BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEBAGAI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR TANGGAL

: 251/PW14/1/2013 : 26 Februari 2013

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124

Halaman – 1


RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ini telah disusun dan

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsurunsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d.31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2011 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp85.789.484,00. Realisasi Belanja Negara TA 2012 adalah sebesar Rp 11.400.583.761,00 atau mencapai 99,40% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.469.934.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni.

Halaman – 2

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 (dalam rupiah) TA 2011 Anggaran Realisasi

TA 2012

Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

Anggaran

Realisasi

0 11.469.934.000 11.469.934.000

85.789.484 11.400.583.761 11.400.583.761

0 11.301.259.000 11.301.259.000

12.665.425 10.786.482.617 10.786.482.617

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011. Jumlah Aset per 31 Desemnber 2012 adalah sebesar Rp37.047.829.059,00 yang terdiri

dari

Aset

Lancar

sebesar

Rp206.000.628,00,

Aset

Tetap

sebesar

Rp36.841.828.431,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp60.007.287,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp36.987.821.772,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp145.993.341,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp36.841.828.431,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah) Tanggal Neraca Uraian

Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Nilai kenaikan/ (penurunan)

206.000.628 36.841.828.431 0 37.047.829.059

141.492.126 36.584.598.587 195.943.944 36.922.034.657

64.508.502 257.299.844 195.943.944 125.794.402

60.007.287

35.773.818

(24.233.469)

145.993.341 36.841.828.431 36.987.821.772

105.718.308 36.780.542.531 36.886.260.839

40.275.033 61.735.900 101.560.933

37.047.829.059

36.922.034.657

125.794.402

Halaman – 3


Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan Barat Tahun 2012 ini memperoleh anggaran sebesar Rp 11.469.934.000,00. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

yaitu

serangkaian

prosedur

manual

maupun

yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunan Kalimantan

Laporan Barat

Keuangan

telah

diterapkan

Perwakilan

BPKP

kaidah-kaidah

Provinsi

pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Halaman – 4


Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Pendapatan

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut : (1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2)

Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya

kembali oleh

pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Aset

(3)

Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

Halaman – 5


diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Asset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Iancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk

valuta

asing

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan

hak

yang

telah

dikeluarkan

surat

keputusan

penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset Iancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara Halaman – 6


lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

a. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan

pada

neraca

Satker

per

31

Desember

2012

berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software computer, Iisensi dan franchise, hak cipta

(copyright),

paten,

goodwill,

dan

hak

lainnya,

hasil

kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset

Lain-lain

merupakan

aset

lainnya

yang

tidak

dapat

dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Halaman – 7


Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Kewajiban

(4)

Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman

dari

masyarakat,

lembaga

keuangan,

entitas

pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran,

Halaman – 8


perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan

perubahan

lainnya

selain

perubahan

nilai

pasar,

diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5)

Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. c)

Kebijakan Akuntansi

(6)

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk

sebesar

persentase

tertentu

dari

akun

piutang

berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Halaman – 9


Kualitas Piutang Lancar

Penyisiha

Uraian

n

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0,5%

Satu bulan terhitung sejak Kurang Lancar tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak Diragukan tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Macet 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN

Kebijakan Akuntansi

(7)

10%

50%

100%

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

atas Penyusutan Aset Tetap

Sampai

saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013. B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI

ANGGARAN Realisasi

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp85.789.484

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp85.789.484,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Halaman – 10


Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 4 Rincian Realisasi PNBP TA 2012 No

Uraian

1

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan

2

Pendapatan pemanfaatan lainnya

3

4

Estimasi Pendapatan

Realisasi

Rp

Rp

%

-

11.287.260

-

-

45.000.000

-

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat (TAYL)

-

2.700.224

-

Penerimaan kembali belanja lainnya RM TAYL

-

26.802.000

-

-

85.789.484

-

dari BMN

Jumlah

Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp73.124.059,00 atau 577,35 persen dibandingkan TA 2011 yang disebabkan oleh : -

Meningkatnya realisasi pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, berupa Pendapatan Sewa Rumah Dinas, Pendapatan Sewa Ruangan Kantin serta Pendapatan Sewa Ruangan Koperasi.

