LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

R

M

A

AR TH

AS

A

AN BAD M PE

IN DO NE SIA

TR

I

D

H

A

A SH TO N

BUKU I

ER IK LI K SA UB KEU EP ANGAN . R

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA Nomor Tanggal

: 82/R/XVIII.SBY/04/2008 : 26 April 2008

DAFTAR ISI

HALAMAN DAFTAR ISI ……....

……………………………………………………..

i

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN …….………………………………

1

A.

NERACA …..........…………………….…………………………….

5

B.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ……….……………………..

8

C.

LAPORAN ARUS KAS …....………………………………………..

10

D.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……..…………………

13

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN …...…………………………………..

63


OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan,

Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak disajikan secara komparasi. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

1 PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

Hasil Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan bahwa: 1. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 1, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang benar sehingga mengakibatkan kekurangan kas yang merugikan daerah sebesar Rp12.009.990.716,00 (Rp13.709.990.716,00-Rp1.700.000.000,00); 2. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 2 terdapat realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00; 3. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 3, terdapat Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp1.050.000.000,00

tidak

diakui

oleh

pemegang

rekening,

dan

diantaranya sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya yang mengakibatkan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi dan merugikan daerah sebesar Rp600.000.000,00; 4. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 4, terdapat

Dana

Realisasi

Belanja

Modal

Pengadaan

Tanah

sebesar

Rp581.425.000,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda

oleh

Dinas

Pertanahan

sebesar

Rp130.640.190,00.

Hal

tersebut

mengakibatkan realisasi belanja modal tanah disajikan lebih tinggi, dan merugikan daerah sebesar Rp581.425.000,00; 5. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 5, terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00 yang mengakibatkan uang daerah sebesar Rp65.670.164,00 berpotensi hilang, dan penerimaan daerah berupa bunga tertunda sebesar Rp72.250.000,00; 6. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 6, terdapat penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak disetorkan ke Kas Daerah. Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00; 7. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 7, terdapat

realisasi

belanja

tidak

terduga

sebesar

Rp200.000.000,00

tidak

dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan realisasi Belanja Tidak Terduga tidak dapat diyakini kebenarannya dan menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp200.000.000,00;


8. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 8, Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap yang mengakibatkan realisasi belanja barang-biaya perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; 9. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 9, 10 dan 11, terdapat realisasi belanja modal yang tidak sesuai dengan prestasi fisiknya dengan rincian sebagai berikut: a. Pengadaan Vibrator Roller, yang mengakibatkan realisasi belanja modalperalatan mesin disajikan lebih tinggi sebesar Rp151.800.000,00 dan aset peralatan dan mesin disajikan lebih tinggi sebesar Rp151.800.000,00. Penerimaan atas denda keterlambatan atas pengadaan tersebut tertunda sebesar Rp7.134.599,00; b. Pembangunan gedung Masjid An Nur, yang mengakibatkan realisasi belanja modal-gedung disajikan lebih tinggi sebesar Rp2.057.246.250,00 serta denda keterlambatan sebesar sebesar Rp411.449.250,00 menjadi tertunda; c. Pengadaan kubah masjid An Nur, yang mengakibatkan realisasi belanja modalgedung disajikan lebih tinggi sebesar Rp924.990.000,00 dan penerimaan denda keterlambatan tertunda sebesar Rp40.699.560,00; 10. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 12, pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat yang mengakibatkan realisasi belanja bantuan sosial disajikan lebih tinggi sebesar Rp3.600.000.000,00

dan

belanja

hibah

disajikan

lebih

rendah

sebesar

Rp3.600.000.000,00. Selain itu, juga memboroskan keuangan daerah sebesar Rp3.600.000.000,00 sehingga mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat; 11. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 14, Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap yang mengakibatkan realisasi belanja tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya; 12. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 15, pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.399.994.038,00 di Dinas


Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat yang mengakibatkan belanja modal gedung

dan

bangunan

disajikan

lebih

tinggi

(overstated)

sebesar

Rp7.399.994.038,00, belanja modal peralatan dan mesin disajikan lebih rendah (understated) sebesar Rp2.627.065.188,00 dan belanja modal aset tetap lainnya disajikan lebih rendah (understated) sebesar Rp4.772.928.850,00; 13. Sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 16, Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan minimal senilai Rp722.957.348,00 yang mengakibatkan penyajian aset peralatan dan mesin senilai Rp722.957.348,00 tidak wajar.

Menurut pendapat BPK RI, karena hal yang disebut pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Surabaya, 26 April 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

Dra. V.M. AMBAR WAHYUNI, MM., Ak Akuntan, Register Negara D-5317


LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. NERACA

NERACA PEMERINTAH KOTA BATU PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 (Dalam Rupiah) Uraian ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi Jangka Pendek Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum Piutang Dana Alokasi Khusus Piutang Lain-lain Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen

2007

2006

59.790.018.131,70 51.573.972.725,08 50.654.930.611,08 0,00 919.042.114,00 0,00 4.923.434.116,27 1.073.768.320,00 26.052.862,00 3.823.612.934,27 0,00 0,00 3.292.611.290,35

25.885.606.684,95 23.406.782.999,89 23.340.138.422,89 0,00 66.644.577,00 0,00 1.293.836.573,00 1.140.772.321,00 26.052.862,00 127.011.390,00 0,00 0,00 203.824.636,06

0,00

981.162.476,00

9.170.566.403,74 0,00

8.807.566.403,74 0,00

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

0,00

0,00

Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

0,00

0,00

Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

Investasi dalam Surat Utang Negara

0,00

0,00

Investasi Non Permanen Lainnya

0,00

0,00

Investasi Permanen

9.170.566.403,74

8.807.566.403,74

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

9.170.566.403,74

8.807.566.403,74

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan

0,00

0,00

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan

0,00

0,00

Investasi Permanen Lainnya

0,00

0,00

963.107.927.149,00 344.230.472.475,00 61.932.999.125,00 480.584.723.215,00 60.060.443.459,00 7.145.313.875,00

885.142.836.779,00 338.309.546.400,00 44.855.672.435,00 467.767.162.350,00 27.048.952.819,00 2.161.502.775,00

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya


(Dalam Rupiah) Uraian Konstruksi Dalam Pengerjaan

2007

2006

9.153.975.000,00

5.000.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

769.801.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.801.996,00

541.687.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.687.496,00

1.032.838.313.680,44

920.377.697.363,69

Kewajiban Jangka Pendek

437.235.518,80

34.947.941,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

437.235.518,80

34.947.941,00

DANA CADANGAN Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Fihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain/Non Produktif JUMLAH ASET KEWAJIBAN

Utang Bunga

0,00

0,00

Utang Pajak Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

0,00

0,00

Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

0,00

0,00

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

437.235.518,80

34.947.941,00

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar

59.352.782.612,90

25.850.658.743,95

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

51.573.972.725,08

23.371.835.058,89

8.216.045.406,62

1.497.661.209,06

0,00

981.162.476,00

Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

(437.235.518,80) 973.048.295.548,74

894.492.090.678,74

9.170.566.403,74

8.807.566.403,74

963.107.927.149,00

885.142.836.779,00

769.801.996,00

541.687.496,00

0,00

0,00


(Dalam Rupiah) Uraian

2007

2006

Ekuitas Dana Cadangan

0,00

Diinvestaskan dalam Dana Cadangan

0,00

0,00

1.032.401.078.161,64

920.342.749.422,69

1.032.838.313.680,44

920.377.697.363,69

JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

0,00


B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA BATU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rupiah) Anggaran

URAIAN

Realisasi

%

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

12.802.148.511,75

13.283.274.381,07

103,76

Pendapatan Pajak Daerah

7.105.000.000,00

5.389.815.393,00

75,86

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2.888.325.000,00

2.274.211.802,75

78,74

810.765.005,75

726.182.500,75

89,57

1.998.058.506,00

4.893.064.684,57

244,89

261.514.370.262,15

261.681.362.676,25

94,76

236.379.796.777,00

237.794.617.054,25

100,60

19.391.590.727,00 2.158.206.050,00 188.025.000.000,00 26.805.000.000,00

21.274.909.284,00 1.782.107.770,25 188.025.000.000,00 26.712.600.000,00

109,72 84,38 100,00 99,66

10.000.000.000.00

10.000.000.000,00

100,00

0,00

0,00

Dana Penyesuaian

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

100,00

Transfer Pemerintah Provinsi

15.134.573.485,15

13.886.745.622,00

91,76

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

15.119.699.148,00

13.871.745.622,00

91,75

14.874.337,15

15.000.000,00

100,85

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

0,00

0,00

-

Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-

274.316.518.773,90

274.964.637.057,32

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

–

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Dana Otonomi Khusus

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

JUMLAH

Dana

-

100,24

BELANJA Belanja Operasi

186.948.664.742,16

164.019.631.340,00

87,74

Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga

109.908.229.654,16 39.167.059.713,00 0,00

109.602.979.167,00 32.620.844.773,00 0,00

99,73 83,29 -


(Dalam Rupiah) Uraian Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA TRANSFER Transfer/Bagi Hasil Ke Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya JUMLAH TRANSFER SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA Penerimaan Piutang Daerah Jumlah

Anggaran

Realisasi

%

0,00 287.500.000,00 26.551.200.000,00 11.034.675.375,00

0,00 272.000.000,00 12.628.904.000,00 8.894.903.400,00

94,61 47,57 80,61

102.961.572.919,00 10.721.661.000,00 15.134.566.944,00 37.627.544.975,00 39.081.016.000,00 396.784.000,00 0,00

82.415.344.870,00 5.920.926.075,00 14.464.842.212,00 29.371.529.903,00 32.457.671.280,00 166.625.000,00 33.750.400,00

80,05 55,23 95,58 78,06 83,06 42,00 100,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

226.500.000,00 226.500.000,00

9.06 9,06

292.410.237.661,16

246.661.476.210,00

84,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

(18.093.718.887,26)

28.303.160.847,32

-

23.406.782.999,89 4.536.765.048,98 27.943.548.048,87

23.406.782.999,89 1.423.234.646,87 24.830.017.646,76

100,00 31,37 82,93

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pembayaran Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan Neto

468.000.000,00 1.196.205.769,00

363.000.000,00 1.196.205.769,00

77,57 100,00

1.664.205.769,00 26.279.342.279,87

1.559.205.769,00 23.270.811.877,76

93,69 88,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

8.185.623.392,61

51.573.972.725,08

630,05


C. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KOTA BATU LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007

(Dalam Rupiah) Uraian

2007

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pajak Daerah

5.389.815.393,00

Retribusi Daerah

2.274.211.802,75

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

726.182.500,75 4.893.064.684,57 21.274.909.284,00 1.782.107.770,25

Dana Alokasi Umum

188.025.000.000,00

Dana Alokasi Khusus

26.712.600.000,00

Dana Otonomi Khusus

0,00

Dana Penyesuaian

10.000.000.000,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

13.871.745.622,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

15.000.000,00

Pendapatan Dana Darurat

0,00

Pendapatan Lainnya

0,00

Jumlah Arus Masuk Kas

274.964.637.057,32

Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

109.602.979.167,00 32.620.844.773,00 0,00 0,00 272.000.000,00 12.628.904.000,00 8.894.903.400,00 226.500.000,00

164.246.131.340,00

110.718.505.717,32


(Dalam Rupiah) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan Tanah

0,00

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

0,00

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

0,00

Pendapatan Penjualan atas Jalan,Irigasi,dan Jaringan

0,00

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

0,00

Pendapatan dari Penjualan Aktiva Tetap

0,00


0,00

Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin

5.920.926.075,00 14.464.842.212,00

Belanja Gedung dan Bangunan

29.371.529.903,00

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

32.457.671.280,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya


Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

166.625.000,00 33.750.400,00

82.415.344.870,00

(82.415.344.870,00)

AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan

0,00

Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yg dipisahkan

0,00

Penerimaan Pinjaman

0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman

0,00

Penerimaan Piutang


1.423.234.646,87

1.423.234.646,87

Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

363.000.000.00 1.196.205.769,00

Pemberian Pinjaman


1.559.205.769,00


(Dalam Rupiah) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

(135.971.122,13)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Arus Masuk Kas

5.889.538.880,00 5.889.538.880,00

Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

5.889.538.880,00 5.889.538.880,00

0,00

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS

28.167.189.725,19

SALDO AWAL KAS

23.406.782.999,89

SALDO AKHIR KAS

51.573.972.725,08

Saldo Akhir kas terdiri dari: Saldo kas di BUD Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah

50.654.930.611,08 0,00 919.042.114,00 51.573.972.725,08


D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I.

PENDAHULUAN

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aliran kas, perbandingan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan derajat ketaatan entitas terhadap peraturan perundangundangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Pelaporan ini akan membantu peningkatan: a. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

pengelolaan

sumber

daya

serta

pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu penyediaan informasi yang relevan dan mudah bagi para penggunanya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,

pengelolaan,

dan

pengendalian

atas

seluruh

aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan

informasi

keuangan

yang

terbuka

dan

jujur

kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui

secara

terbuka

dan

menyeluruh

atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang


dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Keadilan antar generasi (Intergenerational Equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam Pemerintah Daerah, laporan keuangan harus mampu: a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran; b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f.

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut dikemas dalam jenis-jenis laporan berikut.


a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Arus Kas; c. Neraca; d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b. Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; c. Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu; e. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah; g. Ketentuan perundang-undangan tentang penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah; h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah; dan


i. Peraturan Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu, khususnya yang mengatur tentang keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro Kinerja perekonomian Indonesia dalam Tahun 2007 diperkirakan akan semakin membaik dengan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tetap terpeliharanya stabilitas ekonomi makro. Perbaikan kinerja ekonomi ini didukung oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, meskipun perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat dan harga komoditas dunia baik migas maupun nonmigas cenderung menurun, namun masih memberikan peluang yang kondusif bagi perkembangan ekspor nasional. Sementara dari sisi internal, perbaikan kinerja ekonomi Indonesia didukung oleh rendahnya suku bunga, stabilitas nilai tukar yang stabil, serta pulih dan menguatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini juga didukung oleh terjaganya koordinasi bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh pemerintah di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,3 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Tahun 2006 yang sebesar 5,48 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Dalam triwulan I 2007, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,97 persen yang didorong oleh pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor, dan peningkatan pertumbuhan di hampir semua sektor ekonomi. Pengeluaran konsumsi pada triwulan I, tumbuh sebesar 4,48 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam Tahun 2007, konsumsi diperkirakan meningkat menjadi

5,6

persen,

terutama

ditopang

oleh

meningkatnya

konsumsi

masyarakat dari 3,2 persen dalam Tahun 2006 menjadi sebesar 5,1 persen. Peningkatan konsumsi riil masyarakat ini terutama didorong oleh perbaikan


daya beli masyarakat, yang diantaranya berasal dari kenaikan gaji PNS dan Upah Minimum Provinsi (UMP), penurunan inflasi, dan suku bunga. Dalam triwulan I 2007, pertumbuhan tahunan investasi (PMTB) mencapai 7,5 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama Tahun 2006. Dengan pencapaian

tersebut,

pertumbuhan

investasi

Tahun

2007

diperkirakan

mencapai sekitar 12,3 persen. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan investasi pemerintah dan swasta, sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah, dan semakin kuatnya ekspektasi terhadap prospek peningkatan perekonomian ke depan, serta cenderung menurunnya suku bunga perbankan. Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp989,6 triliun dalam Tahun 2007, proporsi investasi pemerintah diperkirakan hanya sekitar 9,2 persen, sedangkan sisanya bersumber dari kegiatan investasi swasta murni (36,8 persen), perbankan (12,9 persen), BUMN (10,4 persen), dan kegiatan investasi dalam rangka PPPs (7,4 persen), serta sumber investasi lainnya (23,4 persen). Pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada triwulan I 2007, sebesar 8,95 persen, dan diperkirakan dalam Tahun 2007 mencapai 9,9 persen, meskipun pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan menurun. Peningkatan ekspor dalam Tahun 2007 diperkirakan bersumber dari ekspor hasil pertanian, pertambangan dan industri manufaktur, seperti tekstil dan produk tekstil serta alat-alat listrik. Dalam pada itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan kembali meningkat sekitar 14,2 persen, sehubungan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah. Seiring dengan ekspektasi semakin membaiknya permintaan domestik, peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam Tahun 2007 juga ditopang oleh kekuatan sisi penawaran yang bersumber dari hampir semua sektor produksi yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2006. Sektor yang diperkirakan meningkat cukup signifikan adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam triwulan I 2007 sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,4 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada industri bukan migas, yaitu industri kertas dan barang cetakan. Pertumbuhan sektor pengolahan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 7,2 persen sejalan dengan perkiraan semakin membaiknya permintaan domestik. Pertumbuhan yang tinggi diperkirakan terjadi pada sejumlah subsektor, diantaranya industri alat angkutan, industri makanan, minuman, dan


tembakau, industri kimia, serta industri logam dasar besi dan baja. Demikian pula dengan pertumbuhan subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT), diperkirakan semakin membaik seiring dengan adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi bunga kredit, dan diskon pembelian mesin baru dalam program restrukturisasi permesinan TPT. Kinerja sektor industri diharapkan akan semakin membaik dengan berbagai dukungan yang diberikan pemerintah, melalui penyempurnaan yang memberikan insentif/fasilitas pajak terhadap 15 kelompok industri dan daerah tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007), serta pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007). Sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam triwulan I 2007 tumbuh sebesar 8,51 persen, dan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 7,0 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen, akibat adanya perbaikan permintaan dan turunnya suku bunga perbankan. Peningkatan pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh perbaikan citra pariwisata Indonesia, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia dalam Tahun 2007 sebanyak 6 juta orang, atau lebih tinggi sekitar 20 persen dari jumlah turis Tahun 2006. Dalam triwulan I 2007, sektor pertanian mengalami perlambatan sebesar negatif 0,5 persen disebabkan oleh pergeseran pola tanam dan panen raya ke bulan April–Mei 2007. Dalam Tahun 2007, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 2,7 persen, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menambah target produksi padi sebesar 2 juta ton. Peningkatan produksi subsektor perkebunan, diantaranya diupayakan melalui pemberian subsidi bunga kredit sebesar Rp1 triliun kepada petani plasma, yang mengajukan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan kepada perbankan. Sementara itu, peningkatan produksi padi untuk memenuhi target yang ditetapkan, akan diupayakan pemerintah melalui perbaikan sarana produksi padi, seperti harga benih yang lebih murah, subsidi pupuk, subsidi bibit untuk 8,2 juta hektar lahan, dan perbaikan saluran irigasi. Selanjutnya, dalam triwulan I 2007, sektor bangunan dan sektor keuangan masing-masing tumbuh sebesar 9,3 persen dan 7,1 persen. Sektor bangunan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 9,4 persen, terutama dipicu oleh trend penurunan suku bunga dan peningkatan daya beli masyarakat, serta


membaiknya persepsi pasar terhadap prospek investasi properti komersial. Sektor keuangan dalam Tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 6,0 persen, lebih tinggi dari Tahun 2006 sebesar 5,6 persen. Hal ini, terutama didorong oleh meningkatnya kegiatan investasi finansial sejalan dengan membaiknya ekonomi domestik. Semakin kuatnya pertumbuhan sektor-sektor produksi, diperkirakan juga akan diimbangi

dengan

meningkatnya

kapasitas

produksi

secara

signifikan.

Peningkatan kapasitas produksi yang terjadi pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih tinggi, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dari dalam Tahun 2007. Pada bulan Agustus 2006, tingkat pengangguran sebanyak 10,93 juta orang (10,28 persen dari jumlah angkatan kerja) dan selanjutnya mengalami penurunan pada bulan Februari 2007 menjadi 10,55 juta orang (9,75 persen dari jumlah angkatan kerja). Penurunan tingkat pengangguran yang ditopang oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan pada gilirannya mengurangi jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 sebanyak 37,17 juta orang (16,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 39,30 juta orang (17,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia). Dalam pada itu, peningkatan kegiatan ekonomi Tahun 2007 diperkirakan tidak akan memberikan tekanan berlebihan terhadap harga-harga secara umum, yang tercermin pada rendahnya laju inflasi selama Januari-Juli 2007 yang mencapai 2,81 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama Tahun 2006 sebesar 3,33 persen. Pada bulan-bulan mendatang, tekanan inflasi diperkirakan sedikit meningkat terkait dengan meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan adanya hari raya keagamaan (lebaran dan tahun baru). Sementara itu, peningkatan permintaan sejalan dengan perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi, masih dapat diimbangi dengan perbaikan yang terjadi pada sisi penawaran, sehingga tidak banyak memberikan tekanan terhadap inflasi inti. Prakiraan inflasi IHK 2007 juga didukung oleh rendahnya tekanan kenaikan

harga

komponen

barang-barang

yang

harganya

ditetapkan

pemerintah (administered prices), sehubungan dengan tidak adanya rencana


Pemerintah untuk menaikkan harga kelompok barang-barang strategis, khususnya BBM dan TDL. Tekanan inflasi kelompok volatile food juga diperkirakan relatif rendah, meskipun pada bulan-bulan pertama Tahun 2007 harga sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras dan gula pasir sedikit lebih tinggi. Tingginya harga beras ini terjadi karena terganggunya pasokan akibat banjir dan bencana alam di sejumlah daerah sentra produksi beras pada awal tahun. Untuk menurunkan harga beras, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan mendorong peningkatan produksi padi nasional serta menambah impor beras dalam rangka menjaga stok beras nasional dan mendukung terlaksananya operasi pasar dengan baik. Sementara itu, pengaruh eksternal terhadap inflasi seperti meningkatnya harga CPO dan minyak mentah dunia, diperkirakan akan mendorong inflasi pada beberapa bulan terakhir Tahun 2007. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya pengendalian inflasi dan realisasi sampai bulan Oktober 2007, sampai akhir Tahun 2007 inflasi diperkirakan mencapai 6,5 persen. Rata-rata nilai tukar rupiah dalam Tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp9.100,00 per US$. Relatif stabilnya nilai tukar rupiah terutama didukung oleh faktor-faktor fundamental ekonomi domestik, seperti meningkatnya pasokan valuta asing terkait dengan surplus neraca pembayaran, ditengah sentimen melemahnya US dolar pada tingkat global. Namun, ada beberapa faktor fundamental yang perlu diwaspadai yang diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yaitu meningkatnya impor, khususnya barang modal dan meningkatnya pembayaran utang luar negeri sektor swasta. Dengan tetap terjaganya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai 8,0 persen. Penurunan suku bunga ini sejalan dengan penurunan BI Rate dan relaksasi beberapa ketentuan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan di dalam mendukung kebangkitan sektor riil. Sementara itu kerangka ekonomi daerah dan implikasinya sepanjang Tahun 2007, khususnya Propinsi Jawa Timur telah mengalami inflasi 6,48%, sedangkan inflasi nasional 6,59%. Sementara pada 2005 inflasi Jatim 15,19% sedang nasional 17,11%, dan pada 2006 inflasi Jatim 6,76% sedang nasional 6,60%. Dari 13 kota, Indek Harga Komoditi (IHK) yang diteliti, inflasi tertinggi pada Tahun 2007 terjadi di Trenggalek 7,56%, dan terendah di Tuban 5,74%.


Data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur, dari inflasi Jatim sepanjang Tahun 2007 yang mencapai 6,48% tersebut, 12,32% disumbangkan dari kelompok produk bahan makanan. Sementara pendorong utama inflasi Jatim selama Tahun 2007, diakibatkan naiknya harga komoditi minyak goreng, bawang merah dan makanan pokok beras, sedangkan penghambat utamanya inflasi akibat turunnya harga produk bawang putih, cabe dan sayuran segar. Tingginya inflasi kelompok bahan makanan, selain disebabkan faktor musiman juga karena perilaku pasar yang beraksi negatif terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Pada Tahun 2005 dan 2006, komoditi beras terus mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun pada Tahun 2007 setelah fungsi buffer (penyangga) beras dikembalikan ke Perum Bulog dan dibukanya kembali impor beras, harga beras mulai terkoreksi cukup tajam. Dari data bidang Produksi dan Distribusi BPS Jatim, inflasi Jatim pada Desember 2007 tercatat 0,98%, kondisi ini lebih rendah dari inflasi nasional 1,10%. Dari 13 kota IHK di Jatim, semua kota telah mengalami inflasi dan tertinggi terjadi di Banyuwangi 1,59%, dan terendah di Malang 0,68%, sementara pada November 2007 inflasi Jatim sebesar 0,48% sedang nasional 0,18%. Pendorong utama inflasi Jatim pada Desember 2007 akibat naiknya harga komoditi bawang merah 0,2685%, makanan pokok beras 0,2626%, dan minyak goreng 0,0473%, sedangkan penghambat utama terjadinya inflasi adalah akibat turunnya harga daging ayam ras, gula pasir dan udang basah. Inflasi Jatim merupakan hasil komposit IHK pada Desember yang terdorong positif 0,98% atau telah terjadi kenaikan indeks dari 149,99 pada November menjadi 151,47 pada Desember, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional 1,10%. Dibandingkan periode yang sama pada 2005 dan 2006, inflasi Jatim pada Desember 2007 tercatat lebih tinggi dari Tahun 2005 yakni -0,31%, namun lebih rendah daripada 2006 yakni 1,14%. Karena inflasi 2007 sangat dipengaruhi oleh faktor musiman komoditi bahan makanan seperti bawang merah, cabe, dan komoditi beras. Pada Desember 2005, produksi bahan makanan meningkat sangat tajam, sehingga berakibat turunnya harga dan berdampak terjadi deflasi. Namun pada 2006 dan 2007, pada bulan Desember selalu terjadi kelangkaan beberapa produk bahan makanan, sehingga berdampak terjadinya inflasi yang cukup tinggi.


Dari hasil pemantauan di 13 kota di Jatim, menunjukan terjadinya inflasi pada Desember disebabkan oleh naiknya seluruh harga dari kelompok pengeluaran, kelompok bahan makanan mengalami kenaikan 2,875%, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik 0,3226%, kelompok perumahan, air, listrik bahan bakar naik 0,3729%, sandang naik 0,3702%, kesehatan naik 0,6720%, pendidikan, rekreasi, olahraga naik 0,0316%, serta kelompok transportasi, komunikasi jasa keuangan naik 0,2812%. Menurut data BPS, dari enam ibukota propinsi di pulau Jawa pada Desember 2007, semua kota telah mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Serang 0,96% dan terendah terjadi di Jogjakarta 0,47%. Sampai dengan Desember 2007, laju inflasi tertinggi terjadi di Jogjakarta 7,99% dan terendah di Bandung 5,25% . Sementara lima kota di Indonesia dengan inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh 11,00%, Ternate 10,43%, Jayapura 10,35%, Manado 10,13%, dan Samarinda 9,18%. Sedangkan lima kota terendah inflasinya di Indonesia adalah Pangkal Pinang 2,64%, Surakarta 3,28%, Lhokseumawe 4,18%, Batam 4,84%, dan Bengkulu 5%. Sementara itu, sejak berdirinya Kota Batu, tingkat inflasi pada Tahun 2002 berkisar pada satu digit, yaitu pada kisaran angka 8,76 persen, Tahun 2003 berada pada angka 7,47 persen, dan pada Tahun 2004 inflasi berada pada angka 8,11 persen. Tingkat inflasi Kota Batu selama Tahun 2005 yang diukur dengan indeks implisit PDRB meningkat tajam menjadi 13,13 persen dibanding tingkat inflasi Kota Batu untuk pertama kalinya sejak Kota Batu berdiri berada pada level dua digit. Tingginya tingkat inflasi dalam Tahun 2005 ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM sepanjang tahun laporan sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan Oktober 2005. Di sektor lain, pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi mencatat tingkat inflasi tertinggi, yaitu sebesar 16,51 persen dan 16,47 persen. Tingginya tingkat inflasi sektor ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan tarip dasar listrik pada Tahun 2004. Sementara tingginya inflasi sektor-sektor jasa tidak terlepas dari kebijakan pemerintah memberikan gaji ke-13 pada pegawai negeri sipil, baik pusat maupun daerah. Dan tingkat inflasi terendah tercatat pada sektor pertanian, yaitu sebesar 9,87 persen.


Berdasarkan kondisi tersebut, maka laju inflasi di Kota Batu pada Tahun 2007 diproyeksikan tetap pada kisaran 7 persen.

2. Kebijakan Keuangan a. Tujuan

kebijakan

pelaporan

keuangan

daerah

adalah

mengatur

penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah; b. Pelaporan

keuangan

daerah

adalah

laporan

pertanggungjawaban

pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah; c. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran; d. Periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

a. Kebijakan Umum 1) Pelaporan

keuangan

harus

menyajikan

secara

wajar

dan

mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 2) Fungsi

pelaporan

keuangan

adalah

untuk

mengkomunikasikan

informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan

ini

merupakan

pedoman

penyusunan

dan

penyajian

pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut; 3) Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan; 4) Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir; 5) Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan


keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya; 6) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama; 7) Laporan

keuangan

terdiri

dari

laporan

perhitungan

anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD), nota perhitungan APBD, neraca, dan laporan aliran kas. b. Asumsi Dasar 1) Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual; 2) Transaksi dan kejadian dalam periode berjalan diakui atas dasar kas, yaitu saat penerimaan kas atau pengeluaran kas. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir. c. Entitas Pelaporan Keuangan 1) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah; 2) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban

harus

bertanggungjawab

atas

pelaksanaan

tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3) Entitas pelaporan keuangan daerah meliputi Pemerintah daerah secara keseluruhan. d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1) Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisir pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan

sumber-sumber

pembiayaan

yang

digunakan

untuk

mengalokasikan surplus atau menutup defisit; 2) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi; 3) Laporan Realisasi Anggaran harus disertai catatan dan informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan APBD,


antara lain penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan realisasinya, baik yang terkendali maupun di luar kendali pusat pertanggungjawaban. e. Nota Perhitungan APBD 1) Tujuan nota perhitungan APBD adalah menyajikan informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun berkenaan; 2) Kinerja keuangan daerah antara lain mencakup kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan selama periode akuntansi, kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan, serta investasi. f. Laporan Arus Kas 1) Tujuan laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi; 2) Laporan

arus

kas

menggambarkan

saldo

awal,

penerimaan,

pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam satu periode akuntansi tahun berkenaan; 3) Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan; 4) Laporan aliran kas disajikan dengan metode langsung/tidak langsung. g. Neraca 1) Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah; 2) Posisi keuangan daerah adalah keadaan aset, hutang, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD Berdasarkan kemajuan yang dicapai pada tahun sebelumnya dan tantangan yang dihadapi di Tahun 2007, serta mengingat berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung, merupakan isu krusial yang dihadapi Kota Batu Tahun 2007, dan merupakan critical success factor keberhasilan dan kesinambungan pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kota Batu


Tahun 2007 adalah “Sukses Pilkada langsung Tahun 2007 sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Dalam pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Batu, terdapat tiga

prinsip

yang

menjadi landasan

operasionalnya, yaitu : a. Pengutamaan partisipasi masyarakat; b. Pengutamaan pembangunan berkelanjutan; c. Pengutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Untuk pelaksanaan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, kemajuan yang dicapai pada tahun sebelumnya serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dihadapi pada Tahun 2007, maka prioritas pembangunan daerah Kota Batu, adalah sebagai berikut. a. Mengurangi tingkat kemiskinan; b. Mengoptimalkan pelayanan publik; c. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang wilayah; d. Mengembangkan ekonomi lokal; e. Menyukseskan PILKADA; f. Menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance); g. Membangun kerja sama antar daerah. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 sebagai indikator pencapaian kinerja keuangan, antara lain tercermin dalam: a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat digambarkan sebagai berikut.


1. Realisasi Pendapatan Pencapaian target kinerja keuangan untuk pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Perkembangan Realisasi Pendapatan APBD Kota Batu Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pendapatan APBD (Rp) 47.496.187.771,27 123.318.923.753,73 147.320.299.926,96 169.242.348.169,78 224.297.654.461,30 274.964.637.057,32

(%) 159,64 19,46 14,88 32,53 22,59

Perkembangan Realisasi PAD Kota Batu Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pendapatan Asli Daerah (Rp) 4.958.041.591,00 7.194.248.522,75 7.072.392.674,96 8.415.307.033,78 11.065.945.714,30 13.283.274.381,07

(%) 45,10 (1,69) 18,99 31,50 20,04

Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Batu Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dana Alokasi Umum (Rp) 28.810.000.000,00 87.420.000.000,00 99.340.000.000,00 104.489.000.000,00 159.797.000.000,00 188.025.000.000,00

(%) 203,44 13,64 5,18 52,93 17,66

Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Batu Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dana Alokasi Khusus (Rp) 3.515.000.000,00 12.880.000.000,00 10.650.000.000,00 17.910.000.000,00 26.712.600.000,00

(%) 266,43 (17,31) 68,17 49,15


Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rp) 7.309.235.393,00 13.181.514.218,00 15.999.464.673,00 16.387.367.844,00 19.455.915.057,00 23.057.017.054,25

(%) 80,34 21,38 2,42 18,73 18,51

Perkembangan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pendapatan Lainnya (Rp) 7.574.271.073,00 9.456.811.579,00 11.946.673.292,00 16.068.793.690,00 0,00

(%) 24,85 26,33 34,50 (100,00)

Secara rinci untuk Tahun Anggaran 2007, realisasi pendapatan daerah Kota Batu, adalah sebagai berikut.

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH

REALISASI ANGGARAN (Rp) 13.283.274.381,07 5.389.815.393,00 2.274.211.802,75 726.182.500,75 4.893.064.684,57 247.794.617.054,25 237.794.617.054,25 21.274.909.284,00 1.782.107.770,25 188.025.000.000,00 26.712.600.000,00 10.000.000.000,00 0,00 10.000.000.000,00 13.886.745.622,00 13.871.745.622,00 15.000.000,00 0,00 274.964.637.057,32

2. Realisasi Belanja Pencapaian target kinerja keuangan dari tahun ke tahun pada realisasi belanja daerah, digambarkan pada tabel berikut. 28 PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

Perkembangan Belanja APBD Kota Batu Tahun 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Belanja (Rp) 45.860.317.831,29 121.577.369.540,90 158.140.690.046,30 161.277.810.893,30 199.815.926.000,38 246.661.476.210,00

(%) 165,10 30,07 1,98 23,90 23,45

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2007, lebih lanjut dijabarkan dalam jenis belanja sebagai berikut. REALISASI ANGGARAN 2007 (Rp) 164.019.631.340,00 109.602.979.167,00 32.620.844.773,00 0,00 0,00 272.000.000,00 12.628.904.000,00

URAIAN BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya BELANJA TIDAK TERDUGA

8.894.903.400,00 82.415.344.870,00 5.920.926.075,00 14.464.842.212,00 29.371.529.903,00 32.457.671.280,00 166.625.000,00 33.750.400,00 226.500.000,00

Belanja Tidak Terduga

226.500.000,00 Jumlah Belanja

246.661.476.210,00

3. Realisasi Pembiayaan Pencapaian target kinerja keuangan pada realisasi penerimaan pembiayaan daerah.


Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2004 2005 2006 2007

Penerimaan Pembiayaan (Rp) 17.476.054.883,73 24.350.664.764,39 16.912.054.538,97 24.830.017.646,76

(%) 39,34 -30,55 46,82

Pencapaian target kinerja keuangan pada realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dan SILPA.

Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun

Pengeluaran Pembiayaan (Rp)

(%)

2004

6.655.664.764,49

-

2005

16.302.000.000,00

144,93

2006

17.987.000.000,00

10,34

2007

1.559.205.769,00

-91,33

Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

SILPA (Rp)

(%)

2004

6.655.664.764,39

-

2005

16.013.202.040,97

140,60

2006

23.406.782.999,89

46,17

2007

51.573.972.725,08

120,34

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. PENDAHULUAN Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.


Ruang Lingkup Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi : a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan; b. Entitas pelaporan keuangan; c. Dasar hukum pelaporan keuangan; d. Asumsi dasar; e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan; f. Kendala informasi yang relevan dan andal; g. Prinsip akuntansi dan laporan keuangan; h. Jenis laporan keuangan; i.

Definisi unsur laporan keuangan;

j.

Pengakuan unsur laporan keuangan;

k. Pengukuran unsur laporan keuangan, dan; l.

Pengungkapan laporan keuangan.

2. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.


b. Manajemen Membantu

para

pengguna

laporan

keuangan

untuk

mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan

informasi

keuangan

yang

terbuka

dan

jujur

kepada

masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui

secara

terbuka

dan

menyeluruh

atas

pertanggungjawaban pemerintah daerah, dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. d. Keseimbangan antar generasi (intergenerational Equity) Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan, dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan: a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran; b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka


pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f.

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

3. JENIS PELAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain

laporan

keuangan

yang

pokok

tersebut,

pemerintah

daerah

diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kinerja Keuangan Daerah, dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana.


4. ENTITAS PELAPORAN Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

5. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN Pelaporan

keuangan

pemerintah

daerah

diselenggarakan

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain: a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; f.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i.

Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan;

j.

Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. ASUMSI DASAR Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: a. Asumsi kemandirian entitas; b. Asumsi kesinambungan entitas, dan;


c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

Keterukuran dalam Satuan Uang Laporan keuangan pemerintah daerah harus menjadikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a. Relevan; b. Andal; c. Dapat dibandingkan, dan; d. Dapat dipahami.


Relevan Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu; b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang handal harus memenuhi karakteristik: a.Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta


peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; b.Dapat diverifikasi, (verifiability) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak yang lain.

Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan

akuntansi

yang

sama.

Apabila

pemerintah

daerah

akan

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.


8. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah: a. Basis akuntansi; b. Prinsip nilai perolehan; c. Prinsip realisasi; d. Prinsip substansi mengungguli formalitas; e. Prinsip periodisitas; f.

Prinsip konsistensi;

g. Prinsip pengungkapan lengkap, dan; h. Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan oleh kas daerah.


Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

Prinsip Realisasi (Realization Principle) Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak

ditekankan

dalam

akuntansi

pemerintah

daerah,

sebagaimana

dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle) Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi

atau

peristiwa

lain

tidak

konsisten/berbeda

dengan

aspek

formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.


Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle) Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta

tingkatnya

dengan

menggunakan

pertimbangan

sehat

dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan


belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal.

9. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu: a. Materialitas; b. Pertimbangan biaya dan manfaat, dan; c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.

Informasi

dipandang

material

apabila

kelalaian

untuk

mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan


dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

10. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut. a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah; b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah; c. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Neraca Unsur yang mencakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut. a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang; b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah; c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.


Laporan Arus Kas Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut. a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah; b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.

Catatan Atas laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

11. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan

keuangan

pemerintah

daerah.

Pengakuan

diwujudkan

dalam

pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan; b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.


Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Probabilitas Manfaat Ekonomi Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Keandalan Pengukuran Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannnya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan


yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

Pengakuan Belanja Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJkan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengengeluaran kas.

12. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran

pos-pos

dalam

laporan

keuangan

pemerintah

daerah

menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.


Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

13. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum pernah diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti: a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi; b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, dan; c. Ketentuan

perundang-undangan

yang

menjadi

landasan

kegiatan

operasionalnya.

14. KOREKSI AKUNTANSI PERIODE SEBELUMNYA Koreksi periode akuntansi sebelumnya terdiri dari koreksi kesalahan yang terjadi

pada

periode

akuntansi

sebelumnya

yang

signifikan

sehingga

mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan koreksi kesalahan dalam pelaporan keuangan yang disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi, dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada. Termasuk dalam koreksi akuntansi periode sebelumnya adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang secara signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan, yang disebabkan: a. Adanya perubahan standar akuntansi, yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan; b. Adanya perubahan estimasi akuntansi yang merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan;


c. Adanya perubahan entitas akuntansi, yaitu perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran pelaporan keuangan. Kesalahan

periode

sebelumnya

harus

dianalisis

untuk

menentukan

pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi, pengaruh kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana umum.


V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. NERACA

31 Desember 2007 (Rp)


59.790.018.131,70

25.885.606.684,95



51.573.972.725,08

23.406.782.999,89

a) Aset Lancar 1) Kas

Kas

Saldo kas per 31 Desember 2007 tersebut, terdiri dari: a) Kas di Kas Daerah

50.654.930.611,08

b) Kas di Bendahara Penerimaan

0,00

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

919.042.114,00

Jumlah

51.573.972.725,08

Dengan penjelasan sebagai berikut. a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp50.654.930.611,08 terdiri dari: - R/C Bank per tgl 31 Desember 2007 sebesar Rp38.397.602.650,18; - Kekurangan kas sebesar Rp12.009.990.716,00; - Selisih yang tidak bisa dijelaskan sebesar Rp247.337.244,90. Saldo sesuai rekening koran bank per 31 Desember 2007 sebesar Rp38.397.602.650,18 tersebut, dengan rincian sebagai berikut.

1.

DAK Bidang Prasarana

NOMOR REKENING 0401002472

2.

DAK Bidang Kesehatan

0401002464

162.240.128,61

3.

DAK Bidang Lingkungan Hidup

0401002456

20.074.797,76

4.

DAK Bidang Pertanian

0401002413

246.333.579,04

0401002430

242.316.409,48

NO.

5.

NAMA REKENING

DAK

Bidang

Kelautan

Perikanan

&

SALDO (Rp) 287.028.376,09

6.

DAK Bidang Infrastruktur

0401002421

542.940.692,17

7.

DAK Bidang Pendidikan

0401002448

0,00

8.

Bend. 17 Kasda

0401002294

6.260.081.483,16

9.

PAD

0401001727

23.207.308.820,32


10.

DAU

11.

Dana

Otonomi

Khusus

0401002944

7.113.286.363,55

0401002944

315.992.000,00

Penyeimbang

c) Kas di Bendahara Pengeluaran, terdiri dari: Jumlah No.

Nama Instansi / SKPD

(Rp.)

1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3.927.701,00

2

Dinas Kesehatan

3.589.188,00

3

Dinas Pendapatan Daerah

59.220,00

4

Dinas Permukiman dan Bina Marga

61.100,00

5

Badan Perencanaan Daerah

6

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

7

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

8

Dinas Pertanahan

9

Dinas Catatan Sipil dan Tenaga Verja

10

Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial

11

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

12

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

13

Sekretariat Daerah

14

Kecamatan Batu

15

Badan Pengawasan

30.066.204,00

16

Kecamatan Bumiaji

1.250.000,00

17

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

18

Dinas Infokom :

19

144.500.330,00 4.000,00 562.700,00 224.416.336,00 12.768.200,00 210.000,00 5.100.000,00 38.302.143,00 399.403.514,00 1.611.669,00

12.955.898,00

* Tahun Anggaran 2006

2.028.800,00

* Tahun Anggaran 2007

600.000,00

Dinas Pertanian : * Tahun Lalu

524.939,00

* Tahun Anggaran 2007 20

Dinas Sumber Daya Air dan Energi

21

Dinas Pariwisata

22

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1.858.000,00 32.553.405,00 541.377,00 2.147.390,00 JUMLAH

919.042.114,00


2) Piutang

Piutang



4.923.434.116,27

1.293.836.573,00

Jumlah piutang per 31 Desember 2007 tersebut, terinci sebagai berikut.

a) b) c)

Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Jumlah

Rp Rp Rp Rp

1.073.768.320,00 26.052.862,00 3.823.612.934,27 4.923.434.116,27

3) Piutang lain-lain

Piutang lain-lain



3.292.611.290,35

203.824.636,06

Saldo piutang lain-lain sebesar Rp3.292.611.290,35 tersebut, adalah saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2007. Rinciannya adalah sebagai berikut. No.

URAIAN

1.

Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah a.n. Suwignjo

2.

Piutang Dividen kepada bank Jatim

3.

Piutang (biaya dibayar dimuka) gedung kantor

4.

Catatan BPK pada saat pemeriksaan LKPD Tahun 2006 a. Pemberian bantuan keuangan kepada parpol

JUMLAH 32.200.000,00 546.078,02 187.113.754,00

129.000.000,00

b. Rehabilitasi dan perluasan puskesmas beji dan polindes sidomulyo

22.210.657,28

c. pemenang lelang dan pembangunan kantor infokompus tahap I

18.921.301,95

d. Perhitungan RAB Pembangunan Gedung DPRD e. Bantuan penunjang operasional DPRD f. Bantuan Penunjang Operasional DPRD dan Insentif PBB

481.696.174,82 2.044.324.000,00 60.000.000,00

g. Honorarium dan bantuan transport untuk program sibernas

2.500.000,00

h. Honor pengelola program holtikultura I melebihi standar walikota

4.185.000,00


5..

Piutang kepada CV. A (Dinas Permukiman)

151.800.000,00

6.

Piutang kepada PDAM (laba PDAM)

40.074.148,00

7.

Piutang kepada Dinas Perhubungan

106.015.573,89

8.

Piutang bunga kepada Bendahara Pengeluaran SKPD

12.024.602,39

Jumlah

3.292.611.290,35

Rincian piutang bunga/jasa kepada Bendahara Pengeluaran SKPD (point 8), rinciannya adalah sebagai berikut. No

SKPD

Bunga Bank

1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp

380.305,00

2

Dinas Kesehatan

Rp

153.433,55

3

Dinas Permukiman dan Bina Marga

Rp

96.498,41

4

Dinas Pendapatan

Rp

415.126,18

5


Rp

530.492,47

6

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Rp

89.538,43

7

Dinas Pertanahan

Rp

230.187,05

8

Dinas Capil dan Naker

Rp

201.375,00

9

Dinas Infokom dan Perpustakaan

Rp

230.820,67

10

Dinas Pertanian

Rp

265.467,00

11

Dinas Sumber Daya Air

Rp

376.277,00

12

Dinas Pariwisata

Rp

110.914,00

13


Rp

195.085,00

14

Badan KB&Kesos

Rp

183.588,35

15

Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas

Rp

157.175,91

16

Badan Pengawas Daerah

Rp

270.045,95

17

Bapeko

Rp

73.504,42

18

Sekretariat Daerah

Rp

1.948.143,31

19

Bagian Kesejahteraan

Rp

127.612,28

20

Sekretariat Dewan

Rp

198.481,02

21

Kecamatan Batu

Rp

293.821,88

22

Kecamatan Junrejo

Rp

216.507,66

23

Kantor Satpol PP

Rp

511.894,24

24

Kantor Koperasi dan UKM

Rp

53.420,54

25

Kantor Perhubungan -Tabungan

Rp

243.474,55

Rp

4.409.786,24

- Giro


26

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Rp

61.626,28 12.024.602,39

Jumlah

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2007 diketahui bahwa: a. Terdapat uang yang masih berada pada PT. AKL (rekanan untuk proyek pembangunan masjid An-Nur) sebesar Rp65.670.200,00 yang harus ditarik dan disetorkan ke kas daerah. Rekanan juga dikenakan bunga sebesar Rp72.250.000,00; b. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian Kesra karena adanya pencairan dana, namun dananya digunakan oleh Kasda periode sebelum Oktober 2007; c. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena adanya pencairan dana, namun dananya digunakan oleh Kasda periode sebelum Oktober 2007; d. Terdapat kerugian daerah sebesar Rp581.425.000,00 pada Dinas Pertanahan karena adanya pencairan dana, namun dananya digunakan oleh Kasda periode sebelum Oktober 2007. Selain itu, juga terdapat dana sebesar Rp130.640.190,00 yang masih dipinjam oleh Dinas Pertanahan; e. Terdapat kerugian daerah karena adanya penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Rp310.336.515,00

yang

seharusnya

disetorkan

sebagai

penerimaan daerah, namun dananya digunakan oleh Kasda periode sebelum Oktober 2007; f.

Terdapat kerugian daerah sebesar Rp200.000.000,00 karena adanya Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Bagian Hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan;

g. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp411.449.250,00 untuk kegiatan pembangunan masjid An-Nur oleh rekanan Dinas Pemukiman dan Bina Marga yaitu PT. AKL; h. Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp40.699.560,00 untuk kegiatan pengadaan/pembangunan kubah masjid An-Nur oleh rekanan Dinas Pemukiman dan Bina Marga yaitu PT. CB;


i.

Terdapat denda keterlambatan sebesar Rp7.134.599,00 untuk kegiatan pengadaan vibrator roller oleh rekanan Dinas Pemukiman dan Bina Marga yaitu PT. A. 31 Desember 2007 (Rp)


9.170.566.403,74

8.807.566.403,74



9.170.566.403,74

8.807.566.403,74

b. Investasi Jangka Panjang

1)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Jangka Panjang dalam bentuk saham merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu yang berupa Surat Kolektif Saham Bank dan pada PDAM, terinci dalam tabel berikut. No. 1.

Uraian

Jumlah (Rp)

Bank Jatim a) 1402 lbr saham @ Rp1.000.000,00

2.

1.402.000.000,00

b) 281 stok dividen @ Rp1.000.000,00

281.000.000,00

c) 363 stok deviden @ 1.000.000,00

363.000.000,00

Jumlah penyertaan di Bank Jatim

2.046.000.000,00

PDAM Kota Batu

7.124.566.403,74 Jumlah

C. Aset tetap

9.170.566.403,74



963.107.927.149,00

885.142.836.779,00

Saldo Aset tetap sebesar Rp963.107.927.149,00 adalah saldo aset tetap per 31 Desember 2007. Saldo aset tetap tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut. 1) Tanah 2) Peralatan dan Mesin 3) Gedung dan Bangunan 4) Jalan, Jaringan dan Instalasi

344.230.472.475,00 61.932.999.125,00 480.584.723.215,00 60.060.443.459,00 53

PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

5) Aset Tetap Lainnya 6) Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah

d. Aset lainnya

7.145.313.875,00 9.153.975.000,00 963.107.927.149,00



769.801.996,00

541.687.496,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lainnya per 31 Desember 2007.

e.

Kewajiban Pendek

Jangka



437.235.518,80

34.947.941,00

Kewajiban/hutang jangka pendek (lancar) merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, yang terdiri dari Hutang Jangka Pendek dan Hutang Perhitungan Pihak Ketiga. Per

31

Desember

2007

Hutang

Pemerintah

Kota

Batu

sebesar

Rp437.235.518,80. Hutang ini adalah hutang perhitungan pihak ketiga. Dalam jumlah tersebut, termasuk hutang Pemerintah Kota Batu kepada Pemerintah Kota Malang atas gaji Pemkot Batu yang sebelumnya ditalangi oleh Pemkab Malang sebesar Rp203.464.718,80.

f.

Ekuitas Dana



1.032.860.361.570,64

920.377.697.363,69

Ekuitas dana adalah merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang, yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2007 sebesar Rp1.032.401.078.161,64 terdiri dari: 1) Ekuitas Dana Lancar 2) Ekuitas Dana Investasi 3) Ekuitas Dana Cadangan Jumlah

59.352.782.612,90 973.048.295.548,74 0,00 1.032.401.078.161,64


1) Ekuitas dana lancar berasal dari perhitungan, sebagai berikut. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Cadangan Piutang Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang

51.573.972.725,08 8.216.045.406,62 (437.235.518,80)

jangka Pendek Jumlah

2)

59.352.782.612,90

Ekuitas Dana Investasi berasal dari perhitungan sebagai berikut.

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah

3)

9.170.566.403,74 963.107.927.149,00 769.801.996,00 973.048.295.548,74

Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2007 bersaldo nihil.

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2007, terdiri dari: URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

a) Pajak Daerah

7.105.000.000,00

5.389.815.393,00

b) Retribusi Daerah

2.888.325.000,00

2.274.211.802,75

810.765.005,75

726.182.500,75

1.998.058.506,00

4.893.064.684,57

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Pendapatan Pajak Daerah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007, terdiri dari: a) b) c) d) e)

URAIAN Pajak hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan

ANGGARAN (Rp) 2.500.000.000,00 500.000.000,00 1.300.000.000,00 550.000.000,00 2.150.000.000,00

REALISASI (Rp) 1.844.506.940,00 374.367.983,00 1.035.226.000,00 334.428.055,00 1.720.614.765,00


f) Pajak Parkir Jumlah

105.000.000,00 7.105.000.000,00

80.671.650,00 5.389.815.393,00

2) Retribusi Daerah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2007, sebagai berikut. URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

a) Retribusi Jasa Umum

1.558.400.000,00

1.291.653.570,00

b) Retribusi Jasa Usaha

551.500.000,00

356.867.343,75

c) Retribusi Perizinan Tertentu

778.425.000,00

625.690.889,00

2.888.325.000,00

2.274.211.802,75

Jumlah

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut. URAIAN

ANGGARAN (Rp)

a) PDAM Kota Batu b) Bank Jatim Jumlah

REALISASI (Rp)

84.582.505,00

0,00

726.182.500,75

726.182.500,00

810.765.005,75

726.182.500,75

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut. URAIAN a) Penerimaan Jasa Giro b) Pendapatan Denda Pajak c) Pendapatan dari Pengembalian d) Penerimaan lain-lain Jumlah

ANGGARAN (Rp) 1.850.000.000,00 0,00 0,00

REALISASI (Rp) 2.120.311.277,44 264.071,00 133.472.162,00

148.058.506,00 1.998.058.506,00

2.639.017.174,13 4.893.064.684,57

b. Pendapatan Transfer Anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2007, terdiri dari: 1) 2) 3)

URAIAN Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat lainnya Transfer Pemerintah Propinsi

ANGGARAN (Rp) 236.379.796.777,00

REALISASI (Rp) 237.794.617.054,25

10.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.134.573.485,15

13.886.745.622,00


1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut. URAIAN a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak b) Dana Alokasi Umum (DAU) c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah

ANGGARAN (Rp) 21.549.796.777,00

REALISASI (Rp) 23.057.017.054,25

188.025.000.000,00 26.805.000.000,00 236.379.796.777,00

188.025.000.000,00 26.712.600.000,00 237.794.617.054,25

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Anggaran dan realisasi pendapatan berupa transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut. URAIAN a) Dana Otonomi Khusus b) Dana Penyesuaian Jumlah

ANGGARAN (Rp) 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

REALISASI (Rp) 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

3) Transfer Pemerintah Propinsi Anggaran dan realisasi pendapatan berupa transfer dari propinsi, adalah sebagai berikut. URAIAN a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) (4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (5) Pajak Pemanfaatan Air Permukaan b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (1) Sumbangan pihak ketiga Jumlah

ANGGARAN (Rp) 15.119.699.148,00 4.177.025.391,00 2.499.233.335,00

REALISASI (Rp) 13.871.745.622,00 3.998.189.663,00 3.036.595.769,00

7.971.844.485,00

6.389.157.108,00

274.093.062,00

269.965.730,00

197.502.875,00 14.874.337,15 14.874.337,15 15.134.573.485,15

177.837.352,00 15.000.000,00 15.000.000,00 13.886.745.622,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2007 adalah nihil setelah dikonversikan menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Belanja Daerah a. Belanja Operasi Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2007, terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

1)

URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Jumlah

Realisasi

Belanja

ANGGARAN (Rp) 109.908.229.654,16 39.167.059.713,00 0,00 0,00 287.500.000,00 26.551.200.000,00 11.034.675.375,00 186.948.664.742,16

Pegawai

Rp109.602.979.167,00,

Tahun

atau

99,73%

Barang

Tahun

REALISASI (Rp) 109.602.979.167,00 32.620.844.773,00 0,00 0,00 272.000.000,00 12.628.904.000,00 8.894.903.400,00 164.019.631.340,00

Anggaran dari

2007

sebesar

anggarannya

sebesar

Rp109.908.229.654,16; 2)

Realisasi

Belanja

32.620.844.773,00,

atau

83,29%

Anggaran dari

2007

sebesar

anggarannya

sebesar

Rp39.167.059.713,00; 3)

Anggaran dan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2007 adalah nihil;

4)

Anggaran dan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2007 adalah nihil;

5)

Realisasi

Belanja

Rp272.000.000,00,

Hibah atau

Tahun 94,61%

Anggaran dari

2007

sebesar

anggarannya

sebesar

Rp287.500.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa terdapat pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial; 6)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp12.628.904.000,00,

atau

47,57%

dari

anggarannya

sebesar

Rp26.551.200.000,00; 7)

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp8.894.903.400,00,

atau

80,61%

dari

anggarannya

sebesar

Rp11.034.675.375,00. 58 PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

b.

Belanja Modal

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2007, terdiri dari: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

URAIAN Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah

1) Realisasi

Belanja

Tanah

Rp5.920.926.075,00,

atau

ANGGARAN (Rp) 10.721.661.000,00 15.134.566.944,00 37.627.544.975,00 39.081.016.000,00 396.784.000,00 0,00 102.961.572.919,00

Tahun

Anggaran

55,23%

dari

REALISASI (Rp) 5.920.926.075,00 14.464.842.212,00 29.371.529.903,00 32.457.671.280,00 166.625.000,00 33.750.400,00 82.415.344.870,00

2007

adalah

anggarannya

sebesar sebesar

Rp10.721.661.000,00; 2) Realisasi Belanja

Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2007 adalah

sebesar Rp14.464.842.212,00, atau 95,58% dari anggarannya sebesar Rp15.134.566.944,00; 3) Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp29.371.529.903,00, atau 78,06% dari anggarannya sebesar Rp37.627.544.975,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI diketahui bahwa

dari

realisasi

belanja

gedung

dan

bangunan

sebesar

Rp29.371.529.903,00 tersebut, didalamnya juga terdapat realisasi untuk belanja peralatan dan mesin sebesar Rp2.627.065.188,00 dan belanja aset tetap lainnya sebesar Rp4.772.928.850,00; 4) Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp32.457.671.280,00, atau 83,06% dari anggarannya sebesar Rp39.081.016.000,00; 5) Realisasi Belanja Aset lainnya Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp33.750.400,00. c.

Belanja Tidak Terduga

Realisasi

belanja

Rp226.500.000,00,

tak atau

terduga 9,06%

Tahun dari

Anggaran

2007

anggarannya

sebesar sebesar

Rp2.500.000.000,00.


Pembiayaan a.

Penerimaan Pembiayaan

Anggaran dan realisasi pembiayaan, terdiri dari: URAIAN

ANGGARAN (Rp)

1) Penggunaan SiLPA

REALISASI (Rp)

23.406.782.999,89

23.406.782.999,89

2) Penerimaan piutang daerah

4.536.765.048,98

1.423.234.646,87

Jumlah

27.943.548.048,87

24.830.017.646,76

1) Realisasi

penerimaan

daerah

dari

penggunaan

SiLPA

sebesar

Rp23.406.782.999,89, merupakan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2006; 2) Realisasi penerimaan pembiayaan dari penerimaan piutang daerah Tahun Anggaran

2007

sebesar

Rp1.423.234.646,87,

atau

31,37%

dari

anggarannya sebesar Rp4.536.765.048,98.

b.

Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan terdiri dari: URAIAN a) Penyertaan Modal

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

468.000.000,00

363.000.000,00

1.196.205.769,00

1.196.205.769,00

1.664.205.769,00

1.559.205.769,00

(Investasi) Pemda b) Pembayaran Pokok Utang Jumlah

c.

SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2007 sebesar Rp51.573.972.725,08, berasal dari Surplus Anggaran sebesar Rp28.303.160.847,32 ditambah pembiayaan neto sebesar Rp23.270.811.877,76.

3. LAPORAN ARUS KAS a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2007, yang menunjukkan total arus kas aktivitas operasi adalah Rp110.718.505.717,32 dengan rincian sebagai berikut.


URAIAN

REALISASI (Rp)

1) Arus Masuk Kas

274.964.637.057,32

2) Dikurangi Arus Keluar Kas

164.246.131.340,00

Jumlah

110.718.505.717,32

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan adalah sebesar (Rp82.415.344.870,00), dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN 1) Arus Kas Masuk 2) Dikurangi Arus Kas Keluar Jumlah

REALISASI (Rp) 0,00 82.415.344.870,00 (82.415.344.870,00)

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan pembiayaan pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan pembiayaan adalah sebesar (Rp135.971.122,13), dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN

REALISASI (Rp)

1) Arus Kas Masuk

1.423.234.646,87

2) Dikurangi Arus Kas Keluar

1.559.205.769,00

Jumlah

(135.971.122,13)

d. Arus Kas Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari aktivitas non anggaran menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan non anggaran pemerintah selama satu periode


akuntansi Tahun 2007 yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan non anggaran adalah sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN

REALISASI (Rp)

a) Arus Kas Masuk

5.889.538.880,00

b) Dikurangi Arus Kas Keluar

5.889.538.880,00

Jumlah

0,00


GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2007 meliputi pengujian atas: a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi dalam Neraca per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; d. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; e. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah atas Hasil Pemeriksaan BPK sebelumnya.

4. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK Tahun 2007. 63 PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan

risiko,

yang

dirancang

untuk

menemukan

kesalahan

dan

penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan yang akan menentukan area risiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini: a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah; b. Menganalisis proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk pengendalian yang diterapkan untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang disengaja; c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan; d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan. Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan sebelumnya.

6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 2 April dan berakhir pada tanggal 26 April 2008.

7. Objek Pemeriksaan Objek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun 2007, yang terdiri dari:


a. Neraca per 31 Desember 2007; b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Periode Tahun 2007; c. Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2007; d. Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Kendala Pemeriksaan Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, khususnya pemeriksaan rekening Kas, BPK RI menghadapi kendala adanya batasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.


BUKU II



LAPORAN ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

Nomor Tanggal

: 82/R/XVIII.SBY/04/2008 : 26 April 2008

DAFTAR ISI

RESUME PEMERIKSAAN......... ……………..….........................................................

1

TEMUAN PEMERIKSAAN ......... ……………..….........................................................

5

1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang benar.....................................................................................................................

5

2. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp950.000.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak.....................................................

9

3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, diantaranya sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya ................................

13

4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Sebesar Rp581.425.000,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh Dinas Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00..................................................... 5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00..............

16 20

6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak disetorkan ke Kas Daerah..................................................................................... 7. Realisasi

Belanja

Tidak

Terduga

sebesar

Rp200.000.000,00

24

tidak

Dipertanggungjawabkan ......................................................................................

27

8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap................................................................................................

31

9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar Rp151.800.000,00 tidak ada realisasi fisik dan tidak dikenakan denda keterlambatan........................................................................................................ 10. Realisasi

belanja

modal

gedung-pembangunan

masjid

sebesar

Rp2.057.246.250,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya.................................. 11. Realisasi

belanja

modal

gedung-pengadaan

kubah

masjid

belanja

hibah

kepada

Persatuan

Sepakbola

38

sebesar

Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya..................................... 12. Pembebanan

35

Kota

41

Batu

(Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat.......................................................................................................................


44

13. Pendapatan retribusi kesehatan dari Puskesmas digunakan langsung sebesar Rp21.691.000,00...................................................................................................

47

14. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap...............................

49

15. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya

pada

Belanja

Modal

Gedung

dan

Bangunan

sebesar

Rp7.399.994.038,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat..............

52

16. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan minimal senilai Rp722.957.348,00....................................................................

55

17. Aktiva yang hilang senilai Rp72.680.000,00 belum dilakukan Tuntutan Ganti Rugi.......................................................................................................................

60

18. Pembayaran Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp33.600.000,00 tidak sesuai ketentuan..............................................................................................................

62

19. Pengadaan jasa appraisal sebesar Rp351.600.000,00 tidak efektif dan Aplikasi Simbada sebesar Rp248.250.000,00 belum berjalan efektif................................

64

20. Aset Tanah sebesar Rp9.861.324.125,00 belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Batu...........................................................................................

68

21. Penggunaan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik sebesar Rp97.680.100,00 tidak tepat peruntukannya.....................................................................................

71

22. Bunga Tabungan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.024.602,39 belum disetor ke Kas Daerah...........................................................................................

74

23. Saldo Kas di Brankas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan tidak disertai pencatatan yang memadai....................................................................................

77

24. Sisa Uang Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan belum dipindahbukukan ke Kas Daerah................................................................

79

25. Rekening Kas Umum Daerah belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku................................................................................................................... 26. Pembukaan Rekening SKPD tidak melalui ijin Walikota......................................

81 83

27. Pengenaan Pajak Bunga pada Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran tidak sesuai ketentuan..........................................................................................

85

28. Penyewaan Alat Berat di Dinas Pemukiman dan Bina Marga tidak dilaksanakan dengan perjanjian .................................................................................................

88

29. Enam kendaraan milik Pemerintah Daerah dipinjam pakai oleh perorangan ......

90

30. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan...

93

LAMPIRAN



RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

telah

memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007,

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Batu terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut. 1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang benar; 2. Realisasi

belanja

bantuan

sosial

sebesar

Rp950.000.000,00

pada

Bagian

Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak; 3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, diantaranya sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya;


1

4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp581.425.000,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh Dinas Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00; 5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00; 6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak disetorkan ke Kas Daerah; 7. Realisasi

Belanja

Tidak

Terduga

sebesar

Rp200.000.000,00

tidak

Dipertanggungjawabkan; 8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap; 9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar Rp151.800.000,00 tidak ada realisasi fisik dan tidak dikenakan denda keterlambatan; 10. Realisasi belanja modal gedung-pembangunan masjid sebesar Rp2.057.246.250,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya; 11. Realisasi

belanja

modal

gedung-pengadaan

kubah

masjid

sebesar

Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya; 12. Pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat; 13. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap; 14. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.400.006.200,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat; 15. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan sedikitnya senilai Rp722.957.348,00.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada WaliKota Batu agar: 1. Menarik

dan

menyetorkan

ke

Kas

Daerah

kekurangan

kas

sebesar

Rp12.009.990.716,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran dan ahli waris Sdr. IK (mantan Walikota almarhum); 2. Menarik kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah;


2

3. Menarik kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah; 4. Menarik

dan

menyetorkan

ke

Kas

Daerah

kerugian

daerah

sebesar

Rp581.425.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran; 5. Menarik

kerugian

daerah

dari

PT.

AKL

sebesar

Rp137.920.164,00

(Rp65.670.164,00+Rp72.250.000,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah; 6. Menarik kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda) dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah; 7. Menarik kerugian daerah dari Kepala Bagian Hukum sebesar Rp200.000.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; 8. Memerintahkan

pada

pengguna

anggaran

dan

pelaksana

kegiatan

agar

melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan secara lebih tertib dan selalu mengadakan pengawasan terhadap pertanggungjawaban kegiatan; 9. Mengambil tindakan: a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga yang tidak melakukan pengawasan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya; b. Menarik denda minimal sebesar Rp7.134.599,00 dari CV. A dan menyetorkannya ke Kas Daerah; 10. Mengambil tindakan: a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya; b. Menarik denda sebesar Rp411.449.250,00 dari PT. AKL dan menyetorkannya ke Kas Daerah; 11. Mengambil tindakan: a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya; b. Menarik denda sebesar Rp40.699.560,00 dari PT. CB dan menyetorkannya ke Kas Daerah; 12. Mengambil tindakan: a. Memperingatkan Pengguna Anggaran supaya dalam menganggarkan dan merealisasikan belanja bantuan keuangan untuk organisasi sepak bola mempertimbangkan/mempedomani ketentuan yang berlaku; b. Menegur Tim Anggaran yang dalam menyusun anggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah tidak mempedomani ketentuan yang berlaku;


3

c. Menghentikan pemberian bantuan sepak bola pada Tahun Anggaran 2008 dan berikutnya; 13. Memerintahkan

pengurus

partai

politik

mempertanggungjawabkan

bantuan

keuangan dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap; 14. Memerintahkan Tim Anggaran supaya dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mengelompokkan Belanja Modal sesuai dengan klasifikasinya; 15. Mengambil tindakan: a. Membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah; b. Memerintahkan secara tertulis agar setiap Kepala SKPD segera mengajukan Surat Usulan Penghapusan barang daerah yang rusak dan hilang; c. Menegur secara tertulis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), supaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.

Surabaya, 26 April 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM.,Ak. Akuntan, Register Negara No. D-5317


4

HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEPATUHAN

1. Pengeluaran Kas sebesar Rp13.709.990.716,00 tidak melalui prosedur yang benar Berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilaksanakan pada tanggal 13 Pebruari 2008, diketahui bahwa saldo per 31 Desember 2007 menurut BKU sebesar Rp52.200.007.207,61, sedangkan saldo menurut rekening koran Bank Jatim Cabang Batu sebesar Rp38.397.602.650,18, sehingga terdapat selisih kurang kas sebesar Rp13.802.404.557,43. Penelusuran lebih lanjut atas Buku Kas Umum Kuasa BUD beserta rekening koran Kas Daerah, diketahui bahwa selisih tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a. Terjadi dobel transfer tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000,00; b. SP2D yang sudah dibukukan di BKU, namun baru dicairkan Januari 2008 seluruhnya sebesar Rp233.770.800,00; c. Pencairan kas tanpa melalui prosedur yang seharusnya seluruhnya sebesar Rp13.709.990.716,00; d. Transaksi pindah buku yang dicatat sebagai penerimaan riil di BKU seluruhnya sebesar Rp314.185.873,00; e. Pengembalian pinjaman yang dicatat sebagai penerimaan lain-lain sebesar Rp1.700.000.000,00; f.

