Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

HALIAH IMRAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

ii

Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintahan Daerah Haliah, Makassar Copy right © 2009 All rights reserved Hak cipta dilindungi Undang-Undang ISBN: 978-979-19073-6-1 Desain Sampul : Imran Oemar Cetakan Pertama: 2009 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Diterbitkan oleh: Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (PPKED-FEUH) Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245 Telp/Fax. 0411-585415 E-mail: [email protected] Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang untuk diperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.


iii

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemda ”. Pembahasan buku ini menyangkut pedoman standar dalam penyusunan laporan keuangan bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu buku ini cocok bagi pemula di bidang keuangan dan mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi, praktisi keuangan daerah dan masyarakat pada umumnya yang berminat terhadap keuangan daerah. Sangat disadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pemula dalam hal penyusunan laporan keuangan dan tentunya bagi diri saya sendiri.

Makassar, 2009 Penulis


iv

HALAMAN KATA PENGANTAR ………………………………….………………..

ii

DAFTAR ISI ............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN ………………………………………….

iii 1

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH …. 1. Tujuan Laporan Keuangan Pemda ....................................... 2. Dasar hukum Pelaporan Keuangan Pemda ……………..... 3. Kedudukan dan Fungsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemda ……. 4. Macam dan Bentuk Laporan Keuangan Pemda ..................

1 1 3 3 5

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ................................. 1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran .............................. 2 Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran …………….. 3. Struktur Laporan Realisasi Anggaran ..................................

6 6 7 9

C. NERACA PEMDA ................................................................. 1. Pengertian Neraca ................................................................ 2. Komponen-komponen Neraca Pemda .................................

21 21 22

D. LAPORAN ARUS KAS ........................................................ 1. Pengertian Akuntansi Kas Dan Laporan Arus Kas ............. 2. Tujuan Laporan Arus Kas ................................................... 3. Bentuk Dan Struktur Laporan Arus Kas ............................

27 27 30 33

BAB II AKUNTANSI KEUANGAN (PEMDA/SKPKD/SKPD/BUD) ..

39

A. AKUNTANSI ANGGARAN ……………….………….……..


39

v

B. AKUNTANSI PENDAPATAN ………………………………… 1. Pengertian Pendapatan ………………………….………… 2. Pengakuan Pendapatan …………………………….,,…….

41 41 42 50

C. AKUNTANSI BELANJA OPERASI DAN PERSEDIAAN 1. Akuntansi Belanja Operasi ................................................ a). Pengertian Akuntansi Belanja ....................................... b). Pembayaran Langsung .................................................. c). Pembayaran Melalui Dana Kas Kecil ………………....… d). Akuntansi Penerimaan Kembali Belanja Operasi …....… 2. Akuntansi Persediaan ...................................................... a). Pengertian Persediaan ................................................ b). Kebijakan Akuntansi Persediaan ……........................... D. AKUNTANSI BELANJA MODAL , ASSET TETAP DAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN ............................. 1. Akuntansi Belanja Modal dan Asset Tetap ....................... a). Pengertian Asset Tetap .............................................. b). Klasifikasi Asset Tetap ............................................... 2. Pengakuan dan Pengukuran Asset Tetap ......................... a). Pengakuan Asset Tetap …………………………..……… b). Pengukuran Asset Tetap …………………………………. c). Perlakuan Asset Tetap Setelah Perolehan ..................... d). Penyajian dan Pengungkapan Asset Tetap ................... 3. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan ......................... a). Pengertian Konstruksi Dalam Pengerjaan ................... b). Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan .................... c). Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan ................... d). Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan ………………………………………………... E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN KEWAJIBAN ........................................................................ 1. Akuntansi Pembiayaan .................................................. a). Akuntansi Penerimaan Pembiayaan ……………….…… b). Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan ………………...…. c). Akuntansi Pembiayaan Netto …………………….…….. 2. Akuntansi Investasi ........................................................ Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

50 50 53 55 61 63 63 65

73 73 73 73 75 75 79 86 95 97 97 100 102 107 109 109 109 112 114 115

vi

a). Pengertian dan Hakikat Investasi ................................ b). Klasifikasi Investasi .................................................. c). Prosedur Investasi/Pembiayaan .................................. d). Pengakuan, Pengukuran dan Metode Penilaian Investasi e). Pendapatan dari Bunga Obligasi .................................. f). Pendapatan dari Deviden ………………........................ g). Pelepasan dan Pemindahan Investasi …………………… h). Penyajian dan Pengungkapan Investasi ....................... 3. Akuntansi Kewajiban ...................................................... a). Pengertian Kewajiban ................................................ b). Klasifikasi Kewajiban ................................................ c). Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban ....................... d). Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo ........... e). Penghapusan Utang ………………………………………. f). Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah ……………………………………………….. g). Penyajian dan Pengungkapan .................................... h). Jurnal Standar Kewajiban ..........................................

115 117 120 121 127 128 130 132 133 133 135 138 146 149

F. AKUNTANSI EKUITAS DANA ....................................... 1. Pengertian Ekuitas Dana ……………………….…………… 2. Klasifikasi Ekuitas Dana …………………………………….

153 153 153

H. AKUNTASI SELAIN KAS ………………............................. 1. Pengakuan Asset Hutang dan Ekuitas …………….………… 2. Transaksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Berbentuk Barang ……………………………………………………….. 3. Jurnal Terkait dengan Transaksi Bersifat Accrual dan Prepayment ………………………………………….………. 4. Koreksi Kesalahan ……………………………………………. 5. Akuntansi Surplus/Devisit ………………………………….

155 156

BAB III LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI ..………..…….

173

A. PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN ……………………........……………….

173


150 151 152

156 157 158 170

vii

B. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI ............................................................... 1. Entitas Pelaporan …………………………………………. 2. Entitas Akuntansi …………………………………………. 3. Perbedaan Laporan keuangan Entitas Pelaporan dan Akuntansi …………………………………………….…… 4. Defenisi Yang Digunakan Dalam Laporan Keuangan Konsolidasi ................................................................. 5. Akuntansi Konsolidator, Prosedur Konsolidasi dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi .................... 6. Konsolidasi di Tingkat Pemerintah Daerah ………….. 7. Hal – hal Penting dalam Pengkonsolidasian ………….. BAB IV LATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH ............................................... A. LATIHAN KASUS PENYUSUNAN LAPORAN NERACA AWAL PEMERINTAHAN DAERAH ……………………..

175 175 179 180 181 182 184 190

193

193

B. LATIHAN KASUS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH …………….

204

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………….……..

269


viii


ix

Bab 1

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 1. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemda Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : a. Akuntabilitas b. Manajemen c. Transparansi d. Keseimbangan Antar generasi (intergenerational Equity) Pelaporan keuangan sektor publik seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas

dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode

berjalan untuk membiayai seluruh penerimaan. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer dan cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Menurut PSAP 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan entitas adalah setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada sebagai entitas akuntansi dan setiap gubernur/bupati/walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

2

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: “Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan“ 2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pemda Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara. b. Undang-Undang di bidang keuangan negara; c. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah; e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah; f. Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. 3. Kedudukan Dan Fungsi Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

3

telah diterima secara umum. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam Lampiran 1 (Pengantar Akuntansi Pemerintahan) PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa Kedudukan SAP adalah: a. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 32(2) UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara b. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sampai saat ini, Komite Standar Akuntansi Publik (KSAP) telah mengeluarkan sebelas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP), yang terdiri dari: a. PSAP 01-Penyajian Laporan Keuangan; b. PSAP 02-Laporan Realisasi Anggaran; c. PSAP 03-Laporan Arus Kas; d. PSAP 04-Catatan atas Laporan Keuangan; e. PSAP 05-Akuntansi Persediaan; f. PSAP 06-Akuntansi Investasi; g. PSAP 07-Akuntansi Aset Tetap; h. PSAP 08-Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; i. PSAP 09-Akuntansi Kewajiban; j. PSAP 10-Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi; Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

4

k. PSAP 11-Laporan Keuangan Konsolidasian. PSAP-PSAP tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah (pusat dan daerah) dalam melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Di pemerintah daerah, penjabaran dan kebijakan teknis terkait sistem dan prosedur akuntansi akan diatur dalam sebuah Peraturan Kepala Daerah. 4. Macam Dan Bentuk Laporan Keuangan Pemda Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat/ daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidak-tidaknya terdiri atas: a. Laporanealisasi Anggaran (LRA), b. Neraca, c. Laporan Arus Kas (LAK), d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap gubernur/bupati/walikota wajib menyusun dan menyajikan keempat laporan keuangan di atas. Sedangkan Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian kepala SKPD sebagai entitas akuntansi tidak menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas. Di samping menyajikan laporan keuangan pokok, suatu entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Kinerja Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

5

adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/defisit selama suatu periode yang disusun berdasarkan basis akrual. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas dana pemerintah selama suatu periode. B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh pemerintah pusat/daerah yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Penjelasan standar tentang LRA dituangkan dalam PSAP No. 7 tentang Laporan Realisasi Anggaran. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

6

pelaporan terhadap anggaran. Berhubung anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporannya. 2. Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pendapatan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu jenis pendapatan yang dipungut dan/atau diterima oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan Undang-Undang. Belanja mencakup seluruh jenis belanja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembiayaan mencakup seluruh transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Disamping itu terdapat transfer antar pemerintahan sehubungan dengan adanya desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan. Bagi yang menerima dikelompokkan dalam pendapatan transfer, sedangkan bagi yang memberikan ditampung dalam belanja transfer. Anggaran pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk APBD, yang merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

7

meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama suatu periode terntentu. Anggaran diukur dengan satuan rupiah. Anggaran diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan peraturan perundangundangan. Anggaran belanja yang dituangkan dalam Perda APBD disebut sebagai apropriasi, yaitu merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengeluaran pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan anggaran pendapatan dalam Perda APBD disebut Estimasi Pendapatan. Berdasarkan APBD selanjutnya disiapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD. Anggaran yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran pendapatan SKPD pada DPA disebut Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan. Anggaran belanja pada DPA disebut Allotment. Dengan demikian, LRA SKPD membandingkan antara realisasi terhadap alokasi anggaran dalam DPA SKPD yang bersangkutan, sedangkan untuk LRA di tingkat pemerintah daerah realisasi anggaran dibandingkan dengan estimasi pendapatan dan apropriasi yang tertuang dalam APBD. Pencatatan rekening pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan menggunakan basis kas, yakni basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Apabila ada pemerintah daerah yang menerapkan basis akrual penuh dalam sistem akuntansinya, termasuk untuk pendapatan dan belanja, maka dalam penyusunan LRA, laporan yang dihasilkan dari basis akrual tersebut harus dikonversi ke LRA berbasis kas. Konversi dari LRA berbasis akrual ke LRA basis kas wajib disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan.


8

3. Struktur Laporan Realisasi Anggaran Dan Klasifikasi Anggaran a). Struktur Anggaran Anggaran terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Struktur anggaran tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: Pendapatan (a) XXX Belanja (b) (XXX) Surplus/Defisit (c = a – b) XXX Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan (d1) Pengeluaran Pembiayaan (d2) Pembiayaan Neto (d = d1 – d2)

XXX (XXX) XXX

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (c – d) b). Pendapatan Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 1). Pendapatan Asli daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan pajak yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, terdiri dari: a. Pendapatan Pajak Daerah b. Pendapatan Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain-lain PAD 2). Pendapatan transfer Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sesuai Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

9

dengan UU No. 33/2004 dan transfer lainnya sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam, atau dalam UU APBN. Transfer dari Daerah Otonom lainnya antara lain seperti Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Pajak Bahan Bakar, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 3). Lain-lain Pendapatan yang sah Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya selain yang disebutkan di atas, yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan, misalnya hibah dan dana darurat. c). Belanja Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi. Klasifikasi belanja menurut organisasi artinya anggaran dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Klasifikasi menurut organisasi ini tidak disajikan di lembar muka laporan keuangan, melainkan disajikan di catatan atas Laporan Keuangan. 1). Klasifikasi Fungsi Klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut: a. Pelayanan Umum b. Pertahanan c. Ketertiban dan Keamanan d. Ekonomi e. Lingkungan Hidup f. Perumahan dan Fasilitas Umum g. Kesehatan h. Pariwisata dan Budaya Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

10

i. Agama j. Pendidikan k. Perlindungan Sosial Klasifikasi Fungsi ini diisi dengan urusan (affair) pemerintahan. Dengan demikian, klasifikasi fungsi ini perlu dilihat hubungannya dengan program dan kegiatan suatu entitas atau satuan kerja. Klasifikasi fungsi ini disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan UU No. 17/2003 fungsi Pertahanan hanya berlaku untuk Pemerintah Pusat. 2). Klasifikasi Ekonomi Klasifikasi ekonomi adalah belanjanya, terdiri dari: Belanja Operasi: a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Bunga d. Subsidi e. Hibah f. Bantuan Sosial g. Belanja Operasi-lainnya Belanja Modal: h. Belanja Modal - Tanah 3) Klasifikasi belanja berdasarkan jenis a.Belanja Modal – Peralatan dan mesin b. Belanja Modal – Gedung dan Bangunan c. Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan d. Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya e. Belanja Modal - Aset Lainnya 4). Klasifikasi belanja berdasarkan karakternya Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

11

Berdasarkan karakternya belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. d). Transfer Transfer yang dimaksud di sini adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil. Contoh: bagi pemerintah provinsi terdapat bagi hasil ke kabupaten/kota, bagi pemerintah kabupaten terdapat bagi hasil ke desa. e). Surplus/Defisit Surplus/Defisit timbul sehubungan dengan penggunaan anggaran defisit, di mana jumlah pendapatan tidak sama dengan jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

12

belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. f). Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. g). Pembiayaan Neto Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Apabila manajemen keuangan pemerintah dilakukan dengan baik maka jumlah pembiayaan netto ini seharusnya mendekati jumlah surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran. h). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

13

pembiayaan neto. LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan keuangan, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun, penggunaan basis akrual penuh oleh entitas pelaporan juga diperkenankan dengan syarat LRA dengan basis kas juga disajikan.1 Secara ringkas struktur LRA dapat dilihat pada Tabel 1 untuk tingkat provinsi dan Tabel 2 untuk tingkat kabupaten/kota. Tabel 1. Format Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Provinsi PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) NO.

URAIAN

1 2 3 4

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

5 6

1

Anggar an 20X1

Realisasi 20X1

(%)

Realisasi 20X0

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

Par. 5-6 PSAP #01. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

14

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (13 s/d 12) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19) Total Pendapatan Transfer (15 + 20)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xx xx xx

xxx xxx xxx

xxx xxxx

xxx xxxx

xx xx

xxx xxxx

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx


xx xx xx xx xx xx xx



15

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49) JUMLAH BELANJA (37 + 46 + 50)

TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57) JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58) SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)





xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx

xxxx xxxx

xx xx

xxxx xxxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxxx

xx

xxxx

xxx

xxxx

xx

xxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat


16

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 88 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan (66 s/d 77) PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keu. Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91) PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xx xx xx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxxx

xxx xxxx

xx xx

xxx xxxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx xxxx

xxx xxx xxxx

xx xx xx

xxx xxx xxxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx


17

Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) NO.

URAIAN

1 2 3 4

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)

5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25

Anggaran 20X1

Realisasi 20X1

(%)

Realisasi 20X0

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx


18

26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57

Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)

xxxx

xxxx

xx

xxxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xx xx xx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx









xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxxx

xxxx xxxx

xx xx

xxxx xxxx


19

58 59 60 61 62 63 64 65 66 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) SURPLUS/DEFISIT (33 - 64)

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xx xx xx

xxx xxx xxx

xxx

xxxx

xx

xxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xx xx xx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxxx

xxx xxxx

xx xx

xxx xxxx

xxx xxx

xxx xxx

xx xx

xxx xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan (71 s/d 82) PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pem. Daerah Lainnya


20

90 91 92 93 88 89 90 91 92 93 94

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keu. Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keu. Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran (86 s/d 90) PEMBIAYAAN NETO (83 - 91) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx xxx xxxx

xxx xxx xxxx

xx xx xx

xxx xxx xxxx

xxxx

xxxx

xx

xxxx

Dari struktur LRA pada tampilan 1 di atas terlihat bahwa komponen LRA terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Di dalam LRA, pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan, belanja disajikan menurut jenis belanja. Rincian lebih lanjut untuk akun-akun pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya menyajikan belanja menurut organisasi dan fungsi. C. NERACA 1. Pengertian Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pelaporan berdasarkan tanggal tertentu ini berkaitan dengan konsep periodisasi, yakni pemenggalan umur kehidupan organsisasi ke dalam periode waktu tertentu. Akun-akun yang disajikan di neraca merupakan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

21

akun riil atau permanen. Jumlah yang tercantum di dalam neraca pada suatu akhir periode tertentu akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Berdasarkan konsep kontinuitas (going concern), neraca berguna untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki/dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode berikutnya. Proses penentuan jumlah rupiah yang dilekatkan pada tiap pos neraca merupakan ukuran sisa potensi jasa yang direpresentasikan oleh kas yang melekat padanya, sehingga akuntansi menilai pos-pos neraca pada umumnya berdasarkan kos historis, misalnya berdasarkan harga perolehan. 2. Komponen-komponen Neraca Komponen-komponen neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana, yang dapat didefinisikan seperti berikut: a). Aset Sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya juga termasuk dalam pengertian aset. Contoh aset antara lain kas, piutang, persediaan, dan bangunan. b). Kewajiban Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, dan utang lainnya yang masih harus dibayar. Contoh kewajiban antara lain utang kepada pemerintah pusat, utang kepada entitas pemerintah lain, dan utang perhitungan fihak ketiga.


22

c). Ekuitas Dana Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Contoh ekuitas dana antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan ekuitas dana yang diinvestasikan.2 Neraca sebagai laporan tentang posisi keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana) mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut (Tabel 3): a. Kas dan setara kas, yakni uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. b. Investasi jangka pendek; c. Piutang pajak dan bukan pajak; d. Persediaan, yakni aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; e. İnvestasi jangka panjang, yakni aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; f. Aset tetap, yakni aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; g. Kewajiban, yakni utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

2

Buletin Teknis No. 2 Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

23

ekonomi pemerintah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek da kewajiban jangka panjang; h. Ekuitas dana, yakni kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Tabel 3. Format Neraca Pemerintah Daerah NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Uraian ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan

(Dalam Rupiah) 20X1 20X0

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx



24

Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya

27 28 29 30 31 32

Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30) Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31)

33

ASET TETAP

34 35 36 37 38 39 40

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40) DANA CADANGAN Dana Cadangan

xxx xxx

xxx

Jumlah Dana Cadangan (43) ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51) JUMLAH ASET (18+32+41+44+52)

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx

54

KEWAJIBAN

55 56 57 58

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx


25

59 60 61 62

63 64 65 66

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65)

xxx xxx

xxx xxx

xxx

xxx

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

67 68 69 70 71 72

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya



73 74

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73) JUMLAH KEWAJIBAN (66+74)

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxxx

xxxx

75

EKUITAS DANA

76 77 78 79 80

EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82) EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91) JUMLAH EKUITAS DANA (83+89+92) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+93)

Di dalam neraca, aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar, sedangkan kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

26

pendek dan jangka panjang. Aset lancar dan kewajiban jangka pendek menunjukkan penggunaan dan pembayaran yang akan dilakukan dalam waktu satu tahun. Aset tetap merupakan sumber daya yang akan digunakan oleh organisasi dalam waktu lebih dari satu tahun, sementara ekuitas dana merupakan sumber pendanaan bagi aset selain daripada kewajiban. Dalam pengungkapan keuangan, setiap entitas pelaporan menjelaskan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. D. LAPORAN ARUS KAS 1. Pengertian Akuntansi Kas dan Laporan Arus Kas Sebagai salah satu aset yang dimiliki oleh organisasi pemerintah, kas mendapat perhatian sangat besar karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan aset lainnya. Kas merupakan aset yang dapat digunakan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

27

untuk memenuhi semua kewajiban pemerintah yang harus ditunaikan. Perencanaan atas sumber dan penggunaan serta timing dari realisasi penerimaan dan pengeluaran kas sangat penting untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam pembayaran dan pemenuhan kewajiban pemerintah lainnya. Pengelolaan kas di pemerintahan berkaitan erat dengan penganggaran secara keseluruhan. Penyusunan dan pelaporan anggaran yang menggunakan basis kas menunjukkan bahwa kas adalah fokus dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pemerintah daerah dan semua satuan kerja (SKPD) yang berada di dalamnya diwajibkan untuk menyusun anggaran kas, bersamaan dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Dalam perspektif akuntansi, pelaporan kas menjadi sangat penting ketika laporan realisasi anggaran (LRA) juga didasarkan pada realisasi arus kas masuk dan keluar. Realisasi pendapatan/penerimaan pembiayaan dalam LRA menunjukkan berapa kas yang diterima dari pendapatan/penerimaan pembiayaan, sementara realisasi belanja/pengeluaran pembiayaan menujukkan berapa arus kas keluar untuk membayar belanja/pengeluaran pembiayaan, meskipun ada beberapa pengecualian karena ada sebagian pengakuan belanja atau pendapatan yang tidak menggunakan basis kas. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/kas daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas negara/daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah. Hal ini sesuai dengan basis yang dianut yaitu basis kas menuju akrual. Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

28

pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah (PFK). Arus kas keluar misalnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan hutang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan penyetoran kepada pihak ketiga (PFK) atas pemotongan yang telah dilakukan. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam Laporan Arus Kas disajikan berdasarkan aktivitas-aktivitas keuangan pemerintahan. Penerimaan dan pengeluaran dikelompokkan berdasarkan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut terdiri dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran. Hal ini berbeda dengan penyajian yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran yang tercantum dalam Laporan Arus Kas sama dengan penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan dan belanja juga penerimaan dan pengeluaran pembiayaan seperti yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran diakui berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas di kas negara/daerah. Hal ini disebabkan basis yang dianut dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yaitu basis kas. Akan tetapi ada transaksi keuangan pemerintah yang menimbulkan penerimaan dan pengeluaran kas tetapi tidak dianggarkan. Artinya transaksi tersebut tidak tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi atau aktivitas ini disebut transaksi nonanggaran. Transaksi ini sebenarnya merupakan penerimaan kas untuk dan atas nama pihak lain yang harus diserahkan kepada pihak tersebut. Oleh karena itu transaksi ini disebut transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK). Misalnya, pemerintah daerah diwajibkan memungut pajak penghasilan atas pembayaran gaji atau honor yang dilakukan. Pemungutan tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak) dan harus disetor kepada Pemerintah Pusat (Ditjen Pajak). Transaksi ini merupakan arus masuk dan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

29

keluar kas dan mempengaruhi posisi kas tetapi tidak masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi nonanggaran menjadi faktor yang membedakan substansi Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Hal lain yang membedakan adalah penyajian. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sedangkan penyajian dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas keuangan pemerintahan. Pengertian kas dan setara kas yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran sama dengan pengertian kas dan setara kas dalam neraca. Dalam Laporan Arus Kas terdapat tiga jenis kas yang mempunyai nama dan jenis yang sama dalam neraca. Jenis kas dan setara kas yang dimaksud untuk Pemda adalah Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo-saldo yang ditunjukkan dalam Laporan Arus Kas harus menunjukkan jumlah yang sama dalam neraca. 2. Tujuan Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Informasi arus masuk dan keluar kas dalam Laporan Arus Kas berguna untuk melihat transaksi kas di masa lalu dan memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Dalam paragraf 5, 6, dan 7 PSAP 03 mengungkapkan bahwa Laporan Arus Kas berguna: • sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya; • sebagai alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan; • memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

30

likuiditas dan solvabilitas). Realisasi arus kas dapat dijadikan sebagai indikator arus kas di masa yang akan datang. Kejadian yang akan datang dapat diperkirakan dari realisasi yang terjadi saat ini. Perkiraan atau prediksi ini akan lebih baik kalau didasarkan pada data masa lalu lebih dari satu. Data lebih dari satu ini dapat disusun dalam bentuk analisis kecenderungan (trend) untuk mendapatkan perkiraan yang lebih tepat. Arus kas dapat digunakan dalam analisis trend untuk memperkirakan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas merupakan transaksi penting dalam pemerintahan. Arus kas keluar dan masuk merupakan prediksi sebelum terjadi. Sebuah Laporan Arus Kas menunjukkan realisasi arus kas yang diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, Laporan Arus Kas yang disusun dapat dijadikan untuk menilai kecermatan taksiran yang telah dibuat sebelumnya. Penerimaan dan penggunaan kas sebenarnya direncanakan dan disepakati dari awal. Jenis-janis penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran juga merupakan kesepakatan adanya penerimaan dan pengeluaran kas untuk berbagai aktivitas. Oleh karena itu penyajian laporan Arus Kas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban. Laporan Arus Kas sebagai pertanggungjawaban terkait juga dengan fungsi yang menyajikannya. Laporan Arus Kas dibuat oleh unit yang memegang fungsi perbendaharaan. Fungsi perbendaharaan yang dimaksud adalah Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah sehingga merupakan bentuk pertanggungjawaban Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah. Informasi mengenai arus kas juga dapat dijadikan bahan evaluasi aktiva bersih atau ekuitas. Peningkatan jumlah kas akan meningkatkan juga ekuitas. Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran dalam konteks Pemda akan dapat dilihat dalam rekening kelompok ekuitas yaitu SiLPA. Sementara itu, Kas di Bendahara Penerimaan juga dapat dilihat dalam kelompok ekuitas tetapi dengan nama akun Pendapatan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

31

Ditangguhkan. Hal ini merupakan pencerminan konsep rekening yang saling menyeimbangkan (self balancing account). Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi. Menurut Schulman & Adams (1999) tujuan laporan arus kas adalah: a. Untuk meringkas kenaikan dan penurunan kas dan mengilustrasikan bagaimana saldo awal dan saldo akhir kas dipengaruhi oleh operasi selama satu periode akuntansi; b. Untuk memberi gambaran tentang semua sumber dan penggunaan kas dan setara kas untuk meringkas peramalan penerimaan dan pembayaran kas harian; c. Untuk memberikan suatu dasar historis bagi pengembangan sebuah anggaran kas bulanan atau tahunan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.3 3

SAP#03 par. 5-7. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

32

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas). 3. Bentuk Dan Struktur Laporan Arus Kas Laporan arus kas di organisasi pemerintahan disusun dan disampaikan oleh entiras pelaporan (reporting entity). Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah; dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas. Singkatnya, entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yakni unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.4 Bentuk dan struktur Laporan Arus Kas merupakan kerangka atau acuan dalam penyajian Laporan Arus Kas. Bentuknya terdiri dari uraian berbagai aktivitas yang disajikan secara stafel diurutkan dari atas ke bawah. Penyajian didahului dengan arus kas masuk dan keluar berbagai aktivitas. Kemudian disajikan saldo awal dan saldo akhir kas. Struktur Laporan Arus Kas terdiri dari arus masuk dan keluar kas berbagai aktivitas. Dari arus masuk dan arus masuk setiap aktivitas akan


33

diperoleh arus kas bersih dari setiap aktivitas. Arus kas bersih setiap aktivitas dijumlahkan sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jika arus penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas positif berarti ada kenaikan kas. Sebaliknya jika penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas negatif maka terjadi penurunan kas. Kenaikan atau penurunan kas akan ditambahkan dengan saldo akhir sehingga diperoleh saldo akhir. Saldo akhir yang dihasilkan dari penjumlahan ini harus sama dengan yang tercatat di neraca untuk masingmasing akun yang berkaitan. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan empat aktivitas, yaitu: a. Aktivitas operasi, b. Aktivitas investasi aset nonkeuangan, c. Aktivitas pembiayaan, dan d. Aktivitas nonanggaran. Klasifikasi seperti ini memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

34

penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Aktivitas-aktivitas dalam penyajian Laporan Arus Kas diuraikan lebih rinci sebagai berikut: a). Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: • Penerimaan Perpajakan, • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), • Penerimaan Hibah, • Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, • Transfer masuk. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: • Belanja Pegawai; • Belanja Barang; • Bunga; • Subsidi; • Bantuan Sosial; • Hibah; Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

35

• Belanja Lain-lain; • Transfer keluar. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. b). Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jadi, aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: • Penjualan Aset Tetap, • Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: • Perolehan Aset Tetap, • Perolehan Aset Lainnya.