-

Adanya

pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya, berupa

Pendapatan Sewa ATM BRI. -

Serta meningkatnya penerimaan kembali belanja lainnya TAYL.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

Halaman – 11

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Tahun

Uraian

2012

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya Pendapatan

penjualan

rumah,

2011

Jumlah

%

11.287.260

8.279.986

3.007.274

36,32%

45.000.000

-

45.000.000

100,00%

-

579.000

2.700.224

27.939

gedung,

bangunan dan tanah Penerimaan Kembali Belanja pegawai pusat TAYL Jumlah

(579.000)

-

2.672.285

9564,71%

3.778.500 23.023.500

609,33%

85.789.484 12.665.425 73.124.059

577,35%

26.802.000

Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL

Realisasi Belanja

Kenaikan (Penurunan)

B.2. Belanja Negara

Negara Rp11.400.583.761

Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada TA 2012 adalah sebesar Rp11.400.583.761,00 atau sebesar 99,40 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada TA 2012 sebesar Rp11.469.934.000,00. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 menurut program dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2012

Kode

Uraian Program

089.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Jumlah

089.01.02

089.01.06

Anggaran

Realisasi

%

7.880.906.000

7.905.002.773

100,31

250.000.000

248.100.000

99,24

3.339.028.000

3.247.480.988

97,26

11.469.934.000

11.400.583.761

99,40

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja TA 2012 Halaman – 12

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Kode Jenis Belanja 51

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

%

Belanja Pegawai

4.886.184.000

5.034.196.491

103,03

52

Belanja Barang

6.333.750.000

6.118.287.270

96,60

53

Belanja Modal Jumlah

250.000.000

248.100.000

99,24

11.469.934.000

11.400.583.761

99,40

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Grafik 2 : Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 Belanja Pegawai Belanja Barang Anggaran Realisasi

Realisasi

belanja

Rp614.101.144,00

TA

2012

dibandingkan

mengalami periode

Belanja Modal

kenaikan yang

sebesar

sama

tahun

sebelumnya disebabkan antara lain oleh`naiknya belanja pegawai berupa kenaikan gaji pokok PNS serta adanya peningkatan belanja barang non operasional.

Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 21012 dan 2011 Kode Jenis Belanja 51 52 53

Uraian Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Realisasi Belanja (Rp) TA 2012

TA 2011

Naik/ (Turun) Rp

%

5.034.196.491

4.319.644.412

714.552.079

16,54

6.118.287.270

6.071.367.205

46.920.065

0,77

248.100.000

395.471.000

(147.371.000)

-37,26

Halaman – 13

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Jumlah

Belanja Pegawai

11.400.583.761

10.786.482.617

614.101.144

5,69

B.2.1 Belanja Pegawai

Rp5.034.196.491

Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011 adalah masingmasing

sebesar

Rp5.034.196.491,00

dan

Rp4.319.644.412,00.

Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan kenaikan belanja gaji pokok dan tunjangan seiring dengan kenaikan pangkat dan jabatan pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011

Uraian Bel. Gaji Pokok PNS Bel. Pembulatan Gaji PNS Bel. Tunj. Suami/Istri PNS Bel. Tunj. Anak PNS Bel. Tunj. Struktural PNS Bel. Tunj. Fungsional PNS Bel. Tunj. PPh PNS Bel. Tunj. Beras PNS

TA 2012

TA 2011

Naik/ (Turun)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

3.316.898.920

2.874.106.840

442.792.080

15,41

52.884

82.965

(30.081)

(36,26)

247.189.496

207.299.848

39.889.648

19,24

83.517.521

73.805.565

9.711.956

13,16

152.230.000

153.670.000

(1.440.000)

(0,94)

348.295.000

311.045.000

37.250.000

11,98

217.784.663

98.780.561

119.004.102

120,47

210.245.500

195.791.420

14.454.080

7,38

%

Halaman – 14

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Bel. Uang Makan PNS Bel. Tunjangan Umum PNS Bel. Uang Honor Tidak Tetap Bel. uang lembur Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

Belanja Barang

309.324.000

276.680.000

32.644.000

11,80

66.685.000

75.930.000

(9.245.000)

(12,18)

-

-

-

-

88.763.050

57.278.000

31.485.050

54,97

5.040.986.034

4.324.470.199

716.515.835

16,57

6.789.543

4.825.787

1.963.756

40,69

5.034.196.491

4.319.644.412

714.552.079

16,54

B.2.2 Belanja Barang

Rp6.118.287.270

Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masingmasing

sebesar

Rp6.118.287.270,00

dan

Rp6.071.367.205,00.

Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 0,77 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja barang non operasional. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Neto

Belanja Modal

TA 2012

TA 2011

(Rp)

(Rp)

Naik/ (Turun) (Rp)

%

485.303.351

696.134.924

(210.831.573)

(30,29)

582.131.248

-

582.131.248

-

259.641.018

327.931.361

(68.290.343)

(20,82)

493.823.530

513.439.931

(19.616.401)

(3,82)

4.331.264.123

4.569.050.322

(237.786.199)

(5,20)

6.152.163.270

6.106.556.538

45.606.732

0,75

33.876.000

35.189.333

(1.313.333)

(3,73)

6.118.287.270

6.071.367.205

46.920.065

0,77

B.2.3 Belanja Modal

Rp248.100.000

Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masingmasing

sebesar

Rp248.100.000,00

dan

Rp395.471.000,00

Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 37,26 persen antara lain Halaman – 15


disebabkan penurunan alokasi belanja modal peralatan dan mesin yang signifikan. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 TA 2012

TA 2011

(Rp)

(Rp)

(Rp)

%

99.200.000

246.345.000

(147.145.000)

(59,73)

148.900.000

149.126.000

(226.000)

(0,15)

248.100.000

395.471.000

(147.371.000)

(37,26)

-

-

-

-

248.100.000

395.471.000

(147.371.000)

(37,26)

Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Neto

Naik/ (Turun)

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA ASET Kas di

C.1. Aset Lancar C.1.1 Kas di Bendaharawan Pengeluaran

Bendaharawan Pengeluaran

C. Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31

Desember 2012 dan 2011. Persediaan

C.1.2 Persediaan

Rp206.000.628

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp206.000.628,00 dan Rp141.492.126,00. Persediaan di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 12 Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 No . 1

Uraian Barang Konsumsi

2012 192.672.290

2011 130.996.865 Halaman – 16


2 3 4 5

Bahan Untuk Pemeliharaan 200.500 176.000 Pita Cukai, Materai, dan Leges 2.245.100 Bahan Baku 4.532.825 2.947.250 Persediaan Lainnya 6.349.913 7.372.011 Jumlah 206.000.628 141.492.126 Mutasi persediaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011

Rp141.492.126

Mutasi tambah: -

Pembelian

Rp65.530.600

Mutasi kurang: -

Habis pakai

Rp1.022.098

Saldo per 31 Desember 2012

Rp206.000.628

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Aset Tetap

C.2 Aset Tetap

Rp36.841.828.431

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp36.841.828.431,00 dan Rp36.584.598.587,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember adalah sebagai berikut:

No . 1 2 3 4

Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Jumlah

Tabel 13 Rincian Aset Tetap 31 Desember 2012 23.336.454.920 3.054.911.262

31 Desember 2011 23.336.454.920 2.946.581.418

10.422.599.149

10.273.699.149

27.863.100

27.863.100

36.841.828.431

36.584.598.587

Halaman – 17


Tanah

C.2.1. Tanah

Rp23.336.454.920

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2012 adalah sama dengan nilai aset

tanah

per

31

Desember

2011

yaitu

sebesar

Rp23.336.454.920,00. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2012 terdiri dari: Tabel 14 Rincian Saldo Tanah No KIB . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Jumlah

Luas (m2) 361 514 656 1.563 838 1.383 1.310 1.566 1.550 1.134 1.236 2.166 3.494 698 3.717 22.186

Nilai (Rp) 243.934.920 1.233.600.000 1.075.840.000 640.830.000 348.608.000 567.030.000 537.100.000 642.060.000 559.550.000 409.374.000 506.760.000 753.768.000 6.988.000.000 1.396.000.000 7.434.000.000 23.336.454.920

Dari luas tanah 22.186m2, seluas 7.909 m2 digunakan untuk keperluan bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan sisanya tanah seluas 14.277m 2 digunakan untuk bangunan rumah negara. Semua persil tanah

Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Barat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq BPKP. Peralatan dan mesin

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Rp3.054.911.262

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 Halaman – 18


dan 2011 adalah Rp3.054.911.262 dan Rp2.946.581.418. Terdapat penambahan nilai perolehan Aset Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp108.329.844 yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin, perolehan lainnya dan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan (reklasifikasi dari aset lainnya).