Selisih yang belum bisa dijelaskan sebesar Rp1.231,57.

Untuk pengeluaran sebesar Rp13.709.990.716,00 seperti tersebut pada poin c, terjadi pada bulan Januari s.d Oktober 2007. Kondisi tersebut tercermin pada perbedaan jumlah pengeluaran antara rekening koran dengan Buku Kas Umum pada bulan-bulan tersebut. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.


5

REKAPITULASI PENGELUARAN KAS BULANAN TAHUN 2007 Periode Januari s.d Oktober 2007 No 1.

BULAN Uang di Brankas per 1/1/2007

R/C (Rp)

BKU (Rp)

Selisih (Rp) 500.000.000,00

2.

Januari

8.125.203.924,00

8.125.203.924,00

0,00

3.

Februari

15.131.191.311,00

15.143.146.332,00

-11.955.021,00

4.

Maret

14.224.784.724,00

11.184.912.274,00

3.039.872.450,00

5.

April

11.799.637.344,00

10.191.238.147,00

1.608.399.197,00

6.

Mei

14.131.940.781,00

12.176.940.881,00

1.954.999.900,00

7.

Juni

11.539.299.734,00

10.503.261.234,00

1.036.038.500,00

8.

Juli

22.376.866.006,00

21.944.333.006,00

432.533.000,00

9.

Agustus

16.596.043.847,00

13.875.276.734,00

2.720.767.113,00

10.

September

17.900.012.564,00

16.246.276.487,00

1.653.736.077,00

11.

Oktober (Tgl 1-11)

12.854.776.832,00

12.079.177.332,00

775.599.500,00

12.

Oktober (Tgl 12-31)

6.761.902.259,00

6.761.902.259,00

0,00

JUMLAH

13.709.990.716,00

Hasil penelusuran lebih lanjut, menunjukkan bahwa selisih-selisih tersebut terjadi karena adanya pencairan kas di Kas Daerah yang tidak melalui prosedur yang benar, yaitu tidak didahului dengan pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) diketahui bahwa Kas Daerah pada era kepemimpinannya memiliki pinjaman kepada beberapa SKPD dan rekanan. Pinjaman tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan kas sebagai akibat adanya pencairan kas yang didasari memo-memo dari Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) yang berlangsung sejak Tahun 2004. Untuk membayar pinjaman-pinjaman tersebut, Kuasa BUD mengeluarkan cek untuk penarikan uang sejumlah tertentu dari Rekening Kas Daerah. Dari jumlah yang diambil, sebagian dialokasikan untuk pembayaran pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D, sebagian dialokasikan untuk mengembalikan pinjaman ke dinas-dinas dan/atau pihak ketiga, sebagian untuk panjar dan sisanya disimpan di brankas. Selisih-selisih yang tercantum dalam tabel di atas, adalah jumlah-jumlah yang dialokasikan untuk membayar pinjaman kepada beberapa SKPD dan/atau pihak ketiga, dan jumlah-jumlah yang disimpan dalam brankas serta jumlah panjar. Dengan kata lain, selisih-selisih pada tabel diatas adalah jumlah pengeluaran yang tidak dilengkapi dokumen SPP, SPM dan SP2D pada saat cek dikeluarkan. Rincian tentang tanggal penarikan cek, jumlah yang dialokasikan untuk membayar pinjaman ke SKPD dan atau pihak ketiga, jumlah yang didistribusikan untuk pencairan yang ada kelengkapan SPP, SPM dan SP2D, dan jumlah-jumlah yang disimpan di brankas serta jumlah panjar diuraikan lebih rinci dalam lampiran 1.


6

Khusus untuk bulan Maret sebagaimana pada tabel tersebut di atas, dari jumlah selisih sebesar Rp3.039.872.450,00 diantaranya sebesar Rp2.704.869.200,00 adalah pengeluaran kas untuk dibayarkan kepada PT. AKL yang kemudian disetor kembali oleh PT. AKL ke Kas Daerah pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp1.700.000.000,00.

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada: 1) Pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 2) Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan; 3) Pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 20 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah berkewajiban menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan kas yang merugikan daerah sebesar Rp12.009.990.716,00 (Rp13.709.990.716,00-Rp1.700.000.000,00).


7

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) beralasan bahwa ketidaktaatan dan ketidakpatuhannya pada aturan yang berlaku karena sangat terpaksa. Hal ini, disebabkan adanya beban kekurangan kas Tahun 2004-2007 yang sebelumnya ditutupi dari pinjaman pihak ketiga/rekanan, dan harus diselesaikan semua pada Tahun 2007. Pinjaman tersebut harus dilunasi karena apabila tidak dilunasi akan mengganggu kredibilitas Pemerintah Kota Batu. Hal tersebut terpaksa dilakukan setelah mendapat perintah lisan dari Sdr. IK (mantan Walikota almarhum), maupun hasil rapat yang dilaksanakan dengan Tim Anggaran. Kuatnya pengaruh Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) sebagai pimpinan entitas tertinggi sampai ke seluruh lini pengelolaan keuangan dan fungsi pengawasan, semakin memperburuk kondisi pengelolaan keuangan di Kasda.

Hal tersebut di atas disebabkan oleh: a. Ketidakpatuhan dan ketidaktaatan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) terhadap aturan yang berlaku; b. Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) lalai tidak menolak pembayaran yang tidak sesuai ketentuan.

Rekomendasi BPK RI Walikota agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kekurangan kas sebesar Rp12.009.990.716,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran dan ahli waris Sdr. IK (mantan Walikota almarhum).


8

2. Realisasi

belanja

bantuan

sosial

sebesar

Rp950.000.000,00

pada

Bagian

Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi penyetoran dan penarikan uang pada rekening Bendahara Bagian Kesra, yaitu rekening 0402100541 a.n Bagian Kesra cq. DW, diketahui terdapat transaksi penarikan uang yang tidak diakui oleh pemilik rekening yaitu Sdr. DW, sesuai surat pernyataan yang dibuatnya. Transaksi penarikan tersebut adalah : a.

Penarikan tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp800.000.000,00;

b.

Penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00. Sesuai penjelasan Bendahara pengeluaran, diketahui bahwa yang bersangkutan

pernah mengajukan dana untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

berupa

Bantuan

Operasional

Tempat

Ibadah

sebesar

Rp865.000.000,00 sesuai SPP Nomor 921/110/422.014/2007 tanggal 6 Agustus 2007, SPM Nomor 110/BT/SPM-LS/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dan SP2D Nomor 0356/IX/SP2D/LS/2007 tanggal 25 September 2007. Berdasarkan pengecekan di rekening tabungan milik Bendahara diketahui bahwa pengajuan tersebut sudah ditransfer ke rekening Bendahara sebesar Rp800.000.000,00 pada tanggal 20 Juni 2007 dan sudah dicairkan dari rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran sebesar Rp800.000.000,00. Namun, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 April 2008 yang bersangkutan mengaku tidak pernah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp800.000.000,00 tersebut. Hasil konfirmasi dengan penerima bantuan (koordinator masing-masing tempat ibadah), diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir. Berkaitan dengan penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00, Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan untuk

gerakan

Pramuka

Kwartir

Cabang

Kota

Batu

sesuai

SPP

Nomor

921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007. Sedangkan SPM dan SP2D hingga saat pemeriksaan berakhir belum diterbitkan. Selain itu, Bendahara Pengeluaran juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak mencairkan dan tidak menerima dana tersebut sesuai surat pernyataan tertanggal 15 April 2008. Yang bersangkutan juga menjelaskan bahwa buku rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran selama periode Januari s.d September 2007 berada pada Kantor Kasda sehingga kesulitan dalam memantau kegiatan apa saja yang dananya sudah cair dan berapa besarnya. Hasil konfirmasi dengan pengurus Gerakan Pramuka (mengetahui Ketua Umum), diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir.


9

Kondisi ini tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada: 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 2) Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga

atau

menyampaikan

barang-barang laporan

negara

adalah

pertanggungjawaban

bendahara

kepada

Badan

yang

wajib

Pemeriksa

Keuangan; 3) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai

uang/barang/kekayaan

daerah,

wajib

menyelenggarakan

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan


10

tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00, serta kegiatan Bagian Kesra menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) yang mencairkan dana pada Bagian Kesra tanpa diketahui oleh pemegang rekening atau kuasanya dan kesengajaan untuk menggunakan dana tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) menjelaskan bahwa, pada tanggal 7 Juni 2007 yang bersangkutan melaporkan kepada Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) tentang kesulitan cashflow karena beban-beban pengeluaran yang diakibatkan kebijakan Sdr. IK pada Tahun 2004-2007. Pada tanggal 8 Juni 2007, mantan Walikota mengadakan rapat dengan Sdr. R (Kepala Bawas), Sdr. EM (Kabag Keuangan) dan Sdr. S (Sekda) untuk membicarakan masalah tersebut. Mantan Walikota almarhum IK mengusulkan untuk meminjam dana dari Kesra, dan direncanakan akan dikembalikan dari pinjaman pada pihak ketiga. Kabag Kesra menyetujui peminjaman tersebut, dan diambilkan dari kegiatan bantuan operasional tempat ibadah sebesar Rp800.000.000,00. Untuk peminjaman sebesar Rp150.000.000,00, hal ini dikarenakan Pemkot Batu mendapat kunjungan dari Tim KPK yang membutuhkan uang saku sebesar Rp50.000.000,00, dan diserahkan oleh Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) bersama Sdr. R (Kepala Bawas) di Hotel Purnama. Selain itu, mantan Walikota juga membutuhkan dana untuk Pengadilan Negeri terkait masalah kepangkatan sebesar


11

Rp100.000.000,00. Pihak Kasda telah melaporkan kepada Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) tentang pengeluaran tanpa administrasi ini, dan diperintahkan untuk mencukupi dari bantuan pramuka (Bagian Kesra). Administrasi dari Bagian Kesra sudah dicukupi dengan dikeluarkannya SPP Nomor 921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007, dan sudah masuk Kasda untuk diterbitkan SP2D. Namun pada saat pergantian Kepala Kasda, SPP tersebut diambil lagi untuk diajukan kepada Kasda Baru. Kemudian Kepala Kasda Lama menginformasikan kepada Kasda Baru, bahwa ajuan tersebut sudah pernah direalisasi sehingga sampai saat ini SP2D tidak diterbitkan.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp950.000.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah.


12

3. Pencairan Dana Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.050.000.000,00 tidak diakui oleh pemegang rekening, dan diantaranya sebesar Rp600.000.000,00 tidak diketahui keberadaannya

Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap transaksi dalam rekening tabungan milik Dinas Pendidikan dan terhadap SPJ Bendahara Pengeluaran, diketahui terdapat transaksi pengeluaran dalam rekening tabungan yang tidak diakui oleh pemilik rekening dhi. Bendahara Pengeluaran sesuai surat pernyataan yang dibuatnya pada tanggal 18 April 2008 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak menulis dan menandatangani

slip

penarikan

untuk

transaksi-transaksi

tersebut.

Transaksi

pengeluaran sebesar Rp1.050.000.000,00, tersebut rinciannya sebagai berikut. a.

Tanggal 19 Januari 2007 sebesar Rp700.000.000,00;

b.

Tanggal 5 Pebruari 2007 sebesar Rp300.000.000,00;

c.

Tanggal 13 Pebruari 2007 sebesar Rp50.000.000,00. Dari jumlah dana sebesar Rp1.050.000.000,00, yang peruntukannya adalah

untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran sudah menerima secara tunai sebesar Rp450.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut. a.

Tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp350.000.000,00;

b.

Tanggal 12 September 2007 sebesar Rp100.000.000,00.

Dana sebesar Rp450.000.000,00 oleh Bendahara Pengeluaran sudah di-SPJ-kan, sedangkan sisa dana sebesar Rp600.000.000,00, sampai dengan akhir pemeriksaan belum diterima dan juga belum di-SPJ-kan. Rincian tentang SP2D dan rencana penggunaan dana sebesar Rp600.000.000,00 tersebut adalah seperti tabel berikut ini. No

SP2D

1.

Tanggal 23 Jan 2007

Nomor 0118/I/SP2D/LS/2007

2.

22 Mei 2007

0268/V/SP2D/GU/2007

3.

19 Juli 2007

0345/VII/SP2D/GU/2007

4.

19 Juli 2007

0344/VII/SP2D/GU/2007

5.

23 Nopember 2007

0371/XI/SP2D/GU/2007

JUMLAH


Nama Kegiatan Kegiatan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Kegiatan pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan dan tenaga kependidikan Kegiatan penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Kegiatan penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs

Jumlah (Rp) 50.000.00 0,00

30.000.000,00

40.000.000,00

55.000.000,00

425.000.000,00

600.000.000,00

13

Kegiatan sebagaimana tersebut dalam tabel tidak terlaksana karena dana untuk mendukung kegiatan tersebut tidak diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada: 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 2) Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga

atau

menyampaikan


negara

adalah

pertanggungjawaban

bendahara

kepada

Badan

yang

wajib

Pemeriksa

Keuangan; 3) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungj-awab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan,


14

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi dan merugikan daerah sebesar Rp600.000.000,00.

Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) untuk mencairkan dana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanpa diketahui oleh pemegang rekening atau kuasanya dan kesengajaan untuk menggunakan dana tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) menjelaskan, bahwa proses pencairan kelima kegiatan sudah sesuai dengan prosedur, yaitu ada SPP, SPMU dan SP2D dan sudah dicairkan. Atas perintah mantan Walikota (IK) yang ditujukan kepada Kasda dan Tim Anggaran, dana sebesar Rp600.000.000,00 dipinjam dan digunakan untuk melunasi tagihan dari pihak ketiga/rekanan yang mempunyai kegiatan pada Tahun 2006.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp600.000.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran, dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.


15

4. Dana Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp581.425.000,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda oleh Dinas Pertanahan sebesar Rp130.640.190,00

a. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Perluasan Masjid An Nur I Pemeriksaan terhadap SPJ Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk perluasan Masjid An Nur I senilai Rp825.000.000,00, diketahui terdapat PPh Ps 23 yang masih terutang sebesar Rp41.250.000,00 yang berasal dari transaksi jual beli tanah antara Dinas Pertanahan dengan pemilik tanah yang akan digunakan untuk perluasan masjid An-Nur I. Hasil konfirmasi dengan bendahara pengeluaran, diperoleh keterangan bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2007 yang bersangkutan diminta oleh Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa

BUD)

dengan

sepengetahuan

Kepala

Dinas

Pertanahan

untuk

menandatangani slip penarikan tunai sebesar Rp825.000.000,00 dari rekening tabungan Nomor 0402100401 milik Dinas Pertanahan di Bank Jatim. Setelah cair, dana tersebut langsung diambil oleh Kepala Kasda. Atas permintaan Kepala Kasda, Bendahara Pengeluaran diminta membuat SPP Nomor 921/107/422.213/2007 tanggal 6 Pebruari 2007, dan SPM Nomor 921/06/SPM/422.213/2007 tanggal 7 Pebruari 2007, sedangkan SP2D Nomor 0156/II/SP2D/LS/2007 diterbitkan pada tanggal 9 Pebruari 2007 sebesar Rp825.000.000,00. Dari total dana yang diambil sebesar Rp825.000.000,00 tersebut, pihak Kasda telah mengembalikan sebesar Rp731.000.000,00, dan sudah dibayarkan kepada pemilik tanah. Dengan demikian, pemilik tanah kurang dibayar sebesar Rp94.000.000,00 (Rp825.000.000,00-Rp731.000.000,00) karena sisa uang sebesar Rp94.000.000,00 masih dipakai oleh Kas Daerah. Dikarenakan Masjd An Nur akan segera diresmikan, dan ancaman dari pemilik tanah yang akan mengadukan ke polisi bila kekurangan pembayaran tanah tidak segera dilunasi sebelum peresmian, maka pada tanggal 30 Desember 2007 atas pertimbangan Kepala Dinas Pertanahan, maka kekurangan pembayaran sebesar Rp94.000.000,00 tersebut dilunasi dengan menggunakan uang pungutan PPh Pasal 23 sebesar Rp41.250.000,00 dan sisanya sebesar Rp52.750.000,00, diambilkan dari uang PPh Pasal 23 dari pengadaan tanah yang lain yaitu pengadaan tanah untuk perluasan Masjid An Nur II sebesar Rp42.500.000,00 dan dari sisa anggaran PPh Pasal 23 Masjid An Nur II sebesar Rp10.250.000,00.


16

b. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Bumiaji Tahap II Pemeriksaan terhadap SPJ kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk perluasan TPA Kecamatan Bumiaji tahap II, diketahui terdapat kekurangan pembayaran kepada pemilik tanah sebesar Rp487.425.000,00. Hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2007 yang bersangkutan diminta Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanahan selaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani slip penarikan tabungan Dinas Pertanahan pada Bank Jatim sebesar Rp587.425.000,00. Setelah ditarik tunai, dana diambil langsung oleh Kepala Kasda. Selanjutnya, atas permintaan Kepala Kasda dibuatlah SPP Nomor 921/019/422.213/2007 tanggal 15 Pebruari 2007, dan SPM Nomor 921/019/SPM/422.213/2007 pada tanggal 16 Pebruari 2007, sedangkan SP2D Nomor 0312/II/SP2D/LS/2007 diterbitkan pada tanggal 21 Pebruari 2007 sebesar Rp587.425.000,00. Pada tanggal 20 Juni 2007, Kepala Kasda telah mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00, dan langsung dibayarkan kepada pemilik tanah, sehingga sisa uang yang belum dikembalikan Kasda sebesar Rp487.425.000,00. Dengan demikian, total uang Belanja Modal Pengadaan Tanah Dinas Pertanahan yang belum dikembalikan oleh Kasda sampai dengan saat pemeriksaan berakhir berjumlah Rp581.425.000,00 (Rp487.425.000,00 + Rp94.000.000,00). Selain itu, hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran diketahui terdapat pinjaman ke Kantor Kasda untuk kepentingan Dinas Pertanahan, dengan rincian sebagai berikut: No.

TANGGAL

1.

13-2-2007

2. 3. 4.

-2007 9-7-2007 20-8-2007 JUMLAH

URAIAN Untuk membayar pajak (telah dikembalikan sebesar Rp70.000.000,00) Untuk membayar panjar Untuk biaya PPAT Untuk membayar Bend-17

JUMLAH (Rp) 149.428.350,00 5.000.000,00 25.000.000,00 30.211.840,00 130.640.190,00

Pinjaman tersebut sampai dengan akhir pemeriksaan belum dikembalikan ke Kas Daerah.

Kondisi ini tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;


17

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.


18

Kondisi ini mengakibatkan realisasi belanja modal tanah disajikan lebih tinggi dan merugikan daerah sebesar Rp581.425.000,00, selain itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan uang sebesar Rp130.640.190,00

Hal ini disebabkan kesengajaan Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) untuk menggunakan dana tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) menjelaskan bahwa proses pencairan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur, yaitu ada SPP, SPMU dan SP2D dan sudah dicairkan. Menurut catatan pihak mantan Kepala Kasda, dana yang dipinjam dari Dinas Pertanahan sebesar Rp4.382.625.000,00, dan sudah dilunasi sebesar Rp4.896.990.990,00, sehingga ada kelebihan dana di Dinas Pertanahan sebesar Rp514.365.990,00, karena ada administrasi yang belum masuk di Kasda pada pencairan tanggal 31 Mei 2007.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kerugian daerah sebesar Rp581.425.000,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran.


19

5. Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp65.670.200,00

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap proses pencairan dana pada Kasda, diketahui terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Kasda terhadap Pihak Ketiga dhi. Kontraktor Pekerjaan Pembangunan Masjid An-Nur Kota Batu (PT. AKL). Berdasarkan Addendum kontrak Nomor 602/IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal 19 Juni 2007, diketahui bahwa nilai kontrak untuk pembangunan Masjid An Nur adalah sebesar Rp8.228.985.000,00. Jumlah tersebut termasuk di dalamnya pajak (PPN dan PPh Pasal 23) sebesar Rp897.707.454,00. Sehingga jumlah penerimaan bersih yang seharusnya

diterima

pihak

rekanan

adalah

sebesar

Rp7.331.277.546,00

(Rp8.228.985.000,00-Rp897.707.454,00). Pembayaran dilakukan dalam empat tahap, dengan rincian sebagai berikut. Tahap 1.

Penerimaan Termin Uang Muka

Tanggal 29-12-2006

Sebelum Dipotong Pajak (Rp) 1.445.797.000,00

Potongan Pajak (Rp) 157.723.309,00

Setelah Dipotong Pajak (Rp) 1.288.073.691,00

2.

Termin I

14-3-2007

1.054.203.000,00

115.003.963,00

939.199.037,00

3.

Termin II dan III

15-11-2007

3.671.738.750,00

400.553.318,00

3.271.185.432,00

4.

Termin IV

21-12-2007

2.057.246.246,00

224.426.863,00

1.832.819.383,00

8.228.985.000,00

897.707.453,00

7.331.277.543,00

JUMLAH

Penelusuran terhadap mutasi rekening Giro Kasda (PAD) Nomor 0401001727, diketahui terdapat pembayaran untuk Termin I sebesar Rp2.704.869.200,00 pada tanggal 14 Maret 2007. Padahal berdasarkan dokumen kontrak, jumlah yang seharusnya ditransfer oleh Kasda adalah sebesar Rp939.199.037,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.765.670.163,00. Hasil konfirmasi dengan PT. AKL, diketahui bahwa mereka baru mengetahui ada dana dari Pemkot Batu pada bulan Desember 2007 dikarenakan dana tersebut disetor tunai dari rekening Kasda sehingga tidak tampak mutasi di rekening giro mereka. Akhirnya dana tersebut dikembalikan melalui rekening Bend-17, yaitu rekening Nomor 0401002294 sebesar Rp1.700.000.000,00 pada tanggal 28 Desember 2007. Dengan demikian, terdapat dana yang masih berada dipihak rekanan sebesar Rp65.670.200,00 (Rp2.704.869.200,00 – Rp939.199.200,00 – Rp1.700.000.000,00). Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat, PT. AKL bersedia membayar kelebihan pembayaran berikut biaya bunga sebesar 6% / tahun yang dihitung dari 14 Maret

2007

s.d.

28

Desember

2007

(8,5

bulan)

senilai

Rp72.250.000,00

(Rp1.700.000.000,00 X 0,5% X 8,5 bulan). Dengan demikian jumlah uang yang harus dikembalikan adalah sebesar Rp137.920.164,00 (Rp65.670.164,00 + Rp72.250.000,00).


20

Kondisi ini tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai


daerah,

wajib

menyelenggarakan

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;


21

5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut; d. Dokumen kontrak pada pasal 7 ayat 1 huruf b tentang cara pembayaran dimana menyebutkan bahwa pembayaran pertama dibayarkan setelah prestasi fisik di lapangan mencapai 30% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dengan jumlah Rp1.054.203.000,00.

Hal tersebut mengakibatkan uang daerah sebesar Rp65.670.164,00 berpotensi hilang, dan penerimaan daerah berupa bunga tertunda sebesar Rp72.250.000,00.

Hal ini disebabkan kelalaian Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD).

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda/Kuasa BUD) menjelaskan bahwa Kasda mengalami kesulitan cashflow sebagai akibat tagihan Bank Jatim sebesar Rp10.000.000.000,00 yang harus ditutup pada Desember 2006, pada saat yang sama PT. AKL mencairkan dana sebesar Rp939.199.037,00 yang kemudian dipinjamkan lagi ke Pemkot Batu untuk menutup ketekoran kas. Pada awal Tahun 2007 Kasda masih mengalami kesulitan cashflow, berdasarkan hal itu, Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) memerintahkan untuk mencari pinjaman kepada pihak ketiga, dan disepakati meminjam dari rekanan terbesar yaitu PT. AKL dengan asumsi sebagian dana

dibayarkan

dan

sebagian

dana

dipinjamkan.

Akhirnya

muncul

angka

Rp2.704.869.200,00 yang akan disesuaikan dengan dokumen kontrak, dengan pembagian Rp1.704.869.200,00 dibayarkan untuk rekanan, dan Rp1.000.000.000,00 dipinjamkan lagi ke Pemkot Batu untuk menutup kebijakan Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) yang belum terselesaikan. Karena dokumen kontrak sulit disesuaikan dengan dana yang terlanjur disesuaikan (Rp2.704.869.200,00), maka rekanan tidak mencukupi administrasi dan mengembalikan dana tersebut pada bulan Desember 2007 sebesar Rp1.700.000.000,00.


22

Rekomendasi BPK RI Walikota

Batu

agar

menarik

kerugian

daerah

dari

PT.

AKL

sebesar

Rp137.920.164,00 (Rp65.670.164,00+Rp72.250.000,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah.


23

6. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp310.336.515,00 tidak disetorkan ke Kas Daerah

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap proses penyetoran pajak penerangan jalan, diketahui bahwa penyetoran pajak penerangan jalan dilakukan oleh Dispenda setelah mendapatkan cek dari PLN. Nilai nominal dari cek yang diberikan PLN tersebut, dihitung dari besarnya PPJU yang seharusnya disetor oleh PLN ke Pemerintah Kota, dikurangi jumlah tagihan listrik pemkot, dan dikurangi dengan upah pungut untuk PLN. Sebelum disetorkan ke Pemkot, pihak Sekretariat Daerah mengajukan SPP, SPM dan SP2D ke Kas Daerah untuk pembayaran tagihan listrik Pemkot. Di lain pihak, Dinas Pendapatan juga membuat SPP, SPM dan SP2D untuk pencairan upah pungut kepada PLN. Selanjutnya, cek dari PLN ditambah dengan pencairan SP2D dari Setda dan pencairan SP2D dari Dinas Pendapatan tersebut disetorkan ke Pemerintah Kota. Hasil pemeriksaan piutang pajak yang tercantum dalam neraca menunjukkan bahwa dari jumlah piutang pajak pada neraca sebesar Rp1.073.768.320,00, terdapat piutang PPJ sebesar Rp510.055.295,00 yang terdiri dari piutang PPJ bulan Desember 2007 sebesar Rp199.718.780,00 dan piutang PPJ bulan Juli dan Agustus 2007 seluruhnya sebesar Rp310.336.515,00. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan, bahwa piutang PPJ sebesar Rp310.336.515,00 tersebut, sebenarnya adalah penerimaan PPJ yang menjadi hak Pemkot, karena pembayaran listriknya sudah dikompensasi dengan penerimaan PPJ yang diterima Pemerintah Kota. Pembayaran listrik bulan Juli dan Agustus 2007 adalah sebagai berikut. a. Untuk

bulan

Juli

2007

sebesar

Rp157.405.165,00,

sesuai

SPP

Nomor

921/287/422.023/2006 tanggal 1 Agustus 2007, SPM Nomor 287/023/SPM-LS/2007 tanggal 2 Agustus 2007, dan SP2D Nomor 0125/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 6 Agustus 2007; b. Untuk bulan Agustus 2007 sebesar Rp152.931.350,00, sesuai SPP Nomor 921/352/422.023/2006 tanggal 28 Agustus 2007, SPM Nomor 347/023/SPM-LS/2007 tanggal 29 Agustus 2007, dan SP2D Nomor 0411/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 31 Agustus 2007. Berdasarkan keterangan dari Bendahara Sekretariat, diketahui bahwa dana tersebut sebenarnya sudah diterimanya. Namun, setelah itu Bendahara Sekretariat menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. AS Kasi Pengeluaran Kantor Kas Daerah periode sebelum Oktober 2007, karena Sdr. AS mengatakan akan menyetorkan sebagai PAD.


24

Berdasarkan

penjelasan

dari

Bendahara

Penerimaan

Dispenda

yang

berkewajiban menyetor penerimaan PPJ ke Kas Daerah, diketahui bahwa dana tersebut belum pernah diterima dari Bendahara Sekretariat maupun dari Kantor Kas Daerah. Karenanya, pihak Dispenda mencantumkannya sebagai piutang PPJ.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai


daerah,

wajib

menyelenggarakan

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;


25

4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorangharus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Hal tersebut di atas mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00.

Kondisi tersebut disebabkan kesengajaan dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda) melalui Kasi Pengeluaran untuk menggunakan dana tersebut.

Atas permasalahan tersebut, Sdr. AL (mantan Kepala Kasda) menjelaskan bahwa proses pencairan PPJ bulan Juli dan Agustus Tahun 2007 sudah sesuai dengan prosedur, yaitu ada SPP, SPM dan SP2D serta sudah ditransfer ke rekening Bendahara Sekretariat Daerah. Atas perintah Sdr. IK (mantan Walikota almarhum), PPJ bulan Juli dipinjam untuk membayar tagihan dari Persikoba (dana sebelumnya sudah dipinjam) sebesar Rp200.000.000,00, dengan rincian sebesar Rp157.405.165,00 dari PPJ, dan sebesar Rp42.594.835,00 dari brankas Kasda. Sedangkan PPJ bulan Agustus 2007 untuk membayar tagihan BLM Desa Giripurno (dana sebelumnya dipinjam) sebesar Rp214.987.500,00, dengan rincian sebesar Rp152.931.350,00 dari PPJ, dan sebesar Rp62.056.150,00 pinjaman dari Bagian Pemerintahan.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik kerugian daerah sebesar Rp310.336.515,00 dari Sdr. AL (mantan Kepala Kasda) dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah.


26

7. Realisasi

Belanja

Tidak

Terduga

sebesar

Rp200.000.000,00

tidak

Dipertanggungjawabkan

Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007 menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.500.000.000,00, dan telah direalisasikan sebesar Rp226.500.000,00. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp200.000.000,00 digunakan untuk Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap I, dan Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap II, masingmasing sebesar Rp100.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana sebesar Rp200.000.000,00 tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh Bendahara. Bendahara hanya menunjukkan daftar penerima dana tanpa kuitansi tanda terima, dengan rincian sebagai berikut. a. Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap I (berdasarkan SP2D Nomor 0164/VII/SP2D/LS tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp100.000.000,00) No 1.

Tanggal 11 Juli 2007 Jumlah

Penerima Pengadilan Negeri Malang

Jumlah (Rp) 100.000.000,00 100.000.000,00

Penetapan Pemberian Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama

Tahap

I

didasarkan

pada

Keputusan

Walikota

Batu

Nomor

180/91/KEP/422.013/2007 tanggal 10 Juli 2007. Pemberitahuan kepada DPRD Kota Batu tentang persetujuan penggunaan Dana Tidak Tersangka disampaikan pada tanggal 11 Juli 2007 dengan surat Nomor 180/184/422.013/2007.

b. Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap II (berdasarkan SP2D Nomor 0168/VIII/SP2D/LS/2007 tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp100.000.000,00) No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tanggal 8 Agustus 2007 8 Agustus 2007 8 Agustus 2007 8 Agustus 2007 8 Agustus 2007 9 Agustus 2007 14 Agustus 2007 Jumlah

Penerima Satpol PP (IS) Kejaksaan Istri Walikota (EIK) Kesbanglinmas (K) LSM (S) Pondok Pesantren (YE) KU


Jumlah (Rp) 25.000.000,00 50.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00

27

Penetapan Pemberian Tambahan Bantuan Dana Pengamanan Persidangan Kasus Penistaan Agama Tahap II didasarkan pada Keputusan Walikota Batu Nomor 180/108/KEP/422.013/2007 tanggal 8 Agustus 2007. Untuk pemberitahuan ke DPRD tentang penggunaan Dana Tidak terduga belum dilakukan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada: 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 2) Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga

atau

menyampaikan


negara

adalah

pertanggungjawaban

bendahara

kepada

Badan

yang

wajib

Pemeriksa

Keuangan; 3) Pasal 35 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai


daerah,

wajib

menyelenggarakan

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;


28

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 5) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Tidak Terduga tidak dapat diyakini kebenarannya dan menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp200.000.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan: a. Kesengajaan

para

penerima

bantuan

keuangan

untuk

tidak

mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Tidak Terduga secara memadai; b. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga tidak sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Hukum menyatakan bahwa terkait dengan penggunaannya, Bagian Hukum tidak bisa mempertanggungjawabkan karena masing-masing penerima tidak bersedia menandatangani kuitansi tanda terima, selain itu dana tersebut dianggap bantuan langsung dari Walikota.


29

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menarik kerugian daerah dari Kepala Bagian Hukum sebesar Rp200.000.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.


30

8. Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah Minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap

Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007, menganggarkan Belanja Langsung Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (kode rekening 1.20.1.20.03.16) pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.523.160.000,00, dan telah terealisasi sebesar Rp989.945.000,00. Realisasi tersebut diantaranya merupakan pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Barang - Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah. Pemeriksaan secara uji petik pada lima jenis kegiatan, menunjukkan terdapat pengeluaran sebesar Rp523.800.000,00 digunakan untuk perjalananan dinas yang dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota masing-masing sebesar Rp398.900.000,00 dan sebesar Rp124.900.000,00. Adapun realisasi dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut. No

Kode Rekening

Nama Kegiatan

1.

1.20.1.20.03.16.01

Dialog/Audiensi dgn tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi kemsyrkt

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

23.600.000,00

18.400.000,00

2.

1.20.1.20.03.16.03

Rapat koordinasi Unsur Muspida


12.800.000,00

8.700.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah

41.000.000,00

9.000.000,00


12.500.000,00

5.000.000,00


30.000.000,00

19.300.000,00


25.500.000,00

5.000.000,00


59.500.000,00

15.000.000,00


13.000.000,00

10.000.000,00


181.000.000,00

34.500.000,00

398.900.000,00

124.900.000,00

3.

4.

5.

1.20.1.20.03.16.04

1.20.1.20.03.16.05

1.20.1.20.03.16.06

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Kunjungan kerja/inspeksi KDH/WaKDH

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

JUMLAH

Rincian Obyek Kegiatan

Jumlah (Rp) Walikota Wakil Walikota

Pencairan dana untuk biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah tersebut, dilakukan dengan mekanisme SP2D UP/GU/TU. Pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), menunjukkan bahwa bukti yang disampaikan hanya kuitansi intern tanda terima uang oleh Walikota dan Wakil Walikota,


31

tanpa didukung dengan bukti pengeluaran lain seperti Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Sebelum mengeluarkan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) seharusnya memeriksa terlebih dahulu kelengkapan dokumen yang dijadikan syarat penerbitan SPM. Uraian mengenai SPJ yang tidak lengkap dan jumlahnya terdapat pada lampiran 2.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan atau orang atau badan yang menerima atau menguasai


daerah,

wajib

menyelenggarakan

penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas


32

beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 4) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dalam : 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan /perintah atasannya; 2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini; 3) Pasal 18 yang menyatakan bahwa pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya; 4) Pasal 19 yang menyatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya tansport dan biaya penginapan.

Permasalahan

tersebut

mengakibatkan

realisasi

belanja

barang-biaya

perjalanan dinas Walikota dan Wakil Walikota minimal sebesar Rp523.800.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian Pengguna Anggaran dalam merealisasikan anggaran tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang memadai.

Atas permasalahan tersebut, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah menyatakan bahwa mengingat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah pejabat negara sehingga mengalami kesulitan untuk menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas dari tahun-tahun sebelumnya hanya didasarkan pada undangan/jadwal kegiatan yang ada. Untuk tahun mendatang, hal ini akan lebih diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


33

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan pada pengguna anggaran dan pelaksana kegiatan agar melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan secara lebih tertib dan selalu mengadakan pengawasan terhadap pertanggungjawaban kegiatan.


34

9. Realisasi belanja modal peralatan mesin-pengadaan Vibrator Roller sebesar Rp151.800.000,00

tidak

ada

realisasi

fisik

dan

tidak

dikenakan

denda

keterlambatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mutasi Rekening Koran Kas Daerah Nomor 0401001719, diketahui terdapat transaksi pengeluaran sebesar Rp2.658.144.632,00 melalui cek CC 340209. Atas pengeluaran tersebut, terdapat pembayaran kepada pihak ketiga yaitu CV. A sebesar Rp151.800.000,00, yang merupakan rekanan yang ditunjuk untuk pengadaan Vibrator Roller. Pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum di Kuasa BUD serta Dinas Permukiman dan Bina Marga, menunjukkan bahwa pengeluaran sebesar Rp151.800.000,00 tersebut juga telah dibukukan sebagai pengeluaran Kas Daerah, berdasarkan SP2D Nomor 1567/XII//SP2D/LS/2007 tanggal 26 Desember 2007. Berdasarkan dokumen SP2D, diketahui bahwa transaksi tersebut dibukukan sebagai belanja modal dengan kode akun 5.2.3.02.03. Hasil penelusuran lebih lanjut, menunjukkan bahwa belanja modal tersebut adalah untuk pengadaan Vibrator Roller sesuai dokumen kontrak Nomor 602.1/I-2BP/PK/422.204/2007 tanggal 28 Nopember 2007. Dalam kontrak disebutkan, bahwa Vibrator Roller harus diterima tanggal 26 Desember 2007. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2008, diketahui bahwa sampai pada tanggal tersebut barang dimaksud belum diterima. Atas keterlambatan pekerjaan selama 47 hari dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp7.134.599,00 ( 47 x 1/1000 x Rp151.800.000,00 ). Pada saat pemeriksaan berakhir, Vibrator Roller sudah diterima oleh Dinas Permukiman dan Bina Marga.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada


35

pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 37 yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak; f.

Kontrak Pekerjaan Nomor 602.1/I-2-BP/PK/422.204/2007 tanggal 27 Nopember 2007, pasal 9 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5% dari jumlah harga borongan.

Pembayaran terhadap kegiatan yang belum selesai mengakibatkan: a. Realisasi belanja modal-peralatan mesin disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar Rp151.800.000,00; b. Aset peralatan dan mesin di neraca disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar Rp151.800.000,00; c. Penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp7.134.599,00 tertunda.

Hal tersebut disebabkan oleh: a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana; b. Ketidakcermatan pengguna anggaran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga menyatakan bahwa memang terjadi keterlambatan selama 47 hari dan telah memberikan teguran kepada pemborong/rekanan. Berdasarkan teguran yang telah disampaikan,

pihak

pemborong/rekanan

telah

mengakui

dan

bisa

menerima

keterlambatan tersebut dan bersedia untuk menerima konsekuensi dengan membayar denda selama 47 hari.


36

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga yang tidak melakukan pengawasan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya; b. Mengenakan

denda

minimal

sebesar

Rp7.134.599,00

dari

CV.

A

dan

menyetorkannya ke Kas Daerah.


37

2. Realisasi

belanja

bantuan

sosial

sebesar

Rp950.000.000,00

pada

Bagian

Kesejahteraan Rakyat pencairan dananya tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi penyetoran dan penarikan uang pada rekening Bendahara Bagian Kesra, yaitu rekening 0402100541 a.n Bagian Kesra cq. DW, diketahui terdapat transaksi penarikan uang yang tidak diakui oleh pemilik rekening yaitu Sdr. DW, sesuai surat pernyataan yang dibuatnya. Transaksi penarikan tersebut adalah : a.

Penarikan tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp800.000.000,00;

b.

Penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00. Sesuai penjelasan Bendahara pengeluaran, diketahui bahwa yang bersangkutan

pernah mengajukan dana untuk belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

berupa

Bantuan

Operasional

Tempat

Ibadah

sebesar

Rp865.000.000,00 sesuai SPP Nomor 921/110/422.014/2007 tanggal 6 Agustus 2007, SPM Nomor 110/BT/SPM-LS/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dan SP2D Nomor 0356/IX/SP2D/LS/2007 tanggal 25 September 2007. Berdasarkan pengecekan di rekening tabungan milik Bendahara diketahui bahwa pengajuan tersebut sudah ditransfer ke rekening Bendahara sebesar Rp800.000.000,00 pada tanggal 20 Juni 2007 dan sudah dicairkan dari rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran sebesar Rp800.000.000,00. Namun, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 April 2008 yang bersangkutan mengaku tidak pernah mencairkan dan menerima dana sebesar Rp800.000.000,00 tersebut. Hasil konfirmasi dengan penerima bantuan (koordinator masing-masing tempat ibadah), diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir. Berkaitan dengan penarikan tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp150.000.000,00, Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana bantuan untuk

gerakan

Pramuka

Kwartir

Cabang

Kota

Batu

sesuai

SPP

Nomor

921/74/422.014/2007 tanggal 11 Juli 2007. Sedangkan SPM dan SP2D hingga saat pemeriksaan berakhir belum diterbitkan. Selain itu, Bendahara Pengeluaran juga menjelaskan bahwa yang bersangkutan mengaku tidak mencairkan dan tidak menerima dana tersebut sesuai surat pernyataan tertanggal 15 April 2008. Yang bersangkutan juga menjelaskan bahwa buku rekening tabungan milik Bendahara Pengeluaran selama periode Januari s.d September 2007 berada pada Kantor Kasda sehingga kesulitan dalam memantau kegiatan apa saja yang dananya sudah cair dan berapa besarnya. Hasil konfirmasi dengan pengurus Gerakan Pramuka (mengetahui Ketua Umum), diketahui bahwa dana bantuan tersebut belum diterima hingga pemeriksaan berakhir.


9

10. Realisasi belanja modal gedung-pembangunan masjid sebesar Rp2.057.246.250,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap rekening koran Kas Daerah Nomor 0401001719 a.n DAU Pemkot Batu, diketahui terdapat transaksi pengeluaran kas dari rekening tersebut pada tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp3.176.392.250,00. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2.057.246.250,00 adalah pembayaran termyn IV kepada PT. AKL yang merupakan rekanan Pemda dalam pelaksanakan proyek pembangunan Masjid An Nur Batu. Penelusuran terhadap Buku Kas Umum Kuasa BUD, diketahui bahwa transaksi tersebut juga telah dibukukan di BKU bulan Desember Tahun 2007 sebagai pengeluaran kas, sesuai bukti SP2D Nomor 1309/XII//SP2D/LS/2007 sebesar Rp2.057.246.250,00. Berdasarkan dokumen SP2D, diketahui bahwa transaksi pembayaran adalah untuk kegiatan pembangunan masjid yang dibukukan pada kode rekening 5.2.3.26.06 belanja modal Dinas Permukiman dan Bina Marga. Hasil penelitian lebih lanjut, menunjukkan belanja modal tersebut adalah untuk pembangunan masjid An Nur Batu, sesuai kontrak Nomor 602/IV-10/PK/422.204/2006 tanggal 30 Nopember 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.228.985.000,00. Kontrak telah mengalami addendum dua kali, dengan kontrak Nomor 602.I/IV-10/ADD1/422.204/2006

tanggal

13

Desember

2006,

dan

Nomor

602/IV-10/ADD-

02/422.204/2007 tanggal 19 Juni 2007. Pada addendum kedua ini, nilai kontrak menjadi sebesar Rp8.228.985.000,00. Berdasarkan kontrak Nomor 602/IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal 19 Juni 2007, diketahui bahwa pekerjaan harus selesai tanggal 5 Desember 2007. Namun, berdasarkan hasil pengecekan di lapangan tanggal 11 Februari 2008, diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100%. Atas keterlambatan pekerjaan selama 68 hari belum dikenakan denda sebesar Rp411.449.250,00 (5% x Rp8.228.985.000,00). Beberapa pekerjaan yang belum selesai diantaranya: a. Pembongkaran apotik; b. Pemasangan partisi/sketsel perpustakaan; c. Penambahan daya listrik; d. Pemasangan kipas angin gantung; e. Lampu gantung kristal; f. Pemasangan penangkal petir; g. Railing void dalam dan luar; h. Pengecatan interior (basement);


38

i. Pengecatan exterior dan interior lt. 1; j. Pengecatan interior lt. 2; k. Pengecatan interior dan exterior lt.3; l. Pekerjaan interior pada bagian mihrab; m. Museum mini; n. Tempat wudlu pria.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal 37 yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak; f.

Kontrak Pekerjaan Nomor 602./IV-10/ADD-02/422.204/2007 tanggal 19 Juni 2007; juncto Kontrak Nomor 602.1/IV-10/ADD-1/422.204/2006 tanggal 13 Desember 2006 juncto Kontrak Nomor 602/IV-10/PK/422.204/2006 tanggal 30 Nopember 2006, pasal 10 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar satu perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5% dari jumlah harga borongan.


39

Pembayaran terhadap kegiatan yang belum selesai mengakibatkan: a. Realisasi belanja modal-gedung disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar Rp2.057.246.250,00; b. Penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp411.449.250,00 tertunda.

Hal tersebut disebabkan : a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana kegiatan pembangunan masjid sebelum pekerjaan selesai; b. Ketidakcermatan pengguna anggaran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga menyatakan

bahwa

denda

keterlambatan

bukan

murni

dari

kesalahan

pemborong/rekanan. Berdasarkan RKS dan spesifikasi kegiatan tersebut sudah dapat terselesaikan pada pertengahan bulan Desember 2007, tetapi akibat perubahan design bangunan atas permintaan Takmir masjid, maka secara otomatis berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya; b. Menarik denda sebesar Rp411.449.250,00 dari PT. AKL dan menyetorkannya ke Kas Daerah.


40

11. Realisasi

belanja

modal

gedung-pengadaan

kubah

masjid

sebesar

Rp924.990.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisiknya

Pemeriksaan

dilakukan

terhadap

transaksi

keuangan

daerah

yang

terdokumentasi dalam rekening koran Kas Daerah Nomor Rekening 0401001719. Dari pemeriksaan, diketahui terdapat transaksi pengeluaran sesuai cek Nomor CC340207 sebesar Rp3.198.200.250,00, yang terdiri dari rincian pengeluaran untuk beberapa dinas dan pihak ketiga. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp924.990.000,00 merupakan pembayaran kepada PT. CB yang merupakan rekanan Pemerintah Kota Batu untuk melaksanakan proyek pengadaan kubah Masjid An Nur Batu. Penelusuran terhadap Buku Kas Umum di Kuasa BUD, menunjukkan bahwa pengeluaran sebesar Rp924.990.000,00 tersebut juga telah dibukukan sebagai pengeluaran Kas Daerah, sesuai SP2D Nomor 1350/XII//SP2D/LS/2007 tanggal 24 Desember 2007. Selain itu, transaksi tersebut juga telah dibukukan sebagai pengeluaran kas di Buku Kas Umum Dinas Permukiman dan Bina Marga. Berdasarkan dokumen SP2D-nya, diketahui bahwa transaksi tersebut dibukukan sebagai belanja modal dengan kode akun 5.2.3.26.06. Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa belanja modal tersebut adalah untuk pembangunan kubah masjid An Nur Batu, sesuai kontrak Nomor 602/I-6.1BPT/PK/422.204/2007 tanggal 9 Nopember 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp924.990.000,00, Sesuai dengan kontrak, seharusnya pembangunan kubah masjid selesai tanggal 29 Desember 2007. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2008 (pemeriksaan interim), diketahui bahwa galvallum pada kubah sebelah barat belum terpasang, yang menunjukkan bahwa pemasangan/pembangunan kubah pada masjid An Nur belum selesai 100%. Atas keterlambatan

pekerjaan

selama

44

hari,

belum

dikenakan

denda

sebesar

Rp40.699.560,00 (44 x 1/1000 x Rp924.990.000,00).

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;


41

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; e. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 37 yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia /jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak; f.

Kontrak Pekerjaan Nomor 602./I-6.1-BPT/PK/422.204/2007 tanggal 9 Nopember 2007, pasal 9 yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5% dari jumlah harga borongan.

Pembayaran terhadap kegiatan yang belum selesai mengakibatkan: a. Realisasi belanja modal-gedung disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar Rp924.990.000,00; b. Penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp40.699.560,00 tertunda.

Hal tersebut disebabkan oleh: a. Kesengajaan dari pemimpin kegiatan dan rekanan untuk mencairkan dana kegiatan pembangunan masjid sebelum pekerjaan selesai; b. Ketidakcermatan pengguna anggaran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga menyatakan bahwa: a. Kegiatan masjid sebagai tempat peribadatan tetap berjalan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak dapat berjalan secara maksimal; b. Adanya permintaan perubahan warna dan motif kubah oleh Takmir masjid, sehingga material yang sudah terlanjur dikirim terpaksa harus dikembalikan untuk diganti


42

material baru sehingga pemesanan warna dan motif baru diperlukan waktu yang cukup lama karena harus memesan lagi (inden) pada pabrikan; c. Pada saat material pengganti/baru sudah datang curah hujan sangat tinggi sehingga kegiatan pabrikasi/pengelasan rangka kubah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga untuk memperbaiki pengawasan dalam lingkup satuan kerjanya; b. Menarik denda sebesar Rp40.699.560,00 dari PT. CB dan menyetorkannya ke Kas Daerah.


43

12. Pembebanan belanja hibah kepada Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba) sebesar Rp3.600.000.000,00 pada belanja bantuan sosial tidak tepat

Pemerintah Kota Batu melalui Sekretariat Daerah dalam Tahun Anggaran 2007, menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada rekening 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01 sebesar Rp13.063.000.000,00, dan telah terealisasikan sebesar Rp10.995.704.000,00. Dari realisasi tersebut, terdapat pemberian bantuan sosial untuk Persatuan Sepakbola Kota Batu (Persikoba), baik Persikoba Senior maupun Persikoba Yunior sebesar Rp3.600.000.000,00, dengan rincian untuk Persikoba Senior sebesar Rp3.300.000.000,00, sedangkan Persikoba Yunior mendapat bantuan sebesar Rp300.000.000,00. Adapun rincian realisasi pemberian bantuan sosial tersebut, adalah sebagai berikut. No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TANGGAL 08/02/2007 02/03/2007 14/03/2007 15/03/2007 01/05/2007 11/05/2007 24/05/2007 17/07/2007 26/12/2007 JUMLAH

SP2D NOMOR 0155/II/SP2D/LS/2007 0063/III/SP2D/LS/2007 0160/III/SP2D/LS/2007 0169/III/SP2D/LS/2007 0099/V/SP2D/LS/2007 0191/V/SP2D/LS/2007 0309/V/SP2D/LS/2007 0274/VII/SP2D/LS/2007 1507/XII/SP2D/LS/2007

URAIAN Bantuan kepada Persikoba Bantuan kepada Persikoba Bantuan kepada Persikoba Bantuan kepada Persikoba Bantuan kepada Persikoba Bantuan kepada Persikoba Bantuan kepada Persikoba Bantuan kepada Persikoba Bantuan kepada Persikoba

JUMLAH (Rp) 500.000.000,00 650.000.000,00 350.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 3.600.000.000,00

Realisasi pemberian bantuan sosial kemasyarakatan kepada Persikoba sebesar Rp3.600.000.000,00 membebani APBD Kota Batu karena dilakukan secara terus menerus dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi tersebut merupakan 32,74 % dari total Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan. Bantuan dimaksud akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada organisasi masyarakat yang lebih memerlukan. Pembebanan pemberian bantuan kepada Persikoba tersebut tidak tepat dibebankan pada belanja bantuan sosial, karena belanja bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut seharusnya dibebankan pada belanja hibah, karena sudah jelas peruntukannya. Namun, belanja hibah harus disertai dengan naskah perjanjian antara yang memberi dan menerima hibah.

Kondisi ini tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,


44

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; 3) Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah; 4) Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Realisasi belanja bantuan sosial disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar Rp3.600.000.000,00 dan belanja hibah disajikan lebih rendah (understated) sebesar Rp3.600.000.000,00; b. Memboroskan keuangan daerah sebesar Rp3.600.000.000,00 sehingga mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan mantan Walikota untuk memberikan bantuan sosial tanpa memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku, serta Tim Anggaran tidak memahami penyusunan anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menyatakan bahwa untuk yang akan datang akan memperhatikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.


45

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar: a. Memperingatkan merealisasikan

Pengguna belanja

Anggaran

bantuan

supaya

keuangan

dalam

untuk

menganggarkan

organisasi

sepak

dan bola

mempertimbangkan/mempedomani ketentuan yang berlaku; b. Menegur Tim Anggaran yang dalam menyusun anggaran belanja bantuan sosial dan belanja hibah tidak mempedomani ketentuan yang berlaku; c. Menghentikan pemberian bantuan sepak bola pada Tahun Anggaran 2008 dan berikutnya.


46

13. Pendapatan retribusi kesehatan dari Puskesmas digunakan langsung sebesar Rp21.691.000,00

Pada Tahun Anggaran 2007, retribusi kesehatan yang diperoleh sebesar Rp77.189.000,00, yang berasal dari Puskesmas Batu, Puskesmas Beji, Puskesmas Bumiaji dan Puskesmas Junrejo. Keempat Puskesmas tersebut setelah menerima retribusi dari masyarakat, tidak disetor langsung ke Kas Daerah tetapi disetor ke Dinas Kesehatan. Kemudian, Dinas Kesehatan menyetorkan ke Dinas Pendapatan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah. Berdasarkan

pemeriksaan

terhadap

laporan

penerimaan

pada

empat

puskesmas, diketahui bahwa penerimaan tersebut tidak disetor keseluruhan. Retribusi yang tidak disetor tersebut digunakan langsung untuk kegiatan operasional sehari-hari. Perhitungan penerimaan dari keempat puskesmas selama Tahun 2007 yang disetor ke Dinas Kesehatan, sebagai berikut. No 1 2 3 4

Asal Penerimaan Puskesmas Batu Puskesmas Beji Puskesmas Bumiaji Puskesmas Junrejo JUMLAH

Penerimaan (Rp) 24.053.500,00 27.451.000,00 17.664.500,00 8.020.000,00 77.189.000,00

Disetor (Rp) 16.613.000,00 19.995.500,00 12.652.500,00 6.237.000,00 55.498.000,00

Selisih (Rp) 7.440.500,00 7.455.500,00 5.012.000,00 1.783.000,00 21.691.000,00

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD; 2) Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 122 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;


47

2) Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan

penatausahaan

terhadap

seluruh

penerimaan

dan

penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keadaan di atas mengakibatkan: a. Realisasi pendapatan retribusi dan belanja barang disajikan lebih rendah (understated); b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atas penerimaan daerah yang tidak dilaporkan.

Kondisi di atas disebabkan : a. Kurangnya pengawasan atas penggunaan biaya operasional; b. SKPD tidak memahami ketentuan yang berkaitan dengan pelaporan pendapatan dan belanja.

Atas permasalahan di atas Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 2008 Dinas Kesehatan akan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan penerimaan daerah.


48

14. Realisasi belanja bantuan sosial - Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp64.305.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap

Pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp20.000.000,00 untuk tiap kursi. Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Kesbanglinmas, diketahui bahwa di Pemerintah Kota Batu terdapat 10 partai politik dengan 25 kursi. Hal ini berdasarkan Keputusan KPU Nomor 270/101/KPU Batu/2006 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu pada Pemilu Anggota Legislatif. Total Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (1.20 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01) yang diberikan kepada Partai Politik sebesar Rp500.000.000,00 (Rp20.000.000,00 x 25 kursi). Bantuan tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. Realisasi belanja bantuan keuangan untuk masing-masing Partai Politik sesuai jumlah kursi di DPRD, adalah sebagai berikut.

Perolehan Kursi

No

Nama Partai

1

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

5

2

Partai Golkar

5

Partai Demokrat

4

3 4 5 6 7 8 9 10

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Damai Sejahtera (PDS) PNI Marhaenisme

4 2 1 1 1

Partai Serikat Indonesia (PSI) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Jumlah

1 1

Bantuan (Rp) 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

25

SP2D

Jumlah (Rp)

No

Tgl

100.000.000,00

0189/VIII/SP2D/LS/2007

13/08/2007

100.000.000,00


13/08/2007

80.000.000,00


13/08/2007

80.000.000,00


13/08/2007

40.000.000,00


13/08/2007

20.000.000,00


13/08/2007

20.000.000,00


13/08/2007

20.000.000,00


13/08/2007

20.000.000,00


13/08/2007

20.000.000,00

0211/XII/SP2D/LS/2007

07/12/2007

500.000.000,00

Berdasarkan penelusuran atas laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap partai politik, diketahui

bahwa

terdapat

penggunaan

dana

bantuan

keuangan

sebesar

Rp64.305.000,00 tidak disertai dengan bukti yang lengkap. Adapun penggunaan dana yang tidak disertai dengan bukti yang lengkap untuk tiap partai politik, adalah sebagai berikut.


49

No.

Nama Partai Politik

Bukti Tidak Lengkap (Rp)

1

Partai Golkar

2 3 4

Partai Demokrat Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Damai Sejahtera (PDS)

2.500.000,00 3.100.000,00 375.000,00

5

PNI Marhaenisme

2.400.000,00

Jumlah

55.930.000,00

64.305.000,00

Penggunaan bantuan keuangan secara rinci dari tabel di atas dapat dilihat pada Lampiran 3.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 2) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Pengeluaran yang tidak didukung bukti memadai mengakibatkan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp64.305.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan pengawasan yang lemah dari pengurus partai dan kurangnya pemahaman bahwa setiap pengeluaran uang harus dilengkapi dengan bukti yang memadai agar pengeluaran tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.


50

Atas permasalahan tersebut, Kepala Kesbang dan Linmas setuju jika terdapat kekurangpahaman dari Bendahara dan Ketua Parpol dalam penggunaan dan pelaporan bantuan tersebut, hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut kurang proaktif dalam masalah ini.


Batu

agar

memerintahkan

pengurus

partai

politik

mempertanggungjawabkan bantuan keuangan dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap.


51

15. Pembebanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.399.994.038,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat

Pada Tahun Anggaran 2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari dana APBN. Pada Tahun Anggaran 2007 ini, dana DAK Bidang Pendidikan dikategorikan menjadi dua, yaitu : a. Rehabilitasi dan Peningkatan Mutu; b. Peningkatan Mutu. Sesuai dengan kondisi sekolah yang ada, Pemerintah Kota Batu mendapatkan DAK bidang pendidikan untuk kategori II karena pada kategori ini diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota atau sekolah yang sudah tidak memerlukan lagi program rehabilitasi sekolah. Adapun kegiatannya meliputi dua komponen, yaitu : a. Merehabilitasi/membangun

ruang

perpustakaan

dan

mengadakan

meubelair

perpustakaan; b. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan mencakup pengadaan alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia serta alat elektronika. Sekolah penerima DAK diwajibkan melaksanakan semua komponen kegiatan di atas sebagai satu kesatuan yang utuh. Dari hasil proposal yang dikirimkan oleh masing-masing sekolah dan survey yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, maka ditetapkan sebanyak 37 sekolah sebagai penerima dana DAK tersebut. Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Penjabarannya, ditentukan bahwa masing-masing sekolah penerima

DAK

untuk

Pemerintah

Kota

Batu

mendapatkan

dana

sebesar

Rp269.020.000,00, dengan rincian sebagai berikut. No A

B

Kegiatan Perpustakaan dan Meubelair (IKK Kota Batu : 1,317) 1. Rehabiliatasi/Pembangunan Ruang Perpustakaan 2. Pengadaan Meubelair Perpustakaan Pengadaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan 1. Pengadaan alat peraga pendidikan (IPBA, Kit Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, KIT IPA dan KIT Bahasa Inggris). 2. Pengadaan buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan jenis pengetahuan (panduan anti narkoba, Sains, Atlas Propinsi + CD Interaktif, buku bacaan sastra/bahasa, buku bacaan budi pekerti, buku panduan ICT dan buku bacaan fiksi) 3. Pengadaan buku referensi (Fisika, Panduan Olimpiade IPA dan Matematika, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Matematika dan Ensiklopedia IPTEK). 4. Pengadaan komputer, printer, UPS, active speaker, CD interaktif dan alat elektronika TOTAL


Biaya (Rp) 79.020.000 69.020.000 10.000.000 190.000.000 ± 28.000.000

% 24

76

± 99.000.000

± 36.000.000

± 27.000.000 269.020.000

100

52

Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui bahwa anggaran alokasi dana DAK sebesar Rp9.953.740.000,00 (Rp269.020.000,00 x 37 sekolah), dengan rincian sebesar Rp8.958.366.000,00 (90%) berasal dari dana APBN, dan sebesar Rp995.374.000,00 (10%) berasal dari dana APBD, digunakan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor, yaitu Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Kelengkapannya (kode rekening 1.01.01.16.41.5.2.3.26.01). Hasil

pemeriksaan

atas

Surat

Pertanggungjawaban

(SPJ)

pada

Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui bahwa dana DAK telah direalisasikan sebesar Rp9.953.740.000,00 (realisasi 100%) untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor. Penelusuran lebih lanjut atas SPJ pada masing-masing penerima DAK, diketahui bahwa penggunaan dana untuk 37 sekolah dialokasikan sebagai berikut. No 1 2 3 4 5 6 7 8

Penggunaan Dana Fisik (pemb.perpustakaan) Meubelair Alat Peraga Komputer Wireless SS Buku Pengayaan Buku Referensi Sisa Dana TOTAL

Klasifikasi Akun Pada Neraca Gedung dan Bangunan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Aktiva Tetap Lainnya Aktiva Tetap Lainnya -

Jumlah (Rp) 2.553.733.800 370.000.000 1.288.894.188 387.423.000 580.748.000 3.684.126.100 1.088.802.750 12.162 9.953.740.000

Dari tabel di atas, diketahui bahwa tidak semua DAK dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan


53

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya; 2) Lampiran A.VIII tentang kode rekening belanja daerah.

Keadaan tersebut mengakibatkan : a. Belanja modal gedung dan bangunan disajikan lebih tinggi (overstated) sebesar Rp7.399.994.038,00 (Rp9.953.740.000,00-Rp2.553.733.800,00-Rp12.162,00); b. Belanja modal peralatan dan mesin disajikan lebih rendah (understated) sebesar Rp2.627.065.188,00 (Rp370.000.000,00+Rp1.288.894.188,00+Rp387.423.000+Rp580.748.000,00); c. Belanja modal aset tetap lainnya disajikan lebih rendah (understated) sebesar Rp4.772.928.850,00 (Rp3.684.126.100,00+Rp1.088.802.750,00).

Masalah di atas disebabkan Tim Anggaran kurang memahami penyusunan anggaran terutama dalam pengelompokan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan akan memperhatikan dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan koreksi sesuai dengan pengelompokannya di neraca.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Tim Anggaran supaya dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mengelompokkan Belanja Modal sesuai dengan klasifikasinya.


54

16. Aset Peralatan dan Mesin yang rusak dan hilang belum dilakukan penghapusan minimal senilai Rp722.957.348,00

Pemeriksaan atas laporan aktiva dari beberapa Satuan Kerja, diketahui bahwa terdapat aktiva yang rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, juga aktiva yang hilang. Bagian Perlengkapan selaku pengelola aset, belum pernah melakukan cek fisik pada barang-barang yang berada pada tiap satuan kerja, sehingga tidak mengetahui secara pasti barang-barang yang rusak, semua hanya berdasarkan pada laporan dari Satuan Kerja. Sedangkan untuk aktiva yang hilang, semua sudah dilampiri dengan bukti lapor dari kepolisian setempat. No.

Unit Kerja

1.

Bagian Ekbang Bagian Pemerintahan

2.

3. 4. 5.

6.

Bagian Perlengkapan Cabang Dinas Pendidikan Batu Dinas Infokom & Perpustakaan


7.

Dinas Kesehatan

8. 9.

Dinas Pariwisata Dinas Pendapatan

10.


11.

Kec Bumiaji

12.

Kec Junrejo

Nama Barang

Tahun

Jml

Rusak berat (Rp)

Almari berkas Almari papan geser Printer Printer Kompor gas

2004 2002 2003 2005 2003

4 1 2 2 1

19.200.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 200.000

Wastafel

1998

1

250.000

Kompor gas Monitor Monitor Container Container Container HT Kenwood Jas hujantebal/ Mantel tebal Toyota Pick Up (R4) Kereta gerobak sampah Armroll Isuzu Printer Printer Printer Komputer + printer Suzuki Carry Tandon air Komputer Printer

2003 2003 2004 2003 2004 2005 2003

1 1 1 2 19 2 5

150.000 1.500.000 300.000 28.600.000 265.430.000 31.359.018 7.920.000

2006 1982

10 1

1.100.000

2003 1998 2002 2002 2002 2003 2002 2003 2002 2004

3 1 1 1 1 1 1 1 1 5

9.000.000 70.000.000 610.000 4.660.720 4.660.560 4.500.000

Brankas

2003

1

3.000.000

Kursi dan meja tamu Kursi lipat Kursi pimpinan Kursi tunggu Kotak pengaduan Sepeda Motor (Yamaha RXS)-2003

2001 2004 2004 2004 2004

1 40 1 2 1

1996

1


Hilang (Rp)

1.980.000

64.000.000 785.000 4.650.000 754.550

2.000.000 5.000.000 1.250.000 2.000.000 200.000 4.700.000

55

No.

Unit Kerja

13.

Puskesmas Batu

14. 15.

SDN Bulukerto 2 SDN Giripurno 1

16. 17.

SDN Gunungsari 1 SDN Ngaglik 2

18.

SDN Ngaglik 4

19. 20.

SDN Pesanggrahan 1 SDN Sidomulyo 3

21. 22. 23.

SDN Sisir 3 SDN Sisir 5 SDN Sumberejo 1

24.

SDN Sumberejo 2

25.

SDN Temas 3

26. 27.

SDN Torongrejo 2 SMK Negeri 3

28.

Departemen Agama

Nama Barang Meja tulis Jak roll Almari obat Freezer PCW 20 EK Refrigerator RCW 50 EK

Mesin ketik Meja tulis guru Almari piala Almari kantor Alat olah raga Bangku sekolah Piano Organ/Electone Meja murid Kursi murid Bangku murid Bangku murid Mesin ketik manual Mesin ketik Printer Komputer Bangku sekolah Rak buku Tape recorder Kakulator Jam dinding Microfon Salon Tape deck Buku Bhs. Indonesia Buku IPA Buku Matematika Mesin ketik Almari Meja guru Kursi guru Radio tape Papan tulis Dispenser Gitar Mobil-Suzuki ST.100

JUMLAH

Tahun 2004 2004 2004 1988 2001 1992 2002 2000 1992 2000 1998 1985 1985 1999 1993 1981 1997 1990 1984 2004 2002 2000 1975 1995 1985 1998 1990 1990 1990 1990 1985 1985 1988 2004 2004 2004 2001 1990 2004 1989 2002

Jml 9 11 12 1 1 1 7 1 1 1 50 1 1 43 21 25 10 1 1 1 1 102 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 9 11 12 1 10 1 1 1 478

Rusak berat (Rp) 13.500.000 13.200.000 7.200.000 250.000 1.250.000 200.000 6.125.000 400.000 350.000 750.000 100.000 300.000 500.000 1.290.000 1.050.000 1.250.000 300.000 450.000 140.000 400.000 4.500.000 15.300.000 200.000 300.000 15.000 15.000 800.000 150.000 300.000 2.032.500 795.000 2.895.000 250.000 13.500.000 13.200.000 7.200.000 1.250.000 5.000.000 250.000 40.000

Hilang (Rp)

66.000.000 589.277.348

136.680.000

Penanggung jawab masing-masing aktiva, telah melaporkan aset yang hilang kepada kepolisian setempat pada saat peristiwa tersebut terjadi. Hal ini, dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor K/LP/032/III/2003/BLB untuk sepeda motor, dan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor STP/30/X/2006/POLSEK untuk mobil yang hilang, sedangkan untuk HT merk Kenwood type 234 Nomor seri 50800157 telah dilaporkan


56

oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Batu dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat No.POL: LP/KH/1463/XII/2004/POLSEK.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada: 1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan: a) Paragraf 35 menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (b) Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. (c) Netratitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. b) Paragraf 51 yang menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; c) Paragraf 52 yang menyatakan bahwa faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan

hakikat

serta

tingkatnya

dengan

menggunakan

pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan


57

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 2) PSAP 07 a) Definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk

sumber

daya

nonkeuangan

yang

diperlukan

untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; b) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada bab XI: 1) Pasal 53 butir b yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah; 2) Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (b) dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain; 3) Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Hal

ini

mengakibatkan

penyajian

aset

peralatan

dan

mesin

senilai

Rp722.957.348,00 tidak wajar.


58

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas terkait belum mengajukan Surat Usulan Penghapusan barang daerah yang hilang kepada Bagian Perlengkapan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan bahwa selaku pengelola aset telah melakukan pengecekan atas aktiva yang rusak, namun untuk melakukan penghapusan belum bisa dilaksanakan karena belum ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah. Untuk barang yang hilang, sedang dalam proses

penanganan

tuntutan

ganti

rugi

oleh

Majelis

Pertimbangan

Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah; b. Memerintahkan secara tertulis agar setiap Kepala SKPD segera mengajukan Surat Usulan Penghapusan barang daerah yang rusak dan hilang; c. Menegur secara tertulis Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR), supaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku.


