LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Sugiman, Watulunyu, Wates, Kulon Progo, 55611, Telp/Fax. (0274) 774638 E-mail : [email protected] ; Website : klh.kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

P

uji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, se hingga

atas

perkenan-Nya

tersusun

Laporan

Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Kulo Kulon Progo Tahun Anggaran 2014. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh KLH KulonProgo pada Tahun Anggaran 2014. aten Kulon Progo

Opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP) merupakan suatu predikat yang diidamidamkan oleh setiap pemerintah Suatu opini yang manakala suatu tujuan Laporandaerah. ini dimaksudkan untukterbentuk mengetahui seberapa besar kemajuan danyang prestasi yangprosedural dicapai tahun 2013. tercapai melalui proses atau tahapan benar, dan transparan. Proses yang

benar akan tercermin dari laporan-laporan yang rinci, mendetail, teliti, akurat, akuntabel, transparan, tidak mengandung makna yang bias dan disajikan secara gamblang dan mudah dimengerti. Data-data yang disajikan dalam penyusunan laporan keuangan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, data aset, data barang persediaan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, dengan didukung dokumen-dokumen pelengkap antara lain bukti memorial, berita acara serah terima hibah, dan jurnal-jurnal yang dicetak dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Daerah (SIMDA). Adalah suatu semboyan ‘Orang Bijak belajar dari Kesalahan’. Kami menyadari laporan ini belum sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pihak-pihak yang berkompetensi untuk perbaikan laporan di masa datang sangat kami harapkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat, ii

khususnya bagi peningkatan kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dan pihak-pihak yang berkepentingan di masa mendatang.

Wates,

Januari 2015

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Ir. SUHARJOKO, MT. NIP.19620406 199303 1 005

iii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran

2014,

merupakan

tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai yang isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

Wates, 2 Januari 2014 Pengguna Anggaran /Barang ( Kuasa Pengguna Anggaran/Barang )

Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005

iv

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2013 DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ..................................................................................................

ii-iii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ....................................................................

iv

DAFTAR ISI ................................................................................................................

v-vi

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ..............................................................

vii - ix

B.

NERACA ..............................................................................................................

x - xi

C.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB

I PENDAHULUAN .......................................................................

1-3

BAB

II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

4-8

BAB

III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..................

9-12

BAB

IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....................................................

13-17

BAB

V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ……………

18-31

BAB

VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN .............

32

BAB

VII PENUTUP ...............................................................................

D. LAMPIRAN – LAMPIRAN

34

1. SURAT TANDA SETOR SISA UYHD ........................................... 2. REKAPITULASI BARANG INVENTARIS MILIK KABUPATEN TAHUN 2014 (TOTAL)..................................................................... 3. REKAPITULASI BARANG INVENTARIS MILIK KABUPATEN TAHUN 2014 (EKSTRAKOMPTABEL)...................................... 4. REKAPITULASI BARANG INVENTARIS MILIK KABUPATEN TAHUN 2014 (INTRAKOMPTABEL) ........................................... 5. DAFTAR USULAN BARANG YANG AKAN DIHAPUS ............ 6. CATATAN ATAS LAPORAN ASET TAHUN 2014 ...................... 7. KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 429 TAHUN 2013 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI SKPD .............................................................................................. 8. SURAT PERNYATAAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

KULON

33

PROGO

MENGENAI

BARANG

MILIK

DAERAH YANG HILANG/TIDAK ADA .................................... 9. BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN BARANG ...... 10. BERITA ACARA PERHITUNGAN PERSEDIAAN BARANG (STOCK OPNAME) ...........................................................................

v

11. HASIL PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN BARANG ............ 12. SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN PERSEDIAAN ............. 13. BUKTI MEMORIAL .......................................................................... 14. NASKAH PERJANJIAN HIBAH dan BERITA ACARA SERAH TERIMA/HIBAH BARANG ............................................................. 15. SURAT PERNYATAAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KULON PROGO Nomor 900/193 tanggal 29 April 2013 TENTANG PIUTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 2012 ................................................... 16. DAFTAR NILAI PIUTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN........ 17. BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2014 KLH....................

18. PENJABARAN

LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA.2014 .....................

19. LAPORAN AKUNTANSI 2014 ......................................................... 20. SPJ

FUNGSIONAL

BENDAHARA

PENGELUARAN

BULAN DESEMBER 2014 ......................................................

vi

vii

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulon Progo Maksud disusunnya Laporan Keuangan KLH Kulon Progo sebagai berikut : 1. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh KLH Kulon Progo Tahun Anggaran 2014. 2. memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo adalah: 1.

Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : a. Menyediakan

informasi

mengenai

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD bagi KLH Kulon Progo Tahun Anggaran 2014. b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi KLH Kulon Progo berkaitan dengan sumber penerimaan Tahun 2014. 2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan KLH Kulon Progo menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban, ekuitas dana. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo Pelaporan Keuangan KLH Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.

1


c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007. e. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah f.

Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 h. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah. i.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor

88 Tahun 2013 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Penjabaran APBD)Tahun 2014 j.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014;

. C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo disajikan sebagai berikut : HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAFTAR ISI A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN B. NERACA C. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EKONOMI

MAKRO,

KEBIJAKAN

KEUANGAN

DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 2


BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII

PENUTUP

3


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Ekonomi Makro Laporan Keuangan

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : Inflasi Tahun 2014 berturut-turut sebagai berikut : No

Triwulan I-IV

Tingkat

Keterangan

1

Triwulan I

7.76

-

2

Triwulan II

7.09

-

3

Triwulan III

4.35

-

4

Triwulan IV

6.47

Sumber : www.bi.go.id

Tingkat Bunga (BI Rate) berturut-turut sebagai berikut : No

Triwulan I-IV

Tingkat

Keterangan

1

Triwulan I

7,50

-

2

Triwulan II

7,50

-

3

Triwulan III

7,50

-

4

Triwulan IV

7,58

Sumber : www.bi.go.id

B. Kebijakan Keuangan Dalam

rangka

meningkatkan

pendapatan

daerah, Kantor

Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya : -

Berupaya menerapkan dan melaksanakan ‘excellent service’ dalam pelayanan permohonan ijin gangguan (HO) 4


-

Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya (listrik,air, telepon), dan kertas sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi

pelaksanaan

kegiatan

dan

belanja diupayakan melalui : -

Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas.

-

Pelaksanaan Kegiatan dan Belanja mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

-

Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi Kantor Lingkungan Hidup.

-

Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang sudah disahkan Bupati Kulon Progo

-

Belanja mencari alternatif penyedia barang dan jasa dengan harga terendah.

-

Pemanfaatan sumber daya (personil dan peralatan) yang ada seefektif mungkin. Anggaran belanja langsung (setelah perubahan) yang dipergunakan untuk

melaksanakan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup pada tahun 2014, meliputi kegiatan di Subbag Tata Usaha/Eks BAU dan kegiatan di seksi-seksi / urusan wajib adalah sebagai berikut : -

Jumlah anggaran kegiatan KLH tahun 2014

: Rp. 1.613.299.405,00

-

Jumlah realisasi anggaran KLH tahun 2014

: Rp. 1.578.178.925,00

-

Sisa anggaran

: Rp.

-

Persentase pencapaian target anggaran

:

35.120.480,00

97,82 %

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

5


No.

Uraian Program / Kegiatan Tolok ukur

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik.

Bulan

12

12

100

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

unit

6

6

100


Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

No 3.

Penyediaan Keuangan

Jasa

Administrasi bulan

12

12

100

4.

Penyediaan Alat tulis kantor

bulan

12

12

100

5.

Penyediaan Barang Cetakaan dan bulan Pengandaan

12

12

100

6.

Penyediaan bahan bacaan dan bulan peraturan perundang-undangan

12

12

100

7.

Penyediaan makanan & minuman

bulan

12

12

100

8.

Penyediaan jasa koordinasi dan bulan konsultasi luar daerah

12

12

100

9.

Penyediaan jasa koordinasi dan bulan konsultasi dalam daerah

12

12

100

B.

Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.

Pemeliharaan rutin / berkala Unit kendaraan dinas/operasional

6

6

100

6


C

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan laporan capaian Exempl kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja ar SKPD

10

10

100

2

Penyusunan laporan keuangan se- Exempl mesteran ar

4

4

100

D

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1.

Penyusunan Review Renstra

Buku

1

1

100

2

Rencana Kerja SKPD

Buku

1

1

100

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

4

4

100

359

359

100

No


E

Program Pengawasan Pengendalian Program

1.

Monitoring, evaluasi Pengendalian laporan dan Pelaksanaan Program Kegiatan

F

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1

dan

Penyediaan Prasarana dan Sarana unit Pengelolaaan Persampahan G

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

1.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

lokasi

9

9

100

2.

