan belanja hibah bentuk barang/jasa dilakukan tanpa pengesahan pagu anggaran, sehingga pada TA 2013 realisasi belanjanya melebihi nilai pagu anggaran satker secara keseluruhan atau
mencapai 107,59% (seratus tujuh koma lima puluh sembilan persen). Penyebab lain adalah berkurangnya alokasi bantuan dana hibah UNFPA yang diberikan pada TA 2014
dari anggaran sebesar Rp8.764.640.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) pada TA 2013 menjadi
Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) pada TA 2014.
-28-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, persentase realisasi belanja menunjukan angka naik yang paling tinggi dari 82,51% (delapan puluh dua
koma lima puluh satu persen) menjadi 97,18% (sembilan puluh tujuh koma delapan belas persen) karena adanya peningkatan termin pembayaran belanja modal perolehan aset gedung dan bangunan terkait pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Nilai anggaran dan realisasi belanja juga disajikan menurut jenis belanja sebagai berikut: Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Kode Jenis Belanja
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember2014 Uraian Anggaran
Realisasi (netto)
%
Belanja Transaksi Kas Rupiah Murni 51
Belanja Pegawai
Rp
32.990.452.000
Rp
31.576.202.566
95,71%
52 53
Belanja Barang Belanja Modal Pinjaman dan Hibah Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Transaksi Non Kas Belanja Barang Non Kas
Rp Rp
75.890.805.000 80.808.399.000
Rp Rp
71.074.106.231 79.638.983.733
93,65% 98,55%
Rp Rp
2.804.903.000 -
Rp Rp
2.408.506.165 -
85,87% 0,00%
Rp
-
Rp
-
0,00%
Rp 192.494.559.000
Rp
184.697.798.695
95,95%
52 57
52
Jumlah
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014. Menurut jenis belanja, realisasi belanja modal memberi kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi belanja Kemen PPPA sebesar Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga
ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) karena pada tahun 2014 konsentrasi alokasi
anggaran Kemen PPPA adalah penyelesaian pembagunan gedung dan pengadaan aset penunjang gedung baru. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode TA 2013, realisasi belanja menurut jenis belanja disajikan sebagai berikut:
-29-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Grafik 4 Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 TA 2013 3.156.722.348
52 HLLN B/J
-
57 HHLN
-
52 HLLN
TA 2014
353.223.000
7.881.398.528 2.408.506.165
53
59.024.417.913 79.638.983.733
52
71.074.106.231
51
124.247.647.573 29.872.170.066 31.576.202.566
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif , 31 Desember 2014. Realisasi belanja pegawai naik dibandingkan dengan periode TA 2013 dari Rp29.872.170.066,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta
seratus tujuh puluh ribu enam puluh enam rupiah) menjadi Rp31.576.202.566,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua ribu lima ratus enam
puluh enam rupiah) yang disebabkan adanya penerimaan pegawai (CPNS) pengadaan tahun 2013 yang mulai masuk pada tahun 2014 dimana pada tahun 2011-2013 dilakukan moratorium penerimaan CPNS.
Realisasi belanja barang turun dari Rp124.247.647.573,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) pada tahun 2013 menjadi Rp71.074.106.231,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
Sedangkan realisasi belanja modal naik dari Rp59.024.417.913,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga belas
rupiah) pada tahun 2013 menjadi Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus
tiga puluh tiga rupiah). Hal ini antara lain disebabkan oleh alokasi anggaran yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), adanya penghematan anggaran, dan alokasi subsidi BBM. -30-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Selain itu, realisasi belanja yang bersumber dari hibah langsung baik dalam bentuk uang atau barang/jasa juga turun karena berkurangnya alokasi bantuan yang diberikan oleh lembaga donor pada tahun 2014.
Penjelasan nilai realisasi belanja menurut jenis belanja secara rinci sebagai berikut: B.2.1 Belanja Pegawai Perbandingan anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam grafik berikut: Grafik 5
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 33.500.000.000 33.000.000.000 32.500.000.000 32.000.000.000 31.500.000.000 31.000.000.000 30.500.000.000 30.000.000.000 29.500.000.000 29.000.000.000 28.500.000.000 28.000.000.000
32.789.823.000
32.990.452.000 31.576.202.566
29.872.170.066
Anggaran
Realisasi
Anggaran
TA 2014
Realisasi
TA 2013
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Sedangkan perbandingan nilai realisasi belanja pegawai per akun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Akun 5111
-31-
Periode
Uraian
TA 2014
Selisih Naik/(Turun) TA 2013
Nilai
%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS
Rp
7.982.510.472 Rp
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
Rp Rp
(422.224) Rp 523.278.939 Rp
7.264.840.780
Rp
111.905 Rp 469.260.280 Rp
717.669.692 (534.129) 54.018.659
9,88% -477,31% 11,51%
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 511129 Belanja Uang Makan PNS 511147 Belanja Tunj. Lain-lain 511151 Belanja Tunj. Umum PNS Belanja Gaji dan Tunjangan 5115 Pegawai Non PNS Balanja Gaji Pokok Pegawai Non 511511 PNS 511512 Belanja Tunj. Pegawai Non PNS 5122 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur Belanja Tunj. Khusus dan Belanja 5124 Pegawai Transito Belanja Pegawai (Tunjangan 512411 Khusus/Kegiatan)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
122.173.670 3.575.970.000 53.685.000 428.977.918 406.590.960 1.310.301.000 209.010.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
110.102.690 Rp 3.419.820.000 Rp 37.230.000 Rp 356.757.317 Rp 384.110.360 Rp 1.289.385.000 Rp 14.714.100 Rp 219.525.000 Rp
12.070.980 156.150.000 16.455.000 72.220.601 22.480.600 20.916.000 (14.714.100) (10.515.000)
10,96% 4,57% 44,20% 20,24% 5,85% 1,62% -100,00% -4,79%
Rp
1.426.500.000 Rp
1.426.500.000 Rp
-
0,00%
Rp
144.375.000 Rp
161.875.000 Rp
(17.500.000)
-10,81%
Rp
- Rp
- Rp
-
0,00%
Rp
15.393.251.831 Rp
14.717.937.634 Rp
675.314.197
4,59%
JUMLAH
Rp
Rp 1.704.032.500
5,70%
31.576.202.566 Rp 29.872.170.066
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013.
Berdasarkan rincian akun belanja pegawai, realisasi belanja masing-masing akun naik dan mendukung naiknya realisasi belanja pegawai kecuali realisasi belanja pembulatan gaji PNS, belanja tunjangan lain-lain, belanja tunjangan umum PNS, dan belanja
tunjangan pegawai Non PNS. Realisasi belanja pembulatan gaji PNS tersaji minus (-) sebesar Rp422.224,00 (empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) karena nilai pengembalian belanja lebih besar dari nilai realisasi belanjanya.
Berikut juga disajikan komposisi anggaran dan realisasi belanja pegawai menurut satuan kerja pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014: Grafik 6
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 664983 KPAI
427944 Menegpp
1.426.500.000
REALISASI
ANGGARAN
30.149.702.566 31.563.952.000
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran per satker (Gabungan), 31 Desember 2014. -32-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Belanja pegawai pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan merupakan belanja gaji dan tunjangan seluruh pegawai dilingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) baik PNS maupun Non PNS, sedangkan belanja pegawai pada satker 664983 KPAI berupa gaji pegawai Non-PNS yang ada dilingkungan KPAI. Selain kedua satker tersebut, tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi belanja pegawai.
B.2.2 Belanja Barang Perbandingan anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam grafik berikut: Grafik 7
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 140.000.000.000
133.108.467.000
124.247.647.573
120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000
75.890.805.000
71.074.106.231
60.000.000.000 40.000.000.000
20.000.000.000 0 Anggaran
Realisasi
TA 2014
Anggaran
Realisasi
TA 2013
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Dengan turunnya nilai alokasi anggaran belanja barang, maka nilai realisasi belanja
barangnya juga turun, hal ini dapat dilihat pada grafik 7. Namun persentase pencapaian realisasi belanja barang naik dari 93,34% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh empat persen) menjadi 93,65% (sembilan puluh tiga koma enam puluh lima persen). Sedangkan perbandingan nilai realisasi belanja barang per akun untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel berikut: -33-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Akun 5211
Periode
Uraian
TA 2014
Selisih Naik/(Turun) TA 2013
Nilai
%
Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Penambah Daya Tahan 521113 Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 521114 Pusat Belanja Honor Operasional Satuan 521115 Kerja
Rp
2.603.167.065
Rp
1.872.502.479
Rp
730.664.586
39,02%
Rp
119.954.142
Rp
71.775.838
Rp
48.178.304
67,12%
Rp
45.038.000
Rp
70.130.800
Rp
(25.092.800) -35,78%
Rp
1.234.751.500
Rp
1.772.968.500
Rp
(538.217.000) -30,36%
521119 Belanja barang Operasional Lainnya
Rp
3.457.126.499
Rp
4.028.756.940
Rp
(571.630.441) -14,19%
Rp Rp
6.521.817.296 2.495.805.000
Rp Rp
11.619.074.235 4.572.888.500
Rp Rp
(5.097.256.939) -43,87% (2.077.083.500) -45,42%
Rp
3.346.444.100
Rp
10.987.126.220
Rp
(7.640.682.120) -69,54%
Rp Rp Rp
1.453.321.064 251.416.881 539.639.418
Rp Rp Rp
1.379.370.497 293.983.004 424.770.249
Rp Rp Rp
73.950.567 5,36% (42.566.123) -14,48% 114.869.169 27,04%
Rp
199.952.968
Rp
199.694.000
Rp
Rp Rp Rp Rp
114.000.000 12.826.415.000 4.376.685.000 809.892.500
Rp Rp Rp Rp
273.460.000 9.759.217.000 10.685.659.000 388.465.000
Rp Rp Rp Rp
(159.460.000) 100,00% 3.067.198.000 31,43% (6.308.974.000) -59,04% 421.427.500 100,00%
Rp
323.218.400
Rp
710.112.260
Rp
(386.893.860) -54,48%
Rp
3.317.190.557
Rp
2.246.485.325
Rp
1.070.705.232
47,66%
Rp
-
Rp
-
Rp
-
0,00%
Rp
300.300.000
Rp
-
Rp
300.300.000
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Rp
-
Rp
371.910.000
Rp
Rp
8.246.160.164
Rp
46.180.000
Rp
8.199.980.164
100,00%
Rp
753.150.000
Rp
723.290.000
Rp
29.860.000
100,00%
Rp
7.725.326.750
Rp
20.868.259.440
Rp
(13.142.932.690) -62,98%
Rp
8.046.836.650
Rp
39.155.609.496
Rp
(31.108.772.846) -79,45%
Rp
76.024.150
Rp
105.914.000
Rp
(29.889.850) -28,22%
Rp
1.890.473.127
Rp
1.620.044.790
Rp
270.428.337
Rp
71.074.106.231
Rp
124.247.647.573
5212
Belanja Barang Non Operasional
521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional 521219 Lainnya 5221
Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 522112 belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa 522119 Lainnya 522131 Belanja Jasa Konsultan 522141 Belanja Sewa 522151 Belanja Jasa Profesi 522191 Belanja Jasa Lainnya 5231 523111 523121 523129 523133
5241
258.968
100,00%
Belanja Pemeliharaan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan
100,00%
(371.910.000) -100,00%
Belanja Perjalanan DN
524111 Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam 524113 Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket 524114 Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket 524119 Meeting Luar Kota 5242 Belanja Perjalanan LN Belanja Perjalanan Biasa - Luar 524211 Negeri Belanja Perjalanan Lainnya - Luar 524219 Negeri JUMLAH
16,69%
Rp (53.173.541.342) -42,80%
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. -34-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Dari tabel rincian realisasi belanja per akun, penurunan realisasi belanja barang signifikan terjadi pada akun pelaksanaan kegiatan seperti akun 521211 belanja bahan turun sebesar Rp5.097.256.939,00 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus
lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), akun 521213 belanja honor output kegiatan turun sebesar Rp2.077.083.500,00 (dua miliar tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah), akun 522151 belanja jasa profesi turun
sebesar Rp6.308.974.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), akun 524114 belanja perjalanan dinas paket meeting dalam
kota turun sebesar Rp13.142.932.690,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dan akun 524119
belanja
perjalanan
dinas
paket
meeting
luar
kota
turun
sebesar
Rp31.108.772.846,00 (tiga puluh satu miliar seratus delapan juta tujuh ratus tujuh
puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Hal ini menjadi penyebab utama turunnya realisasi belanja barang, berupa pengurangan anggaran pelaksanaan
kegiatan pada tahun 2014 dilingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) karena alokasi anggaran difokuskan pada penyelesaian pembangunan gedung Kemen PPPA (belanja modal). Sedangkan akun belanja barang yang naik signifikan realisasi belanjanya antara lain akun 522141 belanja sewa berupa sewa gedung kantor di Gedung Menera Merdeka sebesar Rp3.067.198.000,00 (tiga miliar enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), akun 523121 belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin
naik sebesar Rp1.070.705.232,00 (satu miliar tujuh puluh juta tujuh ratus lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dan akun 524111 belanja perjalanan biasa naik sebesar
Rp8.199.980.164,00 (delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah). Berikut juga disajikan komposisi anggaran dan realisasi belanja barang menurut satuan kerja pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014:
-35-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Grafik 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 5.475.166.250 5.629.085.000
KPAI TKA
4.410.730.898 4.537.740.000
PA
4.473.391.955 4.560.000.000
PP
4.081.941.600 4.094.400.000
PUG POL
4.239.320.529 4.560.000.000
PUG EKO
4.429.219.014 4.560.000.000
208.866.600 210.574.000 416.030.000 520.000.000 214.383.800 225.854.000 264.504.600 273.304.000
SULBAR PAP-BAR
GORTL MALUT
NTT SULUT KALTENG SUMSEL
RIAU SUMBAR NAD
Anggaran
41.570.145.065 43.385.516.000
Menegpp
PAPUA
Realisasi
Realisasi
Anggaran
0
1.700.000.000 0
245.110.000 232.887.820 246.621.000 194.382.700 221.557.000 206.983.700 215.948.000 206.942.600 208.272.000 221.570.700 226.430.000 227.638.400 270.394.000
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan masing-masing satker, 31 Desember 2014 Realisasi belanja pada satker dekon hanya berupa realisasi belanja barang. Belanja barang pada satker dekon periode TA 2014 berupa pelaksanaan 1 (satu) paket kegiatan karena berkurangnya alokasi anggaran yang diberikan pada satker dekon sehubungan dengan revisi penghematan, subsidi BBM dan fokus alokasi anggaran untuk belanja modal pembangunan gedung. -36-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Satker 330100 Badan PP PA, dan KB Prov. Papua Barat merupakan satker dekon dengan nilai realisasi belanja paling besar karena alokasi anggarannya yang besar. Sedangkan satker 250113 Biro PP Sekda Prov. Papua, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tidak dapat melaksanakan kegiatan dekon karena berbagai kendala sehingga realisasi belanjanya 0 (nol). Sama halnya dengan satker 240100 Badan PP Sekda Prov. NTT, dari anggaran sebesar Rp245.110.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) juga tidak dapat melaksanakan kegiatan dekon karena beberapa alasan antara lain, (1) adanya perubahan nomenklatur badan, dan (2) adanya revisi anggaran yang mengakibatkan pelaksanaan 1 (satu) aktifitas dalam 2 (dua) output, kegiatan dan program yang berbeda. Hal ini menjadi alasan kuat satker dekon Prov. NTT untuk tidak melaksanakan kegiatan dekon. Sedangkan dalam melakukan revisi anggaran, ketika menghilangkan salah satu output, kegiatan, ataupun program yang sudah ada dalam anggaran sebelumnya, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Hal ini membutuhkan waktu lama sedangkan kegiatan dekon harus segera dilaksanakan. B.2.3 Belanja Modal Perbandingan anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam grafik berikut: Grafik 9
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 90.000.000.000 80.000.000.000 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0
80.808.399.000 79.638.983.733 81.295.231.000 59.024.417.913
Anggaran TA 2014
Realisasi
Anggaran
Realisasi
TA 2013
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 -37-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Dengan nilai anggaran yang tidak jauh berbeda, nilai realisasi belanja modal naik dari Rp59.024.417.913,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh empat juta empat ratus
tujuh belas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) pada TA 2013 menjadi Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) pada TA 2014. Hal ini karena progress fisik pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) lebih besar pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sedangkan progress fisik yang direncanakan pada
tahun 2013 tidak tercapai karena berbagai kendala pada awal pelaksanaan pembangunan gedung sehingga anggaran belanja modal yang besar pada TA 2013 tidak
dapat direalisasikan secara maksimal. Selain itu, adanya pengadaan aset pendukung gedung seperti meubelair, jaringan, dll juga dilakukan pada tahun 2014. Berikut disajikan komposisi anggaran dan realisasi belanja modal per akun: Tabel 11
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Akun Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Kode Akun
TA 2014
Uraian
Anggaran
Realisasi
%
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp
18.955.277.000 Rp
17.810.487.586
93,96%
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp
61.633.202.000 Rp
61.608.980.647
99,96%
536111 Belanja Modal Lainnya
Rp
219.920.000 Rp
219.515.500
99,82%
Rp 80.808.399.000 Rp 79.638.983.733
98,55%
JUMLAH
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014.
