LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor Tanggal

: 34A/LHP/XVIII.SMG/05/2012 : 23 Mei 2012

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI………………………………………………………………………

i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN………

ii

LAPORAN KEUANGAN………………………………………………………….

iii

1.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN………………………………………

iv

2.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH…………………

vi

3.

NERACA………………………………………………………………………

vii

4.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS………………………………………..

ix

5.

LAPORAN OPERASIONAL…………………………………………………

x

6.

LAPORAN ARUS KAS………………………………………………………

xi

7.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN………………………………..

1

BAB I

PENDAHULUAN………………………………………………...

1

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD……………………..

14

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN…………...

112

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI...........................................................

117

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN……………

131

BAB VI

PENUTUP........................................................................................

223

LAMPIRAN………………………………………………………. GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN................................................................

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH i

xii


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.A.1.d atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Semarang menyajikan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dalam Laporan Operasional periode Tahun Anggaran 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp70,65milyar dan Rp55,12 milyar dan saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) masing-masing sebesar Rp9,00 milyar dan Rp7,17 milyar. Utang PFK tersebut diantaranya merupakan Uang Jaminan Bongkar Reklame yang disimpan dalam Rekening Non Anggaran dengan saldo

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH ii

per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp6,10 milyar dan Rp5,49 milyar. Utang PFK tersebut diantaranya termasuk Uang Jaminan Bongkar (UJB) Reklame yang menurut Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame seharusnya telah diakui sebagai pendapatan asli daerah karena penyelenggara reklame tidak memperpanjang atau tidak membongkar konstruksi reklame dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kelemahan pengendalian atas pengelolaan UJB Reklame tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang yang memadai untuk meyakini kewajaran penyajian Utang PFK dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dari Uang Jaminan Bongkar Reklame. Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti UJB Reklame, Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, realisasi anggaran, hasil operasi, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.A.1.b atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Semarang menyajikan Pendapatan Retribusi Daerah dalam Laporan Operasional periode tahun anggaran 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp84,23milyar dan Rp83,77milyar. Dalam Pendapatan Retribusi Daerah tahun anggaran 2011 tersebut, diantaranya sebesar Rp10,26milyar merupakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam Retribusi IMB tahun anggaran 2011 tersebut, diantaranya sebesar Rp3,03juta merupakan Retribusi IMB atas konstruksi reklame. Pemerintah Kota Semarang tidak mematuhi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tanggal 31Maret 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yang mengatur bahwa persetujuan titik reklame diberikan apabila penyelenggara reklame telah mengajukan dan memperoleh IMB bagi reklame jenis tertentu. Ketidakpatuhan tersebut berdampak pada hilangnya hak Pemerintah Kota Semarang atas pendapatan retribusi daerah berupa retribusi IMB dari penyelenggara reklame yang memperoleh persetujuan titik reklame meskipun tidak mengajukan dan tidak memperoleh IMB. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH iii

disajikan dalam Laporan Nomor 34B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 dan Nomor 34C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 23 April 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 23 Mei 2012 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak, Ak Akuntan, Register Negara No. D.24-072

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH iv

PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA No

Uraian

CALK

Anggaran 2011

Realisasi 2011

(%)

Realisasi 2010

1

2

3

4

5

6

7

01

PENDAPATAN

02

PENDAPATAN ASLI DAERAH

03

Pendapatan Pajak Daerah

5 .1.A.1.a

286.576.562.000,00

04

Pendapatan Retribusi Daerah

5 .1.A.1.b

87.178.314.000,00

84.487.321.935,00

96,91%

05

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5 .1.A.1.c

6.005.800.000,00

5.981.529.358,00

99,60%

6.210.426.962,00

06

Lain-lain PAD yang Sah

5 .1.A.1.d

67.272.275.000,00

70.985.078.946,00 105,52%

63.541.571.846,00

07

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)

5 .1.A.1

447.032.951.000,00

521.538.058.477,00 116,67%

327.992.258.750,00

204.199.594.973,00

295.955.494.744,00

360.084.128.238,00 125,65%

177.680.372.947,00 80.559.886.995,00

08 09

PENDAPATAN TRASNFER

10

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

11

Dana Bagi Hasil Pajak

5 .1.A.2.a.1)

232.621.304.000,00

12

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

5 .1.A.2.a.2)

557.500.000,00

1.072.671.816,00 192,41%

719.040.047,00

13

Dana Alokasi Umum

5 .1.A.2.a.3)

715.700.805.000,00

715.700.805.000,00 100,00%

640.186.272.000,00

14

Dana Alokasi Khusus

5 .1.A.2.a.4)

15

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

5 .1.A.2.a

997.281.109.000,00

969.374.571.789,00

5 .1.A.2.b

238.671.449.000,00

239.992.018.350,00 100,55%

48.401.500.000,00

87,78%

48.401.500.000,00 100,00% 97,20%

30.292.200.000,00 967.153.006.791,00

16 17

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

18

Dana Otonomi Khusus

19

Dana Penyesuaian

20

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)

-

-

-

0,00%

-

238.671.449.000,00

239.992.018.350,00 100,55%

-

221.149.709.000,00

234.691.238.426,00 106,12%

21 22

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

23

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

5 .1.A.2.b.1)

24

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

5 .1.A.2.b.2)

25

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)

5 .1.A.2.b

26

Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

5 .1.A.2

221.149.709.000,00 1.457.102.267.000,00

-

151.869.469.927,00

0,00%

567.211.930,00

234.691.238.426,00 106,12%

152.436.681.857,00

1.444.057.828.565,00

99,10%

1.119.589.688.648,00

27 28

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

29

Pendapatan Hibah

5 .1.A.3.a

-

-

0,00%

30

Pendapatan Dana Darurat

5 .1.A.3.b

-

-

0,00%

31

Pendapatan Lainnya

5 .1.A.3.c

32

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)

5 .1.A.3

33

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)

5 .1.A

1.992.693.893.000,00

88.558.675.000,00 88.558.675.000,00

-

88.323.675.000,00

99,73%

175.985.307.400,00

88.323.675.000,00

99,73%

175.985.307.400,00

2.053.919.562.042,00 103,07%

1.623.567.254.798,00

34 35

BELANJA

36

BELANJA OPERASI

37

Belanja Pegawai

5 .1.B.1.a

1.165.510.681.493,00

1.112.309.887.428,00

95,44%

977.070.395.943,00

38

Belanja Barang

5 .1.B.1.b

511.950.960.112,00

461.754.142.715,00

90,19%

399.034.924.073,00

39

Bunga

5 .1.B.1.c

1.080.000.000,00

764.141.700,00

70,75%

1.080.000.000,00

40

Subsidi

5 .1.B.1.d

41

Hibah

5 .1.B.1.e

52.120.625.000,00

50.113.503.179,00

96,15%

32.681.440.321,00

42

Bantuan Sosial

104.553.067.830,00

91,09%

105.517.732.817,00

-

5 .1.B.1.f

114.781.495.000,00

42a Bantuan Keuangan

5 .1.B.1.g

788.568.000,00

43

5 .1.B.1

Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)

1.846.232.329.605,00

-

0,00%

788.567.125,00 100,00% 1.730.283.309.977,00

93,72%

-

788.567.125,00 1.516.173.060.279,00

44 45

BELANJA MODAL

46

Belanja Tanah

5 .1.B.2.a

9.164.968.000,00

7.986.226.350,00

87,14%

5.334.753.000,00

47

Belanja Peralatan dan Mesin

5 .1.B.2.b

78.353.779.741,00

63.055.307.396,00

80,48%

78.198.194.258,00

48

Belanja Gedung dan Bangunan

5 .1.B.2.c

198.143.950.284,00

126.849.648.095,00

64,02%

51.257.034.780,00

49

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 .1.B.2.d

106.327.044.000,00

90.455.410.723,00

85,07%

74.630.986.642,00

50

Belanja Aset Tetap Lainnya

5 .1.B.2.e

20.375.593.370,00

17.361.980.409,00

85,21%

6.675.339.060,00

51

Belanja Aset Lainnya

5 .1.B.2.f

52

Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)

5 .1.B.2

412.365.335.395,00

-

-

0,00%

392.783.357,00

305.708.572.973,00

74,14%

216.489.091.097,00

53 54

BELANJA TAK TERDUGA

55

Belanja Tak Terduga

5 .1.B.3

1.500.000.000,00

590.755.800,00

39,38%

56

Jumlah Belanja Tak Terduga (55)

5 .1.B.3

1.500.000.000,00

590.755.800,00

39,38%

57

JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)

2.260.097.665.000,00

2.036.582.638.750,00

90,11%

58 59

TRANSFER

60

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

1.732.662.151.376,00

No

Uraian

CALK

Anggaran 2011

Realisasi 2011

(%)

Realisasi 2010

1

2

3

4

5

6

7

61

Bgai Hasil Pajak

-

-

0,00%

-

62

Bagi Hasil Retribusi

-

-

0,00%

-

63

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

-

-

0,00%

-

64

JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)

-

-

0,00%

65

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)

5 .1.B

-

2.260.097.665.000,00

2.036.582.638.750,00

90,11%

1.732.662.151.376,00

(267.403.772.000,00)

17.336.923.292,00

-6,48%

(109.094.896.578,00)

195.198.550.840,00 100,00%

313.114.935.618,00

66 67

SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)

68 69

PEMBIAYAAN

70 71

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

72

Pengunaan SILPA

73

Pencairan Dana Cadangan

-

-

0,00%

-

74

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

0,00%

-

75

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

-

-

0,00%

-

76

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

0,00%

-

77

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

-

-

0,00%

-

78

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

-

-

0,00%

-

79

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

-

-

0,00%

-

80

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

0,00%

-

81

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

-

-

0,00%

-

82

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

0,00%

-

83

Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

-

0,00%

84

Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)

5 .1.C.1

195.198.552.000,00

77.105.220.000,00 5 .1.C.1

272.303.772.000,00

195.198.550.840,00

71,68%

313.114.935.618,00

85 86

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

87

Pembentukan Dana Cadangan

88

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

89

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

-

-

0,00%

90

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

0,00%

91

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

92

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

-

-

0,00%

-

93

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

-

-

0,00%

-

94

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

0,00%

-

95

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

-

-

0,00%

-

96

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

0,00%

-

97

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

0,00%

98

Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)

5 .1.C.2

99

PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)

5 .1.C

5 .1.C.2.a

5 .1.C.2.b

3.000.000.000,00

1.900.000.000,00

-

0,00%

3.000.000.000,00 100,00%

1.816.665.400,00

95,61%

7.000.000.000,00 1.821.488.200,00

-

4.900.000.000,00

4.816.665.400,00

98,30%

8.821.488.200,00

267.403.772.000,00

190.381.885.440,00

71,20%

304.293.447.418,00

207.718.808.732,00

0,00%

195.198.550.840,00

100 101 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)

5.1.D

-

Semarang,

Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG

Drs. H. SOEMARMO HS, MSi

PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Audited) URAIAN

NO

2011

2010

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

195.198.550.840,00

323.862.796.618,00

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

195.198.550.840,00

313.114.935.618,00

3.

Sub Total (1 - 2)

-

10.747.861.000,00

4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

207.718.808.732,00

195.198.550.840,00

5.

207.718.808.732,00

205.946.411.840,00

Sub Total (3 + 4)

6. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

-

7. Dana Pasca Bencana pada Dinas Kebakaran

-

8.

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)

(10.747.861.000,00)

207.718.808.732,00

Semarang,

195.198.550.840,00

Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG


PEMERINTAH KOTA SEMARANG NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Audited) No 1 01

Uraian 2

CALK 3

2011 4

(Dalam Rupiah) Kenaikan / Penurunan 6

2010 5

ASET

02 03

ASET LANCAR

04

Kas di Kas Daerah

5.3.a.1

216.871.345.921,00

200.645.259.750,00

16.226.086.171,00

05

Kas di Bendahara Pengeluaran

5.3.a.2

415.805.439,00

1.712.758.624,00

(1.296.953.185,00)

06

Kas di Bendahara Penerimaan

5.3.a.3

91.631.750,00

18.008.250,00

73.623.500,00

07

Investasi Jangka Pendek

08

Piutang Pajak

5.3.b.1

16.703.298.277,00

-

20.836.763.284,00

(4.133.465.007,00)

09

Piutang Retribusi

5.3.b.2

7.432.234.929,00

6.434.511.350,00

997.723.579,00

10

Penyisihan Piutang

5.3.b.3

(23.064.150.815,00)

(27.773.997.905,00)

4.709.847.090,00

10a Penyisihan Piutang Dana Bergulir

5.3.b.4

(42.198.981,00)

(36.414.708,00)

(5.784.273,00)

11

Belanja Dibayar Dimuka

5.3.b.5

1.520.856.155,00

1.117.133.344,00

403.722.811,00

12

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

-

-

-

13

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

-

14

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

-

-

-

15

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

-

16

Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

-

-

-

17

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

-

-

18

Piutang Lainnya

5.3.b.6

19

Persediaan

5.3.c

19a RK Dinas 20

9.208.545.818,00

584.261.813,00

30.858.821.894,00

25.066.668.560,68

5.792.153.333,32

-

Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19a)

-

9.792.807.631,00

260.580.452.200,00

237.229.236.367,68

23.351.215.832,32

21 22

INVESTASI JANGKA PANJANG

23

Investasi Non Permanen

24

Pinjaman Jangka Panjang

-

-

-

25

Investasi dalam Surat Utang Negara

-

-

-

26

Investasi dalam Proyek Pembangunan

-

-

27

Investasi Non Permanen Lainnya

27a Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen 28

Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)

29

Investasi Permanen

30


31

Investasi Permanen Lainnya

32

Jumlah Investasi Permenen (30 s/d 31)

33

Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 +32)

5.3.d.1 5.3.d.2

5.3.d.3

4.700.000.000,00

-

(916.525.594,00)

(717.548.874,00)

(198.976.720,00)

3.783.474.406,00

3.982.451.126,00

(198.976.720,00)

44.459.538.498,00

63.736.338.708,00

(19.276.800.210,00)

5.3.d

4.700.000.000,00

-

-

44.459.538.498,00

63.736.338.708,00

(19.276.800.210,00)

48.243.012.904,00

67.718.789.834,00

(19.475.776.930,00)

34 35

ASET TETAP

36

Tanah

5.3.e.1

3.311.833.580.864,00

3.231.376.300.352,00

80.457.280.512,00

37

Peralatan dan Mesin

5.3.e.2

789.457.993.437,00

714.479.588.727,00

74.978.404.710,00

38

Gedung dan Bangunan

5.3.e.3

1.251.241.565.551,00

1.123.254.850.565,00

127.986.714.986,00

39

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5.3.e.4

864.444.178.005,00

741.991.302.991,00

122.452.875.014,00

40

Aset Tetap Lainnya

5.3.e.5

60.997.179.236,00

36.836.608.031,00

24.160.571.205,00

41

Konstruksi dalam Pengerjaan

5.3.e.6

27.274.591.111,00

24.673.007.041,00

2.601.584.070,00

42

Akumulasi Penyusutan

5.3.e.7

(1.037.412.731.680,00)

(869.727.494.531,15)

(167.685.237.148,85)

42a RK Dinas Aset 43

Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42a)

5.3.e

5.267.836.356.524,00

5.002.884.163.175,85

264.952.193.348,15

No 1

Uraian 2

CALK 3

2011 4

2010 5

Kenaikan / Penurunan 6

44 45

DANA CADANGAN

46

Dana Cadangan

-

-

-

47

Jumlah Dana Cadangan (46)

-

-

-

48 49

ASET LAINNYA

50

Tagihan Penjualan Angsuran

-

-

-

51

Tuntutan Ganti Rugi

-

-

-

52

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

53

Aset Tak Berwujud

54 55

5.3.f.1

64.227.131.000,00

Aset Lain-lain

5.3.f.2

83.860.531.317,00

49.015.896.499,00

34.844.634.818,00

Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)

5.3.f

148.087.662.317,00

113.243.027.499,00

34.844.634.818,00

5.724.747.483.945,00

5.421.075.216.876,53

303.672.267.068,47

7.173.557.534,00

1.824.753.004,00

-

64.227.131.000,00

-

-

-

56 57

JUMLAH ASET (20 + 33 + 43 + 47 + 55)

58 59

KEWAJIBAN

60 61

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

62

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

5.3.g.1.a)

8.998.310.538,00

63

Utang Bunga

5.3.g.1.b)

133.460.904,00

64

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

5.3.g.1.c)

1.816.665.352,94

2.627.806.521,00

(811.141.168,06)

4.574.987.585,00

3.564.007.940,00

1.010.979.645,00

-

133.460.904,00

65

Pendapatan Diterima Dimuka

5.3.g.1.d)

66

Utang Belanja

5.3.g.1.e)

67

Utang Jangka Pendek Lainnya

5.3.g.1.f)

16.453.740.570,00

14.066.207.657,00

2.387.532.913,00

68

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)

5.3.g.1

31.977.164.949,94

27.431.579.652,00

4.545.585.297,94

-

-

-

69 70

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

71

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

-

-

-

72

Utang Dalam Negeri - Obligasi

-

-

-

73

Premium (Diskonto) Obligasi

74

Utang Jangka Panjang Lainnya

5.3.g.2

75

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)

5.3.g

76

JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 75)

3.633.330.705,88

-

-

6.536.746.288,00

(2.903.415.582,12)

3.633.330.705,88

6.536.746.288,00

(2.903.415.582,12)

35.610.495.655,82

33.968.325.940,00

1.642.169.715,82

5.689.136.988.289,18

5.387.106.890.936,53

302.030.097.352,65

79a JUMLAH EKUITAS DANA (79a)

5.689.136.988.289,18

5.387.106.890.936,53

302.030.097.352,65

80

5.724.747.483.945,00

5.421.075.216.876,53

303.672.267.068,47

77 78

EKUITAS DANA

79

Ekuitas Dana JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76 + 79a)

5.3.h

Semarang,

Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG


PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Audited)

No

Uraian

2011

2010

1

2

3

4

1

EKUITAS AWAL

2

Surplus / Defisit - LO

Lebih/Kurang 5

5.387.106.890.937,00

5.108.547.808.932,00

278.559.082.005,00

149.105.088.122,00

(30.644.154.593,47)

179.749.242.715,47

3

RK Kasda

0,00

0,00

-

4

RK Aset

0,00

0,00

-

5

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :

0,00

Hibah

-

0,00

5.032.100,00

(5.032.100,00)

Perhitungan mutasi masuk dan keluar

(79.258.533.822,00)

(167.201.446.985,00)

87.942.913.163,00

Koreksi Nilai Aset Tetap

164.457.456.456,00

22.481.510.609,00

141.975.945.847,00

92.369.188.370,00

299.867.041.728,00

(207.497.853.358,00)

38.615.814,00

66.482.075,00

(27.866.261,00)

Penilaian Aset Tetap Tahun 2011 Koreksi Nilai Persediaan SP2D Tahun 2009

0,00

7.295.455,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

0,00

(219.303.893.165,00)

219.303.893.165,00

Koreksi Klaim Jamkesmas

3.406.103.314,00

2.345.991.765,00

1.060.111.549,00

Pembayaran Pihak Ketiga

0,00

16.236.895,00

Kas Dibendahara Pengeluaran Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset tetap

(7.295.455,00)

(16.236.895,00)

0,00

(2.404.560,00)

280.667.665,00

10.820.689.720,00

(10.540.022.055,00)

2.404.560,00

360.100.700.961,00

(360.131.291.366,00)

Penyesuaia Eliminasi RK Dinas Aset dan RK Aset

(30.590.405,00)

Penyesuaian Utang Jangka Pendek

214.644.430,00

0,00

214.644.430,00

Penyesuaian utang jangka panjang

1.684.679.726,18

0,00

1.684.679.726,18

9.105.754,00

0,00

9.105.754,00

5.387.106.890.936,53

340.332.732.389,47

Penyesuaian utang PFK Koreksi Piutang Koreksi Penyisihan Piutang Koreksi Nilai Investasi

(243.074.022,00) (145.750.000,00) (29.857.504.050,00) 0,00

6

EKUITAS AKHIR

5.689.136.988.289,18

Semarang,

Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG


PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Audited) No 1

Uraian 2

CALK 3

Saldo 2011 4

Saldo 2010 5


(%) 7

KEGIATAN OPERASIONAL 01

PENDAPATAN

02


03


5.5.A.1.a)

369.939.277.875,00

188.421.983.072,00

181.517.294.803,00

04


5.5.A.1.b)

84.234.832.713,00

83.774.252.094,00

460.580.619,00

0,55%

05


5.5.A.1.c)

13.562.233.198,00

6.210.426.962,00

7.351.806.236,00

118,38%

06

Pendapatan Asli Daerah Lainnya

5.5.A.1.d)

70.647.301.132,00

55.124.864.385,00

15.522.436.747,00

28,16%

07


5.5.A.1

538.383.644.918,00

333.531.526.513,00

204.852.118.405,00

61,42%

96,34%

08 09

PENDAPATAN TRANSFER

10


11


5.5.A.2.a) 1)

204.199.594.973,00

295.287.756.010,00

(91.088.161.037,00)

-30,85%

12


5.5.A.2.a) 2)

1.072.671.816,00

708.891.397,00

363.780.419,00

51,32%

13

Dana Alokasi Umum

5.5.A.2.a) 3)

715.700.805.000,00

640.186.272.000,00

75.514.533.000,00

11,80%

14

Dana Alokasi Khusus

5.5.A.2.a) 4)

48.401.500.000,00

30.292.200.000,00

18.109.300.000,00

59,78%

15


5.5.A.2.a)

969.374.571.789,00

966.475.119.407,00

2.899.452.382,00

0,30%

239.992.018.350,00

16 17

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

18

Dana Otonomi Khusus

5.5.A.2.b) 1)

19

Dana Penyesuaian

5.5.A.2.b) 2)

20

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)

5.5.A.2.b)

239.992.018.350,00

234.691.238.426,00

-

-

239.992.018.350,00 239.992.018.350,00

0,00% 0,00% 0,00%

21 22


23


5.5.A.2.c) 1)

24


5.5.A.2.c) 2)

25

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)

5.5.A.2.c)

26

Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

-

149.939.648.449,00

84.751.589.977,00

56,52%

567.211.930,00

(567.211.930,00)

-100,00%

234.691.238.426,00

150.506.860.379,00

84.184.378.047,00

55,93%

1.444.057.828.565,00

1.116.981.979.786,00

327.075.848.779,00

29,28%

27 28


29

Pendapatan Hibah

5.5.A.3.a)

1.037.177.520,00

2.119.378.038,63

(1.082.200.518,63)

-51,06%

29a Pendapatan Hibah Aset

5.5.A.3.b)

30.252.361.413,00

31.535.919.418,00

(1.283.558.005,00)

-4,07%

30


5.5.A.3.c)

31

Pendapatan Lainnya

5.5.A.3.d)

32


5.5.A.3

119.613.213.933,00

33


5.5.A

2.102.054.687.416,00

88.323.675.000,00

175.985.307.400,00

-

0,00%

(87.661.632.400,00)

-49,81%

209.640.604.856,63

(90.027.390.923,63)

-42,94%

1.660.154.111.155,63

441.900.576.260,37

26,62%

34 35

BEBAN

36

Beban Pegawai

5.5.B.1

1.117.053.211.973,00

974.655.663.740,00

142.397.548.233,00

14,61%

37

Beban Persediaan

5.5.B.2

168.611.283.786,00

150.073.289.809,95

18.537.993.976,05

12,35%

38

Beban Jasa

5.5.B.3

220.989.961.104,00

172.307.238.692,00

48.682.722.412,00

28,25%

39

Beban Pemeliharaan

5.5.B.4

20.560.612.084,00

28.548.057.373,00

(7.987.445.289,00)

-27,98%

40

Beban Perjalanan Dinas

5.5.B.5

39.340.104.082,00

40.904.252.375,00

(1.564.148.293,00)

-3,82%

41

Beban Bunga

5.5.B.6

899.035.410,00

1.080.000.000,00

(180.964.590,00)

-16,76%

42

Beban Subsidi

5.5.B.7

43

Beban Hibah

5.5.B.8

50.161.903.179,00

32.681.440.321,00

44

Beban Bantuan Sosial

5.5.B.9

105.341.634.955,00

106.306.299.942,00

(964.664.987,00)

-0,91%

45

Beban Penyusutan

5.5.B.10

168.221.899.537,00

136.578.092.000,15

31.643.807.536,85

23,17%

45a Beban Penyisihan Piutang

5.5.B.11

10.461.485.483,00

27.810.412.613,00

(17.348.927.130,00)

-62,38%

45b Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen

5.5.B.12

198.976.720,00

717.548.874,00

(518.572.154,00)

-72,27%

46

5.5.B.13

711.014,00

46a Beban Penghapusan Aset

5.5.B.14

29.382.838.544,00

46b Beban Hibah Aset

5.5.B.15

19.896.033.161,00

46c Beban Dibayar di Muka

5.5.B.16

47

Beban Lain-lain

5.5.B.17

48

JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)

Beban Transfer

-

-

-

-

17.480.462.858,00

0,00% 53,49%

711.014,00

0,00%

2.757.252.183,00

26.625.586.361,00

965,66%

14.891.067.585,00

5.004.965.576,00

33,61%

-

-

0,00%

1.829.706.560,00

1.487.936.741,00

341.769.819,00

22,97%

1.952.949.397.592,00

1.690.798.552.249,10

262.150.845.342,90

15,50%

149.105.289.824,00

(30.644.441.093,47)

179.749.730.917,47

-586,57%

49 50

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 - 48)

5.5.C

51 52

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

53

Surplus Penjualan Aset Nonlancar

-

-

-

0,00%

54

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

-

-

-

0,00%

55

Defisit Penjualan Aset Nonlancar

-

-

-

0,00%

No 1

Uraian 2

56

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

57

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

58

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPEASIONAL (53 s/d 57)

59

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)

CALK 3

Saldo 2011 4

Saldo 2010 5 -

5.5.D

149.105.289.824,00

Kenaikan / Penurunan 6 -

-

286.500,00

(%) 7 0,00%

(286.500,00)

-100,00%

286.500,00

(286.500,00)

-100,00%

(30.644.154.593,47)

179.749.444.417,47

-586,57%

60 61

POS LUAR BIASA

62

Pendapatan Luar Biasa

63

Beban Luar Biasa

64

POS LUAR BIASA (62 - 63)

65

SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)

5.5.E

201.702,00

5.5.F

149.105.088.122,00

(201.702,00)

-

-

-

201.702,00

(30.644.154.593,47)

Semarang,

0,00% 0,00%

(201.702,00)

0,00%

179.749.242.715,47

-586,57%

Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG


PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2011 dan 2010 (Audited) Metode Langsung

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Uraian

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Tak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pembayaran Kejadian Luar Biasa Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 32) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 33) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan Atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus masuk Kas (37 s/d 45) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 57)

CALK 5.6.A.1.1) 5.6.A.1.2) 5.6.A.1.3) 5.6.A.1.4) 5.6.A.1.5) 5.6.A.1.6) 5.6.A.1.7) 5.6.A.1.8) 5.6.A.1.9) 5.6.A.1.10)

5.6.A.1.11)

5.6.A.2.a) 5.6.A.2.b) 5.6.A.2.c) 5.6.A.2.d) 5.6.A.2.e) 5.6.A.2.f) 5.6.A.2.h)

5.6.B.1

5.6.B.2.a) 5.6.B.2.b) 5.6.B.2.c) 5.6.B.2.d) 5.6.B.2.e) 5.6.B.2.f) 5.6.B.2.g)

2011

2010

360.084.128.238,00 84.487.321.935,00 5.981.529.358,00 70.925.778.946,00 204.199.594.973,00 1.072.671.816,00 715.700.805.000,00 48.401.500.000,00 239.992.018.350,00 234.691.238.426,00 88.323.675.000,00 2.053.860.262.042,00

177.680.372.947,00 80.559.886.995,00 6.210.426.962,00 63.486.281.846,00 295.955.494.744,00 719.040.047,00 640.186.272.000,00 30.292.200.000,00 151.869.469.927,00 567.211.930,00 175.985.307.400,00 1.623.511.964.798,00

1.112.314.066.828,00 461.754.142.715,00 764.141.700,00 50.113.503.179,00 105.341.634.955,00 590.755.800,00

977.070.395.943,00 399.034.924.073,00 1.080.000.000,00 32.681.440.321,00 106.306.299.942,00 -

1.730.878.245.177,00 322.982.016.865,00

1.516.173.060.279,00 107.338.904.519,00

59.300.000,00 59.300.000,00

55.290.000,00 55.290.000,00

7.986.226.350,00 63.055.307.396,00 126.845.468.695,00 90.455.410.723,00 17.361.980.409,00 3.000.000.000,00 308.704.393.573,00 (308.645.093.573,00)

5.334.753.000,00 78.198.194.258,00 51.257.034.780,00 74.630.986.642,00 6.675.339.060,00 392.783.357,00 7.000.000.000,00 223.489.091.097,00 (223.433.801.097,00)

Uraian 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 69) Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (72 s/d 80) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70 - 81) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman uang masuk Jumlah Arus Masuk Kas (85 + 86) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhtungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman uang keluar Jumlah Arus Keluar Kas (89 + 90) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (87 - 91) Kenaikan/Penurunan Kas (34+58+82+92) Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (95 + 96)

CALK

2011

2010 -

1.816.665.400,00 (1.816.665.400,00)

1.821.488.200,00 1.821.488.200,00 (1.821.488.200,00)

5.6.D.1.a) 5.6.D.1.b)

119.597.099.794,00 21.481.996,00 119.618.581.790,00

76.833.861.472,00 3.918.250,00 76.837.779.722,00

5.6.D.2.a)

117.153.074.946,00

5.6.D.2 5.6.D

117.153.074.946,00 2.465.506.844,00 14.985.764.736,00 202.358.018.374,00 217.287.151.360,00 91.631.750,00 217.378.783.110,00

84.791.917.064,00 84.791.917.064,00 (7.954.137.342,00) (125.870.522.120,00) 328.246.548.744,00 202.358.018.374,00 18.008.250,00 202.376.026.624,00

5.6.C.2.3)

5.6.E

1.816.665.400,00

Semarang,

Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG


PEMERINTAH KOTA SEMARANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 BAB I PENDAHULUAN Undang – undang No.17 Tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/ Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan keuangan Perusahaan Negara/Daerah dan Badan lainnya. Disebutkan pula bahwa bentuk dan isi laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka pemerintah pusat maupun daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Hal ini menandai bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Demikian pula Pemerintah Kota Semarang berupaya mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak. Pemerintah Kota Semarang dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ini telah menghasilkan 7 (tujuh) laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus kas (LAK), Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang merupakan laporan keuangan pokok pemerintah dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Dana diluar APBD Kota Semarang (Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi). 1.1. 1.1.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan keuangan mempunyai kandungan maksud antara lain : 1. Menyajikan informasi yang relevan berkaitan dengan posisi keuangan dan semua transaksi suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. 2. Menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan dalam mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah serta kegiatan Pemerintah Daerah. 3. Menyajikan pencapaian target kinerja dan pemanfaatan sumber daya ekonomi Pemerintah Kota sebagai entitas pelaporan telah berupaya untuk melaporkan kewajibannya secara sistematis dan terstruktur guna kepentingan laporan yang berkaitan dengan: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi

1


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

d.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan beban pengeluaran tersebut yang ditanggung tahun berikutnya.

1.1.2.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan antara lain : a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran ; b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai ; d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya ; e. Menyediakan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang telah diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntability dan ketaatan entitas terhadap anggaran. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan pemerintah, antara lain : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

2


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584) ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3



21. 22. 23.

24. 25.

26. 27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E) ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 1) ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang No. 8) ; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

1.3.

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Guna mempermudah pemahaman Catatan atas Laporan Keuangan ini maka disusun Sistematika sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan BAB II.

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III.

Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

BAB IV.

Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Kebijakan Keuangan

BAB V.

Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 5.2. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

4


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 5.3. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca 5.4. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 5.5. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional 5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 5.7. Penjelasan Atas Dana – dana Non APBD Kota Semarang a. Dana Dekonsentrasi b. Dana Tugas Pembantuan c. Dana Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BAB VI.

Penutup

5


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1.

Ekonomi Makro Dalam penyusunan APBD Kota Semarang Tahun 2011 dengan memperhitungkan kondisi makro Kota Semarang pada paruh waktu tahun 2010 dan prakiraan kondisi ekonomi makro tahun 2011. Gambaran kondisi perekonomian secara makro Kota Semarang dapat ditunjukkan dari beberapa indikator ekonomi makro daerah antara lain perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perkembangan PDRB. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan 2009 yaitu 5,34% menjadi 5,87%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2011 ditargetkan mengalami pertumbuhan positif sekitar 6% dengan pendapatan perkapita meningkat sebesar 11,74% dan laju inflasi dibawah 2 digit. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Semarang berdasarkan atas harga berlaku tahun 2010 tercatat sebesar Rp43.398.190,77 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp38.465.017,28. Inflasi di Kota Semarang pada tahun 2011 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 6,02% dibanding tahun 2010 sebesar 5,87%. Asumsi makro lain yang mempengaruhi perekonomian kota Semarang adalah pencanangan “Waktunya Semarang SETARA” pada tahun 2011, selanjutnya diejawantahkan melalui visi kota Semarang “Mewujudkan Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” yang difokuskan pada pelaksanaan Sapta Program yang meliputi. 1. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran 2. Penanganan rob dan banjir 3. Peningkatan pelayanan publik 4. Peningkatan Infrasruktur 5. Pengarustamaan Gender 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan terdapat kebijakan – kebijakan yang dipengaruhi oleh terjadinya perubahan asumsi makro, yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan asumsi yang ditetapkan. 1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD Berbagai kebijakan baik dari Pemerintah Pusat melalui berbagai program – program yang membutuhkan pendampingan dari Pemerintah Daerah. Selain itu pada tahun 2010 lalu terdapat Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang periode tahun 2010 – 2015 sehingga kebijakan selanjutnya berdampak pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Semarang. Di sisi lain perkembangan di masyarakat di Kota Semarang pada periode semester pertama tahun 2010 berjalan sangat dinamis, sehingga tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang harus secara sigap dalam menangani/mensikapi berbagai kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi serta berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Perkembangan inilah yang berpengaruh terhadap asumsi-asumsi tingkat pencapaian program dan kegiatan dalam kebijakan umum APBD Kota Semarang Tahun 2011 sebagaimana telah ditetapkan.

6



Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam merencanakan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut. 3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

3.

Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan anggaran belanja daerah (APBD) disusun melalui suatu pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2011 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah kota Semarang yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

4.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Dari anggaran pendapatan daerah pada tahun 2011 sebesar Rp1.992.693.893.000,00, dan belanja daerah sebesar Rp2.260.097.665.000,00 maka terjadi selisih kurang sebesar Rp267.403.772.000,00 atau terjadi defisit anggaran. Dalam hal APBD terjadi defisit maka untuk menutup defisit tersebut direncanakan bersumber bersumber dari pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).

2.2

Kebijakan Keuangan Dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja daerah sumber yang terbatas maka Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan menetapkan kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan daerah kota yang ditetapkan baik berkaitan dengan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah. Kebijakan tersebut secara umum dapat disampaikan sebagai berikut. 2.2.1

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kebijakan dalam peningkatan pendapatan, Pemerintah Kota Semarang menempuh Kebijakan sebagai berikut. 1. Dalam merencanakan target PAD telah mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundangundangan terkait; 2. Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;

7



Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal dan investasi daerah lainnya, memperhitungkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah); 4. Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD); 5. Dana Perimbangan Penganggaran Pendapatan Perimbangan dalam APBD Tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. a Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada alokasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2009, serta perhitungan fiskal APBN. b. Perolehan DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kualitas bahan baku, pembinaan industri, sosial dan pembatasan cukai ilegal. 6. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi Tahun 2011 dianggarkan berdasarkan Pagu 2010. b. Optimalisasi Dana Bagi Hasil Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah. 2.2.2

Kebijakan Anggaran Belanja Daerah Kebijakan anggaran belanja daerah (APBD) disusun melalui suatu pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2011 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah kota Semarang yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya pada bidang tertentu dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota. Belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana tahunan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi terwujudnya Semarang untuk mencapai masyarakat sejahtera yang tertib dan berbudaya untuk mencapai masyarakat sejahtera Kebijakan Belanja Daerah meliputi. a. Kebijakan Belanja Tidak langsung 1. Belanja gaji disesuaikan rasionalisasi jumlah pegawai dengan DAU tahun 2011 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji, tunjangan dan gaji ke -13 dan pengungkapan calon PNSD. 2. Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun. 3. Pemberian bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. b. Kebijakan belanja Langsung 1. Pembatasan honorarium hanya kepada PNSD dan non PNSD yang keberadaannya benar – benar memiliki peran dan konstribusi secara langsung. 2. Belanja barang dan jasa memperhitungkan persediaan tahun lalu, mengutamakan produksi dalam negeri dengan melibatkan usaha mikro kecil dan koperasi. 3. Pembatasan perjalanan dinas dan selektif dalam mengikuti Bintek/sejenisnya baik dalam maupun luar negeri. Kebijakan Belanja langsung diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan SAPTA PROGRAM yang meliputi.

8


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. a) Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin; b) Pembangunan Pusat Rehabilitasi sosial; c) Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat; d) Fasilitasi “Job Mathcing” bagi pencari kerja; e) PAMSIMAS bagi masyarakat miskin; Penanganan Rob dan Banjir; a) Pemeliharaan dan normalisasi kali sungai/drainase/gorong – gorong; b) Operasionalisasi Pompa Banjir; c) Pembebasan tanah K. Bringin Tahap I; d) Pembebasan Tanah Waduk Jati Barang (Program JBIC); e) Peningkatan pembangunan pusat – pusat pengendali banjir; f) Pembangunan saluran drainase/gorong – gorong; Peningkatan Pelayanan Publik; a) Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media; b) Pembuatan Sanitasi Komunal Permukiman; c) Perbaikan Lingkungan Permukiman; d) Pembangunan gedung kantor (Kec. Genuk, Kec. Gunungpati, Satpol PP, Arsip dan Perpustakaan, DPRD); e) Penerangan jalan umum; f) Pengelolaan Bus Rapid Transit; g) Pengelolaan RTH; h) Pengelolaan sampah; i) Pembangunan dan Revitalisasi Pasar; j) E- procurement dan Unit Pengadaan Lelang; k) Pengadaan tanah untuk pemakaman dan pertanian; l) Pergeseran Belanja Langsung pada SKPD; m) Persiapan pelaksanan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Peningkatan Infrastruktur dan Estetika Kota; a) Pengadaan tanah untuk jalan wilayah strategis dan cepat tumbuh; b) Pemeliharaan jalan dan jembatan; c) Pembangunan Jembatan Tinjomoyo; d) Penataan kawasan Simpang Lima dan kawasan Tugu Muda; e) Pembuatan pedestrian Pemuda, Simpang Lima, Pandanaran, Taman Menteri Supeno f) Relokasi sementara pasar bulu; Pengarustamaan Gender; a) Pemberdayaan lembaga/organisasi perempuan; b) Fasilitasi kegiatan organisasi perempuan dalam pembangunan; c) Pembinaan Organisasi perempuan dan perlindungan anak; d) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan perlindungan anak; Peningkatan Pelayanan Pendidikan; a) Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pendidikan Dasar dan Menengah; b) Pendampingan BOS di Kota Semarang; c) Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;

9



7)

d) Beasiswa anak miskin Peningkatan Pelayanan Kesehatan a) Peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit umum daerah; b) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; c) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

2.2.3

Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluraan pembiayaan yang harus dibayar atau diterima kembali. Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan di bidang Penerimaan Pembiayaan diarahkan pada. a. Kebijakan penganggaran SILPA dihitung berdasarkan prakiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi yang tercantum dalam APBD Tahun 2011. b. Karena SILPA belum dapat menutup defisit maka dilakukan pinjaman daerah. Kebijakan di bidang pengeluaran pembiayaan diarahkan pada : a. Pengeluaran untuk penyertaan modal (investasi) daerah pada investasi permanen yaitu pada PDAM dan Perusda Percetakan. b. Pembayaran pokok utang Kebijakan-kebijakan keuangan tersebut telah ditetapkan Pemerintah Kota Semarang sampai dengan akhir tahun anggaran dan berimplikasi terhadap perubahan posisi neraca dan laporan arus kas, sebagaimana dengan adanya gambaran waktu berjalan dan perubahan asumsi makro yang mempengaruhi pada saat penyusunan sampai dengan pelaksanaan anggaran berakhir dapat dilihat pada tabel laporan neraca dan laporan arus kas. 2.2.4. Faktor-faktor yang melatar belakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh Pemerintah Daerah Dalam menentukan kebijakan keuangan Pemerintah Kota Semarang dilandasi dan mempertimbangkan beberapa faktor. Adapun faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut: 2.2.4.1. Faktor Pendapatan Daerah Faktor pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan daerah dan pengembangan BUMD, dengan menganut prinsip : potensial, tidak memberatkan masyarakat, tidak merusak lingkungan, mudah diterapkan dan dilaksanakan penyesuaian pendapatan baik tarif maupun materi. Penerimaan Pendapatan Daerah pada RPJM Kota Semarang tahun 2010 diproyeksikan naik sebesar 11,25% terdiri dari. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD sesuai RPJM Kota Semarang diproyeksikan sebesar 11,25% per tahun dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut. a. Realisasi Penerimaan PAD kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 12,79%. b. Kebijakan Pemerintah Propinsi dan Pusat tentang BPHTB yang diserahkan Pemerintah Daerah tahun 2011. c. Penggalian potensi sumber – sumber PAD seperti.

10


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 1. Pajak Daerah, PPJU, BPHTB dan pajak daerah lainnya. 2. Retribusi Daerah 3. Penerimaan lain – lain PAD yang sah 2. Dana Perimbangan Proyeksi Penerimaan dari Dana Perimbangan pada RPJMD Kota Semarang sebesar 11,25% dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. a. Realisasi Penerimaan dari Dana Perimbangan selama purun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 16,47%. b. Beralihnya Penerimaan Dana Perimbangan yang berasal BPHTB menjadi pajak daerah. c. DAU merupakan pos terbesar dari Dana Perimbangan mencapai 75,12%. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk rata – rata sebesar 1,43% per tahun, luas wilayah darat meningkat (reklamasi pantai), penduduk miskin relatif besar 21,11% dan pemenuhan gaji PNS daerah. 3. Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan pada pendapatan ini diproyeksikan meningkat sebesar 11,25% per tahun. Kontribusi terbesar pada pos dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 59,18%, dana penguatan, desentralisasi fiskal dan percepatan sebesar 27,91% dan bantuan propinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 12,91%. Selain itu intensifitas koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi dan daerah lainnya untuk peningkatan pendapatan ini. 2.2.4.2. Faktor Belanja Daerah Pengelolaan Belanja Daerah mendasarkan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja berorientasi pada capaian hasil atau kinerja, yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelaporan publik. Terutama untuk masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tersebut dipisahkan menjadi 3 prioritas berdasarkan program dan kegiatannya yaitu prioritas I, II dan III. Prioritas I memperoleh alokasi anggaran pertama daripada prioritas II, demikian pula prioritas III akan mendapat alokasi anggaran setelah prioritas II terpenuhi kebutuhannya. c. Prioritas I 1. Program pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2010 – 2015. 2. Berhubungan langsung dengan kepentingan publik. d. Prioritas II  Merupakan program wajib SKPD guna mendukung tugas SKPD dalam meningkatkan pelayanan publik.  Merupakan prioritas alokasi belanja tidak langsung seperti TPP, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan belanja tidak langsung. 2.2.4.3. Faktor Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah dipengaruhi faktor perolehan sumber pembiayaan antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. a. Penerimaan Pembiayaan. Hasil analisa neraca pada RPJM tahun 2010 – 2015 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) tahun 2010 sebesar 14,38%. Sehingga tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang melakukan

11



b.

kebijakan penganggaran pinjaman daerah sebesar Rp77.105.220.000,00 Realisasi Belanja Daerah masih di bawah realisasi pendapatan berarti tidak terjadi defisit anggaran sehingga tidak diperlukan anggaran menutup defisit sehingga SILPA tahun sebelumnya tahun 2010 tidak dialokasikan guna menutup defisit melainkan dialokasikan sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2011. Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan dimanfaatkan untuk anggaran hutang Pemerintah Kota Semarang yang berupa hutang jangka panjang serta surplus anggaran digunakan untuk penyertaan modal pada Perusda dan program – program recovery antara lain pembangunan pasar, peningkatan jalan serta infrastruktur lainnya.

2.3.

Pencapaian Target Kinerja APBD 2.3.1 Indikator – indikator dalam Pencapaian target kinerja APBD Kota Semarang dibagi menjadi 2 (dua) urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun data ini diambil dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2011 pada waktu belum dilakukan pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. 2.3.1.1 Urusan Wajib 1. Urusan Wajib Pendidikan Selama tahun 2011 capaian target kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan urusan wajib pendidikan adalah. a. Jenjang PAUD/TK dan SD Pada tahun 2010 APK PAUD sebesar 26,24% dan pada tahun 2011 APK PAUD sebesar 42,20% mengalami peningkatan sebesar 15,96%. Sedangkan APK TK pada tahun 2010 sebesar 52,29% pada tahun 2011 sebesar 56,39% meningkat sebesar 4,10%. Jumlah SD/MI pada tahun 2011 sebanyak 709 sekolah sedangkan jumlah SD saja sebanyak 620 sekolah, APK berkisar diatas 100 % yaitu 105,9%, dan APM sebesar 90,55%. b. Jenjang SMP (SMP dan MTs) Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011, jumlah SMP dan MTs 206 sekolah. Dengan capaian APK sebesar 110,31% serta APM sebesar 79,24%. Ruang kelas yang tersedia sebanyak 2.212 ruang. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs rasio murid dibanding guru adalah 13/1. APK SMP Tahun 2011 sebesar 110,31% seperti tersebut menunjukkan bahwa akses dan pemerataan pendidikan SMP di Kota Semarang tidak mengalami kendala. c. Pendidikan Menengah Berdasarkan data yang ada pada tahun 2011 jumlah SMA, SMK, dan MA sebanyak 183. Dengan APK sebesar 111,39% dan besaran APM 79,29%, rasio guru terhadap murid sebesar 11/1. Dengan capaian APK seperti tersebut diatas menunjukkan keberhasilan dalam aspek layanan dan pemerataan pendidikan menengah. Pada tahun 2011 jumlah siswa SMK meningkat jauh sehingga lebih besar dari jumlah siswa SMA yaitu sebesar 36.004 : 35.518. Hal ini sejalan dengan program Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Vokasi.

12


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 d.

2.

Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan non formal atau pendidikan Luar Sekolah bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang tidak, atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Penuntasan buta aksara tahun 2009 ditandai dengan pendeklarasian tuntas buta aksara tahap pelestarian 95% dan pada tahun 2011 angka melek huruf telah mencapai 99,8%. Dalam rangka mendukung sapta program untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Pada jalur pendidikan non formal telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan kecakapan hidup dengan pembinaan masyarakat melalui kegiatan kelurahan Vokasi. Pada tahun 2011 telah terlaksana pembinaan 5 kelompok per kelurahan di 5 kelurahan, dengan masing-masing kelompok terdiri 20 orang. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung program desa vokasi.

Urusan Wajib Kesehatan Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan urusan kesehatan pada tahun 2011 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. a. Derajat Kesehatan Mortalitas. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran bayi di kota Semarang tahun 2011 berdasar laporan Puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Semarang tercatat 12,10/1000 KH hal ini dapat diartikan lebih baik dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 16,82 per 1.000 kelahiran bayi. Sedangkan kematian Balita menunjukan perbaikan yaitu dari 20,31 di tahun 2010 menjadi 14,80 ditahun 2011. Dalam penurunan Angka Kematian Bayi telah di buat Surat Edaran Walikota No : 441.8/5235. Sedangkan Angka kematian Ibu (AKI) mengalami kenaikan,di tahun 2010 jumlah kematian ibu 19 kasus (73,9/100.000 Kelahiran Hidup) dan di tahun 2011 jumlah kematian ibu 31 kasus (119,91/100.000 Kelahiran Hidup). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Preeklamsi / Eklamsi : 35,5% Perdarahan : 16,1% Penyakit / infeksi : 38,7% Lain – lain : 9,7% Morbiditas. Penyakit menular masih menjadi perhatian kesehatan di Kota Semarang hal ini disebabkan masih ditemukannya beberapa kasus penyakit menular, adapun beberapa penyakit menular tersebut diantaranya : Jumlah penderita DBD pada tahun 2010 sebanyak 5.556 kasus (IR 368,70 /100.000 penduduk) dengan angka kematian 47 orang

13



b.

(CFR 0,85%). Pada tahun 2011 terjadi penurunan yang sangat tajam sebesar 80% dengan jumlah penderita sebanyaki 1.330 kasus (IR 73,87/100.000 penduduk) dengan angka kematian 10 orang (CFR 0,01%). Jumlah penderita TB Paru BTA (+) yang ditemukan mengalami peningkatan dari 793 (54%) penderita di tahun 2010 menjadi 987(61%) penderita di tahun 2011. Jumlah HIV positif mengalami kenaikan, pada tahun 2010 terdapat 285 penderita dan menjadi 427 penderita di tahun 2011. Hal ini menunjukkan kinerja program HIV lebih baik di tahun 2011. Jumlah penderita AIDS mengalami peningkatan dari 46 orang di tahun 2010 menjadi 59 orang di tahun 2011. Hal ini menunjukkan kinerja program AIDS lebih baik di tahun 2011. Status Gizi. Pada tahun 2010 jumlah presentase prevalensi balita gizi buruk 1,01% dan tahun 2011 menjadi 1,05% Balita Gizi Buruk yang dilakukan intervensi secara Komprehensif yang mengalami perbaikan 75,56%, sedangkan sisanya dikarenakan adanya penyakit penyerta (misal: Jantung bawaan,hipotiroid,down syndrome). Prevalensi gizi kurang pada balita tahun 2010 adalah 5,69% turun menjadi 4,89% pada tahun 2011 sedangkan Prevalensi anak di bawah berat badan normal (BGM) tahun 2010 sebesar 0.92% dan tahun 2011 sebesar 0.84%. Perilaku sehat, peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat yang lain dalam pembangunan kesehatan adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). UKBM yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kota Semarang salah satunya adalah dalam bentuk posyandu. Posyandu yang ada terbagi dalam empat katagori yaitu pratama, madya, purnama dan mandiri. Dari keempat strata posyandu tersebut, dapat dikatakan posyandu purnama dan mandiri yang memiliki mutu pelayanan yang baik karena didukung oleh kader posyandu yang aktif maupun jenis kegiatan yang memadai secara kuantitas maupun kualitasnya. Cakupan posyandu purnama tahun 2010 sebesar 41,66% dan tahun 2011 menurun sebesar 39,13%. Sedangakan posyandu mandiri mengalami kenaikan di tahun 2010 dan 2011yaitu berturut turut 27,4 % menjadi 29,68%. Selain posyandu, kelompok usia lanjut merupakan salah satu bentuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia. Kelompok usia lanjut aktif menunjukkan peningkatan selama 2010-2011, yakni berturut turut dari 96,83% menjadi 97,99% dan pelayanan kesehatan usia lanjut meningkat dari 63 ,97% menjadi 63,99%. Peran serta masyarakat yang berkaitan langsung dengan uapaya pencegahan dan pemberantasan penyakit demam berdarah terlihat dalam Angka Bebas Jentik (ABJ). Pada tahun 2010 rumah bebas jentik nyamuk sebesar 84,77% di tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 91,35% namun angka ini belum memenuhi angka target nasional (95%).

14


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 c.

d.

Lingkungan Sehat Hasil survey tahun 2011 diperoleh kesimpulan 88,19 % masuk dalam rumah sehat ,hal ini sudah mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai 85,52% dengan cakupan penggunaan air bersih 96%, kualitas air minum yang memenuhi syarat 96% dan kualitas air bersih yang memenuhi syarat 72% serta rumah yang mempunyai SPAL 83% dengan tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat 88%. Tempat – tempat umum yang merupakan tempat berinteraksi masyarakat juga perlu mendapat pengawasan,tempat – tempat umum yang sudah memenuhi higiene sanitasi sehat tahun 2010 sebesar 75% mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi 81% sedangkan institusi yang dibina tidak mengalami perubahan yaitu 79% pada tahun 2010 dan tahun 2011. Tahun 2011 Industri Rumah tangga makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 82% meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar 75%. Sedangkan Tempat pengelolaan makanan sehat meningkat menjadi 97% dari tahun 2010 yang hannya 95%. Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan yaitu melalui cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan prabayar (Total Coverage). Tahun 2011 Jumlah penduduk yang tercakup dalam asuransi meliputi : Nama Asuransi

Jumlah Peserta

Jamkesmas Jamkesmas kota Askes Jamsostek Hatimas setia

303.019 jiwa 128.243 jiwa 109.338 jiwa 378.793 jiwa 2541 jiwa

Sedangkan jumlah penduduk yang belum memiliki jaminan asuransi sebesar 803.137 jiwa. Jumlah warga miskin yang dilayani oleh dinas kesehatan kota Semarang di tahun 2011 melalui jamkesmaskot 18.666 kunjungan. Sedangkan yang menggunakan Jamkesmas sebesar 515.461 kunjungan. Pelayanan Kesehatan Ibu mengalami peningkatan Kunjungan ibu hamil (K-1) memperlihatkan kenaikan dari 98,86% di tahun 2010 menjadi 99,72% di tahun 2011. Sedangkan untuk kunjungan ibu bamil (K-4) tahun 2010 – 2011 yaitu dari 90,52% menjadi 93,69%. Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2010 mencapai 93,19% dan meningkat di tahun 2011 menjadi 96,90%. Pelayanan kesehatan bayi dalam cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah tahun 2010 – 2011 meningkat dari 0,56% menjadi 0,68% dan 100% tertangani. Penemuan balita yang menderita pnemonia, pada tahun 2010 sebanyak 34% dan pada tahun 2011 sebanyak 20% Semua balita yang menderita pnemonia dalam kurun waktu tersebut telah mendapat pelayanan kesehatan, baik ditangani langsung oleh petugas puskesmas

15


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 maupun dilakukan rujukan bagi pnemonia berat. Hal ini program ISPA di Kota Semaranglebih baik di tahun 2011, karena persentase kasus semakin turun berarti semakin meningkat derajat kesehatan di Masyarakat, dan semakin baik pula pelayanan kesehatan. Pelayanan pemberantasan demam berdarah dapat dilihat dari fogging pada kasus yang dilakukan sesuai standar ≤ 5 hari pada tahun 2010 sebesar 65% dan meningkat menjadi 94,8% di tahun 2011. Persentase Kecepatan Penyelidikan Epidemiologi untuk target SPM ≤ 24 jam pada kasus DBD pada tahun 2010 sebesar 52,8% (2.576 kasus yang di PE dari jumlah total 5.556 kasus) meningkat menjadi 79,1 % (1.030 kasus yang di PE dari jumlah total 1.303 kasus)pada tahun 2011. Sedangkan persentase Kecepatan Penyelidikan Epidemiologi untuk target Renstra DKK tahun 2010 – 2015 ≤ 48 jam pada kasus DBD tahun 2010 sebesar 57,8% (2.818 kasus yang di PE dari jumlah total 5.556 kasus) meningkat menjadi 85% (1.107 kasus yang di PE dari jumlah total 1.303 kasus) di tahun 2011. Persentase kasus DBD yang ditangani pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 100%. Pelayanan pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil pada tahun 2010 tercatat 88,71% dan pada tahun 2011 pemberian 90 tablet Fe pada ibu hamil naik menjadi 89,68%. Pemberian vitamin A pada bayi selama 2010-2011 sudah mencapai 100%, demikian halnya pemberian vitamin A pada balita juga telah mencapai 100%. Sedangkan pemberian vitamin A pada ibu nifas mencapai sebesar 94,45% pada tahun 2010, dan di tahun 2011 sebesar 99,96%. Pelayanan pemantauan pertumbuhan balita yang ada di Kota Semarang berdasarkan balita yang datang dan ditimbang (D/S) pada tahun 2011 sebesar 77,21% hal ini naik dibandingkantahun 2010, sebesar 74,81% sedangkan balita yang naik berat badannya (N/D) 75,13% di tahun 2010, menjadi 78,99% ditahun 2011. e.

Sumber Daya Kesehatan Rasio Dokter umum tahun 2010 sebesar 76 per 100.000 penduduk dan meningkat di tahun 2011 yaitu menjadi 85 per 100.000 penduduk. Rasio Dokter Spesialis tahun 2010 sebesar 40.6 per 100.000 penduduk menjadi 43 per 100.000 penduduk di tahun 2011. Sedangkan Bidan meningkat dari 14 menjadi 15 per 100.000 penduduk dari tahun 2010 ke 2011. Untuk jumlah Perwat mengalami lonjakan di tahun 2010 sebesar 82 per 100.000 penduduk menjadi 199 per 100.000 penduduk di tahun 2011. Di sisi lain ada bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan seperti kader posyandu, petugas pemantau jentik, pengawas minum obat bagi penderita TB, hanya jumlahnya masih terbatas dan perlu upaya peningkatan.

f.

Sistem Informasi Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Semarang mengembangkan sistem informasi kesehatan yang bertujuan dimanfaatkannya data dan informasi

16


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 kesehatan yang akurat, tepat dan cepat dengan mendayagunakan teknologi informasi. Mengembangkan SIMPUS, Sistem Informasi beberapa program, Local area Network, Website Dinkes. Sub sistem LAN, website dan software program telah dapat dioperasionalkan. Semua puskesmas telah diperkenalkan dengan SIMPUS, yang dirancang guna menggantikan SP3 yang dioperasikan secara manual. g.

3.

Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang Jumlah kunjungan pasien rawat jalan tahun 2010 sebesar 97.701 pasien dan di tahun 2011 turun menjadi 94.374 pasien. sedangkan jumlah kunjungan rawat inap tahun 2010 sebesar 14.383 pasien juga mengalami penurunan di tahun 2011 menjadi sebesar 12.563 pasien. Terdapat Peningkatan Pasien Rehabilitasi Medik Tahun 2010 14.955 dan Tahun 2011 16.877. Jumlah pasien yang dirujuk dari Rumah Sakit lain ke RSUD Kota Semarang di tahun 2010 sebanyak 1.205 pasien menjadi 2.181 pasien di tahun 2011. Jumlah Pasien miskin yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang tahun 2010 sebesar 40.323 orang menjadi 39.789 orang di tahun 2011.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Indikator pencapaian target kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum di Kota Semarang antara lain : Program pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2011 di antaranya Peningkatan Pedestrian dan Jalan Pemuda, Peningkatan Pedestrian dan jalan sisi luar lingkar Tugumuda, Peningkatan Pedestrian dan Jalan Bundaran Simpanglima, Peningkatan Pedestrian dan Jalan Pahlawan serta Peningkatan Pedestrian Jalan Pandanaran. Program Penerangan Jalan Umum dilaksanakan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Baru di 16 Kecamatan dan beberapa wilayah pinggiran, upaya mendukung program penataan wajah kota yaitu Pemasangan Lampu Higmast di Kawasan Tugu Muda, Jl. Pahlawan , Koridor Barat, pertigaan Majapahit-Jl. Soekarno Hatta, Taman Bubakan, Taman Tugu PKK, Kawasan Simpang Lima. Program Pembangunan/ Pemeliharaan Drainase diantaranya Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di 17 Ruas Saluran dalam Upaya mengurangi Genangan Banjir dan pengerukan Sedimen Saluran A2 Progo dan Pemeliharaan Saluran Drainase yang tersebar dan secara Periodik dilaksanakan. Disamping itu pula dilakukan Penambahan Titik Pompa Baru di Pompa Jl. Majapahit Kap 600 Lt/ dt, Pompa Psr Waru Kap. 600 Lt/ dt, Peningkatan Kapasitas Pompa Jemb Mberok Sebesar 600 Lt/ dt, Upaya Optimalisasi dan Operasionalisasi Pompa Banjir yang tersebar di 32 titik Pompa Banjir. Untuk mengatasi rob dan banjir, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui pembangunan Waduk Jatibarang yang meliputi 3 paket proyek pembangunan, yaitu (1) normalisasi Kaligarang dan Banjirkanal Barat,

17


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (2) pembangunan Waduk Jatibarang serta (3) pengelolaan drainase perkotaan yang meliputi Kali Semarang, Kali Asin dan Kali Baru. Program Penyediaan Air Baku dilakukan pembangunan 16 titik Sumur Dalam dan 7 Lokasi Sistem Instalisasi Pengelolaan Air Sederhana. 4.

Urusan Wajib Perumahan Target dalam upaya penanganan perumahan dan permukiman oleh Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut. a. Pembangunan Sarpras Rusunawa Kaligawe. Pembangunan ini guna menciptakan suasana lingkungan yang tertata rapi, bersih dan sehat serta pembangunan fisik berupa pekerjaan urugan (47,75 m³), paving (191 m²), saluran (128 m¹), tempat kontainer sampah (180 m²), sehingga peningkatan pembangunan sarpras mencapai 80 %. b. Pembebasan Tanah di Kelurahan Kaligawe. Kegiatan ini menyediakan tanah untuk jalan dan saluran di kawasan Kaligawe dan penafsiran harga tanah, meningkatkan kualitas lingkungan kawasan dan pembebasan tanah seluas 1.797 m². c. Perbaikan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu. Kegiatan ini memperbaiki rumah layak huni bagi masyarakat MBR sebanyak 204 unit rumah di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Timur. d. Study Inventarisasi Pengembang Perumahan Kota Semarang. Sebagai acuan kesesuaian pemanfatan lahan di sektor perumahan dan permukiman serta kesesuaian dengan perencanaan yang tertuang dalam RTRW. Dari hasil inventarisasi didapatkan jumlah pengembang sebanyak 118 pengembang. e. Urugan Penyiapan Lahan Rusunawa di Kelurahan Karangroto. Kegiatan ini merupakan pekerjaan urugan untuk lahan Rusunawa di Kelurahan Karangroto (11.500 m³). f. Pembuatan Sanitasi Komunal Permukiman. Kebutuhan MCK Komunal untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan, 1 (satu) unit MCK Komunal di Kel. Kemijen serta perencanaan pembangunan MCK Komunal di Kel. Kemijen dan MCK Komunal di Rusun Karangroto. g. Perbaikan Lingkungan Permukiman. Terwujudnya penataan pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman yang aman, tertib, asri dan sehat. Volume kegiatan ini adalah pembangunan jalan paving 33.621,1 m², jalan aspal 23.410 m², saluran 1.055 m¹, talud 1.156 m¹, supaya dapat memperlancar arus lalu lintas dan saluran lingkungan permukiman serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat (melayani kawasan yang tertangani 15 Ha). Pada tahun 2011 telah dilakukan perbaikan lingkungan permukiman di 83 lokasi di Kota Semarang. h. Penanganan Jalan dan Saluran di Kawasan Pasar Waru Kel. Kaligawe. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan pembangunan rumah pompa 1 unit dan pembangunan tanggul ± 220 m¹ sehingga terwujudnya jalan dan

18



i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

saluran di kawasan Pasar Waru. Kegiatan ini untuk mendukung pembangunan Rusunawa. Penanganan dan Penataan Permukiman Kumuh dan Permukiman Nelayan. Kegiatan ini merupakan penataan pembangunan lingkungan permukiman nelayan yang bersih dan sehat, terwujudnya jalan paving 472,5 m², saluran 1.062 m¹ dan pasangan batu kali 226,86 m³. Pemeliharaan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman yang dapat mewujudkan lingkungan menjadi tertib, asri dan sehat. Kegiatan ini meliputi pengadaan material bahan bangunan untuk pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman seluas 1 Ha, sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Pembuatan MCK Permukiman. Kegiatan ini dibagi 7 paket Kelurahan yang terdiri dari Kel. Kec. Gunungpati ( Kel. Cepoko dan Kel Patemon ) Kec. Ngaliyan ( Kel. Wonosari ) Kec. Tugu ( Kel. Mangkang Wetan, Kel. Mangkang Kulon, Kel. Mangunharjo dan Kel. Karanganyar ) serta merencanakan dan mengawasi yang dilakukan oleh pihak ke tiga yaitu Konsultansi ( MCK 7 unit ). Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Kegiatan ini adalah pembuatan air bersih, air limbah, PJU dan jaringan listrik sebanyak 500 unit sehingga tercapainya infrastruktur sarana prasarana perumahan dan permukiman MBR di 2 lokasi, yaitu Perumahan Palir Sejahtera dan Perumahan Mutiara Jaya Metro. Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman Kecamatan Gayamsari, Pedurungan, Genuk, Gunungpati, Tembalang dan Mijen. Kegiatan ini untuk pembangunan jalan paving 12.339,4 m², jalan aspal 1.794 m², talud 535 m¹, saluran 293 m¹ supaya dapat memperlancar arus lalu lintas dan saluran lingkungan permukiman serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat. Pendampingan Fasilitasi Prog. Urban Sanitasi And Rural Infrastruktur (USRI) Suport to PNPM. Pada tahun 2011 kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kelurahan yaitu Kelurahan Wates, Sukorejo, Mangunharjo, Mangkang Kulon, Dadapsari, Muktiharjo Lor, Sarirejo, Tanjung Mas, Sawah Besar, dan Rowosari. Pendampingan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kegiatan ini merupakan pendampingan kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yaitu meningkatnya Infrastruktur sarana prasarana perumahan dan permukiman untuk kebutuhan MBR. Infrastruktur Sanitasi. Kegiatan ini meningkatkan sanitasi komunal di lingkungan permukiman sebanyak 4 unit di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Candisari.

19


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Di bidang pemakaman, makam/Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola dan dalam pengawasan serta pembinaan Pemerintah Kota Semarang ada 11 lokasi Makam yaitu : a. TPU Bergota terletak di kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan. b. TPU Kedungmundu Kristen terletak di Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang. c. TPU Tawangaglik terletak di Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat. d. TPU Banyumanik terletak di Jl. Trunojoyo Kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik. e. TPU Kesambi/Sompok, kondisinya sudah penuh, terletak di Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan. f. TPU Kembangarum terletak di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan. g. TPU Pedurungan Lor terletak di Kelurahan Pedurungan Lor Kecamatan Pedurungan. h. TPU Kedungmundu Veteran terletak di Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang. i. TPU Kedungmundu Cina/Sendang Guwo terletak di Kelurahan Sendang Guwo Kecamatan Tembalang berbatasan dengan wilayah Kelurahan Kedungmundu. j. TPU Sendangmulyo terletak di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang. k. TPU Banjardowo Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk. Peningkatan ketersediaan TPU per satuan penduduk hingga 2015 ditargetkan 60%, dan di tahun 2011 sudah mencapai 40%. Realisasi ini ditunjukkan oleh rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (daya tampung pemakaman) di tahun 2011 adalah 408,40% dengan daya tampung TPU 142.789 nisan, dilain pihak jumlah nisan yang terawat adalah 7.515 nisan. Walaupun daya tampung TPU yang dikelola Pemkot dan tersebar di 16 Kecamatan Kota Semarang masih memadai, ternyata 75%-nya sudah terisi, karena itu perlu adanya kerja sama dengan pihak kelurahan dalam memanfaatkan tanah bengkok untuk dijadikan TPU baru, dan juga dibutuhkan kerja sama dengan pengembang perumahan agar menyediakan 2% dari lahannya untuk kebutuhan makam sesuai aturan yang berlaku. Untuk pengembangan perumahan kurang dari 250 Hektar pengadaan lahan makam bisa dilakukan di luar kawasan permukiman tersebut, sedangkan untuk pengembangan perumahan dengan luas lahan lebih dari 250 Hektar pengadaannya harus di dalam lingkungan perumahan tersebut. Urusan perumahan juga mengampu program pencegahan bahaya kebakaran, Dinas Kebakaran menyatakan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2011 mencapai 81,46.

20



Urusan Wajib Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang Kota Semarang ditetapkan dalam Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, dimana pembahasannya telah dilaksanakan dari tahun 2010 dan di telah disahkan pada tahun 2011 ini. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011 – 2031 didasarkan pada terjadinya perubahan kondisi wilayah yang akan berpengaruh terhadap pola dan struktur ruang. Pada tahun 2011 ini dalam rangka melaksanakan penataan ruang di bidang pengelolaan reklame, telah dilakukan kegiatan-kegiatan penataan elemen dekorasi kota. Reklame sebagai salah satu elemen dekorasi kota yang merupakan kosmetik wajah kota diharapkan dapat mendukung keindahan kota melalui penataan dan pengendalian penempatan titik-titik reklame di dalam kota. Selain itu, dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian reklame cukup efektif, terlihat dari hasil penertiban reklame illegal yang mengalami kenaikan dari 4.732 buah pada tahun 2010 menjadi 5091 buah pada tahun 2011 hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat masih kurang sehingga perlu adanya sosialisasi baik ke biro reklame maupun ke masyarakat dan monitoring serta pengawasan yang lebih intensif.

6.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Selama tahun 2011 untuk hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut. a. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Semarang tahun 2010-2015 dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Semarang tahun 2010-2015. b. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012. c. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). d. Terbentuknya kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan Perguruan Tinggi yang mana menghasilkan 9 dokumen kajian penelitian sebagai acuan pemecahan masalah faktual dan pemberdayaan masyarakat. e. Guna tercapainya efektivitas dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik pembangunan Kota Semarang maupun dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, maka pada tahun 2011, telah disusun dokumen pembangunan sebagai berikut. 1) Dokumen FS Urban renewal dan Study Polder Tambak Lorok 2) Dokumen FS Pembangunan Sport Center 3) Draft Raperda Master-plan Drainase Kota Semarang 4) Dokumen Prioritas Pembangunan Kota Semarang tahun 2011 5) Dokumen usulan program/kegiatan pembangunan Kota Semarang ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

21



f.

g.

h.

7.

30 dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat (FEDEP) 7) Dokumen grand design Agro Wisata 8) 30 Dokumen Pemetaan Daerah rawan Pangan Kota Semarang 9) Laporan fasilitasi pengembangan sektor Pertanian 10) Dokumen proposal koordinasi kegiatan kegiatan dampak perubahan iklim 11) Dokumen FS inner ring-road Kota Semarang 12) 20 buku laporan Koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya. 13) 120 buku laporan koordinasi perencanaan bidang 14) Dokumen kajian pengelolaan kesehatan bagi masyarakat Pembuatan aplikasi program monitoring kegiatan serta penyusunan program dan kegiatan berbasis WEB dalam Simperda sebagai upaya optimalisasi pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemberdayaan SKPD dalam penyusunan rencana kegiatan.sehingga segala kondisi dan potensi yang ada di SKPD dapat terpantau. Tersusunnya Data base profil daerah yang menggambarkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Semarang melalui pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD). Pelaksanaan Identifikasi dan verifikasi data warga miskin. Penetapan Daftar Warga Miskin dengan Surat Keputusan Walikota Semarang nomor 400/451 Tahun 2011 pada tanggal 27 Desember 2011.

Urusan Wajib Perhubungan Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang pada urusan perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut. a. Dalam manajemen transportasi, pada tahun 2011 telah diambil langkah – langkah antara lain. 1) Peningkatan pengamanan dan pengendalian lalu lintas dengan updating waktu siklus traffic light di persimpangan yang disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas yang ada serta dilengkapi dengan down counter timer; 2) Pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) koridor I MangkangPenggaron oleh Badan Layanan Umum (BLU) UPTD Terminal Mangkang, sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan umum, maupun untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. 3) Pemberlakuan jalur satu arah pada ruas jalan tertentu dapat mengurai kemacetan lalu lintas. Kemacetan pada ruas jalan Bundaran Adipura tahun 2010 sepanjang + 150 meter, pada tahun 2011 kemacetan di ruas jalan tersebut dapat dihilangkan. Begitu juga kemacetan pada ruas jalan Agus salim - Johar tahun 2010 sepanjang + 100 meter, pada tahun 2011 kemacetan di ruas jalan tersebut dapat dihilangkan.

22



b.

c.

d.

Persiapan pengoperasian BRT koridor II Terboyo-Sisemut dengan tersusunnya DED shelter BRT koridor II dan terbangunnya 10 shelter koridor II. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 1) Tersusunnya naskah akademis dan pra raperda retribusi pajak kendaraan bermotor, trayek, terminal, parkir tepi jalan dan parkir tempat khusus sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah. 2) Tersusunnya DED pembangunan ATCS (area traffic control system). 3) Tersusunnya DED revitalisasi Terminal Terboyo. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. 1) Terpeliharanya sarana Alat Pengujian Kendaraan sebanyak 20 unit. 2) Terpeliharanya terminal Mangkang, Terboyo dan Penggaron, dengan capaian pelayanan sebagai berikut :  Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami penurunan rit sebesar 3.700 rit (1,6 %) yang mana pada tahun 2010 sebesar 224.760 rit menjadi 221.060 rit pada tahun 2011. Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 54.700 orang (8,3 %) dari 653.081 orang pada tahun 2010 menjadi 707.781 orang pada tahun 2011.  Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar 73.346 rit (34,4%) yang mana pada tahun 2010 sebesar 212.803 rit menjadi 286.149 rit pada tahun 2011. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar 1.796.119 orang (43 %) dimana pada tahun 2010 sebesar 4.094.654 orang menjadi 5.890.773 orang pada tahun 2011.  Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami penurunan rit sebesar 14.330 rit (6,8 %) dimana pada tahun 2010 sebesar 208.901 rit menjadi 194.571 rit pada tahun 2011. Namun jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 740.447 orang (55%) dimana pada tahun 2010 sebanyak 1.325.061 orang menjadi 2.065.508 orang pada tahun 2011. Peningkatan pelayanan angkutan. 1) Terlaksanakannya peningkatan pelayanan BRT koridor I. Kinerja pengelolaan BRT koridor I mengalami peningkatan cukup tajam dari tahun sebelumnya. Jumlah penumpang pada tahun 2011 sebanyak 1.678.542 orang dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 369.326 orang. Terjadi peningkatan sebesar 1.309.216 orang atau sekitar 355%. Untuk jumlah pendapatan pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.150.238.000,- dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp. 1.129.276.000,-. Terjadi peningkatan sebesar Rp. 4.020.962.000,-atau sekitar 355%. Faktor utama penyebab peningkatan tersebut adalah masa pengoperasian BRT. Pada tahun

23



e.

f.

g.

2010, BRT baru beroperasi pada 3 bulan terakhir, yaitu Oktober, Nopember dan Desember, sedangkan pada tahun 2011, BRT sudah beroperasi selama setahun penuh. Oleh karena itu, dari hasil kinerja pendapatan BRT koridor I tahun 2011, maka pada tahun 2012, direncanakan BRT koridor I beroperasi dengan pendapatan sendiri. 2) Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum. Sehingga adanya peningkatan jumlah angkutan umum yang melakukan uji berkala dan kelaikan jalan. Pada tahun 2011 sejumlah 6.833 angkutan umum melakukan uji berkala, dibandingkan tahun 2010 sejumlah 5.192. Terjadi peningkatan sebanyak 31% angkutan umum yang memenuhi standar kelaikan jalan. Terlaksanakannya pengendalian perparkiran tepi jalan umum Pada tahun 2011 pengelolaan parkir tepi jalan umum (on street) pada tahun 2011 sebanyak 1.301 titik, dibandingkan tahun 2010 terdapat 1.385 titik, terjadi penurunan 84 titik atau sekitar 6%. Untuk parkir di tempat parkir (off street) tahun 2011 sebanyak 158 titik dibandingkan tahun 2010 sebanyak 120 titik, terjadi peningkatan sebanyak 38 titik atau sekitar 32 %. Hal ini sudah sesuai dengan yang apa diharapkan dimana parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off street semakin bertambah. Kebijakan ini ditempuh guna mengurangi kemacetan sehingga meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di ruas jalan. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan 1) Terlaksanakannya pengerasan peron shelter BRT koridor I Mangkang-Penggaron 2) Tersusunnya DED shelter BRT koridor II Terboyo-Sisemut. 3) Terbangunnya shelter BRT koridor II sebanyak 10 unit dari 54 unit yang dibutuhkan. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, berupa pemasangan rambu– rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut. 1) Terpasangnya rambu lalu lintas sebanyak 2.456 buah pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 sebanyak 2.248 buah, terjadi peningkatan sekitar 208 buah atau sekitar 9 %. 2) Terpasangnya marka jalan sejauh 26.017 m2 pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 sejauh 23.241 m2, terjadi peningkatan sejauh 2.776 m2 atau sekitar 12 %. 3) Terpasangnya lampu LED traffic light sebanyak 1.322 buah pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 sebanyak 1.211 buah, terjadi peningkatan sebanyak 111 buah atau sekitar sebesar 9%. 4) Tersedianya gasson sebanyak 571 buah pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 sebanyak 521 buah terjadi peningkatan sebanyak 50 buah atau sekitar 9,5%.

24



h.

8.

Terpasangnya down counter pada traffic light pada tahun 2011 sebanyak 77 buah dibandingkan tahun 2010 sebanyak 45 buah terjadi peningkatan sebanyak 32 buah atau sekitar 71%. 6) Terpasangnya Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) pada tahun 2011 sebanyak 76 buah dibandingkan tahun 2010 sebanyak 75 buah terjadi peningkatan sebanyak 1 buah atau sekitar 1,3%. 7) Tersedianya Traffic Cone tahun 2011 sebanyak 536 buah dibandingkan tahun 2010 sebanyak 416 buah terjadi peningkatan sebanyak 120 buah atau sekitar 28,8 %. 8) Terpasangnya lampu flashing tahun 2011 sebanyak 30 unit dibandingkan tahun 2010 sebanyak 25 unit terjadi peningkatan sebanyak 5 unit atau sekitar 20%. 9) Terpasangnya marka jalur sepeda tahun 2011 sejauh 1.500 m. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. Dengan tersedianya sistem informasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Maka terjadi peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pada tahun 2011 sebanyak 80.209 kendaraan dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 72.159 kendaraan. Terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 8.050 kendaraan atau sekitar 11%.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Capaian kinerja urusan lingkungan hidup selama tahun 2011 dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Dilihat dari pelayanan pengangkutan sampah, sampai dengan akhir tahun 2011 baru menjangkau 135 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang, namun jika dilihat dari volume pengangkutan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 4.250 m3 atau sebanyak 77 % pada tahun 2010 menjadi 4.679 m3 atau sebesar 79 % pada tahun 2011 dari total produksi sampah yang mencapai rata rata ± 4.679 m3 per hari. Kota Semarang hanya memiliki satu unit area TPA yaitu di Kelurahan Jatibarang, dengan luasan ± 46,1830 Ha, yang terbagi menjadi lahan buang seluas ± 27,7098 Ha, dan sebagai infrastruktur kolam lindi (leachate), green belt, lahan cover seluas ± 18,4732 Ha. b.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kinerja pelaksanaan program ini dapat dilihat dari indikator penanganan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi, serta upaya Pemerintah Kota dalam rangka pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan. Dalam hal penanganan kasus, selama tahun 2011 terjadi sebanyak 55 (lima puluh lima) pengaduan oleh masyarakat terkait dengan pencemaran maupun dugaan pencemaran lingkungan. Dari ke-55 kasus tersebut telah ditindak lanjuti dan diselesaikan sebanyak 34

25



-

-

kasus atau sebesar 62%. Sedangkan sebanyak 21 kasus diteruskan penanganannya pada tahun 2012. Melestarikan program “Langit Biru”. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan mewujudkan Semarang sebagai kota bersih, nyaman dan sehat. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan melaksanakan pemantauan kualitas udara Ambien di 16 kecamatan, 4 kawasan industri, 4 road side. Pengujian kualitas udara emisi sumber bergerak terhadap 500 unit kendaraan bermotor, serta pengujian emisi sumber tidak bergerak terhadap 3 cerobong industri. Pada tahun 2011 prosentase kelulusan jumlah kendaraan yang diuji emisinya mencapai sebesar 86,1 %. Sedangkan untuk pengujian kualitas udara emisi sumber tidak bergerak di 3 cerobong industri menunjukkan bahwa kualitas udara emisi di 3 cerobong industri tersebut masih di bawah nilai ambang batas yang dipersyaratkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2010. Dari hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap industri/kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat ditekan dari 295 unit usaha pada tahun 2010 menjadi 220 unit usaha pada tahun 2011. Hal ini dilakukan diantaranya dengan pengawasan terhadap dokumen kajian lingkungan dan teknis pelaksanaan pencegahan pencemaran. Selama tahun 2011 telah terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan, diantaranya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun dokumen kajian lingkungan dari 41 unit usaha pada tahun 2010 menjadi 100 unit usaha pada tahun 2011, atau meningkat sebesar 143 %, sedangkan jumlah industri/kegiatan usaha yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air meningkat dari 62 unit usaha pada tahun 2010 menjadi 75 unit usaha pada tahun 2011, atau meningkat sebesar 20,96 % serta jumlah industri/kegiatan usaha/sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara meningkat dari 10 unit usaha pada tahun 2010 menjadi 15 unit usaha pada tahun 2011, atau meningkat sebesar 50 %. Selain itu, dalam rangka menunjang program Adipura, telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya dalam pemantauan kebersihan dan keindahan pada 148 titik pantau, yang juga disertai dengan pembinaan pengelolaan sampah (pemilahan dan pengolahan sampah) di lokasi titik pantau, yang meliputi pasar, sekolah, permukiman, perkantoran, rumah sakit, puskesmas, pertokoan, hutan kota, pantai wisata, jalan, perairan terbuka, TPA, pelabuhan terminal bus, stasiun KA dan Bandar Udara sebagai

26



-

-

-

fasilitas publik. Selain itu juga dilaksanakan pengujian kualitas udara road side monitoring di 3 (tiga) titik uji, yaitu di jalan Jendral Sudirman, jalan Majapahit dan jalan Setiabudi. Dalam rangka mendeteksi tingkat pencemaran di kawasan perairan, khususnya daerah pantai, telah dilakukan pengujian sampel kualitas air laut di 24 (dua puluh empat) titik sampel, serta pengujian logam berat biota air di 20 (dua puluh) titik sampel, di kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dari hasil pengujian diketahui bahwa kualitas air di perairan kolam pelabuhan Tanjung Emas Semarang masih dapat dikatakan layak untuk kehidupan biota laut. Namun demikian harus diakui bahwa konsentrasi logam berat dan pestisida yang terdapat dalam biota cukup tinggi. Hingga saat ini belum ada standar dan kriteria resmi yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan batas atau standar konsumsi biota tersebut. Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan juga dilakukan dengan pemantauan terhadap sektor industri dan properti, mengingat sektor ini merupakan penyumbang yang cukup besar terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengawasan dilakukan terhadap 96 industri/kegiatan usaha dari 220 industri/kegiatan usaha atau sebesar 43,6 % yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, hotel, restaurant, mall/swalayan dan penilaian terhadap 10 industri yang ikut dalam proper Kota Semarang serta penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan limbah cair, B3 dan udara kepada 50 (lima puluh) orang penanggung jawab industri / rumah sakit / hotel. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan mencakup : (1) tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengendalian pencemaran limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun); (2) perijinan; dan (3) kesiapsiagaan tanggap darurat Dari hasil pengawasan terhadap 96 industri/kegiatan usaha tersebut tercatat sebesar 58 % industri/kegiatan usaha yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran. Jika dibandingkan tahun 2010, tercatat sebesar 40% industri atau kegiatan usaha yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran. Hal ini berarti mengalami peningkatan sebesar 18 % dibandingkan dengan tahun 2010. Upaya yang juga dilakukan serta merupakan aspek penting dalam program ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, diantaranya adalah dengan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha di Daerah Aliran Sungai Kali Babon. Upaya pemberdayaan difokuskan pada pemanfaatan sungai Babon serta pengelolaan

27



c.

limbah cair untuk menurunkan beban cemaran yang masuk sungai Babon, sehingga dapat terwujud Program Kali Bersih (Prokasih). Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan terhadap masyarakat perkotaan, yaitu dengan program Kelurahan Ramah Lingkungan. Hal ini dilakukan dengan sosialisasi dan juga lomba Kelurahan Ramah Lingkungan di 16 Kelurahan percontohan serta pemberian bantuan tempat sampah, alat perajang sampah, alat komposting limbah domestik di Kelurahan percontohan. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam. Capaian kinerja pelaksanaan program ini dapat dilihat dari indikator antara lain cakupan konservasi lahan kritis dan daerah tangkapan air serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam. Luas lahan kritis di kota Semarang sampai dengan tahun 2010 tercatat seluas 816,73 Ha dan mengalami penurunan menjadi seluas 729,23 Ha pada tahun 2011 atau mengalami penurunan sebesar 87,5 Ha atau 10,71 %. Pada tahun 2011 telah dilakukan penanganan dengan konservasi lahan dalam bentuk kegiatan penghijauan tanaman buah seluas 6,5 Ha di Catchment Area di sekitar waduk Jatibarang Kelurahan Jatirejo dan Kandri Kecamatan Gunungpati, di samping juga dengan pembuatan lubang biopori sebanyak 4.361 buah di beberapa wilayah kecamatan. Sedangkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya pengendalian dampak perubahan iklim, yang dilakukan dengan pembangunan Rain Harvesting (fasilitas pemanenan air hujan), sebagai upaya meminimalkan dampak/bahaya kekeringan di 10 lokasi kelurahan percontohan. Kegiatan ini secara nyata telah mampu mengurangi surface run off banjir, menambah cadangan air bersih dan mengurangi eksploitasi air bawah tanah. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan ketahanan menghadapi perubahan iklim dan mengurangi resiko banjir. Selain itu juga dengan melakukan sosialisasi penanggulangan perusakan ozon kepada 175 pengusaha/industri yang berpotensi menggunakan bahan perusak ozon. Pengendalian dan pengawasan juga dilakukan terhadap kegiatan penambangan Minerba di 12 lokasi, serta pengawasan pengendalian terhadap pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) terhadap 50 industri yang memanfaatkan ABT. Dari hasil pemantauan tersebut, 2 (dua) diantara 12 (dua belas) kegiatan yang dipantau, atau sebesar 16,67 % sudah berijin dan masa perijinan sampai dengan tahun 2013. Sedangkan 80 % yang lain dalam proses perpanjangan, namun sampai sekarang belum

28



d.

e.

dapat diterbitkan perijinannya karena belum ada dasar hukum yang pasti, yaitu berupa Perda tentang Penambangan Minerba. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. Dalam tahun 2011, program ini dilaksanakan dengan kegiatan penyusunan Rencana Program Pengembangan Pengendalian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup, yang berupa Dokumen Rencana dan Program Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan dokumen Rancangan Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Lingkungan Hidup. Dokumen ini disusun dengan pertimbangan agar pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan di Kota Semarang sesuai dengan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengendalian SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat tentang perkembangan kondisi serta kebijakan di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan stakeholders, diantaranya dengan peningkatan edukasi melalui penyelenggaraan pameran Eco Creative, yang melibatkan lembaga perguruan tinggi, SMA, SMP, SD dan yang sederajat, KSM Pengelola sampah serta kelompok pecinta lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan ini juga dilakukan dengan pelaksanaan koordinasi penilaian Adiwiyata dan Kalpataru, yang implementasinya berupa sosialisasi kegiatan Adiwiyata, Pembinaan sekolah calon Adiwiyata di 42 (empat puluh dua) sekolah yang tersebar di 16 UPTD Pendidikan, pelaksanaan lomba sekolah calon Adiwiyata di Kota Semarang untuk sekolah SD, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat serta pemberian bantuan alat pilah sampah dan komposter bagi sekolah calon Adiwiyata sebanyak 100 unit. Sementara itu dalam rangka peningkatan akses informasi Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan beberapa kegiatan, yang mencakup Pengembangan Data dan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) yang berupa basis data dan pemetaan kegiatan RS/RSB di 16 Kecamatan; penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, Penguatan jejaring informasi Pusat dan Daerah, yang berupa penyediaan Sistem Informasi Geografis (SIG) Lingkungan Hidup, penayangan Public Service Advertisment Lingkungan Hidup di media elektronik sebanyak 20 spot selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari, maupun di website Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, serta penerbitan buletin Lingkungan Hidup “Green” sebanyak 4 edisi.

29


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 f.

g.

h.

Program Pengendalian Polusi. Program pengendalian Polusi di Kota Semarang tahun 2011 dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya dengan pengendalian perijinan limbah cair dan limbah padat dan polusi udara terhadap kegiatan industri dan/atau kegiatan usaha. Dari sejumlah 220 (dua ratus dua puluh) industri telah melakukan perijinan/dokumen lingkungan sebanyak 76 industri/kegiatan usaha atau mengalami peningkatan 11 % dibanding tahun 2010. Peningkatan kualitas lingkungan dan industri hasil tembakau (DBHCHT), yang dilakukan dengan pembinaan terhadap 10 industri hasil tembakau Serta dengan pengujian kualitas limbah cair dan udara ambien di lingkungan industri hasil tembakau. Dari 10 industri tersebut, 4 (empat) diantaranya atau 40 % telah melaksanakan pengelolaan limbah. Dalam rangka pengendalian polusi, juga telah dilakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap 50 (lima puluh) industri skala kecil tahu tempe, sablon/percetakan, bandeng presto dan pengasapan ikan, yang ada di Kota Semarang. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan bahwa dari 50 industri skala kecil tersebut, 9 (sembilan) diantaranya atau 17 % telah mengalami perkembangan yang cukup baik dalam pengelolaan limbah. Pengendalian polusi juga dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui kegiatan Car Free Day, yang dilaksanakan setiap minggu, atau sebanyak 50 kali dalam setahun. Kegiatan ini secara nyata telah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mencegah polusi udara dari sumber bergerak. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program ini dilaksanakan untuk penanganan pesisir dan laut melalui Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut dengan pembangunan sabuk pantai sepanjang 30 m di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu. Sedangkan kebutuhan sabuk pantai di Kelurahan Mangunharjo adalah sepanjang 1.100 m sehingga dengan demikian pembangunan sabuk pantai baru mencapai 2,72 %. Disamping itu, program ini ditunjang dengan kegiatan penanaman bibit mangrove sebanyak 25.300 batang di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu dan Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk. Hal ini setidaknya dapat mengurangi daan sekaligus mencegah tingkat kerusakan lingkungan pantai dan pesisir. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan sarana prasarana taman kota, pemeliharaan dekorasi Kota, pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta rehab taman di Kota Semarang

30


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 antara lain : Taman Menteri Supeno, rehabilitasi Lapangan Simpang Lima, rehab Taman Madukoro, rehab Taman 0 Km, rehab Taman Diponegoro dan peningkatan Taman Tugu Muda. 9.

Urusan Wajib Pertanahan Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan pertanahan tahun 2011 adalah sebagai berikut. a. Tersedianya Sistem Informasi Geografi bidang tanah/persil/kapling di Kantor Kelurahan dan tersedianya Staf Kelurahan yang mampu mengoperasionalkan Program Program Sistem Informasi Geografi (SIG) tersebut. Pada tahun 2010 hanya 2 Kelurahan yang melaksanakan kegiatan P5T dan pada tahun 2011 sebanyak 16 Kelurahan sehingga sampai dengan tahun 2011 sudah sebanyak 18 kelurahan. b. Pada tahun 2011, jumlah kasus pertanahan yang diselesaikan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah sejumlah 20 kasus. c. Kegiatan pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah :  Pembangunan Waduk Jatibarang  Jalan angkut material batu (quorry) / Houling Road  Pembangunan / Normalisasi Kali Tenggang  Pembangunan Kolam Retensi (Retarding Pond)  Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Wilayah Kota Semarang  Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang

10.

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan pengukuran kinerja program penunjang dan program pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di atas, diketahui bahwa secara umum hasil kegiatan dapat terealisasi seperti yang diharapkan dengan perincian sebagai berikut. a. Jumlah Database Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah memiliki 3 buah database yang dikelola, yakni : 1) Database SIAK Sejak 1 Oktober 2010 telah menerapkan program aplikasi ke SIAK Online yang lebih akuntabel sehingga meminimalisir kesalah proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang mana dahulu proses konsolidasi data sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan pada data penduduk. Hal demikianlah yang memunculkan adanya data kemungkinan ganda dalam database kependudukan, selain daripada itu kegagalan konsolidasi data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan.

31



Database Penduduk Sementara Pada tahun 2011, permohonan KTP Sementara WNI sebesar 544 (limaratus empatpuluh empat) lembar.

3)

Database Penduduk Asing Pada tahun 2011, permohonan KTP WNA sebesar 603 (enam ratus tiga) lembar.

b.

Tingkat Validasi Database Kependudukan. Database penduduk pada tahun 2011, tingkat validasi mencapai 92 % (sembilanpuluh dua persen), dengan perincian 8 % (delapan persen) merupakan data kemungkinan ganda dan data rusak, sedangkan data yang 8 % (delapan persen) adalah data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang).

c.

Jumlah Warga Kota Semarang. Potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2011 mencapai 1.701.330 jiwa, sedangkan tahun 2010 sebesar 1.744.119 jiwa sehingga terdapat penurunan jumlah penduduk sebesar 42.789 jiwa atau sebesar 2,5 % karena terselenggaranya kegiatan pemutakhiran data yang dapat menghasilkan pelaporan administrasi kependudukan yang lebih akurat.

d.

Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP. Berdasarkan data permohonan penduduk wajib KTP per tahun mencapai 0,5 % atau sebesar 27.682 jiwa, maka target tahun 2011 adalah 1.109.630 sedangkan capaian permohonan KTP baru adalah 1.110.209 untuk yang 8.322 karena adanya kedatangan dan proses lainnya (perkawinan dibawah umur, dll).

e.

Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang. Target jumlah kepala keluarga yang ditetapkan sebesar 486.257 KK dari kondisi awal tahun 2010, sebesar 498.725 KK sedangkan capaian pada kondisi akhir tahun 2011 mencapai 494.305 KK. Jumlah kepala keluarga turun seiring adanya kegiatan pemutakhiran data kependudukan yang memvalidasikan database sehingga akurasi data penduduk semakin mutakhir.

f.

Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga. Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 494.305 KK, yang telah memiliki Kartu Keluarga adalah sebanyak 484.419 KK atau 98 %, sebesar 2 % masih dalam proses transaksi LAMPID (lahir, Mati, Pindah dan Datang).

g.

Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah Kecamatan dan Pelayanan Mobil Keliling.

32


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Dalam rangka memperluas dan mendekatkan cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah/wilayah yang jauh dari TPDK Kecamatan, maka pada tahun 2011, pemerintah kota mengadakan Mobil Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan yang telah beroperasi di 4 (empat) kelurahan dengan hasil 460 (empat ratus enam puluh) lembar KTP dan 255 (duaratus lima puluh lima) lembar KK. h.

Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan. Dalam tabel jumlah penerimaan jenis pelayanan administrasi kependudukan, capaian pelayanan tahun 2011 disebabkan pula pada beberapa beberapa pengaturan dan penetapan keringanan tarif retribusi bidang administrasi kependudukan yang lebih memihak kepada masyarakat dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut. 1)

i.

11.

Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Pelaporan Kelahiran, bagi penduduk yang lahir sebelum tanggal 29 Desember 2006, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan pelaporan kelahiran dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan keringanan biaya bagi penduduk yang mengurus akta kelahiran terlambat. 2) Sesuai Keputusan Walikota Semarang Nomor 474/489 tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap keterlambatan Pelaporan Perubahan Kartu Keluarga (KK), Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pelaporan Kelahiran di Kota Semarang. 3) Sesuai Keputusan walikota Semarang Nomor 474.4/490 tentang Pembebasan Biaya retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Semarang, per tanggal 1 Januari 2011 pengurusan kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dikenakan biaya retribusi bagi yang tidak terlambat. Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi. Peningkatan jumlah permohonan KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin karena tersosialisasikannya pemahaman dan pengertian penduduk bahwa kartu jamkesmaskot dapat dijadikan syarat untuk mendapat pembebasan retribusi dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2011 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas dan jaringan

33



b.

c.

12.

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diharapkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak di Kota Semarang melalui kegiatan-kegiatan seperti Sosialisasi KKG (Kesetaraan Keadilan Gender), Penyusunan Dokumen Profil Anak Kota Semarang serta Koordinasi Pelaksanaan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Melalui kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan diharapkan menurunkan angka KDRT & Anak di Kota Semarang dari 171 kasus menjadi 64 kasus. Upaya yang telah dilakukan antara lain pencegahan, pendampingan dan penanganan kasus kekerasan. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan. Melalui Kegiatan Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender diharapkan adanya peningkatan peran gender dilembaga pemerintah maupun swasta.

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2011 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut. a. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB tahun 2010 sebesar 195.564 orang sedangkan pada tahun 2011 sebesar 197.197 orang atau mengalami peningkatan sebesar 0,63 %, adapun pasangan usia subur (PUS) juga mengalami peningkatan dari 256.000 pada tahun 2010 menjadi, 259.407 atau mengalami peningkatan 1,33 %. b. Pada tahun 2011 sebesar 37.958 peserta dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 44.097 peserta sehingga angka capaiannya sebesar (86,08 %). c. Kegiatan pelayanan KB dengan dukungan klinik keluarga Berencana (KKB) dari Rumah Sakit yang ada diperoleh hasil peserta KB baru sebanyak 37.956. d. Pemberian Informed Consent dari hasil peserta KB baru Mantap / Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 8.677 peserta, yang mendapatkan Informed Consent sebesar 5.102 (58,8%). e. Pendampingan Kelompok bina Keluarga yang meliputi kelompokkelompok sebagai berikut. 1) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cakupan laporan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak 505 kelompok, yang aktif sebanyak 505 kelompok dengan jumlah anggota 7.295 anggota; 2) Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL). Ada 256 Kelompok BKL aktif di 16 Kecamatan dengan jumlah anggota yang aktif 8.687

34



3)

4)

13.

anggota dari 24.981 seluruh anggota dengan pendampingan yang dilaksanakan antara lain Pembinaan dan Usaha Ekonomi Produktif; Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Ada 298 Kelompok di 16 Kecamatan, yang aktif 298 Kelompok dengan 9.728 kader (44,5%) yang aktif dan terlatih dari jumlah anggota secara keseluruhan yaitu 21.861 anggota; Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR); Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 157 Kelompok, anggota yang aktif sebesar 4.665 anggota (16,89%) dari 27.616 anggota keseluruhan.

Urusan Wajib Sosial Capaian Kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan urusan sosial pada tahun 2011 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. a. Jumlah penyandang masalah sosial mengalami penurunan menjadi 90.629 orang di tahun 2011 atau mengalami Penurunan jumlah PMKS ini disebabkan antara lain : 1) Dilaksanakannya penertiban frekuensi 5 kali per bulan dan 3 kali penyuluhan sosial terhadap orang PGOT/Anak Jalanan/WTS. Dari pelaksanaan penertiban tersebut terjadi penurunan jumlah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila pada tahun 2010 sebanyak 1.030 orang sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 922 orang atau terdapat penurunan sekitar 10,49 %. 2) Bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di tahun 2011 tidak separah kejadian bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di tahun 2010, sehingga korban di tahun 2011 mengalami penurunan. 3) Ditemukannya peningkatan jumlah kasus Penyandang HIV pada tahun 2010 terdapat 285 orang menjadi 427 orang pada tahun 2011, dan jumlah Penyandang AIDS positif mengalami peningkatan pada tahun 2010 terdapat 46 orang menjadi 59 orang di tahun 2011, karena semakin banyak kasus HIV dan AID yang ditemukan dalam masyarakat akan memutus rantai penularan di masyarakat. 4) Jumlah sarana sosial yang ada seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll mengalami peningkatan dari 112 unit pada tahun 2010 menjadi 119 unit pada tahun 2011 atau sekitar 5,82%. 5) Jumlah sarana sosial yang ada seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang mendapat bantuan mengalami peningkatan dari 62 unit pada tahun 2010 menjadi 74 unit pada tahun 2011 atau sekitar 16,22 %. b. Persentase jumlah PMKS yang mendapat bantuan pada tahun 2011 adalah sebesar 3,18 % mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2010 sebesar 2,25%, hal ini lebih disebabkan penanganan penyandang

35


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masalah sosial dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan lokasi sasaran yang lebih terarah. 14.

Urusan Wajib Ketenagakerjaan Berdasarkan data yang ada untuk penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2011 menunjukkan adanya hasil perkembangan sebagai berikut. a. Hasil pembangunan di bidang Ketenagakerjaan tahun 2011 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik, antara lain : 1) Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2011 sebesar 54,79 %. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) mengalami kenaikan cukup tajam sebanyak 198.786 orang. 2) Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2011 sebanyak 9.003 orang dari 9.349 orang pencari kerja mengalami kenaikan cukup tajam sekitar 56,14 %. b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja: 1) Tersedianya tenaga kepelatihan dan instruktur BLK sebanyak 140 orang profesional dalam Kompetensi Menjahit Dasar, Kompetensi Perhotelan, Pelatihan Kasir, Pelatihan Audio Video dan Pengelola LPK profesional sebanyak 2 (dua) angkatan. 2) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja untuk 380 orang terdiri dari pelatihan menjahit, tata rias, teknisi HP, otomotif, komputer, membatik. 3) Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja untuk 60 orang dengan kegiatan achievment motivation training, peningkatan produktivitas dan kewiraswastaan mandiri. 4) Pemagangan untuk 75 orang pada bidang otomotif, perhotelan dan bimbingan pra magang ke Jepang. Sehingga untuk tahun 2011, pelatihan yang dilaksanakan Disnakertrans bagi pencari kerja sebanyak 380 orang, dibandingkan tahun 2010 sebanyak 280 orang. Sedangkan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) binaan Disnakertrans sebanyak 11.570 orang, dibandingkan tahun 2010 sebanyak 11.564 orang. c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, kegiatannya meliputi : 1) Terlaksananya bursa kerja Pemerintah Kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali. Dimana pencari kerja pada bursa kerja sebanyak 9.003 orang dari target 8900 orang yang memasukkan lowongan untuk ditempatkan. Sekitar 102% dari target. 2) Jumlah pencari kerja di bidang pelayanan (permohonan kartu kuning) pada tahun 2011 sebanyak 9.349 orang dibandingkan tahun 2010 sebanyak 21.314 orang, menurun sekitar 220 %. Penurunan ini di sebabkan tahun 2011 tidak adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan jumlah lowongan kerja tahun

36



3) 4)

5)

6)

7) d.