36

c). Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jadi, aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: • Penerimaan Pinjaman; • Penjualan Surat Utang Negara Pemerintah; • Hasil Privatisasi Perusahaan Negara/Daerah; • Penjualan Investasi Jangka Panjang Lainnya; dan • Pencairan Dana Cadangan. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain: • Pembayaran Cicilan Pokok Utang; • Pembayaran Obligasi Pemerintah; • Penyertaan Modal Pemerintah; • Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; • Pembentukan Dana Cadangan. d). Aktivitas Nonanggaran Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Dengan kata lain, arus kas yang


37

terjadi tidak dianggarkan sebelumnya dalam APBD dan hanya bersifat sementara atau “mampir” dalam akun pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Sedangkan, arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.


38

Bab 2 A. AKUNTANSI ANGGARAN Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan, anggaran dialokasikan, dan anggaran direalisasikan. Pengesahan anggaran ditandai dengan terbitnya Perda APBD. Akuntansi diselenggarakan di SKPD dan di BUD. Akuntansi di SKPD dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Akuntansi di tingkat BUD terutama dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas. Akuntansi anggaran untuk Perda APBD dilakukan di BUD.


39

Buku Jurnal yang menggambarkan akuntansi disahkan dengan Perda APBD.

Tanggal

Uraian

untuk anggaran yang

Ref

Debet

Estimasi Pendapatan Apropriasi Belanja Surplus/Defisit

xxx

Estimasi Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan Neto Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan

xxx xxx

Kredit xxx xxx

xxx

Pada saat alokasi anggaran dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD), berarti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai hak untuk menggunakan dana maksimal sebesar anggaran belanja yang dialokasikan dan SKPD mempunyai kewajiban untuk menyetorkan pendapatan ke BUD sebesar alokasi estimasi pendapatan yang dituangkan di DPA SKPD. Jurnal pengalokasian dana berupa DPA-SKPD dicatat seperti berikut: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Debet Kredit

Estimasi Pendapatan yg Dialokasikan Utang kepada BUD

xxx

Piutang kepada BUD Allotment Belanja

xxx

xxx


xxx

40

BUD Tanggal

Uraian Alokasi Estimasi Pendapatan Alokasi Apropriasi Belanja

Ref

Debet

Kredit

xxx xxx

Apabila pemerintah belum siap melaksanakan akuntansi anggaran maka, anggaran yang disahkan dan anggaran yang dialokasikan dapat dicatat secara tata buku tunggal (single entry accounting). B. AKUNTANSI PENDAPATAN 1. Pengertian Pendapatan PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Permendagri No.13/2006 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

41

obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan yang Sah. Pendapatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah pada level Pemerintah Daerah seperti Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus), sedang pendapatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pendapatan Asli Daerah dalam wewenang SKPD. 2. Pengakuan Pendapatan Sistem penerimaan pendapatan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Pada umumnya terdapat dua sistem penerimaan: • Wajib bayar/masyarakat langsung menyetor ke rekening Kas Umum Daerah. • Wajib bayar/masyarakat menyetor ke juru pungut/Bendahara Penerimaan, selanjutnya Bendahara Penerimaan tersebut menyetor ke rekening Kas Umum Daerah. Dengan menggunakan basis kas, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, pada saat uang diterima juru pungut/Bendahara Penerimaan, jumlah tersebut belum diakui sebagai pendapatan daerah, pengakuannya baru dilakukan setelah uang tersebut disetor ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam PSAP 02 dinyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dan pencatatan dilakukan menurut jenis pendapatan berdasarkan asas bruto. Seperti diuraikan di atas bahwa penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung disetor ke kas daerah. Apabila pendapatan lansung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan mengakui adanya realisasi pendapatan dan penurunan Utang kepada BUD. Oleh karena itu, transaksi ini dicatat dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

42

mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit Pendapatan. Apabila pendapatan disetor melalui bendahara penerimaan, maka SKPD akan mendebet Kas di Bendahara Penerimaan dan mengkredit Pendapatan yang Ditangguhkan. Pendapatan yang Ditangguhkan mencerminkan adanya kewajiban bagi SKPD untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan utang SKPD kepada BUD. Apabila pendapatan tersebut disetorkan, maka SKPD mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit Pendapatan. Selanjutnya dilakukan jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam akun Pendapatan yang Ditangguhkan. Jurnal balik dilakukan dengan mendebet Pendapatan yang Ditangguhkan dan mengkredit Kas di Bendahara Penerimaan. BUD tidak melakukan pencatatan pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan. BUD melakukan pencatatan pada saat kas telah disetorkan dan diterima pada rekening Kas Umum Daerah, dengan mendebet Kas di Kas Daerah dan mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu dilakukan rekonsiliasi pendapatan antara SKPD dan BUD. Dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan antara lain berupa surat tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah. Berikut ini ilustrasi akuntansi untuk penerimaan pendapatan pajak: Pendapatan yang disetor ke BUD SKPD Tanggal

Uraian Utang kepada BUD Pendapatan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Ref

Debet

Kredit

xxx


xxx

43

BUD Tanggal

Uraian

Ref

Kas di Kas Daerah Pendapatan .... (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Debet Kredit xxx xxx

Pendapatan melalui Kas Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan Tanggal

Uraian Kas Bendahara Penerimaan Pendapatan yang Ditangguhkan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Ref

Debet Kredit xxx xxx

Penyetoran kas oleh SKPD kepada BUD Jurnal 1 Tanggal

Uraian Utang kepada BUD Pendapatan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Ref Debet Kredit xxx


xxx

44

Jurnal 2 Tanggal

Uraian

Ref

Pendapatan yang Ditangguhkan Kas Bendahara Penerimaan (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

Debet

Kredit

xxx xxx

BUD Penerimaan Kas pada SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Ref

Debet

Kredit

Tidak ada Jurnal

Penerimaan Setoran Kas dari SKPD Tanggal

Uraian Kas di Kas Daerah Pendapatan.... (Buku Pembantu: sesuai dengan jenis pajak)

xxx xxx

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Contoh: Pemerintah Provinsi X memberikan kuasa kepada PT Y untuk melakukan pemungutan Pajak Bahan Bakar dengan memberikan upah pungut sebesar Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

45

2% dari jumlah penerimaan. Dalam bulan Mei 2006 jumlah penerimaan Pajak Bahan Bakar Rp100.000.000,- dengan upah pungut yang dipotong langsung Rp2.00.000,Jurnal untuk contoh tersebut adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Utang Kepada BUD Pendapatan Pajak (Buku Pembantu: Pajak Bahan Bakar)

100 juta

Belanja Barang Piutang dari BUD (Untuk mencatat upah pungut)

2 juta

Kredit

100 juta

2 juta

BUD Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak (Buku Pembantu: Pajak Bahan Bakar)

100 juta

Belanja Barang Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat upah pungut)

2 juta

Kredit

100 juta

2 juta

Terhadap pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap perlu ada jurnal pendamping untuk mengakui penurunan aset yang bersangkutan pada SKPD. Jurnal pendamping ini sering disebut Jurnal Korolari. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

46

Sebagai contoh: Diterima hasil penjualan kendaraan bermotor sebesar Rp10 juta. Harga perolehan kendaraan tersebut Rp20 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Utang kepada BUD Pendapatan Lain-lain PAD (Untuk mencatat hasil penjualan kendaraan)

10 juta

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Untuk mencatat mesin yang dijual)

20 juta

Kredit 10 juta

20 juta

BUD Tanggal

Uraian Kas di Kas Daerah Pendapatan Lain-lain PAD (Untuk mencatat hasil penjualan kendaraan)

Ref

Debet

Kredit

10 juta

10juta

Apabila terdapat pengembalian pendapatan maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

47

pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Contoh: Berdasarkan peraturan perundang-undangan pembayaran Pajak X dibayar secara cicilan setiap bulan berdasarkan jumlah pajak yang dibayar pada tahun sebelumnya. Dalam tahun 2005 jumlah pajak yang sudah dibayar setap bulan sebesar Rp1.200.000,00. Ternyata setelah diperhitungkan pada akhir tahun, pajak yang menjadi beban perusahaan tersebut pada tahun 2005 hanya Rp1.000.000,00. Pengembalian kelebihan pajak Rp200.000,00 ini dibayarkan pada bulan Maret 2006. Jurnal untuk pengembalian pendapatan pada tahun 2006 tersebut adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Pendapatan retribusi Utang kepada BUD

Debet

Kredit

5 juta 5 juta

BUD Tanggal

Uraian Pendapatan retribusi Kas di Kas Daerah

Ref

Debet

Kredit

5 juta 5 juta

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

48

Contoh: Pada periode Januari sampai dengan November 2005 terdapat penerimaan pendapatan retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar Rp100 juta. Pada bulan Desember 2005 diketemukan adanya kesalahan dan kelebihan penerimaan sebesar Rp5 juta. Kelebihan ini dikembalikan kepada yang berhak pada bulan Desember 2005. Jurnal untuk pengembalian pendapatan pada tahun 2005 tersebut adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Pendapatan Pajak Utang kepada BUD

Debet

Kredit

5 juta 5 juta

BUD Tanggal

Uraian Pendapatan Retribusi Kas di Kas Daerah

Ref

Debet

Kredit

5 juta 5 juta

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Contoh: Pada tahun 2005 terdapat penjualan tanah pemda seluas 1.050 m2 dengan harga Rp1.000,00 per m2. Pada tahun 2005 telah diterima seluruhnya. Pada tahun 2006 oleh pembeli dilakukan pengukuran ulang, ternyata luasnya hanya 1.000 m2, sehingga Pemerintah daerah harus mengembalikan 50 x Rp1.000,00 = Rp50.000,00. Pada tahun 2006 tidak Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

49

terjadi lagi penjualan tanah oleh pemda. Pengembalian pendapatan yang diterima tahun lalu pada umumnya dibayar oleh BUD maka transaksi ini tidak dibukukan oleh SKPD. Transaksi tersebut mengurangi ekuitas dana. Pengembalian tersebut dicatat oleh BUD dengan mendebet SILPA dan mengkredit Kas di Kas Daerah. Jurnal untuk pengembalian pendapatan pada tahun 2006 tersebut adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Ref

Debet

Kredit

Tidak ada Jurnal

BUD Tanggal

Uraian SILPA (Pengembalian Pendapatan) Kas di Kas Daerah

50.000 50.000

C. AKUNTANSI BELANJA OPERASI DAN PERSEDIAAN 1. Akuntansi Belanja Operasi a). Pengertian Akuntansi Belanja Menurut PP No.24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Permendagri No.13/2006, belanja daerah didefinisikan sebagai Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

50

kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda. Berdasarkan Permendagri No.13/2006, pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. PSAP No 2 menyebutkan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi, yang digunakan ketika melaksanakan aktivitas. Untuk Pemerintah Pusat, klasifikasi tersebut mencakup: belanja pegawai, belanja barang, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang , belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Dengan demikian, belanja dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. 3) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan


51

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. 4) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pencatatan atas realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam anggaran. Artinya, ayat jurnal yang dicatat merupakan akun yang tercantum di dalam anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apabila terjadi koreksi atas pengeluaran belanja (uangnya diterima kembali) yang terjadi dalam periode yang sama, maka dicatat sebagai pengurang belanja pada periode tersebut, sedangkan jika terjadi pada periode berikutnya, maka diakui sebagai pendapatan lain-lain. Akuntansi belanja pada SKPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan setelah barang/jasa yang dibeli diterima Pemerintah. Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran yang meliputi akuntansi belanja uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU).


52

b. Pembayaran langsung Pembayaran diberikan secara langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Contoh: Pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2006 dengan SP2D LS sebesar Rp50 juta. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh, Askes, Taspen, dan Taperum sebesar Rp3 juta. Jurnal untuk pembayaran gaji pegawai tersebut adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Belanja Pegawai Piutang dari BUD (Untuk mencatat belanja pegawai)

Debet

Kredit

50 juta 50 juta

BUD Tanggal

Uraian Belanja Pegawai Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat belanja pegawai) Kas di Kas Daerah Penerimaan PFK

Ref

Debet

Kredit

50juta 50 juta

3 juta


3 juta 53

Potongan atas pembayaran yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pihak lain dicatat sebagai penerimaan PFK, sebaliknya pada saat disetorkan kepada pihak lain yang berhak dicatat sebagai Penyetoran PFK. Penerimaan dan penyetoran PFK ini bukan transaksi anggaran tetapi dalam istilah keuangan dikenal sebagai transaksi transito. Oleh karena itu penerimaan/pengeluaran PFK tidak disajikan dalam LRA tetapi disajikan dalam Laporan Arus Kas. Contoh: Apabila potongan sebesar Rp3 juta di atas disetor ke Kas Negara akan dijurnal: Tanggal

Uraian Pengeluaran PFK Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat penyetoran PFK)

Ref Debet Kredit 3 juta 3 juta

Apabila terdapat belanja untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya, maka pada saat terjadi pembayaran tidak hanya dilakukan pencatatan belanja tetapi sekaligus perolehan asetnya. Pencatatan aset tetap yang diperoleh dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal pendamping yang seringkali dikenal sebagai jurnal korolari. Contoh: Dibeli mesin fotocopy seharga Rp60 juta dari PT Tritanu dan sudah dibayar secara langsung dengan SP2D LS pada tanggal 30 Mei 2006. Jurnal untuk pembelian mesin fotocopy tersebut adalah:


54

SKPD Tanggal

BUD Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Piutang dari BUD (Untuk mencatat realisasi belanja modal)

60 juta

Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Untuk mencatat perolehan mesin fotocopy)

60 juta

Uraian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat realisasi belanja modal

Kredit 60 juta

60 juta

Ref

Debet 60juta

Kredit

60juta

c. Pembayaran melalui Dana Kas Kecil Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari-hari perkantoran. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap. Dana kas kecil ini disebut Uang Persediaan (UP). Pada saat uang persediaan diberikan kepada para Bendahara Pengeluaran belum membebani belanja. Belanja baru diakui setelah pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit perbendaharaan, dalam hal ini Kuasa BUD, ditandai dengan terbitnya SPM GU atau SPM GU Nihil.


55

Contoh: Diberikan uang persediaan sebesar Rp10 juta kepada Sdr. Zulfikar, Bendahara pengeluaran di Dinas Perindustrian. Jurnal untuk pemberian uang persediaan tersebut adalah: SKPD No.

Uraian

Ref

Kas di Bendahara Pengeluaran Uang Muka dari BUD (Untuk mencatat pemberian uang muka kerja)

Debet

Kredit

10juta 10 juta

BUD No.

Uraian Uang Muka Kepada SKPD Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat pemberian uang muka kerja)

Ref

Debet

Kredit

10 juta 10 juta

Pada saat dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan barulah diakui sebagai belanja. Dengan sistem dana tetap, maka dalam tahun berjalan kepada SKPD akan diberikan SP2D GU sebagai pengganti uang yang telah dibelanjakan sehingga UP di Bendahara Pengeluaran kembali ke jumlah UP semula. Contoh: Dari UP telah dibelanjakan Rp8 juta untuk biaya perjalanan dinas. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

56

Pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan ke SKPKD dan setelah diverifikasi pengeluaran tersebut disetujui. Selanjutnya diberikan pengganti dengan menerbitkan SP2D-GU sebesar Rp8 juta. Jurnal untuk pertanggungjawaban adalah:

UP serta

penggantian tersebut

SKPD Tanggal

Uraian Belanja Barang Piutang dari BUD (Untuk mencatat perjalanan dinas)

Ref Debet

Kredit

8juta 8 juta belanja

BUD Tanggal

Uraian Belanja Barang Kas di Kas Daerah

Ref

Debet

Kredit

8 juta 8 juta

Dalam hal terdapat kebutuhan pengeluaran kas yang besar, melebihi UP yang tersedia, SKPD dapat mengajukan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) kepada BUD. Perlakuan akuntansi TUP ini adalah seperti dana kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi. TUP ini harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan. Terhadap TUP yang telah dipertanggungjawabkan tidak diberikan penggantian. Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP diterbitkan SP2D GU Nihil. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

57

Contoh: Diberikan TUP Rp 25 juta kepada Bendahara Pengeluaan Dinas Perdagangan. Jurnal untuk pemberian TUP adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Kas di Bendahara Pengeluaran Uang Muka dari BUD (Untuk mencatat TUP)

Debet

Kredit

25 juta 25 juta

BUD Tanggal

Uraian Uang Muka ke SKPD Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat TUP)

Ref

Debet

Kredit

25 juta 25 juta

Dari TUP tersebut telah dikeluarkan untuk belanja perjalanan dan telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp20 juta dan telah diterbitkan SP2D GU Nihil.


58

SKPD Jurnal 1 : untuk mengakui realisasi belanja Tanggal

Uraian Belanja Barang Piutang dari BUD (Untuk mencatat belanja perjalanan dinas)

Ref Debet

Kredit

20 juta 20 juta

Jurnal 2: untuk mengurangi uang muka Tanggal

Uraian Uang muka dari BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Untuk mencatat belanja perjalanan dinas)

Ref Debet

Kredit

20 juta 20 juta

BUD Tanggal

Uraian Belanja Barang Uang Muka ke SKPD

Ref Debet

Kredit

20 juta 20 juta

Pemerintah pada umumnya mengeluarkan ketentuan tentang batas akhir penerbitan SP2D GU sebagai pengganti UP yang telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pertanggungjawaban atas pengeluaran UP yang telah melewati batas akhir penerbitan SP2D GU Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

59

tidak diberikan penggantian kas. Pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran akan diterbitkan SP2D GU Nihil. Sisa UP pada akhir tahun anggaran disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah. Sebagai bukti penyetoran akan diperoleh Surat Tanda Setoran (STS). Demikian pula sisa TUP, apabila kegiatan sudah selesai maka sisa TUP harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah. Contoh: Dari UP sejumlah Rp10 juta telah dibelanjakan Rp9 juta untuk belanja barang dan jasa. Pengeluaran ini dipertanggungjawabkan pada tanggal 27 Desember 2005. Terhadap pengeluaran ini tidak diberikan penggantian UP, tetapi diterbitkan SPM dan SP2D GU Nihil. Jurnal SPM dan SP2D GU Nihil, adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Belanja Barang Piutang dari BUD

Debet

Kredit

9 juta 9 juta

Uang Muka dari BUD Kas di Bendahara Pengeluaran

9 juta 9 juta

BUD Tanggal

Uraian Belanja Barang Uang muka ke SKPD

Ref

Debet

Kredit

9 juta 9 juta


60

Terhadap sisa UP akan disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah. Contoh: Sisa UP untuk contoh di atas adalah Rp1 juta. Jumlah tersebut disetor ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2006. Jurnal untuk setoran sisa UP adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Uang Muka dari BUD Kas di Bendahara Pengeluaran

Debet

Kredit

1 juta 1 juta

BUD Tanggal

Uraian Kas di Kas Daerah Uang Muka SKPD

Ref

Debet

Kredit

1 juta

1 juta

ke

d). Akuntansi Penerimaan Kembali Belanja Operasi Walaupun pembayaran belanja telah dilakukan secara hati-hati, namun kadang-kadang terjadi kesalahan/kelebihan sehingga ada koreksi atau penerimaan kembali belanja di kemudian hari. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

61

pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan lainlain PAD. Contoh: Pada bulan Juni 2006 diterima kembali belanja pegawai bulan Maret 2006 sejumlah Rp2 juta. Jurnal untuk penerimaan kembali belanja tersebut adalah: SKPD Tanggal

Uraian Piutang dari BUD Belanja Pegawai (Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)


BUD Tanggal

Uraian Kas di Kas Daerah Belanja Pegawai (Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)


Contoh: Pada bulan Juni 2006 diterima pengembalian belanja perjalanan dinas sejumlah Rp5 juta dari seorang pegawai yang dibayarkan pada tahun 2005.


62

Jurnal untuk penerimaan kembali belanja tersebut adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Utang kepada BUD Pendapatan lain-lain PAD (Untuk mencatat penerimaan kembali belanja perjalanan dinas tahun lalu)

Debet

Kredit

5 juta 5 juta

BUD Tanggal

Uraian Kas di Kas Daerah Pendapatan Lain-lain PAD (Untuk mencatat penerimaan kembali belanja perjalanan dinas tahun lalu)

Ref

Debet

Kredit

5 juta

5 juta

2. Akuntansi Persediaan a). Pengertian Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap persediaan, maka perlu diberikan batasan yang dapat dipedomani untuk dapat mengklasifikasikan suatu aset kedalam kelompok persediaan. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

63

PSAP nomor 5 menyatakan bahwa suatu aset digolongkan kedalam persediaan apabila: • Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; • Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; • Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. • Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada dalam rangka kegiatan pemerintahan; Dari uraian tersebut diatas persediaan dapat meliputi: • Barang Konsumsi; • Amunisi; • Bahan untuk pemeliharaan; • Suku cadang; • Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga; • Pita cukai dan leges; • Bahan baku; • Barang dalam proses/setengahjadi; • Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; • Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/ berjaga-jaga, barangbarang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Apabila pemerintah membeli hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

64

benih padi, dan bibit tanaman, juga diakui sebagai persediaan. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya: • Barang habis pakai seperti alat tulis kantor • Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa • Barang bekas pakai seperti komponen bekas. b). Kebijakan Akuntansi Persediaan Kebijakan akuntansi pos persediaan dalam Laporan Keuangan mencakup: • Pengakuan • Pengukuran • Penyajian • Pengungkapan •

Pengakuan Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Contohnya, barang yang masih dapat berfungsi dengan baik tentunya akan dapat memberikan manfaat dibandingkan barang yang telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Namun barang tersebut harus dapat diukur dan dinilai dengan satuan mata uang. Misalnya barang yang dibeli dengan bukti pembelian yang sah, maka harga belinya merupakan nilai yang andal untuk barang tersebut. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.


65

Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi. Untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk menghitung jumlah (kuantitas) suatu persediaan. Kemudian berdasarkan jumlah(kuantitas) tersebut diperoleh suatu nilai rupiah persediaan yang bersangkutan untuk dimasukkan ke dalam pembukuan. Inventarisasi fisik dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi. Berikut ini adalah jurnal yang harus dibuat apabila suatu entitas menggunakan metode pencatatan persediaan dengan sistem periodik. Belanja Barang Persediaan melalui mekanisme UP (Uang Persediaan). 1. Pencatatan transaksi pembelian persediaan SKPD Uang Muka dari Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp xxx Rp xxx


66

BUD Tidak ada jurnal 2. Penerbitan SP2D-GU SKPD Belanja Barang

Rp xxx

Piutang dari BUD

Rp xxx

BUD Belanja Barang

Rp xxx

Kas di Kas Daerah

Rp xxx

Belanja Barang Persediaan melalui mekanisme LS (Langsung) Pencatatan transaksi Belanja Barang Persediaan SKPD Belanja Barang

Rp xxx

Piutang dari BUD

Rp xxx

BUD Belanja Barang Kas di Kas Daerah

Rp xxx Rp xxx

Selanjutnya pembelian barang tersebut dicatat dalam buku persediaan untuk dapat dilakukan pengadministrasian dan penatausahaan dari barang persediaan dimaksud, sehingga apabila pada akhir periode dilakukan opname fisik persediaan dapat diketahui nilainya. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

67

Pengurangan dan penggunaan suatu persediaan harus dicatat didalam buku persediaan sesuai dengan tanggal terjadinya. Hasil opname fisik terhadap persediaan akan dijurnal sebagai berikut: Persediaan Cadangan Persediaan

Rp xxx Rp xxx

(Pencatatan saldo persediaan akhir periode akuntansi di SKPD) • Pengukuran Nilai persediaan meliputi seluruh belanja yang dikeluarkan sampai suatu barang persediaan tersebut dapat dipergunakan. Dalam PSAP 5 dalam paragraf 18 dikatakan bahwa persediaan disajikan sebesar: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.


68

c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Dari uraian diatas, pengukuran persediaan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Biaya perolehan

Persediaan diperoleh dengan pembelian

=

Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan – potongan harga – rabat

Persediaan disajikan sebesar: Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan sejenis lainnya akan mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Contoh: Dibeli suatu persediaan kertas HVS sebanyak 100 rim dengan harga Rp. 10.000 /rim, dimana untuk pembeliannya dikenakan biaya angkut sebesar Rp. 10.000 dan diberikan potongan harga sebesar Rp. 500/rim. Maka nilai persediaan yang akan dimasukkan kedalam buku persediaan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

69

adalah sebesar: Harga beli (100 rim x Rp. 10.000) Biaya angkut Total harga Dikurangi potongan harga (Rp. 500 x 100) Nilai persediaan sebesar

Rp. 1.000.000,Rp. 10.000, Rp. 1.010.000, Rp. 50.000, Rp. 960.000,-

Biaya standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Nilai wajar, apabiladiperolehdengancaralainnyaseperti donasi/rampasan; Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. • Perhitungan Biaya Persediaan Biaya persediaan berdasarkan PSAP No.5 harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition). Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh organisasi kepada kantor pajak) dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dapat dikurangkan dalam menentukan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

70

biaya pembelian. Biaya konversi Persediaan Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan biaya overhead variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi barang jadi. Biaya overhead produksi tetap adalah biaya produksi tak langsung yang relatif konstan, tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik serta biaya manajemen dan administrasi pabrik. Biaya overhead produksi variabel adalah biaya yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung mengikuti perubahan volume produksi, seperti bahan tak langsung dan upah tak langsung. Biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Nilai per jenis persediaan dihitung sebagai berikut : NP = QP x HP Dimana: NP : Nilai per jenis persediaan pada tanggal Neraca QP : Kuantitas/jumlah persediaan pada tanggal pelaporan ( dalam unit) berdasarkan Laporan Persediaan HP : harga pembelian terakhir persediaan ( dalam rupiah per unit), berdasarkan faktur pembelian. • Penyajian dan Pengungkapan Persediaan Persediaan disajikan dalam

kelompok aset

lancar pada neraca


71

pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan diperoleh dengan pembelian, sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan disajikan didalam neraca dengan akun lawan cadangan persedian yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Kedua akun tersebut harus disajikan dengan jumlah yang sama (self balancing). Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai moneternya dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), berupa: (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (c) Kondisi persediaan, misalnya persediaan yang masih dapat dipergunakan atau diperbaiki diberikan catatan (kondisi baik atau kondisi rusak ringan), sedangkan persediaan dengan kondisi rusak atau usang diberikan catatan (kondisi rusak berat atau usang). Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

72

proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

D.

AKUNTANSI BELANJA MODAL, ASSET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

DAN

1. Akuntansi Belanja Modal dan Asset Tetap a). Pengertian Asset Tetap Aktiva Tetap (Aset tetap) merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. b). Klasifikasi Aset Tetap Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:


73

Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.


74

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus. 2. Pengakuan Dan Pengukuran Asset Tetap a). Pengakuan Aset Tetap Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria : • Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; • Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

75

• •

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah: SKPD Tgl.

Uraian Ref. Debet Kredit Belanja Modal xxx Piutang dari BUD xxx (Untuk mencatat realisasi belanja modal)

BUD Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

76

Tgl.

Uraian Belanja Modal Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat realisasi belanja modal)

Ref.

Debet xxx

Kredit xxx

Atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai berikut: SKPD Tgl.

Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Jalan, Irrigáis, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Untuk mencatat perolehan semua jenis aset tetap)

Ref.

Debet xxx xxx xxx xxx xxx

Kredit

xxx

Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

77

Perolehan Aset Tetap Pembelian. Dinas ABC membeli papan tulis elektronik untuk ruang meeting dengan harga Rp3.000.000 dan ditambah biaya lainnya yang terdiri dari biaya pengangkutan dan biaya instalasi masing-masing Rp100 ribu. Oleh karena itu Dinas ABC akan mencatat nilai papan tulis elektronik tersebut sebesar Rp3.200.000 juta. Jurnal untuk mencatat pembelian papan tulis elektronik adalah (1) mengakui adanya realisasi belanja modal yang dibayarkan dari kas (di bendahara pengeluaran) dan (2) mengakui adanya tambahan aset tetap berupa peralatan kantor. SKPD Tgl.

Uraian Belanja Modal Piutang dari BUD (Untuk mencatat realisasi belanja modal)

Ref.

Debet 3.200.000

Kredit 3.200.000

BUD Tgl.

Uraian Belanja Modal Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat realisasi belanja modal)

Ref.

Debet 3.200.000

Kredit 3.200.000

SKPD Tgl.

Uraian

Ref.

Debet


Kredit 78

Peralatan Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Untuk mencatat perolehan semua jenis aset tetap)

3.200.000 3.200.000

b). Pengukuran Aset Tetap Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari: • harga beli, • bea impor, • biaya persiapan tempat, • biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), • biaya pemasangan (instalation cost), Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

79

• •

biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, serta biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut). Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah: • Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. • Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, perlu ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk mencantumkan nilai aset tetapnya di neraca. Pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca tersebut disusun. Misalnya nilai tanah pada saat perolehannya tahun 1985 adalah Rp200.000.000,00. Pada waktu akan menyusun neraca awal tahun 2005, tanah tersebut dinilai dengan nilai wajarnya, misalkan dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), ternyata nilainya adalah Rp350.000.000,00. Dengan demikian nilai tanah yang akan dicantumkan di neraca adalah Rp350.000.000,00. Penjelasan tentang bagaimana cara penyusunan neraca awal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Buletin Teknis SAP No. 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis SAP No. 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar ini dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara material berbeda dengan nilai Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

80

wajarnya atau yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal penyusunan neraca awal. Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya. Dengan demikian transaksi perolehan aset estela disusunnya neraca yang pertama kali dicatat berdasarkan harga perolehannya. Contoh Kasus Perolehan Tanah Pemerintah Daerah X membeli tanah dengan harga Rp 30.000.000.000,00, dimana di atasnya berdiri bangunan senilai Rp 10.000.000.000,00 m. Untuk membuat tanah tersebut siap digunakan maka harus dikeluarkan lagi biaya untuk pembongkaran bangunan sebesar Rp 2.000.000.000,00, pematangan tanah Rp 1.000.000.000,00, dan balik nama Rp 1.000.000.000,00. Harga perolehan tanah ini adalah sebesar Rp 34.000.000.000 (30.000.000.000 + 2.000.000.000 + 1.000.000.000 + 1.000.000.000). SKPD Tgl.

Uraian Tanah Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Untuk mencatat perolehan Tanah)

Ref.

Debet 34 M

Kredit 34 M

Perolehan Secara Gabungan Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

81

namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masingmasing aset tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masingmasing aset tetap tersebut di pasaran. Contoh Kasus Perolehan Secara Gabungan Pemerintah Daerah X membeli 1 buah meja rapat dan 10 buah kursi dengan harga Rp 15.000.000,00. Harga pasar meja Rp 10.000.000,00, sedangkan 1 buah kursi Rp 1.000.000. Atas transaksi ini harga perolehan meja dicatat dengan nilai sebesar Rp 7.500.000,00 (10/20 x 15), sedangkan kursi masingmasing dicatat dengan nilai Rp 750.000 (1/20 x 15). Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sbb: SKPD Tgl.

Uraian Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin)

Ref. Debet Kredit 15juta 15 juta

Pertukaran Aset Tetap Pemerintah dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang serupa maupun yang tidak. Permasalahan utama apabila suatu aset dipertukarkan adalah bagaimana cara penilaiannya. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

82

jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut. Misal aset tetap Pemda A berupa sepeda motor senilai Rp10.000.000,00 ditukar dengan aset tetap Pemda B berupa mesin fotocopy dengan nilai Rp7.500.000,00 dan memperoleh tambahan kas sebesar Rp2.000.000,00. Atas pertukaran tersebut, Pemda A mencatat penghapusan motor senilai Rp10.000.000,00, penambahan kas karena pendapatan lain-lain senilai Rp2.000.000,00, dan perolehan mesin foto copy senilai Rp7.500.000,00. Sedangkan Pemda B mencatat penghapusan aset tetap mesin fotocopy senilai Rp7.500.000,00, pengurangan kas karena belanja modal senilai Rp2.000.000,00 dan perolehan aset tetap berupa sepeda motor dengan nilai Rp9.500.000,00. Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Contoh transaksi untuk kasus ini adalah komputer senilai Rp7.000.000,00 ditukar dengan komputer yang sama dan senilai, maka pencatatan yang harus dilakukan adalah menghapus komputer yang lama senilai Rp7.000.000,00 dan mencatat perolehan komputer yang baru senilai Rp7.000.000,00. Aset Donasi Donasi merupakan sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Jika donasi/hibah ini dalam bentuk uang tidak akan terjadi permasalahan. Lain halnya Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

83

dengan hibah dalam bentuk barang. Perlakuan untuk hibah dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah-olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. Untuk keperluan administrasi anggaran akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan sebesar nilai barang yang diterima. Dengan demikian, jurnal yang harus dibuat meliputi 3 jurnal yaitu pengakuan pendapatan, belanja modal, dan jornal pengakuan aset tetap. Jurnal pengakuan pendapatan dan belanja modal akan mempengaruhi laporan realisasi anggaran, sedangkan jurnal pengakuan aset mempengaruhi neraca. Contoh Kasus Hibah Dalam Bentuk Barang Pemerintah Daerah X mendapat hibah dari perusahaan Y berupa 1 buah mobil dengan nilai wajar sebesar Rp100.000.000,00. Oleh Pemda X transaksi ini diakui sebagai pendapatan hibah di LRA sebesar Rp100.000.000,00, belanja modal di LRA sebesar Rp100.000.000, dan penambahan aset tetap di neraca sebesar Rp100.000.000,00. Jurnal untuk transaksi ini adalah: SKPD: Tgl.

BUD Tgl.

Uraian Utang kepada BUD Pendapatan Hibah (Untuk mencatat pendapatan hibah)

Ref.

Uraian Kas di Kas Daerah

Ref.

Debet 100 juta

Kredit 100 juta

Debet 100 juta


Kredit

84

Pendapatan Hibah (Untuk mencatat setoran pendapatan hibah) SKPD Tgl.

BUD Tgl.

SKPD Tgl.

Uraian Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Piutang dari BUD (Untuk mencatat realisasi belanja modal)

100 juta

Ref.

Kredit

100 juta

Uraian Ref. Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat realisasi belanja modal)

Uraian Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin)

Debet 100 juta

Ref.

Debet 100 juta

Kredit

100 juta

Debet 100 juta

Kredit 100 juta

Aset Bersejarah Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

85

dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah. Barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laboran Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini pun hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya. Apabila aset bersejarah tersebut masih dimanfaatkan untuk operasional pemerintah, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuannya sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya. c). Perlakuan Asset Tetap Setelah Perolehan 1). Pengeluaran Setelah Perolehan Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

86

Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Misalnya Pemda A mempunyai sebuah komputer yang dibeli tahun 2004 dengan nilai perolehan Rp5.000.000,00. Setiap tahun dikeluarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp200.000,00. Setelah biaya pemeliharaan tersebut dikeluarkan, nilai komputer tetap Rp5.000.000,00. Pada tahun 2005 komputer tersebut di upgrade dengan biaya Rp500.000,00. Atas biaya upgrade yang dapat meningkatkan kapasitas komputer tersebut, maka nilai komputer menjadi Rp5.500.000,00. 2). Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Sebagaimana telah dijelaskan di atas, seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan. 3). Penyusutan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

87

komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai aset. Jurnal punyusutan aset tetap ini dibuat di akhir tahun. Berbeda dengan di sektor bisnis yang mencatat akun biaya penyusutan di sisi debit dan akumulasi penyusutan di sisi kredit, dalam akuntansi pemerintahan biaya penyusutan tidak dicatat karena biaya atau belanja harus berupa pengeluaran kas. Penyusutan sendiri bukanlah berupa pengeluaran kas atau tidak memiliki konsekuensi terhadap posisi kas. Penyusutan dalam akuntansi pemerintahan dianggap sebagai pengurang dari ekuitas dana, yakni akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap, sementara di sisi kredit dicatat akumulasi penyusutan sesuai dengan nama aset tetap bersangkutan. Hal ini dinyatakan pada paragraf 54: Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat dengan cara mengurangi nilai tercatat aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Jurnal standar untuk penyusutan adalah sebagai berikut:

SKPD Tgl.

Uraian Diinvestasikan dalam

Ref. Aset

Debet xxx


Kredit

88

Tetap Akumulasi Penyusutan (Untuk mencatat penyusutan)

xxx

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode Penyusutan yang dapat diterapkan sesuai dengan PSAP 07 adalah: • Metode garis lurus (straight line method); atau • Metode saldo menurun ganda (double declining method); atau • Metode unit produksi (unit of production method) Penerapan dari masing-masing metode ini dapat digambarkan melalui contoh berikut: Sebuah mesin foto copy yang dibeli dengan harga Rp10.000.000,00 dan diperkirakan mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dan kapasitasnya mampu memfotocopy sebanyak 100.000 lembar. Penyusutan yang dapat dihitung setiap tahun dari mesin ini adalah sebagai berikut: Metode garis lurus Tahun I : Rp10.000.000,00 : 4 = Rp2.500.000,00 Jurnal: SKPD Tgl.

Uraian Diinvestasikan dalam Aset

Ref.

Debet 2.500.000


Kredit

89

Tetap Akumulasi Penyusutan (Untuk mencatat penyusutan)

2.500.000

Penghitungan dan jurnal yang sama harus dilakukan untuk 3 tahun berikutnya sehingga nilai dari mesin tersebut pada akhir tahun ke 4 adalah Rp1,00 Metode saldo menurun ganda Persentase penyusutan per tahun = 2 x (100/4) = 50% Tahun I : Rp10.000.000,00 x 50% = Rp5.000.000,00 SKPD Tgl.

Uraian Ref. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan (Untuk mencatat penyusutan)

Debet 5.000.000

Kredit

5.000.000

Tahun II : (Rp10.000.000,00 - 5.000.000,00) x 50% = Rp2.500.000,00 Jurnal: SKPD Tgl. Uraian Ref. Debet Kredit Diinvestasikan dalam Aset 2.500.000 Tetap Akumulasi Penyusutan 2.500.000 (Untuk mencatat penyusutan) Tahun III : (Rp5.000.000,00 – 2.500.000,00) x 50% = Rp1.250.000,00


90

Jurnal: SKPD Tgl.

Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan (Untuk mencatat penyusutan)

Ref.

Debet 1.250.000

Kredit

1.250.000

Tahun IV : (Rp2.500.000,00 – 1.250.000,00) = Rp1.250.000,00 (pembulatan) Jurnal: SKPD Tgl. Uraian Ref. Debet Kredit Diinvestasikan dalam Aset 1.250.000 Tetap Akumulasi Penyusutan 1.250.000 (Untuk mencatat penyusutan) Metode unit produksi Persentase penyusutan per tahun tergantung dari jumlah produksi pada tahun tersebut. Tahun I : Produksi 30.000 lembar Penyusutan = (30.000/100.000) x Rp10.000.000,00 = Rp3.000.000,00

Jurnal: SKPD Tgl.

Uraian

Ref.

Debet


Kredit 91

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan (Untuk mencatat penyusutan)

3.000.000 3.000.000

Tahun II dan seterusnya penyusutan dihitung berdasarkan produksi pada tahun tersebut, dan penyusutan tersebut harus terus dilakukan meskipun telah melewati umur teknisnya. 4). Penilaian Kembali (Reevaluation) Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (reevaluation) sepanjang reevaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Apabila reevaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap sesuai dengan selisih antara nilai hasil reevaluasi dengan nilai tercatat. Jurnal standar untuk mencatat hasil reevaluasi adalah: a. Bila nilai reevaluasi lebih kecil daripada nilai tercatat, misalnya untuk tanah SKPD Tgl.

Uraian

Ref.

Debet

Kredit


92

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tanah (Untuk mencatat reevaluasi)

3.000.000 3.000.000

b. Bila nilai revaluasi lebih besar daripada nilai tercatat, misalnya: SKPD Tgl.

Uraian Tanah Diinvestasikan dalam Aset Tetap (Untuk mencatat reevaluasi)

Ref.

Debet 3.000.000

Kredit 3.000.000

5). Penghentian Dan Pelepasan Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terbit aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset tetap menjadi akun Aset Lain-lain dalam kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Hal yang sama diterapkan untuk aset tetap yang karena alasan lain juga tidak digunakan secara aktif lagi dalam operasional pemerintah meskipun tidak dalam kondisi rusak berat. Jurnal standar untuk penghentian aset tetap dari penggunaannya adalah sebagaiberikut: SKPD


93

Tgl.

Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Untuk mencatat penghentian aset tetap)

Ref.

Debet xxx

Kredit xxx

xxx xxx

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tertap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sbb: SKPD Tgl.

Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Untuk mencatat pelepasan aset tetap)

Ref.

Debet xxx

Kredit xxx

Jika pelepasan aset tetap menghasilkan penerimaan kas, misalnya dijual atau ditukar-tambahkan, maka terdapat tambahan jurnal untuk penerimaan kas dan adanya pendapatan berupa PAD, yakni akun Lainlain PAD yang Sah. Jurnal untuk mencatat pengurangan aset tetap dan penerimaan pendapatan dari hasil pelepasan aset tetap adalah: Tgl. Uraian Ref. Debet Kredit Diinvestasikan dalam Aset xxx Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

94

Tetap Peralatan – Komputer Kas di Bendahara Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

xxx xxx xxx

d). Penyajian Dan Pengungkapan Asset Tetap 1). Penyajian Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut: Aset Aset Tetap Tgl.

Uraian

Ref.

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Total Aset Tetap Tgl.

Uraian Ekuitas Dana Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Total Ekuitas Dana Investasi

Debet xxx xxx xxx xxx

Kredit

xxx (xxx) xxx Ref.

Debet xxx xxx


Kredit

xxx xxx

95

Akumulasi Penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap. Jumlah total aset tetap harus sama dengan nilai akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. 2). Pengungkapan Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masingmasing jenis aset tetap sbb: • Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat; • Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. • Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Selain itu, dalam CaLK juga harus diungkapkan: • Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap • Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap • Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi • Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap 3). Lampiran Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

96

Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap.

3. Kosntruksi Dalam Pengerjaan a). Pengertian Konstruksi Dalam Pengerjaan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan. Aset tetap pemerintah yang berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur pada umumnya diperoleh dengan cara pembangunan. Pembangunan ini dapat dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor) atau secara swakelola. Pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan selama jangka waktu tertentu. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap, baik untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.


97

Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan aset biasa disebut dengan kontraktor. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak Konstruksi Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi: • kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur; • kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset; • kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;


98

•

kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan Dan Segmentasi Kontrak Konstruksi Suatu kontrak konstruksi dapat saja untuk perolehan satu jenis aset atau mencakup sejumlah aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah aset, dimana komponen-komponen aset tersebut dapat diidentifikasikan secara terpisah atau suatu kelompok aset secara bersama maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi: • Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset; • Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; • Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika: • aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau • harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

99

b). Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: • besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; • biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan • aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Oleh karena itu pembayaran untuk kontrak konstruksi biasanya dilakukan melalui termin.Tagihan suatu termin dapat dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak konstruksi sudah selesai dikerjakan. Porsi pekerjaan yang telah diselesaikan ini akan diserahkan kepada pemberi kerja (pemerintah) dan disiapkan dokumen berita acara serah terima pekerjaan. Berdasarkan berita acara tersebut akan dilakukan pembayaran. Demikian mekanisme yang akan terjadi pada termin-termin berikutnya sampai kontruksi ini selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran akan diakui adanya penambahan aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pekerjaan. Pengakuan aset ini dapat dilakukan melalui jurnal korolari. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: • Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

100

• Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Contoh : Pada tanggal 10 Maret 2007 dilakukan pembayaran termin I pembangunan Gedung dengan nilai Rp300.000.000. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah: SKPD: Uraian Modal Gedung

Belanja dan Bangunan Piutang dari BUD Konstruksi dalam Pengerjaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Debet Rp 300.000.000

Kredit

Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 Rp 300.000.000

BUD: Uraian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kas di Kas Daerah

Debet Rp 300.000.000

Kredit

Rp 300.000.000

Pada tanggal 30 Mei 2007 Gedung tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahterimakan. Total biaya yang telah dikeluarkan yang dapat dikapitalisasi adalah Rp1.000.000.000. Transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut:


101

SKPD: Uraian Belanja Modal gedung dan Bangunan Piutang dari BUD Diinvestasikan dalam Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Debet Rp700.000.000

Kredit

Rp700.000.000 Rp300.000.000 Rp300.000.000 Rp1.000.000.000 Rp1.000.000.000

BUD: Uraian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kas di Kas Daerah

Debet Rp 700.000.000

Kredit

Rp 700.000.000

c). Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan langsung ke dalam konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi: • Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; • Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;


102

• Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi; • Biaya penyewaan sarana dan peralatan; • Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi: • Asuransi; • Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; • Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung. Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi: • biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; • biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan • biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;


103

b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit, seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan terdahulu adalah mencakup keduanya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

104

metode ratarata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara`pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tarsebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Contoh: Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

105

a. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan suatu mesin meliputi: a) Biaya bahan baku Rp 35 juta b) Biaya tenaga kerja Rp 25 juta c) Honorarium tim Rp 10 juta d) Biaya perencanaan Rp 2 juta Biaya yang dapat dikapitalisasi untuk menilai Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp 62 jt yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, dan perencanaan. b. Dinas A membangun sebuah gedung. Pada tanggal 3 Maret 2007 dibeli bahan baku senilai Rp 300 jt dengan menggunakan SP2D LS dan membayar upah tenaga kerja sebesar Rp 100 jt dengan menggunakan uang persediaan. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2007 terbit SP2D GU untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan tersebut. Atas transaksi ini, jurnal yang harus dibuat oleh Dinas A meliputi jurnal pengakuan belanja modal dan KDP untuk pembelian bahan baku pada tanggal 3 Maret 2007 dan jurnal pengakuan belanja modal dan KDP atas pembayaran upah pada tanggal 10 Maret 2007. Penggunaan UP tidak dijurnal sampai dengan pertanggung-jawabannya terbit berupa SP2D GU. Jurnal-jurnal tersebut adalah sebagai berikut: 03 Maret 2007 SKPD:(untuk mencatat pengeluaran belanja dari SPM LS) Uraian Debet Kredit Belanja Modal Gedung dan Rp 300.000.000 Bangunan Piutang dari BUD Rp 300.000.000 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp300.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Rp300.000.000 Tetap BUD: untuk mencatat pengeluaran belanja dari SPM LS) Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

106

Uraian Belanja Modal Gedung Bangunan Kas di Kas Daerah

dan

Debet Rp 300.000.000

Kredit

Rp 300.000.000

10 Maret 2007 SKPD: (untuk mencatat pengeluaran belanja dari SPM/SP2D UP) Uraian Debet Kredit Belanja Modal Gedung dan Rp 100.000.000 Bangunan Piutang dari BUD Rp 100.000.000 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp100.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Rp100.000.000 Tetap BUD: untuk mencatat pengeluaran belanja dari SPM LS) Uraian Debet Belanja Modal Gedung dan Rp 300.000.000 Bangunan Kas di Kas Daerah

Kredit

Rp 300.000.000

d). Penyajian Dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca pada kelompok Aset Tetap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan, dengan cara menjumlahkan seluruh kontruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya kontruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

107

Informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada akhir periode akuntansi adalah : 1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; 3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 4. Uang muka kerja yang diberikan; 5. Retensi. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh : Dinas ABC pada tahun 2007 membangun sebuah gedung dan sebuah mesin yang masing-masing telah mengeluarkan biaya yang dapat dikapitalisasi sebesar Rp 2 M dan 800 jt. Penyajian Konstruksi dalam pengerjaan di neraca Dinas ABC adalah sbb: Pada Sisi Aset: Aset Tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan

2.800.000.000

Pada Sisi Ekuitas: Ekuitas Dana Investasi - Diinvestasikan dalam Aset Tetap

2.800.000.000

E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN, INVESTASI DAN HUTANG Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

108

1. Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan dapat berupa transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.5 Akuntansi Pembiayaan SKPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti dana cadangan, pinjaman, dan utang. Akuntansi pembiayaan hanya ada di SKPKD dan tidak ada di SKPD. Berikut dijelaskan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di Pemerintah Daerah. a). Akuntansi Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan dicatat dengan menggunakan asas bruto.


109

Terhadap setiap penerimaan pembiayaan dibuat 2 (dua) jurnal. Pertama, untuk mengakui realisasi penerimaan anggaran, kedua, jurnal korolari untuk mengakui akun neraca terkait yang dipengaruhi transaksi tersebut. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf i, k, l, dan m UU 1/2004, bahwa Bendahara Umum Daerah berwenang untuk: • menempatkan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; • menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; • melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; • melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan dicatat dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah. . Berikut dijabarkan mekanisme dan akuntansi untuk penerimaan pembiayaan.

1. Pencairan Dana Cadangan 1 SKPKD 2

BUD

1

Utang kepada BUD Penerimaan Pembiayaan – Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan

xxx xxx xxx xxx

Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan – Dana Cadangan

xxx xxx

2. Penerimaan Utang Daerah SKPKD

1

Utang kepada BUD


xxx 110

2

BUD

1

Penerimaan Pembiayaan – Utang DN Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Utang Dalam Negeri

xxx

Kas di Kas Daerah

xxx

Penerimaan Pembiayaan – Utang DN

xxx

xxx

xxx

3. Penerimaan Dana Bergulir 1 SKPKD 2

BUD

1

Utang kepada BUD Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir Diinvestasikan dalam Investasi non Permanen Investasi Non Permanen Kas di Kas Daerah Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir


Contoh: Pada tahun 2006 diterima pinjaman dari Pemerintah Pusat sejumlah Rp500 juta. Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka panjang, yang akan diangsur selama 5 tahun mulai tahun 2008.

Jurnal untuk penerimaan pinjaman tersebut adalah: Jurnal SKPKD Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

111

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Utang kepada BUD Penerimaan Pinjaman

500 juta

Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jk panjang Utang kpd Pemerintah Pusat

500 juta

Kredit

500 juta

500 juta

Jurnal BUD Tanggal

Uraian Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman

Ref

Debet

Kredit

500 juta

b). Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berikut dijabarkan mekanisme dan akuntansi untuk pengeluaran pembiayaan.

1. Pembentukan Dana Cadangan SKPKD 1 Pengeluaran Pembiayaan – Dana Cadangan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

xxx 112

2

BUD

1

Piutang dari BUD Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

xxx xxx xxx

Pengeluaran Pembiayaan – Dana Cadangan Kas di Kas Daerah

xxx xxx

2. Pembayaran Pokok Utang Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok xxx 1 Utang Piutang Dari BUD xxx SKPKD Utang Dalam Negeri xxx 2 Dana yang hrs Disediakan utk Pembayaran xxx Utang Jangka Panjang

BUD

1

Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran Pokok Utang Kas di Kas Daerah

3. Pembentukan Dana Bergulir Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir 1 Piutang Dari BUD SKPKD Investasi Non Permanen 2

BUD

1

Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

Kas di Kas Daerah xxx Contoh : Dikeluarkan uang sejumlah Rp100 juta sebagai penyertaan modal pada PDAM. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

113

Jurnal untuk pengeluaran penyertaan modal pada PDAM tersebut adalah: Uraian

Tanggal

Ref

Debet

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda Piutang dari BUD (Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM)

100 juta

Penyertaan Modal Pemda dalam Diinvestasikan Investasi Jk Panjang (Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM)

100 juta

Kredit

100 juta

100 juta

Jurnal BUD Tanggal

Uraian Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda Kas di Kas Daerah (Untuk mencatat penyertaan modal pada PDAM)

Ref

Debet

Kredit

100 juta 100 juta

c). Akuntansi Pembiayaan Neto Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.


114

Contoh: Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan berasal dari penerimaan pinjaman sejumlah Rp200 juta, dan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp250 juta. Jurnal penutupnya adalah: Tanggal

Uraian Penerimaan Pinjaman Pembiayaan Neto Pengeluaran Penyertaan Modal (Untuk menutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan)

Ref

Debet

Kredit

200 juta 50 juta 250 juta

2. Akuntansi Investasi a). Pengertian dan Hakikat Investasi Struktur APBN/APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Struktur ini mencerminkan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan anggaran defisit. Hal ini juga berarti bahwa pendapatan tidak harus sama dengan belanja, dimungkinkan adanya selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih ini disebut sebagai surplus/defisit. Dalam kondisi defisit akan digali sumber-sumber pembiayaan untuk menutupinya, antara lain dengan penarikan pinjaman, maupun divestasi penyertaan modal yang dimiliki pemerintah. Sebaliknya dalam kondisi surplus pemerintah dapat memanfaatkannya untuk membayar utang, membentuk dana cadangan, atau melakukan investasi yang bertujuan untuk menambah pemasukan kas di masa mendatang atau untuk Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

115

mendapatkan manfaat sosial seperti penciptaan lapangan kerja. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memberikan pinjaman kepada pihak lain atau mendirikan badan usaha. Investasi dapat dilakukan dengan mendirikan badan usaha atau penyertaan, maupun pemberian pinjaman. Aktivitas ini digolongkan sebagai pengeluaran pembiayaan (investasi). Investasi adalah penggunaan aktiva untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks akuntansi sektor publik, investasi berarti kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah. Apabila pemerintah melakukan investasi dalam bentuk saham perusahaan, maka diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang (obligasi), maka diharapkan pemerintah memperoleh pendapatan bunga. Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Investasi dilakukan sebagai bagian dari manajemen kas. Jika dana (kas) yang dikelola oleh pemerintah terlalu sedikit akan mengalami kesulitan keuangan, sebaliknya apabila terlalu banyak akan terdapat kas yang menganggur (idle cash).Jadi, investasi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya pemerintah untuk memenej (mengelola) kas yang ada sehingga tidak terjadi kelebihan (idle) Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

116

maupun kekurangan (distress) kas. Dalam jangka panjang kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi baik melalui instrumen utang (pemberian pinjaman) atau melalui instrumen saham (penyertaan) baik dengan cara membeli saham maupun mendirikan badan usaha milik negara/daerah. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Dalam melakukan investasi pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundangundangan, mengenai bentuk, sifat dan jenis-jenisnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang dan Obligasi BUMN/BUMD, penyertaan pada BUMN/BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang (obligasi), serta instrumen ekuitas (saham). b). Klasifikasi Investasi Dalam rangka pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan atau menurut tujuannya, investasi pemerintah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

117

kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. • Invetasi jangka pendek (temporary investment); Investasi ini umumnya berupa surat berharga seperti saham, obligasi, dan surat berharga lain yang diperkirakan memiliki harga pasar yang stabil. Tujuan utama investasi jangka pendek adalah untuk memanfaatkan kas yang menganggur atau untuk sementara waktu tidak digunakan dalam kegiatan operasional suatu entitas. Investasi jenis ini disajikan dalam laporan keuangan (di neraca) sebagai aktiva lancar (current asset). Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: (a) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; (b) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; (c) Berisiko rendah. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka surat berharga yang berisiko tinggi karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek yang dapat dibeli pemerintah (contoh saham pada pasar modal).