59

17. Aktiva yang hilang senilai Rp72.680.000,00 belum dilakukan Tuntutan Ganti Rugi

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan aktiva yang hilang, diketahui terdapat beberapa aktiva milik Pemkot Batu yang belum dilakukan tuntutan ganti rugi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi hingga saat pemeriksaan berakhir, yaitu:

No 1.

Unit Kerja Kecamatan

Nama Barang Sepeda motor

Nopol N 9886 FA

Tahun 1996

Harga (Rp) 4.700.000,00

Junrejo 2.

DKP

Keterangan Hilang tgl 17 Maret 2003

HT Kenwood

Type 234

2003

1.980.000,00

Hilang tgl 19 Desember 2004

3.

Departemen

Mobil

N 332 KP

2002

66.000.000,00

Agama JUMLAH

Hilang tgl 18 Desember 2007

72.680.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bab XV, pada: 1) Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) Pasal 85 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan.


60

Belum dilakukannya Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi hingga saat ini, mengakibatkan tuntutan ganti rugi barang dapat menjadi kadaluwarsa jika telah lewat lima tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui sehingga kerugian daerah menjadi tidak tertagih.

Permasalahan tersebut disebabkan lambatnya Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dalam menangani kerugian daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan bahwa Badan Pengawasan (Bawas) telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. S yang menghilangkan motor Yamaha RXS pada tanggal 17 Maret 2003 dan Sdr. AS yang menghilangkan mobil Suzuki ST 100 pada tanggal 18 Desember 2007. Hasil pemeriksaan ini telah disampaikan ke Walikota Batu untuk selanjutnya dapat diterbitkan tuntutan ganti rugi melalui Majelis TP-TGR. Sdr. N yang menghilangkan HT Kenwood Type 234 saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Menegur Badan Pengawasan yang tidak proaktif sehingga aktiva yang hilang tidak dapat diketahui secepat mungkin; b. Memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk segera memproses penyelesaian permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah.


61

18. Pembayaran

Tuntutan

Ganti

Rugi

sebesar

Rp33.600.000,00

tidak

sesuai

ketentuan

Pemeriksaan yang dilakukan atas aktiva yang hilang yang sudah diproses di majelis TP/TGR, diketahui terdapat satu kendaraan dinas Pemerintah Kota Batu yang hilang, dan sudah ditetapkan nilai kerugiaannya oleh Walikota, namun pelaksanaan penggantian kerugian tidak sesuai ketentuan. Aktiva tersebut adalah sebuah mobil dinas dengan

nopol

N-9725-FA.

Sesuai

dengan

SK

Walikota

Nomor

180/161/KEP/422.013/2006 tentang Penetapan Ganti Rugi atas Kerugian terhadap hilangnya mobil dinas tersebut, Sdr. SK (Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata) sebagai penanggung jawab, diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp33.600.000,00, dengan cara mengangsur sebesar Rp1.400.000,00 per bulan selama dua tahun. Penelusuran pada Kantor Kas Daerah, diketahui bahwa Sdr. SK baru mengangsur sekali, yaitu pada tanggal 03 Juli 2007 sebesar Rp1.400.000,00, melalui Bend 17 Kasda pada Giro Umum Dinas Pemerintahan dengan Nomor rekening 0401002294. Pada tanggal 28 Juli 2007, Sdr. SK mengajukan Surat Permohonan Keringanan Ganti Rugi, tetapi belum ada tanggapan dari Walikota. Alasan mengajukan Surat Permohonan Keringanan Ganti Rugi, karena penilaian harga mobil yang digunakan sebagai dasar penetapan ganti rugi tidak sesuai dengan kondisi mobil saat itu, yang secara fisik kendaraan kurang baik karena pernah mengalami perbaikan body akibat kecelakaan berat. Selain itu, selama Sdr. SK menggunakan kendaraan dinas selalu digunakan untuk keperluan Dinas dan kepentingan stake holder pariwisata Kota Batu. Konfirmasi dengan Sdr. SK pada tanggal 19 Februari 2008 mengenai keterlambatan pengajuan Surat Permohonan Keringanan Ganti Rugi, diketahui bahwa Keputusan Walikota mengenai Penetapan Ganti Rugi tersebut baru diterima pada bulan Mei 2007. Sedangkan pada bulan Juni 2007, Sdr. SK masih harus menyelesaikan kewajiban berkaitan dengan kasus kepegawaian yang terjadi di Pemerintah Kota Batu.

Permasalahan ini tidak sesuai dengan. a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;


62

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 315 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 2) Pasal 315 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Hal ini mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah minimal sebesar Rp18.200.000,00, yaitu untuk Tahun 2007 sebesar Rp15.400.000,00 (Rp1.400.000,00 x 11 bulan), dan Tahun 2008 sebesar Rp2.800.000,00 (Rp1.400.000,00 x 2 bulan).

Masalah ini disebabkan : a. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi tidak melakukan pemantauan terhadap penyelesaian kerugian daerah; b. Badan Pengawas Daerah tidak pernah memberikan teguran kepada Sdr. SK, baik secara lisan maupun tertulis.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan bahwa Badan Pengawas (Bawas) pernah melakukan teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan (Sdr. SK) untuk membayar ganti rugi secara mengangsur. Selanjutnya, akan diberikan lagi surat teguran secara tertulis.


Batu

agar

memerintahkan

Badan

Pengawas

untuk

menagih

pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota Nomor 180/161/Kep/422.013/2006.


63

19. Pengadaan jasa appraisal sebesar Rp351.600.000,00 tidak efektif dan Aplikasi Simbada sebesar Rp248.250.000,00 belum berjalan efektif

Pada Tahun Anggaran 2005, Bagian Perlengkapan merealisasikan Belanja Modal berupa pengadaan jasa inventarisasi dan penilaian aset daerah sebesar Rp697.000.000,00. Kegiatan inventarisasi dan penilaian aset, dalam realisasinya dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah serta kegiatan Aplikasi Simbada. Pekerjaan dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan cara lelang. Penyedia jasa untuk dua kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

No

Kegiatan

1.

Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah Aplikasi Simbada

2.

Nama Rekanan PT. K A C A PT. M C C

Nomor / Tgl kontrak 027/05/PA/422. 022/2005 05 Agustus 2005 027/59/PA/422.022/2005 31 Agustus 2005

Jumlah

Nilai kontrak (Rp) 400.000.000,00 297.000.000,00 697.000.000,00

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2005 Nomor 13/R/XIV.12/05/2006 tanggal 29 Mei 2006, diketahui bahwa terjadi kemahalan atas kegiatan tersebut sebesar Rp97.150.000,00. Dengan rincian kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah sebesar Rp48.400,000,00, dan kegiatan Aplikasi Simbada sebesar Rp48.750.000,00. Sehingga nilai dari kegiatan Inventarisasi

dan

Penilaian

Aset

Daerah

menjadi

sebesar

Rp351.600.000,00.

Sedangkan untuk kegiatan Aplikasi Simbada sebesar Rp248.250.000,00. a. Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah (Appraisal) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu agar lebih profesional dalam mengelola aset pemerintah daerah, dan dapat memperoleh nilai wajar aset sebagai dasar penyusunan neraca awal. Selain itu, diharapkan agar seluruh aset Pemerintah Kota Batu dapat dideteksi, dirawat dan dilestarikan, yang pada akhirnya dapat digunakan, diberdayakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan-kepentingan Pemerintah Kota Batu. Salah satu cara yang efektif, efisien, optimal serta terpadu dalam pengelolaan keuangan, maka daerah harus memperhatikan terhadap pengelolaan aset daerah, termasuk

menginventarisirnya

secara

obyektif

serta

terintegrasi,

dan

harus

memunculkan nilai aktiva yang sebenarnya/wajar. Untuk itu, dalam kegiatan ini melibatkan pihak ketiga yaitu lembaga yang independen di bidang profesi penilaian, dalam hal ini Pemerintah Kota Batu melalui proses lelang telah menunjuk PT. Kaca. Pemeriksaan aset oleh pihak ketiga di lokasi, dilakukan pada tanggal 15 Agustus-24


64

September 2005. Data aset yang dinilai adalah data aset sampai dengan 30 Juni 2005. Dalam proses penilaian ini, menggunakan Metode Pendekatan biaya yang terdiri dari: a. Untuk penilaian tanah digunakan Pendekatan Data Pasar; b. Untuk

penilaian

bangunan-bangunan,

sarana

pelengkap,

mesin-mesin

dan

peralatannya, kendaraan serta peralatan kantor digunakan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi. Selanjutnya, PT. Kaca mengeluarkan laporan akhir dari pelaksanaan kegiatan ini. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa hasil dari kegiatan ini hanya digunakan oleh Bagian Perlengkapan saja. Aset Neraca Tahun 2005 versi bagian Perlengkapan didasarkan pada appraisal ditambah dengan pengadaan pada semester II Tahun 2005. Sedangkan Bagian Keuangan dalam menyajikan nilai aset dalam neraca, tetap menggunakan acuan neraca awal yang dibuat pertama kali pada Tahun 2003. Dalam penyusunan neraca, Pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Sesuai dengan kewenangannya, dalam penyusunan ini memang tidak dilakukan appraisal, karena peranan Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis Universita Brawijaya Malang disini sebatas pada pengolahan data dan informasi yang berasal dari Pemerintah Kota Batu, agar bisa disajikan sebagai dasar penyajian neraca yang memenuhi ketentuan Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum, sehingga penyusunan ini berdasarkan aset pelimpahan dari Kabupaten Malang ditambah dengan belanja modal yang direalisasikan Tahun 2003. Begitu juga untuk penyajian aset di tahun-tahun berikutnya, yaitu dengan menambah saldo aset tahun sebelumnya dengan belanja modal yang direalisasikan pada tahun tersebut. Penyajian nilai aset pada Neraca Pemerintah Kota Batu adalah nilai aset yang diolah oleh Bagian Keuangan.

b. Kegiatan Aplikasi Simbada Dalam rangka mempermudah pencatatan dan pelaporan barang milik daerah, sehingga semua inventaris dapat dikelola secara efektif dan efisien, dan keberadaannya dapat

dipertanggungjawabkan

kepada

publik,

maka

Pemerintah

Kota

Batu

menggunakan aplikasi Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Dalam pengadaan kegiatan ini, Bagian Perlengkapan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT. M C C. Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu TA 2005, dengan kode rekening 2 01036 3250101 1, dan dapat diselesaikan pada tanggal 29 Nopember 2005 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kegiatan Aplikasi Simbada Pemerintah Kota Batu Nomor 027/53/BPP/422.022/2005.


65

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa penggunaan aplikasi Simbada ini kurang lebih hanya satu tahun saja dengan kronologis sebagai berikut. Pada bulan Nopember 2005 terjadi serah terima aplikasi simbada yang kemudian dilanjutkan dengan training dalam beberapa minggu. Pada bulan Maret 2006, ada kerusakan software, dan bulan April 2006 dapat digunakan lagi setelah ada perbaikan. Adanya perubahan kodefikasi barang membuat program pada aplikasi Simbada ini tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Sehingga, hal ini mempersulit Bagian Perlengkapan dalam menginput data. Bulan Nopember 2006, terjadi kerusakan hardware sehingga aplikasi Simbada ini tidak dapat digunakan. Pada Tahun 2007, telah dianggarkan untuk diperbaiki dan program untuk kodefikasi akan disesuaikan. Namun, hingga tanggal pemeriksaan berakhir, aplikasi ini belum ada perbaikan sehingga tidak dapat digunakan.

Permasalahan ini tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada PSAP 07: 1) Paragraf 28 menyatakan bahwa untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada; 2) Paragraf 58 menyatakan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada: 1) Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah; 2) Pasal 30 menyatakan bahwa untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana


66

dimaksud dalam pasal 2, pasal 27 dan pasal 28, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Kondisi di atas mengakibatkan: a. Pelaksanaan pengelolaan aset menjadi tidak tertib; b. Pemborosan keuangan daerah sebesar Rp351.600.000,00 atas kegiatan appraisal.

Hal ini disebabkan belum adanya pemahaman dari pejabat-pejabat yang terkait tentang pentingnya pengelolaan barang milik daerah termasuk di dalamnya pencatatan dan pelaporan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan bahwa kegiatan inventarisasi dilakukan karena sebagian besar aset merupakan hasil penyerahan dari Kabupaten Malang, dimana harga perolehannya banyak yang tidak diketahui secara pasti serta didukung oleh aparatur yang kurang menguasai, sehingga pada Tahun 2005 dilaksanakan appraisal untuk mengetahui kekayaan daerah, dan hasil appraisal sudah disampaikan kepada Bagian Keuangan. Untuk kegiatan Simbada sudah dilaksanakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, namun software yang digunakan terjangkit virus yang mengakibatkan kerusakan sampai dua kali. Kerusakan tersebut sudah diperbaiki namun belum bisa memberikan hasil yang optimal karena adanya perubahan aturan dan kode barang.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Bagian Perlengkapan untuk segera melakukan perbaikan baik hardware maupun software pada program Simbada agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan baik dan akurat.


67

20. Aset Tanah sebesar Rp9.861.324.125,00 belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Batu

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aset tanah, diketahui bahwa aset tanah belum seluruhnya bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Batu. Diantaranya adalah tanah pengadaan Tahun 2005, 2006 dan 2007, dengan rincian sebagai berikut. No. Urut

Lokasi

1

Desa Punten Kec. Bumiaji (2005)

2

3

4

5

6

7

Desa Junrejo Kec. Junrejo (2005)

Kel. Sisir dan Kel. Temas (2005) Ngesong, sumber Brantas Kec. Bumiaji (2006) Desa Giripurno Kec. Bumiaji (2006) Kel. Temas, Kec. Batu (2006) Kel. Sisir Kec. Batu (2007)

Hak

Sertifikat Nomor

Tanggal

Petok D

250

11

12

13

Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot karena anggaran sertifikasi belum dianggarkan dalam tahun ybs Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot karena anggaran sertifikasi belum dianggarkan dalam tahun ybs. Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot. Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot.

Pembangunan Kantor Koramil dan KUA kec. Junrejo

10.850

376.530.000

Petok D

8.140

407.000.000

Petok D

20.000

700.000.000

Pembangunan TPA

Petok D

1.300

192.000.000

Pembanguna limbah tahu

Petok D

4258

16/11/1987

917

23/07/2003

355

355 2.000 2.000

Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot. Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot. Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot.

1.887.530.000

200.000.000

Pembangunan Kantor IPHI Kota Batu

Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot karena anggaran sertifikasi belum dianggarkan dalam tahun ybs.

Pembangunan Kantor Kec. Bumiaji

Dalam proses sertifikasi hak pakai dan belum diserahkan ke Pemkot.

Pembangunan pasar hewan dan rumah potong hewan Pembangunan Kantor Kimpraswil


Laboratorium Dinas KLH


Perluasan Pembangunan Masjid An Nur


200.000.000 225.000.000 225.000.000

SHM

162

25/04/1988

4.240

1.589.567.000

SHM

98

08/08/1981

2.035

1.481.865.000

SHM

337 318

26/07/1984 11/10/2001

655

750.750.000

SHM

1374

22/04/1981

98

931.600.000


Pembangunan jalan di Kel. Sisir dan Temas PDAM Kota Batu

Perluasan pembangunan Masjid An-Nur Batu

50

41.340

Desa Punten Tanah Kec. Bumiaji Bengkok (2006) Total Tanah Bengkok

Bendo ds.Sidomulyo Kec. Batu (2007) Jl. Abdul Gani Atas Kel. Ngaglik Kec. Batu (2007) Kel. Sisir Kec. Batu (2007)

Pembangunan Kantor Polsek Kec. Bumiaji

Petok D

Kec. Batu (2005)

Desa Oro-oro Ombo Kec. Batu (2006)

Keterangan

137.000.000

Total SHGB

10

75.000.000

Penggunaan

250 500

SHGB

9

Harga Perolehan

Petok D

Total Petok D 8

Luas 2 (M )


68

14

15

16

Kel. Sisir Kec. Batu (2007)

Jl. Trunojoyo Kel. Songgokerto Kec. Batu (2007) Jl. Mustari Kel. Sisir Kec. Batu (2007) Total SHM

SHM

143

09/09/1974

83

SHM

1479 1480

06/09/2004 06/09/2004

432 848

1.315.000.000

SHM

3369

20/08/1984

231

549.912.125

8.622

7.548.794.125

52.317

9.861.324.125

Grand Total

930.100.000

Perluasan Pembangunan Masjid An-Nur Batu Perkantoran Pemkot Batu


Rumah Sekda Batu


dinas Kota


Daftar aset tanah yang belum bersertifikat tersebut, belum termasuk aset tanah hasil pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Malang, dikarenakan terdapat perbedaan data aset tanah antara Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan, dan perbedaan ini sulit ditelusuri.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa Tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada :


69

1) Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 2) Pasal 45 ayat (2) huruf d yang menyebutkan bahwa pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan hukum, antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan; 3) Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan melemahkan posisi Pemerintah Kota Batu, jika terjadi sengketa kepemilikan tanah.

Hal tersebut disebabkan: a. Keterbatasan anggaran untuk mensertifikatkan aset tanah dan bangunan atas nama Pemerintah Kota Batu; b. Adanya tumpang tindih tugas, pokok, dan fungsi antara Bagian Perlengkapan, Bagian Pemerintahan dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batu mengenai sertifikasi.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanahan menjelaskan bahwa masih dalam proses sertifikasi hak pakai atas nama Pemkot Batu. Untuk pengadaan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Kantor Polsek Bumiaji, untuk Kantor Koramil, KUA Junrejo serta Kantor Depag Kota Batu, belum dilakukan sertifikasi ke BPN karena kegiatan ini baru dianggarkan pada Tahun Anggaran 2008. Barkaitan dengan aset yang berasal dari pelimpahan Kabupaten Malang yang belum disertifikasi hak pakai atas nama Pemkot Batu, karena proses sertifikasinya bukan menjadi kewenangan Dinas Pertanahan, melainkan menjadi tugas dan wewenang Bagian Perlengkapan. Sedangkan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Kelurahan Sisir dan Temas, proses sertifikasi ke BPN belum ditindaklanjuti karena masih dalam proses pemecahan petok-D.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperlancar pemrosesan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Batu; b. Menegur Tim Anggaran supaya memasukkan biaya seritifikasi hak pakai dalam APBD 2008 untuk aset tanah-tanah yang belum mempunyai sertifikat atas nama Pemerintah Kota Batu.


70

21. Penggunaan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik sebesar Rp97.680.100,00 tidak tepat peruntukannya

Pada Tahun Anggaran 2007, Pemerintah Kota Batu memberikan bantuan kepada Partai Politik sebesar Rp20.000.000,00 untuk tiap kursi. Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Badan Kesbanglinmas, diketahui bahwa terdapat 10 partai politik dengan 25 kursi. Hal ini, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 270/101/KPU Batu/2006 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu pada Pemilu Anggota Legislatif. Total Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan (1.20 1.20.03.00.00.5.1.5.01.01) yang diberikan kepada Partai Politik sebesar Rp500.000.000,00 (Rp20.000.000,00 x 25 kursi). Bantuan tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. Realisasi belanja bantuan keuangan untuk masing-masing Partai Politik sesuai jumlah kursi di DPRD, adalah sebagai berikut. No

Nama Partai

SP2D

Peroleha n Kursi

Bantuan per kursi (Rp)

Jumlah (Rp)

No

Tgl 13/08/2007

1


5

20.000.000,00

100.000.000,00


2

Partai Golkar

5

20.000.000,00

100.000.000,00


3

Partai Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Damai Sejahtera (PDS) PNI Marhaenisme

4

20.000.000,00

80.000.000,00


13/08/2007 13/08/2007

4

20.000.000,00

80.000.000,00


13/08/2007

2

20.000.000,00

40.000.000,00


13/08/2007

1

20.000.000,00

20.000.000,00


13/08/2007

1

20.000.000,00

20.000.000,00


13/08/2007

1

20.000.000,00

20.000.000,00


13/08/2007

Partai Serikat Indonesia (PSI) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK)

1

20.000.000,00

20.000.000,00


13/08/2007

1

20.000.000,00

20.000.000,00

0211/XII/SP2D/LS/2007

07/12/2007

4 5 6 7 8 9 10

Jumlah

25

500.000.000,00

Berdasarkan penelusuran atas Laporan Pertanggungjawaban dari tiap-tiap Partai Politik, diketahui

bahwa

terdapat

penggunaan

dana

bantuan

keuangan

sebesar

Rp97.680.100,00 tidak tepat peruntukannya. Adapun penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk tiap Partai Politik, adalah sebagai berikut.


71

No.

Nama Partai Politik

1 2 3 4 5 6 7


41.895.600,00

Partai Demokrat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Partai Amanat Nasional (PAN) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Damai Sejahtera (PDS)

5.700.000,00 1.200.000,00 24.834.500,00 927.000,00 10.323.000,00

PNI Marhaenisme

12.800.000,00

Jumlah

97.680.100,00

Tidak Sesuai Peruntukkannya (Rp)

Penggunaan bantuan keuangan secara rinci dari tabel di atas dapat dilihat pada Lampiran 4.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Partai Politik, dalam pasal 9 huruf h yang menyatakan bahwa partai politik berkewajiban membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dalam Lampiran III disebutkan penggunaannya untuk honorarium, uang lembur, administrasi umum, langganan daya dan jasa, pos dan giro, pemeliharaan gedung, pemeliharaan data dan arsip, biaya perjalanan, komputer, mesin tik, dan meubelair kantor.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian bantuan kepada Partai Politik tidak sepenuhnya tercapai dan tidak dapat diyakini kebenarannya.


72

Pemberian bantuan kepada organisasi masyarakat tersebut disebabkan kurang pahamnya Bendahara dan Ketua Partai Politik dalam menggunakan bantuan keuangan sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Kesbang dan Linmas setuju jika terdapat kekurangpahaman dari Bendahara dan Ketua Parpol dalam penggunaan dan pelaporan bantuan tersebut, hal ini dikarenakan pihak-pihak tersebut kurang proaktif dalam masalah ini.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Sekretariat DPC Parpol Penerima Bantuan mempertanggung jawabkan bantuan yang diterima sesuai ketentuan yang berlaku.


73

22. Bunga Tabungan di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp12.024.602,39 belum disetor ke Kas Daerah

Bendahara Pengeluaran di semua SKPD selama TA 2007 menerima dan menampung pencairan dana dari BUD melalui rekening tabungan, dan rekening giro di Bank Jatim. Rekening giro digunakan untuk menampung dana belanja pegawai, sedangkan rekening tabungan digunakan untuk menampung dana selain belanja pegawai. Dalam rekening giro dan tabungan tersebut, terdapat penambahan bunga bank dan pengurangan untuk biaya administrasi bank dan pajak bunga bank. Berdasarkan pemeriksaan terhadap rekening tabungan dan rekening giro, diketahui bahwa untuk bunga bank sampai Tahun Anggaran 2007 berakhir, belum disetor ke Kas Daerah. Perhitungan bunga bank setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan pajak, yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2007, adalah sebagai berikut. a. Rekening Tabungan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Permukiman dan Bina Marga Dinas Pendapatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Dinas Pertanahan Dinas Capil dan Naker Dinas Infokom dan Perpustakaan Dinas Pertanian Dinas Sumber Daya Air Dinas Pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan KB&Kesos Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Badan Pengawas Daerah Bapeko Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sekretariat Dewan Kecamatan Batu Kecamatan Junrejo Kantor Satpol PP Kantor Koperasi dan UKM Kantor Perhubungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat JUMLAH


Bunga Bank Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

380.305,00 153.433,55 96.498,41 415.126,18 530.492,47 89.538,43 230.187,05 201.375,00 230.820,67 265.467,00 376.277,00 110.914,00 195.085,00 183.588,35 157.175,91 270.045,95 73.504,42 1.948.143,31 127.612,28 198.481,02 293.821,88 216.507,66 511.894,24 53.420,54 243.474,55 61.626,28 7.614.816,15

74

b. Rekening giro No 1

SKPD Kantor Perhubungan JUMLAH

Rp Rp

Bunga Bank 4.409.786,24 4.409.786,24

Kondisi di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerimaan bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank merupakan pendapatan daerah; 2) Pasal 59 ayat (3) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 129 yang antara lain menyatakan bahwa pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank merupakan pendapatan daerah.

Permasalahan di atas mengakibatkan penerimaan daerah tertunda sebesar Rp12.024.602,39.

Kondisi di atas disebabkan Bendahara Pengeluaran kurang memahami ketentuan yang berkaitan dengan bunga bank.

Atas`permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyatakan bahwa belum disetornya bunga bank atas rekening tabungan Bendahara Pengeluaran disebabkan karena seluruh SKPD pada Tahun Anggaran 2007 masih menunggu petunjuk dari Bagian Keuangan Sekda, dan bunga sudah disetorkan kembali ke rekening Bend-17 pada tanggal 5 Maret 2008. Sedangkan Kepala Dinas Pendapatan menyatakan, bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum menyetorkan bunga bank dan akhirnya disetorkan ke Kasda pada tanggal 5 Maret 2008.


75

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menegur secara tertulis kepada para Pengguna Anggaran yang tidak menyetorkan seluruh pendapatan bunga bank yang terdapat pada rekening Bendahara Pengeluaran.


76

23. Saldo Kas di Brankas Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan tidak disertai pencatatan yang memadai

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum (BKU) dan hasil cash opname tanggal 8 Febuari 2008 pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan, diketahui bahwa terdapat selisih saldo kas antara pencatatan penerimaan dalam Buku Kas Umum dengan saldo kas yang ada di brankas. Saldo kas sesuai BKU adalah sebesar Rp1.870.500,00, sedangkan sisa kas yang ada di brankas sebesar Rp18.921.700,00, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp17.051.200,00. Pada saat dilakukan konfirmasi, Bendahara Penerimaan menyatakan bahwa selisih lebih kas tersebut terdiri dari gaji karyawan yang belum diambil sebesar Rp455.300,00, dan pinjaman karyawan yang dipotong langsung dari gaji sebesar Rp16.595.900,00. Untuk pinjaman karyawan yang dipotong langsung dari gaji, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap catatan Bendahara Penerimaan, ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang ada di brankas. Dari catatan Bendahara Penerimaan, jumlah potongan gaji sebesar Rp92.385.550,00.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang

menerima

atau

menguasai



daerah

wajib

77

menyelenggarakan

penatausahaan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan. 4) Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Permasalahan di atas mengakibatkan tidak ada kejelasan antara uang yang masih harus dipertanggungjawabkan dengan uang milik pihak ketiga.

Kondisi di atas disebabkan Bendahara Penerimaan tidak membuat Berita Acara Penitipan atas uang-uang yang dititipkan kepadanya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa jumlah

catatan

potongan

gaji

di

Bendahara

Penerimaan

bukan

sebesar

Rp92.385.550,00, melainkan sebesar Rp89.564.100,00.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menegur secara tertulis Pengguna Anggaran yang tidak meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan daerah.


78

24. Sisa Uang Kas pada Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan belum dipindahbukukan ke Kas Daerah

Pengelolaan kas di Pemerintah Kota Batu oleh Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satuan Kerja, dilakukan melalui rekening tabungan dan rekening giro. Rekening tabungan dan rekening giro tersebut atas nama Satuan Kerja cq nama Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap rekening tabungan dan rekening giro yang dimiliki Bendahara Pengeluaran, diketahui bahwa terdapat sisa kas sebesar Rp106.015.573,89 pada rekening giro Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan. Seharusnya, rekening giro tersebut pada akhir Desember 2007 bersaldo nihil karena hanya digunakan untuk transaksi gaji. Sesuai hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan, dinyatakan bahwa sisa kas tersebut merupakan akumulasi sisa kas pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penelitian lebih lanjut terhadap rekening Bendahara Pengeluaran, menunjukkan bahwa pada 1 Januari 2007 terdapat saldo awal sebesar Rp106.015.573,89.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 220 ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 2) Pasal

220

ayat

pertanggungjawaban

8

yang pada

menyatakan akhir

tahun

bahwa anggaran,

untuk

tertib

laporan

pertanggungjawaban

pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Permasalahan

di

atas

mengakibatkan

terbuka

peluang

terjadinya

penyalahgunaan terhadap saldo kas sebesar Rp106.015.573,89.


79

Hal ini disebabkan : a. Kelalaian Bendahara Pengeluaran Kantor Perhubungan yang tidak segera memindahbukukan sisa kas yang dimiliki pada akhir tahun anggaran ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; b. Kelalaian atasan langsung Bendahara Pengeluaran yang tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kas secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Kantor Perhubungan menyatakan bahwa : a. Sisa kas tersebut baru diketahui pada saat pemeriksaan BPK; b. Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan merupakan pejabat baru yang secara efektif bertugas per Januari 2007, dan tidak mengetahui keberadaan dana tersebut; c. Sisa kas tersebut tidak jelas sehingga tidak berani mengambil keputusan/tindakan.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar: a. Memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Perhubungan agar segera menyetorkan saldo kas sebesar Rp106.015.573,89 ke Kas Daerah; b. Menegur Pengguna Anggaran agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan kas.


80

25. Rekening Kas Umum Daerah belum disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Dalam rangka pengelolaan Kas Daerah, Pemerintah Kota Batu menggunakan 11 rekening untuk menampung seluruh penerimaan yang masuk ke Pemerintah Kota Batu. Kesebelas rekening tersebut, juga digunakan sebagai rekening operasional untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran sesuai yang dianggarkan dalam APBD. Kesebelas rekening tersebut memiliki nama-nama yang berbeda, menyesuaikan dengan jenis penerimaan yang ditampung dalam masing-masing rekening. Kesebelas rekening beserta nama-namanya, adalah sebagai berikut. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Rekening Pemkot Batu (DAU) Pemkot Batu (PAD) DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Bend -17 Kasda DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang Infrastruktur DAK Bidang Prasarana Pemda DAK Bidang Lingkungan Hidup DAK Bidang Pertanian Dana Otonomi Khusus Penyeimbang

Nama Bank

Nomor Rekening

Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim Bank Jatim

0401001719 0401001727 0401002448 0401002430 0401002294 0401002464 0401002421 0401002472 0401002456 0401002413 0401002944

Dari 11 rekening tersebut, seharusnya ada satu rekening yang menjadi Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan sisanya dapat berfungsi sebagai rekening penerimaan dimana saldonya setiap akhir hari kerja wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, sehingga menjadi bersaldo nihil. Akan tetapi, pada kenyataannya kesebelas rekening tersebut juga digunakan sebagai rekening untuk menampung penerimaan, dan digunakan juga sebagai rekening untuk mentransfer dana ke rekening pengeluaran masing-masing SKPD.

Keadaan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada : 1) Pasal 1 point 5 yang menyebutkan bahwa Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening

tempat

penyimpanan

Uang

Daerah

yang

ditentukan

oleh

gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 2) Penjelasan umum pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (Treasury Single Account); 3) Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum


81

yang

ditunjuk

oleh

gubernur/bupati/walikota

untuk

mendukung

kelancaran

pelaksanaan operasional penerimaan daerah; 4) Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan; 5) Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara berkala; 6) Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/ bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah; 7) Pasal 19 ayat (5) yang menyatakan bahwa rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak tertibnya pengelolaan rekening kas umum daerah.

Hal tersebut disebabkan Bendahara Umum Daerah tidak memahami ketentuan tentang pengelolaan uang negara/daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Kantor Kas Daerah menyatakan bahwa penggunaan 11 rekening tersebut untuk menampung seluruh penerimaan didasarkan pada keinginan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kategori jenis penerimaan berdasarkan pada sumber dananya, dan selanjutnya menggunakan rekening-rekening tersebut untuk membiayai pengeluaran sesuai yang dianggarkan dalam APBD. Namun, Kepala Kantor Kas Daerah akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan entitas tertinggi (Walikota).

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar menegur Bendahara Umum Daerah untuk menata pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan uang negara/daerah.


82

26. Pembukaan Rekening SKPD tidak melalui ijin Walikota

Pada Tahun Anggaran 2007, untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, setiap satuan kerja membuka rekening di Bank Jatim. Rekening tersebut dipegang oleh Bendahara Pengeluaran. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membuka dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening giro. Rekening tabungan digunakan untuk menampung dana kegiatan operasional, sedangkan rekening giro digunakan untuk menampung dana gaji karyawan. Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran di semua SKPD, diketahui bahwa dasar hukum pembukaan rekening, baik rekening tabungan maupun rekening giro tersebut, tidak berdasarkan pada ijin maupun Surat Keputusan dari Walikota, hanya perintah lisan dari Bendahara Umum Daerah. Pada saat Bendahara Pengeluaran membuka rekening, hanya menyertakan surat pengantar dari Bendahara Umum Daerah, dan Surat Keputusan Walikota Nomor 180/16/KEP/422.013/2007 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007. Sedangkan penunjukan Bank Jatim sebagai tempat pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2007 juga tidak ada.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada : 1) Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota; 2) Pasal

32

ayat

(1)

menyebutkan

bahwa


dapat

memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pada : 1) Pasal 19 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah; 2) Pasal

30

ayat

(2)

menyebutkan

bahwa


dapat

memberikan ijin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk


83

menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Permasalahan tersebut dapat berpotensi munculnya rekening-rekening yang tidak terpantau oleh Kas Daerah.

Keadaan tersebut disebabkan kurangnya pemahaman para Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran untuk meminta ijin kepada Walikota terlebih dahulu sebelum membuka rekening.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan menyatakan bahwa masalah pembukaan rekening disertai surat ijin/Surat Keputusan dari Walikota akan diperhatikan dan ditindaklanjuti pada Tahun 2008. Tentang penunjukkan Bank Jatim sebagai tempat pembukaan rekening memang tidak ada, dan akan diperbaiki Tahun 2008.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar: a. Memerintahkan kepada semua Kepala SKPD untuk meminta ijin kepada Walikota terlebih dahulu sebelum membuka rekening; b. Semua SKPD melaporkan setiap rekening yang dimiliki.