Realisasi belanja modal sebesar Rp79.638.983.733,00 00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus
tiga puluh tiga rupiah) atau 98,55% (sembilan puluh delapan koma lima puluh lima persen) dari alokasi anggarannya sebesar Rp80.808.399.000,00 (delapan puluh miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan perbandingan realisasi belanja modal per akun dengan periode TA 2013 disajikan sebagai berikut:
-38-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Akun
Periode
Uraian TA 2014
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 17.810.487.586 Rp 533111
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
536111 Belanja Modal Lainnya JUMLAH
Selisih Naik/(Turun) TA 2013 1.415.153.560
Nilai Rp 16.395.334.026
Rp 61.608.980.647 Rp 57.464.769.353 Rp Rp
219.515.500 Rp
144.495.000
Rp 79.638.983.733 Rp 59.024.417.913
% 1158,56%
4.144.211.294
7,21%
75.020.500
51,92%
Rp20.614.565.820
34,93%
Rp
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja (Gabungan), jumlah netto sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013. Semua akun belanja modal mendukung naiknya realisasi belanja modal pada TA 2014. Realisasi 532111 belanja modal peralatan dan mesin naik sebesar Rp16.395.334.026,00 (enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua puluh enam rupiah), selain pengadaan/pembelian peralatan dan mesin baru, juga berupa pengadaan aset pendukung gedung dengan perolehan aset KDP seperti
meubelair dan jaringan. Realisasi 533111 belanja modal gedung dan bangunan juga naik sebesar Rp4.144.211.294,00 (empat miliar seratus empat puluh empat juta dua
ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) berupa perolehan aset KDP pembangunan fisik gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen PPPA). Sedangkan realisasi 536111 belanja modal lainnya juga naik sebesar Rp75.020.500,00 (tujuh puluh lima juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain berupa pembelian software baru dan perolehan aset peralatan dan mesin.
Komposisi anggaran dan realisasi belanja modal juga disajikan menurut satuan kerja, dimana anggaran dan realisasi belanja modal hanya terdapat pada 3 (tiga) satker yaitu satker 427944 Menegpp, Satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, dan satker 664983 KPAI. Berikut komposisi anggaran dan realisasi belanja modal menurut satuan kerja:
-39-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Grafik 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
664983 KPAI
528.711.200 544.415.000
664979 TKA
22.260.000
REALISASI
ANGGARAN
79.088.012.533
427944 Menegpp
80.241.724.000
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan masing-masing satker, 31 Desember 2014 Komposisi anggaran dan realisasi belanja modal pada satker 427944 Menegpp berupa belanja modal dalam rangka pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan pengadaan/pembelian peralatan dan mesin. Sedangkan belanja modal pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, dan satker 664983 KPAI hanya berupa pembelian/pengadaan peralatan dan mesin dan pembelian software. Realisasi belanja modal merupakan realisasi belanja perolehan aset baik aset tetap
maupun aset lainnya. Nilai realisasi belanja modal sama dengan nilai perolehan aset pada Neraca. Realisasi belanja modal sebesar Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga
ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sebanding dengan nilai perolehan asetnya sebesar Rp79.638.983.733,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Berikut disajikan perbandingan realisasi belanja modal dengan nilai perolehan asetnya:
-40-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Nilai Perolehan Aset Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Kode Akun
Realisasi Belanja Modal TA 2014
Uraian
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp
Keterangan
Nilai Perolehan Aset
Rincian Penjelasan 17.810.487.586 Rp 17.810.487.586 Rp 1.449.878.175 Aset Peralatan dan Mesin Rp 15.877.764.286 Aset Peralatan dan Mesin dari KDP
533111 Belanja Modal Gedung dan Rp Bangunan
Rp
301.559.125 Aset Jaringan dari KDP
Rp 61.608.980.647 Rp 61.608.980.647 Rp
181.286.000 Aset Gedung dari KDP
Rp 60.857.132.406 Aset Gedung dan Bangunan dari KDP Rp
536111 Belanja Modal Lainnya
Rp
675.695.241 Aset Peralatan dan Mesin dari KDP
219.515.500 Rp
76.153.000 Aset Tak Berwujud/Software dari KDP
219.515.500 Rp
62.920.000 Aset Peralatan dan Mesin
Rp Rp JUMLAH
9.995.500 Aset Tetap Lainnya 146.600.000 Aset Tak Berwujud/Software
Rp 79.638.983.733 Rp 79.638.983.733 Rp
-
Sumber : Data Rekonsiliasi SPM BMN periode Tahunan, 31 Desember 2014 B.2.4 Belanja Barang yang Bersumber dari Hibah Langsung Perbandingan anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung LN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan dalam grafik berikut:
Grafik 11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang (Hibah)
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 10.000.000.000
8.764.640.000
8.000.000.000
7.881.398.528
6.000.000.000 4.000.000.000
2.804.903.000 2.408.506.165
2.000.000.000 0 Anggaran TA 2014
Realisasi
Anggaran
Realisasi
TA 2013
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 -41-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung LN turun dibandingkan dengan periode TA 2013 karena berkurangnya alokasi bantuan hibah dari lembaga donor baik dari UNFPA yang dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan maupun UNICEF yang dikelola pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak. Komposisi anggaran dan realisasi belanja barang yang bersumber dari hibah langsung
luar negeri periode TA 2014 menurut lembaga donor yang memberi bantuan/satker pengelola bantuan hibah disajikan pada grafik sebagai berikut: Grafik 12
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Menurut Lembaga Donor Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Realisasi
UNICEF (664962)
Anggaran
741.802.200 864.903.000
1.666.703.965
UNFPA (664958)
1.940.000.000
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahunan masing-masing satker, 31 Desember 2014 Keterangan :
1. Hibah dari UNFPA Hibah dari UNFPA dikelola pada satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan
ratus empat puluh juta rupiah) dan realisasi belanjanya sebesar Rp1.666.703.965,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) disahkan dengan SPHL No.141400000000031 tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp1.625.266.175,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan SPHL
No.141400503800002 tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp41.437.790,00 (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). -42-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Dari anggaran sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah), pendapatan/penerimaan hibah yang diakui dan disahkan sebesar Rp1.718.685.178,00 (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus delapan
puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga setelah terealisasi sebesar Rp1.666.703.965,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), maka sisa pendapatan
hibahnya sebesar Rp51.981.213,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus delapan
puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan tercatat pada Neraca akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Sisa pendapatan hibah tersebut telah dikembalikan pada lembaga donor pada tanggal 14 Januari 2015 namun belum dilakukan pengesahan atas pengembalian pendapatan hibahnya.
Selain itu, sisa pendapatan hibah UNFPA periode TA 2013 (saldo awal pendapatan hibah periode TA 2014) yang tercatat pada Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.215.381.584,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh
satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) telah dilakukan pengesahan atas transaksi pengembalian pendapatan hibah dengan SP4HL No.00166T tanggal 28 November 2014 dan SP3HL No.141400503800001 tanggal 31 Desember 2014.
Sehubungan dengan penerimaan hibah dari UNFPA, pada periode TA 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan juga menerima
hibah dalam bentuk jasa senilai Rp2.072.922.967,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setara dengan US$ 180.981 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan
puluh satu dollar) namun serah terima hibah (BAST) dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015 sehingga pengakuan/pengesahan terhadap pendapatan dan belanjanya dilakukan pada periode TA 2015. 2. Hibah dari UNICEF Hibah dari UNICEF dikelola pada satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp864.903.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta
sembilan ratus tiga ribu rupiah) realisasi belanjanya sebesar Rp741.802.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) yang disahkan dengan SPHL No.141400503810001 tanggal 31 Desember 2014.
-43-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Dari anggaran sebesar Rp864.903.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), pendapatan/penerimaan hibah TA 2014 yang diakui dan disahkan sebesar Rp575.253.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta dua
ratus
lima
puluh
tiga
ribu
rupiah)
sedangkan
saldo
awal
pendapatan/penerimaan hibah TA 2014 yang tercatat pada Neraca akun Kas lainnya dan Setara Kas sebesar Rp289.650.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta
enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga setelah terealisasi sebesar
Rp741.802.200,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah) maka sisa pendapatan hibahnya sebesar Rp123.100.800,00 dan langsung dikembalikan ke lembaga donor (UNICEF) dengan pengesahan SP3HL No. 141400503810002 tanggal 31 Desember 2014.
Pada periode TA 2013, hibah dari UNICEF tercatat pada akun 573111 belanja bantuan sosial dengan anggaran sebesar Rp642.873.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) realisasi belanjanya sebesar Rp353.223.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Pendapatan/penerimaan hibah yang disahkan pada TA 2013 sebesar nilai pagu anggaran, sehingga setelah terealisasi sisa pendapatan/penerimaan hibahnya sebesar Rp289.650.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam
ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi saldo awal pendapatan/penerimaan hibah periode TA 2014.
-44-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Perkembangan Realisasi Belanja Perkembangan pencapaian realisasi belanja per bulan disajikan dalam grafik sebagai berikut: Grafik 13
Perkembangan Pencapaian Realisasi Belanja Per Bulan Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 200.000.000.000 184.697.798.695
180.000.000.000
160.000.000.000 140.000.000.000
136.475.436.072
120.000.000.000
119.812.758.611 95.404.960.350 86.765.227.743 69.418.396.753 55.228.749.651 43.391.714.786 32.103.747.534 22.034.078.415 17.096.873.835 922.951.243
100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei Juni
Juli Agus Sept Okt
Nov
Des
Realisasi Belanja
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja Transaksi Kas dan Non Kas (Gabungan) per Bulan periode Januari - Desember 2014. Perkembangan realisasi belanja menunjukan adanya pencapaian realisasi belanja yang
tidak merata pada masing-masing bulan. Pada bulan Februari peningkatan nilai realisasi belanja sangat tinggi dari realisasi sebesar Rp922.951.243,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga
rupiah) menjadi Rp17.096.873.835,00 (tujuh belas miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) karena adanya transaksi pembayaran sewa gedung kantor di Gedung Menara Merdeka Jalan
Budi Kemuliaan I No.2 sebesar Rp12.295.800.000,00 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
Peningkatan nilai realisasi belanja yang signifikan juga terjadi pada bulan Desember dari realisasi sebesar Rp136.475.436.072,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat -45-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah) menjadi 184.697.798.695,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh
lima rupiah) atau sebesar Rp48.222.362.623,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah). Hal ini disebabkan oleh besarnya transaksi belanja modal pada bulan Desember sebesar Rp30.335.757.402,00 (tiga puluh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima
puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah) berupa pembelian aset peralatan dan mesin sebesar Rp749.438.475,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran belanja modal perolehan aset Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) pembangunan gedung
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebesar Rp29.536.318.927,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah). Sedangkan pencapaian nilai realisasi belanja per bulan disajikan dalam grafik sebagai berikut:
Grafik 14 Perbandingan Nilai Realisasi Belanja Per Bulan
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 60.000.000.000
50.000.000.000
48.222.362.623
40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000
0
24.407.798.261 17.346.830.990 16.173.922.592 14.189.647.102 10.069.669.119 16.662.677.461 11.837.034.865 11.287.967.252 8.639.732.607 4.937.204.580 922.951.243 Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli Agus Sept
Okt
Nov
Des
Realisasi Belanja
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pengembalian Belanja Transaksi Kas dan Non Kas (Gabungan) per Bulan Periode Januari sampai Juni 2014. -46-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Realisasi belanja pada bulan Januari sebesar Rp922.951.243,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) hanya berupa pembayaran gaji dan tunjangan (belanja pegawai). Nilai realisasi belanja stabil dan naik terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus namun kembali turun pada bulan September dan November. Faktor utama penyebab turunnya nilai
realisasi belanja pada bulan September dan November adalah berkurangnya pembayaran belanja modal terkait pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pengembalian Belanja Sehubungan dengan penyajian nilai realisasi belanja berupa nilai neto, nilai pengembalian belanja sebagai pengurang nilai realisasi belanja juga disajikan sebagai berikut:
Tabel 14
Perbandingan Nilai Pengembalian Belanja Menurut Satuan Kerja Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode Satker
Uraian Satker
Periode Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014
31 Desember 2013
Satker Pusat 427944
Menteri Negara PP
Rp
173.961.676
Rp
73.471.641
664937
Deputi Bidang PUG Bid. Ekonomi
Rp
1.140.000
Rp
111.824.750
Rp
14.069.400
Rp
59.296.200
Rp
1.456.800
Rp
15.794.200
Rp
-
Rp
11.095.400
Rp
26.250.114
Rp
75.933.500
Rp
5.600
Rp
131.963.500
Rp
9.668.400
Rp
-
Rp
1.651.000
Rp
-
Rp
103.970.000
Rp
-
Rp
-
Rp
10.608.500 128.330.725
664941 664958 664962
Deputi Bidang PUG Bid. Polsoskum Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Anak
Deputi Bidang Tumbuh Kembang 664979 Anak Komisi Perlindungan Anak 664983 Indonesia Satker Dekonsentrasi 060105
Badan PP dan PA Prov.NAD
310100
150023
Biro PP dan Kesra Prov. Gorontalo Badan PP PA dan KB Prov.Papua Barat Badan PPPA Prov.Kalsel
210006
Biro PKSDM Setda Prov.Maluku
Rp
-
Rp
220037
Badan PPPA Prov.Bali
Rp
-
Rp
10.000
230044
Badan PPPA Prov.NTB
Rp
-
Rp
5.080.150
260038
Badan PPPA Prov. Bengkulu
Rp
-
Rp
2.879.000
125160
Biro PP Setda Prov.Lampung
Rp
-
Rp
200.000
Rp
332.172.990
Rp
626.487.566
330100
Jumlah
Sumber : Laporan Realisasi Pengembalian Belanja (Gabungan) Satker Pusat-Wilayah, 31 Desember 2014 dan 2013. -47-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Satker 427944 Menegpp dan satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak menjadi satker dengan nilai pengembalian belanja yang paling besar. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) periode laporan keuangan, kedua satker tersebut nilai pengembalian
belanjanya besar. Selain itu, pada satker dekon 330100 Badan PP PA dan KB Prov. Papua Barat nilai pengembalian belanjanya juga sangat besar karena pertanggungjawaban keuangan pada satker tersebut semuanya menggunakan sistem pembayaran langsung (LS) sehingga terhadap sisa belanja yang tidak direalisasikan dikembalikan melalui mekanisme pengembalian belanja.
Sedangkan penyajian nilai pengembalian belanja per akun sebagai berikut: Tabel 15
Perbandingan Nilai Pengembalian Belanja Per Akun
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 Kode
Uraian
Periode Yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014
31 Desember 2013
511111 Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS
Rp
92.923.848
Rp
-
511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS
Rp
596.255
Rp
18.931
Rp
457.677
Rp
-
Rp
133.332
Rp
-
Rp
20.810.000
Rp
12.045.000
Rp
209.280
Rp
-
Rp
1.110.000
Rp
370.000
Rp
410.000
Rp
1.926.010
Rp
1.948.500
Rp
5.451.500
521211 Pengembalian Belanja Bahan
Rp
-
Rp
43.925.150
521213 Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan
Rp
2.990.000
Rp
28.739.000
Rp
-
Rp
10.000
Rp
200.000
Rp
9.500.000
Rp
69.823.498
Rp
-
Rp
14.850.000
Rp
-
Rp
100.582.300
Rp
89.025.725
Rp
3.842.100
Rp
434.336.650
524219 Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri
Rp
21.286.200
Rp
569.600
533111 Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp
-
Rp
570.000
JUMLAH
Rp
332.172.990
Rp
626.487.566
511121
Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
511122 Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PNS 511123 Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS 511126 Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PNS 511151
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS
512411 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 521115 Pengembalian Belanja Honor Operasional Satker
521219 Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522151 Pengembalian Belanja Jasa Profesi 524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa 524113 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524119
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Sumber : Laporan Realisasi Pengembalian Belanja (Gabungan), 31 Desember 2014 dan 2013. -48-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
Nilai pengembalian belanja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp332.172.990,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), sedangkan nilai realisasi belanja (neto)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebesar Rp184.697.798.695,00 (seratus delapan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh
tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 95,95% (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen), maka nilai realisasi belanja (bruto) Kemen PPPA sebesar Rp185.029.971.685,00 (seratus delapan puluh lima miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau 96,12% (sembilan puluh enam koma dua belas persen).
Besarnya nilai pengembalian belanja dipengarui oleh besarnya nilai pengembalian belanja 511111 gaji pokok PNS sebesar Rp92.923.848,00 (sembilan puluh dua juta
sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), pengembalian belanja 524111 perjalanan dinas biasa sebesar Rp69.823.498,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan pengembalian belanja 524114 perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp100.582.300,00 (seratus juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
Sedangkan perbandingkan nilai pengembalian belanja dengan periode TA 2013, bahwa pengembalian belanja perjalanan dinas selalu memberi kontribusi yang besar dalam nilai pengembalian belanja.
Jaminan Pemeliharaan terkait Transaksi Akhir Tahun Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung di Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat jaminan pemeliharaan sebagai berikut:
1. Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG774022589114N tanggal 11 Desember 2014,Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo : Jakarta, 01 Juni 2015 senilai uang setinggi-tingginya Rp5.684.400.000,00 (lima milyar enam ratus delapan
puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terjamin (PT Adhi Karya Persero Tbk. Divisi Konstruksi I) melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya. -49-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
2. Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG774022647414N Tanggal 11 Desember 2014 Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo Jakarta, 03 Juni 2015 senilai setinggi-tingginya Rp112.380.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terjamin (PT Arkonin) melakukan wanprestasi,
yaitu
tidak
sebagaimana mestinya.
dapat
menyelesaikan
pekerjaan
pemeliharaan
3. Jaminan Retensi (PT Asuransi Central Asia) No. Bond 32.01.14-021560 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Bond sebesar Rp536.696.895,00 (lima ratus tiga
puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) a.n PT Vinotindo Grahasarana atas pekerjaan pengadaan meubelair dan workstation pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Jangka waktu dari tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan 08 Juni 2015.
4. Jaminan Pemeliharaan (Raya Insurance) No. Bond 83.806.1214.17216 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Bond sebesar Rp 252.014.276,00 (dua ratus lima
puluh dua juta empat belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) a.n PT Berkat Satu Solusi atas pekerjaan pengadaan IT dan multimedia pada
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Jaminan berlaku selama 6 (enam) bulan dan efektif mulai dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015
-50-
Catatan atas Laporan Keuangan – Penjelasan atas pos-pos LRA
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. ASET LANCAR Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 16 Perbandingan Nilai Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No
Uraian
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp
2 Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp
1.531.611.904
Rp
3 Bagian Lancar Tagihan TGR (netto)
Rp
-
4 Persediaan
Rp
1.004.014.588
Rp
2.535.626.492 Rp
Nilai Aset Lancar
- Rp
Naik/(Turun)
62.550.520 Rp 3.236.256.517
(62.550.520)
Rp
(1.704.644.613)
Rp
- Rp
-
Rp
1.573.109.228 Rp
(569.094.640)
4.871.916.265
Rp
(2.336.289.773)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Penjelasan per akun Aset Lancar dirinci sebagai berikut: C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum
dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP).
Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan Rp62.550.520,00 (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah). Nilai Neraca per 31 Desember 2013 sudah dipertanggungjawabkan dengan setoran pengembalian UP/TUP (SSBP) pada tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: -51 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Tabel 17
Daftar Setoran Pertanggungjawaban Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2013 No
T ang g al Se t or
Sat k e r
N T PN
N i l ai
1
8-Jan-2014
664958
0209060802060803
Rp620.000,00
2
8-Jan-2014
664958
1102061214130900
Rp32.630.000,00
3
2-Jan-2014
664979
1502150701021201
Rp2.432.200,00
4
7-Jan-2014
664979
1411110309101408
Rp200,00
5
7-Jan-2014
664979
1511061114101201
Rp26.868.120,00
J U M LAH
Rp62. 550. 520, 00
Sumber : Bukti Setoran Pertanggungjawaban Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013.
Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut: Tabel 18
Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kode Satker
Uraian Satker
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/Turun
427944
Menteri Negara PP
0
0
0
664937
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
0
0
0
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
0
0
0
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
0
33.250.000
-33.250.000
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
0
0
0
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
0
29.300.520
-29.300.520
664983
KPAI
0
0
0
0
62.550.520
-62.550.520
JUMLAH
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per Satker, 31 Desember 2014. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada 12 (dua belas) satker dekonsentrasi periode TA 2014 per 31 Desember 2014 semua bernilai 0 (nol) karena semua dana UP/TUP telah dipertanggungjawabkan pada periode tahun 2014. Sedangkan nilai Kas di Bendahara
Pengeluaran pada 10 (sepuluh) satker dekonsentrasi periode TA 2013 per 31 Desember 2013 semua juga bernilai 0 (nol).
-52 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas
yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari dana UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Nilai Kas Lainnya dan
Setara
Kas
per
31
Desember
2014
dan
31
Desember
2013
sebesar
Rp1.531.611.904,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus empat rupiah) dan Rp3.236.256.517,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Komposisi nilai tersebut dirinci sebagai berikut :
Tabel 19
Rincian Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2014 Keterangan
No
TA 2014
TA 2013
Rp91.985.222,00
Rp171.775.355,00
Rp224.282.409,00
Rp318.548.700,00
Rp1.163.363.060,00
Rp1.240.900.878,00
Rp51.981.213,00
Rp1.505.031.584,00
Rp1.531.611.904,00
Rp3.236.256.517,00
1 Pungutan Pajak yang belum disetor ke KUN 2 Pengembalian Belanja yang belum disetor ke KUN 3 Kewajiban Satker pada Pihak Lain 4
Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari Pendapatan Hibah (Ekuitas Dana Lancar lainnya) JUMLAH
Sumber : Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas, 31 Desember 2014 dan 2013 Terhadap nilai Kas Lainnya dan Setara Kas telah dipertanggungjawabkan pada periode tahun anggaran berikutnya. Berikut pertanggungjawaban nilai Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2014 pada periode tahun 2015 dan nilai Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2013 pada periode tahun 2014:
Tabel 20
Daftar Setoran/Pertanggungjawaban Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2014 No
-53 -
Tgl Setor
Satker
NTPN
Nilai
Keterangan
1
02-01-2015 427944
0510080602150607
Rp5.166.001,00 Pengembalian belanja perjadin TAYL
2
12-01-2015 427944
0814041008150712
Rp97.549.508,00 Pengembalian belanja pegawai TAYL
3
12-01-2015 427944
1214080513081213
Rp121.566.900,00 Pengembalian belanja pegawai TAYL
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
4
12-01-2015 427944
0605010113001508
Rp91.712.163,00 PPh Pasal 21 Tukin TAYL
5
12-01-2015 427944
0301101004041001
Rp273.059,00 PPh Pasal 21 TukinTAYL
6
427944
7
427944
8
427944
9
310100
Rp2.709.310,00 Tukin Susulan November Rp1.067.263.850,00 Tukin Desember Rp91.199.900,00 Uang makan Desember Rp2.190.000,00 LS telah dicairkan kepada pihak ketiga
JUMLAH
Rp1.479.630.691,00
Sumber : Bukti Setoran/Pembayaran Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014.
Dari saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.531.611.904,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus empat
rupiah), telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp1.479.630.691,00 (satu miliar empat
ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga masih terdapat nilai yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp51.981.213,00,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua
ratus tiga belas rupiah) berupa sisa pendapatan hibah yang telah dikembalikan kepada lembaga donor (UNFPA) pada tanggal 14 Januari 2015 namun belum dilakukan
pengesahan atas transaksi pengembalian pendapatan tersebut (belum diproses pengajuan SP3HLnya). Tabel 21 Daftar Setoran/Pertanggungjawaban Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2013
-54 -
No
Tgl Setor
Satker
NTPN
Nilai
1
09/01/2014
427944
0204101513001309
13.990.000
2
13/01/2014
427944
1306051408110213
7.886.500
3
16/01/2014
427944
1505141008061411
16.875.380
4
12/02/2014
427944
0510021403020514
60.079.952
5
12/02/2014
427944
1002040409011209
40.319.869
6
12/02/2014
427944
0006150513040213
171.775.355
7
03/01/2014
664962
1514140511141405
3.900.000
8
03/01/2014
664962
0900151301090904
11.400.000
Keterangan
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
9
03/01/2014
664962
0202050414071011
5.700.000
10
08/01/2014
664962
0612060614151111
59.745.000
11
08/01/2014
664962
1315150805020202
89.873.800
12
13/01/2014
664962
0301111203020611
150.000
13
27/01/2014
664962
0802040715021009
790.000
14
17/02/2014
664962
1210070601110007
2.100.800
15
17/02/2014
664962
0713030006000710
100.000
16
17/02/2014
664962
0608060801060808
100.000
17
19/02/2014
664962
0810140718000604
324.400
18
05/03/2014
664962
1505071206110805
500.000
19
17/01/2014
664979
1013050909021010
1.760.000
20
03/01/2014
150023
0108030015070313
375.000
21
12/02/2014
230044
1014101000020205
2.578.000
22
427944
1.045.727.527 Pembayaran Tukin bulan Desember
23
427944
75.381.050 Uang makan bulan Desember
24
427944
37.979.800 Tunjangan Jabatan bulan September dan
25
230044
81.812.500 LS Bendahara sudah dibayarkan
26
31/12/2014
664958
141400503800001
27
31/12/2014
664962
141400503810001
166.549.200 Pengesahan belanja hibah
28
31/12/2014
664962
141400503810002
123.100.800 Pengesahan Pengembalian Pend.hibah
JUMLAH
1.215.381.584 Pengesahan Pengembalian Pend.hibah
Rp3.236.256.517,00
Sumber : Bukti Setoran/Pembayaran Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.236.256.517,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) telah dipertanggungjawabkan semua pada periode tahun 2014. Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:
-55 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Tabel 22
Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kode Satker
Uraian Satker
427944
Menteri Negara PP
664937
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/Turun
1.477.440.691
1.470.015.433
7.425.258
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
0
0
0
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
0
0
0
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
51.981.213
1.215.381.584
-1.163.400.371
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
0
464.334.000
-464.334.000
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
0
1.760.000
-1.760.000
664983 310100
KPAI
0
0
0
2.190.000
0
2.190.000
150023
Badan PPPA Prov Kalsel (Dekon 2013)
0
375.000
-375.000
230044
Badan PPPA Prov NTB (Dekon 2013)
0
84.390.500
-84.390.500
1.531.611.904
3.236.256.517
-1.704.644.613
Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo (Dekon 2014)
JUMLAH
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per Satker, 31 Desember 2014 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk satker dekonsentrasi periode TA 2014 maupun periode TA 2013 selain yang tertera dalam tabel 22 adalah 0 (nol). Saldo Kas lainnya dan Setara Kas pada satker 427944 Menegpp tahun 2013 maupun tahun 2014 menunjukkan adanya saldo yang sangat besar berupa LS bendahara atas belanja pegawai bulan Desember (Tunjangan Kinerja dan Uang Makan) yang telah dicairkan
dananya sebelum tanggal Neraca namun dipertanggungjawabkan kepada pegawai pada bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini karena Tunjangan Kinerja/Uang Makan di
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN PPPA) dihitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan, sehingga untuk tunjangan kinerja/uang
makan bulan Desember baru dapat dihitung (berdasarkan kehadiran pegawai) dan dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan saldo Kas lainnya dan Setara Kas pada satker 664958 Deputi Bidang
Perlindungan Perempuan TA 2013 maupun TA 2014 berupa sisa pendapatan hibah sudah dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berikutnya namun belum dilakukan pengesahan atas transaksi pengembalian pendapatan tersebut.
-56 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.1.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan reklasifikasi Piutang Jangka Panjang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar yang disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.
Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi saldo akun TP/TGR.
Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 23
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Uraian Bagian Lancar - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Bagian Lancar - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ TGR (netto)
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/(Turun)
Rp
- Rp
20.000.000 Rp
(20.000.000)
Rp
- Rp
(20.000.000) Rp
20.000.000
Rp
- Rp
- Rp
-
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014. Bagian Lancar TP/TGR merupakan bagian dari Piutang Jangka Panjang atas Tagihan Tuntutan Ganti Rugi terhadap hilangnya Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi B 1541 KQ yang dibebankan pada Bapak Khodiri.
Nilai pada Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah dipertanggungjawabkan/dilakukan pelunasan pada periode tahun 2014 dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) NTPN 0110001300131401 dan tanggal 10 Februari 2014 senilai
Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) NTPN 1409011000001309, sehingga saldo Neraca per 31 Desember 2014 sebesar 0 (nol).
-57 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Sedangkan nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar –Rp20.000.000,00 (minus dua
puluh juta rupiah) merupakan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas piutang macet. Hal ini karena pada periode TA 2013, dari kewajiban membayar sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) selama 12 (dua belas) bulan hanya dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau selama 5 (lima) bulan sehingga pada penyusunan Neraca per 31 Desember 2013 dilakukan penyesuaian terhadap kualitas piutang tidak tertagihnya.
Saldo Bagian Lancar TP/TGR hanya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. C.1.4 Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut: Uraian
Per 31 Des 2014
Persediaan
Rp
Per 31 Des 2013
1.004.014.588 Rp
1.573.109.228 Rp
Naik/(Turun) (569.094.640)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai persediaan turun sebesar Rp569.094.640,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah). Rincian nilai persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 menurut satuan kerja disajikan sebagai berikut:
Tabel 24
Rincian Nilai Persediaan Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Kode Satker
-58 -
Uraian Satker
427944
Menteri Negara PP
664937
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/Turun
369.257.683
395.855.716
-26.598.033
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
21.310.000
155.696.000
-134.386.000
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
68.200.000
190.254.000
-122.054.000
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
156.487.295
460.354.537
-303.867.242
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
266.165.460
106.504.500
159.660.960
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
56.228.000
207.040.750
-150.812.750
664983
KPAI
66.366.150
57.403.725
8.962.425
1.004.014.588
1.573.109.228
-569.094.640
JUMLAH
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per satker, 31 Desember 2014 Pada 12 (dua belas) satker dekonsentrasi periode TA 2014 maupun 10 (sepuluh) satker dekonsentrasi periode TA 2013, saldo persediaannya senilai 0 (nol). Persediaan yang tercatat pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, satker 664958 Deputi Bidang
Perlindungan Perempuan, satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak dan satker 664983 KPAI berupa barang konsumsi. Sedangkan persediaan pada satker 664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berupa barang konsumsi sebesar Rp52.738.000,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan bahan baku sebesar Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Pada
satker
427944
Menegpp
persediaan
berupa
barang
konsumsi
sebesar
Rp315.138.453,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus
lima puluh tiga rupiah) dan persediaan lainnya sebesar Rp54.119.230,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
Rincian nilai persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.004.014.588,00 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 25 Rincian Nilai Persediaan Per 31 Desember 2014 Kode
Uraian Akun
Akun 117111
BARANG KONSUMSI Alat tulis
-59 -
Jumlah Rp946.405.358,00 Rp1.465.551,00
Tinta tulis, Tinta stempel
Rp213.500,00
Penjepit kertas
Rp442.500,00
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Penghapus/Korektor Buku tulis Ordner dan Map
Rp48.313.000,00 Rp2.277.627,00
Cutter (Alat tulis kantor)
Rp640.001,00
Pita Mesin Ketik
Rp225.000,00
Alat perekat
Rp674.934,00
Stadler HD Barang cetakan
Rp1.256.500,00 Rp80.644.400,00
Alat tulis kantor lainnya
Rp1.081.250,00
Kertas HVS
Rp5.637.000,00
Berbagai kertas
Rp1.421.500,00
Amplop Kop surat
Rp450.000,00 Rp8.783.325,00
Bahan cetak lainnya
Rp752.497.200,00
Tinta/Toner printer
Rp29.491.000,00
USB/Flash Disk
Rp1.687.500,00
Bahan komputer lainnya
Rp0,00
Kabel listrik
Rp0,00
Batu baterai
Rp281.000,00
Alat listrik lainnya
Rp194.000,00
Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya
117124
Rp656.070,00
PERALATAN DAN MESIN UNTUK DISERAHKAN
Rp8.072.500,00 Rp0,00
PADA MASYARAKAT Peralatan dan Mesin
117131
117199
BAHAN BAKU
Rp3.490.000,00
Bahan Lainnya
Rp3.490.000,00
PERSEDIAAN LAINNYA Obat cair
-60 -
Rp0,00
Rp54.119.230,00 Rp8.687.333,00
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Obat padat
Rp38.747.527,00
Obat lainnya
Rp6.684.370,00
Sumber : Laporan Barang Persediaan Kementerian PPPA periode TA 2014 Nilai Persediaan yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname fisik.
