PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH OLEH BPK RI
http://www.lintasdiklat.id/ Berbagai terobosan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah mengantarkan Kabupaten Gianyar meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Bali. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014 diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Wayan Tagel Winarta dan Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata didampingi Sekda Kab. Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Bali. Opini WTP ini sekaligus menjadi WTP pertama yang pernah diraih Kabupaten Gianyar atas LKPD, dimana sebelumnya hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Bali, Arma Syifa menjelaskan dari LHP Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014, BPK berpendapat bahwa neraca Pemkab. Gianyar, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemkab. Gianyar, dimana sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Bupati Gianyar, sehingga LKPD Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan, ungkap Arman Syafia. Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata selepas acara menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya dari staf hingga pejabat yang telah bekerja keras untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Kabupaten Gianyar. Bupati Agung Bharata juga menyampaikan keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan komitmen DPRD Kabupaten Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Prov. Bali
Halaman 1
Gianyar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pengawasannya. Dengan hasil WTP yang baru pertama kali diraih Kabupaten Gianyar, diharapkan visi Gianyar Bagus, (bersih, alami, giat, berbudaya, dan sejahtera) menuju jagadhita dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Gianyar. Agung Bharata juga menyampaikan, opini WTP menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintah yang lebih baik lagi ke depannya
Sumber Berita : http://www.gianyarkab.go.id/, Untuk Kali Pertama Gianyar Raih WTP, 9 Juni 2015. Catatan : Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945), Pasal 23E ayat (1) menyatakan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam Pasal 23E ayat (2) menyatakan bahwa Hasil pemeriksaan Dewan
keuangan
negara
Perwakilan
diserahkan
Daerah,
Daerah, sesuai dengan kewenangannya. menyatakan bahwa
Hasil
dan
kepada Dewan
Sedangkan
pemeriksaan
Dewan
tersebut
dalam
Perwakilan Rakyat,
Perwakilan Pasal
ditindaklanjuti
23E oleh
Rakyat ayat
(3)
lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1 Tahun 2004), Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Prov. Bali
Halaman 2
c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah. Dalam Ayat (3) dinyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (4) menyatakan Kepala satuan
kerja
perangkat
daerah
selaku
Pengguna
Anggaran/Pengguna
Barang
memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15 tahun 2006), Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik
Daerah,
dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara. Pasal 2 ayat (1) UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Pasal 3 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mengenai pengertian Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17 Tahun 2003), Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Prov. Bali
Halaman 3
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termkekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugaspemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pasal 4 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.1 Mengenai Pelaksanaan Pemeriksaan, Pasal 6 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. BPK mengatur pelaksanaan pemeriksaan keuangan dengan Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Pasal 10 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: a.
meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
b.
mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Sedangkan Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan pengertian Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. 1
Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Prov. Bali
Halaman 4
c.
melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara.
d.
meminta keterangan kepada seseorang.
e.
memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15 Tahun 2004), Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan
keuangan dari pemerintah daerah.2 Mengenai, Hasil Pemeriksaan Pasal 15 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Sedangkan laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sedangkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan. Pasal 19 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Aturan tersebut dikecualikan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pasal 20 UU 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain itu Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Mengenai hasil pemantauan tindak lanjut, BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. 2 Dalam Pasal 17 ayat (3) dijelaskan bahwa Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Prov. Bali
Halaman 5
Sumber Informasi: 1.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
6.
Peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Prov. Bali
Halaman 6