• Investasi jangka panjang (long term investment). Investasi ini umumnya berupa investasi dalam bentuk saham, obligasi, piutang hipotek, dan wesel. Juga dapat berupa uang muka kepada pihak ketiga dan dana khusus (seperti singking fund, Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

118

kas yang dibatasi penggunaannya dan dana pensiun) dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan dividen dan atau bunga sebagai salah satu sumber pendapatan suatu entitas. Investasi jangka panjang (long term investment) umumnya berupa investasi dalam bentuk saham, obligasi, piutang hipotek, dan wesel. Juga dapat berupa uang muka kepada pihak ketiga dan dana khusus (seperti singking fund, kas yang dibatasi penggunaannya dan dana pensiun) dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan dividen dan atau bunga sebagai salah satu sumber pendapatan suatu entitas. Menurut sifat kepemilikannya investasi jangka panjang dibedakan menjadi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak direncanakan untuk dijual kembali.


119

Bagan alir dari klasifikasi investasi secara umum.

c). Prosedur Investasi/Pembiayaan Sistem dan prosedur akuntansi investasi pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari proses pencatatan, penggolongan sampai peringkasan transaksi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi investasi SKPD. Prosedur pembiayaan investasi meliputi: • Fungsi yang terkait Fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur akuntansi investasi SKPD terdiri atas fungís akuntansi pada PPK-SKPD. • Dokumen yang digunakan Dokumen yang digunakan pada sistem dan prosedur akuntansi investasi pada SKPD terdiri atas: Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

120

a. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan transaksi investasi ke dalam jurnal. b. Jurnal yang merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi investasi, baik penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi nonkas. c. Buku besar investasi yang merupakan ringkasan catatan (posting) transaksi investasi yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. d. Buku besar pembantu investasi yang merupakan ringkasan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi investasi dan kejadian yang berisi rincian buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. d). Pengakuan, Pengukuran Dan Metode Penilaian Investasi Pengakuan Investasi Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

121

ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pencatatan perolehan investasi jangka pendek dapat dilihat pada ilustrasi jurnal sebagai berikut : Tanggal 2 Jan 2007

Keterangan Investasi jangka pendek Kas

Debet 25.000.000,-

Kredit 25.000.000,-

Pencatatan perolehan investasi jangka panjang dapat dilihat pada ilustrasi jurnal sebagai berikut: Tanggal Keterangan Debet Kredit 125 juta 1 Maret 2007 Peng. Pembiayaan Penyertaan Pemda Kas 125 juta Penyertaan Modal Pemda 125 juta Diinvestasikan dlm 125 juta Investasi jk panjang Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

122

Pengukuran Investasi Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Sebagai contoh, Pemkot Makassar membeli saham PT Semen Tonasa sebanyak 20.000 lembar saham, nominal @ Rp10.000 dengan harga pari. Biaya Komisi dan administrasi 5% dari nilai nominal. Pemkot Makassar mencatat investasinya sebesar Rp 210 juta dengan perhitungan sebagai berikut:


123

20.000 lembar X Rp 10.000 Biaya komisi dan administrasi 5% X Rp 200.000.000

= Rp 200.000.000 = Rp 10.000.000

Jumlah

= Rp 210.000.000

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sebagai contoh, Pemda X membeli obligasi Medco Oil Co. sebanyak 10.000 lembar obligasi dengan suku bunga 8%, bunga dibayar pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nominal @ Rp 10.000 dengan harga beli @ Rp.7.500. Obligasi tersebut akan jatuh tempo tahun 2017. Biaya Komisi dan administrasi 5% dari nilai nominal. Pemda X mencatat investasinya dalam obligasi sebesar Rp 80 juta dengan perhitungan sebagai berikut: 10.000 lembar X @ Rp 7.500 Biaya komisi dan administrasi 5% X 10.000 lbr X Rp 10.000

= Rp 75.000.000

Jumlah

= Rp 80.000.000

= Rp 5.000.000

Metode Penilaian Investasi Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu: (1) metode biaya (cost method); (2) metode ekuitas (equity method); (3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.


124

• Metode biaya (cost method) Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah kurang dari 20% pada BUMN/BUMD. • Metode ekuitas (equity method) Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (investee), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

125

Metode biaya digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. •

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut: Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

126

kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat Pengakuan Hasil Investasi Dicatat sebagai pendapatan investasi • Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend). • Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, Tidak dicacat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah • Bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan apabila menggunakan metode ekuitas. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. e). Pendapatan dari Bunga Obligasi Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan. Sebagai contoh: jika Obligasi PT Medco Oil Co. yang dimiliki Pemerintah Daerah X dengan nilai nominal Rp 75.000.000 (10.000 lbr x Rp 7.500,-) dengan suku bunga tetap 8%,


127

bunga dibayarkan tiap 1 Januari dan 1 Juli. Dengan perhitungan sebagai berikut : Rp 7.500 x 10.000 x 6/12 x 8% = Rp 3.000.000 selanjutnya akan dilakukan pencatatan pendapatan sebagai berikut: Tanggal Keterangan Debet (Rp) Kredit (Rp) 1 Januari Kas di kas daerah 3.000.000,Pendapatan bunga 3.000.000,1 Juli Kas di kas daerah 3.000.000,Pendapatan bunga 3.000.000,f). Pendapatan dari Dividen (Bagian Laba atas Investasi dalam Saham) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka panjang antara lain berupa cash dividen dan stock dividen. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dan sekaligus pengurang nilai investasi pemerintah. Pada penilaian investasi dengan mempergunakan metode biaya, terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi: • Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa cash dividend, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan hasil investasi. • Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa deviden akan menambah besarnya jumlah investasi, dengan demikian secara otomatis jumlah yang diinvestasikan dalam investasi permanen juga akan bertambah. Dalam hal investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya,dapat dilihat dalam contoh soal berikut ini: Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

128

Sebagai contoh, pada tanggal 1 mei 2006 Pemda X membeli 5.000 lembar Saham PT Jaya Ancol seharga nilai nominal (par) senilai Rp 10.000,- per lembar saham untuk kepemilikan 5%. Pada tanggal 20 mei 2006 manajemen PT Jaya Ancol mengumumkan laba tahun 2006 sebesar Rp100 juta, dan pada tanggal 3 Juni 2007 PT Jaya Ancol membagikan dividen tunai sebesar Rp 500 per lembar saham. Karena penyertaannya hanya 5% maka Pemda X melakukan pencatatan investasinya dengan metode biaya dan dividen yang diterima akan dicatat sebagai berikut: Tanggal Keterangan Debet (Rp) Kredit (Rp) 1 Mei 2006 Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,- Penyertaan Modal Pemda Kas di Kas Daerah 50.000.000,Penyertaan Modal Pemda 50.000.000,50.000.000,EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 20 Mei Tidak ada jurnal 2006 03 Juni Kas di Kas Daerah 2.500.000,2006 Pendapatan dividen 2.500.000,Dengan kasus (soal) yang sama, Pemda X mempunya kepemilikan atas saham PT Jaya Ancol sebesar 50%. Oleh karena itu, Pemda X melakukan pencatatan atas investasinya pada PT Jaya Ancol dengan menggunakan metode ekuitas (equity method) sebagai berikut:


129

Tanggal 1 Mei 2006

20 Mei 2006

03 Juni 2006

Keterangan Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal Pemda Kas di Kas Daerah Penyertaan Modal Pemda EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pemda EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Kas di Kas Daerah Pendapatan dividen Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pemda

Debet (Rp) 50.000.000,-

Kredit (Rp)

50.000.000,50.000.000,50.000.000,-

2.500.000,2.500.000,-

2.500.000,2.500.000,2.500.000,2.500.000,-

g). Pelepasan Dan Pemindahan Investasi Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, ataun pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi ini dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penerimaan ini dilaporkan dalam Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

130

Pelepasan investasi pemerintah dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lainlain, atau sebaliknya. Dalam hal terdapat perbedaan nilai buku dengan hasil divestasi selisih tersebut tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, dan investasi dikurangi sebesar nilai buku. Contoh: Pemda A mempunyai investasi dalam bentuk saham pada BPD X sebanyak 500 lembar dengan nilai tercatat Rp 500.000.000,-. Pada tanggal 10 Januari 2007, 250 lembar saham BPD X dijual kepada Pemda B dengan harga Rp 300.000.000,- . Jurnal untuk pelepasan saham tersebut adalah sebagai berikut: Tanggal 10 Jan 2007

Keterangan Kas di Kas Daerah Penerimaan Divestasi EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Pemda

Debet (Rp) 300.000.000,-

Kredit (Rp) 300.000.000,-

250.000.000,-


250.000.000,-

131

h). Peyajian Dan Pengungkapan Investasi Penyajian Investasi dalam Laporan Keuangan Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi Investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca sedangkan investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun yang nonpermanen. Dalam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan ”self balancing group of account” sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi Jangka Pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun SILPA dan Investasi Jangka Panjang mempunyai pasangan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang. Investasi jangka pendek yang disajikan pada aset lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos ekuitas dana lancar pada akun SILPA. Investasi jangka panjang yang disajikan pada pos Investasi jangka panjang disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pada akun Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang pada kelompok Ekuitas Dana Investasi.

Aset Aset Lancar …………………… investasi Jk Pendek ……………………

PEMDA ABC NECARA Per 31 Desember 2006 Kewajiban …………….. Rp xxxxx

Investasi Jangka Panjang Investasi Nonpermanen Rp xxxxx Investasi Permanen Rp xxxxx Jumlah Investasi Rp xxxxx ……………………

Ekuitas Ekuitas Dana Lancar SILPA Rp xxxxx Ekuitas Dana investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp xxxxx


132

Pengungkapan Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi, antara lain: • Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; • Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; • Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; • Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; • Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; • Perubahan pos investasi. 3. Akuntansi Kewajiban a). Pengertian Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lain. Kewajiban pemerintah dapat juga timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pemerintah pada akhir tahun anggaran. Sebagai contoh Pemerintah daerah membangun gedung untuk cantor yang dikerjakan oleh PT ABC. Pembangunan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

133

tersebut telah selesai. Sampai akhir akhir tahun anggaran pemerintah daerah tersebut belum melakukan pembayaran. Pemerintah daerah harus mencatat kewajiban tersebut di neraca sebesar utang yang belum dibayar. Disamping kewajiban-kewajiban di atas, ada juga kewajibankewajiban yang jumlah dan waktu pembayarannya belum pastiyang disebut kewajiban kontinjensi. Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Misalnya Pemerintah memberikan penjaminan atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan, informasi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk memahami akuntansi kewajiban, perlu diketahui beberapa definisi di bawah ini: Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk: Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

134

kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk Perubahan jadwal pembayaran, Penambahan masa tenggang, atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak. Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN). Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. b). Klasifikasi Kewajiban Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.


135

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Jika pada akhir periode akuntansi, pemerintah mempunyai utang jangka panjang, maka pemerintah harus melakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Contoh: pada 1 Juli 2005, Pemerintah Kota Pandang Tak Jemu mempunyai utang jangka panjang sebesar Rp 10.000.000 yang harus diangsur setiap tahun sebesar 1.000.000, Pemerintah Kota Pandang Tak Jemu harus melakukan reklasifikasi atas kewajiban tersebut menjadi Kewajiban Jangka Pendek pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 1.000.000, sehingga Kewajiban Jangka panjang akan disajikan di neraca sebesar Rp 9.000.000. Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas pemerintah dapat melakukan restrukturisasi atau pendanaan kembali terhadap utangutangnya yang akan jatuh tempo. Apabila hal ini terjadi, entitas pelaporan dapat memasukkan kewajiban jatuh temponya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan ke dalam klasifikasi kewajiban jangka panjang, jika: • Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan • Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan • Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Jumlah kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek menjadi kewajiban jangka panjang seperti yang disebutkan di atas diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

136

mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) oleh entitas pelaporan. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada otoritas entitas, maka kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek, kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika: • pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan • sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan • terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sebagai contoh, Pemkot XYZ meminjam uang dari lembaga asing, sebesar Rp 500 milyar untuk program pembangunan listrik daerah, dengan ketentuan bahwa pinjaman ini tidak dapat digunakan untuk membiayai program lain. Kalau pinjaman ini tidak dapat digunakan untuk program tersebut harus dikembalikan. Pinjaman ini telah ditarik pada tahun 2003. Pinjaman ini akan dibayar secara angsuran selama 20 tahun mulai tahun 2008. Sampai dengan tahun 2006 ternyata program tersebut macet, dan tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena pinjaman ini harus disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.


137

c). Pengakuan Dan Pengukuran Kewajiban Pengakuan Kewajiban pemerintah diakui jika besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal. Prasyarat peristiwa masa lalu sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Peristiwa tersebut menimbulkan suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Peristiwa yang dimaksud mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam entitas seperti timbul kewajiban kepada pegawai organisasi pemerintah akibat pemerintah belum membayar tunjangan pegawai, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti adanya transaksi dengan entitas lain. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari: • transaksi pertukaran (exchange transactions); • transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), dimana pemerintah belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi; • kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan • kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events). Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

138

jasa sebagai gantinya pemerintah berjanji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Contoh kewajiban yang timbul dari transaksi dengan pertukaran. Pada tanggal 10 Oktober 2005, Pemkot Bandung melakukan pengadaan personal computer (PC) dengan PT Smart Teknik dengan nilai Rp 60.000.000. Pemkot Bandung dan PT Smart Teknik sepakat untuk pembayaran komputer tersebut dilakukan pada 1 Matret 2006. Atas transaksi tersebut, Pemkot Bandung akan mencatat dan melaporkan di neracanya kewajiban jangka pendek sebesar Rp 60.000.000 pada tanggal 10 Oktober 2005, ketika komputer tersebut diterima. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus lepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran. Terdapat kewajiban pemerintah yang timbul bukan didasarkan pada transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Pengakuan kewajiban yang timbul dari kejadian tersebut sama dengan kewajiban yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.


139

Contoh: Pada saat pemerintah melaksanakan suatu kegiatan secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban. Kewajiban tersebut dapat dilaporkan di neraca sepanjang hukum yang berlaku memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Kejadian-kejadian tertentu dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah memutuskan untuk bertanggung jawab terhadap suatu kejadian bencana alam. Biaya-biaya tersebut dapat memenuhi definisi kewajiban jika pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, baik biaya yang timbul dari transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Sebagai contoh dalam kasus bencana alam di DIY, bagi setiap keluarga yang rumahnya roboh akan diberikan ganti rugi Rp 30 juta. Apabila sudah dicantumkan dalam peraturan (surat ketetapan) yang sah, tetapi belum dibayar Pemerintah dapat mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi di atas jira memenuhi dua kriteria berikut: (1) DPR/DPRD telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana). Pengukuran Kewajiban Idealnya kewajiban harus diukur berdasarkan nilai tunainya (present value) dari jumlah uang yang diperlukan untuk membayar (kembali) kewajiban tersebut di masa yang akan dating. Namun dalam prakteknya, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal atau jatuh temponya (yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan pada tanggal jatuh tempo utang). Oleh karena itu, pengukuran dengan cara tersebut mengakibatkan utang Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

140

yang disajikan di neraca sebenarnya lebih besar dari jumlah seharusnya. Untuk kewajiban jangka pendek, perbedaan antara nilai tunai dan nilai jatuh temponya relative kecil dan tidak materil. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable) Terhadap barang/jasa yang telah diterima pemerintah dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah mengakui kewajiban tersebut sebagai utang di neraca. Contoh: Kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah. Kontraktor tersebut sudah menyelesaikan porsi pekerjaan tahap I dan telah menyerahkan kepada pemerintah. Jumlah tagihan termin I tersebut sampai akhir tahun belum dibayar. Oleh karena itu, jumlah tersebut merupakan utang yang harus disajikan di neraca. Apabila dalam jumlah kewajiban terdapat utang yang disebabkan adanya transaksi antar unit pemerintahan, penyajiannya harus dipisahkan dari kewajiban kepada unit nonpemerintahan.


141

Utang Bunga (Accrued Interest) Utang bunga pinjaman pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk seguritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang Belem disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan sebagai utang PFK. Contoh: Pada Tahun 2006, Pemprov Maluku memungut iuran Askes, tabungan perumahan, Pajak Penghasilan atas Gaji dari pegawai pemerintah provinsi tersebut sebesar Rp 10 juta. Pada 31 Desember 2006, diketahui jumlah pungutan yang telah disetor ke PT Askes, Perum Perumnas dan Cantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebesar Rp 8 juta. Atas transaksi tersebut, Pemprov Maluku seharusnya menyetor jumlah PFK (iuran Askes, Tabungan Perumahan dan Pajak Penghasilan) sebesar Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

142

yang dipungut yaitu Rp 10 Juta. Tetapi pemda tersebut baru menyetor hanya sebesar Rp 8 juta, oleh sebab itu Pemprov Maluku harus mencatat Hutang PFK di Neraca Per 31 Desember 2006 sebesar Rp 2 Juta. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya Pinjaman obligasi yang jatuh tempo tahun yang akan datang sebesar Rp 1 Milyar disajikan sebesar nilai nominal. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayar atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan Penilaian utang pemerintah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk: Utang Pemerintah yang tidak diperjualbelikan (Non-traded Debt) Utang Pemerintah yang diperjualbelikan (Traded Debt) Utang Pemerintah yang tidak Diperjualbelikan (Non-Traded Debt) Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (nontraded debt) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

143

pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. Contoh dari utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan international seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (loan agreement). Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (payment schedule) menggunakan tariff bunga tetap. Untuk utang pemerintah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang pemerintah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

Utang Pemerintah yang Diperjualbelikan (Traded Debt) Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan, misalnya obligasi atau Surat Utang Negara seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk suatu periode akuntansi. Untuk penilaian surat utang ini perlu data hasil penjualan, dan nilai pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan kepada pemegangnya. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk seguritas utang pemerintah (government debt securities) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.Jenis surat utang pemerintah ini dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Surat utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (face) Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

144

tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (face). Surat utang yang dijual dengan diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan surat utang yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus. Sebagai contoh : Pemerintah menerbitkan obligasi retail seri 001 sebanyak 1.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar. Pada tanggal 2 Januari 2006 hasil penjualan bersih obligasi ini adalah Rp 1.100.000.000.000 Obligasi ini jatuh tempo 2 Januari 2011. Metode amortisasi yang digunakan adalah garis lurus. Nilai obligasi yang disajikan di neraca per 31 Desember 2006 adalah: Nilai Nominal Rp 1.000.000.000.000 Premium Rp 100.000.000.000-(1/5X100.000.000000) = Rp (20.000.000.000) = Rp 1.080.000.000.000 Perubahan Valuta Asing Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs ratarata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

145

moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode. Contoh: Utang dalam US $ 1.000 equivalen dengan Rp 10.000.000 tercatat di buku besar. Pada tanggal 31 Desember 2005 kurs tengah BI untuk US $ 1 adalah Rp 9.200,- Penyajian di neraca adalah Rp 9.200.000. ( US $ 1.000 X Rp 9.200). d). Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

146

Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Tunggakan Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal yang mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada kreditur. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namur informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

Restrukturisasi Utang Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitar harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

147

saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laboran Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.


148

Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi. e). Penghapusan Utang Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada restrukturisasi utang di pragaraf sebelumnya berlaku. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan ketentuan pada resktrusturisasi paragraf sebelumnya, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:


149

Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur. f). Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi: • Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang; • Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, • Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya . • Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf dibawah ini. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

150

terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila statu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (professional judgement) untuk menentukan hal tersebut. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan. g). Penyajian Dan Pengungkapan Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasiinformasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah: • Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; • Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; • Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; • Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; • Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: Pengurangan pinjaman; Modifikasi persyaratan utang; Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

151

• •

Pengurangan tingkat bunga pinjaman; Pengunduran jatuh tempo pinjaman; Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Biaya pinjaman: Perlakuan biaya pinjaman; Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

h) Jurnal standar Kewajiban Untuk biaya yang sudah harus dibayar, namun belum ditunaikan dicatat sebagai berikut : Dana yg harus disediakan utk pemby hutang Jk Pjg XXX Hutang Jangka Panjang XXX Jurnal pembayaran kewajiban, sebagai berikut: Hutang jangka panjang XXX Dana yg hrs disediakan utk pemb htg Jk Pjg

XXX

Untuk relaksifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek, nama acoounnya disebut bagian lancar utang jangka panjang : Hutang jangka panjang XXX Dana yg hrs disediakan utk pemb htg Jk Pjg XXX Jurnal reklasifikasi sebagai berikut: Dana yg hrs disediakan utk pemby hutang Jk pendek XXX Bagian lancar Hutang Jangka Panjang XXX


152

F. AKUNTANSI EKUITAS DANA 1. Pengertian Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Contoh ekuitas dana antara lain Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan ekuitas dana yang diinvestasikan. 2. Klasifikasi Ekuitas Dana Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a). Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari: • Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang merupakan akun pasangan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. • Pendapatan yang Ditangguhkan, yang merupakan akun pasangan untuk menampung Kas di Bendahara Penerimaan. • Cadangan Piutang, yang merupakan akun pasangan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. • Cadangan Persediaan, yang merupakan akun pasangan dari persediaan. • Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun pasangan dari kewajiban jangka pendek lainnya. Penyajian Ekuitas Dana Lancar di neraca adalah: Ekuitas Dana Lancar SiLPA Rp XXX Pendapatan yang Ditangguhkan Rp XXX Cadangan Piutang Rp XXX Cadangan Persediaan Rp XXX Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

153

Dana yg Disediakan Utk Pembayaran Utang Jk Pendek Total Ekuitas Dana Lancar

Rp XXX Rp XXX

b). Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari: • Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun pasangan dari Investasi Jangka Panjang. • Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun pasangan dari Aset Tetap, • Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun pasangan Aset Lainnya. • Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (contra account), yang merupakan akun pasangan dari seluruh Utang Jangka Panjang. Penyajian Ekuitas Dana Investasi di neraca adalah: Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yg Hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk Panjang Total Ekuitas Dana Investasi

Rp XXX Rp XXX Rp XXX Rp XXX Rp XXX

c). Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

154

dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan. Ekuitas Dana Cadangan terdiri dari: Penyajian Ekuitas Dana Investasi dalam neraca adalah: Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan Rp XXX Total Ekuitas Dana Cadangan Rp XXX Saldo Normal Nama Akun

Saldo Normal

Bertambah

Berkurang

Ekuitas Dana Lancar

Kredit

Kredit

Debit

DYHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek

Debit

Debit

Kredit

Ekuitas Dana Investasi

Kredit

Kredit

Debit

DYHD untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang

Debit

Debit

Kredit

Ekuitas Dana Cadangan

Kredit

Kredit

Debit

H. AKUNTANSI SELAIN KAS Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat


155

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas meliputi: 1. Pengakuan aset, hutang, dan ekuitas Pengakuan aset sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan. Penambahan aset, hutang, dan ekuitas mungkin terjadi meski tidak ada aliran kas masuk atau keluar dalam suatu transaksi/peristiwa. Jika demikian, maka penjurnalan pada hakikatnya menggunakan konsep bahwa akun-akun di neraca dibuat berpasangan. Aset dan hutang atau kewajiban berpasangan dengan ekuitas dana (ekuitas dana lancar, investasi, dan cadangan). 2. Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang/aset harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai aset tersebut pada tanggal transaksi. Berhubung transaksi ini harus dicatat sebagai pendapatan dan belanja atau pembiayaan, maka perlu dibuatkan dokumen anggaran sebagai pendapatan, belanja, atau pembiayaan sebagai dokumen pengesahan anggaran. Berdasarkan dokumen pengesahan inilah dibuat jurnal untuk mencatat transaksi ini. Berhubung transaksi ini tidak melibatkan arus kas maka transaksi ini tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang dan barang rampasan. Contoh: Diterima hibah dari UNICEF sebuah mobil ambulance seharga Rp200 juta. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

156

Jurnal penerimaan hibah berupa barang ini adalah: SKPD Tanggal

Uraian

Ref

Utang kepada BUD Pendapatan Hibah

Debet

Kredit

200juta

200juta

Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Piutang dari BUD

200 juta

Peralatan dan Mesin Diinvestasikan Aset Tetap

200 juta

200 juta

dalam

200 juta

BUD Tanggal

Uraian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Pendapatan Hibah

Ref

Debet

Kredit

200 juta

200 juta

3. Jurnal Terkait Dengan Transaksi Yang Bersifat Accrual Dan Prepayment Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment). Konsep akuntansi pemerintahan memungkinkan diakuinya penambahan jumlah rupiah suatu akun atau akun dari transaksi Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

157

atau kejadian non kas (akrual) apabila telah terjadi perpindahanan hak/kewajiban dan perpindahan tersebut telah dapat diukur berapa nilai uangnya. Untuk biaya yang sudah harus dibayar, namun belum ditunaikan dicatat dengan mendebit akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek dan mengkredit akun Utang Jangka Pendek Lainnya. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas adalah berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti transaksi jika tersedia. Berikut ini prosedur pencatatannya. • PPK-SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai (a) tanggal transaksi dan/atau kejadian, (2) kode akun, (3) uraian transaksi dan/atau kejadian, dan (4) jumlah rupiah. • PPK-SKPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. • Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode akun yang bersangkutan dan pada setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 4. Koreksi Kesalahan Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan. Laporan keuangan disusun pada pisah tanggal tertentu; terhadap laporan keuangan pemerintah, mengikuti periode tahun anggaran yaitu meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

158

Desember. Menurut ketentuan UU Bidang Keuangan laporan keuangan pemerintah harus disampaikan kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku, setelah dilakukan audit oleh BPK. Terdapat tahapan atau periode waktu dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sampai dengan penyampaian laporan keuangan ke DPR, yaitu : • periode waktu sebelum laporan keuangan disusun dan disajikan, atau tahun berjalan • periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK • periode waktu setelah laporan diaudit oleh BPK disampaikan ke DPR/DPRD dan telah ditetapkan dengan UU atau Peraturan daerah. Adapun kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan atau pada periode setelah Laporan Keuangan disahkan dan telah diterbitkan Undang-undang dan/atau Peraturan Daerah. Kesalahankesalahan tersebut kemungkinan disebabkan antara lain keterlambatan penyampaian bukti transaksi keuangan oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan pencatatan, kesalahan dalam interprestasi fakta, kecurangan atau kelalaian dan kemungkinan kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi. Dalam situasi tertentu suatu kesalahan mungkin mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Agar informasi laporan keuangan bebas dari unsur kesalahan, maka PSAP No 10 mengatur perlakuan tentang koreksi kesalahan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan belum ditetapkan dengan Perda. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

159

Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan. Paragrap 16 PSAP 10 menjelaskan bahwa laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dapat dikelompokkan menjadi kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. 1. Menurut paragraf 11, menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode yang berjalan. Kesalahan dalam jenis belanja dan pendapatan akan dilakukan koreksi terhadap jenis belanja dan pendapatan yang bersangkutan dengan memperhatikan pengaruh kesalahan tersebut terhadap kas. Contoh kesalahan yang mempengaruhi Kas dalam periode berjalan: Pada tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 531.000.000,-. Pada waktu dilakukan kas opname, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku dan setelah diteliti perbedaanya adalah pada SP2D-LS yg diterbitkan tgl 15 Mei 2006. Transaksi tersebut dicatat pada tanggal 15 Mei 2006 : Kelebihan pencatatan pada akun belanja pegawai sebesar Rp 18. 000.000, (Rp 531.000.000 - Rp 513.000.000) dilakukan koreksi sebagai berikut:


160

SKPD Tanggal 15/5/06

Uraian

Ref

Piutang dari BUD Belanja Pegawai (Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)

Debet

Kredit

18 juta 18 juta

BUD Tanggal 15/5/06

Uraian Kas di Kas Daerah Belanja Pegawai (Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)

Ref

Debet

Kredit

18 juta 18 juta

Tidak Mempengaruhi Kas pada periode berjalan. Pada Tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D-LS dengan nilai Rp 531.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 531.000.000 sebagai belanja barang. Pada waktu menyusun laporan diketahui ada kekeliruan pembukuan belanja atas SP2D pada tanggal 15 Mei 2006, maka transaksi tersebut akan dikoreksi seperti berikut: Karena kesalahan pada akun belanja, maka koreksi dilakukan sebagai berikut:


161

SKPD Belanja Pegawai Belanja Barang

Rp 531.000.000 Rp 531.000.000

BUD Tidak ada Jurnal

2. Menurut paragraf 12 PSAP 10, menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan Contoh 1: Pada tanggal 20 April 2005, diterima setoran atas pendapatan Retribusi Parkir dengan STS No. 123 sebesar Rp 13.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama STS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 31.000.000,-. Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku sebesar Rp 18.000.000 (Rp 31.000.000 – Rp 13.000.000). Dengan ditemukannya kesalahan pencatatan tersebut pembetulan dilakukan dengan jurnal koreksi sebagai berikut: SKPD Pendapatan retribusi Utang kepada BUD

Rp 18.000.000 Rp 18.000.000


162

BUD Pendapatan Retribusi Kas di kas daerah

Rp 18.000.000 Rp 18.000.000

Contoh 2: Pada Tanggal 15 Mei 2005, dibayar gaji pegawai dengan menerbikan SP2DLS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp531.000.000,-. Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku sebesar Rp18.000.000 (Rp531.000.000– Rp513.000.000). Atas kesalahan tersebut belanja pegawai harus dikurangi sebesar Rp18.000.000 (Rp531.000.000-Rp513.000.000) dan dikoreksi dengan jurnal sebagai berikut: SKPD Piutang dari BUD

Rp 18.000.000

Belanja Pegawai

Rp 18.000.000

BUD Kas di Kas Daerah Belanja Pegawai

Rp 18.000.000 Rp 18.000.000


163

3. Menurut paragraf 13 PSAP 10 Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lainlain, akun aset, serta akun ekuitas dana yg terkait. Pada Tanggal 20 Oktober 2005, dibayar belanja modal atas pengadaan 2 mobil dinas @ Rp 255.000.000,- pembayaran dilakukan dengan SP2D-LS sebesar Rp 550.000.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 550.000.000,-. Pada Bulan Juni 2006 laporan keuangan Tahun Anggaran 2005 telah diterbitkan dan telah disampaikan ke DPRD, kemudian diketahui bahwa ada kesalahan dalam penerbitan dan pembayaran SP2D-LS atas pengadaan mobil dinas pada tanggal 20 April 2005 yang seharusnya berjumlah Rp 510.000.000 sehingga harus dilakukan pengembalian belanja tersebut oleh pemasok sebesar Rp 40.000.000,-. Penagihan kepada pemasok sudah berhasil dilakukan dan disetorkan pada tanggal 25 Juni 2006 sebesar Rp 40.000.000,Pengaruh pengembalian tersebut adalah bertambahnya kas dan pendapatan yang diikuti penurunan aset. Transaksi tersebut akan dibukukan seperti berikut: SKPD Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005 Belanja Modal – Peralatan Rp 550.000.000 dan Mesin Piutang dari BUD

Rp 550.000.000


164

Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp 550.000.000 Rp 550.000.000

Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006 Utang kepada BUD Pendapatan lain-lain

Rp 40.000.000

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Rp 40.000.000

Rp 40.000.000 Rp 40.000.000

BUD Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005 Belanja Modal Peralatan Rp 550.000.000 dan Mesin Kas di kas daerah

Rp 550.000.000

Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006 Kas di Kas Daerah Pendapatan Lain-lain

Rp 40.000.000 Rp 40.000.000

4. Paragraf 14, menetapkan bahwa koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehinggamengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang tejadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lainnya. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

165

Contoh: Pada tanggal 15 Mei 2005, diterbitkan SP2D atas SPJ belanja modal atas pengadaan Air Condition (AC) seharga Rp 2.250.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 2.250.000,-. Pada bulan Agustus 2006, pada saat itu laporan keuangan tahun 2005 sudah disampaikan ke DPRD, diketahui ada kesalahan dalam pengesahan SPJ pengadaan AC tanggal 15 Mei 2005, dimana harga beli AC menurut faktur sebesar Rp 2.225.000,- Akibatnya aset tetap yang terlalu tinggi Rp 25.000 (pengaruhnya tidak material) dan disarankan oleh Bawasda agar dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara Pengeluaran, dan telah dilakukan pembayaran kembali oleh Bendahara Pengeluaran. Transaksi tersebut dibukukan seperti berikut: SKPD Jurnal Tanggal 15 Mei 2005 Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Piutang dari BUD

Rp 2.250.000

Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset tetap

Rp 2.250.000

Rp 2.250.000

Rp 2.250.000

Jurnal Koreksi Utang kepada BUD Pendapatan lain-lain

Rp 25.000 Rp 25.000


166

BUD Jurnal Tanggal 15 Mei 2005 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kas di kas daerah

Rp 2.250.000 Rp 2.250.000

Jurnal Koreksi Kas di kas daerah Pendapatan Lain-lain

Rp 25.000 Rp 25.000

5. Menurut paragraf 15 PSAP 10, Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. Kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mengakibatkan kas bertambah dimana laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, koreksi kesalahan pendapatan tersebut dilakukan dengan menambah kas dan menambah akun ekuitas dana lancar. Sedangkan apabila kesalahan mengakibatkan saldo kas berkurang, maka koreksi dilakukan dengan mengurangi ekuitas dana lancar dan kas. Contoh Pada Tanggal 9 Pebruari 2005, diterima pendapatan sewa gedung pertemuan dengan bukti STS sejumlah Rp 3.575.000. dan salah dibukukan sebesar Rp 3.275.000. Kesalahan atas pencatatan tersebut ditemukan pada tahun 2006 dimana laporan keuangan Tahun Anggaran 2005 telah diterbitkan. Pengaruh dari pencatatan pendapatan yang demikian adalah penyajian saldo Kas dan SiLPA menurut buku terlalu Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

167

kecil sehingga akun Kas dan SiLPA harus ditambah. Transaksi – transaksi tersebut akan dibukukan seperti berikut: SKPD Jurnal Tanggal 9 Februari 2005 Utang kepada BUD Lain-lain PAD – Pendapatan Sewa

Rp 3.275.000 Rp 3.275.000

Jurnal Koreksi Tidak ada jurnal BUD l Tanggal 9 Februari 2005 Kas di kas daerah Lain – lain PAD

Rp 3.275.000 Rp 3.275.000

Jurnal Koreksi Kas di kas daerah SiLPA/SiKPA

Rp 300.000 Rp 300.000

6. Paragraf 20 PSAP 10 menyatakan : Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. 7. Contoh:Belanja modal atas Peralatan Mesin sebesar Rp 5.000.000 pada waktu mencatat aset tetap salah dibukukan sebagai aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

168

SKPD Jurnal yang salah Belanja Modal Peralatan Mesin Piutang dari BUD

Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 5.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp 5.000.000

Jurnal koreksi Peralatan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

BUD Jurnal Pada saat pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Rp 5.000.000 Mesin Kas di Kas Daerah

Rp 5.000.000

Jurnal koreksi tidak ada jurnal 8. Paragraf 22 menyatakan : kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9, tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Paragraf 9 menjelaskan bahwa kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

169

koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak kurang bayar, maka pada saat dibayar dicatat sebagai pendapatan pajak pada saat diterimanya pendapatan tersebut, dan sebaliknya apabila lebih bayar maka pembayaran restitusi kepada wajib pajak, maka dicatat sebagai pengurang pendapatan pajak pada saat terjadi. Contoh: Pada bulan Maret 2006, Wajib pajak A menerima SKPT kurang bayar pajak untuk tahun 2005 sebesar Rp 5.000.000,-. Terhadap tagihan tersebut wajib pajak telah membayar pada bulan April 2006. SKPD Transaksi tersebut dijurnal: Utang kepada BUD Pendapatan pajak

Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

Transaksi tersebut dijurnal: Kas di kas daerah Pendapatan Pajak

Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

5.Akuntansi Surplus/Defisit Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

170

Surplus/Defisit. Surplus/defisit diperoleh melalui jurnal penutup pendapatan dan belanja. Perhitungan Surplus/defisit dilakukan di tingkat pemerintah daerah (BUD) melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses penggabungan di BUD. Di SKPD tidak dilakukan penandingan antara pendapatan dan belanja sehingga tidak ada surplus/defisit. Dalam ilustrasi ini digunakan pendekatan penutupan akun secara berjenjang. Di SKPD, akun realisasi anggaran ditutup ke akun alokasi anggaran dalam DPA SKPD. Contoh : Estimasi pendapatan di DPA SKPD Rp10 juta dan realisasi pendapatan Rp9 juta. Allotment Belanja sebesar Rp20 juta dan realisasi belanja Rp18 juta. Jurnal penutup di SKPD adalah: Tanggal

Uraian Pendapatan Utang kepada BUD Estimasi Pendapatan yang dialokasikan Allotment Belanja Piutang dari BUD Belanja ...

Ref

Debet

Kredit

9 juta 1 juta 10 juta 20 juta 2 juta 18 juta

Selanjutnya penutupan akun pendapatan dan belanja serta anggarannya di BUD dapat diilustrasikan berikut ini. Contoh: Estimasi Pendapatan Rp1.000 miliar dan realisasi Pendapatan Rp950 miliar. Sementara Apropriasi Belanja Rp1.250 miliar dan Realisasi Belanja Rp1.100 miliar.


171

Jurnal Penutup (Rp miliar) Tanggal Des 31 Des 31 Des 31

Uraian

Ref

Apropriasi Belanja Alokasi Apropriasi Belanja Alokasi Estimasi Pendapatan Estimasi Pendapatan Pendapatan Surplus/Defisit Belanja


Debet

Kredit

1.250 1.250 1.000 1.000 950 150 1.100

172

Bab 3

1B A. PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Laporan keuangan konsolidasian sering juga disebut laporan keuangan gabungan semua unit-unit yang terdapat dalam pemerintahaan. PSAP No. 11 menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai laporan satu entitas tunggal. Tujuan PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian adalah memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan informasi sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Disamping itu diharapkan PSAP 11 dapat menjadi acuan akan pentingnya penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang selama ini belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh entitas pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

173

Laporan keuangan konsolidasian disusun dari berbagai unit pemerintah, baik yang merupakan entitas pelaporan (pengendali) maupun entitas akuntansi (kendalian) yang menyusun laporan keuangan. Satu kesatuan laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing entitas akuntansi tersebut selanjutnya diterbitkan oleh entitas pelaporan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasian. Jadi, yang menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah entitas pelaporan. Salah satu ciri khusus entitas pelaporan adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban yang melekat padanya, baik langsung ataupun tidak, kepada wakil rakyat atau legislatif selaku pihak yang menyetujui anggaran yang dilaksanakan oleh entitas tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggabungkan laporan antar entitas pelaporan dan ditambah laporan keuangan Badan Layanan Umum. Laporan keuangan entitas akuntansi yang digabungkan pada tingkat entitas akuntansi diatasnya bukan merupakan laporan keuangan konsolidasian, tetapi hanya merupakan laporan keuangan gabungan antar entitas akuntansi. Untuk laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya dilampirkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dengan demikian, laporan arus kas yang merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh pemerintah daerah bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian karena penyusunan laporan arus kas tidak dilakukan oleh SKPD atau unit kerja di pemerintahan daerah. Laporan arus kas hanya disusun oleh entitas pelaporan.


174

B. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Laporan Keuangan Konsolidasian akan dilaksanakan oleh masingmasing tingkatan entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah. Didalam Sistem Akuntansi Pemerintah dikenal adanya entitas yang melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan perannya dalam menghasilkan laporan keuangan. Entitas dimaksud adalah: Entitas Akuntansi, yang terdiri dari: Setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran tersendiri, termasuk pengguna dana Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Bendahara Umum Daerah (BUD). Kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah bila mempunyai dokumen pelaksanaan anggaran yang terpisah, jumlah anggarannya relatif besar, dan pengelolaan kegiatannya dilakukan secara mandiri. Entitas Pelaporan, yang terdiri dari: Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah. Kementerian negara/lembaga (KL). Bendahara Umum Negara (BUN). 1. Entitas Pelaporan Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundangundangan, yang umumnya bercirikan: 1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

175

mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran, 2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, 3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan 4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Entitas pelaporan ditetapkan berdasarkan pertimbangan: 1. kemandirian pelaksanaan anggaran, 2. pengelolaan kegiatan, dan 3. besarnya anggaran. Entitas pelaporan tingkat kementerian Negara/lembaga mempunyai tanggungjawab dalam penyusunan Laporan keuangan gabungan. Dalam penyusunan laporan keuangan dimaksud selanjutnya Entitas Pelaporan dibantu oleh Entitas akuntansi yang merupakan unit vertikal dibawah, seperti Eselon I, Kanwil dan Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Entitas pelaporan pemerintah pusat mempunyai tanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dari seluruh laporan keuangan gabungan kementerian Negara/lembaga yang selanjutnya ditambah dengan laporan yang berasal dari penyelenggara fungsi perbendaharaan. Entitas pelaporan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan konsolidasian dari gabungan seluruh laporan keuangan gabungan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya ditambah laporan yang berasal dari penyelenggara fungsi perbendaharaan. Entitas pelaporan satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan keuangan dari gabungan seluruh laporan keuangan entitas akuntansi seperti Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam PSAP 11 paragrap 2. disebutkan bahwa ”Laporan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

176

untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas”. Maksud terkonsolidasi adalah Laporan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan merupakan penggabungan dari entitasentitas akuntansi yang ada dibawah satu entitas pelaporan dengan proses berjenjang dalam wadah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat/Daerah. Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat pengelolaan transaksi keuangan Pemerintah Pusat dapat dibagi menjadi 2 kategori utama yaitu: - Pengelola Transaksi Keuangan di lingkup Bendaharawan Umum Negara yang sering disebut Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). - Pengelola Transaksi Keuangan di lingkup Kementerian Negara/ Lembaga yang sering disebut Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pengelolaan transaksi keuangan Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi 2 kategori utama yaitu: - Pengelola Transaksi Keuangan di lingkup Bendaharawan Umum Daerah. - Pengelola Transaksi Keuangan di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping hal tersebut diatas dilingkup pemerintah pusat diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tingkat pemerintah pusat sesuai dengan PSAP 11 paragrap 3 yang mengatakan ”Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum”. Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Pusat yang sering disebut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan laporan gabungan seluruh entitas pelaporan ditingkat Kementerian Negara/Lembaga dan laporan yang berasal dari entitas pelaporan Bendaharawan Umum Negara. Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

177

pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelyanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU tidak berbentuk badan hukum sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.6 Pola pengelolaan keuangan BLU sendiri memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.7 BLU diberi kewenangan untuk memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan pengecualian dalam pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Unit kerja yang termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita. BLU berbeda dengan BUMN/BUMD dalam hal adanya motif mencari laba pada BUMN/BUMD. Selain itu, pengalokasian sumber daya pemerintah di BUMN/BUMD dipandang sebagai penanaman modal/investasi, yang diharapkan akan menghasilkan arus kas masuk pada masa yang akan datang, sementara alokasi anggaran untuk BLU merupakan komponen belanja biasa. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, laporan keuangan BLU akan ikut dikonsolidasikan dengan laporan keuangan entitas akuntansi lainnya dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Sementara laporan keuangan BUMN/BUMD mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di bisnis. Artinya, laporan keuangan BUMN/BUMD tidak dimasukkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Kelengakapan yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan

6 7

Par. 16 PSAP #11. pasal 1(1) PP No. 23/2005. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

178

konsolidasian adalah bukti-bukti tarnsaksi, laporan keuangan entitas akuntansi, dan keretas kerja. Laporan Keuangan Konsolidasian ini tidak mengatur: - Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah; - Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi; - Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan - Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Entitas Akuntansi Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan, tetapi menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PSAP 11 paragrap 12 yang mengatakan ”Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan”. Selain itu apabila suatu entitas akuntansi yang karena penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan dan bukan sebagai entitas akuntansi seperti pengertian Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

179

diatas sebagai contoh BLU. Badan Layanan Umum (BLU) adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita. Laporan keuangan BLU akan disampaikan ke entitas pelaporan yang membawahi BLU dimaksud dan akan digabungkan dalam Laporan Keuangan entitas pelaporan. 3. Perbedaan Laporan Keuangan Entitas Pelaporan dan Akuntansi Baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi menyusun laporan keuangan pada akhir tahun anggaran atau periode akuntansi. Laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan (CALK), sedangkan entitas pelaporan selain menyusun ketiga laporan tersebut juga diharuskan menyusun Laporan Arus Kas. Laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan memiliki beberapa perbedaan, yakni: a. Adanya akun resiprokal (timbal balik). Akun untuk PPKD/SKPKD dalam akuntansi dan laporan keuangan entitas akuntansi atau SKPD disebut R/K SKPD atau R/K PPKD atau R/K Pemda. Bagi SKPD, R/K adalah rekening koran atau sebutan untuk ekuitas dana yang bersumber dari pemerintah daerah melalui PPKD atau SKPKD (BUD). Sebaliknya dalam catatan PPKD/SKPKD/BUD, akun ini disebut R/K SKPD tertentu. b. Akun pembiayaan. SKPD tidak menyelenggarakan akun pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Hal ini ditegaskan dalam PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

180

Permendagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, SKPD tidak boleh melakukan penyertaan modal, membentuk dana cadangan, dan melakukan pinjaman jangka panjang. c. Akun kas. Akun kas di SKPD disebut Kas di Bendahara Penerimaan atau Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di PPKD/SKPKD disebut Kas di Kas Daerah. Bagi SKPD yang tidak memungut pendapatan daerah, maka tidak ada bendahara penerimaan dan karenanya sumber kas satu-satunya adalah kas daerah atau R/K Pemda. d. Pengakuan SiLPA. Oleh karena SKPD tidak menyelenggarakan akun pembiayaan, maka tidak mengakui adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), baik SiLPA tahun lalu maupun SiLPA tahun berjalan. Berdasarkan selisih antara SPJ dan dokumen pencairan dana (SP2D, dulu disebut SPM) yang dilaporkan oleh SKPD, BUD akan mengakui adanya SiLPA pada akhir tahun dalam LRA. e. SKPD tidak menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas hanya disusun oleh entitas pelaporan. Arus kas masuk dan keluar di SKPD dipantau oleh BUD melalui mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawabannya (SPJ), kecuali BLU yang diberi kewenangan lebih luas untuk mengelola penerimaan yang diperolehnya dari pelayanan publik yang diberikannya kepada masyarakat. 4. Definisi Yang digunakan Dalam Laporan Keuangan Konsilidasi Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bab Laporan Keuangan Konsolidasian: Badan Layanan Umum (BLU) adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

181

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

5. Akuntansi Konsolidator, Keuangan Konsolidasi

Prosedur

Dan

Penyajian Laporan

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah untuk masing-masing entitas pelaporan dan entitas akuntansi setidak-tidaknya terdiri dari: • Laporan Realisasi Anggaran (LRA), • Neraca, • Laporan Arus Kas (LAK), dan • Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Khusus untuk Laporan Arus Kas hanya dihasilkan dan disusun oleh entitas pelaporan yang menjalankan fungsi perbendaharaan. Laporan keuangan tersebut diatas menurut PSAP 11 paragrap 6 menyebutkan bahwa ”Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan”, dimana laporan arus kas tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi hanya merupakan laporan yang disusun oleh BUN/BUD. Dari uraian Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

182

tersebut yang termasuk dalam Laporan keuangan konsolidasian adalah: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Prosedur Konsolidasi Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik.8 Apabila eliminasi tidak dilakukan, maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Konsolidasian yang dilakukan oleh entitas pelaporan pada instansi pemerintah pusat/daerah berbeda dengan konsolidasian yang dilakukan oleh perusahaan swasta, karena konsoliasian pada instansi pemerintah bukan merupakan konsolidasi antara induk dan cabang. Konsolidasi sebagaimana dimaksud oleh PSAP 11 paragrap 17 ”dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik”. Contoh akun timbal balik antara lain sisa uang yang harus dipertanggung-jawabkan (UYHD) yang belum dipertanggung jawabkan oleh bendaharawan pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Uang ini merupakan bagian dari pencairan anggaran belanja yang belum dibelanjakan sampai akhir tahun anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran, uang ini akan disajikan sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun berjalan. Konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan laporan keuangan entitas pengendali (Pemerintah Pusat dan Daerah) dengan entitas kendaliannya (Departemen/Lembaga/SKPD) berdasarkan line-by-line 8

PSAP #11 par. 17. Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

183

dan sesuai dengan elemen-elemen dalam laporan keuangan, yakni aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Dengan demikian, laporan konsolidasian akan menyajikan informasi keuangan suatu entitas tunggal. 6. Konsolidasi ditingkat Pemerintah Daerah. Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaran akuntansi bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada entitas pelaporan. Penyelenggaran akuntansi mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan gabungan dari satuan kerja yang berada dilingkup SKPD dan menyampaikannya kepada gubernur / bupati/ walikota melaluiPejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelporan untuk dilakukan proses konsolidasian. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang selanjutnya akan digabungkan dengan laporan keuangan yang berasal dari SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan melakukan proses konsolidasian dan menyusun laporan keuangan PEMDA berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbenda-haraan daerah dan disampaikan kepada gubernur/ bupati/ walikota untuk selanjutnya disampaikan ke BPK dan DPRD. Proses Konsolidasi diatas dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (reciprocal) maupun tanpa Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

184

mengeliminasinya. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya perlu diketahui bahwa menurut PSAP 11 paragrap 21 dikatakan bahwa ”Laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran BLU digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran kementerian negara/ lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya. Neraca BLU digabungkan kepada neraca kementerian negara/ lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahinya. Dengan kata lain bahwa laporan keuangan BLU merupakan laporan keuangan yang sudah tergabungkan didalam laporan keuangan kosolidasian Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang membawahi BLU dimaksud. Disamping BLU Pemerintah Pusat/Daerah juga memiliki Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dimana laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah. Laporan Keuangan BUMN/BUMD hanya dilampirkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasin Pemerintah Pusat dan Daerah. Ada tiga tahapan dalam pengkonsolidasian, yaitu: a. Membuat jurnal eliminasi. b. Membuat kertas kerja. c. Menyusun laporan keuangan konsolidasian.9

9

Bastian (2006:421). Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

185

a). Membuat Jurnal Eliminasi Tujuan pembuatan jurnal ini adalah untuk menihilkan semua saldo akun timbak balik antara Pemda dengan SKPD, dengan cara mendebit akun timbal balik yang bersaldo kredit dan mengkredit akun timbal balik yang bersaldo debit. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hubungan keuangan antara entitas pelaporan (PPKD/SKPKD mewakili Pemda) dengan entitas akuntansi (SKPD). Misalnya, akun RK (rekening koran) yang dipakai oleh PPKD/SKPKD dan SKPD. Dalam akuntansi yang dilaksanakan oleh SKPD, RK Pemda diartikan sebagai sumber dana dan dicatat di sisi kredit dan disajikan sebagai bagian dari akun ekuitas dana. Sementara di SKPKD RK-SKPD dicatat di sisi debit sebagai aset atau investasi di SKPD.

Berikut diberikan beberapa contoh jurnal timbal balik yang dibuat oleh SKPD/Dinas dan SKPKD/Pemda. No. Uraian Pencatatan di SKPD Pencatatan di SKPKD Transaksi-transaksi yang menyebabkan saldo akun timbal-balik bertambah. 1.

2.

3.

Pengiriman uang tunai dan aset lain dari SKPKD ke SKPD. Pengiriman persediaan dari SKPKD ke SKPD. Pembebanan

R/K SKPD...... xxx Kas/Aset lain Kas/Aset lain xxx R/K Pemda

xxx xxx

R/K SKPD...... xxx Persediaan xxx

Persediaan xxx R/K Pemda xxx

R/K SKPD......

Biaya..............

xxx


xxx 186

biaya oleh Biaya...... xxx R/K Pemda xxx SKPKD ke SKPD. 4. Pengakuan R/K SKPD.. xxx Surplus/Defisit xxx surplus/defisit. Surplus/Defisit xxx R/K Pemda xxx Transaksi-transaksi yang menyebabkan saldo akun timbal-balik bertambah. 1.

Pengiriman Kas/Aset lain xxx R/K Pemda xxx uang tunai dan R/K SKPD.. xxx Kas/Aset lain xxx aset lain dari SKPD ke SKPKD. 2. Pengembalian Persediaan..... xxx R/K Pemda xxx barang oleh R/K SKPD. xxx Biaya..... xxx SKPD ke SKPKD. 3. Pembelian Aset Tetap SKPD. xxx R/K Pemda xxx aktiva oleh R/K SKPD.. xxx Kas/Kewajiban xxx SKPD yang pencatatannya dilakukan SKPKD. 4. Pengakuan Surplus/defisit xxx R/K Pemda xxx defisit SKPD. R/K SKPD xxx Surplus/defisit xxx Pengeliminasian saldo akun rekening koran SKPD (RK SKPD) dan rekening koran SKPKD (RK SKPKD) pada akhirnya akan menghasilkan jurnal sebagai berikut: R/K SKPKD Surplus SKPD R/K SKPD

xxx xxx xxx


187

c). Membuat Kertas Kerja Kertas kerja dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Untuk pembuatan kertas kerja ini dibutuhkan laporan keuangan/neraca saldo entitas pelaporan dan entitas akuntansi dan jurnal eliminasi. Prosedur menyusun kertas kerja terdiri dari: • Memasukkan angka-angka dari neraca saldo entitas ke dalam kolom Neraca Saldo; • Memasukkan angka-angka dari jurnal eliminasi ke dalam kolom Jurnal Eliminasi; • Melakukan konsolidasi angka-angka dari kolom Neraca Saldo entitas dengan angka-angka dalam kolom Jurnal Eliminasi. Kerta Kerja Penyusuna Laporan Keuangan Konsolidasian.

Nama Akun

Neraca Saldo SKPD

SKPKD

Jurnal Eliminasi Dr Cr

Surplus/Defisit Konsolidasi Dr Cr

Neraca Konsolidasi Dr Cr

Kas Piutang Persediaan Aset Tetap (Bersih) Aset Tetap SKPD Belanja Operasi Belanja Modal Surplus/Defisit R/K SKPD Kewajiban Pendapatan Surplus/Defisit


188

Nama Akun

Neraca Saldo SKPD

SKPKD

Jurnal Eliminasi Dr Cr

Surplus/Defisit Konsolidasi Dr Cr

Neraca Konsolidasi Dr Cr

R/K Pemda Ekuitas Dana

d). Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Berdasarkan pemahaman di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang digabungkan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk akun timbal balik hanya boleh dilaporkan satu kali sehingga salah satunya harus dieliminasi. Akun ini muncul karena adanya perbedaan dalam nama akun yang digunakan dalam pencatatan/penjurnalan, yang sesungguhnya sama, hanya saja pada posisi pencatatan yang berbeda. Penggabungan laporan keuangan BLU dilakukan dengan menggabungkan laporan keuangan organisasi yang secara organisatoris membawahinya dengan laporan keuangan BLU bersangkutan. Misalnya laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) digabungkan dengan laporan keuangan Dinas Kesehatan. Dengan demikian, secara teknis LRA BLU digabungkan dengan LRA SKPD dan Neraca BLU digabungkan dengan Neraca SKPD. e). Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah pusat/daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari gabungan semua laporan entitas pelaporan kepada lembaga legislatif. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun sesuai dengan periode pelaporan masing-masing entitas pelaporan sebagaimana disebutkan dalam PSAP 11 paragrap 7 bahwa ”Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

189

keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya”. Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dirinci menurut organisasi, fungsi, subfungsi, program dan jenis belanja sehingga dapat diperbandingkan dengan anggaran dan realisasi tahun sebelumnya. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan secara komparatif sehingga dapat dilakukan analisis trend perubahan kenaikan dan penurunan penggunaan anggaran. Disamping itu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian harus diikuti dengan proses eliminasi akun-akun yang saling timbal balik atau saling menghapus (resiprocal accounts) sebagaimana disebutkan dalam PSAP 11 paragrap 8 yang berbunyi ”Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akunakun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”. Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Perkiraan ini harus dieliminasi dengan perkiraan yang sama di entitas pelaporan yang menyelengggarakan fungsi perbendaharaan. 7. Hal-hal Penting dalam Pengkonsolidasian Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengkonsolidasian laporan keuangan pemerintah, yaitu: a. Tanggal pelaporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan harus sama dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian yang disusun. Perbedaan tanggal akan menimbulkan masalah dalam penginterpretasian informasi keuangan oleh users.


190

b. Jika terjadi perbedaan tanggal pelaporan antara entias akuntansi dengan entitas pelaporan, maka perbedaan tersebut tidak boleh lebih dari tiga bulan. c. Laporan keuangan konsolidasi harus disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang seragam, baik untuk transaksi maupun peristiwa lain dengan kondisi serupa. d. Jıka salah satu entitas akuntansi menggunakan kebijakan akuntansi selain dari yang diadopsi dalam laporan keuangan konsolidasian untuk transaksi maupun peristiwa lain dengan situasi serupa, maka perlu dibuat penyesuaian terhadap laporan keuangan tersebut jika digunakan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. e. Surplus atau defisit neto dari entitas akuntansi dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian.10

10

Sulistiyowati (2006). Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

191


192

Bab 4

1B A. LATIHAN KASUS PENYUSUNAN LAPORAN NERACA AWAL PEMERINTAH DAERAH 1. DATA NERACA AWAL DINAS A Untuk menyusun Neraca Awal Dinas A Kabupaten Misal per tanggal 31 Desember 2006, telah diperoleh data sebagai berikut: 1. Terdapat saldo kas sisa Uang Persediaan Dinas A sebesar Rp31.500.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah 2. Laporan Keadaan Kas Bendahara Penerimaan di Dinas A menunjukkan bahwa terdapat penerimaan retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp3.500.000,00 3. Terdapat tagihan retribusi yang belum dibayar oleh pihak ketiga kepada Dinas A sebesar Rp12.600.000,00 4. Dari inventarisasi persediaan yang dilakukan di Dinas A diperoleh jumlah persediaan sebesar Rp40.300.000,00 5. Peralatan dan Mesin yang dimiliki berupa alat-alat berat di Dinas A dengan nilai Rp24.000.000.000,00, kendaraan seluruh unit Rp35.400.000.000,00, dan barang-barang inventaris senilai Rp22.450.000.000,00 6. Dinas A melaporkan bahwa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki senilai Rp31.700.000.000,00 7. Pembangunan jalan menuju Desa Harapan Maju masih dalam proses. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan sebesar Rp279.000.000,00 dari nilai kontrak sebesar Rp317.400.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

193

Berdasarkan data di atas: 1. Buat jurnal untuk penyusunan Neraca Awal Dinas A per tanggal 31 Desember 2006 2. Buat jurnal balik per tanggal 1 Januari 2007.

2. DATA NERACA AWAL SKPKD Untuk menyusun Neraca Awal SKPKD Kabupaten Misal per tanggal 31 Desember 2006, diperoleh data sebagai berikut: 1. Pemda Misal mempunyai investasi pada PDAM Air Misal sebesar Rp2.800.000.000,00 dan di BPD Provinsi sebesar Rp6.340.000.000,00 2. Inventarisasi yang dilakukan atas tanah-tanah yang dimiliki Pemda menunjukkan bahwa terdapat 251 bidang tanah dengan NJOP per 31 Desember 2006 sebesar Rp234.500.000.000,00 3. Gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemda ditentukan nilainya oleh Tim yang berasal dari Ditjen Cipta Karya sebesar Rp45.780.000.000,00 4. Pemda Misal merencanakan pembangunan pelabuhan laut untuk ekspor dengan membentuk dana cadangan sebesar Rp15 miliar. Tahun 2006 adalah tahun kedua pembentukan dana cadangan dari 5 tahun yang direncanakan. Rekening dana cadangan menunjukkan saldo sebesar Rp6.028.000.000,00. 5. Pemda Misal mempunyai utang kepada Pemerintah Pusat dari ex dana penerusan pinjaman sebesar Rp341.000.000,00. Dari Jumlah tersebut sebesar Rp23.400.000,00 jatuh tempo tahun 2007.


194

Berdasarkan data di atas: 1. Buat jurnal untuk penyusunan Neraca Awal SKPKD per tanggal 31 Desember 2006 2. Buat jurnal balik per tanggal 1 Januari 2007.

3. DATA NERACA AWAL BUD Untuk menyusun Neraca Awal BUD Kabupaten Misal per tanggal 31 Desember 2006, diperoleh data sebagai berikut: 1.

2.

Rekening koran dari BPD menunjukkan saldo rekening Pemda di BPD sebesar Rp325.000.000,00. Sementara itu dari buku catatan potongan diketahui bahwa terdapat potongan PPN Rp21.500.000,00 yang belum disetor kepada Rekening Kas Umum Negara Masih terdapat Uang Muka kepada Bendahara Pengeluaran pada Dinas A yang belum disetor ke BUD pada akhir tahun sebesar Rp 31.500.000,00

Berdasarkan data di atas: 1. Buat jurnal untuk penyusunan Neraca Awal BUD per tanggal 31 Desember 2006 2. Buat jurnal balik per tanggal 1 Januari 2007.


195

JAWABAN No Uraian 1 Kas di Bendahara Pengeluaran Uang Muka dari BUD 2

3

4

5

6

7

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang Harus Disetor

Debet 31,500,000

Kredit 31,500,000

3,500,000 3,500,000

Piutang Retribusi Cadangan Piutang

12,600,000

Persediaan Cadangan Persediaan

40,300,000

12,600,000

40,300,000

Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

81,850,000,000

Jalan, Irigasi dan Jaringan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

31,700,000,000

Konstruksi Dalam Pengerjaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

279,000,000

81,850,000,000

31,700,000,000

279,000,000 13,916,900,000


113,916,900,000

196

NERACA DINAS A PER 31 DESEMBER 2006 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Retribusi Persediaan Total Aset Lancar

KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR 31,500,000 3,500,000 12,600,000 40,300,000

Total Aset Tetap

TOTAL ASET

31,500,000 3,500,000 35,000,000

35,000,000

81,850,000,000

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Total Kewajiban Jangka Panjang TOTAL KEWAJIBAN EKUITAS EKUITAS DANA LANCAR

31,700,000,000

Cadangan Piutang

12,600,000

Cadangan Persediaan Total Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVETASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Total Ekuitas Dana Investasi Total Ekuitas Dana TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

40,300,000

87,900,000

ASET TETAP Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi dalam Pengerjaan

Uang Muka dari BUD Pendapatan yang Harus Disetor Total Kewajiban Lancar

279,000,000 113,829,000,000

113,916,900,000


52,900,000

113,829,000,000 113,829,000,000 113,881,900,000 113,916,900,000

197

Jurnal Pembuka untuk Penyusunan Neraca Awal SKPKD No

Uraian

1

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

2

3

4

5

5

5

Debet 9,140,000,000

9,140,000,000

Tanah Diinvestasikan dalam Aset Tetap

234,500,000,000

Gedung dan Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap

45,780,000,000

Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana YHD Untuk Pembayaran Utang Jk Panjang Utang kepada Pemerintah Pusat Utang kepada Pemerintah Pusat Dana YHD Untuk Pembayaran Utang Jk Panjang Dana YHD Untuk Pembayaran Utang Jk Pendek Bag Lancar Utang kpd Pemerintah Pusat

Kredit

234,500,000,000

45,780,000,000 6,028,000,000 6,028,000,000

341,000,000 341,000,000 23,400,000 23,400,000

23,400,000


23,400,000

198

SKPKD NERACA PER 31 DESEMBER 2006 ASET

KEWAJIBAN

ASET LANCAR

KEWAJIBAN LANCAR Bagian Lancar Utang kpd. Pem. Pusat

Total Aset Lancar

-

Total Kewajiban Lancar KEWAJIBAN JANGKA PANJANG INVESTASI JANGKA Panjang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Total Investasi Jangka Panjang

23,400,000 23,400,000

Utang kepada Pemerintah Pusat

317,600,000

Total Kewajiban Jangka Panjang

317,600,000

TOTAL KEWAJIBAN

341,000,000

9,140,000,000 9,140,000,000

EKUITAS

ASET TETAP Tanah

234,500,000,000

Gedung dan Bangunan

Total Aset Tetap

EKUITAS DANA LANCAR Dana yhd utk pemby utang jk pendek

(23,400,000)

Total Ekuitas Dana Lancar

(23,400,000)

45,780,000,000

280,280,000,000

DANA CADANGAN Dana Cadangan Pelabuhan Ekspor

6,028,000,000

Total Dana Cadangan

6,028,000,000

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang

280,280,000,000

Total Ekuitas Dana Investasi

289,102,400,000

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Total Ekuitas Dana Cadangan

TOTAL ASET

295,448,000,000

9,140,000,000

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Dana YHD utk Pemby utang Jk Panjang

TOTAL EKUITAS TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS


(317,600,000)

6,028,000,000 6,028,000,000 295,107,000,000 295,448,000,000

199

Jurnal Pembuka untuk Penyusunan Neraca Awal BUD No 1

Uraian Kas di Kas Daerah Uang Muka kepada Dinas A Utang PFK SILPA

Debet 325,000,000 31,500,000

Kredit

21,500,000 335,000,000

BUD NERACA PER 31 DESEMBER 2006 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Uang Muka kepada Dinas A Total Aset Lancar

TOTAL ASET

325,000,000 31,500,000 356,500,000

356,500,000

KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR Utang PFK

21,500,000

Total Kewajiban Lancar

21,500,000

TOTAL KEWAJIBAN

21,500,000

EKUITAS EKUITAS DANA LANCAR SILPA Total Ekuitas Dana Lancar

335,000,000 335,000,000

TOTAL EKUITAS

335,000,000

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

356,500,000


200

Jurnal Penyesuaian untuk menggabungan Neraca Awal Pemda No Uraian 1 Uang Muka Dari BUD Uang Muka kepada Dinas A 2 Pendapatan Yang Harus Disetor Pendapatan yang Ditangguhkan

Debet 31,500,000

Kredit 31,500,000

3,500,000 3,500,000

NERACA LAJUR PENGGABUNGAN Dinas A Debet Kas di daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Uang Muka kepada Dinas A Piutang Pajak Persediaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi dalam Pengerjaan Dana Cadangan Pelabuhan Ekspor Uang Muka dari BUD Pendapatan yang Harus Disetor Utang PFK Bagian Lancar Hutang kpd. Pem. Pusat Hutang kepada Pemerintah Pusat SiLPA Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yhd utk pemby htg jk pendek Diinvestasikan dlm Investasi Jk Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Dana YHD utk Pemby Htg Jk Panjang Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Total

SKPKD Kredit

Debet

Kredit

BUD Debet Kredit 325,000,000

Jurnal Penyesuaian Debet Kredit

31,500,000 3,500,000 31,500,000

31,500,000

12,600,000 40,300,000 9,140,000,000 234,500,000,000 45,780,000,000 81,850,000,000 31,700,000,000 279,000,000 6,028,000,000 31,500,000 3,500,000

31,500,000 3,500,000 21,500,000 23,400,000 317,600,000 335,000,000 3,500,000

12,600,000 40,300,000

113,829,000,000

113,916,900,000

113,916,900,000

295,448,000,000

(23,400,000) 9,140,000,000 280,280,000,000 (317,600,000) 6,028,000,000 295,448,000,000

356,500,000

356,500,000 35,000,000 35,000,000


Pemda PEMDA 325,000,000 31,500,000 3,500,000 12,600,000 40,300,000 9,140,000,000 234,500,000,000 45,780,000,000 81,850,000,000 31,700,000,000 279,000,000 6,028,000,000 21,500,000 23,400,000 317,600,000 335,000,000 3,500,000 12,600,000 40,300,000 (23,400,000) 9,140,000,000 394,109,000,000 (317,600,000) 6,028,000,000 409,689,900,000 409,689,900,000

201

PEMERINTAH KABUPATEN MISAL NERACA PER 31 DESEMBER 2006 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Persediaan Total Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Total Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Konstruksi dalam Pengerjaan

Total Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Pelabuhan Ekspor Total Dana Cadangan

KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR 325,000,000 Hutang PFK 31,500,000 Bagian Lancar Hutang kpd. Pem. Pusat 3,500,000 Total Kewajiban Lancar 12,600,000 40,300,000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 412,900,000 Hutang kepada Pemerintah Pusat Total Kewajiban Jangka Panjang

21,500,000 23,400,000 44,900,000

317,600,000 317,600,000

9,140,000,000 TOTAL KEWAJIBAN 9,140,000,000

362,500,000

234,500,000,000 45,780,000,000 81,850,000,000 31,700,000,000 279,000,000

EKUITAS EKUITAS DANA LANCAR SILPA Pendapatan Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yhd utk pemby htg jk pendek 394,109,000,000 Total Ekuitas Dana Lancar

335,000,000 3,500,000 12,600,000 40,300,000 (23,400,000) 368,000,000

EKUITAS DANA INVESTASI 6,028,000,000 Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang 6,028,000,000 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Dana YHD utk Pemby Htg Jk Panjang Total Ekuitas Dana Investasi

9,140,000,000 394,109,000,000 (317,600,000) 402,931,400,000

EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Total Ekuitas Dana Cadangan

6,028,000,000 6,028,000,000

TOTAL EKUITAS TOTAL ASET

409,327,400,000

409,689,900,000 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS


409,689,900,000

202

Jurnal Balik di Dinas A tanggal 1 Januari 2007 NO

URAIAN

1

Pendapatan yang Harus Disetor Kas di Bendahara Penerimaan (Membalik jurnal pendapatan ditangguhkan)

2

Cadangan Piutang Piutang Retribusi (Membalik piutang Retribusi)

Debet

Kredit

3,500,000 3,500,000

12,600,000 12,600,000

Jurnal Balik di SKPKD tanggal 1 Januari 2007 NO 1

URAIAN Bag Lancar Utang kpd Pem Pusat Dana YHD utk. Pemby. Hut Jk Pendek (Reklasifikasi hutang jk pendek ke jk panjang) Dana YHD untuk Pembayaran Hutang Jk Panjang Utang kpd Pem Pusat (Reklasifikasi hutang jk pendek ke jk panjang)

Debet

Kredit

23,400,000 23,400,000

23,400,000


23,400,000

203

B. LATIHAN KASUS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah Misal PERDA APBD TAHUN 2007 APBD

DPA Dinas A

DPA SKPKD

PENDAPATAN: PENDAPATAN ASLI DAERAH: Pajak Daerah 81,200,000 81,200,000 Retribusi Daerah 40,896,000 12,268,800 28,627,200 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1,180,800 1,180,800 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Jasa Giro) 24,000,000 7,200,000 16,800,000 JUMLAH 147,276,800 19,468,800 127,808,000 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak 75,360,000 75,360,000 Dana Alokasi Umum 867,360,000 867,360,000 Dana Alokasi Khusus 1,920,000 1,920,000 JUMLAH 944,640,000 944,640,000 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian 28,800,000 28,800,000 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI-DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 51,494,400 51,494,400 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Dana Darurat 23,040,000 23,040,000 JUMLAH PENDAPATAN 1,195,251,200 19,468,800 1,175,782,400 BELANJA BELANJA OPERASI Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

204

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial JUMLAH BELANJA MODAL Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Bangunan JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA JUMLAH BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL DESA Bagi Hasil Pajak JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER Surplus/Defisit (a-b) PEMBIAYAAN PENERIMAAN Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pengeluaran Penyertaan Modal Pembayaran pokok utang yg jatuh tempo Pengeluaran Pinjaman kepada PDAM Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Netto SILPA

636,672,000 158,400,000 1,600,000 11,424,000 14,976,000 39,552,000 862,624,000

191,001,600 47,520,000 238,521,600

445,670,400 110,880,000 1,600,000 11,424,000 14,976,000 39,552,000 624,102,400

21,088,000

6,326,400

14,761,600

128,000,000 149,088,000 2,496,000 1,014,208,000

38,400,000 44,726,400 283,248,000

89,600,000 104,361,600 2,496,000 730,960,000

79,104,000

-

79,104,000

1,093,312,000 101,939,200 4,060,800 4,000,000 8,060,800 -

283,248,000 -

810,064,000 4,060,800 4,000,000 8,060,800 -

64,000,000

-

64,000,000

16,000,000

-

16,000,000

30,000,000 110,000,000 (101,939,200) -

-

30,000,000 110,000,000 -


205

TRANSAKSI DINAS A Selama tahun 2007, pada Dinas A terjadi transaksi sebagai berikut: Tanggal Uraian 3-Jan-07 Bendaharan Pengeluaran menyetorkan sisa Uang Persediaan tahun 2006 15-Jan-07 Diterima Uang Persediaan dari BUD sebesar Rp20.000.000,00 21-Feb-07 Pendapatan retribusi daerah sebesar Rp13.495.680,00 dan langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama 23-Feb-07 Diterima Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari jasa giro sebesar Rp6.840.000,00 dan langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama 14-May-07 Pengeluaran untuk Belanja Pegawai dengan SPM/SP2D LS sebesar Rp210.101.760. 16-May-07 Dari Uang Persediaan telah dikeluarkan untuk biaya listrik dan telepon sebesar Rp6.500.000,00. Jumlah ini telah dipertanggungjawabkan dengan mengajukan SPM GU ke BUD dan telah memperoleh penggantian dengan SP2D-GU dengan jumlah yang sama 31-Aug-07 Pengeluaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan SPM/SP2D LS sebesar Rp6.326.400,00 19-Sep-07 Dibayar belanja barang dan jasa dengan SPM/SP2D LS sebesar Rp26.569.600,00 27-Nov-07 Pengeluaran belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk pembayaran termin terakhir dengan SPM/SP2D LS sebesar Rp38.400.000,00. Setelah pembayaran tersebut, Konstruksi dalam Pengerjaan diserahkan ke Dinas A untuk digunakan. 14-Dec-07 Dari Uang Persediaan dikeluarkan untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp13.500.000,00. Jumlah ini telah dipertanggungjawabkan dan telah diterima SP2D-GU Nihil dari BUD Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

206

TRANSAKSI SKPKD Selama tahun 2007, pada SKPKD terjadi transaksi sebagai berikut: Tanggal Uraian 10-Jan-07 Diterima Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 97.440.000,00 dan langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama 15-Jan-07 Diterima Uang Persediaan dari BUD sebesar Rp40.000.000,00 20-Jan-07 Diterima Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 31.489.920,00 dan langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama 31-Jan-07 Diterima Hasil Perusda, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 1.416.000,00 10-Feb-07 Diterima Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari jasa giro sebesar Rp15.960.000,00 17-Feb-07 Diterima Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 75.360.000,00 3-Mar-07 Diterima Dana Alokasi Umum sebesar Rp 867.360.000,00 27-Mar-07 Diterima Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1.920.000,00 14-Apr-07 24-Apr-07

Diterima Dana Penyesuaian sebesar Rp 28.800.000,00 Diterima Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 51.494.400,00

30-Apr-07 5-May-07

Diterima Dana Darurat sebesar Rp 23.040.000,00 Pengeluaran untuk Belanja Pegawai dengan SPM/SP2D LS sebesar Rp 490.237.440,00.

20-May-07

Dibayar belanja barang dan jasa dengan SPM/SP2D LS sebesar Rp 68.662.400,00


207

30-May-07

6-Jun-07

21-Jun-07

Dari Uang Persediaan telah dikeluarkan untuk biaya listrik dan telepon sebesar Rp 12.000.000,00. Jumlah ini telah dipertanggungjawabkan dengan mengajukan SPM GU ke BUD dan telah memperoleh penggantian dengan SP2DGU dengan jumlah yang sama Pemda melakukan pembayaran bunga utang kepada pemerintah pusat dengan SPM/SP2LS sebesar Rp 1.600.000,00 Pengeluaran untuk Belanja Subsidi SPM/SP2D LS sebesar Rp 10.281.600,00

13-Jul-07

Pengeluaran untuk Belanja Hibah SPM/SP2D LS sebesar Rp 14.976.000,00

17-Jul-07

Pengeluaran untuk Bantuan Sosial SPM/SP2D LS sebesar Rp 37.574.400,00 Pengeluaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin SPM/SP2D LS sebesar Rp 14.761.600,00 Pengeluaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan SPM/SP2D LS sebesar Rp 89.600.000,00

31-Jul-07 16-Aug-07 3-Sep-07 22-Sep-07 11-Oct-07 23-Oct-07

9-Nov-07

Pengeluaran untuk Belanja Tak Terduga sebesar Rp 1.497.000,00 Pengeluaran untuk Bagi Hasil Ke Desa sebesar Rp 79.104.000,00 Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp 4.000.000,00 Pemda melakukan Pengeluaran Penyertaan Modal untuk pendirian BPR Rakyat Maju dengan SPM/SP2D LS sebesar Rp 32.000.000,00 Pembayaran pokok utang kepada pemerintah pusat yg jatuh tempo sebesar Rp 16.000.000,00


208

13-Nov-07

Pemda Memberikan Pinjaman kepada PDAM sebesar Rp 18.000.000,00 untuk membantu pengadaan Pompa PDAM

16-Dec-07

Dari Uang Persediaan dikeluarkan untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp 26.000.000,00. Jumlah ini telah dipertanggungjawabkan dan telah diterima SP2D-GU Nihil dari BUD

TRANSAKSI BUD Selama tahun 2007, pada SKPKD terjadi transaksi sebagai berikut: Tanggal Uraian 3-Jan-07

Diterima setoran sisa Uang Persediaan dari Dinas A tahun 2006 sebesar Rp 31.500.000,00

5-Jan-07

Disetorkan PFK berupa PPN tahun lalu sebesar Rp21.500.000,00 ke Kas Umum Negara

10-Jan-07

Diterima Pendapatan Pajak Daerah dari SKPKD sebesar Rp 97.440.000,00

15-Jan-07

Diberikan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas A sebesar Rp20.000.000,00

15-Jan-07

Diberikan Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD sebesar Rp40.000.000,00

20-Jan-07

Diterima Pendapatan Retribusi Daerah dari SKPKD sebesar Rp 31.489.920,00

31-Jan-07

Diterima Hasil Perusda, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari SKPKD sebesar Rp 1.416.000,00


209

10-Feb-07

17-Feb-07 21-Feb-07 23-Feb-07

3-Mar-07 27-Mar-07 14-Apr-07 24-Apr-07 30-Apr-07 5-May-07

14-May-07

16-May-07 20-May-07

Diterima Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari jasa giro SKPKD sebesar Rp15.960.000,00 Diterima Dana Bagi Hasil Pajak dari SKPKD sebesar Rp 75.360.000,00 Diterima Pendapatan retribusi daerah dari Dinas A sebesar Rp13.495.680,00 Diterima Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang berasal dari jasa giro Dinas A sebesar Rp6.840.000,00 Diterima Dana Alokasi Umum dari SKPKD sebesar Rp 867.360.000,00 Diterima Dana Alokasi Khusus dari SKPKD sebesar Rp 1.920.000,00 Diterima Dana Penyesuaian dari SKPKD sebesar Rp 28.800.000,00 Diterima Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dari SKPKD sebesar Rp 51.494.400,00 Diterima Dana Darurat dari SKPKD sebesar Rp 23.040.000,00 Diterbitkan SP2D LS untuk Belanja Pegawai SKPKD sebesar Rp 490.237.440,00. Atas transaksi ini BUD memotong PPh Ps 21 sebesar 5% Diterbitkan SP2D LS untuk Belanja Pegawai Dinas A sebesar Rp210.101.760. Atas transaksi ini BUD memotong PPh Ps 21 sebesar 5% Diterbitkan SP2D GU sebesar Rp6.500.000,00 untuk mengganti biaya listrik dan telepon pada Dinas A. Diterbitkan SP2D LS untuk belanja barang dan jasa pada SKPKD sebesar Rp 68.662.400,00. Atas transaksi ini BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22


210

sebesar 0,5%. Harga sudah termasuk PPN. 30-May-07 6-Jun-07

21-Jun-07 13-Jul-07 17-Jul-07 31-Jul-07

16-Aug-07

31-Aug-07

3-Sep-07 19-Sep-07

Diterbitkan SP2D GU untuk mengganti biaya listrik dan telepon pada SKPKD sebesar Rp 12.000.000,00. Diterbitkan SP2D LS kepada SKPKD untuk pembayaran bunga utang kepada pemerintah pusat sebesar Rp 1.600.000,00 Diterbitkan SP2D LS untuk Belanja Subsidi SKPKD sebesar Rp 10.281.600,00 Diterbitkan SP2D LS untuk Belanja Hibah SKPKD sebesar Rp 14.976.000,00 Diterbitkan SP2D LS untuk Bantuan Sosial SKPKD sebesar Rp 37.574.400,00 Diterbitkan SP2D LS untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin SKPKD sebesar Rp 14.761.600,00. Atas transaksi ini BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Harga sudah termasuk PPN. Diterbitkan SP2D LS untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan SKPKD sebesar Rp 89.600.000,00. Atas transaksi ini BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Harga sudah termasuk PPN. Diterbitkan SP2D LS untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas A sebesar Rp6.326.400,00. Atas transaksi ini BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Harga sudah termasuk PPN. Diterbitkan SP2D LS untuk Belanja Tak Terduga SKPKD sebesar Rp 1.497.000,00 Diterbitkan SP2D LS untuk belanja barang dan jasa Dinas A sebesar Rp26.569.600,00. Atas transaksi ini BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22


211

sebesar 0,5%. Harga sudah termasuk PPN. 22-Sep-07

Diterbitkan SP2D LS untuk Bagi Hasil Ke Desa SKPKD sebesar Rp 79.104.000,00

11-Oct-07

Diterbitkan SP2D LS untuk pencairan Dana Cadangan SKPKD sebesar Rp 4.000.000,00

23-Oct-07

Diterbitkan SP2D LS kepada SKPKD untuk Pengeluaran Penyertaan Modal untuk pendirian BPR Rakyat Maju sebesar Rp 32.000.000,00 Diterbitkan SP2D LS kepada SKPKD untuk pembayaran pokok utang kepada pemerintah pusat yg jatuh tempo sebesar Rp 16.000.000,00 Diterbitkan SP2D LS kepada SKPKD untuk memberikan Pinjaman kepada PDAM sebesar Rp 18.000.000,00 Diterbitkan SP2D LS kepada Dinas A untuk belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp38.400.000,00. Atas transaksi ini BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Harga sudah termasuk PPN. Diterbitkan SP2D GU Nihil kepada Dinas A untuk mengesahkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp13.500.000,00. Diterbitkan SP2D GU Nihil kepada SKPKD untuk mengesahkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 26.000.000,00. Disetorkan seluruh saldo PFK yang masih ada di BUD

9-Nov-07

13-Nov-07

27-Nov-07

14-Dec-07

16-Dec-07

22-Dec-07


212

DATA PENYESUAIAN DINAS A Data yang dihimpun pada Dinas A untuk penyesuaian akhir tahun 2007: 1. Laporan Keadaan Kas Bendahara Penerimaan di Dinas A menunjukkan bahwa penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp6.500.000,00. 2. Rekapitulasi hasil inventarisasi barang persediaan di seluruh Dinas A menunjukkan jumlah persediaan sebesar Rp60.375.000,00 3. Penyusutan peralatan dan mesin di Dinas A dihitung dan ditetapkan sebesar Rp6.450.000.000,00 4. Penyusutan Jalan, jaringan dan irigasi di Dinas A dihitung dan ditetapkan sebesar Rp1.145.000.000,00 DATA PENYESUAIAN SKPKD Data yang dihimpun pada SKPKD untuk penyesuaian akhir tahun 2007: 1. Penyusutan gedung dan bangunan dihitung dan ditetapkan sebesar Rp2.245.000.000,00 2. Hutang yang kepada Pemerintah Pusat yang jatuh tempo tahun 2008 sebesar Rp23.400.000,00 3. Rekapitulasi hasil inventarisasi barang persediaan di BPKD menunjukkan jumlah persediaan sebesar Rp3.750.000,00


213

Jurnal APBD 1-Jan-07

Estimasi Pendapatan Pajak Daerah

81,200,000

Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

40,896,000

Estimasi Pendapatan Lain-Lain PAD

24,000,000

Estimasi Pendapatan Transfer DBH

75,360,000

Estimasi Pendapatan Transfer DAU

867,360,000

Estimasi Pendapatan Transfer DAK Estimasi Pendapatan Transfer Dana Penyesuaian Estimasi Pendapatan Transfer BHP Bantuan Keu Dari Propinsi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Apropriasi Belanja Pegawai

1,180,800

1,920,000 28,800,000 51,494,400 23,040,000 36,672,000

Apropriasi Belanja Barang dan Jasa

158,400,000

Apropriasi Belanja Bunga

1,600,000

Apropriasi Belanja Subsidi

11,424,000

Apropriasi Belanja Hibah

14,976,000

Apropriasi Belanja Bantuan Sosial

39,552,000

Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi

21,088,000

Apropriasi Belanja Tak Terduga Apropriasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Desa

2,496,000 79,104,000

Surplus/Defisit

101,939,200

Estimasi Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Estimasi Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan Pembiayaan Netto

128,000,000

4,060,800 4,000,000 101,939,200


214

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Pemb. Pokok Utang Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Pinj, Kepada PDAM Surplus/Defisit

64,000,000 16,000,000 30,000,000 101,939,200

Pembiayaan Netto

101,939,200

JURNAL TRANSAKSI TAHUN 2007 DINAS A Tanggal 1-Jan-07

3-Jan-07 15-Jan-07

21-Feb-07

23-Feb-07

URAIAN Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-Lain PAD Utang Kepada BUD Piutang Dari BUD Allotment Belanja Pegawai Allotment Belanja Barang dan Jasa Allotment Belanja Peralatan dan Mesin Allotment Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Uang Muka Dari BUD Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran Uang Muka dari BUD Utang Kepada BUD Pend. Retribusi Daerah Utang Kepada BUD

Debet

Credit

12,268,800 7,200,000 19,468,800 283,248,000 191,001,600 47,520,000 6,326,400 38,400,000 31,500,000 31,500,000 20,000,000 20,000,000 13,495,680 13,495,680 6,840,000

Lain-lain PAD Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

6,840,000

215

14-May-07

16-May-07

31-Aug-07

19-Sep-07 27-Nov-07

14-Dec-07

Belanja Pegawai Piutang Dari BUD

210,101,760 210,101,760

Belanja Barang dan Jasa Piutang Dari BUD

6,500,000

Belanja Modal-Peralatan dan mesin Piutang Dari BUD Peralatan dan Mesin Diinvestasikan Dalam Aset tetap

6,326,400

Belanja Barang Dan Jasa Piutang Dari BUD Belanja Modal-Jalan, irigasi dan jaringan Piutang Dari BUD Konstruksi dalam Pengerjaan Diinvestasikan Dalam Aset tetap Diinvestasikan dalam Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Diinvetasikan Dalam Aset Tetap Belanja Perjalanan Dinas Piutang Dari BUD Uang Muka dari BUD Kas Dibendahara Pengeluaran

6,500,000

6,326,400 6,326,400 6,326,400 26,569,600 26,569,600 38,400,000 38,400,000 38,400,000 38,400,000 317,400,000 317,400,000 317,400,000 317,400,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 1,368,976,640


13,500,000 1,368,976,640

216

BUKU BESAR SKPD Kas di Bendahara Pengeluaran Tanggal 1-Jan-07 15-Jan-07

31-Dec-07

Uraian

Jumlah

Tanggal

Saldo Awal

31,500,000

3-Jan-07

Penerimaan UP

20,000,000

14-Dec-07

jumlah

51,500,000

Saldo

6,500,000

Uraian

Jumlah

Penyetoran UP Blj Perjalanan Dinas (GU Nihil)

31,500,000

jumlah

45,000,000

13,500,000

Kas di Bendahara Penerimaan Tanggal 1-Jan-07

31-Dec-07

Uraian

Jumlah

Tanggal

Saldo Awal

3,500,000

jumlah

3,500,000

Saldo

1-Jan-07

Uraian

Jumlah

Jurnal Balik

3,500,000

jumlah

3,500,000

-

Piutang Retribusi Tanggal 1-Jan-07

Uraian Saldo Awal Saldo

Jumlah 12,600,000

Tanggal 1-Jan-07

Uraian junal Balik Awal Tahun

Jumlah

Uraian

Jumlah

12,600,000

-

Persediaan Tanggal 1-Jan-07

Uraian

Jumlah

Saldo Awal

40,300,000

Saldo

40,300,000

Tanggal


217

Peralatan dan Mesin Tanggal 1-Jan-07 31-Aug-07

31-Dec-07

Uraian

Jumlah

Saldo Awal pembelian peralatan & mesin

81,850,000,000

Jumlah

81,856,326,400

Saldo Akhir

Tanggal

Uraian

Jumlah

6,326,400 Jumlah

-

81,856,326,400

Jalan,Irigasi dan Jaringan Tanggal

Uraian

Jumlah 31,700,000,000

27-Nov-07

Saldo Awal KDP yang telah selesai dibangun

31-Dec-07

Saldo

32,017,400,000

1-Jan-07

Tanggal

Uraian

Jumlah

Uraian KDP yang telah selesai Dibangun

Jumlah

317,400,000

Konstruksi dalam Pengerjaan Tanggal 1-Jan-07 27-Nov-07

Uraian

Jumlah

Saldo Awal Pembayaran KDP

279,000,000

Saldo

Tanggal 27-Nov07

317,400,000

38,400,000 -


218

Uang Muka Dari BUD Tanggal 3-Jan-07

14-Dec-07

Uraian Penyetoran Awal Tahun Blj Perjalanan Dinas (GU Nihil) Jumlah

Jumlah

Tanggal

31,500,000

1-Jan-07

13,500,000

15-Jan-07

45,000,000

Uraian

Jumlah

Saldo Awal

31,500,000

Penarikan UP

20,000,000

Jumlah

51,500,000

31-Dec-07

Saldo

6,500,000

Pendapatan Yang Harus Disetor Tanggal 1-Jan-07

Uraian jurnal balik awal tahun

Jumlah 3,500,000

Jumlah

3,500,000

Tanggal 1-Jan-07

31-Dec-07

Uraian

Jumlah

Saldo awal

3,500,000

Jumlah

3,500,000

Saldo

-

Cadangan Piutang Tanggal

1-Jan-07

Uraian

Jumlah

jurnal balik awal tahun

12,600,000

Jumlah

12,600,000

Tanggal

1-Jan-07

Uraian saldo awal Cadangan Piutang Jumlah

31-Dec-07

Jumlah

12,600,000 12,600,000

Saldo

-

Cadangan Persediaan Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal

Uraian

Jumlah

1-Jan-07

Saldo Awal

40,300,000

31-Dec-07

Saldo

40,300,000


219

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tanggal 27-Nov-07

Uraian KDP yang telah selesai dibangun

Jumlah 317,400,000

Tanggal 1-Jan-07

31-Aug-07 27-Nov-07

27-Nov-07 Jumlah

317,400,000

Uraian Saldo Awal Perolehan Peralatan dan Mesin KDP Jalan yang telah selesai dibangun Jumlah

31-Dec-07

Saldo

Jumlah 113,829,000,000

6,326,400 38,400,000

317,400,000 114,191,126,400 113.873.726.400

Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Tanggal 1-Jan-07 31-Dec-07

Uraian Alokasi estimasi pendapatan

Jumlah 12,268,800

saldo

12,268,800

Tanggal

Uraian

Jumlah

Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-Lain PAD Tanggal 1-Jan-07 31-Dec-07

Uraian Alokasi estimasi pendapatan

Jumlah 7,200,000

saldo

7,200,000

Tanggal

Uraian


Jumlah

220

Utang Kepada BUD Tanggal 21-Feb-07 23-Feb-07

31-Dec-07

Uraian Pendapatan retribusi Pendapatan Lain-lain PAD

13,495,680

Jumlah

20,335,680

Saldo

Jumlah

Tanggal 1-Jan-07

Uraian Alok. Estimasi Pdptn

Jumlah 19,468,800

Jumlah

19,468,800

6,840,000

866,880

Piutang Dari BUD Tanggal 1-Jan-07

Uraian Allotmen Belanja

Jumlah

Tanggal

283,248,000

14-May-07 16-May-07

31-Aug-07 19-Sep-07

27-Nov-07 14-Dec-07

jumlah

283,248,000 31-Dec-07

Uraian Belanja pegawai Belanja barang jasa Belanja modal peralatan dan mesin Belanja perjalanan dinas Belanja modal Jalan, jaringan dan irigasi Belanja barang jasa

Jumlah 210,101,760 6,500,000

6,326,400 26,569,600

38,400,000 13,500,000

jumlah

301,397,760

Saldo

18,149,760


221

Allotment Belanja Pegawai Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal 1-Jan-07

Uraian DPA

31-Dec-07

Jumlah 191,001,600

Saldo

191,001,600

Uraian

Jumlah

Allotment Belanja Barang Dan Jasa Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal 1-Jan-07

DPA

31-Dec-07

47,520,000 Saldo

47,520,000

Allotment Belanja Peralatan dan Mesin Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal 1-Jan-07

Uraian DPA

31-Dec-07

Jumlah 6,326,400

Saldo

6,326,400

Allotment Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal 1-Jan-07 31-Dec-07

Uraian DPA

Jumlah 38,400,000

Saldo

38,400,000

Belanja Pegawai Tanggal 14-May07 31-Dec-07

Uraian Gaji dan Tunjangan

Jumlah 210,101,760

saldo

210,101,760

Tanggal

Uraian


Jumlah

222

Belanja Barang & jasa Tanggal

Uraian

Jumlah

16-May-07

Belanja Barang

6,500,000

19-Sep-07

26,569,600

14-Dec-07

Belanja Barang perjalanan Dinas

31-Dec-07

Saldo

46,569,600

Tanggal

Uraian

Jumlah

13,500,000 Saldo

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tanggal

Uraian

31-Aug-07 31-Dec-07

Jumlah

Tanggal

Uraian

Jumlah

6,326,400 Saldo

6,326,400

-

Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan Tanggal

Uraian

27-Nov-07 31-Dec-07

Jumlah

Tanggal

Uraian

Jumlah

38,400,000 Saldo

38,400,000

Saldo

-

Pendapatan retribusi daerah Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal

21-Feb-07

Uraian Pendapatan Retribusi daerah

31-Dec-07

Jumlah

13,495,680

Saldo

13,495,680

Uraian

Jumlah

Pendapatan lain - lain PAD Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal 23-Feb-07 31-Dec-07

Lain-lain PAD Saldo


6,840,000 6,840,000

223

JURNAL PENYESUAIAN TAHUN 2007 DINAS A Tanggal

URAIAN

31-Dec-07

31-Dec-07

Debet

Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang Harus Disetor

6,500,000

Persediaan

20,075,000

6,500,000

Cadangan Persediaan

31-Dec-07

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

20,075,000

6,450,000,000

Akumulasi Penyusutan

31-Dec-07

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Credit

6,450,000,000

1,145,000,000


1,145,000,000

7,621,575,000

7,621,575,000


224


225

Dinas A Laporan Realisasi Anggaran Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2007 Uraian

DPA-SKPD

REALISASI

%

PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Retribusi Daerah

12,268,800 7,200,000

13,495,680 110%

Lain - lain PAD Total Pendapatan Asli Daerah

6,840,000

95%

19,468,800

20,335,680 104%

Total Pendapatan

19,468,800

20,335,680 104%

191,001,600

210,101,760 110%

BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa

47,520,000

46,569,600

98%

Total Belanja Operasi Belanja Modal

238,521,600

256,671,360 108%

Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

6,326,400

6,326,400 100%

38,400,000

38,400,000 100%

Total Belanja Modal

44,726,400

44,726,400 100%

283,248,000

301,397,760 106%

Total Belanja


226

227 ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka Dari BUD 6,500,000 Pendapatan Yang Harus Disetor 6,500,000 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 60,375,000 JUMLAH KEWAJIBAN

6,500,000 6,500,000

13,000,000 13,000,000

73,375,000 EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Persediaan 81,856,326,400 Diinvetasikan dalam Aset Tetap 32,017,400,000 JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR (7,595,000,000) JUMLAH EKUITAS DANA

60,375,000 106,278,726,400

106,339,101,400 106,339,101,400

JUMLAH ASET TETAP

106,278,726,400

JUMLAH ASET

106,352,101,400 JUMLAH EKUITAS DANA DAN KEWAJIBAN 106,352,101,400


DINAS A NERACA PER 31 DESEMBER 2007

JURNAL SKPKD Tanggal 1-Jan-07

URAIAN Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-Lain PAD Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer DBH Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer DAU Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer DAK Alokasi Estimasi Pdapatan Transfer Dana Penyesuaian Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer BHP Bantuan Keu Dari Propinsi Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Utang Kepada BUD

Debet 81,200,000 28,627,200

Credit

1,180,800 16,800,000 75,360,000 867,360,000 1,920,000 28,800,000 51,494,400 23,040,000 1,175,782,400

Piutang Dari BUD Allotment Belanja Pegawai Allotment Belanja Barang dan Jasa Allotment Belanja Bunga Allotment Belanja Subsidi Allotment Belanja Hibah Allotment Belanja Bantuan Sosial Allotment Belanja Peralatan dan Mesin Allotment Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Allotment Belanja Tak Terduga Allotment Bel Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Desa

810,064,000

Alokasi Esti Penerimaan Pembi Penggunaan SILPA Alokasi Estimasi Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan

4,060,800

445,670,400 110,880,000 1,600,000 11,424,000 14,976,000 39,552,000 14,761,600 89,600,000 2,496,000 79,104,000

4,000,000


228

10-Jan-07 15-Jan-07 20-Jan-07 31-Jan-07

10-Feb-07 17-Feb-07 3-Mar-07 27-Mar-07 14-Apr-07 24-Apr-07

30-Apr-07 5-May-07

Utang Kepada BUD Piutang Dari BUD Allotment Pengeluaran Pembiaaan Penyertaan Modal Allotment Pengeluaran Pembiayaan Pemb. Pokok Utang Allotment Pengeluaran Pembiayaan Pinj, Kepada PDAM Utang Kepada BUD Pend. Pajak Daerah Kas Di Bendahara Pengeluaran Uang Muka Dari BUD Utang Kepada BUD Pend. Retribusi Daerah Utang Kepada BUD Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Utang Kepada BUD Lain-lain PAD Utang Kepada BUD Pendapatan Bagi Hasil Pajak Utang Kepada BUD Pendapatan DAU Utang Kepada BUD Pendapatan DAK Utang Kepada BUD Pendapatan Dana Penyesuaian Utang Kepada BUD Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan Propinsi Utang Kepada BUD Pendapatan Dana Darurat Belanja Pegawai Piutang Dari BUD

20-May-07 Belanja Barang Dan Jasa

8,060,800 110,000,000 64,000,000 16,000,000 30,000,000 97,440,000 97,440,000 40,000,000 40,000,000 31,489,920 31,489,920 1,416,000 1,416,000 15,960,000 15,960,000 75,360,000 75,360,000 867,360,000 867,360,000 1,920,000 1,920,000 28,800,000 28,800,000 51,494,400 51,494,400 23,040,000 23,040,000 490,237,440 490,237,440 68,662,400


229

30-May-07 6-Jun-07 21-Jun-07 13-Jul-07 17-Jul-07 31-Jul-07

16-Aug-07

3-Sep-07 22-Sep-07 11-Oct-07

23-Oct-07

9-Nov-07

Piutang Dari BUD Belanja Barang dan Jasa Piutang Dari BUD Belanja Bunga Piutang Dari BUD Belanja Subsidi Piutang Dari BUD Belanja Hibah Piutang Dari BUD Belanja Bantuan Sosial Piutang Dari BUD Belanja Modal-Peralatan dan mesin Piutang Dari BUD Peralatan dan Mesin Diinvestasikan Dalam Aset tetap Belanja Modal-Jalan, irigasi dan jaringan Piutang Dari BUD Jalan, Irigasi dan Jaringan Diinvestasikan Dalam Aset tetap Belanja Tak Terduga Piutang Dari BUD Bagi Hasil Pajak ke desa Piutang Dari BUD Utang Kepada BUD Pencairan Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana cadangan Dana Cadangan Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda Piutang Dari BUD Penyertaan Modal Pemda Diinvestasikan dlm Invest. Jk Panjang Pembayaran pokok pinjaman kpd pem. Pus Piutang Dari BUD Utang kpd Pem. Pusat Dana yg hrs. dised. Utk Pby Ut. Pj

68,662,400 12,000,000 12,000,000 1,600,000 1,600,000 10,281,600 10,281,600 14,976,000 14,976,000 37,574,400 37,574,400 14,761,600 14,761,600 14,761,600 14,761,600 89,600,000 89,600,000 89,600,000 89,600,000 1,497,000 1,497,000 79,104,000 79,104,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000


16,000,000

230

13-Nov-07

16-Dec-07

Pengeluaran Pemberian Pinjaman Kepada PDAM Piutang Dari BUD Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Diinvestasikan dlm Invest. Jangka Panjang Belanja Perjalanan Dinas Piutang Dari BUD Uang Muka dari BUD Kas Dibendahara Pengeluaran

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 4,454,843,560

26,000,000 4,454,843,560

BUKU BESAR SKPKD

Tanggal 15-Jan-07

Tanggal 13-Nov-07

Tanggal 1-Jan-07 23-Oct-07

Uraian Penerimaan UP jumlah Saldo Uraian Pemberian Pinjaman Kepada BUMD Saldo Uraian Saldo Awal Penambahan Penyertaan Modal Saldo

Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Tanggal Uraian 40,000,000 16-Nov-07 Perjalanan Dinas jumlah 40,000,000 14,000,000 Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Jumlah Tanggal Uraian 18,000,000

18,000,000 Penyertaan Modal Pemda Jumlah Tanggal 9,140,000,000 32,000,000

Uraian

Jumlah 26,000,000 26,000,000

Jumlah

Jumlah

9,172,000,000


231

Tanggal 1-Jan-07


Tanggal 1-Jan-07


Tanggal 31-Jul-07

Uraian Pengadaan Peralatan Dan Mesin Saldo Akhir

Tanggal 16-Aug07

Tanggal 1-Jan-07

Uraian Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Uraian Saldo Awal Jumlah Saldo

Tanggal 16-Dec-07

Tanggal 1-Jan-07

Uraian Belanja Perjalanan Dinas Jumlah

Tanah Jumlah Tanggal 234,500,000,000 234,500,000,000 Gedung dan Bangunan Jumlah Tanggal 45,780,000,000 45,780,000,000 Peralatan dan Mesin Jumlah Tanggal 14,761,600

14,761,600 Jalan,Irigasi dan Jaringan Jumlah Tanggal 89,600,000 89,600,000 Dana Cadangan Jumlah Tanggal 6,028,000,000 11-Oct07 6,028,000,000 6,024,000,000 Uang Muka Dari BUD Jumlah Tanggal 26,000,000 15-Jan07 26,000,000

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Uraian Pencairan Dana Cadangan Jumlah

Jumlah 4,000,000 4,000,000

Uraian Penarikan UP

Jumlah 40,000,000

Jumlah Saldo Bagian lancar Hutang kpd Pemerintah Pusat Uraian Jumlah Tanggal Uraian jurnal balik awal 23,400,000 1-Jan-07 Saldo Awal tahun Saldo


40,000,000 14,000,000 Jumlah 23,400,000 -

232

Tanggal 9-Nov-07

Uraian Pemb. Pokok pinj ke pem pus

Utang kepada Pemerintah Pusat Jumlah Tanggal Uraian 16,000,000 1-Jan-07 Saldo Awal 1-Jan-07

jurnal balik Jumlah Saldo Dana yg hrs disediakan utk pem.Utang Jk. Pendek Uraian Jumlah Tanggal Uraian Saldo Awal 23,400,000 1-Jan-07 Jurnal Balik jumlah 23,400,000 jumlah Saldo Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 Saldo Awal 23-OctPenambahan 07 Penyertaan Modal 13-NovPinjaman Kpd 07 BUMD Jumlah Saldo Diinvestasikan dalam Aset Tetap Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 Saldo Awal 31-Jul-07 Perolehan Peralatan dan Mesin 16-AugPengadaan Jalan, 07 Irigasi dan Jaringan Jumlah Jumlah Saldo Jumlah

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal

Tanggal

16,000,000


Jumlah 317,600,000 23,400,000 341,000,000 325,000,000 Jumlah 23,400,000 23,400,000 Jumlah 9,140,000,000 32,000,000

18,000,000 9,190,000,000 9,190,000,000 Jumlah 280,280,000,000 14,761,600

89,600,000

280,384,361,600 280,384,361,600

233

Tanggal 1-Jan-07 1-Jan-07

Tanggal 11-Oct-07

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal 1-Jan-07

Dana yg disediakan utk pem. utang jangka Panjang Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah Saldo Awal 317,600,000 9-NovPembayaran 16,000,000 07 Pokok Pinjaman Jurnal Balik 23,400,000 Jumlah 341,000,000 Jumlah 16,000,000 Saldo 325,000,000 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah Pencairan 4,000,000 1-Jan-07 Saldo Awal 6,028,000,000 Jumlah 4,000,000 jumlah 6,028,000,000 Saldo 6,024,000,000 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah DPA 81,200,000 saldo 81,200,000 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah DPA 28,627,200 saldo 28,627,200 Alokasi Estimasi Pendapatan Dari Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah DPA 1,180,800 saldo 1,180,800 Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-Lain PAD Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah DPA 16,800,000 saldo 16,800,000 Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer DBH Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah DPA 75,360,000 saldo 75,360,000


234

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer DAU Jumlah Tanggal Uraian 867,360,000 867,360,000 Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer DAK Uraian Jumlah Tanggal Uraian DPA 1,920,000 saldo 1,920,000 Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer Dana Penyesuaian Uraian Jumlah Tanggal Uraian DPA 28,800,000 saldo 28,800,000 Alokasi Estimasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Propinsi Uraian Jumlah Tanggal Uraian DPA 51,494,400 saldo 51,494,400 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Uraian Jumlah Tanggal Uraian DPA 23,040,000 saldo 23,040,000 Allotment Belanja Pegawai Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Allotment Belanja Barang Dan Jasa Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Allotment Belanja Bunga Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Uraian DPA saldo


Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah 445,670,400 445,670,400 Jumlah 110,880,000 110,880,000 Jumlah 1,600,000 1,600,000

235

Tanggal

Uraian

Allotment Belanja Subsidi Jumlah Tanggal 1-Jan-07

Tanggal

Uraian

Allotment Belanja Hibah Jumlah Tanggal 1-Jan-07

Tanggal

Uraian

Allotment Belanja Bantuan Sosial Jumlah Tanggal 1-Jan-07

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal 1-Jan-07

Uraian DPA Saldo

Jumlah 11,424,000 11,424,000

Uraian DPA Saldo

Jumlah 14,976,000 14,976,000

Uraian DPA Saldo

Jumlah 39,552,000 39,552,000

Allotment Belanja Peralatan dan Mesin Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Allotment Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Allotment Belanja Tak Terduga Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Allotment Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Ke Desa Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Alokasi Estimasi Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SiLPA Uraian Jumlah Tanggal Uraian DPA 4,060,800 saldo 4,060,800


Jumlah 14,761,600 14,761,600 Jumlah 89,600,000 89,600,000 Jumlah 2,496,000 2,496,000 Jumlah 79,104,000 79,104,000 Jumlah

236

Tanggal 1-Jan-07

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal 10-Jan-07 20-Jan-07 31-Jan-07 10-Feb-07 17-Feb-07 3-Mar-07 27-Mar-07 14-Apr-07 24-Apr-07 30-Apr-07 11-Oct-07

Alokasi Estimasi Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan Uraian Jumlah Tanggal Uraian DPA 4,000,000 saldo 4,000,000 Allotment Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Allotment Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo Allotment Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Kepada PDAM Uraian Jumlah Tanggal Uraian 1-Jan-07 DPA Saldo

Uraian Pdpt Pjk daerah Pendapatan Retribusi daerah Pendptn Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD pendapatan Dana Bagi hasil Pend. DAU Pendapat DAK Pendapatan Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Pendapatan Dana Darurat Pencairan Dana Cadangan Jumlah Saldo

Utang Kepada BUD Jumlah Tanggal 97,440,000 1-Jan-07 31,489,920 1-Jan-07

Jumlah

Jumlah 64,000,000 64,000,000 Jumlah 16,000,000 16,000,000 Jumlah 30,000,000 30,000,000

Uraian DPA DPA

Jumlah 1,175,782,400 8,060,800

Jumlah

1,183,843,200

1,416,000 15,960,000 75,360,000 867,360,000 1,920,000 28,800,000 51,494,400 23,040,000 4,000,000 1,198,280,320 14,437,120


237


Uraian DPA DPA

Piutang Dari BUD Jumlah Tanggal 810,064,000 5-May-07 110,000,000 20-May-07 30-May-07 6-Jun-07 21-Jun-07 13-Jul-07 17-Jul-07 31-Jul-07

16-Aug-07

3-Sep-07 22-Sep-07

23-Oct-07

9-Nov-07 13-Nov-07 16-Dec-07

jumlah Saldo Tanggal

Uraian

Uraian gaji Belanja Barang Penggantian dgn SPM GU Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Peralatan dan Mesin Belnja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pendapatan ke Desa Pengeluaran Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Pinjaman Pengeluaran Pinjaman Belanja Perjalanan Dinas jumlah

920,064,000 7,769,560 Pendapatan pajak daerah Jumlah Tanggal Uraian 10-Jan-07 Pdpt Pjk daerah Saldo

Jumlah 490,237,440 68,662,400 12,000,000 1,600,000 10,281,600 14,976,000 37,574,400 14,761,600

89,600,000

1,497,000 79,104,000

32,000,000

16,000,000 18,000,000 26,000,000

912,294,440

Jumlah 97,440,000 97,440,000


238

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Pendapatan retribusi daerah Jumlah Tanggal Uraian 20-Jan-07 Pendapatan Retribusi daerah Saldo Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Uraian Jumlah Tanggal Uraian 31-Jan-07 Hasil Perusda Saldo Pendapatan lain - lain PAD Uraian Jumlah Tanggal Uraian 10-Feb-07 Lain-lain PAD Saldo Pendapatan Dana Bagi Hasil Uraian Jumlah Tanggal Uraian 17-Feb-07 Pendapatan dana bagi hasil Saldo Pendapatan DAU Uraian Jumlah Tanggal Uraian 3-Mar-07 Pend. DAU Saldo Pendapatan DAK Uraian Jumlah Tanggal Uraian 27-Mar-07 Pend. DAK Saldo Pendapatan Dana Penyesuaian Uraian Jumlah Tanggal Uraian 14-Apr-07 Pendapatan Dana Penyesuaian Saldo Uraian

