BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2010 TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR TANGGAL

: LAP–042/PW21/1/2011 : 12 Januari 2011

Jl. Tamalanrea Raya No. 3 BTP Makassar

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 49 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2010, perlu kami

kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Tahun

2010 adalah sebesar Rp83.307.319,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp16.564.775.463,00 atau mencapai 96,69 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 dan SKPA TA 2010;

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan diinformasikan

bahwa

nilai

Aset

adalah

Tahun 2010. Dari Neraca tersebut sebesar

Rp52.253.700.742,00

dan

Kewajiban sebesar Rp59.722.799,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 adalah sebesar Rp52.193.977.943,00;

3.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kata Pengantar – i

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Kami menyadari bahwa laporan keuangan

Tahun 2010 ini masih belum sempurna,

oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna

laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Makassar, 12 Januari 2011 Kepala Perwakilan

WAWAN RIDWAN NIP 19520426 197503 1 001

Kata Pengantar - ii


DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

I

Indeks Isi

Iii

Daftar Tabel

Iv

Daftar Grafik

V

Daftar Singkatan

Vi

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan

Vii

Pernyataan Tanggung Jawab

Viii

I. Ringkasan

1

II. Laporan Realisasi Anggaran (Perbandingan TA 2010 dan 2009)

3

III. Neraca (Perbandingan TA 2010 dan TA 2009)

4

IV. Catatan atas Laporan Keuangan

5

A. Penjelasan Umum

5

A.1. Dasar Hukum

5

A.2. Kebijakan Teknis

5

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

10

A.4. Kebijakan Akuntansi

11

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

16

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

16

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

16

B.3. Catatan Penting Lainnya

22

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

24

C.1. Penjelasan Umum Neraca

24

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

25

D. Pengungkapan Penting Lainnya

33

D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

33

D.2. Rekening Pemerintah

33

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

33

D.4. Catatan Penting Lainnya Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 • LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan • LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja • Neraca Percobaan

33

Laporan Barang Pengguna • Laporan Barang Pengguna Semester • Laporan Kondisi Barang Lampiran Laporan Penggunaan Rekening Pemerintah Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK Daftar Isi – iii


DAFTAR GRAFIK Grafik 1

:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009

Grafik 2

:

Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

Grafik 3

:

Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009

Grafik 4

:

Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010

Grafik 5

:

Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009

Grafik 6

:

Komposisi Neraca 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009

Grafik 7

:

Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember 2009

Daftar Grafik – v

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010

DAFTAR SINGKATAN APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BM

:

Belanja Modal

BPK - RI

:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BUN

:

Bendahara Umum Negara

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

MAP

:

Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAU

:

Sistem Akuntansi Umum

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

:

Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP

:

Uang Persediaan

TA

:

Tahun Anggaran

TAYL

:

Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

TA

:

Tambahan Uang Persediaan

Daftar Singkatan – vi


DAFTAR TABEL Tabel 1

:

Rincian Realisasi PNBP TA 2010

Tabel 2

:

Rincian Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana TA 2010

Tabel 4

:

Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009

Tabel 5

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2010

Tabel 6

:

Daftar Aset Tetap

Tabel 7

:

Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010

Tabel 8

:

Daftar Aset Lainnya

Daftar Tabel – iv

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Halaman LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan

B.2.1

Pendapatan Negara dan Hibah

16

Catatan

B.2.1.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak

17

Belanja Negara Catatan

B.2.2

Belanja Negara

18

Catatan

B.2.2.1

Belanja

20 NERACA

ASET Aset Lancar Catatan

C.2.1.

Catatan

C.2.2.

Catatan Catatan Catatan

C.2.3. C.2.4 C.2.5.

Catatan Catatan Catatan

C.2.6. C.2.7. C.2.8.

Catatan

C.2.9.

Kas Lainnya dan Setara Kas Persediaan Aset Tetap

25

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya Aset Lainnya

26 28 28

26

29 30 30 31

KEWAJIBAN Catatan Catatan

C.2.10. C.2.11.

Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Pendapatan yang Ditangguhkan

31 32

EKUITAS Catatan Catatan

C.2.12. C.2.13.

Catatan Catatan

C.2.14. C.2.15.

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Persediaan Dana yang Disediakan Untuk Pembayatan Utang Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

32 32 32 32

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan – vii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA PERWAKILAN BPKP RPOVINSI SULAWESI SELATAN

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun

Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, 12 Januari 2011 Kepala Perwakilan,

WAWAN RIDWAN NIP 19520426 197503 1 001

-

Pernyataan Tanggung Jawab


I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan ini merupakan dukungan terhadap penyusunan LKKL Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010. Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

Anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

Daftar

Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dan SKPA dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2010 s.d. 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp83.307.319,00. Realisasi Belanja Negara TA 2010 adalah sebesar Rp16.564.775.463,00 atau mencapai 96,70 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut seluruhnya merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan TA 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Rupiah Murni Belanja Rupiah Murni (SKPA)

TA 2010 Anggaran Realisasi

(dalam rupiah) TA 2009 Anggaran Realisasi

0

83.307.319

0

15.058.361

16.612.868.000 517.743.000

16.173.130.763 391.644.700

17.679.698.000 0

16.826.764.049 0

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Ringkasan – 1

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Jumlah Aset adalah sebesar Rp52.253.700.742,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp80.184.309,00 Aset Tetap sebesar Rp51.721.323.168,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp452.193.265,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp59.722.799,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp52.193.977.943,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp20.461.510,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp52.173.516.433,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut: Tanggal Neraca Uraian

31 Desember 2010

31 Desember 2009

(dalam rupiah) Nilai kenaikan/ (penurunan)

Aset 80.184.309 51.721.323.168 452.193.265 52.253.700.742

177.080.373 51.698.961.433 0 51.876.041.806

(96.896.064) 22.361.735 452.193.265 377.658.936

59.722.799

164.420.529

(104.697.730)

