LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 MEMBAIK
skalanews.com
Pemerintah memberikan penghargaan kepada 69 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 116 Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini i audit ii Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2012. Penghargaan ini diberikan berdasarkan kualitas pengelolaan keuangan negara semakin membaik dan berkurangnya temuan iii audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden Boediono dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2013 yang berlangsung di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan di Jakarta (12/9/13). "Laporan keuangan makin sesuai dengan internasional 'best practice' dan arus kas atas laporan keuangan menjadi jelas, terlepas masih belum semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," kata Menteri Keuangan Chatib Basri. Lebih lanjut Chatib menjelaskan, kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) semakin membaik, itu dapat dilihat dari adanya peningkatan proses transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Jumlah ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah, dan lonjakan besar apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2006, dimana hanya ada tujuh K/L dan empat pemda yang meraih opini WTP. Menurut Chatib Basri, peningkatan K/L dan Pemda yang meraih opini WTP dari BPK merupakan cermin dari keberhasilan Indonesia bangkit dari krisis tahun 1997. Pasca krisis tersebut, menurut dia, Indonesia telah berhasil melakukan reformasi ekonomi lewat perumusan dan implementasi peraturan secara spesifik. Salah satunya adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Chatib Basri
Seksi Informasi Hukum - Ditama Binbangkum
menyatakan hal tersebut menjadi dasar pengelolaan keuangan negara secara tertib dan efisien, termasuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 2007 jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP hanya sebanyak 16 K/L, opini WDP sebanyak 31 K/L, opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat sebanyak 33 K/L dan opini tidak wajar ada 1 K/L. Sedangkan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pada tahun 2007, hanya empat Pemda yang mendapatkan opini WTP, 283 Pemda mendapatkan opini WDP, 123 Pemda mendapatkan opini disclaimer dan 59 Pemda mendapatkan opini tidak wajar. Pada tahun 2012 terdapat peningkatan atas opini yang diperoleh atas Pemda. Yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2012 mencapai 115 Pemda, opini WDP sebanyak 286 Pemda, opini disclaimer sebanyak 37 Pemda, dan opini tidak wajar sebanyak 4 Pemda. Chatib Basri menambahkan, peningkatan ini tidak terlepas dari keputusan Pemerintah yang mulai tahun 2005 menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah. Sebelumnya, pertanggungjawaban hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disampaikan kepada DPR dan dibahas untuk menjadi Undang-undang dua tahun sesudah berakhirnya anggaran. LKPP yang disusun berdasarkan laporan keuangan K/L, menurut Chatib Basri telah berhasil mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan K/L dan Pemda. Chatib Basri bahkan memberikan catatan bahwa K/L yang mengelola anggaran dan aset besar seperti Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, BPN telah berhasil memperoleh opini WTP dari sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Harapannya dengan adanya rakernas ini semua pihak paham, upaya apa saja yang dapat dan harus dilakukan, untuk mendorong kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian. Ke depan, jumlah laporan keuangan K/L dan Pemda yang mendapatkan opini WTP diharapkan makin meningkat” ujarnya. Para penerima penghargaan tersebut antara lain: 1. Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Sekretariat Negara; 3. Kementerian Dalam Negeri; 4. Kementerian Luar Negeri; 5. Kementerian Pertahanan; 6. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Kementerian Keuangan; 8. Kementerian Perdagangan;
Seksi Informasi Hukum - Ditama Binbangkum
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Kementerian Perindustrian; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Kesehatan; Kementerian Agama; Kementerian Sosial; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum; Komisi Pemberantasan Korupsi. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Riset dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Intelijen Negara; Dewan Ketahanan Nasional; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Kepolisian Republik Indonesia; Lembaga Ketahanan Nasional; Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; Mahkamah Konstitusi; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Lembaga Administrasi Negara dan Komisi Yudisial. Sedangkan, Pemda penerima penghargaan antara lain: 1. Provinsi Sumatera Barat; 2. Provinsi Riau; 3. Provinsi Jambi; 4. Provinsi Bengkulu; 5. Provinsi Lampung; 6. Provinsi Kepulauan Riau; 7. Provinsi DKI Jakarta; 8. Provinsi Jawa Barat; 9. Provinsi Jawa Tengah; 10. Provinsi D. I Yogyakarta;
Seksi Informasi Hukum - Ditama Binbangkum
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Provinsi Jawa Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat; Provinsi Kalimantan Barat; Provinsi Sulawesi Utara; Provinsi Sulawesi Tengah; Provinsi Sulawesi Selatan; Kota Banda Aceh; Kota Yogyakarta; Kota Tangerang; Kabupaten Naga Raya; Kabupaten Kaur; Kabupaten Muko-Muko; dan Kabupaten Tangerang. Pemerintah mengharapkan pemberian penghargaan ini dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa mendatang dan meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk menghasilkan opini terbaik.
Sumber: wartaekonomi.co.id, 12 September 2013. jaringnews.com, 12 September 2013. www.neraca.co.id, 13 September 2013.
Catatan: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (i)
kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
(ii)
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
(iii)
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
(iv)
efektivitas sistem pengendalian intern.
Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: (i)
opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),
(ii)
opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),
(iii)
opini tidak wajar (adversed opinion), dan
(iv)
pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).
Seksi Informasi Hukum - Ditama Binbangkum
i
Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) ii Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) iii Temuan adalah 1. Himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analistis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. Indikasi permasalahan yang ditemui didalam pemeriksaan lapangan.
Seksi Informasi Hukum - Ditama Binbangkum
