Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ. Tahun Anggaran 2xx6

36

Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.6, Desember 2013, 36-45

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Tahun Anggaran 2xx6 Heri R. Yuliantoro Program Studi Akuntansi Politeknik Caltex Riau

Abstrak Laporan keuangan dalam sektor pemerintahan memegang peranan penting sebagaimana pada perusahaan. Laporan keuangan yang baik adalah yang dapat dianalisis kemudian diambil rencana strategis untuk memperbaiki berbagai hal yang dianggap kurang. Dalam paper ini dianalisis satu laporan pemerintah kota XYZ untuk tahun anggaran 2xx6. Metode analisis dalam paper ini menggunakan teknik deskriptif komparatif. Analisis dari laporan keuangan tersebut menghasilkan rekomendasi tindakan nyata yang paling memungkinkan dilaksanakan oleh aparat yang berwenang. Kata kunci: laporan keuangan, sector pemerintahan.

Abstract The financial statements in the public sector plays an important role as a private company. Good financial reports that can be analyzed is then taken a strategic plan to improve the things that are considered less. In this paper analyzed the reports of the pemerintah kota XYZ for the fiscal year 2xx6. The method of analysis in this paper uses a comparative descriptive techniques. Analysis of the financial statements resulted in concrete action on the most likely carried out by the authorities. Keywords: financial statements, the government sector

1

Pendahuluan

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tata cara penyelengaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang buruk. Masalah tersebut menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga sejumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk makin meningkat, tingkat kesehatan menurun, dan munculnya berbagai konflik antar daerah yang menganggap persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, good governance perlu segera dilakukan agar permasalah yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksnakan dengan baik dan lancar. Pemerintahan Daerah merupakan organisasi yang sangat besar, bahkan mungkin yang paling besar diantara organisasi–organisasi yang ada di daerah. Organisasi besar mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat luas, memperkerjakan jumlah staf yang banyak, dan menguasai aset, infrastruktur, dan dana publik dalam jumlah yang besar. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk accountable (bertanggungjawab) dan transparan atas semua kegiatan operasionalnya. Kegagalan dalam mengelola organisasi yang besar akan memiliki dampak terhadap masyarakat luas, mempengaruhi banyak karyawan, dan dapat menimbulkan kerugian besar terhadap aset dan dana publik. Kegagalan pengelolaan organisasi pemerintah daerah juga akan dengan segera mengundang perhatian dan penelaahan oleh masyarakat dan lembaga publik lainnya. Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat kita hindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Tahun Anggaran 2xx6

37

terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). World Bank dalam Mardiasmo mendefenisikan Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prisip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. [1] Untuk mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi UndangUndang Nomor 33 tahun 2004. Sedangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan good governance yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahanperubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan dibidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, good governance dapat tercapai. [1] Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance.

38

Heri R. Yuliantoro

Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkat tempattempat sembunyi korupsi karena mempunyai basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya.[2]

2

Penjelasan Laporan Keuangan Pemko XYZ

2.1

Opini

2.1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang- Undang No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota XYZ per 31 Desember 2xx6, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota XYZ. Tanggung jawab BPK-RI adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK-RI tidak melakukan pemeriksaan terhadap Neraca Awal Pemerintah Kota XYZ sehingga dampak material terhadap penyajian saldo awal pada Neraca Pemerintah Kota XYZ per 31 Desember 2xx6 bukan tanggung jawab BPK-RI.[3] Untuk kepentingan perbandingan maka Neraca secara komparatif per 31 Desember 2005 dan 2xx6. Neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian laporan keuangan per 31 Desember 2005 telah BPK RI periksa dan BPK RI menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sesuai Hasil Pemeriksaan No.129/S/XIV.10/06/2xx6, tanggal 27 Juni 2xx6. BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan yang ditetapkan BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK-RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Kota XYZ merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK-RI melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Pemerintah Kota XYZ terhadap pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, BPK-RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Tahun Anggaran 2xx6

39

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Tahun Anggaran 2xx6, BPK-RI menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Penyajian Angka Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Kota XYZ dan Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2xx6 belum Sepenuhnya Berdasarkan Pengesahan Sisa Pengisian Kas Terpakai. 2. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berlebih sebesar Rp128.500.000,00. 3. Persedian Barang Pakai Habis sebesar Rp4.767.153.840,00 tidak disajikan di dalam Neraca. Menurut pendapat BPK-RI, kecuali atas hal yang diuraikan dalam paragraf di atas laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota XYZ per tanggal 31 Desember 2xx6, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Temuan ini telah BPKRI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan No.43b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 25 Juli 2007 kepada Pemerintah Kota XYZ. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI mengungkapkan kondisi pengendalian internal Pemerintah Kota XYZ yang telah BPK-RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern No.43c/S/XIV.10/07/2007 tanggal 25 Juli 2007.