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - Pembelian - Reklasifikasi masuk - Perolehan lainnya - Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap Mutasi kurang: - Reklasifikasi keluar Saldo per 31 Desember 2012

Rp2.946.581.418 99.200.000 200.337.000 1.000.000 8.129.844 200.337.000 Rp3.054.911.262

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa: a. Penambahan dari pembelian sebesar Rp99.200.000 meliputi : Tabel 15 Rincian Penambahan Saldo Peralatan dan Mesin No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Lemari Kayu Alat Perekam Suara Kursi Besi/Metal Kasur/Spring Bed Aquarium Handy Cam Alat Rumah Tangga Lainnya P.C Unit Note Book Printer Jumlah

Kuantitas (unit) 1 1 20 1 1 1 1 3 3 11 43

Nilai (Rp) 3.905.000 2.200.000 7.700.000 5.060.000 10.835.000 7.331.000 900.000 19.770.000 25.080.000 16.419.000 99.200.000

Halaman – 19


b. Penambahan dari reklasifikasi masuk sebesar Rp 200.337.000,00 adalah sebagai berikut : Kuantitas (unit)

No

Uraian

1

Stationary Generating Set Pompa Air Mesin Absensi Jumlah

2 3

Nilai (Rp) 186.428.000

1

6.539.000 7.370.000 200.337.000

3 2 6

c. Penambahan melalui perolehan lainnya sebesar Rp1.000.000,00 berupa 1 buah lemari kayu dan 1 buah sice dari perseorangan yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST). Hibah tersebut sudah dilaporkan ke Biro Umum Sekretaris Utama BPKP dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan. d. Penambahan melalui reklasifikasi dari aset lainnya merupakan pengaktifan kembali 3 unit pesawat telepon yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp8.129.844.

e. Mutasi pengurangan sebesar Rp 200.337.000,00 merupakan reklasifikasi keluar, yaitu sebagai berikut : No 1

2 3

Kuantitas (unit)

Uraian Finger Printer Time and Attadance Acces Control System Genset Pompa Airasil Jumlah

Nilai (Rp) 7.370.000

2 1 3 6

186.428.000 6.539.000 200.337.000

Gedung dan

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

Rp10.422.599.149

Rp10.422.599.149

dan

Rp10.273.699.149.

penambahan nilai perolehan Aset Gedung

Terdapat

mutasi

dan Bangunan pada

Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp148.900.000 yang merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan.

Halaman – 20


Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - Pengembangan nilai aset Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2012

Rp10.273.699.149 Rp148.900.000 Rp10.422.599.149

Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan untuk pengembangan nilai aset bangunan berupa pembangunan pagar senilai Rp148.900.000. b. Tidak terdapat mutasi pengurangan nilai perolehan peralatan dan mesin selama 2012. Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk 2 unit musholla dan 1 unit lapangan tenis yang dibangun secara swadaya oleh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dan pada saat ini sedang dilakukan identifikasi data untuk proses pengesahan hibah. Aset Tetap Lainnya

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Rp27.863.100

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp27.863.100,00.Tidak terdapat penambahan/ pengurangan nilai aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aset : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan yang terdiri dari buku-buku perpustakaan, bendabenda bercorak serta alat-alat olahraga. Aset Lainnya

C.3. Aset Lainnya

Aset Lain-Lain

C.3.1 Aset Lain-Lain Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah nihil dan Rp195.943.944 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Jakarta Halaman – 21


serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo per 31 Desember 2011 Rp195.943.944 Mutasi tambah: Mutasi kurang: - Penggunaan kembali 8.129.844 telepon - Penghapusan BMN 187.814.100 Saldo per 31 Desember 2012 Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:  Pada tahun 2012 tidak terdapat mutasi penambahan aset lainnya.  Penggunaan kembali telepon senilai Rp8.129.844 sesuai dengan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat No. KEP-2214/PW/1/2012 tanggal 28 Desember 2012.  Penghapusan BMN senilai Rp187.814.100 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekretaris Utama BPKP nomor : KEP875/K.SU/05/2012 tanggal 27 Desember 2012.

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Pendek

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011

Ke Tiga Rp22.107.287

masing-masing

sebesar

Rp22.107.287

dan

Rp28.273.818

merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Halaman – 22


Tabel 16 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No. 1 2

Uraian Tagihan Rek PDAM bln Des 2012 Tagihan Rek listrik bln Des 2012

Nilai (Rp) 3.632.800 16.140.715

4 5

Tagihan Rek Telp. Kantor bln Des 2012 Tagihan sewa mesin Fotocopy

892.569 1.441.203

JUMLAH 22.107.287 Pendapatan diterima

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

di Muka Rp37.900.000

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp37.900.000 dan Rp7.500.000 pendapatan yang sudah masuk ke kas negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Adapun rincian Pendapatan Diterima di Muka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 17 Rincian Pendapatan Diterima di Muka No. 1

Uraian Pendapatan Sewa ATM BRI

2

Pendapatan Sewa Ruangan Kantin Pendapatan Sewa Ruangan Koperasi JUMLAH

Nilai (Rp) 37.500.000

3

Jika dibandingkan dengan

200.000 200.000 37.900.000

pendapatan diterima dimuka per 31

Desember 2011 sebesar Rp7.500.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp30.400.000,00. Hal ini disebabkan adanya kontrak sewa tempat untuk ATM BRI yang dibayar dimuka selama 3 tahun (periode 1 juli 2012 s/d

30 Juni 2015) dan Sewa Ruangan Kantin serta Sewa

Ruangan Koperasi (Periode 1 Mei 2012 s/d 31 April 2013).

Halaman – 23


Uang Muka dari

C.4.3. Uang Muka Dari KPPN

KPPN

Tidak terdapat sisa uang muka dari KPPN per 31 Desember 2012 pada

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Barat,

hal

ini

dikarenakan sebelum tanggal 31 Desember 2012 sisa UP telah disetorkan ke Kas Negara.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.5 Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Persediaan Rp206.000.628

C.5.1 Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar

Rp206.000.628

dan

Rp141.492.126

merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus

C.5.2 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang

disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek

Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Rp22.107.287

Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp22.107.287 dan minus Rp28.273.818. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Barang/Jasa yang

C.5.3 Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

Harus diserahkan Rp37.900.000

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar minus Rp Rp37.900.000 dan minus Rp7.500.000. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Ekuitas Dana

C.6 Ekuitas Dana Investasi

Investasi

Halaman – 24

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Diinvestasikan

C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

dalam Aset Tetap Rp36.841.828.431

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp36.841.828.431,00 dan Rp36.584.598.587 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan

C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan

2011

masing-masing

sebesar

nihil

dan

Rp195.943.944

merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya. Pengungkapan

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Penting Lainnya

D.1.KEJADIAN-KEJADIAN

PENTING

SETELAH

TANGGAL

NERACA Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

D.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT BPK Pada tahun 2012 tidak ada audit dari BPK. Informasi

D.3.

INFORMASI

PENDAPATAN

DAN

BELANJA

SECARA

Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

AKRUAL Jumlah pendapatan dan belanja secara akrual pada tahun 2012

Rp60.007.287

sebesar Rp 60.007.287,00 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 Rincian Pendapatan dan Belanja secara Akrual TA 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Pendapatan sewa tempat untuk ATM Bank BRI Pendapatan Sewa Ruangan Kantin Pendapatan Sewa Ruangan Koperasi Tagihan Rek PDAM bln Des 2012 Tagihan Rek listrik bln Des 2012 Tagihan Rek Telp. Kantor bln Des 2012 Tagihan sewa mesin Fotocopy JUMLAH

Nilai (Rp) 37.500.000 200.000 200.000 1.441.203 16.140.715 892.569 3.632.800 60.007.287 Halaman – 25


Rekening

D.4. REKENING BENDAHARA

Bendahara

Rekening

yang

dipergunakan

oleh

Bendahara

Pengeluaran

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimanatan Barat untuk memfasilitasi penerimaan dana DIPA dan Droping dari pusat adalah rekening nomor: 0071-01-000918-30-1 pada BRI Cabang Pontianak.

D.5. PENGUNGKAPAN LAINNYA Tidak terdapat hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan.

Halaman – 26

BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents