RINGKASAN EKSEKUTIF
B
adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai. serta rencana pendanaan dalam tahun 2010-2014, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Visi BPKP adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan visinya, BPKP memiliki empat misi, yaitu (1) menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN; (2) membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (3) mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; serta (4) menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2012 BPKP telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKP Tahun 2012 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2012. LAKIP ini juga sebagai alat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2012
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak lima dari delapan sasaran strategis BPKP telah tercapai, sementara tiga sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai. Delapan sasaran strategis BPKP berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1. Tabel RE.1. Capaian Sasaran Strategis No.
Sasaran Strategis
Capaian Sasaran
1.
Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
Tercapai 100%
2.
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50% Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 IPD dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan
Tercapai 98,19%
3.
4.
5. 6.
7. 8.
Tercapai 100%
Tercapai 100%
Tercapai 41,96% Tercapai 89,43%
Tercapai 100% Tercapai 100%
Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 12 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 45 IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin BPKP Tahun 2012. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a.
vi
BPK RI telah memberikan opini WDP atas LKPP tahun 2011 sebagai hasil reviu yang dilakukan BPKP tahun 2012. Dengan hasil tersebut, realisasi kinerja IKU sebesar 80%, atau sesuai dengan target kinerja sebesar 80%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2012
RINGKASAN EKSEKUTIF
b.
Jumlah Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 27 dari 28 IPP yang diasistensi oleh BPKP, atau mencapai 96,43% dari target sebesar 80%.
c.
Jumlah Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 387 dari 455 IPD yang diasistensi oleh BPKP, atau mencapai 85,05%, atau sesuai dengan target sebesar 85%.
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan”, yang diukur dengan jumlah setoran mulai tahun 1998 sampai dengan tahun berjalan sebesar Rp 34,04 triliun atau 73,64% dibandingkan dengan temuan pemeriksaan sampai dengan tahun berjalan sebesar Rp 46,22 triliun. Realisasi IKU ini adalah sebesar 73,64%, atau di bawah target tahun 2012 sebesar 75,00%, dengan capaian sebesar 98,19%.
3. Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. Atas IKU “Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima”, BPKP melakukan audit kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan dan Kesehatan atas 161 IPD untuk mendorong seluruh IPD tersebut mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan. Apabila dibandingkan dengan targetnya sebanyak 150 IPD, maka diperoleh capaian IKU sebesar 107,33%. b. Atas IKU “BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik“, BPKP melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi, assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG), Key Performance Indicator (KPI), dan audit kinerja pada BUMN/BUMD/BUL untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Dari hasil evaluasi terhadap 47 BUMN/BUMD/BUL, perusahaan yang mendapat skor baik dan sangat baik sebanyak 37 badan usaha atau mencapai 143,13% dibandingkan dengan targetnya sebesar 55%.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi”, yang diukur berdasarkan rata-rata hasil survei pemahaman dan kepedulian masyarakat peserta sosialisasi program anti korupsi terhadap bahaya korupsi dengan realisasi 95,80%, dengan capaian sebesar 127,73% atas target sebesar 75%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2012
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Realisasi persentase K/L dan Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008”, yang diukur berdasarkan jumlah K/L/Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP sebanyak 128 IP (61 K/L dan 67 Pemda) dari jumlah seluruh K/L/Pemda sebanyak 610 K/L/Pemda (86 K/L dan 524 Pemda) dengan realisasi 20,98%, dengan capaian 41,96% atas target sebesar 50%. Belum tercapainya realisasi IKU dominan tersebut antara lain disebabkan: a. K/L/Pemda masih mengandalkan bimbingan BPKP dalam menerapkan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis dan asistensi penyelenggaraan SPIP. b. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa diagnostic assessment, pemetaan risiko dan penetapan serta pengembangan kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP).
6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Realisasi jumlah unit APIP yang telah menerapkan JFA”, yang diukur dari jumlah unit APIP yang telah menerapkan JFA. Sampai dengan tahun 2012, jumlah unit APIP yang telah menerapkan JFA adalah 313 unit dari target sebanyak 500 unit, atau realisasi sebesar 62,60%, dengan capaian 89,43% atas target sebesar 70%. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan masih adanya pemerintah daerah yang belum melakukan perampingan struktur organisasi sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007.
7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. IKU “Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”, diukur dengan membandingkan antara tingkat realisasi penugasan terhadap rencana capaian yang ditetapkan. Pada tahun 2012, jumlah realisasi penugasan adalah 14.535 atau 99,36% dari 14.629 rencana penugasan, dengan capaian 124,20% atas target sebesar 80%. b. IKU ‘’Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP” diukur 100% jika predikat opini BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012, opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2011 adalah WTP sehingga mencapai 100% dari target.
viii
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2012
RINGKASAN EKSEKUTIF
8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan, “Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)” yang telah direalisasikan dengan pengembangan sistem informasi eksekutif (dashboard), sistem data warehouse, aplikasi transaksi, aplikasi lanjutan, dan infrastruktur teknikal, dengan rata-rata tingkat kematangan implementasi sistem sebesar 72% atau mencapai 118,03% dari target 61% pada tahun 2012. Selain pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, beberapa prestasi BPKP Tahun 2012 dapat disebutkan sebagai berikut: a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas penyajian Laporan Keuangan BPKP Tahun 2011. b. Memperoleh predikat The Most Promising Team dalam penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) dari Bappenas karena BPKP dapat menyelesaikan HCDP dalam tenggat waktu yang telah ditentukan dengan hasil yang memuaskan. c. Memperoleh rekor MURI atas Penyelenggaraan Test TOEFL dengan Peserta dan Lokasi Terbanyak, yang dilaksanakan serentak di 33 provinsi dan diikuti sebanyak 761 pegawai. d. Mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 dari TUV-NORD untuk penerapan sistem manajemen mutu penyelenggaran pendidikan dan pelatihan. e. Mendapat akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk pendidikan dan pelatihan kedinasan. f. Mendapat akreditasi A untuk Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). g. Berpartisipasi aktif dengan penyajian tiga hasil penelitian Puslitbangwas BPKP, yaitu Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Indikator dan Penilaian Efektivitas Penyelenggaraan SPIP, dan Pengawasan Intern Terhadap Public Private Partnerships (PPPs) dalam kegiatan konferensi Asia, America, Africa, Australia Public Finance Management Conference: Public Reform for Good Government Governance. h. Terkait penerapan e-Gov, BPKP sebagai listed nominee FutureGov Awards untuk produk DMS dan VOIP. FutureGov Asia Pacific adalah majalah di bidang modernisasi pemerintah, pendidikan, dan kesehatan yang menjangkau pembaca sekitar 48.000 tersebar di negara Asia dan Timur Tengah, sekaligus merupakan media komunikasi para pengelola TI sektor publik dan industri TI se-Asia Pasifik. Keseluruhan program yang dilaksanakan BPKP pada tahun 2012 menggunakan dana sebesar Rp1.002.092.322.000,00 atau 94,25% dari anggaran sebesar Rp1.063.206.820.000,00. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2012
ix
RINGKASAN EKSEKUTIF
Secara umum sebagian besar sasaran strategis dalam tahun 2012 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BPKP dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang dapat secara dini memetakan permasalahan kegiatan lintas sektoral dan permasalahan stakeholder lainnya sehingga dapat lebih efektif memberikan rekomendasi strategis. 2. Peningkatan penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, antara lain melalui: a.
Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.
b.
Berkoordinasi lebih intensif dengan K/L/Pemda untuk percepatan implementasi SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar.
3. Intensifikasi pembentukan kedeputian BPKP yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda. 4. Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor. 5. Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di bawah 100%. 6. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.
x
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BPKP TAHUN 2012