Pemantauan Kualitas Lingkungan . Pengkajian Dampak Lingkungan.

titik

10

10

100

dok

250

309

123,6

8

7

87,5

3. 4.

Pemantauan Lingkungan dan Pe kasus nanganan Kasus LH

7


H

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan paket tentang Perlindungan dan Konservasi SDA

1

1

100

2

Konservasi Sumber Daya Air dan unit Pengendalian Kerusakan Sumbersumber air

72

72

100

I

Program Pengelolaan Terbuka Hijau (RTH)

1

Penataan Ruang Terbuka Hijau

3

3

100

Ruang paket

Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 23 kegiatan, sebanyak 15 kegiatan merupakan kegiatan Eks BAU yang capaian indikator kinerja sebesar 100 %

sedangkan

dari 8 kegiatan non-Eks BAU terdapat satu kegiatan yang telah selesai 123,6 % atau melebihi target kinerja yang telah ditentukan yaitu kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan.

Sasaran strategis dari kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan adalah

diterbitkannya dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Dokumen pengelolaan lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa usaha/kegiatan, telah disahkan sebanyak 309 dokumen (283 SPPL dan 26 UKL-UPL) dari target sejumlah 250 dokumen. Dokumen ini digunakan sebagai sarana pengendali lingkungan hidup serta menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mengelola lingkungan.

8


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan KLH KULON PROGO. Dalam tahun anggaran 2014 SKPD Kantor Lingkungan Hidup melaksanakan 9 program 23 kegiatan. Kinerja keuangan untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut : No.

Uraian Program / Kegiatan

A.

Program Pelayanan Administrsi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik.

2.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

3.

Penyediaan Keuangan

4. 5.

Target

Penyerapan (%)

18,150,000,00

17.088.797,00

94,15

3,188,200,00

3,020,500,00

94,74

10,560,000,00

10,560,000,00

100,00

Penyediaan Alat tulis kantor

3,679,500,00

. 3,679,250,00

99,99

Penyediaan Barang Cetakaan dan Pengandaan

3,588,000,00

3,587,875,00

100,00

840,000,00

. 840,000,00

100,00

5,400,000,00

5,100,000,00

94,44

17,240,000,00

100,00

1,500,000,00

1,500,000,00

100,00

76,849,600,00

76.838.528,00

99,99

Jasa

Administrasi

6.

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

7.

Penyediaan makanan & minuman

8.

Penyediaan jasa koordinasi dan konsultasi luar daerah 17,240,000,00

9.

Penyediaan jasa koordinasi dan konsultasi dalam daerah

B.

Proram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.

Realiasi

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

9


No.


C

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

Penyusunan semesteran D

Realiasi

Penyerapan (%)

1.102.200,00

1.091.600,00

99,04

789.500,00

780.800,00

98,90

1.264.500,00

922.400,00

72,95

852.000,00

851.750,00

99,97

693.000,00

680.350,00

98,17

Penyediaan Prasarana dan Sarana 393.967.525,00 Pengelolaaan Persampahan

392.211.400,00

99,55

246.886.600,00

246.705.575,00

99,93

41.958.200,00

40.155.450, 40.155.450,00 00

95,70

63.683.475,00

92,26

laporan

keuangan

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1.

Penyusunan Renstra SKPD

2.

Rencana Kerja SKPD

E

Program Pengawasan Pengendalian Program

1.

Monitoring, evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Program Kegiatan

F.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.

Target

dan

G

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

1.

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

2.

Pemantauan Kualitas Lingkungan .

3.

Pengkajian Dampak Lingkungan.

69.026.800,00

4.

Pemantauan Lingkungan dan Pe nanganan Kasus LH

30.625.000,00

30.508.900,00

99,62

10


No.


H

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

2.

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Air

I.

Program Pengelolaan Terbuka Hijau (RTH)

1.

Penataan Ruang Terbuka Hijau

Target

Realiasi

Penyerapan (%)

47.363.800,00

47.158.200,00

99,57

322.601.750,00

302.089.675,00

93,64

315.173.230,00

311.884.400,00

98,96

Ruang

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, implementasinya pada SKPD belum sesuai harapan sehingga belum mendukung efekifitas dan efisiensi kinerja SKPD. b. Keterbatasan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kantor Lingkungan Hidup. Hal ini diatasi dengan pendistribusian beban kerja dengan memperhatikan uraian tugas pada masing-masing seksi dan sub bagian. c. Sistem Akuntasi Keuangan Daerah belum sepenuhnya dipahami oleh SKPD, sehingga memerlukan waktu tersendiri untuk mempelajari/memahami. d. Sistem jaringan SIMDA kadang terkendala oleh koneksitas jaringan, terutama yang terkoneksi secara wireless kadang-kadang mengalami off-line ataupun server SIMDA sibuk karena diakses bersamaan oleh banyak pengguna. Secara umum capaian target kinerja keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2014 mencapai rata-rata 98,28 %. Hal tersebut mempunyai makna bahwa dari aspek 11


keuangan, anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dapat direalisasikan dengan cukup baik. Namun demikian terdapat program dan kegiatan yang capaian kinerja keuangannya tidak maksimal/ tidak sesuai dengan rencana anggaran (prosentase capaian realisasi anggaran < 90 %), yaitu pada :  Program : Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Kegiatan : Penyusunan Renstra (Review) SKPD. Capaian realisasi keuangan kegiatan ini adalah 72,95 %. Hal ini karena terdapat sisa anggaran Rp.324.000 untuk makan minum lembur penyusunan Review Renstra yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2014 yang tidak bisa dicairkan.

12


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas akuntansi / entitas Pelaporan Keuangan Daerah. Entitas Pelaporan adalah audit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntasi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan. Kantor Lingkungan Hidup merupakan entitas pelaporan. B. Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Basis dalam penerapan Kebijakan Akuntansi SKPD Kulon Progo menggunakan Kas modifikasian, yaitu : 1. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran

yaitu

merupakan pengakuan

pendapatan, belanja dan pembiayaan. 2. Basis Akrual untuk Neraca yaitu untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana. C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 1. Laporan Realisasi Anggaran a. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan menggunakan

asas bruto yaitu

pembukuan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). b. Belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan asas nilai nominal yaitu membukukan nilai yang tertera dalam bukti, yang telah dipertanggungjawabkan dan disahkan. c. Surplus (Defisit) dicatat sebesar selisih lebih/kurang, antara realisasi pendapatan dan dan belanja selama satu periode pelaporan. 2. Neraca a. KAS Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan Untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah. 1. Kas di Bendahara Penerimaan, mencakup seluruh kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggungjawab Bendahara Penerima yang belum disetor ke Kas Daerah.

13


2. Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UYHD yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. b. PIUTANG Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. c. PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan pada akhir Periode pelaporan, persediaan dinilai dalam neraca dengan cara : 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian. 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. *) 3) Harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.*)ditulis apabila ada. d. ASET TETAP 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset Tetap terdiri dari : 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset Tetap Lainnya

6

Konstruksi dalam pengerjaan

14


 Aset Tetap dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Apabila Aset Tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.  Dalam penilaian Aset Tetap dengan nilai historis maupun harga perolehan yang diestimasikan tidak memungkinkan, maka Aset Tetap yang bersangkutan dinyatakan dalam neraca nilai Rp 1,00 untuk tiap satu barang.

Dalam rangka penyusunan neraca awal, khusus tanah dan

bangunan dapat dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada saat neraca disusun.  Mengingat penyusutan dalam kebijakan akuntansi belum ditetapkan dan penetapan umur manfaat untuk tiap-tiap kelompok aset belum diputuskan, dalam periode masa transisi penetapan Permendagri No.13 Tahun 2006 belum dilakukan penyusutan aset tetap.  Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.  Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; e) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut : (1)

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 250.000,00;

(2)

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.

 Batas minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk : a) Pengadaan/pembelian tanah; b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan.

15


 Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca.  Barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dicatat secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).  Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan ekstrakomptabel dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa pengguna dalam hal aset tetap tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.  Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan

nilai

wajar

masing-masing

aset

yang

bersangkutan.  Aset tetap yang secara permanen dilepas atau dihentikan penggunaannya harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK Bupati tentang penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke aset lainnya. e. ASET LAINNYA Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap. Aset Lainnya terdiri dari : - Tagihan Penjulan Angsuran - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga - Aset tak berwujud - Aset lain-lain Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Agsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

16


f. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari : - Utang Perhitungan Pihak Ketiga - Pendapatan diterima dimuka / pendapatan yang ditangguhkan - Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban Jangka Pendek dibukukan sebesar nilai nominal. g. EKUITAS DANA Ekuitas dana adalah kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana untuk dikonsultasikan.

17

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents