Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan suatu entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama

satu

periode

pelaporan.

Laporan

keuangan

terutama

digunakan

untuk

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundangundangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Selanjutnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, pada periode Tahun 2007 merupakan transisi dari peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan terbitnya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Pemerintah Kota Cirebon

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD 2007 secara teknis administrasi merupakan masa transisi, yaitu dari keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD ke Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimana SKPD sudah menyusun dan melaporkan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 295 yang berbunyi: 1) “Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya. 3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Laporan realisasi anggaran b. Neraca dan c. Catatan atas laporan keuangan 4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelola APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran EXXIF peraturan menteri ini”. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah: a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. d. Laporan

Keuangan

Pemerintah

kota

Cirebon

adalah

laporan

berupa

konsolidasian/penggabungan laporan keuangan seluruh SKPD dari laporan: 1) LRA (Laporan Realisasi Anggaran) 2) Neraca 3) Arus Kas


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 4) CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;dan b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: a.

Aset;

b.

Kewajiban;

c.

Ekuitas dana;

d.

Pendapatan;

e.

Belanja;

f.

Transfer;

g.

Pembiayaan; dan

h.

Arus kas.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Cirebon atas pelaksanaan APBD Tahun 2012 adalah: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara. d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. g. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon. h. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Stratejik Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2008-2013. i. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2012. j. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2012. 1. 3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Bab I: Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Bab II: Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bab III: Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Bab IV: Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas Bab VI : Penutup.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1.

EKONOMI MAKRO Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Cirebon tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan Visi Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah: “Dengan Nuansa Religius, Kota Cirebon menjadi kota perdagangan dan jasa yang maju dan sejahtera”. Sedangkan salah satu misinya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi serta meningkatkan produktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi dengan tujuan tuj akhirnya untuk mensejahterakan atau meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Cirebon. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Cirebon berusaha melaksanakan pembangunan ekonomi yang diarahkan pada bidang-bidang bidang bidang yang dapat meningkatkan kesejahteraan an masyarakat dan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan, sehingga akan meningkatkan daya beli secara merata dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Secara mendasar, perekonomian Kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geografis geogr yang strategis dan karakteristik sumber daya alam sehingga struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Hal ini terlihat pada grafik struktur Produk Domestik Bruto (PDRB) Kota Cirebon berdasarkan sektor ekonominya. Grafik 2.1.1 : PDRB Sektoral Kota Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2010 2007 2010 (Milyar Rupiah)

4000 3000 2000 2007

1000 0

2010 2007

2008 2009 2010

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Grafik 2.1.2 : Perkembangan PDRB Kota Cirebon Tahun 2005-2010 (Milyar Rupiah) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2005

2006

2007

2008

Atas Dasar Harga 6,840 Berlaku

7,975

9,149 10,698 11,632 10,921

Atas Dasar Harga 4,854 Konstan

5,123

5,513

5,824

2009

6,117

2010

5,247


Perkembangan PDRB Tahun 2005-2010 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan memiliki kecenderungan meningkat, namun pada tahun 2009-2010 mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kinerja beberapa sektor, yaitu sektor transportasi khususnya angkutan laut yang mengalami penurunan jumlah barang yang dimuat dari pelabuhan Cirebon, serta sektor industri pengolahan yang diakibatkan PT. British American Tobacco Indonesia Tbk. yang berlokasi di Cirebon tidak berproduksi lagi mulai 1 Januari 2010. Walaupun pada kedua sektor tersebut mengalami penurunan kinerja, akan tetapi secara keseluruhan kesejateraan penduduk Kota Cirebon dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan meningkat dari Rp548.440,00 pada tahun 2008 menjadi Rp692.772,00 pada tahun 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah mampu untuk mengawal peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Grafik 2.1.3 : Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Tahun 2008-2010 (Rupiah/Bulan) 400,000 350,000

373,536 329,237

352,954

333,943

300,000

300,404

250,000 214,497

200,000

Makanan

150,000

Non Makanan

100,000 50,000 2008

2009

2010

Sumber: BPS Kota Cirebon


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 2.2.

KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah sedangkan untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Pegawai dan Belaja Barang dan Jasa, selektif dalam belanja modal

serta

memacu investasi daerah yang

diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA). KUA merupakan dokumen dalam penyusunan APBD yang memuat pokok-pokok pikiran melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan Umum APBD (KUA) mempertimbangkan pula Rencana Stratejik Pemerintah Daerah dan Dokumen Perencanaan lainnya, kebijakan Pemerintah Pusat, pertimbangan kondisi sosial, politik, ekonomi dan isu-isu global yang berkembang di masyarakat. Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu: 1) Hasil Pajak Daerah; 2) Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. b. Dana Perimbangan Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu: 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil bukan Pajak;


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 2) Dana Alokasi Umum; 3) Dana Alokasi Khusus. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lima jenis pendapatan yaitu: 1) Hibah

berasal

dari

Pemerintah

Pusat,

Pemerintah

Daerah

lainnya,

Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; 2) Dana

darurat

dari

Pemerintah

Pusat

dalam

rangka

penanggulangan

korban/kerusakan akibat bencana alam; 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; 4) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus; 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun jenis kelompok belanja tersebut adalah sebagai berikut: a. Belanja tidak langsung Belanja tidak langsung terdiri dari tujuh jenis belanja yaitu: 1) belanja pegawai; 2) belanja bunga; 3) belanja subsidi; 4) belanja hibah; 5) belanja bantuan sosial; 6) belanja bagi hasil; 7) belanja bantuan keuangan dan; 8) belanja tidak terduga. b. Belanja langsung Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu: 1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa dan; 3) belanja modal. Arah kebijakan anggaran belanja untuk setiap kelompok belanja, yaitu: 1) Untuk Belanja Tidak Langsung, arah kebijakannya mencakup: a)

Stabilisasi dan/atau peningkatan Belanja Tidak Langsung dari Belanja Pegawai;

b)

Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan dalam rangka mendukung secara signifikan

terhadap

upaya

penanggulangan

permasalahan

kemiskinan,


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penciptaan sustainabilitas ekologi. 2) Untuk Belanja Langsung, arah kebijakan mencakup: a) Stabilisasi dan/atau peningkatan Belanja Langsung dari Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; b) Penyeimbang komposisi antara Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal untuk kegiatan Fisik Konstruksi dan kegiatan Non Fisik Konstruksi; c) Penyeimbang komposisi Belanja Langsung; d) Penyeimbang komposisi seperti terdapat pada point 2 dan point 3 harus didasarkan pada indeks relevansi anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2012 dengan merujuk pada 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2012.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah

terdiri dari dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari: 1) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman daerah; 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman; 6) penerimaan piutang daerah. b. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; 4) pemberian pinjaman daerah. Arah kebijakan anggaran pembiayaan daerah untuk setiap kelompok pembiayaan, yaitu: a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikut, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran tahun sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali penerimaan pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 1) Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumya (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SILPA akan di upayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. 2) Merintis kerjasama dengan pihak ketiga baik dari dalam maupun luar negeri melalui pola insentif ataupun bentuk kerjasama lainnya yang menguntungkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran

yang

bersangkutan

maupun

pada

tahun-tahun

anggaran

berikutnya,

mencakup:pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut: 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana lainnya. 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran. 3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan

revitalisasi dan restrukturisasi kinerja

BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian kepada kelayakan BUMD. 4) Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan penurunan/pengurangan pengeluaran pembiayaan daerah tiap-tiap pos pengeluaran pembiayaan daerah.

1.2.3.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, termasuk laporan

keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

1.2.3.2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon tahun 2012 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2012 (sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012) dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp872.125.300.174,00 atau 100,12% dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp871.070.274.388,80. Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Cirebon dilaksanakan oleh 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan dengan jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp907.004.674.733,80.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Rencana pembangunan jangka menengah Kota Cirebon 2008-2013 disusun dengan maksud program-program pembangunan di daerah dalam rangka pelaksanaan RPJM Kota Cirebon adalah sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD dan program serta kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon dan APBD Provinsi Jawa Barat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

2.3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 3. Sekretariat Daerah a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Komunikasi dan Informatika c) Pertanahan 4. Sekretariat DPRD a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 5. Dinas Pendidikan a) Pedidikan b) Kepemudaan dan Olahraga


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 6.

Dinas Kesehatan a) Kesehatan

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Kependudukan dan Catatan Sipil 8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi a) Sosial b) Ketenagakerjaan 9.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumberdaya Mineral a) Pekerjaan Umum b) Perumahan c) Penataan Ruangan

10.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan a) Perumahan b) Lingkungan Hidup c) Pertanahan

11. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaa dan Pariwisata a) Kebudayaan b) Kepemudaan dan Olahraga c) Pariwisata 12.

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi a) Perhubungan b) Komuniasi dan Informatika

13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah a) Otonomi Daerah, Pemerintahah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 14. Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian a) Pertanian b) Kehutanan c) Kelautan Dan Perikanan 15. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah a) Koperasi dan UKM b) Perdagangan c) Industri 16. RSUD Gunung Jati a) Kesehatan 17. Inspektorat a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 18. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b) Perencanaan Pembangunan c) Stastik 20.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan a) Penanaman Modal

21. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana a) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera d) Stastik 22. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah a) Kearsipan b) Perpustakaan 23. Satuan Polisi Pamong Praja a) Kesatuan Banga dan Politik Dalam Negeri 24. Kantor Lingkungan Hidup a) Lingkungan Hidup 25. Kantor Penanaman Modal a) Penanaman Modal 26. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran a) Perumahan 27. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat a) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 28. Kantor Ketahanan Pangan a) Ketahanan Pangan 29. Kecamatan Kejaksan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Perencanan Pembangunan c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30. Kecamatan Pekalipan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Perencanan Pembangunan c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 31. Kecamatan Kesambi


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Perencanaan Pembangunan c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32. Kecamatan Lemahwungkuk a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Perencanaan Pembangunan c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33. Kecamatan Harjamukti a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Perencanan Pembangunan 34. Kelurahan Kejaksan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 35. Kelurahan Kebon Baru a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 36. Kelurahan Kesenden a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37. Kelurahan Sukapura a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat aerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 38. Kelurahan Kesambi a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 39. Kelurahan Sunyaragi a) Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40. Kelurahan Drajat


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 41. Kelurahan Pekiringan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 42. Kelurahan Karyamulya a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43. Kelurahan Lemahwungkuk a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 44. Kelurahan Panjunan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 45. Kelurahan Kesepuhan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administras Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 46. Kelurahan Pegambiran a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 47. Kelurahan Pekalipan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 48. Kelurahan Pekalangan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 49. Kelurahan Jagasatru a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyaakat dan Desa


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 50. Kelurahan Pulasaren a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 51. Kelurahan Harjamukti a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 52. Kelurahan Argasunya a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 53. Kelurahan Kalijaga a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 54. Kelurahan Kecapi. a) Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 55. Kelurahan Larangan a) Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian b) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD Kota Cirebon sudah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2012.

1.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan untuk Belanja Langsung masingmasing SKPD per program dan kegiatan dapat dilihat dalam lampiran catatan atas laporan keuangan ini.

1.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah Secara umum realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2012 ini mencapai target kecuali Retribusi Daerah (76,12%), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (47,43%), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (95,77%), Dana Bagi Hasil Pajak (97,51%), Pendapatan Bagi Hasil Pajak (90,93%), dan Bantuan Keuangan dari Provinsi (95,74%). Permasalahan dan kendala yang dihadapi atas tidak tercapainya target pendapatan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Untuk Pendapatan Retribusi Daerah diakibatkan adanya Surat Edaran Walikota Cirebon yang menghentikan sementara atas retribusi dari bulan Januari s/d April 2012; 2) Untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakibatkan Perusahaan Daerah belum memberikan bagian laba kepada Pemerintah Kota Cirebon secara utuh, terutama bagian laba dari PDAM yang tahun 2011 dan 2012 belum sama sekali meberikan bagian laba tersebut. 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diakibatkan pemanfaatan fasilitas sosial dan umum milik Pemerintah Kota Cirebon oleh masyarakat tidak memenuhi target. 4) Dana Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak akibat transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memenuhi target. 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi diakibatkan pencairan yang menggunakan pihak ketiga dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak ditambah dengan biaya umum. Sehingga dengan kata lain, tidak tercapainya target anggaran akibat efesiensi belanja.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 b. Permasalahan Utama Belanja Daerah Permasalahan utama belanja daerah adalah terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan dan sangat tergantungnya sumber pendapatan daerah dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta tidak seimbangnya pertumbuhan pendapatan daerah dengan pertumbuhan belanja daerah. Disamping itu belanja daerah untuk kegiatan oleh SKPD lebih banyak direalisasikan menjelang berakhirnya Tahun anggran 2012 yang disebabkan oleh terlambatnya penyelesaian administrasi kegiatan, terjadinya gagal tender dan faktor lainnya sehingga hal ini menyebabkan rendahnya daya serap anggaran belanja Tahun 2012.

c. Permasalahan Utama Pembiayaan Daerah Permasalahan utama pembiayaan adalah sisa SILPA dari hasil menutup defisit realisasi anggaran tidak mencukupi untuk digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan yang akan digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran hutang dan pemberian pinjaman daerah.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1.

ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas pelaporan adalah satuan instansi pemerintah atau satuan program pemerintah yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang diharuskan menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan umum tentang entitas pelaporan akan menentukan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menetapkan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan

terhadap

aset,

yurisdiksi,

tugas

dan

misi

tertentu,

dengan

bentuk

pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Kebijakan akuntansi umum mengenai entitas pelaporan ditetapkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang dalam hal ini dikonsolidasikan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility centre) atau entitas akuntansi. Sehubungan dengan hal itu, maka kantor/unit kerja yang ditetapkan sebagai pusat pertanggungjawaban atau entitas akuntansi adalah sebagai berikut: a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan); b. Sekretariat Daerah; c.

Dinas/Satuan Kerja;

d. Badan/Lembaga Teknis Daerah; e. Tiap-tiap Kecamatan dan Kelurahan (Setiap Kecamatan dan Kelurahan merupakan pusat pertanggungjawaban tersendiri). Kebijakan tentang entitas pelaporan juga mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.2.

BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran 1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cirebon dalam satu periode pelaporan. 2) Laporan Realisasi Anggaran memuat: a) Unsur-unsur pendapatan


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 b) Unsur-unsur belanja c) Unsur-unsur transfer d) Unsur-unsur surplus/defisit e) Unsur-unsur pembiayaan f)

Unsur-unsur sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca 1) Penyusunan

Neraca

Pemerintah

Kota

Cirebon

menganut

Prinsip

Substansi

Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form). Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Kota

Cirebon Tahun 2012 adalah per 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. 2) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah: a) Basis Kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. b) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. 3) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomi adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan yang belum dieksplorasi. a) Kas (1)

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

(2)

Pencatatan kas menggunakan basis kas.

(3)

Kas di Kas Daerah dan di Bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal neraca.

(4)

Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil opname kas di masing-masing pemegang kas (Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran).

b) Piutang (1)

Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 (2)

Piutang adalah transaksi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang belum dilunasi, seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan

(3)

Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar nilai nominal

(4)

Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut

(5)

Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD)

c) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (1)

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(2)

Perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar TGR dinilai sebesar nilai nomimal

(3)

Perkiraan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Bagian Lancar TGR diakui

pada

saat

timbulnya

hak

atas

bagian

lancar

dari

Tuntutan

Perbendaharaan dan TGR. d) Persediaan (1)

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

(2)

Pada

akhir

periode

akuntansi,

persediaan

dicatat

berdasarkan

hasil

inventarisasi fisik. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara: (a) Biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian; (b) Biaya standar atau biaya produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; (c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. (3)

Jenis-jenis persediaan: (a) Persediaan

Habis

Pakai,

adalah

barang-barang

yang

bekas

penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK; (b) Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misalnya box file; (c) Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan , misalnya spare part bekas kendaraan bermotor yang masih bisa digunakan;


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 (d) Persediaan untuk dijual, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kesehatan, bibit, benih ikan dan sebagainya. e) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Lembaga keuangan lainnya dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal. f)

Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap menggunakan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku untuk instansi pemerintah. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan aset tetap sampai dengan saat ini belum dihitung penyusutannya. Terhadap aset tetap yang kondisinya rusak berat diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Pengungkapan nilai Aset di neraca sepenuhnya mengacu kepada PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Paragrap 36 yaitu: “Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya”.

g) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan baru dicatat berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut. Apabila penilaian konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan SPM yang diterbitkan tidak memungkinkan, maka nilai konstruksi dalam pengerjaan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada saat perolehan.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 h) Built, Operate and Transfer (BOT) Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain tersebut membangun dan/atau sarana lain beserta fasilitas diatas tanah tersebut, serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitasnya

tersebut

beserta

pendayagunaannya

kepada

negara

setelah

berakhirnya waktu yang telah disepakati. i)

Dana Bergulir Dana Bergulir meliputi Program Pengembangan Usaha Kecil. Program Dana Bergulir berupa bantuan pinjaman penyaluran modal kepada pengusaha kecil sesuai dengan program Pemerintah Kota Cirebon. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Bank Jabar Cabang Cirebon. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah disalurkan dari Pemerintah Kota Cirebon kepada Bank Jabar Cabang Cirebon. Program Pengembangan Usaha Kecil berupa bantuan kepada Usaha Kecil dibawah Bagian Bina Ekonomi dalam bentuk bantuan dengan bunga lunak, periode pinjaman 2 tahun dan bertujuan untuk penguatan Perekonomian Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah Kota Cirebon.

j)

Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban lancar yang harus dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini dibukukan sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari: a. Bagian Lancar (BL) Kewajiban Kepada Pemerintah Pusat Merupakan Bagian Kewajiban Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Kewajiban Jangka Pendek, karena telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. b. Kewajiban Perhitungan pihak Ketiga Merupakan Kewajiban Jangka Pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. c.

Kewajiban Bunga, Denda dan Commitment Fee Kewajiban Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender melalui DP3 (Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman) – Departemen Keuangan, atas realisasi pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, serta waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam pinjaman.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemerintah Daerah tidak dapat melunasi angsuran pokok maupun bunganya tepat waktu dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati bersama. Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditariknya sampai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman. k) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nominal. Nilai kewajiban dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Kewajiban jangka panjang terdiri dari dari: (1) Kewajiban Kepada Pemerintah Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi (2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi l)

Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah hak residual atas aset Pemerintah Kota Cirebon setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas dana terdiri dari: (1) Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih jumlah nilai Aset Lancar dikurangi dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek. (2) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas

Dana

diinvestasikan

Investasi dalam

merupakan

Investasi

selisih

Permanen,

antara Aset

jumlah

Tetap,

nilai

Aset

yang

Lainnya,

dibandingkan dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang. (3) Ekuitas Dana Cadangan, merupakan kekayaan Pemerintah Kota Cirebon yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 c. Laporan Arus Kas a) Laporan

Arus

Kas

menyajikan

informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. b) Arus masuk dan arus keluar kas diklasifikasikan berdasarkan

4.3.

(1)

Aktivitas operasi

(2)

Aktivitas investasi nonkeuangan

(3)

Aktivitas pembiayaan

(4)

Aktivitas nonanggaran

BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN a.

Periode Akuntansi Periode akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Cirebon adalah periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.

b.

Pos-Pos Neraca Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca terdiri atas : 1)

2)

Persediaan dinilai berdasarkan : a)

Harga pembelian;

b)

Harga jual untuk kertas berharga (materai dan leges).

Investasi Permanen dinilai sebesar penyertaan pada BUMD yang berasal dari Pemerintah Kota Cirebon atau pelimpahan dari Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

3)

Aset Tetap dinilai sebesar nilai historis yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap pakai, terhadap aset yang belum mempunyai nilai maka dalam penilaiannya ditetapkan sebagai berikut : a)

Tanah Penilaian atas tanah yang tidak mempunyai nilai perolehan, penilaiannya dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

b)

Gedung dan Bangunan Penilaian atas gedung dan bangunan didasarkan pada konstruksi bangunan (permanen, semi permanen dan darurat).

c)

Kendaraan Kendaraan yang belum mempunyai nilai perolehan, penilaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 4)

Aset tetap yang dicatat dalam Neraca Tahun 2012 adalah aset awal tahun 2012 kemudian ditambah dengan mutasi Tahun Anggaran 2012.

5)

6)

Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset tetap : a)

Untuk Tanah

: Sertifikat

b)

Gedung dan Bangunan

: Sertifikat

c)

Mesin dan Peralatan (Kendaraan)

: BPKB

Aset tetap ini dikelompokan menjadi : a)

Tanah;

b)

Peralatan dan Mesin;

c)

Gedung dan Bangunan;

d)

Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e)

Aset Tetap Lainnya;

f)

Konstruksi Dalam Pengerjaan;

7)

Hutang Jangka Pendek dibukukan sesuai nilai nominalnya.

8)

Hutang Jangka Panjang dibukukan sesuai nilai nominal berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan perhitungannya secara bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Direktorat Jendral Penerusan Anggaran Departemen Keuangan.

9)

Ekuitas Dana merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai hutang.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

Tahun 2011

PENDAPATAN Rp872.125.300.174,00

Rp838.617.783.414,00

Realisasi Pendapatan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp872.125.300.174,00 atau 100,12% dari target Pendapatan periode tersebut sebesar Rp871.070.274.388,80. Realisasi Pendapatan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp33.507.516.760,00 atau 3,99% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan tahun 2011 sebesar Rp838.617.783.414,00.

Tahun 2012

Tahun 2011

PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp149.489.858.160,00

Rp120.130.531.059,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

adalah

sebesar

Rp147.880.392.393,00.

Rp149.489.858.160,00 Realisasi

tersebut

atau

101,09%

mengalami

dari

target

kenaikan

sebesar sebesar

Rp29.359.327.101,00 atau 24,44% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2011 sebesar Rp120.130.531.059,00. Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.1 : Pendapatan Pajak Daerah Rp58.294.336.963,00

Rp46.129.881.876,00

Realisasi Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp58.294.336.963,00 atau 120,66% dari target sebesar Rp48.313.130.237,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.164.455.087,00 atau 26,37% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp46.129.881.876,00.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Tabel 5.1.1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2011 Uraian

% Perubahan

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

• Pajak Hotel

Rp 4.810.475.828,00

Rp 3.407.259.633,00

Rp 1.403.216.195,00

41,18%

• Pajak Restoran

Rp 11.216.762.902,00

Rp 7.579.094.211,00

Rp 3.637.668.691,00

48,00%

• Pajak Hiburan

Rp 1.651.182.307,00

Rp 1.126.464.599,00

Rp

524.717.708,00

46,58%

• Pajak Reklame

Rp 2.987.231.895,00

Rp 2.685.435.552,00

Rp

301.796.343,00

11,24%

• Pajak Penerangan Jalan

Rp 11.498.691.688,00

Rp 11.147.201.382,00

Rp

351.490.306,00

3,15%

• Pajak Parkir

Rp

828.421.350,00

Rp

Rp

290.211.250,00

53,92%

• Pajak Air Baw ah Tanah

Rp

56.598.150,00

Rp

64.227.400,00

Rp

(7.629.250,00)

-11,88%

• Pajak Sarang Burung Walet

Rp

5.130.000,00

Rp

12.210.000,00

Rp

(7.080.000,00)

-57,99%

• Pajak Lingkungan

Rp 25.239.842.843,00

Rp 19.569.778.999,00

Rp 5.670.063.844,00

28,97%

JUMLAH

Rp 58.294.336.963,00

Rp 46.129.881.876,00

Rp 12.164.455.087,00

538.210.100,00

Pada tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah ditetap, sehingga: a. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1998 Nomor 14 Seri A2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Cirebon Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan; b. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan; c. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel; d. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran; e. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame; f. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; g. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air tanah; h. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Matriks perubahan atas Perda tersebut adalah sebagai berikut:


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Tabel 5.1.1.2 Matriks Perbedaan Perda Pendapatan Daerah No. 3 Tahun 2012 dengan Perda Sebelumnya Uraian PAJAK HOTEL Obyek pajak untuk penyediaan • rumah kos PAJAK RESTORAN Obyek pajak untuk penyediaan jasa • boga/katering PAJAK REKLAME PAJAK HIBURAN • Tontonan film/bioskop • Panti pijat, mandi uap/spa • Pagelaran musik dan tari • Hiburan kesenian rakyat • Diskotik dan klab malam • Permainan ketangkasan PAJAK PENERANGAN JALAN • Dari PLN, untuk bukan industri • Dari PLN, untuk industri • Dari bukan PLN, untuk industri Dari bukan PLN, untuk bukan • industri PAJAK AIR BAWAH TANAH PAJAK PARKIR • Tarif pajak PAJAK SARANG BURUNG WALET • Tarif pajak PAJAK LINGKUNGAN (BPHTB)

Perda Sebelumnya

Perda No. 3 Tahun 2012 Dimasukkan sebagai obyek pajak dengan tarif sebesar 5%

Belum dimasukkan

Belum dimasukkan

Dimasukkan sebagai obyek pajak dengan tarif sebesar 10% idem

Tarif pajak sebesar 10% s/d 30% Tarif pajak sebesar 35% Tarif pajak sebesar 20% Tarif pajak sebesar 20% Tarif pajak sebesar 35% Tarif pajak sebesar 15% s/d 35%

Tarif pajak sebesar Tarif pajak sebesar Tarif pajak sebesar Tarif pajak sebesar Tarif pajak sebesar Tarif pajak sebesar

10% 40% 30% 0% 40% 20%

Tarif pajak paling tinggi 8% Tarif pajak paling tinggi 7% Tarif pajak paling tinggi 9%

Tarif pajak sebesar 5% Tarif pajak sebesar 3% Tarif pajak sebesar 3%

Tarif pajak paling tinggi 10%

Tarif pajak sebesar 1,5% idem

Sebesar 20%

Sebesar 30%

Sebesar 20% untuk habitat alami, dan sebesar 15% untuk di luar Sebesar 10% habitat alami idem

Dengan adanya Perda No. 3 Tahun 2012, terdapat penambahan Pendapatan Asli Daerah yang secara langsung dapat ditelusuri dari rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2012, yaitu pendapatan dari pajak atas penyediaan Rumah Kos sebesar Rp7.417.635,00 dan pendapatan pajak atas penyediaan jasa Catering sebesar Rp822.592.497,00. Terlepas dari adanya perda tersebut, kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya berasal dari Pajak Lingkungan (BPHTB) yang naik sebesar Rp5.670.063.844,00, Pajak Restoran yang naik sebesar Rp3.637.668.691,00, dan Pajak Hotel yang naik sebesar Rp1.403.216.195,00. Kenaikan Pajak Lingkungan (BPHTB) salah satunya akibat keberhasilan upaya Pemerintah Kota Cirebon dari tahun 2011 sampai dengan sekarang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap BPHTP. Upaya tersebut antara lain: a. melakukan pertemuan dan rapat koordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan KKP Pratama Cirebon dalam hal pembinaan dan pendampingan; b. memberikan pelatihan yang berhubungan dengan BPHTB terhadap PNSD yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut; c. memberikan sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar masyarakat dapat menghitung sendiri besarnya BPHTB yang harus dibayarnya. Sedangkan untuk kenaikan pendapatan yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan lebih didasarkan pada naiknya rata-rata pengunjung dari tahun sebelumnya,


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 sehingga pada tahun 2012 terjadi kenaikan omzet dari usaha hotel, restoran, dan hiburan yang cukup signifikan. Salah satu indikator yang mendorong kenaikan tersebut dapat terlihat dari Grafik 5.1.1.1.

Grafik 5.1.1.1 Banyaknya Tamu Mancanegara dan Nusantara pada Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya di Kota Cirebon Tahun 2009-2012 2009 (Orang)

450000 400000 350000 300000 250000

Hotel Berbintang

200000

Akomodasi Lainnya

150000 100000 50000 0 2009

2010

2011

2012


Pendapatan yang berasal dari Pajak Reklame pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan sebesar Rp301.796.343,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal Hal ini diakibatkan adanya penambahan jumlah reklame yang terpasang dan penambahan wajib pajak baru, disertai dengan optimalisasi Pemerintah Kota Cirebon dalam hal pendataan di lapangan dan pemberian Surat Pemberitahuan atau Teguran bagi wajib pajak yang memasuki mem jatuh tempo. Walaupun dalam Perda No. 3 Tahun 2012 mengalami penurunan tarif pajak, pendapatan yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp351.490.306,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan masih m berkembangnya industri properti di Kota Cirebon dan adanya kemudahan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) dalam pemasangan sambungan listrik baru. Pendapatan yang berasal dari Pajak Parkir pada tahun 2012 juga mengalami kenaikan sebesar Rp290.211.250,00 Rp290.211.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh keberhasilan Pemerintah Kota Cirebon untuk menertibkan pengelolaan parkir dan melakukan teguran terhadap wajib pajak secara efektif sehingga pembayaran pajaknya tepat dalam perhitungan maupun waktu wakt pembayarannya. Selain adanya kenaikan, terdapat juga penurunan penerimaan pendapatan yang berasal dari dua sumber pajak daerah, yaitu Pajak Air Bawah Tanah yang pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp7.629.250,00 dibandingkan tahun sebelumnya dan Pajak Sarang Burung Walet yang pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp7.080.000,00


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Pajak Air Bawah Tanah, penurunan tersebut akibat adanya beberapa usaha jasa pencucian kendaraan bermotor yang berpindah menggunakan air PDAM. Sedangkan untuk Pajak Sarang Burung Walet, penurunannya akibat adanya penurunan tarif pajak (dari 15%-20% menjadi 10%) dan omzet para wajib pajak.

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.2 : Pendapatan Retribusi Daerah Rp9.805.820.896,00

Rp11.301.436.345,00

Realisasi Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp9.805.820.896,00 atau 76,12% dari target sebesar Rp12.882.067.350,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.495.615.449,00 atau 13,23% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp11.301.436.345,00. Penurunan pendapatan retribusi yang signifikan ini diakibatkan adanya Surat Edaran Walikota Cirebon yang menghentikan sementara pemungutan atas retribusi per Januari 2012 s/d April 2012, sehingga pendapatan retribusi yang diperoleh Pemerintah Kota Cirebon hanya berjalan efektif selama 8 bulan yaitu dari bulan Mei 2012 s/d Desember 2012.

Tabel 5.1.2.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2011 Uraian • Retribusi Jasa Umum

% Perubahan

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

Rp 6.787.412.028,00

Rp 7.850.803.055,00

Rp (1.063.391.027,00)

-13,54% -46,61%

• Retribusi Jasa Usaha

Rp

716.190.000,00

Rp 1.341.325.550,00

Rp

(625.135.550,00)

• Retribusi Perizinan Tertentu

Rp 2.302.218.868,00

Rp 2.109.307.740,00

Rp

192.911.128,00

JUMLAH

Rp 9.805.820.896,00

Rp 11.301.436.345,00

Rp (1.495.615.449,00)

5.1.3 : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2012 Rp1.601.714.882,00

9,15%

Tahun 2011 Rp1.016.812.985,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.601.714.882,00 atau 47,43% dari target sebesar Rp3.376.795.598,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp584.901.897,00 atau 57,52% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.016.812.985,00.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Tabel 5.1.3.1 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2012 dan Tahun 2011 Uraian

Tahun 2012

• Bagian Laba PDAM

Rp

Tahun 2011 -

Rp

Perubahan Nilai -

Rp

% Perubahan

-

-

• Bagian Laba PD. Bank Pasar

Rp

396.253.654,00

Rp

-

Rp

396.253.654,00

-

• Bagian Laba PD. Farmasi

Rp

144.207.791,00

Rp

-

Rp

144.207.791,00

-

20.607.000,00

20.607.000,00

• Bagian Laba PD. Pasar

Rp

• Bagian Laba PD. Pembangunan

Rp

• Penerimaan Deviden Bank BJB

Rp 1.040.646.437,00

Rp 1.016.812.985,00

Rp

23.833.452,00

Rp 1.601.714.882,00

Rp 1.016.812.985,00

Rp

584.901.897,00

JUMLAH

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

-

-

2,34%

Pada tahun 2011, Bagian Laba dari Perusahaan Daerah sebesar Rp476.105.600,00 (PD. Bank Pasar sebesar Rp325.000.000,00, PD. Pasar sebesar Rp131.105.600,00, dan PD. Farmasi Ciremai Rp20.000.000,00) diklasifikasikan sebagai Penerimaan Kembali Investasi (Penerimaan Pembiayaan), akan tetapi pada tahun 2012 Bagian Laba Perusahaan Daerah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Jika melihat laporan keuangan perusahaan daerah, pada tahun 2011 terdapat 2 perusahaan daerah yang mengalami kerugian sehingga Pemerintah Kota Cirebon tidak mendapatkan bagian laba, yaitu PDAM dengan kerugian sebesar Rp654.326.050,47 dan PD. Pembangunan dengan kerugian sebesar Rp4.150.240,00. Sedangkan pada tahun 2012, hanya terdapat 1 perusahaan daerah yang mengalami kerugian yaitu PD. Pembangunan dengan kerugian sebesar Rp5.673.838,00 (unaudited). Untuk PDAM, laporan keuangan PDAM menyatakan bahwa PDAM pada tahun 2012 memperoleh laba sebesar Rp1.142.232.332,08 (unaudited), akan tetapi bagi hasil laba untuk Pemerintah Kota Cirebon belum dapat direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2012 karena menunggu hasil audit dari akuntan publik.

Tahun 2012

5.1.4 : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tahun 2011

Rp79.787.985.419,00

Rp61.682.399.853,00

Realisasi Lain-lain PAD yang sah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

adalah

sebesar

Rp79.787.985.419,00

atau

95,77%

dari

target

sebesar

Rp83.308.399.208,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.105.585.566,00 atau 29,35% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp61.682.399.853,00. Ada 4 penyebab yang dominan atas kenaikan tersebut: a. Adanya kenaikan Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.045.018.193,00 akibat lebih tingginya pendapatan tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 tetapi dari segi belanja tahun 2012 lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sehingga kas di Bank BJB selama tahun berjalan 2012 lebih tinggi dibandingkan kas di Bank BJB selama tahun berjalan 2011.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 b. Adanya kenaikan Penerimaan Bunga Deposito sebesar Rp1.613.110.366,00 akibat adanya SILPA tahun berjalan yang didepositokan selama periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. c. Adanya kenaikan Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.568.031.029,00 akibat dikembalikannya kas pada Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah yang membengkak yaitu tahun 2011 hanya sebesar Rp6.994.990, sedangkan tahun 2012 menjadi Rp352.295.943,00. Selain itu terdapat pengembalian uang ke Kas Daerah oleh pihak-pihak terkait akibat hasil rekomendasi instansi pemeriksa internal maupun eksternal yang cukup signifikan peningkatannya di tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. d. Adanya kenaikan pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp13.206.109.241,00 akibat meningkatnya pendapatan BLUD (RSUD Gunung Jati) yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp56.949.888.530,00 menjadi Rp70.159.335.621,00 pada tahun 2012. Sedangkan pendapatan dari penyewaan alat berat dan pungutan atas operasional becak mengalami penurunan.

Tabel 5.1.4.1 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2012 dan Tahun 2011 Tahun 2012

Uraian •

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Rp

350.495.420,00

Tahun 2011 Rp

Perubahan Nilai

433.160.490,00

Rp

(82.665.070,00)

% Perubahan -19,08%

• Penerimaan Jasa Giro

Rp 2.582.563.159,00

Rp 1.537.544.966,00

Rp 1.045.018.193,00

67,97%

• Penerimaan Bunga Deposito

Rp 3.336.160.026,00

Rp 1.723.049.660,00

Rp 1.613.110.366,00

93,62%

Rp

33.294.220,00

Rp

39.618.220,00

Rp

(6.324.000,00)

Rp

33.498.409,00

Rp

2.334.552,00

Rp

31.163.857,00

1334,90%

• Pendapatan Denda Pajak

Rp

240.430.361,00

Rp

75.772.123,00

Rp

164.658.238,00

217,31%

• Pendapatan Denda Retribusi

Rp

985.000,00

Rp

Rp

985.000,00

-

Rp 2.190.800.753,00

Rp

622.769.724,00

Rp 1.568.031.029,00

251,78%

Rp 70.209.987.271,00

Rp 57.003.878.030,00

Rp 13.206.109.241,00

23,17%

Rp

Rp

Rp

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda • Keterlambatan Pelaksanaan •

Pendapatan dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan Fasilitas • Umum •

• Lain-lain PAD yang Sah JUMLAH

809.770.800,00

Rp 79.787.985.419,00

-

244.272.088,00

Rp 61.682.399.853,00

565.498.712,00

-15,96%

231,50%

Rp 18.105.585.566,00


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Tahun 2012

Tahun 2011

Pendapatan Transfer Rp697.285.094.054,00

Rp615.875.169.855,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp697.285.094.054,00 atau 100,08% dari target sebesar

Rp696.710.878.635,80.

Realisasi

tersebut

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp81.409.924.199,00 atau 13,22% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp615.875.169.855,00.

Tahun 2012

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Tahun 2011

Rp653.010.223.492,00

Rp533.161.934.978,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp653.010.223.492,00 atau 100,77% dari target sebesar Rp648.019.430.704,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp119.848.288.514,00

atau

22,48%

dari

realisasi

tahun

2011

sebesar

Rp533.161.934.978,00. Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.5 : Dana Bagi Hasil Pajak Rp53.629.417.857,00

Rp43.463.077.120,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012

adalah

sebesar

Rp53.629.417.857,00

atau

97,51%

dari

target

sebesar

Rp55.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.166.340.737,00 atau 23,39% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp43.463.077.120,00.

Tabel 5.1.5.1 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2012 dan Tahun 2011 % Pe rubahan

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

•

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Rp 28.604.579.462,00

Rp 26.363.454.600,00

Rp 2.241.124.862,00

8,50%

•

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Rp 25.024.838.395,00

Rp 17.099.622.520,00

Rp 7.925.215.875,00

46,35%

Rp 53.629.417.857,00

Rp 43.463.077.120,00

Rp 10.166.340.737,00

JUMLAH


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012

Tahun 2012

5.1.6 : Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Tahun 2011

Rp27.900.924.635,00

Rp23.105.944.681,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp27.900.924.635,00 atau 135,44% dari target sebesar Rp20.600.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.794.979.954,00 atau 20,75% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp23.105.944.681,00.