2.1.2 Resume Laporan Atas Kepatuhan Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota XYZ per 31 Desember 2xx6, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota XYZ. Tanggung jawab BPK-RI adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK-RI tidak melakukan pemeriksaan terhadap Neraca Awal Pemerintah Kota XYZ sehingga dampak material terhadap penyajian saldo awal pada Neraca Pemerintah Kota XYZ per 31 Desember 2xx6 bukan tanggung jawab BPK-RI. Untuk kepentingan perbandingan maka Neraca secara komparatif per 31 Desember 2005 dan 2xx6. Neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian laporan keuangan per 31 Desember 2005 telah BPK RI periksa dan BPK RI menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sesuai Hasil Pemeriksaan No.129/S/XIV.10/06/2xx6, tanggal 27 Juni 2xx6. BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan yang ditetapkan BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK-RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Kota XYZ merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK-RI

40

Heri R. Yuliantoro

melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Pemerintah Kota XYZ terhadap pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPKRI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, BPK-RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ. Tahun Anggaran 2xx6, BPK-RI menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Penyajian Angka Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Kota XYZ dan Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2xx6 belum Sepenuhnya Berdasarkan Pengesahan Sisa Pengisian Kas Terpakai. 2. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berlebih sebesar Rp128.500.000,00. 3. Persedian Barang Pakai Habis sebesar Rp4.767.153.840,00 tidak disajikan di dalam Neraca. Menurut pendapat BPK-RI, kecuali atas hal yang diuraikan dalam paragraf di atas laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota XYZ per tanggal 31 Desember 2xx6, realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Temuan ini telah BPKRI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan No.43b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 25 Juli 2007 kepada Pemerintah Kota XYZ. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI mengungkapkan kondisi pengendalian internal Pemerintah Kota XYZ yang telah BPK-RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern No.43c/S/XIV.10/07/2007 tanggal 25 Juli 2007. 2.1.3 Resume Laporan Atas Pengendalian Intern Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, dan Pasal 56 Undang-Undang No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2xx6, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota XYZ per 31 Desember 2xx6, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kota XYZ. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK RI. Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ TA 2xx6 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan nomor 43a/S/XIV.10/07/2007, tanggal 25 Juli 2007 dan Laporan atas Kepatuhan dengan nomor 43b/S/XIV.10/07/2007 tanggal 25 Juli 2007. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam system pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota XYZ yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Surat Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2xx6 Disampaikan Terlambat.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Tahun Anggaran 2xx6

41

2. Sub Bagian Verifikasi belum membuat register SPJ dan Sub Bagian Perbendaharaan belum membuat register SPM . 3. Kebijakan Akuntansi Aset belum diatur oleh Pemerintah Kota XYZ. 4. Bagian Perlengkapan tidak membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah, Daftar hasil pengadaan barang dan Laporan Mutasi Barang . 5. Sisa Pegisian Kas Tahun Anggaran 2xx6 sebesar Rp67.319.394.168,00 Terlambat Disetor ke Kas Daerah. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI menyarankan WaliKota XYZ agar: 1. Menegur secara tertulis masing-masing Pengguna Anggaran agar lebih meningkatkan pengawasan kepada para pemegang kas di jajarannya dan menegur secara tertulis para pemegang kas agar lebih mentaati ketentuan dalam menyampaikan SPJ. 2. Menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan agar lebih meningkatkan pengendalian terhadap bawahannya dan menegur secara tertulis Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Kepala Sub Bagian Verifikasi agar menerapakan ketetuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. 3. Menetapkan kebijakan akuntansi aset tetap terhadap aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan ketentuan yang berlaku. 4. Menegur secara tertulis Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah XYZ agar mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. 5. Menegur masing-masing Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Satuan Kerja yang terlambat menyetorkan sisa pengisian kas. Secara lebih rinci akan dijelaskan pada bagian Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern 2.2

Temuan

2.2.1 Temuan Kepatuhan Temuan kepatuhan ada dua yaitu : I. Temuan periksaaan kepatuhan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan a) Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berlebih sebesar Rp128.500.000,00. b) Belanja Keperluan DPRD dibiayai dari Belanja Sekretariat Kota XYZ sebesar Rp91.500.000,00 c) Penyajian Angka Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Kota XYZ dan Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2xx6 belum Sepenuhnya Berdasarkan Pengesahan Sisa Pengisian Kas Terpakai. d) Pengeluaran sebesar Rp33.892.900,00 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum didukung Bukti yang Lengkap e) Persediaan Barang Pakai Habis Sebesar Rp4.767.153.840,00 Tidak Disajikan Di Dalam Neraca f) Bagian Laba Bersih atas Parkir kepada Pemerintah Daerah tidak dibayarkan oleh PT Makmur Papan Permata (PT MPP) selama enam tahun. II. Temuan pemeriksaan kepatuhan yang tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan a) Terdapat Belanja Pada Sekretariat Daerah belum dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Sebesar Rp1.863.532,84 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp12.423.552,27 b) Tiga Kendaraan Dinas Mantan Pejabat senilai Rp475.000.000,00 belum dikembalikan kepada Pemerintah Kota XYZ. c) Pemberian uang saku reses kepada masyarakat peserta reses memboroskan keuangan daerah sebesar Rp 303.600.000,00

42

Heri R. Yuliantoro

2.2.2 Temuan Pemeriksaan Terkait Dengan Sistem Pengendalian Intern a) Surat Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2xx6 Disampaikan Terlambat b) Sub Bagian Verifikasi belum membuat register SPJ dan Sub Bagian Perbendaharaan belum membuat register SPM c) Kebijakan Akuntansi Aset belum diatur oleh Pemerintah Kota XYZ d) Bagian Perlengkapan tidak membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah, Daftar hasil pengadaan barang dan Laporan Mutasi Barang e) Sisa Pengisian Kas Tahun Anggaran 2xx6 sebesar Rp67.319.394.168,00 Terlambat Disetor ke Kas Daerah 3

Analisis

3.1

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Yang Mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan Tabel 1 Analisis Kepatuhan Yang Berpengaruh

NO 1

Permasalahan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik berlebih sebesar Rp128.500.000, 00.

1.

2. 3. 4. 5.

6. 2

3

Belanja Keperluan DPRD dibiayai dari Belanja Sekretariat Kota XYZ sebesar Rp91.500.000,0 0. Penyajian Angka Realisasi Belanja Sekretariat Daerah Kota XYZ dan Dinas Pendidikan dan Olahraga dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2xx6 belum

1.

2. 3.

1.

2.

3.

4.

5.

Rencana Aksi Keluarkan surat perintah secara tertulis kepada DPD/DPC Partai Politik untuk mengembalikan kelebihan pembayaran bantuan keuangan ke kas daerah sebesar Rp128.500.000,00. Atas pelaksanaan perintah tersebut, DPD/DPC Partai Politik harus melaporkannya kepada BUD. Kumpulkan semua bukti terkait, termasuk lakukan rekonfirm kepada pihak yang bertanggung jawab. Menempatkan pegawai yang berlatar belakang bidang keuangan dengan prioritas di BUD dan unit keuangan SKPD. Lakukan konfirmasi kepada pihak DPD/DPC Partai Politik tersebut tentang posisi pihak tersebut bagi pemerintah daerah termasuk dampak dan konsekuensinya atas hubungan tersebut. Di setiap SKPD harus diangkat pejabat yang bertanggungjwab terhadap pembukuan, pejabat ini tidak boleh dirangkap oleh bendahara. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menagih kembali biaya bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp91.500.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah Menegur secara tertulis Sekretaris Daerah dan Pemegang Kas Sekretaris Daerah. Pastikan sistem pengelolaan keuangan daerah secara manual yang taat pada ketentuan perturan perundang-undangan telah dikuasai pejabat – pejabat dipengelola keuangan daerah. Memerintahkan Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas Dikpora untuk Menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat Daerah dan Dinas Dikpora agar lebih tertib di masa yang akan datang dalam menyampaikan SPJ. Memerintahkan Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas Dikpora untuk Menegur secara tertulis Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah dan Dinas Dikpora agar meningkatkan pengendalian dan pengawasan. Memerintahkan Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas Dikpora untuk Menegur secara tertulis Kepala Sub Bagian Perbendaharaan agar lebih mentaati ketentuan dalam penerbitan SPMU. Memerintahkan Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas Dikpora untuk Menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan agar lebih meningkatkan pengendalian. BUD menetapkan kebijakan tentang SPJ yang harus ada untuk setiap

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Tahun Anggaran 2xx6

4

Sepenuhnya Berdasarkan Pengesahan Sisa Pengisian Kas Terpakai. Pengeluaran sebesar Rp33.892.900,0 0 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum didukung Bukti yang Lengkap .

6.

1.

2.

3. 4.

5

6

Persediaan Barang Pakai Habis Sebesar Rp4.767.153.84 0,00 Tidak Disajikan Di Dalam Neraca

1.

Bagian Laba Bersih atas Parkir kepada Pemerintah Daerah tidak dibayarkan oleh PT Makmur Papan Permata (PT MPP) selama enam tahun.

1.

2. 3. 4. 5.

2. 3. 4.

3.2

43

jenis belanja. Kebijakan ini harus diinformasikan kepada semua bendahara.. Semua transaksi dengan bendahara harus melalui rekening bank yang terdaftar di SK BUD tentng daftar rekening. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk Menegur secara tertulis Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Dinas Kebersihan dan Pertamanan agar melengkapi bukti–bukti SPJ dan menyetorkan kembali uang pegisian kas ke kas daerah apabila tidak melengkapi bukti-bukti pengeluaran. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk Menegur secara tertulis Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Kepala Sub Bagian Verifikasi agar mentaati ketentuan dalam melakukan verifikasi SPJ. Untuk setiap pengeluaran yang menggunakan UP, pemerintah daerah harus menggunakan Sistem UYHD secara konsisten Untuk dapat menerapkan sistem UYHD, maka pada awal TA, segera setelah APBD ditetapkan , kepala daerah menetapkan SK pengangkatan bendahara daerah yang dilengkapi dengan nilai dana UP yang dapat dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pada SKPD tertentu yang menilai kebutuhan operasional harian UP lebih dari nilai yang ditetapkan diperkenankan mengajukan tambahan UP. Setiap tambahan UP ditetapkan dengan SK. Bagian Keuangan melakukan pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Walikota XYZ menetapkan kebijakan akuntansi atas Persediaan. Cek fisik persediaan dan lakukan pengawasan. Jika persediaan tersebut masih mempunyai nilai jual, lebih baik dijual. Jika persediaan tersebut telah kaladuarsa dan tidak memiliki nilai manfaat seperti obat yang telah kaladuarsa , dimusnahkan dan lakukan pelaporan. Walikota XYZ memerintahkan Dinas terkait di Dinas Pasar, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Sekretariat Daerah untuk menghitung kembali laba atas parkir yang diterima PT Makmur Papan Permata (PT MPP) selama enam tahun, menghitung jumlah yang menjadi hak Pemerintah Kota XYZ dan memerintahkan PT MPP supaya menyetorkan bagian laba yang merupakan hak daerah ke kas daerah. Meminta SKPD untuk mendata semua unit atau lembaga dibawah koordinasinya. Melakukan pemungutan pendapatan secara intensif dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Meminta bantuan biro hukum untuk mengkaji hubungan PT. tersebut dengan pemerintah

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Yang Tidak Mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan Tabel 2 Analisis Kepatuhan Yang Tidak Berpengaruh

No 1

Permasalahan Terdapat Belanja Pada Sekretariat Daerah belum dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Sebesar Rp1.863.532,84 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebesar Rp12.423.552,27

1. 2.

3.

Rencana Aksi Menegur secara tertulis Pemegang Kas Sekretariat Daerah. Memerintahkan Pemegang Kas Sekretariat Daerah untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1.863.532,84 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp12.423.552,27 ke kas negara. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas kas

44

2

3

3.3

Heri R. Yuliantoro

Tiga Kendaraan Dinas Mantan Pejabat senilai Rp475.000.000,00 belum dikembalikan kepada Pemerintah Kota XYZ.

1.

Pemberian uang saku reses kepada masyarakat peserta reses memboroskan keuangan daerah sebesar Rp 303.600.000,00

1.

2.

2.

daerah dengan system yang baik. Walikota XYZ memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Perlengkapan agar lebih aktif untuk menarik kembali kendaraan dinas tersebut dengan memberikan batas waktu penarikan. Melakukan penarikan atas mobil dinas yang belum dikembalikan. Walikota XYZ menegur panitia anggaran supaya tidak menganggarkan uang saku dalam melaksanakan kegiatan reses pada Sekretariat DPRD. Membentuk dan membangun SDM yang patuh terhadap peraturan dan UU yang berlaku.

Temuan Pemeriksaan Terkait Dengan Sistem Pengendalian Intern Tabel 3 Temuan Terkait SPI

No 1

Permasalahan Surat Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2xx6 Disampaikan Terlambat.

1.

2. 3.

2

3

Sub Bagian Verifikasi belum membuat register SPJ dan Sub Bagian Perbendaharaan belum membuat register SPM Kebijakan Akuntansi Aset belum diatur oleh Pemerintah Kota XYZ

1. 2.

1.

2.

4

5

Bagian Perlengkapan tidak membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah, Daftar hasil pengadaan barang dan Laporan Mutasi Barang Sisa Pengisian Kas Tahun Anggaran 2xx6 sebesar Rp67.319.394.168,00 Terlambat Disetor ke Kas Daerah

4

Kesimpulan Dan Saran

4.1

Kesimpulan

1.

2.

Rencana Aksi Menegur secara tertulis masing-masing Pengguna Anggaran agar lebih meningkatkan pengawasan kepada para pemegang kas di jajarannya. Menegur secara tertulis para pemegang kas agar lebih mentaati ketentuan dalam menyampaikan SPJ. Memerintahkan kepada kepala satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap para pemegang kas dijajarannya. Menegur secara tertulis Kepala Bagian Keuangan agar lebih meningkatkan pengendalian terhadap bawahannya. Menegur secara tertulis Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Kepala Sub Bagian Verifikasi agar menerapkan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Walikota XYZ menetapkan kebijakan akuntansi aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan ketentuan yang berlaku. Membangun dan menyediakan SDM yang mampu melakukan pencatatan akuntansi asset tetap sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku. Walikota XYZ menegur secara tertulis Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah XYZ agar mentaati ketentuanketentuan yang berlaku dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal terhadap kasubag-kasubag yang ada dibawah naungannya.

1. Walikota XYZ menegur masing-masing Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Satuan Kerja yang terlambat menyetorkan sisa pengisian kas. 2. Memberikan sanksi atas keterlambtan yang dilakukan.

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari laporan keuangan Pemko XYZ :

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Tahun Anggaran 2xx6

45

1. Temuan – temuan ditemukan BPK umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku, perundang-undangan yang berlaku dan kurangnya sosialisasi perubahan perundang-undangan yang ada, mengingat banyaknya peraturan-peraturan yang mengalami perubahan. 2. Kedisplinan juga menjadi faktor temuan BPK, ini terlihat banyaknya keterlambatan penyampaian SPJ, sehingga hal ini akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain. 3. SDM merupakan sumber daya yang sangat penting dalam mewujudkan penggunaan SAP dalam pemerintahan daerah, pada temuan BPK ini juga terlihat kelemahankelemahan SDM yang tidak mampu melakukan pencatatan sesuai dengan SAP dan peratutan perundang-undangan yang berlaku. 4. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pihak yang terkait belum maksimal dilakukan, ini bisa kita lihat dari lemahnya pengawasan dan pengendalian Kabag. perlengkapan terhadap kasubag-kasubag dibawahnya sehingga tidak mampu menyusun dan merencanakan kebutuhan perlengkapan dengan baik. 5. Koordinasi atas dinas-dinas yang terkait juga sangat diperlukan agar daerah mampu memaksimalkan potensi daerah. Namun Pemko XYZ dalam hal ini dinas pasar, dinas pendapatan daerah dan dinas perhubungan tidak melakukan koordinasi yang baik.

4.2

Saran

Agar Laporan Keuangan Kota XYZ mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian harus melibatkan semua unit kerja. Semua Satuan Perangkat Kerja Daerah merupakan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pencapaian opini LKPD. Hal ini dilatar belakangi oleh: (1) Setiap SKPD adalah pengguna anggaran dan harus mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran tersebut seta (2) adanya fungsi SKPD tertentu yang sangat dominan terhadap proses pengelolaan keuangan didaerah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menata pengelolaan Keuangan Daerah adalah: 1) Penataan posisi awal keuangan di pemerintah daerah. Posisi awal keuangan pemerintah daerah meliputiposisi kekayaan pemda dan posisi tindak lanjut hasil pemeriksaan. 2) Pembangunan infrastruktur pengelolaan keuangan yang tidak hanya melibatkan pihak pemerintah daerah tapi juga harus disertai dengan peran pemerintahpusat dan lembaga perwakilan. Pembangunan infrastruktur ini meliputi: a. Pembangunan standar akuntansi yang jelas dan pasti b. Pembangunan SDM yang kompeten c. Pembangunan orgaisasi yang andal dibidang keuangan d. Pembangunan system pembukuan yang terpadu dan konsisiten. 3) Komitmen pemerintah daerah untuk menjalankannya secara konsisten dan terpadu. Komitmen itu diekspresikan melalui: a. Kebijakan yang searah dengan ketentuan b. Adanya pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan 5

Daftar Pustaka

[1]

Jhon, M. Yusuf & Setiawan, Dwi,“Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009. Mardiasmo, “Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH Vol. 2, No. 1, Mei 2xx6 Hal 1 – 17 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “ Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan : Laporan Keuangan Pemerintah Kota XYZ Untuk Tahun Anggaran 2xx6”.

[2]

[3]