15.

2011 sebesar 14.133 formasi dibandingkan tahun 2010 sebesar 12.384 formasi, meningkat sekitar 14%. Tersedianya tenaga kerja siap pakai sebanyak 100 orang di bidang garmen dengan pelatihan menjahit cepat. Terbentuknya wira usaha baru pada tahun 2011 sebanyak 22 kelompok/ 220 orang dibandingkan tahun 2010 sebanyak 15 kelompok/ 150 orang. Bertambah 7 kelompok atau sekitar 46 %. Tersedianya tenaga kerja mandiri tahun 2011 sebanyak 40 orang dibandingkan tahun 2010 sebanyak 15 orang, naik sekitar 266 %. Terbentuknya wira usaha baru dari Dana bagi hasil cukai dan tembakau pada tahun 2011 sebanyak 23 kelompok/ 230 orang dan 125 orang tenaga kerja mandiri, dibandingkan tahun 2010 sebanyak 24 kelompok/ 240 orang. Selisih 1 kelompok atau sekitar 5 %. Wira usaha baru dari dana bagi hasil cukai. Penempatan Transmigrasi. Jumlah penempatan transmigrasi pada tahun 2011 sebanyak 15 KK, dibandingkan Tahun 2010 sebanyak 10 KK, meningkat sekitar 50%. Padat Karya Produktif untuk 330 orang.

Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. 1) Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial. Untuk jumlah perselisihan hubungan industrial tahun 2011 sebanyak 193 kasus, dibandingkan tahun 2010 sebanyak 231 kasus, menurun 38 kasus atau sekitar 16%. 2) Terselesaikannya prosedur pemberian perlindungan penegakan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah serikat buruh/tenaga kerja di Kota Semarang yang dibina sebanyak 291 PUK / 62.311 orang, dibandingkan tahun 2010 sebanyak 253 PUK / 51.560 orang, meningkat 38 PUK atau sekitar 15%. Meningkatnya pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan. Angka kecelakaan kerja belum turun secara maksimal walaupun pengawasan ketenagakerjaan telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2011 sebanyak 411 kecelakaan dengan rincian meninggal 5 orang, luka berat 1 orang, luka ringan 405 orang dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut kecelakaan di tempat kerja sebanyak 279 orang, kecelakaan lalulintas / menuju tempat kerja sebanyak 132 orang.

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perkembangan pembangunan Koperasi dan UMKM pada tahun 2011 dapat diketahui melalui gambaran perkembangan kondisi urusan sebagai berikut. a. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

37



b.

c.

16.

Hasil pembangunan di bidang KUMKM tahun 2011 menunjukkan adanya perkembangan atau mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase koperasi aktif di Kota Semarang, pada tahun 2011 jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 1.035 unit, prosentase koperasi aktif sebesar 77,19% atau sebanyak 799 unit. Selain itu, dilihat dari prosentase UMKM binaan mengalami peningkatan menjadi 4,04% UMKM meningkat menjadi 450 unit jumlah UMKM yang dibina dari 11.142 unit seluruh UMKM. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Fasilitas Akses Permodalan KUMKM. Upaya fasilitasi permodalan KUMKM dari Pemerintah dan BUMN pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp4.150.500.000,00 diberikan kepada 260 KUMKM, yang terdiri dari 11 unit koperasi dan 249 unit UMKM. Pengembangan Manajemen Pengelolaan KUMKM. Keberhasilan manajemen pengelolaan KUMKM dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu pada jumlah omzet koperasi tahun 2010 sebesar Rp1.002.397.000.000,00 menjadi Rp1.799.328.309.000,00 pada tahun 2011 atau meningkat 79,50%. Sedangkan jumlah asset pada tahun 2010 sebesar Rp603.685.000.000,00 meningkat menjadi Rp1.843.603.182.000,00 pada tahun 2011 atau sebesar 205,39%. Dan untuk SHU pada tahun 2010 sebesar Rp28.252.000.000,00 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp99.952.402.000,00 atau sebesar 253,79%. Di samping itu, jumlah omzet UMKM tahun 2010 yang sebesar Rp206.462.000.000,00 meningkat menjadi Rp212.573.000.000,00 pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 2,96 %.

Urusan Wajib Penanaman Modal Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan Penanaman Modal selama tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut. a.

b.

Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kota Semarang cukup memberikan kinerja yang meningkat. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal tahun 2011 meningkat sebanyak 3.546 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp2.878.287.946.724,00. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penyelenggaraan urusan penanaman modal terjadi kenaikan kinerja yaitu dengan rata-rata sebesar 53 %. Dilihat dari prosentase kenaikan Indikator yang paling menonjol adalah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu 66% dengan realisasi investasi sebesar Rp150.630.000.000,00 di tahun 2010 menjadi Rp437.357.408.779,00 di tahun 2011. Pada indikator Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) juga mengalami peningkatan, yaitu 63 % dengan realisasi investasi sebesar Rp207.186.620.095,00 di tahun 2010 menjadi Rp 559.699.889.236,00 di tahun 2011.

38


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 c.

Kinerja yang telah dicapai tersebut kemudian diikuti dengan penurunan jumlah keluhan keluhan/protes/dst masyarakat terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kota Semarang yaitu sebesar 71%, dengan jumlah keluhan sebesar 12 keluhan di tahun 2010 menjadi 7 keluhan di tahun 2011.

17. Urusan Wajib Kebudayaan a. Dari Program Pengembangan Nilai Budaya, keluaran yang dihasilkan adalah penyelenggaraan kegiatan kebudayaan untuk memperingati hari-hari penting / besar/ bersejarah yang dilaksanakan di Kota Semarang sejumlah 4 ( empat ) kegiatan yaitu : Upacara Tradisi Dugderan Sesaji Rewanda Atraksi Budaya Pameran Tosan Aji b. Dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pelestarian Benda Cagar Budaya yang ada di Kota Semarang sejumlah 315 tempat dan dari jumlah tersebut, yang telah diinventarisir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah 171 tempat. Sedangkan Benda Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata adalah 8 tempat yaitu : Lawang sewu Tugu Muda Kawasan Kota Lama Museum Mandala Bhakti Sam Poo Kong Masjid Kauman Gereja Blenduk Kawasan Pecinan c. Melalui Program Pengelolaan Keragaman Budaya, maka guna memberikan dukungan terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya daerah, Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 dan 2011 telah memfasilitasi dengan menyelenggarakan pagelaran/ festival/ pentas seni an budaya. d. Adapun kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan pembinaan terhadap potensi budaya yang ada di Kota Semarang Gedung Kesenian yang berfungsi sebagai Ruang Pertunjukan Kesenian di Kota Semarang terdata sebagai berikut : 1) Gedung Ki Narto Sabdo TBRS 2) Gedung Serba Guna TBRS 3) Open Theatre TBRS 4) Open Theatre Taman KB 5) Ruang Cinema Gedung Thomas Aquinas Unika Spegijapranata 6) Auditorium IAIN Walisongo 7) Gedung Marabunta 8) Auditorium RRI

39


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 9) 10) 11) 12) 13)

Ruang Teater FIB UNDIP Gedung B6 FBS UNNES Gedung Pertunjukan PKJT Gedung Kesenian Sobokarto Sanggar Greget

18. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga Pada tahun 2011, capaian kinerja urusan Pemuda dan Olahraga dapat dari beberapa indikator, yaitu antara lain : a. Jumlah klub olahraga berprestasi yang mendapat bantuan sebanyak 10 klub berprestasi di tahun 2011 atau 40%. b. Jumlah organisasi kepemudaan 48 organisasi dengan jumlah anggota sebanyak 39.204 orang di tahun 2011. c. Meningkatnya peran serta kepemudaan diwujudkan melalui berbagai kegiatan antara lain Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, Pembinaan Pertukaran Pelajar Antar Provinsi (PPAP), Pertukaran Pelajar Antar Negara (PPAN) dan lain-lain. d. Meningkatnya jumlah klub olahraga meningkat menjadi 582 klub di tahun 2011 . e. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olahraga 1.318 buah di tahun 2011 atau sekitar 15,63 % %. f. Meningkatnya jumlah kegiatan olah raga massal dalam satu bulan per tahun menjadi 48 kegiatan di tahun 2011. g. Meningkatnya pestasi nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional menjadi 187 nomor cabang olahraga di tahun 2011. 19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada tahun 2011, Kota Semarang dikenal sebagai Kota besar yang paling kondusif di Indonesia dalam hal kondisi stabilitas idiologi, politik, ekonomi, dan sosia budaya, hal ini dapat dilihat berdasarkan data sebagai berikut. a. Tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam rangka sistem Pertahanan rakyat semesta dalam wadah bela Negara, salah satunya adalah “Linmas” (Perlindungan Masyarakat) tahun 2011 sebesar 6.647 anggota dan tahun 2011 meninggal sebanyak 23 orang. b. Unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat mengalami penurunan, tahun 2011 sebanyak 72 kali, yang terdiri dari 24 kali unjuk rasa bidang politik dan 48 kali unjuk rasa bidang ekonomi, sosial dan budaya dan dengan jumlah pengunjuk rasa pada tahun 2011 sebanyak 14.891 orang pengunjuk rasa. Namun demikian, situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang masih tetap aman dan terkendali karena unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan tidak memunculkan tindakan anarkis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman demokrasi masyarakat Kota Semarang telah berlandaskan etika dan moral Pancasila. c. Dalam rangka mengantisipasi timbulnya gangguan tramtibmas hingga saat ini terdapat 4.673 poskamling aktif yang tersebar di 16 Kecamatan yang setiap

40


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 tahunnya poskamling aktif tersebut akan ditingkatkan dan dilengkapi sarana dan prasarananya. d. Sedangkan dalam rangka menjamin ketentraman dan kenyamanan masyarakat, Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini satpol PP Kota Semarang bersama instansi terkait pada tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan sebanyak 786 kegiatan, operasi yustisi sebanyak 439 kegiatan dan operasi rutin sebanyak 347 kegiatan. e. Pemerintah Kota Semarang dalam hal penegakan Peraturan Daerah melakukan Strategi Pembinaan (Preventif) dan Penegakan (Represif). Upaya Pemkot Semarang dalam menjalankan Strategi Pembinaan/Preventif pemerintah Kota Semarang dapat dilihat melalui data sebagai berikut. 1) Terlaksananya Pembinaan/Sosialisasi sebanyak : 316 kegiatan 2) Terlaksananya Patroli sebanyak : 300 kegiatan 3) Terlaksananya Pengamanan Unjuk Rasa sebanyak : 48 kegiatan 4) Terlaksananya Pengamanan Ojek Vital sebanyak : 2920 kegiatan 5) Terlaksananya Pengawasan sebanyak : 365 kegiatan 6) Terlaksananya Patroli Pengawalan sebanyak : 365 kegiatan f. Ancaman serius yang harus selalu diwaspadai oleh Pemerintah Kota Semarang adalah bencana alam, maka dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Kota Semarang telah dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 yang mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, diharapkan masalah dampak dari Bencana Alam dapat diantisipasi secara dini dan bila terjadi bencana alam akan segera tertangani dan dapat diminimalisir jumlah korban dan kerugian dari masyarakat Kota Semarang. 20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian a. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Untuk mendukung kelancaran kerja dan peningkatan kinerja anggota dewan, Pemerintah Kota Semarang telah memfasilitasi berbagai kegiatan DPRD Kota Semarang. Pada tahun 2011, total anggaran untuk DPRD Kota Semarang dalam Perubahan APBD Kota Semarang adalah Rp66.403.401.000,00 dengan perincian Rp13.426.849.000,00 untuk gaji DPRD Kota Semarang, Rp35.815.692.500,00 untuk pelaksanaan kegiatan DPRD dan Rp17.160.859.500,00 untuk kegiatan penunjang yang dikelola Sekretariat DPRD. Berdasarkan sumber data dari Sekretariat DPRD, Raperda yang masuk Prolegda tahun 2011 sebanyak 39 Raperda, dan yang dibahas sebanyak 28 Raperda yang meliputi 24 Raperda usulan eksekutif dan 4 Raperda inisiatif

41


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 DPRD. Dari 28 Raperda yang dibahas tersebut, 23 Raperda telah berhasil ditetapkan menjadi Perda dan telah dicatat dalam lembaran daerah, yang meliputi 22 Perda yang berasal dari Raperda usulan eksekutif dan 1 Perda yang berasal dari Raperda inisitaif DPRD. Adapun jumlah keputusan DPRD yang di buat sebanyak 43 keputusan. Pencapaian kinerja ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya berhasil menetapkan 15 Perda dari 24 raperda yang dibahas. Produk DPRD yang berupa Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD ditetapkan melalui suatu proses persidangan baik yang dilakukan secara internal DPRD maupun yang dilakukan dengan melibatkan jajaran eksekutif. Pada tahun 2011, terdapat pergantian keanggotaan DPRD Kota Semarang dengan mekanisme pergantian antar waktu. Pergantian tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/51/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang berisi Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Semarang An. Edy Purwanto, A.Md. yang kemudian digantikan oleh Suhardi, ST. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan optimalisasi Kinerja DPRD, pada tahun 2011 telah dilakukan rehabilitasi gedung DPRD, yang meliputi konstruksi fisik dan interior. Selain produk-produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif sebagaimana tersebut diatas, terdapat juga produk produk hukum yang dihasilkan oleh eksuktif yang berupa Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan Surat Perjanjian. Keberadaan produk produk hukum ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara rinci produk-produk hukum yang berupa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota selama tahun 2011 tersaji dalam tabel berikut. Jumlah Produk Hukum Yang dihasilkan eksekutif Tahun 2011 No

Jenis Produk Hukum

Jumlah

1

Peraturan Walikota

68

2

Keputusan Walikota

595

3

Surat Perjanjian

12

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Semarang, 2011

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah dilakukan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pembinaan di 19 Unit Penunjang Jaringan (UPJ) di Kecamatan/ Kelurahan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Bidang Cukai yang diikuti oleh 100 peserta. Terhadap masalah masalah hukum yang melibatkan aparatur, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan bantuan bagi semua aparatur

42


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang sedang menghadapi perkara hukum dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum ini diberikan tidak hanya pada saat aparatur berhadapan dengan Kejaksaan dan Kepolisian, akan tetapi juga pada saat berperkara di pengadilan. Selama tahun 2011 penanganan perkara di lembaga pengadilan sebanyak 12 perkara, baik di tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali. Sedangkan pendampingan penghadapan kepada aparatur yang berurusan masalah hukum di Kejaksaan, Kepolisian, maupun pengadilan untuk dimintai keterangan maupun sebagai saksi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas telah dilakukan terhadap 61 orang. Selain itu masih ada kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan Kadarkum di 16 Kecamatan (masing masing kecamatan 5 kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5 orang). Lomba Kadarkum tingkat Kota, Lomba Kadarkum tingkat Karisidenan, dan lomba Kadarkum Tingkat Provinsi. Pada tahun 2011, Inspektorat Kota Semarang telah melakukan pemeriksaan internal secara berkala (reguler) di 159 obyek pemeriksaan dan14 kali pemeriksaan kasus/khusus. Selain itu, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pelayanan publik, Inspektorat Kota Semarang telah melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik pada 82 obyek pemeriksaan. Selain oleh Inspektorat Kota Semarang, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK. Tekait dengan pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, BPK telah memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Di bidang pelayanan publik, pemerintah Kota Semarang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, diantaranya melalui peningkatan kualitas sarana dan parasarana pelayanan. Pada Tahun 2011 telah dibangun 3 gedung tempat perekam data kependudukan (TPDK) di 3 kecamatan yaitu di Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Ngaliyan, dan Kecamatan Tembalang. Selain itu, upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik ditingkat kecamatan dan kelurahan adalah dilakukannya rehab dan / atau pembangunan kantor Kecamatan, kantor Kelurahan, rumah dinas Camat, rumah dinas Lurah, dan balai kelurahan. Disamping sarana dan prasarana yang berupa gedung tersebut, sarana dan prasarana lainya yang terus ditingkatkan adalah berupa kendaraan dinas. Pada tahun 2011 melalui bagian perlengkapan telah berhasil diadakan 11 kendaraan dinas roda empat dan 18 kendaraan dinas roda 2. Berkaitan dengan pelayanan publik dengan pola “one stop service“ yang dilakukan oleh Badan pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, pada tahun 2011 jumlah masyarakat yang mengajukan perijinan sebanyak 16.092 permohonan, dan ijin yang berhasil diterbitkan sebanyak 16.003 perijinan.

43


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Adapun untuk kinerja pelaksanaan pelayanan publik, dapat dilihat dari jumlah pengaduan masyarakat, baik yang melalui Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) maupun melalui media massa. Berdasarkan data yang tercatat di Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5), jumlah pengaduan pelayanan publik pada tahun 2011 sebanyak 717 pengaduan, dan semuanya telah diteruskan oleh P5 ke SKPD guna mendapatkan penyelesaian tindaklanjut. Dari 717 pengaduan yang diteruskan ke SKPD tersebut, 668 pengaduan atau sekitar 93,2 % telah selesai di tindaklanjuti, dan sisanya yang sebanyak 49 pengaduan masih dalam proses penyelesaian tindaklanjut. Dalam hal menjalin komunikasi antara Walikota dengan masyarakat, telah dilakukan dialog secara langsung antara Walikota dengan masyarakat di 43 kelurahan yang pelaksanaan bersamaan dengan jalan sehat bersama Walikota di 43 kelurahan tersebut. Sedangkan dalam hal menjalin kebersamaan aparatur dan masyarakat dalam menjaga kebersihan di Kota Semarang, telah dilakukan kerja bakti massal di 16 Kecamatan. Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Umum dan Protokol selalu berusaha melakukan pelayanan dengan baik. Selama tahun 2011 jumlah tamu yang berkunjung ke Pemerintah kota Semarang sebanyak 49 tamu/rombongan termasuk rombongan tamu dari luar negeri yang merupakan delegasi ASEAN (SOCA dan ASCC) dan Guang Dhong China. Berkaitan dengan peningkatan keindahan lingkungan Balai Kota, pada tahun 2011 Pemerintah kota Semarang telah melakukan pavingisasi halaman Balai Kota serta pembangunan pagar dan Gapura Balai Kota. Khusus untuk pembangunan Gapura Balai Kota, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011, pembangunan tersebut belum berhasil di selesaikan, hal ini karena rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut melakukan wanprestasi sehingga Pemerintah Kota Semarang mengambil langkah tegas dengan melakukan pemutusan kontrak pembangunan Gapura Balai Kota. b. Administrasi Keuangan Daerah Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tahun 2011 Pemerintah Kota telah melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan sistem EProcurement yang diikuti oleh 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 74 paket. Selain itu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa juga sudah mulai dilakukan. Adapun jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa sebanyak 17 paket. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan produktifitas BUMD, Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Perekonomian telah melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pengelolaan BUMD. Pada tahun 2011, jumlah direksi dan karyawan setingkat eselon IV yang mengikuti pelatihan manajemen yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian sebanyak 50 orang. Selain melalui pelatihan manajemen, pembinaan dan

44


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 peningkatan kompetensi BUMD juga dilakukan melalui penyertaan modal bagi BUMD. Pada tahun 2011, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan penyertaan modal bagi BUMD sebanyak Rp3.000.000.000,00, yang terdiri dari Rp2.000.000.000,00 untuk PDAM dan Rp1.000.000.000,00 untuk Perusda Percetakan. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2011 penerimaan keuangan daerah Kota Semarang di targetkan sebesar Rp1.992.693.899.951,00 dan realisasinya sebesar Rp2.054.821.782.658,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp22.440.279.093,00 dana perimbangan sebesar Rp969.374.571.789,00 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp563.006.931.776,00. Pada tahun yang sama, realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp2.038.547.706.400,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp2.260.097.665.000,00. Sumber pendapatan terbesar pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2011 adalah berasal dari pajak daerah yang telah menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp361.471.100.496,00 atau sekitar 69,19 % dari PAD. Keberhasilan Penerimaan pajak daerah Kota Semarang tak lepas dari adanya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari jumlah wajib yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yakni sebanyak 15.586 wajib pajak. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 11,2 % jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang berjumlah 14.019 wajib pajak. Adanya peningkatan kesadaran wajib pajak ini tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan aparat pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kesadaran para wajib pajak, baik melalui sosialisasi maupun melalui pendekatan komunikasi dengan wajib pajak. Selain itu, adanya peningkatan kesadaran para wajib pajak juga tak lepas dari upaya pemerintah Kota Semarang dalam memberikan penghargaan (reward) kepada wajib pajak, serta pelaksanaan operasi yustisi perpajakan. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan operasi yustisi perpajakan sebanyak 60 operasi. Pada tahun yang sama, jumlah wajib pajak yang mendapatkan penghargaan (reward) sebanyak 24 wajib pajak. Selain penerimaan dan pendapatan daerah, hal lain yang cukup penting dalam administrasi keuangan daerah adalah keberadaan aset daerah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset – aset yang berupa tanah, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan pensertifikan atas aset aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang. Sampai akhir tahun 2011, jumlah aset tanah Pemerintah Kota Semarang yang terdata sebanyak 2.977 bidang. Dari 2.997 bidang tersebut, yang telah bersertifikat sebanyak 2007 bidang, 86 bidang diantaranya merupakan hasil pensertifikatan tahun 2011. Adapun aset tanah yang belum bersertikat sebanyak 970 bidang. Dari 970 bidang yang belum bersertifikat tersebut, 379 bidang masih dalam proses pensertifikatan di BPN. Terhadap aset aset tanah yang belum

45


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 bersertifikat, secara bertahap akan terus diupayakan pensertifikatannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang. Kemudian untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2011 pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan beberapa pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan Walikota, seperti Peraturan Walikota tentang pedoman analisis harga satuan barang dan upah, Peraturan Walikota tentang pedoman pelaksanaan APBD, dan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan harga (SSH) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. c. Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang menghasilkan Penataan kelembagaan perangkat daerah dengan penetapan 5 Peraturan Daerah tentang perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang. Pada perkembangannya 1 diantara Peraturan daerah telah mengalami perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010, guna membentuk lembaga baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, sehingga perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang secara keseluruhan terdiri dari : 1) Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 Asisten, 13 Bagian dan 39 Sub Bagian; 2) Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian; 3) Staf Ahli Walikota yang terdiri dari 5 Bidang; 4) Dinas Daerah yang terdiri dari 19 Dinas; 5) Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 7 Badan, 3 Kantor, RSUD dan Inspektorat, Satpol PP; 6) Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan; Sampai dengan akhir tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang masih membahas perubahan struktur Satpol PP Kota Semarang terkait dengan penambahan fungsi Linmas. Di bidang kepegawaian, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2011 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut. Formasi PNS Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan Rekapitulasi usulan Kebutuhan PNS Daerah dari 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut. No 1 2 3 4

Indikator Kinerja Jumlah PNS Jumlah Usulan Formasi Jumlah formasi persetujuan Menpan Persentase formasi yang disetujuai Menpan

46

Tahun 2010

Tahun 2011

16.564 3.755 330 8,79%

16.212 4.097 0 0%


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Jumlah TPHL Pemerintah Kota Semarang per 01 Januari 2011 adalah 223, sampai dengan 01 Januari 2012 jumlahnya tinggal 187, dan 36 diantaranya diberhentikan karena telah mencapai usia 55 Tahun, diangkat CPNS, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan indisipliner. Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) sejumlah 187 tersebut yang memenuhi syarat SE Menpan-RB nomor 05 Tahun 2010 Kategori I sejumlah 3, dan 184 tidak memenuhi syarat kategori I dan kategori II karena usia telah lanjut, dan masa kerja kurang dari ketentuan. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat secara kolektif dan diberikan kepada yang bersangkutan sebelum masa berlaku Keputusan Kenaikan Pangkat tersebut. Adapun realisasi kenaikan pangkat PNS Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 periode April 1.688 PNS dan periode Oktober 829 PNS. Sehingga total kenaikan pangkat PNS Tahun 2011 sejumlah 2.517 PNS. Tahun 2011 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian penyesuaian ijazah dengan peserta 101 PNS, PNS yang dinyatakan lulus 85 dan tidak lulus sejumlah 16 PNS. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan dan mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut. 1). Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 296 orang dengan realisasi sebanyak 296 orang (100%); 2). Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 5 jenis diklat dengan peserta 210 orang dengan realisasi 209 orang (99,52%); 3). Diklat Kepemimpinan sebanyak 43 orang terdiri atas Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan realisasi pelaksanaan dan pengiriman Diklat Kepemimpinan sebanyak 43 (realisasi mencapai 100%). Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diselenggarakan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 30 orang, sedangkan Diklat Pim II dan III dilaksanakan dengan cara pengiriman ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 13 orang pejabat; 4). Diklat Prajabatan sebanyak 872 orang Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan realisasi CPNS yang dapat mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan lulus untuk Golongan I,II dan III tahun sebanyak 865 orang CPNS, sehingga realisasinya mencapai 99,20%. CPNS yang tidak mengikuti diklat prajabatan sebanyak 7 orang dengan rincian 4 orang meninggal dunia, 1 orang sakit, 2 orang tidak lulus prajabatan karena tidak memenuhi syarat kelulusan. Analis Kebutuhan Diklat, tahun 2011 dengan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, hasilnya menunjukkan Prioritas kebutuhan diklat teknis untuk tahun 2012 sebanyak 5 jenis diklat yaitu : Diklat Penyusunan Renstra, Renja dan LAKIP dengan nilai 83, Diklat Pengawasan Internal Keuangan Daerah nilai 77, Diklat Manajemen Pengadaan Barang / Jasa nilai 72, Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

47


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 nilai 64 dan Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah nilai 56. Diklat spesfik SKPD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejumlah 16, Dinas Pertanian sejumlah 24, Dinas Kelautan dan Perikanan sejumlah 29, Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 6. Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi selama 10 Tahun, 20 Tahun, 30 Tahun atau lebih dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan UUD. 1945, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara, yang penyerahannya dilaksanakan pada saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT. Korpri. Adapun jumlah Satya Lancana Karya Satya yang telah disampaikan kepada PNS Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 sejumlah 167. Pemberian penghargaan sebagai PNS Teladan/Berprestasi Kerja diberikan kepada PNS jabatan staf yang menurut penilaian pimpinan yang bersangkutan memenuhi syarat secara umum yaitu disiplin, jujur dan berdedikasi tinggi, serta syarat khusus yaitu berprestasi kerja sangat baik dan bermanfa’at bagi SKPD, sehingga yang bersangkutan dapat menjadi contoh/teladan yang setiap tahunnya ditetapkan sebanyak 3 PNS yang memperoleh penghargaan sebagai PNS Teladan/Berprestasi Kerja. Sesuai Keputusan Walikota Semarang Nomor : 861/67 tanggal 3 Juni 2008 Pemerintah Kota Semarang memberikan Penghargaan dan Kenangkenangan untuk PNS yang akan pensiun berupa tali asih uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Tahun 2011 penyerahan penghargaan dilaksanakan dalam lima tahap yaitu bulan Mei, Juli, September, November dan bulan Desember 2011 dengan total 537 orang PNS yang akan purna tugas. Sesuai Keputusan Walikota Semarang Nomor : 846/356 tanggal 2 Desember 2002, bagi PNS Pemerintah Kota Semarang yang meninggal dunia aktif memperoleh bantuan tali asih pemakaman bagi ahli warisnya. Pemberian uang santuan (bantuan tali asih pemakaman) kepada ahli waris sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sebelum pemakaman. Tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan tali asih pemakaman bagi 80 orang ahli waris PNS yang meninggal dunia aktif. Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan terjadi dilapangan. Selama tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa. 1) Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional dan apel pagi setiap hari selasa s/d jumat di halaman Balaikota Semarang dan diperuntukkan bagi instansi yang ada di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran, juga dilaksanakan disetiap Kecamatan bagi staf Kecamatan dan Kelurahan. 2) Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada momentmoment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran disiplin.

48



Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya. 4) Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980. Pada tahun 2011 terdapat 29 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi 9 hukuman kategori ringan, 3 hukuman kategori sedang, 17 hukuman kategori berat. Adapun PNS Pemerintah Kota Semarang yang pensiun tahun 2011 sebagai berikut. No 1

Jenis pensiun Mencapai BUP

Jumlah 517

2

Permintaan Sendiri

23

3 4

Keuzuran Jasmani Meninggal Dunia Jumlah

1 74 615

Keterangan Dari 615 PNS tersebut yang mendapatkan Kenaikan pangkat pengabdian Mencapai 564, (termasuk PNS yang meninggal dunia)

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2011

21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan Perkembangan pembangunan Ketahanan Pangan pada tahun 2011 dapat diketahui melalui gambaran perkembangan kondisi urusan sebagai berikut. a. Pemberdayaan keluarga miskin melalui fasilitasi warung desa/lumbung pangan mengalami peningkatan sebesar 75% dari yang semula hanya untuk 100 KK pada tahun 2010 meningkat menjadi untuk 175 KK pada tahun 2011. Sedangkan pemberdayaan keluarga miskin melalui fasilitasi untuk pengembangan pekarangan terpadu juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 33,33% dari yang semula hanya 270 KK pada tahun 2010 menjadi 360 KK pada tahun 2011. b. Pemberian bantuan bagi keluarga rawan pangan pada tahun 2010 yang hanya 370 KK meningkat menjadi 570 KK pada tahun 2011. Selain itu, dilihat dari jumlah lokasi yang dipantau keamanan pangannya juga mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2010 hanya berjumlah 20 lokasi, pada tahun 2011 meningkat menjadi 28 lokasi. c. Dilihat dari jumlah konsumsi umbi-umbian pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan, dari yang semula hanya sebanyak 51,9 gr/kapita/hr pada tahun 2010 menjadi 70,6 gr/kapita/hr pada tahun 2011. Sedangkan skor pola pangan harapan yang semula 79,5 pada tahun 2010 meningkat menjadi 84 pada tahun 2011. d. Pelatihan pengolahan pangan bagi pengolah pangan yang semula pada tahun 2010 berjumlah 210 orang mengalami peningkatan menjadi 290 orang pada tahun 2011. 22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

49


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Melalui forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah) di tingkat kelurahan dan kecamatan akan dilakukan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif yakni masyarakat terlibat langsung secara berjenjang dari bawah ke atas sehingga masyarakat akan mampu menyusun rencana pembangunan secara tepat dan fleksibel sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kepesertaan Musrenbang dari LPMK, PKK , tokoh masyarakat, tokoh agama dan RW. b. Bantuan stimulan pembangunan. Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang berusaha meningkatkan swadaya masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana umum serta sarana tempat ibadah di lingkungan masing-masing. Berikut ini bantuan stimulan pembangunan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 dan 2011. BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN DARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 dan 2011 No 1. 2.

Jenis Bantuan Pembangunan sarana dan prasarana umum Pembangunan tempat ibadah

Jumlah Bantuan Tahun 2010 Tahun 2011 Nilai Bantuan Nilai Bantuan Proposal Proposal (Rp) (Rp) 2.144

10.440.000.000

5.085

27.832.000.000

631

2.320.000.000

548

2.498.500.000

Sumber : data diolah dari Laporan Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang

c. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Dalam rangka mendukung kelancaran administrasi dan kegiatan lembaga kemasyarakatan, seperti RT/RW, LPMK, Kelompok PKK RT/RW dan Posyandu, Pemerintah Kota Semarang setiap tahun memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga tersebut. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan(RT/RW dan LPMK), sampai dengan tahun 2011 yaitu : data RT/RW sejumlah 10.900 yang tediri dari 9.487 RT dan 1.413 RW, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan bantuan operasional RT/RW untuk setiap RT/RW sebesar Rp. 240.000,00 dan LPMK sebesar Rp 1.200.000,00. 2) Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dengan mendasarkan pada : - Perda Kota Semarang Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang; - Keputusan Walikota Semarang Nomor : 465/0320/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang;

50


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Program bantuan yang telah diterima dan dimanfaatkan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik baiknya. Telah disusun dan dibangun website Data Warga Miskin dengan alamat website [email protected] sebagai media informasi publik. (by name by address) 3) Evaluasi pemberdayaan masyarakat Evaluasi pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam kegiatan Lomba kelurahan, baik pada tingkat Kota s/d Nasional sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2005. Adapun indikator dari penilaian Lomba Kelurahan dimaksud yaitu melalui 8 indikator utama : Pendidikan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahan, Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga) serta 4 Indikator tambahan (Inisiatif dan Kreatifitas Kelurahan dalam Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan; Tingkat Kepatuhan dan ketaatan Pemerintahan Kelurahan terhadap peraturan perundang-undangan,Kinerja Lurah dan perangkatnya dalam percepatan keberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Kelurahan; Sarana dan Prasarana pemerintahan kelurahan, fasilitas umum dan sosial). Kota Semarang yang diwakili Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan berhasil menjuarai Lomba Kelurahan Tingkat Nasional pada tahun 2011. 4) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perkotaan perlu selalu ditumbuh kembangkan, agar masyarakat ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan; d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1) Fasilitasi permodalan bagi UMKM, dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kelurahan melalui Lembaga Ekonomi Mikro yang berbentuk Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan memberikan bantuan modal kepada UED-SP terbaik di tingkat Kecamatan; 2) Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dilakukan pemasyarakatan dan pendayagunaan TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diantaranya kegiatan melalui partisipasi agenda reguler tahunan Depdagri dibidang Teknologi Tepat Guna yaitu melalui Gelar Teknologi Tepat Guna (Gelar TTG) Nasional ke XIII di Kendari, fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek di 16 Kecamatan, pemberian stimulan TTG kepada 5 kelompok, kerjasama pembuatan alat TTG yang diwujudkan dalam bentuk 3 alat TTG yang inovative yaitu almari UV, generator ramah lingkungan dan mesin penggiling tahu dan penyusunan data kelompok TTG e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan.

51


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa untuk Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) di wilayah Kota Semarang, berupa pemberian bantuan guna peningkatan gizi balita berupa Pemberian Makanan Tambahan dan pegelolaan administrasi pokjanal posyandu serta pelatihan kader Posyandu di 16 Kecamatan, Pada tahun 2011 diberikan bantuan sebesar Rp. 1.860.000.000,00 yang didistribusikan kepada 1.550 posyandu. f. Pelaksanaan dan Penunjangan TMMD Tahun 2011 Tahap I yaitu pelaksanaan TMMD Reguler 86 di Kelurahan Kudu dan Kelurahan Karangroto dengan kegiatan Fisik : pavingisasi jalan, pembangunan talud, pengerukan saluran air, rehab tempat ibadah, rehab poskamling, rehab rumah penduduk, pembuatan dan pemasangan mesin pompa, tower dan bak penampungan serta betonisasi jalan sedangkan kegiatan non fisik yaitu pasar murah, pengobatan massal gratis dan konsultasi KB, penyuluhan dan pembinaan berupa : PPBN dan wawasan kebangsaan, bahaya narkoba, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya AIDS, pelatihan ketrampilan remaja, penganeka ragaman konsumsi pangan, PAUD bagi masyarakat, pengendalian hama tanaman, dan sistem administrasi kependudukan menyerap dana APBD I Rp120.000.000,00 ; APBD II Rp70.000.000,00; Swadaya Masyarakat Rp50.000.000,00 ; Sedangkan Sengkuyung II dilaksanakan di Kelurahan Mangkang Wetan dan Kelurahan Randugarut di Kecamatan Tugu dengan kegiatan fisik berupa pavingisasi jalan dan talud, rehab poskamling, rehab rumah penduduk, rehab tempat ibadah, pembuatan dan pemasangan: mesin pompa, tower dan bak penampungan air. Adapun alokasi dananya berasal APBD I Rp145.000.000,00 ; APBD II Rp85.086.000,00 ; Swadaya Masyarakat Rp50.000.000,00. g. Penunjangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan kegiatan Pembekalan, Pengarahan terhadap mahasiswa KKN, pemberian penunjangan,/Stimulan Wilayah Kecamatan di 6 kecamatan dan 40 Wilayah Kelurahan. Indikator kinerja dari kegiatan KKN yaitu jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program pengabdian masyarakat oleh Perguruan Tinggi pada tahun 2011 sebesar Rp2.4045.000.000,00. Adapun dari jumlah ijin lokasi KKN mengalami kenaikan yaitu dari 28 ijin lokasi pada tahun 2011 sedangkan tahun 2010 sejumlah 11 ijin lokasi. h. Hasil Kegiatan Gerdu Kempling 1) Mengkoordinasikan Program-program Penanggulangan Kemiskinan dari SKPD-SKPD yang Tergabung Dalam TKPKD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 2) Mengikutsertakan Dukungan dan Peran Serta Pelaku Usaha, Perbankan, Perguruan Tinggi, LSM dan Masyarakat. 3) Inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui Program Gardu Kempling, ternyata mendapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri berupa IGA AWARD Tahun 2011 Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 22 Desember 2011 di Jakarta bersama 3 (tiga) kepala Daerah lainnya di bidang yang berbeda (dari 527 kota/kabupaten

52


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 se Indonesia, disaring menjadi 88 tahap I, 30 pada tahap II terakhir menjadi 12 nominator yang diundang dalam acara Talk Show disiarkan secara langsung oleh TVRI Pusat sekaligus Penganugerahan IGA Award Tahun 2011). 23. Urusan Wajib Statistik Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dinyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Data Statistik Daerah penyelenggaraannya dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama antara Badan Pusat Statistik dengan instansi pemerintah. Dengan bekerja sama dengan BPS Kota Semarang, pada tahun 2011 telah disusun data-data statistik yang disajikan dalam 12 jenis buku, yaitu : a. Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2010 b. Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2010 c. Buku Domestik Regional Bruto Kota Semarang tahun 2010 d. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2010 e. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2010 f. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2010 g. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2010 h. Buku Saku Kota Semarang tahun 2010 i. Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2009 – 2010. j. Buku Statistik Industri Sedang/Besar Kota Semarang tahun 2010 k. Buku PDRB menurut penggunaan Kota Semarang tahun 2010 l. Buku Perhitungan Incremental Capital Output Ratio ( ICOR ) Kota Semarang tahun 2010. 24. Urusan Wajib Kearsipan Berdasarkan data dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah pada tahun 2011, urusan kearsipan menunjukkan adanya hasil perkembangan yang baik, yaitu sebagai berikut. Peningkatan jumlah arsip yang berada di Depo penyimpanan arsip Kota Semarang dari 62.575 berkas arsip pada tahun 2010 menjadi 63.975 berkas arsip pada tahun 2011 dan selama ini belum ada penghapusan arsip. a. Jumlah Arsip yang telah diklasifikasikan di seluruh Kota Semarang mengalami perkembangan, dimana pada tahun 2010 jumlah arsip yang diklasifikasikan sebanyak 6.600 berkas dan pada tahun 2010 menjadi 6.700 berkas dengan melibatkan SKPD terkait sebanyak 13 SKPD pada tahun 2010 dan 19 SKPD pada tahun 2011 yaitu Badan Kepegawaian Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; Bagian Umum; Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame; Kantor Perpustakaan dan Arsip; Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Badan Lingkungan Hidup; Dinas PSDA dan ESDM; Dinas Koperasi & UMKM; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Pertanian; Dinas Tata Kota & Perumahan; Bagian Hukum; Bagian

53


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Organisasi; Satpol Pamong Praja; Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi. 25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, peralatan komunikasi milik swasta di Kota Semarang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. NO 1

2 3

JENIS PERALATAN TELEKOMUNIKASI Jumlah menara telekomunikasi - Pemancar televisi - Pemancar radio - BTS Jumlah stasiun televisi lokal di Kota Semarang Jumlah stasiun radio lokal di Kota Semarang

TAHUN 2010

TAHUN 2011

10 34 493 4 34

10 34 504 4 36

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2011

Bagian Humas Setda Kota Semarang secara umum bertugas untuk menyampaikan informasi yang bersifat transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Transparansi atas segala informasi publik membuat masyarakat dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang. Bahkan Bagian Humas Setda Kota Semarang saat ini sudah melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) di Kota Semarang. Siaran keliling tentang program pemerintah selama tahun 2011 telah dilakukan sebanyak 24 kali. Kegiatan dialog interaktif melalui media TV Lokal dalam tahun anggaran 2011 adalah sebanyak 15 kali, sedangkan dialog melalui TV Nasional tentang Semarang adalah sebanyak 2 kali. Sosialisasi di media radio adalah sebanyak 69 kali dan sosialisasi di media cetak adalah sebanyak 147 kali. Jumlah pameran, promosi dan propaganda (baliho, billboard) pada tahun 2011 adalah 50 kali. Untuk sosialisasi tentang cukai (DBHCHT) terdapat dialog di TV maupun di radio tentang cukai sebanyak 5 kali pada rahun 2011. Selain itu juga terdapat pemasangan baliho tentang DBHCHT yaitu sebanyak 2 kali. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian PDE Setda Kota Semarang memberikan pelayanan data/informasi secara elektronik dengan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) pada beberapa SKPD. Dimana setelah dilaksanakan proses pengolahan data akan dihasilkan informasi yang dapat diakses secara langsung oleh publik. Pada pelaksanaan tahun 2011 telah dibangun 3 SIM yaitu SIM Aplikasi Dana bergulir KUKM, SIM Aplikasi Monitoring Pembangunan, SIM Aplikasi Diklat dan pengembangan SIM Kartu Gaji. Selain itu, di tahun 2011 juga dibuat 4(empat) website , serta perawatan jaringan LAN (Local Area Network) SKPD. Bagian PDE juga telah membantu secara rutin pelaksanaan tugas SKPD terkait, khususnya dalam pelaksanaan Entry Data perubahan Gaji dan pencetakan daftar gaji/Kartu Gaji Bulanan, Entry Data Siswa/Beasiswa, Entry Data Gakin, Entry Tunjangan Guru non sertifikasi serta pencetakan Kartu

54


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Tanda Pengenal (ID Card) bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, juga termasuk pemeliharaan dan perawatan komputer yang ada di lingkungan Kota Semarang. 26. Urusan Wajib Perpustakaan Hasil pembangunan urusan perpustakaan di Kota Semarang pada tahun 2011 menunjukkan adanya hasil perkembangan yang baik, yaitu sebagai berikut. a. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 12,58 % dari 1.349.110 orang pada tahun 2010 menjadi 1.518.766 orang pada tahun 2011. b. Jumlah perpustakaan (rumah pintar) bertambah pada masing-masing kecamatan dimana pada tahun 2010 sebanyak 108 rumah pintar menjadi 118 rumah pintar pada tahun 2011. c. Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 15,9 % dari 45.913 buku pada tahun 2010 bertambah menjadi 55.529 buku pada tahun 2011. Selain itu di tahun 2011 jumlah perpustakaan keliling sebanyak 3 unit bertambah 1 unit dari tahun sebelumnya. d. Pada tahun 2011 telah diselenggarakan Lomba Perpustakaan Sekolah Se-Kota Semarang pada tanggal 2 – 3 Nopember 2011 yang diikuti 33 sekolah. e. Pada tahun 2011 Kota Semarang menyelenggarakan pameran buku sebanyak 2 kali yaitu Festival Buku Murah pada tanggal 25 Maret – 2 April 2011 dan Pesta Semarang Sejuta Buku pada tanggal 1 – 7 Desember 2011. Pameran dan pesta buku juga merupakan sarana promosi Gerakan Membaca. 2.3.1.2

Urusan Pilihan 1. Urusan Pilihan Pertanian Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian pada tahun 2011 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut. a. Produksi tanaman pangan (padi) mengalami peningkatan sebesar 2.285,72 Ton (6,19 %) dan luas panen meningkat sebesar 269 Ha (3,80 %). Sedangkan untuk jagung, mengalami penurunan produksi. Peningkatan produksi padi antara lain disebabkan : 1) Sarana dan prasarana berupa alat dan mesin pertanian, seperti pompa air, hand tractor, hand sprayer dan obat pengendali hama yang memadai. 2) Peningkatan ketrampilan dan keahlian petani secara intensif, melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang (SL) yaitu : - SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu). - SL GAP/SOP (Sekolah Lapang Good Agricultural Practice / Standard Operating Procedure). - SL PTT (Sekolah Lapang Pengendalian Tanaman Terpadu). Penurunan produksi jagung disebabkan oleh penurunan luas panen dan mengingat tahun 2011 curah hujan yang cukup tinggi, maka lahan yang biasa ditanami jagung, ditanami padi. b. Beberapa komoditas hortikultura mengalami peningkatan yaitu durian, dan rambutan, sedangkan mangga mengalami penurunan. Komoditas buah-buahan

55


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang mengalami peningkatan dan penurunan produksi pada tahun 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut. Durian : 4.650,00 Kw pada tahun 2010 meningkat menjadi : 12.033,05 Kw pada tahun 2011 Rambutan : 4.765,00 Kw pada tahun 2010 meningkat menjadi : 16.460,72 Kw pada tahun 2011 Mangga : 32.276,00 Kw pada tahun 2010 menurun menjadi : 11.454,30 Kw pada tahun 2011 Peningkatan komoditas buah dipengaruhi oleh faktor cuaca tahun 2011 yang relatif lebih mendukung dibandingkan tahun 2010. Khususnya untuk komoditas durian, peningkatan produksi didukung peningkatan teknis budidaya (pemupukan dan pengendalian hama/penyakit), sehingga tidak banyak buah yang rontok sebelum masak. Penurunan produksi mangga terjadi karena pada saat pembungaan pada akhir tahun 2010 dan pada awal tahun 2011, Curah hujan cukup tinggi, sehingga banyak bunga tidak mengalami penyerbukan dan rontok. c. Komoditas biofarmaka mengalami penurunan dan peningkatan produksi sebagai berikut. Temulawak : 2.582.826 kg pada tahun 2010 meningkat menjadi : 2.711.967 kg pada tahun 2011 Kunyit : 1.169.485 kg pada tahun 2010 menurun menjadi : 905.060 kg pada tahun 2011 Produksi temulawak tahun 2011 meningkat di antaranya disebabkan oleh adanya SL GAP/SOP temulawak di Kecamatan Gunungpati seluas 11 Ha. Penurunan produksi kunyit terjadi karena penurunan luas tanam, sedangkan penurunan luas tanam tersebut karena lahan tidak selalu ditanami tanaman kunyit melainkan harus mengikuti pola tanam biofarmaka (diselingi dengan tanaman lain seperti kacang hijau/kacang tanah). d. Komoditas tanaman hias juga mengalami peningkatan produksi sebagai berikut. Anggrek : 742.690 tangkai pada tahun 2010 meningkat menjadi : 779.825 tangkai pada tahun 2011 Peningkatan produksi anggrek disebabkan adanya : 1) SL GAP/SOP Anggrek. 2) Bantuan/fasilitasi modal/peralatan. e. Komoditas peternakan mengalami peningkatan produksi pada tahun 2011 sebagai berikut. Daging unggas : 7.331.471,10 kg pada tahun 2010 meningkat menjadi : 7.406.034,40 kg pada tahun 2011 Daging nonunggas : 5.813.622,40 kg pada tahun 2010 meningkat menjadi : 6.351.351,20 kg pada tahun 2011 Susu : 3.111.990,00 Liter pada tahun 2010 meningkat menjadi : 3.151.358,00 Liter pada tahun 2011 Telur : 6.583.830,00 kg pada tahun 2010 meningkat menjadi : 6.611.823,00 kg pada tahun 2011

56


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Peningkatan produksi ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1) Peningkatan kesehatan dan pemotongan ternak yang ditunjang pengawasan kesmavet yang lebih intensif. 2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak, khususnya Avian influensa (flu burung) yang tetap menjadi prioritas. 3) Pengobatan hewan peliharaan oleh klinik hewan keliling yang dilaksanakan secara intensif. f. Komoditas perkebunan Kota Semarang tahun 2011 beberapa mengalami kenaikan antara lain : Kopi Robusta : 13,49 Ton pada tahun 2010 meningkat menjadi : 22,42 Ton pada tahun 2011 Cengkeh : 29,66 Ton pada tahun 2010 meningkat menjadi : 34,15 Ton pada tahun 2011 sedangkan yang mengalami penurunan produksi antara lain : Kelapa : 989,17 Ton pada tahun 2010 menurun menjadi : 789,65 Ton pada tahun 2011 Jambu Mete : 33,02 Ton pada tahun 2010 menurun menjadi : 23,06 Ton pada tahun 2011 Kapuk : 27,49 Ton pada tahun 2010 menurun menjadi : 24,15 Ton pada tahun 2011 Siwalan : 12,70 Ton pada tahun 2010 menurun menjadi : 8,39 Ton pada tahun 2011 Produksi komoditas kopi dan cengkeh mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena komoditas tersebut masih dianggap masyarakat mempunyai nilai jual yang cukup tinggi.Sedangkan komoditas perkebunan lainnya (kapas, jambu mete, kapuk, dan siwalan) mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena komoditas tersebut dipandang masyarakat sebagai komoditas yang mempunyai nilai ekonomis rendah. 2.

Urusan Pilihan Kehutanan Capaian kinerja penyelenggaraan urusan kehutanan pada tahun 2011 dapat dilihat antara lain sebagai berikut. a. Pembuatan hutan mangrove seluas 40 Ha, dengan memanfaatkan bibit bakau sebanyak 126.000 batang, ajir 120.000 batang, nyamplong 2.000 batang dan cemara laut sebanyak 1.700 batang. b. Penghijauan di tingkat Kota Semarang melalui pencanangan penghijauan tingkat kota pada tahun 2011 dengan memanfaatkan bibit jabon 2.000 batang, mahoni 1.000 batang, jati 1.500 batang, dan mangga sebanyak 1.000 batang serta pemanfaatan pupuk kandang sebanyak 22.500 kg. c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penghijauan melalui Lomba Lurah peduli lingkungan hidup yang melibatkan seluruh kelurahan di Kota Semarang.

3.

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Pelaksanaan kegiatan /program urusan Energi dan Sumberdaya Mineral pada tahun 2011, diarahkan pada penguatan data dan dalam hal penyediaan air baku

57


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 bagi masyarakat yang dirasa masih rendah (menjangkau 55% layanan terhadap seluruh wilayah) yang belum dapat dipenuhi oleh PDAM. Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun terus berupaya memberikan layanan jangkauan air bersih, namun masih dalam konteks pengendalian, seperti pembangunan sumur/pemberian ijin rekomendasi dilakukan di luar zona merah pengambilan ABT. Dalam hal pelaksanaan pengendalian ABT dan galian C/mineral batuan yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, pemerintah Kota Semarang telah menyiapkan draft Raperda ABT dan galian C beserta naskah akademisnya. Saat ini, Raperda tersebut telah diusulkan dalam Program Legislasi Daerah Tahun 2012, untuk dapat dibahas Perdanya. 4.

Urusan Pilihan Pariwisata Keberhasilan pembangunan bidang Pariwisata di Kota Semarang sebagaimana terlihat dari hasil capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Bidang Pariwisata di Kota Semarang dari tahun ke tahun, dimana dapat dilihat dari jumlah wisatawan berkunjung pada tahun 2010 sebanyak 1.915.892 orang, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 2.100.926 orang, berarti mengalami peningkatan sebesar 9,7 %. Sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel pada tahun 2011 sebesar 53 %, sedangkan target sebesar 50 % . Tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan pada tahun 2011 rata-rata sebesar 1,67 hari, hal ini mengingat Kota Semarang masih menjadi kota transit, belum sepenuhnya menjadi kota tujuan wisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2011 adalah sebesar Rp79.544.560.903,00 (20%), sedangkan target adalah Rp64.715.065.000,00, atau lebih Rp14.829.495.903,00 ( 22,9%). Perkembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2011 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah hotel bertambah 5 buah, restoran/ rumah makan bertambah 10 buah dan tempat hiburan bertambah 60 buah. Kegiatan promosi / pemasaran pariwisata yang diselenggarakan atau diikuti oleh Pemerintah Kota Semarang meliputi : 1) Mengikuti Acara APEKSI di Banda Aceh 2) Mengikuti Chingay di Singapura 3) Mengikuti Pawai Budaya di TMII , Jakarta 4) Festival Seni dan Budaya Daerah Tingkat Provinsi Jateng di Semarang 5) Penyelenggaraan Dugderan di Semarang 6) Mengikuti Pameran di Yogyakarta 7) Mengikuti Borobudur Travel Mart di Surakarta 8) Menyelenggarakan Road Show Festival Pandanaran di Magelang, Salatiga, Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Sragen, Boyolali, Demak, Kudus, Blora, Pati, Kabupaten Semarang, dan Grobogan. 9) Pengenalan Destinasi Pariwisata Jawa Tengah di Kab. Magelang 10) Mengikuti Pameran”Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara” di Jakarta 11) Mengikuti Pembukaan Pameran MTQ

58


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

Mengikuti kegiatan JTX di Bandung Mengikuti Festival Putri Bunga tahun 2011 di Pagar Alam Palembang Promosi Pentas Seni di TMII, Jakarta Pelaksanaan Pameran Menyambut Kapal Pesiar Penyelenggaraan Pemilihan Dhenok Kenang Kota Semarang Penyelenggaraan Semarang Great Festival Mengikuti Pemilihan Duta Wisata Tk. Jawa Tengah Sedangkan nama dan jumlah penunjang event - event pariwisata pada tahun 2011 ada 4 (empat) kegiatan yaitu : a. Pemilihan Denok Kenang Kota Semarang b. Semarang Night Carnival c. Festival Pandanaran d. Promosi Pentas Seni TMII Kerjasama kemitraan dalam rangka pemasaran pariwisata pada tahun 2011 telah dirintis dengan sejumlah 17 pihak yang tercatat sebagai berikut. a. Promosi Pariwisata Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara (Wahyu Promocitra) b. Promosi Pentas Seni TMII Jakarta (Kalma) c. Festival Pandanaran (Feraco) d. Pameran OW Nusantara Expo (Starindo) e. Pameran Semarang Great Festival ( Sanggita ) f. Pentas Seni Apeksi, JTX,even promosi luar daerah (Nusantara Tour and Travel) g. Pemilihan Denok Kenang (Baka) h. City Tour ke Daerah Jawa Tengah (Kismara) i. Siaran Media Elektronik (Fajar Cipta Mandiri) j. Baliho OW (Mita Abadi Sejahtera) k. Pembuatan Peta wisata (Kalpindo Sejahtera) l. Tempat Brosur (Gendingan Kroma Media) m. Pembuatan VCD dan CD (Pitoe Mandiri Jaya) n. Pengelolaan TI (Cahaya Mulia) o. Peningkatan Pemanfaatan TI (Cahaya Indah) p. Brosur (Bunga Delima) q. Souvenir (Mitra Global Mandiri)

5.

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Adapun capaian kinerja pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat antara lain : a. Peningkatan jumlah ikan hasil tangkapan dari laut dari 342,68 ton pada tahun 2010 menjadi 658,15 ton pada tahun 2011. Sedangkan nilai ikan hasil tangkapan dari laut tersebut juga mengalami peningkatan dari Rp3.983.332.500,00 pada tahun 2010 menjadi Rp5.505.169.800,00 pada tahun 2011. Jadi ada peningkatan sebesar 38,2 %. b. Selain hasil perikanan laut, Kota Semarang juga memiliki potensi perikanan darat yang lebih besar daripada perikanan laut yang terlihat dari jumlah ikan hasil perikanan darat sebesar 583,62 ton pada tahun 2010 meningkat menjadi

59



c.

d. e.

f.

g.

h.

i. j.

k.

l.

1.672,98 ton pada tahun 2011. Sedangkan nilai ikan hasil perikanan darat tersebut juga mengalami peningkatan dari Rp7.504.738.000,00 pada tahun 2010 menjadi Rp8.220.090.000,00 pada tahun 2011. Jadi ada peningkatan sebesar 9,53 %. Luas lahan yang digunakan untuk budidaya perikanan di Kota Semarang adalah 1.621 Ha yang terdiri dari kolam dan tambak. Luas kolam untuk budidaya perikanan pada tahun 2010 adalah 24,31 Ha dan meningkat menjadi 50,98 Ha pada tahun 2011. Sedangkan luas tambak pada tahun 2010 adalah 460,56 Ha meningkat menjadi 1.570 Ha pada tahun 2011. Jumlah nelayan di Kota Semarang pada tahun 2010 sebanyak 1.100 orang dan pada tahun 2011 meningkat 11,5 % menjadi sebanyak 1.315 orang. Adapun rata-rata pendapatan nelayan mengalami peningkatan sebesar 89 % pada tahun 2010 sebesar Rp450.000,00/kapita/th pada tahun 2011 menjadi Rp. 851.000/kapita/th. Jumlah pengolah hasil laut pada tahun 2010 sebanyak 326 dan pada tahun 2011 jumlahnya meningkat sebanyak 411 mencakup 14 jenis usaha. Adapun jenis usahanya antara lain : terasi, bandeng duri lunak, bandeng cabut duri, ikan segar, panggang, kerupuk ikan/udang, ikan asin, pepes ikan, otak-otak bandeng, rempeyek ikan/udang, pindang, blenyik ikan, dan kupas udang, dll. Penurunan jumlah perusahaan perikanan pada tahun 2010 sebanyak 11 perusahaan menjadi 8 perusahaan pada tahun 2011 menyebabkab nilai ekspor hasil laut mengalami penurunan sebesar 30,85 % dimana pada tahun 2010 nilai ekspor hasil laut sebesar Rp34.985.040,25 menjadi Rp24.193.025.80 pada tahun 2011. Adapun nilai rata-rata transaksi pada Tempat Pelelangan Ikan dan pemasaran hasil laut mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar Rp600.000,00/hari menjadi Rp4.290.000,00/hari di tahun 2011. Jumlah konsumsi ikan mengalami peningkatan sebesar 3 % dimana pada tahun 2010 sebesar 22,68 kg/kapita menjadi 23,37 kg/kapita pada tahun 2011. Jumlah penyuluhan perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pada tahun 2011 sebanyak 215 kali dan pada tahun 2010 hanya ada 2 orang penyuluh perikanan namun di tahun 2011 meningkat menjadi 6 orang yang terdir dari 2 orang PNS dan 4 orang tenaga kontrak (PPTK) dari Pusat. Jumlah illegal fishing di Kota Semarang tidak ada, hal ini dilihat dari nihilnya jumlah kasus pencurian ikan di tempat budidaya ikan (kolam/tambak/dsb) maupun jumlah kasus penangkapan ikan oleh nelayan asing (bukan warga Semarang) di wilayah perairan Kota Semarang yang bermasalah. Dengan bertambahnya panjang garis pantai yang rawan abrasi di Kota Semarang dimana pada tahun 2010 adalah 36,63 km sedangkan pada tahun 2011 sepanjang 36,63 km. Untuk mengatasi abrasi, salah satu upayanya adalah dengan rehabilitasi hutan mangrove. Luas hutan mangrove di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah 84,47 Ha dan pada tahun 2011 adalah 114 Ha. Sedangkan luas hutan mangrove yang berhasil direhabilitasi sampai dengan tahun 2010 adalah 17,4 Ha dan tahun 2011 adalah seluas 59 Ha.

60


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 m. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) bidang kelautan dan perikanan di Kota Semarang hanya ada 1 kelompok. n. Jumlah produksi olahan mengalami peningkatan sebesar 8,15 %, pada tahun 2011 adalah 10.665,3 ton sedangkan pada tahun 2010 adalah 9.862 ton. 6.

Urusan Pilihan Perdagangan Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan pada tahun 2011 dapat dilihat antara lain sebagai berikut. Jumlah pasar modern bertambah 4,89% dan untuk sentra perdagangan di Kota Semarang jumlahnya meningkat 9,82%. Nilai ekspor non-migas mengalami peningkatan 5,22% di tahun 2011 yang diikuti juga kenaikan nilai impor nonmigas 1,20%. Tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan ekspor - impor dipertahankan untuk selalu 100%. Terkait dengan pasar dan PKL, pada tahun 2011 terdapat peningkatan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha sebesar 11,80%. Kegiatan tahunan “Semarang Great Sale” yang disingkat dengan “SMARGRES” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan KADIN Provinsi Jawa Tengah maupun KADIN Kota Semarang dan Harian Suara Merdeka yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan di Kota Semarang serta membangkitkan semua potensi yang ada di Kota Semarang. Program tersebut dilaksanakan pada bulan Desember 2011 dengan melibatkan berbagai pihak, seperti (1) asosiasi: APPBI, APRINDO, PHRI, ASITA, ASPERAPI, IKAPESTA, HIPMI, IMA,dll; (2) lembaga promosi pariwisata; (3) stakeholder yang berkompeten (operator/service provider: kantor pos, telekomunikasi, transportasi, perbankan, perumahan, dll); hingga (4) para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang berpartisipasi dengan memberikan keringanan pajak reklame sebesar 40% dan keringanan pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan setinggi-tingginya 25% kepada partisipan. Selain hal tersebut dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung “Semarang Great Sale” antara lain sebagai berikut. Pameran industri kreatif selama 6 (enam) hari di Plasa Simpanglima yang diikuti oleh 42 IKM/UKM dengan omset penjualan sebesar Rp237.169.750,00. Pameran Gelar Produk Unggulan IKM di Duta Pertiwi Mall pada tanggal 24-26 Desember 2011 yang diikuti oleh 45 IKM unggulan dengan total transaksi Rp197.847.000,00 Pembukaan Counter/Stand Batik di Hotel Gumaya selama 15 hari yang diikuti oleh 5 IKM Batik dengan total transaksi mencapai hampir Rp 50.000.000,00. Terkait dengan penataan PKL, Pemerintah Kota Semarang membangun 3 (tiga) shelter, yaitu (1) Shelter Taman KB, merupakan relokasi PKL kuliner malam di Jalan Pahlawan dan Jalan Menteri Supeno; (2) Shelter Simpang Lima, yang merupakan PKL kuliner malam yang dulu berjualan di sisi luar Lapangan Simpang Lima dengan konsep pujasera; (3) Shelter Pandanaran II, merupakan tempat untuk para PKL kuliner dan non kuliner di sekitar Jalan Pandanaran II.

61


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Adapun kegiatan penataan pasar tradisional telah berhasil dilakukan beberapa hal berikut: (1) pembangunan Pasar Sampangan yang mengacu konsep Pasar Tradisional Modern higienis; (2) pemindahan pedagang ayam Pasar Rejomulyo ke RPU Penggaron; dan (3) penanganan darurat (sementara) pedagang Pasar Waru di lokasi bekas kebakaran. 7.

Urusan Pilihan Perindustrian Untuk hasil kinerja Pemerintah Kota Semarang pada urusan pilihan perindustrian tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut. Indikator kinerja sektor industri mengalami peningkatan, di antaranya adalah: a) jumlah usaha industri meningkat 0,43% menjadi 3.511 unit; b) jumlah industri sedang meningkat 1,95% menjadi 679 unit dan industri besar meningkat 1,22% menjadi 166 unit; c) total omset IKM formal meningkat 161,94% menjadi 18,291 milyar rupiah dan IKM non-formal meningkat 5% menjadi 1,229 milyar rupiah; dan d) tingkat penyerapan tenaga kerja sektor industri meningkat 34,31% menjadi 2.239 orang.

8.

Urusan Pilihan Transmigrasi Anggaran Program dan Kegiatan pelaksanaan Urusan Pilihan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan untuk anggarannya masuk dalam Urusan Wajib Tenaga Kerja.

2.3.2

Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : A. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Dibagi berdasarkan jenis pendapatan menurut jenis obyek dan rincian obyek B. Pencapaian Target Kinerja Belanja Dibagi berdasarkan urusan. (Sumber data dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2011). A. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Target

Rp

1.992.693.893.000,00

Realisasi Selisih Lebih

Rp Rp

2.053.919.562.042,00 61.225.669.042,00

Adapun rincian pendapatan adalah sebagai berikut. A. Pendapatan Asli Daerah Target

Rp.

447.032.951.000,00

Realisasi

Rp. Rp.

521.538.058.477,00 74.505.107.477,00

Selisih Lebih

Atau lebih 16,67%. Kelebihan (over target) pendapatan tersebut antara lain berasal dari.

62



1.

Pajak Daerah. Target

Rp.

286.576.562.000,00

Realisasi

Rp. Rp.

360.084.128.238,00 73.507.566.238,00

Selisih Lebih

Atau lebih 25,65% Selisih kurang ini yang dalam pelaksanannya kurang dari target sebagai berikut.  Pajak Reklame Rp 477.575.851,00  Pajak mineral bukan logam Rp 71.234.560,00  Pajak Sarang Burung Walet Rp 340.000.000,00 Sedangkan retribusi yang mempunyai selisih lebih sebagai berikut.  Pajak Hotel sebesar Rp 6.040.038.542,00  Pajak Restoran sebesar Rp 5.052.975.112,00  Pajak Hiburan sebesar Rp 2.838.252.654,00  Pajak Penerangan Jalan Rp 3.866.876.365,00  Pajak Parkir Rp 731.794.241,00  Pajak Air tanah Rp 1.591.382.908,00  Pajak BPHTB Rp54.275.056.827,00 2. Retribusi Daerah : Target

Rp.

87.178.314.000,00

Realisasi

Rp. Rp

84.487.321.935,00 (2.690.992.065,00)

Selisih Kurang

Selisih lebih ini yang dalam pelaksanannya lebih dari target sebagai berikut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retribusi Reklame. Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Retribusi Izin Persewaan Alat Berat

1.866.764.337,00 6.875,00 1.248.609.830,00 1.518.422.000,00 185.267.250,00 925.787.575,00 473.591.250,00 29.531.400,00 64.079.875,00 16.864.687,00

Sedangkan retribusi yang mempunyai selisih kurang sebagai berikut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Terminal. Retribusi Tempat Khusus Parkir Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Izin Trayek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Gangguan/Keramaian.

63

3.574.305.500,00 310.475.650,00 394.582.488,00 79.969.037,00 123.941.544,00 217.312.050,00 153.501.000,00 2.230.000,00 62.804.375,00 3.576.985.800,00 523.809.700,00



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : Target

Rp.

6.005.800.000,00

Realisasi

Rp. Rp

5.981.529.358,00 (24.270.642,00)

Selisih kurang

Atau kurang 0,40% 4.

Lain-lain PAD yang Sah : Target

Rp.

67.272.275.000,00

Realisasi

Rp. Rp.

70.985.078.946,00 3.712.803.946,00

Target

Rp.

1.457.102.267.000,00

Realisasi

Rp. Rp

1.444.057.828.565,00 (13.044.438.435,00)

Selisih Lebih

Atau lebih 5,52% B. Pendapatan Transfer

Selisih kurang

a.

Transfer Pemerintah Pusat Dana - Perimbangan Target

Rp.

997.281.109.000,00

Realisasi

Rp. Rp

969.374.571.789,00 (27.906.537.211,00)

Selisih kurang

Kurang Target pendapatan tersebut antara lain berasal dari. 1.

Bagi Hasil Pajak. Target

Rp.

232.621.304.000,00

Realisasi

Rp. Rp

204.199.594.973,00 (28.421.709.027,00)

Selisih kurang

Selisih kurang sebagai berikut. a. Pajak Bumi dan Bangunan b. PPH OPDN & Pasal 21 Sedangkan yang melebihi sebagai berikut. a. PPH Pasal 25/26 b. Pajak Cukai Tembakau 2.

Rp10.056.528.158,00 Rp20.682.538.880,00 Rp 1.837.647.892,00 Rp 479.710.119,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Target

Rp.

557.500.000,00

Realisasi

Rp. Rp.

1.072.671.816,00 515.171.816,00

Selisih Lebih

Selisih kurang sebagai berikut. Eksplorasi dan Eksploitasi

Rp57.500.000,00

Realisasi yang melebihi sebagai berikut. -

Eksplorasi dan Eksploitasi

64

Rp572.671.816,00



Dana Alokasi Umum Target

Rp.

715.700.805.000,00

Realisasi

Rp. Rp

715.700.805.000,00 -

Selisih

4.

Dana Alokasi Khusus Target

Rp.

48.401.500.000,00

Realisasi

Rp. Rp

48.401.500.000,00 -

Selisih

b.

c.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Target

Rp.

238.671.449.000,00

Realisasi

Rp.

239.992.018.350,00

Selisih Lebih

Rp.

1.320.569.350,00

Transfer Pemerintah Propinsi Target

Rp.

221.149.709.000,00

Realisasi

Rp. Rp.

234.691.238.426,00 13.541.529.426,00

Selisih Lebih

d.

Lain-lain Pendapatan yang Sah Target

Rp.

88.558.675.000,00

Realisasi

Rp. Rp

88.323.675.000,00 (235.000.000,00)

Selisih Kurang

B.

Pencapaian Target Kinerja Belanja Data berasal dari pelaksanaan realisasi Program dan Kegiatan SKPD sesuai dengan urusan yang dikerjakan sebagaiman tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2011 (un-audited) Urusan Wajib. 1. Urusan Wajib Pendidikan Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 189.740.189.000,00 Realisasi : Rp 146.241.997.867,00 Selisih : Rp 43.498.191.133,00 (77,07%) Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Pendidikan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 58 kegiatan dengan capaian program sebesar 96,52%.

65



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 9 kegiatan dengan capaian program sebesar 90,86%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program sebesar 60,04%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 2 kegiatan dengan capaian program sebesar 88,96%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan. 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini ada 2 kegiatan dengan capaian program sebesar 99,61%. 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ada 209 kegiatan dengan capaian program sebesar 74,34%. 3) Program Pendidikan Menengah ada 112 kegiatan dengan capaian program 94,61%. 4) Program Pendidikan Non Formal ada 8 kegiatan dengan capaia program sebesar 92,42%. 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ada 7 kegiatan dengan capaian program sebesar 88,14%. 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ada 15 kegiatan dengan capaian program sebesar 88,13%. 2.

Urusan Wajib Kesehatan Urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 102.700.230.000,00 Realisasi : Rp 86.725.402.418,00 Selisih : Rp 15.974.827.582,00 (84,45%) Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Kesehatan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 11 kegiatan dengan capaian program 92,22%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 8 kegiatan dengan capaian program 96,61%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 79,10%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,06%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ada 11 kegiatan dengan capaian program 85,35%. 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat ada 43 kegiatan dengan capaian program 96,47%. 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat ada 5 kegiatan dengan capaian program 89,80%. 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat ada 5 kegiatan dengan capaian program 95,00%.

66


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 5) 6) 7) 8)

9)

10) 11) 12) 13) 14) 15)

3.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat ada 5 kegiatan dengan capaian program 94,54%. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ada 11 kegiatan dengan capaian program 79,16%. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ada 5 kegiatan dengan capaian program 92,35%. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu ada 3 kegiatan dengan capaian program 85,41%. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit ada 2 kegiatan dengan capaian program 80,61%. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita ada 6 kegiatan dengan capaian program 98,00%. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia ada 3 kegiatan dengan capaian program 96,49%. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,87%. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak ada 3 kegiatan dengan capaian program 89,12%. Program Informasi Kesehatan ada 1 kegiatan dengan capaian program 96,46%. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU ada 2 kegiatan dengan capaian program 77,02%.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Urusan wajib pekerjaan umum dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 232.044.556.000,00 Realisasi : Rp 182.593.293.418,00 Selisih : Rp 49.451.262.582,00 (78,69%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 19 kegiatan dengan capaian program 87,88%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 14 kegiatan dengan capaian program 94,45%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 88,76%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 11 kegiatan dengan capaian program 98,29%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ada 61 kegiatan dengan capaian program 77,90%.

67



7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

4.

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong ada 1 kegiatan dengan capaian program 94,69%. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan ada 46 kegiatan dengan capaian program 90,63%. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan ada 3 kegiatan dengan capaian program 96,15%. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan ada 3 kegiatan dengan capaian program 97,34%. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya ada 12 kegiatan dengan capaian program 96,43%. Program penyediaan dan pengolahan air baku ada 4 kegiatan dengan capaian program 95,75%. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah ada 5 kegiatan dengan capaian program 93,61%. Program pengendalian banjir ada 31 kegiatan dengan capaian program 56,96%. Program Penerangan Jalan Umum ada 32 kegiatan dengan capaian program 90,47%. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh ada 2 kegiatan dengan capaian program 61,61%. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Drainase ada 3 kegiatan dengan capaian program 89,62%. Program Rehabilitasi / pemeliharaan Infrastuktur kewilayahan ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,84%.

Urusan Wajib Perumahan Urusan wajib perumahan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan serta Dinas Kebakaran dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 51.035.290.900,00 Realisasi : Rp 47.113.885.014,00 Selisih : Rp 3.921.405.886,00 (92,32%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Perumahan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 9 kegiatan dengan capaian program 90,51%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 7 kegiatan dengan capaian program 94,78%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 96,34%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 6 kegiatan dengan capaian program 99,93%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan 1) Program Pengembangan Perumahan ada 10 kegiatan dengan capaian program 85,91%.

68



5.

Program Lingkungan Sehat Perumahan ada 25 kegiatan dengan capaian program 97,14%. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan ada 4 kegiatan dengan capaian program 79,59%. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran ada 10 kegiatan dengan capaian program 94,96%. Program pengelolaan areal pemakaman ada 10 kegiatan dengan capaian program 94,65%. Program Pengembangan Teknologi dan Konstruksi ada 15 kegiatan dengan capaian program 87,48%.

Urusan Wajib Penataan Ruang Urusan wajib penataan ruang dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut : Pagu Anggaran : Rp 10.554.487.100,00 Realisasi : Rp 8.758.963.404,00 Selisih : Rp 1.795.523.696,00 (82,99%) Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Penataan Ruang 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 22 kegiatan dengan capaian program 91,49%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 16 kegiatan dengan capaian program 80,96%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 95,56%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 75,06%. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 23 kegiatan dengan capaian program 86,37%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang 1) Program Perencanaan Tata Ruang ada 9 kegiatan dengan capaian program 90,08%. 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang ada 9 kegiatan dengan capaian program 79,87%. 3) Program Pengelolaan Reklame ada 7 kegiatan dengan capaian program 67,17%.

6.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Urusan wajib perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 9.679.084.000,00 Realisasi : Rp 8.837.663.071,00 Selisih : Rp 841.420.929,00 (91,31%)

69


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 12 kegiatan dengan capaian program 94,65%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 90,11%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 7,50%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 10 kegiatan dengan capaian program 89,42%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 1) Program Pengembangan data / informasi ada 13 kegiatan dengan capaian program 91,87%. 2) Program Kerjasama Pembangunan ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,97%. 3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar ada 7 kegiatan dengan capaian program 87,79%. 4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah ada 1 kegiatan dengan capaian program 76,24%. 5) Program perencanaan pembangunan daerah ada 7 kegiatan dengan capaian program 94,07%. 6) Program perencanaan pembangunan ekonomi ada 3 kegiatan dengan capaian program 91,71%. 7) Program perencanaan sosial budaya ada 5 kegiatan dengan capaian program 91,68%. 8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam ada 2 kegiatan dengan capaian program 89,02%. 7.

Urusan Wajib Perhubungan Urusan wajib perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 20.197.757.000,00 Realisasi : Rp 18.286.557.784,00 Selisih : Rp 1.911.199.216,00 (90,54%) Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Perhubungan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 15 kegiatan dengan capaian program 82,43%. 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ada 9 kegiatan dengan capaian program 91,85%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,18%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 76,36%.

70



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 10 kegiatan dengan capaian program 100,00%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ada 11 kegiatan dengan capaian program 97,12%. 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ ada 5 kegiatan dengan capaian program 89,44%. 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan ada 12 kegiatan dengan capaian program 91,33%. 4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan ada 3 kegiatan dengan capaian program 93,96%. 5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ada 19 kegiatan dengan capaian program 96,11%. 6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor ada 1 kegiatan dengan capaian program 91,75%. 8.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Urusan wajib lingkungan hidup dilaksanakan oleh 18 SKPD yaitu Dinas Kebersihan, Badan Lingkungan Hidup serta 16 Kecamatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut : Pagu Anggaran : Rp 49.773.763.000,00 Realisasi : Rp 48.724.890.269,00 Selisih : Rp 1.048.872.731,00 (97,89%) Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 25 kegiatan dengan capaian program 96,48%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 12 kegiatan dengan capaian program 97,82%. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 7 kegiatan dengan capaian program 96,35%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ada 42 kegiatan dengan capaian program 98,55%. 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ada 27 kegiatan dengan capaian program 94,87%. 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam ada 5 kegiatan dengan capaian program 96,19%. 4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,70%. 5) Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ada 5 kegiatan dengan capaian program 99,37%. 6) Program Pengendalian Polusi ada 5 kegiatan dengan capaian program 96,55%.

71


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 7) 8)

9.

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,66%. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ada 10 kegiatan dengan capaian program 99,04%.

Urusan Wajib Pertanahan Urusan wajib pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintah) dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 500.000.000,00 Realisasi : Rp 494.510.400,00 Selisih : Rp 5.489.600,00 (98,90%) Dengan perincian sebagai berikut. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,90%.

10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 7.922.588.000,00 Realisasi : Rp 7.359.218.806,00 Selisih : Rp 563.369.194,00 (92,89%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 12 kegiatan dengan capaian program 93,65%. 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ada 10 kegiatan dengan capaian program 89,67%. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 97,04%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 2 kegiatan dengan capaian program 95,27%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan ada 15 kegiatan dengan capaian program 97,16%. 11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 2.737.866.800,00 Realisasi : Rp 2.600.597.900,00 Selisih : Rp 137.268.900,00 94,99%

72


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 12 kegiatan dengan capaian program 98,45%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 4 kegiatan dengan capaian program 97,82%. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 12 kegiatan dengan capaian program 100%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,77%. 2) Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan ada 1 kegiatan dengan capaian program 81,11%. 3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan ada 12 kegiatan dengan capaian program 99,83%. 12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 1.602.852.250,00 Realisasi : Rp 1.586.462.500,00 Selisih : Rp 16.389.750,00 98,98% Dengan perincian sebagai berikut : Program Pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 1) Program Keluarga Berencana ada 7 kegiatan dengan capaian program 98,41%. 2) Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,85%. 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja ada 1 kegiatan dengan capaian program 100,00%. 4) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS ada 1 kegiatan dengan capaian program 100,00%. 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga ada 1 kegiatan dengan capaian program 100,00%. 13. Urusan Wajib Sosial Urusan wajib sosial dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut.

73


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Pagu Anggaran Realisasi Selisih

: Rp : Rp : Rp

17.930.478.600,00 15.857.870.474,00 2.072.608.126,00

(88,44%)

Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Sosial 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 22 kegiatan dengan capaian program 77,66%. 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ada 13 kegiatan dengan capaian program 90,44%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 99,06%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 2 kegiatan dengan capaian program 82,53%. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 10 kegiatan dengan capaian program 94,76%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Sosial 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS ada 1 kegiatan dengan capaian program 97,82%. 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ada 2 kegiatan dengan capaian program 70,81%. 3) Program Pembinaan Anak Terlantar ada 1 kegiatan dengan capaian program 83,30%. 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,24%. 5) Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo ada 1 kegiatan dengan capaian program 70,71%. 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ada 21 kegiatan dengan capaian program 93,85%. 14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan Urusan wajib ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 7.319.296.000,00 Realisasi : Rp 6.914.995.009,00 Selisih : Rp 404.300.991,00 (94,48%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 10 kegiatan dengan capaian program 95,76%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 8 kegiatan dengan capaian program 84,12%. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 11 kegiatan dengan capaian program 99,53%.

74


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ada 7 kegiatan dengan capaian program 97,75%. 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja ada 21 kegiatan dengan capaian program 93,85%. 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ada 4 kegiatan dengan capaian program 98,90%. 15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 5.103.601.000,00 Realisasi : Rp 4.867.000.651,00 Selisih : Rp 236.600.349,00 (95,36%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 6 kegiatan dengan capaian program 94,21%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 92,78%. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,36%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan 1) Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif ada 5 kegiatan dengan capaian program 96,94%. 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM ada 5 kegiatan dengan capaian program 94,44%. 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM ada 5 kegiatan dengan capaian program 96,46%. 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ada 4 kegiatan dengan capaian program 94,74%. 16. Urusan Wajib Penanaman Modal Urusan wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 16.494.992.000,00 Realisasi : Rp 15.165.892.999,00 Selisih : Rp 1.329.099.001,00 91,94% Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Penanaman Modal 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 8 kegiatan dengan capaian program 97,65%.

75



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 5 kegiatan dengan capaian program 93,12%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,38%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 3 kegiatan dengan capaian program 98,08%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ada 13 kegiatan dengan capaian program 90,87%. 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ada 10 kegiatan dengan capaian program 96,24%. 3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah ada 1 kegiatan dengan capaian program 91,20%. 17. Urusan Wajib Kebudayaan Urusan wajib kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 4.771.899.000,00 Realisasi : Rp 4.604.981.215,00 Selisih : Rp 166.917.785,00 (96,50%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Kebudayaan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 13 kegiatan dengan capaian program 97,27%. 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ada 5 kegiatan dengan capaian program 97,89%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 100,00%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 98,94%. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 2 kegiatan dengan capaian program 98,58%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan 1) Program Pengembangan Nilai Budaya ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,72%. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ada 4 kegiatan dengan capaian program 93,42%. 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya ada 8 kegiatan dengan capaian program 98,46%. 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya ada 5 kegiatan dengan capaian program 77,21%.

76


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 18. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga Urusan wajib pemoda dan olahraga dilaksanakan oleh 17 SKPD yaitu Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, dan 16 Kecamatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 5.216.039.000,00 Realisasi : Rp 4.978.074.150,00 Selisih : Rp 237.964.850,00 (95,44%) Dengan perincian sebagai berikut : Program Pelaksanaan Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda ada 3 kegiatan dengan capaian program 91,54%, 2) Program peningkatan peran serta kepemudaan ada 8 kegiatan dengan capaian program 98,92%, 3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,27%, 4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,13%. 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga ada 7 kegiatan dengan capaian program 98,41%. 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga ada 19 kegiatan dengan capaian program 93,80%. 19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 5 SKPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 11.412.094.400,00 Realisasi : Rp 10.907.844.009,00 Selisih : Rp 504.250.391,00 (95,58%) Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 18 kegiatan dengan capaian program 96,41%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 9 kegiatan dengan capaian program 97,70%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 88,75%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,86 %. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 18 kegiatan dengan capaian program 98,19%.

77


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan ada 11 kegiatan dengan capaian program 97,81%. 2) Program pengembangan wawasan kebangsaan ada 7 kegiatan dengan capaian program 95,53%. 3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan ada 5 kegiatan dengan capaian program 95,70%. 4) Program pendidikan politik masyarakat ada 5 kegiatan dengan capaian program 85,26%. 5) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam ada 4 kegiatan dengan capaian program 89,66%. 6) Program Pengkajian, Verifikasi, Evaluasi dan Rekonstruksi ada 1 kegiatan dengan capaian program 100,00%. 7) Program Hari Anti Narkoba Internasional ada 1 kegiatan dengan capaian program 96,10%. 20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh 23 SKPD yaitu 16 Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 252.568.824.500,00 Realisasi : Rp 207.218.750.032,00 Selisih : Rp 45.350.074.468,00 (82,04%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 197 kegiatan dengan capaian program 94,55%. 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ada 172 kegiatan dengan capaian program 81,28%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 31,88%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 6 kegiatan dengan capaian program 78,39%. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 47 kegiatan dengan capaian program 89,56%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

78


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 1) 2) 3) 4) 5) 6)

7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15)

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS ada 3 kegiatan dengan capaian program 95,85%. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat ada 9 kegiatan dengan capaian program 61,21%. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah ada 10 kegiatan dengan capaian program 76,63%. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah ada 89 kegiatan dengan capaian program 81,23%. Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota ada 2 kegiatan dengan capaian program 86,50%. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ada 28 kegiatan dengan capaian program 84,57%. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan ada 1 kegiatan dengan capaian program 86,33%. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ada 6 kegiatan dengan capaian program 90,71%. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,01%. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah ada 2 kegiatan dengan capaian program 87,82%. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan ada 10 kegiatan dengan capaian program 74,12%. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah ada 27 kegiatan dengan capaian program 90,07%. Program Pengelolaan Aset Daerah ada 14 kegiatan dengan capaian program 59,89%. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ada 8 kegiatan dengan capaian program 95,47%. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ada 34 kegiatan dengan capaian program 84,95%.

21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan Urusan wajib ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 1.240.755.000,00 Realisasi : Rp 1.231.064.026,00 Selisih : Rp 9.690.974,00 99,22% Dengan perincian sebagai berikut. a. Program Penunjang Urusan Wajib Ketahanan Pangan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 11 kegiatan dengan capaian program 98,27%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 99,05%.

79



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 5 kegiatan dengan capaian program 100,00%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan 1) Program Ketahanan Pangan ada 7 kegiatan dengan capaian program 99,74%. 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,86%. 22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh 17 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dan 16 Kecamatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 7.781.651.900,00 Realisasi : Rp 7.642.439.353,00 Selisih : Rp 139.212.547,00 98,21% Dengan perincian sebagai berikut : Program Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ada 22 kegiatan dengan capaian program 95,88%. 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ada 2 kegiatan dengan capaian program 100,00%. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan ada 42 kegiatan dengan capaian program 98,73%. 23. Urusan Wajib Statistik Urusan wajib Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 450.000.000,00 Realisasi : Rp 440.698.540,00 Selisih : Rp 9.301.460,00 97,93% Dengan perincian sebagai berikut. Program Penunjang Urusan Wajib Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah ada 1 kegiatan dengan capaian program 97,93%. 24. Urusan Wajib Kearsipan Urusan wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 331.850.650,00 Realisasi : Rp 287.012.060,00 Selisih : Rp 44.838.590,00 (86,49%) Dengan perincian sebagai berikut. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan

80


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 1) 2) 3) 4)

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan ada 2 kegiatan dengan capaian program 97,94%. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah ada 3 kegiatan dengan capaian program 86,64%. Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan ada 1 kegiatan dengan capaian program 81,30%. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip ada 1 kegiatan dengan capaian program 80,88%.

25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Urusan wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 6.338.570.500,00 Realisasi : Rp 5.643.369.750,00 Selisih : Rp 695.200.750,00 89,03% Dengan perincian sebagai berikut : Program Pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa ada 8 kegiatan dengan capaian program 88,75%. 2) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media ada 2 kegiatan dengan capaian program 89,27%. 26. Urusan Wajib Perpustakaan Urusan wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 4.856.166.350,00 Realisasi : Rp 4.454.590.145,00 Selisih : Rp 401.576.205,00 91,73% Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Wajib Perpustakaan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 14 kegiatan dengan capaian program 93,49%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 7 kegiatan dengan capaian program 85,38%. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,38%. 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ada 1 kegiatan dengan capaian program 63,05%. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 5 kegiatan dengan capaian program 100%. b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan ada kegiatan dengan capaian program 93,43%.

81



Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan ada 4 kegiatan dengan capaian program 9,82%. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan ada 2 kegiatan dengan capaian program 98,89%.

Urusan Pilihan 1. Urusan Pilihan Pertanian Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 7.501.629.100,00 Realisasi : Rp 6.716.910.606,00 Selisih : Rp 784.718.494,00 (89,54%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Pilihan Pertanian 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 11 kegiatan dengan capaian program 94,96%. 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ada 2 kegiatan dengan capaian program 98,89%. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 5 kegiatan dengan capaian program 96,81%. b. Program Pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,35%. 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan ada 1 kegiatan dengan capaian program 95,12%. 3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan ada 2 kegiatan dengan capaian program 76,60%. 4) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan ada 2 kegiatan dengan capaian program 86,22%. 5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak ada 1 kegiatan dengan capaian program 99,76%. 6) Program peningkatan produksi hasil peternakan ada 1 kegiatan dengan capaian program 89,10%. 2.

Urusan Pilihan Kehutanan Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 507.350.900,00 Realisasi : Rp 461.367.900,00 Selisih : Rp 45.983.000,00 90,94% Dengan perincian sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pilihan Kehutanan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan peternakan ada 1 kegiatan dengan capaian program 90,94%.

82



Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas PSDA dan ESDM dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 700.000.000,00 Realisasi : Rp 107.941.775,00 Selisih : Rp 592.058.225,00 (15,42%) Dengan perincian sebagai berikut : Program Pelaksanaan Urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan peternakan ada 2 kegiatan dengan capaian program 12,43%. 2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan peternakan ada 2 kegiatan dengan capaian program 33,38%.

4.

Urusan Pilihan Pariwisata Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 3.358.801.000 Realisasi : Rp 2.962.469.000 Selisih : Rp 396.332.000 (88,20%) Dengan perincian sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pilihan Pariwisata 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata peternakan ada 9 kegiatan dengan capaian program 99,11%. 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata peternakan ada 2 kegiatan dengan capaian program 82,06%. 3) Program Pengembangan Kemitraan peternakan ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,72%.

5.

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 3.528.930.000,00 Realisasi : Rp 3.417.982.292,00 Selisih : Rp 110.947.708,00 (96,86%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran peternakan ada 10 kegiatan dengan capaian program 96,61%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur peternakan ada 4 kegiatan dengan capaian program 99,01%. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan peternakan ada 2 kegiatan dengan capaian program 100%.

83


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 b. Program Penunjang Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir peternakan ada 3 kegiatan dengan capaian program 99,27%. 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan peternakan ada 3 kegiatan dengan capaian program 93,46%. 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap peternakan ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,72%. 4) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan peternakan ada 1 kegiatan dengan capaian program 97,68%. 5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan peternakan ada 2 kegiatan dengan capaian program 98,24%. 6.

Urusan Pilihan Perdagangan Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretariat Daerah dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 28.216.927.000,00 Realisasi : Rp 23.383.242.363,00 Selisih : Rp 4.833.684.637,00 (82,87%) Dengan perincian sebagai berikut : a. Program Penunjang Urusan Pilihan Perdagangan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 8 kegiatan dengan capaian program 87,64%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 4 kegiatan dengan capaian program 93,27%. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 1 kegiatan dengan capaian program 85,97%. b. Program Penunjang Urusan Pilihan Perdagangan 1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan ada 5 kegiatan dengan capaian program 96,70%. 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor ada 2 kegiatan dengan capaian program 98,09%. 3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ada 19 kegiatan dengan capaian program 79,94%. 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ada 7 kegiatan dengan capaian program 87,73%.

7.

Urusan Pilihan Perindustrian Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi anggaran sebagai berikut. Pagu Anggaran : Rp 2.098.328.000,00 Realisasi : Rp 2.018.923.401,00 Selisih : Rp 79.404.599,00 (96,22%) Dengan perincian sebagai berikut.

84


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 a. Program Penunjang Urusan Pilihan Perindustrian 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 8 kegiatan dengan capaian program 97,68%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ada 3 kegiatan dengan capaian program 87,73%. 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ada 10 kegiatan dengan capaian program 99,87%. b. Program Pelaksanaan Urusan Pilihan Perindustrian 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ada 2 kegiatan dengan capaian program 96,80%. 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ada 1 kegiatan dengan capaian program 98,76%. 3) Program Penataan Struktur Industri ada 1 kegiatan dengan capaian program 94,12%. 4) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial ada 1 kegiatan dengan capaian program 100,00%. 8.


2.3.3.

Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan 2.3.3.1. Urusan Wajib 1. Urusan Wajib Pendidikan a. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan urusan pendidikan di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1) Adanya regulasi (juknis-juklak) DAK tahun 2011 yang turun pada Akhir tahun 2011; 2) Adanya kegiatan yang gagal lelang walaupun mekanisme sudah dijalankan sesuai dengan prosedur; 3) Adanya kesulitan Bantuan Pemerintah Pusat (BOS) tambah kurang anggaran untuk alokasi sekolah yang terjadi pada Akhir Tahun sehingga tidak masuk APBD Perubahan. b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1) DAK dan Kegiatan bersumber dari bantuan keuangan provinsi yang tidak dapat dilaksakan pada tahun anggaran 2011 akan diluncurkan pada tahun 2012. 2) Tambah Kurang BOS tahun anggaran 2011 akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2012. 2.

Urusan Wajib Kesehatan a. Faktor-faktor penghambat penyelenggaraan urusan kesehatan di Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut.

85



Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak - Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) . 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Meskipun sudah menggunakan Data Base masyarakat miskin namun Dinas Kesehatan masih melayani dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi penduduk miskin. 3) Perlunya pembangunan gedung rehabilitasi medik yang memadai sebagai antisipasi peningkatan kunjungan. b. Tindak lanjut yang dilaksanakan: 1) Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Pembentukan Tim AMP (Audit Maternal Perinatal) - Kerjasama Lintas sector melalui Surat edaran Walikota nomor : 441.8 / 5235 tentang Penurunan Angka Kematian ibu kepada Camat se Kota Semarang. - Peningkatan Pelayanan Puskesmas terutama di Puskesmas PONED. 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Koordinasi dengan Tim Penaggulangan Kemiskinan Kota Semarang 3) Diusulkan pembangunan gedung rehabilitasi medik 2 lantai. 3.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum a. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi sebagai berikut. 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan AMDAL Jl. Mijen–Mangkang dibatalkan karena anggaran keuangan daerah terbatas dalam hal kebutuhan pembebasan lahan. 2) Program Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan Jembatan Dari 46 kegiatan yang dianggarkan, ada 8 kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan kegiatan tersebut merupakan bantuan Sarpras dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah dikerjakan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman. 3) Program Pengendalian Banjir Ada 2 kegiatan yang belum terlaksana dengan baik yaitu : - Kegiatan Pembebasan Tanah K. Bringin Tahap I & Pembebasan Tanah Embung Hulu Kali Bringin. - Kegiatan Penyediaan Lahan Kolam Retensi Kali Semarang dikarenakan belum adanya kesepakatan Penerima Ganti PT. PELINDO selaku Pengelola Lahan dengan PT. TMB selaku pemegang Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Lahan. b. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1) Akan dilakukan evaluasi ulang untuk kegiatan Pembebasan Lahan Jalan Mijen- Mangkang dan diupayakan melalui pola investasi. 2) Untuk kegiatan yang bersumber dana dari Bantuan Sarpras Propinsi akan dilakukan upaya koordinasi yang lebih intensif. 3) Diusulkan dianggarkan lagi pada TA 2012 untuk dilanjutkan kembali. dan Melakukan upaya hukum dengan persiapan data- data dukung

86


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 melalui konsinyasi di Pengadilan dalam Penyediaan Lahan Kolam Retensi K. Semarang. 4.

Urusan Wajib Perumahan a. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi terkait Urusan Wajib Perumahan pada tahun 2011 yaitu : 1) Dalam Program Lingkungan Sehat Permukiman, rasio permukiman layak huni di Kota Semarang di tahun berjalan terhitung masih kecil. Karena masih banyaknya permukiman kumuh yang tersebar di seluruh Kota Semarang, yaitu 643 m2 atau 1,72% dari seluruh luas wilah Kota Semarang. 2) Dalam Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Kota Semarang, diantaranya terkait dengan pemeliharaan fisik bangunan dan lingkungan Rumah Susun masih ada kendala karena kepemilikan aset belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang sehingga belum bisa dianggarkan dalam APBD untuk pemeliharaannya. 3) Masih banyaknya Prasarana Sarana Utilitas (PSU)dari pengembang perumahan yang belum diserahkan, hal ini mengakibatkan terbatasnya perlindungan kebutuhan PSU masyarakat oleh Pemkot Semarang. Terbatasnya kesempatan masyarakat untuk mengakses PSU serta terbatasnya kesempatan merawat PSU tersebut. 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas lahan pemakaman masih sangat kurang dari kebutuhannya. b. Rencana tindak lanjut : 1) Meningkatkan rasio permukiman layak huni di tahun mendatang melalui upaya inventarisasi kawasan permukiman kumuh di Kota Semarang dan dengan menambah jumlah anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat peningkatan fasilitas dan kualitas kawasan permukiman kumuh. 2) Untuk Kegiatan Peningkatan & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rusun Kota Semarang, melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan proses penyerahan kepemilikan aset Rusunawa, dan menginvetarisasi kerusakan yang dituangkan dalam usulan perbaikan rusun dari penghuni Rusun dan masyarakat sekitar serta menganggarkan biaya yang diupayakan dari APBD Kota untuk memperbaiki kerusakankerusakan yang ada. 3) Melaksanakan pendataan Prasarana Sarana Utilitas juga melakukan verifikasi sampai dengan penyerahan Prasarana Sarana Utilitas pada para pengembang perumahan yang sudah siap untuk diserahkan pada Pemkot Semarang. 4) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan mengupayakan pengajuan bantuan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan partisipasi pihak swasta mengadakan baik sarana maupun prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana untuk di lokasi usahanya dan lingkungannya.

87



Program Pengelolaan Areal Pemakaman mengupayakan permintaan tambahan bantuan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi untuk pembuatan master plan pemakaman dan peningkatan kuantitas dan kualitas lahan pemakaman masih sangat kurang dari kebutuhannya.

5.

Urusan Wajib Penataan Ruang a. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi terkait Urusan Wajib Penataan Ruang pada tahun 2011 yaitu : 1) Penetapan Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031 baru dapat terealisir 30 Juni 2011 sehingga semua pelayanan perijinan yang terkait Tata Ruang menunggu Perda tersebut ditetapkan. 2) Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, Untuk Tahun 2011 pencapaian target rumah yang memiliki IMB,HO dan KRK sebesar 38 % (4.365 ijin), hal ini disebabkan pemberlakuan Perda RTRW tahun 2011-2031 baru dilaksanakan pertengahan tahun 2011. 3) Penyelenggaraan penataan reklame tahun 2011 belum dapat dilaksanakan sesuai sasaran dikarenakan keterbatasan waktu dalam penyelesaian Draft Perubahan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame. 4) Masih kurang optimalnya penataan dan penertiban reklame terutama di jalan-jalan protokol mengakibatkan program penataan wajah kota menjadi kurang optimal, hal ini disebabkan belum terpetakan secara baik titik-titik reklame di kota Semarang yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan pengawasan dan penertiban. b. Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan : 1) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031 yang telah ditetapkan sebagai Perda No. 14 tahun 2011 untuk dapat segera ditindaklanjuti. 2) Dengan telah ditetapkan Perda No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011-2031 pelayanan atas permohonan IMB, HO dan KRK untuk tahun 2012 diharapkan dapat berjalan secara optimal. 3) Penyusunan dan perumusan Draft Perubahan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2012. 4) Dengan disusunnya Masterplan Reklame di tahun 2011 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam hal perencanaan, pengawasan dan penertiban reklame di kota Semarang.

6.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan a. Faktor penghambat yang dihadapi pada urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2011 adalah : 1) Belum tersosialisasikannya dokumen perencanaan pembangunan daerah baik RPJPD, RPJMD ataupun dokumen pembangunan lainnya secara

88


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 menyeluruh kepada stake holder dokumen perencana pembangunan daerah. 2) Bahwa warga masyarakat khususnya penduduk miskin Kota Semarang masih kurang responsif dan proaktif dalam menerima informasi dari Pemerintah Kota Semarang yang berkaitan dengan kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011, sehingga menyebabkan Data Base Warga Miskin Kota Semarang masih kurang sempurna. b. Rencana tindak lanjut : 1) Optimalisasi sosialisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui. • Pengembangan Pusat Informasi Pembangunan (PIP) • Tatap muka • Media massa ataupun media elektronika 2) Menindaklanjuti Penetapan Warga Miskin Kota Semarang tahun 2011 dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait selaku penguna data tersebut agar terwujud kesamaan persepsi dalam menetapkan sasaran kegiatan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. 3) Perlunya revisi Peratura Daerah Kota Semarang nomor 4 tahun 2008 tentang Penanggulangan Keiskinan di Kota Semarang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan identifikasi dan verifikasi warga miskin Kota Semarang tiap 2 tahun sekali karena sudah ada peraturan yang lebih tinggi yaitu UU nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimana di dalamnya mengatur secara jelas bagaimana mendata, mengolah data sampai dengan pemberian kartu identitas bagi warga miskin yang sudah terdata. 7.

Urusan Wajib Perhubungan a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan urusan perhubungan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2011 antara lain sebagai berikut : 1) Belum optimalnya pengoperasian Terminal Mangkang, hal ini dikarenakan : - Trayek bus AKAP / AKDP dari arah barat dan selatan belum dirubah bahwa Terminal Mangkang sebagai titik akhir perjalanan. - Agen-agen bus belum menempati area yang telah disediakan di Terminal Mangkang. 2) Pengelolaan parkir tepi jalan umum belum optimal sehingga capaian target pendapatan masih rendah. Untuk kegiatan Lelang Parkir belum dilaksanakan dikarenakan masih dalam tahap proses pemutakhiran data. 3) Kegiatan studi kelayakan ATCS (area traffic control system) tidak dilaksanakan karena sudah diakomodir dalam kegiatan DED Pembangunan ATCS. b. Beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain sebagai berikut : 1) Untuk mengoptimalkan pengoperasian Terminal Mangkang akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut.

89



2)

- Koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Dinhubkominfo Provinsi Jawa Tengah agar Terminal Mangkang menjadi titik akhir perjalanan Trayek bus AKAP / AKDP dari arah barat dan selatan. - Penindakan bersama instansi terkait akan dilakukan awal tahun 2012 untuk menertibkan bus AKAP / AKDP yang melanggar trayek dan tidak masuk Terminal Mangkang. - Memindahkan agen-agen bus yang berada diluar terminal ke lokasi yang sudah disediakan di Terminal Mangkang. - Melengkapi fasilitas umum dan fasilitas lain di dalam dan di kawasan Terminal Mangkang. Untuk mengoptimalkan pengelolaan parkir tepi jalan umum dengan melalui pihak ketiga melalui proses lelang serta meningkatkan operasi penertiban parkir.

8.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup a. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan urusan wajib lingkungan hidup : 1) Pencemaran air, udara dan limbah B3 yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. 2) Kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan dan/atau pengambilan bahan minerba dan pemanfaatan air tanah yang melampaui batas. 3) Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim. 4) Penurunan muka tanah (land subsidience). 5) Abrasi daerah pesisir pantai dan intrusi air laut. b. Rencana tindak lanjut : 1) Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan industri dan jasa serta kegiatan rumah tangga (limbah domestik). 2) Peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan koordinasi antar SKPD terkait. 3) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26 % pada tahun 2020 melalui rehabilitasi lahan kritis, pengendalian pencemaran udara dan pengendalian penggunaan bahan perusak ozon (BPO). 4) Peningkatan kegiatan konservasi sumber daya alam dan penghijauan di kawasan DAS yang merupakan daerah recharge area (cadangan sumber air tanah). 5) Pengelolaan dan rehabilitasi kawasan pesisir pantai Kota Semarang serta peningkatan pengawasan perijinan pemanfaatan air tanah.

9.

Urusan Wajib Pertanahan a. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan antara lain sebagai berikut :

90



Kegiatan P5T ini belum optimal dikarenakan tidak semua pemilik bidang tanah mengembalikan formulir yang telah dibagikan oleh petugas Kelurahan. 2) Kompleksitas permasalahan di bidang pertanahan yang terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang serta melibatkan banyak pihak dalam upaya penyelesaiannya. b. Rencana tindak lanjut untuk mengatasinya, antara lain sebagai berikut : 1) Pelaksanaan up-dating dan inventarisasi pertanahan melalui pelaksanaan Sistem Informasi Pertanahan dan mengoptimalkan peran aktif petugas Kelurahan dalam pengambilan data bidang tanah kepada warga Kelurahan dan menumbuhkan kesadaran warga untuk mendukung kegiatan P5T ini serta perlu adanya staf Kelurahan yang mampu mengelola data yang ada maupun data yang akan didapat dalam menyempurnakan kegiatan P5T ini di tahun berikutnya. Pada tahun 2012 kegiatan P5T direncanakan dilaksanakan di 16 kelurahan. 2) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan tetap dilakukan sebagai antisipasi apabila muncul permasalahan terkait dengan pertanahan. 10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil a. Dalam upaya optimalisasi kinerja sesuai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disampaikan beberapa faktor penghambat : 1) Representatif 13 (tigabelas) gedung TPDK Kecamatan belum sesuai standar pelayanan administrasi kependudukan untuk mendukung pelaksanaan KTP berbasis NIK Nasional/KTP Elektronik (e KTP). 2) Perlunya untuk memperluas bangunan gedung arsip karena sudah tidak dapat untuk menampung arsip dokumen kependudukan. 3) Belum dilaksanakan pembangunan elektronik arsip dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen. 4) Tersedianya data penduduk yang akurat dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik dan sebagai sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan. b. Guna mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, dapat disampaikan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut. 1) Pembangunan gedung TPDK Kecamatan yang representatif sesuai standar pelayanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2010 di 3 (tiga) TPDK kecamatan dan pada tahun anggaran 2012 telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan 5 (lima) buah gedung TPDK Kecamatan. 2) Melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip dan mengusulkan anggaran dan perencanaan teknis pembangunan Gedung Arsip sesuai dengan standar menurut Undang-Undang Kearsipan pada tahun yang akan datang. 3) Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil secara bertahap mulai tahun 2012.

91



Mengintensifkan sosialisasi mengenai kebijakan dan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan.

peraturan

11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program pada urusan wajib pemberdayaan anak dan perlindungan anak : 1) Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender. 2) Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasai anak dalam penentuan kebijakan publik. 3) Pemahaman terhadap perencanaan anggaran responsif gender belum maksimal. 4) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Semarang. b. Tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Peningkatan perlindungan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender melalui sarana kegiatan advokasi, pendampingan sosial, KIE dan Monev. 2) Meningkatkan peran aktif Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan, pembangunan, melalui keterlibatan Forum Anak pada Musrenbang. 3) Meningkatkan kualitas SDM dalam perencanaan anggaran responsif gender. 4) Peningkatan pemahaman masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Kota Layak Anak yang lebih intensif. 12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan urusan : 1) Masih cukup tingginya Tingginya angka TFR , yaitu 2,04. 2) Belum optimalnya kelompok Bina Keluarga lansia, Remaja dan balita dan masih terbatasnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga. 3) Semakin berkurangnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam program KB. 4) Masih kurang terintegrasinya program KB terhadap kebijakan kependudukan. b. Tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana untuk masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengendalikan kelahiran. 2) Penguatan Kelompok Bina Keluarga, Bina Balita, Bina Remaja dan Bina Lansia. 3) Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program KB-KS serta meningkatnya peserta KB mandiri. 4) Pengintegrasian Program KB melalui Sosialisasi, advokasi dan koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat.

92


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 13. Urusan Wajib Sosial a. Faktor penghambat yang dihadapi : 1) Kurangnya tingkat kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana karena kondisi alam dan cuaca yang tidak menentu. 2) Kurangnya peran serta masyarakat, khususnya para pelaku usaha dalam merekrut tenaga kerja dari anak jalanan purna bina. 3) Merebaknya Anak Jalanan dan PGOT yang justru berasal dari luar Kota Semarang menyebabkan keterbatasan tempat penampungan pasca penertiban. 4) Masih banyaknya keluarga miskin yang perlu dibina melalui kelompok usaha bersama, baik melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) maupun UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi masyarakat/ warga miskin dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.. b. Rencana tindak lanjut : 1) Perlu sinergitas, peningkatan intensitas koordinasi dan evaluasi berkaitan perubahan data sehingga program-progran dan kegiatan-kegiatan terkait dapat tercapai dengan lebih akurat dan tepat sasaran. 2) Meningkatkan intensitas kegiatan Posko Penanganan 24 jam per hari, dengan berbagai elemen masyarakat dalam penanganan bencana. 3) Perlunya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha melalui program pemagangan bagi anak jalanan purna bina. 4) Mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk fasilitasi penanganan PGOT dan anak jalanan antar daerah. 5) Upaya dan program pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warga miskin yang menjadi anggotanya. 14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan urusan : 1) Kondisi gedung (UPTD) Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang rusak berat, sehingga tidak memungkinkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. 2) Masih banyak sekali para penganggur/pencari kerja yang ingin merintis suatu usaha/mengembangkan usaha yang sudah ada tetapi mereka tidak mempunyai keterampilan maupun kesulitan modal, sehingga perlu mendapatkan kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan maupun pemberian sarana dan prasarana usaha. b. Tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Dilaksanakan rehabilitasi sedang/berat gedung (UPTD) Balai Latihan Kerja serta menambah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan keterampilan. 2) Untuk mengatasi pengangguran / pencari kerja dengan melakukan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas kualitas tenaga kerja (melaksanakan pelatihan wira usaha. 3) Melaksanakan pemagangan ke beberapa perusahaan bagi pencari kerja / anak SLTA yang tidak melanjutkan kuliah.

93


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah a. Permasalahan dalam Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu: 1) Penerima pinjaman modal bergulir baik Koperasi, UKM maupun LKM masih ada yang belum memenuhi kewajiban untuk mengangsur sesuai perjanjian yang telah disepakati. 2) Beberapa koperasi belum mampu membuat atau menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi koperasi yang berlaku. 3) Dalam bidang manajemen kelembagaan koperasi, belum semua koperasi memiliki kelengkapan ijin operasional. 4) Dalam bidang manajemen usaha koperasi, masih terdapat koperasi yang kurang produktif. 5) Di Kota Semarang belum ada sentra (pusat) penjualan produk-produk unggulan UMKM. b. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu: 1) Inventarisasi tunggakan, penagihan melalui surat serta pembinaan kepada Koperasi, UKM dan LKM yang macet. 2) Melakukan pembinaan lebih intensif dan penyelenggaraan pelatihan tentang akuntansi koperasi kepada pengelola koperasi. 3) Sosialisasi mengenai kelengkapan ijin usaha koperasi untuk pengembangan usaha koperasi. 4) Melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa forum komunikasi koperasi. 5) Diharapkan di Kota Semarang dibangun pusat penjualan produk unggulan UMKM yang representatif. 16. Urusan Wajib Penanaman Modal a. Faktor penghambat yang dihadapi : 1) Masih perlunya pembinaan terhadap BUMD 2) Belum adanya Perda yang mengatur tentang Penanaman Modal. 3) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal. b. Tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Pembinaan yang berkesinambungan / berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja BUMD baik dari segi kualitas SDM dan kontribusi pendapatan asli daerah ke Pemerintah Kota Semarang 2) Pada Tahun Anggaran 2012 di agendakan Perda Penanaman Modal dibahas oleh Badan Legislasi Daerah. 3) Pada Tahun Anggaran 2012 diadakan Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal. 17. Urusan Wajib Kebudayaan a. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan urusan :

94



Kurangnya minat generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional, sehingga sulit untuk meneruskan generasi penerus, khususnya terhadap seni tradisi. 2) Minimnya kepedulian masyarakat terhadap seni dan budaya b. Tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Berupaya menumbuhkan minat generasi muda melalui pengembangan seni tradisi 2) Meningkatkan atraksi seni dan budaya tradisi secara kreatif . 18. Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga a. Faktor penghambat yang dihadapi : 1) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga prestasi yang representatif dan memadai bagi pembinaan atlet. 2) Belum terwujudnya program pembinaan atlet secara terpadu dan berkesinambungan yang berdampak belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. 3) Rendahnya dukungan anggaran untuk rehabilitasi dan pemeliharaan serta pembangunan bagi sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat. 4) Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, berkaitan dengan pelaksanaan waktu kegiatan dan jumlah quota peserta kepemudaan di tingkat provinsi, sehingga pelaksanaan kegiatan kepemudaan kurang berjalan lancar, mengingat bahwa pelaksanaan urusan kepemudaan di daerah merupakan dengan program nasional maupun tingkat provinsi. b. Guna mengurangi permasalahan yang terjadi, maka rencana yang akan ditempuh antara lain sebagai berikut. 1) Perlu melakukan peningkatan sarana prasarana olahraga prestasi yang ada sedemikian rupa melalui rehabilitasi atau pembangunan tempat olahraga yang memadai guna mendukung pencapaian prestasi olahraga secara optimal. 2) Perlu diwujudkannya program pembinaan atlit secara terpadu dan berkesinambungan, dengan meningkatkan intensitas koordinasi dan pembinaan olahraga dengan pihak pemangku kepentingan di bidang olahraga prestasi. 3) Mengoptimalkan anggaran berkaitan dengan program / kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana yang ada dengan memperhatikan skala prioritas. 4) Meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergitas serta mendorong pemerintah provinsi untuk lebih memantapkan program-program dan kegiatan kepemudaan secara terpadu dan terintegritas dengan baik. 19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan urusan : 1) Dampak semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Kota Semarang, mengakibatkan semakin terbukanya peluang kriminalitas, semakin kompleksnya permasalahan sosial yang

95


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 timbul, dan terjadi perbedaan pandangan / interprestasi dari berbagai kalangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur tentang masalah sosial, politik dan ekonomi yang dapat menimbulkan kerawanan / potensi konflik. 2) Dengan usia rata-rata anggota Linmas antara 50 tahun hingga 60 tahun, merupakan usia yang sudah tidak produktif lagi, untuk itu diperlukan regenerasi dan kaderisasi anggota Linmas yang terfokus pada generasi muda guna mendukung Sistem Keamanan Rakyat Semesta. 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Masih kurangnya frekwensi latihan bagi aparat penanggulangan bencana dalam mengantisipasi potensi bencana di Kota Semarang. b. Tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Optimalisasi koordinasi dan harmonisasi komunikasi yang sinergis diantara jajaran Pimpinan Daerah melalui Forkompimda dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mensikapi permasalahanpermasalahan yang timbul dan berpotensi mengganggu kestabilan sosial, politik dan ekonomi Kota Semarang. 2) Perlunya Strategi Promotif yang menarik para generasi muda agar termotivasi untuk ikut serta dalam rekruitmen Linmas. 3) Peningkatan intensitas sosialisasi Peraturan Daerah bagi seluruh warga masyarakat Kota Semarang melalui berbagai media massa. 4) Melaksanakan latihan teknis penanggulangan bencana secara rutin dan mengirimkan personil untuk mengikuti diklat / bintek penanggulangan bencana baik yang dilakukan oleh Provinsi, pusat maupun daerah lain . 20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian a. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan urusan wajib Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Dan Persandian pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1) Adanya perubahan peraturan Perundang Undangan pada saat berlangsungnya proses pembahasan raperda yang sedang dibahas, menjadikan tidak tepatnya waktu pembahasan Raperda menjadi Perda; 2) Terbatasnya masukan / informasi terkait materi Raperda yang sedang dibahas, sehingga anggota Panitia Khusus harus lebih banyak menggali sumber informasi yang dibutuhkan; 3) Raperda inisiatif DPRD dan Reperda inisiatif Pemerintah Kota Semarang yang tertuang dalam Prolegda terlalu banyak, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi; 4) Adanya tumpang tindih / tidak konsisten antara peraturan perundang undangan pusat yang satu dengan yang lain, sehingga menghambat dalam implementasi produk hukum daerah; 5) Belum adanya petugas khusus di UPJ (Unit Penunjang Jaringan) SKPD/ Kecamatan/ Kelurahan yang menangani pengelolaan JDI Hukum;

96


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 6) 7) 8)

9)

10)

11)

12) 13)

14)

15)

16) 17)

18)

19) 20) 21) 22) 23)

Belum mampu menjangkaunya kegiatan sosialisasi produk hukum kepada seluruh masyarakat Kota Semarang; Masih adanya beberapa garis batas antar daerah yang belum dirapati; Menurunya kualitas gedung dan sarana prasarananya sehingga memerlukan perawatan yang lebih dan peningkatan fungsi melalui perbaikan dan pergantian sarana yang baru; Belum selesainya sistem jaringan telekomunikasi yang menghambat lancarnya komunikasi antar instansi di lingkungan Pemerimtah Kota Semarang; Belum selesainya pembangunan Gapura Balikota sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak rekanan, menjadikan menurunya keindahan Balaikota Semarang; Masih adanya Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia/Pejabat Pengadaan yang belum mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa; Masih adanya kegiatan yang pelaksanaan dan/ atau penyelesaianya tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan; Masih adanya SKPD yang belum menggunakan Unit Layanan Pengadaan dan metode E- Procurement dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa; Kurang optimalnya koordinasi antara SKPD yang mempunyai program/kegiatan di wilayah kecamatan dengan pihak kecamatan yang bersangkutan; Masih adanya hambatan dalam pengisian SIMBADA SKPD Kecamatan sebagai akibat dari adanya barang hibah dari Pemerintah Kota yang tidak dilengkapi dengan nilai perolehannya; Masih adanya PNS yang kurang disiplin dalam mentaati jam kerja. Masih adanya temuan BPK dalam audit BPK tahun 2011, baik audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah Kota Semarang tahun 2010, maupun audit atas kepatuhan perpajakan dan belanja daerah; Belum adanya transparansi dari pemerintah yang lebih tinggi dalam pembagian hasil pajak pusat dan pajak provinsi secara proposial sesuai beban dan potensi masing- masing daerah; Belum dilaksanakannya konsolidasi data PBB secara online sistem penuh; Masih rendahnya penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibanya; Terbatasnya sarana komputer yang mampu menerima inovasi baru tentang sistem akutansi, SIMPAD, dan komputerisasi pelayanan PBB; Keterbatasan aplikasi SIMPADA untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah; Masih adanya pengurus barang yang yang kurang memahami aturan aturan pengelolaan barang daerah;

97


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 24) Pelaksanaan pengadaan CPNS berpedoman pada PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, semua kegiatan mengacu pada Pemerintah pusat sehingga perencanaan yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan Pengadaan CPNS tidak semuanya dapat dilaksanakan karena kewenangan dan kebijakan Pengadaan PNS ditentukan oleh Pemerintah Pusat; 25) Pemerintah Kota Semarang masih kekurangan Pegawai, namun di beberapa SKPD terdapat kelebihan pegawai. Kekurangan untuk jabatan teknis tertentu, lapangan, tenaga kesehatan/non kesehatan, guru kelas SD dan guru mata pelajaran tertentu. Kelebihan untuk jabatan fungsional umum, teknis tertentu dan Guru mata pelajaran tertentu; 26) Peningkatan kualitas SDM dari sektor Pendidikan dan Pelatihan masih terkendala dengan ketersediaan Kampus dan Asrama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan diklat. b. Dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana tersebut di atas, rencana tindak lanjut yang perlu diambil sebagai alternatif pemecahan permasalahan adalah sebagai berikut. 1) Melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat atas perubahan peraturan Perundang Undangan yang terkait dengan Perda yang sedang dibahas; 2) Melakukan pendalaman pemahaman atas peraturan Perundang Undangan terkait Raperda yang sedang dibahas melalui Bimbingan Teknis, konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi,serta kunjungan kerja ke daerah lain; 3) Perlunya mempertimbangkan waktu dan prioritas pembahasan atas Raperda yang diagendakan akan dibahas, sehinga dalam pembahasan bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan; 4) Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun pakar hukum dalam rangka penyusunan: 5) Dibutuhkan SK penunjukan tentang petugas khusus yang menangani JDI Hukum di tingkat SKPD/Kecamatan/Kelurahan; 6) Melaksanakan kegiatan sosialisasi produk hukum secara terus menerus dan berkesinambungan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi dan publikasi produk hukum agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 7) Diperlukan adanya perapatan antara Kota Semarang dengan kabupaten lain, khususnya dengan Kabupaten Semarang; 8) Meningkatkan kualitas gedung , peralatan dan perlengkapanya melalui serangkaian pemeliharaan, perawatan, perbaikan dengan memperhatikan aspek kebersihan, kelengkapan, keamanan, kenyamanan, keasrian, dan keindahan 9) Meningkatkan sistem pelayanan bidang telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang; 10) Melanjutkan pekerjaan Gapura Balai Kota yang belum selesai dalam Tahun Anggaran 2012.

98


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 11) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, serta melaksanakan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa, terutama bagi PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan personil Unit Layanan Pengadaan. 12) Perlunya setiap SKPD membuat RKO (Rencana Kerja Operasional) setelah penyerahan DPA ke masing- masing SKPD, agar memudahkan monitoring ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan; 13) Dalam rangka meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa akan menggunakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan meningkatkan penggunaan metode E – Procurement; 14) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi antara SKPD yang mempunyai program/kegiatan diwilayah kecamatan dengan kecamatan yang bersangkutan; 15) Meningkatkan pengelolaan administrasi pemberian barang hibah dari pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat dengan melengkapi nilai perolehan barang yang dihibahkan tersebut, guna memperlancar pengisian SIMBADA SKPD Kecamatan; 16) Meningkatkan pelaksanaan sidak penegakan disiplin PNS, baik di tempat – tempat umum seperti mall, pasar- pasar maupun di perkantoran SKPD. 17) Meningkatkan penyelesaian tindaklanjut atas temuan – temuan hasil pemeriksaan BPK dan mengupayakan agar temuan – temuan tersebut tidak terulang dalam audit BPK yang akan dilakukan pada tahun 2012 dan tahun tahun berikutnya. 18) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait denga pembagian hasil pajak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar pembagian pajak tersebut dapat diberikan secara lebih proporsional sesuai beban dan potensi masingmasing daerah; 19) Membangun jaringan on-line sistem secara penuh terkait dengan konsolidasi data PBB; 20) Meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dengan penanganan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibanya; 21) Perlunya penyediaan hardware yang mampu menerima inovasi baru dalam mengoperasionalkan sistem akutansi SIMPAD dan pelayanan pembayaran PBB; 22) Menyediakan aplikasi SIMPADA untuk meiningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah; 23) Melaksanakan sosialisasi dan bintek pengelolaan barang daerah guna meningkatkan pemahaman para pengurus barang daerah dalam melakukan pengelolaan barang daerah; 24) Melaksanakan perencanaan pengadaan CPNS dengan mempelajari dan bertumpu pada kegiatan pengadaan CPNS tahun sebelumnya dan pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada setiap SKPD di lingkungan

99


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Pemerintah Kota Semarang, serta koordinasi dan konsultasi ke Pemerintrah Provinsi dan Pemerintah Pusat tentang kebijakan Pengadaan PNS dan pelaksanaanya; 25) Melaksanakan penataan pegawai untuk jabatan fungsional umum dan teknis tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dan usul formasi CPNS untuk jabatan teknis tertentu, jabatan lapangan, tenaga kesehatan dan tenaga guru yang dibutuhkan; 26) Menyusun perencanaan kebutuhan Gedung Diklat bersama SKPD yang membidangi pembangunan Kantor pemerintah yang akan dilaksanakan secara bertahap. 21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan a. Permasalahan dalam Urusan Ketahanan Pangan yaitu : 1) Kota Semarang merupakan kota konsumen sehingga kondisi kebutuhan pangan tergantung dari pasokan daerah lain, dimana produksi pangan Kota Semarang tidak mencukupi karena kebutuhan pangan Kota Semarang tergantung pasokan dari daerah lain; 2) Penduduk Kota Semarang ± 26,54 % masih berstatus warga miskin, sehingga membutuhkan kemudahan akses pangan; 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA); 4) Masih banyak terdapat jenis pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan di Kota Semarang. b. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Ketahanan Pangan yaitu: 1) Menggali potensi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap salah satu bahan pangan dan menambah keragaman pangan (Diversifikasi Pangan); 2) Optimalisasi sumber daya setempat guna menegakkan produk dan produktivitas untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah melalui kegiatan : - Menumbuhkembangkan lumbung pangan masyarakat dan pemerintah. - Optimalisasi pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga/ keluarga untuk mewujudkan rumah pangan lestari. 3) Pemberdayaan masyarakat melalui usaha-usaha ekonomi rumah tangga dengan memanfaatkan sumber daya setempat, melalui program/ kegiatan aksi kelurahan/ desa mandiri pangan; 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan aman dan sehat serta sidak di tempat-tempat umum untuk mengetahui kondisi keamanan pangan. 22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat adalah : 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

100


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 a) Masih rendahnya organisasi masyarakat yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. b) Pengintegrasian Program Penanggulangan Kemiskinan belum bisa terwujud karena belum adanya keterpaduan antar lembaga/organisasi masyarakat yang ada di tingkat kelurahan. c) Masih lemahnya pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi masyarakat di tingkat RT, RW dan Kelurahan. d) Program pemberian dana usaha lebih penting dibandingkan dengan pemberian dana bergulir dalam upaya meningkatkan pendapatan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan a) Kepengurusan Lembaga UMKM/UED-SP belum semuanya sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. b) Pinjaman Modal yang diberikan kepada anggota banyak angsuran yang macet, tersendat sehingga menghambat perputaran modal selanjutnya. c) Pinjaman modal yang diberikan pada sasaran yang kurang tepat d) Belum semua Lembaga UMKM/UED-SP yang ada memahami dan membuat administrasi sesuai yang ditentukan. e) Permodalan kelompok masih sangat tergantung dari bantuan Pemerintah. f) Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemandirian berusaha. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. a) Program PNPM masih menitikberatkan pada kegiatan fisik, karena blum ada aturan yang jelas yang membolehkan untuk dipindahkan pada kegiatan sosial ekonomi. b) Pengintegrasian PJM Pronangkis dalam Musrenbang belum optimal c) Adanya kecenderungan BKM untuk bersifat pragmatis dengan mengejar kembalinya dana perguliran dan mengesampingkan data penduduk yang dipetakan. b. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka rencana tindak lanjut yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat a) Meningkatnya peran serta organissai masyarakat yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan. b) Meningkatkan keterpaduan antar lembaga/organisasi masyarakat yang ada di tingkat kelurahan dalam program penanggulangan kemiskinan c) Meningkatkan kemampuan permodalan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemandirian usaha melalui peningkatan akses dan peningkatan pemberian bantuan permodalan. d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan melalui pelatihan manajemen pengelolaan sumber daya manusia termasuk manajemen pengelolaan administrasi organisasi.

101



3)

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaaan a) Perlunya pembinaan langsung pada pengelola Lembaga UMKM/UED-SP yang ada di kelurahan. b) Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan ketrampilan bagi Lembaga Keungan Mikro yang ada di kelurahan. c) Fasilitasi Kemitraan kelompok dengan swasta dan perbankan. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan. a) Sosialisasai Pemanfaatan BLM dengan pendekatan open menu. b) Mendorong sinergitas Program PNPM-MP dengan fokus pembangunan di Kota Semarang (Sapta Program) di Pemerintah Kelurahan. c) Monitoring dan evaluasi serta peningkatan Kapasitas kelembagaan. d) Mempertajam program-program penanggulangan kemiskinan dan memprioritaskan pada program kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin melalui Program “Gerdu Kempling” dan Penguatan TKPKD.

23. Urusan Wajib Statistik a. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan adalah: 1) Terbatasnya kualitas SDM baik pengumpul dan pengelola data statistik sehingga keakuratan data belum maksimal. 2) Pengumpulan dan pengolahan data mengalami keterlambatan, menyebabkan penyajian kurang lengkap. b. Untuk mengatasi faktor penghambat pada urusan statistik, rencana tindak lanjut yang akan ditempuh adalah : 1) Meningkatkan sumber daya manusia baik melalui pendidikan formal maupun non formal. 2) Meningkatkan koordinasi secara berkesinambungan dengan lembaga – lembaga sumberdaya manusia serta menjalin sikronisasi sistem informasi manajemen yang dilaksanakan seluruh SKPD. 24. Urusan Wajib Kearsipan a. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan adalah: 1) Masih terbatasnya tenaga fungsional arsiparis sehingga hasilnya belum maksimal. 2) Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian SKPD untuk menyimpan arsip/dokumen di Kantor Arsip Daerah. 3) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan di tingkat kecamatan dan kelurahan. b. Tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Melaksanakan bintek-bintek kearsipan. 2) Sosialisasi kepada SKPD untuk mengirimkan arsip/dokumen/produk hukum ke Kantor Arsip Daerah. 3) Memberikan bantuan peralatan kearsipan ke Kecamatan dan Kelurahan.

102


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika a. Faktor penghambat dalam Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu: 1) Personil SDM di Bagian Humas, khususnya yang memiliki keahlian dalam bidang multimedia, public relations, dan komunikasi massa masih terbatas. 2) Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah diperlukan komunikasi publik melalui media massa, namun dikarenakan dukungan data yang lengkap, akurat, mutakhir dan cepat tersedia dari beberapa SKPD masih terbatas, menyebabkan opini yang terbentuk kurang menguntungkan pemerintah. 3) Minimnya jumlah tenaga ahli di bidang Programer Komputer dan teknologi informasi di SKPD. 4) Masih ada SKPD yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan teknologi informasi belum melibatkan Bagian PDE, sehingga dikhawatirkan operasional pasca pekerjaan selesai akan mengalami kesulitan karena ketergantungan dengan pihak ketiga. 5) Sarana dan prasarana yang tersedia, terutama perangkat keras yang ada pada Bagian PDE sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. b. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi faktor prnghambat Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu: 1) Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah diperlukan komunikasi publik melalui media massa, namun dikarenakan dukungan data yang lengkap, akurat, mutakhir dan cepat tersedia dari beberapa SKPD masih terbatas, menyebabkan opini yang terbentuk kurang menguntungkan pemerintah. 2) Penghimpunan database dari masing-masing SKPD untuk mendukung penyediaan informasi dan komunikasi publik melalui media massa. 3) Perlu adanya penambahan tenaga ahli di bidang Programer Komputer dan teknologi informasi di Bagian PDE setda Kota Semarang dalam rangka mensupport pengoptimalan pemanfaatan database serta teknologi jaringan komputer. 4) Melaksanakan fasilitasi dan asistensi dalam rangka membangun sistem informasi terpadu dan pengelolaan data pada SKPD terkait. 5) Pengusulan perangkat keras yang baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi. 26. Urusan Wajib Perpustakaan a. Faktor penghambat dalam Urusan Perpustakaan yaitu: 1) Tidak/belum adanya jabatan fungsional pustakawan menjadikan hasilnya belum optimal. 2) Belum tersedianya Gedung Perpustakaan yang representative (berdiri sendiri/tidak menjadi satu dengan SKPD lainnya) untuk menarik pengunjung dan menampung koleksi buku yang semakin banyak. b. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi faktor penghambat yaitu:

103



2)

2.3.3.2

Melaksanakan bintek-bintek tentang perpustakaan untuk menambah pengetahuan/ketrampilan pegawai dan meminta bantuan tenaga pustakawan dari Badan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diperbantukan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang. Menempatkan buku-buku ke berbagai Rumah Pintar di Kota Semarang dan penerapan Continuous Improvement Policy dengan melaksanakan Gugus Kendali Mutu (GGM). Untuk ke depan Gedung Perpustakaan Kota Semaranag diharapkan bisa menjadi Science and Technology Center (Pusat Sains dan Teknologi) yang menjadi referensi baik di Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Urusan Pilihan 1. Urusan Pilihan Pertanian a. Beberapa faktor penghambat yan dihadapi : 1) Keterbatasan lahan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) sehingga menuntut masyarakat untuk berbudidaya pertanian secara modern. Akibatnya, memerlukan biaya yang tinggi. 2) Musim yang sulit diprediksi, sehingga petani dituntut harus menggunakan teknologi modern, seperti green house, yang memerlukan pembiayaan tinggi. b. Tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap petani untuk lebih serius menjadi petani perkebunan, diantaranya melalui pemberian stimulan bibit tanaman maupun pupuk. 2) Selanjutnya untuk terus meningkatkan produksi pertanian dilakukan upaya antara lain : a) Meningkatkan sarana dan prasarana produksi tanaman (saprodi), perbaikan konstruksi jaringan irigasi desa, jaringan irigasi setengah teknis dan jaringan irigasi teknis. b) Meningkatkan pembinaan terhadap petani melalaui SL GAP/SOP diantaranya adalah melalui pemupukan yang berimbang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas buah, bunga dan kandungan curcuma pada tanaman buah, tanaman hias dan tanaman obat-obatan (biofarmaka). c) Upaya peningkatan kemampuan petani dalam memanfaatkan sarana produksi pertanian salah satunya dilaksanakan dengan cara sosialisasi sarana produksi pertanian/perkebunan, yang secara kontinyu dilaksanakan di kelurahan-kelurahan potensial pertanian di Kota Semarang. 2.

Urusan Pilihan Kehutanan a. Faktor penghambat yang dihadapi : 1) Masih terjadinya abrasi pantai akibat perubahan iklim global sehingga kondisi garis sempadan pantai menjadi terganggu.

104



Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup. b. Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan : 1) Meningkatkan frekuensi penanaman bibit bakau, ajir, nyamplong dan cemara laut untuk memperluas hutan mengrove yang ada saat ini guna mengurangi dampak kerusakan sempadan pantai akibat abrasi. 2) Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. 3) Terus menggalakkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup. 3.

Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral a. Pada Pelaksanaan Kegiatan tahun 2011 diidentifikasi kendala Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pemerintah Kota Semarang disebabkan oleh adanya : 1) Pemahaman berbagai pihak terkait akan peran masing-masing, masih berpola tugas yang lama contoh : Pertamina sebagai operator penyedia jasa Energi Gas & Minyak tapi saat ini masih mengatur kebijakan pemerintah dalam hal distribusi & standarisasi di daerah. 2) Keterbatasan SDM di Lingkugan Pemerintah Kota untuk tenaga Fungsional Penilik Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Ahli Geologi. 3) Tidak terakomodirnya Wilayah Galian C dalam Perda RTRW Kota Semarang, sehingga menghambat dalam penyelesaian Perda Galian C 4) Belum selesainya dalam penyusunan Perda Tentang Pengaturan ABT dan galian C berakibat pada belum terkelolanya tentang Ijin dan Pengendalian Air bawah tanah dan Galian C di Tingkat Pemerintah Kota dengan Baik. 5) Lemahnya kepemilikan dan pengelolaan data ESDM, serta belum adanya pelimpahan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pemberian ijin. b. Rencana Tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah 1) Koordinasi dengan Pihak terkait (Pertamina, PLN & Perusahaan GAS Negara) secara komprehensif akan peran, tugas dan fungsi masingmasing. 2) Mengusulkan Perekrutan SDM Fungsional Penilik Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Ahli Geologi, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM yang ada melalui Diklat di bidang ESDM. 3) Melanjutkan Upaya Penyusunan Perda ABT dan Galian C (Minerba) dalam program Prolegda tahun 2012. 4) Untuk Kegiatan Galian C (Minerba ) diupayakan pola pengaturan lain dalam Pengendalian Galian C. 5) Melakukan upaya pendataan yang berkelanjutan agar dalam pengelolaan kegiatan lebih spesifik.

105



Urusan Pilihan Pariwisata a. Ada beberapa faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan urusan pilihan pariwisata di Kota Semarang yaitu : 1) Kurang lengkapnya fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata yang ada dan pembinaan kepada para pengelola obyek wisata 2) Kurang maksimalnya promosi pariwisata 3) Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan . b. Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, rencana akan ditindaklanjuti dengan langkah – langkah sebagai berikut. 1) Meningkatkan dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana di Obyek Wisata dan pembinaan kepada para pengelola obyek wisata. 2) Meningkatkan promosi pariwisata dengan para pelaku pariwisata dan meningkatkan promosi di berbagai sarana promosi serta membentuk badan promosi pariwisata kota Semarang. 3) Meningkatkan pertemuan secara intensif dengan pelaku pariwisata. 4) Meningkatkan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat dan meningkatkan pembinaan terhadap Pokdarwis

5.

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan b. Faktor penghambat pada pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2011 : 1) Belum optimalnya fungsi UPTD Pasar Ikan Higienis; 2) Berubahnya kondisi fisik pantai dan laut akibat adanya reklamasi, erosi dan sedementasi pantai; 3) Terbatasnya infrastruktur di wilayah pesisir dan belum lengkapnya dokumen pengelolaan wilayah pesisir; 4) Terbatasnya kapasitas usaha perikanan, mencakup permodalan, sarana prasarana produksi dan teknologi, serta produktivitas; 5) Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan; 6) Menurunnya lahan budidaya perikanan dan masih adanya pengoperasian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; 7) Peraturan Daerah Perikanan masih dalam proses pembahasan. c. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah : 1) Mempublikasikan Pasar Ikan Higienis melalui kegiatan promosi, pameran dan lomba. Sedangkan untuk Tempat Pelelangan Ikan ditingkatkan untuk sarana dan prasarananya; 2) Guna mengatasi kerusakan pantai dilaksanakanan kegiatan penanaman mangrove, pembuatan APO (Alat peredam ombak), pengadaan lahan konservasi dan penyusunan grand design pengelolaan mangrove; 3) Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir; 4) Teralokasinya dana APBD Kota Semarang dan APBN melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan dan Tugas Pembantuan melalui kegiatan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; 5) Menambah frekuensi dan kualitas pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi pelaku usaha perikanan;

106



6.

Perlu adanya sosialisasi, pemantauan, dan penertiban terhadap pengguna alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; Kegiatan pembahasan lebih lanjut mengenai Raperda Perikanan yang diharapkan pada tahun 2012 bisa sampai pada tahap pengesahan.

Urusan Pilihan Perdagangan a. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perdagangan tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - masih banyak pelaku usaha yang belum memahami Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang/jasa yang di dalamnya mengatur antara lain: (a) kesesuaian barang yang diproduksi dalam memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), pencantuman label, klausul baku, cara menjual, periklanan, pelayanan purna jual dan kebenaran peruntukan distribusinya; (b) kewenangan pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran; (c) sanksi-sanksi yang dikenakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sehingga masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjual barangbarang yang tidak sesuai standar yang ditentukan. - terbatasnya fasilitas standardisasi dan ketelusuran dalam penyelenggaraan tera dan tera ulang UTTP di Kota Semarang serta belum adanya Perda tera dan tera ulang di Kota Semarang sehingga dalam pelaksanaan tera dan tera ulang bergantung pada Balai Metrologi Wilayah Semarang. - banyaknya peredaran garam yang tidak mengandung yodium sesuai Standar Kesehatan Nasional, pemalsuan merek garam dan ketidaksesuaian kadar yodium sebagaimana tertera dalam kemasan serta masih lemahnya pengawasan peredaran garam beryodium dan daging “glonggongan” atau daging yang tidak layak konsumsi. - kurangnya pemahaman sebagian kecil masyarakat perihal penggunaan LPG karena keterbatasan informasi yang diterimanya. 2) Kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap perlindungan konsumen relatif kurang sehingga saat ada permasalahan baru menyadari arti penting perlindungan konsumen dan pelaku usaha sulit hadir saat diminta konfirmasi permasalahan pengaduan konsumen sehingga sengketa tidak selesai. - adanya pelaku usaha yang tidak patuh pada peraturan yang berlaku dan tidak memperhatikan petunjuk serta binaan dari petugas pengawas, menjual barang yang tidak sesuai standar yang ditentukan sehingga merugikan konsumen. - harga beras dan kebutuhan pokok lainnya naik cukup tajam mendekati bulan puasa dan hari raya. - pupuk bersubsidi belum banyak terserap karena kemarau panjang

107



3)

4)

5)

- kurangnya partisipasi dari pengusaha dan distributor pada kegiatan pasar murah yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. - masih banyak IKM yang kurang memahami teknologi internet, sehingga belum banyak yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana promosi, mengakses informasi terkait dengan regulasi maupun desain marketing dan lain sebagainya. - biaya pameran di luar daerah relatif mahal dan IKM pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pameran secara mandiri Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - masih banyaknya kegiatan promo/expo yang tidak bisa diikuti oleh IKM Kota Semarang. - banyaknya IKM/UKM yang belum memahami cara menentukan harga jual produk dengan keungtungan yang diinginkan agar dapat bersaing di pasar. - produk batik semarang dan kerajinan yang dihasilkan IKM belum begitu dikenal. - banyaknya IKM yang belum mampu melaksanakan promosi karena keterbatasan dana dan sedikit yang memanfaatkan teknologi informasi untuk pemasaran produknya. - lemahnya daya saing produk IKM karena desain produk yang kurang diminati konsumen. - kurangnya peran aktif dan partisipasi para pelaku usaha dalam koordinasi ekonomi keuangan industri dan perdagangan. - masih banyaknya para pedagang yang menempati halaman pasar sebagai tempat berdagang dengan tujuan agar lebih dekat dengan pembeli/pengunjung, yang seharusnya halaman tersebut digunakan sebagai tempat/areal parkir bagi pengunjung pasar, di sisi lain tempat berjualan/dasaran di dalam pasar tidak ditempati/ditelantarkan, hal ini sebetulnya sangat merugikan pengunjung maupun pedagang itu sendiri. - Bilamana terjadi kelambatan dalam pengambilan sampah maka sampah menjadi menumpuk, sehingga pasar menjadi kumuh, bau yang tidak sedap yang berakibat mengganggu kenyamanan pengunjung. - penyusunan DED dan Kegiatan Appraisal Pasar Johar Kawasan Non Konservasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya masalah hukum yang sampai saat ini belum selesai sehingga dikhawatirkan bila tetap dilaksanakan justru akan menimbulkan permasalahan baru. - drainase di dalam pasar pada kondisi normal (musim kemarau) daya tampungnya saja tidak mencukupi dengan debit air. - jaringan instalasi listrik di pasar-pasar banyak yang sudah tidak layak bahkan cenderung rapuh, dikhawatirkan akan menggaggu keamanan dan keselamatan pengunjung, pedagang maupun bangunan itu sendiri. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

108


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 - menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. - setiap tahunnya jumlah PKL semakin bertambah dan menempati ruasruas jalan yang sangat strategis dan tempat berdagang PKL sebagian besar menggunakan trotoar, jalan hingga di bantaran sungai dan praktis akan mengganggu estetika kota. b. Rencana tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut. 1) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan - meningkatkan pemantauan dan pembinaan kepada para pedagang, distributor, perusahaan dan pedagang serta pemasok daging dan garam agar memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi serta koordinasi dengan seluruh instansi. - meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha agar mengerti hak dan kewajibannya agar tidak terjadi sengketa. - meningkatkan pengawasan dan memberikan himbauan kepada pelaku usaha untuk menjual barang-barang yang sesuai standar dan menyortir barang-barang yang dijual sesering mungkin sehingga tidak merugikan konsumen. - memberikan himbauan kepada konsumen agar kritis dan meneliti barang yang akan dibeli. - perlu koordinasi dengan Bulog agar memperhatikan stok beras - perlu mencermati kuota dan alokasi pupuk bersubsidi pada masingmasing kecamatan. - perlu penambahan angggaran untuk subsidi pelaksanaan pasar murah oleh Pemerintah Kota Semarang. 2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - mengalokasikan anggaran untuk pelatihan cyber marketing dan desain bagi IKM. - mengalokasikan anggaran untuk pameran produk IKM di luar daerah sebagai ajang promosi. 3) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri - perlunya peningkatan anggaran promosi/untuk partisipasi pameran; - perlu diadakan pertemuan/pelatihan tentang cara menghitung harga pokok penjualan; - perlunya peran pemerintah untuk membantu mempromosikan produk IKM; - perlunya mengadakan pelatihan cyber marketing dan cyber desain - meningkatkan koordinasi yang berkesinambungan dengan para pelaku usaha; - menyusun pola perpasaran berdasar Master Plan penataan ruang kawasan perdagangan dan jasa; - menyiapkan pondasi dasar pasar dalam rangka penataan ulang antara lain, Sertifikat, KRK, FS, DED, Ijin Lingkungan (UKLUPL/AMDAL), IMB;

109



4)

7.

- menyusun system informasi pasar dengan menyiapkan profil pasar, bank data dinamis dan event-event penyelenggaraan promosi pasar; - menyiapkan regulasi kebijakan tentang komitmen dalam pengelolaan, pengaturan, perijinan dan zonasi; - menyiapkan SDM melalui bintek manajemen modern; - menyiapkan prioritas pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang; - pelaksanaan revitalisasi/pengembangan pasar sebaiknya dilakukan sekaligus yang diharapkan pedagang yang berada ditempat penampungan sementara waktunya tidak terlalu lama; - penambahan anggaran untuk pameran. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan - memfasilitasi pelaksanaan bazaar dan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri; - menyiapkan lahan sekaligus sarana prasarana untuk relokasi PKL, termasuk di dalamnya shelter (percontohan di Simpang Lima, Taman KB, dan Pandanaran II) ; - pengendalian dan pengawasan melalui pembinaan PKL dan petugas - menetapkan titik lokasi PKL dan waktu pelaksanaan kegiatannya; - menyusun pola penataan sentra-sentra PKL berdasar Master Plan penataan ruang kawasan perdagangan dan jasa; - perubahan status PKL menjadi pasar khusus tradisional yang fasilitasnya menyerupai kegiatan perpasaran.

Urusan Pilihan Perindustrian a. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pilihan perindustrian tahun 2011 adalah sebagai berikut. 1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a) Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. b) Masih terbatasnya pemahaman IKM tentang Gugus Kendali Mutu (GKM) dan terbatasnya fasilitator GKM tersebut. c) Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri. d) Masih sedikitnya unit usaha perajin terutama hasil kerajinan souvenir/cinderamata. 2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. - Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Permintaan bantuan alat warga miskin sangat banyak sedangkan anggaran bantuan alat tersebut masih terbatas 3) Penataan Struktur Industri - Pembinaan dan Pengawasan Cukai Banyaknya rokok yang beredar di pasaran tanpa cukai, dilekati cukai palsu. Hal ini disebabkan harga tebus cukai sangat mahal, sehingga para produsen rokok kecil tidak mampu membeli. Berikutnya, masih banyak ditemukannya peredaran rokok yang tidak bercukai di tingkat

110


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 pengecer, pengecer/penjual rokok tersebut didistribusi oleh pelaku dari luar Kota Semarang, antara lain Demak, Kudus, Jepara, Ungaran, dll. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku industri rokok skala kecil untuk mematuhi UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selanjutnya, daya beli masyarakat kalangan bawah yang rendah menyebabkan mereka membeli rokok tanpa cukai maupun yang dilekati cukai palsu. b. Rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pilihan perindustrian adalah sebagai berikut. 1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. - Perlu terus diadakan pelatihan dan sosialisasi materi Gugus Kendali Mutu (GKM) dan perlu adanya pelatihan tenaga fasilitator baik dari kalangan pegawai, perusahaan besar, dan IKM. - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri. - Mengadakan berbagai macam pelatihan terkait. 2) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Kriteria pengajuan bantuan alat untuk warga miskin harus diperjelas. 3) Penataan Struktur Industri - Pembinaan dan Pengawasan Cukai 8.


111


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah kota Semarang pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD menurut urusan Pemerintah Kota Semarang. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan ( sebagaimana dijelaskan dalam BAB II angka 2.3 ). Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel dan diagram batang bawah ini. DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN PER – URUSAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011

112


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER – URUSAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 1.000.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000,00 1.000,00 ANGGARAN

1,00

REALISASI

1.000.000.000.000 10.000.000.000 100.000.000 1.000.000 ANGGARAN 10.000

REALISASI

100 1 URUSAN PILIHAN

Pertanian

Kehutanan

Energi dan Sumberdaya Mineral

Pariwisata

113

Kelautan dan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi Perikanan


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 PENDAPATAN DAERAH MENURUT URUSAN TAHUN 2011

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

URUSAN WAJIB Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan Keluarga Sejahtera/Keluarga Berencana Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Umum Kepegawaian Pemberdayaan Masyarakat Desa Statistik Kearsipan Komunikasi dan informasi Perpustakaan

01 02 03 04 05 06 07 08

URUSAN PILIHAN Pertanian Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian Transmigrasi

ANGGARAN 45.151.608.375 131.665.312 45.608.625 38.323.879.175 20.431.341.000 7.088.498.163 2.692.000.000 2.633.118.750 2.715.065.000 1.857.675.611.500 ANGGARAN 559.743.750 66.280.000 15.179.473.350 -

114

REALISASI 45.692.178.577 148.530.000 46.490.500 36.687.539.330 14.845.312.834 6.732.177.300 4.210.422.000 2.677.511.073 3.607.725.050 1.925.625.711.397 REALISASI 580.111.421 120.394.625 14.332.430.193 -


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN TAHUN 2011 ANGGARAN

REALISASI

URUSAN WAJIB Pendidikan

189.801.912.000

Kesehatan

102.700.230.000

46.276.549.525

Pekerjaan Umum

232.044.556.000

183.566.359.618

Perumahan

51.035.290.900

47.182.691.393

Penataan Ruang

10.554.487.100

8.757.190.155

9.679.084.000

8.813.038.071

Perhubungan

20.197.757.000

18.286.557.784

Lingkungan Hidup

49.879.763.000

48.829.040.869

Perencanaan Pembangunan

Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil

146.219.868.582

500.000.000

494.510.400

7.922.588.000

7.354.146.896

Pemberdayaan Perempuan

2.737.866.800

2.602.880.660

Keluarga Sejahtera/Keluarga Berencana

1.603.122.250

1.586.732.450

17.930.478.600

15.865.677.174

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7.319.296.000

6.908.323.009

Koperasi Usaha Kecil Menengah

5.103.601.000

4.867.000.651

16.458.992.000

15.163.097.299

Penanaman Modal Kebudayaan

4.771.899.000

4.604.300.215

Pemuda dan Olah Raga

5.121.039.000

4.968.669.150

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Umum

11.412.095.400

10.988.233.959

248.724.265.000

206.400.854.900

Kepegawaian

1.240.755.000

1.232.787.126

Pemberdayaan Masyarakat Desa

8.084.511.450

8.018.966.403

Statistik

450.000.000

440.698.590

Kearsipan

331.850.650

287.012.060

Komunikasi dan informasi

6.338.570.500

5.835.369.750

Perpustakaan

4.856.166.350

4.441.175.170

ANGGARAN

REALISASI

URUSAN PILIHAN Pertanian

7.501.629.100

6.716.923.356

Kehutanan

507.305.900

461.367.900

Energi dan Sumberdaya Mineral

700.000.000

101.916.650

Pariwisata

3.358.801.000

2.962.469.000

Kelautan dan Perikanan

3.528.930.000

3.417.982.292

Perdagangan

28.216.927.000

23.395.116.863

Perindustrian

2.098.328.000

2.019.013.601

Transmigrasi

-

-

Ihktisar pencapaian kinerja keuangan menurut urusan Pemerintah Kota Semarang yang berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi Program dan Kegiatan yang telah diuraikan sebagaimana pada Bab II angka 2.3 dan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Anggaran Pendapatan merupakan target pendapatan pada setiap urusan pemerintah baik urusan wajib ataupun urusan pilihan. 2. Anggaran Pendapatan dan realisasi pendapatan menurut urusan wajib bila dibandingkan terdapat selisih lebih (melebihi target) sebesar Rp.80.076.643.301,00 selisih lebih tersebut yang tertinggi berasal dari urusan wajib kesehatan, perumahan, penataan ruang,

115



3. 4.

5.

6.

kependudukan dan catatan sipil, sedangkan urusan pilihan berasal dari urusan pilihan pertanian dan terendah atau kurang dari target berasal dari urusan wajib perhubungan dan urusan pilihan kelautan perikanan dan perdagangan. Anggaran Belanja merupakan anggaran belanja langsung pada setiap urusan pemerintah baik urusan wajib ataupun urusan pilihan. Anggaran Belanja dengan realisasi belanja setiap urusan bila dibandingkan terdapat selisih kurang dari anggaran belanja yaitu pada urusan wajib sebesar 79,66 % dan urusan pilihan 85,11 %. Capaian kinerja per – urusan rata – rata mencapai 80 % keatas. Capaian kinerja efektif bila dari anggaran tertentu dapat mencapai target kinerja diatas 80 %. Dengan demikian Anggaran Belanja setiap urusan baik wajib maupun pilihan melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif. Dari tabel dan diagram diatas data menunjukkan pelaksanaan Belanja pada setiap urusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan kata lain pencapaian kinerja keuangan pemerintah Kota Semarang tahun 2011 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. ( Data berasal dari Buku LKPJ Walikota 2011) .

116


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1.

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kota Semarang yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ) untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 4.2.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan dengan Basis Akrual. Basis Akrual adalah transaksi di akrual atau diakui pada saat ada transaksi tanpa memandang apakah kas itu diterima atau dikeluarkan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: a. Basis akuntansi; b. Prinsip nilai historis; c. Prinsip realisasi; d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; e. Prinsip periodisitas; f. Prinsip konsistensi; g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan h. Prinsip penyajian wajar. a.

Basis Akuntansi Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

117


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. b.

Nilai Historis (historical cost) Aset Pemerintah Kota Semarang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Pemerintah Kota Semarang menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. c.

Realisasi (realization) Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kota Semarang masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching - cost against revenue principle) dalam akuntansi Pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. d.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (substance over form) Pemerintah Kota Semarang telah berupaya menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

118


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 e.

Periodisitas (periodicity) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan di Pemerintah Kota Semarang perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK. f. Konsistensi (consistency) Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal) di kota Semarang. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010 tidak ada perubahan metode akuntansi. g.

Pengungkapan Lengkap (full disclosure) Laporan keuangan yang disajikan diupayakan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Seamarang. h.

Penyajian Wajar Laporan keuangan yang disajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam rangka penyajian wajar. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat, Pemerintah Kota Semarang tidak menerapkan kebijakan pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 4.3.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran dalam laporan keuangan yang disajikan pada setiap kegiatan diasumsikan dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut.

119


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 a. b.

c.

d.

e. f.

g.

h.

Kas dicatat sebesar nilai nominalnya. Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan Piutang disajikan dengan nilai cadangan piutang tidak tertagih. Persediaan dicatat sebesar : (1). Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian (2). Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri (3). Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lain-lain yang serupa mengurangi biaya perolehan. Sedangkan metode penilainnya berdasarkan Metode First In First Out (FIFO) yaitu persediaan dibeli pertama dan dikeluarkan pertama, kecuali penilaian persediaan obat baik pada obat manusia, hewan maupun tanaman dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa obat. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset antara lain sebagai berikut : 1. Biaya Persiapan tempat 2. Biaya Import 3. Biaya Pengiriman awal dan biaya simpan,bongkar muat 4. Biaya Pemasangan 5. Biaya Profesional seperti Arsitek dan Insinyur 6. Biaya Konstruksi 7. Biaya Kepanitiaan 8. Biaya Bunga Pinjaman 9. Biaya Pajak 10. Biaya dalam rangka memperoleh hak 11. Biaya Penimbunan 12. Nilai Bangunan tua pada tanah dengan maksud untuk dimusnahkan 13. Biaya Instalasi 14. Biaya IMB 15. Biaya Notaris 16. Dan lain sebagainya Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

120


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 a. b.

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, maka seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. i. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun sesuai dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lain yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut. Kapitalisasi pada aset di kota Semarang selain biaya-biaya yang dapat diatribusikan dalam memperoleh aset sampai dengan aset tersebut siap untuk dimanfaatkan. Kapitalisasi pada biaya-biaya pemeliharaan atau rehab yang dapat menambah umur ekonomis, meningkatkan efisiensi, menambah volume dan kapasitas produksi, ditambahkan pada aset yang dipelihara atau direhab sehingga akan menambah nilai aset bersangkutan. j. Kewajiban dicatat sebesar nominal atau jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Nilai nominal atas kewajiban mencerninkan nilai kewajiban pemerintah kota Semarang pada saat pertama kali transaksi berlangsung dan/atau aliran ekonomi setelahnya dan perubahan lain diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. k. Ekuitas Dana adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas dana di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Pengukuran Pos-pos lainnya  Pendapatan LRA dan pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.  Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.  Belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.  Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.  Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

121


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 

Dana bergulir dicatat sebesar dana yang benar-benar dapat direalisasikan atau dapat ditarik kembali.

4.4.

Kebijakan Pengakuan Pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang sebagai akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Meskipun demikia pengakuan dapat didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. 4.4.1. Kebijakan Laporan LRA 4.4.1.1.Kebijakan Pengakuan Pendapatan LRA • Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Daerah • Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 4.4.1.2.Kebijakan Pengakuan Belanja • Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya pengeluaran kas dan terjadinya penurunan masa manfaat ekonomis atau potensi jasa. • Belanja kecuali penyusutan, amortasi dan penyisihan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan sebesar kas yang akan dikeluarkan atau sebesar harga barang dan atau jasa yang dikonsumsi. • Belanja diakui dalam periode berjalan dan pada akhir periode akuntansi. Belanja modal diakui dalam periode berjalan pada saat aktiva yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. • Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam lain-lain PAD yang sah. 4.4.1.3. Kebijakan Pengakuan Pembiayaan Pembiayaan merupakan suatu transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dengan maksud yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus (selisih antara pendapatan dan belanja) dalam suatu periode akuntansi. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

122


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Pembiayaan daerah, terdiri dari : a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan pada rekening kas umum daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah kota Semarang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran - pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah kota Semarang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Dana bergulir diakui sebagai investasi setelah dana tersebut keluar dari kas umum daerah. 4.4.2. Kebijakan Laporan Operasional Laporan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. 4.4.2.1. Pengakuan Pendapatan LO • Pendapatan LO diakui pada saat pemerintah kota Semarang memiliki hak atas pendapatan. • Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.  Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan LO yang terjadi periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. 4.4.2.2. Pengakuan Beban. • Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan masa manfaat ekonomis atau potensi jasa. • Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. 4.4.2.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional. 4.4.2.4. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional merupakan Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa. 4.4.2.5. Pos Luar Biasa Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. 4.4.2.6. Surplus/Defisit – LO Surplus/Defisit – LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

123


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 4.4.3. Kebijakan Pengakuan Aset Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui : 1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset lancar dan Non lancar : 1. Aset Lancar, meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan. a. Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang Rupiah. Kas dalam neraca dibagi menjadi : Kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember. Kas di Kas Daerah adalah saldo kas Pemerintah daerah yang berada dalam penguasaan BUD secara tunai. Bank adalah kas di bank yang pencairannya sewaktu-waktu tidak dibatasi waktu tertentu. Deposito adalah kas di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu. b. Piutang / Tagihan ke pihak ketiga Piutang merupakan hak atau klaim entitas Pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada saat terjadi penerbitan surat ketetapan tentang piutang atau yang sejenis. Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang sebagai berikut. Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo

Penyisihan Kerugian Piutang

1 bulan 1 hari – 3 bulan

20%


40%


60%

9 bulan 1 – 1 tahun

80%

1 tahun ke atas

100%

c. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Semarang, dan barang-barang

124



2.

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Kota Semarang dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Pencatatan persediaan menggunakan metode fisik (MPKP), kecuali penilaian persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa dan dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (stock opname). Persediaan disajikan sebesar : 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil akhir atau sisa pembelian akhir. Persediaan yang berasal dari belanja kegiatan diasumsikan habis dipakai pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga persediaan yang ada hanya berasal dari kegiatan yang sifatnya rutin. Aset Non Lancar, meliputi aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya. a. Investasi adalah aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dapat dibagi menjadi dibagi 2, yaitu : - Investasi jangka pendek Investasi jangka pendek adalah bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Investasi jangka pendek pengeluaran kas atau aset dengan kriteria diperolehnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah kota Semarang. Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai dicatat sebagai pendapatan. Deposito adalah kas yang disimpan di Bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu. - Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 ( dua belas ) bulan. Investasi jangka panjang terdiri atas :

125


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010  Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan  Investasi non permanen yaitu adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen b. Aset Tetap adalah aset berwujud dan memenuhi kriteria : 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. 2. Biaya perolehan asset dapat diukur secara andal. 3. Tidak dimaksud untuk dijual dalam operasi normal entitas. 4. Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. 5. Aset tersebut membutuhkan belanja pemeliharaan. Aset tetap terdiri dari : - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tetap Lainnya - Konstruksi dalam pengerjaan Aset Daerah diakui apabila terdapat bukti, telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum atau tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Aset tetap yang tidak diketahui nilai perolehannya menggunakan pengukuran dan penilaian nilai wajar saat perolehan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika : a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh. b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Berita Acara (BA) penghapusan aset yang ditanda tangani oleh Walikota. Dalam pencatatan Aset Tetap dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, penghapusan dan penggantian utama : 1. Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesarnya gedung dan bangunan. Biaya Penambahan akan kapitalisasi dan ditambahkan pada harga gedung dan bangunan yang bersangkutan. 2. Penghapusan adalah penurunan aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Penghapusan dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan. 3. Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap. Biaya penggantian utama dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap dimaksudkan dan menambah biaya penggantian. Aset tetap swakelola biayanya meliputi semua biaya langsung dan semua biaya lain yang terjadi berkenaan dengan pembayaran aset tetap tersebut. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

126


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Dalam aset tetap dilakukan perhitungan depresiasi terhadap aset-aset pembelian sampai dengan perolehan aset tahun 2010 . Metode depresiasi yang digunakan dalam memperhitungkan depresiasi/penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan depresiasi disesuaikan dengan karakteristik umur ekonomis dari setiap aset, rata – rataSKPD dalam pengadaan Belanja Aset penyerahannya dilakukan pada akhir tahun periode pelaporan maka aset perolehan pada tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Pada saat umur ekonomis aset tetap habis maka dinilai nol. Klasifikasi umur ekonomis terhadap jenis aset mengacu pada peraturan Walikota Semarang. Kapitalisasi Belanja menjadi Aset Tetap Kapitalisasi adalah : Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Belanja modal adalah : pengeluaran-pengeluaran yang harus dikapitalisasi. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut. a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan); b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan; c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; d. Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut: a. pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi; b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset; c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi; d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah kota Semarang. Apabila dalam DPA, penganggaran kegiatan dalam rangka hanya untuk memperoleh aset berwujud maka seluruh rincian/komponen belanja pegawai/kepanitiaan dan belanja barang dan jasa diatribusikan keseluruhan pada belanja modal sehingga perolehan aset tetap meliputi belanja pegawai, barang dan jasa dan belanja modal itu sendiri. Apabila belanja modal dalam satu kegiatan lebih dari satu belanja modal maka biaya yang dapat diatribusikan di bagi sesuai dengan jumlah belanja modal dengan cara joint cost secara proporsional. Penambahan pemeliharaan barang modal/aset, yang dapat menambah manfaat, efisiensi, produktivitas dan telah dikapitalisasi, tidak menambah umur ekonomi aset yang dipelihara dengan pertimbangan aset tersebut secara desain, teknologi, sudah ketinggalan jaman (tidak up to date). Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi.

127


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Persentase Terhadap No.

Uraian

1.

Tanah

2.

Peralatan dan Mesin, terdiri atas :

Harga Perolehan Aset Lebih dari 15%

2.1

Alat-alat berat

2.2

Alat-alat angkutan

2.3

Alat-alat bengkel dan alat ukur

2.4

Alat-alat pertanian / peternakan

2.5

Alat-alat kantor kantor dan rumah tangga

2.6

Alat studio dan alat komunikasi

2.7

Alat-alat kedokteran

2.8

Alat-alat laboratorium

2.9

Alat keamanan

3.

Gedung dan Bangunan, terdiri atas :

3.1

Bangunan gedung

3.2

Bangunan monument

4.

Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas :

4.1

Jalan dan Jembatan

4.2

Bangunan Air / Irigasi

4.3

Instalasi

4.4

Jaringan

Lebih dari 5%

5.

Aset Tetap Lainnya, terdiri atas :

5.1

Buku Perpustakaan

5.2

Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga Konstruksi Dalam Pengerjaan

6.

Lebih dari 6%

Lebih dari 20%

Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi : a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) b. Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan asset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). 4.4.4.

Kebijakan pengakuan kewajiban Kewajiban diakui bilamana pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

128


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Kewajiban adalah utang yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan menjadi : a. Utang / kewajiban lancar ( jangka pendek ) yaitu kelompok utang / kewajiban yang harus diselesaikan / dibayar dalam waktu kurang dari 12 ( dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan atau dalam satu periode akuntansi. b. Utang / kewajiban jangka panjang yaitu kelompok utang / kewajiban yang harus diselesaikan / dibayar setelah 12 ( dua belas ) atau satu periode akuntansi sejak tanggal pelaporan. c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. d. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban diakui berkaitan dengan kejadian yang diakui pemerintah, namun dengan memenuhi kriteria berikut. 1) Pihak legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan. 2) Transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran, namun belum dibayar pada tanggal pelaporan. 4.4.3.

Kebijakan pengakuan ekuitas Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh lembaga, unit kerja. Ekuitas merupakan selisih antara total aset dan total utang / kewajiban. Komponen dalam ekuitas adalah perhitungan pencapaian kinerja keuangan yang dapat digambarkan dalam Laporan Operasional. Ekuitas dijabarkan ke dalam akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, asset tetap, asset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban.

129


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011DAN 2010 No

Uraian

Anggaran 2011

Realisasi 2011

(%)

Realisasi 2010

2

3

4

5

6

1 01

PENDAPATAN

02


03


04


05


06

Lain-lain PAD yang Sah

07


286.576.562.000

360.084.128.238

125,65%

177.680.372.947

87.178.314.000

84.487.321.935

96,91%

80.559.886.995

6.005.800.000

5.981.529.358

99,60%

67.272.275.000

70.985.078.946

105,52%

63.541.571.846

447.032.951.000

521.538.058.477

116,67%

327.992.258.750

232.621.304.000

295.955.494.744

6.210.426.962

08 09

PENDAPATAN TRASNFER

10


11


12


13

Dana Alokasi Umum

14

Dana Alokasi Khusus

15


204.199.594.973

87,78%

557.500.000

1.072.671.816

192,41%

719.040.047

715.700.805.000

715.700.805.000

100,00%

640.186.272.000

48.401.500.000

48.401.500.000

100,00%

30.292.200.000

997.281.109.000

969.374.571.789

97,20%

967.153.006.791

238.671.449.000

239.992.018.350

16 17

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

18

Dana Otonomi Khusus

19

Dana Penyesuaian

20

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)

100,55%

-

-

-

0,00%

-

238.671.449.000

239.992.018.350

100,55%

-

221.149.709.000

234.691.238.426

106,12%

151.869.469.927

21 22


23


24


25

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)

26

Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

-

-

0,00%

221.149.709.000

234.691.238.426

106,12%

152.436.681.857

1.457.102.267.000

1.444.057.828.565

99,10%

1.119.589.688.648

567.211.930

27 28


29

Pendapatan Hibah

30


-

-

0,00%

-

31

Pendapatan Lainnya

88.558.675.000

88.323.675.000

99,73%

175.985.307.400

32


88.558.675.000

88.323.675.000

99,73%

175.985.307.400

33


1.992.693.893.000

2.053.919.562.042

103,07%

1.623.567.254.798

1.165.510.681.493

1.112.309.887.428

95,44%

977.070.395.943

511.950.960.112

461.754.142.715

90,19%

399.034.924.073

1.080.000.000

764.141.700

70,75%

-

-

0,00%

-

52.120.625.000

50.113.503.179

96,15%

32.681.440.321

114.781.495.000

104.553.067.830

91,09%

105.517.732.817

788.568.000

788.567.125

100,00%

788.567.125

1.846.232.329.605

1.730.283.309.977

93,72%

1.516.173.060.279

-

-

0,00%

-

34 35

BELANJA

36

BELANJA OPERASI

37

Belanja Pegawai

38

Belanja Barang

39

Bunga

40

Subsidi

41

Hibah

42

Bantuan Sosial

42a 43

Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)

1.080.000.000

44 45

BELANJA MODAL

46

Belanja Tanah

7.986.226.350

87,14%

5.334.753.000

47

Belanja Peralatan dan Mesin

78.353.779.741

63.055.307.396

80,48%

78.198.194.258

48


198.143.950.284

126.849.648.095

64,02%

51.257.034.780

49


106.327.044.000

90.455.410.723

85,07%

74.630.986.642

50


20.375.593.370

17.361.980.409

85,21%

51


-

-

0,00%

392.783.357

52

Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)

412.365.335.395

305.708.572.973

74,14%

216.489.091.097

9.164.968.000

6.675.339.060

53 54

BELANJA TAK TERDUGA

55

Belanja Tak Terduga

590.755.800

39,38%

56

Jumlah Belanja Tak Terduga (55)

1.500.000.000

590.755.800

39,38%

-

57

JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)

2.260.097.665.000

2.036.582.638.750

90,11%

1.732.662.151.376

1.500.000.000

-

58 59

TRANSFER

60

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

61

Bgai Hasil Pajak

-

-

0,00%

-

62

Bagi Hasil Retribusi

-

-

0,00%

-

63

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

-

-

0,00%

64

JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)

-

-

0,00%

-

65

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)

2.260.097.665.000

2.036.582.638.750

90,11%

1.732.662.151.376

17.336.923.292

-6,48%

-

66 67

SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)

(267.403.772.000)

(109.094.896.578)

68 69

PEMBIAYAAN

70 71

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

72

Pengunaan SILPA

195.198.552.000

195.198.550.840

100,00%

313.114.935.618

73

Pencairan Dana Cadangan

-

-

0,00%

-

74

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

0,00%

-

75

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

-

-

0,00%

-

76

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

0,00%

-

77

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

-

-

0,00%

-

78

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

-

-

0,00%

-

79

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

-

-

0,00%

-

80

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

0,00%

-

81

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

-

-

0,00%

-

82

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

0,00%

83

Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

77.105.220.000

-

0,00%

-

84

Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)

272.303.772.000

195.198.550.840

71,68%

313.114.935.618

-

85 86

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

87

Pembentukan Dana Cadangan

88


89


90


91


92

-

-

0,00%

-

3.000.000.000

3.000.000.000

100,00%

7.000.000.000

-

-

0,00%

-

-

-

0,00%

-

1.900.000.000

1.816.665.400

95,61%

1.821.488.200


-

-

0,00%

-

93

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

-

-

0,00%

-

94

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

0,00%

-

95

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

-

-

0,00%

-

96

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

0,00%

97

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

0,00%

-

98

Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)

4.900.000.000

4.816.665.400

98,30%

8.821.488.200

99

PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)

267.403.772.000

190.381.885.440

71,20%

304.293.447.418

-

207.718.808.732

0,00%

195.198.550.840

-

100 101

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 99)

130


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA A. PENDAPATAN Pendapatan Kota Semarang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2011 serta realisasi TA 2010 sebagai berikut. Pendapatan Daerah : Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp 1. Pendapatan Asli Daerah. 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Rp

%

Rp

Rp

447.032.951.000,00

521.538.058.477,00

116,67%

74.505.107.477,00

327.992.258.750,00

1.457.102.267.000,00

1.444.057.828.565,00

99,10%

(13.044.438.435,00)

1.119.589.688.648,00

88.558.675.000,00

88.323.675.000,00

99,73%

(235.000.000,00)

175.985.307.400,00

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut. 1.

Pendapatan Asli Daerah Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp a. Pendapatan Pajak Daerah b. Pendapatan Retribusi Daerah c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah Jumlah

Rp

Rp

%

Rp

286.576.562.000,00

360.084.128.238,00

125,65%

73.507.566.238,00

177.680.372.947,00

87.178.314.000,00

84.487.321.935,00

96,91%

(2.690.992.065,00)

80.559.886.995,00

6.005.800.000,00

5.981.529.358,00

99,60%

(24.270.642,00)

6.210.426.962,00

67.272.275.000,00

70.985.078.946,00

105,52%

3.712.803.946,00

63.541.571.846,00

447.032.951.000,00

521.538.058.477,00

116,67%

74.505.107.477,00

327.992.258.750,00

Dari anggaran Pendapatan Asli Daerah TA 2011 sebesar Rp447.032.951.000,00 terealisasi sebesar Rp521.538.058.477,00 atau 116,67% yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp193.545.799.727,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp327.992.258.750,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2011 yang melampaui anggaran adalah Pendapatan Pajak Daerah dan Lain – lain PAD yang Sah. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2011 dan 2010 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut. a. Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2011 serta realisasi TA 2010, sebagai berikut.

131


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Pendapatan Pajak Daerah :

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Lebih/Kurang

Realisasi 2010

2011

1

Pajak Hotel

28.000.000.000,00

34.040.038.542,00

2

Pajak Restoran

28.000.000.000,00

33.052.975.112,00

3

Pajak Hiburan

6.000.000.000,00

8.838.252.654,00

4

Pajak Reklame.

18.000.000.000,00

17.522.424.149,00

100.500.000.000,00

104.366.876.365,00

5

Pajak Penerangan Jalan

Rp 121,57%

Rp

6.040.038.542,00

28.374.010.396,00

118,05%

5.052.975.112,00

28.247.021.411,00

147,30%

2.838.252.654,00

6.589.282.253,00

97,35%

(477.575.851,00)

16.429.600.795,00

103,85%

3.866.876.365,00

94.639.332.867,00

6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

112.500.000,00

41.265.440,00

36,68%

(71.234.560,00)

52.327.400,00

7

Pajak Parkir

3.764.062.000,00

4.495.856.241,00

119,44%

731.794.241,00

3.348.797.825,00

8

Pajak Air Bawah Tanah

1.860.000.000,00

3.451.382.908,00

185,56%

1.591.382.908,00

0,00

9

Pajak Sarang Burung Walet

340.000.000,00

0,00

0,00%

(340.000.000,00)

0,00

10

Pajak BPHTB

100.000.000.000,00

154.275.056.827,00

154,28%

54.275.056.827,00

0,00

Jumlah

286.576.562.000,00

360.084.128.238,00

125,65%

73.507.566.238,00

177.680.372.947,00

Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang tahun 2011 didasarkan atas Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2011 sebesar Rp286.576.562.000,00 terealisasi sebesar Rp360.084.128.238,00 atau 125,65%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp.177.680.372.947,00 mengalami kenaikan sebesar Rp182.403.755.291,00. b. Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masingmasing SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang tahun 2011 didasarkan atas UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi TA 2011 serta realisasi 2010 sebagai berikut. Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

Rp

%

Rp

1) Jasa Umum.

55.394.076.787,00

56.779.601.979,00

102,50%

1.385.525.192,00

2) Jasa Usaha.

14.032.832.900,00

14.103.050.831,00

100,50%

70.217.931,00

15.273.345.268,00

3) Perijinan Tertentu.

17.751.404.313,00

13.604.669.125,00

76,64%

(4.146.735.188,00)

15.691.023.050,00

87.178.314.000,00

84.487.321.935,00

96,91%

(2.690.992.065,00)

80.559.886.995,00

Jumlah Retribusi Daerah

49.595.518.677,00

Dari Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA 2011 sebesar Rp87.178.314.000,00 terealisasi sebesar Rp84.487.321.935,00 atau 96,91%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp80.559.886.995,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.927.434.940,00. Masing-masing realisasi pendapatan retribusi pendapatan daerah TA 2011 dan 2010 dapat diuraikan sebagai berikut. 1) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut.

132



Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

%

Rp

Rp

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan b) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

5.214.108.375,00

7.080.872.712,00

135,80%

1.866.764.337,00

27.108.625,00

27.115.500,00

100,03%

6.875,00

26.510.000,00

c) Retribusi Reklame. d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

16.090.295.800,00

17.338.905.630,00

107,76%

1.248.609.830,00

14.834.164.685,00

4.888.000.000,00

1.313.694.500,00

26,88%

(3.574.305.500,00)

1.350.071.375,00

e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. f) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

5.511.604.000,00

5.201.128.350,00

94,37%

(310.475.650,00)

3.994.227.030,00

6.721.686.288,00

6.327.103.800,00

94,13%

(394.582.488,00)

6.145.140.950,00

g) Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

2.692.000.000,00

4.210.422.000,00

156,40%

1.518.422.000,00

5.587.668.500,00

h) Retribusi Pelayanan Pasar

9.750.089.324,00

9.670.120.287,00

99,18%

(79.969.037,00)

8.659.721.676,00

145.293.750,00

330.561.000,00

227,51%

185.267.250,00

248.955.000,00

4.353.890.625,00

5.279.678.200,00

121,26%

925.787.575,00

4.002.947.900,00

55.394.076.787,00

56.779.601.979,00

102,50%

1.385.525.192,00

49.595.518.677,00

i) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat j) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Jumlah Retribusi Jasa Umum

4.746.111.561,00

Dari anggaran penerimaan jasa umum TA 2011 sebesar Rp55.394.076.787,00 terealisasi sebesar Rp56.779.601.979,00 atau 102,50%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp49.595.518.677,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.184.083.302,00. Penerimaan retribusi jasa umum TA 2011 yang tidak mencapai target anggaran antara lain jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, jasa pengujian kendaraan bermotor dan jasa pelayanan persampahan/kebersihan. 2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah dan/atau penjualan produksi usaha daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut. Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah b) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Rp

%

Rp

Rp

9.034.966.150,00

8.911.024.606,00

98,63%

(123.941.544,00)

8.646.790.168,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

2.209.074.000,00

c) Retribusi Terminal. d) Retribusi Tempat Khusus Parkir

613.218.000,00

395.905.950,00

64,56%

(217.312.050,00)

375.732.850,00

746.670.000,00

593.169.000,00

79,44%

(153.501.000,00)

575.447.000,00

e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus f) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

105.300.000,00

103.070.000,00

97,88%

(2.230.000,00)

94.060.000,00

2.709.378.750,00

3.182.970.000

117,48%

473.591.250,00

2.604.007.250,00

807.300.000,00

836.831.400

103,66%

29.531.400,00

768.234.000,00

16.000.000,00

80.079.875,00

500,50%

64.079.875,00

0,00

14.032.832.900,00

14.103.050.831,00

100,50%

70.217.931,00

15.273.345.268,00

g) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa h) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Jumlah Retribusi Jasa Usaha

Dari anggaran penerimaan jasa usaha sebesar Rp14.032.832.900,00 terealisasi sebesar Rp14.103.050.831,00 atau 100,50%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp15.273.345.268,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.170.294.437,00. Penerimaan retribusi jasa usaha TA 2011 yang tidak mencapai target anggaran antara lain jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir dan jasa usaha penyediaan dan/ penyedotan kakus. 3) Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan

133


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD dan dapat dirinci sebagai berikut. Anggaran 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2011

Realisasi 2010

2011 Rp a) Retribusi Izin Penyambungan Jalan Masuk b) Retribusi Izin Persewaan Alat Berat c) Retribusi Izin Trayek d) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan e) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian. f) Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional/IUJKN. Jumlah Retribusi Perijinan Tertentu

Rp

%

Rp

Rp

0,00

0,00

0,00%

0,00

543.711.400,00

131.665.313,00

148.530.000

112,81%

16.864.687,00

118.335.000,00

107.280.000,00

44.475.625,00

41,46%

(62.804.375,00)

45.328.750,00

13.834.959.000,00

10.257.973.200,00

74,15%

(3.576.985.800,00)

10.073.715.700,00

3.677.500.000,00

3.153.690.300

85,76%

(523.809.700,00)

4.744.832.200

0,00

0,00

0,00%

0,00

165.100.000,00

17.751.404.313,00

13.604.669.125,00

76,64%

(4.146.735.188,00)

15.691.023.050,00

Anggaran Penerimaan retribusi perijinan tertentu TA 2011 sebesar Rp17.751.404.313,00 terealisasi sebesar Rp13.604.669.125,00 atau 76,64%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp15.691.023.050,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.086.353.925,00. Penerimaan retribusi jasa tertentu TA 2011 yang tidak mencapai target anggaran antara lain jasa retribusi izin trayek, jasa retribusi IMB dan jasa retribusi izin gangguan/keramaian. c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan realisasi TA 2011 dan 2010 sebagai berikut. Realisasi 2011

Anggaran 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp 1) Perusda RPH dan BPH 2) Perusda Percetakan 3) Perusda Bank Pasar 4) Bank Jateng Cabang Semarang Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Rp

%

Rp

Rp

31.158.328,00

33.744.600,00

108,30%

2.586.272,00

29.877.700,00

146.806.000,00

0,00

0,00%

(146.806.000,00)

0,00

198.000.000,00

175.866.325,00

88,82%

(22.133.675,00)

167.492.521,00

5.629.835.672,00

5.771.918.433,00

102,52%

142.082.761,00

6.013.056.741,00

6.005.800.000,00

5.981.529.358,00

99,60%

(24.270.642,00)

6.210.426.962,00

Target anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2011 sebesar Rp6.005.800.000,00 terealisasi sebesar Rp5.981.529.358,00 atau 99,60% . Dibandingkan realisasi TA 2010 sebesar Rp6.210.426.962,00 mengalami penurunan sebesar Rp228.897.604,00. BUMD yang tidak mencapai target antara lain Perusda Percetakan dan Perusda Bank Pasar. d. Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari 10 Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang. Penerimaan Lain – lain PAD Yang Sah untuk periode TA 2011 dan tahun 2010 dirinci sebagai berikut.

134



Anggaran 2011

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan BLU 2 Fasilitas Umum 3 Pelepasan Hak atas Tanah 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Penj Peralatan/Perlengkapan Kantor yang tidak terpakai Jasa Giro Bunga Deposito Pengembalian dari MAJT Pengembalian Pembayaran Perjalanan Dinas Pengembalian Kelebihan Biaya Pungut PBB Pengembalian dari Kejaksanaan Karcis Parkir Plat Ijin Reklame Sewa Aset Tanah Retribusi Kelebihan Muatan Retribusi Tera Ulang dan tera SPBU Pandanaran Sewa Lahan Jembatan Ciputra-Anggrek Sewa Lahan Jembatan Ciputra-Ahmad Dahlan Kerjasama Lantai dasar Pertokoan Simpang 5 Kerjasama Bengkok Pujasera Ngaliyan Kerjasama PT. NARPATI Bunga Bank Dana Bergulir Lain-lain DPKAD Penjualan Hasil Pertanian Penjualan Hasil Perkebunan Penjualan Hasil Peternakan Penjualan Hasil Perikanan Karcis Parkir (Lain2 PAD) Karcis Parkir Kendaraan Goa Kreo Karcis Parkir Kendaraan KB.Wonosari Penerimaan Lain-lain Penerimaan Lain-lain (GGS) Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Bagi Hasil TPI TPI Tambak Lorok Sumbangan Pihak III Jumlah Lain-lain PAD yang Sah

96,68% 81,04% 210,28%

Lebih/Kurang 2011 Rp (1.326.194.135,00) (1.336.477.391,00) 3.650.022.360,00

59.300.000,00

134,77%

15.300.000,00

55.290.000,00

5.890.437.349,00 5.826.630.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.576.000,00 397.692.550,00 38.919.393,00 198.746.849,00 1.430.000.000,00 0,00 112.500.000,00 161.051.000,00 13.892.100,00 580.000.000,00 118.983.592,00 3.279.240.341,00 30.694.000,00 0,00 549.417.421,00 10.530.000,00 0,00 0,00 0,00 75.825.000,00 826.072.473,00 0,00 0,00 0,00 50.864.056,00 70.985.078.946,00

103,31% 165,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 101,15% 124,67% 9,00% 159,64% 50,17% 0,00% 125,00% 121,00% 119,26% 100,00% 0,00% 0,00% 255,92% 0,00% 100,30% 107,67% 0,00% 0,00% 0,00% 79,21% 100,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 105,52%

188.868.849,00 2.306.877.774,00 0,00 (280.446.900,00) (351.633.636,00) (985.000.000,00) (5.000.000,00) 576.000,00 78.692.550,00 (393.580.607,00) 74.246.849,00 (1.420.375.000,00) (11.000.000,00) 22.500.000,00 27.951.000,00 2.243.100,00 0,00 118.983.592,00 3.279.240.341,00 18.700.250,00 0,00 1.667.421,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 (19.900.000,00) 4.927.473,00 0,00 0,00 0,00 50.864.056,00 3.712.803.946,00

8.542.053.443,00 6.397.555.175,00 1.295.959.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.769.500,00 409.566.099,00 0,00 0,00 880.000.000,00 12.967.900,00 90.313.552,00 146.410.000,00 11.649.000,00 0,00 152.865.012,00 3.466.250.926,00 6.720.000,00 4.918.000,00 381.750.260,00 0,00 8.606.000,00 10.568.000,00 11.410.000,00 33.854.000,00 0,00 213.358.000,00 148.245.000,00 2.017.384,00 0,00 63.541.571.846,00

Realisasi 2011

Rp 39.937.500.000 7.049.055.000,00 3.309.800.000,00

Rp 38.611.305.865,00 5.712.577.609,00 6.959.822.360,00

44.000.000,00 5.701.568.500,00 3.519.753.214,00 0,00 280.446.900,00 351.633.636,00 985.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 319.000.000,00 432.500.000,00 124.500.000,00 2.850.375.000,00 11.000.000,00 90.000.000,00 133.100.000,00 11.649.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00 11.993.750,00 0,00 547.750.000,00 9.780.000,00 0,00 0,00 0,00 95.725.000,00 821.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.272.275.000,00

Rasio %

Realisasi 2010 Rp 39.434.775.113,00 1.775.941.190,00 5.758.740,00

Target anggaran lain – lain PAD yang sah sebesar Rp67.272.275.000,00 terealisasi sebesar Rp70.985.078.946,00 atau 105,52%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp63.541.571.846,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.443.507.100,00. Dinas – dinas yang pendapatannya tidak mencapai target diantaranya adalah : 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tidak tercapai target karena : Karena sejak tanggal 13 Maret 2011 penjualan air di kampung wisata Taman Lele ditutup karena belum mempunyai ijin pemanfaatan air bersih dari Dirjen Pemanfaatan Sumber Daya Air sehingga tidak ada pendapatan dari penjualan air.

135


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 2. Sekretariat Daerah SPBU Pandanaran • Karena PT.Rabas belum memenuhi kewajiban membayar denda atas pokok sewa yang masih menjadi piutang karena yang bersangkutan mengajukan gugatan kepada PTUN Semarang dan saat ini masih proses banding. 2.

Pendapatan Transfer Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 %

Rp

Rp

(27.906.537.211,00)

967.153.006.791,00

Rp

Rp

a. Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan b. Transfer Pemerintah Pusat lainnya

997.281.109.000,00

969.374.571.789,00

97,20%

238.671.449.000,00

239.992.018.350,00

100,55%

1.320.569.350,00

0,00

c. Transfer Pemerintah Provinsi

221.149.709.000,00

234.691.238.426,00

106,12%

13.541.529.426,00

152.436.681.857,00

1.457.102.267.000,00

1.444.057.828.565,00

99,10%

(13.044.438.435,00)

1.119.589.688.648,00

Jumlah Pendapatan Transfer

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2011, dengan rincian sebagai berikut. a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Semarang untuk periode TA 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Anggaran 2011

1) 2) 3) 4)

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil SDA Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

48.401.500.000,00

87,78% 192,41% 100,00% 100,00%

Lebih/Kurang 2011 Rp (28.421.709.027,00) 515.171.816,00 0,00 0,00

969.374.571.789,00

97,20%

(27.906.537.211,00)

Realisasi 2011

Rasio

Rp 232.621.304.000,00 557.500.000,00 715.700.805.000,00

Rp 204.199.594.973,00 1.072.671.816,00 715.700.805.000,00

48.401.500.000,00 997.281.109.000,00

%

Realisasi 2010 Rp 295.955.494.744,00 719.040.047,00 640.186.272.000,00 30.292.200.000,00 967.153.006.791,00

1) Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kota Semarang untuk periode TA 2011 dan 2010. Dana Bagi Hasil Pajak dengan rincian sebagai berikut.

a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan b) Bangunan. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) OPDN dan c) Pasal 21 d) Bagi Hasil dari PPH Pasal 25/29 e) Bagi Hasil Cukai Tembakau Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

92,89%

Lebih/Kurang 2011 Rp (10.056.528.158,00)

0,00%

0,00

102.153.033.923,00

59.817.461.120,00

74,31%

(20.682.538.880,00)

60.109.293.676,00

6.837.647.892,00 6.101.014.119,00

136,75% 108,53% 87,78%

1.837.647.892,00 479.710.119,00 (28.421.709.027,00)

4.728.429.776,00 5.311.289.543,00

Realisasi 2011

Anggaran 2011 Rp 141.500.000.000,00

Rp 131.443.471.842,00

0,00

0,00

80.500.000.000,00 5.000.000.000,00 5.621.304.000,00 232.621.304.000,00

136

204.199.594.973,00

Rasio %

Realisasi 2010 Rp 123.653.447.826,00

295.955.494.744,00


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2011 dan 2010, dengan rincian sebagai berikut.

0,00

0,00%

Lebih/Kurang 2011 Rp (57.500.000,00)

500.000.000,00

1.072.671.816,00

214,53%

572.671.816,00

675.177.720,00

557.500.000,00

1.072.671.816,00

192,41%

515.171.816,00

719.040.047,00

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

%

Rp 57.500.000,00

a) Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi b) (Royalti) Jumlah Bagi Hasil Sumber Daya alam

Realisasi 2010 Rp 43.862.327,00

3) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode TA 2011, dengan rincian sebagai berikut. Sesuai Perpres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2011 yang kemudian dikoreksi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.07/2011 bahwa penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat ditransfer dan ditampung dalam rekening giro BPD Jateng a.n Kas Daerah Kota Semarang. DAU Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp715.700.805.000,00 realisasi Rp715.700.805.000,00 dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp75.514.533.000,00. 4) Dana Alokasi Khusus Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

%

Rp Dana Alokasi Khusus Jumlah

Lebih/Kurang 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

48.401.500.000,00

48.401.500.000,00

100,00%

0,00

30.292.200.000,00

48.401.500.000,00

48.401.500.000,00

100,00%

0,00

30.292.200.000,00

Dari anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2011 sebesar Rp48.401.500.000,00 terealisasi sebesar Rp48.401.500.000,00 atau 100,00% dari anggarannya. Dibandingkan realisasi TA 2010 sebesar Rp30.292.200.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.109.300.000,00. b.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kota Semarang untuk periode TA 2011 dengan rincian sebagai berikut: Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011

1) Dana Otonomi Khusus 2) Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Rp

%

Rp

Rp

238.671.449.000,00

239.992.018.350,00

100,55%

1.320.569.350,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

238.671.449.000,00

239.992.018.350,00

100,55%

1.320.569.350,00

0,00

137

Rp 0,00


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Dari anggaran penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya Tahun 2011 sebesar Rp238.671.449.000,00 terealisasi sebesar Rp239.992.018.350,00 atau 100,55%. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

Rp

%

Rp

1 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)

10.922.982.000,00

10.922.982.000,00

100,00%

0,00

0,00

2 Dana Bantuan Operasional Sekolah

93.000.125.000,00 134.748.342.000,00

94.320.693.750,00 134.748.342.600,00

101,42%

1.320.568.750,00

100,00%

600,00

0,00 0,00

238.671.449.000,00

239.992.018.350,00

100,55%

1.320.569.350,00

0,00

3 Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunj.Prof. Jumlah

c. Transfer Pemerintah Provinsi Penerimaan Transfer - Pemerintah Provinsi yang dialokasikan pada Pemerintah Kota Semarang meliputi dana bantuan/instruksi untuk pembangunan dan bantuan keuangan dari Gubernur Jawa Tengah, yang didasarkan pada SKO Gubernur Jawa Tengah. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2011 dan 2010 dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang dilaporkan sebagai berikut. Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi

Rp

%

Rp

Rp

221.149.709.000,00

234.691.238.426,00

106,12%

13.541.529.426,00

151.869.469.927,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

567.211.930,00

221.149.709.000,00

234.691.238.426,00

106,12%

13.541.529.426,00

152.436.681.857,00

Rp

Target anggaran penerimaan transfer pemerintah provinsi TA 2011 sebesar Rp221.149.709.000,00 terealisasi sebesar Rp234.691.238.426,00 atau 106,12%. Dibanding realisasi TA.2010 sebesar Rp152.436.681.857,00 mengalami kenaikan sebesar Rp82.254.556.569,00. Penerimaan Transfer ini dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. • Anggaran Penerimaan Bagi Hasil Pajak - Pemerintah Provinsi tahun 2011 dengan anggaran sebesar Rp221.149.709.000,00, realisasi sebesar Rp234.691.238.426,00 dengan rincian sebagai berikut. Anggaran 2011 a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan d) Pemanfaatan air Bawah Tanah Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan e) Pemanfaatan air permukaan Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

Realisasi 2011

Rasio

Rp 79.131.207.856,00 53.803.559.067,00

Rp 79.572.591.677,00 88.871.611.393,00

87.314.942.077,00

65.605.379.006,00

0,00

0,00

% 100,56% 165,18% 75,14% 0,00%

900.000.000,00

641.656.350,00

71,30%

221.149.709.000,00

234.691.238.426,00

106,12%

138

Lebih/Kurang 2011 Rp 441.383.821,00 35.068.052.326,00 (21.709.563.071,00) 0,00 (258.343.650,00) 13.541.529.426,00

Realisasi 2010 Rp 59.548.450.565,00 43.111.953.573,00 47.613.154.931,00 850.623.544,00 745.287.314,00 151.869.469.927,00


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi yang tidak mencapai target berasal dari Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bagi Hasil dari Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan. 3.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah

a. Pendapatan Hibah.. b. Pendapatan Dana Darurat c Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%


Realisasi 2010 Rp

0,00 0,00 88.558.675.000,00

0,00 0,00 88.323.675.000,00

0,00% 0,00% 99,73%

0,00 0,00 (235.000.000,00)

0,00 0,00 175.985.307.400,00

88.558.675.000,00

88.323.675.000,00

99,73%

(235.000.000,00)

175.985.307.400,00

Dari anggaran penerimaan lain – lain yang sah TA 2011 sebesar Rp88.558.675.000,00 terealisasi sebesar Rp88.323.675.000,00 atau 99,73%. Dibanding realisasi TA.2010 sebesar Rp175.985.307.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp87.661.632.400,00. B. BELANJA Belanja Daerah Kota Semarang pada periode Tahun Anggaran 2011 dibagi ke dalam sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang TA 2011 serta Realisasi TA 2010 dapat diuraikan sebagai berikut.

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rp 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja

Rp

Rasio %


Realisasi 2010 Rp

1.846.232.329.605,00 412.365.335.395,00 1.500.000.000,00

1.730.283.309.977,00 305.708.572.973,00 590.755.800,00

93,72% 74,14% 39,38%

(115.949.019.628,00) (106.656.762.422,00) (909.244.200,00)

1.516.173.060.279,00 216.489.091.097,00 0

2.260.097.665.000,00

2.036.582.638.750,00

90,11%

(223.515.026.250,00)

1.732.662.151.376,00

Dari anggaran belanja daerah TA 2011 sebesar Rp2.260.097.665.000,00 terealisasi sebesar Rp2.036.582.638.750,00 atau 90,11%, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.732.662.151.376,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp303.920.487.374,00 lebih lanjut dirinci sebagai berikut : 1. Belanja Operasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Semarang dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2011 dan tahun 2010 sebagai berikut.

139



Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Lebih/Kurang

Realisasi 2010

2011 %

Rp

1.112.309.887.428,00

95,44%

53.200.794.065,00

977.070.395.943,00

461.754.142.715,00

90,19%

50.196.817.397,00

399.034.924.073,00

1.080.000.000,00

764.141.700,00

70,75%

315.858.300,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

52.120.625.000,00

50.113.503.179,00

96,15%

2.007.121.821,00

32.681.440.321,00

114.781.495.000,00

104.553.067.830,00

91,09%

10.228.427.170,00

105.517.732.817,00

788.568.000,00

788.567.125,00

100,00%

875,00

1.846.232.329.605,00

1.730.283.309.977,00

93,72%

115.949.019.628,00

Rp

Rp

a.

Belanja Pegawai

1.165.510.681.493,00

b.

Belanja Barang

511.950.960.112,00

c.

Bunga

d.

Subsidi

e.

Hibah

f.

Bantuan Sosial

g.

Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi

Rp

1.080.000.000,00 0,00

788.567.125,00 1.516.173.060.279,00

Dari anggaran belanja operasi TA 2011 sebesar Rp1.846.232.329.605,00 teralisasi sebesar Rp1.730.283.309.977,00 atau 93,72%, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp214.110.249.698,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp1.516.173.060.279,00. Pada tahun 2011 maupun tahun 2010 jenis belanja subsidi tidak dianggarkan. Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut. a. Belanja Pegawai Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS/Non PNS dan uang lembur dengan anggaran dan realisasi TA 2011 serta realisasi TA 2010 untuk masing-masing SKPD sebagai berikut.