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana

20.461.510 52.173.516.433 52.193.977.943

12.659.844 51.698.961.433 51.711.621.277

7.801.666 474.555.000 482.356.666

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

52.253.700.742

51.876.041.806

377.658.936

Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Ringkasan – 2

III. N E R A C A PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 ( DALAM RUPIAH )

NAMA PERKIRAAN

Catatan

1 ASET

2

JUMLAH 31-Des-10 3

Kenaikan (Penurunan) 31-12-2009 4

Jumlah 5

% 6

ASET LANCAR ■ Kas di Bendahara Pengeluaran ■ Kas Lainnya dan Setara Kas ■ Bagian Lancar Tagihan TGR ■ Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

C.2.1.1 C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4

3.349.000 76.835.309 80.184.309

61.471.500 115.608.873 177.080.373

ASET TETAP ■ Tanah ■ Peralatan dan Mesin ■ Gedung dan Bangunan ■ Jalan, Irigasi dan Jaringan ■ Aset Tetap Lainnya ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP

C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4 C.2.2.5 C.2.2.6

36.034.689.750 3.847.207.418 11.531.725.000 307.550.000 151.000 51.721.323.168

36.034.689.750 4.289.675.683 11.066.895.000 307.550.000 151.000 51.698.961.433

(442.468.265) 464.830.000 22.361.735

(10,31) 4,20 0,04

ASET LAINNYA ■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR ■ Aset Tak Berwujud ■ Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA

C.2.3.1 C.2.3.2 C.2.3.3

452.193.265 452.193.265

-

452.193.265 452.193.265

-

52.253.700.742

51.876.041.806

377.658.936

0,73

56.373.799 3.349.000 59.722.799

102.949.029 61.471.500 164.420.529

(46.575.230) 100,00 (58.122.500) 100,00 (104.697.730) 100,00

59.722.799

164.420.529

(104.697.730) 100,00

JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang Kepada Pihak Ketiga ■ Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.4.1 C.2.4.2

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

(58.122.500) 100,00 (38.773.564) (33,54) (96.896.064) (54,72)

-

-

■ Cadangan Persediaan

C.2.5.1

76.835.309

115.608.873

(38.773.564)

■ Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang

C.2.5.2

(56.373.799)

(102.949.029)

46.575.230

20.461.510

12.659.844

7.801.666

61,63

51.698.961.433

22.361.735

0,04

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

(33,54) (100)

EKUITAS DANA INVESTASI ■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.2.6.1

51.721.323.168

■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.2.6.2

452.193.265

-

452.193.265

-

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

52.173.516.433

51.698.961.433

474.555.000

0,92

JUMLAH EKUITAS DANA

52.193.977.943

51.711.621.277

482.356.666

0,93

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

52.253.700.742

51.876.041.806

377.658.936

0,73

Neraca - 4

III. N E R A C A PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009 ( DALAM RUPIAH )

NAMA PERKIRAAN

Catatan

1 ASET

2

JUMLAH 31-Des-10 3

Kenaikan (Penurunan) 31-12-2009 4

Jumlah 5

% 6

ASET LANCAR ■ Kas di Bendahara Pengeluaran ■ Kas Lainnya dan Setara Kas ■ Bagian Lancar Tagihan TGR ■ Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

C.2.1.1 C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4

3.349.000 76.835.309 80.184.309

61.471.500 115.608.873 177.080.373

ASET TETAP ■ Tanah ■ Peralatan dan Mesin ■ Gedung dan Bangunan ■ Jalan, Irigasi dan Jaringan ■ Aset Tetap Lainnya ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP

C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4 C.2.2.5 C.2.2.6

36.034.689.750 3.847.207.418 11.531.725.000 307.550.000 151.000 51.721.323.168

36.034.689.750 4.289.675.683 11.066.895.000 307.550.000 151.000 51.698.961.433

(442.468.265) 464.830.000 22.361.735

(10,31) 4,20 0,04

ASET LAINNYA ■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR ■ Aset Tak Berwujud ■ Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA

C.2.3.1 C.2.3.2 C.2.3.3

452.193.265 452.193.265

-

452.193.265 452.193.265

-

52.253.700.742

51.876.041.806

377.658.936

0,73

56.373.799 3.349.000 59.722.799

102.949.029 61.471.500 164.420.529

(46.575.230) 100,00 (58.122.500) 100,00 (104.697.730) 100,00

59.722.799

164.420.529

(104.697.730) 100,00

JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang Kepada Pihak Ketiga ■ Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.4.1 C.2.4.2

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

(58.122.500) 100,00 (38.773.564) (33,54) (96.896.064) (54,72)

-

-

■ Cadangan Persediaan

C.2.5.1

76.835.309

115.608.873

(38.773.564)

■ Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang

C.2.5.2

(56.373.799)

(102.949.029)

46.575.230

20.461.510

12.659.844

7.801.666

61,63

51.698.961.433

22.361.735

0,04

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

(33,54) (100)

EKUITAS DANA INVESTASI ■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.2.6.1

51.721.323.168

■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.2.6.2

452.193.265

-

452.193.265

-

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

52.173.516.433

51.698.961.433

474.555.000

0,92

JUMLAH EKUITAS DANA

52.193.977.943

51.711.621.277

482.356.666

0,93

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

52.253.700.742

51.876.041.806

377.658.936

0,73

Neraca - 4


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2010 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Pada Laporan Keuangan; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti Catatan atas Laporan Keuangan - 5


BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah

kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP

berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen resiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Sebagai auditor yang bertanggungjawab kepada presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor Presiden

yang

responsive,

interaktif,

dan

terpercaya,

untuk

mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas” Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam system manajemen pemerintah secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan yaitu : 1. Menyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara yang mendukung tata kelola

kepemerintahan yang baik dan

bebas KKN; 2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

professional dan kompeten; 4. Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan yang handal bagi presiden/pemerintah. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP, diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001. Kantor Perwakilan BPKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

Catatan atas Laporan Keuangan - 6

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Perwakilan BPKP menyelenggarakan

fungsi: a. penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; b. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara; c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah; d. pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah; e. pemberian

asistensi

penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah pusat dan daerah; f. evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; g. pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya,

terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar

negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku; i. investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara,

badan

usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah,

pemeriksaan

terhadap

hambatan

kelancaran

pemhangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya; j. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; k. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. Susunan Organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan posisi 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan - 7