Tabel 5.1.6.1 Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun 2012 dan Tahun 2011 Uraian Bagi Hasil dari Provinsi • Sumber Daya Hutan (PSDH) Bagi Hasil dari Iuran • Eksplorasi dan Iuran Bagi Hasil dari Pungutan • Pengusaha Perikanan Bagi Hasil dari • Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari • Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari • Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dari Alokasi Cukai • Tembakau 1) JUMLAH

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

% Perubahan

Rp

128.715.694,00

Rp

222.768.996,00

Rp

(94.053.302,00)

-42,22%

Rp

453.121.099,00

Rp

472.749.589,00

Rp

(19.628.490,00)

-4,15%

Rp

373.369.940,00

Rp

261.048.242,00

Rp

112.321.698,00

43,03%

Rp 9.850.379.314,00

Rp 9.607.915.568,00

Rp

242.463.746,00

2,52%

Rp 4.176.434.124,00

Rp 4.177.985.528,00

Rp

Rp 10.154.337.336,00

Rp 8.363.476.758,00

Rp 1.790.860.578,00

21,41%

Rp 2.764.567.128,00

Rp

Rp 2.764.567.128,00

-

Rp 27.900.924.635,00

Rp 23.105.944.681,00

-

(1.551.404,00)

-0,04%

Rp 4.794.979.954,00

Catatan: 1)

Pada Tahun 2011, Bagi Hasil dari Alokasi Cukai Tembakau di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon diklasifikasikan secara terpisah dari kelompok Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dimana pada tahun 2011 dikalsifikasikan ke dalam Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.7 : Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp0,00

Rp5.335.707.817,00

Pada Tahun 2012, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Cirebon diklasifikasikan kedalam kelompok Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sehingga pos ini tidak mengalami realisasi.



Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.8 : Dana Alokasi Umum Rp551.307.701.000,00

Rp456.586.505.360,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp551.307.701.000,00 atau 100,24% dari target sebesar Rp550.014.349.945,00.

Realisasi

tersebut

mengalami

kenaikan

sebesar


Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.9 : Dana Alokasi Khusus Rp20.172.180.000,00

Rp4.670.700.000,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar atau 100% dari target sebesar Rp20.172.180.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.501.480.000,00 atau 331,89% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp4.670.700.000,00.

Tahun 2012

Tahun 2011

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Rp0,00

Rp35.618.820.500,00

Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.10 : Dana Penyesuaian Rp0,00

Rp35.618.820.500,00

Pada tahun 2012, Pendapatan Transfer yang berasal dari Dana Penyesuaian tidak terjadi realisasi.

Tahun 2012

Tahun 2011

Transfer Pemerintah Provinsi Rp44.274.870.562,00

Rp47.094.414.377,00

Penjelasan lebih lanjut Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:



Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.11 : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp44.274.870.562,00

Rp47.094.414.377,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp44.274.870.562,00 atau 90,93% dari target sebesar Rp48.691.447.931,80. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.819.543.815,00 atau 5,99% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp47.094.414.377,00.

Tabel 5.1.11.1 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2012 dan Tahun 2011 Uraian

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

% Perubahan

•

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Rp 18.642.890.437,00

Rp 22.646.598.024,00

Rp (4.003.707.587,00)

-17,68%

•

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Rp 15.639.888.018,00

Rp 13.795.269.559,00

Rp 1.844.618.459,00

13,37%

•

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Rp 9.968.573.444,00

Rp 10.652.096.956,00

Rp

-6,42%

Rp

899.031,00

Rp

Rp

449.193,00

99,86%

Rp

22.619.632,00

Rp

Rp

22.619.632,00

-

Bagi Hasil dari Pajak • Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan •

Bagi Hasil dari Retribusi Kemetrologian JUMLAH

Rp 44.274.870.562,00

449.838,00

-

Rp 47.094.414.377,00

(683.523.512,00)

Rp (2.819.543.815,00)

Tahun 2012

Tahun 2011

Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp25.350.347.960,00

Rp102.612.082.500,00

Penjelasan lebih lanjut Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.12 : Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp25.350.347.960,00

Rp102.612.082.500,00

Realisasi Pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp25.350.347.960,00 atau 95,74% dari target sebesar

Rp26.479.003.360,00.

Realisasi

tersebut

mengalami

penurunan

sebesar




Tahun 2012

Tahun 2011

BELANJA Rp813.671.539.785,00

Rp818.299.128.015,00

Realisasi Belanja untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp813.671.539.785,00 atau 89,71% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp907.004.674.733,80.

Realisasi

tersebut

mengalami

penurunan

sebesar

Rp4.627.588.230,00 atau 0,57% dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2011 sebesar Rp818.299.128.015,00.

Tahun 2012

Tahun 2011

Belanja Operasi Rp719.698.354.700,00

Rp678.287.977.370,00

Realisasi Belanja Operasi untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp719.698.354.700,00 atau 90,98% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp791.040.713.660,40.

Realisasi

tersebut

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp41.410.377.330,00 atau 6,11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp678.287.977.370,00. Penjelasan lebih lanjut Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.13 : Belanja Pegawai Rp488.122.941.867,00

Rp440.602.025.239,00

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp488.122.941.867,00 atau 92,77% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp526.190.297.470,40. Rp47.520.916.628,00

Realisasi atau

10,79%

tersebut dari

realisasi

mengalami Tahun

kenaikan

Anggaran

2011

sebesar sebesar

Rp440.602.025.239,00.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Tabel 5.1.13.1 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2012 dan Tahun 2011 % Perubahan

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)

Rp 438.857.097.517,00

Rp 398.190.846.404,00

Rp 40.666.251.113,00

10,21%

• Gaji dan Tunjangan

Rp 322.709.181.643,00

Rp 296.023.219.153,00

Rp 26.685.962.490,00

9,01%

Tambahan Pengahasilan • PNS

Rp 110.410.373.230,00

Rp 96.516.417.095,00

Rp 13.893.956.135,00

14,40%

Belanja Penerimaan Lainnya • Pimpinan dan Anggota DPRD Rp serta KDH/WKDH

1.733.160.000,00

Rp

1.853.160.000,00

Rp

(120.000.000,00)

-6,48%

Insentif Pemungutan • Pajak/Retribusi

Rp

4.004.382.644,00

Rp

3.798.050.156,00

Rp

206.332.488,00

5,43%

BELANJA LANGSUNG (BL)

Rp 49.265.844.350,00

Rp 42.411.178.835,00

Rp 6.854.665.515,00

16,16%

• Honor PNS

Rp 28.377.913.905,00

Rp 24.221.956.790,00

Rp 4.155.957.115,00

17,16%

• Honor Non PNS

Rp 15.202.618.945,00

Rp 11.726.939.745,00

Rp 3.475.679.200,00

29,64%

• Uang Lembur

Rp

1.741.469.500,00

Rp

Rp

484.760.500,00

38,57%

Uang untuk Diberikan • Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat

Rp

702.575.000,00

Rp

Rp

702.575.000,00

-

Rp

3.241.267.000,00

Rp

•

Honorarium Pengelolaan Dana Bos JUMLAH BTL dan BL

Rp 488.122.941.867,00

1.256.709.000,00

-

5.205.573.300,00

Rp 440.602.025.239,00

Rp (1.964.306.300,00)

-37,73%

Rp 47.520.916.628,00

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.14 : Belanja Barang Rp182.443.867.453,00

Rp167.095.665.044,00

Realisasi Belanja Barang untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp182.443.867.453,00 atau 87,67% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp208.099.444.790,00. Realisasi Belanja Barang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.348.202.409,00

atau

9,19%

dari

realisasi

Tahun

Anggaran

2011

sebesar

Rp167.095.665.044,00.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Tabel 5.1.14.1 Realisasi Belanja Barang Tahun 2012 dan Tahun 2011 Tahun 2012

Uraian

Tahun 2011

% Perubahan

Perubahan Nilai

• Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

Rp

10.018.033.131

Rp

8.050.648.769

Rp

• Belanja Bahan/Material

Rp

5.951.363.215

Rp

6.285.216.456

Rp

1.967.384.362

24,44%

• Belanja Jasa Kantor

Rp

29.292.154.550

Rp

24.328.327.870

Rp

• Belanja Premi Asuransi

Rp

638.684.604

Rp

785.607.098

Rp

• Belanja Peraw atan Kendaraan Bermotor

Rp

5.967.137.608

Rp

4.856.101.937

Rp

• Belanja Cetak dan Penggandaan

Rp

7.491.921.905

Rp

7.580.038.140

Rp

• Belanja Sew a Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir

Rp

3.803.200.287

Rp

3.413.198.779

Rp

390.001.508

11,43%

• Belanja Sew a Sarana Mobilitas

Rp

694.487.500

Rp

511.741.400

Rp

182.746.100

35,71%

• Belanja Sew a Perleng. dan Peral. Kantor

Rp

968.895.000

Rp

900.190.000

Rp

68.705.000

7,63%

• Belanja Makanan dan Minuman

Rp

12.190.257.994

Rp

11.156.769.011

Rp

1.033.488.983

• Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Rp

869.581.630

Rp

1.218.396.500

Rp

(348.814.870)

-28,63%

• Belanja Pakaian Kerja

Rp

202.200.500

Rp

354.088.500

Rp

(151.888.000)

-42,90%

• Belanja Pak. Khusus dan Hari-hari Tertentu

Rp

738.452.090

Rp

1.366.444.150

Rp

(627.992.060)

-45,96%

• Belanja Perjalanan Dinas

Rp

7.900.711.552

Rp

6.758.912.221

Rp

1.141.799.331

16,89%

• Belanja Beasisw a Pendidikan PNS

Rp

236.313.840

Rp

134.200.000

Rp

102.113.840

76,09%

• Belanja Kursus-kursus, Pelatihan, Bintek PNS

Rp

1.543.810.775

Rp

1.274.977.000

Rp

• Belanja Pemeliharaan

Rp

5.983.016.212

Rp

7.020.057.375

Rp

• Belanja Jasa Konsultasi

Rp

7.311.515.244

Rp

5.903.798.135

Rp

1.407.717.109

23,84%

• Belanja Hadiah

Rp

161.641.250

Rp

1.207.989.500

Rp

(1.046.348.250)

-86,62%

• Belanja Kursus-kursus, Pelatihan, Bintek DPRD

Rp

1.213.500.000

Rp

1.104.000.000

Rp

109.500.000

9,92%

• Belanja Operasional RSUD

Rp

69.834.226.026

Rp

57.809.304.317

Rp

12.024.921.709

20,80%

(333.853.241)

-5,31%

4.963.826.680

20,40%

(146.922.494)

-18,70%

1.111.035.671

22,88%

(88.116.235)

-1,16%

9,26%

268.833.775

21,09%

(1.037.041.163)

-14,77%

• Belanja Sew a Alat Praktek Pelatihan Masy.

Rp

19.650.000

Rp

24.850.000

Rp

(5.200.000)

-20,93%

• Belanja Barang Dana BOS

Rp

8.115.146.000

Rp

14.949.567.886

Rp

(6.834.421.886)

-45,72%

• Belanja Barang Yang Akan Diserahkan ke Masy. Rp JUMLAH Rp

1.297.966.540

Rp

101.240.000

Rp

1.196.726.540

182.443.867.453

Rp

167.095.665.044

Rp

15.348.202.409

Tahun 2012

1182,07%

Tahun 2011

5.1.15 : Belanja Hibah Rp28.112.233.380,00

Rp35.607.586.721,00

Realisasi Belanja Hibah untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp28.112.233.380,00 atau 82,26% dari anggaran yang tersedia sebesar

Rp34.175.589.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.495.353.341,00 atau 21,05 % dari realisasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp35.607.586.721,00.

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.16 : Belanja Bantuan Sosial Rp13.800.300.000,00

Rp28.267.382.566,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp13.800.300.000,00 atau 90,27% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp15.287.882.400,00. Rp14.467.082.566,00

Realisasi atau

51,18%

tersebut dari

mengalami

realisasi

Tahun

penurunan Anggaran

2011

sebesar sebesar

Rp28.267.382.566,00.



Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.17 : Belanja Bantuan Keuangan Rp7.219.012.000,00

Rp6.715.317.800,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp7.219.012.000,00 atau 99,06% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp7.287.500.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp503.694.200,00 atau 7,50% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp6.715.317.800,00.

Tabel 5.1.17.1 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2012 dan Tahun 2011

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

% Perubahan

•

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelurahan

Rp 6.686.750.000,00

Rp 6.656.500.000,00

Rp

30.250.000,00

0,45%

•

Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik

Rp

Rp

58.817.800,00

Rp

473.444.200,00

804,93%

Rp 6.715.317.800,00

Rp

503.694.200,00

JUMLAH

532.262.000,00

Rp 7.219.012.000,00

Tahun 2012

Tahun 2011

Belanja Modal Rp93.925.244.322,00

Rp140.011.150.645,00

Realisasi Belanja Modal untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp93.925.244.322,00 atau 81,80% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp114.823.961.073,00. Rp46.085.906.323,00

Realisasi atau

32,92%

tersebut dari

mengalami

realisasi

Tahun

penurunan Anggaran

2011

sebesar sebesar

Rp140.011.150.645,00. Penjelasan lebih lanjut Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.18 : Belanja Tanah Rp0,00

Rp274.723.800,00

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Cirebon tidak melakukan realisasi terhadap Belanja Tanah.



Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.19 : Belanja Peralatan dan Mesin Rp36.773.195.672,00

Rp54.699.363.795,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp36.773.195.672,00 atau 83,57% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp44.004.904.725,90. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.926.168.123,00 atau 32,77% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp54.699.363.795,00.

Tabel 5.1.19.1 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2012 dan Tahun 2011 Uraian

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

• BM Pengadaan Alat-alat berat

Rp

202.250.000

Rp

3.470.069.500

Rp

• BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Rp

5.403.732.150

Rp

4.869.322.700

Rp

534.409.450

10,98%

• BM Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Rp

50.970.200

Rp

70.213.000

Rp

(19.242.800)

-27,41%

Rp • BM Pengadaan Alat-alat Angkutan di Atas Air Tidak Bermotor

89.100.000

Rp

23.000.000

Rp

66.100.000

287,39%

Rp

361.695.000

Rp

516.548.000

Rp

(154.853.000)

-29,98%

• BM Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan TernakRp

768.956.000

Rp

102.754.000

Rp

666.202.000

648,35%

• BM Pengadaan Peralatan Kantor

Rp

448.326.225

Rp

248.360.700

Rp

199.965.525

80,51%

• BM Pengadaan Perlengkapan Kantor

Rp

4.296.422.883

Rp

3.812.495.160

Rp

483.927.723

• BM Pengadaan Komputer

Rp

5.613.694.493

Rp

8.968.875.650

Rp

• BM Pengadaan Mebeulair

Rp

4.007.007.660

Rp

3.387.991.368

Rp

619.016.292

18,27%

• BM Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

Rp

107.234.400

Rp

142.333.700

Rp

(35.099.300)

-24,66%

• BM Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

Rp

351.172.564

Rp

346.183.300

Rp

4.989.264

1,44%

• BM Pengadaan Alat-alat Studio

Rp

979.495.047

Rp

512.640.250

Rp

466.854.797

91,07%

• BM Pengadaan Alat-alat Komunikasi

Rp

506.590.500

Rp

1.070.057.800

Rp

(563.467.300)

-52,66%

• BM Pengadaan Alat-alat Bengkel

(3.267.819.500)

% Perubahan

(3.355.181.157)

12,69% -37,41%

• BM Pengadaan Alat-alat Ukur

Rp

411.955.000

Rp

17.270.000

Rp

• BM Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Rp

6.166.300.000

Rp

17.315.127.420

Rp

(11.148.827.420)

-64,39%

• BM Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Rp

991.314.300

Rp

3.742.540.700

Rp

(2.751.226.400)

-73,51%

• BM Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

Rp

421.747.000

Rp

257.013.200

Rp

• BM Alat Persampahan

Rp

286.278.250

• BM Alat Pelatihan Masyarakat

Rp

-

394.685.000

-94,17%

164.733.800

Rp

260.577.000

Rp

25.701.250

Rp

569.160.000

Rp

(569.160.000)

• BM Alat-alat Kemping/Upacara Besar

Rp

604.000

Rp

500.000

Rp

104.000

• BM Dana BOS

Rp

4.835.587.000

Rp

4.688.740.347

Rp

146.846.653

• BM Pengadaan Prasarana Dagang

Rp

Rp

307.590.000

Rp

(307.590.000)

-

2285,38%

64,10% 9,86% -100,00% 20,80% 3,13% -100,00%

• BM Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan JalanRp

422.603.000

Rp

-

Rp

422.603.000

-

Rp

50.160.000

Rp

-

Rp

50.160.000

-

Rp

36.773.195.672

Rp

• BM Pengadaan Mesin Fogging JUMLAH

54.699.363.795

Rp

(17.926.168.123)



Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.20 : Belanja Bangunan dan Gedung Rp33.957.342.125,00

Rp20.947.989.925,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp33.957.342.125,00 atau 86,92% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp39.066.000.192,50. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.009.352.200,00 atau 62,10% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp20.947.989.925,00.

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.21 : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp21.865.985.775,00

Rp62.790.461.025,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp21.865.985.775,00 atau 83,03% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp26.334.692.750,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp40.924.475.250,00 atau 65,18% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp62.790.461.025,00.

Tabel 5.1.21.1 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2012 dan Tahun 2011 Uraian

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

•

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

Rp 14.547.682.300,00

Rp 36.033.120.300,00

Rp (21.485.438.000,00)

•

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Rp

Rp

Rp

•

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Air

Rp 6.626.218.200,00

Belanja Modal Pengadaan • Instalasi Listrik, Telepon, dan Rp Air •

Belanja Modal Alat Pembuat Resapan Air JUMLAH

Rp

406.200.000,00

285.885.275,00

-

Rp 21.865.985.775,00

312.732.000,00

% Perubahan -59,63%

93.468.000,00

29,89%

Rp 25.549.705.600,00

Rp (18.923.487.400,00)

-74,07%

Rp

893.028.125,00

Rp

(607.142.850,00)

-67,99%

Rp

1.875.000,00

Rp

(1.875.000,00)

-

Rp 62.790.461.025,00

Rp (40.924.475.250,00)



Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.22 : Belanja Aset Tetap Lainnya Rp1.328.720.750,00

Rp1.298.612.100,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.328.720.750,00 atau 94,93% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp1.399.687.090,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.108.650,00 atau 2,32% dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.298.612.100,00.

Tabel 5.1.22.1 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2012 dan Tahun 2011

Uraian

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

% Perubahan

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

Rp

536.231.950,00

Rp

368.611.700,00

Rp

167.620.250,00

45,47%

Belanja Modal Pengadaan • Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

Rp

212.762.800,00

Rp

734.059.000,00

Rp

(521.296.200,00)

-71,02%

Belanja Modal Pengadaan Rp Hew an/Ternak dan Tanaman

579.726.000,00

Rp

195.941.400,00

Rp

383.784.600,00

195,87%

Rp 1.298.612.100,00

Rp

30.108.650,00

•

•

JUMLAH

Rp 1.328.720.750,00

Tahun 2012

Tahun 2011

Belanja Tak Terduga Rp47.940.763,00

Rp0,00

Penjelasan lebih lanjut Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.23 : Belanja Tak Terduga Rp47.940.763,00

Rp0,00

Realisasi Belanja Tak Terduga untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp47.940.763,00 atau 4,21% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp1.140.000.000,00.



Tahun 2012

Tahun 2011

PEMBIAYAAN NETTO Rp29.013.913.320,00

Rp12.259.744.946,00

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang akan dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan antara lain untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dan pembentukan dana cadangan. Realisasi pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 menghasilkan pembiayaan neto sebesar Rp29.013.913.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.24 Pembiayaan - Penerimaan Daerah Rp32.578.400.345,00

Rp20.424.636.099,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp32.578.400.345,00 atau 82,31% dari anggaran sebesar Rp39.578.400.345,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar

Rp12.153.764.246,00

atau

59,51%

dari

realisasi

tahun

2011

sebesar

Rp20.424.636.099,00. Tabel 5.1.24.1 Realisasi Pembiayaan – Penerimaan Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2011

Uraian

% Perubahan

Tahun 2012

Tahun 2011

Perubahan Nilai

• Penggunaan SILPA

Rp 32.227.709.701,00

Rp 18.738.424.068,00

Rp 13.489.285.633,00

Sisa Kas BLUD RSUD • Gunung Jati Tahun Sebelumnya

Rp

Rp 1.210.106.431,00

Rp

(859.415.787,00)

-71,02%

Penerimaan Kembali Investasi

Rp

Rp

Rp

(476.105.600,00)

-100,00%

•

JUMLAH

350.690.644,00

-

Rp 32.578.400.345,00

476.105.600,00

Rp 20.424.636.099,00

71,99%

Rp 12.153.764.246,00

Pada tahun 2012, Penerimaan Kembali Investasi tidak mengalami realisasi karena bagian laba Pemerintah Kota Cirebon atas investasi di perusahaan daerah diklasifikasikan pada


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Pendapatan Asli Daerah) yang realisasinya sebesar Rp561.068.445,00.

Tahun 2012

Tahun 2011

5.1.25 Pembiayaan - Pengeluaran Daerah Rp3.564.487.025,00

Rp8.164.891.153,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.564.487.025,00 atau 97,82% dari anggaran sebesar Rp3.644.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

Rp4.600.404.128,00

atau

56,34%

dari

realisasi

tahun

2011

sebesar

Rp8.164.891.153,00.

Tabel 5.1.25.1 Realisasi Pembiayaan – Pengeluaran Daerah Tahun 2012 dan Tahun 2011

Uraian • Pem bentukan Dana Cadangan • Penyertaan Modal Pem da:

Tahun 2012 Rp

-

Rp 3.400.000.000,00

PDAM

Rp 1.400.000.000,00

PD. Farmasi

Rp 2.000.000.000,00

• Pem bayaran Pokok Utang JUMLAH

Rp

164.487.025,00

Rp 3.564.487.025,00

% Perubahan

Tahun 2011

Perubahan Nilai

Rp 7.000.000.000,00

Rp (7.000.000.000,00)

-100,00%

Rp 1.000.000.000,00

Rp 2.400.000.000,00

240,00%

Rp

Rp

164.891.153,00

Rp 8.164.891.153,00

(404.128,00)

-0,25%

Rp (4.600.404.128,00)


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 PERHITUNGAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2012

Realisasi Pendapatan : a. PAD b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain PAD yang Sah Jumlah (I) Realisasi Belanja : a. Belanja Operasi b. Belanja Modal

(Rp. (Rp.

719.698.354.700,00) 93.925.244.322,00)

c. Belanja Tak Terduga

(Rp.

47.940.763,00)

Rp. Rp. Rp.

149.489.858.160,00 697.285.094.054,00 25.350.347.960,00 Rp.

872.125.300.174,00

(Rp.

813.671.539.785,00)

Rp.

-

Rp.

29.013.913.320,00

Saldo Akhir Kas Daerah (BUD) *)

Rp. Rp.

87.467.673.709,00 56.439.577.527,00

Perbedaan

Rp.

(31.028.096.182,00)

Jumlah (II) Realisasi Transfer : a. Transfer ke Desa b. Transfer ke Ormas Jumlah (III) Realisasi Pembiayaan : a. Penerimaan *) b. Pengeluaran Jumlah (IV)

Rp. Rp.

Rp. (Rp.

-

32.578.400.345,00 3.564.487.025,00)

SiLPA Tahun 2012

Penjelasan Perbedaan: (1) Saldo Akhir Kas BLUD RSUD Sunan Gunung Jati Tahun 2012 (2) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (3) Saldo Deposito Tahun 2012 per 31 Desember 2012 Jumlah

(Rp (Rp

675.800.239,00) 352.295.943,00)

(Rp (Rp

30.000.000.000,00) 31.028.096.182,00)

*) Dalam jumlah realisasi penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun lalu) termasuk Saldo awal kas di RSUD Gunungjati sedangkan pendapatan menjadi bagian dari Realisasi PAD dan belanja menjadi bagian dari Belanja Barang dan Jasa. 47 Pemerintah Kota Cirebon

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca Berikut ini disajikan uraian masing-masing rekening yang terdapat dalam Neraca Pemerintah Kota Cirebon Per 31 Desember 2012.

Per 31 Desember 2012

Per Desember 2011

1) Kas di Kas Daerah 86.439.577.527,00

32.220.714.711,00

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp86.439.577.527,00 merupakan saldo Kas Pemerintah Kota Cirebon yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2012. Saldo tersebut diperoleh melalui perhitungan Kas Daerah dan hasil rekonsiliasi dengan Rekening Koran Bank per 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut :

-

Bank BJB Cabang Cirebon Rekening Kas Umum Daerah Nomor 0000290853001 Deposito Jangka Pendek: Pembukaan Deposito tahun 2010 pada Bank Mandiri Cabang Cirebon: Rek. 134.02.04415153.3

Rp

1.000.000.000,00

Rek. 134.02.04415152.5

Rp

1.000.000.000,00

Rek. 134.02.04415154.1

Rp

1.000.000.000,00

Rek. 134.02.04415155.8

Rp

1.000.000.000,00

Rek. 134.02.04415156.6

Rp

1.000.000.000,00

Rp

5.000.000.000,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Rp

56.439.577.527,00

Rp

30.000.000.000,00

Rp

86.439.577.527,00

Pembukaan Deposito tahun 2011 RRek. A 1354949 BTN Rek. A 1354997 BTN Rek. PAA 0456914 BNI Rek. A 305174 Bank BJB Rek. A 305175 Bank BJB

25.000.000.000,00

Jumlah Deposito Jangka Pendek: Jumlah

Dari hasil rekonsiliasi dengan Rekening Koran Bank BJB Cabang Cirebon, terdapat selisih Rp10.000.000,00 disebabkan adanya double pencairan SP2D Nomor 931/0674/LS/BNT/2012 tanggal 11 Desember 2012 dengan pencairan tanggal

20 Desember 2012 dan pencairan

tanggal 28 Desember 2012. Kelebihan pencairan tersebut telah disetor kembali pada tanggal 21 Januari 2013. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp32.220.714.711,00,

terdapat

kenaikan

Saldo

Kas

di

Kas

Daerah

sebesar

Rp54.218.862.816,00 atau 168,27%.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Per 31 Desember 2012


2) Kas di Bendahara Pengeluaran 353.010.287,00

11.781.684.213,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp353.010.287,00 terdiri dari Kas UYHD di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp352.295.943,00 per 31 Januari 2013 seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah. Sedangkan sebesar Rp714.344,00 berupa jasa giro yang seluruhnya telah disetor ke Kas Daerah per 28 Februari 2012, apabila dibandingkan dengan

Tahun

2011

sebesar

Rp11.781.684.213,00

terdapat

penurunan

sebesar

Rp11.428.673.926,00 atau 97%. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari: Uraian

Sisa UYHD

a.

DPPKD (PPKD)

Rp

346.300.000,00

b.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM

Rp

5.995.943,00

c.

Dinas Perhubungan-Inkom

Rp

d.

Kelurahan Pekalangan

Rp

e.

Kelurahan Argasunya

f.

RSUD Gunung Jati

Jumlah

Jasa Giro Rp

594.243 -

Rp

97.204

-

Rp

2.000

Rp

-

Rp

15.991

Rp

-

Rp

4.906

Rp

352.295.943,00

Rp

714.344



3) Kas di Bendahara Penerimaan 87.818.497,50

0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp87.818.497,50 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.18.021.000,00 merupakan pendapatan retribusi daerah yang belum disetor ke kas daerah dan terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM sebesar Rp.69.797.497,50 merupakan sisa kas dana bergulir yang belum digulirkan kembali, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp.0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp87.818.497,50 atau 100%.



4) Kas di BLUD RSUD Gunungjati 675.800.239 ,00

350.690.644,00

Saldo Kas BLUD RSUD Gunung Jati per 31 Desember 2012 sebesar Rp675.800.239,00 pada Tahun 2012 diakui sebagai Kas di Bendahara Penerima BLUD. Kas tersebut merupakan sisa kas pada Kas di BLUD RSUD Gunung Jati yang pengelolaan keuangannya terpisah dari Kas Daerah dan termasuk dalam jumlah SiLPA, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp350.690.644,00 terdapat kenaikan sebesar Rp325.109.595,00 atau 92,70%.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Saldo per 31 Desember 2011

Rp

350.690.644,00

Penerimaan selama tahun 2012

Rp

70.159.335.621,00

Pengeluaran selama Tahun 2012 Saldo per 31 Desember 2012

Rp Rp Rp

70.501.026.265,00 69.834.226.026,00 675.800.239,00

Rincian selengkapnya pada Lampiran 1a



5) Piutang Pajak 239.706.605,00

233.450.331,00

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp239.706.605,00 adalah kewajiban Wajib Pajak (WP)

atas

penetapan pajak daerah dan denda pajak yang sampai dengan 31 Desember 2012 yang belum dibayar. apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp233.450.331,00 terdapat kenaikan sebesar Rp6.256.274,00 atau 2,68%. Piutang pajak tersebut terdapat di Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah dengan mutasi sebagai berikut:

1. Saldo per 1 Januari 2012 Piutang Pajak : Saldo awal Piutang Pajak:

Rp

228.056.868,00

Jumlah SKPD terbit selama tahun 2012

Rp

46.742.055.659,00

Rp

46.970.112.527,00

Rp

46.747.700.912,00

Jumlah Realisasi pembayaran dalam tahun 2012 Saldo per 31 Des 2012

Rp

2. Saldo per 1 Januari 2012 Piutang denda Pajak: Realisasi pembayaran dalam tahun 2012

Rp

5.393.463,00

Rp

4.833.558,00

Jumlah Piutang Denda Pajak

Rp

559.905,00

Penambahan denda pajak tahun 2012

Rp

16.735.085,00

Jumlah Piutang pajak dan denda pajak 2012

222.411.615,00

Rp

17.294.990,00

Rp

239.706.605,00

Rincian selengkapnya pada Lampiran 2



6) Piutang Retribusi 9.305.681.797,00

70.970.250,00

Piutang retribusi per 31 Desember 2012 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp9.305.681.797,00 terdiri dari tunggakan bagi hasil RPPPK Kabupaten Cirebon sebesar Rp990.239.452,00 dan tunggakan RPPPKL PDAM Kota Cirebon sebesar Rp8.315.442.345,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp70.970.250,00 terdapat kenaikan sebesar


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Rp9.234.711.547,00 atau 13012,1%. Kenaikan ini disebabkan adanya koreksi atas akumulasi tunggakan retribusi sampai dengan 31 Desember 2011 yang belum diakui sebagai piutang. Rincian tunggakan tersebut diuraikan sebagai berikut: No

Rincian Tunggakan RPPK

I

Tahun 2012

II

S.d 31 Desember 2011

1

Pelanggan lainnya

2

TNI Polri

3

Pemerintah Kota Cirebon

4

Dana yang masih harus disetor

5

Rek Non Aktif Koreksi karena kekurangan digit

6 7

Kabupaten Cirebon (Rp) 210,744,861.00

7,835,315,846.00

763,846,626.50

8,599,162,472.50

2,101,500.00

15,932,762.00

13,831,262.00 270,690.00

Koreksi tahun 2010 Kelebihan setoran milik PDAM Kabupaten Cirebon

8.

Kota Cirebon (Rp) 279,609,748.00

(Rp) 490,354,609.00

-

270,690.00

40,475,069.00 142,917,670.00

Jumlah

-

-

11,206,964.50

51,682,033.50

-

142,917,670.00

5,898,310.00

2,339,500.00

8,237,810.00

(2,876,250.00)

Sub Jumlah II

8,035,832,597.00

779,494,591.00

8,815,327,188.00

Jumlah

8,315,442,345.00

990,239,452.00

9,305,681,797.00

Dari jumlah saldo Piutang Retribusi sebesar Rp9.305.681.797,00 tersebut, sudah dapat diklasifikasikan berdasarkan umur piutang sebesar Rp8.175.031.041,00, sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi rincian tunggakan dan penghitungan umur piutang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Klasifikasi umur Piutang Retribusi sebesar Rp8.175.031.041,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Umur Piutang Per 31 Desember 2012 No

Tunggakan RPPK

0-12 Bulan

13-24 Bulan

25-36 Bulan

>36 Bulan

1.410.874.481

1.284.129.708

4.989.672.243

1

Kota Cirebon

279.609.748

2

Kabupaten Cirebon

210.744.861

Jumlah

490.354.609

Jumlah 7.964.286.180 210.744.861

1.410.874.481

1.284.129.708


4.989.672.243

8.175.031.041


7) Piutang PAD Lainnya 167.865.693,00

1.309.842.786,70

Saldo piutang PAD lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp167.865.693,00 merupakan saldo Piutang yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa Piutang Tunggakan Mou Pengangkutan Sampah di DKP, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp1.309.842.786,70 terdapat penurunan sebesar Rp1.141.977.094,00 atau 87,18% Rincian selengkapnya pada Lampiran 3



8) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran


46.899.000,00

14.040.020,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesR Rp46.899.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp14.040.020,00 terdapat kenaikan sebesar Rp32.858.980,00 atau 234,04%. Piutang tersebut adalah piutang atas penjualan kendaraan roda dua dan roda empat yang belum dilunasi selama tahun 2012 yang diuraikan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2012: Penambahan Penjualan kendaraan

Rp Rp

14.040.020,00 294.004.300,00 308.044.320,00

Jumlah Jumlah pembayaran dalam tahun 2012

Rp

261.445.420,00

Saldo per 31 Desember 2012

Rp

46.598.900,00

Berdasarkan SK. Walikota Nomor 028/KEP.398PK/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (an. Dahrin

Rp.

46.899.000,00

Syahrir) sebesar

Selisih

Rp.

300.100,00

Selisih tersebut terjadi dikarenakan kelebihan pembayaran Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua sebesar Rp.100,00 an. Drs. FERRY RIYANTO Nopol

E 2855 A dan sebesar

Rp.300.000,00 an. Shomad Nopol E 2393 A. Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran 4

9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi



50.495.820,00

58.209.784,00

Saldo Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2012 sebesar Rp50.495.820,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp58.209.784,00 terdapat penurunan sebesar Rp7.713.964,00 atau 13,25,18%. Piutang tersebut merupakan saldo Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah yang akan jatuh tempo dalam tahun 2013 atas kasus kerugian keuangan daerah karena kelalaian pegawai dan kehilangan aset dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal Piutang

58.209.784,00

Saldo Awal Tagihan (TGR)

17.580.256,00

Penambahan TGR Tahun 2012

9.600.000,00

Jumlah

85.390.040,00

Pembayaran TGR Tahun 2012

(33.294.220,00)

Saldo Akhir TGR

52.095.820,00


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Saldo tersebut terdiri dari: - Jatuh Tempo Tahun 2013 (sebagai Piutang)

50.495.820,00

- Jatuh Tempo diatas Thn. 2013 (sebagai tagihan)

1.600.000,00

Jumlah

52.095.820,00

Adapun Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah perorangannya dapat dirinci sebagai berikut:

JT Th. 2013

JT di atas Th.

(sebagai

2013 (sebagai

piutang)

tagihan)

Nama

1. KASRI RUSMAN, Kasi Transtib,

Jumlah

Rp

1.305.800,00

0,00

1.305.800,00

Rp

1.041.460,00

0,00

1.041.460,00

2. SUPARDI, Pelaksana Dinas Kimpraswil, 3. Drs. AHMAD KUSRIADI, Pengawas Rp

1.316.000,00

0,00

1.316.000,00

4. KARLIN, Pelaksana Dinas Pertanian,

Dinas Pendidkan,

Rp

1.316.000,00

0,00

1.316.000,00

5. SAPRUDIN, Sekretaris Dinas KP,

Rp

2.466.560,00

0,00

2.466.560,00

Rp

15.470.000,00

0,00

15.470.000,00

Rp

21.580.000,00

0,00

21.580.000,00

Rp

1.200.000,00

400.000,00

1.600.000,00

Rp

4.800.000,00

1.200.000,00

6.000.000,00

Rp

50.495.820,00

1.600.000,00

52.095.820,00

6. PIPIH PRIYATNA, SH, Kasubag di Bappeda, 7. Drs. IRIANTO LEGOWO, Kabag Umum RSUD Gunung Jati, 8. M.SOPIAN, S.ST/BPMPPKB, 9. SYAHRONI Jumlah

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran 5


10) Piutang Lainnya (Pihak Ketiga)

Saldo

7.770.772.643,00

piutang

lainnya

per

31 Desember

2012

sebesar

Per 31 Desember 2011 Rp9.555.853.267,00

Rp7.770.772.643,00

apabila

dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp9.555.853.267,00 terdapat penurunan sebesar Rp1.785.080.624,00 atau 18,68% merupakan saldo Piutang yang dimiliki oleh RSUD Gunungjati yang terdiri dari: Piutang Umum

Rp

3.727.402.712,00

Piutang Askes

Rp

898.918.000,00

Piutang Jamkesmas

Rp

1.601.321.207,00

Piutang Jamkesda

Rp

772.390.731,00

Piutang Kerjasama

Rp

770.739.993,00

Rp

7.770.772.643,00

Jumlah

Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 5




11) Persediaan 11.043.402.736,00

9.081.247.553,34

Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp11.043.402.736,00 apabila dibandingkan dengan

Tahun

2011

sebesar

Rp9.081.247.553,34

terdapat

kenaikan

sebesar

Rp1.962.155.182,66 atau 21,61%, persediaan tersebut merupakan saldo persediaan habis pakai yang berada di masing-masing SKPD dan sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/stock opname yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Persediaan Alat tulis kantor Persediaan Brg Kuasi/Cetakan Benda Pos Persediaan alat listrik Persediaan alat kebersihan Persediaan Bahan/Bibit Tanaman Persediaan Bibit Ternak Persediaan Alat Kesehatan/KB Persediaan Obat-obatan/bahan kimia Peralatan dapur/bahan pakai habis Jumlah

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

155.759.838,00 1.221.463.128,00 6.000,00 49.191.592,00 47.049.702,00 26.615.900,00 632.176.250,00 3.212.987.567,00 5.697.069.759,00 1.083.000,00

Rp

11.043.402.736,00

Rp

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik persediaan obat-obatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Farmasi Tahun 2010 pada BPMPPKB masih terdapat obat kadaluarsa, rusak dan tidak dapat dipakai (proses penghapusan) yang tidak dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan rincian sebagai berikut: No.

Nama Barang

Jumlah

Kadaluarsa

Keterangan Alat tidak dapat dipergunakan lagi karena

1

Insertion

324

tidak efektif dan sudah ada metode baru yaitu IUD Copper T Alat tidak dapat dipergunakan dan tidak

2

Intravag

80

dipergunakan oleh akseptor dan jumlahnya sudah dikeluarkan dari Neraca

3

Plester Susuk KB

25

Jul-10

barang tidak dapat dipakai lagi karena tidak steril dan terlalu kecil

Catatan : Harga barang tidak dapat diketahui karena merupakan barang hibah dari provinsi dan pusat

Rincian persediaan lebih lanjut disajikan pada lampiran nomor 6




12) Beban Dibayar dimuka 245.833.333,33

0,00

Saldo Beban Dibayar dimuka per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp245.833.333,33 merupakan asuransi anggota DPRD yang telah dibayarkan pada Tahun 2012 sedangkan jatuh tempo asuransi sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 (periode asuransi 14 Juni 2012 s.d. 13 Juni 2013) dengan nomor polis 0901.19.2012.06.0001.

13) Investasi Non Permanen –


Dana Bergulir


1.528.022.789,50

1.594.199.489,50

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.528.022.789,50. apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp1.594.199.489,50 terdapat penurunan sebesar Rp66.176.700,00 atau 4,15%. Investasi jangka panjang non permanen tahun 2012 adalah merupakan dana bergulir yang disalurkan pada pihak ketiga /masyarakat untuk dipergulirkan dengan maksud sebagai stimulan atas ketahanan dan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 7


14) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan


55.157.259.013,70

Modal

Pemerintah

Daerah

per

31

61.914.778.264,71

Desember

2012

adalah

sebesar

Rp55.157.259.013,70, apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp61.914.778.264,71 terdapat penurunan sebesar Rp6.757.519.251,01 atau 10,91%. Saldo Penyertaan Modal tersebut merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah/BUMD. Pengakuan, penilaian dan pencatatan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah menggunakan Metode Ekuitas. Penyajian nilai investasi pada Perusahaan Daerah / BUMD menggunakan data Laporan Keuangan sebelum audit. Rincian saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2012 disajikan dalam lampiran 8



15) Aset Tetap 2.406.211.810.338,43

Saldo

Aset

Tetap

Pemerintah

Rp2.406.211.810.338,43

apabila

Kota

Cirebon

dibandingkan

per

31

dengan

2.315.218.773.989,23

Desember Tahun

2012 2011

sebesar sebesar

Rp2.315.218.773.989,23 terdapat kenaikan sebesar Rp90.993.036.349,21 atau 3,93%.



Jumlah tersebut terdiri dari: a. Tanah

Rp

1.107.652.366.075,00

b. Peralatan dan Mesin

Rp

288.313.611.167,00

c.

Rp

513.476.201.240,43

d. Jalan, Irigasi,Jaringan dan Instalasi

Rp

483.708.172.281,00

e. Aset Tetap Lainnya

Rp

13.061.459.575,00

Rp

2.406.211.810.338,43

Gedung dan Bangunan

Jumlah

a. Nilai Tanah sebesar Rp1.107.652.366.075,00 adalah tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon yang terdiri dari tanah kosong, tanah atas bangunan, tanah di bawah konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi. Mutasi Tanah selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01 Januari 2012

Rp

1.107.652.366.075,00

Penambahan 2012 - Belanja modal

Rp

0,00


Rp

1.107.652.366.075,00

b. Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp 288.313.611.167,00 adalah peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon. Mutasi Peralatan dan Mesin selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01 Januari 2012

Rp

250.305.218.886,00

Belanja modal

Rp

36.773.195.672,00

Rp

4.006.479.140,00

Hibah/Bantuan/Barang dan Jasa

Rp

2.286.872.494,00

Jumlah

Rp

Penghapusan

Rp

(3.627.040.935,00)

Reklas

Rp

(1.421.944.090,00)

Non Aset (Belanja Pakai Habis)

Rp

(9.170.000,00)


293.371.766.192,00

Rp

(5.058.155.025,00)

Rp

288.313.611.167,00



Nilai Peralatan dan Mesin tersebut terdapat pada : NO

NAMA SKPD

JUMLAH

1

SEKRETARIAT DAERAH

18.086.797.991,00

2

7.415.686.773,00

3

SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN. KEUANGAN.DAERAH ( SELAKU SKPD )

4

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.105.559.349,00

5

INSPEKTORAT

1.407.396.150,00

6

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

2.081.834.000,00

7

DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA

8

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.400.668.773,00

9

KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

2.678.299.200,00

10

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

2.692.496.750,00

11

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.886.757.200,00

12

KECAMATAN KEJAKSAN

796.162.280,00

13

KECAMATAN KESAMBI

920.427.282,00

14

KECAMATAN PEKALIPAN

972.574.422,00

15

KECAMATAN HARJAMUKTI

819.141.192,00

16

KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

694.706.027,00

17

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN

9.993.800.520,00

18

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM

4.041.524.490,00

19

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

2.758.610.000,00

20

DINAS KESEHATAN

26.562.745.636,00

21

RSUD GUNUNG JATI

75.773.657.391,00

22

63.989.995.570,00

23

DINAS PENDIDIKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASY.PEMBERDY. PEREMPUAN DAN KB

24

DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

25

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

26

KANTOR KETAHANAN PANGAN

27

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

6.539.702.423,00

12.143.369.231,00

4.491.528.832,00 7.842.653.200,00 10.585.013.700,00 637.693.550,00 4.648.179.150,00


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 NO 28

NAMA SKPD

JUMLAH 3.737.540.695,00

29

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR

30

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR

1.526.216.350,00

31

KELURAHAN LEMAHWUNGKUK

155.201.670,00

32

KELURAHAN PEGAMBIRAN

168.812.200,00

33

KELURAHAN PANJUNAN

165.736.700,00

34

KELURAHAN PEKALANGAN

188.252.040,00

35

KELURAHAN KEJAKSAN

164.999.050,00

36

KELURAHAN SUKAPURA

184.082.200,00

37

KELURAHAN KESENDEN

177.989.750,00

38

KELURAHAN KEBON BARU

199.541.100,00

39

KELURAHAN HARJAMUKTI

189.447.000,00

40

KELURAHAN KALIJAGA

179.401.200,00

41

KELURAHAN ARGASUNYA

203.493.410,00

42

KELURAHAN LARANGAN

194.534.950,00

43

KELURAHAN KECAPI

203.026.500,00

44

KELURAHAN PEKALIPAN

155.745.950,00

45

KELURAHAN JAGASATRU

188.220.250,00

46

KELURAHAN PULASAREN

191.805.100,00

47

KELURAHAN KESEPUHAN

153.927.700,00

48

KELURAHAN KESAMBI

194.474.730,00

49

KELURAHAN DRAJAT

147.677.250,00

50

KELURAHAN PEKIRINGAN

225.847.100,00

51

KELURAHAN SUNYARAGI

168.024.383,00

52

KELURAHAN KARYA MULYA

170.067.018,00

JUMLAH

c. Nilai Gedung dan Bangunan sebesar

4.112.565.789,00

288.313.611.167,00

Rp513.476.201.240,43 adalah gedung dan

bangunan milik Pemerintah Kota Cirebon berupa bangunan kantor, sekolah, dan bangunan lainnya yang terdapat pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Mutasi Gedung dan Bangunan selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut:



Saldo Awal per 01 Januari 2012

a.

Belanja modal

b.

BLUD RSUD

c.

Hibah/Bantuan

490.796.643.977,23

33.957.342.125,00 626.651.575,00 6.000.000,00

Jumlah

525.386.637.677,23

d.

Penghapusan

(5.576.424.706,80)

e.

Reklas

(6.334.011.730,00)

Jumlah Pengurangan

(11.910.436.436,80)


513.476.201.240,43

Nilai gedung dan bangunan tersebut terdapat pada :

NO

NAMA SKPD

1

SEKRETARIAT DAERAH

2 3


4


5

INSPEKTORAT

6

DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA

7

JUMLAH 35.588.867.616,00 4.285.554.691,00 1.119.415.000,00 80.900.000,00 22.680.000,00 22.116.898.100,00 248.220.000,00

8

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

9


1.249.043.000,00 2.048.611.650,00

10


11

KECAMATAN KEJAKSAN

12

KECAMATAN KESAMBI

13

KECAMATAN PEKALIPAN

14


1.096.630.000,00

15

KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

1.161.869.000,00

16

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN

270.280.000,00

998.973.000,00 2.049.780.000,00 813.180.000,00

13.719.778.350,00


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 NO

NAMA SKPD

JUMLAH

17

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM

18

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

19

DINAS KESEHATAN

20

RSUD GUNUNG JATI

49.972.524.225,00

21

DINAS PENDIDIKAN

240.764.802.984,74

22

BADAN PEMBERDAYAAN MASY.PEMBERDY. PEREMPUAN DAN KB DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

87.347.830.300,00

23 24


10.114.784.600,00

25


749.984.750,00

26


730.213.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

649.672.000,00

KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR

758.889.023,69

28 29


291.200.000,00

30

KELURAHAN KEJAKSAN

32.700.000,00

31

KELURAHAN PULASAREN

39.604.500,00

32

KELURAHAN KESAMBI

27

3.057.675.800,00 318.750.000,00 30.363.762.650,00

1.373.944.000,00

39.183.000,00

JUMLAH

513.476.201.240,43

d. Nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi sebesar Rp483.708.172.281,00 adalah nilai dari konstruksi jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar, bangunan air dan saluran.

Yang

dimaksud dengan jalan adalah jalan yang berstatus jalan kota. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01 Januari 2012 1. Belanja modal 2. BLUD RSUD 3. Reklas Saldo per 31 Desember 2012

454.135.654.276,00 21.865.985.775,00 272.690.000,00 7.433.842.230,00 483.708.172.281,00


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat pada :

NO

NAMA SKPD

1

SEKRETARIAT DAERAH

2


3 4 5 6 7 8

JUMLAH 1.463.705.850,00 243.684.500,00 98.840.000,00 47.555.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA

4.956.286.550,00 6.600.000,00

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

2.000.000,00


63.889.500,00

12

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KECAMATAN PEKALIPAN DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN DINAS KESEHATAN

13

RSUD GUNUNG JATI

14

DINAS PENDIDIKAN

15

DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

16


17


10.957.600,00

18


25.675.000,00

19

KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DAMKAR

56.242.250,00

20


17.109.200,00

21

KELURAHAN SUKAPURA

12.728.000,00

22 23

KELURAHAN KESENDEN KELURAHAN DRAJAT

1.839.000,00 933.000,00

9 10 11

150.844.950,00 7.202.600,00 4.356.526.100,00 1.227.448.550,00 10.034.064.520,00 26.704.000,00

JUMLAH

455.996.229.920,00 4.901.106.191,00

483.708.172.281,00

e. Nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.061.459.575,00 adalah

aset lainnya milik

Pemerintah Kota Cirebon berupa buku-buku perpustakaan Rp,9.410.092.025,00 Barang bercorak kesenian, kebudayaan Rp1.799.769.550,00 dan hewan, ternak dan tanaman Rp1.851.598.000,00. Mutasi Asset Tetap Lainnya selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo Awal per 01 Januari 2012

1.

Belanja modal

2.

Reklas

12.328.890.775,00

1.328.720.750,00 2.875.000,00

Jumlah

13.660.486.525,00



3. 4.

Penghapusan

(17.069.950,00)

Reklas

(581.957.000,00) Jumlah Pengurangan

(599.026.950,00)


13.061.459.575,00

Nilai Aset Tetap Lainnya terdapat pada : NO

NAMA SKPD

JUMLAH 631.706.400,00

1

SEKRETARIAT DAERAH

2 3


4


5

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DKLAT

2.000.000,00

6

1.000.000,00

7

DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI & INFORMATIKA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

8


9

KECAMATAN KEJAKSAN

2.528.000,00

10

KECAMATAN KESAMBI

1.411.750,00

11

KECAMATAN PEKALIPAN

600.000,00

12


629.000,00

13

KECAMATAN LEMAHWUNGKUK DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,PETERNAKAN&PERTANIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM DINAS KESEHATAN

909.500,00

14 15 16

242.851.500,00 91.850.000,00 24.150.000,00

1.517.895.875,00 10.462.000,00

871.486.800,00 46.791.500,00 18.015.000,00

19

DINAS PENDIDIKAN DINAS PU, PERUMAHAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

20


21


79.192.500,00

22

KELURAHAN PEKALANGAN

19.470.000,00

23

KELURAHAN KEJAKSAN

24

KELURAHAN SUKAPURA

25

KELURAHAN KALIJAGA

26

KELURAHAN KECAPI

17 18

8.574.905.550,00 4.200.000,00 718.629.200,00 158.090.000,00

2.000.000,00 5.600.000,00 30.085.000,00 5.000.000,00

13.061.459.575

JUMLAH



16) Dana Cadangan 7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2010 tentang Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013. Dengan Bilyet Deposito A 305286 0002-DEP-A305286 Deposito berjangka umum 006Z3P, tanggal 21 Desember 2011.




17) TagihanTuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Tagihan Tuntutan


1.600.000,00

Ganti

Kerugian

Daerah per

17.580.256,00

31 Desember

2012 sebesar

Rp1.600.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp 17.580.256,00 terdapat penurunan sebesar Rp15.580.256,00 atau 90,90%. Saldo tersebut merupakan Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi [lihat lampiran 5a]. Per 31 Desember 2012


18) Aset Tidak Berwujud 168.400.000,00

168.400.000,00

Aset Tidak berwujud tersebut terdapat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan KB sebesar Rp168.400.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp168.400.000,00 tidak terdapat kenaikan maupun penurunan. Saldo tersebut merupakan aplikasi basis data adat dan budaya nusantara hibah dari Kementerian Dalam Negeri.

19) Bagian Lancar Utang Jangka


Panjang

230.810.100,00

Per 31 Desember 2011 230.810.100,00

Jumlah Utang Jangka Panjang (utang bank) per 31 Desember 2012 sebesar Rp230.810.100,00 saldo tersebut merupakan bagian lancar utang jangka panjang yang telah dan akan jatuh tempo sampai dengan Tahun 2013. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1.

SLA-394/DDI/1988- Pokok pinjaman

Rp

162.101.100,00

2.

INPRES PASAR No.B 150/IP-VII/INV/86

Rp

68.709.000,00

Rp

230.810.100,00

Jumlah

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Inpres Pasar sebesar Rp68.709.000,00 adalah merupakan sisa utang Pemerintah Kota Cirebon kepada BRI sebagai akibat dari pembayaran hutang PD Pasar kepada BRI melalui Kas Daerah, namun oleh Pemerintah Kota pembayarannya belum diteruskan kepada BRI. Pelunasan oleh PD Pasar pada tanggal 21 Desember 2010 dengan STS nomor 13/keb/2010 sebesar Rp68.709.000,00, tetapi sampai saat ini setoran tersebut belum disetorkan Pemerintah Kota ke BRI.




20) Utang Jangka Pendek Lainnya 4.695.726.890,00

29.229.922.641,31

Saldo Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.695.726.890,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp 29.229.922.641,31 terdapat penurunan sebesar Rp24.534.195.751,31

atau 83,94%. Utang tersebut adalah kewajiban RSUD

Gunungjati atas transaksi pengadaan barang khususnya obat-obatan dan alat kesehatan yang pembayarannya ditangguhkan atau tidak melalui pembayaran langsung. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

Utang kepada rekanan (84 persh.)

Rp

4.664.607.890,00

Biaya yg masih harus dibayar

Rp

31.119.000,00

Rp

4.695.726.890,00

Jumlah

Rincian selengkapnya disajikan pada lampiran nomor 10 dan 11


21) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan


2.786.117.273,93

3.112.705.399,49

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan sebesar Rp2.786.117.273,93. Pada tahun 2012 terdapat pembayaran angsuran pokok sebesar Rp162.101.100,00 atas saldo awal kewajiban jangka panjang dan pada TA 2012 tidak terdapat penerimaan utang. Jumlah tersebut didapatkan dari rekonsiliasi atas nilai utang antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Bank Mandiri sebagai bank pengelola pembayaran cicilan utang dan Departemen Keuangan selaku penerus pinjaman. Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-750/MK.05/2011 tanggal 23 Nopember 2011 tentang Persetujuan Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah, dan Surat Walikokota Cirebon Nomor 581/1148-DPPKD tanggal 28 Juni 2010 tentang Pelunasan

Pinjaman

Rp787.989.861,94,

Luar

Negeri

bahwa

Utang

No

RDA

04/DDI/1988

sebesar

No PRJ 054/MD.4/1987 sebesar Rp309.534.331,70 dan No SLA

781/DP.3/1995 sebesar Rp1.204.675.705,85

belum dapat dihapuskan dikarenakan belum

diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Utang Pemerintah Daerah.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 Secara garis besar, perhitungan utang dapat dijelaskan dalam tabel berikut: NO 1

KETERANGAN

JUMLAH

SLA 394/DDI/1988 Utang Pokok dan Jasa bank 2. Pokok = 162.101.100,00 3. Non Pokok = 2.385.925,56 Pembayaran angsuran per 31 Desember 2012

2

810.505.500,00

Saldo Utang

(164.487.025,56) 646.018.474,44

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(162.101.100,00)

Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012

483.917.374,44

RDA 04/DDI/1988 Utang pokok dan jasa bank

787.989.861,94

Pokok Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012 3

4

5

787.989.861,94

PRJ 054/MD.4/1987 Utang Pokok dan Jasa Bank

309.534.331,70

Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012

309.534.331,70

SLA 781/DP.3/1995 Utang Pokok dan Jasa Bank 1. Pokok 2. Non Pokok Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012

1.204.675.705,85

1.204.675.705,85

INPRES PASAR No.B 150/IP-VII/INV/86 Utang Pokok dan Jasa Bank Pembayaran angsuran per 31 Desember 2011 Sisa Utang

68.709.000,00 68.709.000,00

Bagian lancar utang jangka panjang

(68.709.000,00)

Sisa utang jangka panjang per 31 Desember 2012 (Berdasarkan surat tanda setoran no. 13/Keb/2010 sebesar Rp68.709.000,00 yaitu pelunasan hutang Inpres PD. Pasar Kota Cirebon)

-

2.786.117.273,93

TOTAL UTANG JANGKA PANJANG



22) Ekuitas Dana Lancar 111.500.327.187,83

35.215.970.818,73

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp111.500.327,187,83 apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar Rp35.215.970.818,73 terdapat kenaikan sebesar Rp76.284.356.369,10 atau 216,62%. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek. Saldo per 31 Desember 2012 dirinci sebagai berikut:



2012

2011

SILPA

Rp

86.791.873.470,00

32.227.709.701,00

SiLPA di BLUD RSUD Gunung Jati

Rp

675.800.239,00

350.690.644,00

Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan piutang

Rp

88.352.841,50

304.909,00

Rp

17.581.421.558,00

11.242.366.438,70

Asuransi Dibayar dimuka

Rp

245.833.333,33

0,00

Cadangan Persediaan

Rp

11.043.402.736,00

9.081.247.553,34

Rp

(4.926.536.990,00)

(17.686.348.427,31)

Rp

111.500.327.187,83

35.215.970.818,73

Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar



23) Ekuitas Dana Investasi 2.460.280.974.867,71

2.375.801.026.599,95

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.460.280.974.867,71 . Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya dengan jumlah Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Rp

56.685.281.803,20

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp

2.406.211.810.338,44

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rp

170.000.000,00

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

Rp

(2.786.117.273,93)

Rp

2.460.280.974.867,71

Jumlah Ekuitas Dana Investasi



24) Ekuitas Dana Cadangan 7.000.000.000,00

7.000.000.000,00

Diinvestasikan dalam dana cadangan sebesar Rp7.000.000.000,00 yang diperuntukkan untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi positif sebesar Rp.152.028.509.291,00 yang terdiri dari:

2012

2011

- Arus Masuk Kas

871.774.804.754,00

838.184.622.924,00

- Arus Keluar Kas

719.746.295.463,00

678.287.977.370,00

152.028.509.291,00

159.896.645.554,00

Arus Kas Bersih

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2012 sebesar Rp.152.028.509.291,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp.159.896.645.554,00 terdapat penurunan sebesar Rp.7.868.136.263,00 atau 4,92% 5.3.1.

Arus Masuk Kas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp.871.774.804.754,00 dengan rincian sebagai berikut: No.

Uraian

Jumlah

1.

Pendapatan Pajak Daerah

Rp

58.294.336.963,00

2.

Rp

9.805.820.896,00

3.

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp

1.601.714.882,00

4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp

79.437.489.999,00

5.

Bagi Hasil Pajak

Rp

53.629.417.857,00

6.

Rp

27.900.924.635,00

7.

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Rp

-

8.

Dana Alokasi Umum

Rp

551.307.701.000,00

9.

Dana Alokasi Khusus

Rp

20.172.180.000,00

10. 11.

Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Rp Rp

44.274.870.562,00

Rp

25.350.347.960,00

Rp

871.774.804.754,00

12.

Jumlah


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 5.3.2.

Arus Keluar Kas Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi sebesar Rp.719.746.295.463,00 dengan rincian sebagai berikut: No.

Uraian

Jumlah

1.

Belanja Pegawai

Rp

488.122.941.867,00

2.

Belanja Barang

Rp

182.443.867.453,00

3.

Belanja Hibah

Rp

28.112.233.380,00

4.

Belanja Bantuan Sosial

Rp

13.800.300.000,00

5.

Belanja Bantuan Keuangan

Rp

7.219.012.000,00

6.

Belanja Tak Terduga

Rp

47.940.763,00

Rp

719.746.295.463,00

Jumlah

Belanja Pegawai antara lain pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan

honorarium

pegawai

Pemerintah

Kota

Cirebon

selama

periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Belanja Barang antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon untuk membeli barang dan jasa serta untuk membayar biaya pemeliharaan aset aset Pemerintah Kota Cirebon selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Belanja Hibah antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon untuk belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Belanja Bantuan Sosial antara lain pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon untuk belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan. Belanja Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Cirebon kepada Pemerintahan Desa dan belanja Bantuan Partai Politik selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Belanja Tak Terduga merupakan setoran potongan pensiun PT. Taspen Kabupaten Cirebon yang masuk ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Cirebon.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah negatif sebesar Rp.93.574.748.902,00 terdiri dari: Arus kas bersih dari aktivitas investasi asset non keuangan tahun 2012 sebesar Rp.-93.574.748.902,00 apabila

dibandingkan

dengan

tahun

2011

sebesar Rp.-139.577.990.154,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 46.003.241.253,00 atau 32,95%



Arus Masuk Kas Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp.350.495.420,00. Arus Masuk Kas tersebut berasal dari penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak terpakai dan lelang kendaraan dinas.

5.3.4.

Arus Keluar Kas Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah sebesar Rp.93.925.244.322,00 yang merupakan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

No.

Uraian

Jumlah

1.

Belanja Tanah

Rp

0,00

2.

Belanja Peralatan dan Mesin

Rp

36.773.195.672,00

3.

Belanja Gedung dan Bangunan

Rp

33.957.342.125,00

4.

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

21.865.985.775,00

5.

Belanja Aset Tetap Lainnya

Rp

1.328.720.750,00

Rp

93.925.244.322,00

Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan negatif sebesar Rp.3.564.487.025,00 terdiri dari:

2012

2011

- Arus Masuk Kas

0,00

476.105.600,00

- Arus Keluar Kas

3.564.487.025,00

8.164.891.153,00

(3.564.487.025,00)

(7.688.785.553,00)

Arus Kas Bersih

Arus

kas

bersih

Rp.-3.564.487.025,00

dari apabila

aktivitas

pembiayaan

dibandingkan

dengan

tahun 2012

sebesar

tahun

sebesar

2011

Rp.-7.688.785.553,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 4.124.298.528,00 atau 53,64%. 5.3.5.

Arus Masuk Kas Tidak terdapat Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan.



Arus Keluar Kas Arus

Keluar

Kas

dari

Rp.3.564.487.025,00

Aktivitas

Pembiayaan

adalah

sebesar

yang merupakan penyertaan modal (investasi)

pemerintah daerah dan pembayaran angsuran utang SLA 394.

No.

Uraian

1.

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Rp

-

Rp

3.400.000.000,00

Rp

164.487.025,00

Jumlah

Rp

3.564.487.025,00

2. 3.

Jumlah

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp.11.774.384.314,00 terdiri dari: 2012

2011

- Arus Masuk Kas

58.236.751.088,00

69.434.616.716,00

- Arus Keluar Kas

70.011.135.402,00

57.660.232.402,00

(11.774.384.314,00)

11.774.384.314,00

Arus Kas Bersih Arus

kas

bersih

dari

aktivitas

Rp.-11.774.384.314,00 apabila

non

anggaran

dibandingkan

dengan

tahun

2012

sebesar

tahun

2011 sebesar

Rp.11.774.384.314,00 terdapat penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%. 5.3.7.

Arus Masuk Kas Arus

Masuk

Kas

dari

Aktivitas

Non

Anggaran

sebesar

Rp.58.236.751.088,00 yang merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), terdiri dari: No.

Uraian

Jumlah

1.

PPN dari Kegiatan

Rp

11.356.740.140,00

2.

PPh dari Kegiatan

Rp

2.295.210.954,00

3.

PPh Psl.21 dari Gaji dan Tunjangan

Rp

19.760.845.707,00

4.

Iuran Wajib Pegawai

Rp

23.828.485.191,00

5.

Tabungan Perumahan

Rp

583.077.000,00

6.

Askes PNS

Rp

-

7.

Taspen

Rp

328.047,00

8.

PHR

Rp

412.064.049,00

9.

Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang Masih Harus Dibayar

Rp

-

Jumlah

Rp

58.236.751.088,00



Arus Keluar Kas Arus

Keluar

Kas

dari

Aktivitas

Non

Anggaran

adalah

sebesar

Rp.70.011.135.402,00 merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), terdiri dari: No.

Uraian

Jumlah

1.

PPN dari Kegiatan

Rp

11.356.740.140,00

2.

PPh dari Kegiatan

Rp

2.295.210.954,00

3.

PPh Psl.21 dari Gaji dan Tunjangan

Rp

19.760.845.707,00

4.

Iuran Wajib Pegawai

Rp

23.828.485.191,00

5.

Tabungan Perumahan

Rp

583.077.000,00

6.

Askes PNS

Rp

-

7.

Taspen

Rp

328.047,00

8.

PHR

Rp

412.064.049,00

9.

Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang Masih Harus Dibayar

Rp

11.774.384.314,00

Jumlah

Rp

70.011.135.402,00

Jumlah Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan pungutan dan setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang dilakukan DPPKD selaku Kuasa BUD berupa PPh Pasal 21, Iuran Wajib Pegawai,Taperum serta Taspen yang berasal dari pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, Tambahan Penghasilan Beban Kerja yang sudah dibayarkan kepada pegawai, serta Pajak Kegiatan berupa PPN, PPh, dan PHR atas Pengadaan Barang dan Jasa yg disetor oleh fihak ketiga.


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 BAB VI PENUTUP

Di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Penyusunan dan penyajian LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2012 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya. LKPD ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan, baik internal maupun eksternal. Semoga dengan tersusunnya LKPD ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan jinerja keuangan Pemerintah Kota Cirebon. Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2012 ini, Pemerintah Kota Cirebon bertekad untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah.

WALIKOTA CIREBON

ANO SUTRISNO


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012

Recommend Documents