C.2. ASET TETAP Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 26 Perbandingan Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
No
Urai an
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
1 Tanah
Rp
294.120.000
Rp
2 Peralatan dan Mesin
Rp
47.077.232.800
Rp
3 Gedung dan Bangunan
Rp
118.729.623.419
Rp
240.425.660
Rp
118.489.197.759
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp
556.667.125
Rp
255.108.000
Rp
301.559.125
5 Aset Tetap Lainnya
Rp
393.313.914
Rp
525.355.414
Rp
(132.041.500)
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp
-
Rp
57.450.779.353
Rp
(57.450.779.353)
Ni l ai Aset Tetap 7 Akm. Penyusutan
Rp 167. 050. 957. 258
Rp 88. 485. 676. 807
Rp
Rp
Ni l ai Buk u Aset Tetap
(30.454.944.841) Rp
Rp 136. 596. 012. 417
294.120.000
Nai k / (Turun) Rp
-
29.719.888.380 Rp
17.357.344.420
(26.451.580.253) Rp
Rp 62. 034. 096. 554
Rp
78. 565. 280. 451 (4.003.364.588) 74. 561. 915. 863
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai buku Aset Tetap naik sebesar Rp74.561.915.863,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tiga
rupiah) dari nilai per 31 Desember 2013 dengan rincian mutasi/ perubahan nilai aset tetap sebagai berikut:
-61 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Tabel 27
Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Tetap Per 31 Desember 2014 Penambahan : Saldo Awal Pembelian Perolehan Aset KDP Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Kapitalisasi pemeliharaan Reklasifikasi Masuk Jumlah Pengurangan : Penghapusan Reklasifikasi Keluar Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi Koreksi Nilai Serah Terima Aset Renovasi Hibah Keluar Reklasifikasi AT-AL Penyusutan AT Jumlah Nilai Kenaikan Aset
Rp Rp Rp
155,759,083 1,522,793,675 77,969,590,058
Rp Rp Rp Rp
135,344,216,411 5,000,000 214,997,359,227
Rp Rp
(5,000,000)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(135,420,369,411) (142,037,000) (864,672,365) (4,003,364,588) (140,435,443,364) 74,561,915,863
Sumber : Rekonsiliasi internal data BMN periode tahun 2014. Keterangan :
Mutasi penambahan nilai aset tetap sebesar Rp214.997.359.227,00 (dua ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
1. Saldo awal sebesar Rp155.759.083,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) berasal dari peralatan dan mesin yang batal dihapuskan dari aset lain-lain (aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam
operasional pemerintahan). Dari total aset yang telah direklas ke aset lain-lain dan akan dihapuskan sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), setelah dilakukan cek fisik oleh tim penilai DJKN, aset senilai Rp155.759.083,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah) masih layak untuk digunakan sehingga aset tersebut dikembalikan ke aset peralatan dan mesin sebagai saldo awal;
2. Pembelian aset tetap sebesar Rp1.522.793.675,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
-62 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
menghasilkan aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.512.798.175,00 (satu miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima
rupiah) dan aset tetap lainnya sebesar Rp9.995.500,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
Dari perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.512.798.175,00 satu miliar lima ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima
rupiah), nilai sebesar Rp1.449.878.175,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
diperoleh menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin, sedangkan nilai sebesar Rp62.920.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) perolehannya menggunakan belanja 536111 modal lainnya.
3. Perolehan Aset Tetap Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) sebesar Rp77.969.590.058,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus
sembilan puluh ribu lima puluh delapan rupiah) merupakan perolehan aset tetap dari seluruh proses pembayaran dalam rangka pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN PPPA) pada periode TA
2014. Perolehan aset tetap KDP menggunakan belanja 533111 modal gedung dan bangunan sebesar Rp61.608.980.647,00 (enam puluh satu miliar enam ratus delapan
juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan belanja 532111 modal peralatan dan mesin sebesar Rp16.360.609.411,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah). 4. Penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp135.344.216.411,00 (seratus tiga
puluh lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus enam belas ribu empat ratus sebelas rupiah) merupakan perolehan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi setelah selesainya seluruh proses pembangunan
gedung, meliputi perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp16.553.459.527,00 (enam belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan
ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), aset gedung dan bangunan sebesar Rp118.489.197.759,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujur ribu tujuh ratus lima puluh sembilan
rupiah), dan aset jaringan sebesar Rp301.559.125,00 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
5. Reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp5.000.000,00 merupakan koreksi pencatatan aset terhadap camera digital pada Satker 427944 Menegpp yang -63 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
semula tercatat dalam kelompok alat khusus kepolisian menjadi kelompok alat studio. Sedangkan mutasi pengurangan nilai aset tetap sebesar Rp140.435.443.364,00 (seratus empat puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) meliputi:
1. Reklasifikasi keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp5.000.000,00 merupakan
koreksi pencatatan aset terhadap camera digital pada Satker 427944 Menegpp yang semula tercatat dalam kelompok alat khusus kepolisian menjadi kelompok alat studio;
2. Reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi merupakan proses reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset peralatan dan mesin, aset gedung dan bangunan, serta aset jaringan yang berasal dari perolehan atas seluruh biaya yang dikeluarkan dalam
proses pembangunan gedung dari TA 2013 sampai dengan TA 2014. Perolehan aset tetap KDP pada TA 2013 sebesar Rp57.450.779.353,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima
puluh tiga rupiah) dan perolehan pada TA 2014 sebesar Rp77.969.590.058,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu lima puluh delapan rupiah) sehingga total aset tetap KDP yang direklas sebesar Rp135.420.369.411,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah).
3. Serah terima aset renovasi sebesar Rp142.037.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) merupakan serah terima atas kapitalisasi biaya
pemeliharaan Gedung dan Bangunan kepada Kementerian Sekretariat Negara selaku pemilik aset gedung dan bangunan.
4. Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima
rupiah) merupakan aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan dan menunggu proses penghapusan asset. 5. Penyusutan aset tetap periode TA 2014 sebesar Rp4.003.364.588,00 (empat miliar tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah)
terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp2.868.196.402,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), penyusutan aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.130.796.198,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh
enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), dan penyusutan aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp4.371.988,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu -64 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Nilai penyusutan aset tetap merupakan nilai penyusutan setelah dilakukan
koreksi atas nilai penyusutan dengan
diberlakukannya PMK No.247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Nilai koreksi penyusutan tersebut meliputi, koreksi penyusutan aset peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp2,00 (dua rupiah),
koreksi penyusutan aset gedung dan bangunan berkurang sebesar Rp59.839.282,00
(lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) serta koreksi penyusutan atas aset jalan irigasi dan jaringan
berkurang sebesar Rp42.042.900,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Dalam rangka rekonsiliasi internal terhadap nilai aset tetap, aset tetap pada Neraca dan posisi aset tetap pada data BMN dibandingkan untuk mengetahui kesesuaian saldo pada masing-masing akun. Perbandingan nilai aset tetap tersebut disajikan dalam tabel berikut: Tabel 28 Perbandingan Posisi Aset Tetap pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2014
No
Uraian
Data Neraca
Data BMN
Selisih
1 Tanah
Rp
294.120.000 Rp
294.120.000 Rp
-
2 Peralatan dan Mesin
Rp
47.077.232.800 Rp
47.077.232.800 Rp
-
3 Gedung dan Bangunan
Rp
118.729.623.419 Rp
118.729.623.419 Rp
-
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp
556.667.125 Rp
556.667.125 Rp
-
5 Aset Tetap Lainnya
Rp
393.313.914 Rp
393.313.914 Rp
-
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp
Rp
- Rp
-
Rp
167.050.957.258 Rp
167.050.957.258 Rp
-
Rp
(30.454.944.841) Rp
(30.454.944.841) Rp
-
Rp
136.596.012.417 Rp
136.596.012.417 Rp
-
Nilai Aset Tetap 7 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap
-
Sumber : Rekonsiliasi internal antara data Neraca dengan data BMN Periode TA 2014
Tidak terdapat perbedaan/ selisih komposisi nilai aset tetap pada Neraca dengan nilai aset tetap pada data Barang Milik Negara, hal ini membuktikan bahwa seluruh aset tetap yang tercatat pada Neraca merupakan data kirim dari aplikasi SIMAK BMN. Penjelasan lebih rinci per akun aset tetap sebagai berikut: -65 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.2.1 Tanah Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian
Per 31 Des 2014
Tanah
Rp
294.120.000 Rp
Per 31 Des 2013
Naik/(Turun)
294.120.000 Rp
-
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai Aset Tanah per 31 Desember 2014 sebesar Rp294.120.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) merupakan nilai Neraca per 31 Desember 2013, sehingga tidak terdapat mutasi perolehan/perubahan pada periode TA 2014.
Tanah seluas 360 m2 tersebut adalah tanah milik Kementerian PPPA, yang berlokasi di Perumahan Taman Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepemilikan atas Aset Tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Pakai tanggal 16 November 2011 dengan Nomor sebagai berikut:
1)
Sertifikat Hak Pakai Nomor 102 (Kavling S.02 No. 45),
2)
Sertifikat Hak Pakai Nomor 103 (Kavling S.02 No. 44),
4)
Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 (Kavling S.02 No. 47) .
3)
Sertifikat Hak Pakai Nomor 104 (Kavling S.02 No. 46), dan
Keempat sertifikat tersebut telah disahkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Nilai Aset Tanah hanya tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. C.2.2 Peralatan dan Mesin Nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut: Uraian Peralatan dan Mesin
Per 31 Des 2014 Rp
47.077.232.800 Rp
Per 31 Des 2013 29.719.888.380 Rp
Naik/(Turun) 17.357.344.420
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014
-66 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Nilai Aset Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp17.357.344.420,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan rincian nilai mutasi/ perubahan aset sebagai berikut: Tabel 29
Rincian Daftar Mutasi/Perubahan Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2014 Perolehan Aset Saldo Awal dari Aset Lain-lain Pembelian aset dengan 532111 Pembelian aset dengan 536111 Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Kapitalisasi pemeliharaan Reklasifikasi Masuk Jumlah
Rp Rp Rp
155.759.083 1.449.878.175 62.920.000
Rp
16.179.323.411
Rp Rp Rp
16.558.459.527 34.406.340.196
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(16.184.323.411) (864.672.365) (17.048.995.776) 17.357.344.420
Aset Keluar Reklasifikasi Keluar Koreksi Nilai Hibah Keluar Reklasifikasi AT-AL Jumlah Nilai Kenaikan Aset
Sumber : Rekonsiliasi internal data BMN periode TA 2014. Keterangan: Mutasi tambah berupa perolehan aset peralatan dan mesin sebesar Rp34.406.340.196,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri dari :
1. Saldo awal yang berasal dari aset lain-lain sebesar Rp155.759.083,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah)
merupakan peralatan dan mesin yang batal dihapuskan karena dinilai masih layak untuk digunakan pada saat dilakukan cek fisik oleh tim penilai DJKN.
2. Pembelian aset peralatan dan mesin sebesar Rp1.449.878.175,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus
tujuh puluh lima rupiah) menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin meliputi pengadaan aset peralatan dan mesin pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp995.506.975,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus
enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), pengadaan aset pada satker -67 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak sebesar Rp22.260.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan pengadaan aset pada satker 664983 KPAI sebesar Rp432.111.200,00 (empat ratus tiga puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
3. Pembelian aset peralatan dan mesin sebesar Rp62.920.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan belanja 536111 modal lainnya terdapat pada satker 427944 Menegpp. Terjadi penyeberangan pengunaan
akun belanja modal, dimana perolehan aset peralatan dan mesin seharusnya menggunakan akun belanja 532111 modal peralatan dan mesin.
4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp16.179.323.411,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus
sebelas rupiah) merupakan perolehan aset peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi berupa aset peralatan dan mesin
setelah selesainya seluruh proses pembangunan gedung. Pada saat perolehan aset tetap KDP, nilai sebesar Rp16.179.323.411,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) diperoleh menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin.
5. Reklasifikasi masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp16.558.459.527,00 (enam
belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari (a) koreksi atas perolehan aset
peralatan dan mesin yang berasal dari reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi dari semula sebesar Rp16.179.323.411,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah)
menjadi sebesar Rp15.877.764.286,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam
rupiah) karena nilai sebesar Rp301.559.125,00 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) masuk dalam kategori aset jaringan, (b) koreksi pencatatan aset atas camera digital sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada Satker 427944 Menegpp yang semula tercatat dalam
kelompok alat khusus kepolisian menjadi kelompok alat studio, dan (c) koreksi masuk aset peralatan dan mesin dari aset gedung dan bangunan sebesar Rp675.695.241,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah)
-68 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Sedangkan Mutasi Kurang sebesar Rp17.048.995.776,00 (tujuh belas miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) berupa nilai aset peralatan dan mesin yang dikeluarkan dari daftar aset peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:
1. Reklasifikasi keluar aset peralatan dan mesin sebesar Rp16.184.323.411,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) terdiri dari (a) koreksi atas perolehan aset peralatan dan
mesin yang berasal dari reklasifikasi aset tetap KDP menjadi barang jadi dari semula sebesar Rp16.179.323.411,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) menjadi sebesar Rp15.877.764.286,00 (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh
juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) karena nilai sebesar Rp301.559.125,00 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) masuk dalam kategori aset jaringan,
(b) koreksi pencatatan aset atas camera digital sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada Satker 427944 Menegpp yang semula tercatat dalam kelompok alat khusus kepolisian menjadi kelompok alat studio.
2. Reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) merupakan aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya
dalam
operasional
pemerintahan
dan
menunggu
proses
penghapusan aset. Namun pada saat proses penghapusan aset, nilai sebesar Rp155.759.083,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan
ribu delapan puluh tiga rupiah) dinilai masih layak digunakan sehingga batal dihapuskan dan direklas kembali menjadi aset peralatan dan mesin pada saldo awal.
Sedangkan rincian mutasi/ perubahan nilai aset peralatan dan mesin per kelompok barang disajikan dalam tabel berikut:
-69 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Tabel 30
Rincian Mutasi/ Perubahan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per kelompok Barang Per 31 Desember 2014 Mutasi Peralatan dan Mesin Alat angkutan darat bermotor Alat angkutan darat tak bermotor Alat bengkel tak bermesin Alat pengolahan Alat kantor Alat rumah tangga Alat studio Alat komunikasi Alat kedokteran Alat kesehatan umum Alat laboratorium kimia nuklir Persenjataan non senjata api Alat khusus kepolisian Komputer unit Peralatan komputer Alat peraga pelatihan dan percontohan JUMLAH
Saldo 31 Des 2013 Unit 107 2 2 0 983 1.987 67 118 29 2 1 3 1 566 506 1 4.375
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Tambah
Nilai Unit Nilai Unit 12.199.917.830 5 Rp 292.759.800 4 764.474 1.540.000 0 1 Rp 95.700.000 3.321.626.646 69 Rp 2.163.638.648 131 4.513.604.233 2.079 Rp 23.916.493.566 151 838.788.690 27 Rp 1.417.240.026 1 250.518.858 3 Rp 7.500.000 5 74.967.192 3 Rp 18.700.000 4.649.000 600.000 14.940.000 5.000.000 1 6.153.994.772 30 Rp 288.577.130 14 2.332.121.590 35 Rp 6.205.731.026 15 6.855.095 1 29.719.888.380 2.252 Rp 34.406.340.196 323
Kurang Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo 31 Desember 2014
Nilai Unit Nilai 31.433.600 108 Rp 12.461.244.030 2 Rp 764.474 2 Rp 1.540.000 1 Rp 95.700.000 201.085.518 921 Rp 5.284.179.776 11.586.663.869 3.915 Rp 16.843.433.930 4.950.000 93 Rp 2.251.078.716 11.125.399 116 Rp 246.893.459 32 Rp 93.667.192 2 Rp 4.649.000 1 Rp 600.000 3 Rp 14.940.000 5.000.000 0 Rp 71.459.505 582 Rp 6.371.112.397 5.130.422.790 526 Rp 3.407.429.826 6.855.095 0 Rp 17.048.995.776 6.304 Rp 47.077.232.800
Sumber : Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel per Kelompok Barang, 31 Desember 2014. Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 sebanyak 6.304 (enam ribu tiga ratus empat) unit atau sebesar Rp47.077.232.800,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh
puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Mutasi tambah aset peralatan dan mesin sebanyak 2.252 (dua ribu dua ratus lima puluh dua) unit atau sebesar Rp34.406.340.196,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus empat
puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) unit atau sebesar Rp17.048.995.776,00 (tujuh belas miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah). Mutasi aset peralatan dan mesin paling besar terdapat pada kelompok aset alat
rumah tangga dengan mutasi tambah sebesar 2.079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) unit atau Rp23.916.493.566,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam belas juta empat
ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan mutasi kurang -70 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
sebesar 151 (seratus lima puluh satu) unit atau Rp11.586.663.869,00. (sebelas miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah). Mutasi /perubahan aset peralatan dan mesin juga disajikan menurut satuan kerja untuk
mengetahui saldo aset peralatan dan mesin pada masing-masing satker dan perubahannya pada periode TA 2014 sebagai berikut: Tabel 31
Rincian Nilai Aset Peralatan dan Mesin Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Uraian Satker
Kode Satker 427944
Menteri Negara PP
664937
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/Turun
36.583.842.150
19.680.868.930
16.902.973.220
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
778.371.051
778.371.051
0
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
950.387.446
950.387.446
0
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
1.395.786.826
1.395.786.826
0
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
1.066.048.195
1.066.048.195
0
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
1.284.983.498
1.262.723.498
22.260.000
664983
KPAI
5.017.813.634
4.585.702.434
432.111.200
47.077.232.800
29.719.888.380
17.357.344.420
JUMLAH
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif masing-masing satker, 31 Desember 2014 Pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, dan satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak, tidak terdapat mutasi/ perubahan nilai aset peralatan dan mesin karena tidak adanya alokasi anggaran belanja modal pada keempat satker tersebut. Satker 427944 Menegpp merupakan satker dengan mutasi paling besar dengan kenaikan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp16.902.973.220,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah) karena pada satker 427944 Menegpp terdapat alokasi anggaran belanja modal terkait pembangunan gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
-71 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian
Per 31 Des 2014
Gedung dan Bangunan
Rp
Per 31 Des 2013
118.729.623.419 Rp
Naik/(Turun)
240.425.660 Rp 118.489.197.759
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai Aset Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp118.489.197.759,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh
ratus
lima
puluh
sembilan
rupiah)
yang
berasal
dari
penyelesaian
pembangunan/reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset gedung dan bangunan.
Selain aset gedung kantor yang berasal dari penyelesaian pembangunan gedung dari KDP, aset gedung dan bangunan juga berupa bangunan milik Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang berlokasi di Perumahan Taman
Harapan Baru Bekasi Utara, Kavling S.02 No. 44-45, 46-47 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat senilai Rp240.425.660,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang merupakan saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2013.
Sedangkan Gedung Kantor yang saat ini ditempati dan dibangun oleh Kemen PPPA di Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat merupakan Gedung Milik Kementerian Sekretariat Negara RI yang dipinjam sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Gedung Nomor: PERJ09/Setneg/Sesmen/07/2009 tanggal 2 Juli 2009. Demikian juga Gedung Kantor yang sebelumnya dipakai oleh sebagian satker Kemen PPPA di Jalan Abdul Muis No. 7 Jakarta
Pusat merupakan gedung yang dipinjam dari Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: PERJ-08/Setneg/Sesmen/07/2009 tanggal 2 Juli 2009 namun sudah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara pada periode tahun 2015 . Nilai Aset Gedung dan Bangunan hanya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
-72 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian
Per 31 Des 2014
Jalan, Irigasi, Jaringan
Rp
556,667,125 Rp
Per 31 Des 2013 255,108,000 Rp
Naik/(Turun) 301,559,125
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan naik sebesar Rp301.559.125,00 (tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang berasal dari penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa instalasi lain-lain. Nilai tersebut terealisasi menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin. Sedangkan saldo awal sebesar Rp255.108.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan ribu rupiah) berupa Jaringan Telepon sebanyak 2 (dua) unit atau sebesar Rp239.608.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah)
yang tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan instalasi
penangkal petir manual sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang tercatat pada Satker 664983 KPAI.
C.2.5 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian Aset Tetap Lainnya
Per 31 Des 2014 Rp
393,313,914 Rp
Per 31 Des 2013 525,355,414 Rp
Naik/(Turun) (132,041,500)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014. Nilai Aset Tetap Lainnya turun sebesar Rp132.041.500,00 (seratus tiga puluh dua juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari mutasi tambah aset tetap lainnya berupa perolehan aset monografi sebesar 123 (seratu dua puluh tiga) unit atau Rp9.995.500,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
menggunakan belanja modal lainnya dan mutasi kurang sebesar Rp142.037.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) berupa serah terima -73 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
kapitalisasi biaya pemeliharaan gedung (aset tetap dalam renovasi) ke Kementerian Sekretariat Negara.
Nilai Aset Tetap Lainnya tercatat pada Satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp253.613.619,00 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga
belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan Satker 664983 KPAI sebesar Rp139.700.295,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian per sub-sub kelompok sebagai berikut:
a) Monografi sebanyak 2.715 (dua ribu tujuh ratus lima belas) unit dengan nilai Rp243.613.619,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan belas rupiah),
b) Bahan Kartografi Lainnya berupa Naskah dan Lukisan sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
c) Alat musik modern/band sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), d) Lukisan cat minyak sebanyak 4 (empat) unit dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan
e) Aset Tetap dalam Renovasi sebesar Rp139.700.295,00 (seratus tiga puluh sembilan
juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) pada satker 664983 KPAI yang sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2014 belum dilakukan
serah-terima atas aset tersebut. Aset tetap dalam renovasi merupakan kapitalisasi atas biaya pemeliharaan gedung Kemen PPPA yang dipinjam dari Kementerian Sekretariat Negara. C.2.6 Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian
Per 31 Des 2014
Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)
Rp
Per 31 Des 2013 - Rp
Naik/(Turun)
57,450,779,353 Rp (57,450,779,353)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014
-74 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
1. Nilai Konstruksi Dalam Pekerjaan turun sebesar Rp57.450.779.353,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) karena proses penyelesaian pembangunan KDP, sehingga seluruh aset tetap KDP direklasifikasi menjadi barang jadi berupa aset peralatan dan mesin, asset gedung dan bangunan, aset jaringan dan aset tak berwujud (software). 2. 3. Pada proses pembentukannya, nilai aset tetap KDP sebelum dilakukan reklasifikasi sebesar Rp135.420.369.411,00 (seratus tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) terdiri dari aset tetap KDP perolehan TA 2013 sebesar Rp57.450.779.353,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) menggunakan belanja 533111 modal gedung dan bangunan dan aset tetap KDP perolehan TA 2014 sebesar Rp77.969.590.058,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima puluh delapan rupiah) menggunakan belanja 532111 modal peralatan dan mesin sebesar Rp16.360.609.411,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus sembilan ribu empat ratus sebelas
rupiah)
dan
belanja
modal
533111
gedung
dan
bangunan
sebesar
Rp61.608.980.647,00 (enam puluh satu miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah). 4. Beberapa kendala dalam proses pembangunan fisik gedung sehingga perolehan aset tetap KDP pada TA 2013 sangat kecil antara lain: 1. Lokasi yang sempit sehingga on side material tidak bisa frontal, 2. Akses keluar masuk material hanya 1 (satu) pintu, 3. Waktu keluar masuk beberapa material tidak bisa 24 (dua puluh empat) jam, 4. Transportasi material hanya dapat menggunakan 1 (satu) jalan sempit, cenderung macet dan banjir saat hujan, dll. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan hanya tercatat pada Satker 427944 Menegpp.
-75 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan jumlah penyusutan tiap semester yang dilakukan penyusutan pertama kali terhadap aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut: Uraian
Per 31 Des 2014
Akumulasi Penyusutan
Rp
Per 31 Des 2013
(30,454,944,841) Rp
Naik/(Turun)
(26,451,580,253) Rp
(4,003,364,588)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai akumulasi penyusutan naik sebesar Rp4.003.364.588,00 (empat miliar tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) berupa
penyusutan aset tetap periode TA 2014 yang terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp2.868.196.402,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus dua rupiah), penyusutan aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.130.796.198,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta tujuh ratus
sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) serta penyusutan aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp4.371.988,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah). Berikut penyajian nilai buku Aset Tetap setelah penyusutan Aset Tetap pada periode TA 2014 :
Tabel 32
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Setelah Penyusutan Per 31 Desember 2014 Saldo Per 31 Desember 2014 No
-76 -
Uraian
Nilai Aset
1 Tanah
Rp
2 Peralatan dan Mesin
Rp
3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai Buku Aset
Akumulasi Penyusutan
294,120,000 Rp
- Rp
294,120,000
Rp
(29,087,671,025) Rp
17,989,561,775
Rp
118,729,623,419 Rp
(1,214,945,178) Rp
117,514,678,241
Rp
556,667,125 Rp
(147,828,638) Rp
408,838,487
47,077,232,800
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
5 Aset Tetap Lainnya
Rp
393,313,914 Rp
(4,500,000) Rp
388,813,914
6 Konstruksi Dalam Pekerjaan
Rp
- Rp
- Rp
-
Rp
167,050,957,258 Rp
(30,454,944,841) Rp
136,596,012,417
JUMLAH
Sumber : Lampiran posisi Neraca BMN Periode Tahunan, 31 Desember 2014. Sedangkan rincian nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 menurut satuan kerja disajikan dalam tabel berikut: Tabel 33
Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013
Uraian Satker
Kode Satker 427944
Menteri Negara PP
664937
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Penyusutan TA 2014
(21,468,622,472)
(18,402,383,869)
(3,066,238,603)
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
(747,734,751)
(692,284,301)
(55,450,450)
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
(880,675,446)
(791,164,593)
(89,510,853)
664958
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
(1,248,134,929)
(1,064,291,696)
(183,843,233)
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
(1,047,835,695)
(995,837,052)
(51,998,643)
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
(1,189,922,248)
(1,085,294,748)
(104,627,500)
664983
KPAI
(3,872,019,300)
(3,420,323,994)
(30,454,944,841)
(26,451,580,253)
JUMLAH
(451,695,306)
(4,003,364,588)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per satker, 31 Desember 2014 Nilai akumulasi penyusutan pada satker 664937 Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi, satker 664941 Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum, satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, satker 664962 Deputi Bidang Perlindungan Anak, dan satker
664979 Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak berupa akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin. Nilai akumulasi penyusutan pada satker 664983 KPAI sebesar Rp3.872.019.300,00 (tiga
miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan belas ribu tiga ratus rupiah) terdiri dari akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp3.864.656.800,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh empat jutaenam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus
rupiah) dan akumulasi penyusutan aset jaringan sebesar Rp7.362.500,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). -77 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Sedangkan nilai akumulasi penyusutan pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp21.468.622.472,00 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam
ratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri dari akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin sebesar Rp20.108.711.156,00 (dua puluh miliar
seratus delapan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus lima puluh enam rupiah), akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan sebesar Rp1.214.945.178,00 (satu miliar dua ratus
empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), akumulasi penyusutan aset jaringan sebesar Rp140.466.138,00 (seratus empat puluh juta
empat ratus enam puluh enam ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), dan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan KMK No.145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK No.94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, terhadap
Aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang semula dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehan Aset Tetap, diubah menjadi terhitung mulai Semester II Tahun 2010. Perbaikan tersebut dilakukan per tanggal 1 Juli 2014. Terkait dengan hal tersebut, koreksi terhadap nilai penyusutan aset pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin bertambah sebesar Rp2,00 (dua rupiah), penyusutan aset gedung
dan bangunan berkurang sebesar Rp59.839.282,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan penyusutan aset jalan, irigasi, dan jaringan berkurang sebesar Rp42.042.900,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Koreksi terhadap nilai penyusutan hanya terjadi pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
-78 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.3. ASET LAINNYA Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 34 Perbandingan Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No
Uraian
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/(Turun)
1 Aset Tak Berwujud
Rp
3,581,798,500
Rp
3,359,045,500 Rp
2 Aset Lain-lain
Rp
-
Rp
1,382,915,737
Nilai Aset Lainnya 3 Akm. Penyusutan Nilai Buku Aset Lainnya
222,753,000
Rp (1,382,915,737)
Rp
3,581,798,500 Rp
4,741,961,237 Rp (1,160,162,737)
Rp
- Rp
(1,333,621,330) Rp
1,333,621,330
Rp
3,581,798,500 Rp
3,408,339,907 Rp
173,458,593
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai aset lainnya naik sebesar Rp173.458.593,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat
ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp222.753.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima
puluh tiga ribu rupiah) berupa pengadaan aset tak berwujud (software) pada satker
427944 Menegpp sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada satker 664983 KPAI sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu
rupiah) menggunakan belanja 536111 modal lainnya, serta penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset tak berwujud (software) sebesar Rp76.153.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
Sedangkan mutasi kurang berupa penghapusan aset lain-lain dari daftar barang milik
negara yaitu aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan sebesar Rp1.382.915.737,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang diikuti dengan penghapusan
nilai
akumulasi
penyusutan/amortisasi
aset
lainnya
sebesar
Rp1.333.621.330,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu
ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Penghapusan nilai aset lain-lain tercatat pada satker 427944 Menegpp. -79 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Berikut perbandingan posisi Aset Lainnya pada Neraca dan posisi Aset Lainnya pada data BMN :
Tabel 35 Perbandingan Posisi Aset Lainnya pada Neraca dan data BMN Per 31 Desember 2014
No
Uraian
Data Neraca
Data BMN
Selisih
1 Aset Tak Berwujud
Rp
3,581,798,500
Rp
3,581,798,500 Rp
-
2 Aset Lain-lain
Rp
-
Rp
- Rp
-
3,581,798,500 Rp
3,581,798,500 Rp
-
Rp
- Rp
-
3,581,798,500 Rp
3,581,798,500 Rp
-
Nilai Aset Lainnya
Rp
3 Akm. Penyusutan
Rp
Nilai Buku Aset Lainnya
Rp
-
Sumber : Rekonsiliasi internal antara Neraca dengan data BMN periode Tahunan, 31 Desember 2014. Tidak terdapat perbedaan/selisih komposisi nilai aset lainnya pada Neraca dengan nilai aset lainnya pada data Barang Milik Negara, hal ini berarti bahwa seluruh aset lainnya yang tercatat pada Neraca merupakan data kirim dari aplikasi SIMAK BMN. Penjelasan lebih rinci per akun aset lainnya sebagai berikut: C.3.1 Aset Tak Berwujud Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian Aset Tak Berwujud
Per 31 Des 2014 Rp
3,581,798,500 Rp
Per 31 Des 2013 3,359,045,500 Rp
Naik/(Turun) 222,753,000
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014. Nilai Aset Tak Berwujud naik sebesar Rp222.753.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta
tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari pengadaan aset tak berwujud (software) pada satker 427944 Menegpp sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada satker 664983 KPAI sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam
juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan belanja 536111 modal lainnya, serta penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa reklasifikasi aset tetap KDP menjadi aset -80 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
tak berwujud (software) sebesar Rp76.153.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 sebesar Rp3.581.798.500,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus
rupiah) berupa Software Komputer sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 36
Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya (Software Komputer) Per 31 Desember 2014
No
Uraian Aset Tak Berwujud Lainnya
1
Sistem Aplikasi Kepegawaian KNPP, Pengembangan
Nilai 126.900.000
tahun2009, 2011, dan pengembangan 2013 2
Aplikasi Gaji
49.500.000
3
Sistem Informasi Keuangan
49.500.000
4
Sistem
Informasi
Manajemen
Perpustakaan,
60.050.000
Pengembangan tahun 2008 dan 2009 5
Aplikasi Website 2007, Pengembangan tahun 2008
6
Website Kota Layak Anak 2008, Pengembangan tahun
147.320.000 58.500.000
2009 (Deputi 4/664962) 7
Aplikasi Gender E-Learning
83.500.000
8
Aplikasi Data dan Informasi
40.000.000
9
Aplikasi Sistem Informasi Untuk Pimpinan
45.000.000
10
Aplikasi Sistem Perencanaan Program dan Anggaran
49.000.000
11
Software Sistem Pencatatan dan Pelaporan terhadap
25.500.000
kekerasan 12
Aplikasi Siska 2010, Pengembangan 2011
193.600.000
13
Aplikasi Database Perlindungan Anak
14
Aplikasi Database Pemberdayaan Perempuan
15
Aplikasi Papan Informasi
84.700.000
16
Software Windows 7/XP Deputi 2 tahun 2010 (8 unit)
10.400.000
17
Aplikasi E-Government
761.838.000
18
Aplikasi Pengembangan DOC
124.960.000
19
Pengembangan Program Aplikasi Data Gender 2011
165.165.000
20
Pengembangan Program Aplikasi Website 2011,
228.415.000
92.757.500 152.500.000
Pengembangan tahun 31 Desember 2013 -81 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
21
Aplikasi Arsip Elektronik 31 Desember 2013
96.800.000
22
Aplikasi E-Office 31 Desember 2013, pengembangan
226.000.000
2013 23
Aplikasi Data Gender Bidang Kesehatan 31 Desember
194.645.000
2013 24
Aplikasi Mesin Absensi
49.995.000
25
Aplikasi SIMONA
79.500.000
26
Aplikasi E-Office KPAI 2013
27
163.000.000
Aplikasi perangkat pengolah data SMS Gateway
96.600.000
(KPAI)/ Software Pengaduan Anak 2013 28
Aplikasi
Pengembangan
Pelaksanaan
Pembangunan
Instrumen PP
dan
Evaluasi PA
50.000.000
(Biro
Perencanaan) 29
Basic Software 2.000 Management Points (Pekerjaan
76.153.000
Building Automation System/BAS) JUMLAH
3.581.798.500
Sumber : Laporan Barang Pengguna Tahunan Aset Tak Berwujud, 31 Desember 2014
Sedangkan perbandingan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 menurut satuan kerja disajikan dalam tabel berikut: Tabel 37
Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud Menurut Satuan Kerja Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 Uraian Satker
Kode Satker 427944
Menteri Negara PP
664937
Deputi Bid PUG Bid Ekonomi
664941
Deputi Bid PUG Bid Polsoskum
664958
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/Turun
2,514,613,500
2,388,460,500
126,153,000
0
0
0
10,400,000
10,400,000
0
Deputi Bidang Perlindungan Prmp.