84

27. Pengenaan Pajak Bunga pada Rekening Tabungan Bendahara Pengeluaran tidak sesuai ketentuan

Dalam rangka pelaksanaan APBD TA 2007, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan rekening giro dan rekening tabungan sebagai rekening operasional pengeluaran. Rekening tabungan digunakan untuk menampung dana kegiatan operasional, sedangkan rekening giro digunakan untuk menampung dana gaji karyawan. Kedua jenis rekening tersebut, baik tabungan maupun giro, berada pada Bank Jatim. Pemeriksaan atas semua rekening tabungan dan rekening giro, diketahui terdapat pemotongan pajak bunga tabungan yang dilakukan oleh Bank Jatim di rekening tabungan, dengan rincian sebagai berikut. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN DINAS PERMUKIMAN DAN BINA MARGA DINAS PENDAPATAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS KEHUTANAN & LH DINAS PERTANAHAN DINAS CAPIL DAN NAKER DINAS INFOKOM DAN PERPUSTAKAAN DINAS PERTANIAN DINAS SUMBER DAYA AIR DINAS PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN BADAN KB DAN KESSOS BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS BAWAS BAPEDA SETDA BAG KEUANGAN – SYIVAI BAG KEUANGAN PEMKOT – KETUT BAG KESEJAHTERAAN BAG UMUM BAG PERLENGKAPAN SEKWAN KECAMATAN BATU KECAMATAN BUMIAJI KECAMATAN JUNREJO KANTOR KASDA KANTOR SATPOL PP KANTOR KOPERASI DAN UKM KANTOR PERHUBUNGAN KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT JUMLAH


Bunga (Rp) 510.952,00 230.940,30 156.170,76 549.804,22 698.083,73 146.885,42 322.879,44 287.406,00 321.693,44 364.911,00 502,383,00 173.118,00 278.213,00 259.982,02 232.084,63 367.999,48 126.076,30 2.469.554,13 28,60 18,08 193.748,23 382,16 23,40 281.799,81 397.022,10 21.172,82 298.962,26 255.474,55 675.038,81 100.252,97 339.563,50 111.330,37 10.171.571,53

Pajak (Rp) 103.147,00 52.506,75 31.172,35 109.678,04 139.091,26 28.846,99 64.192,39 58.531,00 65.872,77 71.944,00 98.606,00 34.704,00 60.628,00 51.393,67 47.408,72 72.953,53 25.071,88 493.910,82 1.000,00 1.000,00 38.635,95 1.000,00 1.000,00 55.818,79 75.700,22 2.413,61 54.954,60 49.385,77 135.644,57 19.332,43 67.588,95 22.204,09 2.135.338,15

85

Permasalahan di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pada penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b alinea ketiga yang menyatakan bahwa Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu: 1) Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; 3) Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Sebagai Subjek Pajak, perusahaan reksadana baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun bentuk lainnya termasuk dalam pengertian badan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp2.135.338,15.

Keadaan tersebut disebabkan : a. PT. Bank Jatim Cabang Batu yang tidak mengikuti aturan yang berlaku; b. SKPD menggunakan rekening dalam bentuk tabungan .

Atas permasalahan tersebut, pihak Bank Jatim Cabang Batu beralasan bahwa pengenaan pajak dikarenakan pihak Bendahara tidak memberitahukan perihal sumber dana dari rekening-rekening bendahara tersebut. Selanjutnya, pihak Bank Jatim akan berkoordinasi dengan kantor pajak untuk memintakan restitusi pajak atas bunga tabungan tersebut.


86

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) agar berkoordinasi dengan Bank Jatim untuk mengurus restitusi pajak; b. Memerintahkan setiap Kepala SKPD agar membuka rekening dalam bentuk giro untuk operasional pengeluaran.


87

28. Penyewaan Alat Berat di Dinas Pemukiman dan Bina Marga tidak dilaksanakan dengan perjanjian

Dinas Permukiman dan Bina Marga salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengelolaan alat-alat berat. Pengelolaan alat-alat berat tersebut dilakukan dengan menyewakan kepada pihak ketiga maupun masyarakat. Penerimaan pendapatan yang diperoleh atas sewa alat berat selama TA 2007 sebesar Rp4.210.000,00. Hasil konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sewamenyewa alat berat, diketahui bahwa selama ini dalam melakukan sewa-menyewa alat berat tidak didasarkan atas perjanjian sewa menyewa antara Dinas Permukiman dan Bina Marga dengan penyewa dhi. pihak ketiga maupun masyarakat, sehingga tidak diketahui berapa nilai sebenarnya. Dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan hanya berupa daftar retribusi sewa alat berat Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Ketentuan Tentang Besarnya Tarif Pemakaian Kendaraan Alatalat Berat di Kota Batu.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 22 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; 4) Persyaratan lain yang dianggap perlu; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 33 ayat (6) yang menyatakan bahwa penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:


88

1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 2) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 3) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; 4) Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Permasalahan di atas mengakibatkan : a. Pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan daerah tidak transparan; b. Besarnya penerimaan retribusi sewa menyewa alat berat yang dilaporkan tidak dapat diyakini kebenarannya karena tidak ada dokumen pembandingnya.

Hal tersebut di atas disebabkan: a. Kelalaian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengelolaan retribusi yang menjadi tanggung jawabnya; b. Kelalaian Pengguna Anggaran yang tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa alat-alat berat Tahun 2007 memang belum ada karena masih disusun konsepnya.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Menegur Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga meningkatkan pengawasan dalam penggunaan atau pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku; b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembenahan pengelolaan/penertiban retribusi yang menjadi tanggung jawabnya.


89

29. Enam kendaraan milik Pemerintah Daerah dipinjam pakai oleh perorangan

Berdasarkan data pinjam pakai kendaraan dari Bagian Perlengkapan, diketahui terdapat enam kendaraan yang dipinjampakaikan kepada perorangan, dengan rincian sebagai berikut.

No.

BERITA ACARA

PEMINJAM

MERK

TAHUN

NOPOL

ESR

Nissan Infinity

2002

N 333 KP

KETERANGAN

PINJAM PAKAI 1

024/388/422.022/2007 Tanggal 23 Oktober 2007

2

024/387/422.022/2007

MK

Tanggal 23 Oktober 2007 3

024/389/422.022/2007

024/390/422.022/2007

5

024/399/422.022/2007

Honda Civic

2003

N 365 KP

VTI MHA

Tanggal 23 Oktober 2007 4

Toyota Corolla

1997

N 309 AP

TC

Mantan Sekretaris Daerah

MHA

Toyota Kijang

1995

N 9689 F

PS

Suzuki Grand

2007

N 361 KP

Mantan Sekretaris

Wakil Ketua DPRD

2007

N 362 KP

Wakil Ketua DPRD

Daerah

Tanggal 19 Desember 2007

024/398/422.022/2007

Mantan Wakil Walikota

Tanggal 23 Oktober 2007

6

Istri Mantan Walikota

Vitara AP

Tanggal 19 Desember 2007

Suzuki Grand Vitara

Penelusuran terhadap Berita Acara Pinjam Pakai tersebut, diketahui bahwa peminjam bertindak untuk dan atas nama perorangan, padahal sesuai ketentuan yang berlaku pinjam-pakai diperuntukkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan untuk pinjam pakai kepada Wakil Ketua DPRD, diketahui bahwa peminjam bertindak untuk dan atas nama Wakil Ketua DPRD. Hal ini, sepatutnya dihindari karena pada Tahun 2006 sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 024/107/422.022/2006, yang bersangkutan telah menerima kendaraan dinas jabatan selaku Wakil Ketua DPRD, berupa Daihatsu Taruna Tahun 2002.

Kondisi ini tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 35 ayat (1)


90

yang menyebutkan bahwa barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, pada: 1) Pasal 13 yang menyatakan bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, meliputi: a. Kendaraan perorangan dinas; b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan; 2) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara; 3) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; 4) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran; 5) Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/ kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini mengakibatkan pengadaan fasilitas penunjang operasional tidak efektif peruntukannya yaitu untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Masalah tersebut disebabkan adanya kebijakan Kepala Bagian Perlengkapan untuk

meminjampakaikan

kendaraan

milik

pemerintah

daerah,

namun

tidak

memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan bahwa pinjam pakai kepada perorangan dimaksudkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan karena masih dalam proses pengkajian status pemanfaatan dan kepemilikannya. Sedangkan pinjam pakai untuk Wakil Ketua DPRD diperuntukkan menunjang operasional khusus/lapangan.


91

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar : a. Meninjau kembali perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan menarik kembali kendaraan tersebut dan menggunakannya untuk menunjang operasional pemda.


92

30. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005-2006 Nomor 06/R/XIV.12/02/2007 tanggal 9 Februari 2007 dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu untuk Tahun Anggaran 2006 Nomor 10/R/XIV.12/03/2007 tanggal 15 Maret 2007, diketahui bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang belum selesai ditindaklanjuti sebagai berikut. a. Hasil pemeriksaan Belanja Daerah TA 2005-2006 Dari 37 rekomendasi BPK, 11 telah selesai ditindaklanjuti dan 15 rekomendasi dalam proses. Sedangkan 11 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, yaitu: No 1

2

3

4

5

Uraian Pekerjaan Fisik Di Dinas Kesehatan Kurang Dari Bestek Sebesar Rp22.210.657,28.

Pembelian Material Bangunan Melebihi Kebutuhan Sebesar Rp40.877.545,00. Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi Lebih Tinggi Dari Analisa SNI, Standar Harga Dan Harga Pasaran Serta Terdapat Kesalahan Jumlah Sebesar Rp108.627.194,01.

Bukti Pertanggungjawaban Revitalisasi SDN Junrejo 1 Senilai Rp30.749.500,00 Diragukan Proses Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Kantor Infokompus Tahap I Tidak Sesuai Ketentuan

Rekomendasi Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan : a. Menegur Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Pengawas supaya lebih cermat dalam menjalankan tugasnya; b. Menarik kepada rekanan atas kekurangan pekerjaan sebesar Rp22.210.657,28 untuk segera disetorkan ke Kas Daerah. Walikota Batu agar menegur Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak cermat dalam mengawasi pekerjaan dan memverifikasi SPj. Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: a. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen berkoordinasi dengan dinas teknis terkait dalam melakukan verifikasi RAB; b. Memerintahkan Kepala Sekolah SD. Torongrejo untuk mempertanggungjawabkan kelebihan harga sebesar Rp21.073.256,00; c. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen mengurangi pagu bantuan SD/MI bersangkutan sesuai hasil verifikasi dengan dinas teknis. Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Sekolah SD yang bersangkutan supaya mempertanggungjawabkan SPJ Swakelola sebesar Rp30.749.500,00 atau menyetorkan ke Kas Daerah apabila tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga : a. Menegur rekanan yang mengundurkan diri tanpa alasan yang bisa diterima dan memasukkannya ke dalan daftar hitam rekanan Kota Batu; b. Memerintahkan Kepala Dinas Pemukiman supaya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa


Keterangan

Srt teguran Kadin kpd PPK & Konsultan Pengawas belum ada PPTK baru mengetahui jika addendum ditolak pd bln Februari 2008. Surat teguran dari Kadin P&K kpd PPK tidak ada.

Surat Kadin kpd PPK tidak ada;

Surat Kadin kpd Kasek Torongrejo tidak ada; Surat Kadin kpd PPK utk mengurangi pagu bantuan SD/MI tidak ada. Tidak dapat menunjukan kegiatan Tahun 2004, krn itu hrs menyetor ke Kasda

Teguran Kadin Kimbinamarga kpd rekanan tidak ada; Tidak ada SPJ.

93

6

Perhitungan RAB Pembangunan Gedung DPRD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp481.696.174,82.

mempertanggungjawabkan kerugian daerah sebesar Rp18.921.301,95 atas jaminan penawaran yang tidak ditarik. Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga: a. Menegur Pemimpin Kegiatan yang menyetujui eskalasi harga pada CCO-I tanpa landasan/argumentasi yang kuat secara yuridis; b. Menarik kerugian daerah akibat kenaikan harga besi kepada rekanan sebesar Rp481.696.174,82 dan segera disetorkan ke Kas Daerah.

Tidak ada surat teguran Kadin;

Belum ada setoran.

b. Hasil pemeriksaan LKPD TA 2006 Dari 25 rekomendasi BPK, 12 telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan 13 rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu : No 1

Uraian Pengeluaran untuk Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Sekda kurang wajar senilai Rp45.679.500,00 dan digunakan untuk satuan kerja lain senilai Rp176.380.600,00.

2

Realisasi setoran bagian laba dari PDAM melebihi ketentuan.

3

Pencairan kas untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan tidak segera disalurkan kepada desa/kelurahan.

4

Pendapatan Agropolitan Televisi (A-TV) tidak dicatat bruto.


Rekomendasi Walikota untuk: a. Menegur dan memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk melakukan pembelian BBM sesuai kondisi sebenarnya; b. Menegur dan memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk tidak membebankan biaya BBM satuan kerja/instansi di luar Sekretariat Daerah ke Pos Sekretariat Daerah. Walikota untuk: a. Menegur dan memerintahkan Tim Anggaran untuk tidak lagi menganggarkan pendapatan setoran bagian laba dari PDAM melebihi ketentuan yang berlaku; b. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk menghitung hutang kepada PDAM karena terjadinya kelebihan setor dari PDAM sejak tahun 2004. Walikota untuk menegur dan meminta pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta pertanggungjawaban Kepala Kas Daerah yang menunda pembayaran dana ADD kepada desa/kelurahan. Walikota untuk: a. Segera menetapkan status ATV; b. Memerintahkan Kepala Dinas

Keterangan

94

5

6

7

8

9

Penyertaan Modal kepada PDAM yang disajikan Pemerintah Kota sebesar Rp400.000.000,00 berbeda dengan yang disajikan oleh PDAM. Belanja Modal Meubelair serta Sarana Pembelajaran dan Perpustakaan dibebankan pada Belanja Modal Gedung Sekolah sebesar Rp2.346.000.000,00. Pembuatan Bangunan dan Jaringan di Dinas Sumber Daya Air dan Energi sebesar Rp1.258.711.000,00 dibebankan pada Belanja Pemeliharaan dan status aset hasil Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal Sebesar Rp1.720.824.000,00 Belum Jelas Statusnya. Realisasi Belanja Modal Gedung sebesar Rp2.024.000.000,00 tidak sesuai dengan prestasi fisik yang dicapai.

Belanja modal sebesar Rp5.065.539.200,00 dianggarkan dan dibebankan pada rekening belanja pemeliharaan.


Informasi dan Komuniksi untuk melaporkan seluruh penerimaan dan pengeluaran ATV sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD. Walikota Batu untuk merevisi Berita Acara Serah Terima Bantuan menjadi Berita Acara Penyertaan Modal Pemeritah Kota Batu kepada PDAM. Walikota Batu untuk menegur dan memerintahkan Tim Anggaran agar dalam merencanakan pembebanan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Walikota Batu uuntuk menegur dan memerintahkan Tim Anggaran supaya dalam merencanakan pembebanan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Walikota Batu untuk : a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegur dan memerintahkan para kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan biaya operasional DAK; b. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan untuk menegur dan memerintahkan Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi untuk lebih cermat dan tegas dalam melakukan verifikasi SPJ. Walikota Batu untuk memerintahkan Dinas PU Bina Marga dan Pemukiman, Bagian Perlengkapan serta Tim Anggaran untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran belanja pemeliharaan berkala jalan dan membebankannya sebagai belanja modal bukan belanja pemeliharaan.

95

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada : 1) Pasal 20 : a) Ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; b) Ayat (2) menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; c)

Ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

d) Ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1); e)

Ayat (5) menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

2) Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa menteri/pimpinan lembaga/gubernur/ walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud; 3) Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta).

Temuan

pemeriksaan

BPK

yang

belum

ditindaklanjuti

mengakibatkan

kesalahan-kesalahan yang dilaporkan pada laporan hasil pemeriksaan belum diperbaiki dan ada kemungkinan untuk terulang.


96

Hal tersebut disebabkan oleh: a. Kurangnya kesadaran para kepala dinas/satuan kerja untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK; b. Kurang aktifnya Badan Pengawasan untuk mengkoordinasikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

Untuk tindak lanjut pada Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2006, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan bahwa tindak lanjut secara efektif baru dilakukan pada awal Tahun 2008 karena kendala internal di Bawasda berupa jabatan definitif Kepala Bawasda yang kosong pada Tahun 2006 s.d 2007, mutasi staf, tidak tersedianya data dan informasi yang mendukung serta beberapa kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Batu yang sudah masuk jalur hukum seperti korupsi, kepangkatan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar: a. Memerintahkan para kepala dinas/satuan kerja untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK; b. Menegur Badan Pengawasan untuk segera mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.


97

Lampiran 1 RINCIAN PENJELASAN SELISIH NO TANGGAL 1

2

CEK

JUMLAH

ALOKASI

JUMLAH

Ada SP2D

3

4

5

6

7

1 1 01 2007 2

02 2007

Terdapat uang tunai di awal tahun TOTAL JANUARI (11.955.021) Pembayaran SP2D diambilkan dari brankas (Capil) (ada SP2D) Selisih ini terjadi karena pembayaran SP2D diambilkan dari brankas tidak melalui pencairan dengan cek -

TOTAL FEBRUARI 3 05 03 2007 CEK NO 839715

Non Posting (Tanpa SP2D) Pengembalian Brankas 8 9

500.000.000

SPM 2787/BP/PL/2006 CV KENCONO AGUNG SPM 2784/BP/PL/2006 CV INDRA CIPTA SPM 2785/BP/PL/2006 LAMBANG WAHYU INSANI SPM 2783/BP/PL/2006 CV INDRA CIPTA BRANKAS

51.204.045 66.255.128 36.034.332 174.065.106 7.444.639

SP2D KLH SP2D PERTANIAN

77.260.750 87.736.000 500.000.000

Jumlah selisih Panjar 10

11(8+9+10)

500.000.000 500.000.000 (12.000.000)

500.000.000

(12.000.000)

(12.000.000)

51.204.045 66.255.128 36.034.332 174.065.106 7.444.639

164.996.750

Selisih terjadi karena adanya pengambilan dengan cek untuk membayar SPM tahun 2006 dan sebagian disimpan di brankas. 4 14 03 2007 CEK NO 83974

2.704.869.200

TRANSFER PEMBAYARAN SPM PT AMIN KARYA LAKSANA Selisih terjadi karena pengambilan dengan cek sebesar Rp2.704.869.200,00 untuk dipinjam PT. AKL, salah satu rekanan yang sedang mengerjakan proyek (dalam lingkup kegiatan Dinas Kimpraswil).Dari jumlah tersebut, telah dikembalikan oleh PT AKL tgl. 28 Desember 2007 sebesar Rp1.700.000.000. Sisanya diperhitungkan dengan pinjaman yang dimiliki Kasda kepada PT AKL sebesar Rp939.199.000,00 sehingga PT AKL masih memiliki pinjaman Rp65.670.200,00.

TOTAL MARET 5 05 04 2007 CEK NO 839721

6 12 04 2007 CEK NO BC839724

481.390.089

355.240.000

1.700.000.000 1.004.869.200

2.200.000.000

PEMBAYARAN SP2D SETWAN PEMBAYARAN SP2D PERINDAG PENGEMBALIAN SP2D DIKNAS BRANKAS Selisih terjadi karena pengambilan uang dengan cek Rp481.390.089, sebesar Rp100 juta digunakan untuk bayar pinjaman ke Diknas dan Rp35 juta disimpan di brankas

265.000.089 81.390.000 100.000.000 35.000.000 481.390.089

PEMBAYARAN SP2D KESBANGLINMAS PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN PEMBAYARAN SP2D PKK SETDA (panjar) Selisih terjadi karena adanya panjar. Bukti permintaan panjar tidak ada. Namun, panjar ini telah dipertanggunjawabkan dengan pengajuan SPP, SPM dan penerbitan SP2D tanggal 14 Agustus 2007.

40.000.000 17.240.000 250.000.000 48.000.000 355.240.000

2.704.869.200

164.996.750

3.032.427.811

7.444.639

-

346.390.089 100.000.000 35.000.000

307.240.000 48.000.000

3.039.872.450

1

2

3

7 13 04 2007 CEK NO 839759

8 16 04 2007 CEK NO 839725

4

5

591.900.000

450.000.000

6

PENGEMBANLIAN SP2D PMP PEMBAYARAN SP2D PERSIKOBA BRANKAS PEMBAYARAN SP2D KESRA PEMBAYARAN SP2D KEC BUMIAJI Selisih terjadi karena adanya pengambilan cek untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp360 juta ke PMP dan Persikoba, Rp140 juta disimpan dalam brankas dan sisanya untuk pembayaran yang memang ada SP2Dnya yaitu Kesra dan Kec. Bumiaji (seperti dalam tabel).

60.000.000 300.000.000 140.000.000 74.500.000 17.400.000 591.900.000

PEMBAYARAN RTGS CV BAROKAH BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pencairan cek Rp450 juta, untuk pengembalian CV Barokah sebesar Rp397.633.510 dan untuk brankas sebesar Rp52.366.490.

397.633.510 52.366.490 450.000.000

7

8

9

10

11(8+9+10)

60.000.000 300.000.000 140.000.000 91.900.000

397.633.510 52.366.490

-

9 18 04 2007 CEK NO 839727

10 30 04 2007 CEK NO 84003

300.000.000

621.570.900

PEMBAYARAN SP2D SATPOL PENGEMBALIAN SP2D PERINDAG BRANKAS PENGEMBALIAN SP2D SETWAN PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman ke SP2D Perindag, Setwan dan Pemerintahan dan penyimpanan di brankas.

24.600.000 81.390.000 144.010.000 35.000.000 15.000.000 300.000.000

PEMBAYARAN SP2D PERTANIAN PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA PEMBAYARAN SP2D WALIKOTA PEMBAYARAN SP2D CAPIL PEMBAYARAN SP2D DISPENDA PEMBAYARAN SP2D PERTANIAN PEMBAYARAN SP2D HUKUM PEMBAYARAN SP2D KESRA PEMBAYARAN SP2D KEUANGAN PEMBAYARAN KMG BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman berupa Kredit Multi Guna (KMG) di Bank Jatim dan penyimpanan di brankas.

39.600.000 8.850.000 16.400.000 72.000.000 20.000.000 4.840.000 9.200.000 51.300.000 122.403.900 24.885.000 52.092.000 105.049.930 94.950.070 621.570.900

TOTAL APRIL

2.800.100.989

24.600.000 81.390.000 144.010.000 35.000.000 15.000.000

421.570.900 105.049.930 94.950.070

1.191.700.989

1.094.073.440

466.326.560

48.000.000

1.608.400.000

1

2

3

11 01 05 2007 CEK NO 839731

12 07 05 2007 CEK BC 840038

4

408.220.821

238.182.500

5

PEMBAYARAN GAJI DEWAN PEMBAYARAN SP2D HONOR TENAGA AHLI SETWAN PEMBAYARAN SP2D SETWAN Brankas Selisih terjadi karena adanya pegembalian pinjaman pemerintahan.

6

223.625.821 3.500.000 31.095.000 150.000.000

7

8

9

258.220.821 150.000.000

SP2D

PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN PEMBAYARAN SP2D DINKES PENGEMBALIAN SP2D DEWAN Selisih terjadi karena adanya pegembalian pinjaman SP2D Dewan.

408.220.821 30.000.000 108.182.500 100.000.000

138.182.500 100.000.000

238.182.500 13 09 05 2007 CEK NO 840040

150.000.000

PENGEMBALIAN SP2D KEUANGAN PENGEMBALIAN DISHUB BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D keuangan dan Dishub dan penyimpanan selisih pencairan ke brankas.

20.000.000 91.800.500 38.199.500

150.000.000 14 10 05 2007 CEK PAD 84004

15 11 05 2007 CEK NO 840042 CEK NO 840043

16 21 05 2007 CEK NO 840047

17 29 05 2007 CEK BC 840276

138.900.000

1.262.502.625 70.000.000

585.081.123

163.466.621

SP2D KESBANG SP2D KESBANG KPU PENGEMBALIAN SP2D SETWAN BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Setwan dan penyimpanan di brankas.

13.900.000 5.000.000 65.000.000 55.000.000

38.199.500

-

18.900.000 65.000.000 55.000.000

138.900.000

PEMBAYARAN SP2D SETDA PJU PEMBAYARAN SP2D KASDA PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D BAPEDA PEMBAYARAN SP2D DIKNAS PEMBAYARAN SP2D DIKNAS PEMBAYARAN SP2D PERSIKOBA PEMBAYARAN SP2D PEMERINTAHAN (SETDA) PEMBAYARAN SP2D KLH PENGEMBALIAN SP2D KASDA BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Kasda dan penyimpanan di brankas.

703.902.625 4.100.000 18.000.000 14.800.000 20.700.000 15.000.000 400.000.000 70.000.000 36.000.000 35.000.000 15.000.000 1.332.502.625

PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN PEMBAYARAN SP2D KB KESOS PEMBAYARAN SP2D DIKNAS PEMBAYARAN SP2D KESBANG SETDA PENGEMBALIAN SP2D DIKNAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Diknas dan penyimpanan di brankas.

53.439.000 130.000.000 6.949.623 21.050.000 23.642.500 350.000.000 585.081.123

PERTANAHAN SP2D SETDA

20.000.000 91.800.500

79.000.000 7.013.180

1.282.502.625 35.000.000 15.000.000

235.081.123 350.000.000

10

11(8+9+10)

1

2

3

18 31 05 2007 CEK BC 840278 CEK bc 840279

4

981.407.750 150.000.000

5 SP2D SETDA SP2D SETDA PANJAR SETDA Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPM dan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar ini telah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan Penerbitan SP2D tanggal 14 September 2007.

6 13.450.000 4.003.441 60.000.000 163.466.621

PEMBAYARAN KMG PENGEMBALIAN PERTANAHAN SP2D DIKNAS SP2D SDAE SP2D KASDA BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian KMG, Pertanahan dan penyimpanan di brankas.

106.316.630 825.000.000 35.095.000 61.786.250 59.526.500 43.683.370

11 06 07 CEK BC 840281

20 13 06 2007 CEK NO 840283

21 20 06 2007 CEK NO 840256

227.970.000

159.414.500

855.000.000

9

10

11(8+9+10)

60.000.000

106.316.630 825.000.000

156.407.750 43.683.370

2.089.294.819

SETDA PANJAR SETDA SP2D PARIWISATA SP2D SATPOL PP SP2D KEC. BUMIAJI SP2D SDAE SP2D PERINDAG Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPM dan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar ini telah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan Penerbitan SP2D tanggal 14 September 2007.

71.600.000 74.800.000 30.896.000 8.200.000 5.750.000 11.600.000 25.124.000 227.970.000

PEMBAYARAN SP2D PERINDAG PEMBAYARAN SP2D PERKIM PERSIKOBA BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman ke persikoba dan penyimpanan di brankas.

18.000.000 35.176.000 100.000.000 6.238.500

PEMBAYARAN SP2D KESRA KNPI PEMBAYARAN SP2D MASJID NURUL IMAN PEMBAYARAN SP2D KESRA FKUB PEMBAYARAN SP2D KESRA MTQ PROP SP2D PERTANAHAN PEMBAYARAN SP2D PRAMUKA PENGEMBALIAN SP2D KASDA PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN PEMBAYARAN PAJAK DKP PEMBAYARAN SP2D SETDA (PANJAR) PEMBAYARAN KMG BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti daftar tersebut), panjar Setda pembayaran KMG, dan penyimpanan di brankas.

30.000.000 25.000.000 9.669.000 3.500.000 100.000.000 100.000.000 35.000.000 15.000.000 9.030.000 55.000.000 155.612.366 317.188.634 855.000.000

TOTAL JUNI

8

1.131.407.750

TOTAL MEI 19

7

1.593.117.130

301.882.870

60.000.000

1.955.000.000

74.800.000

153.170.000

53.176.000 100.000.000 6.238.500

159.414.500

1.086.014.500

30.000.000 25.000.000 9.669.000 3.500.000 100.000.000 100.000.000 35.000.000 15.000.000 9.030.000 55.000.000 155.612.366 317.188.634

206.346.000

582.811.366

323.427.134

129.800.000

1.036.038.500

1

2

3

22 13 07 2007 cek BC 840261

23 17 07 2007 cek BC 840263

24 20 07 2007

4 SP2D 244

SP2D 274

5 SP2D PRAMUKA Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Pramuka. SP2D PERSIKOBA Selisih terjadi karena adanya pengembalian pinjaman SP2D Persikoba. PANJAR PEMERINTAHAN Selisih terjadi karena adanya pemberian panjar (tidak ada SPP,SPM dan SP2D). Bukti permintaan/pemberian panjar tidak ada. Panjar ini telah dipertanggungjawabkan dengan SPP, SPM dan Penerbitan SP2D tanggal 14 September 2007. TOTAL JULI

25 14 08 2007 CEK NO 164095

647.856.685 PEMBAYARAN SP2D TORONGREJO PEMBAYARAN SP2D PANDANREJO PEMBAYARAN SP2D SONGGOKERTO PEMBAYARAN SP2D KASDA BRANKAS PEMBAYARAN SP2D SDA PEMBAYARAN SP2D SDA PEMBAYARAN SP2D SDA PEMBAYARAN SP2D KLH PEMBAYARAN SP2D KLH PEMBAYARAN SP2D KLH PEMBAYARAN SP2D KLH PEMBAYARAN SP2D PERINDAG PEMBAYARAN SP2D INFOKOM PEMBAYARAN SP2D BAWAS Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam daftar tersebut dan penyimpanan di brankas.

6

7

8

150.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

9

10

82.533.000

432.533.000 166.387.500 148.837.500 166.387.500 9.890.490 8.497.010 1.200.000 800.000 2.985.000 29.707.525 43.310.100 14.300.000 26.410.400 643.660 15.700.000 12.800.000

82.533.000

-

350.000.000

-

166.387.500 148.837.500 166.387.500 9.890.490 8.497.010

147.856.685

647.856.685 26 15 08 2007 CEK NO 840273

1.022.005.000 TK MUTIARA ABADI (Diknas) PEMBAYARAN SP2D SUMBERBRANTAS PEMBAYARAN SP2D PESANGGRAHAN PEMBAYARAN SP2D TULUNGREJO PEMBAYARAN SP2D SUMBERGONDO PEMBAYARAN SP2D DADAPREJO BRANKAS PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D PERKIM PEMBAYARAN SP2D KESBANG PEMBAYARAN SP2D KESBANG PEMBAYARAN SP2D KESBANG Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam daftar tersebut) dan penyimpanan di brankas.

15.000.000 166.387.500 201.487.500 219.037.500 148.837.500 148.837.500 412.500 6.000.000 6.180.000 8.500.000 17.000.000 1.000.000 1.500.000 10.000.000 30.000.000 6.175.000 33.250.000 2.400.000 1.022.005.000

11(8+9+10)

15.000.000 166.387.500 201.487.500 219.037.500 148.837.500 148.837.500 412.500

122.005.000

82.533.000

432.533.000

1

2

3

27 16 08 2007 CEK BC 840274

28 23 08 2007 CEK CC164063

4

5

6

855.000.000 PEMBAYARAN SP2D SISIR PEMBAYARAN SP2D TEMAS PEMBAYARAN SP2D BUMIAJI PEMBAYARAN SP2D BEJI BRANKAS PEMBAYARAN SP2D KOP & UKM PEMBAYARAN SP2D DKP PEMBAYARAN SP2D CAPIL PEMBAYARAN SP2D PEMERINTAHAN Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam daftar tersebut) dan penyimpanan di brankas.

201.487.500 201.487.500 183.937.500 148.837.500 14.250.000 11.100.000 31.800.000 17.100.000 45.000.000 855.000.000

610.361.500 PEMBAYARAN SP2D DESA TLEKUNG PEMBAYARAN SP2D DESA SIDOMULYO PEMBAYARAN SP2D GUNUNGSARI PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA

148.837.500 148.837.500 166.387.500 3.600.000 7.200.000 22.000.000 37.561.500 100.000.000 634.424.000

7

8

9

10

11(8+9+10)

201.487.500 201.487.500 183.937.500 148.837.500 14.250.000

105.000.000

440.000.000

70.361.500 100.000.000

Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam daftar tersebut) 29 28 08 2007 14 8 2007 0242/VIII/SP2D/LS/2007 28 8 2007 0385/VIII/SP2D/LS/2007

PANJAR BAGIAN UMUM PENGEMBALIAN PANJAR SETDA BLN APRIL PENGEMBALIAN PANJAR SETDA BLN APRIL Selisih terjadi karena adanya panjar dari bagian umum (menambah selisih), pengembalian panjar dari setda (mengurangi selisih). Jumlah Rp600.000 adalah kelebihan SP2D dibandingkan dengan kas yang keluar (kas yang keluar Rp9.950.000 sedangkan SP2D sebesar Rp10.550.000. Nomor SP2D 0385/VIII/SP2D/LS/2007

TOTAL AGUSTUS 30 06 09 2007 CEK CC 164069

288.667.000 PEMBAYARAN SP2D DISPERINDAG PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN PEMBAYARAN SP2D DKP PEMBAYARAN SP2D DIKNAS PEMBAYARAN SP2D DIKNAS PEMBAYARAN SISA SP2D DISPENDA Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D Dispenda

79.367.113 (48.000.000) (600.000)

2.720.767.113 2.427.000 14.800.000 47.740.000 20.700.000 3.000.000 200.000.000 288.667.000

79.367.113 (48.000.000) (600.000)

445.223.185

2.666.840.490

88.667.000 200.000.000

23.159.510

30.767.113

2.720.767.113

1

2

3

31 07 09 2007 CEK NO 164071 CEK NO 164072

4

5

500.000.000 PEMBAYARAN PAM DKB NGAGLIK 500.000.000 PEMBAYARAN PAM DKB TEMAS PEMBAYARAN PAM DKB PESANGGRAHAN PEMBAYARAN PAM DKB JUNREJO PEMBAYARAN PAM DKB PENDEM PEMBAYARAN PAM DKB BEJI PEMBAYARAN PAM DKB TORONGREJO PEMBAYARAN PAM DKB BUMIAJI PEMBAYARAN PAM DKB GIRIPURNO PEMBAYARAN PAM DKB GUNUNGSARI PEMBAYARAN PAM DKB TULUNGREJO PEMBAYARAN PAM DKB SUMBEREJO PERSIKOBA PEMBAYARAN SP2D KASDA PEMBAYARAN SISA SP2D SETWAN Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D (seperti dalam daftar tersebut)

32 11 09 2007 Cek CC 164073

20.600.000 PANJAR SETDA (KEPEGAWAIAN) Selisih terjadi karena adanya panjar sebesar rp20.600.000,00. Panjar tersebut dipertanggungjawabkan pada tgl. 24 September 2007, SP2D-nya tergabung dalam jumlah Rp50 juta.

33 13 09 2007 Cek CC 164074

KESRA DI REGISTER Rp250.542.810, berdasar cek gabungan seharusnya Rp250.000.000,00 Selisih disebabkan karena SP2D-nya lebih sebesar Rp542.810 dibandingkan pengeluaran riil sebesar Rp250 juta

SP2D No. 199-201 tgl.13 Sept 2007 34 14 09 2007 SP2D No. 204-213 SP2D No. 214-217 SP2D No. 218-220

35 18 09 2007 CEK NO 164101

PENGEMBALIAN PANJAR PENGEMBALIAN PANJAR PENGEMBALIAN PANJAR Selisih terjadi karena tidak ada pengeluaran riil, tetapi ada pembukuan SP2D di register dan BKU. SP2D tersebut adalah pertanggungjawaban (Spj) untuk panjar tgl.11Juni 2007 untuk nilai Rp74.800.000, tgl.29 Mei 2007untuk nilai Rp60 juta dan tanggal 20 Juli 2007 untuk nilai Rp82.553.000,00.

254.257.900 PEMBAYARAN SP2D KESRA PEMBAYARAN SP2D KASDA PEMBAYARAN SP2D KLH PEMBAYARAN SP2D KLH PEMBAYARAN SP2D KLH PEMBAYARAN SP2D KECAMATAN BATU PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA PEMBAYARAN SP2D PARIWISATA PEMBAYARAN SP2D BAWAS

6 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 59.550.000 250.000.000 7.085.595 40.000.000

7

8

9

10

1.000.000.000,00

1.011.685.595 20.600.000

20.600.000

(542.810)

(74.800.000) (60.000.000) (82.533.000)

38.500.000 5.680.800 286.250 6.000.000 13.971.650 20.550.000 3.000.000 18.000.000 12.800.000

(74.800.000) (60.000.000) (82.533.000)

9.500.000

11(8+9+10)

1

2

3

SP2D No. 282, 283, 284 bulan September 2007

36 20 09 2007 CEK CC 164076

37 21-Sep-07 0319/IX/SP2D/LS/2007

4

5 PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KB & KESOS PEMBAYARAN SP2D KEC BUMIAJI BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengeluaran kas sebesar Rp50 juta tetapi jumlah pengeluaran sesuai SP2D sebesar Rp40.500.000 terdiri dari 3 SP2D sebesar Rp15 juta, Rp25 juta dan Rp500 ribu. SP2D yang dibukukan dalam BKU berbeda dengan penggunaan pengeluaran yang sebenarnya. Penggunaan kas adalah untuk pembayaran SP2D Kesra, Kasda dan untuk disimpan di brankas, sedangkan sesuai SP2D adalah untuk belanja sosial kemasyarakatan (Kesra)

463.307.000 PEMBAYARAN SP2D SATPOL/BEBAN KERJA PEMBAYARAN SP2D SATPOL/KONDISI KERJA PEMBAYARAN SP2D BAPEDA/BEBAN KERJA PEMBAYARAN SP2D KOP & UKM/BEBAN KERJA PEMBAYARAN SP2D KESEHATAN/BEBAN KERJA PEMBAYARAN SP2D PMP/BEBAN KERJA PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PERANGKO PEMBAYARAN SP2D PERKIM/ATK PEMBAYARAN SP2D PERKIM/JASA KOMUNIKASI PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PEMELIHARAAN KENDARAAN PEMBAYARAN SP2D PERKIM/CETAK PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LISTRIK PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KEBERSIHAN PEMBAYARAN SP2D PERKIM/MAMIN PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PERJALANAN DINAS PEMBAYARAN SP2D PERKIM/PD DLM DAERAH PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KURSUS PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR JAN-APRIL PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR MARET-MEI PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR JAN-JULI PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR APRIL PEMBAYARAN SP2D PERKIM/LEMBUR MARET PEMBAYARAN SP2D PERKIM/KONDISI KERJA PEMBAYARAN SP2D PERKIM/BEBAN KERJA PEMBAYARAN PERSIKOBA

6 40.000.000 3.000.000 1.500.000 5.250.000 4.500.000 4.650.000 450.000 13.050.000 450.000 8.500.000 3.750.000 24.000.000 14.800.000 5.750.000 5.819.200 254.257.900

5.000.000 4.000.000 13.900.000 4.850.000 18.000.000 5.000.000 2.000.000 1.000.000 1.885.000 9.320.000 1.450.000 1.500.000 750.000 6.000.000 12.000.000 2.000.000 11.000.000 4.200.000 1.542.000 19.290.000 1.185.000 1.185.000 18.250.000 18.000.000 300.000.000

Selisih terjadi karena adanya pengembalian ke Persikoba

463.307.000

SP2D KESRA FKPPI SP2D ini ada di register tetapi tidak ada pengeluaran riil sebesar Rp10 juta yang berasal dari pencairan cek. Sesuai penjelasan Kuasa BUD periode sebelum Oktober 2007, pengeluaran tersebut diambilkan dari brankas.

(10.000.000)

7

8

9

204.257.900

163.307.000 300.000.000

(10.000.000)

10

11(8+9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

38 24-Sep-07 349/IX/SP2D/LS/2007 Cek CC 164103

SP2D SETDA/PERJALANAN DINAS (di register Rp50 jt, berdasarkan cek Rp29.400.000,00) Selisih disebabkan SP2D Rp50 juta, pengeluaran riil Rp29.400.000. SP2D tersebut sebagiannya atau Rp20.600.000 adalah pertanggungjawaban panjar tgl. 11 Sept 2007

(20.600.000)

(20.600.000)

39

SP2D SETDA/SELAMATAN Selisih disebabkan SP2D Rp95.225.000, pengeluaran riil Rp15.857.887,00. SP2D tersebut sebagiannya atau Rp79.367.113 adalah pertanggungjawaban panjar tgl. 28 Agustus 2007

(79.367.113)

(79.367.113)

350/IX/SP2D/LS/2007 Cek CC 164103, SP2D 350/351

40 25 09 2007 CEK NO 164104

41

0356//SP2D/LS/2007

42 27 09 2007 CEK NO 164105

445/IX/SP2D/LS/2007

43 28-Sep-07 454/IX/SP2D/LS/2007 CC 164079

CC 164079

841.700.000 PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN/BK PEMBAYARAN SP2D PERHUBUNGAN/KK PEMBAYARAN SP2D KEC JUNREJO PEMBAYARAN SISA SP2D PERTANAHAN Di register/BKU tertulis Rp865 juta, pengeluaran riil berdasarkan catatan kendali Rp825 juta sehingga selisih (lebih) pada BKU sebesar Rp40.000.00. SP2D yang dibukukan di BKU adalah untuk Belanja Sosial Kemasyarakatan(5.1.5.01)

6.600.000 4.100.000 2.000.000 4.000.000 825.000.000 841.700.000

985.931.900 PEMBAYARAN SP2D PERTANAHAN DINKES PARIWISATA PARIWISATA PARIWISATA DKP DKP KLH KASDA KASDA KASDA KASDA KASDA KASDA KASDA PANJAR SP2D KESRA BRANKAS Selisih terjadi karena adanya pengeluaran sebesar Rp660 juta, namun bukti SP2D hanya sebesar Rp 138.520.000,00 (SP2D Nomor 445/SP2D/IX/LS/2007)

567.160.000 4.300.000 1.800.000 40.000.000 67.000.000 105.950.000 61.077.000 20.426.900 2.000.000 11.000.000 1.950.000 3.000.000 2.000.000 108.000 5.320.000 90.000.000 2.840.000 985.931.900

SP2D SETDA/KEPEGAWAIAN (Di register tertulis Rp91.253.000 di catt kendali Rp36.253.000) Selisih disebabkan SP2D Rp91.253.000,00 pengeluaran riil Rp36.253.000. Selisih sebesar Rp55 juta karena dalam SP2D tersebut terdapat pertanggungjawaban panjar tgl. 28 Agustus 2007sebesar Rp55 juta. PANJAR SETDA selisih terjadi karena adanya panjar TOTAL SEPTEMBER

11(8+9+10)

16.700.000 (40.000.000)

325.931.900 521.480.000

(55.000.000)

(55.000.000)

25.000.000

25.000.000 2.073.627.000

1.990.437.190

(10.000.000)

(326.700.113)

1.653.737.077

1

2

44

3 10 2007

3

45 04 10 2007 CEK CC164083

4

5

6

7

PANJAR-KESRA BNK SP2D dari panjar kesra ini telah tergabung dalam SP2D Nomor 385 tanggal 28 Agustus 2007.

600.000

200.000.000 PEMBAYARAN SISA SP2D DIKNAS PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA PEMBAYARAN SISA SP2D KESRA BNK PANJAR SP2D SATPOL PENGEMBALIAN SP2D PEMERINTAHAN BRANKAS TRANSFER REKENING JAYA PRATAMA Selisih terjadi karena adanya pengembalian Sisa SP2D seperti dalam daftar tersebut dan adanya penyimpanan di brankas

25.000.000 24.500.000 600.000 20.820.000 25.000.000 68.874.700 35.205.300

8

9

10

11(8+9+10)

600.000

25.000.000 24.500.000 600.000 20.820.000 25.000.000 68.874.700 35.205.300

200.000.000 46 05 10 2007 CEK CC164106

100.000.000 PENGEMBALIAN PERSIKOBA PENGEMBALIAN SP2D INFOKOM Selisih terjadi karena adanya pengembalian Sisa SP2D seperti dalam daftar tersebut dan adanya penyimpanan di brankas

60.000.000 40.000.000

100.000.000

100.000.000

47 09 10 2007 CEK CC 164108

48 10 10 2007 CEK CC164109 11 10 2007

155.000.000 PENGEMBALIAN SP2D KASDA PENGEMBALIAN SP2D SATPOL PENGEMBALIAN KEPEGAWAIAN Selisih terjadi karena adanya pengembalian SP2D seperti dalam daftar. 300.000.000 PANJAR 20.000.000 KESRA AN NUR Selisih terjadi karena adanya panjar seperti dalam daftar. TOTAL OKTOBER JUMLAH TOTAL Selisih yang belum dapat dijelaskan JUMLAH SEHARUSNYA

100.000.000 50.000.000 10.000.000

155.000.000

160.000.000 300.000.000 20.000.000 870.347.000

300.000.000 20.000.000 -

365.305.300 11.675.012.727

68.874.700 1.669.115.413

341.420.000 365.820.000

775.600.000 13.709.948.140 42.576 13.709.990.716

Lampiran 2

No

Nomor Rekening

: 1.20.03.16.01

Nama kegiatan

: Dialog / audiensi dengan Tokoh Masyarakat dan Ormas

Kode rekening

: 1.20.03.16.01.5.2.2.15.01

Nama rekening

: Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tanggal

Uraian

Jumlah

1

01/02/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 7,12 Januari 2007

600.000,00

2

12/02/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,7,9 Peb 2007

3

12/02/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 10 Pebr 2007

4

25/02/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,9,23 Pebr 2007

900.000,00

5

26/02/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 23,25 Pebr 2007

1.000.000,00

6

27/02/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 21,25 Pebr 2007

7

02/02/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 5,19,26 Jan 2007

8

20/02/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 10,16,18 Pebr 2007

9

31/03/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,3,9 Maret 2007

1.500.000,00 300.000,00

Pelaksana

Keterangan

Wakil Walikota

Bukti kuitansi tanda terima, tidak ada Surat Tugas dan SPPD

Walikota


Wakil Walikota


Wakil Walikota


Walikota


600.000,00

Wakil Walikota


900.000,00

Wakil Walikota


1.500.000,00

Walikota


1.500.000,00

Walikota


300.000,00

Wakil Walikota


Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,2,3,26 Maret 2007

1.200.000,00

Wakil Walikota


Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 16,23,30 Maret 2007

1.500.000,00

Walikota


10 31/03/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 23 Maret 2007

11 31/03/2007 12 31/03/2007 13 30/04/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 17,30 April 2007

14 30/04/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,6,7,8 April 2007

15 30/04/2007 16 30/04/2007

600.000,00 Wakil Walikota


2.000.000,00

Walikota


Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 2,12 April 2007

1.000.000,00

Walikota


Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 9,13,17 April 2007

1.500.000,00

Walikota


17 30/04/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 20,27,28,30 April 2007

2.000.000,00

Walikota


18 30/04/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 6,7April 2007

19 31/05/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,2,6 Mei 2007

20 31/05/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,18,21,29 Mei 2007

600.000,00

Wakil Walikota


21 31/05/2007


2.000.000,00

Walikota


22 31/05/2007


1.500.000,00

Wakil Walikota


23 26/06/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka rakor Muspida tgl 5,15,25,26 Juni 2007

2.500.000,00

Walikota


24 28/06/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,15,19,22,26,28 Juni 2007

3.500.000,00

Walikota


25 29/06/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,8,15,22,29 Juni 2007

2.000.000,00

Wakil Walikota


26 20/07/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,6,7,13,20 Juli 2007

1.500.000,00

Wakil Walikota


27 22/07/2007


1.500.000,00

Wakil Walikota


28 30/07/2007


1.500.000,00

Wakil Walikota


29 31/07/2007

Biaya perjalanan dinas KDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 28,31 Juli 2007

30 31/08/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 1,4,5,7,8 Agustus 2007

31 31/08/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka dialog dgn tokoh masy,ormas&orsos tgl 16,18,19,20,22,24 Agust 2007

32 31/08/2007

Biaya perjalanan dinas WaKDH dalam rangka pembukaan Jambore UKS siswa SMK 2007 tgl 4 Agustus 2007 JUMLAH

600.000,00 1.500.000,00

600.000,00

Wakil Walikota


Walikota


Walikota


1.500.000,00

Wakil Walikota


1.800.000,00

Wakil Walikota


500.000,00

Wakil Walikota


42.000.000,00

Lampiran 3 PERINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN BUKTI TIDAK LENGKAP TAHUN ANGGARAN 2007 No 1

Partai PNI Marhaenisme

Jenis Pengeluaran

Tgl kuitansi

Biaya perjalanan rapat

07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n H Kadarianto

Uraian

200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Dorahman


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Supriadi


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Mariadi


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Slamet


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Wibowo


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Toyib


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Wito BL


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n K Solikin


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Sutrisno


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Mistari


07/10/2007

Biaya perjalan rapat a/n Imam

Partai Amanat

Biaya perjalanan

Nasional

Presentasi budidaya hortikultura di DPW


10/02/2007

Pelatihan kepemimpinan dengan IRI


18/02/2007

Undangan pertemuan Badan EKJU & W


17/03/2007

Undangan Pelatihan Public Relation


23/03/2007

Undangan Up Grading Manajemen Partai


25/05/2007

Undangan membuka peluang bisnis holtikultura


17/06/2007

Pelatihan strategi advokasi dan penanganan


12/08/2007

Undangan pelatihan politik perempuan dengan IRI


15-16/12/2007 Undangan pelatihan politik perempuan dengan IRI


Undangan ke Bakesbanglinmas

100.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas Total

Partai Demokrat

Pemeliharaan Data dan Arsip

-

Honorarium 5 Orang Pengurus

Partai Damai

3.100.000,00 2.500.000,00 tanpa kuitansi

Total 4

2.400.000,00

04/01/2007

19/12/2007

3

Bukti

200.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas Total

2

Jumlah

06/01/2007

Biaya Rapat ke Surabaya DPW 3 Orang

31/8/2007

Honorarium staf DPD Januari s.d Agustus

2.500.000,00 375.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

Sejahtera Total 5

Partai Golkar

Honorarium

Biaya Perjalanan

375.000,00 22.000.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol

30/9/2007

Honorarium staf DPD bulan September

31/10/2007

Honorarium staf DPD bulan Oktober

2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol 2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol

31/10/2007

Honorarium staf DPD bulan November

2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol

31/12/2007

Honorarium staf DPD bulan Desember

2.750.000,00 kuitansi tanda terima tanpa SK Parpol

31/8/2007

Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Batu

4.800.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

Periode Bulan Januari s.d Agustus

No

Partai

Jenis Pengeluaran

Tgl kuitansi

Uraian

31/8/2007

Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Junrejo

31/8/2007

Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se Kecamatan Bumiaji

Jumlah

Bukti

4.800.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

Periode Bulan Januari s.d Agustus 5.400.000,00 kuitansi saja tanpa Surat Tugas

Periode Bulan Januari s.d Agustus 30/9/2007



Perode Bulan September 2007 30/9/2007



Periode Bulan September 2007 30/9/2007

Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan Desa / Kelurahan se-Kecamatan Bumiaji


Periode Bulan September 2007 31/10/2007



Periode Bulan Oktober 2007 31/10/2007









Periode Bulan November 2007 31/11/2007









Periode Bulan Desember 2007 31/12/2007







Biaya Perjalanan mengantar Undangan 21 Kali Rapat DPD Partai GOLKAR


Kota Batu periode Bulan Januari s.d Desember 2007 Total

55.930.000,00

Total untuk penggunaan bantuan dengan bukti tidak lengkap

64.305.000,00

Lampiran 4 PERINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG TIDAK TEPAT PERUNTUKKANNYA TAHUN ANGGARAN 2007 No 1

Partai PNI Marhaenisme

Jenis Pengeluaran

Tgl kuitansi

Administrasi Umum

10/01/2007

Subsidi pembangunan kantor karang taruna Giripurno

15/01/2007

Santunan + pengajian umum

100.000,00 kuitansi tanda terima

24/11/2007

Sumbangan musyawarah cabang PNI Marhaenisme Sekaresidenan Malang


05/12/2007

Beli bensin

100.000,00 nota bensin

09/12/2007

Beli bensin

100.000,00 nota bensin

11/12/2007

Iklan ucapan duka cita Walikota Batu


Honorarium

Uraian

Partai Keadilan Sejahtera

12/12/2007

Donasi program selamatan bersih desa Pandanrejo Th 2008 Bantuan operasional PAC Junrejo

1.550.000,00 kuitansi tanda terima

07/10/2007

Biaya operasional kantor selama 1 tahun


07/10/2007

Biaya operasional PAC Bumiaji


07/10/2007

Biaya operasional PAC Batu

Langganan

Langganan koran Jawa Pos 12 bulan @ 70.000

daya dan jasa

Partai Amanat Nasional



Langganan koran Surya 3 bulan @ 29.000 Total

3

Bukti


07/10/2007

Total 2

Jumlah

12.800.000,00 840.000,00 kuitansi 87.000,00 kuitansi 927.000,00

Pemeliharaan Data

16/02/2007

Dana operasional DPC Bumiaji

1.000.000,00 kuitansi

dan Arsip

16/02/2007

Dana operasional DPC Junrejo

1.000.000,00 kuitansi

03/04/2007

Muscab DPC Kec Batu

1.000.000,00 kuitansi

10/06/2007

Musyrant Tlekung

26/06/2007

Dana pembinaan DPC Junrejo

2.000.000,00 kuitansi

26/06/2007

Pengadaan bendera partai

2.500.000,00 kuitansi

22/07/2007

Dana pembinaan DPRt Tlekung

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPC Bumiaji

2.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Bumiaji

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Tulungrejo

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Punten

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Gunungsari

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Bulukerto

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Pandanrejo

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Giripurno

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Sumbergondo

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Dana pembinaan DPRt Sumberbrantas

1.000.000,00 kuitansi

23/08/2007

Musyrant Sumberbrantas

14/11/2007

Pengadaan seragam partai

01/12/2007

Musyrat Torongrejo

250.000,00 kuitansi

250.000,00 kuitansi 3.765.000,00 kuitansi 250.000,00 kuitansi

No

Partai

Jenis Pengeluaran

Tgl kuitansi

Mebelair kantor

22/08/2007

Alat-alat dapur

Uraian

166.000,00 kuitansi

23/08/2007

Tabung gas dan elpiji

300.000,00 kuitansi

04/09/2007

Kunci telp D&R

175.000,00 kuitansi

04/09/2007

Alat-alat dapur

178.500,00 kuitansi Total

4

Partai Demokrat

Langganan daya dan jasa

05/04/2007

Honorarium Pengacara

Partai Damai

Pemeliharaan Data dan Arsip

Sejahtera

Pertemuan dengan konstituen di sekretariat

06/10/2007

Konsumsi rapat dan transportasi

113.000,00 kuitansi

Pembelian Tiang bendera, umbul-umbul, tranportasi & Bendera Merah Putih

235.000,00 kuitansi

31/7/2007

Pemesanan Spanduk dan Pemasangan spanduk

28/9/2007

Pembuatan Bendera dan transportasi

15/10/2007

Papan nama rating

Langganan daya dan jasa

Bangsa

131.500,00 kuitansi

Biaya Penggalangan Massa 51 0rang @25.000

14/11/2007

Bunga ucapan selamat atas kemenangan calon a/n edi rumpoko

350.000,00 kuitansi

12/02/2007

Pembelian Kain Seragam

400.000,00 kuitansi

12/05/2007

Ongkos Jahit

20/12/2007

Pemesanan Kalender

PDI Perjuaangan

1.275.000,00 kuitansi

320.000,00 kuitansi 2.300.000,00 kuitansi

25/2/2007

Karangan Bunga untuk konstituen meninggal dunia

06/11/2007

Pembelian Bahan Bangunan

132.000,00 kuitansi

21/6/2007

Bahan Bangunan untuk perawatan sekretariat

551.500,00 kuitansi

15/5/2007

Sewa tempat untuk rapat anggota

200.000,00 kuitansi

17/8/2007

Wartawan untuk informasi masyarakat

150.000,00 kuitansi

26/8/2007

Ucapan duka cita berupa karangan bunga konstituen dan transportasi

150.000,00 kuitansi

250.000,00 kuitansi 10.323.000,00

31/8/2007

Honorarium Tenaga Kebersihan

800.000,00 kuitansi

09/03/2007


100.000,00 kuitansi

10/01/2007


100.000,00 kuitansi

11/01/2007


100.000,00 kuitansi

12/03/2007


100.000,00 kuitansi Total

7

220.000,00 kuitansi 1.800.000,00 kuitansi

24/10/2007

Total Partai Kebangkitan

845.000,00 kuitansi

900.000,00 kuitansi

18-19/10/2007 Konsumsi Rapat

6

5.700.000,00

02/05/2007 6&14/8/2007

Administrasi Umum

24.834.500,00 5.700.000,00 kuitansi

Total 5

Jumlah

Langganan Daya dan Jasa

Langganan Malang Post Januari s.d Desember 2007 3 [email protected];

1.200.000,00 1.385.000,00 kuitansi

9 bulan @ 177.500 26/2/2007

Biaya Rekening Iklan Koran Pendidikan "ucapan selamat pelantikan PKB"

300.000,00 kuitansi

18/3/2007

Biaya Rekening Iklan di Tabloid Demokrasi "ucapan selamat Rakercabsus"

500.000,00 kuitansi

06/09/2007

Biaya Rekening Iklan di Tabloid Demokrasi "Artikel profil DPC PDIP Batu"

500.000,00 kuitansi

27/8/2007

Biaya Rekening Iklan di Koran Pendidikan "ucapan turut berduka cita

300.000,00 kuitansi

27/8/2007

Biaya Rekening Iklan di Malang Pagi"ucapan turut berduka cita HM.Imam K"

250.000,00 kuitansi

15/8/2007

Biaya Rekening Iklan di Dhamma TV "Dirgahayu RI"

300.000,00 kuitansi

HM. Imam Kabul

Bukti

No

Partai

Jenis Pengeluaran

Tgl kuitansi

Uraian

Jumlah

26/12/2007

Biaya Rekening Iklan di Koran Pendidikan "Ucapan Selamat Pelantikan

500.000,00 kuitansi

27/12/2007

Bunga Floris "ucapan selamat Pelantikan Walikota"

1.500.000,00 kuitansi

Biaya Perjalanan antar surat dari Januari s.d Desember 54 org @50.000

2.700.000,00 kuitansi

Walikota" Biaya Perjalanan Menunjang Kegiatan

Jan-Des 2007

Makan minum

Jan-Des 2007

spanduk, Stiker

9.480.600,00 24.180.000,00 Total

41.895.600,00

Total untuk penggunaan bantuan yang tidak tepat peruntukkannya

97.680.100,00

Bukti

R

M

A

AR TH

AS

A

AN BAD M PE

IN D ON ES IA

TR

I

D

A SH TO N

H

BUKU III

A

ER K IK LI SA UB KEU EP ANGAN . R



LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA Nomor Tanggal

: 82/R/XVIII.SBY/04/2008 : 26 April 2008

HALAMAN

DAFTAR ISI…………………………………………………………………......................

i

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN.......

1

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH…...........

4

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN……................

18

1.

2.

3.

Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi berada di Kas Daerah ......................................................................................

18

Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi optimal .............................................................................................................

20

Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung dengan kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank ..................

22

4.

BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah ..............................

24

5.

Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah .......................................................................

26

6.

Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib......................................

28

7.

Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas Daerah tidak tertib ............................................................................................

30

i


RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

telah

memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2007,

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Batu. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Batu terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kota Batu bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut. SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut.


1

1. Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi berada di Kas Daerah; 2. Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi optimal; 3. Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung dengan kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank; 4. BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 5. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; 6. Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib; 7. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas Daerah tidak tertib.

Berdasarkan kelemahan - kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota agar: 1. Menginstruksikan Kepala Kantor Kas Daerah yang baru agar dalam mengelola kas daerah berpegang pada aturan yang berlaku agar pelaksanaan pengelolaan kas daerah menjadi tertib dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 3. Membuat perjanjian tertulis dengan bank tempat penyimpanan kas milik daerah dengan mengacu pada PP Nomor 39 tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 4. Memerintahkan BUD untuk membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan; 5. Menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 6. Membuat Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah; 7. Menegur Kepala Dinas pada tiap-tiap satuan kerja agar mengelola aset dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pelaporan aset secara periodik ke Bagian Perlengkapan mengingat aset merupakan salah satu kekayaan daerah terbesar;


2

8. Memerintahkan Kuasa BUD agar mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern. Surabaya, 26 April 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM., Ak Akuntan, Register Negara No. D-5317


3

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA BATU

Pemerintahan Kota BATU secara hukum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Kerangka Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun 2007, saat ini dalam pembahasan di DPRD Kota Batu untuk menjadi Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2007-2012, yang diarahkan pada perwujudan visi “Kota Batu Sebagai Sentra Pariwisata Berbasis Pertanian didukung oleh SDM, SDA dan SDB serta Pemerintah yang Kreatif, Inovatif dan Bersih Bagi Seluruh Rakyat”. Perwujudan visi Daerah Kota Batu tersebut dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Batu yang terdiri dari Pemerintah Kota Batu dan DPRD Kota Batu. Pemerintahan Kota Batu pada Tahun 2007, mengalami beberapa kepemimpinan, yaitu Januari s.d Agustus 2007 oleh Almarhum Imam Kabul, 20 September s.d 26 Nopember 2007 dipimpin oleh M. Khudlori, 26 Nopember s.d 24 Desember 2007 oleh Soerjanto Soebandi dan 24 Desember 2007 s.d 24 Desember 2012 dipimpin oleh Eddy Rumpoko. Kota

Batu

menjalankan

tiga

fungsi,

yaitu

Pemerintahan,

Pembangunan

dan

Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, empat Badan, empat Kantor, 13 Dinas, tiga Kecamatan, dan empat Kelurahan yang didukung 2.224 pegawai negeri dan 1.557 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau honorer. Dalam penataan keuangan TA 2007, satuan unit organisasi Pemerintahan Kota Batu tersebut diklasifikasikan ke dalam 27 pengguna anggaran. Selain itu, Pemerintah Kota Batu memiliki satu BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). DPRD Kota Batu Tahun 2007, merupakan hasil pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2004 untuk periode 2004-2009. DPRD Kota Batu terdiri dari 25 orang, yang dipimpin oleh satu orang ketua dengan dua orang wakil ketua. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, DPRD Kota Batu terbagi dalam tiga Komisi, satu Panitia Musyawarah dan satu Panitia Anggaran. Dalam pengelolaan keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2007, Pemerintahan Kota Batu pada Tahun 2006 telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, secara teknis sampai dengan saat ini Walikota Batu belum mengeluarkan Keputusan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, regulasi yang dikeluarkan berupa Surat Edaran Walikota Batu Nomor 900/57/422.023/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang


4

Petunjuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007. Gambaran atas rancangan dan pelaksanaan rancangan sistem pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Batu, adalah sebagai berikut.

A. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Sistem perencanaan dan penganggaran Kota Batu Tahun 2007 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Sistem Perencanaan Sistem perencanaan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Batu. Perencanaan Tahun 2007 dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan Kota Batu 2003– 2008, yaitu Rencana Strategis Kota Batu Tahun 2003-2008. Proses perencanaan untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2007 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. a. Penyelenggaraan (Musrenbangda)

Musyawarah Tahun

2006

Perencanaan untuk

Pembangunan

perencanaan

Daerah

Tahun

2007.

Musrenbangda diawali dengan Musrenbangdes pada bulan Februari, selanjutnya Musrenbangcam pada bulan Maret, dan berujung pada penyelenggaraan

Musrenbangda

pada

bulan

April.

Mekanisme

Musrenbangda meliputi sidang pleno dan empat sidang kelompok, khusus pada

sidang

kelompok

Kebijakan

Umum

APBD

(KUA),

diadakan

pembahasan materi KUA Tahun 2007 yang diikuti oleh seluruh kepala satuan kerja. Sedangkan pada sidang kelompok lainnya, dilakukan pembahasan usulan rencana satuan kerja yang disarikan dari hasil Musrenbangcam; b. Setelah

penyelenggaraan

Musrenbangda,

selanjutnya

pada

tahap

pemantapan, dalam hal ini Bapeda mengundang seluruh satuan kerja untuk menyusun Strategi dan Prioritas Program/Kegiatan, yang akan dituangkan dalam PPAS, sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2007; c. Setelah PPAS tersusun, Bapeda menyerahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas lebih lanjut dan dipadukan dengan kemampuan anggaran.

2. Sistem Penganggaran Sistem

penganggaran

dilaksanakan

oleh

setiap

satuan

kerja

dengan

dikoordinasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD terdiri


5

dari unsur Ketua Sekretaris Daerah, Sekretaris Kepala Bagian Keuangan dan Asisten Administrasi dan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Kepala Bapeda, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bagian Perlengkapan dan Kepala Bagian Hukum. Prosedur penyusunan APBD TA 2007 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. a. Penetapan Pengguna Anggaran Penyelenggaraan Pelaksanaan Anggaran Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007, dilakukan oleh 27 Pengguna Anggaran. Setiap Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan, diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atas kegiatannya; b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 1) TAPD akan menyebarkan PPAS yang telah dihasilkan pada tahap perencanaan kepada satuan kerja (satker) untuk dibuatkan RKA SKPDnya; 2) RKA yang dibuat oleh satuan kerja akan diasistensi oleh TAPD. Asistensi tersebut adalah proses rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja yang diusulkan oleh satuan kerja; c. Penyusunan RAPBD 1)

RKA SKPD semua satuan kerja yang telah dirasionalisasi akan direkapitulasi dalam Struktur APBD (selanjutnya disebut RAPBD);

2)

RAPBD diajukan kepada DPRD dengan penyampaian Nota Pengantar APBD melalui Rapat Paripurna yang membahas APBD;

3)

RAPBD selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh Fraksi-fraksi DPRD, selanjutnya penyampaian pandangan umum melalui Rapat Paripurna DPRD;

4)

Berdasarkan pandangan umum oleh masing-masing fraksi, Walikota memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam pandangan umum tersebut melalui Rapat Paripurna DPRD;

5)

Setelah itu, dilakukan pembahasan RAPBD oleh Panitia Anggaran DPRD bersama-sama TAPD;

6)

Setelah ada kesepakatan dalam pembahasan antara eksekutif dan DPRD, maka rancangan APBD disetujui oleh DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD;


6

7)

RAPBD yang telah disetujui DPRD dikirim ke Provinsi/Gubernur, dengan Surat Walikota Batu Nomor 900/48/422.023/2007 tanggal 21 Februari 2007 untuk dimintakan evaluasi;

8)

Atas surat Walikota Batu Nomor 900/48/422.023/2007 tanggal 21 Februari 2007, Gubernur Jawa Timur memberikan hasil evaluasi RAPBD Kota Batu Tahun Anggaran 2007;

9)

Berdasarkan evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut, RAPBD Tahun Anggaran 2007 yang telah disetujui DPRD Kota Batu ditetapkan menjadi Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007;

10) Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2007 dijabarkan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007; 11) Hasil evaluasi dan atau perubahan lain menjadi bahan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007, dijabarkan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007; 12) Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD TA 2007, dijabarkan secara teknis dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun per kegiatan, baik Belanja Langsung (BL) maupun Belanja Tidak Langsung (BTL); 13) Berdasarkan Perda tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, serta DPA, disusun Surat Penyediaan Dana (SPD). Penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2007, dilakukan dengan berpedoman pada Standarisasi Harga/Daftar Harga Tertinggi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2006, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 29 Tahun 2006 tanggal 1 September 2006 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007.

B. Sistem Pelaksanaan Anggaran Sistem Pelaksanaan Anggaran Kota Batu Tahun Anggaran 2007, mengacu kepada ketentuan teknis daerah yang diimplementasikan dalam Perda Nomor 10 Tahun


7

2007 dan Peraturan Walikota Batu. 1. Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2007, dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan

Daerah.

Pelaksanaan

teknis

prosedur

pendapatan

daerah

dilaksanakan oleh unit penghasil, yaitu: a. Dipenda mengelola Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah; b. Sekretariat

Daerah

mengelola

Pendapatan

Dana

Perimbangan

dan

pendapatan dari kegiatan pembiayaan; c. Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman dan Bina Marga, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Informasi, Komunikansi dan Perpustakaan, Dinas Pertanian, Dinas Sumber Daya Air dan Energi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Perhubungan, Kantor Satuan Polisi PP mengelola pendapatan dari retribusi jasa usaha; d. Kantor Kas Daerah mengelola pendapatan dari jasa bank; e. PDAM mengelola pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pelaksanaan teknis atas prosedur pendapatan tersebut, dilakukan oleh masingmasing satuan kerja penghasil dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah satuan kerja penghasil. UPTD bertugas untuk melaksanakan teknis pendapatan daerah, serta bertanggung jawab secara teknis dan administrasi kepada kepala satuan kerja penghasil masing-masing. Prosedur pendapatan dan penerimaan kas dari pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda, sebagai berikut. a. Sub Sistem Pendaftaran dan Pendataan 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan mengiventarisir data WP di wilayah Kota Batu sesuai dengan hasil pendataan; 2) Secara periodik WP akan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disebarkan oleh petugas; 3) SPTPD dikembalikan selambat-lambatnya 15 hari sejak SPTPD diterima oleh WP; 4) SPTPD yang diterima dari WP dicatat dalam kartu data dan daftar induk WP untuk dibuat kartu NPWPD. b. Sub Sistem Penghitungan dan Penetapan 1) Berdasarkan SPTPD yang diterima seksi perhitungan dan penetapan,


8

dihitung pajaknya; 2) Hasil perhitungan akan ditetapkan oleh seksi penetapan atas pajak yang harus dibayar oleh WP dengan menerbitkan SKPD; 3) Selanjutnya, SKPD yang telah diterbitkan didistribusikan kepada WP sebagai dasar untuk pembayaran pajak, dengan tembusan disampaikan kepada Bidang Pembukuan dan Pelaporan, serta Bidang Penyuluhan dan Penagihan; 4) Setiap bulan seksi penetapan membuat rekapitulasi SKPD. c. Sub Sistem Penagihan 1) SKPD ditagih setelah melebihi jatuh tempo dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah); 2) STPD ditetapkan sebesar nilai SKPD ditambah denda; 3) STPD yang telah ditetapkan disampaikan kepada WP; 4) Apabila STPD yang telah disampaikan kepada WP selama tujuh hari tidak ditanggapi, maka akan diterbitkan surat teguran; 5) Surat teguran dalam waktu 21 hari tidak ditanggapi oleh WP, maka tindakan selanjutnya akan diterbitkan surat paksa. d. Sub Sistem Penerimaan dan Penyetoran 1) Berdasarkan SKPD dan atau STPD yang diterima, WP melakukan pembayaran pajak daerah melalui BKP (Bendahara Khusus Penerimaan); 2) BKP menerbitkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran pajak daerah, dengan tembusan disampaikan kepada Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bidang Penyuluhan dan Penagihan, serta Bidang Pembukuan dan Pelaporan; 3) Hasil penerimaan pajak daerah tersebut setiap hari oleh BKP disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dengan media STS (Surat Tanda Setoran) melalui Bank Jatim; 4). STS yang telah divalidasi disampaikan ke Bidang Pembukuan dan Pelaporan; 5). BKP secara periodik (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan

penyetoran

uang

yang

ditandatangani

oleh

Kepala

Dinas

Pendapatan. e. Sub Sistem Pembukuan dan Pelaporan 1) Berdasarkan SKPD, SSPD dan STS dilakukan pencatatan dalam BKU (Buku Kas Umum) pada sisi penerimaan serta buku per jenis pajak;


9

2) Secara periodikal dilakukan pencocokan data sesuai bukti setor ke Kas Daerah; 3) Membuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak daerah; 4) Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah atas daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak.

2. Sistem Belanja Daerah Kegiatan belanja daerah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan DPA. Pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan maupun berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerja sama yang dilakukan satuan kerja dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdaftar di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batu. Mekanisme

administrasi kegiatan belanja

dilakukan

dengan

penunjukan

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007. Penunjukan para pejabat dan pelaksana tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batu Nomor 180/16/KEP/422.013/2007 tanggal 1 Maret 2007. Secara lebih rinci, pelaksanaan prosedur kegiatan belanja daerah Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut. a. Sub Sistem Pelaksanaan Kegiatan 1) DPA dibuat secara tahunan oleh Bagian Keuangan selaku PPKD, dan apabila ada perubahan APBD, maka DPA direvisi sesuai perubahan APBD tersebut; 2) Selanjutnya, berdasarkan DPA, Kas Daerah menyusun draft SPD dan Bagian Keuangan akan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja pengguna anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pengguna anggaran dapat menerbitkan keputusan pembentukan tim dan melakukan perikatan dengan pihak ketiga. b. Sub Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 1) Berdasarkan DPA, dilakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai tahapan, dimulai dari penetapan panitia pengadaan hingga terpilihnya rekanan;


10

2) Penandatanganan perjanjian oleh pelaksana kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan, tanpa harus melalui proses penelaahan hukum oleh Bagian Hukum Pemerintah Kota Batu; 3) Secara periodik dilakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak, dan pada akhir kontrak akan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara rekanan dengan pelaksana kegiatan; 4) Hasil pengadaan barang diadministrasikan oleh bendahara barang; 5) Penyusunan neraca pada Pemerintah Kota Batu TA 2007 dibuat dengan dasar realisasi anggaran saja. Bagian Perlengkapan juga tidak pernah memberikan laporan aset-aset dan posisi barang kepada Bagian Keuangan; 6) Pada neraca awal, posisi aset-aset dan barang belum terdata dengan baik, atau belum ada pemutakhiran data; 7) Bagian Keuangan tidak melakukan pencatatan nilai persediaan. c. Sub Sistem Perbendaharaan dan Pengeluaran Kas Pejabat BUD di Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007, adalah Kepala Kantor Kas

Daerah

sesuai

dengan

SK

Walikota

Batu

Nomor

180/173/KEP/422.013/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2007. Untuk

menjalankan

fungsi

tersebut,

selama

TA

2007,

prosedur

perbendaharaan dan pengeluaran kas adalah sebagai berikut.

Pengeluaran Kas melalui SPM-UP 1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD; 2) PPK SKPD mengajukan SPP-UP dan SPM-UP ke Kantor Kas Daerah. Untuk Sekretariat Daerah, SPP-UP dan SPM-UP sebelum diserahkan ke Kas Daerah diverifikasi terlebih dahulu oleh Subbag Perbendaharaan pada Bagian Keuangan; 3) Apabila dokumen SPP-UP dan SPM-UP telah memenuhi syarat, kuasa BUD menerbitkan SP2D-UP; 4) SP2D-UP dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai berikut. a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kas Daerah; b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran;


11

c) SP2D lembar III untuk arsip BUD; d) SP2D lembar IV untuk arsip Kuasa BUD; 5) SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas Daerah dan distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertandatangan Kepala

Kantor

Kas

Daerah,

yang

disesuaikan

dengan

bukti

rekening/sumber dana peruntukan sesuai dalam APBD, serta mengisi slip setoran bank dengan rekening tujuan adalah rekening bendahara sesuai dalam SP2D, dan sistem pencairannya adalah komulatif satu cek untuk beberapa SP2D dengan sumber dana serta tanggal pencairan dokumen yang sama; 5) Cek dan slip setoran dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan transaksi pencairan cek dan transaksi setoran ke rekening yang dituju dalam slip setoran.

Pengeluaran Kas melalui SPM-GU 1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Dalam hal ini, tidak ada KPK (Kartu Pengawasan Kredit) atau sistem pengawasan lainnya, pengawasan hanya ada di Laporan Realisasi Anggaran; 2). PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan atau DPA; 3). Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPM-GU; 4). Apabila dokumen SPP-GU dan SPM-GU telah memenuhi syarat, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D). Untuk Sekretariat Daerah, sebelum SP2D diterbitkan, SPP-GU dan SPM-GU diverifikasi terlebih dahulu oleh Subbag Perbendaharaan pada Bag. Keuangan lalu diserahkan ke Kantor Kas Daerah untuk diterbitkan SP2D; 5) SP2D-GU dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai berikut. a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kas Daerah; b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran; c) SP2D lembar III untuk arsip BUD; d) SP2D lembar IV untuk arsip Kuasa BUD; 6) SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas Daerah dan


12

distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertanda tangan Kepala

Kantor

Kas

Daerah,

yang

disesuaikan

dengan

bukti

rekening/sumber dana peruntukan sesuai dalam APBD, serta mengisi slip setoran bank dengan rekening tujuan adalah rekening bendahara sesuai dalam SP2D, dan sistem pencairannya adalah komulatif satu cek untuk beberapa SP2D dengan sumber dana serta tanggal pencairan dokumen yang sama; 7) Cek dan slip setoran dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan transaksi pencairan cek dan transaksi setoran ke rekening yang dituju dalam slip setoran.

Pengeluaran Kas melalui SPM-LS 1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD; 2) PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan atau DPA; 3) Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPM-LS, kemudian disampaikan ke Kas Daerah. Untuk Sekretariat Daerah, sebelum disampaikan ke Kas Daerah, SPP-LS dan SPM-LS diverifikasi terlebih dahulu oleh Sub Bag. Perbendaharaan; 4) Apabila dokumen SPP-LS dan SPM-LS telah memenuhi syarat, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)-LS; 5) SP2D-LS dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai berikut. a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kas Daerah; b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran/Bendahara Pengeluaran; c) SP2D lembar III untuk arsip BUD; d) SP2D lembar IV untuk Kantor Kas Daerah; 6) SP2D yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kas Daerah dan distempel, dicairkan dengan cara menerbitkan cek bertanda tangan Kepala

Kantor

Kas

Daerah,

yang

disesuaikan

dengan

bukti

rekening/sumber dana peruntukan sesuai dalam APBD, serta mengisi slip setoran bank dengan rekening tujuan adalah rekening bendahara sesuai dalam SP2D, dan sistem pencairannya adalah komulatif satu cek untuk beberapa SP2D dengan sumber dana serta tanggal pencairan dokumen


13

yang sama; 7) Cek dan slip setoran dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan transaksi pencairan cek dan transaksi setoran ke rekening yang dituju dalam slip setoran; 8) Kuasa BUD/Kantor Kas Daerah menerima Rekening Koran (R/C) secara periodik harian dari bank tempat penyimpanan dana Pemerintah; 9) Kuasa BUD akan mencatat SP2D yang telah dicairkan ke Buku Kas Umum (BKU/B-IX), dan membuat Laporan Kas Posisi berdasarkan data BKU (B-IX) serta Rekening Koran (R/C); 10) Diakhir bulan, Kuasa BUD akan melakukan rekonsiliasi bank apabila terdapat selisih antara BKU B-IX dengan Rekening Koran (R/C), dimana selisih yang terjadi dikarenakan adanya selisih tenggang waktu perpindahan dana (outstanding). d. Sub Sistem Verifikasi atas Pengeluaran Kas yang Belum Definitif 1) Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPJ atas SP2D-UP/GU yang diterimanya paling lambat setiap tanggal 10 setelah bulan penerimaan SP2D-UP/GU; 2) Atas penerimaan SPJ, Bagian Keuangan akan menerbitkan bukti tanda terima. Setiap tanggal 11, Bendahara Pengeluaran yang belum menyampaikan SPJ akan mendapat teguran (hal ini berlaku efektif mulai Nopember 2007); 3) SPJ yang telah diterima akan diteliti dengan syarat-syarat SPJ; 4) Terhadap SPJ yang belum memenuhi syarat, dinyatakan sebagai sisa yang belum dipertanggungjawabkan untuk dipertanggungjawabkan pada periode

berikutnya.

Namun,

untuk

sisa

yang

belum

dipertanggungjawabkan sampai dengan periode akhir Tahun Anggaran 2007, dianggap sebagai sisa uang yang harus disetor; 5) Atas SPJ yang telah memenuhi syarat, diterbitkan lembar pengesahan SPJ.

C. Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kota Batu Tahun Anggaran 2007, dilakukan secara tersentralisasi di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan ganda dan dasar kas modifikasian. Modifikasi atas basis kas pada pembukuan Kota Batu Tahun Anggaran


14

2007, adalah pada proses pembrutoan pendapatan yang secara kas diterima neto dengan media Bukti Umum.

1. Sub Sistem Pembukuan Penerimaan Daerah a. Kantor Kas Daerah mengirim STS, Nota Kredit, Bend-17 dan RC ke Bagian Keuangan; b. Bagian Keuangan melakukan pencatatan pada Jurnal Penerimaan setiap hari; c. Secara otomatis masuk ke Buku Besar Penerimaan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang tidak terkomputerisasi; d. SKPD penghasil menyampaikan laporan realiasi pendapatan bulanan. Dokumen

tersebut

digunakan

untuk

melakukan

cross-check

dengan

dokumen STS, Nota Kredit, Bend-17 dan RC yang diterima dari Kas Daerah; e. Dinas Pendapatan setiap bulan menyampaikan laporan realisasi pendapatan; f.

Penyesuaian atau koreksi terhadap pencatatan pendapatan dilakukan melalui Bukti Umum dan Jurnal Umum;

g. Pada akhir tahun dengan melalui sistem yang tidak terkomputerisasi dilakukan pemrosesan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. 2. Sub Sistem Pembukuan Pengeluaran Daerah a. Sub Bagian Keuangan menerima RC dilampiri SP2D yang telah divalidasi oleh Bank dari Kantor Kas Daerah, namun SP2D yang dilampirkan tidak lengkap. Selain itu, Sub Bagian Keuangan menerima BKU B-IX yang dilampiri SP2D yang telah bertanda tangan Kepala Kantor Kas Daerah dan berstempel; b. Bagian Keuangan menerima Laporan Pencairan Dana per SKPD; c. Dokumen RC, SP2D dan Laporan Pencairan Dana per SKPD tersebut, dijadikan dasar mencatat di Jurnal Pengeluaran dan secara otomatis menghasilkan Buku Besar Pengeluaran; d. Pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU dicatat ke akun Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan pencairan SP2D-LS dicatat ke akun Belanja yang bersangkutan. Belanja definitif dari pencairan SP2D-UP dan SP2D-GU, dicatat ketika Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fungsional dari masingmasing SKPD disampaikan ke Bagian Keuangan setelah disahkan oleh PA melalui PPK SKPD; e. Pencatatan atas pengeluaran selama satu tahun anggaran, disesuaikan


15

dengan Jurnal Penerimaan (beban rekening belanja yang bersangkutan atau Kas

di

Bendahara

Pengeluaran)

atas

setoran

kas

sebagai

akibat

pengembalian belanja dalam satu tahun anggaran, dan koreksi non kas; f.

Pada akhir tahun dengan melalui sistem yang tidak terkomputerisasi dilakukan pemrosesan Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

3. Sub Sistem Penyusunan Neraca Penyusunan Neraca dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Hasil penelaahan data dan informasi yang diperoleh BPK RI, prosedur penyusunan Neraca Kota Batu per 31 Desember 2007, adalah sebagai berikut. a. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menginput saldo awal akun neraca pada sistem informasi yang telah dibangun berdasarkan kelompok SKPD; b.

Pada akhir tahun anggaran, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah meminta data SKPD untuk bukti perjanjian sewa atau kontrak gedung;

c. Berdasarkan data tersebut, dibuat Bukti Umum sebagai dasar untuk melakukan penjurnalan ke dalam buku besar neraca. 4. Sub Sistem Penyusunan Laporan Aliran Kas Data-data akun di LRA dihasilkan melalui proses yang tidak terkomputerisasi.

D. Sistem Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Batu Tahun Anggaran 2007, dilakukan dengan suatu tahapan yang dijadwalkan dengan DPRD Kota Batu. Prosedur pertanggungjawaban yang telah dilalui hingga selesainya pekerjaan lapangan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007, adalah sebagai berikut. 1. Laporan Keuangan yang telah disusun adalah Laporan Keuangan versi SAP yang tidak terkomputerisasi, terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007; b. Neraca per 31 Desember 2007; c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2007; d. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007; 2. Penyampaian ditandatangani

Laporan oleh

Keuangan

Sekretariat

dengan Daerah

surat Kota

penyampaian

Batu

dengan

yang Nomor

900/258/422.023/2008 tanggal 31 Maret 2008 dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Keuangan; 3. Pada tanggal 2 April 2008, BPK RI memulai pekerjaan lapangan pemeriksaan


16

atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 yang berakhir pada tanggal 26 April 2008.


17

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Buku Tabungan milik SKPD tidak dibawa oleh masing-masing SKPD tetapi berada di Kas Daerah

Berdasarkan hasil penelaahan prosedur pencairan dana untuk SKPD, diketahui bahwa dalam rangka pencairan dana untuk masing-masing SKPD, masingmasing SKPD membuka dua rekening, masing-masing rekening giro dan rekening tabungan. Rekening giro dipergunakan untuk menampung gaji, sedangkan rekening tabungan untuk menampung dana operasional. Proses pencairan dana dimulai dengan pengajuan SPP dan SPM dari SKPD untuk diajukan ke Kantor Kas Daerah, kemudian diterbitkan SP2D oleh Kantor Kas Daerah. Kemudian, pihak Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran mencairkan dana dimaksud dari rekening Kas Daerah. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran menyetornya ke masing-masing SKPD dengan membuat slip setoran terlebih dahulu. Rekening tujuan untuk masing-masing SKPD tersebut, adalah rekening tabungan dan giro yang dimiliki masing-masing SKPD. Disamping itu, adakalanya pihak Kas Daerah mendistribusi dana langsung ke pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelaahan lebih lanjut, diketahui bahwa sebagian besar buku tabungan dari masing-masing SKPD berada di Kantor Kas Daerah. SKPD tidak menyimpan

sendiri

buku

tabungannya

masing-masing.

SKPD-SKPD

yang

disampling, mengakui bahwa buku tabungannya berada di Kas Daerah, diantaranya adalah: a. Dinas Permukiman dan Bina Marga; b. Dinas Pertanian; c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; d. Dinas Pertanahan; e. Dinas Kesehatan; f.

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Hal tersebut, menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern terutama pada: a. Kebijaksanaan, yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan bertindak setelah melalui analisa yang mendalam terhadap resiko dan


18

kemungkinan manfaat yang diperoleh; b. Personalia, yaitu tidak adanya tindakan manajemen yang memadai untuk merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada; c. Pengawasan, yaitu tidak dilakukannya audit internal atas pengelolaan kas di BUD oleh auditor internal entitas.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Permasalahan ini mengakibatkan buku-buku tabungan tersebut akan sangat rentan disalahgunakan. Selain itu, SKPD akan kesulitan memantau setiap uang masuk dan keluar dalam rekeningnya masing-masing.

Hal tersebut terjadi karena kesengajaan pihak Kas Daerah untuk menyimpan buku tabungan tersebut di Kantor Kas Daerah.

Sehubungan dengan permasalahan ini, mantan Kuasa BUD periode sebelum Oktober 2007 (Kas Daerah Lama) menjelaskan, bahwa tidak ada pemaksaan penitipan buku tabungan di Kantor Kas Daerah. Tujuan penitipan tersebut semula hanya untuk mempermudah pengecekan pencairan dana yang diajukan oleh Bendahara SKPD. Selain itu, pemegang spesimen buku tabungan SKPD adalah Bendahara SKPD, dan untuk melakukan proses pencairan, yang dibutuhkan adalah slip penarikan yang ditandatangani Bendahara SKPD, sehingga tidak memungkinkan Kantor Kas Daerah menyalahgunakan buku tabungan tersebut.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kas Daerah agar dalam mengelola kas daerah berpegang pada aturan yang berlaku supaya pelaksanaan

pengelolaan

kas

daerah

menjadi

tertib

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.


19

2. Badan Pengawas Daerah sebagai Satuan Pengawas Intern tidak berfungsi optimal

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Batu telah membentuk sebuah Badan Pengawasan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003. Badan ini mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana di bidang pengawasan. Cakupan pelaksanaan tugas dalam badan pengawas ini terlihat dari struktur organisasinya, antara lain terdapat pembagian unit organisasi menjadi beberapa bidang, diantaranya bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Berdasarkan data tentang pelaksanaan tugas pengawasan oleh Badan Pengawas Daerah, diketahui bahwa selama Tahun Anggaran 2007 Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT) tidak berjalan. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah kegiatan penanganan kasus pengaduan, yang tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern terutama pada: a.

Struktur organisasi, dimana jajaran pimpinan entitas belum memahami sepenuhnya tanggung jawab pengendalian;

b.

Personalia, akibat tidak adanya tindakan manajemen yang memadai untuk merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada;

c.

Pengawasan, dimana pimpinan entitas tertinggi tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap pencapaian suatu entitas terhadap rencana yang telah dibuat.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kota Batu, pada pasal 3 yang menyatakan bahwa Badan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

urusan

rumah

pemerintahan,

tangga

daerah

pelaksanaan

di

bidang

pembangunan

dan

pengawasan pelayanan

masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan


20

yang berlaku.

Tidak adanya pelaksanaan pengawasan yang utamanya berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengakibatkan tidak adanya deteksi dini terhadap penyimpangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya bahwa sebelum tanggal 10 Oktober 2007, posisi Kepala Bawasda masih belum definitif atau masih di-plt-kan kepada Kepala Bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah (Eselon III). Hal ini menyulitkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap SKPD yang eselonnya lebih tinggi. Kendala lain adalah seringnya terjadi mutasi di tingkat eselon III, yang berakibat pejabat yang baru belum menguasai tupoksinya masing-masing. Selain itu, pergantian kepala daerah sebanyak empat kali, serta adanya pelaksanaan pilkada yang

secara

tidak

langsung

juga

berpengaruh

terhadap

program-program

pengawasan.

Sehubungan dengan permasalahan ini, Kepala Badan Pengawasan menjelaskan, bahwa hal ini disebabkan seringnya terjadi mutasi pejabat dan pergantian Kepala Daerah sebanyak empat kali dan anggaran pelaksanaan PKPT Tahun 2007 tidak tersedia, dihapuskan dalam PAK Tahun 2007, serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 sebagian besar dicairkan pada akhir tahun anggaran, sehingga pemeriksaan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Badan Pengawasan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


21

3. Penunjukan Bank tempat penyimpanan kas milik daerah tidak didukung dengan kesepakatan antara pihak Pemerintah Daerah dan Bank

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Batu telah membuka rekening Kas Daerah sebanyak 11 rekening, yang semuanya berada pada Bank Jatim. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kebijakan untuk menempatkan uang milik daerah di Bank Jatim tersebut tidak melalui pertimbangan profesional. Pemilihan bank tidak dilengkapi dengan suatu analisis keuangan yang memadai. Kepala Daerah belum menetapkan kriteria dan persyaratan Bank Umum yang dapat dipilih sebagai alternatif penempatan kas milik daerah. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa pembukaan rekening kas daerah pada bank tersebut juga tidak didukung dengan kerjasama tertulis antara pihak Pemerintah Kota Batu dengan pihak Bank Jatim.

Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern, terutama pada kebijakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan hanya akan bertindak setelah melalui analisa mendalam terhadap risiko dan kemungkinan manfaat yang diperoleh.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pasal 18 pada: a. Ayat (1) menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah; b. Ayat (3) menyebutkan bahwa penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.

Hal ini dapat berakibat Pemerintah Daerah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan jasa giro yang lebih besar. Selain itu, pemilihan bank tanpa analisis kelayakan akan sangat beresiko terhadap tingkat pengamanan aktiva. Tanpa ikatan kerja sama yang jelas dengan pihak bank, Pemerintah Daerah akan


22

kesulitan mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan prima dalam menunjang tugas-tugas BUD.

Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang mekanisme penempatan kas milik daerah.

Sehubungan dengan permasalahan ini, Kepala Kantor Kas Daerah menjelaskan

bahwa

penunjukan

180/10/KEP/422.013/2003

tentang

ini

berdasarkan

Penunjukan

Bank

SK

Walikota

Nomor

Timur

Cabang

Jawa

Pembantu Batu sebagai Pemegang Kas Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2003, dan Surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Batu dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Batu Nomor 180/01/422.013/2003 under score 041/71.1/CBT/2003 tentang Pendirian Payment Point.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar membuat perjanjian tertulis dengan bank tempat penyimpanan kas milik daerah, dengan mengacu pada PP Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.


23

4. BUD belum membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah Hasil penelaahan atas pengendalian intern, menunjukkan bahwa BUD pada Tahun Anggaran 2007 tidak membuat anggaran kas. Anggaran kas berfungsi sebagai kontrol uang kas masuk dan kas keluar. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan, dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Permasalahan tersebut menunjukkan kelemahan pengendalian intern terutama pada: a.

Struktur organisasi, dimana jajaran pimpinan entitas belum memahami sepenuhnya tanggung jawab pengendalian;

b.

Perencanaan, yaitu tidak adanya dokumentasi untuk perencanaan kas.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 126 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

Tidak dibuatnya anggaran kas dapat berakibat pengeluaran kas menjadi tak terkendali.

Kondisi tersebut disebabkan BUD kurang taat pada aturan pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan

dengan

permasalahan

ini,

Kepala

Bagian

Keuangan

menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2007 penyusunan anggaran kas Pemerintah Daerah merupakan tugas dari Kuasa BUD dhi adalah Kantor Kas Daerah. Anggaran kas SKPD telah dibuat dan telah dihimpun di Kuasa BUD, namun belum dibuatkan Anggaran Kas Pemerintah Kota Batu. Untuk itu, pada APBD Tahun Anggaran 2008 akan dilakukan pembenahan, guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.


24

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan BUD untuk membuat Anggaran Kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.


25

5. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diketahui bahwa Pemerintah Kota Batu belum menyediakan secara penuh pedoman pelaksanaan

pengelolaan

keuangan

daerah

sebagai

petunjuk

operasional

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa pedoman yang belum dibuat tersebut, antara lain: a. Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; b. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah; c. Peraturan Kepala Daerah tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.

Permasalahan

tersebut

menunjukkan

kelemahan

pengendalian

intern

terutama pada: a. Struktur organisasi, yaitu pimpinan entitas belum memahami sepenuhnya tanggung jawab pengendalian yang mereka miliki; b. Perencanaan, terhadap tujuan operasional entitas yang signifikan belum memperoleh perhatian yang khusus dari pimpinan entitas; c. Prosedur, yaitu belum adanya prosedur yang baku yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan sistem dan kebijakan akuntansi dan mekanisme pengelolaan anggaran kas.

Permasalahan tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: a. Pasal 126 ayat (3) yang menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah; b. Pasal 232 ayat (2) menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;


26

c. Pasal 239 : 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; 2)

Ayat (2) yang menyatakan bahwa kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang tertib, dan pengendalian intern menjadi kurang dapat diandalkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Selain itu, pelaksana teknis di lapangan kesulitan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah.

Kondisi tersebut diatas disebabkan Kepala Daerah kurang memahami aturan pengelolaan keuangan daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa dalam perkembangannya sebelum petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut disusun, terjadi beberapa kebijakan Kepala Daerah yang berpengaruh terhadap status kepegawaian, yaitu masalah kepangkatan dan mutasi jabatan sehingga berpengaruh pula terhadap proses penyusunan petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah. Selanjutnya, untuk Tahun Anggaran 2008 Bagian Keuangan akan menindaklanjuti ketentuan tersebut.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar: a. Menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah; b. Menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Daerah.


27

6. Pengelolaan aset Pemerintah Kota Batu belum tertib

Aktiva tetap yang merupakan bagian dari aset yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batu, dikelola oleh Bagian Perlengkapan. Dalam penyusunan laporan aset per 31 Desember 2007, Bagian Perlengkapan menyebarkan formulir untuk diisi oleh masing-masing Satuan Kerja tentang posisi aktiva tetap yang dimiliki, yang diperoleh melalui realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2007. Laporan tersebut kemudian dikompilasi oleh Bagian Perlengkapan. Laporan ini juga akan digunakan untuk sensus yang dilaksanakan di Tahun 2008. Dari pemeriksaan beberapa Satuan Kerja, diketahui bahwa tidak semua Satuan Kerja membuat laporan semesteran untuk dikompilasi oleh Bagian Perlengkapan. Satuan Kerja hanya membuat laporan jika Bagian Perlengkapan mengirim formulir untuk diisi. Selain itu, Bendahara Barang pada beberapa Satuan Kerja adalah pegawai baru, yang menduduki posisi sebagai Bendahara Barang pada Tahun 2007. Bendahara Barang Dinas Kesehatan tidak memiliki data-data manual aset pada pengelolaan sebelumnya. Dalam pencatatan aset pada barang bergerak hanya berdasarkan pada barang yang ada, sehingga apabila ada barang yang hilang, Bendahara Barang tidak akan mengetahui. Sedangkan pada pendistribusian aset, ketika barang pengadaan datang, PPK tidak melaporkan pada Bendahara Barang, namun langsung mendistribusikan aset tersebut ke puskesmas-puskesmas, sehingga Bendahara hanya mengetahui barang dari data-data yang ada.

Permasalahan

tersebut

menunjukkan

kelemahan

pengendalian

intern,

terutama pada: a.

Prosedur, pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi keuangan;

b.

Pelaporan, dimana pihak lain tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan guna melaksanakan tanggung jawabnya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1)

Pasal 253 ayat (1) yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan,


28

pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD; 2)

Pasal 256 ayat (1) yang menyatakan bahwa buku yang digunakan untuk mencatat

transaksi

dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset

sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) mencakup: a) Buku jurnal umum; b) Buku besar dan; c) Buku besar pembantu. b.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada : 1)

Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang;

2)

Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima;

3)

Pasal 27 ayat (6) menyebutkan bahwa Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventaris barang milik daerah.

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan aset menjadi tidak tertib.

Kondisi tersebut disebabkan Satuan Kerja tidak mengelola aset secara tertib sesuai dengan ketentuan. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan baik karena mekanisme pelaporan aset per semester dari masing-masing SKPD belum sepenuhnya berjalan baik.

Rekomendasi BPK RI Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas pada tiap-tiap Satuan Kerja supaya mengelola aset dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, dan melakukan pelaporan aset secara periodik ke Bagian Perlengkapan karena aset merupakan salah satu kekayaan daerah terbesar.


29

7. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan uang milik daerah di Kantor Kas Daerah tidak tertib

Pengelolaan kas daerah dilaksanakan oleh Kantor Kas Daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala kantor (eselon III), yang sekaligus menjabat sebagai Kuasa BUD. Sedangkan yang bertindak sebagai BUD sekaligus PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan. Selama Tahun 2007, Kantor Kas Daerah mengalami dua masa kepemimpinan yang berbeda, yaitu Januari s.d Oktober 2007 dan Oktober s.d Desember 2007. Hasil pemeriksaan dan pengamatan yang dilakukan terhadap penatausahaan pengelolaan kas daerah selama dua era yang berbeda tersebut, menunjukkan halhal sebagai berikut. a. Kantor Kas Daerah menggunakan 12 rekening yang berbeda untuk mengelola kas daerah. Semua pendapatan yang masuk ke kas daerah akan ditampung kedalam 12 rekening tersebut. Pembayaran terhadap pengeluaran daerah juga bersumber dari kedua belas rekening tersebut. Kedua belas rekening tersebut semuanya berada pada Bank Jatim. Namun, penetapan dari Walikota yang menunjuk Bank Jatim sebagai tempat menampung kas daerah Tahun 2007 tidak ada. b. Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran kas tidak mencerminkan pengendalian kas yang handal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sebagian besar buku-buku dan register yang digunakan tidak up to date. Buku Kas Umum, sebagai cerminan jumlah penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dibuat dalam Tahun 2007. Buku Kas Umum Tahun 2007 baru dibuat ketika diminta. Dengan demikian, Buku Kas Umum yang diserahkan adalah buku kas umum yang baru saja dibuat. Selain itu, juga dijumpai jumlah saldo-saldo kumulatif BKU yang salah karena adanya kesalahan input pada awal tahun sehingga terbawa sampai akhir tahun. c. Tanpa mengesampingkan perbaikan-perbaikan yang dicoba diusahakan pada periode Oktober-Desember 2007, secara umum pengelolaan pengeluaran kas dalam Tahun 2007 tidak handal. Sesuai penjelasan lisan dari Kuasa BUD periode sebelum Oktober 2007, diketahui bahwa pembuatan SP2D terkadang dilakukan setelah pencairan cek dilakukan, meskipun SPP dan SPMnya sudah ada pada saat itu. Akibatnya, ada beberapa SPP dan SPM yang belum dibuatkan SP2D


30

meskipun sebenarnya pengeluaran kas sudah dilakukan, dan SPP dan SPM-nya lengkap.

Selain itu, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kuasa BUD periode sebelum Oktober 2007, diketahui bahwa tidak semua proses pencairan uang didahului dengan dokumen SPP, SPM dan SP2D. Pencairan tersebut dilakukan karena adanya beban kekurangan kas tahun 2004-2007 yang sebelumnya dipinjamkan dari rekanan harus diselesaikan pada tahun 2007. Pada periode sebelum Oktober 2007, buku-buku bantu atau alat kendali lain sebagai alat kontrol pengeluaran kas tidak diperoleh. Hal ini, menyulitkan auditor untuk melakukan penelusuran distribusi penggunaan kas. Disamping itu, juga dijumpai sebagian dari bendahara-bendahara pengeluaran menerima SP2D terlambat, sehingga menyulitkan dalam pembuatan SPJ terhadap dana yang telah cair.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota; c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 179: a) Ayat (1) menyebutkan bahwa BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; b) Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat; c) Ayat (3) menyebutkan bahwa penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD;


31

2) Pasal 219 ayat (1) menyebutkan bahwa dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup register SP2D, register surat penolakan penerbitan SP2D, serta buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Hal tersebut mengakibatkan : a. Tidak adanya dokumentasi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable); b. Menjadikan pengelolaan kas menjadi tidak tertib dan berpotensi adanya SPP dan SPM yang belum diterbitkan karena terlewatkan; c. Mengacaukan sistem pengelolaan kas yang sudah dibangun, yang pada gilirannya kas daerah akan menjadi sangat mudah disalahgunakan; d. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi terhambat.

Kondisi di atas disebabkan oleh: a. Ketidakpatuhan dan ketidaktaatan Kuasa Bendahara Umum Daerah beserta Kepala Seksi Pengeluaran periode sebelum Oktober 2007 terhadap aturan yang berlaku; b. Memo-memo dari pimpinan tertinggi entitas (almarhum) yang menurut kuasa BUD sulit untuk ditolak; c. Ketidaktegasan Kuasa BUD untuk menolak pembayaran yang tidak sesuai ketentuan.

Menanggapi temuan di atas, mantan Kuasa BUD periode sebelum Oktober 2007 beralasan bahwa ketidaktaatannya pada aturan keuangan pada saat itu karena Pelaksanaan Permendagri No. 13 Tahun 2006 di Pemkot Batu tidak disertai dengan penataan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai dan tidak ada ketegasan dari Walikota almarhum (Sdr. IK) tentang pengimplementasiannya, sehingga metode penerapannya mengambang. Bahkan, sampai triwulan I, metode maupun sistem yang digunakan masih mengambang sehingga pembuatan BKU terlambat.

Rekomendasi BPK RI Walikota agar memerintahkan Kuasa BUD agar mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.


32

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

Recommend Documents