140


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp 622.951.074.882,00

98,14%

11.775.348.368,00

537.120.085.682,00

Dinas Kesehatan Kota

52.073.228.950,00

50.616.371.846,00

97,20%

1.456.857.104,00

47.309.714.116,00

Rumah Sakit Umum Daerah

34.073.797.548,00

30.995.002.289,00

90,96%

3.078.795.259,00

26.800.795.828,00

4

Dinas Bina Marga

10.086.226.200,00

9.636.564.097,00

95,54%

449.662.103,00

6.895.814.553,00

5

Dinas PSDA dan ESDM

11.931.751.500,00

10.308.544.466,00

86,40%

1.623.207.034,00

7.703.246.628,00

6

Dinas Kebakaran

7

Dinas Tata Kota dan Perumahan

8 9 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

11

Badan Lingkungan Hidup (BLH)

12

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

13 14

Dinas Pendidikan

2 3

%

Rp

Rp 634.726.423.250,00

1

7.887.339.000,00

7.673.823.931,00

97,29%

213.515.069,00

12.423.880.400,00

11.732.049.449,00

94,43%

691.830.951,00

Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame

6.480.715.000,00

6.157.631.212,00

95,01%

323.083.788,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

6.838.254.000,00

6.419.015.807,00

93,87%

419.238.193,00

15.467.155.000,00

16.838.949.408,00

108,87%

(1.371.794.408,00)

4.663.878.000,00

4.488.678.117,00

96,24%

175.199.883,00

12.736.677.400,00

11.947.187.918,00

93,80%

789.489.482,00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

6.889.551.000,00

6.738.421.673,00

97,81%

151.129.327,00

Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana

9.775.855.000,00

9.499.991.592,00

97,18%

275.863.408,00

15

Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga

8.603.179.000,00

8.191.784.883,00

95,22%

411.394.117,00

16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD)

2.465.694.000,00

1.974.279.262,00

80,07%

491.414.738,00

17

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6.921.786.000,00

6.759.157.527,00

97,65%

162.628.473,00

18

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4.788.976.000,00

4.617.499.956,00

96,42%

171.476.044,00

19

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT)

4.715.246.000,00

4.610.260.110,00

97,77%

104.985.890,00

20

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8.277.118.000,00

7.984.728.700,00

96,47%

292.389.300,00

21

Badan Kesbang, Politik dan Linmas

4.070.769.500,00

3.915.213.010,00

96,18%

155.556.490,00

22

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP)

14.541.041.000,00

13.948.590.421,00

95,93%

592.450.579,00

23

Pelaksana Harian Badan Narkotika (Lakhar - BNK)

24

DPRD

25

Walikota dan Wakil Walikota

26

Sekretariat Daerah

27

Sekretariat DPRD

28

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

29 30

0,00

0,00

0,00%

0,00

13.426.849.000,00

11.875.983.590,00

88,45%

1.550.865.410,00

829.998.000,00

829.760.213,00

99,97%

237.787,00

32.851.215.000,00

29.210.020.477,00

88,92%

3.641.194.523,00

7.221.631.940,00 9.794.107.571,00 5.083.258.610,00 5.340.580.952,00 13.930.627.849,00 3.191.904.458,00 11.064.512.882,00 6.578.464.712,00 8.731.494.107,00 7.487.144.343,00

5.578.585.434,00 3.854.561.043,00 4.415.760.554,00 7.382.974.845,00 4.792.544.755,00 14.539.289.652,00 1.641.014.358,00 11.557.575.375,00 754.194.279,00 27.113.962.875,00 5.499.041.317,00

9.946.028.000,00

7.247.028.359,00

72,86%

2.698.999.641,00

68.244.500.300,00

54.890.065.975,00

80,43%

13.354.434.325,00

47.010.724.433,00

Inspektorat

6.000.241.100,00

5.478.654.529,00

91,31%

521.586.571,00

3.545.791.766,00

Kec. Semarang Selatan

6.921.631.000,00

6.595.401.645,00

95,29%

326.229.355,00

31

Kec. Semarang Utara

5.978.332.000,00

5.481.563.446,00

91,69%

496.768.554,00

32

Kec. Semarang Barat

8.536.321.000,00

8.019.735.698,00

93,95%

516.585.302,00

33

Kec. Semarang Timur

6.552.695.000,00

6.310.459.978,00

96,30%

242.235.022,00

34

Kec. Semarang Tengah

9.142.587.000,00

8.681.457.214,00

94,96%

461.129.786,00

35

Kec. Gunungpati

7.494.491.000,00

6.654.803.533,00

88,80%

839.687.467,00

36

Kec.Tugu

4.293.749.000,00

4.006.145.821,00

93,30%

287.603.179,00

37

Kec. Mijen

5.312.288.000,00

5.203.196.875,00

97,95%

109.091.125,00

38

Kec. Genuk

6.674.744.500,00

6.386.880.897,00

95,69%

287.863.603,00

39

Kec. Gajahmungkur

5.499.991.000,00

5.313.795.364,00

96,61%

186.195.636,00

40

Kec. Tembalang

6.696.428.500,00

6.481.995.924,00

96,80%

214.432.576,00

41

Kec. Candisari

5.092.289.000,00

4.925.936.751,00

96,73%

166.352.249,00

42

Kec. Banyumanik

8.466.386.200,00

7.860.807.000,00

92,85%

605.579.200,00

43

Kec.Ngaliyan

6.007.940.800,00

5.678.427.589,00

94,52%

329.513.211,00

44

Kec. Gayamsari

4.920.033.000,00

4.625.812.201,00

94,02%

294.220.799,00

45

Kec. Pedurungan

9.246.563.000,00

8.591.963.147,00

92,92%

654.599.853,00

46

Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

5.944.833.100,00

5.030.213.832,00

84,61%

914.619.268,00

47

Kantor Pendidikan dan Latihan (Diklat)

4.428.544.000,00

4.315.514.734,00

97,45%

113.029.266,00

48

Kantor Ketahanan Pangan

1.393.617.000,00

1.345.330.198,00

96,54%

48.286.802,00

49

Kantor Perpustakaan dan Arsip

1.919.347.245,00

1.675.832.137,00

87,31%

243.515.108,00

50

Dinas Pertanian

6.570.611.000,00

6.299.618.494,00

95,88%

270.992.506,00

51

Dinas Kelautan dan Perikanan

3.513.487.000,00

3.410.880.340,00

97,08%

102.606.660,00

52

Dinas Pasar

18.529.627.000,00

17.490.800.077,00

94,39%

1.038.826.923,00

53

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4.636.772.000,00

4.386.980.834,00

94,61%

249.791.166,00

4.325.461.379,00

1.165.510.681.493,00

1.112.309.887.428,00

95,44%

53.200.794.065,00

977.070.395.943,00

Jumlah Belanja Pegawai

6.160.944.637,00 5.092.593.113,00 7.700.890.731,00 6.095.088.090,00 8.231.774.642,00 6.222.985.374,00 3.742.495.340,00 4.799.694.161,00 5.862.478.262,00 4.825.223.655,00 5.966.927.039,00 4.646.951.981,00 7.307.836.424,00 5.221.697.402,00 4.557.701.864,00 8.045.285.451,00 5.616.964.645,00 3.379.948.402,00 1.256.708.640,00 1.447.319.218,00 5.048.388.651,00 3.205.868.733,00 16.369.763.192,00

Dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp1.165.510.681.493,00 terealisasi sebesar Rp1.112.309.887.428,00 atau 95,44%, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp135.239.491.485,00 (13,84%) dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp977.070.395.943,00. Pada SKPD Dishubkominfo, Belanja Pegawai terdapat kelebihan dari target belanja sebesar (8,87%), hal ini dikarenakan belanja pegawai BLU Unit Mangkang yang belum terakomodasi pada DPA maupun DPPA Dishubkominfo tahun 2011. b. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas, serta

141


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 iuran dan sumbangan, dengan anggaran / realisasi TA 2011 serta realisasi 2010, sebagai berikut. Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

1

Dinas Pendidikan

91.798.599.680,00

88.992.793.591,00

96,94%

2.805.806.089,00

49.291.565.335,00

2


34.282.139.144,00

32.829.930.063,00

95,76%

1.452.209.081,00

38.363.852.507,00

3


28.292.356.052,00

21.513.619.519,00

76,04%

6.778.736.533,00

21.929.306.218,00

4

Dinas Bina Marga

16.174.798.800,00

14.418.336.366,00

89,14%

1.756.462.434,00

8.434.574.211,00

11.556.045.562,00

89,14%

1.407.599.438,00

7.938.795.389,00

178.774.824,00

2.858.416.576,00

5

Dinas PSDA dan ESDM

12.963.645.000,00

6

Dinas Kebakaran

2.835.175.500,00

2.656.400.676,00

93,69%

7


4.902.487.500,00

4.553.023.862,00

92,87%

349.463.638,00

3.097.723.913,00

8


4.240.053.000,00

3.539.147.385,00

83,47%

700.905.615,00

2.601.528.371,00

9


10


11


12


9.491.471.000,00

8.447.865.856,00

89,00%

1.043.605.144,00

6.970.799.732,00

14.070.044.000,00

15.465.858.112,00

109,92%

(1.395.814.112,00)

10.315.941.474,00

3.793.088.000,00

3.706.996.000,00

97,73%

86.092.000,00

2.473.591.400,00

28.474.053.100,00

27.979.557.969,00

98,26%

494.495.131,00

31.553.669.920,00

13


4.775.258.000,00

4.531.785.096,00

94,90%

243.472.904,00

6.070.769.939,00

14


4.077.798.000,00

3.995.269.900,00

97,98%

82.528.100,00

4.597.490.972,00

15


6.316.486.000,00

5.710.200.334,00

90,40%

606.285.666,00

5.862.391.741,00

16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2.158.114.000,00

1.405.533.965,00

65,13%

752.580.035,00

17


4.344.408.000,00

4.153.421.909,00

95,60%

190.986.091,00

18


3.269.653.000,00

3.079.137.851,00

94,17%

190.515.149,00

2.461.834.585,00

19


2.833.123.600,00

2.733.809.799,00

96,49%

99.313.801,00

2.978.570.736,00

20


4.191.179.000,00

4.062.087.965,00

96,92%

129.091.035,00

3.102.194.080,00

21


2.584.377.500,00

2.383.136.850,00

92,21%

201.240.650,00

2.398.527.659,00

22


3.093.839.000,00

3.034.411.809,00

98,08%

59.427.191,00

2.820.426.594,00

23


0,00

0,00

0,00%

0,00

861.428.839,00

24

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

25


0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

26

Sekretariat Daerah

79.578.777.100,00

69.829.579.198,00

87,75%

9.749.197.902,00

68.814.035.265,00

3.820.353.933,00

27

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

35.582.323.966,00

23.201.572.042,00

65,21%

12.380.751.924,00

20.982.342.466,00

28

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

64.479.188.450,00

58.861.969.884,00

91,29%

5.617.218.566,00

46.233.472.182,00

1.143.965.900,00

1.100.489.947,00

96,20%

43.475.953,00

2.854.116.055,00 907.027.860,00

29

Inspektorat

30

Kecamatan Semarang Selatan

459.996.000,00

429.915.146,00

93,46%

30.080.854,00

31

Kecamatan Semarang Utara

573.526.000,00

565.341.797,00

98,57%

8.184.203,00

874.567.931,00

32

Kecamatan Semarang Barat

788.669.000,00

713.766.119,00

90,50%

74.902.881,00

1.280.604.123,00

33

Kecamatan Semarang Timur

665.565.000,00

645.424.090,00

96,97%

20.140.910,00

1.013.387.500,00

34

Kecamatan Semarang Tengah

716.721.500,00

656.305.994,00

91,57%

60.415.506,00

1.213.932.340,00

35

Kecamatan Gunungpati

690.499.000,00

652.768.367,00

94,54%

37.730.633,00

1.293.372.882,00

635.552.723,00

99,65%

2.243.277,00

743.926.443,00

24.182.973,00

1.116.848.718,00 1.054.407.857,00

36

Kecamatan Tugu

637.796.000,00

37

Kecamatan Mijen

686.626.000,00

662.443.027,00

96,48%

38

Kecamatan Genuk

737.974.500,00

677.054.918,00

91,75%

60.919.582,00

39

Kecamatan Gajahmungkur

841.009.500,00

807.735.438,00

96,04%

33.274.062,00

903.628.384,00

40

Kecamatan Tembalang

692.932.500,00

648.547.450,00

93,59%

44.385.050,00

1.016.256.550,00

41

Kecamatan Candisari

738.949.000,00

670.420.790,00

90,73%

68.528.210,00

758.531.144,00

42

Kecamatan Banyumanik

756.323.800,00

708.785.036,00

93,71%

47.538.764,00

1.047.217.983,00

43

Kecamatan Ngaliyan

722.464.200,00

678.404.675,00

93,90%

44.059.525,00

977.526.844,00

44

Kecamatan Gayamsari

525.307.000,00

489.576.277,00

93,20%

35.730.723,00

753.723.815,00

45

Kecamatan Pedurungan

1.246.968.000,00

1.223.146.973,00

98,09%

23.821.027,00

1.282.915.985,00

46

Badan Kepegawaian Daerah

5.394.633.900,00

4.879.237.562,00

90,45%

515.396.338,00

5.562.472.293,00

47

Kantor Pendidikan dan Latihan

4.270.229.000,00

3.822.157.490,00

89,51%

448.071.510,00

2.946.536.852,00

48


854.219.000,00

847.151.126,00

99,17%

7.067.874,00

750.654.267,00

49


1.886.104.270,00

1.677.098.555,00

88,92%

209.005.715,00

1.602.023.444,00

50

Dinas Pertanian

3.578.442.150,00

3.038.361.106,00

84,91%

540.081.044,00

2.093.797.796,00

51


2.273.826.500,00

2.233.893.307,00

98,24%

39.933.193,00

1.586.819.548,00

1.666.591.482,00

6.161.711.298,00

52

Dinas Pasar

9.432.554.000,00

7.765.962.518,00

82,33%

53


3.033.222.000,00

2.883.110.721,00

95,05%

150.111.279,00

2.405.312.124,00

511.950.960.112,00

461.754.142.715,00

90,19%

50.196.817.397,00

399.034.924.073,00

Jumlah Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2011 sebesar Rp461.754.142.715,00 atau 90,19% dari anggarannya sebesar Rp511.950.960.112,00, naik sebesar Rp62.719.218.642,00 (16,66%) dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp399.034.924.073,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada SKPD Dishubkominfo tahun 2011 melebihi target anggaran sebesar (9,92%), hal ini dikarenakan Belanja Barang dan Jasa BLU Unit Mangkang yang belum terakomodasi pada DPA maupun DPPA Dishubkominfo tahun 2011. Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdapat pelampauan realisasi

142


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 anggaran belanja jasa konsultasi dalam kegiatan supervisi, pembinaan dan stimulasi sebesar Rp3.780.000 (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi dari bendahara pengeluaran untuk pengajuan dana kegiatan tesebut. Yang mana pengambilan sebelum perubahan anggaran sebanyak Rp43.780.000,- (Empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) adapun setelah perubahan anggaran ada pengurangan sehingga menjadi Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), maka ada selisih Rp3.780.000,- (Tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Adanya kelebihan tersebut telah disetor ke Kas Daerah sebagaimana bukti terlampir. c. Belanja Bunga Belanja Bunga adalah belanja yang terkait dengan biaya bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan) berupa Sub Loan Agreement (SLA), dengan anggaran dan realisasi tahun 2011 serta realisasi tahun 2010 sebagai berikut. Anggaran 2011

Realisasi 2011

Lebih/Kurang

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp Belanja Bunga Jumlah Belanja Bunga

Rp

Rp

%

Rp

1.080.000.000,00

764.141.700,00

70,75%

315.858.300,00

1.080.000.000,00

1.080.000.000,00

764.141.700,00

70,75%

315.858.300,00

1.080.000.000,00

Dari anggaran Belanja Bunga sebesar Rp1.080.000.000 terealisasi sebesar Rp764.141.700,00 atau 70,75 %, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp315.858.300,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp1.080.000.000,00. d. Belanja Hibah Belanja Hibah TA 2011 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Anggaran dan realisasi 2011 serta realisasi TA 2010 sebagai berikut.

143


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Lebih/Kurang Belanja Hibah

1)

KONI Kota Semarang

2)

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

11.000.000.000,00

9.882.186.725,00

89,84%

1.117.813.275,00

7.000.000.000,00

KORPRI Kota Semarang

500.000.000,00

500.000.000,00

100,00%

0,00

500.000.000,00

3)

Dharma Wanita

500.000.000,00

500.000.000,00

100,00%

0,00

350.000.000,00

4)

PKK

1.300.000.000,00

1.300.000.000,00

100,00%

0,00

950.000.000,00

5)

GOW

400.000.000,00

400.000.000,00

100,00%

0,00

300.000.000,00

6)

GOP TKI

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00%

0,00

150.000.000,00

7)

Pramuka

600.000.000,00

497.548.954,00

82,92%

102.451.046,00

800.000.000,00

8)

PMI Kota Semarang

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00%

0,00

100.000.000,00

9)

Badan Amil Zakat

250.000.000,00

250.000.000,00

100,00%

0,00

150.000.000,00

10) Majelis Ulama Indoensia

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00%

0,00

150.000.000,00

11) TMMD

350.000.000,00

350.000.000,00

100,00%

0,00

390.000.000,00

12) Dewan Pendidikan Kota Semarang

250.000.000,00

250.000.000,00

100,00%

0,00

250.000.000,00

13) KPU (Pilwakot)

500.000.000,00

500.000.000,00

100,00%

0,00

15.050.646.627,00

14) PANWASLU / Pemilihan Walikota Semarang

0,00

0,00

0,00%

0,00

1.390.793.694,00

16) Masjid Syeh Jumadil Qubro

0,00

0,00

0,00%

0,00

250000000,00

18) Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00%

0,00

75.000.000,00

19) Dana Peduli Umat Darrut Tauhid (DPU-DT)

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00%

0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

75.000.000,00

21) LAZIS - Jateng

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00%

0,00

75.000.000,00

22) Lembaga Pengembangan Dana Umat (LPDU) UNISSULA

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00%

0,00

50.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

100,00%

0,00

400.000.000,00

20) Rumah Zakat Indonesia

23) KNPI 24) Hibah Kepada Kawasan Industri Terboyo

0,00

0,00

0,00%

0,00

4.000.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00%

0,00

100.000.000,00

26) PHRI

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

50.000.000,00

27) SIMA

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

28) FORWAKOT

100.000.000,00

0,00

0,00%

100.000.000,00

0,00

29) BPK2L (Badan Pengelola Kawasan Kota Lama)

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

30) Dewan Kesehatan Kota

50.000.000,00

40.930.000,00

81,86%

9.070.000,00

0,00

31) Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia (JPRM)

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

32) Yatim Center

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

33) Bina Masyarakat

75.000.000,00

0,00

0,00%

75.000.000,00

0,00

34) Sekolah Juara

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

150.000.000,00

150.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

98.750.000,00

98.750.000,00

100,00%

0,00

0,00

37) BOS Pusat SD Swasta

14.540.800.000,00

14.540.800.000,00

100,00%

0,00

0,00

38) BOS Pusat SMP Swasta

19.056.075.000,00

18.653.287.500,00

97,89%

402.787.500,00

0,00

25) DP2K (Dewan Perimbangan Pembanguan Kota)

35) FORMI 36) Fasilitasi Penyediaan Hukum dan Jamsostek (Tripartit)

39) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

41) Forum Komunikasi Semarang Bersatu (FKSB)

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

42) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

50.000.000,00

0,00

0,00%

50.000.000,00

0,00

43) Sekolah Penghafal Al Qur'an

75.000.000,00

75.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

40) Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia

44) Paguyuban Ibu dan Istri Dewan Kota Semarang Jumlah

150.000.000,00

0,00

0,00%

150.000.000,00

0,00

52.120.625.000,00

50.113.503.179,00

96,15%

2.007.121.821,00

32.681.440.321,00

Dari anggaran belanja hibah TA 2011 sebesar Rp52.120.625.000,00 terealisasi sebesar Rp50.113.503.179,00 atau 96,15%, yang mengalami kenaikan sebesar Rp17.432.062.858,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp32.681.440.321,00. e. Belanja Bantuan Sosial Akun ini menggambarkan Belanja Bantuan Sosial untuk periode TA 2011 yang direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat dan bantuan bidang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut.

144


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Lebih/Kurang Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

1)

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

1.250.000.000,00

805.750.000,00

64,46%

444.250.000,00

765.000.000,00

2)

Santunan Kematian Warga

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

100,00%

0,00

5.000.000.000,00

3)

Bantuan PTT Swasta dan Depag

2.775.600.000,00

100,00%

0,00

2.775.600.000,00

4)

Bantuan PTT Non Dinas Pendidikan

5)

Belanja Bantuan PTT Negeri

6)

Bantuan Kepada Modin

7)

Bantuan GTT Sekolah Swasta

8)

Bantuan GTT Sekolah Negeri

1.120.800.000,00

2.775.600.000,00 118.800.000,00

112.800.000,00

94,95%

6.000.000,00

105.600.000,00

1.783.200.000,00

1.783.200.000,00

100,00%

0,00

1.783.200.000,00

528.000.000,00

528.000.000,00

100,00%

0,00

524.800.000,00

4.500.000.000,00

4.488.030.000,00

99,73%

11.970.000,00

4.500.000.000,00

1.120.800.000,00

100,00%

0,00

1.120.800.000,00

125.970.000,00

9)

Santunan Kebakaran

190.000.000,00

64.030.000,00

33,70%

10)

Bantuan Rehab Sedang Berat Sekolah SMP / MTS

540.000.000,00

540.000.000,00

100,00%

0,00

300.000.000,00

11)

Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah

2.500.000.000,00

2.468.500.000,00

98,74%

31.500.000,00

2.320.000.000,00

12)

Bantuan Sarana dan Prasarana Umum di Kelurahan

27.700.000.000,00

27.633.500.000,00

99,76%

66.500.000,00

10.440.000.000,00

13)

Bantuan Kepada Penyandang Cacat

127.000.000,00

127.000.000,00

100,00%

0,00

123.000.000,00

14)

Bantuan Pemulangan Orang Terlantar

150.000.000,00

25.335.000,00

16,89%

124.665.000,00

34.675.000,00

15)

Bantuan Kepada Korban Bencana Bantuan Operasional Panti Sosial dan Panti Asuhan

200.925.000,00 2.780.580.950,00

49.075.000,00

16)

250.000.000,00 2.781.118.000,00

80,37% 99,98%

537.050,00

171.600.000,00 2.781.117.500,00

17)

Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Keagamaan (TPQ, Madin, Ponpes,Sek mingg)

250.000.000,00

103.000.000,00

41,20%

147.000.000,00

190.500.000,00

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan BPP SD/MI Swasta dan MI Negeri Swasta

0,00

0,00

18)

0,00%

0,00

5.891.781.000,00

0,00

13.400.038.000,00

80.300.000,00

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP SMP / MTS Swasta) 19)

20)

0,00

0,00

0,00%

Bantuan Tali Asih kepada Anggota Linmas Non PNS yang mengabdi 20 tahun keatas

53.000.000,00

53.000.000,00

100,00%

0,00

53.000.000,00

Bantuan Sosial Kematian kepada Anggota Linmas Non PNS

30.000.000,00 23.000.000,00

76,67%

7.000.000,00

30.000.000,00

80.000.000,00

100,00%

0,00

49.000.000,00

21) Bantuan Stimulan kepada UKM Peserta Pameran Promosi 22)

80.000.000,00 Fasilitasi Usaha Produktif Bagi Anak Jalanan Purna Bina

24) 25)

Bantuan Operasional LPMK

26)

Bantuan Operasional RT/RW

27)

Penjaminan SMP RSBI

28)

Bantuan Pengembangan Profesi Guru Dikdas

33.000.000,00

21.000.000,00

63,64%

12.000.000,00

33.000.000,00

212.400.000,00

212.400.000,00

100,00%

0,00

212.400.000,00

2.616.000.000,00

2.602.560.000,00

99,49%

13.440.000,00

7.752.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

100,00%

0,00

400.000.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

70.000.000,00

830.000.000,00

830.000.000,00

100,00%

0,00

820.000.000,00

Bantuan Biaya Studi Lanjut S1/DIV Guru Satuan Pendidikan 29) Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan 30)

400.000.000,00

0,00

0,00%

400.000.000,00

250.000.000,00

4.039.000.000,00

3.382.020.000,00

83,73%

656.980.000,00

4.460.620.000,00

Bea Siswa bagi Keluarga tidak Mampu SMA/SMK Swasta 31) 32)

Subsidi Satuan Pendidikan (SSP SD/MI)

0,00

0,00

0,00%

0,00

1.455.150.000,00

33)

Subsidi Satuan Pendidikan (SSP SMP/MTS)

0,00

0,00

0,00%

0,00

1.988.840.000,00

34)

Bantuan Prasarana Pendidikan TK/RA

0,00

0,00

0,00%

0,00

81.000.000,00

35)

Bantuan Prasarana Pendidikan RKBTK/RB

0,00

0,00

0,00%

0,00

36)

Fasilitasi POS PAUD

0,00

0,00

0,00%

0,00

150.000.000,00 70.000.000,00

37)

Bantuan APE PAUD Non Formal

350.000.000,00

350.000.000,00

100,00%

0,00

38)

Bantuan Penyediaan alat bantu pendidikan SDLB/SLB

0,00

0,00

0,00%

0,00

90.000.000,00

39)

Pengembangan RSBI SMA / SMK

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00%

0,00

200.000.000,00

40)

Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI

160.000.000,00

160.000.000,00

100,00%

0,00

160.000.000,00

41)

Bantuan Multimedia SMA/SMK RSBI

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

50.000.000,00

42)

Bantuan Pengadaan Alat Praktik IPA SMA SBI

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

50.000.000,00

43)

Bantuan Buku Pelajaran SMA/SMK RSBI

0,00

0,00

0,00%

0,00

50.000.000,00

Bantuan Subsidi Biaya Studi Lanjt S1/D4 pada satuan PNF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

12.000.000,00 502.000.000,00

44)

77.000.000,00

45)

Bantuan Penyelenggaraan Pddk Paket A,B,C

580.500.000,00

580.500.000,00

100,00%

0,00

47)

Bantuan Rehab Gedung Sekolah SMA/SMK (swasta)

740.000.000,00

740.000.000,00

100,00%

0,00

250.000.000,00

48)

Bantuan Subsidi Kesejahteraan Guru Wiyata Bhakti pada Satuan Pendidikan Dasar

0,00

0,00

0,00%

0,00

2.535.000.000,00

49)

Bantuan Rehab / Pembangunan SD/MI (swasta)

0,00

0,00

0,00%

0,00

335.000.000,00

50)

Bantuan Subsidi Kesejahteraaan Guru Wiyata Bhakti pada Satuan Pendidikan Menengah

0,00

0,00

0,00%

0,00

312.000.000,00

51)

Bantuan Kepada Posyandu

1.839.600.000,00 80.000.000,00

20.400.000,00

1.816.800.000,00

Bantuan Fasilitasi Penelitian IPA/IPS SMA

1.860.000.000,00 80.000.000,00

98,90%

52)

100,00%

0,00

80.000.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

212.400.000,00 50.000.000,00

Bantuan (Stimulan) kepada Forum Kesehatan Kelurahan (Jemantik) 53) 54)

Peningkatan Bahasa Inggris bagi Guru SMA SBI

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

55)

Bantuan Fasilitas Teknis Taman Bacaan

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00%

0,00

84.000.000,00

56)

Bantuan Kewirausahaan Desa

300.000.000,00

300.000.000,00

100,00%

0,00

230.000.000,00

57)

Bantuan Kelompok Belajar Usaha

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00%

0,00

80.000.000,00

58)

Bantuan Penghargaan Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional Sekolah

300.000.000,00

0,00

0,00%

300.000.000,00

199.750.000,00

59)

Bantuan Ketrampilan Desa

0,00 456.175.000,00

0,00

Bantuan Subsidi bahan Uji Praktek SMK Swasta

0,00 458.490.000,00

0,00%

60)

99,50%

2.315.000,00

40.000.000,00 453.690.000,00

61)

Bantuan Fasilitasi BKK SMK

0,00

250.000.000,00

0,00

0,00

0,00%

3.298.800.000,00

3.297.750.000,00

99,97%

1.050.000,00

1.441.050.000,00

7.007.400.000,00

7.007.400.000,00

100,00%

0,00

1.889.150.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

487.500.000,00

Bantuan Pendamping BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah SD/MI 62)

63)

Bantuan Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan sekolah murah SMP/MTS

64)

Bantuan Transport Tutor PAUD Non Formal

65)

Bantuan Linmas di TPS

66)

Bantuan Pengadaan Alat Bengkel

67)

Bantuan BPIH

68)

Bantuan Pembinaan Kelompok Kesenian dan Kebudayaan

69)

Pendampingan PAMSIMAS

70)

DDUPB (PNPM)

0,00

0,00

0,00%

0,00

1.075.968.000,00

650.000.000,00 703.800.000,00

650.000.000,00 676.247.288,00

100,00%

0,00

96,09%

27.552.712,00

250.000.000,00 210.877.317,00

350.000.000,00

350.000.000,00

100,00%

0,00

500.000.000,00

852.500.000,00 3.463.000.000,00

852.500.000,00 3.463.000.000,00

100,00%

0,00

100,00%

0,00

770.000.000,00 14.525.500.000,00

145



Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Lebih/Kurang

Realisasi 2010

2011 Rp 5.000.000,00 0,00

Rp 2.916.576.000,00

113.000.000,00

71) Bantuan Kepada Tenaga Kependidikan Non Formal 72) Bantuan Kepada Tokoh Agama Bantuan Kegiatan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, dan 73) Perguruan Tinggi

3.000.000.000,00

2.995.000.000,00

187.500.000,00

187.500.000,00

99,83% 100,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

74) Bantuan kepada Lembaga Keagamaan Bantuan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis 75) Masyarakat

1.160.000.000,00

995.500.000,00

85,82%

164.500.000,00

795.450.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

1.153.500.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00 0,00

100,00% 0,00%

0,00 12.000.000,00

100.000.000,00

12.000.000,00 0,00

0,00

0,00%

0,00

261.000.000,00

76) Bantuan Penghargaan kepada Pelaku Seni dan Budaya 77) SKTA Bantuan Petani Orientasi Teknis Buta Aksara dan Tindak Lanjut Pasca 78) Buta Aksara Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil 79) Menengah 80) Bantuan Kepada Dewan Kesenian (DEKASE) 81) Bantuan Lembaga Kursus dan Pelatihan Bantuan Kesejahteraan Pendidikan PAUD Pendidikan Non 82) Formal 83) Bantuan Pengembangan Profesi Didik Formal 84) Bantuan Pengadaan Alat IPA SMA SMK 85) Bantuan Alat Tele Conference SMA Bantuan Pengadaan Peralatan Satuan Pendidikan Swasta 86) SMP SMA MA Bantuan fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan lokal 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139)

Bantuan Operasional Forum Komunikasi LPMK Kota Semarang Bantuan Operasional Forum paguyuban RT/ RW Kota Semarang Bantuan PKBM Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD pendidikan non formal Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah murah SD/MI Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah murah SMP/MTS fasilitasi lomba pelajar Bantuan komputer SMA/SMK Bantuan 83 gugus di UPTD 16 Kecamatan Pembebasan tanah kali tenggang Pembebasan tanah waduk jatibarang Bantuan kegiatan belajar dan mahasiswa Bantuan rehab sedang berat sekolah SD Pendampingan tali asih kali banger & BKT Bantuan penyelenggaraan kegiatan masyarakat Bantuan operasional kelompok PKK PMTAS Bantuan SKD/PPKDBD Kelurahan vokasi (12 Kecamatan) Tali asih perahu kali semarang Karang Taruna Bantuan ganti rugi penyelesaian perkara Pengembangan sarpras PAUD formal Peningkatan sarana SLB Bantuan kesejahteraan pendidik wiyata bakti pendidikan formal Bantuan fasilitasi BLL SMK Bantuan fasilitasi tindak lanjut pasca buta aksara Pengembangan PAUD unggulan non formal Bantuan ruang perpustakaan SD Bantuan pengadaan buku perpustakaan SD bantuan keuangan Bantuan pengadaan buku perpustakaan SMP bantuan keuangan Bantuan pengadaan TIK perpustakaan SD Bantuan pengadaan alat Lab IPA SMP Bantuan fasilitasi pendidikan inklusi SMP Bantuan pembangunan RKB SMK Bantuan buku perpustakaan SMA SMK Pembangunan ruang Lab IPA SMA Ksatrian 1 Pengadaan sarpras TIK SMA/ SMA LB Pengadaan alat peraga matematika SMA/ SMA LB Pengadaan alat peraga matematika SMA Pengadaan alat Lab Fisika SMA/SMK Pengadaan alat Lab Biologi SMA/SMK Pengadaan alat Lab Kimia SMA/SMK UKS SMA/SMK UKS SMP Mubelair SMP Pengadaan Multimedia SMP Pengadaan buku mulog bahasa jawa SMA/SMK Pengadaan buku mulog bahasa jawa SMP Alat bermain di luar (Out Door) Alat bermain di dalam (In Door) Bantuan peningkatan SMP alam Ar-Ridho Meteseh Tembalang Kota Semarang Jumlah

187.500.000,00

12.000.000,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

176.000.000,00

450.000.000,00 100.000.000,00

450.000.000,00 100.000.000,00

100,00% 100,00%

0,00 0,00

350.000.000,00 0,00

585.000.000,00

582.300.000,00

99,54%

2.700.000,00

0,00

77.000.000,00 250.000.000,00 75.000.000,00

70.000.000,00 0,00 75.000.000,00

90,91% 0,00% 100,00%

7.000.000,00 250.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

850.000.000,00

850.000.000,00

100,00%

0,00

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00

0,00

90.751.000,00

90.751.000,00

100,00

0,00

90.750.000,00

90.750.000,00

100,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00

0,00

12.000.000,00

12.000.000,00

100,00

0,00

1.482.870.000,00

1.477.020.000,00

99,61

5.850.000,00

1.966.300.000,00

1.966.273.152,00

100,00

26.848,00

450.000.000,00 640.000.000,00 674.568.000,00 955.786.000,00 2.954.696.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 2.918.716.000,00 200.000.000,00 2.616.000.000,00 485.100.000,00 318.600.000,00 600.000.000,00 1.700.000.000,00 350.000.000,00 111.250.000,00 500.000.000,00 180.000.000,00

0,00 640.000.000,00 669.384.000,00 643.750.000,00 694.195.440,00 112.000.000,00 200.000.000,00 68.566.000,00 0,00 2.616.000.000,00 459.900.000,00 318.600.000,00 550.000.000,00 1.475.000.000,00 200.000.000,00 111.250.000,00 500.000.000,00 180.000.000,00

0,00 100,00 99,23 67,35 23,49 44,80 100,00 2,35 0,00 100,00 94,81 100,00 91,67 86,76 57,14 100,00 100,00 100,00

450.000.000,00 0,00 5.184.000,00 312.036.000,00 2.260.500.560,00 138.000.000,00 0,00 2.850.150.000,00 200.000.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 50.000.000,00 225.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.248.700.000,00

2.991.625.000,00

92,09

257.075.000,00

0,00

250.000.000,00 184.000.000,00 150.000.000,00 190.000.000,00

250.000.000,00 184.000.000,00 150.000.000,00 190.000.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

120.000.000,00

40.000.000,00

33,33

80.000.000,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

0,00

50.000.000,00 225.000.000,00 50.000.000,00 90.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 360.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 135.000.000,00 80.000.000,00 35.000.000,00 150.000.000,00 112.500.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 90.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00 360.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 100.000.000,00 135.000.000,00 80.000.000,00 35.000.000,00 150.000.000,00 112.500.000,00

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.000.000,00

0,00

0,00

75.000.000,00

0,00

114.781.495.000,00

104.553.067.830,00

91,09%

2.629.706.773,00

105.517.732.817,00

Dari anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp114.781.495.000,00 terealisasi sebesar Rp104.553.067.830,00 atau 91,09%, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp964.664.987,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp105.517.732.817,00.

146


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 f.

Belanja Bantuan Keuangan Jumlah tersebut merupakan saldo Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, terdiri atas. Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Belanja Bantuan Partai Politik Jumlah

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

788.568.000,00

788.567.125,00

100,00%

875,00

788.567.125,00

788.568.000,00

788.567.125,00

100,00%

875,00

788.567.125,00

Dari anggaran belanja bantuan keuangan sebesar Rp788.568.000,00 terealisasi sebesar Rp788.567.125,00 atau 100%. 2. Belanja Modal Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kota Semarang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2011 dan realisasi TA 2010 sebagai berikut. Lebih/Kurang Belanja Modal

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

1 2

Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin

9.164.968.000,00

7.986.226.350,00

87,14%

1.178.741.650,00

5.334.753.000,00

78.353.779.741,00

63.055.307.396,00

80,48%

15.298.472.345,00

78.198.194.258,00

3


198.143.950.284,00

126.849.648.095,00

64,02%

71.294.302.189,00

51.257.034.780,00

4


106.327.044.000,00

90.455.410.723,00

85,07%

15.871.633.277,00

74.630.986.642,00

5

Belanja Aset tetap Lainnya

20.375.593.370,00

17.361.980.409,00

85,21%

3.013.612.961,00

6.675.339.060,00

6


0,00

0,00

0,00%

0,00

392.783.357,00

412.365.335.395,00

305.708.572.973,00

74,14%

106.656.762.422,00

216.489.091.097,00

Jumlah Belanja Modal

Dari anggaran belanja modal sebesar Rp412.365.335.395,00 terelisasi Rp305.708.572.973,00 atau 74,14% yang berarti mengalami kenaikan Rp89.219.481.876,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 Rp216.489.091.097,00 yang tersebar pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

147

sebesar sebesar sebesar


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

1

Dinas Pendidikan

73.812.949.070,00

33.836.166.840,00

45,84%

39.976.782.230,00

2


10.552.290.906,00

8.723.732.767,00

82,67%

1.828.558.139,00

6.950.502.220,00

3


9.275.468.400,00

6.669.997.225,00

71,91%

2.605.471.175,00

28.883.306.998,00

4

Dinas Bina Marga

86.904.819.000,00

73.445.742.850,00

84,51%

13.459.076.150,00

42.965.293.000,00

5

Dinas PSDA dan ESDM

86.351.473.500,00

57.329.671.390,00

66,39%

29.021.802.110,00

32.771.750.612,00

3.131.328.500,00

2.944.021.044,00

94,02%

187.307.456,00

2.330.941.890,00

18.462.526.635,00

6

Dinas Kebakaran

7


40.285.388.100,00

36.848.490.076,00

91,47%

3.436.898.024,00

18.922.026.710,00

8


17.428.770.000,00

15.547.618.500,00

89,21%

1.881.151.500,00

2.004.797.020,00

9


568.800.000,00

517.187.000,00

90,93%

51.613.000,00

291.780.600,00

10


3.853.462.000,00

3.890.594.546,00

100,96%

(37.132.546,00)

1.693.016.500,00

11


1.632.802.000,00

1.543.887.000,00

94,55%

88.915.000,00

1.689.286.000,00

12


9.861.387.500,00

9.616.505.600,00

97,52%

244.881.900,00

3.098.060.000,00

1.845.220.500,00

87,83%

243.472.904,00

1.677.754.800,00

82.528.100,00

941.558.000,00

606.285.666,00

2.406.294.500,00

13


2.100.838.000,00

14


1.163.600.000,00

1.143.103.000,00

98,24%

15


2.364.640.000,00

2.010.807.000,00

85,04%

16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.104.790.000,00

1.043.809.125,00

94,48%

0,00

0,00

17


432.600.000,00

395.350.750,00

91,39%

37.249.250,00

540.891.000,00

18


278.574.000,00

269.705.000,00

96,82%

8.869.000,00

230.618.000,00

19


119.356.400,00

117.580.700,00

98,51%

1.775.700,00

146.287.000,00

20


2.174.874.000,00

1.786.631.000,00

82,15%

388.243.000,00

3.154.666.000,00

21


258.950.000,00

257.495.000,00

99,44%

1.455.000,00

283.264.000,00

22


152.240.000,00

147.163.000,00

96,67%

5.077.000,00

195.036.000,00

23


0,00

0,00

0,00%

0,00

25.765.000,00

24


0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

25


0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

26

Sekretariat Daerah

15.429.436.900,00

10.614.463.009,00

68,79%

4.814.973.891,00

24.215.532.674,00

27


10.363.951.034,00

6.822.340.800,00

65,83%

3.541.610.234,00

1.016.536.850,00

28


4.220.530.250,00

3.288.620.300,00

77,92%

931.909.950,00

4.273.201.500,00

29

Inspektorat

27.183.000,00

26.083.000,00

95,95%

1.100.000,00

56.725.000,00

30


867.820.000,00

853.370.000,00

98,33%

14.450.000,00

203.820.300,00

31


300.500.000,00

296.974.000,00

98,83%

3.526.000,00

208.895.000,00

32


520.705.000,00

519.533.000,00

99,77%

1.172.000,00

85.920.000,00

33


455.865.000,00

452.543.614,00

99,27%

3.321.386,00

37.669.235,00

34


821.418.500,00

751.113.000,00

91,44%

70.305.500,00

384.680.255,00

35


527.800.000,00

523.163.635,00

99,12%

4.636.365,00

268.357.000,00

36

Kecamatan Tugu

250.846.000,00

249.875.000,00

99,61%

971.000,00

132.655.000,00

460.268.500,00

99,65%

1.611.500,00

220.729.200,00

3.160.750,00

227.305.400,00 121.811.000,00

37

Kecamatan Mijen

461.880.000,00

38

Kecamatan Genuk

446.890.000,00

443.729.250,00

99,29%

39


321.218.500,00

320.615.000,00

99,81%

603.500,00

40

Kecamatan Tembalang

609.300.000,00

605.843.715,00

99,43%

3.456.285,00

98.650.000,00

41

Kecamatan Candisari

638.641.000,00

618.538.687,00

96,85%

20.102.313,00

95.258.783,00

42


823.500.000,00

788.955.000,00

95,81%

34.545.000,00

625.773.100,00

43

Kecamatan Ngaliyan

514.150.000,00

511.227.000,00

99,43%

2.923.000,00

345.827.000,00

44

Kecamatan Gayamsari

644.883.000,00

640.760.000,00

99,36%

4.123.000,00

329.943.700,00

259.752.000,00

99,28%

1.894.000,00

180.311.825,00

54.383.200,00

62.819.500,00

45


261.646.000,00

46


294.983.000,00

240.599.800,00

81,56%

47


153.962.000,00

151.580.000,00

98,45%

2.382.000,00

14.550.000,00

48


44.318.000,00

44.118.000,00

99,55%

200.000,00

134.869.500,00

49


2.644.191.485,00

2.506.741.525,00

94,80%

137.449.960,00

2.453.248.000,00

50

Dinas Pertanian

2.214.664.850,00

2.053.062.000,00

92,70%

161.602.850,00

1.628.451.000,00

51


701.969.500,00

640.235.000,00

91,21%

61.734.500,00

265.055.000,00

52

Dinas Pasar

13.966.181.000,00

11.066.723.225,00

79,24%

2.899.457.775,00

8.245.347.790,00

27.500.000,00

27.265.000,00

99,15%

235.000,00

889.725.000,00

412.365.335.395,00

305.708.572.973,00

74,14%

106.656.762.422,00

216.489.091.097,00

53

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Dishubkominfo melebihi target anggaran sebesar 0,96%, hal ini dikarenakan belanja modal BLU Unit Mangkang yang belum terakomodinir pada DPA maupun DPPA Dishubkominfo tahun2011. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada DPKAD termasuk kelebihan pembayaran atas pengadaan Sistem PBB On Line sebesar Rp3.160.731.500,00. 3. Belanja Tidak Terduga Akun ini menggambarkan Belanja Tidak Terduga untuk periode TA 2011, dengan rincian sebagai berikut.

148



Belanja Tak Terduga Jumlah

Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

590.755.800,00 590.755.800,00

39,38% 39,38%

Lebih/Kurang 2011 Rp 909.244.200,00 909.244.200,00

Realisasi 2010 Rp 0,00 0,00

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pengguna Anggaran Belanja Tidak Terduga adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang , yang pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada SKPD terkait. Belanja Tidak Terduga dalam TA 2011 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp590.755.800,00 atau 39,38% dari anggarannya. C. PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Semarang meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2011 serta realisasi TA 2010 sebagai berikut. Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

1

Penerimaan Pembiayaan

272.303.772.000,00

195.198.550.840,00

71,68%

77.105.221.160,00

2

Pengeluaran Pembiayaan

4.900.000.000,00

4.816.665.400,00

98,30%

83.334.600,00

8.821.488.200,00

267.403.772.000,00

190.381.885.440,00

71,20%

77.021.886.560,00

304.293.447.418,00

Jumlah

313.114.935.618,00

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2011 sebesar Rp190.381.885.440,00 atau 71,20% dari anggaran sebesar Rp267.403.772.000,00 turun sebesar Rp113.911.561.978,00 dibandingkan realisasi TA 2010 sebesar Rp304.293.447.418,00. Realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut. 1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman obligasi, hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pinjaman daerah, dengan anggaran/realisasi TA 2011 dan realisasi 2010 sebagai berikut. Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio %

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

Rp

Rp

1 SILPA Tahun Lalu

195.198.552.000,00

195.198.550.840,00

100,00%

1.160,00

2 Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya

77.105.220.000,00

0,00

0,00%

77.105.220.000,00

0,00

272.303.772.000,00

195.198.550.840,00

71,68%

77.105.221.160,00

313.114.935.618,00

Jumlah

313.114.935.618,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2011 sebesar Rp195.198.550.840,00 atau 71,68% dari anggarannya sebesar Rp272.303.772.000,00 turun sebesar Rp117.916.384.778,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp313.114.935.618,00 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

149


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 a.

SILPA Tahun Lalu Lebih/Kurang Anggaran 2011 Rp SILPA Tahun Lalu Jumlah

Realisasi 2011

Rasio

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

195.198.552.000,00

195.198.550.840,00

100,00%

1.160,00

313.114.935.618,00

195.198.552.000,00

195.198.550.840,00

100,00%

1.160,00

313.114.935.618,00

Realisasi sisa lebih pembiayaan APBD tahun lalu sebesar Rp195.198.550.840,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp195.198.552.000,00 turun sebesar Rp117.916.384.778,00 dibanding realisasi TA 2010 sebesar Rp313.114.935.618,00. b. Penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rp

Rp

Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya Jumlah

Rasio

Realisasi 2010

2011 Rp

%

Rp

77.105.220.000,00

0,00

0,00%

77.105.220.000,00

0,00

77.105.220.000,00

0,00

0,00%

77.105.220.000,00

0,00

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang persetujuan pinjaman daerah Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan pinjaman daerah sebesar Rp77.105.220.000,00, kemudian dalam perkembangan lebih lanjut, APBD mampu menutup belanja yang dibutuhkan, dengan demikian tidak diperlukan penerimaan yang berasal dari pinjaman, sehingga realisasinya Rp0,00 2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Semarang tahun 2011 dan 2010 anggaran dan realisasi sebagai berikut. Pengeluaran Pembiayaan

Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

a.


3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

100,00%

0,00

7.000.000.000,00

b.

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank

1.900.000.000,00

1.816.665.400,00

95,61%

83.334.600,00

1.821.488.200,00

4.900.000.000,00

4.816.665.400,00

98,30%

83.334.600,00

8.821.488.200,00

Jumlah

Target anggaran sebesar Rp.4.900.000.000,00 dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2011 sebesar Rp4.816.665.400,00 atau 98,30%, turun sebesar Rp4.004.822.800,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp8.821.488.200,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Penyertaan Modal Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Kota Semarang untuk periode TA 2011 adalah sebagai berikut. Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rp

Rasio

Rp

Realisasi 2010

2011 Rp

%

Rp

1) Penyertaan Modal (Bank Jateng) 2) Penyertaan Modal (PDAM)

0,00

0,00

0,00%

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

100,00%

0,00

5.000.000.000,00

3) Penyertaaan Modal (Perusda Percetakan)

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

100,00%

0,00

0,00

Jumlah

3.000.000.000,00

3.000.000.000,00

100,00%

0,00

7.000.000.000,00

150


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 c. Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo yang dianggarkan Rp1.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.816.665.400,00 terdiri dari :

sebesar

Lebih/Kurang Anggaran 2011

Realisasi 2011

Rasio

Rp

Rp

%

1) Pembayaran Pokok Utang yg Jatuh Tempo Lembaga Keuangan Bank Jumlah

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

1.900.000.000,00

1.816.665.400,00

95,61%

83.334.600,00

1.821.488.200,00

1.900.000.000,00

1.816.665.400,00

95,61%

83.334.600,00

1.821.488.200,00

D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA) Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, sebagai berikut. Lebih/Kurang

Perhitungan APBD : Anggaran 2011 Rp

Realisasi 2011

Rasio

Rp

%

Realisasi 2010

2011 Rp

Rp

1. Pendapatan Daerah

1.992.693.893.000,00

2.053.919.562.042,00

103,07%

2. Belanja Daerah

2.260.097.665.000,00

2.036.582.638.750,00

90,11%

206.178.102.958,00

1.732.662.151.376,00

3. Surplus (Defisit) : 1 – 2

(267.403.772.000,00)

17.336.923.292,00

12,96%

(284.740.695.292,00)

(109.094.896.578,00)

4. Penerimaan Pembiayaan

272.303.772.000,00

195.198.550.840,00

71,68%

77.105.221.160,00

313.114.935.618,00

5. Pengeluaran Pembiayaan

4.900.000.000,00

4.816.665.400,00

98,30%

83.334.600,00

8.821.488.200,00

6. Pembiayaan Neto : 4 – 5

267.403.772.000,00

190.381.885.440,00

71,20%

77.021.886.560,00

304.293.447.418,00

0,00

207.718.808.732,00

0,00%

(207.718.808.732,00)

195.198.550.840,00

SiLPA (SiKPA) : 3+6

(61.225.669.042,00)

1.623.567.254.798,00

Perhitungan APBD TA 2011 dan 2010 menunjukkan SiLPA masing-masing sebesar Rp207.718.808.732,00 dan Rp195.198.550.840,00 terdiri dari. 31-Des-2011 Rp 196.666.205.694,00

31-Des-2010 Rp 185.005.820.392,00

Tren % 5,93

281.685.445,00

1.508.192.917,00

(435,42)

a)

Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK)

b)

Sisa UP di Bendahara Pengeluaran

c)

Kas di BLU RSUD

9.602.911.063,00

7.589.499.791,00

20,97

d)

Kas di BLU Dishubkominfo/UPTD Mangkang Jumlah

1.168.006.530,00

1.095.037.740,00

6,25

207.718.808.732,00

195.198.550.840,00

6,03

SiLPA merupakan hak Pemerintah Kota Semarang, sebagai penambah ekuitas dana daerah, yang ditunjukkan oleh adanya sisa Kas dan Setara Kas di Kas Daerah dengani rincian sebagai berikut. RINCIAN SALDO KAS DAERAH: 1.

2011

Sisa Kas Tunai : a s.d. d

2.716.681.126,00

0,00

985.914.252,00

415.805.439,00

1.712.758.624,00

75.134.000,00

14.090.000,00

16.497.750,00

3.918.250,00

Sisa Kas di Bank : a s.d. v

214.871.345.921,00

192.659.345.498,00

a.

BPD Jateng1-021-00066-8 : RKUD PAD

119.275.636.055,00

54.942.002.032,00

b.

BPD Jateng : DAU

0,00

0,00

a.

Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)

b.

Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD

c.

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Terminal Mangkang

d. 2.

2010

507.437.189,00

Kas di Bendahara Penerimaan Disbudpar

151



c.

Bank Mandiri 135-00-0205417-7: RKUD

d.

Bank Mandiri (DOC) 136-00-00441040-0:

4.419.067.381,00

2.592.623.608,00

0,00

0,00

RKUD e.

Bank Muamalat 5-010-011710 : RKUD

3.249.895.000,00

5.399.895.000,00

f.

Bank Niaga: RKUD

4.076.995.981,00

12.196.839.364,00

g.

Bank Danamon 000028504769 : RKUD

898.392.979,00

1.648.128.817,00

h.

BNI Undip 33662138 : RKUD

4.686.753.048,00

3.851.847.352,00

i.

BRI Patimura 00000083-01-000503-30-1 :

3.047.867.716,00

6.405.476.276,00

j.

Mandiri Syariah 500028885 : RKUD

0,00

0,00

k.

BTN Cab. Semarang 00013-01-30-000419-5 :

20.637.548.284,00

10.679.892,55

921.436.043,00

2.086.441.661,00

0,00

1.615.827,00

RKUD

RKUD l.

BTN Syariah 7141000320 : RKUD

m.

BNI Syariah 191275908 : RKUD

n.

BNI Cab. Karangayu 29045202 : RKUD

10.930.944.198,00

40.550.864.337,00

o.

BTPN 3863000028 : RKUD

10.088.322.043,00

19.965.902.794,00

p.

Bank Syariah Mega 1000024890 : RKUD

14.599.798.771,00

17.863.222.430,00

q.

Permata Bank 3310984123 : RKUD

0,00

844.259.842,00

r.

Rekening BLUD RSUD Kota Semarang

7.595.961.063,00

5.589.499.791,00

s.

Rekening BLUD Terminal Mangkang

1.126.935.405,00

1.080.947.740,00

t.

Bank BPD : Jaminan Biaya Reklame

6.658.299.839,00

5.676.872.572,00

u.

Bank BPD : Rekening Jaminan Penduduk

1.453.669.662,00

1.283.013.501,00

Bank Pundi : 2061000014 : RKUD

1.203.822.453,00

0,00

Sisa Kas di Rekening Deposito : a s.d. b

2.000.000.000,00

7.000.000.000,00

Boro v. 3.

a.

Bank BTPN

b.

Deposito RSUD Kota Semarang JUMLAH : 1 + 2 + 3

0,00

5.000.000.000,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

217.378.783.110,00

202.376.026.624,00

Data Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa saldo Kas Daerah per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp217.378.783.110,00 dan Rp202.376.026.624,00, berupa uang tunai, rekening giro dan deposito bank yang dikelola oleh Bendahara Daerah. Saldo Kas Daerah ini tersaji dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2011. Bila dibandingkan antara SILPA LRA dan Neraca Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011 terdapat selisih antara SiLPA TA 2011 dengan saldo Kas Daerah sebesar Rp9.659.974.378,00 (Rp217.378.783.110,00 – Rp207.718.808.732,00). Hal ini dikarenakan bahwa kas yang tersaji dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2011, tidak seluruhnya merupakan hak Pemerintah Kota Semarang. Dalam hal ini sisa dana dalam Kas Daerah sebesar Rp9.659.974.378,00 merupakan hak pihak ketiga, yang tersaji dalam Neraca Daerah sebagai komponen Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan rincian.  Uang Jaminan Bongkar Reklame Rp 6.641.601.839,00  Uang Jaminan Penduduk Boro Rp 1.453.669.662,00  Uang Jaminan Bongkar Reklame BLU Terminal & BRT Rp 35.000.000,00  Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun 2011 Rp 126.232.869,00  Kas Bendahara Penerima di Diparta sebesar Rp 16.497.750,00

152


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010  Utang Pajak Penerangan Jalan Kab. Kendal Jumlah

Rp 1.386.972.258,00 Rp 9.659.974.378,00

Sisa lebih Pembiayaan APBD (SILPA) tahun 2011 sebesar Rp209.105.780.990,00 didalamnya terdapat SILPA yang berasal dari DAK tahun 2011 pada Dinas Pendidikan untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp29.530.200,00 dan SILPA Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun 2011 berupa Bantuan sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan sebesar Rp235.000.000,00. PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2011

No 1.

Saldo Anggaran Lebih Awal

2.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

3.

Sub Total (1 - 2)

4.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

5.

Sub Total (3 + 4)

6.

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

7.

Kebakaran

8.

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

5.2.

2011

2010

195.198.550.840,00

323.862.796.618,00

TREND (%) (65,91)

195.198.550.840,00

313.114.935.618,00

(60,41)

0,00

10.747.861.000,00

207.718.808.732,00

195.198.550.840,00

6,03

207.718.808.732.00 0,00

205.946.411.840,00 0,00

0,85

0,00

(10.747.861.000,00)

207.718.808.732,00

195.198.550.840,00

URAIAN

PENJELASAN ATAS ANGGARAN LEBIH

6,03

POS–POS

LAPORAN

PERUBAHAN

SALDO

- Saldo Anggaran Lebih Awal Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA / SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2011 sebesar Rp195.198.550.840,00 atau turun sebesar Rp128.664.245.778,00 (65,91%) dari tahun 2010. - Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2011 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp195.198.550.840,00 atau turun sebesar Rp117.916.384.778,00 (38%) dari tahun 2010. - Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/ SIKPA Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA/SIKPA tahun 2011 sebesar Rp207.718.808.732,00 atau naik sebesar Rp12.520.257.892,00 (6,03 %) dari tahun 2010. - Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

153


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan peride sebelumnya. Untuk tahun 2011 dan tahun 2010 tidak terdapat kesalahan koresi pembukuan pada tahun sebelumnya. - Pada tahun 2010 Dana untuk kegiatan Pasca Bencana di Dinas Kebakaran sudah mengurangi SILPA tahun 2010 sebesar Rp10.747.861.000,00 sehingga pada tahun 2011 dana tersebut sudah tidak ada atau turun 100% dari tahun 2010. Saldo Anggaran lebih Tahun 2011 sebesar Rp207.718.808.732,00 terdiri dari :

a) b) c) d)

Kas di BUD (tidak termasuk utang PFK) Sisa UP di Bendahara Pengeluaran Kas di BLU RSUD Kas di BLU Dishubkominfo/UPTD Mangkang Jumlah

31-Des-2011

31-Des-2010

Tren

Rp 196.666.205.694,00 281.685.445,00 9.602.911.063,00 1.168.006.530,00

Rp 185.005.820.392,00 1.508.192.917,00 7.589.499.791,00 1.095.037.740,00

% 5,93 (435,42) 20,97 6,25

207.718.808.732,00

195.198.550.840,00

6,03

SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun 2011 sebesar Rp207.718.808.732,00 Penerimaan SAL Tahun 2011 terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga

Tahun 2011 521.538.058.477,00

Tahun 2010 327.992.258.750,00

TREND 59,01

1.444.057.828.565,00

1.119.589.688.648,00

28,98

88.323.675.000,00

175.985.307.400,00

(49,81)

2.053.919.562.042,00

1.623.567.254.798,00

26,51

1.730.283.309,977,00

1.516.173.060.279,00

14,12

305.708.572.973,00

216.489.091.097,00

41,21

590.755.800,00

0,00

100

2.036.582.638.750,00

1.732.662.151.376,00

17,54

Penerimaan Pembiayaan

195.198.550.840,00

313.114.935.618,00

(37,66)

Pengeluaran Pembiayaan

4.816.665.400,00

8.821.488.200,00

(45,40)

Jumlah

190.381.885.440,00

304.293.447.418,00

(37,43)

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

207.718.808.732,00

195.198.550.840,00

6,41

Jumlah

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Pendapatan Belanja Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Jumlah

Tahun 2011

Tahun 2010

TREND (%)

195.198.550.840,00 2.053.919.562.042,00 2.036.582.638.750,00 195.198.550.840,00 4.816.665.400,00 207.718.808.732,00

195.198.550.840,00 1.623.567.254.798,00 1.732.662.151.376,00 313.114.935.618,00 8.821.488.200,00 195.198.550.840,00

0 26,51 17,54 (37,66) (45,40) 6,41

154


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Saldo Anggaran Lebih Akhir 2011 berasal dari. Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Silpa

Tahun 2011 2.053.919.562.042,00 2.036.582.638.750,00 195.198.550.840,00 4.816.665.400,00 207.718.808.732.00

Tahun 2010 1.623.567.254.798,00 1.732.662.151.376,00 313.114.935.618,00 8.821.488.200,00 195.198.550.840,00

TREND 26,51 17,54 (37,66) (45,40) 6,41

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2011 terdiri dari .

1. Kas di Deposit Box Bank BNI (uang dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang 2. Bank a) Kasda (tidak termasuk UJB & Jaminan Penduduk Boro) b) BLUD RSUD c) BLUD Mangkang 3. Deposito a) Kasda b) BLUD RSUD 4. Kas Bendahara Pengeluaran a) Dinas Pendidikan b) Dinas Kesehatan c) Dinas Tata Kota dan Perumahan d) Bapermas e) Sekretariat DPRD f) Dinas Pengelolaan Keuangan & aset Daerah g) Kantor Perpustakaan dan Arsip h) Sekretariat Daerah i) BLUD Dishubkominfo j) Kec. Smg Timur k) Kec.Tugu l) Kec. Banyumanik m) Kec. Smg Selatan n) Badan Kepegawaian Daerah 5. Kas Bendahara Penerimaan a. Dishubkominfo

Tahun 2011 0,00

Tahun 2010 985.914.252,00

TREND (%) (100)

196.666.205.694,00

179.019.906.140,00

9,86

9.602.911.063,00 1.168.006.530,00

5.589.499.791,00 1.080.947.740,00

71,80 8,05

0,00 0,00 281.685.445,00 53.031.829,00 5.521.550,00 23.591.000,00 4.070.000,00 560.000,00 72.000.000,00

5.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.508.192.917,00 2.012.352,00 1.320.000,00 6.288.490,00 0,00 46.020.000,00 1.432.497.310,00

(100) (100) (81,32) 2.535,32 318,30 275,15 100 (98,78) (94,97)

600.000,00 117.540.450,00 0,00 119.765,00 665.523,00 1.550.032,00 1.435.296,00 1.000.000,00

0,00 0,00 18.354.000,00 1.700.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 100 (100,00) (92,96) 100 100 100 100

0,00

14.090.000,00

207.718.808.732,00

195.198.550.840,00

(100) 6,41

Saldo Anggaran Lebih pada Tahun 2011 sebesar Rp207.718.808.732,00 didalamnya masih mengandung SILPA yang berasal dari DAK tahun 2011 pada Dinas Pendidikan untuk bidang Pendidikan sebesar Rp29.530.200,00, sisa alokasi Dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS) sebesar Rp1.099.212.239,00 dan sisa dana DPPID sebesar Rp785.925.034,00. SILPA Bantuan Keuangan dari Propinsi tahun 2011 berupa Bantuan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan sebesar Rp235.000.000,00 dana tersebut berada pada Kas Daerah Pemerintah kota Semarang.

155


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 PEMERINTAH KOTA SEMARANG NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Uraian

2011

2010

Kenaikan / Penurunan

2

3

4

5

ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek

216.871.345.921,00

200.645.259.750,00

415.805.439,00

1.712.758.624,00

91.631.750,00

18.008.250,00

-

Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang

20.836.763.284,00

7.432.234.929,00

6.434.511.350,00

(23.064.150.815,00)

Penyisihan Piutang Dana Bergulir

(42.198.981,00)

Belanja Dibayar Dimuka

-

16.703.298.277,00

1.520.856.155,00

(27.773.997.905,00) (36.414.708,00) 1.117.133.344,00

16.226.086.171,00 (1.296.953.185,00) 73.623.500,00 (4.133.465.007,00) 997.723.579,00 4.709.847.090,00 (5.784.273,00) 403.722.811,00

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara

-

-

-

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

-

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

-

-

-

Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

-

Bgaian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

-

-

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

-

Piutang Lainnya Persediaan RK Dinas

-

9.208.545.818,00

584.261.813,00

30.858.821.894,00

25.066.668.560,68

5.792.153.333,32

-

Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19a)

-

9.792.807.631,00

260.580.452.200,00

237.229.236.367,68

23.351.215.832,32

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman Jangka Panjang

-

-

-

Investasi dalam Surat Utang Negara

-

-

-

Investasi dalam Proyek Pembangunan

-

-

Investasi Non Permanen Lainnya

4.700.000.000,00

Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen

(916.525.594,00)

Jumlah Investasi Non Permanen (24 s/d 27)

4.700.000.000,00 (717.548.874,00)

(198.976.720,00)

3.783.474.406,00

3.982.451.126,00

(198.976.720,00)

44.459.538.498,00

63.736.338.708,00

(19.276.800.210,00)

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya

-

-

-

Jumlah Investasi Permenen (30 s/d 31)

44.459.538.498,00

63.736.338.708,00

(19.276.800.210,00)

Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 +32)

48.243.012.904,00

67.718.789.834,00

(19.475.776.930,00)

ASET TETAP Tanah

3.311.833.580.864,00

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan

3.231.376.300.352,00 714.479.588.727,00

74.978.404.710,00

1.123.254.850.565,00

127.986.714.986,00 122.452.875.014,00

864.444.178.005,00

741.991.302.991,00

Aset Tetap Lainnya

60.997.179.236,00

36.836.608.031,00

Konstruksi dalam Pengerjaan

27.274.591.111,00

24.673.007.041,00


(1.037.412.731.680,00)

RK Dinas Aset

-

Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42a)

80.457.280.512,00

789.457.993.437,00 1.251.241.565.551,00

5.267.836.356.524,00

(869.727.494.531,15) 5.002.884.163.175,85

24.160.571.205,00 2.601.584.070,00 (167.685.237.148,85) 264.952.193.348,15

DANA CADANGAN Dana Cadangan

-

-

-

Jumlah Dana Cadangan (46)

-

-

-

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran

-

Tuntutan Ganti Rugi

-

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

64.227.131.000,00

Aset Tak Berwujud

-

Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) JUMLAH ASET (20 + 33 + 43 + 47 + 55)

64.227.131.000,00 -

-

83.860.531.317,00

49.015.896.499,00

34.844.634.818,00

148.087.662.317,00

113.243.027.499,00

34.844.634.818,00

5.724.747.483.945,00

5.421.075.216.876,53

303.672.267.068,47

8.998.310.538,00

7.173.557.534,00

1.824.753.004,00

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga

133.460.904,00

-


1.816.665.352,94

2.627.806.521,00


4.574.987.585,00

3.564.007.940,00

Utang Belanja

-

-

133.460.904,00 (811.141.168,06) 1.010.979.645,00 -

Utang Jangka Pendek Lainnya

16.453.740.570,00

14.066.207.657,00

2.387.532.913,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)

31.977.164.949,94

27.431.579.652,00

4.545.585.297,94

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

-

-

-


-

-

-

Premium (Diskonto) Obligasi

-

-

-

Utang Jangka Panjang Lainnya

3.633.330.705,88

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74) JUMLAH KEWAJIBAN (68 + 75)

6.536.746.288,00

(2.903.415.582,12)

3.633.330.705,88

6.536.746.288,00

(2.903.415.582,12)

35.610.495.655,82

33.968.325.940,00

1.642.169.715,82

302.030.097.352,65

EKUITAS DANA Ekuitas Dana

5.689.136.988.289,18

5.387.106.890.936,53

JUMLAH EKUITAS DANA (79)

5.689.136.988.289,18

5.387.106.890.936,53

302.030.097.352,65

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76 + 79d)

5.724.747.483.945,00

5.421.075.216.876,53

303.672.267.068,47

156


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 5.3. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA Neraca Pemerintah Kota Semarang terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Pos-pos neraca pada tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

ASET : Aset Jumlah

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

5.724.747.483.945,00

5.421.075.216.876,53

5,6%

5.724.747.483.945,00

5.421.075.216.876,53

5,6%

Total Aset Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp5.724.747.483.945,00 atau meningkat sebesar 5,6% dibandingkan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.421.075.216.876,53,00. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

ASET : a. Aset Lancar

260.580.452.200,00

237.229.236.367,68

9,84

48.243.012.904,00

67.718.789.834,00

(28,76)

5.267.836.356.524,00

5.002.884.163.175,85

5,30

148.087.662.317,00

113.243.027.499,00

30,77

5.724.747.483.945,00

5.421.075.216.876,53

5,60

b. Investasi Jangka Panjang c. Aset Tetap d. Aset Lainnya Jumlah Aset

a. KAS Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2011 dan 2010 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLU RSUD, BLUD Terminal Mangkang serta Bendahara pada SKPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

Kas dan Setara Kas : 1)

Kas di Kas Daerah

216.871.345.921,00

200.645.259.750,00

2)


415.805.439,00

1.712.758.624,00

(75,72)

3)


91.631.750,00

18.008.250,00

408,83

217.378.783.110,00

202.376.026.624,00

Jumlah

8,09

7,41

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2011 sebesar Rp217.378.783.110,00 atau naik sebesar Rp15.002.756.486,00 dibandingkan per 31 Desember 2010 sebesar Rp202.376.026.624,00. Saldo kas dimaksud sebagian merupakan hak Pemerintah Kota Semarang yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sebagian merupakan uang titipan sebagai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa Uang Jaminan Bongkar Reklame (UJB), Jaminan Penduduk Boro, bantuan bencana pada Dinsospora, TPP 2011 pada Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

157


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Uraian 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp

Rp

%

207.718.808.732,00

195,198,550,840,00

6,41%

16.497.750,00

3.918.250,00

321,05

2) Pendapatan Retribusi yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan Diparta 3) Utang Perhitungan Fihak Ketiga/PFK a. Pajak Yang Belum Disetor

0,00

204.565.707,00

(100)

b.Uang Jaminan Bongkar Reklame

6.641.601.839,00

5.676.872.572,00

c. Uang Jaminan Penduduk Boro

1.453.669.662,00

1.283.013.501,00

16,99 13,30

35.000.000,00

0,00

100

9.606.487,00

0,00

100

f. TPP 2011 Diparta

90.836.382,00

0,00

100

g. TPP 2011 Diknas

25.790.000,00

0,00

100

d. UJB Reklame BLUD Terminal & BRT e. Bantuan bencana Disospora

h. Kelebihan transfer Bank BTPN I.Utang PPJ pada Kab. Kendal Jumlah

0,00

9.105.754,00

1.386.972.258,00

0,00

(100) 100

217.378.783.110,00

202.376.026.624,00

7,40

Penjelasan secara rinci berkaitan dengan SiLPA selengkapnya dapat dilihat pada Penjelasan Sisa Anggaran Lebih (SiLPA), dan penjelasan Utang PFK pada Catatan Utang PFK. Sedangkan rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2011 dan 2010, dapat disajikan sebagai berikut: 1) Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Kota Semarang Per 31 Desember 2011 pada PT. Bank Jawa Tengah Cabang Semarang, Bank Mandiri Semarang, Bank BNI Semarang, Bank BRI Semarang, Bank Muamalat Semarang, Bank Niaga Semarang, Bank Danamon Semarang, Bank BTN Semarang, Bank BTPN Semarang, Bank Syariah Mega Semarang, Permata Bank Semarang berupa dana di rekening giro bank dan dana di rekening deposito serta uang dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang yang disimpan dalam deposit box Bank BNI, rekening di atas dirinci dengan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 sebagai berikut: Kas Di Bank : a) Rekening Giro b) Rekening Deposito

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

214.871.345.921,00

192.659.345.498,00

11,53

2.000.000.000,00

7.000.000.000,00

0,00

985.914.252,00

(100)

216.871.345.921,00

200.645.259.750,00

8,09

(71,43)

c) Deposit Box Bank BNI (Uang dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang Jumlah

Saldo masing-masing rekening Kas di Bank per 31 Desember 2011 dan 2010, dapat diuraikan sebagai berikut: a) Rekening Giro Rekening giro bank adalah dana milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dengan rincian saldo per 31 Desember 2011 dan 2010, sebagai berikut:

158


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rekening Giro Bank : Rp

Rp

119.275.636.055,00

%

1)

BPD Jateng 1-021-00066-8 : RKUD PAD

54.942.002.032,00

2)

BPD Jateng : DAU 1-021- 016670

3)

Bank Mandiri 135-00-0205417-7: RKUD

4)

Bank Mandiri (DOC) 136-00-00441040-0: RKUD

0,00

0,00

5)

Bank Muamalat 5-010-011710 : RKUD

3.249.895.000,00

5.399.895.000,00

6)

Bank Niaga 015-01-00775-009: RKUD

4.076.995.981,00

12.196.839.364,00

(66,57)

7)

Bank Danamon 000028504769 : RKUD

898.392.979,00

1.648.128.817,00

(45,49)

0,00

0,00

4.419.067.381,00

2.592.623.608,00

117,09

70,45

(39,82)

8)

BNI Undip 33662138 : RKUD

4.686.753.048,00

3.851.847.352,00

21,68

9)

BRI Patimura 00000083-01-000503-30-1 : RKUD

3.047.867.716,00

6.405.476.276,00

(52,42)

0,00

0,00

0,00

20.637.548.284,00

10.679.892.554,00

93.24

921.436.043,00

2.086.441.661,00

(55,84)

0,00

1.615.827,00

(100)

10) Mandiri Syariah 500028885 : RKUD 11) BTN Cab. Smg 00013-01-30-000419-5 : RKUD 12) BTN Syariah 7141000320 : RKUD 13) BNI Syariah 191275908 : RKUD 14) BNI Cab. Karangayu 29045202 : RKUD

10.930.944.198,000

40.550.864.337,00

(73,04)

15) BTPN 3863000028 : RKUD

10.088.322.043,00

19.965.902.794,00

(49,47)

16) Bank Syariah Mega 1000024890 : RKUD

14.599.798.771,00

17.863.222.430,00

(18,27)

17) Permata Bank 3310984123 : RKUD

0,00

844.259.842,00

(100)

7.595.961.063,00

5.589.499.791,00

35,90

19) Rekening BLUD Terminal Mangkang

1.126.935.405,00

1.080.947.740,00

4,25

20) Bank BPD : Jaminan Biaya Reklame

6.658.299.839,00

5.676.872.572,00

21) Bank BPD : Jaminan Penduduk Boro

1.453.669.662,00

1.283.013.501,00

17,29 13,30

22) Bank Pundi : 2061000014 : RKUD

1.203.822.453,00

0,00

100

214.871.345.921,00

192.659.345.498,00

11,53

18) Rekening BLUD RSUD Kota Smg

Jumlah

Saldo rekening giro per 31 Desember 2011 sebesar Rp214.871.345.921,00 atau turun sebesar Rp22.212.000.423,00 dibanding posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp192.659.345.498,00. Penggunaan masing-masing rekening giro bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Rekening giro Nomor 1-021-00066-8 pada PT Bank Jateng (BPD) Cabang Semarang merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Provinsi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp119.275.636.055,00 atau naik sebesar Rp64.333.634.023,00 (117,09%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp54.942.002.032,00; (2) Rekening giro Nomor 1-021-016670 pada PT Bank Jateng (BPD) Cabang Semarang, digunakan untuk menampung penerimaan dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp0,00. Rekening ini sudah tidak aktif/ditutup sejak tanggal 9 Oktober 2010; (3) Rekening giro Nomor 135-00-0205417-7 pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang merupakan rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga giro/deposito dikurangi biaya administrasi dan materai untuk deposito. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.419.067.381,00 atau naik sebesar Rp1.826.443.773,00 (70,45%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.592.623.608,00;

159


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Rekening giro Nomor 136-00-00441040-0 pada PT Bank Mandiri Cabang Semarang, digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi dan meterai untuk Deposito pada Bank Mandiri. Rekening tersebut telah ditutup tanggal 29 Juni 2010; Rekening giro Nomor 5-010-011710 pada Bank Muamalat, digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 Rp3.249.895.000,00 atau turun sebesar Rp2.150.000.000,00 (39,82%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.399.895.000,00; Rekening giro Nomor 015-01-00775-009 pada Bank Niaga Cabang Semarang. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 Rp4.076.995.981,00 atau turun sebesar Rp8.119.843.383,00 (66,57%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp12.196.839.364,00; Rekening giro Nomor 28504769 pada Bank Danamon Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp898.392.979,00 atau turun sebesar Rp749.735.383,00 (45,49%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.648.128.817,00; Rekening giro Nomor 0033662138 pada Bank BNI Undip Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.686.753.048,00 atau turun sebesar Rp834.905.696,00 (21,68%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.851.847.352,00; Rekening giro Nomor 0083-01-000503-30-1 pada Bank BRI Patimura Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.047.867.716,00 atau turun sebesar Rp3.357.608.560,00 (52,42%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp6.405.476.276,00; Rekening giro Nomor 500028885 pada Bank Mandiri Syariah Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Rekening tersebut telah ditutup tanggal 20 Desember 2010; Rekening giro Nomor 00013-01-30-000419-5 pada Bank BTN Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp20.637.548.284,00 atau naik sebesar Rp9.957.655.730,00 (93,24%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp10.679.892.554,00; Rekening giro Nomor 7141000320 pada Bank BTN Syariah Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp921.436.043,00 atau turun sebesar Rp1.165.005.618,00 (55,84%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.086.441.661,00; Rekening giro Nomor 191275908 pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan

160



(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Rekening tersebut telah ditutup tanggal 5 Januari 2011; Rekening giro Nomor 0029-045202 pada BNI Karangayu Cabang Semarang merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan, dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp10.930.944.198,00 atau turun sebesar Rp29.619.920.139,00 (73,04%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp40.550.864.337,00; Rekening giro Nomor 3863000028 pada Bank BTPN Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp10.088.322.043,00 atau turun sebesar Rp9.877.580.751,00 (49,47%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp19.965.902.794,00; Rekening giro Nomor 1000024890 pada Bank Syariah Mega Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp14.599.798.771,00 atau turun sebesar Rp3.263.423.659,00 (18,27%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp17.863.222.430,00. Rekening giro Nomor 3310984123 pada Bank Permata Cabang Semarang merupakan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Rekening tersebut telah ditutup tanggal 21 Oktober 2011; Rekening BLUD RSUD Kota Semarang per 31 Desember 2011 sebesar Rp7.595.961.063,00 atau naik sebesar Rp2.006.461.272,00 (35,9%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.589.499.791,00. Rekening giro BLUD Terminal Mangkang Kota Semarang per 31 Desember 2011 sebesar Rp.1.126.935.405,00 atau naik sebesar Rp45.987.665,00 (4,5%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.080.947.740,00. Rekening giro Nomor 1-021-003341 pada Bank Jateng Cabang Semarang yang berisi Uang Jaminan Bongkar Reklame untuk penempatan pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo rekeing tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp6.658.299.839,00 atau naik sebesar Rp981.427.267,00 (17,29%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.676.872.572,00. Rekening giro Nomor 1-021-005122 pada Bank Jateng Cabang Semarang merupakan Rekening Uang Jaminan Penduduk Boro yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.453.669.662,00 atau naik sebesar Rp170.656.161,00 (13,3%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.283.013.501,00. Rekeing giro Nomor 2061000014 pada Bank Pundi Cabang Semarang merupakan Rekeing Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk penempatan, pencairan dan penerimaan bunga dikurangi biaya administrasi. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.203.822.453,00. Rekening tersebut dibuka tanggal 12 Agustus 2011; Penurunan yang terjadi atas rekening giro bank pada keterangan di atas yang terjadi pada Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Danamon, BRI Patimura, BTN Syariah, BNI Karangayu, BTPN, Bank Mega Syariah dimana saldo per 31 Desember 2011 mengalami

161


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2010 bahwa penurunan tersebut adalah tidak bersifat negatif karena pemindahbukuan ke rekening 1-021-000668 Kas Umum Daerah Kota Semarang pada Bank Jateng Cabang Semarang digunakan untuk pembayaran SP2D dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan anggaran yang direncanakan. b) Rekening Deposito Rekening deposito merupakan dana milik Pemerintah Kota Semarang yang penempatan rekeningnya pada deposito Bank BPD Jateng Cabang Semarang, Bank Mandiri Cabang Semarang, BPR/BKK Semarang Tengah, Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Permata Syari’ah, dan Deposito RSUD yang ditempatkan pada Bank Jateng yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan, dan dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan kas, dengan rincian saldo per 31 Desember 2011 dan 2010, sebagai berikut: 31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

Rekening Deposito: (1)

P T Bank Jateng No. Rek 1-021-000668

0,00

0,00

0,00

(2)

PT Bank Mandiri No. Rek 135000205417-7

0,00

0,00

0,00

(3)

BPR/BKK Semarang Tengah

0,00

0,00

0,00

(4)

Bank Danamon No. Rek 28504769

0,00

0,00

0,00

(5)

Bank BTPN No. Rek 0386300-0028

0,00

5.000.000.000,00

(100)

(6)

Bank Permata Syari’ah No. Rek 3310984123

(7)

Deposito RSUD No. Rek 049310 Jumlah

0,00

0,00

0,00

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

2.000.000.000,00

7.000.000.000,00

(71,43)

Saldo Deposito per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 atau turun sebesar Rp5.000.000.000,00 (71,43%) dibandingkan posisi per 31 Desember 2010. 2) Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di bendahara pengeluaran merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2011 dan 2010 yang merupakan sisa UP yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran dan belum disetor Ke Kas Daerah, pajak yang belum disetor ke Kas Negara, serta kas di BLU Mangkang, bantuan bencana Dinsospora, insentif pegawai yang belum dibayar dengan rincian saldo per 31 Desember 2011 dan 2010, sebagai berikut: Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Des 2011

31 Des 2010

Tren

Rp

Rp

%

a) Sisa UP 1) Dinas Pendidikan

53.031.829,00

2.012.352,00

2535,32

2) Dinas Kesehatan Kota

5.521.550,00

1.320.000,00

318,30

3)

6.950.000,00

0,00

100

23.591.000,00

6.288.490,00

275,15

0,00

17.186.000,00

(100)

4.070.000,00

0,00

100

117.540.450,00

0,00

100

RSUD

4) Dinas Tata Kota dan Perumahan 5) Dishubkominfo 6) Bapermas, Perempuan & KB 7) Sekretariat Daerah

162


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 8) Sekretariat DPRD 9) DPKAD 10) Kecamatan Semarang Selatan

560.000,00

46.020.000,00

(98,78)

72.000.000,00

1.432.497.310,00

(94,97)

1.435.296,00

0,00

100

11) Kecamatan Semarang Timur

119.765,00

1.700.765,00

(92,96)

12) Kecamatan Tugu

665.523,00

0,00

100

1.550.032,00

0,00

100

600.000,00

0,00

100

13) Kecamatan Banyumanik 14) Kantor Perpustakaan & Arsip 15) Badan Kepegawaian Daerah Jumlah a

1.000.000,00

0,00

100

288.635.445,00

1.507.024.917,00

(80,85)

b) Pajak belum disetor-Utang PFK : (1) Sekretariat Daerah

0,00

0,00

0,00

(2) Dinas Pendidikan

0,00

122.347.316,00

(100)

(3) Dinas Periwisata

0,00

0,00

0,00

(4) Dinas Tata Kota & Perumahan

0,00

0,00

0,00

(5) DPKAD

0,00

82.218.391,00

(100)

0,00

204.565.707,00

(100)

31 Des 2011

31 Des 2010

Tren

Rp

Rp

%

Jumlah b

c) Kas di BLU Mangkang : Dishubkominfo

937.125,00 Jumlah c

937.125,00

Jumlah d

e)

31 Des 2010

Rp

Rp

Dinas Pendidikan Jumlah e

Jumlah a + b + c + d + e

Tren %

9.606.487,00

0,00

100

9.606.487,00

0,00

100

31 Des 2011

31 Des 2010

Rp

Rp

Insentif Pegawai yang belum dibayarkan: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(19,77)

1.168.000,00

31 Des 2011 d) Bantuan Bencana : Dinas Sosial Pemuda dan OlahRaga

1.168.000,00

90.836.382,00 25.790.000,00 116.626.382,00

415.805.439,00

Tren %

0,00

100

0,00

100

0,00

100

1.712.758.624,00

(75,72)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar Rp415.805.439,00 atau turun sebesar Rp1.296.953.185,00 (75,72%), saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.712.758.624,00. 3) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di bendahara penerimaan merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2011 dan 2010 yang merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2011 belum disetor ke Kas Daerah, kas di bendahara tersebut dapat dirinci saldo per 31 Desember 2011 dan 2010, sebagai berikut.

163


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

a)

Dishubkominfo

75.134.000,00

14.090.000,00

433,24

b)

Disbudpar

16.497.750,00

3.918.250,00

321,05

91.631.750,00

18.008.250,00

408,83

Jumlah

b. PIUTANG Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kota Semarang terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2011 dan 2010 sebagai berikut. 1) Piutang Pajak Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Bidang Pajak DPKAD, sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2011 dan 2010 tersebut terdiri dari .

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp.

Rp.

Piutang Pajak :

1)

Pajak Hotel.

233.220.778,00

150.147.018,00

2)

Pajak Restoran

1.145.506.096,00

913.725.798,00

3)

Pajak Hiburan

1.246.397.755,00

1.115.493.098,00

4)

Pajak Reklame

8.494.516.575,00

18.541.355.325,00

5)

Pajak Galian Golongan C

5.783.999,00

5.783.999,00

6)

Pajak Parkir

128.836.420,00

110.258.045,00

7)

Pajak Air Tanah

853.902.286,00

0,00

8)

BPHTB

4.595.134.370,00

0,00

16.703.298.277,00

20.836.763.283,00

Jumlah Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota Semarang dari tahun 2003 s/d 2011 sebesar Rp16.703.298.277,00 tersebut berasal dari Piutang Pajak Daerah Tahun 2003 s/d 2010 sebesar Rp20.836.763.283,00, pembayaran piutang thn 2003 s/d 2010 sebesar Rp3.307.816.219,00, penambahan piutang tahun 2011 sebesar Rp9.855.149.639,00, koreksi dari hasil penelusuran terhadap piutang reklame sebesar Rp10.680.798.425,00. Dalam penelusuran ini Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah yang menghasilkan koreksi bahwa piutang pajak reklame tahun 2003 – 2010 yang akan ditelusuri sebesar Rp16.695.205.825,00 dengan hasil kesimpulan penelusuran sebagai berikut:

164



Saldo piutang pajak reklame tahun 2003-2010 per 31/12/2010

2.

18.541.355.325

Penurunan sejak 1/1/2011 s/d 31/12/2011 1. pembayaran

1.017.220.500

2. pembatalan

828.929.000 1.846.149.500

Piutang pajak reklame 2003 – 2010 yang akan ditelusuri

16.695.205.825

Hasil penelusuran piutang pajak reklame tahun 20032010 I.

DESK EVALUATION 1) SKPD Insidentil

55.666.075

2) SKPD Tahunan Nov-Des 2010 3) Hasil monitoring bidang pajak daerah 4) Doubel ketetapan (hasil desk evaluation) Hasil Desk Evaluation

II.

33.986.500 541.528.500 1.131.181.075

KONFIRMASI LAPANGAN A. RIIL 1)

Rill

1.985.677.500

2)

Riil karena tidak menjawab

1.813.067.200

Sub Jumlah

3.798.744.700

B. TIDAK RIIL 1)

Reklame titipan dan naskah ada

1.626.010.125

2)

Reklame titpan dan naskah tidak ada

707.762.500

3)

WP tidak ada, Naskah ada

641.478.400

4)

WP dan naskah tidak ada

3.224.170.975

5)

Domisili WP tidak diketemukan

2.210.837.750

6)

WP ada Naskah tidak ada

2.829.593.300

7)

Dobel ketetapan

525.427.000

Sub jumlah

11.765.280.050

Hasil konfirmasi A & B

15.564.024.750

Jumlah piutang pajak reklame yang dapat dijelaskan ( I + II )

165

16.695.205.825


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Jumlah piutang pajak reklame yang Riil terdiri dari : 1. SKPD insidentil

555.666.075

2. Hasil monitoring

33.986.500

3. Konfirmasi Lapangan

3798744.700 4.388.397.275

Atas hasil penelusuran piutang pajak reklame tersebut, sebesar Rp1.626.010.125,00 yang sebelumnya dikategorikan sebagai tidak riil dengan klasifikasi reklame titipan dan naskah ada, dikembalikan ke akun piutang pajak reklame karena akan dilakukan inventarisasi ulang. Menurut jenisnya piutang sebesar Rp16.703.298.277,00 tersebut berasal dari. • Piutang Hotel sebesar Rp 233.220.778,00 • Piutang Pajak Restoran sebesar Rp 1.145.506.096,00 • Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp 1.246.397.755,00 • Piutang Pajak Reklame sebesar Rp 8.494.516.575,00 • Piutang Pajak Galian Gol.C sebesar Rp 5.783.999,00 • Piutang Pajak Parkir sebesar Rp 128.836.420,00 • Piutang Pajak Air Tanah Rp. 853.902.286,00 • Piutang BPHTB Rp. 4.595.134.370,00 2) Piutang Retribusi Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, terdiri dari:

Piutang Retribusi : a)

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp

Rp

Retribusi pada Dinas Tata Kota Tata Kota dan Perumahan

648.413.056,00

709.068.951,00

b)

Retribusi Penyelenggaraan Ijin Reklame (Dinas PJPR)

2.648.077.000,00

1.660.934.000,00

c)

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)

1.736.490.787,00

1.736.490.787,00

d)

Retribusi sewa kios terminal terboyo (Dinas 141.842.500,00

141.842.500,00

e)

Retribusi Pelayanan Kebersihan (Dinas Kebersihan dan 280.616.500,00

372.907.000,00

f)

Retribusi Badan Lingkungan Hidup

8.500.000,00

0,00

Perhubungan)

Pertamanan)

g)

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

h)

Retribusi Pelayanan pasar (Dinas pasar)

i)

Retribusi Terminal Mangkang (Dinas Perhubungan)

Jumlah Piutang Retribusi

166

110.000.000,00

0,00

1.858.295.086,00

1.813.257.612

0,00

10.500,00

7.432.234.929,00

6.434.511.350,00


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Penjelasan pada akun ini menjadi satu kesatuan dengan penjelasan akun pendapatan retribusi daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan tidak terpisah dengan laporan ini. Piutang Retribusi Reklame pada Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame sebesar Rp2.648.077.000,00 merupakan data tagihan retribusi reklame yang sudah disetujui ijinnya (tidak dalam bentuk SKRD, hanya surat pemberitahuan, namun merupakan dokumen yang dipersamakan dengan SKRD). Menurut Dinas PJPR Kota Semarang, data tagihan retribusi reklame yang sudah dimasukkan dalam neraca sebagai piutang retribusi reklame sebagai berikut: No

Nama Pemilik

Lokasi

Nilai (Rp)

Masa Ijin

Ket. Lokasi

1

CV. Karisma Adv.

Halte Bus

85.125.000

1-4-2010 s/d 31-3-2011

8

2

Citra Arga Mandiri

Jl. Walisongo

11.250.000

1-5-2010 s/d 30-4-2011

3

3

CV. Karya Putra Cakra

Jl. S. Parman No. 76

4

Hypermart Giant

Jl. Brigj. Sudiarto

5

Lidia Yunus

Jl. Dr. Cipto No. 226

6

Drg. Dyah Perwitasari S.

Jl. Fatmawati

7

CV. Karya Putra Cakra

8

CV. Kencana Digital P

9

1-11-2009 s/d 31-10-2010

1

16.500.000

524.000

26-1-2009 s/d 25-1-2010

1

250.000

15-1-2009 s/d 14-1-2010

1

2.500.000

27-4-2009 s/d 26-4-2010

1

Prof. Hamka Ngalian

9.375.000

19-5-2009 s/d 18-5-2010

4

Jl. Jend. Sudirman

1.250.000

1-6-2009 s/d 31-5-2010

1

Fredy Irawan

Jl. Gajah Raya No. 103 C

1.500.000

15-5-2009 s/d 14-5-2010

1

10

Ida Natalianto

Jl. Dr. Wahidin No. 102

500.000

15-5-2009 s/d14-5-2010

1

11

Global Inti Bersama

Sayangan

1-3-2008s/d28-2-2010

1

12

Global Inti Bersama

Jl. Setiabudi

62.500.000

1-12-2009 s/d 30-11-2010

1

13

Global Inti Bersama

Jl. Raya Kaligawe Km. 5

62.500.000

1-2-2010 s/d 31-1-2011

1

14

Zentha H

Jl. Pahlawan

163.200.000

5-6-2009/d 4-6-2010

1

15

Zentha H

Jl. Pahlawan

1.128.960.000

5-6-2010 s/d 4-6-2011

1

16

Nanang Amrullah

Jl. Indraprasta no. 56

115.000.000

4.512.000

1-1-2011s/d31-12-11

17

PT. Trissi Mediatama P

Jl. Pandanaran – depan Eka Karya

65.000.000

18

Global Inti Bersama

Jl. Setiabudi

62.500.000

01-12-2010s/d 30-11-2011

19

CV. Mega Bumi Kencana

Jl. Setiabudi

62.500.000

01-01-2010s/d 31-01-2011

Sdr. Goemono

Aspol Kabluk Rt. 03 Rw. 06

2.375.000

24-01-2011 s/d 23-01-2012

Istiarti Harmina

Jl. Mustokoweni Tengah IV/463

780.000

01-04-2011 s/d 31-03-2012

PT. Trissi Mediatama P.

Jl. Raung No. 9

PT. Global Inti Bersama

Jl. Lamper Tengah Raya No. 168

CV. Mega Bumi Kencana CV. Mega Bumi Kencana

20 21 22

23-07-2010 s/d 22-07-2011

65.000.000

23-07-2011 s/d 22-07-2012

143.000.000

01-08-2011 s/d 31-07-2013

Jl. Lobak Raya No. 11

62.500.000

16-07-2009 s/d 15-07-2010

Jl. Lobak Raya No. 11

62.500.000

16-07-2010 s/d 15-07-2011



62.500.000

01-12-2007 s/d 30-11-2008



62.500.000

01-12-2008 s/d 30-11-2009


Jl. Lamper Tengah Raya 168F

70.000.000

01-10-2011 s/d 30-09-2013


Jl. Lamper Tengah Raya 168F

135.000.000

01-10-2011 s/d 30-09-2013

30

CV. Prima Adv.

Jl. Perum BPI H No.1

62.500.000

01-12-2011 s/d 20-11-2012

31


Jl. Lamper Tengah Ry No. 168 F

12.000.000

21-07-2011 s/d 20-07-2013

32

CV. Cakram Kreatif Media

Jl. Kanfer Raya Blok Q No.9

1.250.000

01-12-2011 s/d 30-11-2012

33

CV. Menara Adv.

Jl. Kesatrian Blok E No. 5

2.000.000

01-11-2011 s/d 31-10-2012

34

PT. Spectra Adv.

Jl. Madukoro Blok A No. 40

3.750.000

01-11-2011 s/d 31-10-2012

23 24 25 26 27 28 29

35

CV. Surya Media Adv.

Jl. Perum Arteri Baru No. 8

18.000.000

01-12-2011 s/d 30-11-2013

36

CV. Wicaksana

Jl. Soekarno Hatta No. 19-20

62.500.000

31-07-2011 s/d 30-07-2012

37

CV. Wicaksana

Jl. Soekarno Hatta No. 19-20

31.250.000

31-07-2011 s/d 30-07-2012

167


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Berkaitan dengan pajak retribusi reklame Tahun 2011 direncanakan dan disusun draf Perubahan Perda No. 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame yang diharapkan akan diikuti ketentuan pelaksanaan yang lain sehingga tahun yang akan datang akan dilakukan pembenahan data administrasi diikuti mekanisme pengawasan yang tepat sehingga dapat dicapai optimalisasi pendapatan retribusi sesuai ketentuan. 3) Penyisihan Piutang Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan. Penyisihan piutang per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 sebagai berikut. 31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp

Rp

(13.362.199.063,00)

(18.972.554.300,00)

(2.247.292.100,00)

(1.354.600.250,00)

(648.413.056,00)

(723.135.124,00)

(1.807.412.037,00)

(1.807.412.037,00)

(300.000,00)

0,00

(1.633.840.809,00)

(1.438.002.444,00)

Penyisihan piutang : 1)

Piutang Pajak (DPKAD)

2)

Piutang Retribusi Penyelenggaraan reklame (Dinas PJPR)

3)

Piutang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan

4)

Piutang pada Dinas Perhubungan

5)

Piutang pada Badan Badan Lingkungan Hidup)

6)

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

7)

Piutang Sewa TBRS (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

8)

Piutang SPBU Pandanaran Jumlah Penyisihan Piutang

0,00

(259.350.000,00)

(3.364.693.750,00)

(3.218.943.750,00)

(23.064.150.815,00)

(27.773.997.905,00)

Penyisihan piutang pajak DPKAD sebesar Rp13.362.199.063,00 dengan rincian sebagai berikut. Saldo awal penyisihan piutang

18.972.554.300,00

Penyisihan piutang atas piutang 2010

1.864.208.983,00

Penyesuaian penyisihan piutang krn pembayaran

(3.307.816.219,00)

Penyisihan piutang tahun 2011

6.514.050.424,00

Penyesuaian penyisihan piutang karena koreksi penelusuran kerjasama dengan BPKP

(10.680.798.425,00)

Saldo akhir penyisihan piutang pajak

13.362.199.063,00

4) Penyisihan Piutang Dana Bergulir

1)

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp

Rp


(42.198.981,00)

(36.414.708,00)

Jumlah Penyisihan Piutang Dana Bergulir

(42.198.981,00)

(36.414.708,00)

168


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 5) Belanja Dibayar Dimuka Akun Biaya Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2011 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2011 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang. Biaya dibayar dimuka tersebut terdiri dari. 31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp a.

Premi Asuransi Aset Daerah

b.

Premi Asuransi Jiwa Anggota DPRD

c.

Premi Asuransi Kesehatan (Dinas Kebakaran)

d.

Premi Asuransi Jiwa PJPR Jumlah

Rp

1.199.997.758,00

939.740.660,00

286.740.000,00

177.392.684,00

17.787.000,00

0,00

16.331.397,00

0,00

1.520.856.155,00

1.117.133.344,00

Premi Asuransi Tahun 2011 terdiri dari. Asuransi

Gedung

1

2

Penanggung

dan

Masa

Nilai

Beban Premi

Biaya dibayar

Pertanggungan

Pertanggungan

yang dibayar

dimuka

719.901.013,00

719.901.013,00

603.533.452,00

750.794.231,00

750.794.231,00

596.464.306,00

PT.

3/11/2011 –

Bangunan

Ramayana

2/11/2012

Kendaraan

PT.Jasindo

19/10/2011 –

Roda 4

12/10/2012

3

Kesehatan

4

Premi

Asuransi

Jiwa

Anggota

17.787.000,00

286.740.000,00

DPRD Premi

5

Asuransi

16.331.397,00

Jiwa PJPR Jumlah

1.520.856.155,00

6) Piutang Lainnya Piutang lainnya merupakan piutang Pemerintah Kota terhadap pihak ketiga, selain piutang pajak dan retribusi, dimana belum direalisasikan pembayarannya per 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut. 31 Des 2011

31 Des 2010

Piutang Lainnya : Rp

Rp

1)

Piutang Pasien Askes (RSUD)

1.023.571.212,00

486.821.872,00

2)

Piutang Pasien Umum (RSUD)

365.423.032,00

273.237.418,00

3)

Piutang Pasien Jamkesmas (RSUD)

3.927.899.905,00

3.628.233.070,00

4)

Piutang Pasien Astek (RSUD)

738.752.381,00

135.754.884,00

5)

Piutang pada Dinas Tata Kota dan Perumahan

0,00

14.066.173,00

169



Piutang denda sewa lahan parkir (Dinas Perhubungan)

0,00

256.518.900,00

7)

Piutang BLU Terminal Mangkang (Dinas Perhubungan)

150.497.600,00

33.350.000,00

8)

Piutang sewa TBRS (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

0,00

382.500.000,00

9)

Piutang SPBU Pandanaran

3.369.300.000,00

3.780.700.000,00

217.363.501,00

217.363.501,00

9.792.807.631,00

9.208.545.818,00

10) Piutang pendapatan bunga d.bergulir Jumlah Piutang Lainnya

c. PERSEDIAAN Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan tersebut per 31 Desember 2011 dirinci sebagai berikut.

No

Uraian

Nilai (Rp)

1

Alat Kebersihan

272.074.179,00

2

Alat listrik & Elektronik

226.750.435,00

3

Alat Peraga

4

ATK

2.437.105.564,00

5

Barang Cetakan

4.507.695.437,00

6

Bibit Ternak

199.250.000,00

7

Bibit Tanaman

126.235.000,00

60.698.180,00

8

Hewan ternak

9

Makanan tambahan

10

Meterai & Perangko

11

Obat-obatan

12

Material

13

Peralatan kerja

14

Peralatan&Peralatan Rambu

15

Peralatan penanggulangan bencana

538.704.490,00

16

Persediaan lainnya

321.742.970,00

17

69.350.000,00 279.537.209,00 773.500,00 16.729.750.210,00 92.596.000,00 76.387.500,00 4.140.845.920,00

Vaksin

779.325.300

Jumlah

30.858.821.894,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2011 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. No 1 2 3

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Kota Rumah Sakit Umum Daerah

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp

Rp

1.606.323.575,00 15.072.751.255,00 2.438.399.565,00

170

991.982.660,00 13.548.579.257,00 3.393.734.804,00

Tren % 61,93 11,25 (28,15)



No

SKPD

4 5 6 7

Dinas Bina Marga Dinas PSDA dan ESDM Dinas Kebakaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Dishubkominfo + BLU Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga BPBD Dinas Koperasi dan UKM BPPT Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol - PP) Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPKAD Badan Kepegawaian Daerah Kantor Pendidikan dan Latihan Kantor Perpustakaan & Arsip Dinas Pertanian Dinas Pasar Jumlah

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

129.078.000,00 7.480.000,00 564.075.610,00 6.631.400,00

0,00 6.290.300,00 87.878.645,00 2.441.600,00

100 18,91 541,88 171,60

26.396.500,00

29.542.550,00

(10,65)

6.165.028.145,00 34.747.000,00 0,00 1.370.256.240,00

1.933.429.402,00 0,00 85.912.570,00 787.570.535,00

218,86 100 (100) 73,99

10.909.200,00

9.753.730,00

11,85

601.816.505,00 37.767.900,00 4.242.300,00 9.944.500,00 11.034.590,00 0,00 1.524.187.344,00 3.700.000,00 387.413.600,00 64.296.415,00 0,00 4.400.250,00 567.366.000,00 210.576.000,00

403.244.310,00 0,00 0,00 0,00 13.719.735,00 1.250.350,00 1.940.777.145,00 3.700.000,00 754.144.880,00 0,00 1.140.500,00 0,00 978.283.338,00 93.292.250,00

49,24 100 100 100 (19,57) (100,00) (21,47) 0,00 (48,63) 100 (100) 100 (42,00) 125,72

30.858.821.894,00

25.066.668.561,00

23,11

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2011 bahwa metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode fisik, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode FIFO (First In First Out). Khusus persediaan obat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang sebesar Rp14.026.194.831,00 yang terdiri dari persediaan obat di Instalasi Farmasi (IF) Rp9.633.289.965,00 dan di Puskesmas sebesar Rp4.392.904.866,00. Penilaian persediaan diperhatikan terlebih dahulu masa kadaluarsanya lebih pendek akan dikeluarkan lebih dahulu tanpa memperhatikan waktu obat tersebut masuk gudang. Jika persediaan obat tersebut mempunyai masa kadaluarsa yang sama maka digunakan metode FIFO. Data persediaan di neraca sebesar Rp30.858.821.894,00 belum dikurangi data persediaan yang telah digunakan dan per tanggal 26 Maret 2012 baru diketahui bahwa persediaan telah digunakan sebesar Rp24.710.000,00 pada SKPD Bina Marga, sedangkan laporan keuangan secara integrasi telah sesuai, sehingga perlu disesuaikan kemudian. d. INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi jangka panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomik sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Kota per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut.

171


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2011 Rp

Rp

%

1) Investasi Non Permanen

3.783.474.406,00

3.982.451.126,00

(5,00)

2) Investasi Permanen

44.459.538.498,00

63.736.338.708,00

(30,24)

48.243.012.904,00

67.718.789.834,00

(28,76)

Jumlah

31 Desember 2010

Tren

Saldo masing-masing jenis investasi tersebut per 31 Desember 2011 dan 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut . 1) Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen merupakan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang berupa dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Semarang sesuai Peraturan Walikota dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Saldo investasi non permanen per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut.

Investasi Non Permanen

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

a) Dana Bergulir melalui Bank Pasar

2.700.000.000,00

2.700.000.000,00

0,00

b) Dana Bergulir melalui Bank Muamalat

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

c) Dana Bergulir melalui Bank Jateng

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

0,00

4.700.000.000,00

4.700.000.000,00

0,00

Jumlah

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.700.000.000,00 terdapat pada 3 Bank yaitu BPR Bank Pasar Semarang, Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Jateng. Dana Bergulir dapat dirinci sebagai berikut : a) Dana Bergulir sebesar Rp2.700.000.000,00 melalui Bank Pasar diberikan pada Koperasi dan UKM secara bertahap mulai tahun 2001 sebesar Rp110.000.000,00, tahun 2003 sebesar Rp470.000.000,00, tahun 2004 sebesar Rp940.000.000,00, tahun 2005 sebesar Rp180.000.000,00, tahun 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00. Berdasarkan laporan perkembangan Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM, dana bergulir mengalami kekurang lancaran dalam pengembaliannya. Adapun perkembangannya sebagai berikut : - Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada Koperasi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp470.377.212,00. Penyisihan pokok tak tertagih Rp214.031.761,00. - Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan yang disalurkan pada UKM dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp213.863.478,00. Penyisihan sisa pokok pinjaman sebesar Rp420.065.004,00. - Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada LKM dari tahun 2005 sampai 2011 sebesar Rp146.429.989,00. Penyisihan pinjaman pokok sebesar Rp234.612.656,00 b) Dana Bergulir sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI) Semarang yang disalurkan pada Koperasi dan UKM di Kota Semarang. Berdasarkan laporan perkembangan Dana Bergulir terdapat sisa pinjaman pokok sebagai berikut :

172


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 - Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada Koperasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp517.609.900,00. Penyisihan sisa pokok pinjaman Rp155.205.900,00. - Sisa pokok pinjaman dana bergulir yang disalurkan pada UMK sebesar Rp432.849.000,00. Penyisihan sisa pokok pinjaman sebesar Rp64.627.700,00. c) Dana Bergulir sebesar Rp1.000.000.000,00 melalui Bank Jawa Tengah yang disalurkan pada Koperasi dan UKM dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut : - Sisa pinjaman pokok yang disalurkan Koperasi sebesar Rp13.333.333,00 pada UMKM sisa pinjaman pokok sebesar Rp107.083.333,00. Pada LKM sisa pinjaman pokok sebesar Rp443.437.500,00. - Sisa pinjaman bunga yang kurang lancar yang akan menjadi Piutang Pendapatan Bunga yang berada pada SKPD. 2) Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen sebesar Rp916.525.594,00 3) Investasi Permanen Investasi Permanen merupakan investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang berupa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan perusahaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi permanen tersebut dengan rincian sebagai berikut. Investasi Permanen

31 Desember 2011 Rp

31 Desember 2010 Rp

Tren %

A

Perusda Percetakan

3.102.253.340,00

2.813.282.268,00

10,27

B

PD BPR Bank Pasar

3.876.612.844,00

2.707.213.000,00

43,20

C

PD BPR/BKK cabang Semarang Tengah

7.349.999.133,00

7.349.999.133,00

0,00

D

Perusda Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

5.088.873.181,00

4.990.323.995,00

1,97

E

PDAM Kota Semarang

0,00

20.833.720.312,00

(100)

F

PT Bank Jateng

23.261.000.000,00

23.261.000.000,00

0,00

G

PT PRPP

1.780.800.000,00

1.780.800.000,00

0,00

44.459.538.498,00

63.736.338.708,00

(30,24)

Jumlah

Penurunan nilai investasi permanen sebesar Rp19.276.800.210,00 (30,24%) terjadi karena adanya perubahan metode penilaian investasi permanen yang sebelumnya menggunakan metode biaya menjadi metode ekuitas. Dikecualikan dari Kebijakan Akuntansi, investasi permanen pada Perusda Percetakan, PDAM Kota Semarang, PD BPR Bank Pasar dan Perusda Rumah Permotongan Hewan (RPH) metode penilaian e. ASET TETAP Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang per 31 Desember 2011 dan 2010. Perolehan aset tetap Pemerintah Kota Semarang berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp5.267.836.356.524,00 dan Rp5.002.884.163.175,85, dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut.