738,685,000
738,685,000
0
664962
Deputi Bidang Perlindungan Anak
58,500,000
58,500,000
0
664979
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
0
0
0
664983
KPAI
259,600,000
163,000,000
96,600,000
3,581,798,500
3,359,045,500
JUMLAH
222,753,000
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif per satker, 31 Desember 2014
-82 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.3.2 Aset Lain-lain Aset Lain-lain pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya dalam operasional
pemerintahan dikarenakan hilang akibat pencurian maupun rusak berat dan menunggu proses penghapusan aset. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : Uraian
Per 31 Des 2014
Aset Lain-lain
Rp
Per 31 Des 2013 - Rp
Naik/(Turun)
1,382,915,737 Rp
(1,382,915,737)
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai aset lain-lain turun sebesar Rp1.382.915.737,00 00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari mutasi tambah berupa reklasifikasi aset peralatan dan mesin menjadi aset lain-
lain karena dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dan mutasi kurang berupa penghapusan aset lain-lain
dari daftar barang milik negara sebesar Rp1.382.915.737,00 (satu miliar tiga ratus delapan
puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) serta usulan barang rusak berat yang akan dihapuskan sebesar Rp864.672.365,00 (delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
Nilai Aset Lain-lain yang dihapuskan pada periode TA 2014 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) unit dirinci sebagai berikut:
Tabel 38
Rincian Nilai Aset Lain-lain yang Dihapuskan dari Daftar BMN Per 31 Desember 2014 No
-83 -
Uraian Aset Lain-lain
1
Stationary Generating Set
2
Kuantitas
Nilai
1 unit
690.121.700,00
A.C Window
18 unit
269.364.150,00
3
A.C Split
64 unit
332.592.387,00
4
Exhause Fan
2 unit
1.200.000,00
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
5
Alat Khusus Keamanan Lainnya
1 unit
15.344.000,00
6
Mini Bus (hilang akibat pencurian)
1 unit
74.293.500
JUMLAH
87 unit
1.382.915.737
Sumber : Laporan Daftar BMN Menurut Jenis Transaksi Intrakompabel TA 2014 Per Sub-Sub Kelompok Barang. Sedangkan nilai usulan barang rusak berat yang akan dihapuskan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) unit dirinci sebagai berikut:
Tabel 39
Rincian Nilai Usulan Barang Rusak Berat yang akan Dihapuskan dari Daftar BMN Per 31 Desember 2014
No
Uraian Aset Lain-lain
1
Alat Angkutan Darat Bermotor
2
Kuatitas
Nilai
4 unit
31.433.600
Alat Kantor
131 unit
201.085.518
3
Alat Rumah Tangga
150 unit
496.625.983
4
Alat Studio
1 unit
4.950.000
5
Alat Komunikasi
5 unit
11.125.399
6
Komputer Unit
14 unit
71.459.505
7
Peralatan Komputer
14 unit
41.137.265
8
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1 unit
6.855.095
320 unit
864.672.365
JUMLAH
Sumber : Laporan Daftar BMN Menurut Jenis Transaksi Intrakompabel TA 2014 Per Kelompok Barang. Nilai aset lain-lain yang dihapuskan maupun usulan barang rusak berat yang akan
dihapuskan pada periode TA 2014 tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan jumlah penyusutan tiap semester
yang dilakukan penyusutan pertama kali terhadap Aset Lainnya yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebagai berikut : -84 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Uraian
Per 31 Des 2014
Akumulasi Penyusutan
Rp
Per 31 Des 2013 - Rp
(Naik)/Turun
(1,333,621,330) Rp
1,333,621,330
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Nilai akumulasi penyusutan turun sebesar Rp1.333.621.330,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari mutasi tambah berupa reklasifikasi akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin menjadi akumulasi penyusutan aset lain-lain karena aset peralatan dan mesin yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan sebesar Rp819.825.338,00 (delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh
delapan rupiah) dan mutasi kurang sebagai akibat adanya transaksi penghapusan aset lain-
lain dari daftar barang milik negara dan usulan barang rusak berat yang akan dihapuskan sebesar Rp2.153.446.668,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Nilai akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya tercatat pada satker 427944 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 40
Rincian Nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No
Uraian
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/(Turun)
1 Utang kepada Pihak Ketiga
Rp
1,163,363,060
Rp
1,240,900,878
Rp
(77,537,818)
2 Uang Muka dari KPPN
Rp
-
Rp
62,550,520
Rp
(62,550,520)
Rp
224,282,409
Rp
490,324,055
Rp
(266,041,646)
Rp
91,985,222
Rp
-
Rp
91,985,222
Rp
1,479,630,691
Rp
1,793,775,453
Rp
(314,144,762)
3 Pendapatan Yang Ditangguhkan 4 Utang Jk Pendek Lainnya Jumlah
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 -85 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Nilai Kewajiban Jangka Pendek turun sebesar Rp314.144.762,00 (tiga ratus empat belas
juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) karena pertanggungjawaban dana UP/TUP yang tepat waktu, dan sebagian besar pengembalian belanja, setoran pajak, dan kewajiban bayar kepada pihak ketiga yang telah dipertanggungjawabkan sebelum tanggal Neraca per 31 Desember 2014. Penjelasan per akun Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut: C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.163.363.060,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) dan 31 Desember 2013 sebesar Rp1.240.900.878,00 (satu miliar dua ratus empat puluh
juta sembilan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Nilai utang kepada pihak ketiga sudah dipertanggungjawabkan/ dibayarkan pada periode tahun berikutnya. Nilai utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.163.363.060,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam puluh rupiah) terdapat pada satker
427944 Menegpp sebesar Rp1.161.173.060,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah) berupa belanja pegawai (uang makan dan tunjangan kinerja) yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan dan masih direkening bendahara pengeluaran dan pada satker 310100 Biro PP dan Kesra Sekda Provinsi Gorontalo sebesar Rp2.190.000,00 (dua juta
seratus sembilan puluh ribu rupiah) berupa dana LS bendahara yang belum dibayarkan pada pihak ketiga dan masih direkening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2014.. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas. C.4.2 Uang Muka dari KPPN Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan nilai per 31 Desember 2013 sebesar Rp62.550.520,00 (enam puluh dua juta lima ratus lima puluh
ribu
lima
ratus
dua
puluh
rupiah)
dimana
nilai
tersebut
telah
dipertanggungjawabkan ke kas Negara dengan setoran pengembalian dana UP/TUP (SSBP)
-86 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
pada periode tahun 2014. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas di Bendahara Pengeluaran.
C.4.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp224.282.409,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan
rupiah) dan nilai per 31 Desember 2013 sebesar Rp490.324.055,00 (empat ratus sembilan
puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima puluh lima rupiah). Nilai tersebut sudah dipertanggungjawabkan pada periode tahun berikutnya. Nilai pendapatan yang ditangguhkan berupa pengembalian belanja yang belum dipertanggungjawabkan atau dilakukan penyetoran ke Kas Negara sampai dengan tanggal
Neraca per tanggal 31 Desember. Nilai pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013 juga termasuk pajak yang dipungut bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal Neraca belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp171.775.355,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah). Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas. C.4.4 Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Nilai utang kepada pihak ketiga lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp91.985.222,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) dan nilai per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Nilai utang kepada pihak ketiga lainnya per 31 Desember 2014 sudah dipertanggungjawabkan pada periode tahun 2015 dengan surat setoran pajak (SSP). Nilai tersebut berupa Pungutan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2014.
Nilai pungutan pajak yang belum dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 (nol rupiah) karena pada periode tahun 2013, akun pungutan pajak yang belum dipertanggungjawabkan masuk pada akun pendapatan yang ditangguhkan, sedangkan
pada periode tahun 2014 masuk pada akun utang kepada pihak ketiga lainnya sesuai surat dari Kementerian Keuangan No. S-9279/PB/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang
-87 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2014 serta Persiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tahun 2015. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Kas Lainnya dan Setara Kas. C.5. EKUITAS DANA LANCAR Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 41 Perbandingan Nilai Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No
Uraian
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Naik/(Turun)
1 Cadangan Piutang
Rp
- Rp
- Rp
-
2 Cadangan Persediaan
Rp
1.004.014.588 Rp
1.573.109.228 Rp
(569.094.640)
Rp
51.981.213 Rp
1.505.031.584 Rp (1.453.050.371)
Rp
1.055.995.801 Rp
3.078.140.812 Rp (2.022.145.011)
3 Ekuitas Dana Lancar Lainnya Nilai Ekuitas Dana Lancar
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Aset Lancar yaitu akun Persediaan (Cadangan Persediaan), dan akun Kas Lainnya dan Setara Kas (Ekuitas Dana Lancar Lainnya) berupa saldo pendapatan/ penerimaan hibah periode TAYL yang belum dipertanggungjawabkan realisasi belanjanya atau belum dilakukan pengesahan terhadap nilai pengembalian pendapatannya.
-88 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
C.7. EKUITAS DANA INVESTASI Nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 42 Perbandingan Nilai Ekuitas Dana Investasi
Per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 No 1
2
Urai an
Per 31 Des 2014
Per 31 Des 2013
Nai k / (Turun)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Rp 136.596.012.417 Rp
62.034.096.554 Rp
74.561.915.863
3.581.798.500 Rp
3.408.339.907 Rp
173.458.593
Rp 140.177.810.917 Rp
65.442.436.461 Rp
74.735.374.456
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Rp
Ni l ai Ek ui tas Dana Investasi
Sumber : Neraca Tahunan Komparatif, 31 Desember 2014 Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Aset Tetap (Diinvestasikan dalam Aset Tetap)
dan akun Aset Lainnya (Diinvestasikan dalam Aset Lainnya). Nilai Ekuitas Dana Investasi naik sebesar Rp74.735.374.456,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) berupa jumlah kenaikan aset tetap dan aset lainnya pada periode TA 2014.
-89 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Penjelasan atas pos-pos Neraca
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA D.1.1 Jaminan Pemeliharaan terkait Transaksi Akhir Tahun Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan gedung di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terdapat jaminan pemeliharaan sebagai berikut:
1. Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG774022589114N
tanggal 11
Desember 2014,Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo : Jakarta, 01 Juni 2015 senilai uang setinggi-tingginya Rp5.684.400.000,00 (lima milyar enam ratus delapan
puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terjamin (PT Adhi Karya Persero Tbk. Divisi Konstruksi I) melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya.
2. Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) No. MBG774022647414N Tanggal 11 Desember 2014 Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo Jakarta, 03 Juni 2015 senilai setinggi-tingginya Rp112.380.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus delapan
puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terjamin (PT Arkonin) melakukan wanprestasi,
yaitu
tidak
sebagaimana mestinya.
dapat
menyelesaikan
pekerjaan
pemeliharaan
3. Jaminan Retensi (PT Asuransi Central Asia) No. Bond 32.01.14-021560 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Bond sebesar Rp536.696.895,00 (lima ratus tiga
puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) a.n PT Vinotindo Grahasarana atas pekerjaan pengadaan meubelair dan workstation pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Jangka waktu dari tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan 08 Juni 2015.
4. Jaminan Pemeliharaan (Raya Insurance) No. Bond 83.806.1214.17216 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai Bond sebesar Rp 252.014.276,00 (dua ratus lima
puluh dua juta empat belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) a.n PT Berkat Satu Solusi atas pekerjaan pengadaan IT dan multimedia pada Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Jaminan berlaku selama 6 (enam) bulan dan efektif mulai dari tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015.
-90 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
D.1.2 Hibah Luar Negeri dalam Bentuk Jasa Sehubungan dengan penerimaan hibah dari UNFPA, pada periode TA 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui satker 664958 Deputi Bidang Perlindungan Perempuan juga menerima hibah dalam bentuk jasa senilai
Rp2.072.922.967,00 (dua miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setara dengan US$ 180.981 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu dollar) namun serah terima hibah
(BAST) dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015 sehingga pengakuan/pengesahan terhadap pendapatan dan belanjanya dilakukan pada periode TA 2015. D.1.3 Sisa Pendapatan Hibah Luar Negeri (UNFPA) Sehubungan dengan penerimaan hibah dari UNFPA, terdapat sisa pendapatan hibah sebesar Rp51.981.213,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan tercatat pada Neraca akun Kas Lainnya dan Setara Kas. Sisa pendapatan hibah tersebut telah dikembalikan pada lembaga donor pada tanggal 14
Januari 2015 namun belum dilakukan pengesahan atas pengembalian pendapatan hibahnya.
D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam lampiran.
D.3. REKENING PEMERINTAH Daftar rekening pemerintah yang digunakan dalam operasional satker di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai berikut: No.
Kantor/ Satuan Kerja
BA - Es.I
Jenis Rekening (Giro/Deposito)
1 2 3 A. SATUAN KERJA KANTOR PUSAT 1. Menteri Negara 047 - 01 Giro Pemberdayaan 427944 Perempuan
2.
-91 -
Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi
047 - 01 Giro 664937
4
Nomor Rekening
Nama Rekening
Bank/Kantor Pos
Saldo
5
6
7
8
121-00-84000-151 Bendahara Pengeluaran Satker MenegPP
0096777803 Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang PUG Bidang Ekonomi
Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih
1.472.274.690
BNI Cabang 70 Harmoni
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
0
3.
Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial, dan Hukum
047 - 01 Giro 664941
121-00-0437826-5 Bendahara Pengeluaran Satker Deputi Bidang PUG Bidang Polsoskum
4.
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
047 - 01 Giro 664958
5.
Deputi Bidang Perlindungan Anak
047 - 01 Giro 664962
6.
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
047 - 01 Giro 664979
7.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
047 - 01 Giro 664983
B. SATUAN KERJA DEKONSENTRASI 2012-2013 1. Badan PM dan PP 047 - 01 Giro Prov.Jambi 100040
-92 -
Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih
0
0096624574 Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
BNI Cabang 70 Harmoni
0
0029324058 Bendahara Pengeluaran Deputi Bidang Perlindungan Anak
BNI Cabang 70 Harmoni
0
121-00-0531174-5 Bendahara Pengeluaran Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih
0
023001001538308 Bendahara Pengeluaran KPAI
BRI Cabang Jakarta Cut Mutiah
0
301040414 Badan PMPP DK KPP&PA
BPD Jambi Cab.Jambi
0011400981 Bend.Pengeluaran BPPKB Kaltim
BPD Kaltim Cab.Kaltim
2.
Badan PP dan KB Prov. Kalimantan Timur
047 - 01 Giro 160036
3.
Badan PP dan KB Prov.Sulawesi Tengah
047 - 01 Giro 180035
4.
Badan PP dan KB Prov.Sulawesi Selatan
047 - 01 Giro 190013
5.
Biro PKSDM Setda Prov.Maluku
047 - 01 Giro 210006
6.
Badan PP dan PA Prov.Bengkulu
047 - 01 Giro 260038
115-01-002335-30-1 Bend.Pengeluaran Badan PP dan PA Prov.Bengkulu
7.
Badan PP dan KB Prov.Jawa Barat
047 - 01 Giro 025133
0257631502 BAPEMPU dan KB Prov.Jabar
8.
Biro PP Sekda Prov. Lampung
047 - 01 Giro 125160
9.
Badan PPKB dan PA Prov.Kep. Bangka Belitung
047 - 01 Giro 305145
151-000-633644-7 Bend.Pengeluaran Bank Mandiri BPPKB Daerah Prov. Samratulangi Sulteng 130-002-000029299-0 Bend.Pengeluaran BPPKB
296413384 Biro PKSDM (210006)
0098 0100 1898 304 Biro Pemberdayaan Perempuan
00063--01-001154-30-5 Bendahara Pengeluaran BPPKBPA Prov. KEP.BABEL
Bank Sulsel Cab.Utama Sulsel BNI Ambon
BRI Cab.S.Parman Bengkulu BNI KCP Buah Batu BRI Unit Kerja Tanjung Karang BRI Cabang Pangkal Pinang
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
C. SATUAN KERJA DEKONSENTRASI 2014 1, Badan PP dan PA 047 - 01 Giro Provinsi NAD 060105
2.
Badan PP dan KB
047 - 01 Giro
Provinsi Sumbar
080100
3.
BPPPAKB Provinsi Riau
047 - 01 Giro 090100
4,
Badan PP dan PA Provinsi Sumsel
047 - 01 Giro 110101
5,
Badan PP dan PA 047 - 01 Giro Kependudukan dan 140100 Keluarga Berencana Provinsi Kalteng
6.
Badan PP dan PA Provinsi Sulut
7.
0342164765 Bend. Pengeluaran
0
BNI KCP Jl. Dobi No. 1 Padang
0
BNI Cabang Pekanbaru
0
BPD Sumsel Cab.Utama A.Rivai
0
159.000.1416.899 Bend. Pengeluaran
Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Pasar Kahayan
0
047 - 01 Giro 170103
150-00-1050826-3 Bend. Pengeluaran Badan PP dan PA Provinsi Sulut
Bank Mandiri Kantor Cabang Manado Toar
0
Badan PP dan PA Provinsi NTT
047 - 01 Giro 240100
161–00–0173731–6 Bend. Pengeluaran
Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang
0
8.
Biro PP Setda Provinsi Papua
047 - 01 Giro 250113
Bend. Pengeluaran
9.
Badan PP, PA dan KB Provinsi Maluku Utara
047 - 01 Giro 280100
150-00-1073011-5 Bend. Pengeluaran
10.
Biro PP dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo
047 - 01 Giro 310100
Bend. Pengeluaran
11.
Badan PP, PA dan KB Provinsi Papua Barat
047 - 01 Giro 330100
0347972620 Bend. Pengeluaran
12.
Biro PP dan PA Setda Prov. Sulawesi Barat
047 - 01 Giro 340103
D. REKENING LAINNYA (HIBAH LANGSUNG) 1. Deputi Bidang 047 - 01 Giro PUG Bidang 664937 Ekonomi
-93 -
131-101-00014930-3 Bend.Pengeluaran BRI Cabang Sat. Badan PP dan PA KK Gedung Aceh Keuangan
340402689 Bend.Pengeluaran BPPPAKB Prov.Riau 1403011902 Bendahara Badan PP dan PA
0
Bank Mandiri KC Ternate
0
2.190.000
BNI Cabang Manokwari
0
21801001079300 Bend.Pengeluaran BRI Cabang Biro PP Setda Sulbar Mamuju
0
121-00-0523998-7 Dana Bantuan UNIFEM & AusAid Tahun 2009-2010
Bank Mandiri Kantor Kas Deparpostel
2.
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
047 - 01 Giro 664958
0106345118 PCM Gender KPP
BNI Cabang 70 Harmoni
3.
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
047 - 01 Giro 664958
0241963182 Proyek Empower KPP & PA
BNI Cabang 70 Harmoni
telah ditutup
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
4.
Deputi Bidang Perlindungan Anak
047 - 01 Giro 664962
121-00-0108325-6 Kerjasama Meneg PP - UNICEF
Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih
Sumber : Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Tingkat Kementerian No. BAR-1074/PB.35/2014
D.4. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.4.1. Penghapusan dengan Cara Jual Lelang BMN Penghapusan sudah Selesai 2014 Pada Tahun 2013 Kemen PPPA berencana akan melakukan pembangunan gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No.15, rencananya gedung exsisting akan dibongkar setelah mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Keuangan. Sebelum gedung tersebut
dihapuskan atau dibongkar. Kemen PPPA melakukan pendataan terhadap aset yang masih melekat pada gedung tersebut dan tidak akan manfaatkan lagi. Data tersebut
dijadikan sebagai bahan usulan Penghapusan BMN, dan usulan tersebut dibuat menjadi dua bagian, yaitu genset dan AC dan lain-lain. Kemen PPPA mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Kanwil DJKN DKI Jakarta, sebagai berikut: a) Usulan
pertama
untuk
genset
dengan
surat
nomor
B-817/Set/KPP-
PA/Roum/04/2013 tanggal 25 April 2013 dengan hal Permohonan Usulan
Penghapusan BMN berupa GENSET dengan nilai perolehan Rp690.121.700,00 (enam ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah). b) Usulan Kedua untuk AC dan lain-lain, dengan surat nomor B-818/Set/KPPPA/Roum/04/2013 tanggal 25 April 2013 dengan hal Permohonan Usulan Penghapusan BMN berupa AC dengan nilai perolehan Rp618.500.537,00 (enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dari 2 (dua) tahap usulan Penghapusan BMN tersebut, respon Tahap I pada tanggal 27 Mei 2013, Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menerbitkan SK dengan Nomor: Kep68/WKN.07/2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Kanwil DKI Jakarta -94 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
dalam rangka Penilaian tentang BMN berupa Peralatan dan Mesin (GENSET) pada
KPP-PA, dengan Surat Tugas Nomor : ST-237/WKN.07/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan
bukti
dibuatnya
Berita
Acara
Survei
Lapangan
Nomor
BASL-
161/WKN.07/BD.03/2013 tanggal 30-31 Mei 2013. Setelah dilakukan survei lapangan oleh Pejabat Penilai dari Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kemen PPPA masih menunggu Persetujuan dari Kanwil DJKN DKI Jakarta. Kemudian untuk usulan Tahap II yang berupa peralatan dan mesin (AC), maka pada tanggal 24 Mei 2013, Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menerbitkan SK dengan
Nomor: Kep-66/WKN.07/2013 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Kanwil DKI Jakarta dalam rangka Penilaian tentang BMN berupa Peralatan dan Mesin (AC)
pada KPP-PA, dengan Surat Tugas Nomor : ST-232/WKN.07/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan bukti dibuatnya Berita Acara Survei Lapangan Nomor BASL160/WKN.07/ BD.03/2013 tanggal 27-28 Mei 2013. Setelah dilakukan survei lapangan oleh Pejabat Penilai dari Kanwil DJKN DKI Jakarta, Kemen PPPA masih menunggu Persetujuan dari Kanwil DJKN DKI Jakarta. Berdasarkan BASL di atas, pada tanggal 1 Juli 2013 a.n Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta mengeluarkan 2 (dua) surat persetujuan , yaitu:
a) Nomor S-50/MK.6/WKN.07/2013 untuk menyetujui Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Genset di Kemen PPPA.
b) Nomor S-51/MK.6/WKN.07/2013 untuk menyetujui Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan berupa AC di Kemen PPPA. Menindaklanjuti surat di atas, Sekretaris Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 104 Tahun Tentang Penghapusan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan
Berupa Peralatan dan Mesin (GENSET) Yang Melekat pada Gedung Kemen PPPA dan Surat Keputusan Nomor 105 Tahun Tentang Penghapusan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (AC) Yang Melekat pada Gedung Kemen
PPPA
serta
mengirim
surat
dengan
nomor
B.-1334/Set/KPP-
PA/Roum/07/2013 dan B.-1335/Set/KPP-PA/Roum/07/2013 kepada Kepala KPKNL Jakarta III pada tanggal 03 Juli 2013 dengan hal Permohonan Penjualan BMN Selain
Tanah dan/atau Bangunan, Berupa Peralatan dan Mesin (AC dan GENSET) Yang Masih Melekat pada Gedung Melalui Lelang.
-95 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
Berdasarkan surat tersebut, Kepala KPKNL Jakarta III merespon dengan surat nomor
S-1121/WKN.07/KNL.03/2013 tertanggal 16 Juli 2013 dengan hal: Penetapan Hari/tanggal lelang. Pelaksanaan lelang di KPKNL Jakarta III di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta Pusat yang akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013, waktu pukul 14.00 WIB untuk lelang AC sedangkan untuk GENSET pada pukul 14.30 WIB.
Kemen PPPA menempati 2 (dua) gedung milik asset Kementerian Sekretariat Negara yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110, dan di jalan
Abdul Muis Nomor 7 Jakarta 10110 karena gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 10110 tersebut akan dilakukan penghapusannya oleh Kementerian Sekretariat Negara. Atas pertimbangan tersebut di atas Kemen PPPA membuat pengumuman untuk lelang AC dan Genset yang masih melekat pada gedung di media cetak, tepatnya di Harian Terbit pada hari Jumat tanggal 19 Juli
2013, dengan Nomor Pengumuman Lelang Nomor: L-02/Set/KPP-PA/Roum/07/2013. Untuk nilai penjulanan AC sebesar Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan nilai lelang Genset sebesar Rp139.868.000,00 (seratus tiga puluh
sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pada saat Kemen PPPA di KPKNL Jakarta III untuk melakukan lelang AC dan Genset sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPKNL Jakarta III pada tanggal 26 Juli 2013. Penjualan AC dan
GENSET melalui lelang tersebut, tidak ada peminat lelangnya, dikarenakan harga yang ditetapkan oleh Tim Penilai dari Kanwil DJKN DKI Jakarta terlalu tinggi sehingga pada tanggal 26 Juli 2013 Pejabat Lelang Kelas I di KPKNL Jakarta III menerbitkan Salinan Risalah Lelang dengan Nomor 179/2013, Risalah untuk AC, dan
Nomor 180/2013 untuk GENSET kedua Risalah Lelang tersebut dengan dilengkapi dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan Kepala KPKNL Jakarta III.
Setelah Kemen PPPA melakukan lelang AC dan Genset yang tidak laku dijual karena tidak ada peminatnya, dan dengan pertimbangan gedung Excisting akan segera
dibongkar dan Risalah Lelang tersebut di atas, maka Sekretaris Kementerian
mengirimkan surat kepada Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta - Kementerian Keuangan dengan Nomor B-1564/Set/KPP-PARoum/07/2013 tanggal 31 Juli 2013,
hal Permohonan Penjualan Ulang BMN berupa AC dan GENSET Kemen PPPA dengan usulan agar dilakukan Reviu Nilai Limit BMN yang.tetapkan oleh Tim Penilai Kanwil DJKN DKI Jakarta. -96 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
Surat Sekretaris Kemen PPPA tersebut sampai dengan bulan Agustus 2013 belum direspon oleh Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, sehingga pada tanggal 29 Agustus
2014 Sekretaris Kemen PPPA menyusuli lagi surat dengan Nomor surat B1748/Set/KPP-PA.Roum/08/2013 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, untuk menanyakan atas Permohonan Penjualan Ulang BMN berupa AC dan Genset yang belum mendapatkan respon. Atas surat Kemen PPPA tersebut, pada tanggal 16 September 2013 dengan suratnya
nomor S-1474/WKN>07/2013 Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta menjawab surat Kemen PPPA tersebut, dengan hal Pengembalian Berkas Atas Permohonan Penjualan Ulang BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (AC dan
Genset) pada Kemen PPPA bahwa permohonan penurunan nilai limit belum dapat kami proses karena masih terdapat kekurang data, antara lain:
a) Permohonan baru yang mencantumkan perubahan atas penurunan nilai limit BMN yang diusulkan penjulannya dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat asal-usul perhitungannya, sesuai Pasal 38 Peraturan menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang Nilai Limit pada lelang sebelumnya dapat diubah oleh Penjual/Pemilik Barang
dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memuat asal-usul perhitungannya.
b) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penuh dan Mutak dari Pengguna Barang Atas Penurunan Nilai Limit yang diusulkan dengan dibubuhi materai. Menindaklanjuti permintaan dari Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Sekretaris Kemen PPPA merespon untuk memenuhi permintaan kelengkapan data tersebut, dengan mengirimkan: a) Surat Nomor B-1921/Set/KPP-PA/Roum/09/2013 tanggal 20 September 2013, dengan melengkapi data berupa Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian
Ulang BMN berupa AC dan GENSET dengan BAP Nomor: BAP-30/Set/KPPPA/Roum/09/2013 tanggal 19 September 2013, dan BAP Nomor: BAP31/Set/Roum/09/2013 tanggal 19 September 2013,
b) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penuh dan Mutlak dengan Nomor : B1902/Set/KPP-PA/Roum/Pnt/09/2013 tanggal 20 September 2013, dan Nomor B-1900/Set/KPP-PA/Roum/Pnt/09/2013 tanggal 20 September 2013, serta -97 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
c) Surat Pernyataan dengan adanya penghapusan BMN tersebut, tidak akan
menganggu kelancaran tugas pokok dan fungsi KEMEN PPPA dengan surat Nomor B-1901/Set/KPP-PA/Roum/Pnt./09/2013 dan
d) Surat Pernyataan Nomor B-1902A/Set/KPP-PA/Roum/Pnt./09/2013 tanggal 19 September 2013 dari Kuasa Pengguna Barang.
Respos dari Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta atas surat yang dikirim oleh Sekretaris Kemen PPPA di atas, pada tanggal 13 Januari 2014 Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta
dalam rangka melaksanakan Penilaian BMN berupa AC dan Genset Kemen PPPA, mengeluarkan Surat Tugas dengan nomor : ST-15/WKN.07/ 2014 menugaskan kepada:
a) Sdr. Esap Mundi Hartono (Kepala Seksi Penilaian I); b) Sdr. Y. Harry Budiarto (Pelaksana pada Seksi Penilaian);
c) Sdr. Ridwan Prima YYP (Pelaksana pada Seksi Penilaian). Untuk melakukan penilaian AC dan Genset Kemen PPPA selama 3 (tiga) hari tanggal 20 sampai tanggal 22 Januari 2014. Kemen PPPA sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 belum menerima Berita Acara Hasil Penilaian oleh dari Tim Penilai dari Kanwil DJKN DKI Jakarta, karena masih dalam proses.
Sebagai tindak lanjut penghapusan BMN berupa AC dan Genset Kemen PPPA yang pada saat itu masih menunggu Berita Acara Hasil Penilaian oleh Tim Penilai Kanwil DJKN DKI Jakarta, maka dengan mempertimbangkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tanggal 23 Juli 2013 Tentang
Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Dengan terbitnya KMK tersebut, Sekretaris Kementerian mengirimkan surat kepada
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IIIKementerian Keuangan dengan surat Nomor B-595/Set/KPP-PA/Roum/04/2014 tanggal 10 April 2014 demgam hal Permohonan Penghapusan Ulang BMN Selain
Tanah dan/atau Bangunan Berupa Peralatan dan Mesin (AC dan Genset) pada Kemen PPPA untuk di jual melalui lelang untuk yang ke 3 (tiga) kalinya dengan melengkapi data/dokumen pendukungnya, antara lain: -98 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
a) Menerbitkannya kembali Keputusan Sekretaris Kemen PPPA Nomor 64 Tahun 2014 tanggal 3 April 2014 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan BMN pada Kemen PPPA; b) Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian BMN be;rupa AC dan Genset pada
KPP-PA Nomor BAP-560/Set/KPP-PA./Roum/04/2014 beserta Lampirannya dengan menetapkan harga limit yang mengacu pada Nilai Wajar dengan mempertimbangkankan 2 (dua) kali penetapan nilai limit yang terlalu tinggi,
sehingga tidak laku di jual lelang hasil tugas Tim Penilai Internal Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tanggal 22 Januari 2014;
c) Fotokopi Salinan Risalah Lelang ke -dua) tidak ada yang mengajukan penawaran dari Pejabat Lelang KPKNL Jakarta III Kementerian Keuangan Nomor 021/2014 tanggal 24 Maret 2014;
d) Foto BMN berupa AC dan Genset Kemen PPPA; e) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Barang dan
f) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penuh dan Mutlak; serta g) Surat dari Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Nomor B02/Kemsetneg/Setmen/Um/PA/01/2014
tanggal
3
Januari
2014
hal
Pengosongan Gudang. Atas dasar surat Sekretaris Kementerian itu, maka respon Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III pada tanggal 21 April 2014 Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III a.n. Menteri Keuangan dengan suratnya nomor S-23/MK.6/KN.07/KNL.03/2014 dengan hal Persetujuan Penghapusan BMN berupa AC dan Genset pada Kemen PPPA.
Pada tanggal 05 Mei 2014 Sekretaris Kementerian PP dan PA melalui surat Nomor B-734/Set/KPP-PA/Roum/05/2014 mengajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III - Kementerian Keuangan dengan hal Permohonan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Perlatan dan Mesin (AC dan Genset) melalui lelang. Nilai limit penghapusan BMN melalui di jual lelang dengan nilai limit lebih dari Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka harus diumumkan melalui Media
Massa. Untuk itu Kemen PPPA membuat pengumuman lelang di Koran Harian Rakyat Merdeka Hari Selasa tanggal 16 Mei 2014 pada halaman 4. Pengumuman Lelang tersebut, menetapkan Jadwal Pelaksanaan Lelang yaitu pada hari Jumat tanggal 23 -99 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
Mei 2014, bertempat di Gedung Menara Merdeka Jalan Budikemuliaan I Nomor 2 Jakarta Pusat.
Maka pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 pukul 10.00 WIB jual lelang berupa AC dan Genset dilakukan oleh pejabat Lelang Kelas I, dan BMN berupa AC dan Genset
tersebut laku terjual. dan diterbitkanlah Salinan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang
Kelas I Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jakarta IIIKementerian Keuangan Nomor 062/2014. D.4.2. Aset Renovasi Gedung dan Bangunan (Kapitalisasi) Kapitalisasi Belum Selesai 2014 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Kepala Biro Umum pada tanggal 11 Desember 2013 mengirim surat kepada
Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dengan surat nomor B2421/Set/Men.PP-PA/Roum/12/2013 dengan hal Kapitalisasi Nilai Gedung dan
Bangunan berupa pekerjaan pemeliharaan Rumah Jabatan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Denpasar Raya Blok CIII, Nomor 1 Jakarta Selatan sebesar Rp142.037.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara RI Jalan Veteran Nomor 17-18 Jakarta sebagai pemilik asset gedung. Atas surat Biro Umum tersebut, Sampai dengan saat ini Kementerian Sekretariat Negara RI belum merespon surat Kemen PPPA, kapan Biro Umum Kementerian
Sekretariat Negara akan dilakukan Cek Fisiknya sebelum diserahterimakan hasil pemeliharaan tersebut dari Biro Umum Kemen PPPA kepada Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara.
Selain Satker Meneg PP, pada tahun 2013 Satker KPAI juga melakukan kapitalisasi Renovasi
Gedung
dan
Bangunan
Renovasi
Gedung
dan
Bangunan,
dan
melaporkannya kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik aset gedung dengan surat Nomor 937/Set/KPAI/12/2013 Tanggal 13 Desember 2013 dengan hal Kapitalisasi Nilai Gedung dan Bangunan, dengan nilai Rp139.700.295,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
-100 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
D.4.3. Daftar Barang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang Daftar Barang Hilang yang akan diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang. Nilai BMN hilang yang akan diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp0,0. Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.
Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2014
adalah sebesar Rp708.913.282,00 (tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
D.4.4. Penjelasan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Gedung Urgensi pembangunan Gedung Kemen PPPA, dikarenakan gedung yang digunakan saat ini adalah aset milik Kementerian Sekretariat Negara yang terletak di 2 (dua)
lokasi, yatu di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 dan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta 10110, dengan luasan ruangan yang digunakan masih sangat
kurang dengan kebutuhan Kemen PPPA secara keseluruhan, dengan jumlah pegawai sekitar 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang ditambah non pegawai 125 (seratus dua puluh lima) orang.
Usaha yang dilakukan oleh Kemen PPPA sebelum melakukan pembangunan gedung
adalah pencarian tempat di beberapa lokasi untuk gedung Kemen PPPA, antara lain Gedung Kemenko EKUIN, Gedung Proklamasi, Gedung Dharma Wanita Pusat,
Cibubur. Berdasarkan hasil pencarian tempat di atas, keputusan yang diambil adalah merekonstruksi Gedung Kemen PPPA di di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15. Upaya yang dilakukan oleh Kemen PPPA pada tanggal 22 Februari 2012, melalui surat
Sekretaris
Kementerian
Nomor:
B-405/Set/KPP-PA/Roum/02/2012,
mengajukan Permohonan persetujuan tertulis Rekonstruksi Gedung kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik asset, dan surat tersebut pada
tanggal 29 Februari 2012 mendapat respon persetujuan dari Sekretaris Kementerian Sekretariat -101 -
Negara
dengan
surat
Nomor:
B-
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
475/Kemsetneg/Sesmen/PA.00.02/02/2012, dengan hal Pengembangan/ Rekonstruksi Gedung.
Atas persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara, selanjutnya pada tanggal 18
Juli 2012 Menteri PP dan PA mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan surat Nomor: B-79/MPP-PA/Roum/07/2012, dengan hal permohonan Ijin
Pembangunan Gedung dengan Kontrak Tahun Jamak dan ketinggian Bangunan Lebih dari 8 (delapan) lantai. Surat tersebut mendapat respon dari Menteri Pekerjaan
Umum, pada tanggal 13 Desember 2012 Nomor: BU.01.09-Mn/788, dengan hal Rekomendasi Teknis Pembangunan Gedung Kemen PPPA Lebih dari Delapan Lantai dan Lebih dari Satu Tahun Anggaran, dengan rincian tahapan pembiayaan sebagai berikut:
Kegiatan
Total Biaya
Tahapan Pembiayaan TA 2013
TA 2014
Manajemen Konstruksi
2.715.000.000
1.764.750.000
950.250.000
Perencanaan Konstruksi
3.331.000.000
3.097.830.000
233.170.000
Pelaksanaan Konstruksi
124.087.000.000
74.452.200.000
49.634.800.000
666.000.000
366.300.000
299.700.000
130.799.000.000
79.681.080.000
51.117.920.000
Pengelolaan Kegiatan
Berdasarkan respon surat dari Menteri Pekerjaan Umum Kemen PPPA mulai melakukan proses persetujuan kontrak tahun jamak, dengan mengajukan surat permohonan multiyears contract.
Pada tahun 2012, Menteri PPPA mengajukan proses persetujuan tahun jamak yang
diajukan kepada Menteri Keuangan, yang kemudian mendapatkan penolakan sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan data dukung yang belum lengkap. Pengiriman surat tersebut yaitu:
1. Pada tanggal 29 Oktober 2012 Surat Menteri PP dan PA Nomor: B-120/MPPPA/Roum/10/2012, dengan hal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak
2. Pada tanggal 28 Desember 2012, Surat Menteri PP dan PA Nomor: B-159/MPPPA/Roum/12/2012, dengan hal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
-102 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
Pada tanggal 08 Februari 2013 Menteri PPPA mengajukan kembali permohonan persetujuan tahun jamak yang diajukan kepada Menteri Keuangan dengan data dukung lengkap sesuai dengan persyaratan diminta oleh Menteri Keuangan, melalui surat Surat Menteri PP dan PA Nomor: B-18/MPP-PA/Roum/02/2013, dengan hal Persetujuan Kontrak Tahun Jamak. Surat tersebut direspon oleh Menteri Keuangan
pada tanggal 03 April 2013 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran (DJA) a.n Menteri Keuangan, dengan surat nomor: S-219/MK.2/20/2012, dengan hal
Pengembalian Usulan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Kemen PPPA TA 2013 – 2014. Sebagai informasi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011
Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 5 ayat (2), proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja
sejak
dokumen
diterima
secara
lengkap.
Dengan kondisi seperti tersebut di atas, maka setelah Kemen PPPA mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan, Panitia Lelang Pembangunan Gedung baru bisa melakukan pelelangan Manajemen Konstruksi (MK) dan Perencanaan Konstruksi (Rentek) pada tanggal
05 April 2013. Melalui
pelelangan umum didapat pemenangnya pada tanggal 20 Mei 2013 yaitu untuk Manajemen Konstruksi adalah PT ARKONIN, sedangkan untuk Perencanaan Konstruksi adalah PT PATROON ARSINDO.
Pada tanggal 22 Mei 2013, dilakukan penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Meneg PP Unit Biro
Umum dengan PT ARKONIN, dan kontrak Perencanaan Konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Meneg PP Unit Biro Umum dengan PT PATROON ARSINDO. Setelah mendapatkan Manajemen Konstruksi (MK) dan Perencanaan Konstruksi (Rentek), proses selanjutanya, Panitia Lelang Pembangunan Gedung melakukan
lelang konstruksi pada tanggal 24 sampai 30 September 2013, dengan pemenang PT ADHI KARYA (Persero) Tbk. Sebelum dilakukan penandatangan kontrak konstruksi pembangunan
gedung,
Tim
Pendapat/Opini
Hukum
Kontrak
Konstruksi
Pembangunan Gedung Kemen PPPA pada tanggal 08 Oktober 2013 melakukan pertemuan dan telah memberikan catatan Telaah Tim Pendapat/Opini Hukum
Kontrak Konstruksi Pembangunan Gedung Kemen PPPA, setelah itu pada tanggal 10 -103 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
Oktober 2013 dilakukan penandatangan kontrak konstruksi pembangunan gedung Kemen PPPA antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Meneg PP dengan PT ADHI KARYA (Persero) Tbk, dengan nilai kontrak sebesar Rp 113.688.000.000,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Nomor Kontrak 01/PU/PPK/Setmen/KPP-PA/X/2013, waktu yang disediakan selama 300 (tiga ratus) hari kalender, yaitu mulai tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014.
Pada tahun 2013 pelaksanaan pembangunan Kemen PPPA tidak dapat dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, dikarenakan adanya bintang pada DIPA Kemen PPPA, dan bintang baru dapat dibuka pada tanggal 22 Februari 2013. Proses pelelangan pembangunan gedung selesai pada bulan September 2013.
Berdasarkan kurva S, hasil perhitungan yang dilakukan oleh Manajemen Konstruksi, maka Kepala Biro Umum Kemen PPPA mengajukan usulan revisi reanalysis anggaran kepada Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) – Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU
dengan surat Nomor: B- 1699A/Set/KPP – PA/Roum/08/2013,
dengan hal Usulan Revisi Anggaran Terhadap Hasil Analisis Penyerapan Anggaran Pembangunan Gedung Kemen PPPA. Respon dari Kementerian Pekerjaan Umum
untuk reanalysis diajukan melalui surat Nomor: BU.0106-Cb/1681 dengan hal
tahapan Pembiayaan Pembangunan gedung Kemen PPPA. Adapun tahapannya, sebagai berikut: Kegiatan
Tahapan Pembiayaan
Total Biaya
TA 2013
Ta 2014
Manajemen Konstruksi
2.715.000.000
950.250.000
1764.750.000
Perencanaan Konstruksi
3.331.000.000
3.031.210.000
299.790.000
Pelaksanaan Konstruksi
124.087.000.000
60.678.543.000
63.408.457.000
666.000.000
333.000.000
333.000.000
130.799.000.000
65.993.003.000
65.805.987.000
Pengelolaan kegiatan
Permasalahan yang dihadapi Kemen PPPA dalam melakukan pelaksanaan pembangunan gedung, antara lain:
1. Pekerjaan demolish yang secara keseluruhan baru selesai pada akhir bulan Oktober 2013 karena hambatan administrasi.
-104 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
2. Lokasi yang terbatas mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan di lapangan, baik untuk manuver alat berat, lokasi fabrikasi, dan lokasi material on site (MOS). 3. Adanya pipa dan kabel existing yang perlu direlokasi saat proses pekerjaan galian. Dengan adanya pipa existing dan kabel existing ini alat pancang tidak dapat melakukan pemancangan di area tersebut (termasuk pondasi Tower
Crane) sehingga harus dilakukan relokasi kabel terlebih dahulu. Proses relokasi sendiri baru dapat dilaksanakan pada hari Sabtu atau Minggu, karena relokasi ini memerlukan pemadaman listrik gedung Kementerian Koordinator Bidang
POLHUKAM. Proses relokasi kabel dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2013. Kendala lain yang dihadapi saat itu adalah jenis kabel N2YGBY tidak ready stock di pasar.
4. Slab Beton ex lapangan tenis. Slab beton tersebut harus terlebih dahulu
dibongkar sebelum pekerjaan pemancangan dilaksanakan, dimana proses pembongkaran tersebut memakan waktu dan tenaga kerja
Dengan kondisi pekerjaan di lapangan, berpotensi adanya perpanjangan waktu pembangunan gedung Kemen PPPA.
Berdasarkan kondisi di lapangan di atas, pada tanggal 7 April 2014 PPK Unit Biro Umum dan PT ADHI KARYA Tbk (Persero) menandatangan Addendum Kontrak
dimana semula jangka waktu pelaksanaan pekerjaaan konstruksi mulai tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 05 Agustus 2014, menjadi diperpanjang waktunya sampai tanggal 30 September 2014.
-105 -
Catatan atas Laporan Keuangan - Pengungkapan Penting Lainnya
LAPORAN KEUANGAN PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2014 UNAUDITED
Jalan Medan Merdeka Barat No.15, Jakar