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 • Kepala Perwakilan

: Drs. Wawan Ridwan

• Kepala Bagian Tata Usaha

: Didi Suyadi, Ak

• Kepala Bidang Pengawasan IPP

: Plh. Iman Achmad Nugraha, SE, MSi

• Kepala Bidang APD

: Moh. Sugeng, SE., M.Si

• Kepala Bidang Akuntan Negara

: Ichsan Riyandi, Ak

• Kepala Bidang Investigasi

: Iman Achmad Nugraha, SE, MSi

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2010 sebanyak 180 orang yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan: (1) menurut jabatan: Jabatan

Jumlah

Struktural

%

10 orang

5,56

108 orang

60,00

Fungsional Analis Kepegawaian

2 orang

1,11

Fungsional Analis Arsiparis

4 orang

2,22

Fungsional Analis Pranata Komputer

1 orang

0,56

Fungsional Dokter

- orang

-

Fungsional Perawat

- orang

-

Non Struktural/Fungsional

8 orang

4,44

47 orang

26,11

Fungsional Auditor

Fungsional Umum Jumlah

180 orang

100

(2) menurut tingkat pendidikan: Pendidikan

%

S. 3

- orang

0

S. 2

6 orang

3,33

D. IV/ S. 1

89 orang

49,44

D. III/ Sarmud

41 orang

22,78

SLTA

41 orang

22,78

SLTP

2 orang

1,11

SD

1 orang

0,56

Jumlah Pendapatan

Jumlah

180 orang

100

PENDAPATAN Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tidak mempunyai PNBP yang berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya. Realisasi Pendapatan TA 2010 adalah


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 sebesar Rp83.307.319,00 atau naik sebesar Rp68.248.958,00 atau 453,23 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp15.058.361,00. Kenaikan realisasi PNBP antara lain disebabkan adanya pengembalian belanja pegawai pusat TAYL dan belanja Lainnya RM TAYL yang di setor ke kas negara pada tahun ini. Pendapatan sebesar Rp83.307.319,00 tersebut terdiri dari: No 1

Jenis Pendapatan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan Sewa Benda-Benda Tak Bergerak

2

Lainnya Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian

3

Pekerjaan Pemerintah Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat

4

TAYL

5

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL Jumlah

Belanja

Nilai Rp

11.445.223

Rp

6.500.000

Rp

4.480.176

Rp

26.796.920

Rp

34.085.000

Rp

83.307.319

BELANJA Realisasi belanja TA 2010 adalah sebesar Rp16.564.775.463,00 atau mencapai 96,69 persen dari anggaran sebesar Rp17.130.611.000,00. Realisasi belanja

Tahun 2010 dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya adalah sebagai berikut : Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja 31 Desember TA 31 Desember TA 2010 2009

Persen Naik/(Turun)

51

Belanja Pegawai

7.647.078.256

7.215.085.900

5,99

52

Belanja Barang

8.490.442.207

8.244.344.149

2,99

53

Belanja Modal

427.255.000

1.367.334.000

(68,75)

16.564.775.463

16.826.764.049

(1,56)

Jumlah

Kenaikan realisasi belanja pegawai dan belanja barang sebesar 5,99 persen dan 2,99 persen antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah menaikan gaji pegawai PNS tahun 2010, kenaikan pangkat/berkala, mutasi pegawai dari BPKP pusat/perwakilan dan kenaikan belanja barang disebabkan tambahan kegiatan baru yaitu Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sedangkan realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 80,45 hal ini disebabkan adanya pembangunan fisik Gedung Kantor Penghubung di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2009.


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Realisasi belanja kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per program tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kode Program 01.01.09 01.01.10

01.01.17

01.01.10

Uraian Program Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Jumlah Anggaran DIPA Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Jumlah Anggaran SKPA Jumlah Anggaran

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja

%

9.988.740.000

9.771.799.657

97,83

6.424.128.000

6.207.076.106

96,62

200.000.000

194.225.000

97,11

16.612.868.000

16.173.130.763

97,35

517.743.000

391.664.700

75,65

517.743.000

391.664.700

75,65

17.130.611.000

16.564.775.463

96,70

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2010 ini

memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp16.612.868.000,00 dan Dana melalui SKPA dari Kantor BPKP Pusat sebesar Rp517.743.000,00. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 SIMAK-BMN. Kebijakan

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah : Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat

jumlah

netonya

(setelah

dikompensasikan

dengan

pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya

alam seperti hutan,

kekayaan di dasar laut,

dan

kandungan

pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dibedakan menjadi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas di Bendahara Pengeluaran

merupakan

saldo

kas/bank

yang berasal dari Uang

Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara (KUN) pada tanggal neraca. Kas lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

di

kelola

oleh

Bendahara

Pengeluaran

belum

dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintah. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, atau harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat Catatan atas Laporan Keuangan - 13

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan TGR. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Catatan atas Laporan Keuangan - 14

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban

diklasifikasikan

sebagai

kewajiban

jangka

panjang

jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu habis dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi

pembayaran, perubahan penilaian karena kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selaian perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.



B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada

TA 2010 adalah sebesar

Rp83.307.319,00 yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PNBP Lainnya. Sementara itu realisasi Belanja Negara Rp16.564.775.463,00

atau

96,70

persen

dari

TA 2010 sebesar anggaran

sebesar

Rp17.130.611.000,00 dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Anggaran

% Real. Angg.