Jumlah 31,489,920 31,489,920 Jumlah 1,416,000 1,416,000 Jumlah 15,960,000 15,960,000 Jumlah 75,360,000 75,360,000 Jumlah 867,360,000 867,360,000 Jumlah 1,920,000 1,920,000 Jumlah 28,800,000

28,800,000


239

Tanggal

Tanggal

Tanggal 5-May07

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah 24-Apr-07 Pendapatan Bagi 51,494,400 Hasil Pajak dan Bantuan Saldo 51,494,400 Pendapatan Dana Darurat Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah 30-Apr-07 Pendapatan Dana 23,040,000 Darurat Saldo 23,040,000 Belanja Pegawai Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah Gaji 490,237,440 saldo

Tanggal 20-May07 30-May07 16-Dec07

Uraian Belanja Barang Telephon dan listrik Belanja Perjalanan Dinas SPM GU Nihil Saldo

Tanggal 6-Jun-07

Uraian Bunga Saldo

Tanggal 21-Jun07

Uraian Subsidi Saldo

490,237,440 Belanja Barang & jasa Jumlah Tanggal 68,662,400

Uraian

Jumlah

Saldo

-

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Saldo

-

12,000,000 26,000,000

106,662,400 Belanja Bunga Jumlah Tanggal 1,600,000 1,600,000 Belanja Subsidi Jumlah Tanggal 10,281,600 10,281,600


240

Tanggal 13-Jul07

Uraian Hibah Saldo

Tanggal 17-Jul07

Tanggal 31-Jul07

Tanggal 16-Aug07

Tanggal 3-Sep-07

Tanggal 22-Sep07

Tanggal 23-Oct07

Uraian Bantuan Sosial Saldo Uraian Perolehan Peralatan dan Mesin Saldo Uraian Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Uraian Belanja Tak Terduga Saldo

Belanja Hibah Jumlah Tanggal 14,976,000 14,976,000 Belanja Bantuan Sosial Jumlah Tanggal 37,574,400

Uraian

Jumlah

Saldo

-

Uraian

Jumlah

37,574,400 Saldo Belanja Peralatan dan Mesin Jumlah Tanggal Uraian 14,761,600

14,761,600 Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah Tanggal Uraian 89,600,000

89,600,000 Belanja Tak Terduga Jumlah Tanggal 1,497,000

Uraian

1,497,000 Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa Jumlah Tanggal Uraian 79,104,000

32,000,000

Jumlah

Jumlah

-

Uraian Bagi Hasil ke Desa 79,104,000 Saldo Saldo Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemda Uraian Jumlah Tanggal Uraian PMP 32,000,000 Saldo

-

Saldo


Jumlah

Jumlah

Jumlah

-

241

Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pem. Pusat Tanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah 9-NovPembayaran 16,000,000 07 Pokok Pinjaman 16,000,000 Saldo Saldo Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Kepada PDAM Tanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah 13-Nov- Pinjaman 18,000,000 07 kepada PDAM 18,000,000 Saldo Saldo Pencairan dana cadangan Tanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah 11-Oct-07 Pencairan Dana 4,000,000 Cadangan Saldo 4,000,000

JURNAL PENYESUAIAN TAHUN 2007 SKPKD Tanggal 31-Dec-07

31-Dec-07

31-Dec-07

31-Dec-07

URAIAN Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan

Debet 2,245,000,000

2,245,000,000

Utang Kepada Pemerintah Pusat Dana yhd utk Pembayaran Utang Jk Pjg

23,400,000

Dana yhd utk Pembayaran Utang Jk Pendek Bagian Lancar Utang kepada Pempus

23,400,000

Persediaan Cadangan Persediaan

Credit

23,400,000

23,400,000

3,750,000 2,295,550,000

3,750,000 2,295,550,000


242


243


244


245

SKPKD LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 ANGGARAN

REALISASI

PENDAPATAN: PENDAPATAN ASLI DAERAH: Pajak Daerah 81,200,000 97,440,000 Retribusi Daerah 28,627,200 31,489,920 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 1,180,800 1,416,000 yang dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 16,800,000 15,960,000 yang sah (Jasa Giro) JUMLAH 127,808,000 146,305,920 PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak 75,360,000 75,360,000 Dana Alokasi Umum 867,360,000 867,360,000 Dana Alokasi Khusus 1,920,000 1,920,000 JUMLAH 944,640,000 944,640,000 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian 28,800,000 28,800,000 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI-DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak dan Bantuan 51,494,400 51,494,400 Keuangan dari Propinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Dana Darurat 23,040,000 JUMLAH PENDAPATAN

1,175,782,400


%

120% 110% 120% 95% 114%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

23,040,000

100%

1,194,280,320

102%

246

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial JUMLAH BELANJA MODAL Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Jalan, Irigasi dan Bangunan JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA JUMLAH BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL DESA Bagi Hasil Pajak JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER Surplus/Defisit (a-b) PEMBIAYAAN PENERIMAAN Penggunaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Jumlah Penerimaan PENGELUARAN Pengeluaran Penyertaan Modal Pembayaran pokok utang yg jatuh tempo Pengeluaran Pinjaman kepada PDAM Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Netto SILPA

445,670,400 110,880,000 1,600,000 11,424,000 14,976,000 39,552,000

490,237,440 106,662,400 1,600,000 10,281,600 14,976,000 37,574,400

624,102,400

661,331,840

110% 96% 100% 90% 100% 95% 106%

14,761,600 89,600,000 104,361,600 2,496,000 730,960,000

14,761,600 89,600,000 104,361,600 1,497,000 767,190,440

100% 100% 100% 60% 105%

79,104,000 810,064,000

79,104,000 846,294,440

100% 104%

365,718,400

347,985,880

95%

4,060,800 4,000,000 8,060,800

4,000,000 4,000,000

0% 100% 50%

64,000,000 16,000,000 30,000,000 110,000,000 (101,939,200) 263,779,200

32,000,000 16,000,000 18,000,000 66,000,000 (62,000,000) 285,985,880

50% 100% 60% 60% 61% 108%


247

SKPKD Neraca 31 Desember 2007 Jumlah

Jumlah

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

14,000,000

Persediaan

3,750,000

Aktiva Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

17,750,000

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Jangka Panjang

18,000,000

14,000,000 23,400,000 37,400,000

UTANG JANGKA PANJANG Utang kepada Pemerintah Pusat

301,600,000

Utang Jk Panjang

301,600,000

Total Utang

339,000,000

9,172,000,000 9,190,000,000 -

ASET TETAP Tanah Gedung dan Bangunan

UTANG & EKUITAS UTANG JANGKA PENDEK Uang Muka dari BUD Bagian Lancar Utang kpd Pempus Total Hutang Jangka Pjg

234,500,000,000 45,780,000,000

EKUITAS DANA LANCAR Cadangan persediaan Dana yg Hrs Disediakan u Pembyrn Ht Jk Pdk Ekuitas Dana Lancar


3,750,000

(23,400,000) (19,650,000)

248

Peralatan dan Mesin

14,761,600

Jalan, Irigasi dan Jaringan

89,600,000


Aset Tetap

(2,245,000,000)

278,139,361,600

DANA CADANGAN Dana Cadangan

6,024,000,000

Dana Cadangan

6,024,000,000

TOTAL ASET

293,371,111,600

EKUITAS DANA YG DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap Dana yang harus disediakan untuk pemb.utang jangka panjang Ekuitas Dana Yang Dinvestasikan EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan pada dana cadangan Ekuitas Dana Cadangan Total Ekuitas UTANG & EKUITAS

-

9,190,000,000

278,139,361,600

(301,600,000)

287,027,761,600

6,024,000,000 6,024,000,000 293,032,111,600 293,371,111,600


249

JURNAL TRANSAKSI TAHUN 2007 BUD Tanggal 3-Jan-07 5-Jan-07

URAIAN Kas di Kas Daerah Uang Muka kepada Dinas A Pengeluaran PFK PPN Kas di Kas Daerah

10-Jan-07

Kas di Kas Daerah

15-Jan-07

Pend. Pajak Daerah Uang Muka kepada Dinas A Kas di Kas Daerah

15-Jan-07

Uang Muka kepada SKPKD

Debet 31,500,000

Credit 31,500,000

21,500,000 21,500,000 97,440,000 97,440,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000

Kas di Kas Daerah 20-Jan-07

Kas di Kas Daerah

40,000,000 31,489,920

Pend. Retribusi Daerah 31-Jan-07

Kas di Kas Daerah Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

10-Feb-07

Kas di Kas Daerah

17-Feb-07

Kas di Kas Daerah

31,489,920 1,416,000

1,416,000 15,960,000

Lain-lain PAD

21-Feb-07 23-Feb-07 3-Mar-07 27-Mar-07 14-Apr-07

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kas di Kas Daerah Pend. Retribusi Daerah Kas di Kas Daerah Lain-lain PAD Kas di Kas Daerah Pendapatan DAU Kas di Kas Daerah Pendapatan DAK Kas di Kas Daerah

15,960,000 75,360,000 75,360,000 13,495,680 13,495,680 6,840,000 6,840,000 867,360,000 867,360,000 1,920,000 1,920,000 28,800,000

Pendapatan Dana Penyesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

28,800,000

250

24-Apr-07

Kas di Kas Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan Propinsi

51,494,400

30-Apr-07

Kas di Kas Daerah Pendapatan Dana Darurat Belanja Pegawai Kas di Kas Daerah

23,040,000

5-May-07

Kas di Kas Daerah Penerimaan PFK PPh Pasal 21 14-May-07 Belanja Pegawai Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah Penerimaan PFK PPh Pasal 21 16-May-07 Belanja Barang dan Jasa Kas di Kas Daerah 20-May-07 Belanja Barang Dan Jasa Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah

51,494,400 23,040,000 490,237,440 490,237,440 24,511,872 24,511,872 210,101,760 210,101,760 10,505,088 10,505,088 6,500,000 6,500,000 68,662,400 68,662,400 6,585,348

Penerimaan PFK PPN

6,242,036

Penerimaan PFK PPh Pasal 22

343,312

30-May-07 Belanja Barang dan Jasa

12,000,000

Kas di Kas Daerah 6-Jun-07

Belanja Bunga

12,000,000 1,600,000

Kas di Kas Daerah 21-Jun-07

Belanja Subsidi

1,600,000 10,281,600

Kas di Kas Daerah 13-Jul-07

Belanja Hibah

10,281,600 14,976,000

Kas di Kas Daerah 17-Jul-07

Belanja Bantuan Sosial Kas di Kas Daerah

14,976,000 37,574,400 37,574,400


251

31-Jul-07

Belanja Modal-Peralatan dan mesin

14,761,600

Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah

14,761,600 1,415,772

Penerimaan PFK PPN

16-Aug-07

Penerimaan PFK PPh Pasal 22 Belanja Modal-Jalan, irigasi dan jaringan

1,341,964 73,808 89,600,000

Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah

89,600,000 8,593,455

Penerimaan PFK PPN

31-Aug-07

Penerimaan PFK PPh Pasal 22 Belanja Modal-Peralatan dan mesin Kas di Kas Daerah

8,145,455 448,000 6,326,400 6,326,400

Kas di Kas Daerah

606,759

Penerimaan PFK PPN

575,127

Penerimaan PFK PPh Pasal 22 3-Sep-07 19-Sep-07

Belanja Tak Terduga Kas di Kas Daerah Belanja Barang Dan Jasa Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah

31,632 1,497,000 1,497,000 26,569,600 26,569,600 2,548,266

Penerimaan PFK PPN

2,415,418

Penerimaan PFK PPh Pasal 22 22-Sep-07

Bagi Hasil Pajak ke desa

132,848 79,104,000

Kas di Kas Daerah 11-Oct-07

Kas di Kas Daerah

79,104,000 4,000,000

Pencairan Dana Cadangan


4,000,000

252

23-Oct-07

Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda

9-Nov-07

Kas di Kas Daerah Pembayaran pokok pinjaman kpd pem. Pus

13-Nov-07

Kas di Kas Daerah Pengeluaran Pemberian Pinjaman Kepada PDAM

27-Nov-07

Kas di Kas Daerah Belanja Modal-Jalan, irigasi dan jaringan Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah

32,000,000 32,000,000 16,000,000 16,000,000 18,000,000 18,000,000 38,400,000 38,400,000 3,682,909

Penerimaan PFK PPN 14-Dec-07

16-Dec-07

22-Dec-07

Penerimaan PFK PPh Pasal 22 Belanja Perjalanan Dinas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah Uang Muka kepada Dinas A Belanja Perjalanan Dinas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah Uang Muka kepada SKPKD Pengeluaran PFK PPN Pengeluaran PFK PPh Pasal 21 Pengeluaran PFK PPh Pasal 22 Kas di Kas Daerah

3,490,909 192,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 26,000,000 22,210,909 35,016,960 1,221,600 58,449,469 2,590,257,669

2,590,257,669


253

BUKU BESAR BUD Kas di Kas Daerah Tanggal

Uraian

1-Jan-07 Saldo Awal Penyetoran Sisa 3-Jan-07 UP TAYL Pendapatan 10-Jan-07 Pajak daerah Penerimaan 20-Jan-07 Retribusi Daerah Bagian Laba 31-Jan-07 BUMD 10-Feb-07 Lain-lain PAD Pendapatan Bagi 17-Feb-07 Hasil Pajak Penerimaan 21-Feb-07 Retribusi Daerah 23-Feb-07 Lain-lain PAD 3-Mar-07 DAU 27-Mar-07 DAK Dana 14-Apr-07 Penyesuaian Penerimaan pend. Bagi hasil 24-Apr-07 prop. Pendapatan Dana 30-Apr-07 Darurat

5-May-07 Penerimaan PFK 14-May-07 Penerimaan PFK

Jumlah

Tanggal

325,000,000

5-Jan-07

Uraian Pengeluaran PFK PPN

Jumlah 21,500,000

31,500,000 15-Jan-07 Pemberian UP

20,000,000

97,440,000 15-Jan-07 Pemberian UP

40,000,000

31,489,920 5-May-07 Belanja Pegawai

490,237,440

1,416,000 14-May-07 Belanja Pegawai Belanja Barang 15,960,000 16-May-07 & Jasa Belanja Barang 75,360,000 20-May-07 & Jasa Belanja Barang 13,495,680 30-May-07 & Jasa 6,840,000 6-Jun-07 Belanja Bunga 867,360,000 21-Jun-07 Belanja Subsidi

210,101,760

1,920,000 13-Jul-07 Belanja Hibah Belanja Bantuan 28,800,000 17-Jul-07 Sosial Belanja Modal Peralatan dan 51,494,400 31-Jul-07 Mesin Belanja Modal Jalan, Jaringan 23,040,000 16-Aug-07 dan Irigasi Belanja Modal Peralatan & 24,511,872 31-Aug-07 Mesin Belanja Tak 10,505,088 3-Sep-07 Terduga

14,976,000


254

6,500,000 68,662,400 12,000,000 1,600,000 10,281,600

37,574,400

14,761,600

89,600,000

6,326,400 1,497,000

20-May-07 Penerimaan PFK 31-Jul-07 Penerimaan PFK

16-Aug-07 Penerimaan PFK 31-Aug-07 Penerimaan PFK

19-Sep-07 Penerimaan PFK Pencairan Dana 11-Oct-07 Cadangan 27-Nov-07 Penerimaan PFK 14-Dec-07 GU Nihil 16-Dec-07 GU Nihil jumlah Saldo Akhir


Uraian Saldo Awal Pemberian UP jumlah Saldo

Belanja Barang 6,585,348 19-Sep-07 & Jasa Bagi Hasil Ke 1,415,772 22-Sep-07 Desa Pengeluaran Penyertaan 8,593,455 23-Oct-07 modal Pembayaran 606,759 9-Nov-07 Pokok Pinjaman Pemberian Pinjaman Kpd 2,548,266 13-Nov-07 Perush Daerah Belanja Modal Jalan, Jaringan 4,000,000 27-Nov-07 dan Irigasi Belanja 3,682,909 14-Dec-07 Perjalanan Dinas Belanja 13,500,000 16-Dec-07 Perjalanan Dinas Pengeluaran 26,000,000 22-Dec-07 PFK 1,673,065,469 jumlah 319,423,800

Jumlah

Tanggal

31,500,000

3-Jan-07

20,000,000 51,500,000 6,500,000

14-Dec-07

26,569,600 79,104,000

32,000,000 16,000,000

18,000,000

38,400,000 13,500,000 26,000,000 58,449,469 1,353,641,669

Uraian

Jumlah

Penyetoran UP

31,500,000

GU Nihil jumlah

13,500,000 45,000,000


255

Uang Muka kepada SKPKD Tanggal 15-Jan-07

Uraian Pemberian UP jumlah Saldo

Jumlah

Tanggal

40,000,000 40,000,000 14,000,000

16-Dec-07

Uraian GU Nihil jumlah

Jumlah 26,000,000 26,000,000

Utang PFK Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal 1-Jan-07

jumlah

-

Uraian Saldo awal jumlah Saldo

Jumlah 21,500,000 21,500,000 21,500,000

SiLPA Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal 1-Jan-07

Uraian

Jumlah

Saldo Awal

335,000,000

Saldo

335,000,000

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Pengeluaran PFK-PPN Tanggal 5-Jan-07 22-Dec-07

Uraian Setoran Saldo

Jumlah

Tanggal

21,500,000 22,210,909 43,710,909 Pengeluaran PFK-PPh 21

Tanggal

Uraian

Jumlah

Tanggal

35,016,960

22-Dec-07 Saldo

35,016,960


256

Tanggal 22-Dec-07

Uraian Saldo

Tanggal

Uraian

Pengeluaran PFK-PPh 22 Jumlah Tanggal 1,221,600 1,221,600 Penerimaan PFK-PPN Jumlah Tanggal 20-May-07

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah 6,242,036

31-Jul-07 16-Aug-07 31-Aug-07 19-Sep-07 27-Nov-07

1,341,964 8,145,455 575,127 2,415,418 3,490,909 22,210,909

Saldo

Tanggal

Uraian

Saldo

Tanggal

Uraian

Saldo

Penerimaan PFK-PPh 21 Jumlah Tanggal 5-May-07 14-May-07 Penerimaan PFK-PPh 22 Jumlah Tanggal 20-May-07 31-Jul-07 16-Aug-07 31-Aug-07 19-Sep-07 27-Nov-07

Uraian

Jumlah 24,511,872 10,505,088 35,016,960

Uraian

Jumlah 343,312 73,808 448,000 31,632 132,848 192,000 1,221,600


257

Tanggal 5-May-07 14-May-07

Uraian Gaji

saldo Tanggal 16-May-07 20-May-07 30-May-07 19-Sep-07 14-Dec-07 16-Dec-07

Uraian

Saldo Tanggal 6-Jun-07

Uraian Saldo

Tanggal 21-Jun-07

Uraian Saldo

Tanggal 13-Jul-07

Uraian Saldo

Tanggal 17-Jul-07

Uraian Saldo

Belanja Pegawai Jumlah Tanggal 490,237,440 210,101,760

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Saldo

-

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Saldo

-

Uraian

Jumlah

Saldo

-

Uraian

Jumlah

Saldo

-

700,339,200 Belanja Barang & jasa Jumlah Tanggal 6,500,000 68,662,400 12,000,000 26,569,600 13,500,000 26,000,000 153,232,000 Belanja Bunga Jumlah Tanggal 1,600,000 1,600,000 Belanja Subsidi Jumlah Tanggal 10,281,600 10,281,600 Belanja Hibah Jumlah Tanggal 14,976,000 14,976,000 Belanja Bantuan Sosial Jumlah Tanggal 37,574,400 37,574,400


258

Tanggal 31-Jul-07 31-Aug-07

Uraian

Saldo Tanggal 16-Aug-07 27-Nov-07

Uraian

Saldo Tanggal 3-Sep-07

Uraian Saldo

Tanggal 22-Sep-07

Uraian Saldo

Tanggal 23-Oct-07

Belanja Peralatan dan Mesin Jumlah Tanggal 14,761,600 6,326,400 21,088,000

Uraian

-

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah Tanggal Uraian 89,600,000 38,400,000 128,000,000 Belanja Tak Terduga Jumlah Tanggal 1,497,000 1,497,000

Jumlah

Uraian

Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa Jumlah Tanggal Uraian 79,104,000 79,104,000 Saldo

Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemda Uraian Jumlah Tanggal Uraian 32,000,000 Saldo 32,000,000 Saldo

Jumlah

Jumlah Jumlah Jumlah -

Pengeluaran Pembiayaan Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pem. Pusat Tanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah 9-Nov-07 16,000,000 Saldo 16,000,000 Saldo Tanggal 13-Nov-07

Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Kepada PDAM Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah 18,000,000 Saldo 18,000,000 Saldo -


259

Tanggal

Uraian

Pencairan dana cadangan Jumlah Tanggal 11-Oct-07

Uraian

Jumlah 4,000,000 4,000,000

Saldo Tanggal

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Uraian

Uraian

Pendapatan pajak daerah Jumlah Tanggal 10-Jan-07

Uraian

Jumlah 97,440,000

Saldo

97,440,000

Pendapatan retribusi daerah Jumlah Tanggal Uraian 20-Jan-07 Pendapatan Retribusi daerah 21-Feb-07 Pendapatan Retribusi daerah Saldo

Jumlah 31,489,920

13,495,680

44,985,600

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Uraian Jumlah Tanggal Uraian 31-Jan-07 Saldo Uraian

Pendapatan lain - lain PAD Jumlah Tanggal 10-Feb-07 23-Feb-07

Uraian

Jumlah 15,960,000 6,840,000 22,800,000

Saldo Tanggal

Uraian

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Jumlah Tanggal Uraian 17-Feb-07 Saldo


Jumlah 1,416,000 1,416,000

Jumlah 75,360,000 75,360,000

260

Tanggal

Uraian

Tanggal

Uraian

Tanggal

Uraian

Pendapatan DAU Jumlah Tanggal 3-Mar-07

Pendapatan DAK Jumlah Tanggal 27-Mar-07

Uraian Pend. DAU

Jumlah 867,360,000

Saldo

867,360,000

Uraian Pend. DAK Saldo

Jumlah 1,920,000 1,920,000

Pendapatan Dana Penyesuaian Jumlah Tanggal Uraian 14-Apr-07 Saldo

Jumlah 28,800,000 28,800,000

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi Tanggal Uraian Jumlah Tanggal Uraian Jumlah 24-Apr-07 51,494,400 Saldo 51,494,400

Tanggal

Uraian

Pendapatan lain - lain PAD Yang Sah Jumlah Tanggal Uraian 30-Apr-07 Pendapatan Dana Darurat Saldo

Jumlah 23,040,000 23,040,000


261


262

Pemerintah Daerah Kabupaten Misal Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2007 Rupiah

Uraian ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah

97,440,000

Pendapatan Retribusi Daerah

44,985,600

Pend. Hasil Kekyan Yg Dipisahkan

1,416,000

Lain-lain PAD

22,800,000

Dana Bagi Hasil

75,360,000

Dana Alokasi Umum

867,360,000

Dana Alokasi Khusus

1,920,000

Dana Penyesuaian

28,800,000

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

51,494,400

Dana Darurat Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

23,040,000 1,214,616,000

Arus Keluar Kas Belanja Pegawai

700,339,200

Belanja Barang dan jasa

153,232,000

Belanja Bunga

1,600,000

Belanja Subsidi

10,281,600

Belanja Hibah

14,976,000

Belanja Bantuan Sosial

37,574,400

Belanja Tak Terduga

1,497,000

Belanja Bagi Hasil Ke Desa

79,104,000

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

998,604,200

JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

216,011,800

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN Arus Masuk Kas Penjualan Aset Tetap Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

-

Arus Keluar Kas Belanja Peralatan dan Mesin

21,088,000

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

128,000,000

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Invesatsi Non Keuangan

149,088,000

JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN

(149,088,000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS DANA CADANGAN Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Dana Cadangan

4,000,000 4,000,000

Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Dana Cadangan

-

JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS DANA CADANGAN

4,000,000

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat

-

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

-

Arus Keluar Kas Pengeluaran Penyertaan Modal

32,000,000

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

16,000,000

Pemberian Pinjaman kepada PDAM Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

18,000,000 66,000,000

JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

(66,000,000)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Masuk Kas Penerimaan PFK Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

58,449,469 58,449,469

Arus Keluar Kas Pengeluaran PFK Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

79,949,469 79,949,469

JUMLAH ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

(21,500,000) KENAIKAN KAS SALDO AWAL KAS SALDO AKHIR KAS


(16,576,200) 356,500,000 339,923,800

263

PEMERINTAH DAERAH MISAL Neraca BUD 31 Desember 2007 Jumlah (Rp) AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas di Kas Daerah

319,423,800

Uang Muka kepada Dinas A

6,500,000

Uang Muka kepada SKPKD Aktiva Lancar AKTIVA UTANG DAN EKUITAS UTANG Utang PFK Utang

14,000,000 339,923,800 339,923,800

-

EKUITAS DANA LANCAR SILPA

Total Ekuitas UTANG DAN EKUITAS

339,923,800 339,923,800 339,923,800 339,923,800


264


265

PEMERINTAH KABUPATEN MISAL NERACA PER 31 DESEMBER 2007 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Persediaan Total Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Total Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Total Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Pelabuhan Ekspor Total Dana Cadangan

KEWAJIBAN KEWAJIBAN LANCAR 319,423,800 Bagian Lancar Utang kpd. Pem. Pusat 20,500,000 Total Kewajiban Lancar 6,500,000 64,125,000 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 410,548,800 Utang kepada Pemerintah Pusat Total Kewajiban Jangka Panjang

301,600,000 301,600,000

TOTAL KEWAJIBAN

325,000,000

23,400,000 23,400,000

18,000,000 EKUITAS 9,172,000,000 EKUITAS DANA LANCAR 9,190,000,000 SILPA Pendapatan Ditangguhkan Cadangan Persediaan 234,500,000,000 Dana yhd utk pemby htg jk pendek 45,780,000,000 Total Ekuitas Dana Lancar 81,871,088,000 32,107,000,000 EKUITAS DANA INVESTASI (9,840,000,000) Diinvestasikan dlm Investasi Jangka Panjang 384,418,088,000 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Dana YHD utk Pemby Htg Jk Panjang Total Ekuitas Dana Investasi 6,024,000,000 6,024,000,000 EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Total Ekuitas Dana Cadangan

339,923,800 6,500,000 64,125,000 (23,400,000) 387,148,800

9,190,000,000 384,418,088,000 (301,600,000) 393,306,488,000

6,024,000,000 6,024,000,000

TOTAL EKUITAS TOTAL ASET

399,717,636,800

400,042,636,800 TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS


400,042,636,800

266


267


268

Bastian, Indra, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006. Governmental Accounting Standard Boar, Concepts Statement No. 1 : Objectives of Financial Reporting” in Govermental Accounting Standards Series Statement No. 34: Basic Financial Statements and Management’s Discussion and Analysis for State and Local Goverments, Norwalk, 1999. Halim, Akuntansi Keuangan Daerah,Penerbit : Salemba, 2007 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan : per 1 Juni 1999, Jakarta : Salemba Empat. Komite Standar Akuntansi Indonesia, Buletin Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, 2007. Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Modul Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan dan Akuntansi, Kerjasama Departemen Keuangan RI dan Pusat Pengembangan Keuangan Ekonomi Daerah (PPKED) Fakultas Ekonomi Unhas, 2008 dan 2009. Republik Indonesia, Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara.

Tentang

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.


269

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah . Republik Indonesia, Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SE.900/316/BAKD Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah – Tata Usaha Keuangan Daerah. Republik Indonesia , Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemda dan LKPJ. Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SE.900/743/BAKD Tahun 2007 Tentang Modul Akuntansi Pemerintah Darah. Sulistityowati, Kajian interpretasi dan implementasi PSAP No. 11-Laporan Keuangan Konsolidasian. Dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006.


270


271

Penyusunan Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Daerah

Recommend Documents