ANALISIS ATAS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Tahun Anggaran 2012
I.
PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 , sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2012 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya. LKPP Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual). LKPP Tahun 2012 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2012. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2012. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2012 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 31
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. II.
ANALISIS 2.1. Gambaran Umum LKPP 20122 2.1. 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.338,11 triliun atau 98,52 persen dari APBNP. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.491,41 triliun atau 96,33 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010,56 triliun atau 94,49 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp480,65 triliun atau 100,39 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2012 terdapat Suspen Belanja sebesar Rp206,91miliar. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2012 sebesar Rp153,30 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2012 adalah sebesar Rp175,16 triliun atau 92,14 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21,86 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 32
2.1.2. Neraca Jumlah Aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.432,98 triliunyang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp241,31 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp932,41 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.895,50 triliun; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp4,67; dan Aset Lainnya sebesar Rp359,09 triliun. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.156,89 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp266,14 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.890,75 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.276,10 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp23,58 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.299,68 triliun. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 33
2.1.3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2012 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012. Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp107,84 triliun, sedangkan pada awal tahun 2012 terjadi koreksi tambah sebesar Rp0,31 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2012 menjadi Rp108,15 triliun. Selama TA 2012 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp8,87 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp144,43 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp175,16triliun, penurunan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp1,50 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp56,17 triliun, dan penurunan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,76 triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2012 menjadi Rp71,58 triliun. Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp13,49 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,21 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,20 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5,45 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,08 triliun. Selama tahun 2012 terdapat deposito Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 34
(Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp0,77 triliun sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp90,24 triliun. Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2012 dan TA 2011 dapat disajikan sebagai berikut.
2.2. Analisis LKPP 2012 Analisis laporan keuangan suatu entitas diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terkandung dalam laporan keuangan . Dengan melakukan analisis diharapkan dapat diketahuai kontribsui serta komposisi masing-masing account terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun teknik yang sering digunakan yaitu : (1) Comparative Financial Statement Analysis (2) Common Size Financial Statement Analysis (3) Ratios Analysis (4) Cash Flow Analysis 1. 2.2.1. Comparative Financial Statement Analysis Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mereview neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas dari periode satu ke periode berikutnya. Dengan membandingkan antar periode akan diketahui perubahan pada setiap rekening dan akan diketahui trend/kecendrungan yang terjadi apakah terjadi kecenderungan menurun atau meningkat. Untuk analisis perbandingan, LKPP tahun 2012 akan dibandingkan dengan
1
Wild Subramanyan dan Halsey (2003) Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 35
LKPP tahun 2011. Analisis perbandingan secara umum dapat dijelaskan sbb : Laporan Realisasi Anggaran : Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2012 adalah sebesar Rp1.338,10 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp127,50 triliun dari tahun 2011 yang sebesar Rp1.210,60 Triliun. Peningkatan terbesar disumbangkan dari penerimaan pajak khususnya pajak dalam negeri sebesar Rp125,36 Triliun. Namun pajak perdagangan internasional turun Rp4,46Triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak naik sebesar Rp20,33 Triliun dari Rp331,47Triliun pada tahun 2011 menjadi Rp351,80Triliun pada tahun 2012. Peningkatan PNBP tersebut sebagian besar berasal dari penerimaan SDA Migas. Sementara itu penerimaan hibah naik Rp0,53 Triliun. Catatan : - Secara total, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2012 hanya mencapai 96,49% yang berarti masih dibawah target yang ditetapkan, dan juga masih dibawah realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 99,45%. -
Penerimaan Negara Bukan Pajak melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,13% namun masih dibawah realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 115,67%. Penerimaan SDA Migas selalu menjadi kontribusi terbesar PNBP. Perlu optimalisasi penerimaan PNBP non migas serta PNBP non SDA
-
Meskipun secara nominal realisasi pajak dalam negeri TA 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, namun pajak dalam negeri pada 2011 tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN hanya 96,13% sedangkan tahun lalu mencapai 98,56%.
-
Masih terdapat temuan BPK terkait dengan pendapatan negara dan hibah yaitu : a. Pendapatan hibah langsung di 15 kementerian/lembaga sebesar equivalen Rp499,62 Miliar belum dilaporkan kepada Bendahara Umum Negara. b. Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak pemerintah sebesar Rp1,38 Triliun belum dapat direalisasikan dan penggunaan tariff pajak dalam perhitungan PPh Migas dan bagi
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 36
hasil migas tidak konsisten sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara sebesar Rp1,30 Triliun. -
Pada bulan Agustus 2011, Pemeritah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa tax holiday bagi industri pionir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011. Bagaimanakah dampak pemberlakuan PMK tersebut terhadap penerimaan pajak maupun pertumbuhan industry pionir?
-
Posisi piutang pajak per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp93,46 Triliun. Bagaimana tingkat ketertagihan atau kolektibilitas atas piutang pajak tersebut? Sejauhmana piutang pajak tersebut mampu direalisasikan menjadi penerimaan negara?
-
Poisisi piutang bukan pajak per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp120,92 Triliun yang berarti naik sangat siginifikan sebesar Rp101,04 Triliun dari tahun sebelumnya. Bagaimana tingkat ketertagihan atau kolektibilitas atas piutang bukan pajak tersebut? Sejauhmana piutang bukan pajak tersebut mampu direalisasikan menjadi penerimaan Negara?
Realisasi belanja negara TA 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp196,41Triliun yaitu dari Rp1.294,99 Triliun pada tahun 2011 menjadi Rp1.491,41 Trilun pada tahun 2012. Peningkatan belanja negara tersebut sebagian besar atau Rp126,84Trilun berasal dari peningkatan belanja pemerintah pusat sedangkan sisanya peningkatan dari transfer ke daerah. Untuk belanja pemerintah pusat , hampir semua jenis belanja mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2012 kecuali belanja hibah dan belanja lain-lain. Pada tahun 2012, semua komponen dalam transfer ke daerah mengalami peningkatan. Catatan : -
Secara total, belanja pemerintah pusat masih dibawah target yang ditetapkan dalam APBNP 2012 yaitu hanya 94,49%.
-
Komponen belanja barang terbesar pada tahun 2012 adalah belanja barang non operasional yaitu sebesar Rp43,96 . Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat semangat yang ada sekarang ini adalah efisiensi belanja barang guna peningkatan belanja modal yang lebih memberikan dampak langsung pada masyarakat. Selain itu, belanja pemeliharaan perlu ditingkatkan mengingat belanja tersebut berdampak pada peningkatan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 37
nilai/kapitalisasi asset misalnya memperpanjang masa manfaat asset. -
Pada tahun 2011 tidak terdapat temuan BPK terkait dengan belanja negara, namun pada LKPP tahun 2012 ini terdapat 5 temuan BPK terkait belanja negara yaitu : a. Penganggaran belanja barang dan belanja modal di 41 kementerian/lembaga sebesar Rp624,93 Miliar tidak sesuai ketentuan serta terdapat penggunaan belanja pada 72 kementerian/lembaga yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 Miliar. b. Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi energi tahun 2012. c. Sistem pengendalian belanja akhir tahun minimal senilai Rp1,31 Triliun tidak dapat berjalan secara efektif. d. Pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai sehingga terjadi pagu minus atas belanja non pegawai minimal sebesar Rp11,37 Triliun. e. Pengadaan sarana/prasarana dan belanja operasional satker pemeritah pusat/daerah sebesar Rp12,74 Triliun dianggarkan dalam belanja bantuan sosial masih mengendap sebesar Rp1,91 Triliun dan realisasi belanja bantuan sosial tidak sesuai sasaran sebesar Rp269,98 Miliar.
-
Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki trend pencairan dana melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) serta penerbitan Perpres 35 tahun 2011 yang merupakan langkah untuk memperbaiki dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa oleh instansiinstansi pemerintah. Sejauhmanakan upaya-upaya tersebut berpengarauh terhadap kinerja pencairan dana oleh instansiinstansi pemerintah?
Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 dari Rp148,74Triliun menjadi Rp198,62Triliun. Sebagian besar peningkatan bersumber dari penerbitan surat berharga negara dari Rp119,86 Triliun tahun 2011 menjadi Rp159,70 Triliun tahun 2012. Catatan : - Perlu dicermati komposisi dari kepemilikan Surat Berharga Negara tersebut serta profil nya. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 38
-
Terdapat temuan BPK dalam LKPP 2012 terkait pembiayaan yaitu : Penarikan pinjaman luar negeri belum didukung dengan dokumen alokasi anggaran sehingga penambahan utang di neraca LKPP per 31 Desember 2012 sebesar Rp2,23 Triliun belum bisa dicatat sebagai belanja dan pembiayaan di LRA tahun 2012.
Neraca Untuk neraca, dapat dibandingkan sebagai berikut : Jumlah aset tahun 2012 adalah sebesar Rp3.432,98 Triliun mengalami peningkatan sebesar Rp409,54 Triliun dari jumlah aset tahun 2011. Peningkatan tersebut terdiri dari : - Aset lancar menurun Rp25,49 Triliun - Investasi Jangka Panjang meningkat Rp182,37 Triliun - Aset Tetap meningkat Rp327,52 Triliun - Aset lainnya menurun Rp76,11 Triliun Berdasarkan analisis jumlah aset, peningkatan terbesar disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tetap. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Catatan : Piutang Bukan Pajak sebesar Rp120.925.758.512.257 merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Beberapa Piutang PNBP pada KL yang mempunyai nilai cukup signifikan, yaitu Piutang PNBP pada Kejaksaan sebesar Rp12.570.632.222.592 merupakan piutang dari uang pengganti, denda tilang dan sewa rumah dinas, Piutang PNBP pada Kementerian ESDM sebesar Rp9.399.082.826.374 merupakan piutang yang berasal dari Iuran Royalty dan Iuran Tetap KK/IUP dan PKP2B, Piutang PNBP pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.067.471.003.070 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, tunggakan ganti rugi tegakan, dan Piutang PNBP pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.780.032.927.625 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran telekomunikasi dan pengenaan denda. Kiranya Pemerintah dapat melakukan penagihan atas piutang-piutang tersebut.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 39
Untuk kelompok kewajiban dan ekuitas perubahannya dapat diuraikan sebagai berikut : Jumlah kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) mengalami peningkatan sebesar Rp209,51 dari Rp1.947,37 Triliun tahun 2011 menjadi Rp2156,88 Trilin tahun 2012. Jumlah ekuitas dana neto mengalami peningkatan sebesar Rp200,02Triliun. Terjadi penurunan ekuitas dana lancar sebesar Rp(17,22)Triliun dan kenaikan ekuitas dana investasi sebesar Rp264,42 Triliun. 2 2.2.2. Common Size Financial Statement Analysis Melalui analisis ini akan diketahui kontribusi setiap rekening terhadap laporan secara menyeluruh. Seperti contohnya dalam melakukan analisis atas neraca, maka total asset adalah 100% atau total utang dan modal adalah 100%. Selanjutnya rekening-rekening yang satu kelompok dicari prosentase kontribusinya terhadap total aset atau pasiva. Berdasarkan analisis tersebut akan diketa-hui rekening mana yang memberikan kontribusi maksimum dan rekening mana yang memberikan kontribusi minimum. Dengan komposisi seperti ini diperlukan perencanaan dan pengendalian yang berbeda sesuai dengan kontribusinya terhadap total aset atau pasiva. -
Berdasarkan fungsinya, sebagian besar anggaran belanja pemeritah pusat digunakan untuk fungsi pelayanan umum . Fungsi pelayanan umum tersebut antara lain meliputi penelitian dasar dan pengembangan Iptek , litbang pelayanan umum dan pelayanan umum lainnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat fungsi pelayanan umum tersebut tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada peningkatan alokasi dan realisasi dari fungsi-fungsi belanja pemerintah pusat lainnya.
-
Pada neraca LKPP 2012 sebanyak 55,21 % asset pemerintah merupakan asset tetap, namun berdasarkan temuan BPK atas SPI diketahui bahwa Aset Tetap dalam neraca LKPP sebesar Rp2,57
2
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaanv anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangidengan kewajiban jangka panjang. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 40
Triliun yang berasal dari 3 KL belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), .aasih selisih absolute antara laporan hasil IP dan neraca di 24 KL sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 Kl, dan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp904,29 Miliar pada 24 KL. 2.2.3. Ratios Analysis Analisis rasio merupakan teknik dan cara yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam melakukan analisis atas laporan keuangan. Analisis rasio ini lebih banyak mengungkapan hasil berupa matematika, sedangkan interpretasinya lebih kompleks dan mempunyai banyak makna. Agar lebih bermakna maka rasio-rasio tersebut harus mengacu kepada pentingnya hubungan secara ekonomi. Dalam analisis rasio atas LKPP tidak menggunakan seluruh rasio, karena rasio-rasio yang dikemukakan sebelumnya lebih tepat jika digunakan untuk sektor swasta yang berorientasi laba. Tidak digunakannya beberapa rasio untuk pemerintah, karena sifatnya yang melayani publik dan tidak berorientasi laba. Adapun rasio-rasio yang akan digunakan adalah current ratio dan total debt to equity. Ket 2012 Current Ratio 110% Total Debt to Equity 169% ratio Sumber : Neraca LKPP 2012, diolah
2011 108 % 180%
Berdasarkan tabel tersebut besarnya current ratio Pemerintah tahun 2011 sebsar 110% artinya setiap Rp 1 utang lancar pemerintah ditanggung oleh Rp1,10 aktiva lancar pemerintah, rasio ini mengalami kenaikan 2% dibandingkan tahun 2011. Total utang terhadap total ekuitas pemerintah pada tahun 2012 menunjukkan hasil 169% artinya setiap Rp1 ekuitas dana pemerintah menanggung utang sebesar Rp169. Terjadi penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. 2.2.4. Cash Flow Analysis Analisis aliran kas terutama digunakan untuk menilai sumber dan penggunaan dana yang terjadi pada institusi selama periode tertentu. Analisis aliran kas memberikan suatu pandangan tentang bagaimana institusi memperoleh pendanaannya dan cara menggunakannya dalam Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 41
bentuk sumber daya. Dengan analisis aliran kas dapat diketahui seberapa besar sumber kas yang berasal dari kegiatan operasi, seberapa besar yang berasal dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Adapun kondisi arus kas pemerintah pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : -
Arus kas bersih dari aktivitas operasi menujukkan nilai yg negatif artinya lebih banyak belanja pemerintah daripada pemasukan pemerintah yang bersumber dari pajak dan PNBP. Dibandingkan tahun 2011, arus kas yang masuk meningkat sebesar Rp126,87Triliun meningkat dari Rp1.209,46 Triliun tahun 2011 menjadi Rp1.336,38 Triliun tahun 2012. Namun disisi lain arus kas keluar juga meningkat dari Rp1.176,68 Triliun menjadi Rp1.345,21 Triliun tahun 2012.
-
Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan menunjukkan nilai yang negatif , dimana penerimaan pemerintah yang bersumber dari penjualan aset lebih kecil dibandingkan dengan belanja modal. Pada tahun 2012 nilainya sebesar minus Rp144,42Triliun sedangkan pada tahun 2011 sebesar minus Rp117,62 Triliun.
-
Dengan arus kas keluar bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp8,87 Trilun dan arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp144.42 Triliun mengakibatkan defisist anggaran sebesar Rp153,30 Triliun . Defisist anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan.
-
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan menunjukkan nilai yang positif, dimana penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Arus kas bersih aktivitas pembiayaan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp175,15 Triliun sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp131,39 Triliun. Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp175,15 dan defisit anggaran sebesar Rp153,30 triliun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2012 sebesar Rp21,8 Triliun. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran menunjukkan nilai yang positif yaitu sebesar minus Rp1,50 Triliun , sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp1,3 Triliun.
-
*****
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 42