Realisasi

Rp

-

Rp

83.307.319

- Penerimaan Pajak

Rp

-

Rp

-

0,00

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

-

Rp

83.307.319

100,00

- Penerimaan Hibah

Rp

-

Rp

-

0,00

Rp

17.130.611.000

Rp

16.564.775.463

96,70

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

100,00

Rp

16.612.868.000

Rp

16.173.130.763

97,35

- Belanja Rupiah Murni (SKPA)

Rp

517.743.000

Rp

391.644.700

75,64

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

-

Rp

-

0,00

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp83.307.319

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada

TA 2010 adalah sebesar

Rp83.307.319,00. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009 Catatan atas Laporan Keuangan - 16

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 terdapat kenaikan sebesar Rp68.248.958,00 atau 453,23 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya pengembalian belanja pegawai pusat TAYL dan belanja Lainnya RM TAYL yang di setor ke kas negara pada tahun ini. B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Realisasi

Penerimaan PNBP pada TA 2010 sebesar Rp83.307.319,00 terdiri dari : Tabel 1 Rincian Realisasi PNBP TA 2010 Uraian Jenis PNBP

Anggaran

Pendapatan penjualan dan Sewa Pendapatan Denda

Realisasi

%

-

17.945.223

100

-

4.480.176

100

Pendapatan Lain-Lain

0



Pend. Penerimaan Kembali TAYL

-

60.881.920



Pend. Pelunasan Piutang

-

0

-



Pend. Lain-lain

-

0

-

-

83.307.319

Jumlah

100

100

Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan jumlah realisasi PNBP TA 2010 sebesar Rp68.248.958,00 atau 453,23 persen. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 per jenis PNBP dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2 Rincian Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 Uraian Jenis PNBP    

Pendapatan penjualan dan Sewa Pendapatan jasa giro Pendapatan iuran dan denda Pendapatan Lain-lain :  Pendapatan penerimaan kembali TAYL  Pendapatan pelunasan piutang  Pendapatan lain-lain Jumlah

Tahun 2010

Kenaikan (Penurunan) Jumlah %

2009

17.945.223

11.778.950

6.166.273

52,35

0

1.390.832

(1.390.832)

(100)

4.480.176

0

4.480.176

100

60.881.920

1.888.579

56.993.342

3123,69

0

0

0

0

0

0

0

0

83.307.319

15.058.361

68.248.958

453,23



Komposisi perbandingan realisasi PNBP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik 2 dibawah ini:

70.000 60.881

60.000 50.000 40.000 30.000

17.945

20.000 11.778 10.000

0

0

4.480

1.390

ribuan rupiah Pend. Penj & Sewa

0 1.888

Pend Jasa Giro

TA 2010

Pend. Denda

TA 2009

Pend. Penr TAYL

TA 2009 TA 2010

Grafik 2 : Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 Dibandingkan dengan TA 2009, realisasi pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 terdapat kenaikan sebesar Rp68.248.958,00 atau 453,23 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya pengembalian belanja pegawai pusat TAYL dan belanja Lainnya RM TAYL yang di setor ke kas negara pada tahun ini. Realisasi Belanja

B.2.2. Belanja Negara

Negara

Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran

Rp16.564.775.463

belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta

terselenggaranya

agenda-agenda

penting

sebagaimana

yang

telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Realisasi belanja pada TA 2010 sebesar Rp16.564.775.463,00 atau 96,70 persen dari anggarannya. Realisasi Belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii)


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Belanja Rupiah Murni melalui SKPA dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana TA 2010 Uraian Belanja Belanja Rupiah Murni Belanja Rupiah Murni (SKPA) Jumlah

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja

%

16.612.868.000 517.743.000

16.173.130.763 391.644.700

97,35 75,64

17.130.611.000

16.564.775.463

96,70

Realisasi belanja TA 2010 dan TA 2009 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini : Tabel 4 : Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 Uraian Belanja Belanja Rupiah Murni Belanja Rupiah Murni (SKPA) Jumlah

TA 2010

TA 2009

% Kenaikan/ (Penurunan)

16.173.130.763 391.644.700

16.826.764.049 -

(3,88) 100

16.564.775.463

16.826.764.049

(1,56)

Penurunan realisasi belanja rupiah murni sebesar (3,88) persen antara lain disebabkan adanya pengurangan belanja modal dalam tahun anggaran 2010. Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

Grafik 3 : Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009 Realisasi Belanja

B.2.2.1. Belanja

Rp16.564.775.463

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada TA 2010 mempunyai alokasi anggaran sebesar dengan

TA 2010 sebesar

Rp17.130.611.000,00. Realisasi belanja sampai Rp16.564.775.463,00

atau 96,70 persen dari

anggarannya. Komposisi realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Grafik Catatan atas Laporan Keuangan - 19

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 berikut ini Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja Pegawai 46,16%

Belanja Modal 0,13%

Belanja

Belanja Barang 51,26%

Grafik 4: Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010

Realisasi belanja pada TA 2010 sebesar Rp16.564.775.463,00 atau 96,70 persen dari anggarannya sebesar Rp17.130.611.000,00. Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2010 Kode Jenis Blj.


Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

51

Belanja Pegawai

7.740.709.000

7.647.078.256

98,79

52

Belanja Barang

8.956.427.000

8.490.442.207

94,80

53

Belanja Modal

433.475.000

427.255.000

98,57

17.130.611.000

16.564.775.463

94,41

Jumlah

Realisasi belanja TA 2010 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: Kode Jenis Belanja


Realisasi Belanja

Persen Naik/ (Turun)

TA 2010

TA 2009

7.647.078.256

7.215.085.900

8.490.442.207

8.244.344.149

2,99

5,99

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal

427.255.000

1.367.334.000

(68,75)

Jumlah

16.564.775.463

16.826.764.049

(1,56)

Kenaikan realisasi belanja pegawai dan belanja barang sebesar 5,59 persen dan 2,99 persen antara lain disebabkan adanya kebijakan pemerintah menaikan gaji pegawai PNS tahun 2010, kenaikan pangkat/berkala, mutasi pegawai dari BPKP pusat/perwakilan dan kenaikan belanja barang disebabkan tambahan kegiatan baru yaitu Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sedangkan realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 68,75 hal ini disebabkan Catatan atas Laporan Keuangan - 20

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 anggaran belanja modal untuk tahun ini mengalami penurunan Komposisi realisasi Belanja kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik 5 di bawah ini: 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000

TA 2010

2.000

TA 2009

1.000 0 jutaan rupiah

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Grafik 5 : Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Rp7.647.078.256

Realisasi belanja pegawai pada

TA 2010 sebesar Rp7.647.078.256,00 atau

mencapai 98,79% dari anggarannya sebesar Rp7.740.709.000,00. Dibandingkan dengan realisasi