173


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 31 Desember 2011 Aset Tetap

31 Desember 2010

Rp

1) Tanah

3.311.833.580.864,00

2) Peralatan dan Mesin 3) Gedung dan Bangunan

Rp

%

3.231.376.300.352,00

2,49

789.457.993.437,00

714.479.588.727,00

10,49

1.251.241.565.551,00

1.123.254.850.565,00

11,39

864.444.178.005,00

741.991.302.991,00

16,50

60.997.179.236,00

36.836.608.031,00

65,59

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 5) Aset Tetap Lainnya 6) Konstruksi dalam Pengerjaan 7) Akumulasi Penyusutan

Tren

27.274.591.111,00

24.673.007.041,00

10,54

(1.037.412.731.680,00)

(869.727.494.531,15)

19,28

5.267.836.356.524,00

5.002.884.163.175,85

5,30

Jumlah

1) Tanah Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp3.311.833.580.864,00 dan Rp3.231.376.300.352,00 dengan rincian tahun 2011 dan 2010 sebagai berikut. Tanah

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

1

Dinas Pendidikan

1.073.171.535.132,00

985.040.291.632,00

1,00

2


55.144.808.386,00

55.144.808.386,00

0,00

3


61.285.300.000,00

61.285.300.000,00

0,00

4

Dinas Bina Marga

29.097.095.238,00

29.026.420.888,00

0,24

5

Dinas PSDA dan ESDM

53.649.686.706,00

53.102.384.706,00

1,03

6

Dinas Kebakaran

7


1.089.200.000,00

1.089.200.000,00

0,00

13.703.376.572,00

12.510.859.272,00

9,53

114.463.200.000,00

114.463.200.000,00

0,00

140.675.888,00

125.650.000,00

11,96

76.543.487.240,00

78.797.936.240,00

(2,86)

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

8

Dishubkominfo

9


10


11


12

Bapermas, Perempuan dan KB

16.675.300.000,00

16.675.300.000,00

0,00

13


76.957.560.600,00

76.957.560.600,00

0,00

14


4.053.016.462,00

4.053.016.462,00

0,00

15


220.066.600.000,00

217.937.600.000,00

0,98

16

Sekretariat Daerah

218.155.700.000,00

218.155.700.000,00

0,00

17

Sekretariat DPRD

5.326.900.000,00

5.326.900.000,00

0,00

18

DPKAD

59.565.279.220,00

52.494.767.120,00

8,95

19


34.144.005.600,00

33.912.505.600,00

0,68

20


9.409.338.000,00

10.591.738.786,00

(11,16)

21


24.303.406.450,00

24.303.406.450,00

0,00

22


20.596.950.000,00

24.680.287.000,00

(16,54)

23


24


25 26

22.932.359.012,00

23.350.275.652,00

(1,79)

116.905.608.500,00

116.621.608.500,00

0,24

Kecamatan Tugu

57.983.065.000,00

58.108.465.000,00

(0,22)

Kecamatan Mijen

65.580.741.900,00

65.761.380.000,00

(0,27)

27

Kecamatan Genuk

51.682.870.000,00

99.609.683.000,00

(48,11)

28


13.077.646.800,00

14.729.046.800,00

(11,21)

174


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Tanah

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp

Rp

Tren %

29

Kecamatan Tembalang

37.521.682.850,00

39.820.107.750,00

(5,77)

30

Kecamatan Candisari

12.132.370.750,00

12.132.370.750,00

0,00

31


90.862.546.148,00

90.696.046.148,00

0,18

32

Kecamatan Ngaliyan

43.512.225.000,00

43.978.725.000,00

(1,06)

33

Kecamatan Gayamsari

16.395.518.750,00

20.370.298.750,00

(19,51)

154.006.171.860,00

154.006.171.860,00

0,00

998.704.000,00

998.704.000,00

0,00

34.328.404.800,00

33.495.340.000,00

2,49

34


35


36

Dinas Pertanian

37


38

Dinas Pasar Jumlah

13.348.741.000,00

13.348.741.000,00

0,00

412.922.503.000,00

368.574.503.000,00

12,03

3.311.833.580.864,00 3.231.376.300.352,00

2,49

Dari saldo tanah sebesar Rp3.311.833.580.864,00 masih terdapat aset tanah yang belum ada nilai (peruntukan nilai nol sebagaimana terlampir). Hal tersebut terjadi berdasarkan hasil validasi terhadap pencatatan aset tanah se-kota Semarang pada semester II tahun 2011 dan akan dilakukan penilaian di tahun 2012. Demikian pula dari aset tanah Kota Semarang terdapat 5 bidang yang masih diragukan kepemilikannya karena belum adanya kepastian hukum yang tetap, namun Pemerintah Kota masih mencatat sebagai aset dengan rincian sebagaimana terlampir. 2) Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 2010 masing masing sebesar Rp789.457.993.437,00 dan Rp714.479.588.727,00 dapat dirinci sebagai berikut. Peralatan dan Mesin

Alat -Alat Besar

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

85.189.420.015

75.359.496.698,00

13,04

Alat- Alat Angkutan

126.784.041.329

111.777.117.465,00

13,43

Alat Bengkel Dan Alat Ukur

178.096.633.741

175.823.649.670,00

1,29

5.241.672.543

4.510.629.953,00

16,21

Alat Kantor Dan Rumah Tangga

272.611.879.940

238.509.942.435,00

14,30

Alat Studio Dan Alat Komunikasi

14.263.605.012

12.248.637.090,00

16,45

Alat-Alat Kedokteran

65.488.416.877

61.151.211.796,00

7,09

Alat Laboratorim

40.474.491.908

33.770.928.740,00

19,85

1.307.832.072

1.327.974.880,00

(1,52)

789.457.993.437

714.479.588.727,00

10,49

Alat Pertanian

Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan Jumlah

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. NO

SKPD

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

1

Dinas Pendidikan

394.351.702.949,00

371.091.781.515,00

6,93

2


34.299.716.193,00

31.533.872.422,00

9,07

3


69.318.879.808,00

63.563.334.983,00

9,05

175


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 NO

SKPD

31 Desember 2011 Rp

31 Desember 2010 Rp

Tren %

4

Dinas Bina Marga

11.599.848.211,00

6.417.848.309,00

110,59

5

Dinas PSDA dan ESDM

22.203.117.198,00

14.820.654.283,00

51,24

6

Dinas Kebakaran

21.914.899.913,00

19.223.145.169,00

14,78

7


3.746.333.817,00

3.474.148.015,00

12,14

8


7.424.810.099,00

4.499.876.134,00

69,71

9

BAPPEDA

10


11


12


13


3.735.503.623,00

3.073.923.724,00

21,52

23.691.605.974,00

18.994.916.196,00

24,73

5.501.869.481,00

4.259.653.375,00

32,67

39.390.352.603,00

38.495.687.335,00

2,32

8.301.377.106,00

7.096.234.606,00

16,98

14


4.467.252.169,00

3.959.751.669,00

18,14

15


4.470.556.435,00

3.827.115.183,00

16,81

16


1.771.974.524,00

0,00

100

17


2.686.037.157,00

2.323.343.225,00

20,51

18


1.293.847.627,00

1.071.790.119,00

20,72

19


10.637.959.654,00

10.555.566.475,00

2,20

20


2.634.977.498,00

2.547.364.534,00

3,44

21


3.488.472.109,00

3.288.599.287,00

10,48

22


4.503.351.860,00

4.448.998.923,00

2,86

23


0

739.756.932,00

(100)

24

Sekretariat Daerah

39.683.899.390,00

35.320.160.272,00

19,24

25


13.358.824.568,00

13.000.774.568,00

2,75

26


12.085.143.082,00

9.086.695.823,00

33,00

27

Inspektorat

2.017.768.512,00

1.985.614.792,00

1,62

28


1.494.779.691,00

1.294.386.753,00

15,48

29


1.527.802.570,00

1.422.339.629,00

7,41

30


1.725.340.354,00

1.629.702.955,00

5,87

31


1.276.786.615,00

1.139.344.968,00

12,06

32


1.780.050.283,00

1.584.684.417,00

12,33

33


1.483.229.881,00

1.369.130.448,00

8,33

34

Kecamatan Tugu

747.057.710,00

677.175.653,00

10,32

35

Kecamatan Mijen

1.336.761.583,00

1.186.788.763,00

12,64

36

Kecamatan Genuk

1.332.860.387,00

1.199.889.797,00

13,55

37


1.578.647.526,00

1.407.985.500,00

12,12

38

Kecamatan Tembalang

1.407.148.006,00

1.223.532.739,00

15,01

39

Kecamatan Candisari

1.021.349.888,00

849.484.888,00

20,23

40


1.487.557.869,00

1.322.580.200,00

13,81

41

Kecamatan Ngaliyan

1.510.739.728,00

1.337.043.614,00

12,99

42

Kecamatan Gayamsari

1.311.254.305,00

1.137.203.090,00

15,31

43


1.314.965.799,00

1.179.997.048,00

11,44

44


1.634.933.802,00

1.461.430.462,00

11,87

45


907.248.902,00

827.623.245,00

9,62

46


819.586.113,00

757.046.418,00

31,21

47


5.005.069.347,00

3.901.593.168,00

28,28

176


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 NO

SKPD

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

%

Rp 48

Dinas Pertanian

3.304.521.912,00

3.044.854.858,00

49


1.731.281.819,00

1.607.264.803,00

7,72

50

Dinas Pasar

3.388.158.516,00

2.997.440.516,00

13,04

51


1.750.779.271,00

1.220.456.927,00

55,71

789.457.993.437,00

714.479.588.727,00

10,49

Jumlah

8,53

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 sebesar Rp789.457.993.437,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp74.978.404.710,00 dari tahun 2010 sebesar Rp714.479.588.727,00 hal ini karena adanya penambahan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 3) Gedung dan Bangunan Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp1.251.241.565.551,00 dan Rp1.123.254.850.565,00 dapat dirinci sebagai berikut. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp Monumen

Rp

25.284.686.077,00

Bangunan Gedung Jumlah

22.951.610.945,00

Tren % 10,17

1.225.956.879.474,00

1.100.303.239.620,00

11.42

1.251.241.565.551,00

1.123.254.850.565,00

11.39

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. No

SKPD

31 Desember 2011 Rp

1

Dinas Pendidikan

550.968.595.950,00

31 Desember 2010 Rp

Tren %

493.425.641.233,00

11,01

2


39.044.641.195,00

32.964.319.001,00

14,04

3


18.466.132.856,00

17.517.789.856,00

8,06

4

Dinas Bina Marga

3.746.972.357,00

3.605.144.957,00

(91,96)

5

Dinas PSDA dan ESDM

9.955.663.262,00

9.335.693.262,00

8,50

6

Dinas Kebakaran

7


2.293.808.414,00

2.044.469.114,00

14,98

29.096.936.900,00

11.882.538.573,00

16,76

8

Dinas Penerangan Jalan & Pengelolaan Reklame

243.670.500,00

0,00

100

9


72.685.753.325,00

72.091.753.325,00

141,72

10


2.310.584.202,00

2.257.331.280,00

48,67

14.722.090.443,00

10.442.966.943,00

25,13

5.168.670.750,00

4.713.853.250,00

2,13

11


12


13


947.953.561,00

890.253.561,00

15,81

14


27.851.564.358,00

23.996.865.210,00

51,50

15


823.475.700,00

745.532.000,00

109,78

16


83.505.000,00

83.505.000,00

0,00

17


19.373.075.682,00

17.956.819.577,00

20,55

18


2.332.016.508,00

2.332.016.508,00

0,00

19

Sekretariat Daerah

122.067.690.672,00

125.158.436.834,00

(2,47)

177


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 No

SKPD

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp 20


21


22


23


24


25


26


27

Rp

14.902.279.000,00

Tren %

994.346.000,00

(86,72)

221.115.000,00

0,00

100

5.606.385.748,00

4.891.725.310,00

3,78

5.158.805.500,00

4.934.486.500,00

39,21

10.123.901.635,00

10.569.639.635,00

0,44

6.840.641.000,00

6.556.280.000,00

1,94

13.964.250.050,00

13.812.391.048,00

3,69


7.099.074.602,00

6.628.225.102,00

3,47

28

Kecamatan Tugu

4.651.686.400,00

4.354.352.400,00

1,08

29

Kecamatan Mijen

3.669.736.350,00

3.344.390.250,00

4,03

30

Kecamatan Genuk

9.766.213.999,00

9.335.889.000,00

1,89

31


3.872.655.500,00

3.537.405.000,00

0,00

32

Kecamatan Tembalang

5.894.031.120,00

5.530.013.000,00

7,03

33

Kecamatan Candisari

5.887.585.382,00

5.644.986.382,00

9,83

19.567.364.898,00

18.847.769.895,00

2,74

7.270.740.581,00

6.834.486.881,00

4,23

40.561.374.000,00

40.851.725.000,00

290,90

5.215.617.218,00

4.692.751.535,00

(65,84)

502.170.800,00

422.045.800,00

0,00

268.177.600,00

268.177.600,00

46,78

2.486.431.692,00

2.486.431.692,00

0,00

4.201.419.700,00

3.207.417.700,00

13,38

14.249.227.181,00

14.240.727.181,00

1,15

136.952.478.960,00

119.824.258.170,00

(9,18)

1.251.241.565.551,00

1.123.254.850.565,00

11,39

34


35

Kecamatan Ngaliyan

36

Kecamatan Gayamsari

37


38


39


40


41

Dinas Pertanian

42


43

Dinas Pasar Jumlah

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.251.241.565.551,00 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp.127.986.714.986,00 tahun 2010 sebesar Rp1.123.254.850.565,00. Hal tersebut karena ada penambahan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan hasil penilaian kembali atas bangunan yang masih bernilai 0 pada tahun 2011. Atas nilai gedung dan bangunan senilai Rp1.251.241.565.551,00, termasuk di dalamnya merupakan sembilan gedung dan bangunan yang masih diragukan kepemilikannya. 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 masingmasing sebesar Rp864.444.178.005,00 dan Rp741.991.302.991,00 dapat dirinci sebagai berikut. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Bangunan Air/Irigasi Instalasi Jaringan Jalan dan Jembatan

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

133.770.489.867,00

91.700.732.775,00

45,88

14.763.015.330,00

4.970.175.068,00

197,03

30.874.356.873,00

55.920.130.091,00

(44,79)

685.036.315.935,00

589.400.265.057,00

(16,23)

178


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2011

Jumlah

31 Desember 2010

Rp

Rp

864.444.178.005,00

741.991.302.991,00

Tren % 16,50

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2011 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. No

SKPD

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

1

Dinas Pendidikan

2


7.472.596.994,00

7.104.229.600,00

5,19

148.818.650,00

116.434.150,00

27,81

3


2.152.747.340,00

2.152.747.340,00

0,00

4

Dinas Bina Marga

628.984.690.136,00

560.200.513.076,00

12,28

5

Dinas PSDA dan ESDM

129.400.364.213,00

87.591.853.813,00

47,73

6

Dinas Kebakaran

0,00

0,00

0,00

7


22.891.748.283,00

22.102.164.983,00

3,57

8


28.079.513.495,00

13.703.039.495,00

104,91

9


6.561.221.000,00

12.139.862.998,00

(45,95)

10


1.362.483.472,00

1.132.716.388,00

20,28

11


238.640.000,00

114.640.000,00

108,16

12


52.707.000,00

0,00

100

13


113.994.242,00

61.105.000,00

86,55

14


256.362.000,00

256.362.000,00

0,00

15


233.386.944,00

46.106.049,00

406,20

16

Sekretariat Daerah

30.519.820.543,00

30.519.820.543,00

0,00

17


19.806.562,00

0,00

100

18

Kecamatan Tugu

58.501.000,00

58.501.000,00

0,00

19


12.600.000,00

7.000.000,00

80,00

20

Kecamatan Gayamsari

8.408.700,00

8.408.700,00

0,00

21


22


23


611.215.288,00

428.154.538,00

42,76

24

Dinas Pertanian

915.009.000,00

480.916.000,00

90,26

25


1.668.375.793,00

1.342.374.793,00

24,29

26

Dinas Pasar

2.668.167.350,00

2.412.852.525,00

10,58

864.444.178.005,00

741.991.302.991,00

16,50

Jumlah

1.500.000,00

0,00

100

11.500.000,00

11.500.000,00

0,00

Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan dana untuk perbaikan wajah Kota Semarang, dalam hal ini peningkatan jalan dan peningkatan pedestrian pada Jalan Pahlawan, Jalan Bundaran Simpang Lima, Jalan Pemuda, dan Jalan Bundaran Tugumuda yang merupakan aset pemerintah Provinsi Jawa Tengah namun dikerjakan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Bina Marga dengan anggaran dari APBD Kota Semarang dan APBD Provinsi Jawa Tengah. 5) Aset Tetap Lainnya

179


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp60.997.179.236,00 dan Rp36.836.608.031,00 dapat dirinci sebagai berikut. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

51.514.204.449,00

32.972.054.945,00

56,24

Barang Bercorak Kebudayaan

Buku Dan Perpustakaan

3.725.745.495,00

2.688.291.953,00

38,59

Hewan Dan Ternak Serta Tanaman

5.575.962.132,00

1.176.261.133,00

374,04

39.482.160,00

0,00

100

Aset lainnya yg tidak masuk neraca Pemeliharaan aset bukan milik Pemkot Jumlah

141.785.000,00

0,00

100

60.997.179.236,00

36.836.608.031,00

65,59

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. No

SKPD

31 Des 2011

31 Des 2010

Tren

Rp

Rp

%

35.127.263.019,00

22.925.103.531,00

1

Dinas Pendidikan

53,23

2


19.537.400,00

16.570.000,00

17,91

3


92.464.710,00

34.664.710,00

166,74

4

Dinas Bina Marga

5.292.308.554,00

3.583.496.554,00

47,69

5

Dinas PSDA dan ESDM

2.470.062.639,00

2.470.062.639,00

0,00

6

Dinas Kebakaran

108.691.000,00

105.764.000,00

2,77

7


3.740.110.273,00

2.399.105.420,00

55,90

8


2.480.000,00

-

100

775.143.000,00

10.169.500,00

7522,23

3.150.000,00

650.000,00

384,62

4.668.750.033

144.258.433,00

3136,38

7.776.000,00

3.346.000,00

132,40

9

BAPPEDA

10


11


12


13


14


15


16


17


18

Sekretariat Daerah

19


20


21

Inspektorat

14.700.000,00

0,00

100

5.757.200,00

4.831.400,00

19,16

972.120.308,00

762.878.201,00

27,43

2.500.000,00

900.000,00

177,78

0,00

28.880.000,00

(100)

277.224.358,00

97.252.799,00

185,06

92.408.900,00

67.551.100,00

36,80

432.195.375,00

328.505.375,00

31,56

13.490.800,00

10.490.800,00

28,60

22


400.000,00

400.000,00

0,00

23


950.000,00

950.000,00

0,00

24


25

Kecamatan Mijen

26


120.000,00

1.870.000,00

(93,58)

21.675.000,00

21.675.000,00

0,00

4.025.000,00

4.025.000,00

0,00

27

Kecamatan Tembalang

5.315.000,00

5.315.000,00

0,00

28

Kecamatan Ngaliyan

1.780.000,00

1.765.000,00

0,85

29

Kecamatan Gayamsari

656.000,00

656.000,00

0,00

180



SKPD

31 Des 2011 Rp

30


31


32


33 34 35


36

Dinas Pasar

3.618.800,00

31 Des 2010

Tren

Rp

%

3.220.000,00

12,39

120.000,00

0,00

100

3.350.000,00

2.850.000,00

17,54


3.727.833.568,00

2.529.235.669,00

47,39

Dinas Pertanian

1.002.010.899,00

599.042.900,00

67,27

Jumlah

153.295.000,00

11.510.000,00

1231,84

1.953.896.400,00

659.613.000,00

196,22

60.997.179.236,00

36.836.608.031,00

65,59

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 didalamnya sudah termasuk nilai kapitalisasi yang dapat diatribusikan pada setiap masing-masing aset tetap pada setiap SKPD. Nilai Kapitalisasi sebesar Rp7.656.110.282,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.181.401.677,00, Belanja Barang Rp1.577.731.421,00, Belanja Jasa Rp3.513.014.184,00, Belanja Pemeliharaan Rp305.806.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Rp78.157.000,00. Kapitalisasi Belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

181



NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SKPD DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RSUD DINAS BINA MARGA DINAS PSDA & ESDM DINAS KEBAKARAN DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN DINAS PJPR BAPPEDA DINAS PERHUB,KOM.& INFOR. BLH DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN DISPENDUK CAPIL BAPERMAS DISOSPORA BPBD DISNAKER & TRANS DINAS KOPERASI & UKM BPPT DINAS KEBUD & PARIWISATA BADAN KESBANG & LINMAS STPOL PP DPRD KANTOR WALIKOTA & WAKIL SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DPKAD INSPEKTORAT KECAMATAN SEMARANG SELATAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KECAMATAN SEMARANG BARAT KECAMATAN SEMARANG TIMUR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KECAMATAN GUNUNG PATI KECAMATAN TUGU KECAMATAN MIJEN KECAMATAN GENUK KECAMATAN GAJAH MUNGKUR KECAMATAN TEMBALANG KECAMATAN CANDISARI KECAMATAN BANYUMANIK KECAMATAN NGALIYAN KECAMATAN GAYAMSARI KECAMATAN PEDURUNGAN BKD KANTOR DIKLAT KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR PERPUST & ARSIP DINAS PERTANIAN DINAS KELAUTAN & PERIKANAN DINAS PASAR DISPERINDAG Jumlah

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

30.789.153,00 18.142.617,00 27.016.000,00 532.007.250,00 342.480.000,00 295.989.000,00 101.998.000,00 11.110.000,00 480.000,00 50.540.000,00 169.143.400,00 20.350.000,00 8.000.000,00 27.595.000,00 5.060.008,00 7.572.000,00 1.890.000,00 16.050.000,00 9.912.000,00 400.000,00 247.599.050,00 32.500.000,00 13.056.000,00 1.080.000,00 15.574.000,00 8.150.000,00 9.348.000,00 18.499.000,00 19.920.002,00 8.215.000,00 5.220.000,00 11.857.996,00 6.767.000,00 5.973.000,00 5.891.998,00 18.750.003,00 9.870.000,00 6.552.000,00 9.680.000,00 5.015.000,00 1.335.000,00 28.169.200,00 12.960.000,00 2.895.000,00 2.181.401.677

15.628.981,00 4.924.600,00 529.107.285,00 109.548.600,00 70.441.800,00 232.791.500,00 375.000,00 1.920.001,00 61.426.000,00 133.815.100,00 6.261.500,00 4.691.500,00 1.277.000,00 3.910.000,00 240.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.618.000,00 5.206.000,00 6.936.000,00 737.487,00 3.244.500,00 3.310.000,00 893.999,00 345.000,00 7.617.000,00 1.765.000,00 5.182.800,00 744.000,00 7.045.000,00 5.018.340,00 2.597.000,00 6.954.550,00 86.452.000,00 800.000,00 243.905.878,00 1.577.731.421

182

BELANJA JASA 86.100.000,00 365.302.000,00 375.798.384,00 1.586.529.500,00 889.980.000,00 8.000.000,00 3.960.000,00 137.277.800,00 900.000,00 6.523.000,00 712.000,00 374.500,00 1.791.500,00 4.855.000,00 745.500,00 5.700.000,00 25.469.000,00 12.996.000,00 3.513.014.184

BELANJA BELANJA BELANJA MODAL PEMELIHARAAN PERJALANAN DINAS AKHIR 57.700.000,00 201.126.000,00 46.980.000,00 305.806.000

72.527.000,00 5.630.000,00 78.157.000

30.789.153,00 119.871.598,00 31.940.600,00 1.498.943.535,00 827.826.984,00 366.430.800,00 1.921.319.000,00 901.465.000,00 2.400.001,00 125.596.000,00 302.958.500,00 30.571.500,00 70.391.500,00 365.998.800,00 5.060.008,00 8.472.000,00 1.890.000,00 70.830.000,00 13.822.000,00 400.000,00 247.839.050,00 36.000.000,00 17.556.000,00 1.080.000,00 20.904.000,00 8.150.000,00 14.554.000,00 25.435.000,00 21.031.989,00 11.459.500,00 8.530.000,00 12.751.995,00 8.903.500,00 13.590.000,00 7.656.998,00 28.787.803,00 11.359.500,00 12.252.000,00 16.725.000,00 10.033.340,00 3.932.000,00 60.592.750,00 99.412.000,00 800.000,00 259.796.878,00 7.656.110.282


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 6) Konstruksi dalam Pengerjaan Aset tetap berupa konstruksi Dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 masingmasing sebesar Rp27.274.591.111,00 dan Rp24.673.007.041,00 dengan rincian sebagai berikut : No

SKPD

31 Des 2011

1

Dinas Pendidikan

2

Dinas Bina Marga

3

Dinas PSDA dan ESDM

4


5

Sekretariat Daerah

6


7


8 9

31 Des 2010

Tren

Rp

Rp

%

6.027.344.784,00

2.326.619.193,00

159,06

0,00

0,00

0,00

20.470.265.000,00

12.173.466.526,00

68,15

0,00

3.647.610.410,00

(100)

662.342.510,00

0,00

100 (100)

0,00

122.574.000,00

114.638.817,00

0

100


0,00

0,00

0,00

Dinas Pasar

0,00

6.402.736.912,00

(100)

27.274.591.111,00

24.673.007.041,00

10,54

JUMLAH

Pemerintah Kota dalam menyajikan nilai konstruksi dalam pengerjaan didasarkan pada pembayaran yang telah dilakukan. 7) Akumulasi Penyusutan Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2005. Kebijakan penyusutan dituangkan dalam SK Walikota Nomor 030/213/2006 tanggal 1 Januari 2006 tentang Perhitungan Depresiasi/Penyusutan Aset-Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Semarang yang menganut metode garis lurus dan direvisi Peraturan Walikota No.18 Tahun 2009 Tanggal 3 Agustus 2009. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar Rp1.037.412.731.680,00 dan Rp869.727.494.531,15 adapun nilai akumulasi penyusutan tahun 2011 belum termasuk belanja modal/aset yang diperoleh pada tahun 2011 dan penyusutan akan dilakukan pada tahun 2012, adapun penyusutan nilai aset tetap dengan rincian sebagai berikut. No

SKPD

31 Desember 2011 Rp

31 Desember 2010

Tren

Rp

%

(393.013.406.191)

(334.947.011.534,00)

17,34


(33.513.888.711)

(27.901.076.600,00)

20,12


(59.556.572.161)

(42.956.626.311,00)

38,64

1

Dinas Pendidikan

2 3 4

Dinas Bina Marga

(247.030.116.402)

(211.405.632.552,00)

16,87

5

Dinas PSDA dan ESDM

(31.417.637.198)

(27.712.346.982,00)

13,52

6

Dinas Kebakaran

(12.981.067.441)

(11.158.554.149,00)

16,60

7


(13.872.183.417)

(9.747.188.835,00)

42,63

8


(7.667.461.607)

(4.929.665.041,00)

56,40

9

BAPPEDA

(2.075.758.708)

(1.719.322.932,00)

20,73

10

Dishubkominfo

(16.447.955.738)

(11.910.279.835,00)

38,10

183



SKPD

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp 11


12


13

Dinas Kependudukan dan Capil

14 15 16


17


18

Dinas Koperasi dan UKM

19 20 21 22 23 24

Rp

Tren %

(4.100.259.399)

(3.557.311.423,00)

16,10

(30.833.874.649)

(28.365.946.230,00)

8,70

(5.498.662.293)

(4.837.295.192,00)

13,67


(1.708.805.234)

(1.095.501.629,00)

59,83


(4.410.726.877)

(3.049.563.550,00)

44,63

(264.559.202)

0,00

100

(1.646.460.309)

(1.352.142.251,00)

21,77

(545.606.824)

(444.727.334,00)

22,68

BPPT

(4.212.299.557)

(2.861.733.420,00)

48,24


(8.098.103.371)

(7.088.771.566,00)

14,24


(2.216.337.385)

(1.863.728.528,00)

20,47

Satpol-PP

(2.791.727.992)

(2.261.400.156,00)

23,45


-

(255.994.723,00)

(100)

DPRD

-

0,00

0,00

25


-

0,00

0,00

26

Sekretariat Daerah

(37.868.816.281)

(28.881.904.510,15)

29,69

27

Sekretariat DPRD

(7.266.505.514)

(4.770.150.630,00)

52,33

28

DPKAD

(5.983.319.850)

(4.538.655.495,00)

31,83

29

Inspektorat

(1.198.011.310)

(1.019.534.893,00)

17,51

30


(3.343.071.009)

(2.982.756.937,00)

12,08

31


(2.713.938.946)

(2.462.676.847,00)

10,20

32


(5.417.710.622)

(5.377.195.884,00)

0,75

33


(2.632.590.536)

(2.393.314.456,00)

10,00

34


(7.887.864.022)

(7.696.214.476,00)

2,49

35


(3.484.362.556)

(3.170.239.647,00)

9,91

36

Kecamatan Tugu

(2.677.488.416)

(2.419.497.736,00)

10,66

37

Kecamatan Mijen

(2.032.207.395)

(1.821.784.861,00)

11,55

38

Kecamatan Genuk

(2.898.142.537)

(2.567.171.799,00)

12,89

39


(2.309.362.837)

(2.071.839.521,00)

11,46

40

Kecamatan Tembalang

(3.420.447.223)

(3.163.246.586,00)

8,13

41

Kecamatan Candisari

(3.838.873.843)

(3.573.740.446,00)

7,42

42


(9.564.542.700)

(8.512.727.050,00)

12,36

43

Kecamatan Ngaliyan

(3.742.824.754)

(3.451.789.199,00)

8,43

44

Kecamatan Gayamsari

(4.840.498.689)

(4.406.411.277,00)

9,85

45


(1.651.392.180)

(1.412.154.705,00)

16,94

46


(939.151.015)

(740.707.105,00)

26,79

47


(424.315.950)

(295.884.115,00)

43,41

48


(267.024.555)

(143.116.599,00)

110,85

49


(4.663.979.394)

(3.221.184.698,00)

44,79

50

Dinas Pertanian

(3.159.369.613)

(2.593.851.962,00)

21,80

51


(4.628.111.876)

(3.870.046.175,00)

19,59

52

Dinas Pasar

(23.739.142.478)

(20.029.845.527,00)

18,52

53


(916.194.913)

(718.030.622,00)

31,76

(1.037.412.731.680,00)

(869.727.494.531,15)

19,28

JUMLAH

184


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Akumulasi Penyusutan tahun 2011 sebesar Rp1.037.412.731.680,00 ini mengalami penambahan sebesar Rp167.685.237.148,85 dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp869.727.494.531,15 antara lain karena adanya penambahan penyusutan nilai aset akibat revaluasi aset tetap. f. ASET LAINNYA Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Semarang yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp148.087.662.317,00 dan Rp113.243.027.499,00 tersebut dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. NO

31 DES 2011 (Rp)

ASET LAIN – LAIN

31 DES 2010 (Rp)

1

Barang Milik Daerah yang disetujui Dihapus

1.332.565.679,00

3.472.029.099,00

2

Barang Milik Daerah yang Berupa Software

8.902.135.338,00

0,00

3

Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain

66.172.581.000,00

64.227.131.000,00

4

Bangunan Gedung Hasil Kerjasama

0,00

26.350.225.100,00

5

Lahan Kolam Retensi

19.193.642.300,00

19.193.642.300,00

6

Tanah Kena Abrasi (Kec Genuk)

52.276.488.000,00

0,00

7

Tanah Kena Erosi Sungai (Kec Mijen)

210.250.000,00

0,00

148.087.662.317,00

113.243.027.499,00

Jumlah

Dari perincian tersebut di atas Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain dengan cara Sewa, BOT serta Pinjam Pakai dapat dijelaskan sebagai berikut. A. SEWA dan BOT NO 1 2 3 4 5 6

TAHUN

NAMA ASET Kntr Sekretariat Ranting I PWRI Banyumanik Yayasan Al Huda Semarang Yayasan Islam Al Munir Tanah Bangunan Pasar Banjardowo Tanah Bangunan Pasar mateseh Tanah Bangunan Pasar Gedawang Kec. Banyumanik

7 Parkir Toko Roti Purimas 3 Bakery 8 Tanah Bangunan Untuk SPBU

2011 166.500.000,00 417.900.000,00 268.000.000,00 15.815.000.000,00 1.675.200.000,00 1.057.100.000,00

2010 0,00 417.900.000,00 268.000.000,00 15.815.000.000,00 1.675.200.000,00 1.057.100.000,00

149.800.000,00

149.800.000,00

24.814.600.000,00

24.814.600.000,00

9 Tanah bekas gedung pertemuan Wisma Pancasila 10 Tanah Bangunan Pusat Pasar Dargo Semarang

1.944.000.000,00 1.775.101.000,00

1.944.000.000,00 1.775.101.000,00

11 Tanah Bangunan Pasar Gayamsari Semarang 12 Tanah Komplek pertokoan bubakan

1.055.850.000,00 1.002.400.000,00

1.055.850.000,00 1.002.400.000,00

13 Tanah Bangunan Pusat Perbelanjaan dan Rekreasi Shopping Centre Johar 14 Tanah Bangunan disekitar Tugu Tabanas Gombel Smg

2.289.480.000,00

2.289.480.000,00

15 Kntr Sekretariat LVRI Ranting Banyumanik & Tembalang 16 Kantor Anak Cabang Warakawuri ABRI 17 Tanah Bangunan Bekas Gedung Kanwil VII DEPPARPOSTEL Jawa Tengah Plaza II

185

240.000.000,00

240.000.000,00

166.500.000,00

166.500.000,00

166.500.000,00 2.750.000.000,00

166.500.000,00 2.750.000.000,00

55.753.931.000,00

55.587.431.000,00


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 B.PINJAM PAKAI

NO

TAHUN 2011 402.000.000,00

NAMA ASET

1

Kantor Mapolsekta Semarang Selatan

2 3

Kantor Mapolsek Ngaliyan Kantor Paspol Patkosat Sabara Pedurungan Ex's Mapolsek pedurungan MTs N 02 Semarang Koramil 09/0733 Ngaliyan Koramil 04/0733 Gayamsari Koramil 10/0733 Gajah Mungkur Kantor LKMD Pendirian balai RW XI PDAM Kota Semarang

4 5 6 7 8 9 10

2010 0,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.253.700.000,00 5.636.300.000,00 466.500.000,00 258.750.000,00 1.651.400.000,00

1.253.700.000,00 5.636.300.000,00 0,00 0,00 0,00 231.500.000,00 166.500.000,00 601.700.000,00 8.639.700.000,00

10.418.650.000,00

g. KEWAJIBAN 1) Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban ini saldo tahun 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp31.977.164.949,94 dan Rp27.431.579.652,00 dapat dirinci sebagai berikut. 31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

Kewajiban Jangka Pendek a)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

b)

Utang Bunga

133.460.904,00

0,00

100

c)


1.816.665.352,94

2.627.806.521,00

30,87

d)


4.574.987.585,00

3.564.007.940,00

28,37

e)

Utang Belanja

f)

Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah

8.998.310.538,00

7.173.557.534,00

25,44

0,00

0,00

1,00

16.453.740.570,00

14.066.207.657,00

16,97

31.977.164.949,94

27.431.579.652,00

16,57

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dapat dirinci sebagai berikut. Utang PFK

Utang Pajak Yang Belum Disetor

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Tren

Rp

Rp

%

0,00

204.565.707,00

287,18

Uang Jaminan Biaya (UJB) Reklame

5.996.435.749,00

5.676.872.572,00

34,08

Uang Jaminan Penduduk Boro

1.453.669.662,00

1.283.013.501,00

13,30

Utang Pihak Ketiga

1.386.972.258,00

9.105.754,00

15131,82

UKP (Urusan Kas Penerimaan)

0,00

0,00

(100,00)

TPP Diknas yg belum dibagi

25.790.000,00

0,00

100

TPP Disparbud yg belum dibayar

90.836.382,00

0,00

100

Dana utk bencana Disospora Uang jaminan Pembersihan Reklame

9.606.487,00

0,00

100

35.000.000,00

0,00

100

8.998.310.538,00

7.173.557.534,00

25,44

pada BLU Terminal mangkang dan BRT

186


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 -

b) c) d)

e) f)

Utang pihak ketiga sebesar Rp5.996.435.749,00 merupakan uang jaminan bongkar reklame. - Utang pihak ketiga sebesar Rp1.453.669.662,00 merupakan uang jaminan penduduk Boro. - Utang pihak ketiga sebesar Rp1.386.972.258,00 merupakan Pajak Penerangan Jalan yang seharusnya milik Kabupaten Kendal. - Utang Pihak Ketiga sebesar Rp25.790.000,00 merupakan TPP 2011 Dinas Pendidikan yang belum dibagikan. - Utang Pihak Ketiga sebesar Rp90.836.382,00 merupakan TPP 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang belum dibagikan. - Utang Pihak Ketiga sebesar Rp9.606.487,00 merupakan dana untuk bencana Dinsospora. - Utang pihak Ketiga sebesar Rp35.000.000,00 merupakan uang jaminan pemebersihan reklame pada badan bus dan terminal. Per 31 Desember 2011 dan 2010, Pemerintah Kota Semarang memiliki Utang Bunga sebesar Rp133.460.904,00. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp1.816.665.352,94 merupakan reklasifikasi dari Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp4.574.987.585,00 merupakan pendapatan retribusi reklame pada Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame yang diterima lebih dari tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp4.443.987.585,00 dan RSUD sebesar Rp131.000.000,00 yang merupakan sewa gedung untuk Kantor Kas BPD dan ATM BNI Per 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Semarang tidak memiliki Utang Belanja. Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari: - Utang kepada PT. Maxima Prima-Angkasa Buana Cipta (MP-ABC) Joint Operation sebesar Rp4.321.340.976,00 atas kewajiban membayar angsuran sesuai kontrak Kerjasama Investasi Peningkatan Kualitas Daya Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 415.4/20 Tahun 2007, tanggal 30 Oktober 2007 dan addendum-adendumnya; - Utang terhadap klaim Jamkesmaskot yang belum dibayarkan sebesar Rp6.084.571.109,00; - Utang RSUD yang masih harus dibayar yang meliputi belanja pegawai Rp4.783.174.022,00, belanja lain-lain Rp127.474.950,00, belanja jasa Rp24.025.000,00 dan belanja perjalanan dinas Rp1.000.000,00; - Utang pihak ketiga sebesar Rp1.112.154.513,00 merupakan utang BLUD RSUD dengan rincian sebagai berikut.

187


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 JENIS UTANG

NAMA REKANAN

Utang Farmasi

Antarmitra Sembada

15.772.191

Anugerah Pharminda Lestari

68.866.729

Anugrah Argon Medica

160.045.264

Bina San Prima

5.755.345

Distriversa Buanamas

1.686.199

Dos Ni Roha

33.776.140

Enseval Putera Megtrading

79.156.329

Indofarma Global Medika

15.009.072

Kebayoran Pharma

44.971.499

Kimia Farma

2.392.449

Mega Medika Multianugerah

7.179.538

Mensa Bina Sukses

68.933.219

Merapi Utam Pharma

70.118.937

Millenium Pharmaco n

9.267.792

Parit Padang

88.576.886

Penta Valent

15.261.797

Rajawali Nusindo

2.058.046

Tempo

23.131.096

Tiara Kencana

1.404.233

Brataco

875.000

Parazelzus Indonesia

4.350.005

Sawah Besar Farma

279.994

Uniter Dico Citas

491.659

Dinar Adhitama

10.695.960

Fondaco Mitratama

1.584.000

Harmony Mitra Sejahtera

11.146.500

Maharani

8.967.000

Masa Lestari Husada

58.572.250

Megah Medika Pharma

14.489.728

Prima Alkesindo Nusantara

22.221.738

Rafi Putra Mandiri

15.530.447

Renalmed Tiara Utama

9.856.000

Sanidata

15.614.264

Sinar Husada

3.900.000

Sin Sen Dental Supply

4.070.000

Tawada Healthcare

49.466.175

Tunas Perkasa Group

16.838.399

Agung Gas Utama

7.962.500

Tira Austenite

12.802.500

Surya Medika

12.740.000

Anugrah Cipta Baru

33.377.337

Saba Indonesia

38.471.126

Setia Abadi

6.358.550

Jumlah Utang Farmasi Bahan Makanan

1.074.023.893

CV Kurnia

5.528.660

PT Enseval

1.172.160

PT. AAM

2.364.052

CV. Parit Padang

2.196.183

CV. Kurnia

8.547.928

CV. Kurnia

12.502.450

CV. Kurnia

2.722.187

PT. Jauwhanes

3.097.000

Jumlah Utang Bahan Makanan

38.130.620 Total Utang

1.112.154.513

2) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran sejak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut.

188


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2011

31 Desember 2010

Rp

Rp

Tren %

a

Utang Dalam negeri - Sektor Perbankan

0,00

0,00

0,00

b


0,00

0,00

0,00

c

Premium (diskonto) Obligasi

0,00

0,00

0,00

d

Utang Jangka Panjang

3.633.330.705,88

6.536.746.288,00

(44,42)

Jumlah

3.633.330.705,88

6.536.746.288,00

(44,42)

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp3.633.330.705,88 dan Rp6.536.746.288,00 merupakan Utang Perjanjian Penerusan Pinjaman (Sub Loan Agreement – SLA) Pemerintah Pusat kepada Bank Dunia program SSUDP P3KT Tahun 1994 yang jatuh tempo tahun 2014. g. EKUITAS Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Semarang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Semarang. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2011 sebesar Rp5.689.136.988.289,18 mengalami peningkatan kekayaan bersih sebesar Rp302.030.097.352,65 jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2010. Kenaikan ekuitas tahun 2011 tersebut disebabkan karena adanya surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp149.105.088.122,00 dan dampak komulatif karena perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp152.925.009.230,18. Secara rinci tentang kenaikan ekuitas tahun 2011 dijelaskan pada CaLK tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

189



PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 No

Uraian

2011

2010

1

2

3

4

5.387.106.890.937,00

Lebih/Kurang 5

1

EKUITAS AWAL

2

Surplus / Defisit - LO

3

RK Kasda

0,00

0,00

-

4

RK Aset

0,00

0,00

-

5

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :

0,00

149.105.088.122,00

Hibah

5.108.547.808.932,00 (30.644.154.593,47)

278.559.082.005,00 179.749.242.715,47

-

0,00

5.032.100,00

Perhitungan mutasi masuk dan keluar

(79.258.533.822,00)

(167.201.446.985,00)

87.942.913.163,00

Koreksi Nilai Aset Tetap

164.457.456.456,00

22.481.510.609,00

141.975.945.847,00

92.369.188.370,00

299.867.041.728,00

(207.497.853.358,00)

38.615.814,00

66.482.075,00

(27.866.261,00)

SP2D Tahun 2009

0,00

7.295.455,00

(7.295.455,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

0,00

(219.303.893.165,00)

219.303.893.165,00

Penilaian Aset Tetap Tahun 2011 Koreksi Nilai Persediaan

(5.032.100,00)

Koreksi Klaim Jamkesmas

3.406.103.314,00

2.345.991.765,00

Pembayaran Pihak Ketiga

0,00

16.236.895,00

Kas Dibendahara Pengeluaran

0,00

(2.404.560,00)

2.404.560,00

280.667.665,00

10.820.689.720,00

(10.540.022.055,00)

Penyesuaia Eliminasi RK Dinas Aset dan RK Aset

(30.590.405,00)

360.100.700.961,00

(360.131.291.366,00)

Penyesuaian Utang Jangka Pendek

214.644.430,00

0,00

214.644.430,00

Penyesuaian utang jangka panjang

1.684.679.726,18

0,00

1.684.679.726,18

9.105.754,00

0,00

9.105.754,00

5.387.106.890.936,53

340.332.732.389,47

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Penyesuaian utang PFK Koreksi Piutang

1.060.111.549,00 (16.236.895,00)

(243.074.022,00)

Koreksi Penyisihan Piutang

(145.750.000,00)

Koreksi Nilai Investasi

(29.857.504.050,00) 0,00

6

EKUITAS AKHIR

5.689.136.988.289,18

5.4. PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Saldo awal ekuitas tahun 2011 sebesar Rp5.387.106.890.937,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2010. 2. Surplus/defisit – LO sebesar Rp149.105.088.122,00 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011. 3. Selisihnya sebesar Rp152.925.009.230,18 dapat dijelaskan sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian: a. Perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap sebesar Rp79.258.533.822,00 merupakan transaksi mutasi antar SKPD atas aset tetap yang tahun perolehannya sebelum tahun 2011.

190



No.

Uraian

1

Dinas Pendidikan

2

Mutasi Masuk

Perhitungan Mutasi Masuk & Keluar

Mutasi Keluar

2.880.000.000

(78.008.166.185)

(75.128.166.185)

DTKP

-

(427.611.000)

(427.611.000)

3

Dinas PJPR

-

(9.097.500)

(9.097.500)

4

Dispenduk & Capil

-

(225.000.000)

(225.000.000)

5

Dinsospora

22.474.863

-

22.474.863 522.690.506

6

BPBD

522.690.506

-

7

Dinas Koperasi & UKM

-

(24.000.000)

(24.000.000)

8

BPPT

-

(108.210.667)

(108.210.667)

9

Satpol - PP

1.627.164

-

1.627.164

10

Sekretariat Daerah

11

DPKAD

12

Kec. Smg Selatan

13

Kec. Gajahmungkur

14

Kec. Tembalang

15

Kec. Banyumanik

16

Kec. Ngaliyan

17

Kec. Gayamsari

18

Ketahanan Pangan

19

Kantor Perpust & Arsip

20

DKP

-

(48.954.456)

(48.954.456)

12.584.552.000

(3.493.589.900)

9.090.962.100

231.500.000

-

231.500.000

450.000

(1.651.400.000)

(1.650.950.000)

2.271.525.100

(9.586.400.000)

(7.314.874.900)

166.500.000

-

166.500.000

(466.500.000)

-

(466.500.000)

20.390.875

(3.973.280.000)

(3.952.889.125)

4.571.000

-

4.571.000

-

(192.046.000)

(192.046.000)

39.949.719

-

39.949.719

21

Dinas Pasar

510.120.000

-

510.120.000

22

Disperindag

212.012.868

-

212.012.868

23

BNK

(512.642.209)

(512.642.209)

Jumlah

(79.258.533.822)

b. Koreksi nilai aset tetap sebesar Rp164.457.456.456,00 merupakan akumulasi koreksi aset tetap karena adanya kesalahan atas pencatatan aset tetap tahun 2010, kesalahan tersebut antara lain terjadi karena adanya pencatatan ganda atas aset tetap, kurang catat aset tetap dan salah catat aset tetap pada tahun 2010 dan disesuaikan pada tahun 2011. Berikut adalah rincian koreksi nilai aset tetap.

191



No.

Jenis Koreksi

SKPD

1

Dinas Pendidikan

2


3


Koreksi Salah Nilai

Kurang Catat -

(242.580.000) -

Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap

Double Catat

182.500.623.783 -

4

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

-

98.550.000

5


-

62.343.728

6

Sekretariat Daerah

7


(1.294.585.181) (2.254.449.000) (149.585.181)

181.206.038.602 (242.580.000) (2.254.449.000) 98.550.000 (87.241.453)

(2.250.557.447)

61.126.978

(116.500.000)

(2.305.930.469)

(137.516.786)

-

(1.219.884.000)

(1.357.400.786)

8


-

-

(4.969.300.000)

(4.969.300.000)

9


-

-

(417.916.640)

(417.916.640)

10


-

-

(35.000.000)

(35.000.000)

11

Kecamatan Tugu

-

1.370.247

12

Kecamatan Genuk

-

-

(1.076.325.000)

(1.076.325.000)

(1.776.853.222)

(1.776.853.222)

13

Kecamatan Tembalang

-

-

14

Kecamatan Candisari

-

6.000.000

15

Kecamatan Gayamsari

-

-

-

(771.300.000) -

1.370.247

6.000.000 (771.300.000)

16

Dinas Pertanian

-

53.960.000

17

Bapermasper dan KB

-

-

(210.900.000)

(210.900.000)

53.960.000

18

Dinas PSDA dan ESDM

-

-

(212.012.868)

(212.012.868)

19

Dinas PJPR

-

-

(212.012.868)

(212.012.868)

20

Dinas Bina Marga

-

-

(212.012.868)

(212.012.868)

21


-

-

(173.711.823)

(173.711.823)

22

Badan Kesbangpolinmas

-

-

(144.759.853)

(144.759.853)

23

Dinas Kebakaran

-

-

(149.585.181)

(149.585.181)

24

BLH

-

-

(149.585.181)

(149.585.181)

25

DTKP

-

-

(149.585.181)

(149.585.181) 164.457.456.456

Jumlah

c. Penilaian aset tetap tahun 2011 sebesar Rp92.369.188.370,00 merupakan penilaian yang dilakukan terhadap aset-aset tetap yang belum ada nilainya. Berikut rincian penilaian aset tetap tahun 2011 pada masing-masing SKPD. No

SKPD

Penilaian Tahun 2011

1

Dinas Pendidikan

23.427.086.000

2


29.165.000

3


66.000.000

4

Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga

2.145.100.000

5

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

2.129.000.000

6


7

Sekretariat Daerah

8


190.025.000

9


787.532.570

10


319.545.000

11

Kecamatan Genuk

5.427.075.000

12

Kecamatan Tembalang

6.785.435.000

13

Kecamatan Ngaliyan

14

Kecamatan Gayamsari

15

Kantor Pendidikan & Latihan

16

Dinas Pertanian

17

Dinas Pasar

1.200.000 5.879.300.000

15.000 1.525.000 120.000 833.064.800 44.348.000.000

Jumlah

92.369.188.370

d. Koreksi nilai persediaan merupakan koreksi dikarenakan pada tahun 2010 terdapat kurang catat sebesar Rp38.615.814,00. Kurang catat ini terdapat pada

192



e.

f.

g.

h. i. j.

k.

l. m.

persediaan obat RSUD sebesar Rp8.151.639,00 dan persediaan barang cetakan pada BKD Rp30.464.175,00. Koreksi klaim jamkesmas sebesar Rp3.406.103.314,00 merupakan koreksi penambahan klaim jamkesmas yang terjadi karena adanya perbedaan tarif dari yang semula berdasarkan tarif pada Perda No. 7 Tahun 2000 tentang retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang tarif jamkesmas. Penyesuaian akumulasi penyusutan sebesar Rp280.667.665,00 merupakan penyesuaian yang disebabkan karena koreksi nilai gedung DPKAD dan Dinsospora sebesar (Rp1.831.508.610,00), penyesuaian atas aset yang di reklasifikasi ke aset lain sebesar Rp1.077.292.001,00 dan karena koreksi terhadap dobel catat sebesar Rp1.034.884.274,00 Penyesuaian eliminasi RK Dinas Aset dan RK Aset sebesar Rp30.590.405,00 merupakan penyesuaian yang disebabkan karena adanya selisih antara RK Dinas aset dan RK Aset Rp868.400,00 dan selisih antara R/K Dinas dan R/K Kasda sebesar Rp30.722.005,00 Penyesuaian hutang jangka pendek dikarenakan adanya koreksi nilai hutang jangka pendek sebesar Rp214.644.430,00 Penyesuaian bagian utang jangka panjang lainnya dikarenakan adanya koreksi nilai utang sebesar Rp1.684.679.726,18 Penyesuian utang PFK sebesar Rp9.105.754,- merupakan kelebihan transfer dari bank BTPN pada tahun 2010 dan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang dicatat sebagai utang PFK. Pada laporan keuangan tahun 2011 kelebihan transfer dari bank BTPN tersebut diakui sebagai pendapatan sehingga terdapat koreksi utang PFK berkurang sehingga menambah ekuitas. Koreksi piutang sebesar Rp243.074.022,00 merupakan pengurangan piutang SPBU Pandanaran karena pembayaran belum diperhitungkan mengurangi piutang. Koreksi penyisihan piutang sebesar Rp145.750.000,00 merupakan koreksi terhadap penyisihan piutang SPBU Pandanaran. Koreksi nilai investasi sebesar Rp29.857.504.050,00 merupakan koreksi yang disebabkan penyesuaian terhadap metode ekuitas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang.

193


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 No

Uraian

Saldo 2011

Saldo 2010

1

2

3

4


(%) 6

KEGIATAN OPERASIONAL 01

PENDAPATAN

02


03


369.939.277.875

188.421.983.072

181.517.294.803

04


84.234.832.713

83.774.252.094

460.580.619

0,55%

05


13.562.233.198

6.210.426.962

7.351.806.236

118,38%

06

Pendapatan Asli Daerah Lainnya

07


96,34%

70.647.301.132

55.124.864.385

15.522.436.747

28,16%

538.383.644.918

333.531.526.513

204.852.118.405

61,42%

204.199.594.973

295.287.756.010

(91.088.161.037)

-30,85%

1.072.671.816

708.891.397

363.780.419

51,32%

08 09

PENDAPATAN TRANSFER

10


11


12


13

Dana Alokasi Umum

715.700.805.000

640.186.272.000

75.514.533.000

11,80%

14

Dana Alokasi Khusus

48.401.500.000

30.292.200.000

18.109.300.000

59,78%

15


969.374.571.789

966.475.119.407

2.899.452.382

0,30%

239.992.018.350

-

239.992.018.350

0,00%

-

-

-

0,00%

239.992.018.350

-

239.992.018.350

0,00%

234.691.238.426

149.939.648.449

84.751.589.977

56,52%

-

567.211.930

16 17

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA

18

Dana Otonomi Khusus

19

Dana Penyesuaian

20

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)

21 22


23


24


25

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)

26

Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

(567.211.930) -100,00%

234.691.238.426

150.506.860.379

84.184.378.047

55,93%

1.444.057.828.565

1.116.981.979.786

327.075.848.779

29,28%

27 28


29

Pendapatan Hibah

1.037.177.520

2.119.378.039

(1.082.200.519)

-51,06%

29a Pendapatan Hibah Aset

30.252.361.413

31.535.919.418

(1.283.558.005)

-4,07%

-

-

88.323.675.000

175.985.307.400

30


31

Pendapatan Lainnya

32


33


-

0,00%

(87.661.632.400)

-49,81%

119.613.213.933

209.640.604.857

(90.027.390.924)

-42,94%

2.102.054.687.416

1.660.154.111.156

441.900.576.260

26,62%

34 35

BEBAN

36

Beban Pegawai

1.117.053.211.973

974.655.663.740

142.397.548.233

14,61%

37

Beban Persediaan

168.611.283.786

150.073.289.810

18.537.993.976

12,35%

38

Beban Jasa

220.989.961.104

172.307.238.692

48.682.722.412

28,25%

39

Beban Pemeliharaan

20.560.612.084

28.548.057.373

(7.987.445.289)

-27,98%

40

Beban Perjalanan Dinas

39.340.104.082

40.904.252.375

(1.564.148.293)

-3,82%

41

Beban Bunga

899.035.410

1.080.000.000

(180.964.590)

-16,76%

42

Beban Subsidi

43

Beban Hibah

-

-

-

0,00%

50.161.903.179

32.681.440.321

17.480.462.858

53,49%

44 45

Beban Bantuan Sosial

105.341.634.955

106.306.299.942

Beban Penyusutan

168.221.899.537

136.578.092.000

31.643.807.537

10.461.485.483

27.810.412.613

(17.348.927.130)

-62,38%

198.976.720

717.548.874

(518.572.154)

-72,27%

45a Beban Penyisihan Piutang 45b Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen 46

Beban Transfer

(964.664.987)

-0,91% 23,17%

711.014

-

711.014

0,00%

46a Beban Penghapusan Aset

29.382.838.544

2.757.252.183

26.625.586.361

965,66%

46b Beban Hibah Aset

19.896.033.161

14.891.067.585

5.004.965.576

33,61%

-

-

-

0,00%

1.829.706.560

1.487.936.741

341.769.819

22,97%

1.952.949.397.592

1.690.798.552.249

262.150.845.343

15,50%

46c Beban Dibayar di Muka 47

Beban Lain-lain

48

JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)

49 50

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 - 48)

149.105.289.824

(30.644.441.093)

179.749.730.917 -586,57%

51 52

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

53

Surplus Penjualan Aset Nonlancar

-

-

-

0,00%

54

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

-

-

-

0,00%

55

Defisit Penjualan Aset Nonlancar

-

-

-

0,00%

56

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

-

-

-

0,00%

57

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

-

286.500

58

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPEASIONAL (53 s/d 57)

59

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)

149.105.289.824

286.500 (30.644.154.593)

(286.500) -100,00% (286.500) -100,00% 179.749.444.417 -586,57%

60 61

POS LUAR BIASA

62

Pendapatan Luar Biasa

63

Beban Luar Biasa

64

POS LUAR BIASA (62 - 63)

65

SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)

-

-

-

201.702

-

201.702

0,00%

(201.702)

-

(201.702)

0,00%

149.105.088.122

194

(30.644.154.593)

0,00%

179.749.242.715 -586,57%


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 5.5 PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN OPERASIONAL 1. Pendapatan-LO Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Semarang dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer , dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2011 dan T.A 2010 sebagai berikut. Realisasi 2011 Rp

Pendapatan L O :

1.

Pendapatan Asli Daerah.

2.

Pendapatan Transfer

3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah. Jumlah

Realisasi 2010 Rp

Tren %

538.383.644.918,00

333.531.526.513,00

61,42

1.444.057.828.565,00

1.116.981.979.786,00

29,28

119.613.213.933,00

209.640.604.857,00

(42,94)

2.102.054.687.416,00

1.660.154.111.156,00

26,62

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut. a. Pendapatan Asli Daerah Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2011 dan TA 2010 , dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : a. b. c. d.

Tren

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

369.939.277.875,00 84.234.832.713,00

188.421.983.072,00 83.774.252.094,00

96,34 0,55

13.562.233.198,00 70.647.301.132,00

6.210.426.962,00 55.124.864.385,00

118,38 28,16

Jumlah

538.383.644.918,00

333.531.526.513,00

61,42

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1) Pendapatan Pajak Daerah Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional TA 2011 dan TA 2010, sebagai berikut. Tren


Realisasi 2011

Realisasi 2010

a)

Pajak Hotel

Rp 34.123.112.302,00

Rp 28.901.401.574,00

b)

Pajak Restoran

33.284.755.410,00

29.491.219.078,00

12,86

c)

Pajak Hiburan

8.985.062.911,00

7.669.506.594,00

17,15

d)

Pajak Reklame

16.348.811.997,00

23.592.810.000,00

(30,70)

e)


104.387.112.175,00

94.639.332.867,00

10,30

195

% 18,07


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 f)

Pajak Galian Gol C

41.265.440,00

52.327.400,00

(21,14)

g)

Pajak Parkir

4.514.434.616,00

4.075.385.569,00

10,77

h)

Pajak Air Tanah

4.789.397.457,00

0,00

100

i)


0,00

0,00

0,00

j)

Pajak BPHTB

163.465.325.567,00

0,00

100

369.939.277.875,00

188.421.983.082,00

96,34

Jumlah

2) Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 18 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda , Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Penerimaan Retribusi TA 2011 dan TA 2010 dapat dirinci sebagai berikut. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2011

a)

Dinas Kesehatan Kota Semarang

7.080.872.712,00

4.746.111.561,00

49,19

b)

Dinas Bina Marga

c)

Dinas PSDA dan ESDM

d)

Dinas Kebakaran

e)

Rp

Realisasi 2010 Rp

Tren %

32.230.000,00

2.830.596.400,00

(98,86)

116.300.000,00

90.200.000,00

28,94

46.490.500,00

43.760.000,00

6,24

Dinas Tata Kota Dan Perumahan

19.348.633.700,00

19.689.176.850,00

(1,73)

17.377.842.985,00

17.047.182.924,00

1,94

8.876.713.925,00

7.669.155.005,00

15,75

238.503.500,00

206.500.000,00

15,50

f)

Dinas Penerangan Jalan dan Reklame

g)

Dishubkominfo

h)

Badan Lingkungan Hidup

i)


6.337.883.300,00

6.612.107.950,00

(4,15)

j)

Dispenduk dan Capil

4.210.422.000,00

5.587.668.500,00

(24,65)

k)

Sekretaris Daerah

622.921.400,00

705.459.000,00

(11,70)

l)

Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga

1.851.438.600,00

2.346.572.950,00

(21,10)

m)

Dinas Kebudayaan dan Periwisata

3.607.247.800,00

2.655.896.400,00

35,82

n)


109.864.625,00

11.490.000,00

856,18

o)

Dinas Pasar

14.377.467.666,00

13.532.374.554,00

6,24

84.234.832.713,00

83.774.252.094,00

0,55

Jumlah

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan realisasi TA 2011 dan TA 2010 sebagai berikut.

196



Pendapatan Hasil Pengelolaan

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Tren

Rp

Rp

%

Kekayaan Yang dipisahkan 1.

Sekretariat Daerah Jumlah

13.562.233.198,00

6.210.426.962,00

118,38

13.562.233.198,00

6.210.426.962,00

118,38

4) Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2011 dan TA 2010 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan Asli Daerah Lainnya a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Realisasi 2011 Rp

RSUD Dishubkominfo Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinsospora Dinas Kebudayaan dan Periwisata DPKAD Dinas Pertanian Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah

Realisasi 2010 Rp

Tren %

37.663.350.439,00 5.829.217.109,00 72.000.000,00 826.072.473,00 3.825.000,00 25.662.194.690,00 580.111.421,00 10.530.000,00

30.815.070.608,00 1.804.698.575,00 192.000.000,00 0,00 77.190.000,00 21.685.665.942,00 393.388.260,00 8.606.000,00

22,22 223,00 (62,50) 100 (95,04) 18,34 47,47 22,36

0,00 70.647.301.132,00

148.245.000,00 55.124.864.385,00

(100) 28,16

b. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2011 dan TA 2010 dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan Transfer 1) 2) 3)

Realisasi 2011

Tranfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya Tranfer dari Pemerintah Propinsi Jumlah

Realisasi 2010

Tren %

Rp 969.374.571.789,00

Rp 966.475.119.407,00

239.992.018.350,00 234.691.238.426.00

0,00 150.506.860.379,00

100 55,93

1.444.057.828.565,00

1.116.981.979.786,00

29,28

0,30

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Realiasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kota Semarang untuk periode TA 2011 dan TA 2010 dengan rincian sebagai berikut. Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan a) Dana Bagi Hasil Pajak b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam c) Dana Alokasi Umum d) Dana Alokasi Khusus Jumlah

197

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Rp 204.199.594.973,00 1.072.671.816,00 715.700.805.000,00 48.401.500.000,00

Rp 295.287.756.010,00 708.891.397,00 640.186.272.000,00 30.292.200.000,00

969.374.571.789,00

966.475.119.407,00

Tren % (30,85) 51,32 11,80 59,78 0,30


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk periode TA 2011 dan TA 2010 dengan rincian sebagai berikut. Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya a)

Dana Otonomi Khusus

b)

Dana Penyesuaian Jumlah

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Tren

Rp 239.992.018.350,00

Rp

% 0,00

100

0,00

0,00

0,00

239.992.018.350,00

0,00

100

3. Transfer Pemerintah Provinsi Realisasi penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode TA 2011 dan TA 2010 dengan rincian sebagai berikut. Tranfer Pemerintah Provinsi a. b.

Pendapatan Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Rp 234.691.238.426,00 0,00

Rp 149.939.648.449,00 567.211.930,00

234.691.238.426,00

150.506.860.379,00

Tren % 56,52 (100) 55,93

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode TA 2011 dan TA 2010 dengan rincian sebagai berikut. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi 2011 Rp

a) b) c)

Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Aset Pendapatan Lainnya Jumlah

Realisasi 2010 Rp

1.037.177.520,00 30.252.361.413,00 88.323.675.000,00

2.119.378.038,63 31.535.919.418,00 175.985.307.400,00

119.613.213.933,00

209.640.604.856,63

Tren % (51,06) (4,07) (49,81) (42,94)

2. Beban-LO Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2011 dan tahun 2010, sebagai berikut. a. Beban Pegawai Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2010 adalah. Beban Pegawai

Realisasi 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

622.920.285.729,00

536.609.873.105,00

Tren %

1

Dinas Pendidikan

2


50.598.229.229,00

47.309.714.116,00

6,95

3


35.751.160.311,00

26.737.078.528,00

33,71

4

Dinas Bina Marga

9.104.556.847,00

6.641.357.553,00

37,09

5

Dinas PSDA dan ESDM

9.966.064.466,00

5.183.453.428,00

92,27

198

16,08


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 6

Dinas Kebakaran

7


7,673,823,931.00

7.182.739.440,00

0,00

11.436.060.449,00

9.618.119.571,00

18,90

8


6.055.633.212,00

5.001.974.610,00

21,06

9

BAPPEDA

6.407.905.807,00

5.336.558.702,00

20,08

18.964.711.608,00

13.877.864.750,00

36,65

4.438.138.117,00

3.163.994.458,00

40,27

10


11


12


11.778.044.518,00

11.019.732.882,00

6,88

13


6.718.071.673,00

6.578.464.712,00

2,12

14


9.491.991.592,00

8.716.670.107,00

8,89

15


8.164.189.883,00

7.413.834.343,00

10,12

16

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.974.279.262,00

0,00

100

17


6.754.097.519,00

5.574.780.434,00

21,15

18


4.609.927.956,00

3.854.561.043,00

19,60

19


4.608.370.110,00

4.415.760.554,00

4,36

20


7.968.678.700,00

7.367.566.845,00

8,16

21


3.905.301.010,00

4.778.654.755,00

(18,28)

22


13.948.190.421,00

14.535.526.652,00

(4,04)

0,00

1.640.664.358,00

(100)

11.875.983.590,00

11.557.575.375,00

2,75

829.760.213,00

754.194.279,00

10,02

28.962.421.427,00

26.972.540.590,00

7,38

23


24


25


26

Sekretariat Daerah

27


28


29

Inspektorat

7.214.528.359,00

5.495.051.317,00

31,29

54.877.009.975,00

48.153.001.843,00

13,96

5.477.574.529,00

3.545.791.766,00

54,48

30


6.579.827.645,00

6.158.697.637,00

6,84

31


5.475.763.446,00

5.090.263.113,00

7,57

32


8.010.387.698,00

7.699.960.731,00

4,03

33


6.291.960.978,00

6.095.088.090,00

3,23

34


8.661.537.212,00

8.224.096.150,00

5,32

35


6.646.588.533,00

6.219.991.374,00

6,86

36

Kecamatan Tugu

4.006.145.821,00

3.736.994.340,00

7,20

37

Kecamatan Mijen

5.197.976.875,00

4.796.663.161,00

8,37

38

Kecamatan Genuk

6.375.022.901,00

5.857.316.262,00

8,84

39


5.307.028.364,00

4.823.359.655,00

10,03

40

Kecamatan Tembalang

6.476.022.924,00

5.965.208.039,00

8,56

41

Kecamatan Candisari

4.920.044.753,00

4.646.951.981,00

5,88

42


7.842.056.997,00

7.297.072.424,00

7,47

43

Kecamatan Ngaliyan

5.668.557.589,00

5.221.697.402,00

8,56

44

Kecamatan Gayamsari

4.619.260.201,00

4.554.683.864,00

1,42

45


8.582.283.147,00

8.041.683.451,00

6,72

46


5.025.198.832,00

5.614.099.645,00

(10,49)

47


4.314.179.734,00

3.379.327.402,00

27,66

48


1.345.330.198,00

1.241.828.640,00

8,33

49


1.647.662.937,00

1.390.155.218,00

18,52

50

Dinas Pertanian

6.299.618.494,00

4.995.104.651,00

26,12

199




52

Dinas Pasar

53

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah

3.410.880.340,00

3.205.868.733,00

6,39

17.487.905.077,00

16.366.343.192,00

6,85

4.386.980.834,00

4.308.608.579,00

1,82

1.117.053.211.973,00

974.655.663.740,00

14,61

b. Beban Persediaan Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2010 adalah. Beban Persediaan

Realisasi 2011

Realisasi 2010 Rp 37.148.806.758,00

Tren %

1

Dinas Pendidikan

Rp 37.281.965.737,00

2


11.560.443.049,00

13.278.984.522,95

(12,94)

3


18.311.597.161,00

16.434.515.758,00

11,42

4

Dinas Bina Marga

12.660.890.495,00

7.292.841.329,00

73,61

5

Dinas PSDA dan ESDM

5.015.282.965,00

3.035.584.435,00

65,22

6

Dinas Kebakaran

801.037.475,00

986.927.405,00

(18,84)

7


2.116.895.710,00

792.551.235,00

167,10

0,36

8

Dinas PJPR

343.042.250,00

2.099.749.000,00

(83,66)

9

BAPPEDA

2.192.420.245,00

2.036.589.165,00

7,65

10

Dishubkominfo

3.000.640.190,00

2.167.304.161,00

38,45

11


908.913.100,00

781.297.300,00

16,33

12


440.361.925,00

307.242.800,00

43,33

13


2.073.749.620,00

3.779.400.957,00

(45,13)

14


1.851.605.230,00

1.685.454.070,00

9,86

15

Dinsospora

3.162.469.580,00

3.986.853.090,00

(20,68)

16

BPBD

935.149.590,00

0,00

100

17

Disnakertrans

3.082.742.485,00

2.428.639.635,00

26,93

18


1.894.503.350,00

1.548.210.750,00

22,37

19

BPPT

1.494.600.302,00

1.373.215.935,00

8,84

20


1.446.123.412,00

1.048.011.283,00

37,99

21


1.349.933.350,00

1.734.519.550,00

(22,17)

22

Satpol - PP

1.307.214.450,00

1.184.541.075,00

10,36

23

Lakhar - BNK

0,00

611.427.950,00

(100)

24

Sekretariat Daerah

27.344.833.876,00

23.746.125.783,00

15,15

25

Sekretariat DPRD

3.391.665.010,00

3.629.670.293,00

(6,56)

26

DPKAD

6.776.024.755,00

3.387.376.886,00

100,04

27

Inspektorat

637.528.874,00

469.594.100,00

35,76

28


294.366.000,00

256.302.000,00

14,85

29


356.830.000,00

226.910.000,00

57,26

30


281.869.000,00

300.983.000,00

(6,35)

31


241.153.750,00

298.673.000,00

(19,26)

32


382.294.413,00

320.567.500,00

19,26

33


351.502.546,00

306.429.000,00

14,71

200



Kecamatan Tugu

256.286.000,00

194.933.000,00

31,47

35

Kecamatan Mijen

272.493.200,00

259.288.500,00

5,09

36

Kecamatan Genuk

283.848.451,00

233.173.100,00

21,73

37


399.523.000,00

257.132.750,00

55,38

38

Kecamatan Tembalang

267.163.900,00

255.449.000,00

4,59

39

Kecamatan Candisari

394.680.200,00

150.114.463,00

162,92

40


367.781.061,00

287.252.000,00

28,03

41

Kecamatan Ngaliyan

481.307.200,00

819.846.000,00

(41,29)

42

Kecamatan Gayamsari

263.512.000,00

198.855.000,00

32,51

43


280.814.000,00

273.150.900,00

2,81

44


824.403.160,00

1.113.659.723,00

(25,97)

45


2.081.103.775,00

1.466.007.950,00

41,96

46


474.931.900,00

550.840.060,00

(13,78)

47


665.586.227,00

438.813.846,00

51,68

48

Dinas Pertanian

2.651.523.464,00

2.019.844.292,00

31,27

49


888.522.353,00

531.163.800,00

67,28

50

Dinas Pasar

3.126.931.250,00

1.790.967.500,00

74,59

Disperindag

1.341.222.750,00

547.498.200,00

144,97

168.611.283.786,00

150.073.289.809,95

12,35

51

Jumlah Beban Persediaan

Beban persediaan sebesar Rp168611.283.786,00 belum termasuk pemakaian persediaan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp24.710,000,00 adanya perbedaan tersebut karena keterlambatan Dinas Bina Marga dalam memberikan informasi data, sedangkan secara keseluruhan Laporan Keuangan telah ter-integrasi, sehingga dalam Laporan operasional pada Beban Persediaan belum bisa disesuaikan. c. Beban Jasa Beban Jasa merupakan Beban Jasa periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2010 adalah. Beban Jasa

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Tren %

1

Dinas Pendidikan

Rp 52.189.862.309.00

Rp 9.406.733.662,00

454,81

2


26.498.873.110,00

22.946.278.007,00

15,48

3


2.295.268.286,00

1.916.968.057,00

19,73

4

Dinas Bina Marga

525.793.396,00

670.790.487,00

(21,62)

5

Dinas PSDA dan ESDM

4.816.060.363,00

3.101.363.793,00

55,29

6

Dinas Kebakaran

1.166.409.631,00

1.620.222.826,00

(28,01)

7


1.364.970.775,00

1.028.273.268,00

32,74

8

Dinas PJPR

1.116.381.338,00

405.775.174,00

175,12

9

BAPPEDA

3.699.839.341,00

2.872.263.967,00

28,81

10

Dishubkominfo

9.232.358.283,00

6.840.341.273,00

34,97

11


12


13


201

1.877.618.600,00

882.680.100,00

112,72

26.015.651.629,00

27.383.125.295,00

(4,99)

1.198.888.021,00

1.274.700.807,00

(5,95)




1.298.447.800,00

1.698.079.022,00

(23,53)

15

Dinsospora

1.356.569.789,00

832.417.391,00

62,97

16

BPBD

177.699.325,00

0,00

100,00

17

Disnakertrans

803.859.074,00

1.149.057.598,00

(30,04)

18


534.882.801,00

649.974.835,00

(17,71)

19

BPPT

495.020.797,00

544.872.201,00

(9,15)

20


2.188.990.020,00

1.708.861.580,00

28,10

21


565.302.300,00

409.988.309,00

37,88

22

Satpol - PP

1.001.610.839,00

1.021.279.324,00

(1,93)

23

Lakhar - BNK

24

Sekretariat Daerah

25

Sekretariat DPRD

26

DPKAD

27 28

0,00

108.658.089,00

(100)

17.775.894.373,00

28.893.718.368,00

(38,48)

2.944.402.882,00

2.431.349.290,00

21,10

45.330.245.067,00

38.986.007.113,00

16,27

Inspektorat

190.009.673,00

157.116.455,00

20,94


123.646.146,00

91.193.860,00

35,59

29


181.661.797,00

137.422.931,00

32,19

30


241.185.119,00

149.061.123,00

61,80

31


260.988.340,00

166.162.500,00

57,07

32


210.484.594,00

156.683.040,00

34,34

33


177.475.321,00

144.333.882,00

22,96

34

Kecamatan Tugu

128.941.723,00

100.421.443,00

28,40

35

Kecamatan Mijen

165.912.827,00

135.622.218,00

22,33

36

Kecamatan Genuk

152.971.718,00

119.250.357,00

28,28

37


263.023.138,00

175.649.634,00

49,74

38

Kecamatan Tembalang

153.951.800,00

119.318.550,00

29,03

39

Kecamatan Candisari

183.807.863,00

144.140.681,00

27,52

40


197.051.236,00

160.608.983,00

22,69

41

Kecamatan Ngaliyan

183.357.975,00

157.680.844,00

16,28

42

Kecamatan Gayamsari

142.382.277,00

116.623.815,00

22,09

43


294.676.973,00

164.937.878,00

78,66

44


3.121.345.835,00

3.458.208.070,00

(9,74)

45


1.257.352.255,00

1.174.212.902,00

7,08

46


245.714.226,00

138.744.207,00

77,10

47


688.993.775,00

685.454.822,00

0,52

48

Dinas Pertanian

275.814.976,00

341.476.816,00

(19,23)

49


821.737.657,00

534.262.748,00

53,81

50

Dinas Pasar

3.928.911.740,00

4.093.748.773,00

(4,03)

51

Disperindag

927.661.971,00

701.122.324,00

32,31

220.989.961.104,00

172.307.238.692,00

28,25

Jumlah Beban Jasa

d. Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan Beban Pemeliharaan TA 2010 yang terdiri dari.

202



Beban Pemeliharaan 1

Dinas Pendidikan

2


3


4

Dinas Bina Marga

5 6

Realisasi 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

Tren %

1.714.649.500,00

935.041.072,00

83,38

1.550.000,00

800.000,00

93,75

1.423.469.972,00

1.595.055.924,00

(10,76)

9.980.000,00

0,00

100,00

Dinas PSDA dan ESDM

641.075.000,00

737.152.100,00

(13,03)


293.564.600,00

824.654.810,00

(64,40)

7

Dinas PJPR

221.552.050,00

164.754.622,00

34,47

8

Dishukominfo

616.949.500,00

423.040.000,00

45,84

9


10


141.828.000,00

0,00

100

1.555.337.885,00

1.822.853.225,00

(14,68)

11 12


369.731.250,00

286.211.000,00

29,18


63.886.000,00

6.728.790,00

849,44

13

Dinsospora

14

BPBD

122.691.000,00

84.623.700,00

44,98

27.999.350,00

0,00

100

15

Disnakertrans

36.692.250,00

0,00

100

16


27.800.000,00

19.771.000,00

40,61

17

BPPT

44.132.700,00

41.169.000,00

7,20

18


7.000.000,00

6.000.000,00

16,67

19


0,00

26.200.000,00

(100)

20

Satpol-PP

109.944.000,00

159.458.895,00

(31,05)

21

Lakhar-BNK

0,00

19.640.000,00

(100)

9.932.516.900,00

11.074.011.185,00

(10,31)

294.324.000,00

381.658.600,00

(22,88)

22

Sekretariat Daerah

23

Sekretariat DPRD

24

DPKAD

9.915.000,00

22.430.000,00

(55,80)

25


4.173.000,00

559.100.000,00

(99,25)

26


13.000.000,00

508.470.000,00

(97,44)

27


186.006.000,00

830.560.000,00

(77,60)

28


125.001.000,00

548.552.000,00

(77,21)

29


114.253.000,00

736.471.300,00

(84,49)

30


110.650.000,00

841.094.000,00

(86,84)

31

Kecamatan Tugu

147.266.000,00

447.591.000,00

(67,10)

32

Kecamatan Mijen

215.931.000,00

721.129.000,00

(70,06)

33

Kecamatan Genuk

225.180.750,00

701.521.400,00

(67,90)

34


129.317.000,00

470.490.000,00

(72,51)

35

Kecamatan Tembalang

215.960.750,00

640.418.000,00

(66,28)

36

Kecamatan Candisari

239.761.127,00

464.276.000,00

(48,36)

37


136.415.000,00

596.457.000,00

(77,13)

38

Kecamatan Ngaliyan

3.000.000,00

0,00

100

39

Kecamatan Gayamsari

137.200.000,00

436.423.000,00

(68,56)

40


218.876.000,00

844.055.200,00

(74,07)

41


8.500.000,00

6.500.000,00

30,77

50.405.000,00

14.700.000,00

242,89

294.760.850,00

267.770.950,00

10,08

42


43


203



Dinas Pertanian

293.778.650,00

265.824.600,00

10,52

45


12.000.000,00

15.000.000,00

(20,00)

46

Dinas Pasar

11.988.000,00

0,00

100

47

Disperindag

600.000,00

400.000,00

50,00

20.560.612.084,00

28.548.057.373,00

(27,98)

Jumlah

e. Beban Perjalanan Dinas Beban Pejalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas TA 2010 yang terdiri dari. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

Tren %

1

Dinas Pendidikan

824.817.355,00

986.546.700,00

(16,39)

2


352.585.700,00

788.840.500,00

(55,30)

3


357.738.700,00

252.080.200,00

41,91

4

Dinas Bina Marga

288.689.800,00

121.683.200,00

137,25

5

Dinas PSDA dan ESDM

222.621.550,00

189.612.800,00

17,41

6

Dinas Kebakaran

194.969.605,00

283.510.225,00

(31,23)

7

DTKP

406.437.375,00

301.098.600,00

34,98

8 9

Dinas PJPR BAPPEDA

25.665.400,00 1.484.711.270,00

72.464.400,00 2.061.728.600,00

(64,58) (27,99)

10

Dishubkominfo

321.850.000,00

398.487.550,00

(19,23)

11


663.955.300,00

463.624.000,00

43,21

12


118.658.000,00

159.988.000,00

(25,83)

13


227.869.000,00

402.660.000,00

(43,41)

14

Bapermas, Perempuan & KB

719.283.900,00

890.598.000,00

(19,24)

15

Dinsospora

509.407.970,00

374.229.800,00

36,12

16

BPBD

118.982.800,00

0,00

100

17

Disnakertrans

181.256.100,00

197.755.700,00

(8,34)

18


616.809.400,00

243.878.000,00

152,92

19

BPPT

690.111.500,00

1.019.313.600,00

(32,30)

20

Disbudpar

428.271.645,00

243.197.000,00

76,10

21

Badan Kesbang, Polinmas

463.991.200,00

225.234800,00

106,00

22

Satpol – PP

616.892.870,00

455.693.000,00

35,37

23

Lakhar – BNK

0,00

121.427.800,00

(100)

24

Sekretariat Daerah

6.654.256.617,00

7.390.393.600,00

(9,96)

25

Sekretariat DPRD

16.462.082.833,00

14.299.355.600,00

15,12

26

DPKAD

2.682.842.845,00

3.244.816.600,00

(17,32)

27

Inspektorat

272.951.400,00

2.227.405.500,00

(87,75)

28


2.400.000,00

0,00

100

29


11.500.000,00

0,00

100

204




2.400.000,00

0,00

100

31


11.345.000,00

0,00

100

32


6.577.000,00

0,00

100

33


13.446.000,00

0,00

100

34

Kecamatan Tugu

11.500.000,00

0,00

100

35

Kecamatan Mijen

11.046.000,00

0,00

100

36

Kecamatan Genuk

14.160.000,00

0,00

100

37


13.735.800,00

0,00

100

38

Kecamatan Tembalang

4.554.000,00

0,00

100

39

Kecamatan Candisari

2.400.000,00

0,00

100

40


11.500.000,00

0,00

100

41

Kecamatan Ngaliyan

11.500.000,00

0,00

100

42

Kecamatan Gayamsari

2.400.000,00

0,00

100

43


14.900.000,00

0,00

100

44


952.968.987,00

985.255.000,00

(3,28)

45


482.244.960,00

310.070.000,00

55,53

46


76.100.000,00

44.750.000,00

70,06

47

Kantor Perpustakaan & Arsip

42.800.000,00

50.725.000,00

(15,62)

48

Dinas Pertanian

244.453.300,00

140.315.700,00

74,22

49


544.075.000,00

506.393.000,00

7,44

50

Dinas Pasar

330.761.900,00

267.037.300,00

23,86

51

Disperindag

613.626.000,00

1.184.082.600,00

(48,18)

39.340.104.082,00

40.904.252.375,00

(3,82)

Jumlah

f.

Beban Bunga Beban Bunga merupakan Beban Bunga periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Bunga TA 2010 adalah. Beban Bunga DPKAD Jumlah

Realisasi 2011

Realiasi 2010

Tren

899.035.410,00

1.080.000.000,00

( 16,76%)

899.035.410,00

1.080.000.000,00

(16,76%)

g. Beban Hibah Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Hibah TA 2010 adalah. Beban Hibah 1

DPKAD

2

Kecamatan Pedurungan Jumlah

Tren

Realisasi 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

50.113.503.179,00

32.681.440.321,00

53%

48.400.000.00,00

0,00

100%

50.161.903.179,00

32.681.440.321,00

53%

205

%


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 h. Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial TA 2010 adalah. Beban Sosial DPKAD Jumlah

i.

Tren

Realisasi 2011 Realisasi 2010 Rp Rp 105.341.634.955,00 106.306.299.942,00

% (0,9%)

105.341.634.955,00 106.306.299.942,00

(0,9%)

Beban Penyusutan Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan di luar tahun anggaran, sedangkan belanja modal tahun 2011 belum dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2011, sehingga Beban Penyusutan pada tahun 2011 belum termasuk beban penyusutan belanja modal perolehan tahun 2011 dan akan dihitung pada tahun 2012. Rincian Beban Penyusutan tahun 2011 dan Beban Penyusutan tahun 2010 adalah. Beban Penyusutan 1

Dinas Pendidikan

Realisasi 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

58.624.354.114,00

47.686.410.219,00

Tren % 22,94

2


5.659.742.325,00

5.531.072.495,00

2,33

3


16.599.945.850,00

7.814.069.624,00

112,44

4

Dinas Bina Marga

36.518.548.049,00

32.587.608.651,00

12,06

5

Dinas PSDA dan ESDM

3.747.692.790,00

3.807.043.194,00

(1,56)

6

Dinas Kebakaran

1.852.430.328,00

1.570.929.812,00

17,92

7


4.154.911.618,00

3.680.540.923,00

12,89

8

Dinas PJPR

2.780.199.141,00

863.460.844,00

221,98

9

BAPPEDA

356.435.776,00

348.735.057,00

2,21

10

Dishubkominfo

4.537.675.903,00

3.090.973.690,00

46,80

11


572.865.012,00

409.748.197,00

39,81

12


2.467.928.419,00

2.265.947.008,00

8,91

13


661.367.101,00

615.760.547,00

7,41

14


655.483.605,00

488.834.286,00

34,09

15

Dinsospora

1.361.163.327,00

909.837.617,00

49,61

16

BPBD

264.559.202,00

0,00

100

17

Disnakertrans

351.192.984,00

360.303.131,00

(2,53)

18


100.879.490,00

82.713.499,00

21,96

19

BPPT

1.380.483.173,00

1.340.351.780,00

2,99

20

Disbudpar

1.009.331.804,00

974.147.364,00

3,61

21

Badan Kesbang, Polinmas

381.560.828,00

394.501.848,00

(3,28)

22

Satpol - PP

566.722.000,00

563.330.189,00

0,60

23

Lakhar - BNK

0,00

231.405.129,00

(100)

24

Sekretariat Daerah

8.203.906.562,00

7.670.316.276,00

6,96

25

Sekretariat DPRD

1.604.004.884,00

1.072.903.077,00

49,50

206



DPKAD

1.444.664.355,00

1.213.440.978,00

19,06

27

Inspektorat

178.476.417,00

158.228.990,00

12,80

28


360.314.072,00

225.356.068,00

59,89

29


251.262.099,00

163.806.730,00

53,39

30


40.514.738,00

355.793.197,00

(88,61)

31


239.276.080,00

221.536.116,00

8,01

32


191.649.546,00

424.475.672,00

(54,85)

33


314.122.909,00

258.750.169,00

21,40

34

Kecamatan Tugu

257.990.680,00

149.624.849,00

72,43

35

Kecamatan Mijen

210.422.534,00

165.719.328,00

26,98

36

Kecamatan Genuk

345.670.738,00

295.357.071,00

17,03

37


237.523.316,00

195.091.373,00

21,75

38

Kecamatan Tembalang

257.200.637,00

238.033.333,00

8,05

39

Kecamatan Candisari

40


41 42

265.133.397,00

208.471.560,00

27,18

1.060.650.900,00

956.337.972,00

10,91

Kecamatan Ngaliyan

291.035.555,00

250.217.504,00

16,31

Kecamatan Gayamsari

434.087.412,00

342.209.352,00

26,85

43


239.237.475,00

196.009.761,00

22,05

44


198.443.910,00

183.911.421,00

7,90

45


128.431.835,00

123.271.387,00

4,19

46


158.650.321,00

141.632.837,00

12,02

47


1.442.794.697,00

889.718.369,00

62,16

48

Dinas Pertanian

565.517.651,00

610.303.400,00

(7,34)

49


758.065.701,00

774.868.123,00

(2,17)

50

Dinas Pasar

3.709.296.950,00

3.342.004.880,00

10,99

51

Disperindag

228.081.327,00

132.977.103,00

71,52

168.221.899.537,00 136.578.092.000,00

23,17

Jumlah

j.

Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang TA 2010 adalah. Beban Penyisihan Piutang 1


2


3

Dinas PJPR

4

Dishukominfo

5


6

Disbudpar

7

DPKAD

8

Dinas Pasar Jumlah

Realisasi 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

Tren %

921.837.588,00

0,00

0,00

723.135.124,00

100

959.465.850,00

1.354.600.250,00

(29,17)

0,00

1.807.412.037,00

(100,00)

(100,00)

300.000,00

0,00

100

0,00

259.350.000,00

(100,00)

8.384.043.680,00

22.227.912.758,00

(62,28)

195.838.365,00

1.438.002.444,00

(86,38)

10.461.485.483,00

27.810.412.613,00

(62,38)

207


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 k. Beban Cadangan Kerugian Investasi Permanen Beban Cadangan Kerugian Investasi Permanen merupakan Beban Cadangan Kerugian Investasi Permanen periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 adalah. Beban Cadangan Kerugian Investasi Dinas Koperasi dan UKM Jumlah

l.

Realisasi 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

Tren %

198.976.720,00

717.548.874,00

(72,27)

198.976.720,00

717.548.874,00

(72,27)

Beban Transfer Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Tranfer TA 2010 adalah sebagai berikut. Beban Transfer

Realisasi 2011 Rp

Rumah Sakit Umum Daerah Jumlah

Realisasi 2010 Rp

Tren %

711.014,00

0,00

100

711.014,00

0,00

100

m. Beban Penghapusan Aset Beban Penghapusan Aset merupakan Beban Penghapusan Aset periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Penghapusan TA 2010 adalah. Beban Penghapusan Aset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Kota Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kebakaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Koperasi dan UKM Badan Kesbang, Polinmas Satpol-PP Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DPKAD Inspektorat Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Tembalang Kecamatan Banyumanik Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pasar Disperindag Jumlah

208

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Tren

Rp

Rp

%

276.388.692,00 212.079.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 900.300.000,00 435.860.000,00 98.550.595,00 0,00 0,00 26.350.225.100,00 0,00

0,00 3.800.000,00 146.159.000,00 6.225.000,00 84.985.000,00 10.500.000,00 993.336.447,00 11.100.000,00 228.102.600,00 171.500.000,00 3.295.000,00 340.692.899,00 61.562.500,00 93.610.000,00 151.562.000,00 0,00 0,00 19.870.000,00 1.850.000,00 51.142.232,00 370.184.505,00 7.775.000,00

100 5.481,03 (100) (100) (100) (100) 10,28 (100) (100) (100) (100) (100) (77,26) (100) (100) 100 100 395,98 (100) (100) 7.018,13 (100)

29.382.838.544,00

2.757.252.183,00

965,66


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 n. Beban Hibah Aset Beban Hibah Aset merupakan Beban Hibah Aset periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan dibandingkan dengan Beban Hibah Aset TA 2010 adalah. Tren Beban Hibah Aset

Realisasi 2011 Rp 0,00

Realisasi 2010 Rp 39.704.000,00

% (100)

0,00

12.650.000,00

(100)

19.427.848.606,00

11.593.983.218,00

67,57

452.112.283,00

114.000.000,00

296,59

0,00

6.311.677,00

(100)

16.072.272,00

0,00

100

1

Dinas Pendidikan

2


3


4


5

Disnakertrans

6

Sekretariat Daerah

7


0,00

402.000.000,00

(100)

8


0,00

1.491.136,00

(100)

9

Kecamatan Tugu

0,00

56.501.000,00

(100)

10

Kecamatan Mijen

0,00

60.587.000,00

(100)

11

Kecamatan Genuk

0,00

1.012.087.054,00

(100)

12


0,00

71.646.000,00

(100)

13


0,00

352.836.000,00

(100)

14


0,00

1.745.500,00

(100)

15


0,00

428.325.000,00

(100)

16

Disperindag

0,00

737.200.000,00

(100)

19.896.033.161,00

14.891.067.585,00

33,61

Jumlah

o. Beban Dibayar Dimuka Beban Dibayar Dimuka merupakan Beban Dibayar Dimuka selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 adalah nihil. p. Beban Lain-lain Beban Lain – lain merupakan saldo Beban lain-lain periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 yang terdiri dari. Beban Lain-lain 1 2 3 4

Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan Kota Semarang Dishubkominfo DPKAD Jumlah

Realisasi 2011 Rp 1.148.130.645,00 14.925.000,00 75.895.115,00 590.755.800,00 1.829.706.560,00

209

Realisasi 2010 Rp 1.487.585.856,00 0,00 350.885,00 0,00 1.487.936.741,00

Tren % (22,82) 100 21.529,63 100 22,97


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 C. Surplus/Defisit dari Operasi Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut. Surplus/Defisit dari Operasi 1. PENDAPATAN 2. BEBAN Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)

Realisasi 2011 Rp

Realisasi 2010 Rp

2.102.054.687.416,00 1.952.949.397.592,00 149.105.289.824,00

1.660.154.111.155,63 1.690.798.552.249,10 (30.644.441.093,47)

Tren % 26.62 15,50 (586,57)

D. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tidak adanya realisasi dari Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2011 karena tidak adanya kelebihan pendapatan BRT yang diterima oleh BLU Terminal Mangkang dari PT Trans . E. Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa sebesar Rp201.702,00 pada Laporan Operasional di Tahun Anggaran 2011 ini terdapat di RSUD. Jumlah tersebut merupakan persediaan obat pada RSUD yang hilang / rusak akibat terjadinya kebakaran. F. Surplus/Defisit - LO Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2011 surplus sebesar Rp149.105.088.122,00 sedangkan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2010 defisit sebesar (Rp30.644.154.593,47 ).

210


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 PEMERINTAH KOTA SEMARANG LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2011 dan 2010 (Audited) Metode Langsung Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Tak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pembayaran Kejadian Luar Biasa Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 32) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 33) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan Atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus masuk Kas (37 s/d 45) Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46 - 57) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 69) Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (72 s/d 80) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70 - 81) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman uang masuk Jumlah Arus Masuk Kas (85 + 86) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhtungan Fihak Ketiga (PFK) Kiriman uang keluar Jumlah Arus Keluar Kas (89 + 90) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (87 - 91) Kenaikan/Penurunan Kas (34+58+82+92) Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (95 + 96)

211

2011

2010

360.084.128.238,00 84.487.321.935,00 5.981.529.358,00 70.925.778.946,00 204.199.594.973,00 1.072.671.816,00 715.700.805.000,00 48.401.500.000,00 239.992.018.350,00 234.691.238.426,00 88.323.675.000,00 2.053.860.262.042,00

177.680.372.947,00 80.559.886.995,00 6.210.426.962,00 63.486.281.846,00 295.955.494.744,00 719.040.047,00 640.186.272.000,00 30.292.200.000,00 151.869.469.927,00 567.211.930,00 175.985.307.400,00 1.623.511.964.798,00

1.112.314.066.828,00 461.754.142.715,00 764.141.700,00 50.113.503.179,00 105.341.634.955,00 590.755.800,00

977.070.395.943,00 399.034.924.073,00 1.080.000.000,00 32.681.440.321,00 106.306.299.942,00 -

1.730.878.245.177,00 322.982.016.865,00

1.516.173.060.279,00 107.338.904.519,00

59.300.000,00 59.300.000,00

55.290.000,00 55.290.000,00

7.986.226.350,00 63.055.307.396,00 126.845.468.695,00 90.455.410.723,00 17.361.980.409,00 3.000.000.000,00 308.704.393.573,00 (308.645.093.573,00)

5.334.753.000,00 78.198.194.258,00 51.257.034.780,00 74.630.986.642,00 6.675.339.060,00 392.783.357,00 7.000.000.000,00 223.489.091.097,00 (223.433.801.097,00) -

1.816.665.400,00

1.816.665.400,00 (1.816.665.400,00) 119.597.099.794,00 21.481.996,00 119.618.581.790,00 117.153.074.946,00 117.153.074.946,00 2.465.506.844,00 14.985.764.736,00 202.358.018.374,00 217.287.151.360,00 91.631.750,00 217.378.783.110,00

1.821.488.200,00 1.821.488.200,00 (1.821.488.200,00) 76.833.861.472,00 3.918.250,00 76.837.779.722,00 84.791.917.064,00 84.791.917.064,00 (7.954.137.342,00) (125.870.522.120,00) 328.246.548.744,00 202.358.018.374,00 18.008.250,00 202.376.026.624,00


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 5.6. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN ARUS KAS Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Arus Kas Bersih Pemerintah Kota Semarang TA 2011 dan 2010 terdiri atas: Arus Kas A.

Aktivitas Operasi

B.

Aktivitas Investasi

C.

Aktivitas Pendanaan

D.

Aktivitas Transitoris Arus Kas Bersih

Realisasi 2011

Realisasi 2010

322.982.016.865,00

107.338.904.519,00

(308.645.093.573,00)

(223.433.801.097,00)

(1.816.665.400,00)

(1.821.488.200,00)

2.465.506.844,00

(7.954.137.342,00)

14.985.764.736,00

(125.870.522.120,00)

Realisasi Arus Kas Bersih TA 2011 terjadi surplus sebesar Rp14.985.764.736,00 atau selisih surplus sebesar Rp140.856.286.856,00 dibandingkan realisasi TA 2010 defisit sebesar Rp125.870.522.120,00 realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut. A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktifitas operasi dapat dirinci sebagai berikut.

1.

Arus Kas Masuk

Realisasi 2011 2.053.860.262.042,00

Realisasi 2010 1.623.511.964.798,00

2.

Arus Kas Keluar

1.730.878.245.177,00

1.516.173.060.279,00

322.982.016.865,00

107.338.904.519,00

Jumlah

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2011 adalah sebesar Rp322.982.016.865,00 naik sebesar Rp215.643.112.346,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp107.338.904.519,00. Realisasi arus kas aktifitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut. 1. Arus Kas Masuk Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah Rp2.053.860.262.042,00 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Operasi yang berasal dari.

212


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 1) Pajak Daerah Saldo Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp361.471.100.496,00 merupakan Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Realisasi 2011

Realisasi 2010

Pajak Hotel

34.040.038.542,00

28.374.010.396,00

Pajak Restoran

33.052.975.112,00

28.247.021.411,00

3)

Pajak Hiburan

8.838.252.654,00

6.589.282.253,00

4)

Pajak Reklame

17.522.424.149,00

16.429.600.795,00

5)


104.366.876.365,00

94.639.332.867,00

6)

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C

41.265.440,00

52.327.400,00

7)

Pajak Parkir

4.495.856.241,00

3.348.797.825,00

8)

Pajak Air Bawah Tanah

3.451.382.908,00

0,00

9)


0,00

0,00

10)

Pajak BPHTB Arus Kas Bersih

154.275.056.827,00 360.084.128.238,00

0,00 177.680.372.947,00

1) 2)

2) Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sejumlah Rp84.487.321.935,00 merupakan Saldo Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut. Realisasi 2011

Realisasi 2010

1

Izin Gangguan/Keramaian

3.144.244.900,00

4.744.832.200,00

2

Izin Mendirikan Bangunan

10.261.840.750,00

10.073.715.700,00

3

Izin Penyambungan Jalan Masuk

0,00

543.711.400,00

148.530.000,00

118.335.000,00

44.475.625,00

45.328.750,00

4

Izin Persewaan Alat Berat

5

Izin Trayek

6

Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

0,00

165.100.000,00

7

Reklame/Titik Reklame

17.338.905.630,00

14.834.164.685,00

8

Pelayanan Kesehatan

7.080.872.712,00

4.746.111.561,00

9

Pelayanan Parkir Tepi Jln Umum

1.313.694.500,00

1.350.071.375,00

10

Pelayanan Pasar

9.670.120.287,00

8.659.721.676,00

11

Pelayanan Pemakaman/Pengabuan

330.561.000,00

248.955.000,00

12

Pelayanan Sampah/Kebersihan

6.327.103.800,00

6.145.140.950,00

13

Pemakaian Kekayaan Daerah

8.911.024.606,00

8.646.790.168,00

14

Periksa Alat Pemadam Kebakaran

27.115.500,00 5.285.256.050,00

26.510.000,00 4.002.947.900,00

4.210.422.000,00 5.201.128.350,00

5.587.668.500,00 3.994.227.030,00

0,00

2.209.074.000,00

15

Penggantian Bi. Cetak Peta

16

Penggantian Bi. KTP & Akte Capil

17

Pengujian Kendaraan Bermotor

18

Penjualan Produksi Usaha Daerah

19

Penyediaan/Penyedotan Kakus

103.070.000,00

94.060.000,00

20

Tempat Khusus Parkir

593.169.000,00

575.447.000,00

213



Realisasi 2011 21

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

22

Tempat Rekreasi & Olahraga

23

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

24

Retribusi Terminal Jumlah

Realisasi 2010

836.831.400,00

768.234.000,00

3.182.970.000,00

2.604.007.250,00

80.079.875,00

0,00

395.905.950,00 84.487.321.935,00

375.732.850,00 80.559.886.995,00

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ( Bagian Laba BUMD) Realisasi Penerimaan Bagian Laba BUMD tahun 2011 dan tahun 2010 sebesar Rp5.981.529.358,00 dan Rp6.210.426.962,00 yang berasal dari.

1

PT. Bank Jateng

2

PD RPH & Hewan Potong

3 4

PD Percetakan PD Bank Pasar

Realisasi 2011

Realisasi 2010

5.771.918.433,00

6.013.056.741,00

33.744.600,00

29.877.700,00

0 175.866.325,00

167.492.521,00

5.981.529.358

6.210.426.962

Jumlah

4) Lain-lain PAD yang Sah Lain – lain PAD yang Sah adalah penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kota Semarang untuk periode TA 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut.

1

DPKAD

2

Dinas Pertanian

3

Dinas Kelautan & Perikanan

4

Disperindag

5

Dinas Kebersihan & Pertamanan

6

Dinas Perhubungan

7

Dinas Pariwisata & Kebudayaan

8

Rumah Sakit Umum

9

Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Jumlah

Realisasi 2011 25.109.356.578,00

Realisasi 2010 21.456.136.283,00

580.111.421,00

393.388.260,00

10.530.000,00

8.606.000,00

0,00

148.245.000,00

72.000.000,00

192.000.000,00

5.712.577.609,00

1.775.941.190,00

3.825.000,00

77.190.000,00

38.611.305.865,00

39.434.775.113,00

826.072.473,00

0,00

70.925.778.946,00

63.486.281.846,00

5) Dana Bagi Hasil Pajak Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp204.199.594.973,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut. 1

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

2

Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

214

Realisasi 2011

Realisasi 2010

131.443.471.842,00

123.653.447.826,00

0,00

102.153.033.923,00



Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) OPDN dan Pasal 21

4

Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 / 29

5

Bagi Hasil Cukai Tembakau Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

59.817.461.120,00

60.109.293.676,00

6.837.647.892,00

4.728.429.776,00

6.101.014.119,00

5.311.289.543,00

204.199.594.973,00

295.955.494.744,00

6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kota Semarang untuk periode TA 2011 dan 2010 dengan rincian sebagai berikut. Realisasi 2011 1

Iuran Hak Pengusahaan Hutan

2 3 4

Retribusi Tera Ulang dan Tera Jumlah

Realisasi 2010

0,00

43.862.327,00

Iuran Eksplorasi/Eksploitasi

1.072.671.816,00

675.177.720,00

Retribusi Kelebihan Muatan

0,00

0,00

0,00 1.072.671.816,00

0,00 719.040.047,00

7) Dana Alokasi Umum Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Semarang untuk periode TA 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp715.700.805.000 dan Rp640.186.272.000,00. 8) Dana Alokasi Khusus Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Kota Semarang untuk periode TA 2011 dan 2010 sejumlah Rp48.401.500.000,00 dan Rp30.292.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Realisasi 2011

Realisasi 2010

1

Bidang Pendidikan

29.530.200.000,00

2

Bidang Kesehatan

10.936.100.000,00

6.300.200.000,00

3

Bidang Infrastruktur

2.643.000.000,00

7.852.700.000,00

4

Bidang Keselamatan Transportasi Darat

5

Bidang Lingkungan Hidup

1.013.100.000,00

1.023.700.000,00

6

Bidang Bapermasper

1.102.300.000,00

964.400.000,00

7

Bidang Perumahan dan Pemukiman Jumlah

2.829.800.000,00 48.401.500.000,00

0,00 30.292.200.000,00

347.000.000,00

14.151.200.000,00

0,00

9) Dana Otonomi Khusus Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Otonomi Khusus Kota Semarang untuk periode TA 2011 dan 2010 sejumlah Rp239.992.018.350,00 dan dan Rp175.985.307.400,00 dengan rincian.

1

Bantuan Keuangan dari Provinsi Tk. I

2

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Dana Bantuan Operasional Sekolah

3

215

Realisasi 2011 0,00

Realisasi 2010 67.814.033.000,00

10.922.982.000,00

0,00

94.320.693.750,00

0,00



Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, DPPIP dan TPP G

134.748.342.600,00

108.171.274.400,00

Jumlah Dana Otonomi Khusus

239.992.018.350,00

175.985.307.400,00

10) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kota Semarang untuk periode TA 2011 dan 2010 sejumlah Rp234.691.238.426,00 dan Rp151.869.469.927,00 dengan rincian sebagai berikut. 1

PKB

Realisasi 2011 79.572.591.677,00

Realisasi 2010 59.548.450.565,00

2

BBNKB

88.871.611.393,00

43.111.953.573,00

3

PBB Kendaraan Bermotor

65.605.379.006,00

47.613.154.931,00

4

PABT

0,00

850.623.544,00

5

P2AP

641.656.350,00

745.287.314,00

234.691.238.426,00

151.869.469.927,00

Julah

11) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Realisasi 2011 1

2

Realisasi 2010

Bantuan Keuangan dari Provinsi Tk. I 88.323.675.000,00

67.814.033.000,00

0,00

108.171.274.400,00

Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah, DPPIP dan TPP G Jumlah Pendapatan Lainnya

88.323.675.000,00

175.985.307.400,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dan direalisasikan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah, sehingga arus kas masuk pada pos Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya TA 2011 dan tahun 2010 nilainya adalah Rp88.323.675.000,00 dan Rp175.985.307.400,00. 2. Arus Kas Keluar Realisasi arus Kas Keluar sejumlah Rp1.730.878.245.177,00 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari.

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Barang dan Jasa

c)

Belanja Bunga

d)

Belanja Subsidi

e)

Belanja Hibah

f)

Belanja Bantuan Sosial

g)

Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi 2011 1.112.314.066.828,00

Realisasi 2010 977.070.395.943,00

461.754.142.715,00

399.034.924.073,00

764.141.700,00

1.080.000.000,00

0,00

0,00

50.113.503.179,00

32.681.440.321,00

105.341.634.955,00

106.306.299.942,00

0,00

0,00

216



h)

590.755.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.730.878.245.177,00

1.516.173.060.279,00

Belanja Tidak Terduga

i)

Belanja Bagi Hasil

j)

Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Arus Kas Keluar

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut. 1,

Arus Kas Masuk

2.

Arus Kas Keluar Jumlah

Realisasi 2011 59.300.000,00

Realisasi 2010 55.290.000,00

308.704.393.573,00

223.489.091.097,00

(308.645.093.573,00)

(223.433.801.097,00)

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2011 dan TA 2010 terjadi defiist sebesar sebesar Rp308.645.093.573,00 dan tahun 2010 Rp223.433.801.097,00. 1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pada tahun 2011 terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi pada Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp59.300.000,00 dari penjualan atas peralatan dan mesin. 2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi digunakan untuk pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Realisasi 2011

Realisasi 2010

a)

Belanja Tanah

b)

Belanja Peralatan & Mesin

c)

Belanja Gedung & Bangunan

126.845.468.695,00

51.257.034.780,00

d)

Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan

90.455.410.723,00

74.630.986.642,00

e)


17.361.980.409,00

6.675.339.060,00

f)


0,00

392.783.357,00

g)


3.000.000.000,00

7.000.000.000,00

308.704.393.573,00

223.489.091.097,00

7.986.226.350,00

5.334.753.000,00

63.055.307.396,00 78.198.194.258,00

Jumlah

C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut.

1.

Arus Kas Masuk

Realisasi 2011 0,00

Realisasi 2010 0,00

2.

Arus Kas Keluar

1.816.665.400,00

1.821.488.200,00

(1.816.665.400,00)

(1.821.488.200,00)

Arus Kas bersih

217


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2011 adalah defisit sebesar Rp1.816.665.400,00 yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut. 1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan Tidak ada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan TA 2011 pada Pemerintah Kota Semarang. 2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Realisasi Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2011 dimanfaatkan untuk pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, dengan pengikhtisarkan sebagai berikut. Realisasi 2011 1

Realisasi 2010


-

-

2


-

-

3


1.816.665.400,00

1.821.488.200,00

4


-

-

5

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi

-

-

6

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya

-

-

7

Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

-

-

8

Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

-

-

9

Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya

-

-

1.816.665.400,00

1.821.488.200,00

Jumlah Arus Kas Keluar

D. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, dan dapat disajikan sebagai berikut.

1.

Arus Kas Masuk

Realisasi 2011 119.618.581.790,00

Realisasi 2010 76.837.779.722,00

2.

Arus Kas Keluar

117.153.074.946,00

84.791.917.064,00

2.465.506.844,00

(7.954.137.342,00)

Arus Kas Bersih

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut. a).

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

b).

Kiriman Uang Masuk

218

Realisasi 2011 119.597.099.794,00

Realisasi 2010 76.833.861.472,00

21.481.996,00

3.918.260,00

119.618.581.790,00

76.837.779.732,00


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari. Realisasi 2011

Realisasi 2010

115.736.061.239,00

74.138.942.252,00

Utang PFK

1.513.205.127,00

0,00

3)

Penerimaan Uang Jaminan Bongkar (UJB)

1.119.877.267,00

1.158.621.600,00

4)

Penerimaan Bunga dan koreksi Uang Jaminan Bongkar (UJB) Penerimaan Uang Jaminan Penduduk Boro

0,00

253.284.119,00

1)

Potongan Kasda

2)

5)

Jumlah

1.227.956.161,00

1.283.013.501,00

119.597.099.794,00

76.833.861.472,00

a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp115.736.061.239,00 merupakan potongan THT Rp42.996.729.435,00, Askes Rp10.759.803.055,00, PPh Gaji Rp15.080.949.012,00, Taperum Rp1.472.104.000,00, penerimaan PPN Rp7.691.841.314,00 dan PPh Rp7.734.634.423,00. b) Utang PFK sebesar Rp1.513.205.127,00 merupakan hutang tambahan penghasilan pegawai bulan Desember 2011 yang belum diserahkan sebesar Rp90.836.382,00, uang bantuan sosial dari karyawan Dinsospora yang belum disumbangkan sebesar Rp9.606.487,00 dan Dinas Pendidikan Rp25.790.000,00 serta utang Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kendal yang masuk di Kota Semarang sebesar Rp1.386.972.258,00. c) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame tahun 2011 sebesar Rp1.119.877.267,00 merupakan uang titipan dari penyelenggaraan reklame kepada Pemerintah Kota Semarang dalam rangka pemasangan reklame di wilayah Pemerintah Kota Semarang. d) Penerimaan Uang Jaminan Penduduk Boro tahun 2011 sebesar Rp1.227.956.161,00 merupakan uang titipan dari penduduk boro tahun 2011. b) Kiriman uang masuk sebesar Rp21.481.996,00 merupakan pendapatan yang masih ada di tangan Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp16.497.750,00 dan koreksi kurang catat pada tahun 2010 sebesar Rp4.984.246,00. 2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Realisasi kas keluar dari aktivitas transitoris yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Adapun nilainya sebagai berikut.

a)

Pengeluaran Pihak Ketiga (PFK)

b)

Kiriman Uang Keluar Arus Kas Keluar

Realisasi 2011

Realisasi 2010

117.153.074.946,00

84.791.917.064,00

0,00

0,00

117.153.074.946,00

84.791.917.064,00

Pengeluaran PFK terdiri dari: Realisasi 2011

Realisasi 2010

115.736.061.239,00

73.978.106.064,00

1)

Potongan (PFK)

2)

Utang PFK

204.565.707,00

0,00

3)

Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar

155.148.000,00

65.820.000,00

219



4)

Pengeluaran Administrasi Bank untuk UJB

5)

Pengeluaran Uang Jaminan Boro

6)

Pengeluaran Dana Pasca Bencana Arus Kas Keluar

0,00

130.000,00

1.057.300.000,00

0,00

0,00

10.747.861.000,00

117.153.074.946,00

84.791.917.064,00

1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp115.736.061.239,00 merupakan potongan PPh 21 Gaji, IWP, Taperum, dan Askes dan Pembayaran PPn - PPh. 2) Utang PFK sebesar Rp204.565.707,00 merupakan utang pajak tahun 2010 yang harus disetorkan pada tahun 2011. 3) Pembayaran Uang Jaminan Reklame tahun 2011 sebesar Rp155.148.000,00 merupakan arus kas keluar yang berasal dari uang jaminan reklame tahun 2011. 4) Pengeluaran Uang Jaminan Penduduk Boro sebesar Rp1.057.300.000,00 merupakan arus kas keluar yang berasal Uang Jaminan Penduduk Boro tahun 2011. E. SALDO AKHIR KAS DAERAH Saldo akhir Kas Daerah sebesar Rp217.342.783.110,00 merupakan jumlah keseluruhan kas daerah per 31 Desember 2011. Saldo Kas Daerah pada akhir TA 2011 dan 2010 tersebut berada dalam penguasaan BUD dan Bendahara SKPD baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran dengan rincian sebagai berikut. Realisasi 2011

Realisasi 2010

216.871.345.921,00

200.645.259.750,00

1

Kas di BUD

2


415.805.439,00

1.712.758.624,00

3


91.631.750,00

18.008.250,00

217.378.783.110,00

202.376.026.624,00

0,00

985.914.252,00

214.871.345.921,00

192.659.345.498,00

2.000.000.000,00

7.000.000.000,00

216.871.345.921,00

200.645.259.750,00

JUMLAH

Kas di BUD terdiri dari : 1

Kas di Kasda

2

Bank

3

Deposito Jumlah

5.7. PENJELASAN – PENJELASAN ATAS DANA–DANA NON APBD KOTA SEMARANG Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 di dalamnya belum termasuk Laporan Keuangan yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tahun 2011 yang dialokasikan pada Pemerintah Kota Semarang serta Dana Jamkesmas dan BOK. A. Dana Dekonsentrasi DIPA berada pada Pemerintah Propinsi Pusat. Pemerintah Kota Semarang hanya sebagai pelaksana atau tim dan lokasi kegiatan sebagai target sasaran dari target tersebut. Secara rinci Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi, realisasi anggaran

220


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut. NO

SKPD

1


2

Dinas Perpustakaan dan Arsip

3

Bappermas dan KB

4

Disnakertrans

5


6

Disperindag Jumlah

ANGGARAN

REALISASI

2011

2011

REALISASI

SISA

2010

39.883.000

39.773.000

(110.000)

8.320.000

0

0

0

400.000.000

1.674.323.000

1.655.378.000

(18.945.000)

655.578.900

304.135.000

300.005.000

(4.130.000)

248.900.000

42.990.000

28.490.000

(14.500.000)

0

5.856.000

5.856.000

0

5.856.000

(37.685.000)

1.318.654.900

2.067.187.000

2.029.502.000

Target Anggaran Dana Dekonsentrasi tahun 2011 sebesar Rp2.067.187.000,00 sedangkan realisasi anggaran Rp2.029.502.000,00 sisa anggaran Rp37.685.000,00. Dana ini digunakan untuk belanja kegiatan dan merupakan belanja pegawai, barang dan jasa. Dana Dekonsentrasi tahun 2010 sebesar Rp1.318.654.900,00 yang pemanfaatannya digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa. B. Dana Tugas Pembantuan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan, Target Anggaran dan Realisasi Anggaran adalah sbb : NO

SKPD

ANGGARAN

REALISASI

2011

2011

REALISASI

SISA

2010

1


0

0

0

845.017.000

2

Dinas Perindustrian dan

0

0

0

1.337.102.000

Perdagangan 3


463.738.000

451.165.110

(12.572.890)

749.698.500

4

Dinas Tenaga Kerja dan

437.100.000

418.523.000

(18.577.000)

1.530.074.190

Transmigrasi 5

Dinas Pertanian

2.100.000.000

1.755.585.000

(344.415.000)

299.910.000

6

Dinas PSDA dan

20.892.500.000

20.892.500.000

0

6.280.000.000

23.893.338.000

23.517.773.110

(375.564.890)

11.041.801.690

ESDM/Bapermasper KB Jumlah

Dana Tugas Pembantuan Tahun 2011 yang dilaksanakan dan dialokasikan pada Kota Semarang berada pada beberapa SKPD sebagai berikut. 1. Dinas PSDA dan ESDM / Bapermasper KB Kota Semarang Target Anggaran Rp20.892.500.000 terealisasi Rp20.892.500.000 atau mencapai 100% digunakan untuk mendanai Program Keswadayaan Masyarakat dan Program SPAM Pedesaan.

221


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 2. Dinas Pertanian Kota Semarang Target Anggaran Rp2.100.000.000 terealisasi Rp1.755.585.000 sisa Rp344.415.000 atau mencapai 83.60% digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Target Anggaran Rp437.100.000,00 terealisasi Rp418.523.000,00 sisa Rp18.576.100,00 atau mencapai 95,75% digunakan untuk membiayai program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan dua Kegiatan yaitu Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Pengembangan dan Peningkatan Kesempatan Kerja. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Target Anggaran Rp463.738.000,00 terealisasi Rp451.165.110,00 sisa Rp12.572.890,00 atau 97,29%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dengan kegiatan fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan, Fasilitas Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi dan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis. 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Pada tahun 2011 tidak terdapat alokasi Dana Tugas Pembantuan namun pada tahun 2010 terdapat alokasi dengan anggaran Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.337.102.000,00 sisa anggaran Rp162.898.000,00 atau mencapai 89,14%. Dana tersebut digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi berupa Pembangunan Pasar Purwogondo Kecamatan Semarang Utara dengan realisasi fisik 100%. Sisa anggaran dikarenakan selisih nilai kontrak dengan nilai pagu anggaran. 6. Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang Pada tahun 2011 tidak terdapat alokasi Dana Tugas Pembantuan namun pada tahun 2010 terdapat alokasi dengan anggaran Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp845.017.000,00 sisa Rp154.983.000,00 atau mencapai 84,5%. Dana tersebut untuk membiayai Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi berupa Pembangunan Pasar Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Semarang dan telah mencapai 100%. Sisa anggaran merupakan selisih nilai kontrak dengan pagu yang telah ditetapkan dan standart biaya dana APBD dan APBN.

C. Dana Jamkesmas dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 1.

RSUD Kota Semarang DANA LUNCURAN JAMKESMAS DAN PENYERAPAN TAHUN 2011 RSUD KOTA SEMARANG

LUNCURAN

TAHUN

JASA GIRO

SALDO / SISA

TAHUN

1

2009

17.929.400

2010

116.354.498

16.394.336.171

84.009.957

7.037.445.099

2

2010

15.338.972.000

2011

152.765.756

15.417.594.227

196.447.759

6.915.140.869

222

PENYERAPAN

SETORAN

NO

JASA GIRO


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 Pada tahun 2011 RSUD Kota Semarang mendapatkan total dana luncuran Jamkesmas sebesar Rp15.338.972.000,00 ( Lima belas milyar tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ), jasa giro sebesar Rp152.765.756,00 ( Seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah ). Dari Dana Jamkesmas tersebut, pada tahun 2011 RSUD Kota Semarang dapat menyerap sebesar Rp15.417.594.227,00 ( Lima belas milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah ) dan setor jasa giro sebesar Rp196.447.759,00 ( Seratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah ), sehingga saldo / sisa dana luncuran Jamkesmas pada tahun 2011 sebesar Rp6.915.140.869,00 ( Enam milyar sembilan ratus lima belas juta seratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah ), sedangkan pada tahun 2010 memperoleh dana luncuran Jamkesmas sebesar Rp17.929.400.000,00 ( Tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah ), jasa giro sebesar Rp116.354.498,00 ( Seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah ), realisasi anggaran sebesar Rp16.394.336.171,00 ( Enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah ), setor jasa giro sebesar Rp84.009.959,00 (Delapan puluh empat juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah ), sisa dana diluncurkan Jamkesmas pada tahun 2010 sebesar Rp7.037.445.099,00 ( Tujuh milyar tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah ). 2.

Dinas Kesehatan Kota Semarang Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2011 memperoleh dana – dana non APBD Kota Semarang dengan rincian sebagai berikut. - Dana Bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.500.000.000,00 - Dana WHO sebesar Rp54.430.000,00 - Dana Global Fund sebesar Rp772.990.000,00 - Dana DAK ( Obat ) sebesar Rp7.191.673.135,00 - Dana APBN sebesar Rp351.320.000,00 - Dana Jamkesmas sebesar Rp2.075.754.700,00 - Dana Jampersal sebesar Rp849.220.000,00 - Dana Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) sebesar Rp2.700.000.000,00 Dana BOK tahun 2011 anggaran sebesar Rp2.700.000.000,00 realisasi Rp2.450.789.070,00 dengan rincian sebesar Rp2.212.589.070,00 pada 37 PUSKESMAS se Kota Semarang, dan Rp238.200.000,00 pada Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menunjang kegiatan operasional. Program Jamkesmas untuk tahun 2010 tidak ada karena masih terdapat Sisa Dana pada tahun 2009 dan dilanjutkan pada tahun 2010 sebesar Rp5.070.537.311,00 Kemudian memperoleh Dana Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) pada tahun 2010 sebesar Rp648.000.000,00 dan dana tersebut dialokasikan ke rekening masing-masing Puskesmas se Kota Semarang sebanyak 37 Puskesmas dengan besaran yang sama.

223


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 BAB VI PENUTUP Mendasarkan uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota dari BAB I sampai dengan BAB V dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun APBD tahun 2011 dipengaruhi oleh asumsiasumsi ekonomi makro yang meliputi: pertumbuhan ekonomi, PDRB, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada paruh waktu semester I – tahun 2010. 2. Guna pengefektifan dan efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan Pemerintah Kota Semarang menempuh kebijakan penyusunan APBD tahun 2011: Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam 2010 antara lain: 2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan - Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Optimalisasi Kinerja BUMD dalam peningkatan PAD. - Peningkatan Pendapatan dari dana Pusat, Provinsi, maupun Daerah sendiri (PAD) 2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah 1. Pemberdayaan dan Peningkatan Kwalitas kehidupan masyarakat yang layak dengan memprioritaskan masyarakat miskin. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan memacu wilayah pengembangan. 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan. 4. Meningkatkan iklim investasi. 5. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola / skema kemitraan 6. Pengeluaran efisien dan efektif. 2.3. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah - Penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. 2.4. Kebijakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 1. Penyertaan modal ( investasi ) 2. Pembayaran pokok utang 3. Program kegiatan Pemerintah Kota tahun 2011 yang tercermin pada pencapaian target kinerja APBD indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut berbagai urusan pemerintah dapat tercapai rata-rata diatas 80 % dari target yang ditetapkan 4. Laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2011 melandaskan PP No.71 tahun 2010, tentang Standard Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan meliputi Neraca, LRA, LO, LAK, Perubahan Ekuitas, Perubahan Silpa, dan CALK tahun 2011. 5. Pendapatan Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 sebagai berikut. Target Pendapatan APBD tahun 2011 sebesar Rp 1.992.693.893.000,00 Realisasi Pendapatan APBD tahun 2011 sebesar Rp 2.053.919.562.042,00 Selisih Lebih Pendapatan APBD tahun 2011 sebesar Rp 61.225.669.042,00 6. Belanja Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 sebagai berikut. Target Belanja APBD tahun 2011 sebesar Rp 2.260.097.665.000,00 Realisasi Belanja APBD tahun 2011 sebesar Rp 2.036.582.638.750,00 Kurang Belanja APBD tahun 2011 sebesar Rp 223.515.026.250,00

224



7.

Belanja tahun 2011 terdiri atas: a. Belanja Pegawai tahun 2011 Rp 1.112.309.887.428,00 b. Belanja Barang dan Jasa tahun 2011 Rp 461.754.142.715,00 c. Belanja Barang Modal tahun 2011 Rp 305.708.572.973,00 d. Belanja Bunga tahun 2011 Rp 764.141.000,00 e. Belanja Hibah tahun 2011 Rp 50.113.503.179,00 f. Belanja Bantuan Sosial tahun 2011 Rp 104.553.067.830,00 g. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2011 Rp 788.567.125,00 h. Belanja Tak Terduga Rp 590.755.800,00 Surplus pada laporan realisasi sebesar Rp17.336.923.292,00 merupakan pengurang realisasi pendapatan Rp2.053.919.562.042,00 dengan realisasi belanja Rp2.036.582.638.750,00. 8. Pembiayaan tahun 2011 terdiri atas: Penerimaan pembiayaan tahun 2011 Rp 195.198.550.840,00 Rp 4.816.665.400,00 Pengeluaran Pembiayaan tahun 2011 Pembiayaan netto Rp 190.381.885.440,00 9. Saldo anggaran lebih awal tahun 2011 Rp323.862.796.618,00 dan saldo anggaran lebih akhir tahun 2011 Rp195.198.550.840,00. 10. Realisasi Pendapatan operasional ( LO ) tahun 2011 mencapai Rp2.102.054.687.416,00 11. Realiasasi Beban Operasional (LO) tahun 2011 Rp1.952.949.397.592.,00 merupakan selisih realisasi LO dengan realisasi beban. 12. Surplus dari operasi (LO) tahun 2011 Rp149.105.289.824,00 13. Surplus dari non operasi (LO) tahun 2011 Rp0,00 14. Pos luar biasa (LO) tahun 2011 (Rp201.702,00) 15. Total Surplus (LO) tahun 2011 Rp149.105.088.122,00 16. Total Aset Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 sebesar Rp5.724.747.483.945,00 terdiri dari. - Aset Lancar Rp 260.580.452.200,00 - Investasi Rp 48.243.012.904,00 - Aset Tetap Rp5.267.836.356.524,00 - Aset Lainnya Rp 148.087.662.317,00 17. Beban Penyusutan tahun 2011 Rp168.221.899.537,00 sedangkan Akumulasi Penyusutan sampai dengan tahun 2011 sebesar (Rp1.037.412.731.680,00) 18. Kewajiban Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 Rp35.610.495.655,82 terdiri atas : - Kewajiban jangka pendek Rp 31.977.164.949,94 - Kewajiban jangka panjang Rp 3.633.330.705,88 19. Saldo Ekuitas awal tahun 2011 Rp5.387.106.890.937,00 dan Saldo Ekuitas akhir tahun 2011 Rp5.689.136.988.289,18 20. Arus kas tahun 2011 meliputi. a. Arus kas masuk aktivitas operasi sebesar Rp 2.053.860.262.042,00 dan arus kas keluar aktivitas operasi Rp1.730.878.245.177,00 b. Arus masuk kas aktivitas investasi sebesar Rp59.300.000,00 dan arus keluar kas aktivitas investasi Rp308.704.393.573,00 c. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan Rp1.816.665.400,00

225


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 d. Arus masuk kas aktivitas transitoris sebesar Rp119.618.581.790,00 dan arus keluar kas aktivitas transitoris sebesar Rp117.153.074.946,00 e. Saldo akhir kas tahun 2011 sebesar Rp217.378.783.110,00 21. Dana – dana yang bersumber dari non APBD Kota Semarang tahun 2011 antara lain seperti Dana Tugas Pembantuan tahun 2011 sebesar Rp23.517.774.010,00; Dana Dekonsentrasi tahun 2011 sebesar Rp2.029.502.000,00. RSU memperoleh dana Jamkesmas tahun 2010 dan diluncurkan pada tahun 2011 sebesar Rp6.915.140.869,00 dan DKK memperoleh dana Jamkesmas tahun 2011 sebesar Rp2.075.754.700,00 dan dana Jampersal tahun 2011 sebesar Rp849.220.000,00 dan tahun 2011 memperoleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp2.450.789.070,00.

Semarang,

226

Mei 2012

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1.

Dasar Hukum Pemeriksaan

1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2.

Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang TA 2011 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2) Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

3.

Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD Kota Semarang TA 2011 meliputi pengujian atas: 1) Efektivitas desain dan inplementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; 2) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Penyajian akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Arus Kas TA 2011 sesuai dengan SAP; 4) Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2011; 5) Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi: 1) Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2011 dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2011 dan LO TA 2011 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. 2) Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan anggaran yang terjadi selama Tahun 2011 telah dicatat dalam LRA dan LO. 3) Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari Pemerintah Daerah dan Utang yang tercatat merupakan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan.

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

xii

4) Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2011. 5) Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas laporan Keuangan. 4.

Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang TA 2011 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

5.

Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : 1) Perencanaan Pemeriksaan (1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu Pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. (2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. (3) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain :


xiii

(1)) (2))

Tingkat risiko; Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar; (3)) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya; Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut; (4)) Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar; (5)) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. 2) Pelaksanaan Pemeriksaan (1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantumenentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. (2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan pendahuluan, maupun pemeriksaan laporan keuangan. (3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 3) Penyelesaian Penugasan Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta formform pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

xiv

TP, Form Tanggapan). 4) Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. 6.

Waktu Pemeriksaan Berdasarkan surat tugas Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah Nomor: 138/ST/BPK/XVIII.SMG/02/2012 tanggal 30 Maret 2012, pemeriksaan LKPD Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan selama 35 hari dari tanggal 2 April sampai dengan 14 Mei 2012.

7.

Objek Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang TA 2011, meliputi Neraca per 31 Desember 2011, Laporan Realisasi APBD TA 2011, Laporan Perubahan SAL TA 2011, Laporan Perubahan Ekuitas TA 2011, Laporan Operasional TA 2011, Laporan Arus Kas TA 2011 dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang TA 2011.



xv



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Nomor Tanggal

: 34B/LHP/XVIII.SMG/05/2012 : 23 Mei 2012

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI……………………………………………………………………………...

i

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………...

ii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………………...

iii

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN…………………………………………………………………………….......

iv

BAB 1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN….. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BAB 2

Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 Kurang Memadai........................................................... Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan Tidak Dipungut.................................................................................................. Pengeluaran Kas Satuan Polisi Pamong Praja Sebesar Rp131.143.000,00 Dilaksanakan Tanpa Melalui APBD Tahun Anggaran 2011.................... Pengendalian Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Atas Beberapa Kegiatan Kurang Memadai ……................................................. Pengendalian Dalam Proses Inventarisasi Piutang Pajak Reklame Kurang Memadai ………………………………………........................................ Pengendalian Pencatatan Persediaan Obat-obatan pada Apotek-Apotek Pelayanan RSUD Kota Semarang Kurang Memadai………………….. Pengendalian Atas Pengelolaan dan Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin Kurang Memadai………………… Pengendalian atas Pengelolaan dan Pencatatan Rekening Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Uang Jaminan Penduduk Boro Kurang Memadai ………………………..............................................................................

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ……………………………………….

LAMPIRAN


1 5 8 10 15

18 22

32 40

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1

Realisasi PPJU Tahun 2011........................................................................

2

Tabel 1.2

Selisih penerimaan PPJU...........................................................................

3

Tabel 1.3

Rekapitulasi ijin penyelenggaran reklame tahun 2011.............................

6

Tabel 1.4

Rincian pengeluaran yang belum dicatat...................................................

9

Tabel 1.5

Rincian Realisasi belanja jasa pengamanan TA 2011................................

9

Tabel 1.6

Nilai kewajiban Pemerintah Kota Semarang atas SLA-768/DP3/1994....

13

Tabel 1.7

Hasil Desk Evaluation...............................................................................

16

Tabel 1.8

Hasil Konfirmasi Lapangan.......................................................................

16

Tabel 1.9

Rincian Persediaan.....................................................................................

18

Tabel 1.10

Rincian Persediaan Obat-Obatan..............................................................

19

Tabel 1.11

Mutasi Aset TA 2011...............................................................................

22

Tabel 1.12

Rincian Gedung dan Bangunan................................................................

23

Tabel 1.13

Rincian Peralatan dan Mesin......................................................................

23

Tabel 1.14

Rincian KIB B............................................................................................

24

Tabel 1.15

Aset peralatan dan mesin pada Dinas Bina Marga.....................................

25

Tabel 1.16

Rincian Barang Rusak pada SKPD Sampel..............................................

26

Tabel 1.17

Rincian Pencatatan Ganda.........................................................................

27

Tabel 1.18

Saldo Utang UJB Reklame dan UJPB per 31 Desember 2011...................

31

Tabel 1.19

Mutasi Rekening UJB Reklame dan UJPB tahun 2011..........................

32

Tabel 1.20

Saldo bunga jasa giro yang diakui sebagai hutang PFK...........................

33

Tabel 1.21

Hasil Uji Petik Permohonan masa izin reklame yang habis masa izin tahun 2011.............................................................................................

33

Tabel 1.22

Hasil Uji Petik Nilai UJB yang seharusnya telah menjadi PAD................

34

Tabel 1.23

Pencairan UJB Reklame yang melewati batas waktu satu bulan Tahun 2011............................................................................................................

35

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Semarang Tahun 2004-2010...............................


40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Rincian Pinjam Pakai pada Dinas Pertanian

Lampiran 2

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Semarang Tahun 2004 – 2010…………………….

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH iii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan Nomor 34A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 34C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 23 Mei 2012. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Semarang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut: 1. Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 Kurang Memadai; 2.

Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan Tidak Dipungut;

3.

Pengeluaran Kas Satuan Polisi Pamong Praja Sebesar Rp131.143.000,00 Dilaksanakan Tanpa Melalui APBD TA 2011;

4.

Pengendalian Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Atas Beberapa Kegiatan Kurang Memadai;

5.

Pengendalian Dalam Proses Inventarisasi Piutang Pajak Reklame Kurang Memadai;

6.

Pengendalian Pencatatan Persediaan Obat-obatan pada Apotek-Apotek Pelayanan RSUD Kota Semarang Kurang Memadai;

7.

Pengendalian Atas Pengelolaan dan Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin Kurang Memadai;

8.

Pengendalian atas Pengelolaan dan Pencatatan Rekening Uang Jaminan Bongkar

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

iv

Reklame dan Uang Jaminan Penduduk Boro Kurang Memadai. Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar : 1. Menginstruksikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah supaya memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan Pajak untuk melaksanakan: 1) Koordinasi dengan PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Semarang dan PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Salatiga agar PT PLN (PERSERO) menyetorkan Pajak Penerangan Jalan Umum tepat waktu dan menyampaikan data pendukung perhitungan Pajak Penerangan Jalan Umum; 2) Melakukan verifikasi kesesuaian Pajak Penerangan Jalan Umum yang diterima dengan yang seharusnya menjadi hak Pemerintah Kota; 2.

1) Melakukan evaluasi atas Peraturan Walikota tentang reklame agar jelas mengatur dinas yang mengelola retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan Reklame dan koordinasi dengan dinas lain dalam mengelola penyelenggaraan ijin reklame; 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu meningkatkan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan pertandaan;

3.

Menginstruksikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kegiatannya mempedomani ketentuan tentang pengelolaan belanja daerah;

4.

Menginstruksikan: 1) Tim Penyusun Anggaran Daerah lebih cermat dalam menyusun anggaran dan perubahannnya; 2) Pelaksana anggaran lebih tertib dalam pelaksanaan anggaran.

5.

Menginstruksikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk memerintahkan Kepala Bidang Pajak agar melakukan verifikasi dan penagihan atas piutang pajak dengan kategori reklame titipan dan naskah ada.

6.

Menginstruksikan Direktur RSUD Kota Semarang untuk memerintahkan Apoteker Pengelola Apotek pelayanan melakukan pencatatan data atas mutasi persediaan obat antar apotek pelayanan secara memadai dan melakukan koordinasi atas pengelompokan jenis obat dengan pengelola Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

7.

1) Menginstruksikan Kepala Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar melakukan verifikasi atas usulan penghapusan aset dan melaporkan hasilnya kepada Walikota; 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian, Bina Marga, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Pengelola Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, Pemadam Kebakaran, Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan memerintahkan pengurus barang untuk melakukan verifikasi terhadap pencatatan aset sesuai ketentuan, agar tertib menyusun Kartu Inventaris Ruangan dan mencatat aset berdasarkan data dukung serta keberadaan fisik aset dan melaporkan hasilnya kepada Walikota; 3) Menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan aset melalui diklat pengelolaan aset; 4) Kepala Dinas Pertanian agar meminjamkan aset hanya kepada instansi pemerintah, surat perjanjian pinjam pakai agar disetujui oleh Kepala Daerah dan


v

menjaga aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain. 8.

1) Menginstruksikan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merevisi Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang nomor 900/424 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran Uang Jaminan Bongkar Reklame di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar memuat ketentuan tentang dinas yang mengelola UJB Reklame dan pengelolaan bunga jasa giro; 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame memastikan bahwa surat perintah percairan Uang Jaminan Bongkar Reklame ditebitkan setelah semua persyaratan sesuai dengan ketentuan, telah dipenuhi oleh pemohon;

3) Mencatat Uang Jaminan Bongkar Reklame yang telah menjadi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame. Kelemahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.




vi

BAB 1 HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 mengungkapkan sebanyak delapan temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 Kurang Memadai Pada tahun 2011, Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan Pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp100.500.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp104.366.876.365,00 atau sebesar 103,85%. Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah Kota Semarang. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan oleh PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan (APJ) Semarang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 973/18/109.PJ/547/AP.SMG/2002 tentang Pemungutan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah dan PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan (APJ) Salatiga berdasarkan Perjanjian kerjasama Nomor 973/013/064.PJ/160/AP.SLG/2003 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT PLN (Persero) adalah untuk menjamin kelancaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan dan efisiensi pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah serta pengawasan dan penertiban penerangan jalan. Perjanjian yang digunakan tersebut diatas masih berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan dan belum pernah dilakukan revisi sedangkan pada tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) oleh PLN dilakukan secara bruto yaitu didahului dengan surat dari PLN kepada DPKAD Kota Semarang tentang laporan penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang tertagih dan dan dilampiri data penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang disetorkan paling lambat tanggal 25 setelah bulan pemungutan. Selain mempunyai hak atas penerimaan PPJ yang telah dipungut oleh PLN setiap bulannya, Pemerintah Kota Semarang mempunyai kewajiban kepada PLN untuk melunasi rekening listrik pemerintah daerah, termasuk rekening PJU paling lambat tanggal 25 setiap bulan. Atas keterlambatan dan dokumen pendukung penerimaan PPJU yang tidak lengkap pernah diungkap dalam LHP BPK atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang TA 2010 Nomor 56C/LHP/XVIII.SMG/05/2011 tanggal 24 Mei 2011 dengan BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

1

2 LHP SPI atas LK Pemerintah Kota Semarang TA 2011

rekomendasi antara lain melakukan rekonsiliasi atas Pendapatan PPJU yang sebenarnya menjadi hak Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010, selanjutnya setiap akhir tahun melakukan rekonsiliasi secara rutin; meminta kepada PT PLN selalu melampirkan dokumen pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam MoU dan menambahkan klausul kewajiban rekonsiliasi data dan sanksi dalam perjanjian kerjasama jika terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama. Hasil Pemeriksaan terhadap dokumen pembayaran menunjukkan bahwa: 1)

Masih terdapat keterlambatan penyetoran oleh PT PLN, yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 1.1 Realisasi PPJU Tahun 2011 (dalam rupiah) Bulan

APJ Semarang

Tgl Setor

APJ Salatiga

Tgl Setor

Total

Pemungutan 1

2

3

4

5 (1+3)

Desember 10

8.344.451.930,00

24 /01/2011

121.997.060,00

27/01/2011

8.466.448.990,00

Januari 11

8.159.861.415,00

28/02/2011

109.789.725,00

23/02/2011

8.269.651.140,00

Februari 11

8.052.839.340,00

29/03/2011

123.464.632,00

29/03/2011

8.176.303.972,00

Maret 11

7.527.293.705,00

25/04/2011

109.888.024,00

06/07/2011

7.637.181.729,00

April 11

8.923.154.155,00

19/05/2011

134.049.770,00

06/07/2011

9.057.178.925,00

Mei 11

8.480.043.175,00

23/06/2011

126.171.020,00

06/07/2011

8.606.214.195,00

Juni 11

8.772.614.044,00

14/07/2011

127.620.135,00

14/07/2011

8.900.234.179,00

Juli 11

8.632.812.366,00

18/08/2011

127.375.158,00

18/08/2011

8.760.187.524,00

10.450.542.326,00

15/09/2011

129.021.096,00

15/09/2011

10.579.563.422,00

September 11

8.596.384.460,00

26/10/2011

128.034.556,00

19/10/2011

8.724.419.016,00

Oktober 11

8.835.816.372,00

16/11/2011

138.101.893,00

16/11/2011

8.973.918.265,00

November 11

9.412.832.031,00

14/12/2011

143.154.014,00

14/12/2011

9.555.986.045,00

Agustus 11

104.188.645.319,00

1.518.647.083,00

105.707.287.402,00

Berdasarkan konfirmasi dari Staf Bidang Pajak Daerah Kota Semarang keterlambatan penerimaan oleh APJ Salatiga disebabkan pada bulan April APJ Salatiga melakukan tranfer atas penerimaan Bulan Maret kepada Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp1.739.863.438,00 yang ternyata terdapat kelebihan transfer hak Pemerintah Kabupaten Semarang sebesar Rp1.630.005.414, atas kelebihan tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Pemerintah Kota Semarang pada bulan Juni 2011. 2)

Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan verifikasi atas perhitungan pemungutan PPJU oleh PLN Hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung penerimaan PPJU yang disampaikan oleh PLN berupa surat pemberitahuan tentang nilai PPJU pada bulan yang bersangkutan diketahui bahwa surat tersebut ternyata tidak dilampiri dengan daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (rekening umum, TNI/Polri, Vertikal, Pemda dan BUMN) dan daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Semarang dan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Salatiga. Akibatnya Pemerintah Kota Semarang tidak dapat melakukan verifikasi atas perhitungan



pemungutan oleh PLN. Verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang hanya berupa pencocokan antara daftar penerimaan PPJU dari PLN dengan uang yang masuk ke Kas Daerah. Hal tersebut ditunjukan dari adanya kelebihan setor oleh APJ Semarang yang baru diketahui pada bulan Februari 2012 berdasarkan surat dari APJ Semarang kepada Walikota Semarang No 128/543/AREA SMG/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang berisi antara lain bahwa telah terjadi kesalahan data transfer yaitu pembayaran PJU Kabupaten Kendal yang dimasukkan ke pembayaran PJU Kota Semarang sebesar Rp10.450.542.326 - Rp9.063.570.068,00 = Rp1.386.972.258,00. Berdasarkan keterangan dari Kepala DPKAD, PLN APJ Semarang telah memotong setoran PPJU Bulan Maret 2012 yang disetorkan pada April 2012 untuk mengkompensasi kelebihan transfer tersebut. Hasil Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen rekapitulasi pelunasan rekening listrik dari APJ Semarang yang dikirimkan kepada BPK dan dokumen penerimaan Kas Daerah menunjukkan selisih dalam tabel sebagai berikut. Tabel 1.2 selisih penerimaan PPJU (dalam rupiah) No

Bulan pemungutan

Laporan PLN

Penerimaan Kasda

Selisih

1

Desember

8.348.938.205,00

8.344.451.930,00

(4.486.275,00)

2

Januari

8.155.496.680,00

8.159.891.415,00

4.394.735,00

3

Februari

8.049.121.480,00

8.052.869.340,00

3.747.860,00

4

Maret

7.525.999.070,00

7.527.323.705,00

1.324.635,00

Berdasarkan konfirmasi secara lisan dengan pihak PLN bahwa selisih lebih penerimaan kasda terjadi karena laporan rekapitulasi dari PLN untuk bulan Januari sampai dengan Maret belum memasukkan pelunasan rekening listrik dari wilayah Kabupaten Semarang yang terletak berbatasan dengan Kota semarang, sedangkan selisih kurang sebesar Rp4.486.275,00 tidak diperoleh penjelasan lebih lanjut karena pergantian personil di lingkungan PLN APJ Semarang. 3)

Tarif PPJ yang dikenakan terhadap Pelanggan PLN belum disesuaikan dengan Perda terbaru Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat tarif PPJ yang dikenakan terhadap Pelanggan PLN belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan yaitu salah satunya terhadap golongan tarif sosial Murni (S1,S2,S3). Hal tersebut diketahui dari Surat yang dikirimkan oleh PT PLN APJ Semarang Kepada Pemerintah Kota Semarang Nomor 144/543/AREA SEMARANG/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Pembahasan Perda PPJ. Dalam surat tersebut PT PLN APJ Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang untuk mengisi tabel tarif PPJ sesuai Peraturan Daerah yang terbaru. Atas surat tersebut Pemerintah Kota Semarang mengirim surat kepada Manager Area PT PLN APJ Semarang Nomor 973/456 tanggal 5 April 2012 perihal Penetapan Tabel Prosentase Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kota Semarang menunjukkan bahwa golongan tarif Sosial Murni (S1,S2,S3) adalah sebesar 5% sedangkan perhitungan tarif oleh PLN APJ Semarang pada TA 2011 adalah sebesar 8%.

Hal tersebut tidak sesuai dengan: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola



secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan pada pasal 6 : Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut : (1) Penggunaan tenaga listrik untuk Sosial Komersial sebesar 5% (lima persen) (2) Penggunaan tenaga listrik untuk Rumah Tangga : (1)) Rumah Tangga 1 sebesar 8 % (delapan persen) (2)) Rumah Tangga 2 dan 3 sebesar 9 % (sembilan persen) (3) Penggunaan tenaga listrik untuk bisnis sebesar 9 % (sembilan persen) (4) Penggunaan tenaga listrik untuk industri,pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen) (5) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) 3) Perjanjian Kerjasama Nomor 973/18/109.PJ/547/APJ-SMG/2002 tanggal 23 Oktober 2002 antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Semarang tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah pada pasal 5 ayat (2) tentang kewajiban Pihak Kedua yaitu: (1) Memungut PPJ dari Pelanggan PLN sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas Daerah paling lambat tanggal 25 setiap bulan setelah bulan pemungutan; (3) Menyampaikan laporan setiap bulan kepada Pihak Pertama yang berupa: (1)) Daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (rekening umum, TNI/Polri, Vertikal, Pemda dan BUMN); (2)) Daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif; (3)) Laporan realisasi penerimaan PPJU. 4) Perjanjian Kerjasama Nomor 973/013/064.PJ/160/APJ-SLG/2003 tanggal 7 Juli 2002 antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan dan Jaringan Salatiga tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah pada pasal 5 ayat (2) tentang kewajiban Pihak Kedua yaitu: (1) Memungut PPJ dari Pelanggan PLN sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Menyetor hasil pemungutan PPJ ke Kas Daerah paling lambat tanggal 25 setiap bulan setelah bulan pemungutan; (3) Menyampaikan laporan setiap bulan kepada Pihak Pertama yang berupa: (1)) Daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per kode golongan (rekening umum, TNI/Polri, Vertikal, Pemda dan BUMN); (2)) Daftar rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif; (3)) Laporan realisasi penerimaan PPJU. Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Pemerintah Kota Semarang tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan PPJ karena terlambat disetor oleh PLN;



2) Pengenaan PPJ kepada golongan sosial murni lebih tinggi dari tarif menurut perda terbaru. Kondisi tersebut terjadi karena: 1) Bidang Pendapatan Pajak DPKAD belum melakukan upaya yang optimal dalam pengendalian atas pemungutan dan penyetoran PPJ Oleh PLN; 2) Bidang Pendapatan Pajak DPKAD belum melakukan sosialisasi perda PPJU Nomor 7 tahun 2011 dengan optimal. Atas permasalahan tersebut Kepala DPKAD Kota Semarang menyatakan sependapat dengan temuan BPK. Keterlambatan setor PPJ pada Maret s.d. Mei 2011 disebabkan Pemerintah Kota Semarang belum mengembalikan kelebihan setor bayar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Semarang. APT PLN (Persero) APJ Semarang telah memotong penerimaan PPJU Bulan Maret 2012 untuk mengembalikan hak Pemerintah Kabupaten Kendal. Pemerintah Kota Semarang akan meminta PT PLN (Persero) APJ Semarang dan APJ Salatiga untuk melaporkan penerimaan PPJ Kota Semarang disertai dokumen pendukung. Pemerintah Kota Semarang akan berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) APJ Semarang dan APJ Salatiga agar mengenakan tarif sesuai Perda terbaru. BPK menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan Kepala DPKAD supaya memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan Pajak untuk melaksanakan: 1) Koordinasi dengan PT PLN APJ Semarang dan PT PLN APJ Salatiga agar PT PLN menyetorkan PPJU tepat waktu dan menyampaikan data pendukung perhitungan PPJU; 2) Melakukan verifikasi kesesuaian PPJU yang diterima dengan yang seharusnya menjadi Hak Pemkot. 2. Pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan Pertandaan Tidak Dipungut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang menunjukkan bahwa pada tahun 2011 Retribusi IMB dianggarkan sebesar Rp13.834.959.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp10.257.973.200,00 atau sebesar 74,15%. Termasuk dalam retribusi IMB adalah IMB Pertandaan yang dikenakan terhadap reklame jenis megatron dan jenis papan yang menggunakan konstruksi dengan ukuran 4m2 atau lebih. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki dan merombak/merobohkan bangunan di daerah. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terhadap kegiatan pembangunan yang diberikan kepada umum di dalam Ijin Mendirikan Bangunan. Perhitungan tarif retribusi IMB pertandaan sebesar 0,6% dari harga satuan setiap meter persegi bangunan kali luas. IMB Pertandaan merupakan ijin bangunan konstruksi yang akan digunakan untuk pemasangan reklame. Retribusi IMB dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) sedangkan ijin penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Dinas Penerangan Jalan dan Penyelenggaraan Reklame (PJPR), sedangkan kewenangan penandatangan perijinan ada pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).



Prosedur untuk mendapatkan IMB diawali dengan pemohon datang ke BPPT untuk mengambil dan mengisi formulir. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar kemudian dilaksanakan proses pengukuran dan cek lapangan untuk selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai tarif retribusi IMB. Kemudian pemohon akan diberitahu agar melakukan pembayaran retribusi di bank/Kas Daerah. Berdasarkan bukti pembayaran, BPPT menerbitkan IMB Pertandaan Reklame yang berlaku mengikuti masa ijin penyelenggaraan reklame. Apabila pemohon tidak melakukan pembayaran, maka ijin tidak dikeluarkan/diproses lebih lanjut. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen permohonan ijin penyelenggaraan reklame diketahui bahwa permohonan ijin penyelenggaraan reklame dengan menggunakan konstruksi ukuran 4 m2 sampai dengan 24 m2 belum dilengkapi dengan dokumen IMB pertandaan. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan petugas dari BPPT diketahui bahwa selama tahun 2011 BPPT hanya mengeluarkan satu buah IMB Pertandaan reklame jenis vidiotron dengan ukuran 32m2 senilai Rp3.028.760,00 dengan masa berlaku IMB Pertandaan sampai dengan Mei 2012. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi ijin penyelenggaran reklame yang telah diterbitkan selama tahun 2011 dengan ukuran mulai dari 4 m2 adalah sebagai berikut . Tabel 1.3 Tabel Rekapitulasi ijin penyelenggaran reklame tahun 2011 2

(ukuran mulai dari 4 m ) No

Jenis

Ukuran

Jumlah ijin

1

Billboard

4m2-24m2

62

2

2

Billboard

>24 m

3

Neon boks

4m2-24m2

148

4

Neon boks

>24m2

161

2

5

Midiboard

4m -24m

6

Modiboard

>24m2

7

Papan nama

2

4m -24m

43 2

6

5

>24m

Bando

>24m2 >24m

102

6

Papan nama

9

Vidiotron

2

2

8

10

93

2

1 627

Kondisi di atas menunjukkan bahwa, selama tahun 2011 sebanyak minimal 626 reklame yang didirikan tidak dilengkapi dengan IMB pertandaan seperti yang dipersyaratkan dan tidak ada tindakan yang tegas baik dari dinas PJPR, DTKP maupun BPPT. Hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Keuangan DTKP diketahui bahwa selama ini DTKP hanya mengelola IMB Pertandaan dengan ukuran 24 m2 atau lebih, sedangkan IMB Pertandaan dengan ukuran 4m2 dikelola oleh dinas PJPR. Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa pada tahun 2001 walikota mengeluarkan SK No 510/1974 tanggal 25 Juni 2001 tentang Pelimpahan wewenang IMB Pertandaan Reklame dan Biaya Retribusinya yang berisi antara lain untuk mengoptimalkan pelayanan prima dalam bidang perijinan reklame. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang diperintahkan untuk melaksanakan administrasi IMB Pertandaan reklame beserta penarikan biaya retribusinya yang disetorkan ke Kas



Pemerintah Kota Semarang sebagai penerimaan pendapatan Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Pada tahun 2003 Walikota Semarang mengeluarkan SK Nomor 060/220 tanggal 15 Januari 2003 tentang pelimpahan wewenang IMB Pertandaan Konstruksi Reklame dan Biaya Retribusi yang menyebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang tidak mengeluarkan IMB pertandaan sehingga tidak ada dasar hukumnya mengeluarkan IMB Pertandaan. Oleh karena itu IMB pertandaan dengan ukuran di atas 24 m2 diserahkan kembali kepada DTKP sesuai tugas pokok dan fungsi DTKP. Berdasarkan kedua SK Walikota tersebut pada tahun 2009 Dinas PJPR mengirimkan surat kepada Kabag Hukum dan Setda Kota Semarang Nomor 510/122 tanggal 10 Agustus 2009 perihal pendelegasian kewenangan yang berisi bahwa dengan adanya perubahan SOTK yang baru sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang maka SK Walikota Nomor 510/1974 dan Nomor 060/220 menjadi tidak berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut maka dinas PJPR meminta adanya ketegasan dalam kewenangan pemungutan IMB Pertandaan, disamping DTKP juga tidak melakukan pemungutan terhadap IMB Pertandaan reklame dengan ukuran < 24m2. Surat tersebut telah didisposisikan kepadaWalikota Semarang dengan Memo Intern Nomor 510/506 tanggal 30 Juli 2010. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK, belum ada ketetapan dari Walikota Semarang berkaitan dengan surat tersebut. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame pada : (1) Pasal 24 (1) Reklame jenis megatron dan Jenis papan dengan ukuran reklame 4m2 (empat meter persegi) atau lebih yang menggunakan konstruksi harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (2) Pasal 24 (3) Masa berlakunya Ijin Mendirikan Bangunan sama dengan masa berlakunya Ijin Penyelenggaraan Reklame (3) Pasal 29 huruf d yang menyebutkan bahwa Ijin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila penyelenggara reklame memiliki Ijin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan. 2) Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Reklame Pasal 6 ayat (5) huruf (f) menyebutkan bahwa permohonan persetujuan titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan melampirkan fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision ataupun megatron dengan luas 4m2 atau lebih. Permasalahan tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi ijin mendirikan bangunan untuk reklame karena pemohon yang tidak mengajukan IMB Pertandaan Reklame tetap diberikan ijin penyelenggaraan reklame. Kondisi tersebut terjadi karena:



1) Kurang koordinasi antara DTKP, PJPR dan BPPT berkaitan dengan pengelolaan retribusi IMB pertandaan; 2) Pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan Retribusi IMB pertandaan oleh Kepala DTKP lemah; 3) Pengawasan dan pengendalian oleh Kepala Dinas PJPR berkaitan dengan ijin penyelenggaraan reklame yang belum disertai dengan IMB pertandaan sesuai dengan yang dipersyaratkan lemah. Atas Permasalahan tersebut Kepala DTKP menyatakan bahwa terkait dengan IMB Pertandaan sampai saat ini tidak pernah dilakukan pengkajian kembali terhadap SK Walikota Semarang No. 060/220 sehingga DTKP dalam melaksanakan tugasnya tetap mendasarkan kepada SK Walikota tersebut, meskipun secara hukum landasan terbitnya SK tersebut sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kepala Dinas PJPR menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap ijin titik reklame yang disertai IMB Pertandaaan, maka permohonan ijin titik reklame harus disertai IMB Pertandaan terlebih dahulu. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang akan segera membuat alur kerja yang melibatkan DTKP. BPK menyarankan Walikota Semarang agar: 1) Melakukan evaluasi atas Peraturan Walikota tentang reklame agar jelas mengatur dinas yang mengelola retribusi IMB Pertandaan Reklame dan koordinasi dengan dinas lain dalam mengelola penyelenggaraan ijin reklame; 2) Menginstruksikan Kepala DTKP, PJPR dan BPPT meningkatkan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan Retribusi IMB pertandaan.

3. Pengeluaran Kas Satuan Polisi Pamong Praja Sebesar Rp131.143.000,00 Dilaksanakan Tanpa Melalui APBD Tahun Anggaran 2011 Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2011, Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan Belanja Jasa Pengamanan Obyek Vital sebesar Rp968.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp968.550.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran. Hasil pemeriksaan kas di Satpol PP pada tanggal 7 Maret 2012 menunjukkan bahwa kas pada bendahara pengeluaran sebesar Rp2.661.100,00 dan rekening koran sebesar Rp0,00 per tanggal 7 Maret 2012, sementara saldo kas menurut pembukuan sebesar Rp251.944.221,00. Dengan demikian terdapat selisih antara fisik kas dengan catatan buku kas umum sebesar Rp249.283.121,00. Selisih tersebut telah dijelaskan oleh bendahara pengeluaran dengan menunjukkan bukti-bukti pengeluaran yang belum dicatat dalam buku kas umum. Pencatatan dalam buku kas umum belum dilaksanakan karena menunggu pengesahan pengajuan pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (SPJ GUP) pada bulan April 2012. Rincian pengeluaran yang belum dicatat dalam buku kas umum adalah sebagai berikut.



Tabel 1.4 Tabel rincian pengeluaran yang belum dicatat dalam buku kas umum (dalam rupiah) No

Uraian Kegiatan

Nilai

1

Biaya pengamanan TA 2011

130.125.000,00

2.

BBM

67.319.300,00

3.

Bengkel

35.245.000,00

4.

SPPD

12.613.800,00

5.

Cleaning Services

1.500.000,00

6.

Biaya Surat Kabar

1.010.000,00

7.

Perbaikan AC

1.470.000,00

8.

Kesulitan uang kecil

21,00

Jumlah

249.283.121,00

Hasil pengujian secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban yang belum dicatat dalam buku kas umum oleh bendahara pengeluaran diketahui bahwa terdapat realisasi belanja jasa pengamanan TA 2011 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.5 Tabel Rincian Realisasi belanja jasa pengamanan TA 2011 (dalam rupiah) No

I.

Uraian Kegiatan

Nilai

Honor Kegiatan

1

Honor Piket/Pengamanan Obyek Vital Bulan Oktober

2.

Honor Piket /Pengamanan Obyek Vital Bulan Nopember

53.200.000,00

3.

Honor Piket/Pengamanan Obyek Vital Bulan Desember

65.433.250,00

4.

Honor Pengamanan Kegiatan/Event Jumlah I

2.575.000,00

8.916.750,00 130.125.000,00

II. Pajak Pajak Honor Bulan November

377.500,00

Pajak Honor Desember

640.500,00

Jumlah II Jumlah I dan II

1.018.000,00 131.143.000,00

Realisasi belanja senilai Rp131.143.000,00 telah dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2011. Pembayaran tersebut dilaksanakan dengan dana dari pinjaman pihak ketiga. Peminjaman dana dari pihak ketiga tersebut dilaksanakan karena anggaran untuk biaya tersebut sudah tidak tersedia dalam APBD TA 2011 sedangkan kegiatan pengamanan tersebut mendesak untuk dilaksanakan. Pada tanggal 1 Desember 2011 dengan surat Nomor 900/1043 tentang Ijin Pergeseran Anggaran, Kepala Satpol PP telah mengajukan ijin pergeseran anggaran dari Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dengan Kegiatan Jasa Pengamanan kepada Kepala DPKAD. Pengajuan dilakukan untuk mengembalikan dana pinjaman pihak



ketiga tersebut. Atas Surat Kepala Satpol PP tersebut, DPKAD tidak memberikan jawaban. Hasil konfirmasi dengan Kasubag Keuangan Satpol PP yang didukung oleh surat pernyataan menunjukkan bahwa pembayaran pinjaman telah dilakukan pada TA 2012 dengan sumber dana dari UP TA 2012 dan bendahara pengeluaran akan mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut sebagai beban belanja TA 2012. Realisasi pembayaran telah dilaksanakan pada kegiatan honorarium piket berdasarkan SP2D GUP No:0998/GU/2012/RS tanggal 17 April 2012. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD; 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Permasalahan tersebut mengakibatkan 1) Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pengamanan Obyek Vital pada Satpol PP TA 2011 dan 2012 tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya; 2) Risiko bahwa pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan tahun pelaksanaannya dilakukan terus menerus pada tahun anggaran berikutnya. Kondisi tersebut terjadi karena Pengguna Anggaran belum mempedomani ketentuan tentang pengelolaan belanja daerah. Atas permasalahan tersebut Kepala Satpol PP Kota Semarang menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dari BPK, dan selanjutnya akan mempedomani Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga di tahun yang akan datang tidak akan terjadi lagi pengeluaran yang melebihi anggaran APBD yang sudah ditetapkan. BPK menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan Kepala Satpol PP dalam pelaksanaan kegiatannya mempedomani ketentuan tentang pengelolaan belanja daerah.

4. Pengendalian dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran atas Beberapa Kegiatan Kurang Memadai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah. Sebagaimana fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka APBD berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.



APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2011 ditetapkan dengan Perda No.1 tahun 2011 dan Perda No. 17 tahun 2011 untuk perubahannya. Perubahan APBD dilakukan terkait dengan adanya dinamika pelaksanaan tupoksi pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dengan demikian, mekanisme penetapan APBD dalam satu tahun anggaran dapat terjadi dua kali yaitu penetapan anggaran awal tahun atau yang disebut APBD murni dan penetapan anggaran perubahan atau yang disebut APBD perubahan. Baik APBD murni maupun APBD perubahan merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, yang tujuan kegiatannya pada pengelolaan belanja daerah secara efektif dan efisien. Dari hasil penelahaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran ditemukan hal-hal sebagai berikut. 1) Kegiatan belanja yang telah terealisasi tetapi anggarannya tidak dimunculkan lagi dalam perubahan APBD Pada APBD murni T.A 2011 terdapat belanja modal di SKPD Sekretariat Daerah (SETDA) dengan kode rekening 1.20.1.20.03.02.065.5.2.3.15.03 atas Pengadaan Gorden senilai Rp71.015.450,00 dan kode rekening 1.20.1.20.03.02.065.5.2.3.15.04 atas Pengadaan Karpet senilai Rp5.445.000,00 yang telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pembayarannya, akan tetapi dalam APBD-P, anggaran atas kedua kode rekening tersebut tidak ada lagi. Pencairan dana atau pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut dilakukan melalui SP2D No. 4123/LS/2011/RT tanggal 16 Agustus 2011 untuk pengadaan Gorden senilai Rp71.015.450,00, dan melalui Surat Bukti Penerimaan Uang bulan Maret 2011 untuk pengadaan karpet senilai Rp5.445.000,00, Berdasarkan hasil konfirmasi pekerjaan pengadaan gorden dan karpet tersebut secara fisik telah dilaksanakan dan telah terpasang. Hilangnya alokasi anggaran untuk kedua pekerjaan pada APBD perubahan membuat pembayaran atau pengeluaran uang untuk kedua pekerjaan tersebut menjadi tidak berdasar atau dapat disimpulkan terjadi pengeluaran uang daerah yang tidak berdasarkan APBD. 2) Kegiatan belanja yang telah terealisasi melebihi pagu yang ditetapkan dalam perubahan APBD Belanja modal pengadaan stimer dengan kode rekening 1.20.1.20.03.02.069.5.2.3.14.16 yang pada APBD Murni dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00 dan telah dilaksanakan dan dibayarkan dengan SP2D Nomor 4779/LS/2011/RT sebesar Rp34.000.000,00, akan tetapi pada saat APBD perubahan anggarannya terkoreksi menjadi hanya sebesar Rp17.248.500,00 sehingga pengadaan stimer sebesar Rp16.751.500,00 yang tidak didasarkan APBD. 3) Kegiatan belanja barang untuk dihibahkan tetapi dianggarkan sebagai anggaran belanja modal Dinas Tata Kota dan Pertamanan menghibahkan aset hasil pengadaan pada tahun anggaran 2011 senilai Rp19.422.545.250,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan output dari belanja modal Dinas Tata Kota dan Pertamanan TA 2011. Proses penghibahan aset tersebut dilakukan pada tahun 2012



sehingga pada tahun 2011 masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Kota Semarang. 4) Pengeluaran SP2D untuk kegiatan yang peruntukkannya tidak sesuai anggaran Pengembalian sisa dana tunjangan profesi Guru PNSD (tunjangan profesi) dan pengembalian sisa dana tambahan penghasilan Guru PNSD kepada Kementerian Pendidikan Nasional TA 2010 senilai Rp1.876.880.500,00 yang seharusnya dikembalikan pada 2011 tidak dianggarkan pada APBD TA 2011. Selanjutnya untuk melakukan pembayaran pengembalian dana tersebut dilakukan melalui penerbitan SP2D dari anggaran belanja kesejahteraan pegawai dan disetorkan kepada Kas Negara sebagai SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) pada tanggal 28 Maret 2011. Pada APBD perubahan TA 2011 pengembalian dana sertifikasi guru tersebut dianggarkan dan kemudian diterbitkan SP2D No. 8351/LS/2011/RS tanggal 28 Desember 2001 sebesar Rp533.900.000,00 dan SP2D No. 8353/LS/2011/RS tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp1.342.980.500,00 untuk pengembalian dana tersebut. Uang yang dicairkan oleh bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan atas SP2D tersebut disetorkan kembali sebagai contra pos belanja kesejahteraan pegawai. 5) Pekerjaan Pengadaan Komputer Server Aplikasi Pelayanan Perpustakaan tidak sesuai dengan Keluaran atau Hasil yang ditetapkan dalam DPA SKPD Pada tahun 2011 menurut DPA SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang, mempunyai Program Pengembangan Budaya Baca yang berupa Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Perpustakaan. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah tersentralnya semua aplikasi di Kantor Perpustakaan dengan pengadaan software aplikasi baru dan hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan prima perpustakaan. Dalam anggaran kegiatan tersebut terdapat pengadaan belanja modal berupa pengadaan software aplikasi. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen pengadaan diketahui bahwa tujuan dari pengadaan software aplikasi tersebut adalah meningkatnya kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang dalam kecepatan, ketepatan, dan efisiensi kerja bendahara dalam membantu laporan pekerjaan administrasinya dan sasaran pekerjaan ini adalah tersentralnya data base bendahara dengan didukung aplikasi yang terintegrasi. Dari tujuan yang tercantum pada dokumen pengadaan dapat disimpulkan bahwa pengadaaan software aplikasi tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam DPA SKPD. 6) Pemerintah Kota Semarang Tidak Menganggarkan Pembayaran Pinjaman Penerusan Untuk Kewajiban Yang Jatuh Tempo Pada 2012 Pemerintah Kota Semarang memiliki kewajiban atas pinjaman penerusan melalui Kementerian Keuangan yang penarikan dan pembayarannya diatur dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-768/DP3/1994 tanggal 21 September 1994 antara Pemkot Semarang dengan Kementerian Keuangan. Realisasi penarikan pinjaman oleh Pemerintah Kota Semarang sebesar USD9,608,049.21 atau ekuivalen Rp27.181.765.895,00. Pembayaran kembali



pinjaman tersebut dijadwalkan untuk 30 kali pembayaran yang dilakukan setiap tanggal 15 Maret dan 15 September mulai tahun 2000 sampai 2014. Perjanjian Penerusan pinjaman tersebut juga mengatur kewajiban bunga kepada Pemerintah Kota Semarang sebesar 11,75% pertahun yang didalamnya telah termasuk jasa bank. Berdasarkan kartu realisasi penarikan pinjaman, perhitungan bunga dan realisasi pembayaran diketahui bahwa setelah tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Semarang masih memiliki kewajiban sebagai berikut. Tabel 1.6 Tabel nilai kewajiban Pemerintah Kota Semarang atas SLA-768/DP3/1994 tanggal 21 September 1994 Tanggal

Jatuh

Utang Pokok (Rp)

Bunga (Rp)

Jasa Bank (Rp)

Jumlah (Rp)

Tempo 15 Maret 2012

908.332.676,47

316.856.715,31

6.888.189,46

1.232.077.581,24

15 September 2012

908.332.676,47

266.948.881,03

5.803.236,54

1.181.084.794,04

15 Maret 2013

908.332.676,47

210.077.162,90

4.566.894,85

1.122.976.734,21

15 September 2013

908.332.676,47

160.169.328,62

3.481.941,93

1.071.983.047,01

15 Maret 2014

908.332.676,47

105.038.581,45

2.283.447,42

1.015.654.705,34

15 September 2014

908.332.676,47

53.389.776,21

1.160.647,31

962.883.099,98

Tabel di atas menunjukkan bahwa atas pinjaman tersebut nilai yang jatuh tempo pada TA 2012 terdiri dari angsuran pokok Rp1.816.665.352,94 dan bunga termasuk jasa bank Rp596.497.022,34.atau sejumlah Rp2.413.162.375,28. Dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kota Semarang tahun 2012 diketahui bahwa anggaran pembayaran hutang pokok tidak dianggarkan, sedangkan anggaran untuk pembayaran bunga dianggarkan sebesar Rp6.978.937.000,00. Berdasarkan konfirmasi dari Bidang Perimbangan, diketahui bahwa dalam proses penganggaran, telah diusulkan alokasi anggaran untuk pembayaran hutang pokok serta bunga. Anggaran tersebut mencakup pembayaran pokok dan bunga atas SLA dan pembayaran pokok dan bunga atas pinjaman baru yang telah direncanakan. Namun demikian, rencana pencairan pinjaman baru tersebut dibatalkan/ditunda sehingga bagian penganggaran menghapus seluruh anggaran untuk pembayaran pokok hutang dan justru mempertahankan seluruh anggaran untuk pembayaran bunga. Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang tidak menganggarkan pembayaran utang pokok pinjaman penerusan yang jatuh tempo pada 2012. Berdasarkan SP2D No.0827/LS/2012/RT tanggal 3 April 2012 diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang telah membayar bunga dan jasa bank sebesar Rp322.312.100,00 atas kewajiban bunga dan jasa bank yang dijadwalkan sebesar Rp323.744.904,77 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.432.804,77. Perbedaan ini disebabkan Pemerintah Kota Semarang memiliki kelebihan pembayaran angsuran pada periode sebelumnya sebesar nilai tersebut. Terhadap kewajiban atas SLA yang jatuh tempo pada 2012, Pemerintah Kota Semarang hanya memenuhi kewajiban bunga dan jasa bank, dan tidak memenuhi



kewajiban angsuran pokok yang seharusnya dijadwalkan pada 15 Maret 2012 sebesar Rp908.332.676,47. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1) Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2011, mengenai Azas Umum Pelaksanaan APBD dan mengenai Prinsip Pelaksanaan APBD pada: (1))

Poin a menyatakan bahwa Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD.

(2))

Poin f menyatakan bahwa Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(3))

Poin i menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

(4))

poin b menyatakan bahwa penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

(5))

Poin d menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui rekening Kas umum Daerah yang ditempatkan pada PT Bank Jateng

2) Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-768/DP3/1994 tanggal 21 September 1994 antara Pemerintah Kota Semarang dengan Kementerian Keuangan. Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Pengeluaran belanja yang tidak dianggarkan; 2) Potensi pengenaan denda oleh Kementerian Keuangan sebesar 2% per tahun. Kondisi tersebut terjadi karena: 1) Tim Penyusun Anggaran Daerah kurang cermat dalam menyusun anggaran; 2) Pelaksana anggaran kurang tertib dalam pelaksanaan anggaran. Atas Permasalahan tersebut Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah, Kepala DTKP, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala DPKAD Kota Semarang menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK. Selanjutnya Kepala DTKP telah menindaklanjuti untuk TA 2012 dengan melakukan perubahan posting, Kepala Bagian Perlengkapan Setda pada tanggal 1 Februari 2012 telah menindaklanjuti dengan melaksanakan setor kembali atas kegiatan pekerjaan pengadaan gorden, karpet dan steamer.



BPK menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan: 1) Tim Penyusun Anggaran Daerah lebih cermat dalam menyusun anggaran dan perubahannya; 2) Pelaksana anggaran lebih tertib dalam pelaksanaan anggaran.

5. Pengendalian Dalam Proses Inventarisasi Piutang Pajak Reklame Kurang Memadai

Neraca Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2011 audited menyajikan saldo Piutang Pajak Reklame sebesar Rp8.494.516.575,00 saldo tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp2.480.109.175,00 dan mutasi kurang sebesar Rp14.152.958.130,00 dari saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp18.541.355.325,00. Mutasi penurunan tahun 2011 sebesar Rp14.152.958.130,00 diantaranya sebesar Rp12.306.808.550,00 merupakan nilai koreksi yang berasal dari hasil inventarisasi piutang pajak reklame oleh Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana diungkapkan dalam Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Semarang TA 2010 Nomor:56B/LHP/XVIII.SMG/05/2011 disebutkan bahwa saldo piutang pajak sebesar Rp18.541.355.325,00 yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Semarang tidak menunjukkan nilai yang riil. Piutang pajak reklame yang tidak riil tersebut muncul sebagai akibat dari mekanisme penerbitan SKPD secara otomatis oleh Pemerintah Kota Semarang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melakukan kegiatan penelusuran dan verifikasi piutang pajak reklame tahun 2003 sampai dengan 2010 dengan membentuk satgas penelusuran dan verifikasi piutang pajak reklame serta pendampingan dari BPKP Propinsi Jawa Tengah untuk mengidentifikasi piutang pajak reklame yang riil dan yang tidak riil.

Dari nilai saldo piutang pajak reklame per 31 Desember 2010 sebesar Rp18.541.355.325,00 yang tidak diyakini realitasnya, diantaranya sebesar Rp16.924.553.325,00 ditelusuri oleh Tim Satgas dan BPKP karena sebesar Rp794.462.000,00 telah dibayar oleh debitur dan sebesar Rp822.340.000,00 telah dibatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) nya berdasarkan hasil monitoring Bidang Pajak Daerah Kota Semarang. Prosedur yang dilakukan oleh tim satgas dan BPKP adalah: 1)

Desk Evaluation, prosedur ini mendasarkan data dan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) yang ada pada Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi saldo piutang yang berasal dari SKP-D Insidentil yaitu SKP-D yang masa pajaknya paling lama 30 hari sebagai Piutang rill; (2) Mengidentifikasi SKP-D menurut data konfirmasi/penagihan yang dilakukan oleh Bidang Pajak DPKAD sebagai piutang riil; (3) Mengidentifikasi saldo piutang yang double ketetapan sebagai piutang tidak riil, yaitu Piutang SKP-D yang diterbitkan dengan kategori Wajib Pajak (WP) sama, naskah sama, lokasi sama, nilai ketetapan sama, dan tahun ketetapan juga sama.



2)

Konfirmasi ke Lapangan, prosedur ini dilakukan terhadap saldo piutang pajak reklame 2003-2010 yang masih belum terjelaskan dari Desk Evaluation. Prosedur ini menghasilkan piutang kategori riil dan tidak riil dengan klasifikasi sebagai berikut : A. Riil 1. WP menjawab yaitu Wajib Pajak yang dikonfirmasi memberikan jawaban mengakui nilai piutang yang masih tercatat di neraca Pemerintah Kota Semarang; 2. WP tidak menjawab yaitu wajib pajak yang dikonfirmasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak memberikan jawaban maka dinyatakan sebagai piutang riil; B. Tidak riil 1. Reklame Titipan dan Naskah ada 2. Reklame Titipan dan naskah tidak ada 3. WP tidak ada, naskah ada 4. WP dan Naskah tidak ada 5. Domisili WP tidak ada 6. WP ada naskah tidak ada 7. Double ketetapan

Kegiatan penelusuran dan verifikasi piutang pajak reklame dilakukan sebanyak 3 (tiga) Tahap, yaitu tahap I sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 30 Desember 2011, Tahap II sejak tanggal 1 s.d 7 Februari 2012 dan Tahap III sejak tanggal 13 s.d 29 Februari 2012. Rincian hasil kegiatan penelusuran dan verifikasi piutang Pajak Reklame adalah sebagai berikut. 1) Desk Evaluation Tabel 1.7 Tabel Hasil Desk Evaluation No

Kategori

1.

SKP-D Insidentil (Riil)

2.

Hasil Monitoring Bidang Pajak (riil)

3.

Double Ketetapan (tidak riil) Jumlah

Nilai (Rp) 555.666.075,00 33.986.500,00 541.528.500,00 1.131.181.075,00

2) Konfirmasi Lapangan Tabel 1.8 Tabel Hasil Konfirmasi Lapangan No

Kategori

1.

A.1

1.985.677.500,00

2.

A.2

1.813.067.200,00

Jumlah A

3.798.744.700,00


Nilai (Rp)


1.

B.1

1.626.010.125,00

2.

B.2

707.762.500,00

3.

B.3

641.478.400,00

4.

B.4

3.224.170.975,00

5.

B.5

2.210.837.750,00

6.

B.6

2.829.593.300,00

7.

B.7

525.427.000,00

Jumlah B

11.765.280.050,00

Jumlah A+B

15.564.024.750,00

3) Pembayaran sebesar Rp222.758.500,00 dan pembatalan SKP-D sebesar Rp6.589.000,00 yang terjadi selama proses penelusuran piutang pajak reklame. Atas saldo piutang yang dikategorikan tidak riil atau SKP-D yang dibatalkan, dilakukan koreksi atas Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelusuran dan verifikasi diatas diketahui bahwa terdapat piutang pajak reklame yang dikategorikan tidak riil dengan klasifikasi reklame titipan dan naskah ada senilai Rp1.626.010.125,00. Klasifikasi tersebut antara lain didasarkan karena WP dalam hal ini adalah Biro Iklan hanya membayar Pajak reklame tahun pertama (jual putus) sedangkan pajak reklame tahun berikutnya menjadi tanggung jawab pemilik reklame. Namun SKP-D perpanjangannya masih diterbitkan atas nama biro iklan yang bersangkutan, sehingga Biro Iklan tersebut tidak bersedia membayar SKP-D perpanjangan tersebut dan sampai saat pelaksanaan kegiatan inventarisasi naskah reklame tersebut masih ada/terpasang. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap buku kendali WP yang termasuk dalam klasifikasi reklame titipan dan naskah ada, diketahui bahwa pada Tahun 2011 terdapat SKP-D yang diterbitkan minimal senilai Rp15.545.500,00 atas reklame dengan naskah, wajib pajak dan lokasi yang yang sama. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan berdasarkan hasil konfirmasi dengan staf pada Bidang Pajak Daerah belum dilakukan tindak lanjut baik pendataan maupun pembongkaran/yustisi terhadap reklame dengan klasifikasi reklame titipan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 3) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kerangka Konseptual tentang Pengakuan Aset Paragraf 91 sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH


dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kota Semarang kehilangan potensi penerimaan piutang pajak reklame dari piutang dengan klasifikasi reklame titipan dan naskah ada. Kondisi tersebut terjadi karena: 1)

Kepala Bidang Pajak tidak melaksanakan tugasnya secara memadai;

2)

Ketua Tim Yustisi tidak efektif melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Atas permasalahan tersebut, Kepala DPKAD Kota Semarang menyatakan bahwa:

1) Piutang pajak reklame sebesar Rp1.626.010.125,00 dikelompokkan dalam piutang

tidak riil sehingga tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), karena terdapat ketidakbenaran penetapan wajib pajaknya, Piutang Pajak diklasifikasikan dalam piutang riil manakala memenuhi kriteria objek ada dan wajib pajaknya benar; 2) Hasil inventarisasi piutang Pajak Reklame tidak bisa serta merta dalam kurun waktu

yang bersamaan ditindak lanjuti dengan kegiatan lainnya (pendataan atau yustisi). BPK menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pajak agar melakukan verifikasi dan penagihan atas piutang pajak dengan kategori reklame titipan dan naskah ada.

6. Pengendalian Pencatatan Persediaan Obat-obatan pada Apotek-Apotek Pelayanan RSUD Kota Semarang Kurang Memadai RSUD menyajikan nilai persediaan per 31 Desember 2011 audited sebesar Rp2.438.399.565,00, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp955.335.239,00 atau -28,15% dari nilai persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.393.734.704,00. Persediaan per 31 Desember 2011 tersebut terdiri atas Persediaan Obat-obatan, ATK, Alat Kebersihan, Cetakan, Alat Listrik, Bahan Makan Gizi dan Air Minum Galon. Rincian dari Persediaan RSUD dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 1.9 Tabel Rincian Persediaan Jenis Barang Obat-Obatan

Tahun 2011 (Rp)

Tahun 2010 (Rp)

2.115.304.294,00

Gas Oksigen

2.956.743.657,00

Kenaikan/Penurunan (28,46%)

-

34.807.500,00

(100%)

103.934.053,00

140.215.980,00

(25,88%)

Alat Kebersihan

92.749.759,00

89.248.380,00

3,92%

Cetakan

97.374.750,00

135.757.750,00

(28,27%)

Alat Listrik

17.837.000,00

17.400.430,00

2,51%

Bahan Makan Gizi

11.104.709,00

19.076.607,00

(41,79%)

ATK



Air Minum Galon Total

95.000,00

484.400,00

(80,39%)

2.438.399.565,00

3.393.734.804,00

(28,15%)

Khusus untuk Persediaan Obat-obatan, dapat dirinci lebih lanjut berdasarkan lokasi penyimpanan dengan rincian sebagai berikut. Tabel 1.10 Tabel Rincian Persediaan Obat-Obatan No

Lokasi Penyimpanan

Jumlah (Rp)

1.

Apotek Rawat Jalan

234.570.542,00

2.

Apotek Rawat Inap

237.093.274,00

3.

Apotek IGD

179.479.585,00

4.

Apotek IBS

305.458.566,00

5.

Gudang Farmasi

778.540.259,00

6.

Barang Sumbangan DKK

7.

Stok Opname Ruangan Total

480.000,00 379.682.068,00 2.115.304.294,00

Lokasi penyimpanan di atas mencerminkan proses pendistribusian Persediaan Obat-obatan di RSUD Kota Semarang. Pengelolaan dan pendistribusikan persediaan obat-obatan dilakukan oleh Instalasi Farmasi melalui Gudang Farmasi, apotek-apotek pelayanan dan ruangan-ruangan pelayanan. Pengelolaan dan pendistribusian obat-obatan di RSUD Kota Semarang telah menggunakan Sistem Aplikasi Komputer yang disebut dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS), sistem ini membantu pencatatan mutasi barang masuk dan mutasi barang keluar. Adapun mekanisme pengelolaan dan pendistribusian persediaan obat-obatan dapat diuraikan sebagai berikut. 1) Obat-obatan dari supplier diterima oleh Gudang Farmasi dan diinput dalam SIMRS. 2) Obat-obatan dalam Gudang Farmasi didistribusikan kepada apotek-apotek pelayanan berdasarkan permintaan dari apotek yang bersangkutan dan pengiriman disertai struk kirim barang. Pengiriman barang akan dicatat oleh Gudang Farmasi ke dalam SIMRS 3) Obat-obatan yang dikirim oleh Gudang Farmasi diterima oleh apotek-apotek pelayanan dan akan dicatat dalam kartu stok. 4) Apotek-apotek pelayanan mencatat mutasi keluar barang berdasarkan Resep untuk pasien dan berdasarkan Struk Kirim Barang untuk mutasi antar apotek maupun mutasi ruangan pelayanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas prosedur dan mekanisme pengelolaan obatobatan di RSUD Kota Semarang diketahui hal-hal sebagai berikut : 1) Nilai persediaan obat-obatan di apotek-apotek pelayanan yang tercantum dalam SIMRS pada 31 Desember 2011 tidak sama dengan nilai hasil stok opname 31 Desember 2011. Akan tetapi pada awal tahun 2012 dilakukan adjustment pada SIMRS untuk menyamakan dengan nilai perhitungan stok opname. Untuk melakukan penelusuran terhadap selisih tersebut pihak apoteker selaku pengelola apotek-apotek pelayanan menyatakan kesulitan karena tidak lengkapnya bukti pendukung mutasi



masuk barang. Dengan kondisi bahwa beban transaksi mutasi masuk barang sangat besar, apabila terjadi selisih stok maka sulit untuk melakukan verifikasi data. 2) SIMRS menyajikan pengelompokan jenis obat sebagai dasar apoteker untuk menginput mutasi obat berdasarkan resep atau struk kirim barang. Berdasarkan konfirmasi dengan apoteker diperoleh informasi bahwa pengelompokan obat yang disajikan oleh SIMRS masih menimbulkan perbedaan persepsi dengan apoteker. 3) Dalam rangka pelayanan kepada pasien diperbolehkan untuk saling memakai atau menggunakan obat antar apotek. Namun demikian, transaksi antar apotek ini tidak didukung dengan bukti struk kirim dan mutasi penerimaan barang antar apotek pelayanan tidak seluruhnya dicatatkan dalam SIMRS. Kondisi ini semakin menyulitkan penelusuran atas selisih pencatatan yang terjadi. 4) Dalam tahun 2011 terjadi pencatatan mutasi penerimaan barang antar apotek pelayanan yang bersifat dummy dengan tujuan untuk mengantisipasi posisi stok barang yang tercatat di persediaan berjumlah nol (tidak ada) dan yang berjumlah minus. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar transaksi pembayaran tetap dapat di eksekusi oleh system, karena sistem tidak dapat mengeksekusi persediaan yang tercatat nol atau minus. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 Lampiran I.06 PSAP 05 Akuntansi Persediaan : (1) Pengakuan (1)) Par 13 yang menyatakan bahwa persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah; (2)) Par 14 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. (2) Pengukuran (1)) Par 15 Persediaan disajikan sebesar : ((1)) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; ((2)) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; ((3)) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. (2)) Par 17 yang menyatakan bahwa Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan: ((1)) Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang; ((2)) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. (3) Beban Persediaan (1)) Par 22 yang menyatakan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).



(2)) Par 24 yang menyatakan bahwa dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. 2)

Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang, pada Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Aset (3)) Pengakuan Persediaan pada Par 55 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). (4)) Pengukuran Persediaan pada Par 58 yang menyatakan bahwa nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh atau menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau persediaan yang dibeli pertama yang digunakan, sehingga persediaan yang ada tinggal persediaan hasil atau sisa pembelian akhir. Pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual dengan tetap mendasarkan hasil inventarisasi (stock opname).

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai Persediaan Obat-obatan di apotekapotek pelayanan di RSUD Kota Semarang senilai Rp956.601.967,00 tidak dapat diyakini kewajaran penyajiannya. Kondisi tersebut terjadi karena: Apoteker Pengelola Apotek (APA) pelayanan tidak melakukan pencatatan data atas mutasi persediaan obat antar apotek pelayanan secara memadai dan kurang memahami pengelompokan jenis obat dalam SIMRS. Atas permasalahan tersebut, Direktur RSUD menyatakan bahwa yang ditemukan dari item 1,2,3 dan 4 memang demikian adanya. Namun, nilai persediaan obat dalam laporan keuangan dapat diyakini kewajaran penyajian datanya, mengingat data yang disajikan bagian Farmasi selama ini berdasarkan jumlah persediaan riil akhir tahun 2011. Nilai persediaan riil tersebut sama dengan perhitungan jumlah persediaan awal tahun 2011 ditambah jumlah pembelian tahun 2011 dikurangi jumlah pemakaian tahun 2011. Selanjutnya mulai Januari 2012 telah dilakukan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan BPK. BPK menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan Direktur RSUD Kota Semarang untuk memerintahkan Apoteker Pengelola Apotek (APA) pelayanan melakukan pencatatan data atas mutasi persediaan obat antar apotek pelayanan secara memadai dan melakukan koordinasi atas pengelompokan jenis obat dengan pengelola SIMRS.



7. Pengendalian Atas Pengelolaan dan Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin Kurang Memadai Aset tetap Pemerintah Kota Semarang audited di Neraca per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp5.267.836.356.524,00. Dalam aset tersebut, gedung dan bangunan disajikan sebesar Rp1.251.241.565.551,00 dan Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp789.457.993.437,00. Nilai Aset tetap Pemerintah Kota Semarang di Neraca per 31 Desember 2011 disusun berdasarkan pencatatan pada program Simbada (Sistem Informasi Barang Daerah). Program ini menyediakan data Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D dan E seluruh SKPD yang di-input oleh masing-masing pengurus barang SKPD dan dikompilasi oleh Bidang Aset SKPD. Mutasi atas aset unaudited dapat disajikan sebagai berikut. Tabel 1.11 Tabel Mutasi Aset TA 2011 Akun Tanah

Saldo 31 Desember 2010 (Rp) 3.231.376.300.352,00

Peralatan dan Mesin

Mutasi (Rp) 80.457.280.512,00

Saldo 31 Desember 2011 (Rp) 3.311.833.580.864,00

714.479.588.727,00

74.978.404.710,00

789.457.993.437,00

1.123.254.850.565,00

127.986.714.986,00

1.251.241.565.551,00

741.991.302.991,00

122.452.875.014,00

864.444.178.005,00

36.836.608.031,00

24.160.571.205,00

60.997.179.236,00

24.673.007.041,00

2.601.584.070,00

27.274.591.111,00


(869.727.494.531,15)

(167.685.237.148,85)

(1.037.412.731.680,00)

Total Aset Tetap

5.002.884.163.175,85

264.952.193.348,15

5.267.836.356.524,00

Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan

Pemeriksaan atas dokumen dan hasil wawancara diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Gedung dan Bangunan (1) Pemerintah Kota Semarang menghapus aset yang masih digunakan Tahun 2011 Pemerintah Kota Semarang melakukan penghapusan aset sebanyak dua kali, yakni penghapusan gedung dan bangunan, dan barang inventaris. Penghapusan gedung dan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 028.1/0455 tentang Penghapusan Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Semarang dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011. Penghapusan atas 17 gedung dan bangunan dilakukan pada 6 SKPD. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa hanya 8 gedung dan bangunan yang diusulkan penghapusannya, sedangkan 9 bangunan lainnya justru diusulkan rehabilitasi sedang atau hanya penghapusan sisa bongkaran atap. Namun usulan ini ditindaklanjuti oleh Bagian Aset dengan melakukan proses penghapusan 17 gedung dan bangunan tersebut sampai terbit SK Walikota.



Penghapusan ini tidak mempengaruhi penyajian di Neraca, per 31 Desember 2011, namun menunjukkan kelemahan pengendalian atas pengelolaan aset. (2) Dalam KIB C terdapat Gedung dan bangunan yang masih diragukan kepemilikannya. Dinas Bina marga menyajikan Gedung dan bangunan sebesar Rp3.746.972.357,00. Penelusuran atas dokumen KIB C (Gedung dan Bangunan) diketahui bahwa terdapat gedung dan bangunan yang diragukan kepemilikannya. Gedung dan bangunan tersebut adalah: Tabel 1.12 Tabel Rincian Gedung dan Bangunan No.

Gedung dan Bangunan

Keterangan

Nilai pada KIB C (Rp)

1.

Masjid Al- Taqwa

Terletak di Kel. Ngaliyan

187.893.700,00

2.

TK/SD Kurmosari

Sekolah Swasata

152.395.200,00

3.

TK/SD Kanisius Kota Semarang

Sekolah Swasata

355.588.800,00

4.

Wisma Karya

Terletak di Kec. Gajah Mungkur

Jumlah

87.269.000,00 783.146.700,00

Dari hasil wawancara dengan pengurus barang diketahui bahwa gedung dan bangunan tersebut sudah tersaji sejak adanya Simbada (Sistem Informasi Barang Daerah) yakni sejak tahun 2009. Pengurus barang tidak pernah melakukan validasi kepemilikan gedung dan bangunan tersebut. Atas permasalahan ini Pemerintah Kota Semarang masih menelusuri bukti kepemilikan atas aset di atas. 2) Peralatan dan Mesin (1) Pengamanan atas aset Peralatan dan Mesin tidak dilakukan secara memadai Rincian Aset Peralatan dan Mesin pada beberapa SKPD adalah sebagai berikut. Tabel 1.13 Tabel Rincian Peralatan dan Mesin No.

SKPD

Nilai (Rp)

1.

Dinas Pertanian

2.

Dinas Perhubkominfo

23.691.605.974,00

3.

Dinas Kebakaran

21.914.899.913,00

4.

Dinas Pendidikan

395.496.745.370,00

5.

Dinas Bina Marga

12.451.509.836,00

6.

Dinas PSDA dan ESDM

22.203.117.198,00

Jumlah


3.304.521.912,00

479.062.400.203,00


Hasil pemeriksaan fisik peralatan dan mesin secara uji petik yang dilakukan pada Dinas Pertanian tanggal 10 April 2012 atas laptop/ notebook dan camera menunjukkan bahwa terhadap barang-barang tersebut tidak diberi label nomor inventaris. Tidak adanya label nomor inventaris pada barang inventaris mengakibatkan penelusuran antara daftar barang di KIB B dengan fisik barang tidak dapat dilakukan sehingga tidak dapat didentifikasi apakah barang yang di tunjukkan pada saat cek fisik adalah barang yang dimaksud dan benar-benar barang milik Pemerintah Kota. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan atas Aset tetap tanggal 10 April 2012, Pengurus barang hanya meyakini keberadaan barang daerah yang diperoleh sejak tahun 2009, kecuali untuk alat angkutan. Hal yang sama terjadi pada Dinas Perhubkominfo untuk alat pemadam kebakaran. Pengurus barang juga tidak dapat mengidentifikasi alat pemadam kebakaran yang terdaftar pada KIB B. Pengurus barang Dinas Perhubkominfo tidak meyakini keberadaan aset peralatan dan mesin yang tersaji dalam KIB B. Hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik atas Aset Tetap tanggal 11 April 2012. Konfirmasi dari petugas pengurus barang pada Dinas tersebut juga menunjukkan bahwa sampai dengan saat pemeriksaan, sebagian besar aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubkominfo, dan PSDA dan ESDM tidak diberi label nomor inventaris. (2) Pencatatan atas aset Peralatan dan Mesin tidak lengkap Hasil pemeriksaan terhadap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) menunjukkan rincian sebagai berikut: Tabel 1.14 Tabel Rincian KIB B No.

Peralatan dan Mesin

Nilai (Rp)

1.

Alat -Alat Besar

2.

Alat- Alat Angkutan

130.108.462.695,00

3.

Alat Bengkel Dan Alat Ukur

178.096.633.741,00

4.

Alat Pertanian

5.

Alat Kantor Dan Rumah Tangga

273.694.745.939,00

6.

Alat Studio Dan Alat Komunikasi

14.263.605.012,00

7.

Alat-Alat Kedokteran

65.488.416.877,00

8.

Alat Laboratorim

40.474.491.908,00

9.

Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan Jumlah

85.189.420.015,00

5.241.672.543,00

1.307.832.072,00 793.865.280.802,00

Informasi yang disajikan dalam KIB B per item barang adalah kode barang, nama barang, tahun pembelian dan nilai. Namun demikian, merk dan type barang tidak dicantumkan sehingga menyulitkan identifikasi pada saat inventarisasi fisik atas barang yang tercantum dalam KIB. Kesulitan identifikasi ini dibuktikan pada saat pemeriksaan uji petik pada Dinas Pertanian, Perhubungan Komunikasi dan Informasi



dan Dinas PSDA dan ESDM, pengurus barang tidak dapat mengidentifikasi barang yang ada dalam KIB B. (3) Terdapat barang daerah yang masih tercatat dalam Kartu Inventaris Barang namun tidak dapat ditunjukkan keberadaannya. Aset peralatan dan mesin pada Dinas Bina Marga disajikan sebesar Rp12.451.509.836,00. Penelusuran atas laporan Simbada diketahui bahwa aset tersebut terdiri dari: Tabel 1.15 Aset peralatan dan mesin pada Dinas Bina Marga No.

Nama Bidang Barang

Nilai (Rp)

1.

Alat-alat besar

4.800.056.356,00

2.

Alat-alat angkutan

5.646.115.361,00

3.

Alat bengkel dan alat ukur

4.

Alat kantor dan rumah tangga

5.

Alat studio dan alat komunikasi

6.

Alat-alat kedokteran

7.

Alat laboratorium Jumlah

51.841.601,00 1.661.073.080,00 93.199.974,00 1.468.500,00 197.754.965,00 12.451.509.837,00

Pemeriksaan fisik dan hasil wawancara dengan pengurus barang Dinas Bina Marga diketahui bahwa aset yang tertera dalam KIB B (Peralatan dan Mesin), selain untuk alat-alat besar dan alat angkutan, tidak diketahui keberadaannya, Alat-alat besar dan sebagian besar alat angkutan ini dikelola tersendiri oleh bidang Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga. Bidang ini melaporkan kondisi terakhir alat besar dan alat angkutan yang berada dibawah pengelolaannya kepada Pengurus barang sebagai dasar pencatatan KIB B Dinas Bina Marga. Pengurus bersama dengan Kepala Sub Bagian Umum Dinas Bina Marga telah melakukan inventarisasi secara bertahap dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) per April 2011 pada tiga ruangan, yakni ruang Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan ruang Sekretariat. Pada saat pemeriksaan fisik, pengurus barang tidak dapat menunjukkan barang yang tercatat dalam KIB B. Hasil konfirmasi dengan pengurus barang pada tanggal 2 Mei 2012, pengurus barang tidak meyakini bahwa barang yang tercatat dalam KIB B masih ada. Untuk barang yang tercantum dalam KIR yang berada di tiga ruangan dan alat-alat berat dan angkutan, pengurus barang dapat menunjukkan dengan pasti. Hal ini terjadi karena barang daerah yang tercatat pada KIB B merupakan barang lama yang tercatat sejak adanya Simbada. Hasil pemeriksaan fisik secara sampel pada Dinas Pertanian menunjukkan bahwa dari 17 buah kamera senilai total Rp61.504.475,00 yang tercatat dalam KIB B, hanya 11 buah yang dapat ditunjukkan oleh pengurus barang. Tidak diketahuinya keberadaan 6 buah kemera tersebut menunjukkan kurangnya pengawasan dari



pengguna barang. Pada akhir pemeriksaan, pengurus barang membuat pernyataan bahwa keenam kamera tersebut ada dan telah diberi label inventaris. Hal serupa terjadi pada Dinas PSDA dan ESDM, dari 15 laptop/notebook senilai Rp131.605.773,00 hanya 8 buah yang diketahui keberadaannya pada saat cek fisik dan tidak terdapat informasi pemakainya karena berita acara peminjaman tidak terarsip dengan baik. Selanjutnya pada hari yang berbeda, pengurus barang dapat menunjukkan 7 laptop lainnya dan memberikan pernyataan bahwa terdapat sebuah kamera yang hilang. Kamera yang dinyatakan hilang tersebut masih tercatat di KIB B dengan nilai Rp2.223.109,00. (4) Terdapat barang daerah yang sudah rusak masih tercatat sebagai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2011 Hasil konfirmasi dengan pengurus barang pada Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas PSDA dan ESDM dan Dinas Bina Marga menunjukkan bahwa terdapat barang yang kondisinya telah rusak berat dan tidak dapat digunakan namun pencatatannya belum dikeluarkan dari dalam KIB B dan masih tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011. Berdasarkan sampel pemeriksaan fisik dan reviu KIB B pada tiga SKPD, diketahui barang senilai Rp1.169.816.450,00 telah dalam kondisi rusak berat. Rincian sebagai berikut. Tabel 1.16 Tabel Rincian Barang Rusak pada SKPD Sampel No.

Nama SKPD

Jenis Peralatan dan Mesin

1.

Dinas Bina Marga

AC, kursi, lemari, sepeda motor, dll

893.799.762,00

2.

Dinas

Televisi, UPS, Dump truck, dll

249.731.688,00

PSDA

dan

Nilai (Rp)

ESDM 3.

Dinas Kebakaran

Kursi lipat, helm pemadam, pakaian tahan

26.285.000,00

panas 1.169.816.450,00

Hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengurus barang menunjukkan bahwa aset yang tercatat dalam KIB merupakan data yang tersaji sejak adanya Simbada (TA 2009). Pengurus barang hanya melanjutkan mutasi barang daerah tanpa melakukan pemeriksaan atas keberadaan barang yang tercatat dalam KIB. Untuk melakukan penghapusan atas barang, pengurus barang mengajukan usulan penghapusan kepada Bidang Aset yang akan ditindaklanjuti dengan pengecekan fisik di lapangan. Hasil pengecekan fisik akan dilanjutkan dengan proses penghapusan sampai diterbitkan SK penghapusan. (5) Sebagian pengurus barang tidak membuat KIR (Kartu Inventaris Ruangan) Sebagai pengendalian atas keberadaan fisik barang inventaris kantor dalam setiap ruangan, pengurus barang bertugas membuat KIR (Kartu Inventaris Ruangan). Penelusuran dokumen dan pemeriksaan fisik pada beberapa dinas diketahui bahwa dari 51 SKPD, terdapat 25 SKPD yang tidak memiliki KIR. Dari nilai peralatan dan mesin yang disajikan di Neraca sebesar Rp793.865.280.804,00, senilai Rp215.297.882.710,00 merupakan alat-alat besar dan alat angkutan. Total nilai



peralatan dan mesin diluar alat besar dan angkutan yang tidak dibuat KIR adalah sebesar Rp523.316.575.915,00. Salah satu fungsi KIR adalah untuk mengkontrol keberadaan aset. Tanpa adanya KIR, maka pengendalian atas keberadaan aset menjadi lemah. (6) Terdapat pencatatan ganda atas aset Peralatan dan Mesin Hasil pemeriksaan uji petik atas KIB B untuk jenis barang berupa kendaraan roda empat tahun 2011 pada beberapa SKPD menunjukkan masih terjadinya pencatatan ganda atas kendaraan bermotor roda 4. Rincian sebagai berikut. Tabel 1.17 Tabel Rincian Pencatatan Ganda Data menurut KIB B No.

Koreksi

kepemilikan

Nama SKPD Ket.

Nilai (Rp)

(unit) 1.

Hasil pemeriksaan atas dokumen

Dinas

Ket. (unit)

Nilai (Rp)

Nilai (Rp)

84

5.380.888.165,00

57

4.235.888.165,00

1.145.000.000,00

Pendidikan 2. 3.

Sekda Tercatat di Sekda dan dinas lain

5

338.500.000,00

3

222.000.000,00

116.500.000,00

24

4.125.842.732,00

12

2.062.921.366,00

2.062.921.366,00

Jumlah

113

9.845.230.897,00

72

6.520.809.531,00

3.324.421.366,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada Dinas Pendidikan, tercatat dalam KIB B sebanyak 84 unit kendaraan roda 4 senilai Rp5.380.888.165,00. Namun, dari hasil konfirmasi kepada pengurus barang dan penelusuran lebih lanjut dokumen diketahui bahwa 50 unit kendaraan yang dilengkapi bukti kepemilikan dan 7 unit kendaraan digunakan untuk praktik siswa SMK. Sebanyak 25 unit kendaraan merupakan kekeliruan pencatatan ganda sebesar Rp1.145.000.000,00 dan sebanyak dua kendaraan merupakan kesalahan pencatatan kode atas 2 jenis barang yaitu Almari Etalase senilai Rp985.000,00 dan Outside Micrometer senilai Rp375.000,00 yang tercatat dalam sub unit kendaraan bermotor. Pada Sekretaris Daerah, terdapat pencatatan ganda di KIB B sebanyak 2 unit kendaraan mobil senilai Rp116.500.000,00. Selanjutnya masih terdapat 12 unit kendaraan roda 4 yang tercatat dalam KIB B Sekretaris Daerah, namun juga tercatat pada KIB B SKPD lainnya senilai Rp2.062.921.366,00. Pencatatan ganda pada Setda dengan dinas lain terjadi karena adanya penyerahan aset kendaraan roda 4 dari Setda kepada dinas lain namun pengurus barang Setda tidak mengeluarkan pencatatannya dari KIB B Setda. Atas permasalahan di atas, telah dilakukan koreksi mengurangi aset peralatan dan mesin senilai Rp3.324.421.366,00.



(7) Terdapat aset tetap peralatan dan mesin yang telah dihapuskan namun masih tercatat dalam Neraca Penelusuran atas dokumen penghapusan menunjukkan bahwa terdapat penghapusan aset peralatan dan mesin selain kendaraan bermotor pada 8 SKPD. Penghapusan dilakukan berdasarkan SK Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku Pengelola Barang Daerah Nomor 028.1/456 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011. Atas penghapusan aset ini belum dilakukan pembebanan pada Laporan Operasional tahun anggaran 2011. SK penghapusan ini tidak mencantumkan nilai per jenis aset, hanya mencantumkan nama, jumlah dan kondisi barang. Atas permasalahan ini Bidang Aset dan Pengurus Barang telah menelusuri barang yang dimaksud untuk dihapuskan dengan pencatatan pada KIB. Atas hal tersebut telah dilakukan reklasifikasi aset tetap sebesar Rp1.082.866.001,00 menjadi aset lainnya. (8) Terdapat aset peralatan dan mesin yang dipinjampakaikan Pemeriksaan fisik pada Dinas Pertanian diketahui bahwa terdapat aset yang dipinjampakaikan kepada kelompok tani. Sedangkan pinjam pakai yang diijinkan adalah pinjam pakai antar instansi pemerintah. Aset yang dipinjampakaikan tersebut diantaranya milk can, hand sprayer, pompa air dan lain-lain. Pinjam pakai diberikan kepada kelompok tani selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai tersebut dilakukan dengan surat perjanjian antara Kepala SKPD selaku pengguna barang dengan kelompok tani. Menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, Pinjam pakai barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar Pemerintah dan dilaksanakan oleh Pengelola Barang yakni Setda dengan mendapat persetujuan Kepala Daerah. Hal ini mengakibatkan pengelola barang kesulitan melakukan pemantauan atas aset daerah yang dipinjampakaikan. Rincian barang yang dipinjampakaikan sebagai pada lampiran 1. (9) Terdapat Aset Tetap Lainnya yang dikerjasamakan dan diperjualbelikan Selama tahun 2011, pada Dinas Pertanian terdapat penambahan aset tetap lainnya senilai Rp112.088.110,00 berupa 3.500 bibit tanaman anggrek. Aset tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk dilakukan pembibitan kemudian hasilnya dijual. Perjanjian kerja sama dilakukan antara Kepala UPTD Kebun Dinas Mijen dengan kelompok tani dan diketahui oleh kepala dinas. Pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa bibit anggrek yang disimpan dalam green house di Kebun Dinas Mijen hanya sejumlah 3.140 pot bibit anggrek, sisanya sebanyak 360 pot senilai Rp11.529.062,74 telah dijual dan hasilnya digunakan langsung oleh pihak ketiga. Hasil penjualan anggrek tersebut akan digunakan untuk membeli anggrek kembali sejumlah yang dijual. Berdasarkan perjanjian kerja sama, keuntungan atas penjualan anggrek dibagi 70% untuk pengelola dan 30% untuk Dinas Pertanian yang selanjutnya disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah.



Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern atas aset tetap belum memadai. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan pada PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap pada: 1) Paragraf 11: Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 2) Paragraf 15: Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 3) Paragraf 18 : Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah pada Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. 3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah pada: 1) II Pejabat Pengelola Barang Daerah Nomor 6. Tugas Pengurus Barang poin a) mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah. 2) VII Penatausahaan Barang Daerah Nomor 3. Inventarisasi pada poin a) Peran dan Fungsi Inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka: (1)) Poin a) pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang; (2)) Poin b) usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; dan (3)) Poin c) menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.



Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. 3) VII Penatausahaan Nomor 4 Pelaporan huruf l: Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, type, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang. 4) Bab VIII Pemanfaatan pada nomor b. Pengertian pemanfaatan 1. Pinjam pakai pada: (1)) Poin d) bahwa Pinjam pakai barang milik daerah hanya dapat dilaksanakan antar Pemerintah; (2)) Poin e) bahwa Pinjam pakai barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara; (3)) Poin f) bahwa Surat Perjanjian Pinjam Pakai dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Tidak adanya KIR menyulitkan penelusuran lokasi aset peralatan dan mesin ; 2) Aset yang dipinjampakai kepada non instansi pemerintah menimbulkan risiko kehilangan aset; 3) SK Penghapusan yang tidak menyebutkan nilai aset dan informasi di KIB yang tidak jelas menyulitkan penelusuran pada aset dimaksud dalam SK dan KIB. Kondisi tersebut disebabkan: 1) Kepala bidang aset dan Walikota kurang cermat dalam melakukan proses penghapusan barang dan melakukan proses sosialisasi atas SK penghapusan aset; 2) Pengurus barang SKPD terkait tidak melakukan pencatatan aset sesuai ketentuan, dan tidak berdasarkan data dukung serta keberadaan fisik aset; 3) Kepala Dinas Pertanian tidak mempedomani peraturan terkait pengelolaan aset pemerintah daerah. Atas permasalahan penghapusan aset yang masih digunakan Kepala DPKAD menyatakan sependapat dengan penjelasan bahwa akan disajikan dalam CaLK dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Perubahan SK dimaksud. Atas permasalahan gedung dan bangunan yang masih diragukan kepemilikannya pada Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala DPKAD sependapat dan akan melakukan pengecekan ulang terhadap status kepemilikan aset tanah dan bangunan dimaksud. Atas permasalahan pengamanan dan pencatatan aset Peralatan dan Mesin (poin 2)(1) dan 2)(3)) Kepala DPKAD setuju, sedangkan untuk barang daerah yang masih tercatat dalam KIB namun tidak diketahui keberadaannya, Kepala DPKAD dan Kepala Dinas Pertanian menyatakan tidak setuju karena barang yang dimaksud (laptop dan kamera) sedang digunakan untuk kegiatan lapangan. Atas permasalahan barang daerah yang rusak namun masih tercatat dalam KIB dan sebagian pengurus tidak membuat KIR (poin 2)(4) dan 2)(5)), Kepala DPKAD, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas PSDA dan ESDM dan Kepala Dinas Pemadam



Kebakaran sependapat dan akan melakukan inventarisasi aset, membuat KIR dan memberi label pada aset daerah. Permasalahan pencatatan ganda pada Peralatan dan Mesin, Kepala DPKAD sependapat. Atas kelebihan catat total sebesar Rp3.324.421.366,00, Kepala DPKAD mengusulkan agar dilakukan koreksi. Atas permasalahan peralatan dan mesin yang telah dihapuskan namun masih tercatat dalam Neraca, Kepala Dinas DPKAD setuju dengan penjelasan bahwa total nilai penghapusan tersebut adalah sebesar Rp1.082.866.001,00. Atas permasalahan ini Kepala DPKAD mengusulkan koreksi per jenis barang dimaksud. Kepala DPKAD dan Kepala Dinas Pertanian menyatakan setuju dengan temuan pemeriksaan tentang pinjam pakai peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang dikerjasamakan dan diperjualbelikan (poin 2)(7) dan 2)(8)) dan akan memberlakukan sesuai peraturan atas Peralatan dan Mesin yang dipinjampakai. Atas komentar Dinas Pertanian pada poin 2)(1) dan 2)(3) di atas kurang tepat karena tim tidak dapat meyakini barang yang ditunjukkan adalah benar barang milik SKPD bersangkutan karena tidak dapat dilakukan penelusuran atas aset yang ada dengan pencatatan di KIB. BPK menyarankan Walikota Semarang agar: 1) Menginstruksikan Kepala bidang Aset DPKAD agar melakukan verifikasi atas usulan penghapusan aset dan melaporkan hasilnya kepada Walikota; 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian, Bina Marga, Dishubkominfo, PSDA dan ESDM, Pemadam Kebakaran, Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan memerintahkan pengurus barang untuk melakukan verifikasi terhadap pencatatan aset sesuai ketentuan, agar tertib menyusun KIR dan mencatat aset berdasarkan data dukung serta keberadaan fisik aset dan melaporkan hasilnya kepada Walikota; 3) Menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan aset melalui diklat pengelolaan aset; 4) Kepala Dinas Pertanian agar meminjamkan aset hanya kepada instansi pemerintah, surat perjanjian pinjam pakai agar disetujui oleh Kepala Daerah dan menjaga aset yang dikerjasamakan dengan pihak lain.

8. Pengendalian atas Pengelolaan dan Pencatatan Rekening Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Uang Jaminan Penduduk Boro Kurang Memadai Neraca per 31 Desember 2011 audited pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang menyajikan utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp8.998.310.538,00 nilai utang PFK tersebut mencakup Utang UJB Reklame dan Utang UJPB dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.18 Saldo Utang UJB Reklame dan UJPB per 31 Desember 2011 No

Uraian

Saldo

1

UJB Reklame

Rp6.658.299.839,00

2

UJPB

Rp1.453.669.662,00



Pengelolaan rekening UJB Reklame dan UJPB dilakukan melalui rekening Kas Non Anggaran karena UJB Reklame dan UJPB merupakan dana pihak ketiga sehingga transfer penerimaan dan pengeluaran kasnya tidak mempengaruhi APBD. UJB Reklame ada mulai tahun 2008 dan pengelolaan rekeningnya bergabung dengan rekening Kasda. Pada tahun 2009 dibuka rekening untuk UJB Reklame pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1021003341. Saldo UJB Reklame yang terkumpul pada Kasda sebelum dibukanya rekening khusus tersebut, dipindahbukukan ke rekening UJB Reklame tersebut. Sedangkan UJPB ada mulai tahun 2010 dengan dibukanya rekening pada Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1021005122. Setelah dibukanya rekening khusus UJB Reklame dan UJPB, penyelenggara reklame menyetor langsung ke rekening UJB Reklame atau UJPB sesuai keperluan. Pengelolaan rekening UJB Reklame dan UPJB dilakukan oleh UPTD Kasda, Saldo rekening UJB Reklame dan rekening UJPB per 31 Desember 2011 menunjukkan nilai sebesar Rp6.674.997.839,00 dan Rp1.453.669.662,00. Saldo rekening UJB Reklame tersebut apabila dibandingkan dengan saldo UJB yang tercatat dalam neraca terjadi selisih sebesar Rp16.698.000,00 yang merupakan pendapatan retribusi reklame yang salah masuk ke rekening UJB. Mutasi kedua rekening selama tahun 2011 diresumekan dalam tabel berikut. Tabel 1.19 Tabel Mutasi Rekening UJB Reklame dan UJPB tahun 2011 (dalam rupiah) No

Uraian

Mutasi Debet

Saldo Kredit

Rekening UJB Reklame: 1

Saldo awal tahun

2

Pindah buku pendapatan retribusi

5.676.872.572,00 7.250.000,00

reklame yang salah masuk ke Kasda 3

Pengambilan UJB

4

Bunga Jagir

138.450.000,00 267.676.220,00

5

Penerimaan UJB Reklame baru Tahun

828.681.047,00

2011 6

Pindah buku setoran UJB reklame yang

47.468.000,00

6.674.997.839,00

salah masuk dari Kasda 145.700.000,00

1.143.825.267,00

Rekening UJPB: 1

Saldo awal tahun

2

Pengambilan UJPB

3

Bunga Jagir

4

Penerimaan UJPB baru Tahun 2011

1.283.013.501,00 1.057.300.000,00 65.956.161,00 1.162.000.000,00 1.057.300.000,00

1.453.669.662,00

1,227,956,161.00

Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan Rekening UJB Reklame dan UJPB diketahui permasalahan sebagai berikut.



1) Bunga jasa giro atas UJB Reklame dan UJPB tercatat sebagai Utang PFK Saldo tersebut merupakan akumulasi debet dan kredit termasuk diantaranya adalah transaksi pemberian bunga jasa giro dan pembebanan biaya administrasi tahun 2009. Resume transaksi pemberian bunga jasa giro dan pembebanan biaya administrasi dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel 1.20 Tabel Saldo bunga jasa giro yang diakui sebagai hutang PFK No.

Uraian

1.

Bunga Jasa Giro

Biaya Administrasi

Bunga-Biaya

Bunga UJB

2.

Tahun 2011

Rp 267.676.220,00

Tahun 2010

Rp 217.537.320,00

Rp 120.000,00

Rp 267.676.220,00 Rp 217.417.320,00

Bunga 2009

Rp

94.309.452,00

Rp 90.000,00

Rp

Rp

65.956.161,00

Rp

16.678.937,00

Rp 84.000,00

Rp 662.158.090,00

Rp 294.000,00

94.219.452,00

Bunga UPJB Tahun 2011 Tahun 2010 Jumlah

Rp Rp

16.594.937,00 661.864.090,00

Sejak dibukanya rekening UJB Reklame dan UJPB,pemerintah Kota tidak pernah mengakui adanya pendapatan jasa giro atas kedua rekening tersebut dalam laporan keuangannya, Pemerintah Kota Semarang mencatat bunga jasa giro tersebut sebagai utang PFK. Seharusnya Pemerintah Kota Semarang hanya mengakui UJB Reklame dan UJPB saja sebagai kewajiban. Sedangkan jasa giro tidak diakui sebagai kewajiban karena jasa giro tidak akan dikembalikan kepada pihak ketiga. Atas bunga jasa giro dan biaya administrasi pada rekening UJB Reklame pada tahun 2010 telah dijadikan temuan pemeriksaan BPK berdasarkan LHP BPK RI TA 2009 dan 2010 atas Pendapatan Asli Daerah. BPK merekomendasikan agar Walikota Semarang memerintahkan Kepala DPKAD supaya meninjau kembali dan menyempurnakan SK tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran UJB Reklame. Namun tindak lanjut yang dilakukan baru pada tahap perolehan ijin pembebasan dari biaya administrasi bank mulai tahun 2011. Karena Pemerintah Kota Semarang belum menyempurnakan SK Walikota, maka UPTD Kasda tidak melakukan pemindahbukuan bunga jasa giro ke Kasda.

2) Pemerintah Kota Semarang tidak mengakui PAD dari UJB Reklame sesuai ketentuan Hasil pemeriksaan uji petik atas 129 dari 242 surat permohonan perpanjangan masa ijin tahun 2011 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 1.21 Tabel Hasil Uji Petik Permohonan masa izin reklame yang habis masa izin tahun 2011 No.

1.

Jumlah Penyelenggara

Jumlah Titik

Reklame

Reklame

47

111

Keterangan

Belum ada permohonan perpanjangan masa ijin, atas masa ijin yang telah habis lebih dari satu bulan per 31 Desember 2011. Dan belum mengambil kembali UJB.



2.

20

41

Permohonan perpanjangan masa ijin dilakukan setelah lebih dari satu bulan masa ijinnya habis.

67

152

Dari jumlah penyelenggara reklame yang belum memperpanjang masa ijin lebih dari satu bulan per 31 Desember 2011 ataupun yang telah memperpanjang masa ijin setelah lebih dari satu bulan masa izin habis, tidak seluruhnya pembayar UJB ditahun 2010. Karena masa ijin sebelumnya merupakan perpanjangan masa ijin tahun-tahun sebelumnya, Pemeriksa hanya melakukan uji petik terhadap beberapa diantaranya, antara lain sebagai berikut. Tabel 1.22 Tabel Hasil Uji Petik Nilai UJB yang seharusnya telah menjadi PAD No.

Penyelenggara

Lokasi

Masa Ijin

Jumlah UJB

Keterangan

Reklame 1

PT. T

Jl. Soekarno Hatta 58

10/2/2010 s/d

2

PT.A IJ

Jl.Dr. Sutomo - dp. STIE

1-4-2010

Anindyaguna

31-3-2011

Rp 1.080.000

Belum memperpanjang ijin

s/d

Rp10.000.000


s/d

Rp 1.500.000

Permohonan perpanjangan

9/2/2011

3

4

CV. M.

PT. EA

Jl.

Indraprasta

-

Hotel

1-4-2010

Siliwangi

31-3-2011

tgl 2-5-2011

Jl Tlogosari Raya No.1

10-3-2010 s/d

Rp 4.800.000


Rp 2.700.000


s/d

Rp 47.520.000


s/d

Rp

2.300.000


s/d

Rp

2.520.000


Rp 10.000.000


Rp

Permohonan perpanjangan

9-3-2011 5

PT. I P

Jl. Mugas No. 683, Jl.

25-3-2010 s/d

Tambak Dalam Raya No.

24-3-2011

15, Jl. P. Kemerdekaan No. 110 6

PT.M. PP Tbk.

Jl.Pemuda No.116 / di

1-4-2010

Gd.Paragon

31-3-2011 1-4-2010

7

PT. SIT

Jl. Setiabudi No.91

8

DS

Jl. Pandanaran No. 98 –

1/4/2010

100

31/3/2011

9

PT. EA

Jl. Pandanaran No.80

10-3-2010 s/d

10

CV. KPC

Jl. Jend. Sudirman 291

31-3-2011

9-3-2011 1/2/2009

s/d

1.200.000

tgl 24-8-2011

31/1/2010 11

PT. DC

Jl. Perintis Kemerdekaan

18/1/2010 s/d

no.8

17/1/2011

1/2/2010

12

PT. EA

Jl. HA. Salim Blok A No.26

13

PT. O H P

Jl. MT. Haryono No. 1 - F

Rp

4.900.000

Permohonan perpanjangan tgl 7-4-2011

s/d

Rp

2.380.000


s/d

Rp

1.350.000


31/1/2011 5/1/2010 4/1/2011 Rp92.250.000,00



Tabel di atas menunjukkan bahwa terhadap UJB Reklame dari penyelenggara reklame yang tidak memperpanjang atau memperpanjang lebih dari batas waktu satu bulan, Pemerintah Kota Semarang tidak mengakuinya sebagai PAD seperti yang telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009. Mengacu kepada ketentuan tersebut, seharusnya Pemerintahan Kota Semarang mengakui pendapatan atas UJB yang tidak diperpanjang atau diambil dalam batas waktu 1 bulan setelah masa ijin berakhir. Apabila memperpanjang diluar batas waktu tersebut, semestinya penyelenggara reklame menyetorkan UJB Reklame yang baru. 3) Surat Permohonan Penyelenggara Reklame untuk mengambil UJB Reklame sebesar Rp133.200.000 disampaikan setelah masa izin habis lebih dari satu bulan Data pencairan UJB Reklame tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR), menunjukkan UJB Reklame yang diambil kembali oleh penyelenggara reklame adalah sebesar Rp138.450.000,00 atas 12 Pemohon dengan 18 titik reklame. Mengacu kepada ketentuan, Penyelenggara Reklame yang berhak mengambil kembali adalah Penyelenggara yang telah membongkar konstruksi reklamenya sendiri, dan belum dibongkar oleh pihak Dinas PJPR. Dari data masa izin dan tanggal permohonan pencairan diketahui bahwa pemohon menyampaikan permohonan pencairan UJB lebih dari satu bulan setelah habis masa izinnya. Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009,atas UJB reklame yang telah melewati satu bulan dari berakhirnya masa ijin, seharusnya telah menjadi PAD sehingga tidak dapat diambil kembali oleh penyetor (penyelenggara reklame). Rincian atas penyelenggara Reklame yang dapat mencairkan UJB Reklamenya setelah melewati batas waktu satu bulan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1.23 Tabel Pencairan UJB Reklame yang melewati batas waktu satu bulan Tahun 2011 (dalam rupiah) No

Penyelenggara

Lokasi

Masa Ijin

Tgl Surat Permohonan

Jumlah UJB

Reklame 1

CV. MBK

Jl. Pemuda No. 90 – 92

2

MPA,

Jl. Jenderal Sudirman/Jl. Mgr.

1-6-2008 s.d

PJPR.018/ADM/UJB/IV/2011,

31-5-2009

16 April 2011 18/MZK.P/PJPR/UJB/V/2011,

Sugiyopranoto/ Jl. Basudewo

29-6-2008 s.d

(Banjir Kanal Barat/sisi Timur

30-6-2009

28.800.000

12.800.000

11 Mei 2011

Selatan). Jl. Gajahmada

3

4

CV. N

CV. PA.

1-1-2008 s.d

19/MZK.P/PJPR/UJB/V/2011,

31-12-2008

9 Mei 2011

Jl. Prof. Dr. Hamka, Jl. Sukun

30-7-2009 s.d

118-XII/ UJB/NG-10, 21

Raya-Jati Raya

31-7-2010

Desember 2010

Jl. Pamularsih

30-7-2009 s.d 31-7-2010


002/PR/SKU/VII/11, 06 Juli 2011

12.800.000

3.200.000

1.600.000


5

6

7

MPA.,

D C.

Jl. Majapahit-Banjir Kanal Timur

29-6-2009 s.d

25/MZK.P/PJPR/UJB/VIII/201

30-6-2009

1, 10 Agustus 2011

29-6-2010 s.d

760/EP/VIII/2011, 18 Agustus

30-6-2011

2011

Jl. Menteri Supeno, Jl. Ngesrep V,

29-6-2010 s.d

826/EP/IX/2011, 14

Jl. Tentara Pelajar

30-6-2011

September 2011

Jl. Majapahit-Fatmawati

30-7-2011 s.d

004/GW/IX/2011, 21

31-7-2011

September 2011

Jl. Tentara Pelajar-Pasar Kambing

30-7-2011 s.d

Jl. A. Dahlan

GW

14.400.000

9.600.000

20.000.000

31-7-2011 8

9

CV. PA.

W

Jl. Siliwangi (Bundaran

17-4-2010 s.d

005/PR/ SKU/ XI/11, 28

Kalibanteng)

16-4-2011

November 2011

Jl. Jend. Sudirman-dekat Bundaran

31-7-2010 s.d

1107/WS/PJPR/XI/11a, 17

Kalibanteng

30-7-2011

November 2011 Jumlah

20.000.000

10.000.000

133.200.000

Dari tabel tersebut dapat diketahui antara lain: (1) 9 Pemohon dengan 15 titik reklame dengan nilai sebesar Rp133.200.000,00, tanggal permohonan pencairan/pengembalian UJB Reklame Tahun 2011 melewati batas waktu satu bulan. (2) Diantaranya untuk W dan CV. PA baru mengajukan permohonan pada tanggal 17 November 2011 dan 28 November 2011 sedangkan masa ijin berakhir tanggal 30 Juli 2011 dan 16 April 2011, namun dari dokumen yang diperoleh W dan CV. PA melakukan pembongkaran atas permintaan pihak Dinas PJPR tanggal 20 Oktober 2011 karena lokasi tersebut terkena pembangunan fly over Kalibanteng. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1) UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 25 menyatakan bahwa: (1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah. (2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum dibebankan pada Belanja Negara/Daerah. 2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga paragraf 42 dan 43, menyatakan bahwa, (1) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. (2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan



tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 3) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No. 12 tentang Laporan Operasional pada Akuntansi Pendapatan-LO paragraf 19 dan 22, menyatakan bahwa, (1) Pendapatan-LO diakui pada saat: - Timbulnya hak atas pendapatan. - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. (2) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 183, menyatakan bahwa:

Pedoman

(1) Ayat (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. (2) Ayat (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: a potongan Taspen; b potongan Askes; c potongan PPh; d potongan PPN; e penerimaan titipan uang muka; f penerimaan uang jaminan; dan g penerimaan lainnya yang sejenis. (3) Ayat (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: a penyetoran Taspen; b penyetoran Askes; c penyetoran PPh; d penyetoran PPN; e pengembalian titipan uang muka; f pengembalian uang jaminan; dan g pengeluaran lainnya yang sejenis. 5) Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, pada: (1) Pasal 14 Persyaratan untuk memperoleh ijin penyelenggaraan reklame antara lain adalah sebagai berikut (g) menyerahkan uang jaminan pembongkaran reklame untuk ukuran sedang dan besar. (2) Pasal 17 Ayat (5) Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian Uang Jaminan Bongkar (UJB) paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu ijin reklame habis. (3) Pasal 17 Ayat (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, maka uang jaminan pembongkaran menjadi pendapatan asli daerah. (4) Pasal 18 Dalam hal ijin reklame diperpanjang setelah jangka waktu ijinnya habis, maka Uang Jaminan Pembongkaran (UJB) dapat digunakan sebagai uang jaminan pembongkaran perpanjangan dengan ketentuan luas media reklame tidak berubah. 6) Surat Keputusan Kepala DPKAD Nomor 900/424 tanggal 15 April 2009 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran UJB Reklame di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dan Nomor 900/954 tanggal 19 Mei 2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran UJPB di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada diktum ke-6 bahwa



segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Semarang. 7) Persetujuan ijin titik reklame dan ijin Penyelenggaraan reklame kepada masingmasing Penyelenggara Reklame yang dikeluarkan oleh Kepala BPPT nomor tiga butir (h) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa ijin berakhir tidak mengajukan permohonan kembali maka Uang Jaminan Bongkar (UJB) akan hangus dan menjadi hak Pemerintah Kota Semarang. Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) PAD kurang catat sebesar UJB Reklame dari penyelenggara reklame yang telah habis masa ijinnya tapi tidak memperpanjang sampai batas waktu yang ditentukan, atau mengajukan permohonan pencairan melewati batas waktu yang ditentukan;

2) Hilangnya potensi pendapatan atas UJB Reklame sebesar Rp133.200.000,00 yang diambil kembali oleh Penyelenggara Reklame yang seharusnya telah menjadi PAD.

3) Penyajian PFK sebesar Rp6.095.684.847,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Kondisi tersebut terjadi karena: 1) Surat Keputusan Kepala DPKAD Kota Semarang nomor 900/424 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran UJB Reklame di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang belum mengatur tentang status dan perlakuan atas jasa giro dari UJB Reklame; 2) Kurangnya koordinasi antar dinas yang terkait dengan pengelolaan UJB Reklame dan lemahnya pemahaman Dinas PJPR, BPPT dan DPKAD atas pengelolaan UJB reklame. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas PJPR menyatakan bahwa UJB merupakan uang titipan penyelenggaraan reklame yang mana apabila penyelenggara reklame telah membongkar sendiri setelah masa ijin habis dan tidak diperpanjang lagi maka akan dikembalikan kepada penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame masih merasa bahwa UJB tersebut adalah haknya penuh yang sewaktu waktu dapat diambil apabila konstruksi reklame sudah dibongkar sendiri sehingga uang tersebut akan diminta kembali. Perpanjangan ijin yang dilakukan lebih dari satu bulan setelah masa ijin habis, tidak dipungut UJB lagi karena penyelenggara reklame keberatan karena UJB adalah sekali pungut untuk konstruksi yang sama. Ke depannya Dinas PJPR akan menertibkan permohonan UJB sesuai ketentuan dan akan mengkaji kembali aturan UJB yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Semarang. Kepala DPKAD Kota Semarang menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti dengan merevisi SK Nomor 900/424 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran UJB Reklame di Lingkungan Kota Semarang dengan menambah ketetapan yaitu jasa UJB yang diterima setiap bulannya menjadi penerimaan lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya jasa giro akan dipindahkan ke RKUD. Sedangkan mengenai hilangnya potensi pendapatan pada dasarnya tidak hilang karena dengan diambilnya uang jaminan tersebut maka Pemerintah Kota Semarang tidak



mengeluarkan biaya operasional untuk melakukan pembongkaran reklame, karena penyelenggara reklame sudah melakukan pembongkaran sendiri. Atas tanggapan Kepala DPKAD, BPK-RI menyatakan bahwa fungsi adanya ketentuan batas waktu pengambilan UJB Reklame oleh penyelenggara reklame di antaranya untuk meningkatkan ketertiban penyelenggara reklame dalam membayar retribusi atau segera melakukan pembongkaran apabila bermaksud tidak memperpanjang lagi. Ketidaktertiban Pemerintah Kota Semarang dalam menegakkan peraturan ini dapat berakibat tidak tercapainya manfaat tersebut. Apabila nilai uang jaminan bongkar sudah tidak sesuai lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembongkaran konstruksi, maka dapat dilakukan kajian penyesuaian nilai jaminan agar mendorong penyelenggara reklame melaksanakan kewajibannya secara tertib. BPK menyarankan Walikota Semarang agar : 1) Menginstruksikan Kepala DPKAD merevisi Surat Keputusan Kepala DPKAD Kota Semarang nomor 900/424 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran UJB Reklame di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar memuat ketentuan tentang dinas yang mengelola UJB Reklame dan pengelolaan bunga jasa giro;

2) Menginstruksikan Kepala Dinas PJPR memastikan bahwa surat perintah pencairan UJB Reklame ditebitkan setelah semua persyaratan sesuai dengan ketentuan, telah dipenuhi oleh pemohon;

3) Mencatat UJB Reklame yang telah menjadi PAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia


BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2004 – 2010 Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Kota Semarang terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Semarang Tahun 2004 – 2010. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dan DPRD. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kota Semarang terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Semarang Tahun 2004 – 2010 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Jumlah No.

Belum

LHP Tahun Temuan

Sesuai

Sesuai / Selesai

Belum Ditindaklanjuti

1.

Tahun 2010

10

4

6

0

2.

Tahun 2009

4

2

2

0

3.

Tahun 2008

9

3

6

0

4.

Tahun 2007

10

10

0

0

5.

Tahun 2006

2

2

0

0

6.

Tahun 2005

3

3

0

0

7.

Tahun 2004

4

3

1

0

Total

42

27

15

0

Rincian dari temuan terdapat di Lampiran 2. Pemerintah Kota Semarang telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai (1) Memerintahkan BUD untuk melakukan monitoring serta pemantauan atas penerimaan bunga deposito Pemerintah Kota Semarang, (2) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Perlengkapan Setda, Direktur RSUD, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dispendukcapil selaku atasan Pengurus Barang untuk menyajikan nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) dengan benar, (3) Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DPKAD Kota Semarang, Camat Semarang Selatan, Camat Tembalang untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pencatatan aset tetap gedung dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota, (5) Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala DPKAD untuk menegur dan memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Bidang Aset supaya melakukan pengawasan dan pengendalian atas aset-aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang, (6) Walikota Semarang agar memerintahkan kepala DPKD agar kebijakan akuntansi atas pengakuan dan penilaian Aktiva Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH 40

LHP SPI atas LK Pemerintah Kota Semarang TA 2011

41

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah (1) Pengendalian atas Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kurang Memadai (Temuan SPI atas LKPD TA 2010), (2 ) Pengendalian Atas Pengelolaan Kas Oleh BUD Kurang Memadai (Temuan SPI atas LKPD TA 2010), (3) Walikota Semarang agar memerintahkan BUD untuk membuat pedoman manajemen kas untuk penempatan dan pemanfaatan saldo kas daerah.



Lampiran 1 Rincian Pinjam pakai pada Dinas Pertanian No.

Nama Barang

No. Surat Perjanjian

Peminjam

Jangka waktu

1

Milk Can

510.72/03628

Kel. Tani Karya Makmur

28 Sept 2011-31 Des 2011

2

Milk Can

510.72/03637

Kel. Tani Mekarsari

28 Sept 2011-31 Des 2011

3

Milk Can

510.72/03638

Kel. Tani Lestari

28 Sept 2011-31 Des 2011

4

Milk Can

510.72/03639

Kel. Tani Pangudi Mulyo

28 Sept 2011-31 Des 2011

5

Mesin

030/4151

Kel. Tani Tanaman Hias

15 Des 2010-15 Des 2011

pencacah

sabut

Mawar Indah

kelapa 6

Hand Sprayer

030/4154

Kel. Tani Sumber Rejeki

15 Des 2010-15 Des 2011

7

Hand Sprayer

030/4156

Kel. Tani Sido Subur

15 Des 2010-15 Des 2011

8

Emposan Tikus

030/4153

Kel. Rukun Santoso

15 Des 2010-15 Des 2011

9

Emposan Tikus

030/4155

Kel. Tani Jempono

15 Des 2010-15 Des 2011

10

Pompa Air

521.04/02474

Kel. Tani Luminto

28 Juli 2010-27 Juli 2011

11

Pompa Air

521.04/02476

Gapoktan pedurungan

28 Juli 2010- 2011

12

Mesin Pengolah Pupuk

030/4152

KSM Mukti Asih

15 Des 2010-15 Des 2011

Organik 13

Pompa Air

521.4/02596

Kel. Tani P3A Sido Rukun

2 Sept 2009-1 Sept 2010

14

Pompa Air

521.4/02592

Kel. Tani Margo Utomo

2 Sept 2009-1 Sept 2010

15

Pompa Air

521.4/02595

Kel. Tani Jempono

2 Sept 2009-1 Sept 2010

16

Pompa Air

521.4/02597

Kel. Tani Karya Usaha

2 Sept 2009-1 Sept 2010

17

Pompa Air

521.4/02594

Kel. Tani Mitra Makmur IV

2 Sept 2009-1 Sept 2010

18

Pompa Air

521.4/02593

Kel. Tani Putra Mina

2 Sept 2009-1 Sept 2010

19

Alat

Pupuk

521.32/02666

Kel. Tani Sido Mulyo

11 Juli 2011-11 Juli 2012

Pupuk

521.32/02665

Kel. Tani Mekar Sari

11 Juli 2011-11 Juli 2012

Pengolah

Organik 20

Alat

Pengolah

Organik 21

Pompa Air

521.32/02664

Kel. Tani Si Jambu

11 Juli 2011-11 Juli 2012

22

Pompa Air

521.32/02663

Gapoktan jati Asih

11 Juli 2011-11 Juli 2012

23

Handtracktor

521.32/02668

Kel. Tani Plumbon makmur

11 Juli 2011-11 Juli 2012

24

Handtracktor

521.32/02670

Kel. Tani Lumintu

11 Juli 2011-11 Juli 2012

25

Handtracktor

521.32/02667

Gapoktan Tani Luhur

11 Juli 2011-11 Juli 2012

26

Handspyrayer

521.32/02662

Kel. Tani Migunani

11 Juli 2011-11 Juli 2012

27

Handspyrayer

521.32/02660

Kel. Tani Karya Usaha

11 Juli 2011-11 Juli 2012

28

Handspyrayer

521.32/02662

Kel. Rejo Makmur

11 Juli 2011-11 Juli 2012

Lampiran 2 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA SEMARANG Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan

1

2

3

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Tindak Lanjut Entitas Yang Diperiksa

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

4

5

6

7

8

9

10

Rekomendasi 11

12

Sesuai

Belum Sesuai/ Selesai


13

14

15

2010 1.

SPI Pengendalian Atas Pengelolaan Kas Oleh BUD Kurang Memadai

-

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar :

Surat Perintah Walikota kepada BUD no. 700 /117/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011 a) Memerintahkan BUD untuk melakukan monitoring serta Laporan Posisi Keuangan Daerah bulan Januari s/d Juli 2011 pemantauan atas penerimaan bunga deposito Pemerintah Laporan Uang Titipan bulan Januari s/d Juli 2011 Kota Semarang; b) Memerintahkan BUD agar melakukan evaluasi atas pelaporan dan pencatatan rekening kas daerah dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Laporan Posisi Keuangan Daerah bulan Januari s/d Juli 2011 Laporan Uang Titipan bulan Januari s/d Juli 2011; Surat Ka. DPKAD no. 900/ 281 tgl 27 Peb. 2012 kepada Walikota perihal Laporan Posisi Keuangan dan Uang Titipan Tahun 2011



Surat Perintah Walikota kepada BUD no. 700 /117/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011 Surat Ka. DPKAD no. 700/ 805 tgl 13 Juni 2011 kpd Walikota perihal Rencana kegiatan inventarisasi piutang tidak riil SK walikota Nomor 973/0313/Tahun 2011 tentang pembentukan Satgas Penelusuran dan Verifikasi Piutang PAjak reklame Kota semarang Tahun 20032010



2.

Pengendalian Pencatatan Piutang Pajak Kurang Memadai

-

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk melakukan inventarisasi piutang-piutang yang tidak riil sebagai akibat mekanisme penerbitan SKPD secara otomatis dan selanjutnya hasil inventarisasi digunakan untuk melakukan koreksi penyajian piutang sesuai SAP.

3.

Pengendalian Pencatatan Piutang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame Kurang Memadai dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame Tidak Tertib

-

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar :

4.

5.

Penyajian Nilai Persediaan Pemerintah Kota Semarang Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Kebijakan Akuntansi

Pengendalian Atas Pencatatan Aset Tetap Tanah Kurang Memadai

a) Memerintahkan Kepala Dinas PJPR meningkatkan monitoring penerbitan Surat Pemberitahuan Pembayaran;

-

-



Surat Perintah Walikota kepada Ka.PJPR no. 700 /116/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011 untuk Surat Ka. BPPT no. 510/ 439/ 2011 tgl 11 Agt. 2011 kpd Pimpinan PT. Etsa Admark (Contoh Surat Pemberitahuan Pembayaran Sewa Lahan/ Retribusi Reklame)



b) Memerintahkan Kepala Dinas PJPR atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sampai dengan 7 hari setelah keluarnya surat pemberitahuan pembayaran namun belum dilakukan pembayaran agar menghentikan proses permohonan ijin reklame dan mengalihkan pada pihak lain;

Surat Ka. Dinas PJPR no. 510/ 1699 tgl 18 Oktober 2011 kpd Ka. BPPT perihal Pengalihan Titik Lokasi Reklame. Rekapitulasi Surat pemberitahuan Pembayaran Sewa lahan/Retribusi Reklame dan surat Peringatan bagi yang belum melakukan pembayaran.



c) Memerintahkan Kepala Dinas PJPR agar menindak tegas para pemasang reklame sesuai Peraturan Walikota No 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame yang tidak tertib mengajukan atau memperoleh ijin penyelenggaraan reklame dan untuk selanjutnya agar tidak diberikan ijin menyelenggarakan reklame.

Berita Acara Pengendalian Reklame di wilayah Pmerintah Kota Semarang Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Kota Semarang Realisasi Pembongkaran Reklame Tahun 2011 Dokumentasi Kegiatan Pembongkaran



BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan : a) Kepala Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi secara konsisten sesuai dengan kebijakan akuntansinya;

Surat Perintah Walikota kepada Kepala SKPD terkait tgl 8 Juni 201 Surat Ka. DKK no. 700/ 4685 tgl 10 Juni 2011 kpd Ka. Instalasi farmasi, Lab. Kesehatan dan Ka. Puskesmas se-kota Semarang perihal permohonan untuk melakukan pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual



b) Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Perlengkapan Setda, Direktur RSUD, Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dispendukcapil selaku atasan Pengurus Barang untuk menyajikan nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) dengan benar.

Berita Acara Penilaian Persediaan Barang Dinas Pertanian per 31 Des 2010; - Stock opname persediaan Dinas Pertanian bulan Januari s/d Mei 2011 Daftar stock opname pakaian OR dan kheki per 11 des 2011 Laporan Persediaan Barang RSUD Tahun 2010 Surat Ka. Dispenduk no. 700/ 584/ 2011 tgl 10 Juni 2011 kpd Penyimpan/ Pengurus Barang Berita Acara stok Opname nomor 020/2011



BPK RI menyarankan menginstruksikan:

Walikota

Semarang

agar

1

Surat Perintah Walikota kepada Kepala SKPD terkait tanggal 8 Juni 2011 Surat Ka. DPKAD no. 700/ 814 tgl 13 Juni 2011 kpd Kabid Aset Time Schedule Kegiatan Evaluasi Pendataan Keberadaan Tanah dan Status Hukumnya Surat Ka. DPKAD no 030/ 1350 tgl 17 Okt 2011 kpd Ka. Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang perihal Permohonan Kejelasan Status Daftar Tanah



b) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PSDA dan Surat Camat Genuk no. 590/ 516 tgl 4 Juli 2011 kpd Walikota ESDM serta Camat Genuk untuk lebih meningkatkan tentang Laporan Pencatatan Ganda Aset pengawasan dan pengendalian dalam melakukan Daftar KIB dan Buku Persil Kec. Genuk sebanyak 11 buah pendataan/inventarisasi aset tetap tanah yang dilakukan oleh pengurus barang.



a) Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset melakukan evaluasi dan pendataan atas keberadaan aset tanah dan status hukumnya, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota;

6.

Pengendalian atas Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kurang Memadai

-

BPK RI menyarankan menginstruksikan:

Walikota

Semarang

agar Surat Perintah Walikota tgl 8 Juni 2011 kepada: Ka.DPKAD, Ka.Dinas Pasar,Ka.Disdik, Camat Semarang Selatan Camat Tembalang.

a) Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Surat perintah Kepala DPKAD Kota Semarang kepada Kepala Aset supaya berkoordinasi Bidang Aset Daerah Nomor 700/814 tanggal 13 juni 2011 dengan Kepala Bagian Hukum Setda mengenai prosedur Notulen hasil Rapat Koordinasi tanggal 20 juni 2011 penghapusan atas aset gedung hasil kerjasama;





b) Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Time Schedule Kegiatan Validasi Motoring Evaluasi Pencatatan Aset melakukan validasi nilai Aset Gedung aset tetap gedung yang terindikasi tercatat ganda untuk selanjutnya dijadikan dasar melakukan koreksi; c) Kepala Dinas Pasar, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala DPKAD Kota Semarang, Camat Semarang Selatan, Camat Tembalang untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pencatatan aset tetap gedung dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

7.

8.

Pengendalian Atas Realisasi Pemungutan PBB Lemah

Biaya

Pengendalian Pengadaan Belanja Cetak Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lemah

-

-

Surat Ka. Dinas Pasar no. 700/ 1433/ 2011 tgl 13 Juni 2011 tentang Rencana Aksi bahwa telah melakukan pencatatan dan memutasi keluar 8 gedung dimaksud Neraca Aset Dinas Pasar Tahun 2010 (sebelum perubahan dan setelah perubahan) Surat Camat Semarang Selatan no. 700/ 374/ VI/ 2011 tgl 10 Juni 2011 kpd semua Lurah dan Pengelola Aset tentang perintah untuk meningkatkan monitoring evaluasi atas pencatatan aset tetap gedung Kartu Inventaris Barang di Kel. Mugasari dan Kel. Barusari Kec. Smg Selatan Surat Tanggapan Camat Tembalang Kartu Inventaris Barang A (Tanah) dan C (gedung & Bangunan) Kec. Tembalang

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar Surat Perintah Walikota kepada Ka.DPKAD. no. 700 /117/ Rhs/ 2011 memerintahkan Kepala DPKAD: tgl 8 Juni 2011 a) Selaku Pengguna Anggaran supaya menyusun Time Schedule Kegiatan Pemungutan PBB Tahun 2011 perencanaan kegiatan pemungutan PBB dan melaporkan hasilnya kepada walikota;





b) Supaya meningkatkan pengawasan agar tepat waktu Rekap Setoran PPh 21, Pajak Kegiatan PBB Tahun 2010 disertai dalam menyetorkan kewajiban Surat Setoran Pajak perpajakan.



BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengadaan, mekanisme pembayaran dan pencatatan/ administrasi barang secara tertib dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.



Surat Perintah Walikota kepada Ka. DispendukCapil. (Surat Walikota no. 700 /120/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011) Laporan Hasil monitoring dan evaluasi atas pengadaan barang cetak dan mekanisme pembayaran bulan Januari s/d Maret 2011 Rekap Penggunaan Barang Persediaan Barang Cetak bulan Januari s/d September 2011 Daftar Pengadaan Barang Cetak bulan Januari s/d Oktober 2011 (dilengkapi Bukti Terima, Bukti Penyerahan) Surat Ka. Dispenduk no. 700/ 583/ 2011 tgl 10 Juni 2011 kpd Bend. Pengeluaran perihal peringatan agar dalam pengajuan SPP di atas 5 juta menggunakan sistem SP2D LS (Langsung)

2

9.

10

Pengendalian Atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Lemah

Pengendalian Atas Pengajuan SPP GU Oleh Bendahara Pengeluaran dan Penerbitan SP2D GU Oleh BUD Lemah

-

-

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk melakukan pemantauan dan monitoring kepada penerima hibah dan bantuan yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana hibah dan bantuan yang pernah diterima sebelumnya serta segera melengkapi laporan pertanggungjawabannya dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan: a) Kepala DPKAD supaya memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan agar dalam menerbitkan SP2D memperhatikan pedoman mengenai jumlah maksimal GU yang boleh diajukan;



Surat Perintah Walikota kepada Ka.DPKAD. no. 700 /117/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011 Surat Ka.DPKAD no. 700/ 814 tgl 13 Juni 2011 kpd SKPD Pengelola Hibah dan Bansos Surat Ka. Dinsospora no. 426/ 2982 tgl 5 Juli 2011 kpd Walikota Surat KONI Kota Semarang no. 015/ K.5/ 2011 tgl 18 Mei 2011 kpd BPK Prop. Jateng Rekap Paja k PSSI tahun 2010 SSP pph 21 sebesar Rp 26.385.000,BARU Berkas TL MM Untag Berkas TL LSM Knowles Berkas TL LBH Berkas TL LPPSP Berkas TL STIFAR Berkas TL KP2KKN Berkas TL Granat

Surat Perintah Walikota kepada Ka.DPKAD. (Surat Walikota no. 700 /117/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011) Surat Perintah Ka.DPKAD no. 700/807 tgl 13 Juni 2011 kepada Kabid Perbendaharaan



b) Kepala DPKAD meningkatkan pengawasan dan Ringkasan data Rekap Belanja Non Gaji bulan Mei 2011 Surat pengendalian atas penerbitan SP2D dan melaporkan Sek. DPRD no. 700/814 tgl 13 Juni 2011 kpd Walikota hasilnya kepada Walikota; Surat Pengantar Penelitian Laporan Keuangan SKPD (Januari s/d Mei 2011)Surat Ka. BPPT no. 700/695 tgl 13 Juni 2011 kpd Bendahara PengeluaranSurat Ka. DTKP no. 700/ 0656 tgl 10 Juni 2011 kpd Kasubag KeuanganSurat Ka. Disdik no. 900/ 2679 tgl 15 Juni 2011 kpd para Bendahara PengeluaranVerifikasi Pelaporan Disdik dilampiri bukti nota, setoran pajak, kuitansi, STS



c) Kepala SKPD lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta sosialisasi kepada Bendahara Pengeluaran untuk mengirimkan SPJ secara rutin dan tepat waktu.



2009

1.

SPI Rekening Khusus Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sebesar Rp10.747.861.000,00 yang Disimpan pada Dinas Kebakaran Belum Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Walikota

-

Walikota Semarang agar memerintahkan BUD segera memindahkan dana tersebut ke rekening kas daerah dan menganggarkan dana pasca bencana sesuai Juknis yang dikeluarkan oleh Ka BNPB di tahun 2010.

Surat Walikota Semarang Nomor 700/3267 tanggal 29 Juli 2010 kepada Kepala DPKAD.



Surat Kepala DPKAD Nomor 700/1269 tanggal 3 Agustus 2010 kepada Kepala Dinas Surat Kepala DPKAD Nomor 700/1275 tanggal 9 Agustus 2010 kepada Walikota Surat Kepala Dinas Kebakaran Nomor 700/807/2010 tanggal 10 Agusus 2010 Surat Sekretaris Utama BNPB no. B.703/BNPB/VIII/2010 tgl 31 Agustus 2010 kepada Walikota (Penjelasan tentang Pengelolaan Rekening Rehab dan Rekons, bahwa Rekening merupakan Rekening Pusat yang dititipkan di daerah) Surat Gubernur Jateng no. 360/18303 tanggal 16 September 2010 kepada Walikota Semarang (Penjelasan bahwa permintaan agar dana disetor ke Kasda tidak dapat dipenuhi, melainkan tetap ditempatkan pada rekening khusus, dan perintah kepada Walikota agar melakukan percepatan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan rehab dan rekons pasca bencana)

3

Surat Walikota no. 360/4183 tanggal 4 Oktober 2010 kepada Kepala Dinas Kebakaran (Perintah untuk melakukan percepatan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan rehab dan rekons pasca bencana, melaksanakan kegiatan sesuai Surat Gubernur bahwa Dana Bansos berpola hibah/ bukan hibah adalah menjadi kewenangan pemda yang didanai dari APBN, dana tidak disetor ke Kasda tetapi tetap ditempatkan pada rekening khusus)

2.

Rekening Bank Milik Pemerintah Kota Semarang Terlalu Banyak

-

Walikota Semarang agar memerintahkan BUD untuk menempatkan dana kas milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Walikota Semarang Nomor 700/3267 tanggal 29 Juli 2010 kepada Kepala DPKAD;



Surat Kepala DPKAD kepada Kepala UPTD Kasda Nomor 700/1276 tanggal 10 Agustus 2010. Laporan Posisi Keuangan Daerah Pemkot Semarang tanggal 22 Desember 2010 (Terdapat 15 Rekening) Laporan Posisi Keuangan daerah Pemkot Semarang tanggal 5 Januari 2011 (Terdapat 13 Rekening)

3.

4.

Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana Kas Daerah pada Produk Money Market Account Bank BNI Lebih Rendah dari Pendapatan Bunga Deposito

-

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor, Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Belanja ATK Sebesar Rp72.370.500,00 pada Dinas Kesehatan Tidak Didukung Dokumen Pertanggungjawaban yang Memadai

-

Walikota Semarang agar memerintahkan BUD untuk membuat pedoman manajemen kas untuk penempatan dan pemanfaatan saldo kas daerah.

Laporan Posisi Keuangan Daerah Pemkot Semarang tanggal 5 Januari 2011 (Terdapat 13 Rekening) Surat Walikota Semarang Nomor 700/3267 tanggal 29 Juli 2010 kepada Kepala DPKAD;



Surat Kepala DPKAD kepada Kepala UPTD Kasda Nomor 700/1276 tanggal 10 Agustus 2010. Tanda Bukti Deposito BNI atas nama Kas Umum Daerah Kota Semarang sebesar Rp 35.000.000.000,- tanggal 21 Januari 2011; Pedoman Manajemen Kas bulan Desember, Nopember, Oktober 2011 Walikota Semarang agar memerintahkan Inspektur Kota Semarang memeriksa keabsahan dokumen pendukung SPJ belanja tersebut.

Surat Walikota Semarang Nomor 700/3273 tanggal 29 Juli 2010 kepada Inspektur Kota Semarang.



Surat Pemberitahuan Peemriksaan Nomor 700/40/CH/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

LHP Khusus Inspektorat Kota Semarang no. 01/11/CH/2011 tanggal 11 Januari 2011 (Beberapa bukti pengeluaran sebagai dokumen pendukung SPJ TA 2009 kurang dapat dipertanggungjawabkan, direkomendasikan kepada Ka. Dinas Kesehatan untuk menyetor kembali ke Kasda sebesar Rp 41.696.500 dan memberikan teguran tertulis kepada Kasubag Umum Kepegawaian, Penyimpan Barang, Penerima Barang, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang)

Surat Ka. Dinkes no. 700/2711 tgl 6 April 2011 yang menyatakan bahwa Dinkes akan segera menyetor kembali ke Kasda sebesar Rp 619.500 Surat Ka. Dinkes no. 700/2711 tgl 6 April 2011 Dilengkapi foto-foto yang menunjukkan bahwa cat dan rangka aluminium telah digunakan dan telah terpasang Surat Ka. Dinkes no. 700/2711 tgl 6 April 2011 Dilengkapi nota pembelian dan kuitansi bermeterai dari Toko HARMONIS dengan jumlah total sebesar Rp 6.862.000 Surat Ka. Dinkes no. 700/2711 tgl 6 April 2011 Dilengkapi nota pembelian dan kuitansi bermeterai dari Toko BUDI LESTARI dengan jumlah total sebesar Rp 6.980.000

Surat Ka. Dinkes kepada Kasubag Umum Kepegawaian, Penyimpan Barang, Penerima Barang, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang

4

2008

1

SPI Penyajian Aset Tetap Pada Neraca per 31 Desember 2008 Sebesar Rp5.016.007.881.878,00 Tidak Diyakini Kewajarannya

a.

Pengamanan atas Aset Pemerintah Kota Semarang Tidak Memadai

Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang;



b.

b) Menegur dan memerintahkan Pengelola Barang Daerah Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/69/Rhs tanggal 14 dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang;Bukti Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Koordinasi penanggung jawab penyusunan Laporan Keuangan untuk melakukan koordinasi dalam pencatatan aset Pemerintah Kota Semarang;



c.

c) Menegur dan memerintahkan Kepala SKPD untuk lebih cermat dalam menyajikan hasil Inventarisasi; d) Memerintahkan Kepala DPKD (sekarang DPKAD) untuk melakukan pemetaan (maping) dan validasi terhadap aset yang akan disajikan sebagai aset tetap di Laporan Keuangan khususnya neraca.

Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/59/Rhs tanggal 10 Agustus 2009; Hasil Inventarisasi Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang.



Surat Walikota Semarang No. 700/69/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang;



d.

2

Walikota Semarang agar : a) Memerintahkan Kepala DPKAD untuk menegur dan memerintahkan Kepala Sub Dinas Pembukuan DPKD (sekarang Kabid Akuntansi) dalam melakukan pencatatan atas Aset Tetap memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

a.

Walikota Semarang agar : a) Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala DPKAD untuk menegur dan memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Bidang Aset supaya melakukan pengawasan dan pengendalian atas aset-aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang;



Surat Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang; Surat Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang No. 700/66/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Kepala Bagian Umum Setda Kota Semarang; Telah dilakukan proses pensertifikatan dan inventarisasi aset

b.

c.

3

Hasil Kegiatan Inventarisasi dan Penataan Aset dan Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Belum Dapat Dimanfaatkan

a.

b.

b) Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menegur Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai koordinator pengelola aset daerah TA 2008 dan memerintahkan Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset DPKAD supaya melaporkan pencatatan Daftar Tanah dan status sertifikasinya kepada Kepala DPKD; c) Memerintahkan Kepala DPKAD untuk memerintahkan Kepala Sub Dinas Pembukuan DPKD (sekarang Kabid Akuntansi) supaya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum (pengelola aset tanah TA 2008) Kota Semarang dalam penyajian aset tanah di laporan keuangan.

Walikota Semarang agar : a) Menegur Tim Sensus Barang Daerah dan Tim Validasi Aset/Barang Daerah yang belum melaksanakan tugas sesuai surat keputusan yaitu melaksanakan konfirmasi dan koordinasi data aset dengan SKPD sebagai bahan penyusunan neraca daerah serta mengadakan evaluasi data aset;

b) Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menegur Kepala Bagian Umum serta memerintahkan dan menegur Kepala DPKAD supaya berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset.



Surat Walikota Semarang No. 700/69/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang; Surat Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang; Surat Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang No. 700/66/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Kepala Bagian Umum Setda Kota Semarang;



Surat Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang.

Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang; Tidak diperlukan lagi karena penanganan aset telah dilakukan dalam 1 organisasi tersendiri dan sensus telah ditindaklanjuti dengan inventarisasi aset



Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/69/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang;



Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang; Surat Teguran Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang No. 700/66/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Kepala Bagian Umum Setda Kota Semarang.

5

4

Penganggaran Belanja Barang-Jasa Pada Tiga Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Substansinya

a.

b.

5

Seksi Verifikasi dan Evaluasi di Pemerintah Kota Semarang Belum Sepenuhnya Melaksanakan Tugas Verfikasi

a.

b.

6

Penatausahaan Keuangan Atas Belanja Bantuan Sosial Di Satuan Kerja DPKD Kota Semarang Belum Tertib

-

7

Sistem Dan Prosedur Pencatatan Atas Uang Jaminan Pembongkaran (UJB) Belum Diatur Oleh Pemerintah Kota Semarang

a.

8

Penyajian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tidak Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

-

9

Perangkat Lunak Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Belum Dimanfaatkan

-

Walikota Semarang agar : a) Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pengguna Anggaran yang kurang melaksanakan pengendalian atas penganggaran tahun 2008;

 Surat Perintah Walikota Semarang No.R 700/69/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang.



b) Menegur Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak mengklasifikasikan belanja sesuai ketentuan yang berlaku. Walikota Semarang agar : a) Memerintahkan DPKAD selaku BUD memberikan pemahaman kepada Kepala Seksi Verikasi dan Evaluasi dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang atas pelaksanaan tugas verifikasi;

 Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang;

b) Memerintahkan Kepala DPKAD menegur dan memerintahkan Kasubdin PPV (sekarang Kabid Perbendaharaan) untuk meningkatkan pelaksanaan verifikasi.

Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang.

Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk menegur Kasubdin Pembukuan (sekarang Kabid Akuntansi) supaya menatausahakan Belanja Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang berlaku.


Walikota Semarang agar : a) Memerintahkan Kepala DPKAD untuk menegur dan memerintahkan Kepala Bidang Anggaran agar tidak menganggarkan Uang Jaminan Pembongkaran;



b) Memerintahkan Kepala DPKAD untuk menegur dan memerintahkan Kasubdin Pembukuan (sekarang Bidang Akuntansi) DPKAD agar melakukan prosedur pencatatan Uang Jaminan Pembongkaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;


c.

c) Memerintahkan Kepala DPKAD untuk menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur pencatatan Uang Jaminan Pembongkaran.


Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/58/Rhs tanggal 10 untuk menegur dan memerintahkan Kasubdin Pembukuan Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang. dan Akuntansi (sekarang Kabid Pembukuan) DPKAD supaya lebih cermat dalam menyajikan penyertaan modal sesuai SAP, dan konsisten dalam pencatatan nilai penyertaan modal di Neraca dengan Kebijakan Akuntansi Investasi dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b.

Walikota Semarang agar : a) Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menegur Kepala Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum (sekarang Kepala Bagian Perlengkapan) yang kurang cermat dalam perencanaan pengadaan perangkat lunak Simbada;

b) Memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memerintahkan Kepala Sub Bagian Perlengkapan Bagian Umum (sekarang Kepala Bagian Perlengkapan) supaya memanfaatkan software Simbada.




b.

a.



Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/69/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang;



 



Surat Teguran Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang No. 700/67/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang; Tanggapan Kepala Bagian Perlengkapan No. 554.18/ 000214 /PLKP/09 tanggal 18 Agustus 2009. Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/69/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang;



Surat Teguran Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang No. 700/67/Rhs tanggal 14 Agustus 2009 kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang.

2007 SPI

1. Pengelolaan uang daerah belum diatur sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007 dan Penyimpanan uang tunai pada brankas kas daerah belum efektif.

-

Walikota Semarang: a. a) Memerintahkan kepada BUD agar mengusulkan Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008. pengaturan Pengelolaan Uang Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;



6

belum efektif.

2. Buku Kas Umum dan dokumen penatausahaan bendahara belum mencerminkan kondisi riil keadaan keuangan SKPD.

b. b) Memerintahkan kepada BUD agar Kepala Kas Daerah Raperwal ttg Pengelolaan Keuangan Daerah. mengoptimalkan penyimpanan uang daerah dengan membatasi penyimpanan uang tunai pada brankas kas daerah.

-



Walikota Semarang : a. a) Memerintahkan kepada Pengguna Anggaran dan Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008. jajarannya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dengan tertib ;



b. b) Memerintahkan kepada BUD :

3. Penyimpanan uang tunai pada ruang brankas Sekretariat Daerah belum tertib dan uang titipan sebesar Rp266.256.120,00 tidak diselenggarakan pencatatannya.

-

1)

1) Untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli uang persediaan dengan melaksanakan pengendalian 2008 keuangan melalui rekening operasional pengeluaran bendahara.



2)

2) Memerintahkan bendahara untuk menatausahakan dan menyajikan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan kondisi riil.



3)

3) Mengantisipasi pencairan SP2D lebih awal pada akhir tahun sehingga tidak terjadi penggunaan diluar tahun anggaran yang telah ditetapkan.



a. 1. Sekretaris Daerah: 1) a) Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan Setda Surat Walikota pada Ka. DPKD No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008. untuk menyelenggarakan register uang muka kerja, catatan atas penitipan uang pada ruang brankas Surat Sekda pada Ka. Sub Bag. Keuangan Setda No. 700/61/Rhs Sekretariat Daerah, dan menertibkan penyimpanan uang tgl. 10 Juli 2008. pada ruang brankas yang menjadi tanggungjawabnya.



2) b) Menegur Kepala Sub bid Energi dan Pertambangan Surat Sekda pada Ka. Sub Bid. Energi dan Pertambangan BAPPEDA yang terlambat menyalurkan uang kegiatan BAPPEDA No. 700/62/Rhs tgl. 10 Juli 2008. Setda tahun 2007



b. 2. BUD:

4. Keberadaan uang tunai pada rekeningrekening instansi Pemerintah Kota Semarang belum seluruhnya dilaporkan dan diperhitungkan pada Laporan Keuangan Daerah tahun 2007.

-

1) a) Memerintahkan atasan langsung bendahara pada Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli masing-masing SKPD untuk menyelenggarakan 2008 pencatatan uang titipan pada brankas dinas ;



2) b) Mengatur tatacara pengelolaan dan pembukuan uang titipan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang sebagaimana uang titipan Bagian Pemerintahan Umum.



Walikota Semarang memerintahkan BUD : a. a) Melaksanakan pendataan dan penertiban rekening milik Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008. seluruh instansi Pemerintah Kota Semarang, dan Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli menyampaikan ke BPK melalui Bawasda; 2008 Surat Ka. DPKD No. 900/1023 tgl. 10 Oktober 2008 perihal Penyampaian Hasil Pendataan atas Rekening SKPD di Lingkungan Pemkot Semarang.



b. b) Memerintahkan pencatatan atas transaksi – transaksi Sudah ada perjanjian dengan bank. yang semestinya dicatat pada laporan keuangan SKPD terkait dengan transaksi pada rekening;



c. c) Memerintahkan penyetoran uang yang menjadi hak Pemerintah Kota Semarang.



7

5. Pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan nomenklatur rekening.

6. Pelaksanaan delapan kegiatan tidak sesuai dengan substansi kegiatan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

-

Walikota Semarang : a. a) Memerintahkan BUD untuk memberikan pembinaan / Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008. sosialisasi kepada pengguna anggaran dan jajarannya Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli tentang penyusunan APBD yang sesuai nomenklatur dan 2008 (Undangan dan daftar hadir terlampir). substansinya.



b. b) Menegur BUD atas tidak tersajinya laporan realisasi Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008. anggaran (LRA) sesuai kondisi riil. c. c) Menegur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Surat Walikota pada Tim Anggaran No. 700/66/Rhs tgl. 14 Juli 2008. yang kurang melaksanakan pengendalian atas penganggaran Tahun 2007



d. d) Memerintahkan BUD untuk menegur Tim peneliti RKA Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli SKPD yang kurang cermat dalam melaksanakan penelitian 2008 RKA sesuai nomenklaturnya dan melakukan bimbingan teknis kepada tim peneliti RKA.



-

Walikota Semarang : a. a) Menegur Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2007 Surat Walikota pada Tim Anggaran No. 700/66/Rhs tgl. 14 Juli 2008. yang kurang melaksanakan pengendalian atas pengeluaran – pengeluaran yang tidak relevan dengan substansi program maupun kegiatannya ;

7. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Tahun 2007 sebesar Rp. 11.652.916.920,00 dipergunakan di Tahun 2008 dan pengadaan aset daerah dari BPP belum dilaporkan dalam laporan keuangan Kota Semarang.

-

8. Rekening Listrik Pemerintah Kota Semarang masih beratas nama pihak ketiga dan pembayaran biaya listrik belum dikendalikan dengan optimal.

-





b. b) Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Surat Walikota No. 700/65/Rhs tgl. 14 Juli 2008. pengelolaan keuangan daerah : 1) 1) Melakukan pembinaan kepada Pengguna Anggaran Surat Sekda pada Ka. Bag. Sosial No. 700/59/Rhs tgl. 1 Juli 2008. dan Tim Anggaran terkait dengan penamaan kegiatan (Surat undangan dan daftar hadir sosialisasi terlampir). sesuai substansinya.



2)

2) Menegur Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Sosial Surat tanggapan Ka. Bag. Sosial No. 700/219/Rhs tgl. 15 Juli 2008 Setda yang kurang memahami peraturan yang berlaku bahwa dalam perubahan APBD 2008 bantuan sosial tentang penganggaran kegiatan tanggap darurat. kemasyarakatan akan diwadahi dalam pos bantuan sosial.



3)

3) Memerintahkan BUD untuk melaksanakan Surat Sekda kepada Ka. DPKD No. 700/057/Rhs tgl. 10 Juli 2008. penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.



Walikota Semarang : a. a) Menegur Kepala Dinas Pendidikan atas ketidaktertiban Surat Walikota No. 700/73/Rhs tgl. 14 Juli 2008. dalam mempertanggungjawabkan dana BPP tahun 2007;



b. b) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Unit terkait lainnnya untuk melakukan evaluasi atas kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian dana BPP serta merumuskan solusi dari setiap kendala yang dihadapi termasuk melakukan revisi atas juklak dana BPP disesuaikan dengan ketentuan peraturan Keuangan Daerah yang berlaku.

Surat teguran Ka. Dinas Pendidikan kepada Pelaksana Kegiatan BPP No. 420/4105 A tgl. 15 Juli 2008. Surat tanggapan Kasi Pengawasan dan Pengendalian Selaku PPTK tgl. 18 Juli 2008 tentang evaluasi kendala-kendala pengelolaan dana BPPdan tidak lanjut penyelesaiannya.



Surat Walikota No. 700/65/Rhs tgl. 14 Juli 2008.



Walikota Semarang memerintahkan Sekretaris Daerah agar : a. a) Menegur Kepala Bagian Umum Setda yang kurang melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas bagian Rumah Tangga, khususnya dalam hal pembayaran rekening listrik dan memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk menegur Kepala Sub Bagian Rumah Tangga yang belum melaksanakan pengendalian yang memadai atas pembayaran rekening listrik.

Surat Ka. Bag. Umum pada Ka. Sub Bag Rumah Tangga Bagian Umum Setda No. 900/305 tgl. 14 Juli 2008. Lampiran : a. Usulan biaya balik nama pada perubahan anggaran 2008.

8

b. Blanko permintaan balik nama dan persetujuan PLN. b. b) Memerintahkan kepada masing – masing Kepala Sub Surat Edaran Sekda No. 900/3398 tgl. 3 Juli 2008 perihal penertiban Bagian Umum seluruh SKPD Pemerintah Kota Semarang rekening listrik, telepon dan air. untuk melakukan penertiban rekening listrik, telpon dan air pada masing – masing SKPD, minimal meliputi penertiban nama tagihan pada rekening dan penertiban pemakaian.

9.

Pemerintah Kota Semarang belum dapat menyajikan Laporan dana – dana APBN dan bantuan lainnya secara lengkap serta belum melaporkan aset yang dihasilkan pada neraca daerah.

-

10. Penyajian Laporan Surplus Defisit SKPD Pemerintah Kota Semarang belum tertib.

-

Walikota Semarang memerintahkan BUD untuk menetapkan mekanisme pelaporan dana – dana yang diterima SKPD dari sumber non APBD dan pencatatan aset yang dihasilkan dari dana – dana tersebut

Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008.





Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli 2008

Walikota Semarang memerintahkan Kepala DPKD sebagai BUD agar : a. a) Melakukan pembinaan kepada Kepala Sub Bagian Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008. Keuangan SKPD beserta jajarannya dalam penyusunan Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli Laporan Keuangan berbasis akrual. 2008 (Surat Undangan dan daftar hadir terlampir). b. b) Dalam menyajikan Laporan surplus defisit melakukan proses konsolidasi secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kelengkapan dan keakuratan Laporan SKPD.

 

2006 SPI 1. Terdapat realisasi pembagian bantuan kepada jajaran pers berupa kain yang tidak sesuai ketentuan

-

BPK-RI merekomendasikan kepada Walikota Semarang Temuan Pemeriksaan ini telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan untuk menegur Kepala Dinas Infokom dan Tim Anggaran rekomendasi sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan oleh yang kurang cermat dalam menganggarkan Belanja BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Kegiatan Kehumasan dalam APBD Tahun 2006



2. Terdapat Penganggaran beberapa Kegiatan pada Dinas Pertanian yang kurang tepat

-

BPK-RI merekomendasikan kepada Walikota Semarang agar memerintahkan SKPD, Tim Anggaran dan Panitia Anggaran untuk lebih teliti dalam melaksanakan tugasnya menilai rencana anggaran masing-masing SKPD.

Temuan Pemeriksaan ini telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.



Walikota Semarang agar menegur Kepala DPKD yang merealisasikan pengeluaran In-Gub yang tidak tersedia kredit anggarannya.







2005 SPI 2 Pengeluaran bantuan INGUB sebesar Rp1.000.000.000,00 tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

-

3 Investasi nonpermanen sebesar Rp1.700.000.000,00 dari dana bergulir tidak mencerminkan nilai investasi yang sebenarnya.

-

4 Kebijakan Akuntansi pengakuan dan penilaian Aktiva Tetap belum sesuai dengan SAP

Walikota Semarang agar : a. a) Mengatur mekanisme penatausahaan dan kebijakan akuntansi tentang dana bergulir yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

-

b. b) Menegur dan memerintahkan Dinas Koperasi dan UKM yang belum menyusun sistem dan prosedur pengelolaan dana bergulir;



c. c) Menegur dan memerintahkan PD BPR Bank Pasar untuk melaporkan besarnya pendapatan dari bunga dan kerugian karena kredit macet yang tidak tertagih untuk menghitung posisi investasi dana bergulir yang sebenarnya.



Walikota Semarang agar memerintahkan kepala DPKD agar kebijakan akuntansi atas pengakuan dan penilaian Aktiva Tetap berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan




9

2004 SPI 1 Dana Bergulir Dinas Koperasi sebesar Rp229.306.000,00 belum disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah Tahun 2004

-

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar Temuan Pemeriksaan ini telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan segera menerbitkan peraturan tentang mekanisme rekomendasi sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan oleh penatausahaan dan kebijakan akuntansi dana bergulir BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Semarang



17 Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang senilai Rp5.586.065.955,16 belum didukung bukti

-

Temuan Pemeriksaan ini telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar rekomendasi sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan oleh memerintahkan kepada Kepala DPKD untuk melakukan koordinasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Pengelola Perusahaan Daerah, sehingga dapat diketahui angka penyertaan modal yang benar sesuai dengan bukti pendukungnya.



15 Pengelolaan Pendapatan Retribusi Kebersihan belum sesuai ketentuan dan dasar hukum pemungutannya telah kedaluwarsa

-

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar mengkaji kembali perjanjian kerja sama pemungutan retribusi kebersihan dengan PDAM sehingga lebih jelas antara hak dan kewajibannya maupun sanksi terhadap pihak kedua, selanjutnya memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan untuk melakukan sosialisasi kepada para lurah mengenai pentingnya memanfaatkan karcis dalam kegiatan pemungutan retribusi kebersihan.




BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar :

Telah ditindaklanjuti

a. memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menegur Pemegang Kas di unit kerjanya yang lalai tidak memungut PPh atas uang saku kunjungan kerja dan selanjutnya Sekretaris DPRD supaya menarik PPh yang belum terpungut sebesar Rp56.115.000,00 dan menyetorkan hasilnya ke Kas Negara.

a. Walikota telah memerintahkan kepada Sekretaris DPRD dengan surat Nomor700/181/Rhs tanggal 19 September 2005 dan Sekretaris DPRD telah menegur Pemegang Kas dengan Surat Nomor 862.1/403 tanggal 20 September 2005, namun pemungutan PPh belum dapat direalisasikan.



b. Memerintahkan kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menegur Pemegang Kas di Unit Kerjanya yang telah lalai tidak melakukan pemungutan pajak dan selanjutnya kepala Dinas Pekerjaan Umum supaya menarik PPh dan PPN sebesar Rp13.590.909,02 dan menyetorkan hasilnya ke kas negara

b.Walikota telah memerintahkan kepada kepala DPU dengan surat Nomor 700/181/Rhs tanggal 19 September 2005. Sesuai surat Dirjen pajak Kantor Wilayah DJP Bagian Tengah KPP Salatiga Nomor 484/WPJ.10.KP.0707/2004 tanggal 13 Oktober 2005 perihal pembebasan pajak.



19 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23 Dan PPN Tahun 2004 belum terpungut minimal sebesar Rp69.705.909,02

69.705.909,02

Realisasi pengembalian PPh Pasal 21 dan Pasal 23 atas uang saku DPRD Kota Semarang Periode 1999 – 2004 baru terealisir sebesar Rp750.000,00 (a.n Drs. Suhadi). Daftar pemungutan uang saku kunjungan kerja yang belum dipungut PPh Pasal 21,23 bagi anggota DPRD Kota Semarang periode 19992004 telah dipenuhi dan realisasi penyetorannya telah dilaksanakan namun bukti pendukungnya belum ditunjukkan. Surat DPU Nomor 700/05261 tanggal 23 September 2005.

Jumlah

-

65

19

0 10



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor Tanggal

: 34C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 : 23 Mei 2012

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................

i

DAFTAR TABEL ...................................................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................................

iii

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .......................................................................

iv

BAB 1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................................................................... 1 Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Pendapatan Bus Rapid Transit Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan .........................................................

BAB 2

1

1

2 Pengadaan Belanja Barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan .............................................

3

3 Pengadaan Software pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Tata Kota dan Perumahan tidak sesuai ketentuan..........................

9

4 Penerima Belanja Bantuan Sosial Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sebesar Rp1.410.900.000,00 ........................................

17

5 Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Semarang Meminjam-pakaikan Barang Habis Pakai ......................................................

19

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2004 – 2010 .................................................................................................

21

LAMPIRAN

24


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1

Daftar Kontrak Kerjasama Pengelolaan Media Promosi BRT ...........................

1

Tabel 1.2

Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Pagar Bangunan ....

5

Tabel 1.3

Daftar Uji Petik Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan ..........................................

5

Tabel 1.4

RAB Pekerjaan Pengadaan SIM PBB Online .....................................................

10

Tabel 1.5

RAB Pekerjaan Pembaharuan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi ..........

13

Tabel 1.6

Daftar Bantuan Sosial yang belum didukung pertanggungjawaban ...................

17


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3.

Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Sistem Aplikasi SIM PBB Online ........................................................................................................

24

Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembaruan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2011 ...............................................................................

25

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Semarang Tahun 2004 – 2010…………………….

26

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH iii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Semarang per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun 2011 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 34A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dengan Nomor 34B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 23 Mei 2012. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Semarang terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Semarang. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Pendapatan Bus Rapid Transit Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Pengadaan Belanja Barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Pengadaan Software pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Tata Kota dan Perumahan tidak sesuai ketentuan Penerima Belanja Bantuan Sosial Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sebesar Rp1.410.900.000,00


iv

5.

Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Semarang Meminjampakaikan Barang Habis Pakai

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Semarang antara lain agar: 1.

Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk meyusun kebijakan berkaitan dengan tarif pemanfaatan bus sebagai ruang iklan 2. 1) Menginstruksikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan evaluasi kontrak perikatan dengan pihak ketiga sebelum kontrak ditandatangani sehingga jelas mengatur barang/jasa yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Semarang; 2) Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa di masa mendatang cermat dalam memilih pelaksana kegiatan sesuai dengan kompetensinya. 3. 1) Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.160.731.500,00. 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan agar memerintahkan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan mempertanggungjawabkan dan menunjukkan bukti orisinalitas barang. 4. 1) Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana agar memonitor pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan sosial; 2) Memberikan sanksi bagi para penerima bantuan yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban berupa tidak diberikannya lagi bantuan kepada yang bersangkutan di masa mendatang. 5. 1) Menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika agar tidak meminjam pakaikan barang habis pakai; 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika agar memperbaiki pengelolaan persediaan sehingga estimasi kebutuhan dapat tercukupi. Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.




v

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2011 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak lima temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut : 1. Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Pendapatan Bus Rapid Transit Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Akun Lain-lain PAD yang Sah untuk Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp67.272.275.000,00 dan direalisasikan Rp70.985.078.946,00. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari 10 Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang, diantaranya terdapat penerimaan atas Fasilitas Umum yang tahun anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp7.049.055.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.712.577.609,00. Penerimaan atas Fasilitas Umum didalamnya termasuk pendapatan di BLU Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo). Pemerintah Kota Semarang memiliki aset berupa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang dikelola oleh Dishubkominfo Kota Semarang. BRT merupakan sarana transportasi massal yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk melayani kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam Kota Semarang. Pelaksanaan operasional BRT dikelola oleh Terminal Mangkang berdasarkan SK Walikota Semarang No.551.2/147 tanggal 10 Mei 2010. Terminal Mangkang sendiri telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang No.551.2/238 tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Terminal Mangkang Sebagai BLU. Sehubungan dengan pengoperasian BRT, Dishubkominfo Kota Semarang mengadakan kerjasama pengelolaan media promosi BRT dengan pihak swasta atau Bus Advertisement (Bus Ad). Pola pengelolaan yang dilakukan berupa pemberian hak untuk mengelola pemasangan materi promosi/reklame pada badan bus dan halte BRT yang dikompensasi dengan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Kota Semarang selaku pemilik aset bus dan halte tersebut. Kerjasama pengelolaan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan beberapa rekanan, dengan rincian ditampilkan dalam tabel berikut 1.1 Tabel 1.1 Daftar Kontrak Kerjasama Pengelolaan Media Promosi BRT No.

Nomor dan

Rekanan

Nilai Kontrak

Jangka Waktu

Masa

Tanggal Kontrak

Pengelola

(Rp)

Kontrak

Pelaksanaan Kontrak

Kerjasama 1.

027/187D/10/2011

CV. S

50.000.000,00

6 September 2011

2.

027/187C/10/2011

Keterangan

PT. MIA

150.000.000,00

3 Oktober 2011


1

15 bulan

6 September

Hak

(3 bulan awal

2011 sampai

untuk 5 buah bus

untuk persiapan

6

BRT

dan marketing,

2012

12 bulan untuk

1

kontrak dengan

2011 sampai

untuk 15 buah bus

klien)

30 November

BRT

Jangka waktu

2012

November

Oktober

Hak

pengelolaan

pengelolaan

2 LHP Kepatuhan atas LK Pemerintah Kota Semarang TA 2011

3.

027/234A/12/2011

PT. MIA

150.000.000,00

1 Desember 2011

pelaksanaan

1

kontrak untuk

2011 sampai

untuk halte bus BRT.

ketiga perjanjian

1 Maret 2012

Nilai ini merupakan

Desember

ini adalah

Hak pengelolaan

nilai paket atas seluruh (62 buah) halte bus.

Sumber: Dokumen Kontrak Pengelolaan Media Promosi BRT Kota Semarang.

Berdasarkan keterangan dari Kepala BLU Terminal Mangkang dan Manajer Operasional BRT, proses pemilihan rekanan pengelola media promosi BRT dilakukan berdasarkan seleksi di tingkat internal Dishubkominfo atas beberapa penawaran yang masuk. Selanjutnya dilakukan uji petik atas kontrak kerjasama pengelolaan media promosi bus BRT. Dalam proses seleksi, penilaian kewajaran harga penawaran didasarkan atas perhitungan nilai sewa reklame berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Reklame No 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Keputusan Walikota No. 973/288 tanggal 27 November 2007 tentang Penetapan Kawasan dan Kelas Jalan Reklame di Kota Semarang, yaitu dihitung nilai jual untuk tiap bus adalah Rp10.000.000,00. Tidak ada kebijakan yang mengatur mekanisme pengadaan dan tarif pemasangan reklame di BRT. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Lampiran, Angka Romawi VIII, Huruf b, Angka 2, butir b), bahwa Penyewaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 5) besaran sewa ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir. Permasalahan tersebut diatas mengakibatkan Dishubkominfo tidak memiliki pedoman dalam melakukan pengadaan pemasangan reklame di BRT. Kondisi tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Semarang belum menyusun kebijakan tentang reklame di BRT. Atas permasalahan sependapat karena:

tersebut,

Kepala

Dishubkominfo

menyatakan

tidak

1) Tidak terdapat aturan yang mewajibkan pemanfaatan barang milik daerah dengan bentuk sewa dilaksanakan melalui mekanisme lelang; 2) Kerjasama pemanfaatan dilaksanakan dengan pertimbangan yaitu apabila tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan barang milik daerah dimana biaya-biaya tersebut merupakan kebutuhan pokok guna pemanfaatan barang milik daerah dimaksud; 3) Perolehan harga akhir kerjasama pengelolaan media BRT dengan PT MIA sebesar Rp10.000.000,00 merupakan harga penawaran tertinggi untuk daerah Kota Semarang.



BPK menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dishubkominfo untuk menyusun kebijakan berkaitan dengan tarif pemanfaatan bus sebagai ruang iklan. 2. Pengadaan Belanja Barang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang TA 2011, terdapat pos anggaran Belanja Barang sebesar Rp511.950.960.112,00 dan terealisasi sebesar Rp461.754.142.715,00 (90,19%). Dalam rincian belanja barang tersebut, terdapat realisasi diantaranya berupa Pengadaaan Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pengadaaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor pada Sekretaris Daerah (Setda). 1)

Pengadaaan Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp228.900.000,00 Tidak Diyakini Kewajarannya

Pada tahun 2011 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, didalam kegiatan tersebut dianggarkan Belanja Bahan Pangan dengan kode rekening 1.13.1.13.02.02.017.5.2.2. 02.08 sebesar Rp230.000.000,00. Dari hasil penelahaan terhadap dokumen pengadaan dan dokumen perikatan dengan rekanan, diketahui hal-hal berikut . (1) BPBD memecah nilai pengadaan untuk kegiatan yang serupa Hasil Belanja Bahan Pangan tersebut direalisasikan sebesar Rp228.900.000,00. Dari antara realisasi sebesar tersebut terdapat pengadaan senilai Rp96.000.000,00 yang dimenangkan oleh CV. SM dan terdapat pengadaan senilai Rp99.400.000 yang dimenangkan oleh CV. AS. Proses pengadaan dilakukan dengan metode penunjukkan langsung baik untuk pekerjaan yang dimenangkan oleh CV. SM maupun yang dimenangkan oleh CV. AS. Spesifikasi barang atas pengadaan yang dimenangkan baik oleh CV. SM maupun CV. AS sebenarnya memiliki spesifikasi yang sama, sehingga hal ini mengindikasikan adanya upaya pemecahan kontrak. (2) BPBD menunjuk rekanan pelaksana yang tidak memenuhi syarat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh CV. SM bernomor 149169/11.01/PM/IV/2008 tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah menunjukkan bahwa lingkup pekerjaan adalah jasa perdagangan atas barang cetakan, mebelair, rambu lalu lintas, bahan bangunan, konstruksi, besi, pakaian jadi, dan tekstil. Sedangkan SIUP yang dimiliki oleh CV. AS bernomor 775-1241/11.01/PK/IV/2008 tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah menunjukkan bahwa lingkup pekerjaan adalah jasa perdagangan atas barang cetakan/elektronika, makanan ternak, oli dalam kaleng, aspal, perlengkapan pegawai, mebelair, perabot rumah tangga, pakaian jadi dan tekstil. Dengan demikian, CV.SM dan CV.AS tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan pengadaan bahan pangan karena SIUP yang dimiliki baik oleh CV. SM dan CV. AS tidak menunjukkan bahwa rekanan tersebut mempunyai kualifikasi bahan pangan. (3) Rekanan pelaksana kegiatan merupakan perusahaan terafiliasi CV. SM dan CV. AS terbukti berafiliasi karena berdasarkan dokumen Akte Notaris Pendirian Perusahaan tercantum bahwa pemilik kedua perusahaan tersebut adalah orang yang sama yaitu Bapak Shy dan Ibu Spr Berdasarkan dokumen SIUP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak juga diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut berdomisili di tempat yang sama. Terafiliasinya kedua perusahaan tersebut membuat prosedur survey harga pasar yang dijadikan dasar dalam penentuan HPS tidak dapat diyakini karena sumber data harga sebenarnya berasal dari sumber yang sama. (4) Harga Perkiraan sendiri (HPS) tidak menunjukan volume yang terukur Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen tidak mencantumkan volume barang yang terukur. Dalam HPS hanya disebutkan spesifikasi jenis barang yang hendak diadakan yaitu berupa kecap manis, sambal, minyak goreng, susu kaleng, sarden, teh, gula pasir, mie instan, kopi dan roti sejumlah 1 set seharga Rp90.681.818,00 ditambah PPN sebesar Rp9.068.181,00 untuk pekerjaan yang dimenangkan CV.SM dan 1 set seharga Rp90.590.909 ditambah PPN sebesar Rp9.059.090,00 untuk pekerjaan CV. KS. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam dokumen HPS hanya dicantumkan jumlah kebutuhan sebanyak 1 set dengan tidak memperinci lebih lanjut jumlah atas masingmasing item barang. Berdasarkan klarifikasi lebih lanjut secara tertulis yang dibuat oleh BPBD dinyatakan bahwa harga satuan dari paket tersebut adalah senilai Rp135.000,00. Dengan demikian, dengan total nilai SPK pekerjaan pengadaan paket bahan pangan tahun 2011 sebesar Rp228.900.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. AS, CV. SM dan CV. STM yang masing – masing sebesar Rp99.400.000,00, Rp99.500.000,00 dan Rp30.000.000,00, terdapat penghitungan kekurangan jumlah paket yang tidak dikirim sebanyak 834 paket atau senilai Rp112.590.000,00. Atas nilai tersebut telah dilakukan penyetoran kembali ke kasda pada tanggal 24 Mei 2012. 2)

Pengadaaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sekretaris Daerah Senilai Rp320.045.000,00 Dilaksanakan Oleh Rekanan Yang Tidak Memenuhi Syarat.

Pada tahun 2011 Sekretariat Daerah Kota Semarang melaksanakan beberapa kegiatan pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan berupa belanja barang dan jasa untuk rehabilitasi konstruksi bangunan dan taman. Kegiatan tersebut dianggarkan dalam tiga kode rekening, dengan rincian disajikan dalam tabel 1.2



Tabel 1.2. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Pagar Bangunan No

Kode

Uraian

Anggaran

Realisasi

Persentase

Rekening 1

1.20 1.20.03 02

Belanja pemeliharaan gedung

021 5 2 2 20 02

kantor, rumah dinas dan pagar

1.140.730.500

1.106.271.000

96,98%

868.658.000

783.624.400

90,21%

1.330.271.500

1.284.499.500

96,56%

bangunan 2

1.20 1.20.03 02


022 5 2 2 20 02

kantor, rumah dinas dan pagar bangunan

3

1.20 1.20.03 02


026 5 2 2 20 02

kantor, rumah dinas dan pagar bangunan

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Penjabaran Pemkot Semarang TA 2011

Selanjutnya dilakukan uji petik terhadap beberapa pekerjaan dalam ketiga mata anggaran tersebut. Uji petik dilakukan terhadap lima kegiatan, dengan rincian ditampilkan dalam tabel 1.3 berikut : Tabel 1.3. Daftar Uji Petik Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan No

No. SPK

Uraian

/Tanggal 1

602/69.9

Pekerjaan pembuatan Taman Samping

8 Juli 2011

Ruang Tamu dan Taman Depan Aula Rumdin

Nilai

Penyedia

Pekerjaan

Jasa

37.932.000,00

CV. B

37.647.000,00

CV. SU

94.590.000,00

CV. SA

94.443.000 ,00

CV. S

55.433.000,00

CV. SU

Walikota Semarang 2

3

4

602/69.7

Pekerjaan perbaikan atap Gedung PKK/

7 Juli 2011

Dharma Wanita Pemkot Semarang

602/40.28

Pekerjaan pembuatan Taman dan Kolam Air

18 Maret 2011

Mancur Rumah Dinas Walikota Semarang

602/62.22

Pekerjaan pembuatan Kolam Ikan Depan

1 Juni 2011

dan Pemeliharaan/ perbaikan Kolam Ikan Belakang Rumah Dinas Walikota Semarang

5

602/89.10

Pekerjaan penambahan tanaman taman

20 Juni 2011

kolam air mancur Rumah Dinas Walikota Semarang Jumlah

320.045.000,00

Sumber: Dokumen Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) ketiga pekerjaan tersebut, diketahui bahwa pekerjaan tersebut berupa pekerjaan jasa konstruksi. Hasil pemeriksaan atas dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) masing-masing rekanan pada kelima pekerjaan tersebut, diketahui bahwa bidang usaha perdagangan yang tercantum dalam SIUP masing-masing rekanan tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.



Hal di atas menunjukkan bahwa secara administratif, rekanan-rekanan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pada saat proses pengadaan barang/jasa pekerjaan tersebut. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa rekanan-rekanan tersebut melanggar ketentuan bahwa pemilik SIUP dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaannya dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: (1) Pasal 1 bahwa Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan : (7) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (13) Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. (2) Pasal 5 bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) efisien; (b) efektif; (c) transparan; (d) terbuka; (e) bersaing; (f) adil/tidak diskriminatif; dan (g) akuntabel. (3) Pasal 6 bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: (1)) Poin (c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; (2)) Poin (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3)) Poin (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan (4) Pasal 11 bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: (1)) Poin (a). menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: ((1)) spesifikasi teknis Barang/Jasa; ((2)) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan ((3)) rancangan Kontrak. (2)) Poin (e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; (5) Pasal 19 ayat (1) bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a). memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; (6) Pasal 24 ayat (3) bahwa dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang: (c) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; (7) Pasal 51 ayat (2) bahwa Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu; (b) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak



(8)

(9) (10) (11)

(12)

(13)

(14)

ditandatangani; (c) pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; (d) dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pasal 57 ayat (5) bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: (a) survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda; (b). membandingkan harga penawaran dengan HPS Pasal 66 ayat (1) bahwa PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara. Pasal 66 ayat (5) bahwa HPS digunakan sebagai: (a). alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; Pasal 66 ayat (7) bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: (i). informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 75 ayat (2) bahwa Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Pasal 118 ayat (1) bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: (c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan; Pasal 118 ayat (2) bahwa Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: (1)) sanksi administratif; (2)) sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; (3)) gugatan secara perdata; dan/atau (4)) pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

(15) Pasal 118, ayat (3), bahwa Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam. 2) Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 tahun 2009 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan, pasal 21 bahwa Pemilik SIUP dilarang menggunakan SIUP yang dimiliki untuk melakukan kegiatan : (a) usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaannya dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP; pasal 24 ayat (1) bahwa Sanksi administrasi pencabutan SIUP dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut : (a) melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan SIUP yang dimiliki. Permasalahan tersebut mengakibatkan : 1) Pembayaran Pengadaan Bahan Pangan sebesar Rp198.900.000,00 tidak dapat diyakini kesesuaian dengan barang yang diterima; 2) Pengadaaan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada Sekretaris Daerah Senilai Rp320.045.000,00 tidak diyakini sesuai dengan hasil yang direncanakan. BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH


Kondisi tersebut terjadi karena: 1) Pemenang Lelang tidak memenuhi kualifikasi; 2) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak cermat melakukan prosedur survey harga pasar dan tidak cermat melakukan evaluasi kualifikasi; 3) Pejabat Pembuat Komitmen tidak cermat dalam menyusun HPS dan kontrak; 4) Panitia pengadaan tidak cermat dalam memilih pelaksana kegiatan. Atas permasalahan tersebut, 1) Kepala BPBD menyatakan: (1) Output dari kegiatan tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan dalam rangka penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya kegiatan dilaksanakan dengan metode Penunjukkan Langsung dimana pelaksanaaanya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pada saat terjadinya bencana; (2) SIUP CV. AS menunjukkan lingkup pekerjaan jasa boga sehingga menurut pemahaman dan pengetahuan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa CV. AS telah memenuhi spesifikasi pekerjaan; (3) Kepala BPBD menyadari bahwa CV SM dan AS adalah perusahaan afiliasi dan hal ini dikarenakan ketidakcermatan pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam meneliti dokumen prakualifikasi; (4) HPS memang belum menunjukkan volume yang terukur karena kealpaan pejabat pengadaan barang dan jasa, tetapi dalam BAST sudah menunjukkan volume pekerjaan, dan hal ini juga sesuai dengan Survey harga pasar yang telah dilaksanakan sebelum menentukan HPS, sehingga hal tersebut hanya merupakan kesalahan administratif dan kealpaan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2) Kepala Bagian Rumah Tangga dan Santel Setda menyatakan mengakui tidak cermat dalam dalam memilih pelaksana kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaanpekerjaan tersebut oleh penyedia barang dan jasa telah dilaksanakan baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan Surat Perintah Kerja. Dari kelima rekanan yang menurut pemeriksaan BPK tidak mempunyai SIUP bidang jasa konstruksi, terdapat CV. S yang mempunyai SIUP bidang jasa konstruksi. Atas komentar instansi tersebut, BPK RI menyatakan bahwa SIUP CV. S atas izin jasa konstruksi tertanggal 11 Juli 2011, yaitu setelah pemilihan pelaksana pekerjaan dilakukan dan setelah SPK ditandatangani. BPK menyarankan Walikota Semarang agar : 1) Menginstruksikan Kepala BPBD untuk melakukan evaluasi kontrak perikatan dengan pihak ketiga sebelum kontrak ditandatangani sehingga jelas mengatur barang/jasa yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Semarang; 2) Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Pejabat pengadaan Barang dan Jasa di masa mendatang cermat dalam memilih pelaksana kegiatan sesuai dengan kompetensinya.



3. Pengadaan Software pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Tata Kota dan Perumahan tidak sesuai ketentuan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang TA 2011, terdapat pos anggaran Belanja Modal sebesar Rp412.365.335.395,00 dan terelisasi sebesar Rp305.708.572.973,00 (74,14%). Dalam rincian belanja modal tersebut, terdapat pos anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.375.593.370,00 dan terealisasi sebesar Rp17.361.980.409,00 (85,21%), diantaranya berupa kegiatan pengadaan Sistem Aplikasi PBB Online di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan pengadaan Pembaharuan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi di Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang. 1)

Kelebihan Pembayaran sebesar Rp3.160.731.500,00 pada Pengadaan Sistem Aplikasi PBB online di DPKAD

Pemerintah Kota Semarang menganggarkan pengadaan jasa sistem aplikasi PBB online, yang dianggarkan sebesar Rp4.303.705.000,00 dalam APBD Perubahan TA 2011 dan direalisasikan sebesar Rp4.171.116.400,00 (96,92%). Kegiatan ini merupakan pengadaan prasarana pendukung pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya ini dikelola oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh rekanan PT. AIS berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Sistem Aplikasi PBB Online No.027.2/1450 tanggal 2 November 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender. Kontrak ini ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada rekanan No.027/1453 tanggal 2 November 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 027/BP/23 tanggal 2 November 2011. Pekerjaan ini dinyatakan selesai tanggal 19 Desember 2011 dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No. 027/BP/PBJ-AplikasiPBB/03. Berdasarkan berita acara tersebut, dinyatakan bahwa rekanan terlambat 3 hari dalam menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga dikenai denda sebesar 3 hari x 1 per mil dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp12.513.349,00. Atas keterlambatan ini, rekanan telah menyetor ke Kas Daerah berdasarkan bukti setor ke Kas Daerah tanggal 21 Desember 2011. Selanjutnya, pihak rekanan dibayar lunas sesuai dengan nilai kontraknya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7820/LS/2011/RT tanggal 22 Desember 2011. Pada 5 Januari 2012, diadakan acara Peluncuran Pendaerahan PBB oleh Walikota Semarang dan perwakilan dari Kantor Perwakilan Ditjen Pajak Jawa Tengah di Balaikota Semarang, yang diantaranya diisi oleh acara demo aplikasi sistem

(http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=56871). Berdasarkan penelusuran atas dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada dokumen lampiran kontrak tersebut, diketahui bahwa nilai kontrak tersebut tersusun atas dua komponen biaya, yaitu Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil (Tabel 1.4). Kedua komponen biaya ini sesuai dengan yang tercantum dalam komponen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ada pada dokumen pengadaan. Rincian atas kedua komponen biaya ini disajikan dalam Lampiran 1. Nilai HPS merupakan nilai harga perkiraan yang disusun oleh PPK, yang digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Nilai HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisa perhitungan HPS berasal dari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)



yang berisi uraian kegiatan yang akan dikerjakan oleh penyedia jasa konsultansi. KAK merupakan acuan spesifikasi teknis atas hasil pekerjaan yang diharapkan. Tabel 1.4. RAB Pekerjaan Pengadaan SIM PBB Online Uraian

No

Total harga

1.

Biaya Langsung Personil

3.354.260.000,00

2.

Biaya Langsung Non Personil

437.664.000,00

Sub Total

3.791.924.000,00

PPN 10%

379.192.400 Total

4.171.116.400

Sumber: Surat Penawaran PT. AIS pada Dokumen Administrasi (Asli) Pekerjaan Sistem PBB On Line; Surat Perintah Kerja No.027/1453 tanggal 2 November 2011

Dokumen KAK disusun oleh PPK dan berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, keluaran yang diinginkan serta sumber pendanaan. KAK juga memuat besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan. Perkiraan biaya pekerjaan ini berupa analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan). Analisa KAK inilah yang kemudian dituangkan menjadi komponen penyusun HPS dan menjadi dasar teknis pekerjaan konsultansi. Atas penyusunan KAK dan komponen biaya HPS untuk pekerjaan ini, tidak ada dokumentasi dasar analisa dan perhitungan yang dapat dipertanggung jawabkan. Hasil pemeriksaan atas rincian komponen biaya langsung personil dan biaya langsung non personil menunjukkan kondisi sebagai berikut. (1) Pembayaran komponen biaya langsung personil tidak sesuai dengan realisasi kegiatannya. Biaya Langsung Personil merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga ahli untuk mengerjakan pekerjaan yang dimaksud. Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan Biaya Langsung Personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari asosiasi profesi. Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaaan yang berupa dokumen KAK, disebutkan bahwa : ”10. JADWAL KEGIATAN. Kegiatan ini akan direncanakan dalam waktu maksimal 3 bulan proses pengadaan barang dan jasa konsultan, paralel dengan Pelatihan serta pendampingan aplikasi implementasi” Hal diatas menunjukkan bahwa jangka waktu pekerjaan maksimal adalah selama tiga bulan, sesuai ketentuan yang berlaku yaitu memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran. Dalam dokumen KAK juga disebutkan bahwa pekerjaan ini membutuhkan 44 personil tenaga ahli dengan masa kerja 2 bulan dan12 bulan, tergantung posisi dari masing-masing personil. Hal ini menunjukkan ketidakwajaran penyusunan dokumen KAK, karena analisa kebutuhan tenaga ahli tidak tepat, sehubungan dengan perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan



Ketika dilakukan penelusuran pada RAB atas rincian Biaya Langsung Personil tersebut, diketahui bahwa pekerjaan ini menggunakan personil sejumlah 44 orang, dengan jumlah masa kerja masing-masing 2 bulan atau 12 bulan. Sementara, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, seperti yang tertuang dalam dokumen kontrak, hanya selama 45 hari kalender (setara 1,5 bulan kalender). Dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Sistim Aplikasi PBB Online No.027.2/1450, butir 6, dinyatakan bahwa, “Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak” Dalam dokumen Syarat-Syarat Umum Kontrak No.027.2/1452, butir 1.22 dan 1.23, disebutkan bahwa, “Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum dalam SPMK” Dalam dokumen SPMK No. 027/BP/23, disebutkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 45 hari kalender. Dalam jangka waktu tersebut, pihak rekanan telah menyelesaikan pekerjaan, diperiksa oleh tim pemeriksa pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak Pemerintah Kota Semarang. Atas penyelesaian ini, pihak penyedia jasa telah dibayar lunas 100%. Kondisi di atas menunjukkan bahwa terdapat ketidakwajaran perhitungan komponen biaya langsung personil. Pada RAB dalam dokumen kontrak, personil diperhitungkan untuk bekerja selama 12 bulan dan 2 bulan. Sementara dalam realisasinya, pekerjaan hanya dikerjakan selama 1,5 bulan, sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang diatur dalam kontrak. Sehingga, terjadi kelebihan pembayaran atas Biaya Langsung Personil sebanyak 0,5 bulan dan 10,5 bulan yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. Rincian perhitungan RAB biaya langsung personil dan kelebihan pembayarannya ditampilkan di Lampiran 1. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa BPK-RI ke Pos Unit Pelayanan PBB Online, diketahui bahwa personil yang dimaksud dalam kontrak tidak berada di lokasi. Di lokasi justru ditemui beberapa orang yang mengaku sebagai staf dari PT. AIS, namun identitas dan kualifikasinya berbeda dengan personil yang dimaksud dalam kontrak. (2) Pembayaran komponen biaya langsung non-personil tidak sesuai dengan dokumen pertanggung jawaban Komponen Biaya Langsung Non-Personil yang terkait dengan pekerjaan ini, diantaranya adalah berupa : (1) biaya sewa jaringan MPLS (Multi Protocol Label Switching) Bank atau Payment Gateway (layanan koneksi host to host dengan pihak Bank) selama 12 bulan, (2) pengadaan Map GIS sebanyak 1 paket, (3) pengadaan foto satelit kota Semarang seluas 374 km2,



(4) biaya operasional kantor, meliputi sewa kendaraan, operasional kantor dan biaya telepon dan komunikasi lainnya selama 12 bulan, dan (5) biaya pelaporan, yang terdiri dari laporan awal, pertengahan dan akhir, sebanyak masing-masing 5 buku. Atas pengeluaran biaya-biaya tersebut, pihak rekanan tidak melampirkan bukti pembayaran resmi. Biaya sewa jaringan Payment Gateway, pengadaan Map GIS dan pengadaan foto satelit hanya bisa disediakan oleh penyedia jasa/barang resmi. Produk Map GIS dan foto satelit merupakan produk digital yang diproduksi oleh produsen resminya. Masing-masing produk dilengkapi dengan jaminan keaslian atau lisensi, untuk menjamin konsumen pengguna produk atas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) produsen. Tanpa adanya bukti pembayaran resmi untuk penyediaan jasa dan bukti keaslian produk barang, komponen biaya non personil ini tidak bisa dibayarkan. Biaya operasional kantor diperhitungkan untuk operasional selama 12 bulan. Sedangkan senyatanya, personil yang dimaksud dalam kontrak hanya bekerja selama 45 hari kalender (setara 1,5 bulan kalender), sehingga terjadi kelebihan pembayaran untuk biaya operasional kantor selama 10,5 bulan. Biaya pelaporan diperhitungkan dengan harga satuan sebesar Rp1.940.000,00 per buku laporan. Setelah dilakukan cek fisik atas buku laporan yang dimaksud, diketahui bahwa bentuk fisik laporan berupa naskah fotocopy dalam ukuran A4 setebal 80 halaman dengan jilid ring. Berdasarkan standar satuan harga Kota Semarang tahun 2011, analisa perhitungan biaya atas fisik satu buku laporan tersebut dinilai maksimal Rp30.000,00. Sehingga terdapat kelebihan pembayaran untuk 15 buku laporan. Rincian perhitungan atas seluruh kelebihan pembayaran Biaya Langsung NonPersonil yang harus dikembalikan ke Kas Daerah, ditampilkan di Lampiran 1. 2)

Pekerjaan Pengadaan Citra Satelit Dinas Tata Kota dan Perumahan tidak dapat menunjukkan Bukti Keasliannya.

Untuk Tahun Anggaran 2011, anggaran belanja modal sebesar Rp412.365.335.395,00 terealisasi sebesar Rp305.708.572.973,00 atau 74,14% yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp89.219.481.876,00. Di dalam rincian belanja modal terdapat Belanja Aset Tetap lainnya yang dianggarkan sebesar Rp20.375.593.370,00 dan terealisir sebesar Rp17.361.980.409,00. Di dalam belanja aset tetap lainnya terdapat pembelanjaan untuk pengadaan sistem aplikasi komputer. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) merencanakan kegiatan Pembaharuan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi. Untuk kegiatan Pembaharuan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi, dianggarkan sebesar Rp372.500.00,00 dan direalisasikan sebesar Rp350.812.000,00 (94,18%), melalui kontrak kerjasama No.050/1063 tanggal 16 Agustus 2011. Proses pemilihan penyedia jasa untuk kegiatan ini dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa, dan dimenangkan oleh rekanan PT. TBPG. Nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp350.812.000,00 seperti yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdiri dari dua komponen biaya, yaitu biaya langsung personil dan biaya langsung non personil, dengan rincian ditampilkan pada tabel 1.5.



Tabel 1.5. RAB Pekerjaan Pembaharuan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi No.

Uraian Pekerjaan

Harga Satuan (Rp)

1.

Biaya Langsung Personil

179.500.000,00

2.

Biaya Langsung Non Personil

139.812.000,00

Total

318.920.000,00

PPN 10% Jumlah Total

31.892.000,00 350.812.000,00

Sumber: Kontrak Pekerjaan Pembaharuan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi No.050/1063 tanggal 16 Agustus 2011

Rincian atas kedua komponen biaya ini ditampilkan di Lampiran 2. Selanjutnya dilakukan penelusuran atas biaya non personil atas pekerjaan ini, yaitu berupa komponen biaya pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi. Pada dokumen RAB, komponen biaya ini dihitung sebesar Rp90.000.000,00. Citra satelit yang dimaksud dalam pekerjaan ini merupakan citra satelit Quickbird yang diproduksi oleh Digital Globe Inc. Berdasarkan policy information-nya Digital Globe Inc memberikan lisensi atas penggunaan data resolusi tinggi miliknya. Atas pengadaan citra satelit ini, tidak terdapat dokumen yang dapat membuktikan originalitas produk ini. Data yang ada hanya berupa bukti delivery order dan invoice dari PT. BGI selaku penyedia produk. Berdasarkan data resmi dari Digital Globe Inc, diketahui bahwa PT. BGI tidak terdaftar sebagai authorized partner/reseller. Hal ini menunjukkan, bahwa produk citra satelit yang ada pada pekerjaan ini tidak diyakini originalitasnya dan tanpa lisensi orisinalitas dari penyedia barang, produk ini tidak bisa digunakan/dimanfaatkan secara legal. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1) Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (1) Pasal 1 bahwa Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan : (14) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. (2) Pasal 6 bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; (3) Pasal 49 ayat (7) butir e bahwa unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan (4) Pasal 66 ayat (5) bahwa HPS digunakan sebagai: a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. (5) Pasal 66 Ayat (7) bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: (i) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (6) Lampiran IV-A Huruf A, Angka 1, Rencana Umum Pengadaan, bahwa:



PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri dari: (c). Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang meliputi: (3) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia, dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; (5) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan; dan (6) analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan). (7) Lampiran IV-A Huruf A, Angka 3, huruf a, butir 2), poin i), bahwa Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/ workshop/lokakarya, dan lain-lain. (8) Lampiran IV-A Huruf A, Angka 10, huruf c, angka 2), huruf k), butir 3), poin (n), bahwa Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak. (9) Lampiran IV-A Huruf B, Angka 1, huruf v, angka 5), huruf b), bahwa Unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut : (1)) 1 (satu) bulan dihitung minimal 22 (dua puluh dua) hari kerja; (2)) 1 (satu) hari kerja dihitung minimal 8 (delapan) jam kerja. (10) Lampiran IV-A Huruf C, Angka 2, huruf j, bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan: (1)) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: (b) pembayaran dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak. (2)) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan. 2) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) No.027.2/1452 tanggal 2 November 2011, Angka 10, Hak Atas Kekayaan Intelektual, bahwa Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh penyedia. 3) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) No.050/1063 tanggal 16 Agustus 2011, Angka 10, Hak Atas Kekayaan Intelektual, bahwa Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI oleh penyedia.



Permasalahan tersebut mengakibatkan: 1) Terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp2.901.027.500,00 atas Biaya Langsung Personil dan sebesar Rp 259.704.000,00 atas Biaya Langsung Non-Personil. Sehingga total, terjadi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan ini sebesar Rp3.160.731.500,00 2) Pembayaran atas Citra Satelit sebesar Rp90.000.000,00 tidak didukung bukti pembayaran produk dan bukti originalitas sesuai spesifikasi dalam kontrak. Tanpa adanya bukti pembayaran resmi dari penyedia jasa dan bukti keaslian produk barang, komponen biaya non personil ini tidak bisa dibayarkan. Kondisi tersebut terjadi karena :

1). Pembayaran kegiatan pengadaan SIM PBB Online tidak memperhatikan realisasi kegiatannya;

2). Rekanan tidak dapat menunjukkan bukti keaslian atas produk yang diadakan. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melalui: 1) Kepala DPKAD menyatakan tidak sependapat karena: (1) Metodologi yang digunakan pada KAK secara dasar menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) yang terdiri dari fase Definition, fase Construction dan fase Implementation. Fase pertama dan kedua memerlukan waktu penyelesaian selama 45 hari kalender. Fase Implementation dilaksanakan setelahnya dengan estimasi waktu sampai dengan bulan kedua belas tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2012 sesuai dengan berakhirnya masa kontrak dan berakhirnya jaminan pelaksanan dari PT. AR Nomor HDO/BPB/13/2011/04710 tanggal 19 Desember 2011; (2) Bukti pembayaran resmi telah dapat disajikan oleh Pemerintah Kota Semarang, kecuali untuk pembayaran biaya personil langsung tenaga ahli serta tenaga pendukung untuk bulan April-Oktober 2012 belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang; (3) Pemerintah Kota Semarang menyadari adanya kekurangwajaran dalam biaya pelaporan sehingga PT AIS wajib mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp23.486.000,00 ke Kas Daerah; (4) Pemerintah Kota Semarang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi PBB Online Kota Semarang Tahun 2011 (Laporan Akhir Nomor 027/BP/PBJ-Aplikasi PBB/03 tanggal 19 Desember 2011; (5) Dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Semarang tidak menggunakan Keppres Nomor 54 tahun 2010 melainkan menggunakan Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang akan membedakan pemahaman persepsi dan menjadikan multi tafsir untuk penentuan analisa HPS. Pemerintah Kota Semarang menggunakan acuan Standar Pedoman Minimal 2010 dari INKINDO dan tidak menggunakan analisis perhitungan biaya langsung personil dari SE Bersama tentang RAB BAPPENAS dan Menkeu Nomor 1203/DII/03/2000 SE-38/A/2000 perihal Petunjuk Penyusunan RAB untuk Jasa Konsultasi atau biaya langsung personil (remuneration) dan biaya langsung non personil (direct reimbursable



cost) karena setelah terbitnya Perpres 54 tahun 2010, SE Bersama tersebut sudah tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan analisa HPS atas biaya langsung personil dan biaya langsung non personil; (6) Pemerintah Kota Semarang menyampaikan tambahan data berupa dokumen jaminan pelaksanaan dari PT. AR No.HDO/BPB/13/2012/04752 tanggal 1 Februari 2012 sebesar Rp3.058.768.900,00 yang menjamin pelaksanaan pelelangan pekerjaan “Sistem Aplikasi PBB Online” oleh PT. AIS berdasarkan Kontrak Nomor 027.2/145.2 tanggal 2 November 2011, berlaku sejak 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012. Menurut keterangan PPK, dokumen tersebut merupakan alat pengikat agar rekanan tetap melaksanakan pekerjaan hingga tanggal 31 Oktober 2012. 2) Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan menyatakan bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga pada kontrak kegiatan pembaharuan data primer Citra Satelit Resolusi Tinggi, harga negosiasi untuk Citra Satelit Resolusi Tinggi sebesar Rp90.000.000,00. Apabila bukti resmi dan originalitas produk dipertanyakan, kami akan berusaha untuk memenuhi data-data pendukung bahwa data yang disajikan adalah produk resmi. Atas komentar Kepala DPKAD tersebut, BPK RI menyatakan bahwa: 1) Dokumen jaminan pelaksanaan pekerjaan tambahan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Semarang tidak tepat, karena Surat Perjanjian PT. AIS dengan Pemerintah Kota Semarang No.027.2/1450 tanggal 2 November 2011 untuk melaksanakan Pekerjaan Sistim Aplikasi PBB Online menyatakan bahwa kontrak berlaku efektif hingga tanggal penyelesaian kontrak, yaitu pada hari ke 45 atau pada tanggal 17 Desember 2011. Hal ini dibuktikan dengan ditanda tanganinya berita acara penyelesaian pekerjaan pada 19 Desember 2011; 2) Bukti setor atas potongan PPH 21 menunjukkan penyetoran baru dilakukan pada 24 April 2012 yang mengindikasikan penyetoran baru dilakukan setelah proses audit dan klarifkasi data oleh BPK ; 3) Pembayaran telah dilakukan 100% pada tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Pemerintah Kota Semarang dan Pihak PT AIS yang menunjukkan pekerjaan telah disepakati selesai dalam waktu 45 hari. Hal ini sesuai dengan KAK yang menyebutkan maksimal penyelesaian pekerjaan adalah 3 bulan. Bukti penyelesaian pekerjaan juga didukung dengan disusunnya Laporan Akhir Nomor 027/BP/PBJ-Aplikasi PBB/03 tanggal 19 Desember 2011. BPK menyarankan Walikota Semarang agar : 1) Menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.160.731.500,00. 2) Menginstruksikan Kepala DTKP agar memerintahkan mempertanggungjawabkan dan menunjukkan bukti orisinalitas barang.


PPTK


4. Penerima Belanja Bantuan Sosial Belum Pertanggungjawaban Sebesar Rp1.410.900.000,00

Menyampaikan

Laporan

Pada Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2011, Pemerintah Kota Semarang telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp114.781.495.000,00 dengan realisasi sebesar Rp104.553.067.830,00 atau sebesar 91,09% dari anggaran. Pengelolaan belanja bantuan sosial Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 A tanggal 24 Januari 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan. Mekanisme pemberian bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Dinas DPKAD Nomor 466/319 tanggal 27 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial. Hasil pengujian secara uji petik atas dokumen laporan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial pada beberapa SKPD pengelola menunjukkan bahwa realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp1.410.900.000,00, belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban. Rincian dalam tabel berikut. Tabel 1.6. Daftar Bantuan Sosial yang belum didukung pertanggungjawaban No

SKPD

Kegiatan

No. SP2D

Pelaksana 1 1.

Nilai (Rp)

2

3

4

Bagian

Bantuan Kepada LPDU Unissula

675/LS/2011/RT tanggal

Kesejahteraan

Semarang

13/12/2011

Bantuan Kepada Sekolah

8589/LS/2011

Penghafal Al-Quran

tanggal 30/12/2011

Bagian

Bantuan Pembangunan Tempat

3728/LS/2011

Pembangunan

Ibadah Tahap I

tanggal 05/08/2011


5625/LS/2011

Ibadah Tahap II

tanggal 24/10/2011


8254/LS/2011

Ibadah Tahap II

tanggal 20/10/2011

Bantuan Operasional LPMK

0867/LS/2011/RT

5 75.000.000,00

Rakyat

2.

3.

Bapermasper

dan

KB

75.000.000,00

368.500.000,00

495.000.000,00

185.000.000,00

212.400.000,00

tanggal 28/03/2011 Jumlah

1.410.900.000,00

Pertanggungjawaban atas belanja bantuan sosial tersebut hanya berupa tanda terima/kwitansi, bukti transfer, dan tanpa adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disertai bukti-bukti yang sah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: (1) Pasal 132 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan ayat (2) yaitu Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh pejabat



yang berwenang dan bertangung jawab atas kebenaran material yang timbul dan penggunaan bukti dimaksud. (2) Pasal 133 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang, dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. 2) Pasal 16 Peraturan Walikota Nomor 1 A Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan: (1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota kepada SKPKD atau SKPD perencana bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan; (2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana harus disertai bukti-bukti yang sah. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja bantuan sebesar Rp1.410.900.000,00 tidak dapat diyakini kesesuaian dengan tujuan pemberian bantuan. Kondisi tersebut terjadi karena: 1) PPTK dan Kepala Dinas SKPD teknis tidak aktif dalam melakukan monitor laporan penggunaan dana oleh penerima bantuan sosial; 2) Tidak adanya mekanisme sangsi bagi penerima bansos yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban. Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB) menyatakan bahwa LPMK banyak yang terlambat menyusun LPJ karena kesibukan individu. PPTK kurang maksimal dalam memonitor laporan penggunaan dana oleh LPMK karena kurangnya personil yang menangani. Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah menyatakan bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh berupa monitoring di lapangan atas kegiatan pemberian bantuan sosial pembangunan/rehab tempat ibadah dengan hasil bahwa dana bantuan sudah direalisasikan, dan sosialisasi kewajiban penyampaian laporan pertangungjawaban kepada penerima bantuan serta mengumpulkan LPJ langsung kepada penerima bantuan dibantu oleh pihak kelurahan. Namun masih terkendala oleh ketidakmampuan beberapa penerima bantuan untuk menyusun administrasi dalam membuat LPJ. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah menyatakan bahwa secara langsung ataupun tidak langsung petugas sering mengingatkan penerima bantuan agar segera melaporkan penggunaan bantuan namun penerima bantuan tidak segera membuat laporan, bahkan sulit diminta pertanggungjawaban.



BPK menyarankan Walikota Semarang agar: 1) Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bapermasper dan KB agar memonitor pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan sosial; 2) Memberikan sanksi bagi para penerima bantuan yang tidak menyampaikan LPJ berupa tidak diberikannya lagi bantuan kepada yang bersangkutan di masa mendatang.

5. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Semarang Meminjampakaikan Barang Habis Pakai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemerintah Kota Semarang menjalankan tugas dan fungsi yang diantaranya adalah melaksanakan tes uji KIR untuk kendaraan roda empat yang difungsikan sebagai alat angkut barang atau alat angkut penumpang. Berkaitan dengan pelaksanaan tes uji KIR kendaraan, Dishubkominfo memerlukan Stiker Tanda Samping dan Plat Uji. Stiker Tanda Samping dan Plat Uji dalam Laporan Keuangan Dishubkominfo dikategorikan sebagai Persediaan Barang Cetakan. Nilai Persediaan Stiker Tanda Samping dan Plat Uji pada akhir tahun 2011 masing-masing sebesar Rp152.127.360,00 dan Rp113.766.850,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa telah terjadi peminjaman dari Dishubkominfo Kota Semarang kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal atas Stiker Tanda Samping dan Plat Uji masing-masing sebanyak 2.300 set stiker dan 1.500 keping plat uji. Dasar dari peminjaman tersebut berupa surat permohonan dari Kepala Dinas peminjam dan dijawab oleh surat dari Kepala Dinas pemilik Barang. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007, Bab VIII tentang pemanfaatan, yang menyatakan : 1) Pinjam Pakai (1) Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada instansi pemerintah, antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah. (2) Pinjam pakai selain hal tersebut di atas, dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Syarat-syarat pinjam pakai barang milik daerah adalah : (1)) barang milik daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD; (2)) barang milik daerah yang dipinjampakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukkannya; (3)) pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi atau SKPD; (4)) barang milik daerah yang dipinjampakaikan harus merupakan barang



yang tidak habis pakai; (5)) peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman; (6)) peminjam bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang; (7)) jangka waktu pinjam pakai maksimal selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali; (8)) pengembalian barang milik daerah yang dipinjam pakaikan harus dalam keadaan baik dan lengkap. Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya potensi persediaan yang tidak dapat digunakan pada saat dibutuhkan guna pelayanan dan mempengaruhi kinerja Dishubkominfo dalam memenuhi pelayanan. Kondisi tersebut terjadi karena Kuasa Pengguna Barang Dishubkominfo tidak cermat dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dishubkominfo menyatakan: 1) Dishubkminfo melakukan pinjam guna memenuhi kebutuhan pelayanan pengujian apabila pengadaan barang belum bisa dilaksanakan; 2) Pengurus Barang akan mengelola barang dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang pemanfaatan. BPK menyarankan Walikota Semarang agar menginstruksikan: 1)

Kepala Dishubkominfo agar tidak meminjam pakaikan barang habis pakai;

2)

Kepala Dishubkominfo agar memperbaiki pengelolaan persediaan sehingga estimasi kebutuhan dapat tercukupi.



BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2004 – 2010

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Daerah Kota Semarang terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2004 – 2010. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Semarang dan DPRD. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Daerah Kota Semarang terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2004 – 2010 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut No.

LHP Tahun

Jumlah

Belum Belum

Temuan

Sesuai

Sesuai / Ditindaklanjuti Selesai

1.

Tahun 2010

8

15

3

3

2.

Tahun 2009

4

4

2

0

3.

Tahun 2008

10

12

8

0

4.

Tahun 2007

13

11

1

0

5.

Tahun 2006

8

16

0

0

6.

Tahun 2005

7

15

0

0

7.

Tahun 2004

15

24

2

0

Total

54

65

97

16

Rincian dari temuan terdapat di Lampiran 3. Pemerintah Kota Semarang telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai (1) Inspektur Kota Semarang melakukan evaluasi atas Kegiatan Pengadaan Genset 500 KVA dan melaporkan hasilnya pada Walikota, (2) Kepala Bagian Perlengkapan berkoordinasi dengan PT.NG dan CV.SA agar melaksanakan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati, (3) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah melaksanakan tugas sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.03/2008 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001, (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi, (5) Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah melaksanakan tugas dan BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

21

LHP Kepatuhan atas LK Pemerintah Kota Semarang TA 2011

22

fungsinya sesuai ketentuan, (6) Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan Pihak Kedua dalam membuat Faktur Pajak dan SSP sesuai dengan transaksinya, (7) Sekretaris Daerah mengenakan denda keterlambatan kepada PT.NG sebesar Rp27.875.600,00 dan CV.SA sebesar Rp40.968.025,56 (Rp24.541.110,00 + Rp16.426.915,56), (8) Kepala Dinas PSDA dan ESDM berkoordinasi dengan rekanan penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan melaporkan hasilnya kepada Walikota, (9) Kepala Dinas PSDA dan ESDM memerintahkan Pemeriksa Barang pada kegiatan Belanja Modal pompa sedot lumpur agar melakukan tugas sesuai tupoksinya dalam memeriksa barang hasil pekerjaan, (10) Kepala Dinas PSDA dan ESDM memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar menjalankan tugasnya dengan baik, (11) Kepala Dinas PSDA dan ESDM memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengawasan kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar berjalan dengan baik, (12) Kepala Dinas PSDA dan ESDM mengenakan denda minimal sebesar Rp397.936.000,00 kepada rekanan atas pekerjaan terlambat dan menyampaikan bukti setoran kepada BPK, (13) Kepala Dinas PSDA & ESDM dalam melaksanakan pekerjaan yang melewati tahun anggaran agar memperhatikan ketentuan yang berlaku, (14) Kepala DTKP memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanaan pembebasan tanah yang akan digunakan untuk Rumah Pompa Polder Kaligawe, (15) Kepala DTKP memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Pompa Polder Kaligawe agar dalam memberikan perpanjangan waktu memperhatikan kepastian kemajuan pekerjaan pada akhir tahun anggaran, (16) Walikota Semarang memerintahkan Tim P2T, dan Kepala PSDA dan ESDM untuk untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kemeterian BUMN, Pemprov Jawa Tengah, PT Pelindo III dan PT TMB untuk membahas kembali penetapan harga dan proses pembayaran tanah tersebut, dengan memperhatikan harga yang telah ditetapkan oleh appraisal, (17) Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) Setda Kota Semarang untuk melakukan penyempurnaan SIMPAD, (18) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk melakukan tindakan optimalisasi penagihan investasi non permanen tersebut dan (19) kepala dinas pendidikan, dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pasar dan kepala Badan RSUD supaya memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran berupa Biaya Direksi Keet dan Biaya IMB sebesar Rp46.858.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah. Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah (1) Melakukan rekonsiliasi atas Pendapatan PPJU yang sebenarnya menjadi hak Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2010, (2) Kepala DPKAD meminta kepada PT PLN selalu melampirkan dokumen pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam MoU, (3) TAPD untuk melakukan evaluasi dalam menyusun Lampiran Perda Perubahan disesuaikan dengan Perda Perubahan APBD dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota, (4) Kepala DPKAD memerintahkan Kepala bidang Pajak Daerah untuk melakukan pendataan dan verifikasi dalam penerbitan SKPD Lanjutan serta meningkatkan pengendalian SKPD, (5) Kepala DPKAD meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas penyajian piutang, (6)


LHP Kepatuhan atas LK Pemerintah Kota Semarang TA 2011

23

Kepala Dinas Pendidikan untuk menegur dan memerintahkan Kepala subdinas Pendidikan Dasar dan Menengah supaya melaporkan dana dekonsentrasi yang diterima kepada DPKAD selaku BUD, (7) Direktur RSUD Kota Semarang melaporkan setiap penerimaan bantuan kepada DPKAD selaku BUD, (8) Kepala DPKAD menegur dan memerintahkan Kasubdin Pembukuan (sekarang Kabid Akuntansi) supaya melampirkan penerimaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Laporan Keuangan Kota Semarang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia


24

Lampiran I

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Sistem Aplikasi SIM PBB Online Uraian

Total Harga 3.354.260.000,00 437.664.000,00 3.791.924.000,00 379.192.400,00 4.171.116.400,00

Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Non Personil Sub Total PPN 10% Total

Realisasi sesuai Kontrak 453.232.500,00 177.960.000,00 631.192.500,00 63.119.250,00 694.311.750,00

Kelebihan Pembayaran 2.901.027.500,00 259.704.000,00 3.160.731.500,00 316.073.150,00 3.476.804.650,00

Biaya Langsung Personil Uraian Biaya Langsung Personil 1 A. Layanan Transaksi Pembayaran PBB Online Bank (Payment Gateway) Team Leader (S-1) 8 th Tenaga Ahli Jaringan dan Payment Gateway (S-1) 5 th Tenaga Ahli Database (S-1) 5 th sub total A B. Pelatihan Sistem PBB Online Trainer PBB Trainer Jaringan dan Payment Gateway Asisten Trainer sub total B C. Pendampingan dan Implementasi PBB Asisten Database Asisten Ahli Jaringan dan Payment Gateway Asisten Bisnins Analis sub total C D. Aplikasi PBB Tenaga Ahli Bisnis Analis Tenaga Ahli Sistem Analis Tenaga Ahli Web Developer Tenaga Ahli Database Tenaga Ahli Integrasi Tenaga Ahli GIS Tenaga Ahli Pajak Daerah sub total D E. Teknisi (Tenaga Pendukung) sub total E Total Personil (A+B+C+D+E)

Rencana Anggaran Biaya Jumlah Satuan Frekuensi 2 3 4

Satuan Frekuensi 5

Harga 6

Jumlah Harga 7

Realisasi sesuai Kontrak Frekuensi Jumlah Harga 8 9

Kelebihan Pembayaran Jumlah Harga 10 (7 - 9)

1 1 1

orang orang orang

12 12 12

bulan bulan bulan

9.700.000 7.760.000 7.760.000

116.400.000 93.120.000 93.120.000 302.640.000

1,5 1,5 1,5

14.550.000 11.640.000 11.640.000 37.830.000

101.850.000 81.480.000 81.480.000 264.810.000

1 1 2

orang orang orang

2 2 2

bulan bulan bulan

7.760.000 7.760.000 5.820.000

15.520.000 15.520.000 23.280.000 54.320.000

1,5 1,5 1,5

11.640.000 11.640.000 17.460.000 40.740.000

3.880.000 3.880.000 5.820.000 13.580.000

1 1 1

orang orang orang

12 12 12

bulan bulan bulan

5.335.000 5.335.000 5.335.000

64.020.000 64.020.000 64.020.000 192.060.000

1,5 1,5 1,5

8.002.500 8.002.500 8.002.500 24.007.500

56.017.500 56.017.500 56.017.500 168.052.500

6 6 5 5 4 1 1

orang orang orang orang orang orang orang

12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

7.760.000 7.760.000 7.760.000 7.760.000 7.760.000 7.760.000 9.700.000

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

6

orang

12

bulan

2.425.000

558.720.000 558.720.000 465.600.000 465.600.000 372.480.000 93.120.000 116.400.000 2.630.640.000 174.600.000 174.600.000 3.354.260.000

69.840.000 69.840.000 58.200.000 58.200.000 46.560.000 11.640.000 14.550.000 328.830.000 21.825.000 21.825.000 453.232.500

488.880.000 488.880.000 407.400.000 407.400.000 325.920.000 81.480.000 101.850.000 2.301.810.000 152.775.000 152.775.000 2.901.027.500

1,5

Biaya Langsung Non-Personil Uraian Kegiatan Biaya Langsung Non-Personil 1 A. Biaya Jaringan MPLS Bank / Payment Gateway sub total A B. Biaya Software dan Data Map GIS Foto Satelit Hosting Sistem Administrasi PBB sub total B C. Biaya Operasional Sewa Kendaraan Kantor Operasional Biaya Telepon dan Komunikasi Lainnya sub total C D. Biaya Pelaporan Biaya Pelaporan Awal Biaya Pelaporan Pertengahan Biaya Pelaporan Akhir

Rencana Anggaran Biaya Jumlah Satuan Frekuensi 2 3 4

Satuan Frekuensi 5

Harga 6

Jumlah Harga 7

Realisasi sesuai Kontrak Frekuensi Jumlah Harga 8 9

Kelebihan Pembayaran Jumlah Harga 10 (7 - 9)

12

bulan

5.820.000

69.840.000 69.840.000

69.840.000 69.840.000

-

1 374 12

orang km² bulan

20.370.000 291.000 7.760.000

20.370.000 108.834.000 93.120.000 222.324.000

93.120.000 93.120.000

20.370.000 108.834.000 129.204.000

1 1 1

mobil/bln unit unit

12 12 12

bulan bulan bulan

2.425.000 4.850.000 2.425.000

29.100.000 58.200.000 29.100.000 116.400.000

3.637.500 7.275.000 3.637.500 14.550.000

25.462.500 50.925.000 25.462.500 101.850.000

5 5 5

buku buku buku

1 1 1

kali kali kali

1.940.000 1.940.000 1.940.000

9.700.000 9.700.000 9.700.000

150.000 150.000 150.000

9.550.000 9.550.000 9.550.000

450.000 177.960.000

28.650.000 259.704.000

sub total D Total Biaya Non-Personil (A+B+C+D) Sumber: Surat Penawaran PT. AIS pada Dokumen Administrasi (Asli) Pekerjaan Sistem PBB On Line; Surat Perintah Kerja No.027/1453 tanggal 2 November 2011

29.100.000 437.664.000

1,5 1,5 1,5

1 1 1

25 Lampiran II

Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembaruan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2011 Jangka Waktu Pelaksanaan = 120 hari kerja Uraian Pekerjaan No. I Biaya Langsung Personil A Tenaga Ahli 1 Team Leader (6th) 2 Ahli Sistem Informasi Geografis (5th) 3 Ahli Global Positioning System (5th) 4 Ahli Programmer Komputer (5th) 5 Ahli Geodesi (5th) jumlah biaya tenaga ahli B Tenaga Pendukung Office Manager Surveyor (6 org x 2 bln) Drafter/Juru Gambar (1 org x 4 bln) Administrasi Operator Komputer Office Boy jumlah biaya tenaga pendukung jumlah biaya langsung personil II

Biaya Langsung Non Personil A Biaya Pembaruan Citra Satelit 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi biaya pembaruan citra satelit B Biaya lapangan dan operasional kantor 1 Sewa alat ukur GPS Geodetic 3 unit x 2 bulan 2 Sewa kamera 3 unit x 2 bulan 3 Sewa komputer 3 unit x 4 bulan 4 Sewa Printer 3 unit x 4 bulan 5 Alat Tulis Kantor (ATK) 6 Biaya Telepon Listrik 7 Sewa kendaraan roda 4 (1 unit x 4 bulan) 8 sewa kendaraan roda 2 (3 unit x 2 bulan) biaya lapangan dan operasional kantor C Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga 1 Penugasan ke lokasi study a. Penugasan tenaga ahli (5 orang x 5 kali) b. Penugasan tenaga penunjang (6 orang x 25 kali) 2 Penugasan Konsultasi (5 orang x 1 kali) 3 Penugasan Presentasi Pembahasan Laporan a. Draf Laporan Pendahuluan (5 orang x 1 kali) b. Draf Laporan Antara (5 orang x 1 kali) a. Draf Laporan Akhir (5 orang x 1 kali) mobilisasi dan demobilisasi tenaga D Biaya Dokumen dan Pelaporan 1 Bahan pembahasan / diskusi Draft Laporan pendahuluan Draft Laporan antara Draft Laporan akhir 2 Laporan Final Laporan pendahuluan Laporan antara Laporan Akhir CD softcopy laporan final biaya dokumen dan pelaporan jumlah biaya langsung non personil Jumlah biaya PPN 10% Jumlah Total

Vol

Sat

Harga Sat

Jumlah Harga

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

orang/bln orang/bln orang/bln orang/bln orang/bln

8.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

32.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 144.000.000,00

4,00 12,00 4,00 4,00 4,00 4,00

orang/bln orang/bln orang/bln orang/bln orang/bln orang/bln

1.400.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 900.000,00 875.000,00 700.000,00

5.600.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 3.600.000,00 3.500.000,00 2.800.000,00 35.500.000,00 179.500.000,00

400,00

km2

225.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00

750.000,00 100.000,00 300.000,00 200.000,00 2.000.000,00 300.000,00 2.500.000,00 500.000,00

4.500.000,00 600.000,00 3.600.000,00 2.400.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 10.000.000,00 4.500.000,00 28.800.000

6 6 12 12 1 4 4 9

unit/bulan unit/bulan unit/bulan unit/bulan set bulan unit/bulan unit/bulan

25 150 30

org/kl org/kl org/kl

100.000,00 50.000,00 100.000,00

2.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00

5 5 5

org/kl org/kl org/kl

100.000,00 100.000,00 100.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00 14.500.000

10 10 10

buku buku buku

50.000,00 75.000,00 100.000,00

500.000,00 750.000,00 1.000.000,00

10 10 10 10

buku buku buku buah

80.000,00 100.000,00 200.000,00 7.000,00

800.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 70.000,00 6.120.000,00 139.420.000,00 318.920.000,00 31.892.000,00 350.812.000,00

Sumber: Kontrak Pekerjaan Pembaharuan Data Primer Citra Satelit Resolusi Tinggi No.050/1063 tanggal 16 Agustus 2011

Lampiran 3 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi


2009 2008 2007 2006 2005 2004

1.

TAHUN 2010 Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2010 Terlambat Diterima dan Belum Didukung Bukti Perhitungan yang Lengkap Dari PT PLN (Persero)

-

Sesuai



BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk : Melakukan rekonsiliasi atas Pendapatan PPJU yang sebenarnya menjadi hak Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2010, selanjutnya setiap akhir tahun melakukan rekonsiliasi secara rutin;

Surat Perintah Walikota kepada Ka. DPKAD no. 700 /117/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011 Rekonsiliasi laporan realisasi PPJU tahun 2010 (APJ Semarang) Lampiran dokumen pendukung dari PT PLN (APJ Semarang)

√

Meminta kepada PT PLN selalu melampirkan dokumen pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam MoU;

Surat Plt. Ka. DPKAD no. 973/806 tgl 13 Juni 2011 kpd Manajer PT. PLN APJ Salatiga tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan PPJU 2010 yang dilakukan mulai 20 Juni s/d 20 Juli 2011, dan permohonan kepada PT. PLN untuk mempersiapkan data pendukung pelaksanaan rekonsiliasi. BARU - Surat Ka. DPKAD tgl 13 Juni 2011 kpd Manajer PT. PLN APJ Semarang

√

Menambahkan klausul kewajiban rekonsiliasi data dan sanksi dalam perjanjian kerjasama jika terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.

√

Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 2. Anggaran Belanja Daerah Dalam Ringkasan Perda Tentang APBD Tidak Sesuai Dengan Rincian Anggaran Dalam Lampiran Perda

-

Sesuai BPK RI menyarankan Walikota Surat Perintah Walikota kepada Sekda no. Semarang agar memerintahkan TAPD 700 /115/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011 untuk melakukan evaluasi dalam menyusun Lampiran Perda Perubahan disesuaikan dengan Perda Perubahan APBD dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

Belum Sesuai/ Selesai √


Surat Sekda no. 700/ 3079 tgl 20 Juli 2011 kepada anggota TAPD Surat Kabid Anggaran DPKAD tgl 25 Mei 2011 kpd Ka. DPKAD tentang Penjelasan ketidaksesuaian Ringkasan Anggaran Belanja Daerah dengan Rincian Anggaran Dalam Lampiran Perda I16 Surat Ka. DPKAD no. 700/808 tgl 13 Juni 2011 kpd Walikota (disertai Penjelasan Ralat) 3. Anggaran Belanja Modal Senilai Rp11.133.493.000,00 dan Belanja Barang Senilai Rp2.052.803.000,00 Tidak Menggambarkan Substansi Kegiatan yang Sebenarnya

-

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan TAPD dan SKPD terkait supaya mengevaluasi anggaran sesuai dengan kualifikasi belanja dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

Surat Perintah Walikota kepada Sekda selaku Ketua TAPD no. 700 /115/ Rhs/ 2011 tgl 8 Juni 2011 Surat Perintah Walikota kepada SKPD terkait (DTKP, Bag. Perlengkapan, Din. Kebersihan, Bapermas) tgl 8 Juni 2011Surat Sekda no. 700/ 3078 tgl 20 Juli 2011 kepada Ka. DPKAD Surat Ka. Bapermas no. 700/ 1255 tgl 10 Juni 2011 kpd Walikota Surat Ka DTKP kepada Walikota mengenai evaluasi anggaran Surat Kabag. Perlengkapan no. 910/ 342 tgl 10 Juni 2011 kpd Inspektur BARU Surat Ka. Din. Kebersihan no. 700/ 5014 tgl 14 Des 2011 kpd Walikota

√

Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 4. Kegiatan Belanja Modal Pekerjaan Pengadaan Genset 500 KVA Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 Senilai Rp1.514.708.250,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

-

Sesuai BPK RI menyarankan Walikota Surat Perintah Walikota kepada Inspektur tgl 8 Semarang agar memerintahkan Juni 2011 Inspektur Kota Semarang agar melakukan evaluasi atas Kegiatan Pengadaan Genset 500 KVA dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

√

Surat Perintah Pemeriksaan khusus Inspektorat tgl 24 Juni 2011 LHP Khusus Inpektorat Kota Semarang no. 6/ 11/ CH/ 2011 tgl 19 Juli 2011 Surat Kabag Perlengkapan kepada Rekanan Setoran ke Kasda sebesar Rp 47.759.030,5. Penyerahan Kendaraan Dinas/ Operasional Hasil Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 Terlambat dan Pemungutan PPN serta PPh Tidak Sesuai Ketentuan

79.964.228,56

BPK RI menyarankan Walikota Surat perintah Walikota no. 700/ 115/ Rhs/ Semarang agar menginstruksikan 2011 kepada Sekda tgl 8 Juni 2011 Sekretaris Daerah:

supaya memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk berkoordinasi dengan PT NG dan CV SA agar melaksanakan pekerjaannya sesuai waktu yang telah disepakati;

Surat Perintah Sekda no. 700/ 135/ Rhs/ 2011 tgl 22 Juni 2011 kepada Kabag Perlengkapan, Surat Kabag Perlengkapan kepada Direktur PT Nasmoco Gombel No 900/435 tanggal 5 juli 2011, Direktur CV SA nomor 900/434 tanggal 5 juli 2011,

√

supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah agar melaksanakan tugas sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 563/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/Pmk.03/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/Kmk.03/2001;

Surat Perintah Sekda no. 700/ 135/ Rhs/ 2011 tgl 22 Juni 2011 kepada Bendahara Pengeluaran Sekda,

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai Surat Perintah Sekda no. 700/ 135/ Rhs/ 2011 tgl 22 Juni 2011 kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekda,

√

supaya memerintahkan Pejabat Surat Perintah Sekda no. 700/ 135/ Rhs/ 2011 Pembuat Komitmen agar melaksanakan tgl 22 Juni 2011 kepada Pejabat Pembuat tugas dan Komitmen, fungsinya sesuai ketentuan;

√

supaya memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan agar berkoordinasi dengan Pihak Kedua agar dalam membuat Faktur Pajak dan SSP sesuai dengan transaksinya;

Surat dari Kabag Perlengkapan kepada Direktur CV KSC nomor 973.1/432 tanggal 5 juli 2011, Direktur CV SA nomor 973.1/431

√

supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk memungut kekurangan PPh Pasal 22 kepada CV SA sebesar Rp5.779.748,00 dan CV KSC sebesar Rp5.340.855,00;

Surat No 900/482 tanggal 15 Juli 2011 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

supaya memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah agar lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi;

untuk mengenakan denda keterlambatan STS tanggal 18 juli 2011 dari PT NG sebesar Rp27.875.600 dan bukti setor sebesar kepada PT NG sebesar Rp24.541.110,00 dan Rp16.426.915,56 Rp27.875.600,00, CV SA sebesar Rp40.968.025,56 (Rp24.541.110,00 + Rp16.426.915,56). 6. Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur Pada Dinas PSDA dan ESDM Senilai Rp3.553.000.000,00 Terlambat

397.936.000,00

Surat Ka. Dinas PSDA & ESDM no. 005/06797 tgl 1 Juni 2011 kpd PPK, PPTK, Bendahara, Panitia Pemeriksa, Direktur Rekanan tentang Undangan Rapat Koordinasi membahas Temuan BPK dimaksud dan Notulen/Resume Rapat. Laporan kepada Walikota Semarang Nomor 700/07248 tanggal 13 Juni 2011


√

√

BPK RI menyarankan Walikota Surat perintah Walikota no. 700/ 123/ Rhs/ Semarang agar menginstruksikan 2011 kepada Ka.Dinas PSDA & ESDM tgl 8 Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Juni 2011 Air dan Energi Sumber Daya Mineral:

Supaya berkoordinasi dengan rekanan penyedia jasa agar melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan melaporkan hasilnya kepada Walikota;


√

Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai Supaya memerintahkan Pemeriksa Barang pada kegiatan Belanja Modal pompa sedot lumpur agar melakukan tugas sesuai tupoksinya dalam memeriksa barang hasil pekerjaan;

Surat Perintah Ka. Dinas PSDA & ESDM no. 092/07074 tgl 8 Juni 2011

√

Supaya memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar menjalankan tugasnya dengan baik;

Surat Perintah Ka. Dinas PSDA & ESDM no. 092/07074 tgl 8 Juni 2011

√

Surat Perintah Ka. Dinas PSDA & ESDM no. Supaya memerintahkan Pejabat 092/07074 tgl 8 Juni 2011 Pembuat Komitmen melakukan pengawasan kegiatan pengadaan mobil pompa sedot lumpur agar berjalan dengan baik;

√

Supaya mengenakan denda minimal sebesar Rp397.936.000,00 kepada Rekanan atas pekerjaan terlambat dan menyampaikan bukti setoran kepada BPK RI.

Bukti setor ke kasda sebesar Rp 290.000.000,- pada tanggal 17 Juni 2011.Bukti setor ke kasda sebesar Rp 107.936.000,- pada tanggal 30 Juni 2011.

√

Surat perintah Walikota no. 700/ 123/ Rhs/ 2011 kepada Ka.Dinas PSDA & ESDM tgl 8 Juni 2011 Surat Ka. Dinas PSDA & ESDM no. 050/ 76383 tgl 10 Des 2010 kpd Walikota cq DPKAD perihal Laporan Kegiatan Pembangunan Sistem Polder Kalibanger Surat Sekda no. 900/ 2918 tgl 13 Juli 2011 kpd Ka. Dinas PSDA perihal Pengajuan DPAL SKPD TA 2011 untuk Pekerjaan Pembangunan Stasiun Sistem Polder Kali Banger dan Pekerjaan Supervisinya Surat Jawaban Ka. Dinas PSDA & ESDM no. 050/ 07205 tgl 10 Juni 2011 DPAL Kalibanger.

√

7. Belanja Modal Rumah Pompa Polder Kali Banger Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

BPK RI menyarankan Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala Dinas PSDA & ESDM dalam melaksanakan pekerjaan yang melewati tahun anggaran agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.

8. Belanja Modal Pekerjaan Rumah Pompa Polder Kaligawe Pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Tidak Dapat Terselesaikan

-

BPK RI menyarankan Walikota Surat Walikota kepada Ka. DTKP tgl 8 Juni Semarang agar menginstruksikan 2011 Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan :



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai Surat Ka.DTKP no. 700/ 0655 tgl 10 Juni 2011 kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

√

Supaya memerintahkan Pejabat Surat Ka.DTKP no. 700/ 0655 tgl 10 Juni 2011 Pembuat Komitmen dan Pelaksana kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rumah Pompa Polder Kaligawe agar dalam memberikan perpanjangan waktu memperhatikan kepastian kemajuan pekerjaan pada akhir tahun anggaran.

√

Surat Walikota Nomor 700/3266 tanggal 29 Juli 2010 kepada Ketua Tim P2T Kota Semarang dan Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang;

√

Supaya memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan agar lebih cermat dalam merencanakan dan melaksanaan pembebasan tanah yang akan digunakan untuk Rumah Pompa Polder Kaligawe;

1

TAHUN 2009 Pengadaan Tanah untuk Kolam Retensi Nilainya Berpotensi Lebih Tinggi Sebesar Rp2.769.264.000,00 dari Harga yang Ditetapkan oleh Penilai Harga (Appraisal)

-

Untuk pembayaran selanjutnya Walikota Semarang agar memerintahkan Tim P2T, dan Kepala PSDA dan ESDM untuk untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kemeterian BUMN, Pemprov Jawa Tengah, PT Pelindo III dan PT TMB untuk membahas kembali penetapan harga dan proses pembayaran tanah tersebut, dengan memperhatikan harga yang telah ditetapkan oleh appraisal.

Surat Kepala Dinas PSDA dan ESDM Nomor 050/9279 tanggal 9 Agustus 2010; Surat Plt. Sekda Nomor 019.3/3377 tanggal 9 Agustus 2010.

Tindak Lanjut 12 Desember 2011 : Surat Plt. Sekda selaku Ketua Tim P2T no. 590-65/KRT/P2T/IV/2011 tgl 8 April 2011 kepada Walikota tentang laporan perkembangan TL (Notulen, undangan, daftar hadir rapat-rapat, Surat-surat dari pihak terkait), sebagai berikut:



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai 1. Rapat koordinasi dan evaluasi pengadaan tanah kolam retensi di Kel. Panggung Lor Kec. Smg Utara (tgl 2,5,26,31 Agustus, 1 Nopember 2010, 8 Pebruari 2011) 2. Surat Ketua P2T Semarang no. 590/66P2T/VIII/2010 tgl 9 Agustus 2010 kepada Ketua P2T Jateng 3. Surat Ketua P2T Semarang no. 590/72P2T/VIII/2010 tgl 10 Agustus 2010 kepada Ketua P2T Jateng 4. Surat Gubernur no. 590/13513 tgl 20 Agustus 2010 kepada Walikota 5. Surat Walikota no. 592.2/04382 tgl 12 Oktober 2010 kepada Gubernur 6. Surat Walikota no. 592.2/04383 tgl 12 Oktober 2010 kepada Menteri BUMN 7. Surat Walikota no. 592.2/04385 tgl 12 Oktober 2010 kepada Dirut PT. Pelindo III 8. Surat Dirut PT. Pelindo III no. PJ.06/187/PIII-2010 tgl 5 Nopember 2010 kepada Walikota 9. Surat Ketua Tim P2T Semarang no. 590108-KRT-P2T/XI/2010 tgl 5 Nopember 2010 kepada Walikota 10. Surat Dirut PT. TMB no. 15/A/2/XI-27/2010 tgl 11 Nopember 2010 kepada Ka. Dinas PSDA 11. Surat Ka. Dinas PSDA no. 592.2/73914 tgl 15 Nopember 2010 kepada Dirut PT. TMB 12. Rapat koordinasi tentang Kolam Retensi Kali Semarang paket C loan IP 534 13. Surat Ketua Tim P2T Semarang no. 590135-KRT-P2T/XII/2010 tgl 15 Desember 2010 kepada Walikota 14. Fasilitasi Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kolam Retensi di PT. Pelindo III 15. Rapat koordinasi tentang Kolam Retensi Kali Semarang tanggal 7 April 2011

Berita Acara Nomor 590/BA.29/P2T/KR/II/2011 Berita Acara no. BA/ 168/ P2T/ KR/ IX/ 2011 tgl 28 Sept. 2011 tentang Musyawarah antara Dinas PSDA Semarang dengan PT. Pelindo III Tanjung Emas



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai


Berita Acara no. BA/ 173/ P2T/ KR/ X/ 2011 tgl 4 Okt. 2011 tentang Musyawarah antara Dinas PSDA Semarang dengan Biro Hukum PT. Pelindo III 2 Penyajian Saldo Piutang Pajak Reklame Sebesar Rp17.267.016.175,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya

-

Walikota Semarang menginstruksikan Surat Walikota Semarang Nomor 700/3267 agar Kepala DPKAD untuk: tanggal 29 Juli 2010 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang;

√

Memerintahkan Kabid Pajak Daerah Surat Kepala DPKAD kepada Kabid Pajak untuk melakukan pendataan dan DPKAD Nomor 700/1279 tanggal 10 Agustus verifikasi dalam penerbitan SKPD 2010; Lanjutan serta meningkatkan pengendalian SKPD; Surat Ka. DPKAD no. 700/ 805 tgl 13 Juni 2011 kpd Walikota perihal Rencana kegiatan inventarisasi piutang tidak riil Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) Setda Kota Semarang untuk melakukan penyempurnaan SIMPAD;

Surat Kepala DPKAD kepada Kabag PDE Nomor 700/1278 tanggal 10 Agustus 2010 surat kabid Pajak kepada Kepala DPKAD bahwa sejak 1 januari 2011 kerjasama dengan PDE tidak lagi dilanjutkan.. Surat Tugas Nomor 800/915 untuk melaksanakan tugas sebagai operator komputer.

√

√

Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas penyajian piutang. 3. Pengelolaan Investasi Non Permanen dalam Bentuk Dana Bergulir, Sebesar Rp768.827.559,00 Macet

-

Walikota Semarang agar Surat Walikota Semarang Nomor 700/3267 memerintahkan Kepala Dinas Koperasi tanggal 29 Juli 2010 kepada Kepala DPPKD dan UMKM untuk melakukan tindakan Kota Semarang optimalisasi penagihan investasi non permanen tersebut.

4. Terdapat Kegiatan Pengadaan Tanah Pada RSUD Tugurejo Yang Tidak Sesuai Ketentuan

Inventarisasi Tunggakan per 31 Agustus 2010

√


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai

Inventarisasi Tunggakan s/d Oktober 2011 dokumentasi kegiatan penagihan tunggakan 5 Penganggaran Direksi Keet Sebesar Rp37.358.300,00 dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebesar Rp9.500.000,00 sebagai Komponen Biaya dalam Rencana Anggaran Biaya

46.858.000,00

Walikota Semarang agar menginstruksikan kepada masingmasing kepala dinas/direktur di atas supaya memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran berupa Biaya Direksi Keet dan Biaya IMB sebesar Rp46.858.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah

Surat Walikota Semarang Nomor 700/3269 tanggal 29 Juli 2010 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang; Surat tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/3254 tanggal 9 Juni 2010; Daftar Rincian Biaya Direksi Keet Rehabilitasi Gedung Sekolah TA 2009; Bukti setoran Dinas Pendidikan sebesar Rp18.132.000,00 (belum dilegalisir); Surat Walikota Semarang Nomor 700/3270 tanggal 29 Juli 2010 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang; Surat Kepala Dinas Kelautan kepada Inspektur Kota Semarang Nomor 800/466/10 tanggal 11 Agustus 2010; Bukti setoran Dinas Kelautan sebesar Rp11.226.300,00 (belum dilegalisir); Surat Walikota Semarang Nomor 700/3272 tanggal 29 Juli 2010 kepada Kepala Dinas Pasar; Bukti setoran Dinas Pasar sebesar Rp3.500.000,00 tanggal 22 Juni 2010 dan Rp1.500.000,00 tanggal 24 Juli 2010; Surat Walikota Semarang Nomor 700/3271 tanggal 29 Juli 2010 kepada Direktur RSUD Kota Semarang; Surat Direktur RSUD kepada Rekanan Nomor 027.2/1225/2010 tanggal 24 Juli 2010.

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai Bukti setoran RSUD sebesar Rp 12.500.000,tanggal 23 dan 24 sept 2010. tindak lanjut 12 desember sejumlah Rp46.858.300,00

2011,

STS

TAHUN 2008 1 Penyajian Laporan Surplus Defisit (Surdef) Pemerintah Kota Semarang belum tertib

2 Penerimaan Pendapatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS) sebesar Rp10.406.476.730,00, Belanja JAMKESMAS sebesar Rp9.205.662.307,58 dan Sisa Dana JAMKESMAS sebesar Rp3.898.722.522,00 tidak dilaporkan ke Umum Daerah (BUD)

-

10.406.476.730,00

Walikota Semarang agar memerintahkan Kepala DPKAD sebagai BUD supaya melakukan pembinaan kepada Kasubag Keuangan SKPD beserta jajarannya dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Surat Perintah Walikota No. 700/58/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang Bukti telah dilakukannya pembinaan.

Walikota Semarang agar Surat Perintah Walikota Semarang No. memerintahkan Kepala Dinas 700/56/Rhs Tanggal 7 Agustus 2009 kepada Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Umum Daerah Kota Semarang supaya melaporkan penerimaan dana Jamkesmas berikut realisasi belanjanya, termasuk adanya sisa kas dana Jamkesmas untuk disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/60/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Direktur RSUD. Sudah dimasukkan Ke CALK Tahun berikutnya

√

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 Dana 3 Penerimaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Sebesar Rp20.722.997.000,00 Tidak Dilampirkan Serta Bantuan Peralatan Sebesar 10.493.460.000,00 Tidak Disajikan Dalam Laporan Keuangan TA 2008

-

Sesuai Walikota Semarang agar :

Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menegur dan memerintahkan Kasubdin Dikdasmen supaya melaporkan dana dekonsentrasi yang diterima kepada DPKAD selaku BUD;

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/64/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;

√

Memerintahkan Direktur RSUD Kota Semarang untuk melaporkan setiap penerimaan bantuan kepada DPKAD selaku BUD;

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/60/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Direktur RSUD Kota Semarang;

√

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/58/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang.

√

Surat Perintah Walikota Semarang No. 700 / 63 / Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala Dinas Pasar Kota Semarang.

√

Memerintahkan Kepala DPKAD untuk menegur dan memerintahkan Kasubdin Pembukuan (sekarang Kabid Akuntansi) supaya melampirkan penerimaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Laporan Keuangan Kota Semarang. Pasar 4 Pembangunan Unggas Dan Rumah Potong Unggas Penggaron Melewati Tahun Anggaran 2008


662.658.000,00

Walikota Semarang agar : a. Memerintahkan Kepala Dinas Pasar untuk menegur konsultan perencana yang lalai dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan (DED) atas pembangunan pasar Unggas dan RPU Penggaron dan berkewajiban mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi;


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai


Surat Teguran Kepala Dinas Pasar kepada Konsultan Perencanaan No. 602.4/2554 tanggal 19 Agustus 2009; Surat Teguran Kepala Dinas Pasar kepada PPTK Nomor 602.4/2566 Tanggal 19 Agustus 2009. b. Menegur Kepala Dinas Pasar dan Surat Perintah Walikota Semarang PPTK yang melakukan addendum atas No.700/63/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kontrak melewati Tahun Anggaran 2008; kepada Kepala Dinas Pasar Kota Semarang;

√

√

c. Memerintahkan Kepala Dinas Pasar Surat Perintah Walikota Semarang untuk membatalkan addendum yang No.700/63/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 tidak memenuhi persyaratan addendum; kepada Kepala Dinas Pasar Kota Semarang; d. Memerintahkan Inspektorat Kota Semarang untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan fisik sebagai dasar pembayaran sesuai mekanisme pencairan dana APBD dengan memperhitungkan denda sebesar Rp662.658.000,00.

Surat Perintah Walikota Semarang No. 700/61/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Inspektur Kota Semarang. Surat Ka. Dinas Pasar no. 511.2/1097 tgl 27 April 2011 kepada Direktur PT. Karisma CT tentang Peringatan ke-2

√

telah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat sesuai dengan LHP Inspekrorat Nomor. 045.2/16/RHS Tindak Lanjut LHP Inspektorat : Bukti setor ke Kasda atas denda PT. Karisma CT sebesar Rp 662.658.000,SP2D Dinas Pasar atas kekurangan pembayaran kepada PT. Karisma CT sebesar Rp 1.460.932.740 Daftar Hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Ayam dan RPU penggaron Jawaban Dinas Pasar bahwa tidak terjadi tanda-tanda penurunan pada kolom dan tidak terjadi retak diagonal 5 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama SPBU Pandanaran Belum Dilaksanakan Dengan Optimal

√

1.234.475.000,00

Walikota Semarang agar :


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai


a. Memerintahkan Kepala BKPM PB & A Surat Perintah Walikota Semarang No.700/57/Rhs Tanggal 7 Agustus 2009 (sekarang Badan Pelayanan Perijinan Tertentu) menjalankan ketentuan dalam kepada Kepala BPPT Kota Semarang. perjanjian kerjasama secara tegas terkait dengan wanprestasi dari PT Rabas Mitra Sejati; Memo Konsep Surat Tagihan Tunggakan Sewa Lahan dan Denda Kepala BPPT kepada Plt. Sekda Nomor 590/55 tanggal 26 Agustus 2009; diterima Surat Peringatan kedua Tunggakan sewa lahan dan Denda per hari Kepada PT Rabbas Mitra Sejati b. Memerintahkan Kepala BKPM PB & A (sekarang Badan Pelayanan Perijinan Tertentu) untuk menarik pembayaran sewa lahan termasuk denda kepada PT Rabbas Mitrasejati sebesar Rp1.234.475.000,00 (Rp1.399.475.000 – Rp165.000.000,00).

√

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/57/Rhs Tanggal 7 Agustus 2009 kepada Kepala BPPT Kota Semarang. Terdapat setoran pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp495.000.000,00

Kegiatan 6 Pelaksanaan Pembangunan Pasar Jrakah Senilai Rp2.348.179.412,00 Belum Dapat Dimanfaatkan -

Walikota Semarang agar : a. Menegur Kepala Dinas Pasar supaya Surat Perintah Walikota Semarang merencanakan dan melaksanakan No.700/63/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kegiatan dengan baik dan tidak kepada Kepala Dinas Pasar Kota Semarang; melakukan addendum proyek yang tidak sesuai ketentuan; b. Segera merencanakan kelanjutan pembangunan Pasar Jrakah untuk menghindari kerusakan konstruksi terpasang yang dapat merugikan daerah.

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/63/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala Dinas Pasar Kota Semarang. DED Pembangunan Pasar Jrakah Lanjutan Tahun 2009

√

√


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai


Deposito 7 Penempatan Sebesar Rp2.300.000.000,00 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tidak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 -

Walikota Semarang agar : a. Memerintahkan Kepala DPKAD untuk Surat Perintah Walikota Semarang menegur Kepala Bidang Kas Daerah No.700/58/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 yang tidak mematuhi ketentuan dalam kepada Kepala DPKAD Kota Semarang; penempatan uang daerah; Perintah Walikota Semarang b. Memerintahkan Kepala DPKAD untuk Surat No.700/58/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 mempertimbangkan kembali kepada Kepala DPKAD Kota Semarang. penempatan deposito di BPR-BKK Semarang Tengah sesuai Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007.

8 Pengelolaan Areal dilakukan Tanpa Perjanjian

√

√

√

Parkir Surat -


√


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan


2009 2008 2007 2006 2005 2004 a. Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi supaya memerintahkan dan menegur Kepala Bidang Perparkiran untuk membuat perjanjian atas pengelolaan lahan parkir dengan pihak pengelola parkir Lantai V Plasa Simpang Lima dan Shopping Centre Johar;

b. Menegur dan Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi supaya meningkatkan pengawasan Bidang Perparkiran.

-

Walikota Semarang agar : a. Memerintahkan Sekda untuk memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan (sekarang Kepala Bagian Tata Pemerintahan) Setda Kota Semarang supaya melaporkan Pendapatan tanah bengkok untuk tahun-tahun berikutnya secara bruto;


√

√

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/62/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Semarang.

Tanggapan Kepala Dishubkominfo No. 551.1/13646 tanggal 30 Agustus 2009. Teguran Kepala Dishubkominfo No. 551.1/13647 tanggal 30 Agustus 2009. Surat Perintah Walikota Semarang No.700/62/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Semarang. Teguran Kepala Dishubkominfo 551.1/13647 tanggal 30 Agustus 2009.

Pendapatan 9 Penerimaan Tanah Bengkok Belum Dicatat Secara Bruto

Sesuai


No.

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/69/Rhs Tanggal 14 Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang.


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai Surat Perintah Plt Sekretaris Daerah Kota Semarang No.700/68/Rhs Tanggal 14 Agustus 2009 kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang. Penjelasan Kepala Bagian Tata Pemerintahan No. 700/181 tanggal 25 Agustus 2009. b. Memerintahkan Sekda untuk memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan (sekarang Kepala Bagian Tata Pemerintahan) Setda Kota Semarang supaya mengalokasikan belanja yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kelurahan serta biaya operasional lelang tanah bengkok.

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/69/Rhs Tanggal 14 Agustus 2009 kepada Plt. Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Surat Perintah Plt Sekretaris Daerah Kota No.700/68/Rhs Tanggal 14 Agustus 2009 kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang. 10 Terdapat Pendapatan Jasa Giro minimal sebesar Rp124.976.192,00 di rekening Bendahara Pengeluaran belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2008 124.976.192,00

Walikota Semarang agar : a. Memerintahkan Kepala SKPD Surat Perintah Walikota Semarang menegur Bendahara Pengeluaran untuk No.700/59/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009. menyetorkan pendapatan jasa giro STS dan R/C legalisir Bank persepsi. sesuai ketentuan;

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK


Nilai Temuan

Rekomendasi


2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai b. Memerintahkan DPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membuat perjanjian dengan Bank Jateng terkait pendapatan jasa giro atas rekening seluruh bendahara pengeluaran Pemerintah Kota Semarang di Bank Jateng supaya dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah setiap bulan.

TAHUN 2007 1. Jasa giro bendahara minimal sebesar Rp264.737.264,00 pada akhir Tahun 2007 belum disetor ke kas daerah dan biaya pengelolaan rekening bendahara serta BUD sebesar Rp7.921.918,00

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak dilaksanakan kurang optimal.

264.737.264,00

2.177.490.787,00

Surat Perintah Walikota Semarang No.700/58/Rhs Tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kepala DPKAD Kota Semarang. Surat Perjanjian dengan Bank Jateng Nomor 580/1164 tentang pengelolaan uang daerah


√

BUD agar : a. Mengatur tata cara pengelolaan uang Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli persediaan pada bendahara SKPD 2008. mengacu pada ketentuan yang berlaku.

√

b. Melakukan inventarisasi jasa giro pada rekening-rekening SKPD Pemerintah Kota Semarang dan memerintahkan kepada bendahara untuk menyetorkan jasa giro tersebut ke Kas Daerah serta untuk selanjutnya agar menyetorkan jasa giro secara tepat waktu.

Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli 2008. Telah disosialisasikan kepada Bendahara pada tgl. 13 Agustus 2008. Bendahara SKPD telah menyetorkan ke Kasda (contoh : terlampir setoran SMA Negeri 7 Semarang dan Bawasda Kota Semarang).

√

c. Mempersiapkan beban anggaran Rekap rekening giro SKPD dan setorang jasa untuk biaya pengelolaan rekening atas giro sampai dengan 31 Agustus 2008. rekening-rekening milik Pemerintah Kota Semarang (termasuk Puskesmas dan Sekolah Negeri se-Kota Semarang).

√

1. Walikota Semarang agar :

a. Menjalankan ketentuan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan areal parkir terkait dengan wanprestasi CV. YSS dan PT. Argamukti Pratama;

Surat Walikota No. 700/72/Rhs tgl. 14 Juli 2008. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan koordinasi dengan pihak III untuk menyelesaikan tanggung jawabnya.

√


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai -) YSS sebesar Rp1.560.000.000,00 (pokok) -) YSS sebesar Rp168.719.827,00 (denda) -) YSS sebesar Rp7.770.960,00 (denda atas denda) -) Argamukti P Lantai V sebesar Rp1.511.000.000,00 -) Argamukti P Lantai I sd VI sebesar Rp280.000.000,00. -) Argamukti P sebesar Rp161.000.000,00 (denda)


Surat Dinas Perhubungan kepada CV. YSS Nomor 551.1/7880 tanggal 20 Agustus 2008 tentang peringatan kurang bayar setoran retribusi Tahun 2007 sebesar Rp1.716.720.413,00.

Surat Dinas Perhubungan kepada PT. Argamukti Pratama Nomor 947/7881 tentang peringatan Kurang Bayar Sewa. Surat Walikota No. 700/72/Rhs tgl. 14 Juli 2008. Surat tanggapan Ka. BKPM PB & A bahwa telah dilakukan pertemuan dengan investor dan pemberitahuan akan adanya review atas kerjasama.( Surat BKPM PB&A kepada Manager PT. Ciputra Semarang Nomor 700/810 tanggal 25 Juli 2008). Surat tanggapan Ka. BKPM PB & A bahwa akan dilakukan pembahasan penyempurnaan dan kajian perjanjian. √

b. Mempertimbangkan kembali kelanjutan kerjasama dengan CV. YSS dan PT. Argamukti Pratama; c. Memerintahkan Kepala BKPM PB & A agar melakukan review atas kelemahan perjanjian yang belum mensyaratkan sangsi berupa denda keterlambatan pembayaran pihak ketiga dan menerapkan klausul tersebut pada perjanjian kerjasama berikutnya;

Surat tanggapan Ka. BKPM PB & A bahwa telah membuat surat kepada investor No. 700/812 tgl. 25 Juli 2008 perihal tindak lanjut LHP BPK dan akan dilakukan kajian penyempurnaan perjanjian.

Surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang menjadi mitra kerja sama Pemkot Semarang tentang adanya addendum perjanjian kerja sama antara Pemkot Semarang dengan mitranya.

√


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai


STS sewa lahan parkir Plasa Simpang 5 Lantai I sd IV bulan Mei dan Juni 2010 masingmasing sebesar Rp70.000.000,00 atau sejumlah Rp140.000.000,00. Surat Perjanjian Nomor 019.6/1550 tentang Perubahan (Addendum) surat Perjanjian Nomor 630/036 Tahun 2004 tentang Kerjasama Pembangunan Pengelolaan Jembatan Penghubung antara Gedung Parkir dan Mall Ciputra di jalan Anggrek raya. Surat Perjanjian Nomor 630/61 tentang Perubahan (Addendum) Surat Perjanjian Nomor 630/035 Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Kejasama Pembangunan Pengelolaan Jembatan Penghubung Fungsional Terpadu Simpang Lima dan MAll Ciputra di jalan KH Ahmad DAhlan Semarang

d. Memerintahkan Kepala BKPM PB & A untuk melakukan penyempurnaan atas ketentuan pelaksanaan bagi hasil pada keenam perjanjian pola kerjasama kontrak bagi tempat usaha, mengevaluasi ketidakseragaman perjanjian sejenis, memperpendek periode masa evaluasi 5 tahunan, dan menetapkan dengan jelas nilai bagi hasil yang menjadi hak Pemerintah Kota Semarang;

Surat tanggapan Ka. BKPM PB & A bahwa akan dilakukan pembahasan penyempurnaan dan kajian perjanjian. Kajian Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan PT Pratamagraha Niaga Jaya tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam RAngka Pembangunan Pusat perbelanjaan dan Rekreasi SCJ Nomor 602/21/Tahun 1992

√


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai



Surat Perjanjian Nomor 019.6/1550 tentang Perubahan (Addendum) surat Perjanjian Nomor 630/036 Tahun 2004 tentang Kerjasama Pembangunan Pengelolaan Jembatan Penghubung antara Gedung Parkir dan Mall Ciputra di jalan Anggrek raya. Surat Perjanjian Nomor 630/61 tentang Perubahan (Addendum) Surat Perjanjian Nomor 630/035 Tahun 2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Kejasama Pembangunan Pengelolaan Jembatan Penghubung Fungsional Terpadu Simpang Lima dan MAll Ciputra di jalan KH Ahmad DAhlan Semarang

√

e. Memerintahkan Kepala BKPM PB & A untuk melakukan kajian penyempurnaan perjanjian Tugu Tabanas, Bubaan, Dargo, Gayamsari, Johar, Wisma Pancasila dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh berdasarkan penetapan komposisi saham dalam kontrak bagi tempat usaha; f. Meminta Pihak kedua untuk mematuhi kerjasama dengan cara melaporkan pengalihan HGB kepada Pihak ketiga, dan melaporkan hasil perkembangannya kepada Pemerintah Kota Semarang. 2. DPRD Kota Semarang menetapkan Perda tentang Investasi Daerah yang mengatur ketentuan kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk investasi daerah.

Surat Walikota Semarang Nomor 700/583 tanggal 9 Maret 2010 kepada Pengelola Pertokoan Bubakan agar mematuhi kerja sama dengan melaporkan pengalihan HGB.

√

√

Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 3. Kerjasama Investasi peningkatan kualitas daya listrik lampu penerangan jalan umum dapat dilakukan dengan lebih efisien.

-

Sesuai Walikota Semarang agar meninju kembali isi perjanjian kerjasama Nomor : 415.4/20 Tahun 2007 tentang Kerjasama Investasi peningkatan kualitas daya listrik lampu penerangan jalan umum Kota Semarang dengan PT. Maxima Prima dan PT. Angkasa Buana Cipta (MP-ABC), dengan melaksanakan :

a. Pengoptimalan kerjasama

kehematan


Pemkot telah membuat surat pemberitahuan untuk sementara menghentikan kegiatan dengan surat No. 605.6/581 tgl. 17 Mei 2008.

Pemkot telah membuat surat kepada Dekan FE Undip perihal mohon bantuan penghitungan kembali investasi penghematan biaya lampu penerangan jalan umum No. 605/711 tgl. 3 Juli 2008.

nilai Pertimbangan biaya penawaran setelah masa perjanjian berakhir akan dibicarakan dengan melibatkan lembaga independen.

√

Tindak Lanjut 12 desemeber 2011 Addendum Surat Perjanian No.415.4/76 tentang penyempurnaan (Addendum) kedua surat Perjanjian Nomor 415.4/20 Tahun 2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang kerjasama investasi peningkatan kualitas daya listrik lampu PJU Kota Semarang b. Pertimbangan kehematan biaya perawatan setelah masa perjanjian Surat Plt. Sekda Kota Semarang Nomor berakhir. 415.4/3205 tanggal 27 Juli 2010 yang berisikan pemberitahuan bahwa telah dilakukan appraisal tentang efisiensi biaya PJU (Penerangan Jalan Umum) dan pemberitahuan telah dilakukannya addendum perjanjian dengan PT. Maxima Prima.

√

Belum ada tindak lanjut karena perjanjian blm berakhir 4. Penyertaan modal pada Bandara Ahmad Yani sebesar Rp8.675.783.720,00 belum ditetapkan statusnya.

-

Walikota Semarang melalui Kepala Bagian Pemerintahan Umum agar mengupayakan kejelasan status penyertaan modal pada Bandara Ahmd Yani sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 26A Tahun 2004 dan 590/05 dan Kesepakatan bersama

- Surat Walikota No.553.1/902 tgl 25 Maret 2009, mengenai perkembangan tindaklanjut Perjanjian Perkembangan Bandara A. Yani Semarang.

√


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

5. Penyajian nilai tanah sebesar Rp2.480.991.267.134,00 tidak didukung data yang memadai dan pengamanan aset tanah Pemerintah Kota Semarang kurang optimal

-

Sesuai 590/05 dan Kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Tengah, Walikota Semarang, dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, Nomor 077/11551, 553.2/II/Tahun 2006, SP.41/LB.10.8/2006/DU. Untuk selanjutnya agar dalam kerjasama pendanaan dengan pihak lain, Walikota memperjelas status pengeluaran dana yang berasal dari Pemerintah Kota Semarang. Walikota Semarang menegur dan memerintahkan Sekretaris daerah untuk :


- Surat Sekda An. Gubernur Jateng No. 553/07008 tgl 15 April 2009, menanggapi Surat Walikota tsb. Sampai saat ini belum selesai dan masih menunggu diterbitkannya surat ijin prinsip dari TNI AD. - Kesepakatan bersama Nomor 553.1/80/2009 tentang Pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang.

√

a. Melakukan pengendalian atas bukti- Surat Walikota No. 700/65/Rhs tgl. 14 Juli bukti kepemilikan aset daerah yang ada 2008. dalam penguasaannya. Surat Sekda pada Gubernur Jateng Cq. Ka. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Prov. Jateng No. 030/3842 tgl. 23 Juli 2008 perihal permintaan bukti-bukti administrasi kepemilikan aset Pemprov Jateng yang diserahkan ke Pemkot Semarang. b. Melakukan tindakan pengamanan Telah diusulkan pengadaan brankas guna atas benda berharga/bukti-bukti menyimpan bukti-bukti kepemilikan aset kepimilikan aset (sertifikat) secara Pemerintah Kota Semarang. memadai. c. Memerintahkan Kepala Bagian Umum, Kepala DPKD dan Kepala SKPD untuk melakukan inventarisasi kembali atas tanah-tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Semarang, mengupayakan bukti kepemilikannya dan mensinkronkan pencatatan nilai d. Memerintahkan Kepala DPKD agar memerintahkan Kepala Sub Dinas Pembukuan untuk meningkatkan pengendalian dan melakukan SIA t d Dinas t e. Memerintahkan Kepala Pertanian untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperjelas status aset yang diperoleh dari Provinsi Jawa Tengah dan melakukan pencatatan aset

Surat Sekda pada Ka. DPKD No. 700/57/Rhs tgl. 10 Juli 2008. Surat Edaran Sekda pada seluruh SKPD No. 030/3005 tgl. 17 Juni 2008. Sertifikat Rekap tanah milik Pemkot sejumlah 1.958 buah. Surat Sekda pada Ka. DPKD No. 700/57/Rhs tgl. 10 Juli 2008. Surat Ka. DPKD pada Ka. Sub Din. Pembukuan No. 700/731 tgl. 23 Juli 2008. Surat Sekda pada Ka. Dinas Pertanian No. 700/58/Rhs tgl. 10 Juli 2008. Surat tanggapan Ka. Dinas Pertanian No. 030/2054 tgl. 8 Juli 2008. Surat Ka. Dinas Pertanian pada :

√

√

√

√


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai 1. Ka. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jateng. 2. Ka. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng. No. 030/2195 tgl. 21 Juli 2008 perihal koordinasi tentang aset Pemprov. Jateng yang diserahkan ke Pemkot Semarang.

6. Beberapa jenis aset tetap per 31 Desember 2007 belum dilaporkan dalam neraca.

7 Pengamanan aset kendaraan bermotor masih kurang memadai

-

-

Walikota Semarang memerintahkan : a. Kepala DPKD untuk melakukan Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli pembinaan pencatatan aset milik 2008. (undangan dan daftar hadir pembinaan Pemerintah Kota Semarang yang pencatatan aset terlampir) dikuasai oleh SKPD;

√

b. Kepala SKPD sebagai pengguna Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. barang untuk melakukan inventarisasi 700/747 tgl. 23 Juli 2008 atas aset-aset dalam penguasaan SKPD dan melakukan pencatatan pada laporan keuangan SKPD dan melakukan pencatatan pada laporan keuangan SKPD sesuai ketentuan.

√

Walikota Semarang agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk : a. Melakukan pengamanan yang memadai atas bukti kepemilikan kendaraan bermotor berupa BPKB;

Surat Walikota No. 700/65/Rhs tgl. 14 Juli 2008. Telah diusulkan pengadaan brankas guna menyimpan bukti-bukti kepemilikan aset pemerintah dan BPKB kendaraan bermotor.

√

b. Memerintahkan Kepala Bagian Umum Setda untuk menertibkan pencatatan dan pengelolaan bukti kendaraan bermotor pada SKPD Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian, dan Dinas Kebakaran.

Surat Ka. Bag. Umum Setda pada Ka. Dinas Pertanian No. 024/303 tgl. 11 Juli 2008.

√

Berkas permohonan penyelesaian pembuatan STNK/BPKB mobil operasional Dinas Kebakaran dan data mobilnya.



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai c. Memerintah Kepala DPKD untuk memerintahkan Kepala Sub Dinas Pembukuan agar mengendalikan penginputan data aset pada sistem inormasi akuntansi SKPD secara memadai

8. Belanja daerah yang menghasilkan aset belum seluruhnya dianggarkan pada Belanja Modal

-

Surat Ka. Bag. Umum Setda pada Ka. Sub Bag. Perlengkapan Bagian Umum No. 030/304 tgl. 14 Juli 2008. Surat Sekda pada Ka. DPKD No. 700/57/Rhs tgl. 10 Juli 2008 Surat Ka. DPKD pada Ka. Sub Din. Pembukuan No. 700/731 tgl. 23 Juli 2008. Sosialisasi

Walikota Semarang agar menegur dan memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk : a. Segera menyusun kebijakan akuntansi kapitalisasi aset; b. Melaksanakan pembinaan kepada pengguna anggaran untuk melakukan penggaran belanja daerah sesuai ketentuan;

Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008. Surat Edaran Ka. DPKD pada Ka. SKPD No. 700/747 tgl. 23 Juli 2008. (undangan dan daftar hadir pembinaan terlampir).

-

Walikota Semarang memerintahkan Kepala DPKD untuk : a. Menegur atasan langsung Bendahara pada SKPD Sekretariat DPRD, RSUD, Kantor Inokom, Kecamatan Semarang Timur dan kecamatan Candisari atas kurangnya pengendalian pengeluaran; b. Menegur Bendahara dan pembuku pada SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kebakaran, Kantor Kesbanglinmas, Bawasda, Kec. Semarang Selatan, Tugu, Gayamsari, Sekretariat Daerah, Dinas Kebersihan dan Kec. Gajahmungkur atas kurang cermatnya membukukan transaksi sehingga melebihi anggaran.

√ √

√

c. Meminta pengelola barang untuk melakukan inventarisasi dan penghitungan atas aset-aset yang diadakan/dibangun melalui belanja non modal dan melaporkan pada laporan keuangan SKPD. 9. Realisasi belanja beberapa SKPD Pemerintah Kota Semarang melebihi anggaran yang telah dit t k

√

Surat Walikota No. 700/67/Rhs tgl. 14 Juli 2008 Surat Ka. DPKD pada atasan langsung bendahara dan pembuku pada SKPD (tersebut dalam LHP) No. 700/733 tgl. 23 Juli 2008.

√

Surat Ka. DPKD pada atasan langsung bendahara dan pembuku pada SKPD (tersebut dalam LHP) No. 700/733 tgl. 23 Juli 2008.

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai

10. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan empat kegiatan Sekretariat Daerah senilai Rp249.884.000,dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

-

Sekretaris Daerah agar menegur Kepala Bagian Pemerintahan Umum selaku KPA Sekretariat Daerah yang kurang cermat dalam menguasakan anggaran kepada pihak lain. Untuk selanjutnya agar kerjasama dengan pihak lain termasuk instansi vertikal diformulasikan dalam kegiatan SKPD melalui belanja kerjasama pihak ketiga.

11. Belanja Komunikasi Pemerintahan dipergunakan untuk bantuan kemasyarakatan dan membiayai pengeluaranpengeluaran yang dipandang mendesak dan belum dianggarkan dalam APBD

-


Surat Sekda pada Ka. Bag. Pemerintahan Umum No. 700/60/Rhs tgl. 10 Juli 2008. Tanggapan Ka. Bag. Pemerintahan Umum No. 700/370 tgl. 15 Juli 2008 bahwa untuk selanjutnya pengelolaan anggaran dengan pihak lain termasuk instansi vertikal akan diformulasikan dalam kegiatan SKPD melalui belanja kerjasama dengan pihak III.

Tanggapan Bendahara Setda tgl 15 Juli 2008, bahwa : a. Memformulasikan pengeluaran SKPD 1.a) akan memformulasikan kegiatandalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan penunjang pemerintahan dalam RKA SKPD yang definitif.

√

b) akan berkoordinasi dengan SKPD agar mempertajam prediksi kegiatan dalam 1 Tahun Anggaran dan memformulasikan dalam DPA SKPD melalui rekening yang definitif. b. Menganggarkan pengeluaran untuk 2. akan memindahkan pengeluaran untuk bantuan kemasyarakatan pada pos bantuan kemasyarakatan pada pos bantuan bantuan yang sesuai. sosial SKPD melalui perubahan APBD 2008.

12. Perhitungan Biaya Langsung Personil untuk Jasa Konsultansi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

√

-


Surat Walikota pada :

a. Memerintahkan Kepala SKPD masingmasing kegiatan konsultansi untuk mendapatkan dokumen daftar gaji yang telah diperiksa (audited payroll) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji yang diterima dan melakukan penghitungan kembali atas kewajaran pembayaran jasa konsultansi.

1. Ka. DPKD No. 700/67//Rhs tgl. 14 Juli 2008. 2. Ka. BAPPEDA No. 700/68/ Rhs tgl. 14 Juli 2008. 3. Ka. DTKP No. 700/69//Rhs tgl. 14 Juli 2008. 4. Ka. DPU No. 700/70//Rhs tgl. 14 Juli 2008. Tanggapan Ka. DTKP No. 700/1420 tgl. 22 Juli 2008 atas audit payroll masih wajar. Penjelasan pengadaan jasa konsultasi pada DPKD yang telah diaudit payroll.

√

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai Tanggapan Ka. BAPPEDA No. 700/1307 tgl. 28 Juli 2008. Tanggapan Ka. DPU No. 700/ 11635 tgl. 12 b. Badan Pengawas agar melakukan pemantauan atas kegiatan tersebut dan Agustus 2008. melaporkannya ke BPK. Surat Inspektur Kota Semarang 700/04/R/2009 tgl 21 Januari 2009

13. Pengelolaan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tertib dan sesuai ketentuan.

2.157.248.750,00

√

No.

Walikota Semarang agar : a. Memerintahkan Kepala Kesbanglinmas untuk mengelola bantuan ormas dengan cermat dan selektif. b. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk : 1) Menegur Pelaksana Kegiatan Pengelola UAN untuk melaksanakan pembukuan UAN sumber dana APBD terpisah dengan sumber dana APBN;

Surat Walikota No. 700/71//Rhs tgl. 14 Juli 2008. Tanggapan Ka. Kesbang dan Linmas No. 700/1.390//Rhs tgl. 16 Juli 2008. Surat Walikota No. 700/73//Rhs tgl. 14 Juli 2008. Surat teguran Ka. Dinas Pendidikan kepada Pelaksana Kegiatan Pengelola UAN No. 420/4106 tgl. 15 Juli 2008.

√

√

Surat tanggapan Bendahara Pengelola UAN TA. 2006/2007 tgl. 16 Juli 2008 bahwa yang akan datang akan memisahkan pembukuan UAN antara dana yang bersumber dari APBD dan APBN. 2) Menegur Pelaksana Kegiatan Pengelola Bantuan Pendidikan dari anggaran bantuan DPKD yang tidak tertib dalam menatausahakan bantuan yang menjadi tanggung jawabnya;

Surat teguran Ka. Dinas Pendidikan kepada Pelaksana Kegiatan Penyaluran BKKM No. 420/4106 A tgl. 15 Juli 2008. Surat tanggapan Pelaksana Pengelola Kegiatan Bantuan Pendidikan tgl. 21 Juli 2008.

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai 3) Menegur pelaksana kegiatan penyaluran BKKM yang lalai tidak segera menyalurkan batuan keuangan dan mempersiapkan permintaan penyaluran dana beasiswa lebih dini kepada BUD sehingga tidak terjadi keterlambatan c. Dalam memberikan bantuan keuangan memperhatikan azas-azas pengelolaan keuangan daerah dengan mendorong verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan dan mendorong kemandirian entitas yang d. Memerintahkan kepada PSIS untuk

Surat teguran Ka. Dinas Pendidikan kepada Pelaksana Kegiatan Penyaluran BKKM No. 420/4105 tgl. 15 Juli 2008.


√

Surat tanggapan Pelaksana Pengelola Kegiatan Bantuan Pendidikan tgl. 21 Juli 2008. Surat Walikota pada Ka. DPKD No. 700/67//Rhs tgl. 14 Juli 2008. Surat Ka. DPKD pada Ka. Sub. Din Pembiayaan DPKD No. 700/731 tgl. 23 Juli 2008

√

√

Surat kepada Direktorat Jendral Pajak u.p menyetorkan Pajak Penghasilah Pasal Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 21 sebesar Rp2.157.248.750,00 ke Kas Semarang tengah I tanggal 8 Januari 2010 Negara. tentang Permohonan Penghapusan Sanksi SSP PPH sebesar Rp35.979.879,00 e. Dalam melaksanakan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan mendapatkan persetujuan DPRD.

Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2006, 21 Tahun 2007 dan 2 Tahun 2009 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan Tenaga Pekerja Harian Lepas di Lingkungan Pemkot Semarang.

√

f. Dalam melaksanakan penyaluran bantuan, khususnya paket untuk masyarakat, menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah untuk menjamin legalitas, keadilan dan transparansi pemberian bantuan.

Keputusan Walikota Semarang Nomor 003.2/094 tentang Penetapan Alokasi Penerima Bantuan Paket untuk RT/RW, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kota Semarang Tahun 2008.

√

g. Menegur Kepala DPKD atas tidak diverifikasinya bantuan MAJT yang berasal dari Pemerintah Kota Semarang, memerintahkan Kepala DPKD untuk menyampaikan penjelasan tertulis kepada BP MAJT bahwa laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang dan mengupayakan kejelasan status sisa dana pada Masjid Agung Jawa Tengah serta menginformasikannya kepada BP MAJT.

Surat Walikota Semarang kepada Gubernur Jateng perihal Bantuan MAJT No. 900/06162 tgl. 31 Juli 2007 dan jawaban dari Gubernur tentang kejelasan sisa dana.

√


Temuan Berulang No

Temuan BPK


Nilai Temuan

Rekomendasi


2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sesuai h. Menegur TAPD dan Tim Peneliti DPA yang kurang cermat dalam mengalokasikan belanja kegiatan dan belanja modal yang menghasilkan aset pada rekening bantuan keuangan.

√

i. Memerintahkan Kepala DPKD sebagai Rincian Pelaksanaan Perubahan Anggaran BUD untuk melakukan evaluasi atas Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja penganggaran bantuan keuangan Perangkat Daerah. mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

√

TAHUN 2006 1. Beberapa pertanggungjawaban Biaya Pengembangan SDM di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat senilai Rp128.250.000,00 belum memenuhi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan 2. Pembangunan Tower Alat Luncur di Lapangan Brimob oleh Badan Kesbang dan Linmas senilai Rp144.194.000,00 belum sesuai ketentuan

-

Walikota Semarang agar: Temuan Pemeriksaan ini telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi a. Menegur Kepala Badan Kesbanglinmas sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan yang membuat pertanggungjawaban oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. belum sesuai ketentuan; b. Memerintahkan Kepala Badan Kesbanglinmas dalam melakukan kegiatan selalu mempertimbangkan kebutuhan senyatanya.

-

Temuan Pemeriksaan ini telah selesai Walikota Semarang agar: ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi a. Dalam menjabarkan kebijakan yang sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan berakibat terjadinya realisasi anggaran oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. memperhatikan ketentuan yang berlaku;

√

√

√

b. Menegur Tim Anggaran yang dalam menyusun APBD terutama berkaitan dengan bantuan keuangan kurang mempedomani ketentuan yang berlaku;

√

c. Menegur Kepala Kesbang Linmas yang kurang memperhatikan ketentuan pemberian bantuan.

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK


Nilai Temuan

Rekomendasi


2009 2008 2007 2006 2005 2004 3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Tenaga Kebersihan pada Dinas Pasar dan Kantor Satpol PP sebesar Rp235.320.000,00 belum sesuai ketentuan

-

4. Realisasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan minimal senilai Rp1.151.882.000,00 belum sesuai ketentuan

-

5. Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Pemerintah Kota Semarang minimal senilai Rp100.116.000,00 belum sesuai ketentuan

-

Sesuai

Walikota Semarang agar: Temuan Pemeriksaan ini telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi a. Menegur Kepala Dinas Pasar supaya sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan memperhatikan kecukupan personel oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. atas kebijakan mengalihtugaskan tenaga TPHL di Kantor Satpol PP dan menggunakan tenaga kebersihan Non TPHL;

√

b. Menegur Kepala Satpol PP dan Pemegang Kas Satpol PP yang menunda penyetoran pengembalian upah ganda ke Kas Daerah;

√

c. Memerintahkan Kepala Dinas Pasar dan Kepala Kantor Satpol PP untuk melakukan koordinasi tentang penempatan tenaga TPHL dan Non TPHL.

√


Walikota Semarang agar: a. Dalam memberikan bantuan keuangan selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku; b. Menegur Tim Anggaran yang dalam penyusunan belanja bantuan pada APBD Kota Semarang kurang mempedomani ketentuan yang berlaku.

Temuan Pemeriksaan ini telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi a. Dalam menyusun Peraturan Walikota sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan terutama Belanja Bahan Bakar dan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Pelumas agar tidak diberikan dalam bentuk uang tunai;

√

√

Walikota Semarang agar:

b. Mempertimbangkan pemberian bantuan BBM Instansi Vertikal;

kembali kepada

c. Menegur Kepala Dinas Infokom yang tidak memperhatikan disiplin anggaran.

√

√

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK


Nilai Temuan

Rekomendasi


2009 2008 2007 2006 2005 2004 6. Pada Dinas Pasar terdapat Pembentukan Tim dengan Tugas yang sama

P

Sesuai Walikota Semarang agar menegur Kepala Dinas Pasar yang kurang cermat dalam membuat surat keputusan dimaksud.


√

7. Pemberian Asuransi Kesehatan Untuk Guru Bantu sebesar Rp85.616.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan

-

Walikota Semarang agar meninjau Temuan Pemeriksaan ini telah selesai kembali kebijakan pemberian asuransi ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi kesehatan untuk Guru Bantu. sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

√

8. Biaya Administrasi Pengelolaan Pengadaan Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum melebihi ketentuan sebesar Rp347.868.560,00

-

Walikota Semarang agar menegur Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang dalam merealisasi belanja administrasi pengadaan tanah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


√

Walikota Semarang agar memerintahkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terkait dengan kejadian tersebut agar mengembalikan kerugian daerah sebesar Rp348.200.000,00 tersebut dan menyetorkannya ke Kas Daerah.


√

Walikota Semarang agar:


TAHUN 2005 1 Bantuan kepada Anggota DPRD sebesar Rp348.200.000,00 pada Pos Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan.

2 Pengadaan kendaraan dinas roda empat DPRD nilai kontraknya lebih tinggi dari semestinya

348.200.000,00

-

a. Menegur Sekretaris Dewan dan Panitia Pengadaan barang yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku; b. Panitia pengadaan barang untuk mempertanggungjawabkan kemahalan harga pengadaan mobil sebesar Rp159.772.364,00

√

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK


Nilai Temuan

Rekomendasi


2009 2008 2007 2006 2005 2004 3 Biaya Tunjangan Khusus Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan

-

Sesuai Walikota Semarang agar :

a. Mengkaji ulang Surat Keputusan tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengelola

Keuangan

Daerah


√

dan

menghentikan pemberlakuan tunjangan tersebut sebelum mendapat persetujuan DPRD; b. Menegur dan memerintahkan Kepala DPKD Kota Semarang untuk tidak menganggarkan dan mengeluarkan tunjangan khusus kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk biaya koordinasi dengan instansi vertikal.

√

4 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.012.929.600,00 tidak sesuai dengan Peruntukannya

-

Walikota Semarang agar menegur dan memerintahkan kepada Sekretaris Daerah agar dalam setiap menetapkan kebijakan yang berdampak terhadap anggaran, mempedomani ketentuan yang berlaku.


√

5 Terdapat Realisasi Belanja Bantuan Keuangan di Unit Kerja Lain Selain di Setda Sebesar Rp59.588.469.618,00

-

Walikota Semarang agar menegur dan memerintahkan kepada Tim Anggaran untuk selanjutnya dalam setiap penganggaran memperhatikan ketentuan tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD antara lain mengatur anggaran bantuan hanya diperbolehkan pada Pos Sekretariat Daerah.


√

6 Realisasi Belanja BBM dan Pelumas melampaui anggaran sebesar Rp964.290.800,00

-

Walikota Semarang dan DPRD agar mengkaji ulang Perda tentang Perbendaharaan Daerah yang memungkinkan terjadinya pelampauan anggaran setelah mendapat ijin DPRD


√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 7 Bantuan Biaya Telepon dan BBM Pejabat Eselon II & III Tidak Sesuai Ketentuan

8 Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Daerah Non PPJ Melebihi Ketentuan Sebesar Rp2.563.402.321,70

134.403.304,00

-

Sesuai Direkomendasikan kepada Walikota Semarang agar : a. Mengkaji ulang Surat Keputusan tentang Bantuan Biaya Telepon dan Tunjangan Perjalanan Dinas Tetap dan menghentikan pemberlakuan keputusan tersebut;


b. Menegur dan memerintahkan Tim Anggaran Semarang untuk tidak menganggarkan dan mengeluarkan Bantuan Biaya Telepon dan Bantuan BBM.

√

c. Menarik Bantuan Biaya Telepon dan BBM yang telah dibayarkan sebesar Rp134.403.304,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

√

Walikota Semarang agar : a. Mengkaji ulang Surat Keputusan tentang upah pungut/insentif, biaya operasional dan honor khusus yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku;


-

Walikota Semarang agar : a. Mengkaji ulang keputusan tentang pembagian Biaya Pemungutan PBB yang memberikan bagian yang lebih besar kepada DPKD tanpa aturan peruntukan yang jelas; b. Menegur dan memerintahkan Kepala DPKD untuk menggunakan biaya pemungutan PBB tidak sesuai ketentuan.

√

√

b. Menegur dan memerintahkan Kepala DPKD untuk menganggarkan dan mengeluarkan biaya pemungutan pajak non PPJ sesuai ketentuan. 9 Biaya Pemungutan PBB sebesar Rp2.284.616.411,00 tidak sesuai peruntukannya

√


√

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 TAHUN 2004 1 Belanja Tak Tersangka dipergunakan sebagai Kas Bon sebesar Rp1.105.154.900,00 dan direalisasikan belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebesar Rp1.123.533.100,00 2 Pengeluaran untuk keperluan DPRD minimal sebesar Rp5.475.074.500,00 dibebankan pada Setda dan DPKD

Sesuai

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar dalam mengelola belanja tak tersangka memperhatikan ketentuan yang berlaku.

-

2.190.000.000,00

BPK RI Menyarankan Walikota Surat Walikota No. 900/4798 tgl 23 Oktober Semarang agar: 2009 a. Menegur Panitia Anggaran karena kelalaiannya tidak memperhatikan asasasas pengelolaan Keuangan Daerah; b. Menarik kembali kerugian daerah atas penggunaan anggaran eksekutif sebesar Rp2.190.000.000,00 kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD periode 1999-2004 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

3 Pengeluaran untuk perjalanan dinas belum didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp2.260.543.300,00

-


BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar: a. Menegur Pengguna Anggaran dan pemegang kas pada Sekretariat Daerah yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku; b. Memerintahkan Kepala DPKD untuk menegur Kepala Sub Dinas Penyusunan Program dan Verifikasi dan Pemegang Kas pada DPKD yang tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

√

√

Bukti setor sd Desember 2009 sebesar Rp300.000.000,00 Bukti setor sd Agustus 2010 sebesar Rp1.516.500.000,00 tindak lanjut tanggal 12 Desember 2011 terdapat bukti setor sebesar Rp45.000.000 dan Setoran Pajak sebesar Rp328.500.000,00 (PPh 21)

√


√


√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 4 Berbagai pengeluaran bagi Anggota DPRD Kota Semarang Tahun 2004 sebesar Rp3.242.936.000,00 tidak sesuai ketentuan

3.010.400.000,00

Sesuai BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar : a. Meninjau kebijakan tersebut sehingga Temuan Pemeriksaan ini telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi tidak akan terulang dimasa yang akan sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan datang; oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. b. Menegur Pengguna Anggaran karena Temuan Pemeriksaan ini telah selesai kelalaiannya tidak mentaati ketentuan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dalam mengelola anggaran daerah; sebelum Pemantauan Tindak Lanjut dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

5

5 Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.813.435.990,00 tidak sesuai dengan peruntukan

2.813.435.990,00


√

√

c. Memerintahkan Pengguna Anggaran agar menarik kembali kerugian daerah sebesar Rp3.010.400.000,00 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD periode 1999-2004 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Surat Walikota No. 900/4798 tgl 23 Oktober 2009 Tindak lanjut 12 Desember 2011 Setoran ke Kasda sebesar Rp432.000.000,- (Pengembalian Biaya Langganan) daftar rekap pengembalian biaya operasional Setoran ke Kasda sebesar Rp231.260.000,(pengembalian biaya operasional) Jumlah total STS sebesar Rp663.260.000,00

√

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar mempertanggungjawab kan dana tersebut dengan menyerahkan data/identitas penerima bantuan serta untuk selanjutnya supaya meninjau kembali kebijaksanaannya dalam memberikan bantuan keuangan, sehingga bantuan dimaksud dapat terkendali sesuai sasaran.

Bawasda telah mengirim foto copy Daftar penerima bantuan per bulan, Surat Bukti Penerimaan (form A2), Dokumen pendukung form A2 (kuitansi).

√

Surat pernyataan dari staf bendaharawan Sekretariat Pemkot Semarang bahwa batuan komunikasi telah diserahkan kepada yang berhak dan telah dipertanggungjawab-kan sesuai dengan SPJ Surat Keterangan DPKAD Nomor 700/589 tanggal 5 Mei 2010. Daftar penerima bantuan keuangan daerah tahun 2004. Surat Walikota Nomor 700/043/RHS tanggal 24 Mei 2010.


Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 6 Hutang Pemerintah Kota Semarang kepada rekanan sebesar Rp1.832.753.950,00

-

7 Kerjasama pendataan PBB antara Pemerintah Kota dengan KP-PBB dibiayai dari Anggaran APBD sebesar Rp324.762.500,00 tidak sesuai ketentuan

-

8 Biaya Operasional Pajak Daerah Sebesar Rp1.809.557.654,00 Tidak Sesuai Ketentuan

-

9 Pengenaan biaya operasional dari penerimaan Pendapatan Bagi Hasil PKB/BBNKB dan BPHTB sebesar Rp4 116 493 888 00 tidak

-

10 Pungutan Insentif Pajak Penerangan Jalan yang dikelola DPKD melebihi ketentuan sebesar Rp2.524.536.980,00

Sesuai BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar menegur Panitia Anggaran dan Kepala Dinas Kebersihan yang telah melakukan pengeluaran tanpa memperhatikan ketersediaan anggaran. BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar menegur Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melakukan ikatan dengan pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan, selanjutnya agar memerintahkan untuk tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBD Tahun 2005. BPK-RI menyarankan kepada Walikota dan DPRD Kota Semarang agar meninjau kembali Perda Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Walikota Semarang Nomor 973/01/Th 2003 dan materinya disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar: a. Menegur Panitia Anggaran karena kelalaiannya menganggarkan biaya operasional/insentif yang tidak sesuai dengan peruntukkannya;


√


√


√


√

b. Menghentikan kebijakan pemberian biaya operasional/insentif bagi hasil pajak. -

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar : a. Menegur Kepala DPKD yang telah memungut insentif PPJ tidak sesuai ketentuan; b. Memerintahkan kepada DPKD untuk selanjutnya agar memungut insentif PPJ maksimal 5%, yang didalamnya sudah termasuk biaya operasional untuk PLN sebesar 4%.

√


√

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 11 Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp2.224.390.129,00 tidak dianggarkan dan belum disediakan kode rekeningnya

12 Pembebanan biaya umum untuk Tim Pemerintah Kota pada Anggaran Kegiatan sebesar Rp1.258.576.570,00 tidak sesuai ketentuan dan pemotongan PPh merugikan daerah sebesar Rp 188.786.485,50

13 Biaya-biaya tahun lalu dibebankan pada Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp3.157.358.025,00

Sesuai

-

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar menegur Panitia Anggaran yang telah lalai tidak menganggarkan ayat penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004.


√

188.786.485,50

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar melakukan restitusi dan atau penghitungan kembali atas Pajak Penghasilan yang terlanjur disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp188.786.485,50 melalui Departemen Keuangan


√

-

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar : a. Menegur Kepala Dinas Kebersihan dan Sekretaris Daerah karena kelalaiannya telah mengadakan kegiatan pemeliharaan tanpa memperhatikan tersedianya dana;


√

b. Menegur Pemegang Kas, Kepala Sub Bagian Keuangan DPKD, Kepala DPKD karena kesengajaannya mengajukan SPP tidak sesuai ketentuan;

√

c. Menegur Sub Dinas Penyusunan Program dan Verifikasi karena tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.

√



Temuan Berulang No

Temuan BPK

Nilai Temuan



2009 2008 2007 2006 2005 2004 14 Penerbitan SPMU Tahun 2004 senilai Rp883.666.100,00 mendahului prestasi fisik pekerjaan

-

15 Pemberian bantuan kepada Organisasi Politik melebihi ketentuan sebesar Rp398.000.000,00

20 Pengembalian Pajak Hiburan kepada Wajib Pajak (PSIS) sebesar Rp90.479.288,00 kurang tepat

-

-

Sesuai BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar : a. Dalam mengambil kebijakan pengelolaan keuangan daerah senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku;


√

b. Menegur Kepala DPKD yang telah menerbitkan SPMU tidak sesuai prestasi fisik proyek;

√

c. Menegur Kepala DPU dan Dinas Perhubungan yang kurang cermat dalam mengganggarkan BOP tidak memperhatikan skala prioritas kegiatan.

√

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar meninjau kembali kebijakannya dalam memberikan bantuan sehingga permasalahan pada tahun anggaran berikutnya tidak terjadi lagi.


√

BPK-RI menyarankan kepada Walikota Semarang agar dalam memberikan keringan/pembebasan pajak memperhatikan ketentuan yang berlaku.


√



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011

Recommend Documents