TA 2009 terdapat kenaikan belanja pegawai sebesar

Rp431.992.356,00 atau 5,99 persen yang disebabkan adanya mutasi pegawai dari Kantor Pusat, kenaikan gaji pegawai PNS dan kenaikan pangkat/berkala. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: Uraian

TA 2010

TA 2009

% Naik/(Turun)

Bel. Gaji Pokok PNS

Rp

4.961.971.940

Rp

4.782.535.880

Bel. Pembulatan Gaji PNS

Rp

125.702

Rp

120.346

4,45

Bel. Tunj. Suami/Istri PNS

Rp

413.439.720

Rp

403.219.040

2,53

Bel. Tunj. Anak PNS

Rp

137.318.864

Rp

136.453.484

0,63

3,75

Bel. Tunj. Struktural PNS

Rp

161.350.000

Rp

158.770.000

1,62

Bel. Tunj. Fungsional PNS

Rp

675.240.000

Rp

662.095.000

1,99

Bel. Tunj. PPh PNS

Rp

144.498.476

Rp

134.735.062

7,25

Bel. Tunj. Beras PNS

Rp

364.343.400

Rp

281.591.100

29,39

Bel. Uang Makan PNS Bel. Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PN Bel. Tunjangan Umum PNS Bel. Uang Honor Tidak Tetap Bel. Uang lembur Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Netto

Rp

558.685.000

Rp

433.860.000

28,77

Rp

10.473.900

Rp

18.043.500

(41,95)

Rp Rp Rp Rp

128.645.000 90.996.000 7.647.088.002

Rp Rp Rp Rp

131.840.000 73.334.000 7.216.597.412

Rp

9.746 7.647.078.256

(2,42) 24,08 5,97 (99,36) 5,99

1.511.512 Rp 7.215.085.900


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Belanja Barang

Belanja Barang

Rp8.490.442.207

Realisasi belanja barang pada

TA 2010 sebesar Rp8.490.442.207,00 atau

mencapai

anggarannya

94,80

persen

Dibandingkan dengan

dari

sebesar

Rp8.956.427.000,00

TA 2009 terdapat kenaikan belanja barang sebesar

Rp246.098.058,00 atau 2,99 persen yang disebabkan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah dan adanya kegiatan baru yaitu Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Uraian

Belanja Modal

TA 2010

% Naik/ (Turun)

TA 2009

Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional

Rp

1.486.857.400

Rp

1.555.645.687

Rp

139.351.700

Rp

65.500.000

Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Be;lanja Jumlah Belanja Netto

Rp

396.998.271

Rp

281.614.105

40,97

Rp

628.770.264

Rp

783.837.807

(19,78)

Rp

5.854.890.072

Rp

5.557.746.550

5,35

Rp Rp Rp

8.506.867.707 16.425.500 8.490.442.207

Rp Rp Rp

8.244.344.149 8.244.344.149

3,18 2,99

(4,42) 112,75

Belanja Modal

Rp427.255.000

Realisasi belanja modal sampai dengan TA 2010 sebesar Rp427.255.000,00 atau mencapai 98,57 % dari anggarannya sebesar Rp433.475.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Uraian

TA 2010

Bel. Modal Tanah Bel. Modal Peralatan dan Mesin Bel. Modal Gedung dan Bangunan Bel. Modal Fisik Lainnya Jumlah

Dibandingkan dengan

Rp

TA 2009

% Naik/(Turun) -

-

Rp

Rp

9.725.000

Rp

-

Rp Rp Rp

417.530.000 427.255.000

Rp Rp Rp

1.367.334.000 1.367.334.000

TA 2009 terdapat

100,00 (69,46) (68,75)

penurunan belanja modal sebesar

Rp940.079.000,00 atau (68,75) persen. Hal ini disebabkan antara lain anggaran untuk belanja modal tahun ini menurun. Catatan Penting

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Lainnya

Dalam penyusunan laporan keuangan

tahun anggaran 2010 tidak dijumpai

perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mendapat

alokasi dana

melalui SKPA dari BPKP Pusat sebesar Rp517.743.000 dengan rincian sebagai


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 berikut : No. SKPA SKPA-No.061/WPB.12/KP.422/2010 tanggal 19 April 2010 SKPA-No.062/WPB.12/KP.422/2010 tanggal 19 April 2010 SKPA-No.063/WPB.12/KP.422/2010 tanggal 19 April 2010 Jumlah

MAK

Jumlah

521219

Rp

71.525.000

522115

Rp

35.400.000

524119

Rp

410.818.000

Rp

517.743.000



C.

PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Posisi Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp52.253.700.742,00 Kewajiban

sebesar

Rp59.722.799,00

dan

Ekuitas

Dana

sebesar

Rp52.193.977.943,00. Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dibandingkan per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut: Uraian

31-Des-10

31-Des-09

Aset

Rp

52.253.700.742

Rp

51.876.041.806

Kewajiban

Rp

59.722.799

Rp

164.420.529

Ekuitas Dana

Rp

52.193.977.943

Rp

51.711.621.277

% Naik/ (Turun) 0,73 (63,68) 0,93

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp52.253.700.742,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp80.184.309,00 Aset Tetap sebesar Rp51.721.323.168,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp452.193.265,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp59.722.799,00 adalah Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut: Utang

kepada

pihak

ketiga

sebesar

Rp56.373.799,00

merupakan

kekurangan gaji, kekurangan uang beras pegawai tahun 2010 dan tagihan listrik/telepon kantor bulan Desember 2010. Pendapatan

yang

ditangguhkan

sebesar

Rp3.349.000,-

merupakan

pengembalian belanja pegawai tahun 2010 yang belum disetor ke kas negara pada tanggal neraca. Jumlah Ekuitas Dana 31 Desember 2010 sebesar Rp52.193.977.943,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp20.461.510,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp52.173.516.433,00.

Catatan atas Laporan Keuangan – 24

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Grafik komposisi neraca disajikan berikut ini:

Aset

51.711.621.277

164.420.529

Kewajiban

52.193.977.943

0

59.722.799

20.000.000.000

51.876.041.806

40.000.000.000

52.253.700.742

60.000.000.000

Ekuitas Dana 31-Des-10 31-Des-09

Grafik 6 : Komposisi Neraca 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 C.2. PENJELASAN PER POS NERACA ASET Aset Lancar Kas Lainnya dan Setara Kas Rp3.349.000

C.2.1. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas lainnya dan Setara Kas sebesar Rp3.349.000,00 merupakan saldo kas dari pengembalian belanja pegawai (sisa belanja uang makan) yang belum di setor ke kas Negara per tanggal neraca dan telah di setor ke Kas Negara pada bulan januari 2011 atau sebelum tanggal laporan. Besarnya saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan/(Penurunan) 3.349.000 61.471.500 (58.122.500) Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas telah dilakukan penyetoran ke kas negara setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut: Penyetoran Saldo per 31 Desember 2009 No

Tanggal Setor

No. NTPN

Nama

Jumlah

Bank

1

06/01/2010

0912121114041111

BRI

Rp

13.720.000

2

08/01/2010

0713120006150013

BRI

Rp

20.365.000

3

11/01/2010

0215120511030011

BRI

Rp

165.000

4

20/01/2010

1004140009031109

BRI

Rp

23.971.500

5

29/01/2010

1405011306140214

BRI

Rp

3.250.000

Rp

61.471.500

Jumlah


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 No 1

Tanggal Setor 11/01/2011

Nama

No. NTPN 0610141003080906

BRI

Jumlah Persediaan Rp76.835.309

Jumlah

Bank Rp

3.349.000

Rp

3.349.000

C.2.2. Persediaan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masingmasing sebesar Rp76.835.309,00 dan Rp115.608.873,00. Persediaan

merupakan

jenis

aset

dalam

bentuk

barang

atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp76.835.309,00 yang diperoleh dari hasil inventarisasi, terdiri dari: Kode

Urian Akun

Akun

Jumlah

115111

Barang Konsumsi

Rp

46.101.109

115113

Bahan untuk pemeliharaan

Rp

1.064.600

115131

Bahan baku

Rp

11.250.000

115199

Persediaan lainnya

Rp

18.419.600

Rp

76.835.309

Jumlah

Persediaan tersebut dalam kondisi baik. Daftar Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 disajikan dalam lampiran 3. Aset Tetap

Aset Tetap

Rp51.721.323.168

C.2.3. Aset Tetap Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masingmasing sebesar Rp51.721.323.168,00 dan Rp51.698.961.433,00. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini : Tabel 6 Daftar Aset Tetap No.

Uraian

31-Des-10

31-Des-09

% Naik / (Turun)

1

Tanah

Rp

36.034.689.750 Rp

36.034.689.750

0

2

Peralatan dan Mesin

Rp

3.847.207.418 Rp

4.289.675.683

-10,31

3

Gedung dan Bangunan

Rp

11.531.725.000 Rp

11.066.895.000

4,20

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

307.550.000 Rp

307.550.000

0

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

151.000 Rp

151.000

0

5

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

- Rp

-

0

Jumlah

Rp

51.721.323.168 Rp

51.698.961.433

0,04

Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan dalam Grafik berikut ini :

151.000

151.000

307.550.000

5.000.000.000

307.550.000

10.000.000.000

11.066.895.000

15.000.000.000

11.531.725.000

20.000.000.000

36.034.689.750

25.000.000.000

4.289.675.683

30.000.000.000

3.847.207.418

35.000.000.000

36.034.689.750

40.000.000.000

0 Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan


Aset Tetap Lainnya

Grafik 7 : Perbandingan Aset Tetap 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel Tabel 7 di bawah ini : Tabel 7 Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010 No. 1

Uraian

NERACA

Tanah

Rp

SIMAK BMN

36.034.689.750 Rp

% Naik / (Turun)

36.034.689.750

0

2

Peralatan dan Mesin

Rp

3.847.207.418 Rp

3.847.207.418

0,00

3

Gedung dan Bangunan

Rp

11.531.725.000 Rp

11.531.725.000

0,00

4


Rp

307.550.000 Rp

307.550.000

0

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

151.000 Rp

151.000

0

5

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp

- Rp

-

0

Jumlah

Rp

51.721.323.168 Rp

51.721.323.168

0,00

Tidak terdapat selisih antara Aset Tetap dalam neraca dengan aset tetap dalan SIMAK BMN. C.2.4. Tanah Nilai tanah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2010 sebesar Rp36.034.689.750,00 Jumlah tersebut sama dengan saldo awal, yaitu seluas 41.292 m2 dengan nilai Rp36.034.689.750,00 atau tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada TA 2010 ini. C.2.5. Peralatan dan Mesin Perbandingan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2010 Rp 3.847.207.416

31 Desember 2009 Rp 4.289.675.683

Kenaikan / (penurunan)

Rp

(442.468.267)

Aset Peralatan dan Mesin tersebut masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini.


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Mutasi penurunan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp442.468.267,00 tersebut adalah sebagai berikut: Mutasi Tambah : 1) Pembelian 2) Pengembangan Nilai Aset 3) Transfer Masuk 4) Reklasifikasi Masuk 5) Perolehan lainnya Sub Jumlah Mutasi Kurang : 1) Penghapusan 2) Transfer Keluar 3) Reklasifikasi Keluar 4) Koreksi pencatatan nilai/kuantitas 5) Penghentian aset dari penggunaan Sub Jumlah Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

9.725.000 9.725.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

452.193.265 452.193.265 (442.468.265)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: MA

Uraian

Jumlah

532111 BM Peralatan dan Mesin 532121 BM Penambahan nilai Peralatan dan Mesin

Rp Rp Rp

9.725.000 9.725.000

Penambahan Peralatan dan Mesin berupa Handycam berasal dari pembelian

yang

merupakan

realisasi

belanja

modal

sedangkan

pengurangan Peralatan dan Mesin disebabkan adanya pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp452.193.265,00 yang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (BMN Rusak Berat). C.2.6. Gedung dan Bangunan Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

30 Desember 2010 Rp 11.531.725.000

31 Desember 2009 Rp 11.066.895.000


Rp

464.830.000

Aset Gedung dan Bangunan tersebut adalah Gedung dan Bangunan masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah Catatan atas Laporan Keuangan – 29

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Mutasi kenaikan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp464.830.000,00 tersebut berupa rehabilitasi rumah dinas, pengadaan alat komunikasi, dan pemeliharaan gedung kantor. Mutasi Tambah : 1) Pengembangan Nilai Aset 2) Transfer Masuk Jumlah Mutasi Kurang : Penghentian aset dari penggunaan

Rp Rp Rp

464.830.000 464.830.000

Rp

-

C.2.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

30 Juni 2010 Rp 307.550.000

31 Desember 2009 Rp 307.550.000


Rp

-

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang syah sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini dan sampai dengan 31 Desember 2010 tidak terdapat mutasi kenaikan/penurunan. C.2.8.

Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2010 Rp 151.000

31 Desember 2009 Rp 151.000


Rp

-


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Aset Tetap Lainnya tersebut berupa lapangan tenis meja masih dalam kondisi Baik (B) dan Rusak Ringan (RR) serta digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional. Aset tersebut merupakan milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset dengan perolehan sebelum 2002 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo awal Laporan Keuangan ini. Nilai Aset Tetap Lainnya tersebut sama dengan nilai per 31 Desember 2009 atau tidak terdapat mutasi kenaikan/penurunan selama tahun 2010. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Rp452.193.265

C.2.9. Aset Lainnya Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp452.193.265,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar dan Aset Tetap pada tanggal neraca yang merupakan reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin yang kondisinya rusak berat (RB). Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini: Daftar Aset Lainnya Nama Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Kewajiban

KEWAJIBAN

Rp59.722.799

Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2010

31 Desember 2009

Kenaikan / (Penurunan)

0

0

0

0 452.193.265 452.193.265

0 0 0

0 452.193.265 452.193.265

C.2.10. Utang Kepada Pihak Ketiga Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas pegawai yang belum dilakukan pembayaran antara lain kekurangan gaji, kekurangan tunjangan beras dan pembayaran listrik/telepon periode bulan Desember 2010. Dokumen sumber yang terkait adalah :  SK PNS.  Surat Edaran dari DJPbn.  Kwitansi/ rekening listrik dan telepon. Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2010 dan per 31 Desember Catatan atas Laporan Keuangan – 31

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 2009 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp56.373.799

31 Desember 2009 Rp102.949.029

Kenaikan / (penurunan) (Rp46.575.230)

Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Utang Kepada Pihak Ketiga. C.2.11. Pendapatan yang Ditangguhkan Kas lainnya di bendahara pengeluaran merupakan saldo kas dari pengembalian belanja pegawai tahun 2010 pada kas di bendahara pengeluaran

sebesar Rp3.349.000,00

yang belum di setor ke kas

Negara per 31 Desember 2010. Nilai tersebut adalah sisa uang makan pegawai bulan Desember 2010. Perkiraan

ini

merupakan

penyeimbang

Akun

Pendapatan

yang

ditangguhkan. EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp76.835.309

Ekuitas Dana Lancar C.2.12. Cadangan Persediaan Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, masing-masing sebesar Rp76.835.309,00 dan Rp115.608.873,00 nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp38.773.564,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan. C.2.13. Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Saldo dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp(56.373.799,00) dan Rp(102.949.029),00 nilai tersebut mengalami kenaikan

sebesar

Rp46.575.230,00.

Perkiraan

ini

merupakan

penyeimbang Akun Utang Kepada Pihak Ketiga. Ekuitas

Dana

Investasi Rp52.173.516.433

Ekuitas Dana Investasi C.2.14. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Saldo Dana yang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010

dan

31

Desember

2009,

masing-masing

sebesar

Rp51.721.323.168,00 dan Rp51.698.961.433,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap. C.2.15. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Saldo Dana yang Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009, masing-masing sebesar Rp452.193.265,00


Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 dan Rp0,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Lainnya. Pengungkapan Penting Lainnya

D.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1.

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Seluruh temuan BPK telah ditindaklanjuti.

D.2

REKENING PEMERINTAH Rekening

Bank

yang

digunakan

Bendahara

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Pengeluaran

Kantor

untuk menampung dana

uang persediaan adalah rekening giro nomor : 50-01-001143-30-7 pada Bank BRI Cabang Makassar Ahmad Yani

sesuai dengan surat

persetujuan pembukaan rekening dari Kepala KPPN Makassar II nomor : S-0246/WPb.24/PB.02.30/2009 tanggal 6 Februari 2009. D.3

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Terdapat belanja yang belum dibayar per 31 desember 2010 sebagai berikut: No 1

2

3

Jenis Belanja

Nilai

Belanja pegawai yang masih harus dibayar Belanja pegawai yang masih harus dibayar Belanja Daya Jasa Bulan Desember 2010

D.4

CATATAN PENTING LAINNYA

D.4.1

Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran

Rp

44.704.300

Rp

1.631.465

Rp

10.038.034

Saldo rekening bank bendahara pengeluaran pada Bank BRI Cabang Makassar Achmad Yani rekening No. 0050.01.001143.30-7 sebesar Rp3.226.000,00 yang sumbernya berasal dari dropping dana pemetaan PFA (Pusat Pembinaan JFA) pada tanggal 31 Desember 2010 yang belum ditarik pada tangal neraca, saldo dana tersebut telah ditarik pada tangal 10 Januari 2011 dan telah dibayarkan kepada penanggung jawab kegiatan setelah tanggal neraca. D.4.2

Saldo Tunjangan Kinerja Saldo tunjangan kinerja yang belum disetor per tanggal neraca sebesar Catatan atas Laporan Keuangan – 33

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Rp47.500,00. jumlah tersebut telah disetorkan ke Bendahara Pengeluaran BA. 069 BPKP melalui Bank BRI Unit Tamalanrea Makassar pada tanggal 17 Januari 2011.


FORMULIR JURNAL ASET Kementerian Negara / Lembaga Eselon I Wilayah Satuan Kerja

: 089 BPKP

No. Dokumen

:

201012450624002

: 01 BPKP : 1900 PROVINSI SULAWESI SELATAN : 450624 Perw. BPKP Sulawesi Selatan

Tanggal Tahun Anggaran

: :

31 Desember 2010 2010

Periode/Bulan Keterangan

: 01-12-2010 s.d 31-12-2010 : Pencatatan Biaya Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Rapel Kenaikan Tunjangan Beras)

Jenis Jurnal Aset

:

[ [ [ [

] ] ] ]

Kas di Bendahara Penerima Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Kewajiban

[ ] Persediaan [ ] Aset Tetap [ ] Aset Lainnya

No. Urut

Debet Kredit

Kode Perkiraan

Uraian Nama Perkiraan

1

Debet

311611

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

44.704.300,-

Kredit

211211

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

44.704.300,-

Rupiah

Dibuat oleh

:

Julianus Sapa

Disetujui oleh : Alimuddin, SE

Direkam oleh : Muhammad Ihsan

Tanggal

:

31 Desember 2010

Tanggal

Tanggal

: 31 Desember 2010

Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-38/PB/2006 tanggal 16 Agustus 2006

: 31 Desember 2010


: 089 BPKP

No. Dokumen

:

201012450624003



: :

31 Desember 2010 2010


: 01-12-2010 s.d 31-12-2010 : Kekurangan Gaji Desember 2010

Jenis Jurnal Aset : [ ] Kas di Bendahara Penerima [ ] Kas di Bendahara Pengeluaran [ ] Piutang [ ] Kewajiban


No. Urut

Debet Kredit

Kode Perkiraan


1

Debet

311611


1.631.465,-

Kredit

211212

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

1.631.465,-

Rupiah

Dibuat oleh

:

Julianus Sapa



Tanggal

:

31 Desember 2010

Tanggal

Tanggal

: 31 Desember 2010


: 31 Desember 2010


: 089 BPKP

No. Dokumen

:

201012450624004



: :

31 Desember 2010 2010


: 01-12-2010 s.d 31-12-2010 : Biaya Langganan Daya & Jasa Yang Masih Harus Dibayar (Periode Desember)

Jenis Jurnal Aset : [ ] Kas di Bendahara Penerima [ ] Kas di Bendahara Pengeluaran [ ] Piutang [ ] Kewajiban


No. Urut

Debet Kredit

Kode Perkiraan


1

Debet

311611


10.038.034,-

Kredit

211212

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

10.038.034,-

Rupiah

Dibuat oleh

:

Julianus Sapa



Tanggal

:

31 Desember 2010

Tanggal

Tanggal

: 31 Desember 2010


: 31 Desember 2010

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010

BA

:

Eselon I/ UAPPA-E1

:

(089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (01 ) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UAPPA-W

:

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Satuan Kerja/UAKPA

:

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pendapatan Belanja No. Kode Akun

Uraian

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah

I

Dokumen Sumber

PENDAPATAN

423141

Pendapatan Sewa Rumah Dinas

11.445.223

-

-

11.445.223

423149

Pendapatan Sewa Benda-Benda Tak Bergerak Lainnya

6.500.000

-

-

6.500.000

423752

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

4.480.176

-

-

4.480.176

423911

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

26.796.920

-

-

26.796.920

423913

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL

34.085.000

-

-

34.085.000

83.307.319

-

-

83.307.319

4.961.971.940

1.631.465

17.135.335

115.956

-

-

Jumlah

II

Informasi Akrual (Rp)

Kurang

BELANJA Belanja Pegawai: 511111

Belanja Gaji Pokok PNS

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

413.439.720

-

-

413.439.720

511122

Belanja Tunjangan Anak PNS

137.318.864

-

-

137.318.864

511123

Belanja Tunjangan Struktural PNS

161.350.000

-

-

161.350.000

511124

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

675.240.000

-

-

675.240.000

511125

Belanja Tunjangan PPh PNS

144.498.476

-

-

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS

364.343.400

44.704.300

47.757.600

511129

Belanja Uang Makan PNS

558.685.000

-

-

511147

Belanja Tunjangan Lain-Lain termasuk Uang Duka PNS dalam dan luar negeri

10.473.900

-

-

10.473.900

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

128.645.000

-

-

128.645.000

512211

Belanja Uang Lembur Sub Jumlah

4.946.468.070 SK kenaikan Pangkat/ 115.956 Jabatan, KGB

144.498.476 361.290.100 Surat Edaran DJPb 558.685.000

90.996.000

-

-

90.996.000

7.647.078.256

46.335.765

64.892.935

7.628.521.086

Belanja Barang: 521111

Belanja Keperluan Perkantoran

694.873.371

-

-

694.873.371

521113

Belanja untuk Menambah Daya Tahan Tubuh

45.405.654

-

-

45.405.654

521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

23.979.000

-

-

23.979.000

521115

Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja

148.675.000

-

-

148.675.000

521119

Belanja Barang Oeperasional Lainnya

573.924.375

-

-

573.924.375

521213

Honor terkait dengan output kegiatan

72.100.000

-

-

72.100.000

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

67.251.700

-

-

522111

Belanja Langganan Daya dan Jasa

323.498.271

10.038.034

38.056.094

67.251.700 295.480.211 Kwitansi/rekening-

522115

Belanja Jasa Profesi

33.900.000

-

-

33.900.000 tagihan

522119

Belanja Jasa Lainnya

39.600.000

-

-

39.600.000

523111

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

311.501.750

-

-

311.501.750

523121

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

317.268.514

-

-

317.268.514

524111

Belanja Perjalanan Biasa

5.547.971.572

-

-

5.547.971.572

524119

Belanja Perjalanan Lainnya - DN Sub Jumlah

290.493.000

-

-

290.493.000

8.490.442.207

10.038.034

38.056.094

8.462.424.147

9.725.000

-

-

9.725.000

417.530.000

-

-

417.530.000

Belanja Modal: 532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

533111

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sub Jumlah Jumlah Belanja

427.255.000

-

-

427.255.000

16.564.775.463

56.373.799

102.949.029

16.724.098.291

Makassar, 31 Desember 2010

An. Kuasa Pengguna Anggaran. Kepala Sub Bagian Keuangan

Alimuddin, SE NIP 19580808 198403 1 002

BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents