LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2013 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 28A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 Tanggal : 6 Mei 2014

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2013

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI .................................................................................................................

i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .............

ii

LAPORAN KEUANGAN POKOK ............................................................................

1

1.

NERACA ............................................................................................................

1

2.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ...........................................................

4

3.

LAPORAN ARUS KAS .....................................................................................

7

4.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .................................................

10

BAB I

Pendahuluan ..............................................................................................

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

10

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...............................................

16

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan .....................................................

27

BAB IV

Kebijakan Akuntansi .................................................................................

33

BAB V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan .....................................................

68

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan ................................

164

BAB VII

Penutup ......................................................................................................

172

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ..................................................................

173

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.A.7 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Tetap di Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp2,074 triliun. Saldo Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp2,074 triliun untuk Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jembatan dan Aset Tetap Lainnya (i) belum didukung dengan data di KIB, (ii) sebagian aset Peralatan dan Mesin, dan Gedung dan Bangunan tidak bisa diketahui keberadaannya, (iii) Tanah, Jalan Irigasi dan Jembatan tidak bisa dipisahkan antara milik kabupaten dan milik desa dan (iv) Aset Tetap Lainnya tidak ada harganya dan sebagian tidak dapat dirinci. Pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap masih lemah pada TA 2012 dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum melakukan langkah-langkah tindak lanjut secara memadai atas LHP TA 2012 sesuai dengan rekomendasi BPK sehingga tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 tersebut.

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

ii

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyajian Aset Tetap, dan dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan penyajian nilai aset tetap yang didukung dengan hasil pelaksanaan sensus BMD TA 2013 terhadap saldo per 31 Desember 2012 serta melakukan perbaikan sistem penatausahaan dan inventarisasi terhadap Aset Tetap, Laporan Keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28B/LHP/XVIII.SMG/ 05/2014 dan Nomor 28C/LHP/XVIII.SMG/05/2014 tanggal 6 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang,

Mei 2014

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Penanggung Jawab Pemeriksaan,

M. Ali Asyhar, SE., Ak Akuntan Register Negara Nomor D-15.154


iii

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO NERACA PER 31 DESEMBER 2013

NO AKUN 1.

ASET

1.1. 1.1.1.

ASET LANCAR

SALDO Per 31 DES 2013

REFF

URAIAN

V.1.1 V.1.1.A

Kas

SALDO Per 31 DES 2012

BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp %

2.468.385.322.425,26

2.184.729.758.770,95

283.655.563.654,31

12,98

323.197.871.112,25

172.546.521.635,00

150.651.349.477,25

87,31

297.244.779.272,00

156.180.021.975,00

141.064.757.297,00

90,32

140.598.580.710,00

93,04

1.1.1.01

Kas di Kas Daerah

V.1.1.A.1)

291.717.895.660,00

151.119.314.950,00

1.1.1.02

Kas di Bendahara Pengeluaran

V.1.1.A.2)

232.886.976,00

214.501.018,00

18.385.958,00

1.1.1.03

Kas di Bendahara Penerimaan

V.1.1.A.3)

1.942.400,00

113.987.566,00

(112.045.166,00)

1.1.1.04

Kas di Kas BLUD

V.1.1.A.4)

5.292.054.236,00

4.732.218.441,00

559.835.795,00

11,83

V.1.1.A.5)

1.1.2.

17.044.250.937,00

7.295.874.613,00

9.748.376.324,00

133,61

1.1.2.01

Piutang Pajak

V.1.1.A.5).a

6.584.771.889,00

758.554.142,00

5.826.217.747,00

768,07

1.1.2.02

Piutang Retribusi

V.1.1.A.5).b

1.668.088.327,00

1.161.601.047,00

506.487.280,00

43,60

1.1.2.04

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

V.1.1.A.5).c

131.325.705,00

154.226.955,00

(22.901.250,00)

(14,85)

1.1.2.05

Piutang Lainnya

V.1.1.A.5).d

9.639.686.659,00

5.221.492.469,00

4.418.194.190,00

84,62

Penyisihan Piutang tidak tertagih

V.1.1.A.5).e

(979.621.643,00)

V.1.1.A.6)

8.908.840.903,25 152.413.051,50

1.1.3.

Piutang

8,57 (98,30)

Persediaan

1.1.3.01

Persedian Benda Berharga

1.1.3.02

Persedian Hewan Ternak dan Tanaman

1.1.3.03

Persediaan Bahan Pakai Habis / Material

V.1.1.A.6).b

Persediaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan

V.1.1.A.6).c

1.1.3.04 1.2. 1.2.1. 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.2.

Investasi Non Permanen

1.237.126.842,00

V.1.1.B.1)

Tanah

(48.136.962,50)

(24,00)

957.296.150,00

-

-

279.830.692,00

29,23

(393.477.873,25)

(4,97)

42.606.335,00

7.086.770.202,00

(7.044.163.867,00)

(99,40)

7.086.770.202,00

(402.094.700,00)

(5,67)

(6.642.069.167,00)

-

6.684.675.502,00

ASET TETAP

200.550.014,00

6.761.136.044,06

(6.642.069.167,00)

Investasi Permanen Lainya

(1,78)

7.912.778.883,00

V.1.1.B.1) b.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(161.784.143,75)

47.061.031.676,95

V.1.1.B.1) a.

Investasi Permanen

-

9.070.625.047,00

7.519.301.009,75

Investasi Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya

(979.621.643,00)

53.822.167.721,01

Dana Bergulir yang diragukan tertagih

1.2.2.02 1.3.1.

-

INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.2.01 1.3.

V.1.1.A.6).a

-

-

-

-

14,37

-

V.1.1.B.2)

53.779.561.386,01

39.974.261.474,95

13.805.299.911,06

34,54

V.1.1.B.2)

44.252.561.386,01

30.447.261.474,95

13.805.299.911,06

45,34

9.527.000.000,00

9.527.000.000,00

2.074.095.987.770,00

1.950.999.633.317,00

269.366.664.349,00

263.964.217.978,00

5.402.446.371,00

21.536.355.040,00

24.207.363.840,00

(2.671.008.800,00)

V.1.1.C V.1.1.C.1)

123.096.354.453,00

6,31 2,05

1.3.1.01

Tanah Kantor

V.1.1.C.1) a.

1.3.1.02

Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit

V.1.1.C.1) b.

786.000.000,00

786.000.000,00

1.3.1.03

Tanah Rumah Dinas

V.1.1.C.1) c.

8.346.187.530,00

5.052.587.530,00

3.293.600.000,00

65,19

1.3.1.04

Tanah Gedung Pertemuan

V.1.1.C.1) d.

470.728.600,00

306.628.600,00

164.100.000,00

53,52

1.3.1.05

Tanah Lahan Pertanian

V.1.1.C.1) e.

57.009.063.216,00

57.009.063.216,00

1.3.1.06

Tanah Lahan Perkebunan

1.3.1.07

Tanah Lahan Perikanan

V.1.1.C.1) f.

236.000.000,00

1.3.1.08

Tanah Lahan Peternakan

V.1.1.C.1) g.

1.3.1.09

Tanah Sekolah

1.3.1.13 1.3.1.14

-

(11,03) -

-

-

-

-

236.000.000,00

-

-

515.000.000,00

515.000.000,00

-

V.1.1.C.1) h.

38.354.147.272,00

29.145.465.601,00

Tanah Parkir

V.1.1.C.1) i.

11.034.576.000,00

11.034.576.000,00

Tanah Sarana Kesehatan/Olahraga/stadion

V.1.1.C.1) j.

10.729.063.000,00

15.711.820.500,00

1.3.1.15

Tanah Sarana Jembatan dan Jalan

V.1.1.C.1) k.

84.731.024.631,00

84.731.024.631,00

-

-

1.3.1.16

Tanah Sarana Pasar

V.1.1.C.1) l.

22.902.179.000,00

22.902.179.000,00

-

-

1.3.1.17

Tanah Bengkok

V.1.1.C.1) m.

374.526.000,00

374.526.000,00

-

-

-

1

-

9.208.681.671,00 (4.982.757.500,00)

31,60 (31,71)

V.1.1.C.1) n.

SALDO Per 31 DES 2013 2.894.672.700,00

V.1.1.C.1) o.

4.431.769.000,00

REFF

SALDO Per 31 DES 2012 2.894.672.700,00

BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp % -

NO AKUN 1.3.1.18

Tanah Hutan

1.3.1.19

Tanah danau/rawa

1.3.1.20

Tanah lapangan

1.3.1.21

Tanah tandus/rusak

1.3.1.22

Tanah pemukiman

V.1.1.C.1) p.

135.275.000,00

135.275.000,00

1.3.1.26

Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat/Wisata

V.1.1.C.1) q.

4.788.783.635,00

4.398.952.635,00

1.3.1.25

Tanah Sarana Umum Ibadah

V.1.1.C.1) r.

32.800.000,00

32.800.000,00

-

Tanah Sarana Makam

V.1.1.C.1) s.

58.513.725,00

58.513.725,00

-

264.528.000.699,00

244.188.582.459,00

1.3.2.

URAIAN

Peralatan dan Mesin

-

V.1.1.C.2)

4.431.769.000,00 -

-

-

-

-

-

-

389.831.000,00

8,86 -

20.339.418.240,00

8,33 14,50

1.3.2.01

Alat-alat Berat

V.1.1.C.2) a.

9.663.730.860,00

8.439.891.582,00

1.223.839.278,00

1.3.2.02

Alat-alat Angkutan

V.1.1.C.2) b.

45.774.394.142,00

43.423.240.244,00

2.351.153.898,00

5,41

1.3.2.03

Alat-alat Bengkel

V.1.1.C.2) c.

8.637.919.862,00

8.695.227.200,00

(57.307.338,00)

(0,66)

1.3.2.04

Alat-alat Pertanian dan Peternakan

V.1.1.C.2) d

784.188.327,00

2.069.904.607,00

(1.285.716.280,00)

(62,11)

1.3.2.05

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

V.1.1.C.2) e

94.638.347.104,00

83.823.017.485,00

10.815.329.619,00

12,90

1.3.2.06

Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi

V.1.1.C.2) f.

7.943.970.958,00

5.699.680.862,00

2.244.290.096,00

39,38

1.3.2.07

Alat Ukur

V.1.1.C.2) g.

253.404.321,00

210.411.121,00

42.993.200,00

20,43

1.3.2.08

Alat-alat Kedokteran

V.1.1.C.2) h.

64.814.125.376,00

57.977.816.379,00

6.836.308.997,00

11,79

1.3.2.09

Alat Laboratorium

V.1.1.C.2) i

31.892.919.749,00

33.705.417.979,00

(1.812.498.230,00)

(5,38)

1.3.2.10

Alat Keamanan

V.1.1.C.2) j.

125.000.000,00

143.975.000,00

(18.975.000,00)

(13,18)

1.3.2.11

Alat Kesehatan/Olahraga

-

-

-

1.3.2.12

Alat Peraga

-

-

-

1.3.3. 1.3.3.01 1.3.3.02 1.3.4.

Gedung dan Bangunan

-

V.1.1.C.3)

663.743.192.978,00

610.762.293.738,00

52.980.899.240,00

8,67

Bangunan Gedung

V.1.1.C.3) a.

629.528.719.828,00

579.788.597.788,00

49.740.122.040,00

8,58

Bangunan Monumen

V.1.1.C.3) b.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

34.214.473.150,00

30.973.695.950,00

3.240.777.200,00

10,46

V.1.1.C.4)

798.540.097.778,00

760.405.468.066,00

38.134.629.712,00

5,02 4,89

1.3.4.01

Jalan dan Jembatan

V.1.1.C.4) a.

669.626.957.434,00

638.411.750.522,00

31.215.206.912,00

1.3.4.02

Bangunan Air ( Irigasi )

V.1.1.C.4) b.

104.535.872.048,00

100.132.310.848,00

4.403.561.200,00

4,40

1.3.4.03

Instalasi

V.1.1.C.4) c.

12.481.010.862,00

9.680.412.862,00

2.800.598.000,00

28,93

Jaringan

V.1.1.C.4) d.

11.896.257.434,00

12.180.993.834,00

V.1.1.C.5)

77.918.031.966,00

66.922.009.076,00

10.996.022.890,00

16,43 16,93

1.3.4.04 1.3.5.

Aset Tetap Lainnya

(284.736.400,00)

1.3.5.01

Buku dan Kepustakaan

V.1.1.C.5) a.

75.878.930.031,00

64.892.359.677,00

10.986.570.354,00

1.3.5.02

Barang bercorak kesenian,Kebudayaan

V.1.1.C.5) b.

2.039.101.935,00

1.839.348.399,00

199.753.536,00

1.3.5.03

Hewan/Ternak dan Tanaman

V.1.1.C.5) c.

-

140.346.000,00

(140.346.000,00)

V.1.1.C.5) d.

-

1.3.5.04 1.3.5.05 1.3.6. 1.3.6.01 1.3.7. 1.4. 1.4.1. 1.4.1.01 1.5. 1.5.1.

Sarana dan prasarana Pertanian dan Perikanan Lain-lain Aset Tetap

-

-

(2,34)

10,86 (100,00) -

V.1.1.C.5) e.

-

49.955.000,00

(49.955.000,00)

(100,00)

Konstruksi dalam Pengerjaan

V.1.1.C.6)

-

4.757.062.000,00

(4.757.062.000,00)

(100,00)

Konstruksi dalam Pengerjaan

V.1.1.C.6)

-

4.757.062.000,00

(4.757.062.000,00)

(100,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

-

-

-

-

DANA CADANGAN

V.1.1.D)

6.083.252.580,00

1.000.175.347,00

5.083.077.233,00

508,22

Dana Cadangan

V.1.1.D)

6.083.252.580,00

1.000.175.347,00

5.083.077.233,00

508,22

Dana Cadangan

V.1.1.D)

6.083.252.580,00

1.000.175.347,00

5.083.077.233,00

508,22

ASET LAINNYA

V.1.1.E)

11.186.043.242,00

13.122.396.795,00

(1.936.353.553,00)

(14,76)

Aset Lainnya

V.1.1.E)

(14,76)

11.186.043.242,00

13.122.396.795,00

(1.936.353.553,00)

1.5.1.05

Aset Tak Berwujud

V.1.1.E.1)

3.124.523.470,00

7.820.021.895,00

(4.695.498.425,00)

(60,04)

1.5.1.06

Aset Lain-lain

V.1.1.E.2)

2.997.703.772,00

238.558.900,00

2.759.144.872,00

1.156,59

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

V.1.1.E.3)

1.5.1.07

JUMLAH ASET

2

5.063.816.000,00

5.063.816.000,00

2.468.385.322.425,26

2.184.729.758.770,95

283.655.563.654,31

12,98

NO AKUN 2. 2.1.

URAIAN HUTANG Kewajiban Jangka Pendek

V.1.2

SALDO Per 31 DES 2013 2.173.369.329,00

SALDO Per 31 DES 2012 297.794.966,00

BERTAMBAH/(BERKURANG) Rp % 1.875.574.363,00 629,82

V.1.2.A

2.173.369.329,00

297.794.966,00

1.875.574.363,00

REFF

Kewajiban Jangka Pendek

V.1.2.A.1

2.1.1.01

Utang Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )

V.1.2.A.2

77.203.026,00

41.402.442,00

35.800.584,00

86,47

Utang Jangka Pendek Lainya

V.1.2.A.3

2.096.166.303,00

256.392.524,00

1.839.773.779,00

717,56

2.1.1.09 2.2.

-

Hutang Jangka Panjang

-

JUMLAH KEWAJIBAN

2.173.369.329,00

-

297.794.966,00

-

629,82

2.1.1.

-

-

-

1.875.574.363,00

629,82

3.

EKUITAS DANA

V.1.3

2.466.211.953.096,26

2.184.431.963.804,95

281.779.989.291,31

12,90

3.1.

Ekuitas Dana Lancar

V.1.3.A

321.024.501.783,25

172.248.726.669,00

148.775.775.114,25

86,37

3.1.1

Sisa Lebih Pembiayaan Angaran ( SiLPA )

V.1.3.A.1)

297.157.825.674,00

156.022.980.788,00

141.134.844.886,00

90,46

3.1.2

Pendapatan yang Ditanguhkan

V.1.3.A.2)

9.750.572,00

115.638.745,00

(105.888.173,00)

(91,57)

3.1.3

Cadangan Piutang

V.1.3.A.3)

17.044.250.937,00

7.295.874.613,00

3.1.4

Cadangan Persediaan

V.1.3.A.4)

8.908.840.903,25

9.070.625.047,00

(161.784.143,75)

(1,78)

Dana yg Hrs Disediakan ut Pbyrn Utg Jgk Pndk Ekuitas Dana Investasi

V.1.3.A.5)

(2.096.166.303,00)

(256.392.524,00)

(1.839.773.779,00)

717,56

2.139.104.198.733,01

2.011.183.061.788,95

127.921.136.944,06

6,36

3.2.1.

Diinvestasikan dlm Invest Jgk Pnjng

V.1.3.A.1)

53.822.167.721,01

47.061.031.676,95

6.761.136.044,06

14,37

3.2.1.01

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap

V.1.3.A.1)

53.822.167.721,01

47.061.031.676,95

6.761.136.044,06

14,37

V.1.3.A.2)

2.074.095.987.770,00

1.950.999.633.317,00

123.096.354.453,00

6,31

V.1.3.A.2)

2.074.095.987.770,00

1.950.999.633.317,00

123.096.354.453,00

6,31

V.1.3.A.3)

11.186.043.242,00

13.122.396.795,00

(1.936.353.553,00)

(14,76)

V.1.3.A.3)

11.186.043.242,00

13.122.396.795,00

(1.936.353.553,00)

(14,76)

3.1.5 3.2.

3.2.2. 3.2.2.01 3.2.3. 3.2.3.01

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Dinvestasikan dlm Aset Lainnya (tdk termasuk Dana Cadangan) Dinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)

V.1.3.A

9.748.376.324,00

133,61

3.2.4.

Dana yg Hrs disediakan ut Pbayaran Utang Jgk Panjang

-

-

-

-

3.2.4.01

Dana yg Hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jgk Panjang

-

-

-

-

3.3. 3.3.1. 3.3.1.01

Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Dicadangkan Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan

V.1.3.C

6.083.252.580,00

1.000.175.347,00

5.083.077.233,00

508,22

V.1.3.C

6.083.252.580,00

1.000.175.347,00

5.083.077.233,00

508,22

V.1.3.C

6.083.252.580,00

1.000.175.347,00

5.083.077.233,00

508,22

2.468.385.322.425,26

2.184.729.758.770,95

283.655.563.654,31

12,98

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

3

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 NO

URAIAN

REFF

Anggaran

Realisasi 2013

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2012 (Rp)

1

PENDAPATAN

V.1.4

-

-

-

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

V.1.4.A

-

-

-

1.1.1.

Pendapatan Pajak Daerah

V.1.4.A.1

16.061.500.000,00

26.416.352.676,00

164,47

9.441.193.741,00

1.1.2.

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

V.1.4.A.2

17.014.834.000,00

19.024.710.492,00

111,81

17.622.354.246,00

V.1.4.A.3

5.653.860.000,00

6.129.819.969,00

45.336.030.000,00 84.066.224.000,00

57.158.625.387,00 108.729.508.524,00

1.1.3. 1.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

V.1.4.A.4

1.2.

V.1.4.B

-

-

1.2.1.

PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN

V.1.4.B.1

-

-

1.2.1.1.

Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

1.2.1.3.

Dana Alokasi Umum

1.2.1.4.

Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

1.2.2.

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA

1.2.2.1.

Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2.

Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

14.200.000.000,00

V.1.4.B.2

V.1.4.B.3

108,42 126,08 129,34 -

25.300.215.472,00

178,17

-

4.728.450.130,00 50.543.298.340,00 82.335.296.457,00 35.564.419.952,00

8.080.000.000,00

9.340.589.212,00

115,60

8.201.132.673,00

665.548.034.000,00

665.548.034.000,00

100,00

597.858.484.000,00

57.950.000.000,00

57.950.180.000,00

100,00

55.970.270.000,00

745.778.034.000,00

758.139.018.684,00

101,66

697.594.306.625,00

-

-

-

-

-

-

-

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

100,00

107.537.478.530,00

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

100,00

107.537.478.530,00

-

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI

1.2.3.1.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

32.086.100.000,00

42.906.742.924,00

133,72

37.431.757.106,00

1.2.3.2.

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

113.900.000,00 32.200.000.000,00

42.906.742.924,00

133,25

101.081.072,00 37.532.838.178,00

923.788.664.000,00

946.856.391.608,00

102,50

842.664.623.333,00

Jumlah Pendapatan Transfer

-

-

1.2.3.

-

1.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

-

-

-

-

1.3.1.

Pendapatan Hibah

-

-

-

-

1.3.2.

Pendapatan Dana Darurat

-

-

-

1.3.3.

Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah

V.1.4.C

JUMLAH PENDAPATAN

98,94

-

89.543.636.000,00 89.543.636.000,00

88.596.622.463,00 88.596.622.463,00

98,94

106.047.989.231,00 106.047.989.231,00

1.097.398.524.000,00

1.144.182.522.595,00

104,26

1.031.047.909.021,00

2.

BELANJA

V.1.5

-

-

-

2.1.

BELANJA OPERASI

V.1.5.A

-

-

-

2.1.1.

Belanja Pegawai

V.1.5.A.1

654.712.057.912,00

598.107.748.005,00

91,35

548.377.710.033,00

2.1.2.

Belanja Barang

V.1.5.A.2

221.925.283.692,00

182.413.506.696,00

82,20

183.465.535.843,00

2.1.3.

Bunga

V.1.5.A.3

2.1.4.

Subsidi

V.1.5.A.4

2.1.5.

Hibah

V.1.5.A.5

23.340.277.968,00

4

-

-

-

-

15.153.119.710,00

64,92

-

15.543.085.255,00

NO

URAIAN

REFF

Anggaran

Realisasi 2013

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2012 (Rp)

Bantuan Sosial

V.1.5.A.6

3.111.000.000,00

3.023.599.946,00

97,19

Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi

V.1.5.A.7

55.956.000.000,00 959.044.619.572,00

49.362.126.320,00 848.060.100.677,00

88,22

2.2.

BELANJA MODAL

V.1.5.B

2.2.1

Belanja Tanah

V.1.5.B.1

13.864.000.000,00

5.354.879.600,00

38,62

18.066.000,00

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

V.1.5.B.2

33.577.529.666,00

25.967.049.853,00

77,33

44.680.236.458,00 39.730.630.135,00

2.1.6.

-

-

88,43 -

3.119.979.979,00 44.593.569.179,00 795.099.880.289,00 -

2.2.3.

Belanja Gedung dan Bangunan

V.1.5.B.3

105.237.748.350,00

68.069.846.924,00

64,68

2.2.4.

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

V.1.5.B.4

117.087.453.200,00

36.282.886.475,00

30,99

94.827.194.198,00

2.2.5.

Belanja Aset Tetap Lainnya

V.1.5.B.5

3.589.334.000,00

2.520.435.000,00

70,22

10.201.146.708,00

2.2.6.

Belanja Aset Lainnya

V.1.5.B.6

-

Jumlah Belanja Modal

273.356.065.216,00 V.1.5.C

138.195.097.852,00 -

50,55 -

9.872.500,00 189.467.145.999,00

2.3.

BELANJA TAK TERDUGA

2.3.1.

Belanja Tak Terduga

4.020.820.000,00

1.848.573.880,00

45,98

1.969.886.600,00

Jumlah Belanja Tak Terduga

4.020.820.000,00

1.848.573.880,00

45,98

1.969.886.600,00

1.236.421.504.788,00

988.103.772.409,00

79,92

986.536.912.888,00

JUMLAH BELANJA

-

-

-

2.4.

TRANSFER

-

-

-

-

2.4.1.

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

-

-

-

-

2.4.1.1.

Bagi Hasil Pajak

-

-

-

-

2.4.1.2.

Bagi Hasil Retribusi

-

-

-

-

2.4.1.3.

V.1.5.D

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

-

-

-

Jumlah Transfer / Bagi Hasil ke Desa JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

-

-

-

SURPLUS/DEFISIT

-

1.236.421.504.788,00

988.103.772.409,00

79,92

986.536.912.888,00

(139.022.980.788,00)

156.078.750.186,00

(112,27)

44.510.996.133,00

3.

PEMBIAYAAN

V.1.6

-

-

-

-

3.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

V.1.6.A

-

-

-

-

3.1.1.

Penggunaan SiLPA

3.1.2.

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

3.1.3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

-

-

3.1.4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

3.1.5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

3.1.6.

Penerimaan Piutang Daerah

-

3.1.7.

Penerimaan Lain- lain ( Dana Talangan ) Jumlah Penerimaan

3.2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

156.022.980.788,00

156.022.980.788,00 V.1.6.B

-

156.022.980.788,00

100,00

117.502.901.671,00

-

56.094.700,00

-

71.082.984,00

156.079.075.488,00

100,04

117.573.984.655,00

-

-

-

3.2.1.

Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

100,00

3.2.2.

12.000.000.000,00

10.000.000.000,00

83,33

3.2.7.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi

-

-

3.2.8.

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

-

-

3.2.9.

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

-

-

-

-

3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6.

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000.000,00 5.062.000.000,00 -

NO

URAIAN

REFF

Anggaran

Realisasi 2013

(Rp)

(Rp)

%

Realisasi 2012 (Rp)

3.2.10.

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

-

-

-

3.2.12.

Pengeluaran Lain- Lain ( Dana Talangan )

-

-

-

Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETO 3.3.

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN

6

-

17.000.000.000,00

15.000.000.000,00

88,24

6.062.000.000,00

139.022.980.788,00

141.079.075.488,00

101,48

111.511.984.655,00

-

-

297.157.825.674,00

156.022.980.788,00

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang berakhir Sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 NO

URAIAN

REFF

1

ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI

V.1.7.1

2

Arus Masuk Kas

V.1.7.1

TAHUN 2013

TAHUN 2012

3

Pendapatan Pajak Daerah

26.416.352.676,00

9.441.193.741,00

4

Pendapatan Retribusi Daerah

19.024.710.492,00

17.622.354.246,00

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

6.129.819.969,00

4.728.450.130,00

6

Lain - Lain PAD yang Sah

18.375.527.650,00

16.148.540.435,00

7

Dana Bagi Hasil pajak

25.300.215.472,00

35.564.419.952,00

8

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

9.340.589.212,00

8.201.132.673,00

9

Dana Alokasi Umum

665.548.034.000,00

597.858.484.000,00

10

Dana Alokasi Khusus

57.950.180.000,00

55.970.270.000,00

11

Dana Otonomi Khusus

12

Dana penyesuaian

13

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

14

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

-

15

Pendapatan Hibah

-

-

16


-

-

17 18

-

Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas ( 3 s/d 17 )

-

145.810.630.000,00

107.537.478.530,00

42.906.742.924,00

37.431.757.106,00 101.081.072,00

88.596.622.463,00

106.047.989.231,00

1.105.399.424.858,00

996.653.151.116,00

19 20

Arus Keluar Kas

V.1.7.1

21

Belanja pegawai

596.017.669.745,00

547.947.704.333,00

22

Belanja Barang

146.797.146.932,00

151.420.781.699,00

23

Bunga

-

-

24

Subsidi

-

-

25

Hibah

15.153.119.710,00

26

Bantuan Sosial

3.023.599.946,00

3.119.979.979,00

27

Bantuan keuangan

49.362.126.320,00

44.593.569.179,00

28

Belanja Tidak Terduga

1.848.573.880,00

1.969.886.600,00

29

Bagi Hasil Pajak

-

-

30


-

-

31


-

15.543.085.255,00

-

32

Jumlah Arus Keluar Kas ( 21 s/d 31 )

812.202.236.533,00

764.595.007.045,00

33

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIFITAS OPERASI ( 18 - 32 )

293.197.188.325,00

232.058.144.071,00

34 35

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

V.1.7.2

36

Arus Masuk Kas

V.1.7.2

37

Pendapatan Penjualan atas Tanah

-

-

38

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan mesin

-

-

39

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan bangunan

-

-

40

Pendapatan penjualan atas Tanah Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

-

7

NO

URAIAN

REFF

TAHUN 2013

TAHUN 2012

41

Pendapatan Penjualan atas Tanah Aset Tetap

-

42

Pendapatan Penjualan atas Tanah Aset lainnya

-

-

-

-

43

Jumlah Arus masuk Kas ( 37 s/d 42 )

-

44 45

Arus Keluar Kas

V.1.7.2

46

Belanja Tanah

5.354.879.600,00

18.066.000,00

47

Belanja peralatan dan Mesin

25.450.225.935,00

44.511.736.260,00

48

Belanja Gedung dan bangunan

68.069.846.924,00

39.730.630.135,00

49


36.282.886.475,00

94.827.194.198,00

50

Belanja Aset Tetap Lainnya

2.520.435.000,00

10.201.146.708,00

51

Belanja Aset Lainnya

-

52


137.678.273.934,00

53

ALIRAN KAS BERSIH DARI AKTIFITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN ( 43 - 52 )

54

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PEMBIAYAAN

V.1.7.3

55

Arus Masuk Kas

V.1.7.3

(137.678.273.934,00)

9.872.500,00 189.298.645.801,00 (189.298.645.801,00)

56

Pencairan dana Cadangan

-

-

57

Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

58

Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Pusat

-

-

59

Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Daerah lainnya

-

-

60

Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank

-

-

61

Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

-

-

62

Pinjaman Dalam negeri - Obligasi

-

63

Penerimaan Kembali Dana Bergulir

64

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

-

65

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

-

-

66

Penerimaan Lain - lain ( Dana Talangan )

-

-

67

56.094.700,00

Jumlah Arus Masuk Kas ( 56 s/d 66 )

71.082.984,00 -

56.094.700,00

71.082.984,00

68 69

Arus Keluar Kas

V.1.7.3

70

Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000,00

1.000.000.000,00

71

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

10.000.000.000,00

5.062.000.000,00

72

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

-

-

73

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya

-

-

74

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

-

-

75

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

-

-

76

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

-

-

77

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

-

-

78

Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

-

-

79

Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

-

-

80

Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

-

81


82

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PEMBIAYAAN ( 67 - 81 )

15.000.000.000,00 (14.943.905.300,00)

6.062.000.000,00 (5.990.917.016,00)

83 84

ARUS KAS DARI AKTIFITAS NON ANGGARAN

V.1.7.4

85

Arus Masuk Kas

V.1.7.4

86

Penerimaan dari BLUD

87

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )

-

88

Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu

8

51.241.657.814,00

48.358.117.720,00

171.447.397,00

144.813.836,00

NO 89

URAIAN

REFF

Jumlah Arus Masuk Kas ( 86 s/d 88 )

TAHUN 2013

TAHUN 2012

51.413.105.211,00

48.502.931.556,00

51.241.657.814,00

48.358.117.720,00

90 91

Arus Keluar Kas

92

Pengeluran ke BLUD

93

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )

94

V.1.7.4 -

Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tahun berjalan

147.875.778,00

171.447.397,00

51.389.533.592,00

48.529.565.117,00

95


96

ARUS KAS DARI AKTIFITAS NON ANGGARAN ( 89 - 95 )

97

Kenaikan / Penurunan Kas ( 33 + 53 + 82 + 96 )

98 99 100

Saldo Awal Kas di BLUD

4.732.218.441,00

2.980.720.310,00

101

Saldo Akhir Kas di BLUD

5.292.054.236,00

4.732.218.441,00

102

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

232.886.976,00

214.501.018,00

103

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

1.942.400,00

113.987.566,00

104

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

-

105

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan BLUD

-

106

23.571.619,00

(26.633.561,00)

140.598.580.710,00

36.741.947.693,00

Saldo Awal Kas di BUD

151.119.314.950,00

114.377.367.257,00

Saldo Akhir Kas di BUD

291.717.895.660,00

151.119.314.950,00

Saldo Akhir Kas ( 97+98+101+102+103+104+109 )

0,00 0,00

297.244.779.272,00

156.180.021.975,00

WONOSOBO,

Mei 2014

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

9

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan a. Maksud Maksud Penyusunan Laporan Keuangan APBD adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi keuangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. b. Tujuan Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdiri dari : 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain : 1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 10


3.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11


15.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

12


27.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

31.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

36.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);

37.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);

38.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17);

39.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 7);

13


40.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 2);

41.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1);

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 4).

43.

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab. I

Anggaran 2012

Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan. 1.2. Landasan Hukum. 1.3. Sistematika Penulisan.

Bab. II

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target APBD

kinerja

2.1. Ekonomi makro. 2.2. Kebijakan keuangan. 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD. Bab. III

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan. 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab. IV

Kebijakan akuntansi 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah. 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan. 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

14


Bab. V

Penjelasan pos-pos laporan keuangan 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1.1.

Aset

5.1.2.

Kewajiban

5.1.3.

Ekuitas dana

5.1.4.

Pendapatan

5.1.5.

Belanja

5.1.6.

Pembiayaan

5.1.7.

Komponen- komponen laporan arus kas

Bab. VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Bab. VII Penutup.

15


BAB. II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro 2.1.1. Kerangka Ekonomi Makro a. Perkembangan Nilai PDRB Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian secara makro ditingkat nasional adalah pendapatan nasional, yang dalam lingkup regional disebut pendapatan regional, besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perkembangannya di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 – 2013 (dalam jutaan rupiah) HARGA BERLAKU

HARGA KONSTAN

Nilai (Rp)

Nilai (Rp)

2009

3.584.212,92

1.811.092,67

2010

3.927.280,91

1.888.808,28

2011

4.323.254,88

1.974.114,17

2012

4.784.241,25

2.075.562,04

2013

5.327.874,47

2.179.015,39

TAHUN

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo 2013*) data sementara Dari tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wonosobo atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selama lima tahun terakhir dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami kenaikan, sedangkan Tabel 2. dibawah ini gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013. Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo (%) Tahun 2009 – 2013 Tahun

2009

2010

2011

2012

2013

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pertumbuhan

4,02

4,29

4,52

5,14

4,98

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo 2013*) data sementara

16


b. Peranan Masing – masing Sektor dalam PDRB Penunjang utama PDRB Kabupaten Wonosobo masih pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa seperti terlihat pada Tabel 3. Pada tahun 2013 sektor pertanian menyumbang 46,43 persen pada PDRB, atau turun sebesar 0,89 persen dibanding tahun 2012. Industri pengolahan mempunyai kecenderungan menurun selama lima tahun terakhir, sementara perdagangan dan jasa cenderung stabil. Tabel. 3 Peranan Masing – Masing Sektor dalam PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 – 2013 ( % ) No.

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Pertanian

SEKTOR / TAHUN

47,42

47,45

47,43

47,32

46,09

2.

Pertambangan dan Penggalian

0,60

0,57

0,54

0,52

0,52

3.

Industri Pengolahan

10,55

10,00

9,97

9,79

9,92

4.

Listrik, gas dan Air Bersih

0,92

0.92

0,91

0,89

0,91

5.

Bangunan

4,09

4,10

4,09

4,10

4,10

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

12,28

12,30

12,30

12,57

12,85

7.

Angkutan dan Komunikasi

6,46

6,45

6,38

6,48

6,62

8.

Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan

6,06

6,06

6,08

6,10

6,33

9.

Jasa – jasa

11,63

12,16

12,30

12,63

12,66

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

2013*) data sementara

c. Inflasi Inflasi rata-rata kumulatif di Kabupaten Wonosobo mencapai 4,88 persen dan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,82 persen. Laju inflasi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 4,98 persen dibanding tahun 2012, lebih lengkapnya data laju inflasi sebagaimana pada Tabel 4. berikut ini : Tabel 4 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 – 2013 No.

TAHUN

KUMULATIF INFLASI ( % )

1.

2009

3,01

2.

2010

6,06

3.

2011

2,66

4.

2012

3,84

5.

2013

8,82

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

2013*) data sementara

17


d. PDRB Perkapita Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo secara makro adalah PDRB perkapita penduduk. Adapun PDRB perkapita penduduk selengkapnya pada tabel.5 di bawah ini : Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 – 2013 PDRB PERKAPITA

TAHUN

HARGA KONSTAN (Rp)

2009

4.553.659,76

2010

8.139.303,39

2011

5.630.169,16

2012

6.201.646,06

2013

6.876.078,57


e. Pendapatan Perkapita Selain PDRB Perkapita, Pendapatan per kapita juga merupakan indikator untuk melihat kinerja ekonomi Kabupaten Wonosobo, adapun perkembangan pendapatan perkapita selama 5 (lima) tahun dapat digambarkan dalam tabel 6 berikut ini : Tabel 6 Pendapatan Perkapita Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 – 2013 PENDAPATAN PERKAPITA

TAHUN

HARGA KONSTAN (Rp)

2009

3.911.307,27

2010

2.471.725,10

2011

2.570.886,29

2012

2.690.479,11

2013

2.814.346,02


2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah Dalam tahun 2013 kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional dan global, dengan meningkatkan kualitas dan produktifitas barang dan jasa secara 18


bertahap, dengan tetap mengacu pada Standar Mutu Nasional maupun Standar Mutu Internasional serta kejelasan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pertumbuhan ekonomi diarahkan pada perekonomian berbasis UMKM dan koperasi yang tangguh dan sinergis,serta makin kondusifnya iklim investasi sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.

2.2. Kebijakan Keuangan 2.2.1. Kebijakan Umum APBD Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan APBD diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran yang berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan Umum Anggaran menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah RPJP Daerah, RPJM Daerah serta RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM serta Daftar Skala Prioritas yang merupakan hasil Musrenbang Kabupaten. Kebijakan Umum APBD yang disusun memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan pembiayaan. Program-program yang ada disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah kabupaten bersama DPRD menyusun dan menyepakati Kebijakan Umum APBD yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, dengan tujuan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, serta terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA– SKPD. RKA – SKPD Tahun 2013 berisi program, kegiatan dan anggaran satuan kerja disusun oleh SKPD sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah.

19


Visi dan Misi Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2013 merupakan periode tahun ketiga dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Visi yang ditetapkan --”menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera”, merupakan perkembangan lebih lanjut dari visi periode lima tahun sebelumnya yaitu ”membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat”. Untuk mewujudkan Wonosobo lebih maju dan sejahtera tersebut, ada lima misi yang diemban yaitu : 1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera, 2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah, 3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah, 5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

Sejalan dengan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025, telah dirumuskan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 yaitu : “ Wonosobo ASRI dan Bermartabat” dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi Kabupaten Wonosobo, yaitu sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Wonosobo yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berpendidikan, berbudaya, kreatif dan inovatif. 2. Mewujudkan perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo yang tangguh dan berbasis pada potensi unggulan daerah dengan memanfaatkan teknologi inovatif yang ramah lingkungan disertai penguatan kelembagaan usaha mikro dan kecil serta penguatan lembaga koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. 3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, bertanggungjawab yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang profesional, dan terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) disertai partisipasi rakyat secara penuh. 4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang optimal dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaanya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan dimasa yang akan datang. 5. Mewujudkan tersedianya prasarana dan sarana publik baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan perawatan yang memadai. 20


6. Mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, dengan menghormati hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang dalam:

NOTA KESEPAKATAN : NOMOR : 8 TAHUN 2012 NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Sedangan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan DPRD Kabupaten Wonosobo tertuang dalam : NOTA KESEPAKATAN :

NOMOR : 9 TAHUN 2013 NOMOR : 17 TAHUN 2013

TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

2.2.2. Arah Dan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2013 disusun berdasarkan sistem penganggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan terdiri atas : a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan, setiap jenis pendapatan dirinci menurut obyek pendapatan dan setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian obyek pendapatan.

21


Adapun arah dan kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo yaitu diarahkan pada upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah untuk dapat menghasilkan pendapatan daerah, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk dapat meningkatkan sumber- sumber pendapatan daerah. Secara umum, kebijakan pendapatan daerah tahun 2013 diarahkan pada pendapatan alokasi rencana pendapatan daerah secara rasional dan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, memperhatikan dasar hukum penerimaanya, dan memperhatikan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2013. Kebijakan khusus pendapatan terkait dengan Pajak Bumi dan

Bangunan bahwa sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah yang mengharuskan adanya tahapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutmya di Kabupaten Wonosobo diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar Pengelolaan PBB P2 Kabupaten Wonosobo, kemudian untuk melaksanakan Peraturan daerah dimaksud Kabupaten Wonosobo menerbitkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun upaya yang telah dilakukan guna optimalisasi pemasukan PBB melalui : 1. Intensifikasi penerimaan PBB, yaitu dengan menerjunkan tim untuk mengintensifkan pemasukan PBB, mensosialisasikan kepada perangkat tentang kedisiplinan penyetoran uang PBB ke Bank tempat pembayaran; 2. Pemberian perangsang bagi desa/kelurahan yang melakukan pelunasan awal ( sebelum jatuh tempo), diharapkan para perangkat di tingkat desa/ kelurahan akan lebih bersemangat dalam pemungutan PBB; 3. Pemberian pelatihan aplikasi i PBB bagi perangkat desa/ kelurahan , hal ini diharapkan bahwa dengan aplikasi tersebut para kades/ kepala kelurahan bisa dengan cepat melaksanakanproses administrasi pengajuan permasalahan PBB sampai dengan proses penyetoran dengan administrasi dan manajemen yang lebih tertib memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.3. Arah Dan Kebijakan Umum Belanja Daerah Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dengan mempertimbangkan perubahan mendasar dalam penyusunan Belanja Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22


13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 maka belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Tahun 2013 yaitu : 1. Optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintah dan pembangunan daerah; 2. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat dengan optimalisasi peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan; 3. Peningkatan daya dukung dan kualitas lingkungan dengan menumbuhkan kesadaran dan keperdulian lingkungan dalam aktifitas kehidupan masyarakat; 4. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur; 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, serta pengembangan ekonomi kreatif dan destinasi wisata untuk mendukung pembangunan sektor kepariwisataan. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Belanja Daerah tersebut meliputi: Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari : a) Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan PNS, penunjang Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Kesejahteraan pegawai, Belanja DPRD serta biaya Pemungutan Pajak. b) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada pemerintah atau pemerintah Daerah lainnya, kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukkannya. c) Belanja Bantuan Sosial, dianggarkan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah Daerah di bidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu. d) Belanja Bantuan Keuangan, penganggarannya dapat bersifat umum atau khusus baik bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah, maupun dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa. e) Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penangulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 23


Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut: a) Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran daerah untuk honorarium kepanitiaan, upah, stimulant, honorarium tenaga kontrak pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ; b) Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat-alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan perjalanan dinas. c) Belanja Modal, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan listrik, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan aset tetap lainnya.

2.2.4. Arah Dan Kebijakan Umum Pembiayaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dimaksud meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan meliputi: a. Pembiayaan Penerimaan. Sumber Pembiayaan Penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu ( SiLPA), pencairan Dana Cadangan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. b. Pembiayaan Pengeluaran. Pembiayaan Pengeluaran meliputi pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Indikator pencapaian target kinerja dapat digambarkan dalam estimatika pendapatan daerah, rencana belanja daerah serta pembiayaan daerah tahun anngaran 2013 sebagai berikut :

2.3.1. Estimasi Pendapatan Daerah Pendapatan tahun anggaran 2013 secara keseluruhan setelah diestimasikan sebesar Rp1.097.398.524.000,00 mengalami 24

perubahan kenaikan


Rp100.901.175.288,00 atau 10,12% dibandingkan tahun anggaran 2012 setelah perubahan sebesar Rp996.497.348.712,00 yang terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp84.066.224.000,00 naik Rp19.474.871.250,00 atau 30,15 % dibanding tahun anggaran 2012 setelah perubahan sebesar Rp64.591.352.750,00,00. 2. Pendapatan Transfer sebesar Rp923.788.664.000,00 naik Rp97.449.188.038,00 atau 11,79 % dibanding tahun anggaran 2012 setelah perubahan sebesar Rp826.339.475.962,00. 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp89.543.636.000,00 turun Rp16.022.884.000,00 atau 15,17 % dibanding tahun anggaran 2012 setelah perubahan Rp105.566.520.000,00.

2.3.2. Indikator pencapaian kinerja belanja daerah Belanja daerah diprioritaskan pada program sebagai berikut :

A. Program pada setiap SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

B. Program pada urusan tertentu 1. Reformasi Birokrasi 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan 4. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur 5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan sejumlah Rp1.236.421.504.788,00 terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Rp

959.044.619.572,00

2. Belanja Modal

Rp

273.356.065.216,00

3. Belanja Tak Terduga

Rp

4.020.820.000,00

4. Belanja Transfer

Rp

0,00

Rencana Pembiayaan Tahun Anggaran 2013 setelah perubahan sejumlah Rp139.022.980.788,00 terdiri dari :

25


1. Penerimaan Pembiayaan

Rp

156.022.980.788,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Rp

17.000.000.000,00

Rp

139.022.980.788,00

Pembiayaan Netto

26


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN

KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2013 setelah Perubahan sebesar Rp1.097.398.524.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp1.144.182.522.595,00 atau 104,26 % yang berarti lebih dari anggaran sebesar Rp46.792.909.459,00 Rincian realisasi pendapatan daerah sebagai berikut: Anggaran Setelah Perubahan (Rp)

UR A I A N

Realisasi

Lebih/(Kurang)

(Rp)

(Rp)

%

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

16.061.500.000,00

26.416.352.676,00

10.354.852.676,00

164,47

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

17.014.834.000,00

19.024.710.492,00

2.022.082.492,00

111,88

5.653.860.000,00

6.129.819.969,00

475.959.969,00

108,42

Lain - lain PAD yang Sah

45.336.030.000,00

57.158.625.387,00

11.810.389.387,00

126,05

84.066.224.000,00

108.729.508.524,00

24.663.284.524,00

129,34

14.200.000.000,00

25.300.215.472,00

11.100.215.472,00

178,17

8.080.000.000,00

9.340.589.212,00

1.260.589.212,00

115,60

Dana Alokasi Umum

665.548.034.000,00

665.548.034.000,00

-

100,00

Dana Alokasi Khusus

57.950.000.000,00

57.950.180.000,00

180.000,00

100,00

745.778.034.000,00

758.139.018.684,00

12.360.984.684,00

101,66

Jumlah PAD PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak

Jumlah Dana perimbangan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

-

-

-

-

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

-

100

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

-

100

32.086.100.000,00

42.906.742.924,00

10.820.642.924,00

133,72

113.900.000,00

-

(113.900.000,00)

0,00

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi

32.200.000.000,00

42.906.742.924,00

10.706.742.924,00

133,25


923.788.664.000,00

946.856.391.608,00

23.067.727.608,00

102,50

-

-

-

-

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

-

-

-

-

89.543.636.000,00

88.596.622.463,00

(947.013.537,00)

98,94

89.543.636.000,00

88.596.622.463,00

(947.013.537,00)

98,94

1.097.398.524.000,00

1.144.182.522.595,00

46.783.998.595,00

104,26

27


Menurut Unit Organisasi Pengelola Pendapatan sebagai berikut : NO

UNIT ORGANISASI

1.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR

2.

ANGGARAN

REALISASI

PENDAPATAN (Rp)

PENDAPATAN ( Rp )

1.000.000,00

1.000.000,00

Dinas Kesehatan

10.454.404.000,00

10.523.015.130,00

3.

Rumah Sakit Umum Daerah

35.944.980.000,00

38.783.097.737,00

4.

Dinas Pekerjaan Umum

160.000.000,00

365.956.636,00

5.

Dinas Perhubungan dan Kominfo

877.000.000,00

1.410.685.450,00

6.

Dinas Kependudukan dan Capil

1.630.000.000,00

1.566.026.000,00

7.

Dinas Koperasi dan UMKM

10.000.000,00

13.650.788,00

8.

PPKD

1.013.332.300.000,00

1.035.453.014.071,00

9.

Sekretariat Daerah Kab. Wsb.

5.575.100.000,00

5.941.695.863,00

10.

DPPKAD

24.732.700.000,00

43.936.850.910,00

11.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

763.000.000,00

1.340.105.793,00

12.

Bapermasdes

1.350.000.000,00

1.155.516.500,00

13.

Kantor Perpustakaan Umum

16.000.000,00

21.700.200,00

14.

Dinas Peternakan dan Perikanan

178.940.000,00

174.863.568,00

15.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

874.000.000,00

1.769.823.150,00

16.

Dinas Perindustrian & Perdagangan

1.499.100.000,00

1.725.520.799,00

1.097.398.524.000,00

1.144.182.522.595,00

Jumlah

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 setelah Perubahan sebesar Rp1.236.421.504.788,00 dapat direalisasi Rp988.103.772.409,00 atau 79,91% terdiri dari Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp959.044.619.572,00 dapat direalisasi sebesar Rp848.084.965.677,00 atau 88,43%, Belanja Modal direncanakan sebesar Rp273.356.065.216,00 dapat direalisasi sebesar Rp138.195.097.852,00 atau 50,55 %, Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp4.020.820.000,00dapat direalisasi sebesar Rp1.848.573.880,00 atau 45,98%. Belanja Transfer / Bagi Hasil ke Desa tidak ada rencana dan tidak ada realisasi karena sudah masuk pada pos Belanja Bantuan Keuangan, adapun rincian realisasi belanja sebagai berikut: Menurut Kelompok Belanja: BELANJA

ANGGARAN

BERLEBIH / BERKURANG

REALISASI

%

BELANJA OPERASI Belanja Pegawai

654.712.057.912,00

598.107.748.005,00

(56.604.309.907,00)

91,35

Belanja Barang dan Jasa

221.925.283.692,00

182.413.506.696,00

(39.511.776.996,00)

82,20

-

-

-

Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

-

-

-

23.340.277.968,00

15.153.119.710,00

(8.187.158.258,00)

64,92

3.111.000.000,00

3.023.599.946,00

(87.400.054,00)

97,19

28

-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO BELANJA Belanja Bantuan Keuangan JUMLAH BELANJA OPERASI

ANGGARAN

REALISASI

BERLEBIH / BERKURANG

%

55.956.000.000,00

49.362.126.320,00

(6.593.873.680,00)

88,22

959.044.619.572,00

848.060.100.677,00

(110.984.518.895,00)

88,43 38,62

BELANJA MODAL Belanja Tanah

13.864.000.000,00

5.354.879.600,00

(8.509.120.400,00)


33.577.529.666,00

25.967.049.853,00

(7.610.479.813,00)

77,32


105.237.748.350,00

68.069.846.924,00

(37.167.901.426,00)

64,68


117.087.453.200,00

36.282.886.475,00

(80.804.566.725,00)

30,99

3.589.334.000,00

2.520.435.000,00

(1.068.899.000,00)

70,22

-

-

-

273.356.065.216,00

138.195.097.852,00

(135.160.832.364,00)

50,55

BELANJA TIDAK TERDUGA

4.020.820.000,00

1.848.573.880,00

(2.172.246.120,00)

45,98

JUMLAH BELANJA TT

4.020.820.000,00

1.848.573.880,00

(2.172.246.120,00)

45,98

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

-

-

-

JMLH BELANJA DAN TRANSFER

1.236.421.504.788,00

988.103.772.409,00

(248.317.732.379,00)

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya JUMLAH BELANJA MODAL

79,92

3.1.3. Realisasi Pembiayaan. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2013 dan 2012, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, sebagai berikut : Tahun 2013

Pembiayaan: (1)

Penerimaan Pembiayaan

(2)

Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran (Rp) 156.022.980.788,00

Tahun 2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp) 117.573.984.655,00

156.079.075.488,00

Pembiayaan Netto

6.062.000.000,00 17.000.000.000,00 139.022.980.788,00

15.000.000.000,00 141.079.075.488,00

111.511.984.655,00

A. Penerimaan Pembiayaan Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2013 Anggaran (Rp)

Penggunaan SILPA


Realisasi (Rp)

156.022.980.788,00

156.022.980.788,00

117.502.901.671,00

Transfer dr Dana Cadangan

-

-

-

Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

-

-

-


-

-

-

Penerimaan Piutang Daerah

-

56.094.700,00

110.574.300,00

Dana Talangan Pangan Jumlah Penerimaan

-

-

-

156.022.980.788,00

156.079.075.488,00

117.613.475.971,00

29


Pada Penerimaan Pembiayaan terdapat realisasi atas Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp56.094.700,00 yang tidak terdapat dalam anggaran berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir. B. Pengeluaran Pembiayaan Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2013 dan 2012 sebagai berikut : Tahun 2013 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran (Rp)

(a) Pembentukan Dana Cadangan (b) Penyertaan Modal Pemda (c) Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo Jumlah Pengeluaran


Realisasi (Rp)

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

1.000.000.000,00

12.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5.062.000.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000.000.000,00

15.000.000.000,00

6.062.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2013 dan (SiLPA) TA 2012, dapat dirinci sebagai berikut : Tahun 2013 Realisasi (Rp)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 1)

Pendapatan dan Belanja a)

Realisasi Pendapatan

b)

Realisasi Belanja

Surplus (Defisit) Anggaran : (a – b) 2)

1.144.182.522.595,00

1.031.047.909.021,00

988.103.772.409,00

986.536.912.888,00

156.078.750.186,00

44.510.996.133,00

Pembiayaan : a)

Penerimaan Pembiayaan

156.079.075.488,00

117.573.984.655,00

b)

Pengeluaran Pembiayaan

15.000.000.000,00

6.062.000.000,00

Surplus (Defisit) Pembiayaan : (a – b) S I L P A (1+ 2)

3.2.


141.079.075.488,00

111.511.984.655,00

297.157.825.674,00

156.022.980.788,00

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan a. Kendala dan Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target Pendapatan Secara umum permasalahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2013 sebagaimana asumsi dalam Kebijakan Umum APBD serta Proritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013 adalah adanya penurunan pada beberapa sektor pendapatan daerah apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2012. seiring dengan berjalanya waktu dan perkembangan informasi, maka melalui berbagai tahapan dalam pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap materi Rencana APBD TA. 2013, penentuan rencana pendapatan daerah tahun 2013 dapat disesuaikan dengan kondisi yang berkembang ataupun rencana definitif yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Adapun permasalahan utama pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo adalah: 1. Penetapan target pendapatan daerah yang kurang realistis; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi; 30


3. Belum optimalnya pengelolaan kekayaan daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah 4. Kurangya koordinasi pemerintah pusat dan provinsi dalam upaya peningkatan sumber – sumber pendapatan daerah. b. Kendala dan Hambatan yang Ada dalam Pencapaian Target Belanja Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Berbagai permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi pemerintah daerah dalam tahun 2013 yang mempengaruhi alokasi belanja daerah antara lain: 1. Permasalahan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah. a. Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal; b. Masih rendahnya kualitas sumberdaya dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah; c. Masih lemahnya sistem pengawasan; d. Belum efektif dan efisiennya perencanaan pengelolaan keuangan daerah; e. Sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur kurang memadai. 2. Permasalahan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. a. Permasalahan dibidang pendidikan Permasalahan dibidang pendidikan adalah rendahnya partisipasi pendidikan dikarenakan faktor ekonomi, anak yang tidak dapat bersekolah umumnya berasal dari keluarga miskin dan atau yang tinggal dipedesaan. b. Permasalahan dibidang kesehatan Masalah utama pembangunan kesehatan adalah mutu, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai, terutama bagi penduduk miskin dan tinggal di daerah terpencil. c. Permasalahan dibidang ketenagakerjaan Perluasan akses masyarakat dalam kesempatan memperoleh pekerjaan dan berusaha harus ditingkatkan, untuk mengantisipasi permasalahan – permasalahan yang ada antara lain angka pengangguran masih tinggi, jumlah dan jenis lapangan kerja tidak sesuai dengan jumlah angkatan kerja, kebutuhan pokok tenaga kerja belum terpenuhi dengan UMK. 3. Permasalahan lingkungan hidup Masih meluasnya lahan kritis dan buruknya tata air, karena adanya kerusakan hutan sehingga mempengaruhi fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan adanya kegiatan penambangan yang tidak berorientasi kepada kelestarian lingkungan. 31


4. Permasalahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur Permasalahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastrutuk ini masih ada di daerah pedesaan antara lain rendahnya tingkat jangkauan pelayanan air bersih, rendahnya kualitas prasarana perhubungan darat dan masih adanya dusun yang belum tercukupi kebutuhan listrik dan belum optimalnya penyediaan sarana prasarana air irigasi bagi pertanian 5. Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat. Permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi rakyat antara lain : a. masih rendahnya mutu produk pertanian sebagai akibat belum optimalnya sarana produksi pertanian b. terbatasnya akses permodalan, pemasaran,teknologi dan fasilitas lain terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi c. belum optimalnya pengelolaan obyek wisata dan daya dukung sektor pariwisata di Wonosobo.

32


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan melalui mekanisme usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan, dan Anggaran Satuan Kerja yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari visi dan misi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana program dan kegiatan selama tahun anggaran 2013 mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan dimaksud. Jumlah SKPD yang menyusun Laporan Keuangan untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 73 SKPD. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 mendasari pada Laporan Keuangan dari SKPD.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 1. Kebijakan Akuntansi Laporan Realisai Anggaran (LRA) Komponen utama Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari a). Pendapatan b). Belanja c). Surplus atau defisit d). Pembiayaan e). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Penjelasan komponen utama Laporan Realisasi Anggaran a). Pendapatan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

33


Kebijakan akuntansi pendapatan: (1).

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan;

(2).

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan;

(3).

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);

(4).

Apabila terdapat peraturan yang mengijinkan pendapatan dari suatu SKPD dapat digunakan langsung oleh SKPD yang bersangkutan, maka pendapatan diakui pada saat SKPD tersebut melaporkan pendapatan dan penggunaannya kepada SKPKD. Pada saat yang sama SKPKD membebani anggaran belanja SKPD tersebut sebesar penggunaan pendapatannya.

b). Belanja Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, belanja daerah dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Kebijakan akuntansi belanja: (1).

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah untuk belanja yang pembayarannya secara langsung (SP2D LS);

(2).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pengesahan di Bendahara Umum Daerah (Kasi Penelitian Dokumen di DPPKAD);

(3).

Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, kelompok dan jenis belanja;

(4).

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

(5).

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Kab. Wonosobo antara lain belanja Sekretariat DPRD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekrtetariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan; 34


(6).

Belanja menurut klasifikasi ekonomi dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga;

(7).

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan;

(8).

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya (buku perpustakaan) serta Aset Lainnya ( aset tak berwujud/soft ware);

(9).

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Wonosobo;

(10). Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

c). Surplus atau defisit Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Kebijakan akuntansi: Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

d). Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga seperti penerimaan piutang dana bergulir/investasi non permanen, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan dan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SiLPA).

35


Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Kas Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada fihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman yang jatuh tempo dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Kebijakan akuntansi: (1). Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah ; (2). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) ; (3). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah ; (4). Pembiayaan neto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

e). Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Kebijakan akuntansi: SILPA/SIKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2. Kebijakan Akuntansi Neraca Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdapat perubahan pada Kebijakan Akuntansi No. 09 Akuntansi Aset. a. Kebijakan Akuntansi Aset Pendahuluan Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Ruang Lingkup 1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tidak termasuk perusahaan daerah. 2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

36


Definisi Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya. 37


Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah : (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi. Klaim adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja. Klasifikasi Aset diklasifikasikan ke dalam : (a) Aset Lancar; (b) Aset Non Lancar Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar 38


diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Pengakuan Aset Aset diakui : a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

ASET LANCAR Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari : a) Kas dan setara kas; Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas terdiri dari : a) Kas di Kas Daerah; b) Kas di Bendahara Penerimaan; dan c) Kas di Bendahara Pengeluaran  Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri :  Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.  Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola Bendahara Umum Daerah.  Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.  Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara peneriman. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.  Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluran setiap SKPD yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke kas Daerah per tanggal neraca.

39


Setara kas terdiri dari : a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. Pengukuran Kas Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b)

Investasi Jangka Pendek; Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek terdiri dari : a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan; b) Surat Utang Negara (SUN); c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pengakuan Investasi Jangka Pendek Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria : (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Pengakuan hasil Investasi Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan. Pengukuran Investasi Jangka Pendek Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. 40


Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperolehan tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Penilaian Investasi Jangka Pendek Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pelepasan dan Pemindahan Investasi Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya. Pengungkapan Investasi Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain: (1) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; (2) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; (3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; (4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan perubahan pos investasi. c)

Piutang; Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari : a) Piutang Pajak; b) Piutang Retribusi; 41


c) Piutang Dana Bagi Hasil; d) Piutang Dana Alokasi Umum; e) Piutang Dana Alokasi Khusus. Pengakuan Piutang Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan. Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan.

Pengukuran Piutang Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. d)

Piutang Lain-lain; Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang lain-lain terdiri dari : a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran; b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah; c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah; d) Piutang Dividen; e) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. Penyajian dan Pengungkapan Piutang Penyajian Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundangundangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar; Yang dimaksud piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah : a. Piutang Pajak; b. Piutang Retribusi; c. Piutang Dana Bagi Hasil; d. Piutang Dana Alokasi Umum; e. Piutang Dana Alokasi Khusus; f. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran; g. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah; h. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah; i. Piutang Dividen; j. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; k. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum. 42


Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa: a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya; c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di tangani oleh pemerintah kabupaten atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL; d. Jaminan atau sita jaminan jika ada. Penghapusan Piutang Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), terhadap piutang yang tidak tertagih dilakukan penyesuaian dengan cara menyisihkan piutang tidak tertagih yang dirumuskan dengan sikap hati-hati. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih ditetap kan sebagai berikut: No.

Umur Piutang

% Penyisihan Piutang

1 2 3

s/d tanggal jatuh tempo s/d 2 tahun sete-lah jatuh tempo diatas 2 tahun s/d 4 tahun sete-lah jatuh tempo diatas 4 tahun setelah jatuh tempo

0% 10 % 50 %

Lancar Kurang lancar Diragukan

100 %

Macet

4

Kategori

Penyisihan piutang tidak tertagih yang dibentuk berdasarkan piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan prosentase penyisihan piutang tidak tertagih pada kualitas piutang sebelumnya. Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, karena penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value (NRV). Terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstra komtabel. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasnnya maka penerimaan tersebut 43


dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan (sesuai jenis penerimaan). Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai undang- undangan yang berlaku.

e)

dengan

peraturan per-

Persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud : (a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; (b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; (c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjagajaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. 44


Persediaan dapat meliputi : a) Barang konsumsi; b) Amunisi; c) Bahan untuk pemeliharaan; d) Suku cadang; e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; f) Pita cukai dan leges; g) Bahan baku; h) Barang dalam proses/setengah jadi; i) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; j) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Pengakuan Persediaan Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukan sebagai persediaan. Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar : (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; (2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; (3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Pengungkapan Persediaan 45


Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut : (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; (2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan (3) kondisi persediaan. Barang persediaan dalam kondisi rusak atau usang seperti persediaan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi atau sudah habis masa berlakunya, hilang, dicuri dapat dihapus dengan Keputusan Bupati. ASET NON LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari : a) Investasi Non Permanen; dan b) Investasi Permanen Pengakuan Investasi Jangka Panjang Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria : (1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengukuran Investasi Jangka Panjang Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Penilaian Investasi Jangka Panjang Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan tiga metode, yaitu : 46


1. Metode Biaya Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. 2. Metode Ekuitas Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut: - kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; - kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; 3. MetodeNilai Bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan pada kepemilikan yang bersifat nonpermanen. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain: (a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee; (d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi. Pelepasan dan Pemindahan Investasi Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

47


Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen terdiri dari : a) Pembelian Surat Utang Negara; b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga; c) Investasi non permanen lainnya (termasuk di dalamnya investasi berupa Dana Bergulir). Pengukuran Investasi Non Permanen Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Non Permanen Berupa Dana Bergulir Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar perolehan dana bergulir. Secara periodik Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) dapat diperoleh dengan mengurangkan dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule) yang dilakukan oleh SKPD Pengelola Dana Bergulir untuk mengetahui jumlah dana bergulir yang benarbenar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih. Perhitungan penyisihan dana bergulir yang tidak dapat tertagih dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari saldo dana bergulir yang diklasifikasikan sebagai berikut : a. Lancar, yaitu apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi lancar penyisihannya sebesar 0%; b. Kurang lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 kali angsuran secara berturut-turut tidak membayar angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi kurang lancar penyisihannya sebesar 20%; c. Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari tiga kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 kali angsuran secara berturut-turut tidak membayar angsuran 48


sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi diragukan penyisihannya sebesar 50%; d. Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 kali angsuran secara berturut-turut tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi macet penyisihannya sebesar 90%; e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi bermasalah penyisihannya sebesar 100%. Penyisihan Dana Bergulir Tidak tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir, dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Investasi Non Permanen disajikan dan diungkapkan Catatan atas Laporan Keuangan.

secara memadai dalam

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai investasi non permanen–dana bergulir kepada kelompok masyarakat adalah : a. Dasar penilaian dana bergulir; b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya; c. Besarnya suku bunga yang dikenakan; d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir; e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir. Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari : a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara; b) Investasi permanen lainnya. Pengukuran Investasi Permanen Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Pengakuan hasil Investasi Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan 49


menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. ASET TETAP Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset Tetap terdiri dari : a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; f. Konstruksi Dalam Pengerjaan; g. Akumulasi Penyusutan. Aset Tetap Bernilai Kecil Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan. Penetapan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap atau harus dibebankan sebagai belanja, dilakukan dengan keputusan Bupati Wonosobo. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs). Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan/atau belanja pemeliharan/ pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran. Pengakuan Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 50


Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: (a) biaya persiapan tempat; (b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost); (c) biaya pemasangan (installation cost); (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; (e) biaya konstruksi; dan (f) biaya kepanitiaan. Penilaian Awal Aset Tetap Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan 51


peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan. Pertukaran Aset (Exchange of Assets) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Aset Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 52


Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap ditetapkan berupa suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Dikarenakan organisasi pemerintah daerah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya dikapitalisasi (capitalization thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya dikapitalisasi (capitalization thresholds) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh 53


penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusannya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (termasuk untuk Aset Tetap yang dibeli dengan Belanja Modal yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat yang akan menggunakannya). Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pengungkapan Aset Tetap Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut : (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan a) penambahan; b) pelepasan; c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; d) mutasi aset tetap lainnya. (3) Informasi penyusutan, meliputi : a) nilai penyusutan; b) metode penyusutan yang digunakan; c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan : (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan : (1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; (2) Tanggal efektif penilaian kembali; (3) Jika ada, nama penilai independen; (4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; (5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Tanah Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah 54


daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini. Pengakuan Tanah Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen. Pengukuran Tanah Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Pengungkapan Tanah Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Pengukuran Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Pengungkapan Peralatan dan Mesin Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

55


Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Pengukuran Gedung dan Bangunan Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Pengungkapan Gedung dan Bangunan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai. Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, Irigasi dan Jaringan, yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Pengukuran Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

56


Pengungkapan Aset Tetap Lainnya Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Kontrak Konstruksi Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak konstruksi dapat meliputi :  kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;  kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;  kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;  kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :  proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

57


 

setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika : (1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau (2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika: (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi: (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain : (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi: (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 58


Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi : (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan (5) Retensi Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Penerapan Penyusutan Aset Tetap menunggu ketentuan lebih lanjut dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan DANA CADANGAN Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. 59


ASET LAINNYA Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari : a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; d) Aset Tidak Berwujud; e) Aset Lain-lain. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa : a. Bangun, Kelola, Serah (BKS) b. Bangun, Serah, Kelola (BSK) 60


Bangun, Kelola, Serah (BKS) Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. Pengukuran BKS Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Bangun, Serah, Kelola (BSK) Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Pengukuran BSK Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut. Aset Tidak Berwujud Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud meliputi : (1) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. (2) Lisensi dan franchise

61


Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. (3) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Pengakuan Aset Tidak Berwujud Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap aset tidak berwujud harus memenuhi salah satu kriteria ini : (1) Meningkatkan fungsi aset tidak berwujud; (2) Meningkatkan efisiensi aset tidak berwujud. Nilai pengeluaran setelah perolehan aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) atau lebih. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Aset tidak berwujud disajikan sebesar nilai perolehan dikontra pos dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud diamortisasi sesuai dengan masa manfaat yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Amortisasi aset tidak berwujud dengan menggunakan metode Garis Lurus dengan Nilai Residu sebesar 10 % (persen) dari nilai perolehan aset tidak berwujud kemudian masa manfaat akan ditinjau setiap akhir tahun buku. Jika masa manfaat berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya periode amortisasi harus disesuaikan. Jika aset tidak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomis dimasa mendatang yang disebabkan perubahan teknologi, perubahan kebijakan, tidak bisa digunakan maka dapat dihapuskan sekaligus. Prosedur penghapusan mengacu pada Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan : 62


(1) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud; (2) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan; (3) Keberadaan aset tidak berwujud yang dimiliki bersama. Aset Lain-Lain Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG Pendahuluan 1) Tujuan Kebijakan Akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. 2) Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang. Definisi 1) Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. 2) Utang dikelompokan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang Jangka Pendek (1) Utang Jangka Pendek (lancar) merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. (2) Utang Jangka Pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang perhitungan pihak ketiga (PFK). Utang Jangka Panjang (1) Utang Jangka Panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. (2) Utang Jangka Panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pengakuan 1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

63


2) Utang PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pemnbiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran utang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan. 3) Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan. 4) Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan. Pengukuran 1) Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. 2) Utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA Pendahuluan 1). Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. 2). Perlakuan akuntansi ekuitas dana mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan ekuitas dana. a. Definisi 1). Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah utang/kewajiban. 2). Ekuitas dana terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Pos Ekuitas Dana Lancar terdiri dari: (a). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek (b). Pendapatan yang Ditangguhkan, merupakan akun lawan untuk menampung kas di Bendahara Penerimaan (c). Cadangan Piutang, merupakan akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar (d). Cadangan Persediaan, merupakan akun lawan untuk menampung persediaan

64


(e). Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun lawan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos Ekuitas Dana Investasi terdiri dari: (a). Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang (b). Diinvestasikan dalam Aset Tetap, merupakan akun lawan dari Aset Tetap (c). Dinvestasikan dalam Aset Lainnya, merupakan akun lawan dari Aset Lainnya (d). Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, merupakan akun lawan dari seluruh utang jangka panjang Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aset yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun yang terdapat dalam pos ini adalah Diinvestasikan dalam Dana Cadangan, yang merupakan akun lawan dari Dana Cadangan. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam asset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih pembiayaan anggaran, pendapatan yang ditangguhkan, cadangan piutang dan cadangan persediaan. pendek. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang telah ditransfer ke dana cadangan.

65


Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

KEBIJAKAN KOREKSI PERIODE AKUNTANSI SEBELUMNYA Pendahuluan 1) Tujuan kebijakan koreksi periode akuntansi sebelumnya adalah mengatur perlakuan akuntansi koreksi periode sebelumnya. 2) Perlakuan akuntansi koreksi periode sebelumnya mencakup definisi pengakuan dan pengungkapannya. a. Definisi Koreksi periode akuntansi sebelumnya terdiri dari kesalahan dan perubahan akuntansi. Kesalahan a) Kesalahan adalah kesalahan yang terjadi pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. b) Kesalahan dalam pelaporan keuangan dapat disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada. Perubahan Akuntansi a) Perubahan akuntansi adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. b) Perubahan keuangan dapat disebabkan oleh adanya perubahan standar akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan entitas akuntansi. c) Perubahan standar akuntansi adalah perubahan penerapan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. d) Perubahan estimasi akuntansi merupakan perubahan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. e) Perubahan entitas akuntansi adalah perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.

66


Pengakuan Kesalahan periode sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi. Pengaruh dari kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana. Pengungkapan Kesalahan a) Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian pelaporan keuangan. b) Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali pelaporan keuangan periode akuntansi yang bersangkutan. Perubahan Standar Akuntansi a) Pengaruh perubahan standar akuntansi dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut. b) Pengaruh perubahan estimasi akuntansi dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut. c) Pengaruh perubahan entitas akuntansi tidak perlu dinyatakan kembali dalam penyajian pelaporan keuangan periode sebelumnya tetapi cukup dinyatakan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

67

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1.1. ASET

A. ASET LANCAR

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp2.468.385.322.425,26

Rp2.184.729.758.770,95

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp323.197.871.112,25

Rp172.546.521.635,00

Aset Lancar per 31 Desember 2013 sebesar Rp323.197.871.112,25 terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rp291.717.895.660,00 Rp232.886.976,00 Rp1.942.400,00 Rp5.292.054.236,00 Rp17.044.250.937,00 Rp8.908.840.903,25 Rp323.197.871.112,25

Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di BLUD Piutang Persediaan JUMLAH

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp291.717.895.660,00

Rp151.119.314.950,00

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp291.717.895.660,00 merupakan saldo kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah (BUD/PKD), baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro maupun tabungan deposito, dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut: No.

Nama Bank

No. Rekening

Nilai (Rp)

(1)

Kas Daerah

Uraian

Bank Jateng

1-023-00001-9

93.717.895.660,00

(2)

Penampungan Gaji

Bank Jateng

1-023-00153-1

0,00

(3)

Deposito

Bank Jateng,BNI, Bank Mandiri, BRI Jumlah

198.000.000.000,00 291.717.895.660,00

Jumlah Deposito sebesar Rp198.000.000.000.00 terdiri dari Deposito Berjangka 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut: (1) Bank Jateng Cabang Wonosobo (2) Bank BRI Cabang Wonosobo (3) Bank Mandiri

Rp110.000.000.000,00 Rp78.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00

68


(4) Bank BNI Jumlah

Rp5.000.000.000,00 Rp198.000.000.000,00

31 Desember 2013 2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp232.886.976,00

31 Desember 2012 Rp214.501.018,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp232.886.976,00 merupakan saldo kas per 31 Desember 2013 yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp232.886.976,00 terdiri dari: a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah di setorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 6 Februari 2014 sebesar Rp147.875.778,00 SKPD DISDIKPORA

SALDO

SALDO

31/12/2012 (Rp)

31/12/2013 (Rp)

127.514.005,00

82.094.947,00

2.653.000,00

1.868.973,00

DINKES RSUD

0,00

0,00

DPU

0,00

2.315.000,00

DISPERINDAG

0,00

2.250.000,00

1.271.500,00

12.600.000,00

0,00

900,00

SETWAN KANTOR PERPUS KANTOR ARSIP

0,00

400.000,00

125.000,00

0,00

13.100.735,00

18.101.610,00

365.000,00

49.750,00

DINSOS DISNAKERTRANS DINKOP DAN UMKM SETDA DPPKAD

0,00

3.907.000,00

11.202.241,00

3.923.615,00

INSPEKTORAT

7.643.606,00

845.000,00

KEC KERTEK

6.426.914,00

13.253.000,00

KEC WATUMALANG

43.940,00

981.500,00

KEC KALIWIRO

48.750,00

3.847.259,00

101.724,00

470.509,00

0,00

20.000,00

KEC WDS KEL KEJAJAR KEL PAGERKUKUH

0,00

946.715.00

KEL ANDONGSILI

379.792,00

0,00

KEL KEPIL

553.891,00

0,00

KPPT

9.838,00

0,00

DIPERTAN

7.456,00

0,00

5,00

0,00

171.447.397,00

147.875.778,00

KKP JUMLAH

69


b. Saldo rekening giro Bendahara Pengeluaran/Bendahara Gaji yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp232.252,00. SKPD

SALDO

SALDO

31/12/2012 (Rp)

31/12/2013 (Rp)

DISDIKPORA

0,00

54.777,00

RSUD

0,00

0,00

17.281,00

9.275,00

1.626.891,00

0,00

0,00

0,00

DINKES DPU SETWAN KEC KALIKAJAR KEL SELOEMRTO

0,00

168.200,00

6.944,00

0,00

63,00

0,00

KPPT DIPERTAN JUMLAH

0,00

0,00

1.651.179

232.252,00

c. Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari rekening giro sebesar Rp7.575.920,00 dengan rincian sebagai berikut: SKPD

SALDO

SALDO

31/12/2012 (Rp)

31/12/2013 (Rp)

SETDA

0,00

28.055,00

BADAN KB

0,00

23.970,00

DPU

0,00

343.573,00

DISNAKAN

0,00

12.183,00

DISDIKPORA

0,00

7.137.905,00

KEC. WONOSOBO

0,00

19.234,00

KEC. KALIKAJAR

0,00

11.000,00

JUMLAH

0,00

7.575.920,00

d. Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp77.203.026,00. SKPD

SALDO

SALDO

31/12/2012 (Rp)

31/12/2013 (Rp)

DINKES

0,00

12.992.622,00

DPU

0,00

24.349.854,00

11.766.282,00

12.923.569,00

300,00

750.000,00

15.075.275,00

8.377.392,00

630.785,00

4.743.230,00

0,00

0,00

13.929.800,00

1.005.550,00

0,00

5.250.667,00

DISNAKERTRANS KESBANG SATPOL SETDA SETWAN BAPERMAS DPPKAD

70

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SALDO

SALDO

31/12/2012 (Rp)

31/12/2013 (Rp)

SKPD DISHUTBUN

0,00

1.092.136,00

DISPERTAN

0,00

5.718.006,00

41.402.442,00

77.203.026,00

JUMLAH

3) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp1.942.400,00

Rp113.987.566,00

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.942.400,00 merupakan saldo kas per 31 Desember 2013 yang masih dalam penguasaan bendahara penerimaan yang berasal dari pendapatan yang sudah dipungut tetapi sampai tanggal 31 Desember 2013 belum disetor ke Kas Daerah. Saldo SKPD

Mutasi Tahun 2013

31/12/2012

Debet (Rp)

(Rp) Dinkes Dishubkominfo

Saldo

Kredit (Rp)

31 /12 / 2013 (Rp)

236.000,00

0,00

236.000,00

0,00

1.754.700,00

0,00

1.754.700,00

0,00

Disdukpil

11.529.000,00

0,00

11.529.000,00

0,00

Disparbud

49.161.050,00

0,00

49.161.050,00

0,00

Disperindag

51.306.816,00

1.942.400,00

51.306.816,00

1.942.400,00

113.987.566,00

1.942.400,00

113.987.566,00

1.942.400,00

Jumlah

4) Kas di BLUD

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp5.292.054.236,00

Rp4.732.218.441,00

Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.292.054.236,00 merupakan saldo kas yang dikuasai oleh Bendahara Umum BLUD baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito, dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2013 sebagai berikut: No.

Uraian

Nama Bank

No Rekening

1

RSUD Setjonegoro

Bank Jateng

1.023.00417.4

2

RSUD Setjonegoro

BRI

11.201.000.470.307

3

Deposito di BRI

BRI

-

Jumlah

Nilai (Rp) 3.323.805.438,00 468.248.798,00 1.500.000.000,00 5.292.054.236,00

Jumlah Deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan Deposito Berjangka 1 (satu) bulan di Bank BRI Cabang Wonosobo.

71


5) Piutang

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp17.044.250.937,00

Rp7.295.874.613,00

Piutang per 31 Desember 2013 senilai Rp17.044.250.937,00 merupakan nilai Piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.295.874.613,00 dengan koreksi dan mutasi Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: No.

PIUTANG

1.

Piutang Pajak

2.

Piutang Retribusi

3.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

4.

Piutang Lainnya JUMLAH

SALDO

KOREKSI 2013

MUTASI 2013

31-Des-12 (Rp)

DEBET (Rp) KREDIT (Rp)

SALDO

DEBET (Rp)

KREDIT (Rp)

758.554.142,00

25.473,00

0,00

7.480.777.522,00

1.654.585.248,00

6.584.771.889,00

1.161.601.047,00

0,00

0,00

878.056.245,00

371.568.965,00

1.668.088.327,00

154.226.955,00

0,00

0,00

0,00

22.901.250,00

131.325.705,00

5.221.492.469,00

0,00

0,00

9.485.390.998,00

5.067.196.808,00

9.639.686.659,00

7.295.874.613,00

25.473,00

0,00

17.844.224.765,00

7.116.252.271,00

18.023.872.580,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

31-Des-13 (Rp)

979.621.643,00

Saldo Piutang Setelah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

17.044.250.937,00

Perincian masing-masing jenis piutang dapat disajikan sebagai berikut :

a. Piutang Pajak

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp6.584.771.889,00

Rp758.554.142,00

Piutang Pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.584.771.889,00 adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan, dengan rincian koreksi dan mutasi sebagai berikut: No.

Piutang Pajak

Saldo

Koreksi

31-Des-12 (Rp)

Debet (Rp)

Mutasi 2013

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

Saldo

Kredit (Rp)

31-Des-13 (Rp)

1.

Pajak Hotel

12.675.000,00

0,00

0,00

5.150.000,00

8.470.000,00

9.355.000,00

2.

Restoran

36.328.000,00

25.000,00

0,00

8.765.500,00

9.450.500,00

35.6.68.000,00

3.

Hiburan

3.310.000,00

0,00

0,00

735.000,00

400.000,00

3.645.000,00

4.

Reklame

13.055.352,00

473,00

0,00

0,00

0,00

13.055.825,00

5.

PPJU

639.340.905,00

0,00

0,00

722.115.691,00

634.225.891,00

727.230.705,00

6.

PBB

0,00

0,00

0,00 6.736.907.900,00

7.

Pajak Air Tanah

53.844.885,00

0,00

0,00

JUMLAH

758.554.142,00

25.473,00

7.103.431,00

957.820.611,00 5.779.087.289,00 44.218.246,00

16.730.070,00

0,00 7.480.777.522,00 1.654.585.248,00 6.584.771.889,00

Koreksi debet saldo awal piutang pajak restoran tahun 2012 sebesar Rp25.000,00 atas nama RM Sarirasa semula tercatat saldo (Rp25.000) seharusnya saldo 0,00 (Nihil) dan koreksi debet karena kurang catat saldo awal piutang pajak reklame tahun 2012 sebesar Rp473,00. Kemudian atas saldo piutang PBB-P2 tahun 2013 dan saldo piutang PBB-P2 yang merupakan pelimpahan dari KPP Pratama Temanggung tahun 2003 s/d tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut : 72


Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2013 sebesar Rp Rp5.779.087.289,00 dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Piutang PBB-P2 Tahun 2013 sebesar Rp1.910.346.998,00 dengan perhitungan sebagai berikut : No. 1.

Tahun

Pokok PBB-P2

Pembayaran

(Rp)

Saldo 31 Des 2013

(Rp)

(Rp)

2013

14.486.587.568,00

12.576.240.570,00

1.910.346.998,00

Jumlah

14.486.587.568,00

12.576.240.570,00

1.910.346.998,00

2. Piutang PBB-P2 Tahun 2003 s/d Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : BA-04/WPJ.32/KP.11/2013 Lampiran II data Piutang PBB-P2 dan Aset Sitaan sebesar Rp6.046.743.878,00 dikurangi piutang PBB-P2 Tahun 2012 yang telah disetorkan pada Tahun 2013 dengan perhitungan sebagai berikut :

No.

Tahun

1.

2003

2.

2004

3.

2005

4.

2006

Jumlah Piutang (Rp)

Pengurangan Pokok & Pembayaran di Th 2013 (Rp)

108.416.979,00

Saldo 31 Des 2013 (Rp) 108.416.979,00

56.938.226,00

0,00 0,00

117.228.384,00

0,00

117.228.384,00

11.821.570,00

0,00

11.821.570,00 41.030.662,00

56.938.226,00

5.

2007

41.030.662,00

0,00

6.

2008

15.787.877,00

0,00

15.787.877,00

131.955.048,00

0,00

131.955.048,00 108.979.588,00 681.983.687,00

7.

2009

8.

2010

108.979.588,00

0,00

9.

2011

681.983.687,00

0,00

2012

4.772.601.857,00

963.718.306,00

3.808.883.551,00

6.046.743.878,00

963.718.306,00

5.083.025.572,00

10.

Jumlah

Saldo piutang PBB-P2 per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.779.087.289,00 termasuk data piutang PBB-P2 yang berasal dari pelimpahan piutang PBB-P2 dari Kementerian Keuangan sebagaimana tertuang dalam Berita Aacara Nomor : BA-04/ WPJ.32/KP.11/2013 tanggal 4 Januari 2013 dinyatakan bahwa dalam Basis Data SISMIOP piutang PBB-P2 Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp44.102.833.081,00 adalah nilai piutang yang belum direkam pembayarannya, karena banyak pembayaran yang dilakukan secara gelondongan (bukan per nomor obyek pajak) oleh desa/kelurahan. Dari jumlah Rp6.046.743.878, khusus piutang PBB-P2 untuk tahun 2012 sebesar Rp4.772.601.857,00. Atas data tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui surat Nomor : 900/75/DPPKAD/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 perihal permintaan data piutang telah meminta data piutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Atas permintaan data tersebut dijawab oleh KPP Pratama Temanggung dengan surat Nomor : S-323/WPJ.32/KP.11/2014 tanggal 19 Pebruari 2014, dinyatakan bahwa Nilai Piutang PBB-P2 untuk Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : BA-04/WPJ.32/KP.11/2013 Lampiran II, data piutang PBB-P2

73


dan aset sitaan sebesar Rp6.046.743.878,00 adalah nilai yang didapat dari pengurangan nilai piutang PBB-P2 dalam Basis Data SISMIOP dikurangi dengan pembayaran secara gelondongan sehingga tidak dapat dirinci per NOP/Wajib Pajak. Data piutang PBB-P2 Tahun 2012 sebesar Rp4.772.601.857,00, sedangkan berdasarkan data administrasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Wonosobo hanya sebesar Rp3.558.316.576,00 kemudian ada pengurangan pokok di desa Pecekelan Kec. Sapuran sebesar Rp5.897.695,00 sehingga piutang menjadi Rp3.552.418.881,00. Dari Jumlah Piutang Tahun 2012 sebesar Rp3.552.418.881,00 telah diterima pembayarannya di tahun 2013 sebesar Rp957.820.611,00 dengan demikian Saldo Piutang PBB-P2 Tahun 2012 per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.594.598.270,00. Data Piutang PBB-P2 Tahun 2012 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 3. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Saldo Piutang PBB–P2 per 31 Desember 2013 sebagai berikut : SALDO

KOREKSI 2013

MUTASI 2013

SALDO

NO

Tahun Pengakuan

1

2003

0,00

0,00

0,00

108.416.979,00

0,00

108.416.979,00

2

2004

0,00

0,00

0,00

56.938.226,00

0,00

56.938.226,00

3

2005

0,00

0,00

0,00

117.228.384,00

0,00

117.228.384,00

0,00

0,00

11.821.570,00

4

31-Des-12 (Rp)

DEBET (Rp)

KREDIT (Rp)

DEBET (Rp)

KREDIT (Rp)

31-Des-13 (Rp)

2006

0,00

11.821.570,00

0,00

5

2007

0,00

0,00

0,00

41.030.662,00

0,00

41.030.662,00

6

2008

0,00

0,00

0,00

15.787.877,00

0,00

15.787.877,00

7

2009

0,00

0,00

0,00

131.955.048,00

0,00

131.955.048,00

0,00

0,00

108.979.588,00

8

2010

0,00

108.979.588,00

0,00

9

2011

0,00

0,00

0,00

681.983.687,00

0,00

681.983.687,00

10

2012

0,00

0,00

0,00

2.594.598.270,00

0,00

2.594.598.270,00

11

2013 JUMLAH

0,00

0,00

0,00

1.910.346.998,00

0,00

1.910.346.998,00

0,00

0,00

0,00

5.779.087.289,00

0,00

5.779.087.289,00

31 Desember 2013 b. Piutang retribusi

Rp1.668.088.327,00

31 Desember 2012 Rp1.161.601.047,00

Piutang Retribusi per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.668.088.327,00 adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan namun belum dibayar oleh pihak yang menikmati pelayanan, terdapat pada SKPD sebagai berikut: No. 1.

SKPD

Koreksi 2013

31/12/2012 (Rp)

Debet (Rp)

Mutasi 2013

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

Saldo

Kredit (Rp)

31/12/2013 (Rp)

Dishubkominfo

12.117.000,00

0,00

0,00

44.637.100,00

2.610.000,00

54.144.100,00

Parkir Tepi Jalan Umum

12.117.000,00

0,00

0,00

31.212.100,00

2.610.000,00

40.719.100,00

0,00

0,00

0,00

10.925.000,00

0,00

10.925.000,00

ijin Trayek 2.

Saldo

Retribusi MCK

0,00

0,00

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Disparbud

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

Tempat Khusus Parkir

0,00

0,00

0,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

74


No. 3. 4.

5.

SKPD

Saldo

Koreksi 2013

31/12/2012 (Rp)

Debet (Rp)

Mutasi 2013

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo 31/12/2013 (Rp)

Bapermasdes

258.730.000,00

0,00

0,00

328.209.000,00

32.030.000,00

554.909.000,00

Sewa Eks Tanah Bengkok

258.730.000,00

0,00

0,00

328.209.000,00

32.030.000,00

554.909.000,00

KPPT

32.733.800,00

0,00

0,00

45.813.900,00

32.733.800,00

45.813.900,00

IMB

24.803.900,00

0,00

0,00

22.716.300,00

24.803.900,00

22.716.300,00

HO

7.929.900,00

0,00

0,00

23.097.600,00

7.929.900,00

23.097.600,00

DISPERINDAG

858.020.247,00

0,00

0,00

448.896.245,00

304.195.165,00 1.002.721.327,00

Plyn Pasar (AB Los)

649.582.572,00

0,00

0,00

354.295.907,00

243.537.921,00

760.340.558,00

208.437.675,00

0,00

0,00

94.600.338,00

60.657.244,00

242.380.769,00

1.161.601.047,00

0,00

0,00

878.056.245,00

Pelayanan Pasar (AB Kios) JUMLAH

371.568.965,00 1.668.088.327,00

Selama Tahun 2013 tidak terdapat koreksi debet maupun koreksi kredit sedangkan mutasi yang terjadi sebagai berikut: (1) Mutasi debet Piutang Retribusi sebesar Rp878.056.245,00 karena ada penambahan piutang Tahun 2013 terdiri dari: No.

Uraian

Jumlah (Rp)

Keterangan

1.

Dishubkominfo

44.637.100,00

Penambahan piutang Tahun 2013

2.

Disparbud (Tempat khusus parkir) Bapermasdes (Sewa eks tanah bengkok)

10.500.000,00

Penambahan piutang Tahun 2013

3.

4.

KPPT :

5.

Disperindag:

328.209.000,00

Merupakan sewa tanah eks bengkok melalui lelang yang belum diterima antara lain dari: 1) Kel. Kejiwan Rp5.000.000,00 2) Kel Pagerkukuh Rp29.650.000,00 3) Kel Wadaslintang Rp29.300.000,00 4) Kel Leksono Rp232.700.000,00 5) Kel Sapuran Rp31.559.000,00 Jumlah Rp328.209.000,00

45.813.900,00

IMB Rp22.716.300,00 HO Rp23.097.600,00

448.896.245,00

Merupakan penambahan piutang AB LOS Tahun 2013 yang terdiri dari: 1. UPTD Induk Rp153.056.580,00 2. UPTD Kertek Rp151.600.460,00 3. UPTD Sapuran Rp34.904.867,00 4. UPTD Garung Rp9.059.510,00 5. UPTD Kejajar Rp3.197.048,00 6. UPTD Selomerto Rp130.972,00 7. UPTD Leksono Rp1.176.970,00 8. UPTD Kaliwiro Rp1.169.500,00 Jumlah Rp354.295.907,00 Merupakan penambahan piutang AB KIOS Tahun 2013 yang terdiri dari: 1) UPTD Induk Rp45.613.400,00 2) UPTD Kertek Rp31.422.980,00 3) UPTD Sapuran Rp3.746.018,00 4) UPTD Kejajar Rp2.057.800,00 5) UPTD Selomerto Rp28.800,00 6) UPTD Leksono Rp2.536.440,00 7) Pasar Wonosobo Rp9.194.900,00 Jumlah Rp94.600.338,00

Jumlah

878.056.245,00

(2) Mutasi kredit sebesar Rp371.568.965,00 karena ada setoran piutang Tahun 2013 terdiri dari: No

Uraian

1.

Dishubkominfo (Parkir tepi jalan) umum

Jumlah (Rp)

Keterangan

2.610.000,00

75

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No

Uraian

2.

Bapermasdes (Sewa eks tanah bengkok)

Jumlah (Rp)

Keterangan

32.030.000,00

Merupakan setoran atas pengakuan piutang sewa tanah eks bengkok Tahun 2012 yang disetorkan pada Tahun 2013 terdiri dari: 1) Kel. Kalianget 2) Kel. Mlipak Jumlah

3.

KPPT

32.733.800,00

1. IMB 2. HO Jumlah

4.

Disperindag:

304.195.165,00

1. AB LOS 2. AB KIOS Jumlah

JUMLAH

Rp9.880.000,00 Rp22.150.000,00 Rp32.030.000,00 Rp24.803.900,00 Rp7.929.900,00 Rp32.733.800,00 Rp243.537.921,00 Rp60.657.244,00 Rp.304.195.165,00

371.568.965,00

31 Desember 2013 c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Rp131.325.705,00

31 Desember 2012 Rp154.226.955,00

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 sebesar Rp131.325.705,00 merupakan saldo tagihan Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada pegawai atas ganti rugi kekayaan daerah yang merupakan Tuntutan Ganti Rugi pada SKPD: (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Atas hilangnya kendaraan dinas roda dua sesuai dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 950/541/2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Pembebanan ganti Rugi yang telah dibebankan kepada Sarjono, S.Pd., M.M. sebesar Rp5.000.000,00. (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Atas Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang digunakan langsung dan Penerimaan Dieng Plateu Theater (DPT) yang digunakan langsung. Sesuai dengan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pembebanan Ganti Rugi masing-masing sebagai berikut: a) Sdr. Suwignyo, SK Bupati Nomor 950/541/2012 senilai Rp127.257.955,00. b) Sdr. Drs. M. Aziz Wijaya, M.Si. SK Bupati Nomor 950/542/2012 senilai Rp14.395.000,00. c) Sdr Drs. Wahyu Wijayanto, SK Bupati Nomor 950/543/2012 senilai Rp7.574.000,00 dan saat ini sudah pensiun. Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi selama Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

76


No.

Debitur

Saldo 31/12/2012 (Rp)

Mutasi 2013 Debet (Rp)

Saldo 31/12/2013 (Rp)

Kredit (Rp)

1.

M. Zuhri (Dishubkominfo)

2.

Suwignyo (Disparbud)

0,00

0,00

0,00

0,00

127.257.955,00

0,00

3.506.250,00

123.751.705,00

3.

Drs. M. Aziz Wijaya, M.Si. (Disparbud)

4.

Drs. Wahyu Wijayanto

7.574.000,00

0,00

0,00

7.574.000,00

5.

Sarjono, S.Pd.

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

154.226.955,00

0,00

22.901.250,00

131.325.705,00

0,00

14.395.000,00

JUMLAH

0,00

14.395.000,00

Mutasi kredit sebesar Rp22.901.250,00 merupakan setoran atas Bagian Lancar TGR selama Tahun 2013 yang terdiri dari : 1. Disdikpora Pelunasan atas pembebanan ganti rugi kepada Sarjono, S.Pd,MM sebesar Rp5.000.000,00. 2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mutasi Kredit dari Disparbud sebesar Rp14.395.000,00 meruapakan pelunasan dari Drs. M Azis Wijaya, M.Si dan angsuran dari Suwigyo sebesar Rp3.506.250,00.

d. Piutang Lainnya

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp9.639.686.659,00

Rp5.221.492.469,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.639.686.659,00 berupa piutang pasien RSUD Setjonegoro dengan mutasi sebagai berikut: No.

PIUTANG

1.

RSUD (lain-lain PAD yang sah) Pasien Jamkesmas

2.

SALDO 31/12/2012 (Rp)

DEBET (Rp)

KREDIT (Rp)

SALDO 31/12/2013 (Rp)

4.841.250.782,00

8.251.350.943,00

4.841.250.782,00

8.251.350.943,00

Pasien Umum

172.287.666,00

23.957.254,00

14.838.705,00

181.406.215,00

Pasien Askes

107.980.500,00

256.863.843,00

107.980.500,00

256.863.843,00

Pasien Jamkesda

30.442.872,00

930.779.927,00

30.442.872,00

930.779.927,00

Pasien Pihak Ketiga

47.964.549,00

22.439.031,00

51.117.849,00

19.285.731,00

Jumlah 1

5.199.926.369

9.485.390.998,00

5.045.630.708 ,00

9.639.686.659,00

18.580.100,00

0,00

18.580.100,00

0,00

2.986.000,00

0,00

2.986.000,00

0,00

DPU (lain-lain PAD yang Sah) Kadar Aspal Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan Jumlah 2 Jumlah 1+ 2

21.566.100,00

0,00

21.566.100,00

0,00

5.221.492.469,00

9.485.390.998,00

5.067.196.808,00

9.639.686.659,00

e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2013 dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang 77


Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan umur piutang dibedakan menjadi 4 kategori yaitu : No. 1.

% Penyisihan Piutang

Umur Piutang s/d tanggal jatuh tempo

Katagori

0%

Lancar

2.

s/d 2 tahun setelah jatuh tempo

10 %

Kurang Lancar

3.

Diatas 2 tahun s/d 4 tahun setelah jatuh tempo

50 %

Diragukan

4.

Diatas 4 tahun setelah jatuh tempo

100 %

Macet

31 Desember 2013 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

31 Desember 2012

(Rp979.621.643,00)

Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2013 sebesar (Rp979.621.643,00) sedangkan saldo tahun 2012 Nihil. Adapun perincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2013 berdasarkan jenis piutang adalah sebagai berikut: No

Uraian

Saldo Piutang per 31/12/2013 (Rp)

Penyisihan (Rp)

A

Piutang Pajak

6.584.771.889,00

813.999.615,00

DPPKAD :

6.584.771.889,00

1.Pajak Hotel

9.355.000,00

636.500,00

35.668.000,00

8.850.250,00

727.230.705,00

1.794.006,00

4.Pajak Hiburan

3.645.000,00

1.101.400,00

5.Pajak air tanah

16.730.070,00

962.664,00

6.Pajak Reklame

13.055.825,00

1.305.583,00

7.PBB-P2

5.779.087.289,00

799.349.212,00

Piutang Retribusi :

1.668.088.327,00

127.353.152,00

BAPERMASDES :

554.909.000,00

22.670.000,00

1.Sewa Lelang Eks Tanah Bengkok

554.909.000,00

22.670.000,00

DISPARBUD :

10.500.000,00

0,00

1.Retribusi Tempat Khusus Parkir

10.500.000,00

0,00

DISHUBKOMINFO :

54.144.100,00

950.700,00

1.Retribusi Parkir TJU

40.719.100,00

950.700,00

2.Retribusi Ijin trayek

10.925.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

KPPT :

45.813.900,00

0,00

1.Retribusi IMB

22.716.300,00

0,00

2.Retribusi HO

23.097600,00

0,00

2.Pajak Restoran 3.PPJU

B

813.999.615,00

3.Retribusi MCK

78


Saldo Piutang per 31/12/2013 (Rp)

Uraian DISPERINDAG :

1.002.721.327,00

103.732.452,00

242.380.769,00

30.238.092,00

760.340.558,00

73.494.360,00

Piutang Lainnya

9.639.686.659,00

38.268.876,00

BLUD-RSUD

9.639.686.659,00

38.268.876,00

181.406.215,00

38.268.876,00

19.285.731,00

0,00

256.863.843,00

0,00

8.251.350.943,00

0,00

5.Pasien Jamkesda

930.779.927,00

0,00

Bagian Lancar TGR

131.325.705,00

0,00

18.023.872.580,00

979.621.643,00

1. Retibusi Pelayanan Pasar (AB KIOS) 2. Retibusi Pelayanan Pasar (AB LOS)

C

1.Pasien Umum 2.Pasien Pihak Ketiga 3.Pasien Askes 4.Pasien Jamkesmas

D

Penyisihan (Rp)

JUMLAH

Selanjutnya dibawah ini disajikan tabel penyisihan piutang tidak tertagih per SKPD berdasarkan kategori piutang/umur piutang : No.

Nama SKPD

Kategori Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Rp) Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Jumlah (Rp)

Macet

1

DPPKAD

0,00

331.722.468,00

131.053.449,00

351.223.698,00

813.999.615,00

2

Bapermasdes

0,00

22.670.000,00

0,00

0,00

22.670.000,00

3

Dishubkominfo

0,00

950.700,00

0,00

0,00

950.700,00

4

Disperindag

0,00

43.295.022,00

60.437.430,00

0,00

103.732.452,00

5

BLUD-RSUD

0,00

11.499.745,00

26.769.131,00

0,00

38.268.876,00

410.137.935,00

218.260.010,00

351.223.698,00

979.621.643,00

Jumlah

Saldo piutang sebelum penyisihan sebesar Rp18.023.872.580,00 dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp979.621.643,00 sehingga saldo piutang setelah penyisihan sebesar Rp17.044.250.937,00. 31 Desember 2013 6) Persediaan

Rp8.908.840.903,25

31 Desember 2012 Rp9.070.625.047,00

Dengan mutasi sebagai berikut: No.

PERSEDIAAN

SALDO

KOREKSI 2013 DEBET (Rp)

31-Des-12 (Rp)

0,00

MUTASI 2013

KREDIT (Rp)

SALDO

DEBET (Rp)

KREDIT (Rp)

275.763.115,50

323.900.078,00

152.413.051,50

0,00 2.581.244.123,00 2.376.413.431,00

1.237.126.842,00

1.


200.550.014,00

2.


957.296.150,00 75.000.000,00

3.

Persediaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan

7.912.778.883,00

0,00

0,00 8.515.789.361,82 8.909.267.235,07

7.519.301.009,75

JUMLAH

9.070.625.047,00 75.000.000,00

0,00 11.372.796.600,32 11.609.580.744,07

8.908.840.903,25

79

0,00

31-Des-13 (Rp)


(1) Nilai Persediaan Benda Berharga sebesar Rp152.413.051,50 merupakan hasil pengadaan Benda Berharga selama Tahun Anggaran 2013 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum terpakai habis dengan rincian sebagai berikut: No.

SKPD

1.

Dinas Kesehatan

2.

Dinas Pekerjaan Umum

SALDO

MUTASI 2013

31-Des-12 (Rp)

DEBET (Rp)

SALDO

KREDIT (Rp)

31-Des-13 (Rp)

312.000,00

5.441.852,50

312.000,00

5.441.852,50

2.133.105,00

2.218.125,00

2.133.105,00

2.218.125,00

172.892.939,00

149.301.900,00

205.113.254,00

117.081.585,00

126.000,00

1.200.000,00

1.254.000,00

72.000,00

7.790.000,00

19.038.500,00

7.790.000,00

19.038.500,00

3.

Dishubkominfo

4.

Dinkop dan UMKM

5.

DPPKAD

6.

Inspektorat Kabupaten

90.000,00

3.000.000,00

2.985.000,00

105.000,00

7.

Kelurahan Sambek

12.000,00

0,00

12.000,00

0,00

8.

Disnakan

415.100,00

81.275.000,00

81.226.375,00

463.725,00

9.

Disparbud

14.992.190,00

6.905.000,00

14.992.190,00

6.905.000,00

10.

Disperindag

1.786.680,00

1.882.738,00

2.654.154,00

1.015.264,00

11.

Kec. Kertek

0,00

1.500.000,00

1.470.000,00

30.000,00

12.

BKB JUMLAH

0,00

4.000.000,00

3.958.000,00

42.000,00

200.550.014,00

275.763.115,50

323.900.078,00

152.413.051,50

(2) Persediaan Bahan Pakai Habis/Material sebesar Rp1.237.126.842,00 adalah saldo hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum terpakai habis. Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis/Material yang belum terpakai per 31 Desember 2013, sebagai berikut: No.

SKPD

SALDO

MUTASI 2013

31-Des-12 (Rp)

DEBET (Rp)

2.

DISDIKPORA

18.274.700,00

0,00

0,00

18.274.700,00

3.

RSUD

92.113.646,00

122.576.942,00

92.113.646,00

122.576.942,00

4.

DINKES

63.112.699,00

4.907.170,00

63.112.699,00

4.907.170,00

5.

DPU

8.094.450,00

251.408.020,00

244.463.770,00

15.038.700,00

6.

BAPPEDA

322.200,00

26.000.000,00

25.962.300,00

359.900,00

DISHUBKOMINFO DISDUKPIL

52.920.450,00

31-Des-13 (Rp)

KANTOR PERPUS

8.

52.982.450,00

KREDIT (Rp)

1.

7.

224.000,00

SALDO 286.000,00

2.207.250,00

128.200.000,00

48.558.250,00

81.849.000,00

732.917.150,00

350.065.340,00

202.739.370,00

880.243.120,00

9.

DINSOS

455.000,00

14.744.000,00

14.779.000,00

420.000,00

10.

DISNAKERTRANS

707.500,00

16.289.975,00

16.341.975,00

655.500,00

11.

DINKOP DAN UMKM

1.648.900,00

28.587.500,00

29.320.900,00

915.500,00

12.

SETDA

4.148.950,00

133.701.950,00

131.475.900,00

6.375.000,00

13.

DPPKAD

2.103.650,00

984.700,00

2.103.650,00

984.700,00

14.

INSPEKTORAT

940.000,00

113.565.500,00

113.139.500,00

1.366.000,00

15.

KEC WONOSOBO

186.720,00

12.945.500,00

13.003.400,00

128.820,00

16.

KEC SELOMERTO

84.000,00

16.323.400,00

16.149.650,00

257.750,00

17.

KEC. LEKSONO

160.200,00

8.519.500,00

8.342.200,00

337.500,00

18.

KEC WADASLINTANG

0,00

4.550.000,00

4.550.000,00

0,00

19.

KEC KALIBAWANG

0,00

16.120.500,00

16.120.500,00

0,00

20.

KEC KALIKAJAR

0,00

45.713.600,00

45.158.600,00

555.000,00

21.

KEC KERTEK

0,00

15.935.500,00

15.790.500,00

145.000,00

22.

KEC KEJAJAR

0,00

15.405.000,00

14.299.000,00

1.106.000,00

80


No.

SKPD

SALDO

MUTASI 2013

31-Des-12 (Rp)

DEBET (Rp)

SALDO

KREDIT (Rp)

31-Des-13 (Rp)

23.

KEC WATUMALANG

265.500,00

13.591.000,00

13.786.800,00

69.700,00

24.

KEC. GARUNG

159.000,00

28.828.000,00

28.893.500,00

93.500,00

25.

KEC. SUKOHARJO

26.

KEC. SAPURAN

0,00

26.657.000,00

26.429.000,00

228.000,00

1.674.000,00

14.630.800,00

15.864.800,00

440.000,00

27.

KEC. KEPIL

893.300,00

15.430.800,00

15.758.100,00

566.000,00

28.

KEC. KALIWIRO

748.000,00

5.500.000,00

5.714.500,00

533.500,00

29.

KE WONOSOBO BRT

0,00

2.771.000,00

2.526.000,00

245.000,00

30.

KE WONOSOBO TMR

31.

KEL JLAMPRANG

32.

KEL. KEJIWAN

1.066.000,00

33.

KEL. SAMBEK

376.550,00

34.

KEL. KRAMATAN

357.000,00

3.608.500,00

3.797.500,00

168.000,00

35.

KEL. JARAKSARI

150.000,00

10.000.000,00

10.050.000,00

100.000,00

36.

KEL KERTEK

0,00

4.968.400,00

4.968.400,00

0,00

37.

KEL. BUMIRESO

231.500,00

16.531.925,00

16.563.425,00

200.000,00

38.

KEL. KALIANGET

236.360,00

7.120.555,00

7.016.215,00

340.700,00

39.

KEL. LEKSONO

171.000,00

7.386.200,00

7.478.800,00

78.400,00

40.

KEL. MUDAL

315.700,00

3.425.200,00

3.430.650,00

310.250,00

41.

KEL. ANDONGSILI

231.500,00

6.547.150,00

6.536.950,00

241.700,00

42.

KEL. GARUNG

556.500,00

8.498.800,00

8.268.800,00

786.500,00

43.

KEL. KEJAJAR

0,00

12.198.950,00

12.198.950,00

0,00

44.

KEL KALIBEBER

0,00

13.879.700,00

13.879.700,00

0,00

45.

KEL WONOROTO

0,00

16.101.000,00

16.101.000,00

0,00

46.

KEL WRINGINANOM

0,00

6.243.000,00

6.243.000,00

0,00

47.

KEL SELOMERTO

0,00

12.150.000,00

12.150.000,00

0,00

48.

KEL WONOREJO

0,00

9.972.000,00

9.972.000,00

0,00

49.

KEL TAWANGSARI

0,00

7.791.500,00

7.624.900,00

166.600,00

50.

KEL ROJOIMO

0,00

4.900.000,00

4.900.000,00

0,00

51.

KEL PAGERKUKUH

0,00

4.761.450,00

4.308.450,00

453.000,00

52.

KEL MLIPAK

0,00

11.015.000,00

11.015.000,00

0,00

53.

KEL KALIKAJAR

0,00

12.563.400,00

12.225.350,00

338.050,00

54.

KEL. SAPURAN

55.

KEL. KEPIL

56.

KEL. KALIWIRO

57.

KEL.WADASLINTANG

58.

BKD

59.

BAPERMASDES

60.

0,00

5.705.500,00

5.705.500,00

0,00

289.000,00

8.518.900,00

8.578.600,00

229.300,00

7.107.650,00

6.776.850,00

1.396.800,00

6.570.000,00

6.346.550,00

600.000,00

0,00

13.179.900,00

12.859.900,00

320.000,00

405.550,00

3.670.000,00

3.763.750,00

311.800,00

48.500,00

22.380.050,00

22.428.550,00

0,00

156.100,00

6.850.500,00

6.928.500,00

78.100,00

12.966.850,00

53.842.200,00

65.139.050,00

1.670.000,00

260.000,00

12.060.800,00

12.032.300,00

288.500,00

KPPT

1.079.500,00

79.984.870,00

75.855.670,00

5.208.700,00

61.

KANTOR ARSIP

2.478.025,00

29.862.250,00

30.693.700,00

1.646.575,00

62.

DISNAKAN

269.200,00

14.000.000,00

13.774.300,00

494.900,00

63.

DISPERTAN

1.148.400,00

48.975.500,00

48.358.800,00

1.765.100,00

64.

KKP

0,00

34.650.650,00

27.185.650,00

7.465.000,00

65.

DISHUTBUN

0,00

50.860.750,00

50.184.600,00

676.150,00

66.

KESBANGPOLINMAS

0,00

86.764.000,00

86.764.000,00

0,00

67.

DISPARBUD

1.672.800,00

69.125.800,00

1.672.800,00

69.125.800,00

81


No.

SALDO

SKPD

MUTASI 2013

31-Des-12 (Rp)

DEBET (Rp)

SALDO

KREDIT (Rp)

31-Des-13 (Rp)

68.

SATPOL

0,00

28.056.741,00

28.056.741,00

0,00

69.

BKB

0,00

60.857.500,00

60.208.500,00

649.000,00

70.

SETWAN

71.

DISPERINDAG

72.

BLH JUMLAH

0,00

292.505.585,00

292.505.585,00

0,00

1.078.600,00

54.117.100,00

52.446.485,00

2.749.215,00

310.700,00

0,00

0,00

310.700,00

957.296.150,00

2.656.244.123,00

2.376.413.431,00

1.237.126.842,00

Mutasi debet sebesar Rp2.656.244.123,00 berasal dari persediaan bahan pakai habis yang ada di SKPD per 31 Desember 2013 dan termasuk pada Kantor Ketahanan Pangan terdapat penambahan dari BM alat laboratorium TA. 2013 berupa bahan pakai habis, dan penambahan sebesar Rp75.000.000,00 berasal dari persediaan bahan pakai habis berupa marka cone pada Dishubkominfo yang dipinjampaikan kepada Sekolah Dasar. Mutasi kredit sebesar Rp2.376.413.431,00 berasal dari persediaan bahan pakai habis Tahun 2012 dan pemakaian persediaan bahan pakai habis selama Tahun 2013. (3) Persediaan Obat dan Alat Kesehatan Rp7.519.301.009,75 terdiri dari:

per

SALDO NO

SKPD

31

Desember

2013

sebesar

MUTASI 2013

SALDO

31-Des-12

DEBET

KREDIT

31-Des-13

(Rp)

(Rp)

(Rp)

(Rp)

1.

RSUD Setjonegoro

1.327.092.132,00

1.531.636.469,00

1.327.092.132,00

1.531.636.469,00

2.

DINKES

6.074.487.357,00

7.838.043.005,28

8.539.539.221,74

5.372.991.140,54

3.

BKB JUMLAH

511.199.394,00

3.208.980.394,54

3.105.506.388,33

614.673.400,21

7.912.778.883,00

12.578.659.868,82

12.972.137.742,07

7.519.301.009,75

Mutasi debet sebesar Rp12.578.659.868,82,00 berasal dari persediaan obat dan perbekalan kesehatan yang masih dikelola oleh SKPD per 31 Desember 2013. Mutasi kredit sebesar Rp12.972.137.742,07 berasal dari persediaan obat dan alat kesehatan tahun 2013 dan pemakaian persediaan obat dan perbekalan kesehatan selama tahun 2013 juga termasuk penghapusan obat dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan sesuai SK Bupati Nomor 020/483/2013 tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp137.895.731,00.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp53.822.167.721,01

Rp47.061.031.676,95

Mutasi Investasi Jangka Panjang selama Tahun 2013 sebagai berikut: No. 1.

Investasi Non Permanen

SALDO

MUTASI 2013

31-Des-12 (Rp)

DEBET (Rp)

SALDO

KREDIT (Rp)

31-Des-13 (Rp)

7.086.770.202,00

0,00

402.094.700,00

6.684.675.502,00

0,00

0,00

6.642.069.167,00

(6.642.069.167,00)

Dana Bergulir diragukan tertagih

82


No. 2.

Investasi

SALDO 31-Des-12 (Rp)

Permanen

39.974.261.474,95

Jumlah

47.061.031.676,95

MUTASI 2013 DEBET (Rp)

SALDO

KREDIT (Rp)

13.805.299.911,06 13.805.299.911,06

31-Des-13 (Rp) 0,00

53.779.561.386,01

7.044.163.867,00

53.822.167.721,01

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2013 sebesar Rp53.822.167.721,01 terdiri atas: 31 Desember 2013

31 Desember 2012

1) Investasi Non Permanen

Rp6.684.675.502,00

Rp7.086.770.202,00

Dana bergulir diragukan tertagih

(Rp6.642.069.167,00)

(Rp0,00)

Rp42.606.335,00

Rp7.086.770.202,00

Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (Net Realizable Value) Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

a. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp6.684.675.502,00

Rp7.086.770.202,00

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2013 senilai Rp6.684.675.502,00 merupakan investasi dana bergulir yang diberikan oleh Pemerintah Kabupten Wonosobo kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008. Investasi Non Permanen ini dimaksudkan untuk pelaksanaan program penguatan modal bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara perguliran, dan digunakan istilah Dana Bergulir. Adapun rincian dana bergulir per 31 Desember 2013 berdasarkan SKPD penyalur dapat dirinci sebagai berikut: No.

SKPD Penyalur

1.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.

Dinas Peternakan

3.

Dinas Pertanian Sub Jumlah

4.

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Jumlah

Saldo per 1/1/2013 (Rp)

MUTASI TAMBAH

KURANG

Saldo per 31/12/2013 (Rp)

6.068.332.152,00

0,00

45.594.700,00

6.022.737.452,00

525.555.300,00

0,00

0,00

525.555.300,00

146.882.750,00

0,00

10.500.000,00

136.382.750,00

6.740.770.202,00

0,00

56.094.700,00

6.684.675.502,00

346.000.000,00

0,00

346.000.000,00

0,00

7.086.770.202,00

0,00

402.094.700,00

6.684.675.502,00

Selama Tahun 2013 tidak ada mutasi tambah yang disalurkan di Tahun 2013. Adapun mutasi kurang selama Tahun 2013 sebesar Rp402.094.700,00 berasal dari angsuran yang diterima Tahun 2013 sebesar Rp56.094.700,00 dan berasal dari mutasi kurang sebesar Rp346.000.000,00 merupakan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Dana Bergulir Penggemukan Sapi Proyek Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah)

83


berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 020/478/2013 tertanggal 16 Desember 2013 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Dana Bergulir Penggemukan Sapi Proyek Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Tahun Anggaran 2002 dengan penjelasan sebagai berikut: -

Penghapusan bersyarat tersebut merupakan penghapusan secara bersyarat dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanpa menghapuskan hak tagih Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

-

Piutang Dana Bergulir yang dihapuskan bersyarat tersebut merupakan Piutang Dana Bergulir Penggemukan Sapi Proyek Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp346.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: No. 1.

Nama Kelompok Akur Tani

Nama Ketua Kelompok

Saldo Yang Dihapuskan (Rp)

Khudlefah Madjid

61.300.000,00 61.300.000,00

2.

Lumintu

Agusmanto

3.

Harapan

Romadlon

59.300.000,00

4.

Ponpes Al-Huda

K.Muhammad Lutfi

41.500.000,00

5.

Sumber Rejeki

Santoso

Jumlah

122.600.000,00 346.000.000,00

Penghapusan bersyarat tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, bahwa usul penghapusan piutang daerah hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah tersebut diurus secara optimal oleh PUPN. Pengurusan piutang dinyatakan telah optimal apabila piutang tersebut telah dinyatakan sebagai piutang yang untuk sementara belum dapat ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Diusulkannya penghapusan merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2005 yaitu Piutang Dana Bergulir Penggemukan Sapi sebesar Rp396.000.000,00 tidak menunjukkan kondisi riil yang dapat ditagih, Bupati Wonosobo agar memerintahkan kepada Pengguna Anggaran dhi. Bagian Perekonomian untuk berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Wonosobo, DPRD dan kelompok tani yang bersangkutan agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut, piutang yang dapat ditagih agar segera disetor ke Kas Daerah, dan piutang yang tidak dapat ditagih agar dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Perekonomian Setda telah berupaya untuk menyelesaikan piutang dimaksud dan pada bulan Nopember 2006 terdapat setoran ke Kas Daerah sebesar Rp50.000.000,00 sehingga saldo piutang masih sebesar Rp346.000.000,00 selanjutnya melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 510/614/ek/2010 tanggal 18 Oktober 2010 perihal Tagihan Dana Bergulir Proyek Pengembangan Usaha Peternakan Sapi TA 2002 namun sampai batas waktu yang telah ditentukan belum ada hasil penagihan yang dapat disetor ke Kas Daerah. Sehingga Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah mengusulkan penghapusan piutang kepada Pejabat Pengelola Keuangan dilengkapi dengan daftar nominatif nama debitur, bukti dukung upaya penagihan dan persyaratan lain seperti surat perjanjian, melalui surat nomor 510/673/ek/2010 tertanggal 27 Nopember 2010 perihal Usulan Penghapusan Piutang Dana Bergulir Revolving Penggemukan Sapi TA 2002, dengan kronologis sebagai berikut: 84


(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo melimpahkan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Jawa Tengah melalui KPKNL Purwokerto dengan surat nomor 900/0219/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Daerah. (2) Atas pelimpahan pengurusan piutang tersebut, PUPN pada tanggal 9 November 2012 menerbitkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atas nama masing-masing kelompok tani melalui surat yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut: a) b) c) d) e)

Nomor PSBDT-05/PUPNC.15.04/2012 a.n. Kelompok Tani Harapan; Nomor PSBDT-01/PUPNC.15.04/2012 a.n. Kelompok Tani Lumintu; Nomor PSBDT-02/PUPNC.15.04/2012 a.n. Kelompok Tani Akur Tani; Nomor PSBDT-03/PUPNC.15.04/2012 a.n. Kelompok Tani Sumber Rejeki; Nomor PSBDT- 04/PUPNC.15.04/2012 a.n. Kelompok Tani Pondok Pesantren Al Huda.

Setelah diterimanya PSBDT dari PUPN, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD Kabupaten Wonosobo mengusulkan penghapusan piutang daerah bersyarat kepada Bupati melalui surat nomor 900/945/DPPKAD/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Usulan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Dana Bergulir Penggemukan Sapi Proyek Pengembangan Usaha Peternakan Sapi TA 2002. Selanjutnya Bupati menyetujui penghapusan piutang secara bersyarat dengan Surat Keputusan Nomor 020/478/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Dana Bergulir Penggemukan Sapi Proyek Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Tahun 2002. Berdasarkan keputusan tersebut, maka Investasi non Permanen Dana Bergulir tersebut dihapusbukukan. Penghapusbukuan ini bukan merupakan penghapusan secara mutlak, sehingga tidak menghapuskan hak tagih Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap piutang dimaksud.

31 Desember 2013 b. Dana bergulir diragukan tertagih

(Rp6.642.069.167,00)

31 Desember 2012 (Rp0,00)

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir, sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini diperoleh dari penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih, dan dana bergulir yang dapat ditagih. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi 85


Pemerintah Kabupaten Wonosobo tertanggal 5 September 2013 pada paragraf Penyajian dan Pengungkapan Investasi Non Permanen Berupa Dana Bergulir telah diatur Perhitungan penyisihan dana bergulir yang tidak dapat tertagih dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari saldo dana bergulir yang diklasifikasikan sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5)

Untuk klasifikasi lancar penyisihannya sebesar 0%; Untuk klasifikasi kurang lancar penyisihannya sebesar 20%; Untuk klasifikasi diragukan penyisihannya sebesar 50%; Untuk klasifikasi macet penyisihannya sebesar 90%; Untuk klasifikasi bermasalah penyisihannya sebesar 100%;

Dana bergulir yang disalurkan sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 keseluruhan ternyata ada yang tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 kali angsuran secara berturut-turut tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dana bergulir seperti ini diklasifikasikan macet dan akan disisihkan sebesar 90%, sedangkan dana bergulir yang tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dana bergulir seperti ini diklasifikasikan bermasalah dan akan disisihkan sebesar 100%. Tahun 2013 merupakan penerapan penyisihan dana bergulir untuk pertama kali, sehingga penyisihan dana bergulir belum dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dana Bergulir yang diragukan tertagih per 31 Desember (Rp6.642.069.167,00) dengan rincian perhitungan sebagai berikut: No. 1.

2. 3.

Nama SKPD Dinkop & UMKM

Dinas Peternakan Dinas Pertanian

Kategori

Jumlah (Rp)

Macet

sebesar

Penyisihan (Rp)

294.498.540,00

Bermasalah

5.695.516.852,00

Bermasalah

525.555.300,00

Macet

88.958.475,00

Bermasalah

37.540.000,00 6.642.069.167,00

Jumlah

2) Investasi Permanen

2013

5.990.015.392,00 525.555.300,00 126.498.475,00 6.642.069.167,00

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp53.779.561.386,01

Rp39.974.261.474,95

Investasi Permanen per 31 Desember 2013 sebesar Rp53.779.561.386,01 merupakan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dinilai dengan menggunakan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% dan menggunakan metode ekuitas untuk kepemilikan 20% keatas. Kepemilikan dibawah 20% yang dinilai dengan menggunakan metode biaya terdiri dari PT Bank Jateng dengan kepemilikan 0,78% dan PT PRPP dengan kepemilikan 0,28%.

86


Adapun kepemilikan 20% ke atas yang dinilai dengan menggunakan metode ekuitas. Laporan Keuangan BUMD Yang digunakan untuk mencatat adalah Laporan Keuangan BUMD Tahun 2013. Sedangkan Mutasi atas Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut: NO

Investasi

SALDO 31/12/2012

MUTASI

(Rp)

1

2

3

SALDO 31/12/2013

Debet

Kredit

(Rp)

(Rp)

4

(Rp)

5

6

1

PT.BANK Jateng

9.527.000.000,00

0,00

0,00

9.527.000.000,00

2

PDAM

2.825.194.209,00

8.745.017.005,00

0,00

11.570.211.214,00

3

9.880.974.205,00

2.562.526.309,00

0,00

12.443.500.514,00

4

BANK WONOSOBO PD. BPR BKK Wonosobo

5.570.803.665,69

455.175.452,18

0,00

6.025.979.117,87

5

PD.BKK Kertek

1.692.468.209,46

598.618.140,26

0,00

2.291.086.349,72

6

PT. TAMBI

9.099.287.468,50

514.510.466,00

0,00

9.613.797.934,50

7

PT.BIMO LUKAR

565.371.111,80

31.324.986,55

0,00

596.696.098,35

8

PD.BHAKTI HUSADA

673.162.605,50

898.127.552,07

0,00

1.571.290.157,57

9

PT. PRPP

140.000.000,00

0,00

0,00

140.000.000,00

39.974.261.474,95

13.805.299.911,06

0,00

53.779.561.386,01

Jumlah

Adapun perhitungan ekuitas sebagai berikut: No.

Nama BUMD

1

2

% Kepemilikan

Investasi Pemkab sesuai dg resipis saham (Rp)

Ekuitas di Laporan Keuangan BUMD (Rp)

Investasi Pemkab dengan Metode cost (Rp)

6

7

Keterangan

3

4

1

PDAM

100%

33.391.302.995,00

11.570.211.214,00

11.570.211.214,00

0,00

LK 2013 audited

2

Bank Wonosobo

100%

12.069.580.545,00

12.443.500.514,00

12.443.500.514,00

0,00

LK 2013 audited

3

49%

5.290.000.000,00

12.297.916.567,09

6.025.979.117,87

0,00

LK 2013 audited

4

PD BPR BKK Wonosobo PD BKK Kertek

49%

2.180.000.000,00

4.675.686.428,00

2.291.086.349,72

0,00

LK 2013 audited

5

PT.TAMBI

50%

6.000.001.000,00

19.227.595.869,00

9.613.797.934,50

0,00

LK 2013 audited

6

PT Bimo Lukar

55%

415.800.000,00

1.084.901.997,00

596.696.098,35

0,00

LK 2013 audited

7

PD Bhakti Husada

100%

1.493.938.000,00

1.571.290.157,57

1.571.290.157,57

0,00

LK 2013 audited

8

PT PRPP

0,28%

140.000.000,00

43.504.521.331,00

0,00

140.000.000,00

LK 2013 audited

9

PT Bank Jateng

0,78%

9.527.000.000,00

2.721.357.352.660,00

0,00

9.527.000.000,00

LK 2013 audited

70.507.622.540,00

2.827.732.976.737,66

44.112.561.386,01

9.667.000.000,00

JUMLAH

5

Investasi Pemkab dengan Metode Ekuitas (Rp)

87

8


31 Desember 2013 C. ASET TETAP

31 Desember 2012

Rp2.074.095.987.770,00 Rp1.950.999.633.317,00

Aset Tetap per 31 Desember 2013 senilai Rp2.074.095.987.770,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan saldo awal Tahun 2013 sebesar Rp1.950.999.633.317,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut: No.

SALDO

ASET TETAP

31-Des-12 (Rp)

KOREKSI 2013 DEBET (Rp)

MUTASI 2013

KREDIT (Rp)

DEBET (Rp)

SALDO

KREDIT (Rp)

31-Des-13 (Rp)

1.

Tanah

263.964.217.978,00

5.585.430.359,00

5.481.508.188,00

8.969.195.600,00

3.670.671.400,00

269.366.664.349,00

2.

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan

244.188.582.459,00

8.971.442.433,00

9.617.511.532,00

30.315.565.171,00

9.330.077.832,00

264.528.000.699,00

610.762.293.738,00

21.189.060.150,00

6.185.078.555,00

76.095.454.206,00

38.118.536.561,00

663.743.192.978,00

760.405.468.066,00

9.878.797.950,00

4.285.708.738,00

36.326.722.475,00

3.785.181.975,00

798.540.097.778,00

66.922.009.076,00

8.677.055.030,00

230.286.500,00

2.551.254.360,00

2.000.000,00

77.918.031.966,00

4.757.062.000,00

0,00

4.757.062.000,00

0,00

0,00

0,00

1.950.999.633.317,00

54.301.785.922,00

30.557.155.513,00

154.258.191.812,00

54.906.467.768,00

2.074.095.987.770,00

3. 4. 5. 6.

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH

Aset Tetap Tahun 2013 sebesar Rp2.074.095.987.770,00 mengalami kenaikan sebesar Rp123.096.354.453,00 atau 6,31% dari Tahun 2012 sebesar Rp1.950.999.633.317,00. Penjelasan koreksi dan mutasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp269.366.664.349,00

Rp263.964.217.978,00

Tanah per 31 Desember 2013 senilai Rp269.366.664.349,00 merupakan nilai Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dikelola oleh masing-masing satuan kerja dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Tanah Kantor Tanah Rumah Sakit Tanah Rumah Dinas Tanah Gedung Pertemuan Tanah Lahan Pertanian Tanah Lahan Perikanan Tanah Lahan Peternakan Tanah Sekolah Tanah Parkir/tanah terminal Tanah Sarana Kesehatan/Olahraga/Stadion Tanah Sarana Jembatan dan Jalan Tanah Sarana Pasar Tanah Bengkok

88

Rp21.536.355.040,00 Rp786.000.000,00 Rp8.346.187.530,00 Rp470.728.600,00 Rp57.009.063.216,00 Rp236.000.000,00 Rp515.000.000,00 Rp38.354.147.272,00 Rp11.034.576.000,00 Rp10.729.063.000,00 Rp84.731.024.631,00 Rp22.902.179.000,00 Rp374.526.000,00


14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Tanah Hutan Rp2.894.672.700,00 Tanah Danau/rawa Rp0,00 Tanah Lapangan Rp4.431.769.000,00 Tanah Tandus/rusak Rp0,00 Tanah Pemukiman Rp135.275.000,00 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat/Wisata Rp4.788.783.635,00 Tanah Sarana Umum Ibadah Rp32.800.000,00 Tanah Sarana Makam Rp58.513.725,00 JUMLAH Rp269.366.664.349,00

Koreksi dan mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2013 sebagai berikut: SALDO No. 1.

TANAH Tanah Kantor

KOREKSI 2013

MUTASI 2013

SALDO

31-Des-12 (Rp) 24.207.363.840,00

DEBET (Rp) 0,00

KREDIT (Rp) 87.690.000,00

DEBET (Rp) 785.281.200,00

KREDIT (Rp) 3.368.600.000,00

31-Des-13 (Rp) 21.536.355.040,00

2.

Tanah Rumah Sakit

786.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

786.000.000,00

3.

Tanah Rumah Dinas

5.052.587.530,00

0,00

0,00

3.530.300.000,00

236.700.000,00

8.346.187.530,00

4.

Tanah Gedung Pertemuan Tanah Lahan Pertanian Tanah Lahan Perikanan Tanah Lahan Peternakan Tanah Sekolah

306.628.600,00

176.000.000,00

11.900.000,00

0,00

0,00

470.728.600,00

57.009.063.216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.009.063.216,00

236.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236.000.000,00

515.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

515.000.000,00

29.145.465.601,00

5.409.430.359,00

408.176.688,00

4.207.428.000,00

0,00

38.354.147.272,00

11.034.576.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.034.576.000,00

15.711.820.500,00

0,00

4.973.741.500,00

20.793.400,00

29.809.400,00

10.729.063.000,00

84.731.024.631,00

0,00

0,00

35.562.000,00

35.562.000,00

84.731.024.631,00

22.902.179.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.902.179.000,00

374.526.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374.526.000,00

2.894.672.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.894.672.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.431.769.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.431.769.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.275.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.275.000,00

4.398.952.635,00

0,00

0,00

389.831.000,00

0,00

4.788.783.635,00

32.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.800.000,00

58.513.725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58.513.725,00

263.964.217.978,00

5.585.430.359,00

5.481.508.188,00

8.969.195.600,00

3.670.671.400,00

269.366.664.349,00

5. 6. 7. 8. 9.

12.

Tanah Parkir/tanah terminal Tanah Sarana Kesehatan/Olahraga/ Stadion Tanah Sarana Jembatan dan Jalan Tanah Sarana Pasar

13.

Tanah Bengkok

14.

Tanah Hutan

15.

Tanah danau/rawa

16.

Tanah lapangan

17.

Tanah tandus/rusak

18.

Tanah pemukiman

19.

Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat/Wisata Tanah Sarana Umum Ibadah Tanah Sarana Makam

10. 11.

20. 21.

JUMLAH

Aset Tetap Tanah Tahun 2013 sebesar Rp269.366.664.349,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.402.446.371,00 atau 2,05% dari Tahun 2012 sebesar Rp263.964.217.978,00. Kenaikan sebesar Rp5.402.446.371,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: 89


1. 2. 3. 4.

Belanja Modal Kapitalisasi atas Belanja Modal Tanah karena hanya berupa biaya umum Kurang catat Tanah Koreksi karena pencatatan ganda Tanah Jumlah

Rp5.354.879.600,00 (Rp56.355.400,00) Rp5.585.430.359,00 (Rp5.481.508.188,00) Rp5.402.446.371,00

Penjelasan masing-masing Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

a. Tanah Kantor

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp21.536.355.040,00

Rp24.207.363.840,00

Saldo Tanah Kantor per 31 Desember 2013 sebesar Rp21.536.355.040,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013: KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012 (Rp)

Debet (Rp)

24.207.363.840

0,00

MUTASI Kredit (Rp)

Debet (Rp)

87.690.000,00

785.281.200,00

SALDO PER 31 Kredit (Rp)

3.368.600.000,00

DES 2013 (Rp) 21.536.355.040,00

Nilai Aset Tanah Kantor per 31 Desember 2013 sejumlah Rp21.536.355.040,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp24.207.363.840,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: Koreksi kredit sebesar Rp87.690.000,00 berasal dari pencatatan ganda tanah rumah makan kledung yang dicatat di KIB Setda dan Disparbud. Mutasi debet sebesar Rp785.281.200,00 berasal dari: No.

SKPD

Nilai (Rp)

1.

Setda

2.

Kec. Watumalang

701.265.200,00 9.016.000,00

3.

Kesbangpolinmas

75.000.000,00

Jumlah

Keterangan BM pengadaan tanah Pemda untuk Kec. Sapuran Serah terima tanah eks puskesmas dari Dinkes Serah terima tanah dari Setda ke Kesbangpolinmas

785.281.200,00

Mutasi kredit sebesar Rp3.368.600.000,00 berasal dari: No 1.

SKPD Disdikpora

Nilai (Rp) 3.293.600.000,00

Keterangan Serahterima ke setda Tanah rumdin pesanggrahan Selomanik

2.

Setda Jumlah

75.000.000,00

Serah terima tanah dari Setda ke Kesbangpolinmas

3.368.600.000,00

31 Desember 2013 b. Tanah Rumah Sakit

Rp786.000.000,00

31 Desember 2012 Rp786.000.000,00

Saldo Tanah Rumah Sakit per 31 Desember 2013 sebesar Rp786.000.000,00 tanpa ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013.

90


31 Desember 2013 c. Tanah Rumah Dinas

31 Desember 2012

Rp8.346.187.530,00

Rp5.052.587.530,00

Saldo Tanah Rumah Dinas per 31 Desember 2013 sebesar Rp8.346.187.530,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013: KOREKSI


Debet (Rp)

5.052.587.530,00

MUTASI

Kredit (Rp)

0,00

0,00

Debet (Rp) 3.530.300.000,00

SALDO PER 31 Kredit (Rp)

DES 2013 (Rp)

236.700.000,00

8.346.187.530,00

Nilai Aset Tanah Rumah Dinas per 31 Desember 2013 sejumlah Rp8.346.187.530,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp5.052.587.530,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: Mutasi debet selama Tahun 2013 sebesar Rp3.530.300.000,00 berasal dari: 1.

Setda

2.

Disdikpora

Rp3.293.600.000,00 Serah terima tanah rumdin dari DPU ke Setda (tanah pesanggrahan selomanik) Rp236.700.000,00 Serah terima tanah Rumdin Kepala Dinas Pertanian ke Disdikpora digunakan Kwarcab Pramuka

Mutasi kredit selama Tahun 2013 sebesar Rp236.700.000,00 berasal dari: 1.

Dinas Pertanian

Rp236.700.000,00 Serah terima tanah rumdin Kepala Dinas Pertanian ke Disdikpora digunakan Kwarcab Pramuka 31 Desember 2013

d. Tanah Gedung / Gedung Pertemuan

31 Desember 2012

Rp470.728.600,00

Rp306.628.600,00

Saldo Tanah gedung / gedung pertemuan per 31 Desember 2013 sebesar Rp470.728.600,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut : SALDO

KOREKSI 2013

31-Des-12 (Rp) 306.628.600,00

DEBET (Rp) 176.000.000,00

MUTASI 2013

KREDIT (Rp)

DEBET (Rp)

11.900.000,00

0,00

SALDO

KREDIT (Rp) 0,00

31-Des-13 (Rp) 470.728.600,00

Koreksi Debet sebesar Rp176.000.000,00 karena kurang catat atas Tanah Gedung/ Gedung Pertemuan di Kledung pada Disparbud. Koreksi Kredit sebesar Rp11.900.000,00 merupakan koreksi pencatatan ganda atas Tanah Kledung di KIB Disparbud.

91


e. Tanah Lahan Pertanian

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp57.009.063.216,00

Rp57.009.063.216,00

Saldo Tanah Lahan Pertanian per 31 Desember 2013 sebesar Rp57.009.063.216,00 tanpa ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. 31 Desember 2013 f.

Tanah Perikanan

31 Desember 2012

Rp236.000.000,00

Rp236.000.000,00

Saldo Tanah Perikanan per 31 Desember 2013 sebesar Rp236.000.000,00 tanpa ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. 31 Desember 2013 g. Tanah Lahan Peternakan

31 Desember 2012

Rp515.000.000,00

Rp515.000.000,00

Saldo Tanah Peternakan per 31 Desember 2013 sebesar Rp515.000.000,00 tanpa ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013.

h. Tanah Sekolah

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp38.354.147.272,00

Rp29.145.465.601,00

Saldo Tanah Sekolah per 31 Desember 2013 sebesar Rp38.354.147.272,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013: SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 29.145.465.601,00

KOREKSI Debet (Rp) 5.409.430.359,00

MUTASI Kredit (Rp) 408.176.688,00

Debet (Rp) 4.207.428.000,00

Kredit (Rp) 0,00

SALDO PER 31 DES 2013 (Rp) 38.354.147.272,00

Nilai Aset Tanah Sekolah per 31 Desember 2013 sejumlah Rp38.354.147.272,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp29.145.465.601,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: Koreksi debet Tahun 2013 sebesar Rp5.123.846.890,00 berasal dari: Disdikpora

Rp5.409.430.359,00 Penyesuaian/kurang catat nilai tanah sekolah

Koreksi kredit Tahun 2013 sebesar Rp408.176.688,00 berasal dari: 1.

Disdikpora Setda

2.

Rp122.593.219,00 koreksi pencatatan ganda nilai tanah SD Lebak dan SD Krasak koreksi pencatatan ganda nilai Rp285.583.469,00 tanah SD Lebak dan SD Krasak

Mutasi debet sebesar Rp4.207.428.000,00 berasal dari: 1.

Disdikpora

Rp209.400.000,00 Perolehan dari BM TA 2013 untuk SMK 2 Wonosobo

92


2.

i.

Setda

Rp3.998.028.000,00 Perolehan dari BM TA 2013 tanah untuk Universitas Tidar di Desa Sidorejo Selomerto

Tanah Parkir/ Tanah Terminal

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp11.034.576.000,00

Rp11.034.576.000,00

Saldo Tanah Parkir/ Tanah terminal per 31 Desember 2013 Rp11.034.576.000,00 tanpa ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013.

31 Desember 2013 j.

Tanah Sarana Kesehatan/ Olah Raga/Stadion

sebesar

31 Desember 2012

10.729.063.000,00

Rp15.711.820.500,00

Saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp10.729.063.000,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013: KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 15.711.820.500,00

Debet (Rp) 0,00

MUTASI Kredit (Rp) 4.973.741.500,00

Debet (Rp) 20.793.400,00

SALDO PER 31 Kredit (Rp) 29.809.400,00

DES 2013 (Rp) 10.729.063.000,00

Nilai Aset Tanah Sarana Kesehatan/olah raga per 31 Desember 2013 sejumlah Rp10.729.063.000,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp15.711.820.500,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 yaitu: Koreksi Kredit sebesar Rp4.973.741.500,00 merupakan koreksi atas pencatatan ganda Tanah Sarana Olah Raga di Desa Wonolelo yang dicatat di KIB Setda dan Disdikpora. Mutasi debet sebesar Rp20.793.400,00 berasal dari perolehan belanja modal tanah untuk GOR. Mutasi kredit sebesar Rp29.809.400,00 berasal dari: No.

SKPD

Nilai (Rp)

1.

Dinkes

9.016.000,00

2.

Setda

20.793.400,00

Jumlah

29.809.400,00

Keterangan Serah terima tanah ke Kec. Watumalang berupa tanah eks Puskesmas Watumalang Dikeluarkan dari perolehan BM tanah untuk GOR karena hanya biaya umum

k. Tanah Sarana Jembatan dan Jalan

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp84.731.024.631,00

Rp84.731.024.631,00

93


Saldo Tanah Sarana Jembatan dan Jalan per 31 Desember 2013 sebesar Rp84.731.024.631,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013: KOREKSI


Debet (Rp)

84.731.024.631,00

0,00

MUTASI

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

0,00

35.562.000,00

SALDO PER 31 DES Kredit (Rp) 35.562.000,00

2013 (Rp) 84.731.024.631,00

Nilai Aset Tanah Sarana Jembatan dan Jalan per 31 Desember 2013 sejumlah Rp84.731.024.631,00 Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp84.731.024.631,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. Mutasi debet Tahun 2013 sebesar Rp35.562.000,00 berasal dari biaya umum atas belanja modal pengadaan tanah TA. 2013 untuk pembebasan tanah jalan lingkar Kertek. Mutasi kredit Tahun 2013 sebesar Rp35.562.000,00 dikeluarkan dari perolehan BM Tanah TA. 2013 kerana hanya biaya umum.

l.

Tanah Sarana Pasar

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp22.902.179.000,00

Rp22.902.179.000,00

Saldo Tanah Sarana Pasar per 31 Desember 2013 sebesar Rp22.902.179.000,00 dan tidak ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. 31 Desember 2013 m. Tanah Bengkok

Rp374.526.000,00

31 Desember 2012 Rp374.526.000,00

Saldo Tanah Bengkok per 31 Desember 2013 sebesar Rp374.526.000,00 dan tidak ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. 31 Desember 2013 n. Tanah Hutan

Rp2.894.672.700,00

31 Desember 2012 Rp2.894.672.700,00

Saldo Tanah Hutan per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.894.672.700,00 dan tidak ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. 31 Desember 2013 o. Tanah Lapangan

Rp4.431.769.000,00

31 Desember 2012 Rp4.431.769.000,00

Saldo Tanah Lapangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.431.769.000,00 dan tidak ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. 31 Desember 2013 p. Tanah Pemukiman

Rp135.275.000,00

94

31 Desember 2012 Rp135.275.000,00


Saldo Tanah Pemukiman per 31 Desember 2013 sebesar Rp135.275.000,00 tanpa ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. 31 Desember 2013 q. Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat/ Tanah Wisata

31 Desember 2012

Rp4.788.783.635,00

Rp4.398.952.635,00

Saldo Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat/Tanah Wisata per 31 Desember 2013 sebesar Rp4.788.783.635,00. Kenaikan nilai Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat/Tanah Wisata sebesar Rp389.831.000,00 berasal dari Belanja Modal Tanah TA. 2013 pada Seketariat Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu pengadaan Tanah Tuk Bimolukar.

31 Desember 2012

31 Desember 2013 r. Tanah Sarana Umum Ibadah

Rp32.800.000,00

Rp32.800.000,00

Saldo Tanah Sarana Umum Ibadah per 31 Desember 2013 sebesar Rp32.800.000,00 tanpa ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. 31 Desember 2013 s.

Tanah Sarana Makam

31 Desember 2012

Rp58.513.725,00

Rp58.513.725,00

Saldo Tanah Sarana makam per 31 Desember 2013 sebesar Rp58.513.725,00 tanpa ada koreksi dan mutasi selama Tahun 2013. Secara riil masih terdapat aset Pemerintah Daerah terutama tanah yang masih belum mempunyai bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Secara bertahap telah dilakukan proses sertifikasi tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang dianggarkan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sampai dengan 31 Desember 2013 tercatat sejumlah 1.540 bidang tanah, sebanyak 721 sudah bersertifikat dan 819 bidang tanah masih dalam proses pensertifikatan secara bertahap.

2) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp264.528.000.699,00

Rp244.188.582.459,00

Koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 pada Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut: No.

PERALATAN DAN MESIN

1.

Alat Berat

2.

Alat Angkutan

SALDO per 31/12/2012 (Rp)

KOREKSI Debet (Rp)

Kredit (Rp)

SALDO per 31/12/2013

MUTASI Debet (Rp)

Kredit (Rp)

(Rp)

8.439.891.582,00

120.217.178,00

276.061.000,00

1.388.633.100,00

8.950.000,00

9.663.730.860,00

43.423.240.244,00

536.084.400,00

87.350.000,00

6.602.941.212,00

4.700.521.714,00

45.774.394.142,00

95


No.

PERALATAN DAN MESIN


Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Alat Bengkel

8.695.227.200,00

4.952.812,00

503.197.505,00

455.913.000,00

14.975.645,00

8.637.919.862,00

4.

Alat Pertanian dan Peternakan Alat Kantor dan RT

2.069.904.607,00

7.196.000,00

587.105.380,00

31.669.100,00

737.476.000,00

784.188.327,00

83.823.017.485,00

6.006.588.559,00

1.689.941.401,00

8.973.983.150,00

2.475.300.689,00

94.638.347.104,00

5.699.680.862,00

1.663.583.372,00

433.206.629,00

1.221.900.457,00

207.987.104,00

7.943.970.958,00

7.

Alat Studio dan Komunikasi Alat Ukur

210.411.121,00

3.543.200,00

0,00

39.450.000,00

0,00

253.404.321,00

8.

Alat Kedokteran

57.977.816.379,00

480.259.312,00

217.080.560,00

7.648.017.712,00

1.074.887.467,00

64.814.125.376,00

9.

Alat Laboratorium

33.705.417.979,00

149.017.600,00

5.823.569.057,00

3.953.057.440,00

91.004.213,00

31.892.919.749,00

10.

Alat Persenjataan dan Keamanan

143.975.000,00

0,00

0,00

0,00

18.975.000,00

125.000.000,00

244.188.582.459,00

8.971.442.433,00

9.617.511.532,00

30.315.565.171,00

9.330.077.832,00

264.528.000.699,00

6.

JUMLAH

Debet (Rp)


MUTASI

3.

5.

(Rp)

KOREKSI Kredit (Rp)

(Rp)

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 senilai Rp264.528.000.699,00 merupakan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dikelola oleh masing-masing satuan kerja dengan rincian sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Alat-alat Berat Alat-alat Angkutan Alat-alat Bengkel Alat-alat Pertanian dan Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Jumlah

Rp9.663.730.860,00 Rp45.774.394.142,00 Rp8.637.919.862,00 Rp784.188.327,00 Rp94.638.347.104,00 Rp7.943.970.958,00 Rp253.404.321,00 Rp64.814.125.376,00 Rp31.892.919.749,00 Rp125.000.000,00 Rp264.528.000.699,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2013 sebesar Rp264.528.000.699,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.339.418.240,00 atau 8,33% dari Tahun 2012 sebesar Rp244.188.582.459,00. Kenaikan sebesar Rp20.339.418.240,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Serah terima antar SKPD Kapitalisasi atas Belanja Modal Penghapusan aset&hibah Krg catat/blm tercatat di KIB B Lebih catat di KIB B Reklas ke akun lain Reklas dari akun lain Jumlah

Rp25.967.049.853,00 Rp82.549.100,00 Rp4.265.966.218,00 (Rp221.629.120,00) (Rp9.108.448.712,00) Rp6.818.563.407,00 (Rp5.934.167.746,00) (Rp3.049.795.665,00) Rp1.519.330.905,00 Rp20.339.418.240,00

96


Penjelasan masing-masing aset tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

a. Alat-alat Berat

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp9.663.730.860,00

Rp8.439.891.582,00

Nilai Aset Alat-alat Berat per 31 Desember 2013 sejumlah Rp9.663.730.860,00 Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp8.439.891.582,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: KOREKSI


Debet (Rp)

8.439.891.582,00

MUTASI

Kredit (Rp)

120.217.178,00

Debet (Rp)

276.061.000,00

SALDO PER 31 DES Kredit (Rp)

1.388.633.100,00

8.950.000,00

Koreksi Debet Tahun 2013 sebesar Rp120.217.178,00 berasal dari: No.

SKPD

1.

Disdikpora

2.

Dishubkominfo Jumlah

Nilai (Rp)

Keterangan

106.018.000,00

Kurang catat alat berat

14.199.178,00

Reklas dari alat bengkel

120.217.178,00

Koreksi kredit Tahun 2013 sebesar Rp276.061.000,00 berasal dari: No.

SKPD

1.

BLH

2.

Disnakan

3.

Setda

Nilai (Rp) 96.498.500,00 161.962.500,00 17.600.000,00

Jumlah

Keterangan Reklas BM Alat Berat ke Instalasi Listrik Reklas ke Aset Lain-Lain (usulan penghapusan) Reklas dari Alat Berat ke Instalasi (penangkal petir)

276.061.000,00

Mutasi debet Tahun 2013 sebesar Rp1.388.633.100,00 berasal dari: No.

SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

1.

DPU

1.063.606.300,00

BM Alat Berat TA 2013

2.

BKD

10.725.000,00


3.

Setda

48.950.000,00


4.

Inspektorat

11.990.000,00


5.

Disdikpora

26.800.000,00


195.278.500,00


31.283.300,00


6.

BLH

7.

Dishubkominfo Jumlah

1.388.633.100,00

Mutasi Kredit Tahun 2013 sebesar Rp8.950.000,00 berasal dari: No.

SKPD

Nilai (Rp)

1.

DPU

4.000.000,00

2.

Setda

4.950.000,00

Jumlah

8.950.000,00

97

Keterangan Penghapusan sesuai SK No 020/448/2013 tgl 14 Nopember 2013 Kapitalisasi dari Belanja Moda TA. 2013

2013 (Rp) 9.663.730.860,00


b. Alat-alat Angkutan

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp45.774.394.142,00

Rp43.423.240.244,00

Aset Alat-alat Angkutan adalah Alat angkutan dan kendaraan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berada di SKPD-SKPD antara lain berupa kendaraan roda dua. kendaraan roda empat, perahu bermotor perahu karet.dan kontainer sampah. Nilai aset Alat Angkutan per 31 Desember 2013 sejumlah Rp45.774.394.142,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp43.423.240.244,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 43.423.240.244,00

KOREKSI

MUTASI

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

536.084.400,00

87.350.000,00

Debet (Rp) 6.602.941.212,00


4.700.521.714,00

Koreksi debet Tahun 2013 sebesar Rp536.084.400,00 berasal dari: No.

SKPD

1.

Disdikpora

2.

Dinkes

3.

Kesbangpolinmas

4.

Setda

Nilai (Rp)

Koreksi kurang catat alat angkutan

48.348.400,00

Koreksi kurang catat alat angkutan

112.000.000,00 44.000.000,00 294.740.000,00

5.

Kel. Leksono

6.

Kec Mojotengah Jumlah

Keterangan

9.676.000,00

terima kendaraan dari PPD Tk II Serah terima kendaraan dari Kesbangpolinmas Serah terima kendaraan dari DPPKAD

50.000,00

Koreksi kurang catat kendaraan

27.270.000,00

Koreksi kurang catat kendaraan

536.084.400,00


SKPD

1.

Nilai (Rp)

Kec Leksono

2.

Kec. Kepil

3.

DPU

4.

Keterangan

3.500.000,00

Reklas ke aset lainnya

3.500.000,00

Pencatatan ganda kendaraan roda dua AA 9787 HF

6.200.000,00


1.750.000,00

Pencatatan ganda kendaraan roda dua AA 9748 GF

4.000.000,00

Pencatatan ganda kendaraan roda dua AA 9617 HF

Disnakan

68.400.000,00

Jumlah

87.350.000,00


Mutasi Debet Tahun 2013 sebesar Rp6.602.941.212,00 berasal dari: No. 1.

SKPD

Nilai (Rp)

Disdikpora

411.924.785,00

-

Perolehan dari BM TA. 2013 sebesar

109.655.500,00

-

Serahterima dari Kecamatan utk SMK 2 kendaraan

-

Serah terima dari Kec Kejajar

-

Serah terima dari DPPKAD 1 mobil kijang inova

18.615.000 9.090.000,00

98

238.474.285,00

2013 (Rp) 45.774.394.142,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.

2.

SKPD -

Serah terima dari Kec Kertek

-

Serah terima dari Disparbud

Serah terima kendaraan dari DPPKAD

594.703.000,00

Perolehan BM TA. 2013

5.

Bappeda

6.

Dishubkominfo

-

Serah terima dari DPPKAD

-

Serah terima kendaraan dari Kec. Kertek

-

Serah terima kendaraan dari Kec. Selomerto

-

Serah terima kendaraan dari Kec.Watumalang

-

Serah terima kendaraan dari Kec. Kalikajar

18.180.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec.Leksono

9.090.000,00

57.770.000,00

Serah terima kendaraan dari DPPKAD 153.260.000,00

Serah terima kendaraan dari inspektorat 155.654.286,00


Setda

89.533.000,00

-

Serah terima dari KPPT

34.000.000,00

-

Serah terima dari Disnakertrans

44.000.000,00

-


11.533.000,00

Setwan -

14.

Serah terima dari satpol

Satpol -

13.

110.000.000,00

Kesbangpolinmas -

9.090.000,00

85.140.000,00

Dinkop UMKM -

9.090.000,00

BM alat angkutan TA. 2013

9.

-

9.615.000,00 36.360.000,00

BLH Disnakertrans

12.

91.425.000,00

Serah terima kendaraan dari Kec. Sukoharjo

8.

11.

238.474.285,00

-

-

10.

190.000.000,00

Hibah kendaraan ambulance dari Bank BRI Tahun 2013

DPU -

7.

27.000.000,00 238.474.285,00

RSUD Setjonegoro -

4.

9.090.000,00

Dinkes -

3.

Nilai (Rp)

33.489.000,00

BM Alat angkutan TA. 2013

DPPKAD

2.127.557.500,00

-

BM alat angkutan TA. 2031

-

Serah terima kendaraan dari Kec. Kepil

1.850.317.500,00 16.160.000,00

-


9.090.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec. Selomerto

-


-

Serah terima kendaraan dari Kec. Sapuran

-

Serah terima kendaraan dari Kec.Kalibawang

9.090.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec.Garung

9.090.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec.Kalikajar

9.090.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec.Mojotengah

9.090.000,00

-

Hibah dari bank Jateng Kendaraan untuk oprasional PBB

99

36.360.000,00 9.090.000,00 18.180.000,00

152.000.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No. 15.

SKPD BKD -

16.

17.

19.

20.

21.

23.

24.

24.

BM TA. 2013

153.260.000,00

-


238.474.285,00

-

Serah terima dari Setda

26.

27.

44.000.000,00

KPPT

168.000.000,00

Perolehan BM TA. 2013

Ketahan Pangan

131.370.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Bappeda

-

Serah terima kendaraan dari Kec.Leksono

9.090.000,00

-


9.090.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec.Selomerto

9.090.000,00

104.100.000,00

Dishutbun -

Perolehan dari BM TA. 2013

-

serah terima DPPKAD

203.564.286,00 47.910.000,00 155.654.286,00

Disnakan

183.035.000,00

-

serah terima dr kantor ketahanan pangan

-


130.000.000,00 53.035.000,00

Dinas Pertanian

449.352.000,00

Serah terima dari Kantor Ketahanan Pangan

Disparbud

125.081.500,00

-

BM TA. 2013

49.873.500,00

-

Serah teriam kendaraan dari Disdikpora

75.208.000,00

Disperindag

68.697.000,00

-

BM TA. 2013

-


8.080.000,00

-


9.090.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec. Mojotengah

9.090.000,00

-


12.500.000,00

29.937.000,00

Kec. Kepil

36.360.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec. Kalikajar

-


9.090.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec Kejajar

9.090.000,00

Kel Wonorejo -

25.

435.734.285,00

-

22.

146.825.000,00


Inspektorat

18.

Nilai (Rp)

18.180.000,00

14.987.000,00

BM TA. 2013

Kec. Kalibawang

18.180.000,00

-


9.090.000,00

-

Serah terima kendaraan dari Kec Kalikajar

9.090.000,00

Kec. wadaslintang

17.080.000,00

-


8.080.000,00

-

Serah terima kendaraan dari SKPD lain

9.000.000,00

Kec. Kertek -

27.270.000,00

Serah terima kendaraan dari Kec.Kejajar

100

9.090.000,00


SKPD

Nilai (Rp)

-

Serah terima kendaraan dari Kec. Leksono

9.090.000,00

-


9.090.000,00

Mutasi kredit Tahun 2013 sebesar Rp4.700.521.714,00 berasal dari: No 1.

SKPD Disdikpora

Nilai (Rp) 162.370.000,00

Keterangan Penghapusan kendaraan sesuai SK No020/521/2013 tgl. 30 Des 2013 sebesar Rp87.162.000,00 Serah terima kendaraan ke Disparbud Rp75.208.000,00

2.

Dinkes

146.825.000,00

3.

DPU

4.

Bappeda

104.100.000,00

Serahterima kendaraan ke Kantor Ketahanan Pangan

5.

Dishubkominfo

328.300.000,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tgl 31

1.500.000,00

Serah terima kendaraan ke BKD Rp146.825.000,00 Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tgl 31 des 2013

des 2013 sebesar Rp298.000.000,00 Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/397/2013 tgl 8 okt 2013 sebesar Rp30.300.000,00 6.

BKB

38.800.000,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tgl 31

7.

Disnakertrans

44.000.000,00

Serah terima kendaraan ke Setda

8.

Satpol

110.000.000,00

9.

Setda

44.000.000,00

10.

DPPKAD

des 2013

1.646.748.714,00

Serah terima ke Disnakertrans Serah terima ke Inspektorat penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 sebesar Rp5.000.000,00 Serah terima kendaraan ke Dishutbun Rp155.654.286,00 Serah terima kendaraan ke Satpol Rp155.654.286,00 Serah terima kendaraan ke SetdaRp11.533.000,00 Serah terima kendaraan ke Bappeda Rp238.474.285,00 Serah terima kendaraan ke kantor wabup Rp294.740.000,00 Serah terima kendaraan ke inspektorat Rp238.474.286,00 Serah terima kendaraan ke setda Rp238.474.286,00 Serah terima kendaraan ke Dinkes Rp238.474.285,00 Serah terima kendaraan ke Disperindag Rp12.500.000,00 Serah terima kendaraan ke Dinkop Rp57.770.000,00

11.

Inspektorat

12.

KPPT

153.260.000,00 34.000.000,00

13.

Ketahanan Pangan

14.

Bapermasdes

130.000.000,00 32.165.000,00

15.

Dishutbun

27.505.000,00

Serah terima ke Kesbangpolinmas Serah terima ke Setda Serah terima ke Disnakan Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tgl 31 des 2013 Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tgl 31 des 2013

16.

Disparbud

31.800.000,00

Penghapusan kendaraan sesuai SK No020/304/2013 tgl. 20 Juli 2013 Rp4.800.000,00 Serah terima ke Disdikpora Rp27.000.000,00

17.

Disperindag

44.000.000,00

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt

101


SKPD

18.

Kec Sapuran

Nilai (Rp)

Keterangan 2013

109.080.000,00

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 sebesar Rp90.900.000,00 Serah terima ke DPPKAD Rp18.180.000,00

19.

Kec. Kepil

88.880.000,00

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 sebesar Rp56.560.000,00 Serah terima kendaraan ke Disperindag Rp8.080.000,00 Serah terima kendaraan ke Kec Wadaslintang Rp8.080.000,00 Serah terima kendaraan ke DPPKAD Rp16.160.000,00

20.

Kec Wonosobo

45.450.000

21.

Kec. Leksono

80.988.000

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp53.718.000,00 serah terima ke Dishubkominfo Rp9.090.000,00 serah terima ke Kantor Ketahanan Pangan Rp9.090.000,00 serah terima ke Kec. Kertek Rp9.090.000,00

22.

Kec. Selomerto

130.170.000

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp75.630.000,00 serah terima ke Dishubkominfo Rp9.090.000,00 Serah terima ke DPPKAD Rp36.360.000,00 serah terima ke Kantor Ketahanan Pangan Rp9.090.000,00

23.

Kec. Kalibawang

72.720.000

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp63.630.000,00 Serah terima ke DPPKAD Rp9.090.000,00

24.

Kec Garung

118.170.000

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp109.080.000,00 Serah terima kendaraan ke DPPKAD Rp9.090.000,00

25.

Kec. Kaliwiro

150.000.000

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp129.000.000,00 Serah terima kendaraan ke SKPD lain R21.000.000,00

26.

Kec Wadaslintang

81.000.000

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp72.000.000,00 Serah terima kendaraan ke Disdikpora utk SMK Rp9.000.000,00

27.

Kec Kalikajar

154.530.000

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp109.080.000,00 serah terima ke Dishubkominfo Rp9.090.000,00 serah terima ke Kec. Kepil Rp18.180.000,00 Serah terima ke Kec Kalibawang Rp9.090.000,00 Serah terima ke DPPKAD Rp9.090.000,00

28.

Kec.Kejajar

90.900.000,00

Serah terima ke Disdikpora Rp90.900.000,00

29.

Kec. Mojotengah

81.810.000,00

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp45.450.000,00 Serah terima kendaraan ke Disperindag Rp9.090.000,00 Serah terima kendaraan ke Kec Kepil Rp9.090.000,00

102


SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan Serah terima kendaraan ke DPPKAD Rp9.090.000,00 Serah terima kendaraan ke Kec Kertek Rp9.090.000,00

30.

Kec. Watumalang

109.080.000,00

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp81.810.000,00 serah terima ke Dishubkominfo Rp9.090.000,00 Serah terima kendaraan ke DPPKAD Rp18.180.000,00

31.

Kec. Kertek

154.530.000,00

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp81.810.000,00 serah terima ke Dishubkominfo Rp36.360.000,00 Serah terima kendaraan ke Disperindag Rp9.090.000,00 Serah terima kendaraan ke DPPKAD Rp9.090.000,00 Serah terima ke Disdikpora Rp9.090.000,00 Serah terima kendaraan ke Kec Kalibawang Rp9.090.000,00

32.

Kec.Sukoharjo

153.840.000,00

penghapusan bedsrkan SK bupati No 020/397/2013 tgl 8 okt 2013 Sebasar Rp134.610.000,00 Serahterima ke Dishubkominfo Rp9.615.000,00 Serahterima ke SMK Sapuran Rp9.615.000,00

31 Desember 2013 c. Alat-alat Bengkel

31 Desember 2012

Rp8.637.919.862,00

Rp8.695.227.200,00

Nilai Aset Alat-alat Bengkel per 31 Desember 2013 sejumlah Rp8.637.919.862,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp8.695.227.200,00dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: SALDO PER 31 DES

KOREKSI

MUTASI

SALDO PER 31

2012 (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

DES 2013 (Rp)

8.695.227.200,00

4.952.812,00

503.197.505,00

455.913.000,00

14.975.645,00

8.637.919.862,00

Koreksi debet Tahun 2013 sebesar Rp4.952.812,00 berasal dari: No.

SKPD DPU

Nilai (Rp)

Keterangan

4.952.812,00

Reklas dari alat laborat ke alat bengkel


SKPD

1.

Disdikpora

2.

Dishubkominfo

3.

Dishutbun

Nilai (Rp) 487.070.423,00 15.927.082,00 200.000,00

103

Keterangan Koreksi lebih catat alat bengkel Reklas ke alat berat Reklas ke aset lain-lain (usulan penghapusan)


Mutasi debet Tahun 2013 sebesar Rp455.913.000,00 berasal dari: No

SKPD

1.

Disdikpora

2. 3.

Nilai (Rp)

Keterangan

386.884.000,00

BM alat bengkel TA. 2013

DPU

19.650.000,00


Dishubkominfo

49.379.000,00


Mutasi kredit Tahun 2013 sebesar Rp14.975.645,00: No 1.

SKPD

Nilai (Rp)

Disdikpora

Keterangan

2.961.250,00

Penghapuasan sesuai SK No. 020/521/2013 tgl. 30 Desember 2013

2.

Dishubkominfo

3.

DPU

11.014.395,00 1.000.000,00

Kapitalisasi atas BM Alat Bengkel TA 2013 Penghapuasan sesuai SK No. 020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013

31 Desember 2013 d. Alat-alat Pertanian dan Peternakan

31 Desember 2012

Rp784.188.327,00

Rp2.069.904.607,00

Nilai Aset Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2013 sejumlah Rp784.188.327,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp2.069.904.607,00 dengan mutasi debet dan kredit Tahun 2013 sebagai berikut: KOREKSI


Debet (Rp)

2.069.904.607,00

7.196.000,00

MUTASI

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

587.105.380,00

31.669.100,00


737.476.000,00

2013 (Rp) 784.188.327,00

Koreksi Debet Tahun 2013 sebesar Rp7.196.000,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

Disdikpora

Keterangan

7.196.000,00

Koreksi kurang catat alat pertanian&peternakan

Koreksi kredit Tahun 2013 sebesar Rp587.105.380,00 berasal dari: No

SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

1.

Dispertan

215.175.818,00

Reklas ke aset lain-lain (usulan penghapusan)

2.

Disnakan

344.244.562,00


3.

Kec. Selomerto

26.700.000,00


4.

Dishutbun

985.000,00


Mutasi Debet Tahun 2013 sebesar Rp31.669.100,00 berasal dari: No 1.

SKPD DPU

Nilai (Rp) 1.500.000,00

Keterangan BM alat pertanian TA 2013

104


SKPD

2.

Disnakan

Nilai (Rp)

Keterangan

30.169.100,00

BM alat pertanian TA 2013 Rp7.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa TA 2013 Rp23.169.100,00

Mutasi Kredit Tahun 2013 sebesar Rp737.476.000,00 berasal dari: No 1.

SKPD

Nilai (Rp)

DPU

Keterangan

85.000.000,00

Penghapuasan sesuai SK No. 020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013

2.

Dispertan

652.476.000,00

Penghapuasan sesuai SK No. 020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013

e. Alat-alat kantor dan Rumah Tangga

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp94.638.347.104,00

Rp83.823.017.485,00

Nilai Aset Alat-alat Kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2013 sejumlah Rp94.638.347.104,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp83.823.017.485,00dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut: KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 83.823.017.485,00

Debet (Rp)

MUTASI Kredit (Rp)

6.006.588.559,00

1.689.941.401,00

Debet (Rp) 8.973.983.150,00


Kredit (Rp) 2.475.300.689,00

94.638.347.104,00

Koreksi Debet Tahun 2013 sebesar Rp6.006.588.559,00 berasal dari: SKPD DISDIKPORA DINKES

Nilai (Rp)

Keterangan

5.619.216.520,00

Koreksi kurang catat alat kantor & rumah tangga

102.662.102,00


DPU

76.873.000,00

Reklas dari lain-lain aset tetap

BAPPEDA

11.149.333,00


DISHUBKOMINFO

1.727.904,00

Reklas dari BM Alat Bengkel Th 2013 (18.22) ke Alat Kantor dan RT

BKB

68.556.000,00

Koreksi (reklas) dari BM Gedung TA 2013(15.11) karena berupa alat kantor dan rt

SETDA

6.805.000,00

Reklas dari BM Alat Studi dan Komunikasi TA 2013 (02.87) berupa PC Komputer

SETWAN KPPT

57.149.700,00 7.000.000,00

Reklas dari dari alat studio komunikasi Koreksi kurang catat alat kantor & RT- hasil sensus BMD Th 2013

KEC. SELOMERTO

15.446.000,00

Reklas dari Bangunan Gedung ke alat kantor RT

KEC. WADASLINTANG

14.925.000,00

Reklas dari dari alat studio komunikasi

6.160.000,00


KEC.KALIBAWANG

105

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SKPD KEL KALIANGET

Nilai (Rp) 700.000,00

Keterangan Reklas dari dari alat studio komunikasi

KEL. LEKSONO

5.750.000,00


KE. GARUNG

9.483.000,00


KETAHANAN PANGAN

2.985.000,00


JUMLAH

6.006.588.559,00

Koreksi Kredit sebesar Rp1.689.941.401,00 berasal dari: SKPD DINKES

Nilai (Rp)

Keterangan

143.795.163,00

Koreksi reklas ke aset lain-lain

DPU

27.100.000,00

Koreksi reklas ke aset lain-lain

BAPPEDA

26.932.713,00

Reklas ke aset lainnya (usulan penghapusan sebesar Rp24.252.713,00 Koreksi salah catat atas hasil sensus bmd th 2013 (barang tdk ada) Rp2.680.000,00

DISHUBKOMINFO

19.500.000,00

DINKOP&UMKM

67.218.257,00

Reklas dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Studio Komunikasi (LCD proyektor) Reklas BM Komputer TA 2013 (17.45) ke Aset Tak Berwujud berupa Software SIKUMKM Database Rp51.916.087,00 Usulan Penghapusan Alat Kantor dan RT Rp562.170,00 Reklas Alat BM Alat Kantor dan RT ke Bangunan Gedung berupa Rehab Gedung keg. 17.45 Rp14.740.00,00

SATPOL

23.028.286,00

SETDA

772.468.662,00

Reklas ke aset lain- lain (usulan penghapusan) Koreksi reklas ke aset lain-lain Rp752.583.662,00 Reklas BM Peralatan dan Mesin TA 2013 (02.37) ke Gedung karena berupa Pembuatan Ruang Informasi Rp19.885.000,00

SETWAN

19.576.000,00

Reklas ke aset lain- lain (usulan penghapusan)

BKD

27.837.700,00

Reklas Ke Aset Tak Berwujud bRpsoftware alih media e filling

KEC.KERTEK

18.544.000,00

Reklas Ke Aset lain- lain(usulan penghapusan)

KEC SELOMERTO

34.871.702,00


KEC SAPURAN

18.220.435,00

Reklas ke alat studio komunikasi

KEC KEPIL

54.369.100,00


KEC LEKSONO

28.829.416,00


KEC. KALIBAWANG

13.469.500,00

Reklas ke alat studio komunikasi Rp10.469.800,00 Reklas ke barang bercorak seni Rp2.999.700,00

KEL PAGERKUKUH

6.400.000,00

Reklas ke alat studio komunikasi Rp1.200.000,00 Reklas ke alat ukur Rp200.000,00 Reklas ke bangunan gedung Rp5.000.000,00

KEC MOJOTENGAH KEL TAWANGSARI

4.055.480,00


130.000,00


KEL KALIBEBER

3.500.000,00


KEL ANDONGSILI

1.500.000,00


KEL WADASLINTANG KEL KALIANGET KEL KERTEK

325.000,00 6.196.000,00 928.000,00

Reklas Ke Aset lain- lain(usulan penghapusan) Reklas ke alat studio komunikasi Reklas Ke Aset lain- lain(usulan penghapusan)

106

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SKPD KEL LEKSONO

Nilai (Rp) 4.444.000,00

Keterangan Reklas ke alat studio komunikasi

KEC KEJAJAR

77.895.000,00

Reklas ke bangunan gedung

DISPERTAN

63.153.500,00


7.216.087,00


DISNAKAN

183.612.400,00


DISHUTBUN

19.885.000,00

DISPERINDAG

Reklas Ke Aset lain- lain(usulan penghapusan) Rp135.000,00 Reklas ke alat studio komunikasi Rp19.750.000,00

KEC. WADASLINTANG JUMLAH

14.940.000,00

Reklas dari kea lat studio dan komunikasi

1.689.941.401,00

Mutasi debet Tahun 2013 sebesar Rp8.973.983.150,00 berasal dari: SKPD DISDIKPORA

Nilai (Rp)

Keterangan

2.382.415.359,00

BM Alat Kantor dan RT TA 2013

DINKES

591.219.608,00


RSUD

313.961.303,00


DPU

178.053.000,00


BAPPEDA

101.543.485,00


DISHUBKOMINFO

159.852.386,00


BLH

49.523.000,00


196.775.000,00


BKB

38.189.000,00


DINSOS

78.915.000,00


DISNAKERTRANS

40.749.050,00


DISDUKCAPIL

DINKOP&UMKM KESBANGPOLINMAS SATPOL SETDA

282.234.000,00


24.783.000,00


7.975.000,00


925.171.770,00

BM Komputer TA 2013 (02.12) BM Peralatan Kantor TA 2013 (02.12)

Rp99.327.000,00 Rp9.707.500,00

BM Komputer TA 2013 (02.13)

Rp31.965.000,00

BM Komputer TA 2013 (PP-02.14)

Rp27.560.000,00

BM Printer TA 2013 (PP-02.14)

Rp3.399.000,00

BM Mebelair TA 2013 (PP-02.14)

Rp9.487.000,00

BM Perlengkapan Kantor TA 2013 (02.17)

Rp2.514.000,00

BM Komputer TA 2013 (02.17)

Rp14.682.000,00

BM UPS/Stabilizer TA 2013 (02.17)

Rp2.890.000,00

BM Kursi Kerja TA 2013 (02.17)

Rp5.024.070,00

BM Peralatan dan Mesin TA 2013 (02.37)

Rp19.885.000,00

berupa Pembuatan Ruang Informasi BM Kursi Kerja TA 2013 (02.54)

Rp99.146.800,00

BM Perlengkapan Kantor Rumdin Wabup TA

Rp47.969.000,00

2013 (02.65) BM Perlengkapan Kantor Ruang Rapat

Rp121.000.000,00

Utama Setda TA 2013 (02.73) BM Perelngkapan Sarana Prasarana Protokol TA 2013 (02.86)

107

Rp78.990.750,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO BM Perelengkapan Rumdin Bupati TA 2013

Rp97.291.000,00

(02.92) BM Komputer -Sarpras SJDIH TA 2013

Rp5.790.000,00

(02.94) BM Printer -Sarpras SJDIH TA 2013 (02.94)

Rp2.090.000,00

BM Scanner- Sarpras SJDIH TA 2013 (02.94)

Rp1.980.000,00

BM Peralatan Kantor -Sarpras LPSE TA 2013

Rp154.924.000,00

(23.07) BM Komputer-Sarpras Pelayanan Informasi

Rp48.455.000,00

TA 2013 (15.27) BM Printer-Sarpras Pelayanan Informasi TA

Rp2.200.000,00

2013 (15.27) BM Scanner-Sarpras Pelayanan Informasi TA

Rp1.694.000,00

2013 (15.27) BM UPS-Sarpras Pelayanan Informasi TA

Rp1.342.000,00

2013 (15.27) BM Mebelair-Sarpras Pelayanan Informasi TA

Rp8.417.500,00

2013 (15.27) BM Komputer-Sarpras Pelayanan Informasi

Rp12.499.300,00

TA 2013 (15.27) BM Peralatan Kantor-Sarpras Radio Pesona

Rp14.941.850,00

FM TA 2013 (18.10) SETWAN

27.100.000,00

BM Alat Kantor dan RT TA 2013 Belanja Barang dan Jasa TA 2013 berupa

Rp8.800.000,00 Rp18.300.000,00

almari arsip DPPKAD

436.441.648,00


BKD

195.664.600,00


INSPEKTORAT

145.775.950,00


8.748.000,00


KPPT BAPERMASDES

137.254.500,00

BM Alat Kantor dan RT TA 2013 HIBAH

KANTOR ARSIP

50.865.000,00


PERPUSTAKAAN

151.955.241,00


95.656.000,00


Belanja Barang dan Jasa TA 2013 DISPERTAN DISPERINDAG

953.087.000,00

Rp49.975.000,00 Rp890.000,00


Rp143.087.000,00 Rp810.000.000,00

58.415.000,00


DISHUTBUN

45.694.250,00


DISPARBUD

291.752.000,00


80.906.666,00

Rp5.500.000,00

HIBAH DISNAKAN

KEC WONOSOBO

Rp131.754.500,00

BM Alat Kantor dan RT TA 2013 Serah terima dari kantor arsip bRpFilling

Rp78.440.000,00 Rp2.466.666,00

Kabinet KEC.KERTEK

86.894.666,00

BM Alat Kantor dan RT TA 2013 Serah terima dari kantor arsip bRpFilling Kabinet

108

Rp84.428.000,00 Rp2.466.666,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEC SELOMERTO

52.166.666,00


Rp49.700.000,00 Rp2.466.666,00

Kabinet KEC LEKSONO

32.289.666,00


Rp29.823.000,00 Rp2.466.666,00

Kabinet KEC WATUMALANG

37.061.266,00


Rp34.594.600,00 Rp2.466.666,00

Kabinet Serah terima dari kantor arsip bRpFilling KEC MOJOTENGAH

2.466.666,00

Kabinet

KEC GARUNG

5.466.666,00


Rp3.000.000,00

Serah terima dari kantor arsip bRpFilling

Rp2.466.666,00

Kabinet KEC KEJAJAR

187.031.666,00


Rp184.565.000,00 Rp2.466.666,00

Kabinet KEC KALIKAJAR

12.406.666,00


Rp9.940.000,00

Serah terima dari kantor arsip berupa Filling

Rp2.466.666,00

Kabinet KEC SAPURAN

36.761.576,00

BM Alat Kantor dan RT TA 2013 Serah terima dari kantor arsip berupa Filling

Rp34.294.900,00 Rp2.466.676,00

Kabinet KEC KEPIL

57.166.166,00


Rp54.699.500,00 Rp2.466.666,00

Kabinet KEC KALIWIRO

37.134.666,00


Rp34.668.000,00 Rp2.466.666,00

Kabinet KEC WADASLINTANG

17.406.666,00


Rp14.940.000,00 Rp2.466.666,00

Kabinet KEC SUKOHARJO

60.723.666,00


Rp58.257.000,00 Rp2.466.666,00

Kabinet KEC KALIBAWANG

126.356.666,00

BM Alat Kantor dan RT TA 2013 Serah terima dari kantor arsip berupa Filling Kabinet

KEL WRINGINANOM

9.950.000,00


KEL WONOSOBO BRT

10.000.000,00


KEL LEKSONO

19.982.000,00


KEL KEJIWAN

8.860.000,00


KEL MLIPAK

9.375.000,00


19.922.000,00


KEL KRAMATAN

7.250.000,00


KEL KALIBEBER

11.700.000,00


KEL PAGERKUKUH

109

Rp123.890.000,00 Rp2.466.666,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KEL ANDONGSILI

10.000.000,00


KEL GARUNG

39.225.000,00


KEL KEJAJAR

4.900.000,00


KEL SAPURAN

9.810.000,00


11.000.000,00


KEL WADASLINTANG JUMLAH

8.973.983.150,00

Mutasi kredit Tahun 2013 Rp2.475.300.689,00 berasal dari: SKPD DISDIKPORA

Nilai (Rp) 1.162.018.350,00

Keterangan Penghapusan Peralt dan Mesin (alkan) SK NO.020/521/2013 Tanggal 30 Desember 2013

RSUD

205.924.657,00

Dihapus karena tdk sesuai dg nilai

Rp825.000,00

kapitalisasi Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai

Rp9.294.167,00

SK No.020/448/2013 tgl. 14 Nop 2013 Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai

Rp195.805.490,00

SK No.020/521/2013 tgl. 30 Desember 2013 DPU

6.500.000,00

Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai

Rp5.400.000,00

SK No.020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013 Hapus dari BM TA. 2013 karena tdk masuk

Rp1.100.000,00

kapitalisasi BAPPEDA

64.220.347,00

Kapitalisasi atas BM Perlt jaringan

Rp53.995.720,00

Penghapusan dengan SK NO.020/521/2013

Rp10.224.627,00

Tanggal 30 Desember 2013 BLH

816.000,00

Dihapus karena tdk sesuai dg nilai kapitalisasi

DISDUKCAPIL

10.224.627,00

Penghapusan dengan SK NO. 020/521/2013

BKB

18.197.120,00

Penghapusan dengan SK NO. 020/521/2013

DISNAKERTRANS

11.250.000,00

Kapitalisasi atas BM Peralatan dan Mesin TA 2013 (02.11) berupa

Tanggal 30 Des 2013 Tanggal 30 Des 2013 Mebelair (Kursi Lipat 50 bh @Rp225.000,00) KESBANGPOLINMAS

5.652.000,00

Hibah ke SAR dengan SK No.020/521/2013 Tanggal 30 Des 2013

SETDA

269.558.244,00

Penghapusan Peralatan dan Mesin (alkan) dengan SK NO.020/521/2013 Tanggal 30 Des 2013

SETWAN

325.943.000,00

Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai SK No.020/304/2013 tgl. 20 Juli 2013

BKD

7.061.700,00

Penghapusan Peralt dan Mesin (alkan) SK

Rp6.093.700,00

NO.020/521/2013 Tanggal 30 Desember 2013 Kapitalisasi berupa pipa pvc atas BM Peralt

Rp968.000,00

dan Mesin (23.16) KPPT

230.843.785,00


Rp106.350.000,00

SK No.020/448/2013 tgl. 20 Juli 2013 Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai

110

Rp109.634.913,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan SK No.020/304/2013 tgl. 14 Nopember 2013 Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai

Rp14.858.872,00

SK No.020/521/2013 tgl. 30 Desember 2013 BAPERMASDES

8.431.709,00

Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai SK No.020/521/2013 tgl. 30 Desember 2013

KANTOR ARSIP

49.187.400,00

Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai SK No.020/521/2013 tgl. 30 Desember 2013

DISPERINDAG

17.127.250,00

Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai SK No.020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013

DISPARBUD

2.594.000,00


2.000.000,00

SK No.020/304/2013 Rp2.000.000,00 Kapitalisasi KEC WATUMALANG

36.655.500,00

594.000,00


Rp32.520.000,00

SK No.020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013 penghapusan krn kapitalisasi KEC GARUNG

22.643.000,00

Rp4.135.500,00

Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai SK No.020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013

KEC SUKOHARJO

2.995.000,00

penghapusan krn kapitalisasi

KEL KEJIWAN

3.100.000,00


KEL WRINGINANOM

3.820.000,00


KEL KALIANGET

6.497.000,00


KEL GARUNG

4.040.000,00

SK No.020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013 SK No.020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013 SK No.020/448/2013 tgl. 14 Nopember 2013 Penghapusan Peralatan dan Mesin sesuai SK No.020/304/2013 tgl. 14 Nopember 2013 JUMLAH

2.475.300.689,00

31 Desember 2013 f.

Alat-alat Studio dan Komunikasi

31 Desember 2012

Rp7.943.970.958,00

Rp5.699.680.862,00

Nilai Aset Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2013 sejumlah Rp7.943.970.958,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp5.699.680.862,00 dengan koreksi dan mutasi Tahun 2013 sebagai berikut: SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 5.699.680.862,00


MUTASI

Kredit (Rp) 433.206.629,00

Debet (Rp) 1.221.900.457,00

SALDO PER 31 DES

Kredit (Rp) 207.987.104,00

Koreksi debet sebesar Rp1.663.583.372,00 berasal dari: SKPD DISDIKPORA DISHUBKOMINFO

Keterangan

Nilai (Rp) 1.562.807.657,00 19.500.000,00

Koreksi kurang catat alat studio & komunikasi Reklas dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Studio Komunikasi (LCD proyektor)

111

2013 (Rp) 7.943.970.958,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SKPD KEC MOJOTENGAH

Keterangan

Nilai (Rp) 4.055.480,00

Reklas dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Studio Komunikasi

KEC SAPURAN

18.220.435,00


KEC KALIBAWANG

10.469.800,00


KEL PAGERKUKUH

1.200.000,00


KEL KALIANGET

6.196.000,00


KEL LEKSONO

4.944.000,00

Reklas dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Studio Komunikasi Rp4.444.000,00 Koreksi kurang catat alat studio & komunikasi Rp500.000,00

KEL ANDONGSILI

1.500.000,00


KEC. WADASLINTANG

14.940.000,00

Reklas dari lat kantor dan Rumah Tangga ke alat studio dan komunikasi

DISHUTBUN

19.750.000,00


JUMLAH

1.663.583.372,00

Koreksi kredit sebesar Rp433.206.629,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

DINKES

1.342.000,00

Keterangan Koreksi reklas ke aset lain-lain

DPU

64.690.000,00

Reklas dari alat studio komunikasi ke bangunan gedung berupa galeri Cipta Karya

BAPPEDA

42.661.000,00

Reklas ke aset lainnya (usulan penghapusan)

DINSOS

24.865.000,00

Reklas ke aset tetap lainnya- barng bercorak seni (alat musik)

SETDA

190.048.000,00

Koreksi reklas ke aset lain-lain Rp183.243.000,00 Reklas ke alat kantor & RT Rp6.805.000,00

SETWAN

57.149.700,00

KEC SELOMERTO KEC LEKSONO KEC. WADASLINTANG

Reklas ke alat kantor & RT

50.000,00


3.589.429,00


14.925.000,00


6.160.000,00


700.000,00


9.483.000,00


DISPERTAN

1.993.500,00

Reklas Ke Aset lain- lain (usulan penghapusan)

DISNAKAN

15.550.000,00

Reklas Ke Aset lain- lain (usulan penghapusan)

KEC KALIBAWANG KEL KALIANGET KEL GARUNG

JUMLAH

433.206.629,00

Mutasi debet sebesar Rp1.221.900.457,00 berasal dari: No.

SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

1.

Disdikpora

30.353.041,00

Perolehan dari BM alat studio komunikasi TA. 2013

2.

RSUD Setjonegoro

24.722.500,00


3.

DPU

59.064.000,00


4.

Bappeda

26.485.000,00


5.

Dishubkominfo

15.353.414,00


6.

Dinsos

24.865.000,00


112


SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

Disnakertrans

8.700.000,00


8.

Dinkop UMKM

105.701.000,00


9.

Kesbangpolinmas

24.952.400,00


10.

Satpol

54.010.000,00


11.

Setda

255.023.850,00


12.

Setwan

205.420.400,00


13.

DPPKAD

22.753.602,00


14.

BKD

12.186.000,00


15.

Inspektorat

13.965.600,00


16.

KPPT

40.487.000,00


17.

Dishutbun

55.860.650,00


18.

Dinas Pertanian

84.128.000,00


19.

Disparbud

38.762.000,00


20.

Disperindag

14.100.000,00


21.

Bapermasdes

1.100.000,00


30.907.000,00


2.970.000,00


22.

Kantor Perpustakaan

23.

Kec Kalikajar

24.

Kec. Sapuran

5.445.000,00


25.

Kec Sukoharjo

25.990.000,00


26.

Kel Kejiwan

5.940.000,00


27.

Kel Mlipak

28.

Kec. Kalibawang

29.

Kel Wonorejo

5.475.000,00


17.600.000,00


9.580.000,00


1.221.900.457,00

Jumlah

Mutasi kredit sebesar Rp207.987.104,00 berasal dari: No 1

SKPD Disdikpora

Nilai (Rp) 81.846.000,00

Keterangan Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tanggal 31 Des 2013

2

RSUD Setjonegoro

1.835.104,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tanggal 31 Des 2013

3

DPU

3.978.000,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tanggal 31 Des 2013 Rp3.530.000,00 Kapitalisasi dari BM alat studio komunikasi Rp448.000,00

4

BKB

7.755.000,00


5

Kesbangpolinmas

3.900.000,00


6

Satpol

24.255.000,00

Kapitalisasi dari BM alat studio komunikasi

7

Setwan

81.147.000,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/304/2013 tanggal 20 Juli 2013

8

Disparbud

1.176.000,00

Kapitalisasi dari BM alat studio komunikasi bRprol banner

9

Kec Garung

1.300.000,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013

10

Kec. Sapuran

495.000,00

Kapitalisasi dari BM alat elektronik

11

Kel Kalianget

300.000,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013

tanggal 31 Des 2013

tanggal 31 Des 2013

113


SKPD

Nilai (Rp)

Jumlah

Keterangan

207.987.104,00

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp253.404.321,00

Rp210.411.121,00

g. Alat Ukur

Nilai Aset Alat Ukur per 31 Desember 2012 sejumlah Rp253.404.321,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp210.411.121,00dengan mutasi sebagai berikut: KOREKSI


Debet (Rp)

210.411.121,00

MUTASI Kredit (Rp)

3.543.200,00

Debet (Rp)

0,00


39.450.000,00

0,00

2013 (Rp) 253.404.321,00

Koreksi debet sebesar Rp3.543.200,00 berasal dari: INSPEKTORAT

Rp3.343.200,00

KEL PAGERKUKUH

Rp200.000,00

Reklas dari Alat Lab ke Alat Ukur Reklas dari Alat Kantor & RT ke Alat Ukur

Mutasi Debet sebesar Rp39.450.000,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

DPPKAD

Keterangan

32.950.000,00

DISNAKAN

700.000,00

DISPERINDAG

5.800.000,00

JUMLAH

BM alat ukur TA. 2013 BM alat ukur TA. 2013 (timbangan) BM alat ukur TA. 2013

39.450.000,00

h. Alat Kedokteran

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp64.814.125.376,00

Rp57.977.816.379,00

Nilai Alat Kedokteran per 31 Desember 2013 sebesar Rp64.814.125.376,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp57.977.816.379,00. dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2012 sebagai berikut: KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 57.977.816.379,00

Debet (Rp) 480.259.312,00

MUTASI

Kredit (Rp) 217.080.560,00

SALDO PER 31 DES

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

7.648.017.712,00

1.074.887.467,00

Koreksi debet sebesar Rp480.259.312,00 berasal dari SKPD BKB

Nilai (Rp) 480.259.312,00

Keterangan Koreksi reklas alat laboratorium ke alat kedokteran

Koreksi kredit sebesar Rp217.080.560,00 berasal dari: SKPD DISDIKPORA

Nilai (Rp) 148.438.600,00

Keterangan Koreksi lebih catat alat kedokteran

DINKES

25.281.960,00


DISNAKAN

43.360.000,00


114

2013(Rp) 64.814.125.376,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SKPD

Nilai (Rp)

Jumlah

Keterangan

217.080.560,00

Mutasi debet sebesar Rp7.648.017.712,00 berasal dari: SKPD RSUD

Nilai (Rp)

Keterangan

5.361.405.070,00

DINKES

2.286.612.642,00

JUMLAH

bm alat kedokteran ta 2013 (12.16)

Rp1.460.450.000,00

bm alat kesehatan ta 2013 (26.32)

Rp2.978.912.500,00


Rp202.542.900,00


Rp719.499.670,00


Rp2.145.721.992,00


Rp77.500.150,00


Rp1.650.000,00

bm alat kedokteran TA. 2013 (25.30)

Rp61.740.500,00

7.648.017.712,00

Mutasi kredit sebesar Rp1.074.887.467,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

BKB

Keterangan

480.259.312,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati

Rp480.259.312,00

No.020/521/2013 tgl 31 des 2013 DINKES

26.750.185,00

RSUD Setjonegoro

567.877.970,00

Kapitalisasi dari BM alat kedokteran

Rp26.750.185,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati

Rp19.676.500,00

No.020/448/2013 tgl 14 Nop 2013 Penghapusan berdasarkan SK Bupati

Rp492.140.000,00

No.020/521/2013 tgl 31 des 2013 Kapitalisasi dari BM alat kedokteran JUMLAH

31 Desember 2013 i.

Rp56.061.470,00

1.074.887.467,00

Alat Laboratorium

Rp31.892.919.749,00

31 Desember 2012 Rp33.705.417.979,00

Nilai Alat Laboratorium per 31 Desember 2013 sebesar Rp31.892.919.749,00 merupakan alat laboratorium dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berada di SKPD-SKPD. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp33.705.417.979,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 33.705.417.979,00

KOREKSI

MUTASI

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

149.017.600,00

5.823.569.057,00

3.953.057.440,00


Koreksi debet sebesar Rp149.017.600,00 berasal dari: SKPD DISHUBKOMINFO

Nilai (Rp)

Keterangan

149.017.600,00

115

Reklas BM instalasi ke alat laboratorium

2013 (Rp) 31.892.919.749,00


Koreksi kredit sebesar Rp5.823.569.057,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

DISDIKPORA

Keterangan

5.286.728.723,00

DINKES

11.989.490,00

DPU

4.952.812,00

BKB

480.259.312,00

Koreksi lebih catat Alat Laboratorium Reklas ke Aset Lain-Lain Reklas Alat Laboratorium ke Alat Bengkel Reklas Alat Lab ke Alat Kedokteran

KETAHANAN PANGAN

7.465.000,00

Koreksi Alat Laborat ke Bahan Pakai Habis

DISPERTAN

1.265.520,00

Reklas ke Aset Lain- Lain (usulan penghapusan)

DISNAKAN

25.075.000,00


INPEKTORAT

3.343.200,00

Reklas Alat Lab ke Alat Ukur

DISHUTBUN

2.490.000,00


JUMLAH

5.823.569.057,00

Mutasi debet sebesar Rp3.953.057.440,00 berasal dari: SKPD Disdikpora

Dinkes

RSUD Setjonegoro DPU

Nilai (Rp) 3.375.194.690,00

22.227.750,00

JUMLAH

BM alat Laboratorium TA. 2013 (16.114)

Rp147.965.400,00


Rp1.284.295.930,00


Rp1.289.050.210,00


Rp457.388.150,00


Rp196.495.000,00


Rp488.400,00


Rp19.799.850,00


Rp1.939.500,00

495.000.000,00


33.275.000,00


7.465.000,00


19.895.000,00


Ketahanan Pangan Perpustakaan

Keterangan

3.953.057.440,00

Mutasi kredit sebesar Rp91.004.213,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

DISDIKPORA

67.204.363,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tgl 31 des 2013

DINKES

19.799.850,00

Kapitalisasi dari BM alat laboratorium

KEL KALIANGET JUMLAH

4.000.000,00


91.004.213,00

31 Desember 2013 j.

Alat Persenjataan/ Keamanan

Rp125.000.000,00

31 Desember 2012 Rp143.975.000,00

Nilai Alat persenjataan/Keamanan per 31 Desember 2013 sebesar Rp125.000.000,00 merupakan alat persenjataan/keamanan dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang berada di SKPD-SKPD. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31

116


Desember 2012 Rp143.975.000,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012(Rp)

Debet (Rp)

143.975.000,00

MUTASI

Kredit (Rp)

0,00

Debet (Rp)

0,00

0,00

SALDO PER 31 DES

Kredit (Rp)

2013 (Rp)

18.975.000,00

125.000..000,00

Mutasi kredit sebesar Rp18.975.000,00 berasal dari: SKPD KESBANGPOLINMAS

Nilai (Rp) 18.975.000,00

3) Gedung dan Bangunan NO

1 2

GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Monumen JUMLAH


Keterangan Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/521/2013 tgl 31 des 2013

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp663.743.192.978,00

Rp610.762.293.738,00

KOREKSI

MUTASI


579.788.597.788,00

Debet (Rp) 20.607.699.950,00

Kredit (Rp) 6.185.078.555,00

Debet (Rp) 73.240.100.206,00

Kredit (Rp) 37.922.599.561,00

629.528.719.828,00

30.973.695.950,00

581.360.200,00

0,00

2.855.354.000,00

195.937.000,00

34.214.473.150,00

610.762.293.738,00

21.189.060.150,00

6.185.078.555,00

76.095.454.206,00

38.118.536.561,00

663.743.192.978,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 sebesar Rp663.743.192.978,00 dengan rincian sebagai berikut: No

Gedung dan Bangunan

(1)

Bangunan Gedung

(2)

Bangunan Monumen

Nilai (Rp) 629.528.719.828,00 34.214.473.150,00 663.743.192.978,00

Jumlah

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2013 sebesar Rp663.743.192.978,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.980.899.240,00 atau 8,67% dari Tahun 2012 sebesar Rp610.762.293.738,00. Kenaikan sebesar Rp52.980.899.240,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Belanja Modal Reklas ke akun lain Reklas dari akun lain Dari Belanja Barang dan Jasa Kapitalisasi atas BM Gedung Penghapusan Serah terima antara SKPD Kurang catat di KIB C Penghapusan dari BM Gedung & Bangunan karena hanya biaya umum Jumlah

117

Rp68.069.846.924,00 (Rp6.185.078.555,00) Rp2.909.321.400,00 Rp866.095.900,00 (Rp292.474.064,00) (Rp37.763.949.797,00) Rp7.159.511.382,00 Rp 18.279.738.750,00 (Rp62.112.700,00) Rp52.980.899.240,00


a. Bangunan Gedung

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp629.528.719.828,00

Rp579.788.597.788,00

Nilai Bangunan Gedung per 31 Desember 2013 sebesar Rp629.528.719.828,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp579.788.597.788,00 dengan koreksi dan mutasi sebagai berikut: SALDO per 31/12/2012 (Rp)

KOREKSI

579.788.597.788,00

MUTASI

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)


20.607.699.950,00

6.185.078.555,00

73.240.100.206,00

37.922.599.561,00

629.528.719.828,00

Koreksi debet sebesar Rp20.607.699.950,00 berasal dari: SKPD Disdikpora DPU

Nilai (Rp)

Keterangan

18.231.560.750,00 2.036.262.200,00

Koreksi kurang catat bangunan gedung Reklas dari BM Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2013 ke Bangunan Gedung Reklas dari alat studio komunikasi ke bangunan gedung

Bappeda

24.968.000,00

Reklas dari BM Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2013 ke gedung

Dinkop UMKM

14.740.000,00

Reklas dari alat kantor RT ke bangunan gedung

19.885.000,00

Reklas dari alat kantor RT ke bangunan gedung

Setda Disparbud

149.211.000,00

Kec Kejajar

77.895.000,00

Reklas dari BM perlengkapan kantor ke gedung bangunan

Inspektorat

48.178.000,00

Koreksi kurang catat bangunan gedung

Kel Pagerkukuh JUMLAH

5.000.000,00

Reklas dari BM Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2013 ke gedung

Reklas dari alat kantor RT ke gedung bangunan

20.607.699.950,00


Nilai (Rp)

Keterangan

Disdikpora

1.142.805.605,00

Reklas dari BM Gedung bangunan ke alat kantor Rumah Tangga

DPU

4.522.241.000,00

Reklas BM Gedung Bangunan TA. 2013 ke Jalan & jembatan

BKB

68.556.000,00

Reklas dari BM Gedung bangunan ke alat kantor Rumah Tangga

Disparbud

56.324.000,00

Reklas dari BM Gedung bangunan ke Barang bercorak seni (15.36) Rp12.026.000,00 Reklas dari BM Gedung bangunan ke Bangunan air (16.11 Rp16.786.000,00 Reklas dari BM Gedung bangunan ke Bangunan air (16.32) Rp27.512.000,00

Kec Selomerto

15.446.000,00

Reklas dari bangunan gedung TA. 2013 (11.02) ke alat kantor & RT

Kec Sapuran

19.899.950,00

Reklas dari BM Gedung bangunan ke Bangunan air

Kel Kramatan

24.881.000,00


Kel Kertek

83.474.000,00

Reklas dari BM Gedung bangunan keaset lain-lain (usul dihapus)

Dishutbun

251.451.000,00

JUMLAH

6.185.078.555,00


118


Mutasi debet sebesar Rp73.240.100.206,00 berasal dari: No

SKPD

1.

Disdikpora

2. 3.

Nilai (Rp)

Keterangan

47.646.354.760,00

Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA 2013

Dinkes

3.323.875.950,00


DPU

6.516.034.300,00


4.

Bappeda

148.500.000,00


5.

Dishubkominfo

111.371.800,00


6.

BLH

198.160.000,00


7.

Disdukcapil

348.850.000,00


8.

BKB

911.026.700,00


9.

Dinsos

194.480.000,00

Perolehan dari BM Alat Studio Komunikasi TA. 2013

10.

Dinkop UMKM

11.

Kesbangpolinmas

12. 13. 14.

98.410.000,00

Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA. 2013

259.972.000,00


Satpol

749.727.245,00


Setda

561.276.200,00


Setwan

97.036.500,00


15.

DPPKAD

118.607.000,00


16.

Inspektorat

114.829.900,00


17.

KPPT

545.259.000,00


18.

Dishutbun

251.451.000,00


19.

Dinas Pertanian

704.391.800,00


20.

Disnakan

207.523.000,00


21.

Disparbud

1.106.586.000,00


22.

Disperindag

1.683.625.900,00


23.

Kantor Perpustakaan

248.664.300,00


24.

Kec. Wonosobo

81.736.000,00


25.

Kec. Kertek

1.753.477.301,00

Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA. 2013 Rp338.619.,000 Serah terima dari DPU Rp1.414.858.301,00

26.

Kec. Selomerto

27.

Kec. Leksono

28.

Kec. Watumalang

174.349.000,00


34.334.500,00


180.437.000,00

Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA 2013 Rp34.844.000,00 Serah terima dari DPU Rp145.593.000,00

29.

Kec. Garung

72.400.000,00

30.

Kec. Kejajar

1.290.482.699,00

31.

Kec Sapuran

54.579.289,00

Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA 2013 Serah terima dari DPU Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA 2013 Rp19.899.950,00 Serah terima dari DPU Rp34.679.339,00

32.

Kec Kepil

119.446.000,00


33.

Kec Kaliwiro

74.895.000,00


34.

Kec Wadaslintang

84.756.000,00

Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA. 2013 Rp59.838.000,00 Perolehan dari Belanja Barang & Jasa TA 2013 Rp24.918.000,00

35.

Kec. Sukoharjo

69.717.000,00


119


SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

36.

Kec. Kalibawang

19.834.000,00


37.

Kel. Wonosobo Barat

198.980.000,00

Perolehan dari rehab sarana olah raga TA 2013

38.

Kelurahan Jlamprang

199.480.000,00


39.

Kelurahan Sambek

14.916.000,00


40.

Kelurahan Rojoimo

24.867.000,00


41.

Kelurahan Kramatan

34.763.000,00


42.

Kelurahan Bumireso

625.723.244,00

Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA 2013 Rp34.881.000,00 Serah terima dari DPU Rp590.842.244,00

43.

Kelurahan Kertek

44.

Kelurahan

1.051.266.615,00 201.876.269,00

Serah terima dari DPU Serah terima dari DPU Rp72.889.269,00

Wringinanom Perolehan dari BM Gedung dan Bangunan TA 2013 Rp128.987.000,00 45.

Kelurahan Wonorejo

99.537.000,00

46.

Kelurahan Kalibeber

497.618.480,00

Serah terima dari DPU

47.

Kelurahan Kejajar

57.712.671,00


48.

Kelurahan Sapuran

34.741.519,00


49.

Kelurahan Kepil

32.371.000,00


50.

Kelurahan Kaliwiro

9.790.264,00


JUMLAH


73.240.100.206,00

Mutasi kredit sebesar Rp37.922.599.561,00 berasal dari: No 1

SKPD Disdikpora

Nilai (Rp) 7.337.026.128,00

Keterangan Penghapusan berdasarkan SK Bupati

Rp108.400.000,00

No.020/304/2013 tgl 20 Juli 2013 Penghapusan Gedung sesuai SK

Rp3.059.427.137,00

No020/389/2013 tgl. 1Okt 2013 Penghapusan Gedung sesuai SK

Rp4.169.198.991,00

No020/522/2013 tgl. 30 Des 2013 2

Dinkes

832.114.000,00

Penghapusan Gedung sesuai SK

Rp636.521.000,00

No020/448/2013 tgl. 14 Nop 2013 Penghapusan berdasarkan SK Bupati

Rp50.000.000,00

No.020/304/2013 tgl 20 Juli 2013 Serah terima ke Kec. Watumalang (eks

Rp145.593.000,00

Puskesmas Watumalang) 3

DPU

26.419.591.470,00

Serah terima ke SKPD Penghapusan berdasarkan SK Bupati

Rp4.902.781.010,00 Rp21.454.697.760,00

No.020/304/2013 tgl 20 Juli 2013 Penghapusan dari BM Gedung TA. 2013 krn hanya biaya umum 4

Dishubkominfo

52.411.800,00

Kapitalisasi dari BM Gedung & bangunan TA. 2013

5

BLH

202.371.019,00


6

Dinkop UMKM

126.261.000,00

Penghapusan Gedung sesuai SK

120

Rp62.112.700,00


SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan No020/522/2013 tgl. 30 Des 2013

7

Kesbangpolinmas

749.727.245,00

Serah terima ke Satpol

8

Setda

327.617.000,00

Kapitalisasi dari BM Gedung & bangunan

Rp213.617.000,00

TA. 2013 Serah terima ke kesbangpolinmas 9

Setwan

28.799.000,00

Rp114.000.000,00

Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/304/2013 tgl 20 Juli 2013

10

DPPKAD

3.500.000,00


11

KPPT

524.525.135,00


12

Dinas Pertanian

13

Disparbud

1.105.100.000,00

Serah terima ke Disdikpora (bangunan rumdin kepala dinas)

81.773.000,00

Kapitalisasi dari BM Gedung & bangunan

Rp6.773.000,00

TA. 2013 Penghapusan berdasarkan SK Bupati

Rp75.000.000,00

No.020/304/2013 tgl 20 Juli 2013 14

Kel Wonosobo

112.110.500,00

Barat 15

No020/522/2013 tgl. 30 Des 2013

Kelurahan

9.882.000,00

Kramatan 16

Penghapusan Gedung sesuai SK Kapitalisasi dari BM Gedung & bangunan TA. 2013

Kelurahan Kaliwiro

9.790.264,00

Kapitalisasi dari BM Gedung & bangunan TA. 2013

JUMLAH

37.922.599.561,00

b. Bangunan Monumen

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp34.214.473.150,00

Rp30.973.695.950,00

Aset Bangunan Monumen adalah Nilai Aset Bangunan Monumen Saldo per 31 Desember 2013 sejumlah Rp34.214.473.150,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp30.973.695.950,00 dengan koreksi dan mutasi sebagai berikut: SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 30.973.695.950,00

KOREKSI Debet (Rp) 581.360.200,00

MUTASI

Kredit (Rp) 0,00

Debet (Rp)


2.855.354.000,00

195.937.000,00

2013 (Rp) 34.214.473.150,00

Koreksi debet sebesar Rp581.360.200,00 berasal dari: SKPD DISHUBKOMINFO

Nilai (Rp) 581.360.200,00

Keterangan Reklas dari BM Instalasi Ke Bangunan Monumen

121

Rp581.360.200,00


Mutasi debet sebesar Rp2.855.354.000,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

DPU

2.560.516.000,00

BLH

294.838.000,00

JUMLAH

BM pembuatan taman makam pahlawan TA. 2013

Rp2.560.516.000,00

BM Gedung& bangunan

Rp294.838.000,00

2.855.354.000,00

Mutasi kredit sebesar Rp195.937.000,00 berasal dari : SKPD Badan Lingkungan

Nilai (Rp)

Keterangan

195.937.000,00

Kapitalisasi Bangunan Monumen berupa Pergola

Rp195.937.000,00

Hidup

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.

1.

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp798.540.097.778,00

Rp760.405.468.066,00

Jalan, Irigasi

SALDO

KOREKSI

dan Jaringan

31 DES 2012(Rp)

Jalan dan

638.411.750.522,00 9.294.303.000,00 2.791.817.538,00 25.557.501.900,00

Debet (Rp)

MUTASI

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

SALDO 31 DES 2013(Rp)

Kredit (Rp) 844.780.450,00

669.626.957.434,00

47.670.000,00 6.918.036.275,00 2.937.201.525,00

104.535.872.048,00

Jembatan 2.

Bangunan Air

100.132.310.848,00

3.

Instalasi

9.680.412.862,00

4.

Jaringan

12.180.993.834,00

470.396.450,00

(Irigasi)

JUMLAH

114.098.500,00 1.075.978.800,00 3.765.678.300,00

3.200.000,00

12.481.010.862,00

0,00

11.896.257.434,00

760.405.468.066,00 9.878.797.950,00 4.285.708.738,00 36.326.722.475,00 3.785.181.975,00

798.540.097.778,00

0,00

370.242.400,00

85.506.000,00

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp760.405.468.066,00 terdiri dari: 1.

Jalan dan Jembatan

Rp669.626.957.434,00

2.

Bangunan Air (Irigasi)

Rp104.535.872.048,00

3.

Instalasi

Rp12.481.010.862,00

4.

Jaringan

Rp11.896.257.434,00

Jumlah

Rp798.540.097.778,00

Penjelasan masing-masing aset tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

a. Jalan dan Jembatan

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp669.626.957.434,00

Rp638.411.750.522,00

Nilai Aset Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2013 sebesar Rp669.626.957.434,00 Koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: SALDO PER 31 DES 2012(Rp) 638.411.750.522,00


MUTASI Kredit (Rp)

Debet (Rp)

2.791.817.538,00

25.557.501.900,00

122


2013 (Rp) 669.626.957.434,00


Koreksi debet sebesar Rp9.294.303.000,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

DPU

Keterangan

9.279.303.000,00

Rekas dari KDP bRpjembatan Serayu sempol

Rp4.757.062.000,00

sigaluh reklas BM senderan keg (30.23) ke jalan TA.

Rp1.043.895.000,00

2013 reklas dari BM Gedung ke Jalan TA. 2013

Rp150.521.000,00

(15.11) reklas dari BM Gedung ke Jalan TA. 2013

Rp3.327.825.000,00

(30.33) KEL WONOSOBO

15.000.000,00

reklas BM konstruksi gdg ta 2013 ke jalan

Rp15.000.000,00

BARAT JUMLAH

9.294.303.000,00


Nilai (Rp)

KEL TAWANGSARI

Keterangan

79.976.500,00

reklas dr BM konstruksi jembatan ta 2013 ke bangunan air

DISDIKPORA

591.057.838,00

Koreksi lebih catat jalan jembatan

DISPARBUD

149.211.000,00

reklas dr BM konstruksi jembatan ta 2013 ke bangunan gedung keg (16.30)

DPU

1.971.572.200,00

JUMLAH

2.791.817.538,00

reklas dr BM konstruksi jembatan ta 2013 ke bangunan gedung keg (30.39)


Nilai (Rp)

Keterangan

KEL WONOROTO

39.997.500,00

BM Konstruksi Jalan TA 2013 (30.21)

KEL KEJAJAR

14.938.000,00


KEL WADASLINTANG

31.170.000,00


KEL KALIKAJAR

25.048.800,00


KEC WATUMALANG

39.576.000,00


KEL KERTEK

27.935.000,00


KEL TAWANGSARI

99.178.000,00


KEC KALIWIRO

74.835.000,00


KEC KALIKAJAR

49.297.000,00


KEC SELOMERTO

99.653.000,00

BM Konstruksi Jembatan TA 2013 (30.21)

DISHUTBUN DISPARBUD

302.385.000,00

BM Pengadaan Konstruksi Jalan TA 2013 (19.23)

149.211.000,00

BM Pengadaan Konstruksi Jalan TA 2013 (16.30)

DPU

24.604.277.600,00

JUMLAH

25.557.501.900,00

BM Pengadaan Konstruksi Jalan TA 2013

Mutasi kredit sebesar Rp844.780.450,00 berasal dari: SKPD DISPERTAN DPU JUMLAH

Nilai (Rp) 745.318.000,00 99.462.450,00

Keterangan Penghapusan berdasarkan SK Bupati No.020/527/2013 tgl 31 des 2013 Kapitalisasi dari BM jalan jembatan TA. 2013 (biaya umum)

844.780.450,00

123


b. Bangunan Air (Irigasi)

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp104.535.872.048,00

Rp100.132.310.848,00

Nilai Bangunan Air per 31 Desember 2013 sebesar Rp104.535.872.048,00 Koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut: KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 100.132.310.848,00

MUTASI


Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

470.396.450,00

47.670.000,00

6.918.036.275,00

2.937.201.525,00

104.535.872.048,00

Koreksi debet sebesar Rp470.396.450,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

KEC SAPURAN

19.899.950,00

Reklas dari bangunan gedung ke bangunan air

KEL KEJIWAN

49.890.000,00


KEL KRAMATAN

24.881.000,00


79.976.500,00

Reklas dari jalan jembatan ke bangunan air

KEL TAWANGSARI DISHUTBUN

251.451.000,00

Reklas dari bangunan gedung BM TA. 2013 keg 19.24 ke bangunan air

DISPARBUD

44.298.000,00

Reklas dari bangunan gedung BM TA. 2013 keg 16.32 ke bangunan air

JUMLAH

470.396.450,00

Koreksi kredit sebesar Rp47.670.000,00 berasal dari: -Disdikpora

Koreksi lebih catat

Rp32.670.000,00

-Kel Wonosobo Barat

reklas dari bangunan air ke jalan dan jembatan

Rp15.000.000,00

Mutasi debet sebesar Rp6.918.036.275,00 berasal dari: SKPD DPU DISNAKAN JUMLAH

Nilai (Rp)

Keterangan

6.874.200.275,00

Perolehan BM Bangunan air TA. 2013

43.836.000,00

Perolehan BM Bangunan air TA. 2013

6.918.036.275,00

Mutasi kredit sebesar Rp2.937.201.525,00 berasal dari: SKPD DPU KEC SAPURAN

Nilai (Rp)

Keterangan

15.386.025,00

Kapitalisasi dari BM jalan jembatan TA. 2013 (biaya umum)

34.834.000,00


DISPERTAN

2.886.981.500,00


JUMLAH

2.937.201.525,00

c. Instalasi

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp12.481.010.862,00

Rp9.680.412.862,00

Nilai Aset Instalasi per 31 Desember 2013 sejumlah Rp12.481.010.862,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut:

124

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 9.680.412.862,00

Debet (Rp) 114.098.500,00

MUTASI

SALDO PER 31

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

DES 2013 (Rp)

1.075.978.800,00

3.765.678.300,00

3.200.000,00

12.481.010.862,00

Koreksi debet sebesar Rp114.098.500,00 berasal dari: SKPD BLH

Nilai (Rp)

Keterangan

96.498.500,00

reklas dari instalasi litrik ke instalasi

SETDA

17.600.000,00

reklas dari BM peralatan dan mesin TA. 2013 keg 02.07

JUMLAH

114.098.500,00

Koreksi kredit sebesar Rp1.075.978.800,00 berasal dari: SKPD DISDIKPORA BAPPEDA DISHUBKOMINFO

Nilai (Rp)

Keterangan

270.743.000,00 24.968.000,00 730.377.800,00

Koreksi lebih catat instalasi reklas dari Bm jalan irigasi dan jaringan TA. 2013 ke instalasi reklas dari instalasi ke bangunan monumen Rp581.360.200,00 reklas dari instalasi ke alat laboratorium Rp149.017.600,00

KEL KEJIWAN JUMLAH

49.890.000,00

reklas dr bm instalasi ke bangunan air

1.075.978.800,00

Mutasi debet sebesar Rp3.765.678.300,00 berasal dari: SKPD DINKES DPU BAPPEDA DISHUBKOMINFO KEC SELOMERTO JUMLAH

Nilai (Rp)

Keterangan

3.200.000,00 2.857.447.500,00 24.968.000,00

bm Instalasi keg 16.64 TA. 2013 BM Instalasi TA. 2013 BM Instalasi TA. 2013 keg 02.07

730.377.800,00

BM Instalasi TA. 2013

149.685.000,00

BM Instalasi TA. 2013

3.765.678.300,00

Mutasi kredit sebesar Rp3.200.000,00 berasal dari penghapusan dari belanja modal Instalasi kegiatan 16.64 pada Dinas Kesehatan yang merupakan biaya pemasangan penambahan daya.

d. Jaringan

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp11.896.257.434,00

Rp12.180.993.834,00

Nilai Aset Jaringan per 31 Desember 2013 sejumlah Rp11.896.257.434,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013: KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 12.180.993.834,00

Debet (Rp) 0,00

MUTASI

Kredit (Rp) 370.242.400,00

Debet (Rp) 85.506.000,00

SALDO PER 31 DES Kredit (Rp) 0,00

2013 (Rp) 11.896.257.434,00

Koreksi kredit sebesar Rp370.242.400,00 berasal dari: - Disdikpora

Koreksi lebih catat

Rp370.242.400,00

Mutasi debet sebesar Rp85.506.000,00 berasal dari: 125


- Dishutbun

Perolehan Belanja Modal Jaringan TA. 2013 keg 16.09

5) Aset Tetap Lainnya NO

ASET TETAP

SALDO AWAL

LAINNYA

31-Des-12 (Rp)

Rp85.506.000,00

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp77.918.031.966,00

Rp66.922.009.076,00

KOREKSI Debet (Rp)

1.

Buku dan Kepustakaan 64.892.359.677,00 8.462.523.994,00

2.

Barang Bercorak Seni

3.

Hewan Ternak dan

MUTASI

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

SALDO AKHIR

Kredit (Rp)

290.000,00 2.524.336.360,00

1.839.348.399,00

214.531.036,00

12.777.500,00

0,00

140.346.000,00

0,00

140.346.000,00

0,00

49.955.000,00

0,00

76.873.000,00

26.918.000,00

31-Des-13 (Rp)

0,00 75.878.930.031,00 2.000.000,00 2.039.101.935,00

dan Budaya 0,00

0,00

0,00

0,00

Tanaman 4.

Lain-lain asset tetap JUMLAH

66.922.009.076,00 8.677.055.030,00

a. Buku dan Kepustakaan

230.286.500,00 2.551.254.360,00

2.000.000,00 77.918.031.966,00

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp75.878.930.031,00

Rp64.892.359.677,00

Nilai Aset Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2013 sejumlah Rp75.878.930.031,00 berasal dari Buku dan Kepustakaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga diantaranya sebesar Rp74.052.009.678,00. Adapun mutasi debet dan kredit Aset Buku dan Kepustakaan selama Tahun 2013 sebagai berikut: SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 64.892.359.677,00


MUTASI Kredit (Rp) 290.000,00

Debet (Rp) 2.524.336.360,00


2013 (Rp) 75.878.930.031,00

Nilai Aset Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2013 sejumlah Rp75.878.930.031,00 terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Disdikpora RSUD Sekretariat Daerah Sekretaris DPRD Kec. Kertek Kec. Leksono Kec. Kalikajar Kec. Sapuran Kelurahan Selomerto Kelurahan Wonoroto Kelurahan Wadaslintang Kantor Perpustakaan

Rp74.052.009.678,00 Rp425.000,00 Rp39.173.000,00 Rp158.560.500,00 Rp1.700.000,00 Rp25.382.271,00 Rp810.000,00 Rp1.245.000,00 Rp2.250.000,00 Rp1.862.000,00 Rp2.197.000,00 Rp1.566.835.582,00

126


13. Dinas Peternakan &Perikanan 14. Dinas Kehutanan& Perkebunan 15. Disparbud Jumlah

Rp1.080.000,00 Rp400.000,00 Rp25.000.000,00 Rp75.878.930.031,00

Koreksi debet sebesar Rp8.462.523.994,00 berasal dari: - Disdikpora

Kurang catat pada buku perpustakaan

Rp8.462.523.994,00

Koreksi kredit sebesar Rp290.000,00 berasal dari: -DINKES

Reklas dari buku dan kepustakaan ke Aset Lain-Lain

Rp290.000,00


Nilai (Rp)

PERPUSTAKAAN

45.182.189,00

KEC LEKSONO

25.307.271,00

Keterangan BM buku perpustakaan TA. 2013 keg 21.09 Rp24.930.100 Serah terima dari Disdikpora Rp20.252.089,00 berupa mainan BM buku perpustakaan TA. 2013 keg 21.16 Rp14.740.000,00 Serah terima dari Disdikpora Rp10.567.271,00 berupa mainan

SETWAN

28.350.000,00

DISDIKPORA

2.425.496.900,00

JUMLAH

2.524.336.360,00

b. Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

BM buku perpustakaan TA. 2013 keg 15.11 BM buku perpustakaan TA. 2013

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp2.039.101.935,00

Rp1.839.348.399,00

Nilai Aset Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan per 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.039.101.935,00 Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp1.839.348.399,00 dengan mutasi sebagai berikut: SALDO PER 31

KOREKSI

MUTASI

DES 2012 (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

1.839.348.399,00

214.531.036,00

12.777.500,00

Debet (Rp) 0,00

SALDO PER 31 DES

Kredit (Rp) 2.000.000,00

Koreksi debet sebesar Rp214.531.036,00 berasal dari: SKPD DISDIKPORA

Nilai (Rp) 174.640.336,00

Keterangan Koreksi kurang catat barang bercorak seni

DINSOS

24.865.000,00

Reklas dari alat studio dan komunikasi (alat musik)

DISPARBUD

12.026.000,00

Reklas dari BM Gedung

KEC KALIBAWANG JUMLAH

2.999.700,00

reklas dari BM peralatan dan mesin TA. 2013 keg 02.11

214.531.036,00

127

2013 (Rp) 2.039.101.935,00


Koreksi kredit sebesar Rp12.777.500,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

SETDA

12.702.500,00

Reklas dari brg bercorak seni ke aset lain-lain

75.000,00

Reklas dari brg bercorak seni ke aset lain-lain

KESBANGPOLINMAS JUMLAH

Keterangan

12.777.500,00

Mutasi kredit sebesar Rp2.000.000,00 berasal dari: -DISPARBUD


31 Desember 2013 c. Hewan Ternak dan Tanaman

Rp2.000.000,00

31 Desember 2012

Rp0,00

Rp140.346.000,00

Nilai aset Hewan Ternak dan Tanaman per 31 Desember 2013 sejumlah Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp140.346.000,00 yang seluruhnya dikoreksi kredit pada Tahun 2013 berasal dari: DISDIKPORA - DISNAKAN

Reklas ke Aset Lain-Lain (usulan penghapusan) Reklas ke Aset Lain-Lain (usulan penghapusan)

Rp200.000,00 Rp140.146.000,00

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp0,00

Rp49.955.000,00

d. Lain-lain Aset Tetap

Nilai Lain-lain Aset Tetap per 31 Desember 2013 sejumlah Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2012 Rp49.955.000,00 dengan koreksi dan mutasi di Tahun 2013 sebagai berikut: KOREKSI

SALDO PER 31 DES 2012 (Rp) 49.955.000,00

Debet (Rp) 0,00

MUTASI

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

76.873.000,00

26.918.000,00


2013 (Rp) 0,00

Koreksi kredit sebesar Rp76.873.000,00 berasal dari reklas ke alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp76.873.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum. Mutasi debet sebesar Rp26.918.000,00 berasal dari perolehan belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2013 kegiatan 02.82 pada Dinas Pekerjaan Umum.

128


31 Desember 2013 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2012

Rp0,00

Rp4.757.062.000,00

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi. Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2012 sebesar Rp4.757.062.000,00 dengan koreksi dan mutasi selama Tahun 2013 sebagai berikut:

KOREKSI


Debet (Rp)

4.757.062.000,00

0,00

MUTASI

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

4.757.062.000,00

0,00

SALDO PER 31

Kredit (Rp)

DES 2013 (Rp)

0,00

0,00

Koreksi kredit Tahun 2013 sebesar Rp4.757.062.000,00 berasal dari: -DPU

Reklas ke akun jalan jembatan kali serayu sempol sigaluh dari KDP

Rp4.757.062.000,00

Pembangunan Jembatan Kali Serayu Sempol Sigaluh pada DPU dengan perincian sebagai berikut: a. Realisasi Tahun 2011 sebesar Rp3.753.042.000,00 b. Realisasi Tahun 2012 sebesar Rp1.004.020.000,00 Pembangunan jembatan tersebut berdasarkan Kesepakatan Bersama Nomor. 050/KB/VI/2011-06/KB/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011. Pekerjaan tersebut telah dimulai pembagunannya sejak Tahun 2011 dan sampai dengan per 31 Desember 2013 konstruksi fisik telah selesai pembangunannya demikian pula yang berada di Kabupaten Banjarnegara. 31 Desember 2013 7) Akumulasi Penyusutan

Rp,00

31 Desember 2012 Rp0,00

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum menetapkan kebijakan akuntansi mengenai penyusutan terhadap aset tetap.

31 Desember 2013 D. DANA CADANGAN

Rp6.083.252.580,00

31 Desember 2012 Rp1.000.175.347,00

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Pembentukan dana cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 129


Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo. Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk Pemilihan Kepala Daerah. Nilai Dana Cadangan sebesar Rp6.083.252.580,00 dibukukan dalam rekening tersendiri Nomor 1.023.00482-4 atas nama Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten wonosobo yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Total nilai Dana Cadangan sebesar Rp6.083.252.580,00 berasal dari saldo awal Per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.000.175.347,00 ditambah pembentukan dana cadangan yang telah dianggarkan pada pembiayaan pengeluaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dan direalisasi melalui pencairan SP2D Nomor 1981/LS/1.20.05 tanggal 7 Nopember 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 ditambah jasa penyimpanan dari Dana Cadangan Tahun sebesar Rp83.077.233,00.

E. ASET LAINNYA

NO

ASET LAINNYA

1.

Aset Tidak Berwujud

2.

Aset Lain-lain

3.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga JUMLAH

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp11.186.043.242,00

Rp13.122.396.795,00

SALDO AWAL (Rp) 7.820.021.895,00

KOREKSI Debet (Rp)

MUTASI

Kredit (Rp)

Debet (Rp)

SALDO AKHIR

Kredit (Rp)

82.853.787,00 40.545.294,00 183.558.000,00 4.921.364.918,00

238.558.900,00 2.846.103.772,00 5.063.816.000,00

0,00

(Rp) 3.124.523.470,00

0,00

0,00

86.958.900,00

2.997.703.772,00

0,00

0,00

0,00

5.063.816.000,00

13.122.396.795,00 2.928.957.559,00 40.545.294,00 183.558.000,00 5.008.323.818,00 11.186.043.242,00

Aset Lainnya menggambarkan jumlah kekayaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang tidak dapat diklasifikasi ke dalam aset lancar. investasi jangka panjang, asset tetap dan dana cadangan, antara lain:  Aset tak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.  Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset tak berwujud, Tagihan penjualan angsuran, Tuntutan perbendaharaan, TGR dan Kemitraan dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Wonosobo.  Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kemitraan untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.186.043.242,00 terdiri dari: 1) Aset Tak Berwujud 2) Aset Lain-lain 3) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Jumlah

Rp3.124.523.470,00 Rp2.997.703.772,00 Rp5.063.816.000,00 Rp11.186.043.242,00

130


1) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp3.124.523.470,00

Rp7.820.021.895,00

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.124.523.470,00. Jumlah tersebut berupa software (sistem aplikasi komputer) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan koreksi dan mutasi di Tahun 2013 sebagai berikut: KOREKSI


Debet (Rp)

7.820.021.895,00

MUTASI Kredit (Rp)

82.853.787,00

40.545.294,00

SALDO PER 31

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

DES 2013(Rp)

183.558.000,00

4.921.364.918,00

3.124.523.470,00

Koreksi debet Tahun 2013 sebesar Rp82.853.787,00 berasal dari: SKPD

Nilai (Rp)

DINKOP

51.916.087,00

SETDA

3.100.000,00

BKD

27.837.700,00

JUMLAH

82.853.787,00

Keterangan Reklas dari BM Peralatan dan Mesin TA.2013 (pengadaan komputer) Reklas dari BM alat studio komunikasi TA. 2013 keg 02.87 Reklas dari BM Peralatan dan Mesin TA.2013

Koreksi kredit sebesar Rp40.545.294,00 berasal dari reklas ke aset lain- lain pada Kantor Pelayanan dan perijinan Terpadu merupakan usulan penghapusan aplikasi SIM perijinan. Mutasi debet Tahun 2013 sebesar Rp183.558.000,00 berasal dari: No

SKPD

Nilai (Rp)

Keterangan

1.

DISHUBKOMINFO

67.010.000,00

SIM pengujian kendaraan

2.

DISDUKCAPIL

17.750.000,00

Perolehan dari Belanja Brg dan jasa keg E KTP

3.

KPPT

49.928.000,00


4.

KANTOR ARSIP

48.870.000,00

Pembenahan Program SIM arsip aktif dan aktif th 2012

Jumlah

183.558.000,00

Mutasi kredit Tahun 2013 sebesar Rp4.921.364.918,00 merupakan penghapusan aset tak berwujud berdasarkan SK Bupati Nomor 020/523/2013 tgl 30 Desember 2013 yang terdiri dari: No. 1.

SKPD RSUD

Nilai (Rp) 1.132.369.099,00

Keterangan Modul Registrasi e-Gov

52.177.792,00

Modul Perawatan e-Gov

97.694.589,00

Modul Apotik/Inventori e-Gov Modul Kas/bank e-Gov Modul Medical Record e-Gov

160.974.039,00 81.042.102,00 144.321.552,00

Modul Laboratorium e-Gov

28.864.310,00

Modul Radiologi. Mamografi. CT Scan e-Gov

28.864.310,00

Modul Utility e-Gov

32.194.808,00

Modul Kepegawaian e-Gov

58.838.787,00

Modul gizi e-Gov

38.855.802,00

Modul Standar Asuhan Keperawatan e-Gov

91.033.594,00

131


SKPD

2.

Nilai (Rp)

Keterangan

BAPPEDA

520.366.721,00

Modul Accounting Keuangan e-Gov

179.846.857,00

Modul Support & Maintenance e-Gov

137.660.557,00

Aplikasi GIS

3.

DISDUKCAPIL

605.077.582,00

Aplikasi e-SIMDUK e-Gov

4.

BKD

554.251.065,00

Aplikasi e-SIMPEG INTEGRA e-Gov

554.251.065,00

5.

DPPKAD

24.203.103,00

Aplikasi e-SIMKU INTEGRA e-Gov

24.203.103,00

6.

KPPT

7.

SETDA

730.933.719,00 1.354.163.629,00

JUMLAH

Aplikasi e-SIMPEL e-Gov

730.933.719,00

Internal Portal e-Gov

249.291.964,00

Aplikasi Publik Portal e-Gov

538.519.048,00

Aplikasi e-Sim KAP e-Gov

566.352.617,00

4.921.364.918,00

2) Aset Lain-lain

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp2.997.703.772,00

Rp238.558.900,00

Aset Lain-lain berisi Aset Tetap yang Belum Dihapuskan pada SKPD dan masih usulan untuk dihapus dari daftar barang daerah karena belum diterbitkan SK Penghapusan. Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.997.703.772,00 dengan koreksi selama Tahun 2013 sebagai berikut: KOREKSI


Debet (Rp)

238.558.900,00

MUTASI Kredit (Rp)

2.846.103.772,00

Debet (Rp)

0,00

SALDO PER 31

Kredit (Rp) 0,00

86.958.900,00

DES 2013(Rp) 2.997.703.772,00

Koreksi debet Tahun 2013 sebesar Rp2.846.103.772,00 merupakan reklas dari aset tetap maupun aset tak berwujud ke aset lain-lain sebagai usulan penghapusan dari daftar barang daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut: No.

SKPD

1.

DISDIKPORA

2.

DINKES

3. 4.

Nilai (Rp) 200.000,00

Keterangan Reklas dari Hewan Ternak dan Tanaman

182.698.613,00

Reklas dari Aset Tetap

DPU

27.100.000,00


BAPPEDA

66.913.713,00


5.

KPPT

40.545.294,00

Reklas dari Aset Tak Berwujud

6.

DINKOP DAN UMKM

562.170,00


7.

SATPOL

23.028.286,00


8.

SETDA

945.429.162,00


9.

KESBANGPOLINMAS

75.000,00


10.

SETWAN

19.576.000,00


11.

KEC KERTEK

18.544.000,00


12.

KEC SELOMERTO

61.621.702,00


13.

KEC. LEKSONO

35.918.845,00


14.

KEC. KEPIL

60.569.100,00


15.

KEL TAWANGSARI

130.000,00


132


SKPD KEL KERTEK

Nilai (Rp)

Keterangan

84.402.000,00


3.500.000,00


325.000,00


17.

KEL KALIBEBER

18.

KEL.WADASLINTANG

19.

DISNAKAN

982.350.462,00


20.

DISPERTAN

281.588.338,00


21.

DISHUTBUN

3.810.000,00


7.216.087,00


22.

DISPERINDAG JUMLAH

2.846.103.772,00

Mutasi kredit sebesar Rp86.958.900,00 berasal dari: Dinkes

Rp86.958.900,00

Reklas dari persediaan obat ke asset lainnya (karena kadaluwarsa) 31 Desember 2013

3) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Rp5.063.816.000,00

31 Desember 2012 Rp5.063.816.000,00

Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.063.816.000.00. Jumlah tersebut berupa BOT (Built Operate Transfer) /BGS (Bangun Guna Serah) terdiri dari: 1. Pembangunan/Renovasi Pasar Bawah Pemerintah Kabupaten Wonosobo senilai Rp3.666.816.000,00 yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 050/1146/Pemb/ Tahun 1993 tanggal 9 Juni 1993 tentang Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo dengan PT Puri Sakti Perkasa untuk melaksanakan pembangunan/renovasi Pasar Bawah Wonosobo. Dalam perjanjian tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo selaku Pihak I menyertakan modal berupa tanah seluas 4.450 m2 dan PT Puri Sakti Perkasa selaku Pihak II menyertakan modal berupa membangun atau merenovasi pasar sesauai RAB sebesar Rp3.666.816.000,00. Jatuh tempo tanggal 11 Maret 2014. 2. Pembangunan Pasar Kertek dengan PT. Jasinkar senilai Rp1.397.000.000,00, sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 050/01/1994 Tanggal 31 Desember 1994 jangka waktu 20 (dua puluh ) tahun sehingga berakhir pada 31 Desember 2017.

31 Desember 2013 5.1.2 KEWAJIBAN

Rp2.173.369.329,00 31 Desember 2013

A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Rp2.173.369.329,00

31 Desember 2012 Rp297.784.966,00 31 Desember 2012 Rp297.794.966,00

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.173.369.329,00 merupakan Kewajiban Jangka Pendek Utang PFK dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya. 133


Dengan perincian sebagai berikut: 1. 2.

Kewajiban jangka pendek berupa utang PFK atas kewajiban pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara: Kewajiban Jangka pendek lainnya berupa utang belanja

Rp77.203.026,00 Rp2.096.166.303,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Rp2.173.369.329,00

Mutasi utang PFK Tahun 2013 adalah sebagai berikut: No.

SKPD

1.

Kesbang

2.

Setda

3. 4.

Saldo 31/12/2012 (Rp)

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo 31/12/2013 (Rp)

300,00

300,00

750.000,00

750.000,00

630.785,00

630.785,00

4.743.230,00

4.743.230,00

Dishutbun

0,00

0,00

1.092.136,00

1.092.136,00

DPU

0,00

0,00

24.349.854,00

24.349.854,00

5.

Bapermasdes

13.929.800,00

13.929.800,00

1.005.550,00

1.005.550,00

6.

Disnakertrans

11.766.282,00

11.766.282,00

12.923.569,00

12.923.569,00

7.

DINKES

0,00

0,00

12.992.622,00

12.992.622,00

8.

DPPKAD

0,00

0,00

5.250.667,00

5.250.667,00

9.

Satpol PP

15.075.275,00

15.075.275,00

8.377.392,00

8.377.392,00

10.

Dipertan Jumlah

0,00

0,00

5.718.006,00

5.718.006,00

41.402.442,00

41.402.442,00

77.203.026,00

77.203.026,00

Mutasi utang jangka pendek Tahun 2013 adalah sebagai berikut: No. 1.

SKPD

Saldo 31/12/2012 (Rp)

Kredit (Rp)

181.876.111,00

181.876.111,00

943.139.583,00

943.139.583,00

74.516.413,00

74.516.413,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.904.400,00

34.904.400,00

0,00

0,00

1.118.122.320,00

1.118.122.320,00

256.392.524,00

256.392.524,00

2.096.166.303,00

2.096.166.303,00

RSUD Setjonegoro Utang Obat Utang Bahan Kimia

2.

DPU Utang Belanja

3.

Saldo 31/12/2013 (Rp)

Debet (Rp)

DPPKAD Utang dari klaim jamkesmas yg belum dibayar Jumlah

31 Desember 2013 5.1.3 EKUITAS DANA

A. EKUITAS DANA LANCAR

Rp2.466.211.953.096,26

31 Desember 2012 Rp2.184.431.963.804,95

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp321.024.501.783,25

Rp172.248.726.669,00

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 sebesar Rp321.024.501.783,25 terdiri atas akun-akun sebagai berikut: 1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp297.157.825.674,00 134


(SiLPA) 2) Pendapatan yang Ditangguhkan a. Dari kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2013 sebesar b. Saldo giro per 31 Des 2013 yang belum disetor ke Kasda 3) Cadangan Piutang 4) Cadangan Persediaan 5) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah

Rp9.750.572,00 Rp1.942.400,00 Rp7.808.172,00 Rp17.044.250.937,00 Rp8.908.840.903,25 (Rp2.096.166.303,00) Rp321.024.501.783,25

Penjelasan atas masing-masing akun di atas sebagai berikut:

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp297.157.825.674,00

Rp156.022.980.788,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember Rp297.157.825.674,00 dengan perhitungan sebagai berikut: - Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013 - Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2013 Surplus (Defisit)

2013 sebesar

Rp1.144.182.522.595,00 Rp988.103.772.409,00 Rp156.078.750.186,00

- Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2013 - Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2013 - Realisasi Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Rp156.079.075.488,00 Rp15.000.000.000,00 Rp141.079.075.488,00 Rp297.157.825.674,00

Sisa tersebut terdiri dari: 1) Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran yang telah disetor ke kas daerah s.d. 6 Februari 2014 2) Kas di BLUD Jumlah

Rp Rp

291.717.895.660,00 147.875.778,00

Rp Rp

5.292.054.236,00 297.157.825.674,00

31 Desember 2013 2) Pendapatan yang Ditangguhkan

Rp9.750.572,00

31 Desember 2012 Rp115.638.745,00

Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2013 sebesar Rp9.750.572,00 dengan mutasi sebagai berikut:

135

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO MUTASI

Saldo Per 31 Des 2012 (Rp)

Debet (Rp)

115.638.745,00

Saldo Per 31 Des 2013 (Rp)

Kredit (Rp)

115.638.745,00

9.750.572,00

9.750.572,00

Mutasi debet Tahun 2013 sebesar Rp115.638.745,00 berasal dari setoran saldo giro Tahun 2012 yang disetorkan di Tahun 2013 dan setoran dari pendapatan yang sudah dipungut tetapi sampai tanggal 31 Desember 2013 belum disetor ke Kas Daerah. Mutasi Kredit Tahun 2013 sebesar Rp9.750.572,00 berasal dari: 1.

Saldo giro yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum disetorkan ke kas daerah yang berada di rekening giro Bendahara Pengeluaran

2.

Saldo giro yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum disetorkan ke kas daerah yang berada di rekening giro Bendahara Pengeluaran Gaji

Rp7.575.920,00

3.

Rp232.252,00

Pendapatan Tahun 2013 yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2013 dan masih dalam penguasaan Bendahara Penerimaan Disperindag Rp1.942.400,00 Rp9.750.572,00

Jumlah

3) Cadangan Piutang

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp17.044.250.937,00

Rp7.295.874.613,00

Cadangan Piutang per 31 Desember 2013 sebesar Rp Rp17.044.250.937,00 terdiri atas: (1) Cadangan Piutang Pajak

Rp

5.770.842.274,00

(2) Cadangan Piutang Retribusi

Rp

1.540.735.175,00

(3) Cadangan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Rp

131.255.705,00

(4) Cadangan Piutang Lainnya

Rp

9.601.417.783,00

Rp

17.044.250.937,00

Jumlah

31 Desember 2013 4) Cadangan Persediaan

Rp8.908.840.903,25

31 Desember 2012 Rp9.070.625.047,00

Dengan koreksi dan mutasi sebagai berikut: NO

CADANGAN PERSEDIAAN

1


2


SALDO AWAL

KOREKSI 2013

MUTASI 2013

SALDO AKHIR

31-Des-12 (Rp) 200.550.014,00

DEBET (Rp) 0,00

KREDIT (Rp) 0,00

DEBET (Rp) 323.900.078,00

KREDIT (Rp) 275.763.115,50

31-Des-13 (Rp) 152.413.051,50

957.296.150,00

0,00

75.000.000,00

2.376.413.431,00

2.581.244.123,00

1.237.126.842,00

136


NO 3

CADANGAN PERSEDIAAN Persediaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan JUMLAH

SALDO AWAL

KOREKSI 2013

MUTASI 2013

SALDO AKHIR

31-Des-12 (Rp) 7.912.778.883,00

DEBET (Rp) 0,00

KREDIT (Rp) 0,00

DEBET (Rp) 8.909.267.235,07

KREDIT (Rp) 8.515.789.361,82

31-Des-13 (Rp) 7.519.301.009,75

9.070.625.047,00

0,00

75.000.000,00

11.609.580.744,07

11.372.796.600,32

8.908.840.903,25

Cadangan Persediaan per 31 Desember 2013 Rp8.908.840.903,25 terdiri atas: Rp Rp Rp Rp

a) Persediaan Benda Berharga b) Persediaan Bahan Pakai Habis/ Material c) Persediaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Jumlah

31 Desember 2013 5) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(Rp2.096.166.303,00)

152.413.051,50 1.237.126.842,00 7.519.301.009,75 8.908.840.903,25

31 Desember 2012 (Rp256.392.524,00)

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2013 berjumlah Rp2.096.166.303,00 merupakan Dana yang disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: - Hutang Pembelian Obat & bhn kimia di RSUD Setjonegoro - Hutang Belanja di DPU - Hutang Klaim Jamkesmas di DPPKAD Jumlah

Rp

943.139.583,00

Rp Rp Rp

34.904.400,00 1.118.122.320,00 2.096.166.303,00

31 Desember 2012

31 Desember 2013 B. EKUITAS DANA INVESTASI

Rp2.139.104.198.733,01 Rp2.011.183.061.788,95

Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.139.104.198.733,01 terdiri atas akun-akun sebagai berikut: 1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap 3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah

137

Rp Rp Rp Rp

53.822.167.721,01 2.074.095.987.770,00 11.186.043.242,00 2.139.104.198.733,01


Penjelasan atas akun-akun di atas sebagai berikut:

1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp53.822.167.721,01

Rp47.061.031.676,95

Ekuitas Dana Investasi yang diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2013 berjumlah Rp53.822.167.721,01. Jumlah tersebut merupakan nilai ekuitas dana dari investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2013 dalam bentuk investasi. Ekuitas Dana Investasi yang Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap per 31 Desember 2013 berjumlah Rp2.074.095.987.770,00 merupakan ekuitas dana investasi dalam aktiva tetap sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan. Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

2) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

269.366.664.349,00 264.528.000.699,00 663.743.192.978,00 798.540.097.778,00 77.918.031.966,00 0,00 2.074.095.987.770,00

31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp11.186.043.242,00

Rp13.122.396.795,00

Ekuitas Dana Investasi yang diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2013 berjumlah Rp11.186.043.242,00 berupa investasi pada aset tidak berwujud Rp3.124.523.470,00 ,aset lain-lain Rp2.997.703.772,00 dan Kemitraan dengan pihak ketiga Rp5.063.816.000,00 Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 sebesar Rp5.063.816.000.00. Jumlah tersebut berupa BOT (Built Operate Transfer) yang terdiri dari: a. Pembangunan/Renovasi Pasar Bawah Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan PT Puri Sakti Perkasa senilai Rp3.666.816.000,00. b. Pembangunan Pasar Kertek dengan PT Jasinkar senilai Rp1.397.000.000,00.

31 Desember 2013 C. EKUITAS DANA CADANGAN

Rp6.083.252.580,00

31 Desember 2012 Rp1.000.175.347,00

Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.083.252.580,00 merupakan

138


ekuitas dana cadangan atas cadangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 . Nilai tersebut berasal dari realisasi pembiayaan pengeluaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dan jasa penyimpanan pada rekening Dana Cadangan sebesar Rp83.252.580,00.

139


PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun 2013 5.1.4. PENDAPATAN

Tahun 2012

Rp1.144.182.522.595,00

Rp1.031.047.909.021,00

Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2013 serta realisasi TA 2012, sebagai berikut: Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan yg Sah Jumlah Pendapatan Daerah


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

84.066.224.000,00

108.729.508.524,00

82.335.296.457,00

923.788.664.000,00

946.856.391.608,00

842.664.623.333,00

89.543.636.000,00

88.596.622.463,00

106.047.989.231,00

1.097.398.524.000,00

1.144.182.522.595,00

1.031.047.909.021,00

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 sebesar Rp1.144.182.522.595,00 atau 104,26% dari anggarannya sebesar Rp1.097.398.524.000,00 dan 110,97% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp1.031.047.909.021,00. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut: Tahun 2013 A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2012

Rp108.729.508.524,00

Rp82.335.296.457,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2013 dan 2012, dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(a) Pajak Daerah

16.061.500.000,00

26.416.352.676,00

9.441.193.741,00

(b) Retribusi Daerah

17.014.834.000,00

19.024.710.492,00

17.622.354.246,00

5.653.860.000,00

6.129.819.969,00

4.728.450.130,00

(d) Lain-lain PAD yang Sah

45.336.030.000,00

57.158.625.387,00

50.543.298.340,00

Jumlah PAD

84.066.224.000,00

108.729.508.524,00

82.335.296.457,00

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2013 sebesar Rp108.729.508.524,00 atau 129,34% dari anggarannya sebesar Rp84.066.224.000,00 dan 132,06% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp82.335.296.457,00. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2013 dan 2012, tersaji sebagai berikut:

140


Tahun 2012

Tahun 2013 1. Pendapatan Pajak Daerah

Rp26.416.352.676,00

Rp9.441.193.741,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan realisasi selama TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Pendapatan Pajak Daerah: (i) Hotel


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

86.000.000,00

98.410.000,00

89.760.000,00

(ii) Restoran

100.000.000,00

89.641.000,00

78.451.000,00

(iii) Hiburan

30.000.000,00

24.393.000,00

17.854.000,00

(iv) Reklame (v) Penerangan Jalan (vi) Mineral bkn logam &batuan

121.500.000,00

165.178.846,00

180.195.158,00

4.934.000.000,00

7.992.572.035,00

6.997.168.869,00

520.000.000,00

299.910.439,00

540.588.848,00

0,00

9.000.000,00

0,00

370.000.000,00

679.697.779,00

439.734.496,00

(vii) Pajak Parkir (viii)Air Tanah (ix) BPHTB (x) PBB Jumlah pendapatan pajak

900.000.000,00

3.502.292.413,00

1.097.441.370,00

9.000.000.000,00

13.555.257.164,00

0,00

16.061.500.000,00

26.416.352.676,00

9.441.193.741,00

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2013 sebesar Rp26.416.352.676,00 atau 164,47% dari anggarannya sebesar Rp16.061.500.000,00, dan 279,80% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp9.441.193.741,00. Terhadap realisasi pajak parkir TA 2013 sebesar Rp9.000.00,00 yang tidak dianggarkan merupakan setoran dari DPPKAD. Pendapatan Pajak Daerah yang melebihi target antara lain: a. Pajak Penerangan Jalan disebabkan adanya penambahan potensi pendapatan; b. Air Tanah hal ini karena adanya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi; c. Adanya Pajak Parkir dari RSUD yang belum dianggarkan pada Pos pendapatan Pajak Parkir; d. BPHTB, kenaikan tersebut karena adanya potensi obyek pajak yang besar yaitu dari perolehan hak atas tanah dan bangunan dari PT Surya Sindoro Sumbing Wood Industry (SSSWI) Wonosobo PBB melebihi target karena adanya optimalisasi intensifikasi melalui kegiatan monitoring ke desa-desa serta adanya pengelolaan PBB P2 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, realisasi Pajak PBB sebesar Rp13.555.257.164,00 atau 150,61% dari anggaran sebesar Rp.9.000.000.000,00 merupakan setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Adapun Pajak Daerah yang tidak mencapai target antara lain: Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan.

141


Tahun 2012

Tahun 2013 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp19.024.710.492,00

Rp17.622.354.246,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD Penghasil, dengan realisasi selama TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Pendapatan retribusi daerah


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Retribusi Jasa Umum

13.419.904.000,00

13.816.803.199,00

13.030.428.723,00

a. Pelayanan Kesehatan

10.454.404.000,00

10.515.027.250,00

9.355.318.230,00

b. Pelayanan Sampah/Kbrshn

72.000.000,00

74.649.000,00

75.810.700,00

c. By.Cetak KTP, KK,Akt Capl

980.000.000,00

798.341.000,00

1.365.006.000,00

d. Pelayanan Parkir

300.000.000,00

379.649.750,00

300.874.900,00

1.184.000.000,00

1.459.583.999,00

1.378.684.793,00

413.500.000,00

567.852.000,00

539.167.900,00

16.000.000,00

21.700.200,00

15.566.200,00

Retribusi Jasa Usaha

2.972.930.000,00

4.147.118.000,00

3.674.133.395,00

k. Pemakai Kekayaan Daerah

1.680.240.000,00

1.667.988.350,00

1.500.623.595,00

111.500.000,00

385.529.700,00

332.774.600,00

m. Tempat Khusus Parkir

102.500.000,00

131.965.500,00

94.465.500,00

n. Rumah Potong Hewan .

100.690.000,00

100.178.000,00

101.108.500,00

o. Tempat Rekreasi & OR

850.000.000,00

1.730.307.650,00

1.484.496.050,00

5.000.000,00

0,00

5.050.000,00

e. Pelayananan Pasar f. Pengujian Kend. Bermotor g. Pelayanan Pendidikan

l. Terminal

p. Penjualan Prod.Ush Daerah q. MCK

123.000.000,00

131.148.800,00

155.615.150,00

Retribusi Perijinan Tertentu

622.000.000,00

1.060.789.293,00

917.792.128,00

r. IMB

500.000.000,00

591.504.043,00

491.938.773,00

s. Ijin Gangguan / Keramaian.

100.000.000,00

423.939.250,00

378.098.355,00

22.000.000,00

45.346.000,00

45.780.000,00

t. Ijin Trayek u. Ijn Usaha (IUA,TDP, TDI/IUI,T DG,SUJK) Jumlah Pendapatan Retribusi

0,00

0,00

1.975.000,00

17.014.834.000,00

19.024.710.492,00

17.622.354.246,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2013 sebesar Rp19.024.710.492,00 atau 111,81% dari anggarannya sebesar Rp17.014.834.000,00, dan 107,96% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp17.622.354.246,00. Realisasi pendapatan retribusi yang melebihi anggaran adalah: a. Retibusi pelayanan kesehatan; b. Retribusí pelayanan sampah; c. Biaya cetak KTP, KK, Akte Capil. Adapun yang tidak mencapai target ádalah retribusí jasa usaha yang berasal dari: a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah; b. Rumah potong hewan; c. Penjualan produksi usaha daerah.

142


Tahun 2012

Tahun 2013 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Rp6.129.819.969,00

Rp4.728.450.130,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan: (i) BUMD


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

4.824.860.000,00

5.037.206.363,00

3.935.163.758,00

- PDAM

1.554.080.000,00

1.554.080.000,00

1.412.814.659,00

- Bank Wonosobo

1.375.000.000,00

1.565.393.010,00

1.129.230.562,00 72.254.633,00

- BKK

320.780.000,00

320.785.398,00

- Apotik Bhakti Husada

75.000.000,00

45.592.300,00

85.708.100,00

- Deviden Bank Jateng

1.500.000.000,00

1.551.355.655,00

1.235.155.804,00

829.000.000,00

1.092.613.606,00

793.286.372,00

530.000.000,00

600.000.000,00

527.500.000,00

- Apotik Cahaya (Bimolukar)

36.000.000,00

36.132.000,00

35.081.000,00

- Jasa Dana Bergulir

10.000.000,00

13.650.788,00

17.744.600,00

253.000.000,00

442.830.818,00

212.960.772,00

5.653.860.000,00

6.129.819.969,00

4.728.450.130,00

(ii) Bag Laba atas Penyertaan Modal pd Perush. Swasta. - NV. Tambi

- Sumbangan Pihak Ketiga Jumlah

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2013 sebesar Rp6.129.819.969,00 atau 108,42% dari anggarannya sebesar Rp5.653.860.000,00 dan 129,64% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp4.728.450.130,00, hal ini sesuai dengan setoran bagi hasil laba dan deviden pada masing – masing BUMD/Perusahan yang juga diperhitungkan dengan prosentase kepemilikan Pemerintah Daerah. Tahun 2013 4. Lain-lain PAD Yang Sah

Tahun 2012

Rp57.158.625.387,00

Rp50.543.298.340,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Lain-lain PAD 1) Hasil penjualan aset yg tidak dipisahkan


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

82.050.000,00

Realisasi (Rp)

237.576.250,00

209.186.200,00

2) Jasa giro

2.010.000.000,00

4.526.922.115,00

3.468.928.556,00

3) Penerimaan bunga deposito

6.555.000.000,00

12.116.591.864,00

7.713.766.283,00

25.000.000,00

22.901.250,00

7.760.665,00

0

50.306.846,00

216.515.869,00

4) TGR 5) Denda Keterlambatan 6) Denda Retribusi

650.000.000,00

767.685.000,00

431.065.000,00

7) Dari Pengembalian

54.000.000,00

606.930.321,00

3.298.214.217,00

8) Pendapatan BLUD

35.944.980.000,00

38.783.097.737,00

34.394.757.905,00

143


Lain-lain PAD 9) Lain-lain Jumlah lain-lain PAD


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

15.000.000,00

46.614.004,00

803.103.645,00

45.336.030.000,00

57.158.625.387,00

50.543.298.340,00

Realisasi Lain-lain PAD TA 2013 sebesar Rp57.158.625.387,00 atau 126,08% dari anggarannya sebesar Rp45.336.030.000,00, dan 113,09% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp50.543.298.340,00 dari rekening lain-lain PAD yang melebihi anggaran terbesar adalah penerimaan bunga deposito dan Jasa giro hal ini antara lain disebabkan pengelolaan kas yang semakin baik. Tahun 2013 B. Pendapatan Transfer

Tahun 2012

Rp946.856.391.608,00

Rp842.664.623.333,00

Realisasi Pendapatan Transfer merupakan PAD dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: 2013

2012

Pendapatan Transfer

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(a) Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

745.778.034.000,00

758.139.018.684,00

697.594.306.625,00

(b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

107.537.478.530,00

(c) Transfer Pemerintah Provinsi

32.200.000.000,00

42.906.742.924,00

37.532.838.178,00


923.788.664.000,00

946.856.391.608,00

842.664.623.333,00

Realisasi pendapatan Transfer TA 2013 sebesar Rp946.856.391.608,00 atau 102,50% dari anggarannya sebesar Rp923.788.664.000,00 dan 112,36% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp842.664.623.333,00. Tahun 2012

Tahun 2013 1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Rp758.139.018.684,00

Rp697.594.306.625,00

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak (i) Pajak Bumi Bangunan (ii) Pajak Penghasilan Dana Bagi Hasil SDA (i) Provisi Sumber Daya Hutan (ii) Pengusahaan perikanan (iii) Pungutan Hasil Perikanan


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

14.200.000.000,00

25.300.215.472,00

35.564.419.952,00

10.200.000.000,00

17.442.271.583,00

26.969.775.856,00

4.000.000.000,00

7.857.943.889,00

8.594.644.096,00

8.080.000.000,00

9.340.589.212,00

8.201.132.673,00

300.000.000,00

385.640.217,00

441.280.118,00

75.000.000,00

0

0

200.000.000,00

347.408.873,00

343.986.219,00

(iv) Pertambangan Minyak Bumi

2.500.000,00

146.667.415,00

147.718.961,00

(v) Pertambangan Gas Bumi

2.500.000,00

31.170.208,00

19.488.252,00

144


Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (vi) Cukai Tembakau


Realisasi (Rp)

7.500.000.000,00

(vii) Pertambangan Panas Bumi


8.424.393.114,00

7.248.659.123,00

0,00

5.309.385,00

0,00

Dana Alokasi Umum

665.548.034.000,00

665.548.034.000,00

597.858.484.000,00

Dana Alokasi Khusus

57.950.000.000,00

57.950.180.000,00

55.970.270.000,00

(i) Bid. Pendidikan

26.315.450.000,00

26.315.450.000,00

23.408.160.000,00

(ii) Bid. Kesehatan

7.520.660.000,00

7.520.660.000,00

6.712.411.000,00

(iii) Bid. Jalan

6.205.870.000,00

6.205.870.000,00

6.612.810.000,00

(iv) Bid. Irigasi

3.105.760.000,00

3.105.760.000,00

3.746.080.000,00

(v) Bid. Air Bersih

2.152.430.000,00

2.152.430.000,00

2.992.249.000,00

(vi) Kelautan&Perikanan

2.043.210.000,00

2.043.210.000,00

1.898.210.000,00

(vii) Bid. Pertanian

5.599.940.000,00

5.599.940.000,00

4.768.670.000,00

(viii) Lingkungan Hidup

1.428.520.000,00

1.428.520.000,00

1.016.690.000,00

(ix) Bid. Kependudukan &KB

1.016.490.000,00

1.016.490.000,00

914.210.000,00

(x) Bid. Kehutanan

1.266.880.000,00

1.266.880.000,00

1.155.450.000,00

462.640.000,00

462.820.000,00

335.020.500,00

0,00

0,00

2.410.309.500,00

(xi) Bid Perhubungan (xii) Bid Sarpras Pemda (xiii) Bid Perdagangan Jumlah

832.150.000,00

832.150.000,00

0,00

745.778.034.000,00

758.139.018.684,00

697.594.306.625,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2013 sebesar Rp758.139.018.684,00 atau 101,66% dari anggaran sebesar Rp745.778.034.000,00 dan 108,68% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp697.594.306.625,00.

Tahun 2013 2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Tahun 2012

Rp145.810.630.000,00

Rp107.537.478.530,00

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian. Realisasi dalam TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya


Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian (i) Tunjangan Profesi Guru PNSD (sertifikasi) (iii) Tambahan Penghasilan Guru PNSD (non sertifikasi)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

-

-

-

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

107.537.478.530,00

138.074.630.000,00

139.366.630.000,00

99.130.965.000,00

7.236.000.000,00

6.444.000.000,00

7.236.000.000,00

-

-

1.170.513.530,00,

145.810.630.000,00

145.810.630.000,00

107.537.478.530,00

(v) Basic Education Capasity Jumlah

Tahun 2012

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2013 sebesar Rp145.810.630.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp145.810.630.000,00 dan 100% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp107.537.478.530,00. 145


3. Transfer Pemerintah Provinsi

Tahun 2013

Tahun 2012

42.906.742.924,00

37.532.838.178,00

Transfer Pemerintah Provinsi meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi. Realisasi dalam TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ bukan pajak


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

32.200.000.000,00

42.906.742.924,00

37.532.838.178,00

(i) PKB

10.808.200.000,00

12.443.378.829,00

11.555.208.728,00

(ii) BBNKB

12.578.197.690,00

17.784.361.307,00

14.674.639.992,00

(iii) PBBKB

8.595.722.310,00

12.588.079.166,00

11.084.526.078,00

(iv) Pajak ABT

0

0

0

(v) Pajak PAP

103.980.000,00

90.923.622,00

117.382.308,00

92.900.000,00

0,00

61.061.413,00

(vi) Sumbangan Phk.III (vii) Tera dan Tera Ulang Jumlah

21.000.000,00

0,00

40.019.659,00

32.200.000.000,00

42.906.742.924,00

37.532.838.178,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2013 sebesar Rp42.906.742.924,00 atau 133,25% dari anggarannya sebesar Rp32.200.000.000,00 dan 114,32% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp37.532.838.178,00. Selisih anggaran dan realisasi pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp10.706.742.924,00 hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendapatkan pagu anggaran perubahan dari provinsi setelah APBD perubahan TA. 2013 ditetapkan, sehingga dianggarkan dengan menggunakan penetapan APBD TA 2013. Tahun 2013 C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Tahun 2012

Rp 88.746.622.463,00

Rp105.697.989.231,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Lain-lain Pendapatan yang Sah:


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Pendapatan Hibah

0,00

0,00

0,00

(i) Hibah Bilateral

0,00

0,00

0,00

89.543.636.000,00

88.738.403.285,00

105.566.520.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi / pemerintah lainnya (i) FEDEP

85.000.000,00

85.000.000,00

85.000.000,00

(ii) TMMD

288.000.000,00

288.000.000,00

306.000.000,00

(iii) Profil Daerah (iv) Prima Tani (v) Bantuan Sarana Prasarana

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

125.000.000,00

0,00

150.000.000,00

67.832.500.000,00

67.562.500.000,00

66.001.000.000,00

146


Lain-lain Pendapatan yang Sah: (vi) Bantuan Pendidikan


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

20.898.430.000,00

20.372.040.000,00

38.434.520.000,00

(vii) Rehab &Konservasi Lahan Dieng

150.000.000,00

150.000.000,00

500.000.000,00

(viii) Pendidikan Untuk Semua (PUS)

50.000.000,00

50.000.000,00

40.000.000,00

(ix) Bantuan keu bersifat umum dari ret daerah tera& tera ulang

46.224.000,00

12.381.285,00

0,00

(x) Bantuan keu bersifat umum dari sumbanga dari pihak III kayu

17.903.000,00

17.903.000,00

0,00

(xi) Bantuan keu bersifat umum dari izin usaha perkebunan

579.000,00

579.000,00

0,00

0,00

8.219.178,00

481.469.231,00

Lain-lain dari Pemerintah (ix) Lain-lain dari Pemerintah Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yg Sah

0,00

8.219.178,00

481.469.231,00

89.543.636.000,00

88.596.622.463,00

106.047.989.231,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2013 sebesar Rp88.746.622.463,00 atau 98,94% dari anggaran sebesar Rp89.893.636.000,00 dan 83,54% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp106.047.989.231,00.

Tahun 2013 5.1.5. BELANJA

Tahun 2012

Rp988.103.772.409,00

Rp986.536.912.888,00

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Dalam TA 2013 terdapat 73 SKPD, sedangkan DPRD dan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah juga menyusun Laporan Realisasi Anggaran secara terpisah. SKPD-SKPD tersebut merupakan pengguna anggaran. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2013 serta realisasi TA 2012, sebagai berikut: Belanja Daerah:

Tahun 2013

Tahun 2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(1) Belanja Operasi

959.044.619.572,00

848.060.100.677,00

795.099.880.289,00

(2) Belanja Modal

273.356.065.216,00

138.195.097.852,00

189.467.145.999,00

4.020.820.000,00

1.848.573.880,00

1.969.886.600,00

1.236.421.504.788,00

988.103.772.409,00

986.536.912.888,00

(3) Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah TA 2013 sebesar Rp988.103.772.409,00 atau 79,92% dari anggaran sebesar Rp1.236,421,504,788,00 dan 100,16% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp986.536.912.888,00. Tahun 2013 A. Belanja Operasi

Rp848.060.100.677,00

Tahun 2012 Rp795.099.880.289,00

Belanja Operasi Kabupaten Wonosobo meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2013 dan 2012 sebagai berikut:

147


Belanja Operasi:

Tahun 2013

Tahun 2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(a) Belanja Pegawai

654.712.057.912,00

598.107.748.005,00

548.377.710.033,00

(b) Belanja Barang

221.925.283.692,00

182.413.506.696,00

183.465.535.843,00

0,00

0,00

0,00

(c) Bunga (d) Subsidi (e) Hibah (f) Bantuan Sosial (g) Bantuan Keuangan (ADD) Jumlah Belanja Operasi

0,00

0,00

0,00

23.340.277.968,00

15.153.119.710,00

15.543.085.255,00

3.111.000.000,00

3.023.599.946,00

3.119.979.979,00

55.956.000.000,00

49.362.126.320,00

44.593.569.179,00

959.044.619.572,00

848.060.100.677,00

795.099.880.289,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2013 sebesar Rp848.060.100.677,00 atau 88,43% dari anggaran Rp959.044.619.572,00 dan 106,66% dari realisasi TA 2012 Rp795.099.880.289,00. Tahun 2012

Tahun 2013 1. Belanja Pegawai

Rp598.107.748.005,00

Rp548.377.710.033,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 serta TA 2012 sebagai berikut: Belanja Pegawai

Tahun 2013

Tahun 2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(a) Gaji dan Tunjangan Pegawai

609.016.804.122,00

562.969.992.715,00

516.955.209.341,00

(b) Tambahan Penghasilan PNS

28.045.150.000,00

20.533.721.191,00

19.668.924.112,00

(c) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

2.668.000.000,00

2.596.600.000,00

2.608.250.000,00

(d) Biaya Pemungutan Pajak Daerah

1.243.431.875,00

0,00

1.607.292.648,00

(f) Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1.292.500.000,00

1.061.671.299,00

342.259.637,00

967.552.725,00

694.948.840,00

572.469.895,00

(h) Honorarium PNS

6.681.755.500,00

5.856.628.150,00

4.335.463.050,00

(i) Honorarium Non PNS

3.798.277.690,00

3.514.266.260,00

1.502.745.900,00

998.586.000,00

879.919.550,00

785.095.450,00

654.712.057.912,00

598.107.748.005,00

548.377.710.033,00

(g) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

(j) Uang Lembur Jumlah

Belanja Pegawai pada pos Belanja Operasi Tahun 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp598.107.748.005,00 atau 91,35% dari anggaran sebesar Rp654.712.057.912,00 atau 109,07% dari realisasi tahun 2012 Rp548.377.710.033,00.

Tahun 2013 2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2012

Rp182.413.506.696,00

Rp183.465.535.843,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2013 serta TA 2012 sebagai berikut: Belanja Barang dan Jasa (a) Belanja Bahan Pakai Habis

Tahun 2013 Anggaran (Rp) 6.602.134.708,00

148

Tahun 2012

Realisasi (Rp) 6.238.978.892,00

Realisasi (Rp) 5.740.194.438,00


Belanja Barang dan Jasa


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(b) Belanja Bahan/Material

31.771.719.294,00

29.789.253.171,00

27.219.706.527,00

(c) Belanja Jasa Kantor

62.096.272.962,00

45.099.644.733,00

41.094.324.711,00

805.638.000,00

677.441.280,00

578.153.518,00

(e) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.379.635.150,00

4.893.171.351,00

4.311.016.485,00

(f) Belanja Cetak dan Penggandaan

4.781.459.032,00

4.508.357.078,00

4.358.851.304,00

(g) Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir

1.607.249.000,00

1.426.767.927,00

1.030.303.068,00

(h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas

809.566.200,00

712.786.200,00

328.040.000,00

(i) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

596.572.500,00

548.194.500,00

429.905.000,00

9.055.212.700,00

8.204.733.564,00

6.902.470.620,00

(k) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

456.982.000,00

406.533.775,00

282.943.000,00

(l) Belanja Pakaian Kerja

331.140.000,00

322.533.098,00

198.478.048,00

(m) Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

329.094.500,00

284.510.500,00

1.011.512.500,00

(d) Belanja Premi Asuransi

(j) Belanja Makanan dan Minuman

(n) Belanja Perjalanan Dinas

15.316.404.000,00

12.610.207.343,00

9.526.085.293,00

(o) Belanja beasiswa pendidikan, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.413.692.746,00

1.356.660.326,00

2.540.629.600,00

(p) Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.062.225.000,00

966.700.000,00

0,00

(q) Belanja Pemeliharaan

8.682.904.200,00

8.351.744.650,00

47.400.468.040,00

(r) Belanja Jasa Konsultasi

1.660.300.000,00

1.405.031.000,00

0,00

(s) Belanja brg yg akan diserahkan kpd masy/ pihak ke tiga

44.726.970.900,00

31.405.839.640,00

8.011.687.790,00

(t) Belanja Stimulan, uang saku, hadiah,penghargaan, penggantian biaya operasional

24.440.110.800,00

23.204.417.668,00

22.500.765.901,00

221.925.283.692,00

182.413.506.696,00

183.465.535.843,00

Jumlah Belanja Barang

Belanja Barang dan Jasa pada pos Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp182.413.506.696,00 atau 82,20% dari anggaran sebesar Rp221.925.283.692,00 atau 99,43% dari realisasi tahun 2012 Rp183.465.535.843,00. Tahun 2013

Tahun 2012

Rp0,00

3. Bunga

Rp0,00

Pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja bunga.

Tahun 2013

Tahun 2012

Rp0,00

4. Subsidi

Tidak ada anggaran dan realisasi untuk Belanja Subsidi pada TA 2013.

149

Rp0,00


Tahun 2012

Tahun 2013 5. Hibah

Rp15.153.119.710,00

Rp15.543.085.255,00

Anggaran dan Realisasi Hibah TA 2013 serta TA 2012 adalah sebagai berikut: Hibah


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(a) Hibah kpd Pemerintahan Desa

1.305.000.000,00

912.764.710,00

850.960.255,00

(b) Hibah kpd Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta

6.481.500.000,00

6.033.000.000,00

5.641.000.000,00

(c) Hibah kpd Kelompok Masyarakat/Perorangan

15.553.777.968,00

8.207.355.000,00

9.051.125.000,00

Jumlah Hibah

23.340.277.968,00

15.153.119.710,00

15.543.085.255,00

Belanja Hibah pada pos Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp15.153.119.710,00 atau 64,92% dari anggaran sebesar Rp23.340.277.968,00 atau 97,49% dari realisasi tahun 2012 Rp15.543.085.255,00. Tahun 2012

Tahun 2013 6. Bantuan Sosial

Rp3.023.599.946,00

Rp3.119.979.979,00

Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial TA 2013 serta TA 2012 adalah sebagai berikut: Bantuan Sosial (a) Bantuan Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan (b) Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat (c) Bantuan Sosial kepada anggota Masyarakat Jumlah Bantuan Sosial


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

233.000.000,00

222.000.000,00

1.161.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

11.500.000,00

2.868.000.000,00

2.791.599.946,00

1.947.479.979,00

3.111.000.000,00

3.023.599.946,00

3.119.979.979,00

Bantuan Sosial pada pos Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp3.023.599.946,00 atau 97,19% dari anggaran sebesar Rp3.111.000.000,00 atau 96,91% dari realisasi tahun 2012 Rp3.119.979.979,00.

Tahun 2012

Tahun 2013 7. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan kepada Desa Bantuan Keuangan kepada Partai politik Jumlah Bantuan Keuangan

Rp49.362.126.320,00

Rp44.593.569.179,00


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

55.056.000.000,00

48.508.197.120,00

43.693.569.420,00

900.000.000,00

853.929.200,00

899.999.759,00

55.956.000.000,00

49.362.126.320,00

44.593.569.179,00

150


Bantuan Keuangan pada pos Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp49.362.126.320,00 atau 88,22% dari anggaran sebesar Rp55.956.000.000,00 atau 110,69% dari realisasi tahun 2012 Rp44.593.569.179,00. Tahun 2012

Tahun 2013 B. Belanja Modal

Rp138.195.097.852,00

Rp189.467.145.999,00

Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan realisasi TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Belanja Modal

2013 Anggaran (Rp)

2012 Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(a) Belanja Tanah

13.864.000.000,00

5.354.879.600,00

18.066.000,00

(b) Belanja Peralatan dan Mesin

33.577.529.666,00

25.967.049.853,00

44.680.236.458,00

(c) Belanja Gedung dan Bangunan

105.237.748.350,00

68.069.846.924,00

39.730.630.135,00

(d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

117.087.453.200,00

36.282.886.475,00

94.827.194.198,00

3.589.334.000,00

2.520.435.000,00

10.201.146.708,00

0,00

0,00

9.872.500,00

273.356.065.216,00

138.195.097.852,00

189.467.145.999,00

(e) Belanja Aset Tetap Lainnya (f) Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2013 sebesar Rp138.195.097.852,00 atau 50,55% dari anggaran Rp273.356.065.216,00 dan 72,94% dari realisasi TA 2012 Rp.189.467.145.999,00. Rendahnya realisasi Belanja modal Tahun 2013 karena masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan dan dianggarkan kembali pada tahun 2014. Tahun 2013 1. Belanja Tanah

Tahun 2012

Rp5.354.879.600,00

Rp18.066.000,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2013 serta TA 2012 sebagai berikut: Belanja Tanah (a) Tanah Kantor


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

5.000.000.000,00

701.265.200,00

(b) Tanah Sarana Umum Pendidikan

4.000.000.000,00

3.998.028.000,00

0,00

(c) BM Pengadaan Tanah

3.864.000.000,00

634.793.000,00

18.066.000,00

(d) Tanah Tanah Sarana Olahraga

1.000.000.000,00

20.793.400,00

0,00

13.864.000.000,00

5.354.879.600,00

18.066.000,00

Jumlah Belanja Tanah

0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2013 sebesar Rp5.354.879.600,00 atau 38,62% dari anggaran Rp13.864.000.000,00 dan 29.65% dari realisasi TA 2012 sebesar Rp18.066.000,00 berupa biaya umum belanja modal pengadaan tanah pemerintah daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

151


Tahun 2012

Tahun 2013 2. Belanja Peralatan dan Mesin

Rp25.967.049.853,00

Rp44.680.236.458,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2013 serta TA 2012 dalah sebagai berikut: Belanja Peralatan dan Mesin


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(a) Alat Berat

1.370.550.000,00

1.356.606.300,00

737.848.000,00

(b) Alat Angkutan Darat Bermotor

3.378.708.000,00

2.875.320.500,00

4.912.027.700,00

145.000.000,00

14.987.000,00

0,00

1.070.000.000,00

1.064.918.000,00

579.621.000,00

(e) Alat Pengolahan Pertanian

107.000.000,00

105.780.000,00

837.664.000,00

(f) Peralatan Kantor

886.303.000,00

808.596.900,00

253.260.610,00

(g) Perlengkapan kantor

2.312.728.150,00

1.675.604.000,00

724.517.400,00

(h) Pengadaan Komputer

2.808.646.866,00

2.752.823.898,00

21.900.359.700,00

(i) Pengadaan Mebelair

2.707.745.000,00

2.309.673.270,00

2.524.251.860,00

48.400.000,00

15.088.375,00

27.309.300,00

(c) Alat Angkutan Darat Bermotor Tidak Bermotor (d) Alat Bengkel

(j) Peralatan Dapur (k) Penghias Ruangan

0,00

0,00

38.770.000,00

(l) Alat Studio

500.781.500,00

484.380.150,00

377.885.400,00

(m) Alat Komunikasi

921.012.750,00

913.599.600,00

368.403.100,00

(n) Alat Ukur (o) Alat Kedokteran (p) Alat Laboratorium Jumlah

208.100.000,00

25.450.000,00

115.835.790,00

8.467.117.600,00

8.278.982.670,00

6.248.735.898,00

8.545.436.800,00

3.188.740.690,00

5.033.746.700,00

35.577.529.666,00

25.967.049.853,00

44.680.236.458,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2013 sebesar Rp25.967.049.853,00 atau 77,33% dari anggaran Rp33.577.529.666,00 dan 58,12% dari realisasi TA 2012 Rp44.680.236.458,00. Tahun 2012

Tahun 2013 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp68.069.846.924,00

Rp39.730.630.135,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan TA 2013 serta TA 2012 adalah sebagai berikut: Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

a) Gedung kantor

5.902.808.700,00

5.024.878.864,00

5.977.596.850,00

b) Rumah Dinas

5.000.000.000,00

198.625.000,00

0,00

c) Gedung Gudang

225.000.000,00

223.651.000,00

24.885.000,00

d) Gedung Sekolah

28.738.533.900,00

28.659.922.956,00

3.392.761.000,00

853.200.000,00

808.207.000,00

233.627.500,00

e) Bangunan Wisata f) Rambu lalu Lintas

111.000.000,00

152


Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

g) Posko Lebaran h) Senderan

19.720.000,00 28.247.894.150,00

5.762.681.000,00

11.622.195.700,00

i) Drainase

998.000.000,00

983.044.950,00

188.692.000,00

j) Alun-alun, Lapangan, GOR

900.000.000,00

198.631.000,00

0,00

0,00

0,00

14.914.000,00

k) Pembangunan Terminal l) Pembangunan Pasar

1.285.365.000,00

1.208.766.900,00

0,00

m) Kolam Penanganan Ikan

0,00

0,00

0,00

n) Karamba

0,00

0,00

0,00

845.446.000,00

735.265.500,00

630.563.185,00

25.000.000,00

24.477.000,00

38.954.000,00

o) Kelengkapan Gedung Kantor p) Pos Siskamling q) Screen House r) MCK s) Pavingisasi

0,00

0,00

0,00

706.880.000,00

4.116.000,00

104.656.000,00

75.000.000,00

74.393.000,00

14.740.500,00

0,00

0,00

9.960.000,00

69.750.000,00

0,00

59.280.000,00

0,00

0,00

19.310.000,00

t) Tempat Parkir u) TPS v) Kanopy w) Tempat Penjualan Ikan

0,00

0,00

0,00

x) Betonisasi

100.000.000,00

99.683.600,00

0,00

y) Tempat peribadatan

170.000.000,00

169.025.000,00

0,00

z) Sumur Resapan

253.750.000,00

251.451.000,00

0,00

aa) Talud/Bronjong

301.410.000,00

1.576.500,00

2.221.167.100,00

bb) Bangunan Monumen

2.620.000.000,00

2.560.516.000,00

0,00

cc) Bangunan Laboratorium

4.483.668.000,00

4.482.438.000,00

0,00

dd) Bangunan Perpustakaan

12.962.428.200,00

12.924.515.804,00

0,00

8.283.614.400,00

2.948.009.350,00

2.619.572.000,00

ee) Rehabilitasi bangunan ff) Guard Drill gg) Taman Kota

0,00

0,00

9.938.193.450,00

2.190.000.000,00

725.971.500,00

2.320.250.850,00

0,00

0,00

168.591.000,00

105.237.748.350,00

68.069.846.924,00

39.730.630.135,00

hh) Bangunan Pembibitan, Pengolah Bahan/Hasil Pertanian Jumlah

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan TA 2013 sebesar Rp68.069.846.924,00 atau 64,68% dari anggaran Rp105.237.748.350,00 dan 171,33% dari realisasi TA 2012 Rp39.730.630.135,00. Tahun 2012

Tahun 2013 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp36.282.886.475,00

Rp94.827.194.198,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2013 serta TA 2012 adalah sebagai berikut: Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan a) Jalan b) Jembatan c) Jaringan Air


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

88.078.395.750,00

19.989.028.800,00

7.767.459.950,00

3.356.946.300,00

2.578.334.000,00

13.627.657.500,00

7.109.391.275,00

10.962.363.900,00

153

81.127.114.798,00


Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan d) Penerangan Jalan, taman


Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

354.640.000,00

350.377.700,00

44.580.500,00

e) Instalasi Listrik dan Telepon

3.600.425.000,00

3.181.199.000,00

114.801.000,00

f) Sarpras infrastruktur pedesaan

3.373.875.000,00

2.012.441.800,00

0,00

385.000.000,00

380.000.100,00

0,00

117.087.453.200,00

36.282.886.475,00

94.827.194.198,00

g) Sarpras perhubungan Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan TA 2013 sebesar Rp36.282.886.475,00 atau 30,99% dari anggaran Rp117.087.453.200,00 dan 38,26% dari realisasi TA 2012 Rp94.827.194.198,00.

Tahun 2013 5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Tahun 2012

Rp2.520.435.000,00

Rp10.201.146.708,00

Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2012 serta TA 2011 adalah sebagai berikut: Belanja Aset Tetap Lainnya (a) Belanja Modal Buku/Kepustakaan

Tahun 2013 Anggaran (Rp) 3.561.834.000,00

(b) Belanja Modal Barang Bercorak Seni (c) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penanggulangan Bencana

Realisasi (Rp)

2.493.517.000,00

9.831.303.708,00

0,00

0,00

217.305.000,00

27.500.000,00

26.918.000,00

152.538.000,00

0

0

0

3.589.334.000,00

2.520.435.000,00

10.201.146.708,00

(d) Belanja Modal Alat-alat Industri Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya

Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2013 sebesar Rp2.520.435.000,00 atau 70,22% dari anggaran Rp3.589.334.000,00 dan 24,71% dari realisasi TA 2012 Rp10.201.146.708,00.

Tahun 2013

Tahun 2012

Rp0,00

6. Belanja Aset Lainnya

Rp9.872.500,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya pada TA 2013 sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi TA 2012 sebesar Rp9.872.500,00. Tahun 2012

Tahun 2013 C. Belanja Tak Terduga

Rp1.848.573.880,00

Rp1.969.886.600,00

Tahun 2013

Tahun 2012

Belanja Tidak Terduga Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Tidak Terduga

4.020.820.000,00

1.848.573.880,00

1.969.886.600,00

Jumlah

4.020.820.000,00

1.848.573.880,00

1.969.886.600,00

154


Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2013 sebesar Rp1.848.573.880,00 atau 45,98% dari anggaran Rp4.020.820.000,00, dan 93,84% dari realisasi TA 2012 Rp1.969.886.600,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2013 adalah sebagai berikut: NO 1

2

SKPD

TGL

99.752.000,00

99.752.000,00

06/09/2013

01410/LS/1.20.05.

Pembangunan jalan darurat desa wonosroyo Kec. Watumalang

24.500.000,00

24.500.000,00

Kec. Leksono

8

9

49.809.000,00 01210/LS/1.20.05

Rehab jembatan sleretan selokromo Kec. Leksono

49.809.000,00

49.809.000,00

01209/ls/1.20.05.

Pembangunan senderan saluran Karangjinem/Sigorek

59.630.000,00

59.630.000,00

186.526.800,00

186.526.800,00

34.777.000,00

34.777.000,00

Kec. Sapuran

59.630.000,00

Kec. Sukoharjo

186.526.800,00 000911/LS/1.20.05

Penanganan Tanggap darurat bencana tanah bergerak Desa Garung Lor

03015/LS/1.20.05

Pembangunan gorong-gorong Kalijambe Ds Kauman Kec. Kaliwiro

Kec. Kaliwiro

34.777.000,00

Kec. Wadaslintang 01/08/2013

7

124.252.000,00 Pembangunan Talud dan saluran pasangan desa Kuripan Kec. Watumalang

19/12/2013 6

JUMLAH (Rp)

00860/LS/1.20.05.

16/07/2013

5

REALISASI

10/07/2013

02/08/2013 4

URAIAN

Kec. Watumalang

02/08/2013 3

SP2D

149.830.000,00 01204/LS/1.20.05

Pembangunan Jenmbatan kedung Wayang Desa Kumejing

149.830.000,00

Dikpora

149.830.000,00 379.283.880,00

08/02/2013

00013/LS/1.20.02

Pengembalian ke kas negara prog hibah L- BEC

71.228.880,00

71.228.880,00

04/09/2013

01410/LS/1.20.05.

Pengembalian ke kas negara prog hibah L- BEC

58.900.000,00

58.900.000,00

30/12/2013

03643/LS/1.20.05

Bencana alam tanah bergeser SDN 2 Lamuk Kaliwiro

199.660.000,00

199.660.000,00

19/10/2013

01795/LS/1.20.05

Rehab atap SD 1 Banyumudal Kec Sapuran

49.495.000,00

49.495.000,00

DPU

779.750.200,00 30/12/2013

03528/LS/1.20.05

Saluran Irigasi Sitengis Ds Lamuk Kec Kalikajar

147.937.000,00

147.937.000,00

30/12/2013

03686/LS/1.20.05.

Rusaknya jembatan Dusun Gataksari Ds Serang Kec. Kejajar

148.258.000,00

148.258.000,00

31/12/2013

04052/LS/1.20.05

Tanah longsor SD Trimulyo 2 Kec Wadaslintang

193.533.000,00

193.533.000,00

31/12/2013

03890/LS/1.20.05

Bencana Tanah longsor desa Garung Lor Kec Sukoharjo

9.817.200,00

9.817.200,00

31/12/2013

04046/LS/1.20.05

Bencana alam tanah longsor Dusun Tuban Ds Lancar Kec. Wadaslintang

280.205.000,00

280.205.000,00

Bappeda 31/12/2013

84.715.000,00 03891/LS/1.20.05

Penggadaan Tower Data Center

JUMLAH

84.715.000,00

84.715.000,00 1.848.573.880,00

Pengeluaran-pengeluaran Belanja Tidak Terduga seluruhnya sebesar Rp1.848.573.880,00 tersebut telah diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada 155


DPRD Kabupaten Wonosobo, sebagai pemenuhan syarat pengeluaran Belanja Tidak Terduga.

Tahun 2012

Tahun 2013 D. Transfer

Rp0,00

Rp0,00

Transfer/Bagi Hasil ke Desa meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 tidak ada Belanja Transfer ke desa, karena telah dianggarkan di Belanja Bantuan Keuangan.

Tahun 2012

Tahun 2013 5.1.6. PEMBIAYAAN

Rp141.079.075.488,00

Rp111.511.984.655,00

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan anggaran dan realisasi TA 2013 dan 2012, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, sebagai berikut: Tahun 2013 Pembiayaan:

Tahun 2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

(1) Penerimaan Pembiayaan

156.022.980.788,00

156.079.075.488,00

117.573.984.655,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan

17.000.000.000,00

15.000.000.000,00

6.062.000.000,00

139.022.980.788,00

141.079.075.488,00

111.511.984.655,00

Pembiayaan Netto

Tahun 2012

Tahun 2013 A. Penerimaan Pembiayaan

Rp156.079.075.488,00

Rp117.573.984.655,00

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Tahun 2013 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2012

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

156.022.980.788,00

156.022.980.788,00

117.502.901.671,00

- Transfer dr Dana Cadangan

-

-

-

- Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

-

-

-

- Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

- Penerimaan Piutang Daerah

-

56.094.700,00

71.082.984,00

- Dana Talangan Pangan

-

-

-

156.022.980.788,00

156.079.075.488,00

117.573.984.655,00

- Penggunaan SILPA

Jumlah Penerimaan

Pada Penerimaan Pembiayaan terdapat realisasi atas Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp56.094.700,00 berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir.

156


Tahun 2012

Tahun 2013 B. Pengeluaran Pembiayaan

Rp15.000.000.000,00

Rp6.062.000.000,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2013 dan 2012 sebagai berikut: Pengeluaran Pembiayaan


(a) Pembentukan Dana Cadangan (b) Penyertaan Modal Pemda

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

1.000.000.000,00

12.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5.062.000.000,00

0,00

0,00

0,00

17.000.000.000,00

15.000.000.000,00

6.062.000.000,00

(c) Pembayaran Utang Pokok yg Jatuh Tempo Jumlah Pengeluaran

Tahun 2012

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2013 dan (SILPA) TA 2012, dapat dirinci sebagai berikut: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Tahun 2013

Tahun 2012

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

1) Pendapatan dan Biaya: a) Realisasi Pendapatan

1.144.182.522.595,00

1.031.047.909.021,00

988.103.772.409,00

986.536.912.888,00

156.078.750.186,00

44.510.996.133,00

a) Penerimaan Pembiayaan

156.079.075.488,00

117.573.984.655,00

b) Pengeluaran Pembiayaan

15.000.000.000,00

6.062.000.000,00

141.079.075.488,00

111.511.984.655,00

297.157.825.674,00

156.022.980.788,00

b) Realisasi Belanja Surplus (Defisit) Anggaran: (a – b) 2) Pembiayaan:

Surplus (Defisit) Pembiayaan: (a – b) S I L P A (1+ 2)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp297.157.825.674,00 dan Rp156.022.980.788,00 tersebut, dengan rincian sebagai berikut: Rincian SILPA: 1) Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang disetor s.d. tgl 6 Februari 2014

Tahun 2013

Tahun 2012

Realisasi

Realisasi

147.875.778,00

144.814.104,00

291.717.895.660,00

151.119.314.950,00

93.717.895.660,00

108.119.314.950,00

198.000.000.000,00

43.000.000.000,00

5.292.054.236,00

4.732.218.441,00

a) Giro

3.792.054.236,00

3.232.218.441,00

b) Deposito

1.500.000.000,00

1.500.000.000,00

297.157.825.674,00

155.996.347.495,00

2) Rekening BUD: a) Giro b) Deposito 3) Rekening BLUD

SILPA

157


Terdapat perbedaan perhitungan Sisa Kas di Bendahara antara LRA dengan Neraca. Pada Neraca tercantum nilai sebesar Rp229.209.970,00 dengan rincian: Pajak yang belum disetor ke kas negara

Rp73.526.020,00

Saldo giro Bendahara Pengeluaran yang belum disetor

Rp7.808.172,00

Kas di Bendahara Pengeluaran (murni)

Rp147.875.778,00

158


5.1.7. KOMPONEN - KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2013 dan 2012 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran dengan anggaran dan realisasi TA 2013 dan 2012, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan, sebagai berikut: Tahun 2013

Arus Kas dari :

Tahun 2012

(1)

Aktivitas Operasi

(Rp) 293.197.188.325,00

(Rp) 232.058.144.071,00

(2)

Aktivitas Investasi

(137.678.273.934,00)

(189.298.645.801,00)

(3)

Aktivitas Pembiayaan

(14.943.905.300,00)

(5.990.917.016,00)

(4)

Aktivitas Non Anggaran

23.571.619,00

(26.633.561,00)

Kenaikan/ Penurunan Kas

140.598.580.710,00

36.741.947.693,00


151.119.314.950,00

114.377.367.257,00


291.717.895.660,00

151.119.314.950,00


4.732.218.441,00

2.980.720.310,00


5.292.054.236,00

4.732.218.441,00

232.886.976,00

214.501.018,00

1.942.400,00

113.987.566,00

0,00

0,00

297.244.779.272,00

156.180.021.975,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Saldo Akhir Kas

Realisasi masing-masing jenis pembiayaan TA 2013 dan 2012, dapat disajikan sebagai berikut :

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi surplus sebesar Rp293.197.188.325,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari: URAIAN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

(Rp)

(Rp)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah

26.416.352.676,00

9.441.193.741,00

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

19.024.710.492,00

17.622.354.246,00

6.129.819.969,00

4.728.450.130,00

Lain-lain PAD yang Sah

18.375.527.650,00

16.148.540.435,00

Dana Bagi Hasil Pajak

25.300.215.472,00

35.564.419.952,00

9.340.589.212,00

8.201.132.673,00

665.548.034.000,00

597.858.484.000,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum

159


URAIAN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

(Rp)

(Rp)

Dana Alokasi Khusus

57.950.180.000,00

Dana Otonomi Khusus

55.970.270.000,00

0,00

0,00

145.810.630.000,00

107.537.478.530,00

42.906.742.924,00

37.431.757.106,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

0,00

101.081.072,00

Pendapatan Hibah

0,00

0,00

Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak


0,00

0,00

88.596.622.463,00

106.047.989.231,00

1.105.399.424.858,00

996.653.151.116,00

Belanja Pegawai

596.017.669.745,00

547.947.704.333,00

Belanja Barang

146.797.146.932,00

151.420.781.699,00

0,00

0,00

Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas

Bunga Subsidi

0,00

0,00

15.153.119.710,00

15.543.085.255,00

3.023.599.946,00

3.119.979.979,00

49.362.126.320,00

44.593.569.179,00

1.848.573.880,00

1.969.886.600,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00

0,00

812.202.236.533,00

764.595.007.045,00

293.197.188.325,00

232.058.144.071,00

Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak

Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah defisit sebesar Rp137.678.273.934,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah dimasa yang akan datang. Dalam Tahun 2013 tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas investasi. Seluruh nilai pengeluaran sebesar Rp137.678.273.934,00 merupakan pembelian aset tetap. Arus kas bersih aktivitas investasi aset nonkeuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari: ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

(Rp)

(Rp)

Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Tanah Jalan, Irigasi dan Jaringan

0,00

0,00

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan atas Tanah Aset Tetap

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan atas Tanah Aset Lainnya

0,00

0,00

Jumlah Arus Masuk Kas

0,00

0,00

160

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

(Rp)

(Rp)

Arus Keluar Kas Belanja Tanah

5.354.879.600,00

18.066.000,00


25.450.225.935,00

44.511.736.260,00


68.069.846.924,00

39.730.630.135,00


36.282.886.475,00

94.827.194.198,00

2.520.435.000,00

10.201.146.708,00

0,00

9.872.500,00

137.678.273.934,00

189.298.645.801,00

(137.678.273.934,00)

(189.298.645.801,00)

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya ARUS KAS BERSIH

Posisi Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melakukan pelepasan atas asset yang sudah tidak digunakan: a. Kendaraan roda 2 Rp 108.040.000,00 b. Kendaraan roda 4 Rp. 23.190.000,00 c. Drum Bekas Rp. 6.900.000,00 d. Bahan Bekas Bangunan Rp. 49.958.750,00 e. Aset Daerah Lain Rp. 9.000.000,00 f. Peralatan dan perlengkapan kantor yg tdk terpakai Rp. 6.500.000,00 Hasil pelepasan asset daerah tersebut tercatat dalam rekening pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar Rp14.943.905.300,00, mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang lebih besar dengan penerimaannya. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pembiayaan. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

(Rp)

(Rp)

Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

0,00


0,00

0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

0,00

Penerimaan Kembali Dana Bergulir

56.094.700,00

71.082.984,00

Jumlah Arus Masuk Kas

56.094.700,00

71.082.984,00

Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat

5.000.000.000,00

1.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5.062.000.000,00

0,00

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank

0,00

0,00

161


ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

TAHUN 2013

TAHUN 2012

(Rp)

(Rp)

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank

0,00

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi

0,00

0,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya

0,00

0,00

Pemberian Pinjaman kepada Perush. Negara

0,00

0,00

Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

0,00

0,00

Pembayaran Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

15.000.000.000,00

6.062.000.000,00

(14.943.905.300,00)

(5.990.917.016,00)

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran defisit sebesar Rp23.571.619,00, yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran, yaitu sebagai berikut: Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran :

2013

2012

(Rp)

(Rp)

Arus Kas Masuk Penerimaan dari BLUD Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

0,00

0,00

51.241.657.814,00

48.358.117.720,00

171.447.397,00

144.813.836,00

51.413.105.211,00

48.502.931.556,00

0,00 51.241.657.814,00

0,00 48.358.117.720,00

147.875.778,00

171.447.397,00

51.389.533.592,00

48.529.565.117,00

23.571.619,00

(26.633.561,00)

Penerimaan Uang Persediaan di Bendaharawan Pengeluaran Tahun lalu Jumlah arus kas masuk Arus Kas Keluar Pengeluaran ke BLUD Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan Jumlah arus kas keluar Arus Kas Bersih

Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran terdiri dari: 1. PPh Psl 21 dari Gaji PNS se-Kab. Wonosobo 2. Askes PNS se- Kab. Wonosobo 3. Taperum dari Gaji PNS se- Kab. Wonosobo 4. IWP PNS se- Kab. Wonosobo Penerimaan Uang Persediaan di Bendaharawan 5. Pengeluaran Tahun lalu 6. Penerimaan dari BLUD

sebesar Rp51.413.105.211,00 : : :

Rp Rp Rp Rp

:

Rp

:

Rp

11.256.109.986,00 6.543.761.552,00 744.894.000,00 32.696.892.276,00 171.447.397,00 0,00

Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp51.389.533.592,00 terdiri dari : 1. PPh Psl 21 dari Gaji PNS se-Kab. Wonosobo : Rp 11.256.109.986,00 2. Askes PNS se- Kab. Wonosobo : Rp 6.543.761.552,00 162


3. 4.

Taperum dari Gaji PNS se- Kab. Wonosobo : IWP PNS se- Kab. Wonosobo Penerimaan Uang Persediaan di Bendaharawan : Pengeluaran Tahun Berjalan Pengeluaran ke BLUD :

5. 6.

Rp Rp

744.894.000,00 32.696.892.276,00

Rp

147.875.778,00 0,00

Rp

5. Saldo Akhir Kas 2013

Arus Kas dari :

2012

(1)

Aktivitas Operasi

(Rp) 293.197.188.325,00

(Rp) 232.058.144.071,00

(2)

Aktivitas Investasi

(137.678.273.934,00)

(189.298.645.801,00)

(3)

Aktivitas Pembiayaan

(14.943.905.300,00)

(5.990.917.016,00)

(4)

Aktivitas Non Anggaran

23.571.619,00

(26.633.561,00)

Kenaikan/ Penurunan Kas

140.598.580.710,00

36.741.947.693,00


151.119.314.950,00

114.377.367.257,00


291.717.895.660,00

151.119.314.950,00


4.732.218.441,00

2.980.720.310,00


5.292.054.236,00

4.732.218.441,00

232.886.976,00

214.501.018,00

1.942.400,00

113.987.566,00

0,00

0,00

297.244.779.272,00

156.180.021.975,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas sebesar Rp297.244.779.272,00 tersebut terdiri dari: 2013

Rincian Saldo Akhir Kas :

(Rp) 291.717.895.660,00

1) Rekening BUD : a)

Giro

b)

Deposito

93.717.895.660,00 198.000.000.000,00

2) Rekening BLUD

5.292.054.236,00

a) Giro

3.792.054.236,00

b) Deposito

1.500.000.000,00

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

232.886.976,00,00

a) Sisa Kas Bendahara Pengeluaran

147.875.778,00

b) Sisa UP Bendahara Pengeluaran BLUD

0,00

b) PFK

77.203.026,00

b) Jasa Giro Bendahara Pengeluaran

7.808.172,00

4) Kas di Bendahara Penerimaan

1.942.400,00

JUMLAH

297.244.779.272,00

163


BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyajian informasi yang tersaji dalam Laporan Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 ini, antara lain: A. Koreksi atas laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 menggunakan cut off atas bukti setor yang mempengaruhi realisasi 2013 per tanggal 6 Februari 2013. Bukti setor yang dilakukan setelah tanggal tersebut diakui sebagai Penerimaan Lain – lain Tahun Anggaran 2014. B. Perubahan atas rekening – rekening Kas Daerah : Selama tahun 2013 terdapat pembukaan rekening Kas Daerah baru, yaitu rekening penampungan PBB pada Bank Jawa Tengah Cabang Wonosobo dengan nomor rekening 1.023.00484.1 dan rekening Kas BLUD pada Bank BRI Cabang Wonosobo dengan nomor rekening 01120 1000 470307. C. Kegiatan – kegiatan yang telah dianggarkan dan tersedia dana pada TA 2013 namun belum dapat diselesaikan, dan dianggarkan kembali pada APBD TA 2014. Realisasi No 1 1

2

-

4 25.511.069.986

Jumlah Akumulalasi Realisasi s/d Akhir Tahun N 5 25.511.069.986

-

50.988.000 25.488.000 25.500.000

50.988.000 25.488.000 25.500.000

2.642.000.000 2.030.000.000 612.000.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Dikdas untuk SD (DAK 2013) 2 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Dikdas untuk SMP (DAK 2013) 3 Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Dikdas untuk SMP (DAK 2013)

-

25.250.681.986

25.250.681.986

5.495.135.400

-

20.475.552.480

20.475.552.480

2.058.771.800

-

4.775.129.506

4.775.129.506

2.672.727.200

-

-

-

763.636.400

Program Pendidikan Menengah 1 Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMA (DAK 2013 ) 2 Peningkatan Mutu Sarana Prasarana SMK (DAK 2013 )

-

-

-

1.326.806.500 611.606.500

-

-

-

715.200.000

Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 2 Pengadaan Untuk SMK Kalikajar 3 Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Bengkok Desa Trimulyo yang digunakan untuk SMK Wadaslintang DINAS PEKERJAAN UMUM Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

-

209.400.000

209.400.000

1.249.000.000

-

209.400.000 -

209.400.000 -

550.000.000 285.000.000 414.000.000

-

49.297.795.525 300.462.600

49.297.795.525 300.462.600

79.521.765.000 215.000.000

SKPD/Program/Kegiatan

Realisasi Tahun N -1

2 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pengadaan APE PAUD (Bant.Prov.) 2 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Bant.Prov.)

Realisasi Tahun N

3

164

Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya 6 10.712.941.900

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Realisasi

-

4 300.462.600 9.291.529.300 417.210.000 8.871.699.800

Jumlah Akumulalasi Realisasi s/d Akhir Tahun N 5 300.462.600 9.291.529.300 417.210.000 8.871.699.800

-

2.619.500

2.619.500

2.334.500.000

-

927.669.850

927.669.850

2.737.600.000

-

101.857.750

101.857.750

667.000.000

-

825.812.100

825.812.100

2.070.600.000

-

38.778.133.775

38.778.133.775

38.086.822.500

-

5.476.275

5.476.275

-

12.106.556.700

427.209.550

12.533.766.250

13.028.575.000

1.492.304.000

260.478.000

1.752.782.000

12.449.262.500

-

1.971.572.200

1.971.572.200

817.075.000

-

290.353.000

290.353.000

-

700.060.000

700.060.000

2.948.000.000

-

59.088.350

59.088.350

3.575.000.000

-

3.133.000

3.133.000

1.332.000.000

-

55.623.500

55.623.500

436.500.000

-

55.623.500

55.623.500

1.750.500.000

-

4.396.500

4.396.500

436.500.000

-

199.335.500

199.335.500

148.410.000

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 Pembangunan / Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Banprov L)

-

-

-

459.000.000

-

-

-

459.000.000

BAPPEDA Program perencanaan pembangunan daerah 1 Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

-

4.370.000 4.370.000 4.370.000

4.370.000 4.370.000 4.370.000

170.000.000 100.000.000 100.000.000

Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan Strategi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

-

-

-

70.000.000 70.000.000

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal Sawangan 2 Pembangunan Sarana Prasarana

-

52.411.800

52.411.800

5.200.000.000

-

52.411.800

52.411.800

5.200.000.000

-

26.022.400

26.022.400

2.650.000.000

-

26.389.400

26.389.400

2.550.000.000

No



1

2 1 Rehabilitasin gedung kantor Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pembangunan Jalan 2 Pembangunan / Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi Luncuran) 3 Pembangunan Jembatan (Bantuan Provinsi) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1 Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Irigasi Se-Kabupaten Wonosobo 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Se-Kabupaten Wonosobo (Bantuan Provinsi Luncuran) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Bantuan Provinsi Luncuran) 2 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastruktur Pedesaan (Bantuan Provinsi Luncuran) 3 Pembangunan Senderan (Bantuan Provinsi Luncuran) 4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman (Bantuan Provinsi Luncuran) 5 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Infrastruktur Pedesaan 7 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Infrastruktur Pedesaan 8 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Infrastruktur Pedesaan 9 Pembangunan / Rehabilitasi Jembatan Infrastruktur Pedesaan 10 Pembangunan / Rehabilitasi Senderan Infrastruktur Pedesaan 11 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Irigasi Infrastruktur Pedesaan 12 Pembangunan / Rehabilitasi Bendung / Dam / Kolam Infrastruktur Pedesaan

3

3.

4.

165

Realisasi Tahun N

Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya 6 215.000.000 38.023.342.500 4.627.892.500 28.875.700.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Realisasi No 1 5.



Realisasi Tahun N

3

4

2 Mandala Wisata dan Terminal Mendolo

Jumlah Akumulalasi Realisasi s/d Akhir Tahun N 5

Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya 6

BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 1 Konservasi di Daerah Agronomis

-

-

-

150.000.000 150.000.000

-

-

-

150.000.000

6

DINAS NAKERTRANS Program Perluasan dan Kesempatan Kerja 1 Padat Karya Infrastruktur

-

2.736.674.075 2.736.674.075 2.736.674.075

2.736.674.075 2.736.674.075 2.736.674.075

5.092.940.250 5.092.940.250 5.092.940.250

7.

DINAS KOPERASI DAN UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 1 Pengembangan Wirausaha dan Budaya Usaha

-

223.850.000 223.850.000

223.850.000 223.850.000

300.000.000 300.000.000

-

223.850.000

223.850.000

300.000.000

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Pengadaan Tanah Makodim

-

206.975.000 -

206.975.000 -

10.545.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

-

-

-

4.000.000.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Program Penataan dan pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Penataan Ruang LPSE

-

-

-

45.000.000 45.000.000

-

-

-

45.000.000

BAGIAN UMUM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Restorasi Rumah Dinas Bupati dan Lingkungan Pendopo

-

206.975.000 198.625.000

206.975.000 198.625.000

6.500.000.000 5.000.000.000

-

198.625.000

198.625.000

5.000.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Olah Raga

-

8.350.000 8.350.000

8.350.000 8.350.000

1.500.000.000 1.500.000.000

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Penyusunan APBD Tahun 2014

-

109.439.300

109.439.300

475.000.000

-

-

-

400.000.000

-

-

-

400.000.000

-

109.439.300

109.439.300

75.000.000

-

109.439.300

109.439.300

75.000.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Pengadaan CPNS Luncuran

-

107.426.000 107.426.000

107.426.000 107.426.000

100.000.000 100.000.000

-

107.426.000

107.426.000

100.000.000

KECAMATAN WONOSOBO Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

-

-

1.759.625.000 1.759.625.000

-

-

-

1.759.625.000

KECAMATAN KERTEK Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

-

35.562.000 35.562.000

35.562.000 35.562.000

2.927.562.500 2.000.000.000

-

35.562.000

35.562.000

2.000.000.000

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

8.

9

10

11

12

-

166

927.562.500 -

-

927.562.500

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Realisasi No



Realisasi Tahun N

1

2

3

4

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya 6

KECAMATAN SELOMERTO Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 3 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

742.900.300 742.900.300

742.900.300 742.900.300

1.498.475.000 1.498.475.000

-

742.900.300

742.900.300

1.498.475.000

KECAMATAN LEKSONO Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan KECAMATAN WATUMALANG Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

3.601.500 3.601.500

3.601.500 3.601.500

1.034.262.500 1.034.262.500

-

3.601.500 -

3.601.500 -

1.034.262.500 657.000.000 657.000.000

-

-

-

657.000.000

KECAMATAN MOJOTENGAH Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

-

-

2.135.837.500 2.135.837.500

-

-

-

2.135.837.500

KECAMATAN GARUNG Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

-

-

1.389.000.000 1.389.000.000

-

-

-

1.389.000.000

KECAMATAN KEJAJAR Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

-

-

1.479.250.000 1.479.250.000

-

-

-

1.479.250.000

KECAMATAN KALIKAJAR Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

299.448.000 299.448.000

299.448.000 299.448.000

1.345.875.000 1.345.875.000

-

299.448.000

299.448.000

1.345.875.000

KECAMATAN SAPURAN

-

-

-

1.200.375.000

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

-

-

1.200.375.000

-

-

-

1.200.375.000

KECAMATAN KEPIL

-

-

-

1.394.375.000


-

-

-

1.394.375.000

-

-

-

1.394.375.000

KECAMATAN KALIWIRO

-

-

-

873.000.000


-

-

-

873.000.000

-

-

-

873.000.000

KECAMATAN WADASLINTANG

-

-

-

1.200.375.000


-

-

-

1.200.375.000

-

-

-

1.200.375.000

KECAMATAN SUKOHARJO

-

436.483.800

436.483.800

1.603.500.000

167

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Realisasi No



Realisasi Tahun N

1

2

3

4

25

27

28

29

30

32

6

-

39.859.000

39.859.000

100.000.000

-

39.859.000

39.859.000

100.000.000


-

396.624.800

396.624.800

1.503.500.000

-

396.624.800

396.624.800

1.503.500.000

KECAMATAN KALIBAWANG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Pendopo Kecamatan Kalibawang

-

-

-

733.500.000 200.000.000

-

-

-

200.000.000

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

-

-

-

533.500.000

-

-

-

533.500.000

KELURAHAN WONOSOBO TIMUR Program Pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Paving Halaman Kantor

-

-

-

100.000.000 100.000.000

-

-

-

100.000.000

KELURAHAN JLAMPRANG Program Pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur Pendidikan

-

98.010.500 98.010.500

98.010.500 98.010.500

400.000.000 400.000.000

-

98.010.500

98.010.500

400.000.000

KELURAHAN MLIPAK Program Pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur Pedesaan

-

-

-

150.000.000 150.000.000

-

-

-

150.000.000

KELURAHAN KRAMATAN Program Pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Umum Pedesaan

-

-

-

200.000.000 200.000.000

-

-

-

200.000.000

KELURAHAN JARAKSARI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Renovasi Kantor Kelurahan Jaraksari

-

-

-

275.000.000 200.000.000

-

-

-

200.000.000

Program Pembangunan infrastruktur perdesaan

-

-

-

75.000.000

-

-

-

75.000.000

KELURAHAN LEKSONO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

-

-

-

200.000.000 200.000.000

-

-

-

200.000.000

KELURAHAN KALIBEBER

-

-

-

300.000.000

Program Pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Umum Pedesaan

-

-

-

300.000.000

-

-

-

300.000.000

1 31

Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

1 26


Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran :

168

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 2013 dan 2012 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Realisasi


Jumlah Yang Dianggarkan APBD Tahun Berikutnya

No



Realisasi Tahun N

1

2

3

4

33

KELURAHAN WADASLINTANG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Relokasi Gedung Serbaguna Kelurahan Wadaslintang

-

-

-

200.000.000 200.000.000

-

-

-

200.000.000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

-

2.655.000

2.655.000

1.900.000.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Perangsang Pembangunan Pedesaan

-

2.655.000

2.655.000

1.900.000.000

-

2.655.000

2.655.000

1.900.000.000

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Monitoring penuntasan penyelesaian dana bergulir kelompok tani 2 Pelatihan Ketrampilan Budidaya Singkong (DBHCHT)

-

-

-

275.000.000 60.000.000 10.000.000

-

-

-

50.000.000

Program Peningkatan produksi pertanian /perkebunan 1 Pengembangan Jagung Komposit 2 Pengembangan ubi kayu 3 Pengembangan Durian Unggul Lokal 4 Pengembangan Pisang Melaui Kultur Jaringan

-

-

-

215.000.000

-

-

-

25.000.000 100.000.000 60.000.000 30.000.000

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan 1 Pengembangan ternak jenis unggul 2 Pengembangan usaha tani ternak perah 3 Pengembangan dan Pelestarian Ternak Plasma Nutfah 4 Pengembangan Budidaya sapi potong 5 Pengembangan Ternak sapi perah di Kabupaten Wonosobo

-

491.802.500 491.802.500

491.802.500 491.802.500

1.100.000.000 1.100.000.000

-

-

-

200.000.000 200.000.000 200.000.000

-

-

-

250.000.000 250.000.000

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Desa Erorejo

-

55.000.000 20.000.000

55.000.000 20.000.000

585.000.000 50.000.000

-

20.000.000

20.000.000

50.000.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Penataan Lanscape taman bunga dan fasilitas penunjang di lokasi eks dieng jaya kec. Kejajar 2 Rehab TIC Dieng

-

35.000.000 -

35.000.000 -

85.000.000 50.000.000

-

35.000.000

35.000.000

35.000.000

Program Pengembangan Nilai Seni Budaya 1 Pengadaan Pakaian untuk Petugas Obyek Pariwisata

-

-

-

50.000.000 50.000.000

Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 Pengadaan Tanah Tuk Bimolukar Jumlah

-

-

-

400.000.000

13.598.860.700

45.172.412.111

58.771.272.811

400.000.000 139.184.659.650

34

35

36

37

169

6


D. Kapitalisasi Aset Berdasarkan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah dilakukan penyesuaian atas realisasi belanja modal maupun belanja pemeliharaan dengan mengacu pada peraturan bupati dimaksud. Mutasi yang ada telah dijelaskan dalam CALK Neraca. E. Kegiatan pada SKPD yang didanai dari Non APBD Kabupaten serta aset yang timbul dari kegiatan tersebut bukan merupakan asset daerah. Kemudian untuk kegiatan non APBD yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan dan dana Urusan Bersama adalah sebagai berikut : ANGGARAN N0

-

7. 4.174.756.750

REALISASI DIATAS/ (DIBAWAH ANGGARAN 8. (9.825.243.250)

2.387.290.000

-

2.387.290.000

(14.160.000)

925.598.000

-

925.598.000

(74.402.000)

-

1.587.599.700

-

1.587.599.700

(181.262.300)

1.385.000.000

-

721.888.000

-

721.888.000

(663.112.000)

796.931.000

-

796.734.000

-

796.734.000

(197.000)

SATUAN KERJA BELANJA

1. 1

2. DINAS KESEHATAN

2

DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN DINAS PERTANIAN TAN. PANGAN

3

4

3. 14.000.000.000

REALISASI DEKONSENTRASI 4.

TUGAS PEMBANTUAN

JUMLAH

URUSAN BERSAMA

-

5. 4.174.756.750

2.401.450.000

-

1.000.000.000

-

1.768.862.000

6.

5

DINAS TENAGA KERJA & TRANS DINAS PEKERJAAN UMUM

3.303.750.000

-

-

3.303.750.000

3.303.750.000

-

6

BAPERMASDES

32.613.605.000

-

-

32.585.228.400

32.585.228.400

(28.376.600)

7

RSUD SETJONEGORO

20.000.000.000

-

10.044.602.000

-

10.044.602.000

(9.955.398.000)

77.269.598.000

-

20.638.468.450

35.888.978.400

56.527.446.850

(20.742.151.150)

JUMLAH

F. Aset Daerah yang secara hukum belum ada bukti kepemilikan yang sah. Secara riil masih terdapat aset Pemerintah Daerah terutama tanah yang masih belum mempunyai bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Secara bertahap telah dilakukan proses sertifikasi tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang dianggarkan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sampai dengan 31 Desember 2013 tercatat sejumlah 1.540 bidang tanah, sebanyak 721 sudah bersertifikat dan 819 bidang tanah masih dalam proses pensertifikatan secara bertahap. G. Tindak Lanjut Hasil Reviu Tahun sebelumnya. Terdapat beberapa rekomendasi hasil reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 yang belum selesai/ belum optimal: a. Meskipun telah melakukan pemeriksaan fisik persediaan dan telah menuangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik persediaan, namun pada beberapa SKPD belum menyelenggarakan kartu persediaan; b. Catataan atas pos-pos realisasi anggaran belum mengungkapkan penyebab realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran dan adanya realisasi pendapatan yang melampaui anggaran; 170


c. Meningkatkan kesadaran SKPD dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban akhir tahun; d. Mengoptimalkan fungsi PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi pendapatan, belanja maupun mutasi aset SKPD; e. Pengawasan terhadap transaksi pendapatan yang masih lemah, serta dokumen maupun data yang belum memadai; f. Pengelola pendapatan di SKPKD agar melaksanakan penatausahaan pendapatan sesuai ketentuan; g. Melakukan inventarisasi fisik dokumen piutang pendapatan atau dokumen lainnya yang menunjukan adanya piutang khususnya di SKPD Pengelola Pendapatan; h. Menyusun sitem dan prosedur pajak daerah belum diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pendataan, pendaftaran, penetapan dan pengaduan. Tindak Lanjut hasil reviu tahun sebelumnya yang telah dilakukan: a. Dana bergulir dicatat di neraca sebesar harga perolehan dana bergulir, dan secara periodik, Pemerintah Daerah belum melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir, sehingga nilai yang tercatat di neraca belum menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value); b. Memenuhi data/informasi yang diperlukan dan mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan : Penyebab adanya kenaikan maupun penurunan pos-pos neraca.

171


BAB VII PENUTUP

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013 merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan serta merupakan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode Tahun Anggaran 2013. Demikian penjelasan secara singkat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, adapun penjelasan rinci disajikan pada format Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. Sebagai penutup kiranya melalui penjelasan ini dapat membantu/memperlancar pembahasan, penelitian dan pengkajian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sehingga pada akhirnya dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Wonosobo, 2014 BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

172

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2013

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2013 adalah untuk memberikan opini berdasarkan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Efektivitas sistem pengendalian intern; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan; d. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). 3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2013 meliputi pengujian atas: a. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013; b. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca posisi per 31 Desember 2013; c. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; d. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi: a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2013 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2013 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti–bukti yang memadai. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

173


b. Kelengkapan Bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2013 telah dicatat dalam LRA. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran Tahun Anggaran 2013. e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Standar Pemeriksaan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2013 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut: a. Perencanaan Pemeriksaan 1)

Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu Pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktorfaktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif.

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

174


2)

Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa,terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yangberulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa

3) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain : a) Tingkat risiko; b)

Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar;

c) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya; Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut; d)

Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar;

e)

Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

175


memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. 3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan). c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. 6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2013 dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014. 7. Objek Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan atas LKPD Kabupaten Wonosobo untuk Tahun Anggaran 2013 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013.



176



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Nomor : 28B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 Tanggal : 6 Mei 2014

LHP atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2013

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI....................................................................................................................

i

DAFTAR TABEL............................................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................................

iii

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN....

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN....................... 1.

Bendahara Pengeluaran terlambat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada PPKD selaku BUD……………………………………………

1

Penyajian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2013 Sebesar Rp979.621.643,00 Belum Didukung dengan Perhitungan yang Memadai.............................................

7

3.

Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai............................................

10

4.

Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Sepenuhnya Memadai……………………...................................................................................

25

Pengelolaan Persediaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya didukung dengan Penatausahaan Kartu Barang yang Tertib ..................................................................................................

29

2.

5.


i


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.2 Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2013

7

Tabel 3.1 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2013

10

Tabel 3.2 Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

14

Tabel 3.3 Perbedaan jumlah rekapitulasi KIB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan KIB SMP,SMA dan SMK

14

Tabel 3.4 Hasil Penelusuran Aset Tetap Lainnya di Disdikpora

15

Tabel 3.5 Data Bangunan yang Tidak Jelas

18

Tabel 3.6 Bangunan Tercatat Ganda dengan Nilai yang Berbeda

18

Tabel 3.7 Data Buku yang Tidak Dilengkapi dengan Harga Perolehan

19

Tabel 4.1 Rincian piutang dalam neraca tahun 2013

25

Tabel 4.2 Rincian piutang pajak tahun 2013

25

Tabel 5.1 Persediaan benda berharga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2013

29


ii


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Daftar Rekapitulasi Tanggal Pengiriman SPJ Fungsional SKPD APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 s/d 31 Desember 2013

Lampiran 3.1

Data Sertifikat Tanah

Lampiran 3.2

Rincian KIB Sekolah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2013

Lampiran 3.3

Data Tanah Jalan di KIB A yang Tidak Ada Jalannya di KIB D

Lampiran 3.4

Data Tanah Jalan Milik Desa yang Dicatat di KIB D

Lampiran 3.5

Data Jalan Di KIB D yang Tidak Ada Tanahnya di KIB A

Lampiran 3.6

Alat Angkutan Hilang yang Masih Tercatat di KIB B

Lampiran 3.7

Hasil Pemeriksaan Fisik atas Aset Tetap KIB B Peralatan dan Mesin

Lampiran 3.8

Daftar Alat Angkutan yang Dicatat Ganda

Lampiran 3.9

Data Jalan Irigasi dan Jembatan yang Belum Jelas

Lampiran 3.10

Data Buku yang Harga Bukunya Sama


iii


RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2013 dan 2012, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 28A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 28C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2013 tanggal 6 Mei 2014. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian atas Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Sepenuhnya Memadai; 2. Penyajian Penyisihan Piutang Sebesar Rp149.133.526,00 pada Neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo Per 31 Desember 2013 Belum Didukung dengan Perhitungan yang Memadai; 3. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai; 4. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Sepenuhnya Memadai; 5. Pengelolaan Persediaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya didukung dengan Penatausahaan Kartu Barang yang Tertib;


iv


vi

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo antara lain agar: 1.

2.

3.

4. 5.

a. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk mematuhi peraturan terkait batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional oleh Bendahara pengeluaran kepada PPKD selaku BUD; b. Memerintahkan BUD untuk menetapkan batas waktu penyampaian SPM dan penerbitan SP2D akhir tahun dan menjalankannya secara tegas. a. Menyusun SOP tentang penatausahaan penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah dan menyajikan piutang sebesar nilai yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value); b. Memerintahkan kepala DPPKAD melakukan sosialisasi terkait kebijakan penyisihan piutang; a. Melaksanakan rekomendasi BPK tahun-tahun sebelumnya dalam hal inventarisasi aset tetap; b. Menyusun SK Bupati terkait ruas jalan; c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memperjelas status kepemilikan bangunan di objek wisata Dieng. Memerintahkan Kepala DPPKAD agar berkoordinasi dengan KPP Pratama untuk melakukan validasi data piutang PBB tahun 2012 a. Kepala Dishubkominfo dan Dinas Kesehatan untuk menatausahakan persediaan dengan cara melakukan stock opname secara periodik sesuai ketentuan; b. Inspektorat untuk memverifikasi perbedaan data I V Chateter yang ada di gudang IFK dan hasilnya digunakan untuk perbaikan database.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 6 Mei 2014 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Penanggung Jawab Pemeriksaan

M. Ali Asyhar, SE., Ak Akuntan Register Negara No. D-15.154


v


1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 mengungkapklampiranan sebanyak lima temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran terlambat menyampaikan Pertanggungjawaban Fungsional kepada PPKD selaku BUD

Laporan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), SKPD diberikan uang persediaan (UP) yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Uang Persediaan pada prinsipnya digunakan untuk membayar kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara langsung (LS). Jika terdapat keperluan mendesak sementara di SKPD tidak memiliki uang persediaan yang cukup untuk melakukan pembayaran, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang harus dipertanggungjawabkan maksimal satu bulan setelah terbit SP2D. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyampaikan surat edaran No.900/863/DPPKAD/2013 tanggal 6 November 2013 terkait Pengelolaan Keuangan Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2013 kepada seluruh SKPD. Surat edaran tersebut antara lain menyatakan bahwa : a. Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambah Uang Persediaan (TU) Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sudah diterima di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wonosobo paling lambat tanggal 15 Desember 2013. b. Surat Perintah Membayar (SPM) GU Nihil dikirim ke DPPKAD paling lambat tanggal 29 Desember 2013. c. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan SPJ pada akhir tahun anggaran maka bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara fungsional (SPJ) kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 31 Desember 2013. Sesuai ketentuan, pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan Laporan Penutupan Kas dan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


2

Berdasarkan pemeriksaan atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Fungsional Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD menunjukkan terdapat keterlambatan penyampaian oleh 33 Bendahara Pengeluaran, yaitu rata-rata 23 hari dari ketentuan tanggal 10 bulan berikutnya. Rekapitulasi tanggal penyampaian LPj Fungsional oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD berdasarkan data dari Bidang Perbendaharaan DPPKAD per tanggal 17 Februari 2014. Rincian di Lampiran 1.1 Wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD dijelaskan bahwa keterlambatan pengiriman LPj Fungsional tersebut karena beberapa hal berikut ini: a. Bendahara Pengeluaran memerlukan waktu lebih lama untuk penyusunan LPj Fungsional karena terlebih dahulu menyusun Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) Nihil; b. Bendahara Pengeluaran menunggu data dari Bendahara Pengeluaran Pembantu; c. Terjadinya selisih data antara Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu; d. Pelaksanaan entri data aplikasi keuangan belum selesai; e. Adanya mutasi Bendahara Pengeluaran pada beberapa SKPD, yaitu Sekretariat Daerah Bagian Umum, Dinas Pekerjaan Umum, Kelurahan Pagerkukuh, Kelurahan Wonorejo, Kelurahan Kepil, Kelurahan Sapuran, Kelurahan Sambek, Kelurahan Kalianget, dan Kelurahan Kramatan. f. Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 baru dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Lampiran III.3.D yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban fungsional dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. SPJ tersebut dilampiri dengan Laporan Penutupan Kas dan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. b. Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wonosobo No.900/863/DPPKAD/2013tanggal 6 November 2013 pada Poin 6 yang menyatakan untuk tertib laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan SPJ pada akhir tahun anggaran maka bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional dan menyampaikan laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


3

pertanggungjawaban secara fungsional (SPJ) kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Kondisi tersebut mengakibatkan terlambatnya penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

a. Bendahara Pengeluaran SKPD tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku; b. Pengawasan dan pengendalian dari Pengguna Anggaran selaku atasan langsung Bendahara Pengeluaran lemah. c. PPKD selaku BUD tidak tegas dalam menetapkan dan menjalankan batas waktu pengajuan SPM dan penerbitan SP2D akhir tahun.

Atas permasalahan tersebut, para Kepala SKPD terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan setiap Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPP/SPM, akan diperingatkan secara lisan, tentang pengiriman SPJ Fungsional, dan setiap akhir bulan akan disampaikan Surat Peringatan kepada masing-masing kepala SKPD agar segera mengirim SPJ Fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. b. Sekretaris Daerah menyatakan keterlambatan pengiriman LPj Fungsional dari Sekretariat Daerah (5 Februari 2014) karena: 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing Bagian dalam mengirimkan SPj ke Bendahara Pengeluaran Setda terlambat. 2) Pelaksana entri SPj dari Bendahara Pengeluaran Pembantu masing-masing bagian tidak tepat waktu. 3) Adapun Bagian di lingkungan Setda yang terlambat untuk dikompilasikan ke SPJ Fungsional Setda meliputi: Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Kesra, Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal, serta Bagian Administrasi Pembangunan. c. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyatakan keterlambatan terjadi karena: 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan dalam menyampaikan laporannya terlambat sehingga SPJ Fungsional dan laporan akhir terlambat pelaporannya. 2) Kurangnya personil tenaga Bendahara Pembantu Kegiatan 3) Kurangnya kemampuan secara teknis dan kemampuan administrasi untuk menjadi Bendahara Pembantu Kegiatan di Dishubkominfo. d. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrraga menyatakan setuju dengan hasil temuan BPK-RI dan untuk ke depan akan dilakukan lebih baik lagi sehingga tidak akan terjadi keterlambatan dalam pembuatan SPJ.



4

e. Kepala Kantor Kesbangpolinmas menyatakan hasil pemeriksaan tentang keterlambatan SPJ Fungsional dari instansi diterima dan menjadi catatan / menjadikan perhatian untuk penyusunan SPJ fungsional di tahun mendatang. f. Kepala Kantor Arsip menyatakan menerima temuan yang telah disampaikan dan akan berusaha untuk memperbaiki di kesempatan berikutnya g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan keterlambatan pengiriman SPJ Fungsional dari Disperindag Kabupaten Wonosobo bulan Nopember 2013 terlambat, karena Bendahara Pengeluaran dalam mengirimkan data SPJ Fungsional masih menunggu SPJ-SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu terkumpul semua. Sudah diperintahkan untuk bulan selanjutnya supaya untuk pengiriman SPJ Fungsional bisa tepat waktu/sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. h. Kepala Badan Keluarga Berencana menyatakan keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional pada SKPD Badan KB dikarenakan Bendahara Pengeluaran berkonsentrasi pada penyusunan Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) Nihil, walaupun proses peng-entry-an sudah selesai dan sebenarnya SPJ Fungsional sudah bisa terkirim. Untuk itu di tahun ini diperintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar tidak mengulangi keterlambatan pengiriman SPJ Fungsional. i. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menyatakan mengakui bahwa keterlambatan pengiriman Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional pada bulan Juni Tahun 2013 karena keteledoran, dan berjanji untuk lebih tertib dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban selanjutnya. j. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyatakanakan berusaha agar ke depan tidak terjadi keterlambatan pengiriman SPJ k. Kepala Kantor Perpustakaan menyatakan keterlambatan penyampaian SPJ Fungsional antara lain karena aplikasi keuangan di DPPKAD kadang mati/tidak lancar dan menunggu perbaikan, SPJ kegiatan kadang kurang lengkap administrasinya sehingga menunggu diperbaiki, dan juga berkonsentrasi membuat DPA Tahun 2014. l. Kepala Badan Kepegawaian Daerah menyatakan pengiriman SPJ Fungsional dari BKD memang terlambat. Hal ini disebabkan menunggu terkumpulnya SPJ dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2014 ini pengumpulan SPJ akan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. m. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyatakan keterlambatan dikarenakan Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan dalam mengirim/menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran terlambat (lebih dari tanggal 10 Januari 2014) sehingga mengakibatkan dalam meng-entry data dan mengirim Surat Pertanggungjawaban Fungsional ke DPPKAD terlambat. Dan untuk tahun-tahun yang akan datang diusahakan tidak terlambat dalam pengiriman Surat Pertanggungjawaban Fungsional. n. Kepala Kantor Ketahanan Pangan menyatakan keterlambatan SPJ tersebut dalam penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) karena: 1) Sampai tanggal 21 Januari 2014 Bendahara Pengeluaran menunggu data dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.



o.

p.

q.

r.

s.

t.

5

2) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam pelaksanaan kegiatan di bulan Desember 2013 SPJ tersebut menunggu data kegiatan dari desa, atau kelompok sehingga SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu bisa disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2013. Mengingat data dari desa atau kelompok bisa diterima akhir bulan Desember 2013. Maka SPJ tersebut baru bisa disampaikan pada bulan Januari 2014. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan sependapat atas temuan pemeriksaan LKPD Kabupaten Wonosobo TA 2013. Menurut pengertian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyetoran SPJ selambatlambatnya disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga apabila disetorkan pada tanggal 2 Januari 2014 belum terlambat. Untuk selanjutnya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Meminta kepada Bendahara Pengeluaran untuk lebih memahami dan mematuhi perundangan yang berlaku; 2) Akan meningkatkan pengawasan kepada Bendahara Pengeluaran sehingga hal semacam ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan SPJ Puskesmas yang dikirim ke Dinas Kesehatan kadang terlambat, sehingga pengiriman ke kantor DPPKAD juga terlambat. Untuk selanjutnya akan berusaha tepat waktu. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran disebabkan antara lain: 1) Bendahara Pengeluaran dalam menyusun laporan SPJ Fungsional terpancang distribusi masuknya pelaporan dari bendahara pembantu pengeluaran, 2) Mengakui adanya keterbatasan pengetahuan dari Pengelolaan Keuangan didalam penyusunan dan pelaporan pengelolaan keuangan SKPD. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyatakan untuk mengantisipasi keterlambatan penyerahan SPJ ke DPPKAD di waktu mendatang maka akan mengambil beberapa langkah sebagai berikut: 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan diupayakan untuk lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengirimkan data-data kepada Bendahara Pengeluaran; 2) Bendahara Pengeluaran agar lebih aktif untuk berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran Kegiatan dan DPPKAD berkaitan dengan penyamaan persepsi terhadap data-data keuangan yang dikelola; 3) Direncanakan penambahan personil untuk melaksanakan entri data keuangan sehingga penyampaian SPJ Fungsional ke DPPKAD bisa tepat waktu. Kepala Badan Lingkungan Hidup menyatakan keterlambatan pengiriman SPJ Fungsional dikarenakan sebagai berikut: 1) Bendahara Pengeluaran lebih mendahulukan penyusunan surat pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU); 2) Bendahara Pengeluaran menunggu data dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. 3) Penetapan APBD Perubahan Kabupaten Wonosobo dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober TA 2013. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan menerima konsep Temuan Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah dan yang akan datang akan dilaksanakan sesuai dengan saran dan petunjuk BPK RI.



6

u. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan Bendahara Pengeluaran lebih fokus pada Penyusunan Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) Nihil dan Tambah Uang (TU) Nihil, dan belum memahami dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. v. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan menyatakan pengiriman SPJ Fungsional SKPD yang terlambat pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo karena menunggu data dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. w. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyatakan pengiriman SPJ Fungsional SKPD Bappeda yang dikirim tanggal 21 Januari 2014 terlambat dikarenakan menunggu data dari bendahara-bendahara pengeluaran pembantu. x. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo menerima semua hasil temuan pemeriksaan BPK. y. Direktur RSUD KRT Setjonegoro menyatakan sependapat dengan konsep TP dari Tim Pemeriksa 1) Keterlambatan penyampaian SPJ Fungsional SKPD terlambat dikarenakan penetapan perubahan anggaran Tahun 2013 masih terjadi perubahan yang berulang ulang pada saat dilakukan rekon oleh DPPKAD atas penetapan anggaran perubahan yang dialokasikan pada RSUD KRT. Setjonegoro. 2) RSUD KRT. Setjonegoro akan menggunakan RBA pada TA 2015 dan sekaligus untuk keperluan integrasi/konsolidasi akun-akun RBA ke dalam akun-akun APBD pada TA 2015. 3) Terhitung mulai TA 2014 pengiriman SPJ Fungsional akan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku. z. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyatakan mengakui adanya keterlambatan penyampaian SPJ Fungsional dikarenakan Bendahara Pengeluaran lebih memfokuskan penyelesaian SPJ GU Nihil. Bendahara Pengeluaran akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang berulang. aa. Camat Kaliwiro menyatakan sependapat atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan kedepan akan memperbaiki penatausahaan keuangan serta entri data tepat waktu dan mengirimkan SPJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bb. Camat Kalibawang menyatakan sependapat atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kedepan akan memperbaiki penatausahaan keuangan serta entri data tepat waktu dan mengirimkan SPJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku. cc. Camat Kepil menyatakan sependapat atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan kedepan akan memperbaiki penatausahaan keuangan serta entri data tepat waktu sehingga dapat mengirimkan SPJ tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dd. Camat Kertek menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan kedepan akan memperbaiki penatausahaan keuangan Kantor Kecamatan Kertek serta dapat mengirimkan SPJ tepat waktu. ee. Camat Leksono menyatakan SPJ Fungsional bulan Desember Tahun 2013 terjadi keterlambatan dikarenakan Bendahara Pengeluaran menunggu rekapitulasi SPJ BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


7

dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan (menunggu administrasi pihak ketiga) dan menunggu rekap/rekonsiliasi dari bendahara barang selesai. ff. Lurah Selomertomenyatakanketerlambatan pengiriman SPJ Fungsional yang seharusnya masuk sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, tetapi baru mengirim pada tanggal 04 Februari 2014 karena Bendahara Pengeluaran dan PPK-SKPD tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya pengawasan Pengguna Anggaran selaku atasan langsung. Untuk kedepannya akan menyampaikan SPJ Fungsional tepat waktu sesuai peraturan. gg. Camat Sukoharjo menyatakan sependapat atas temuan tersebut dan kedepan penatausahaan keuangan di SKPD akan diperbaiki sehingga SPJ dapat terkirim tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu penetapan APBD perubahan juga harus sesegera mungkin, sehingga terdapat waktu yang cukup bagi SKPD untuk menyelesaikan SPJ di tahun anggaran berkenaan.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar: a. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk mematuhi peraturan terkait batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional oleh Bendahara pengeluaran kepada PPKD selaku BUD; b. Memerintahkan BUD untuk menetapkan batas waktu penyampaian SPM dan penerbitan SP2D akhir tahun dan menjalankannya secara tegas. 2. Penyajian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2013 sebesar Rp979.621.643,00 Belum Didukung Perhitungan yang Memadai

Dalam Neraca per 31 Desember 2013 (audited), Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Piutang sebesar Rp18.023.872.580,00 dan penyisihannya sebesar Rp979.621.643,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.1 Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2013 No.

Piutang

Nominal (Rp)

Penyisihan(Rp)

Piutang Bersih (Rp)

1.

Piutang Pajak

6.584.771.889,00

(813.999.615,00)

5.770.772.274,00

2.

Piutang Retribusi

1.668.088.327,00

(127.353.152,00)

1.540.735.175,00

3.

Bagian

131.325.705,00

0,00

131.325.705,00

Tuntutan

Lancar Ganti

Rugi 4.


9.639.686.659,00

(38.268.876,00)

9.601.417.783,00

18.023.872.580,00

(979.621.643,00)

17.044.250.937,00

Hasil pemeriksaan terhadap mekanisme dan dokumen rekapitulasi laporan mutasi piutang di SKPD bersangkutan dan hasil wawancara dengan pihak terkait diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Aset DPPKAD diketahui bahwa SKPD teknis pemungut tidak membuat penyisihan atas piutang tersebut, akan tetapi penyisihan dilakukan oleh Bagian Akuntansi DPPKAD. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


8

Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa penyisihan piutang kecuali untuk Piutang PBB yang dalam hal ini masuk kategori Piutang Pajak sebesar Rp1.910.346.998,00 hanya berdasarkan tahun pengakuan piutang dikarenakan data piutang yang berasal dari SKPD tidak menyajikan piutang yang dilengkapi dengan rincian tanggal jatuh tempo pada saat pengakuan piutang. Berdasarkan wawancara dengan pengelola piutang SKPD yang bersangkutan diketahui bahwa SKPD tidak bisa menyajikan data piutang per tanggal jatuh tempo dan tidak melakukan penyisihan piutang. Hal tersebut karena tidak terinventarisasinya data piutang dengan baik juga karena tidak mengetahui terkait penyisihan piutang tersebut. Sampai pemeriksaan berakhir SKPD tidak bisa menyajikan piutang lengkap dengan data tanggal jatuh tempo. Atas permasalahan tersebut BPK tidak bisa meyakini kewajaran penyajian penyisihan piutang tersebut kecuali untuk Piutang PBB. b. Piutang sewa eks tanah bengkok sebesar Rp554.909.000,00 belum dilakukan penyisihan. Piutang tersebut dalam neraca dikategorikan piutang retribusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD diperoleh keterangan bahwa atas piutang sewa eks tanah bengkok belum dilakukan penyisihan karena prosesnya tidak menggunakan surat ketetapan tetapi melalui proses sewa menyewa dengan cara lelang sewa eks tanah bengkok.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,Pasal 152 ayat (1) menyatakan Kepala SKPD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah; b. Buletin Teknis SAP Nomor 06 Bab VII A.1 paragraf kedua menyatakan Dalam menetapkan kebijakan akuntansi penyisihan piutang 1 yang didasarkan pada umur piutang sebaiknya dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan; c. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo pasal 37e: Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

S.d. tanggal jatuh tempo: 0%: kategori lancar; S.d. 2 tahun setelah jatuh tempo: 10%: kategori kurang lancar; diatas 2 tahun s.d. 4 tahun setelah jatuh tempo: 50%: kategori diragukan; diatas 4 tahun setelah jatuh tempo: 100%: kategori macet.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian nilai penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2013 sebesar Rp979.621.643,00 tidak menggambarkan kondisi senyatanya. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


9

Permasalahan tersebut terjadi karena: a. DPPKAD belum membuat mekanisme kerja terkait pengelolaan data penatausahaan penyisihan piutang sesuai dengan metode Net Realizable Value; b. Pengelola piutang pada masing-masing SKPD tidak memahami perlunya menatausahakan tanggal jatuh tempo masing-masing piutang dan rinciannya. Atas permasalahan tersebut, Kepala SKPD terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Kepala DPPKAD menyatakan 1) SKPD tidak bisa menyajikan data piutang per tanggal jatuh tempo dikarenakan proses penyampaian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Non PBB dilaksanakan sebagai berikut: a) SKPD yang sudah dicetak dan ditetapkan oleh Bidang Pendapatan kemudian diserahkan kepada UPT pajak daerah untuk didistribusikan kepada WP b) UPT Pajak Daerah dalam penyampaian SKPD pajak Non PBB sekalian melakukan pemungutan kepada WP, sehingga tanggal jatuh tempo dalam SKPD tidak tertulis karena dalam penyampaian SKPD kepada WP dilakukan secara bertahap. 2) Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo atas dasar konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD, sedangkan SKPD mengirim laporan keuangan ke DPPKAD tidak disertai data piutang secara rinci dan tidak menyajikan penyisihan piutang, meskipun demikian pada saat rekonsiliasi telah disampaikan kepada SKPD agar piutang disajikan sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo nomer 33 Tahun 2013 tentang Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo. Penyebab SKPD belum menyajikan penyisihan piutang karena SKPD belum memahami Peraturan Bupati dimaksud mengingat Peraturan Bupati tersebut baru diterbitkan pada bulan September 2013. 3) Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada hari Senin, 30 Desember 2013 dengan sasaran bendahara pengeluaran dan SKPD terkait dengan penyajian piutang. Mengingat waktu sosialisasi hanya satu hari dipandang masih kurang, oleh karena itu dimasa yang akan datang masih diperlukan sosialisasi. Penyajian data piutang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian untuk penetapan jatuh tempo pembayaran pajak pada SKPD pada tahun mendatang dalam penetapan di SKPD akan dicantumkan tanggal jatuh tempo. b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan selama ini dari Disperindag Kabupaten Wonosobo belum membuat penyisihan atas piutang retribusi karena memang belum tahu, yang sudah dibuat adalah piutang retribusi. Sudah diperintahkan kepada Bendahara Penerimaan supaya tahun depan membuat penyisihan atas piutang retribusi dengan konsultasi ke DPPKAD.



10

c. Direktur RSUD KRT Setjonegoro menyatakan sependapat dengan konsep TP dari Tim Pemeriksa: 1) Tidak melakukan penyisihan dan belum menyajikan piutang per tanggal jatuh tempo dikarenakan baru membuat konsep kebijakan (Peraturan Bupati) yang mengatur penyisihan piutang tersebut. 2) Piutang yang disajikan juga belum mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang piutang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan masih disajikan secara cash basis belum acrual basis. d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan menerima atas hasil pemeriksaan BPK-RI dan yang akan datang akan dilaksanakan sesuai dengan saran dan petunjuk BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah. e. Kepala Dinas Perhubungan menyatakan Piutang Retribusi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dikarenakan seksi yang menangani tidak melaporkan data-data piutang retribusi kepada petugas akuntansi sehingga pada Laporan Keuangan tidak ditampilkan. Data rincian retribusi piutang dilaporkan karena kebanyakan kepemilikan kendaraan sudah dilimpahkan/dihibahkan kepada orang lain (pengusaha lain), sehingga tidak melakukan perpanjangan, dan tahunya pemilik yang baru kendaraan langsung dioperasionalkan, sehingga retribusi tidak masuk, dan akan dilakukan penagihan. BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar: a. Menyusun SOP tentang penatausahaan penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah dan menyajikan piutang sebesar nilai yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value); b. Memerintahkan kepala DPPKAD melakukan sosialisasi terkait kebijakan penyisihan piutang.

3. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai

Dalam Neraca per 31 Desember 2013 (audited), Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan saldo Aset Tetap sebesar Rp2.074.095.987.770,00 dengan rincian di tabel bawah ini. Tabel 3.1 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 No

Aset Tetap

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH


Saldo per 31 Desember 2013 (Rp) 269.366.664.349,00 264.528.000.699,00 663.743.192.978,00 798.540.097.778,00 77.918.031.966,00 0,00 2.074.095.987.770,00

Saldo per 31 Desember 2012 (Rp) 263.964.217.978,00 244.188.582.459,00 610.762.293.738,00 760.405.468.066,00 66.922.009.076,00 4.757.062.000,00 1.950.999.633.317,00


11

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyusunan laporan aset tetap tahun 2013, penatausahaan bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih dilakukan secara manual dengan kegiatan sebagai berikut: a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menghimpun daftar barang inventaris aset tetap dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); b. SKPD menghimpun daftar barang inventaris aset tetap dari masing-masing unit kerja SKPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); c. UPTD menghimpun daftar barang inventaris aset tetap dari masing-masing unit kerja dibawahnya, khusus UPTD Disdikpora menghimpun dari sekolah-sekolah dasar yang ada di kecamatan yang bersangkutan. Pada TA 2013, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan sensus Barang Milik Daerah (BMD). Pelaksanaan sensus didasarkan pada Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah 2013. Selain itu telah dibentuk Tim Sensus dengan Surat Keputusan Bupati nomor 020/112/2013 tentang Pembentukan Tim Sensus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hasil wawancara dengan anggota Tim Sensus Barang Milik Daerah diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan sensus sebagai berikut: a. SKPD selain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), pelaksanaan sosialisasi sensus sekitar bulan Mei 2013 untuk seluruh SKPD kepala SKPD dan pengurus barang. Sosialisasi tersebut juga mengundang BPKP sebagai narasumber. b. Jadwal sensus 1 – 1,5 bulan tapi dalam realisasi hampir 3 bulan, karena tim belum bisa optimal mengingat masing-masing personil mempunyai tugas yang lain c. Untuk SD dibantu 15 orang (1 orang per UPTD) yang bertanggung jawab atas inventarisasi masing-masing UPTD. Data awal sensus menggunakan KIB SD dan disesuaikan dengan kondisi pada saat sensus. d. Untuk SKPD rekonsiliasi sudah berjalan secara periodik e. Untuk SKPD, SMP dan SMA didatangi tim sensus, mendata ulang aset daerah(termasuk barang rusak dan habis pakai). Data awal sebagai dasar adalah KIB 2012, kemudian dicocokkan dengan kondisi saat itu. f. Selanjutnya hasil sensus diinput ke KIB oleh pengurus barang. Kemudian KIB tersebut diserahkan ke Tim sensus untuk dikoreksi. g. Atas perbedaan KIB awal dan kondisi senyatanya akan dilakukan koreksi jika dokumen sudah pasti, Jika barang yang tidak material (dibawah 300 ribu) maka bisa langsung dihapuskan (misalnya gambar presiden). Nilai yang diatas 300 ribu diusulkan dihapuskan dan dimasukkan ke aset lain. h. Penilaian atas barang disetarakan dengan harga barang tahun itu jika dokumentasi pendukung tidak ada, biasanya hibah dari komite. Atas barang tersebut sudah dicatat karena khawatir barang hilang, terutama peralatan mesin dan buku. i. Hasil yang sudah dikoreksi dimasukkan ke aset pemda di neraca. Hasil dari pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa sensus BMD lebih berfokus pada aset Disdikpora terutama Sekolah Dasar. Untuk aset SKPD lainnya, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


12

tim sensus lebih mengandalkan pada proses rekonsiliasi dokumen KIB sedangkan proses pengecekan keberadaan aset tetap dilimpahkan ke pengurus barang masingmasing. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, yaitu: a. Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap 1) Terdapat tanah pasar Selomerto yang tercatat di KIB A Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp222.950.000,00 dengan luas 2.450m2 yang memiliki dua sertifikat yang sama-sama diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 6 tanggal 22 September 1989 atas nama Pemerintah Dati II Wonosobo dengan luas 2.405m2 dan Sertifikat Hak Pakai No.11 tanggal 21 September 1992 atas nama Pemerintah Dati II Wonosobo dengan luas 2.405m2. Hasil pemeriksaan terhadap lokasi tanah berdasarkan denah sertifikat dengan lokasi sebenarnya menunjukkan bahwa kedua sertifikat tersebut menunjuk pada lokasi yang sama. Atas hal ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum pernah melakukan konfirmasi ke Badan Pertanahan Nasional. 2) Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti kepemilikan aset tetap tanah menunjukkan bahwa dari 1.419 bidang tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdapat 677 bidang yang telah memiliki sertifikat sehingga terdapat 742 bidang tanah yang belum bersertifikat. Rincian di Lampiran 3.1. 3) Atas bidang tanah yang telah dikuasai Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum seluruhnya di pasang papan yang memberi keterangan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dari 1.419 bidang tanah, hanya 196 bidang yang telah dipasang papan keterangan dan diberi batas (Lampiran 3.1). Hasil pemeriksaan fisik juga menunjukkan bahwa terdapat tanah milik DPPKAD di Kelurahan Andongsili yang sebagian tanahnya telah digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tanah pertanian. 4) Peralatan dan Mesin selain kendaraan belum seluruhnya diberi label. Untuk aset yang telah berlabel, pemberian keterangan di label belum menggunakan kode barang sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Setiap pengurus barang memberi label asetnya dengan kode yang menurut pengurus barang akan memudahkan untuk menelusur asetnya, namun kode ini tidak mengacu pada kode dan register di KIB sehingga ketika pemeriksa melakukan uji keberadaan, sulit untuk mencocokkan antara barang di KIB dengan fisiknya begitu juga sebaliknya. Belum adanya label juga karena Pengurus Barang belum seluruhnya mendapatkan stiker label dari DPPKAD. 5) Pengakuan aset tetap di KIB B belum seluruhnya berdasarkan nilai satuan minimum kapasitas kapitalisasi yaitu sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 per satuan peralatan dan mesin. Seharusnya untuk aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai di bawah Rp300.000,00 dicatat tersendiri sebagai aset ekstrakomptabel sebagai bagian yang tak terpisahkan dari KIB B. Nilai dari aset ekstrakomptabel ini tidak dicatat di neraca. Hasil BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


13

pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh aset tetap perolehan sebelum Tahun 2012 belum memisahkan antara aset tetap intrakomptabel dengan aset tetap ekstrakomptabel. Dari hasil uji petik juga menunjukkan bahwa untuk aset perolehan tahun 2012 dan 2013 belum seluruhnya memisahkan antara aset intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Jumlah dan nilai aset ekstrakomptabel yang masih tercatat di KIB B intrakomptabel belum dapat diidentifikasi secara pasti karena pencatatan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih manual belum menggunakan sistem aplikasi. 6) Terdapat peralatan dan mesin yang belum dicatat di KIB B namun sudah tercatat dalam Neraca yaitu: a) SMPN 1 Kejajar berupa mebeleir senilai Rp47.366.000,00 terdiri atas pengadaan dari BOS sebesar Rp29.366.000,00 dan dari DAK sebesar Rp18.000.000,00. b) SMP 2 Wadaslintang berupa mesin pemotong rumput dan mebeleir yang berasal dari BOS sebesar Rp6.000.000,00, dan mebeleir dari DAK 2013 sebesar Rp54.028.000,00. 7) Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat nama bangunan di KIB B yang tidak menunjukkan bangunan sesuai dengan senyatanya yaitu di Dinas Pekerjaan Umum terdapat Gedung P2MPD yang berupa bangunan TK swasta dan bangunan pasar desa. 8) Terdapat bangunan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Gedung Dieng Plateau Theatre, dan pancuran Tuk Bimolukar yang belum jelas kepemilikannya. Bangunan tersebut berada di atas tanah milik Pemda Wonosobo namun bangunannya belum dicatat di KIB C Disparbud Kabupaten Wonosobo dan KIB C Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. b. Tindak Lanjut atas temuan aset tetap di LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Wonosobo TA 2012 belum seluruhnya memadai 1)

Nilai Aset Tetap di Neraca Disdikpora berbeda dengan total nilai aset tetap di KIB sekolah dan Kantor Disdikpora Pada Tahun Anggaran 2012, Aset Tetap menjadi akun pengecualian dalam opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2012. Berdasarkan Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang ditandatangani oleh Kepala DPPKAD dinyatakan antara lain bahwa atas temuan yang menyebutkan aset tetap Disdikpora Tahun 2012 sebesar Rp470.592.486.044,00 tidak bisa ditelusuri sampai dengan KIB masing-masing unit (UPTD, SMP dan SMA) dijelaskan bahwa penelusuran sampai KIB masing-masing Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang dilakukan melalui pelaksanaan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh pada setiap SKPD termasuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dalam bentuk kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2013. Perbedaan data laporan aset tetap sesuai temuan BPK telah dilakukan koreksi dan mutasi saat pelaksanaan sensus Tahun 2013 sehingga sudah tidak terdapat perbedaan nilai Aset Tetap di Neraca dan rekapitulasi KIB. Penjelasan lebih lanjut dinyatakan bahwa nilai total aset tetap Disdikpora yang disajikan di Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp471.670.665.367,00 dan terdapat perbedaan sebesar Rp1.078.179.323,00



14

karena adanya kesalahan pencantuman angka penghapusan gedung dan bangunan oleh Disdikpora Tahun 2012. Saldo aset tetap yang benar adalah Rp471.670.665.367,00. Adapun nilai Aset Tetap Disdikpora sesuai Hasil Sensus Tahun 2013 yang disusun bersamaan dengan periode pelaporan barang pengguna tahunan (LBPT) per 31 Desember 2013 di tabel berikut: Tabel 3.2 Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Uraian

Per 31 Des 2012 (audited) (Rp)

Koreksi Tahun 2013 D (Rp)

MutasiTahun 2013

K (Rp)

D (Rp)

Per 31 Des 2013 (unaudited) (Rp)

K (Rp)

Tanah

34.928.793.132

5.123.846.890

-

446.100.000

-

40.498.740.022

Peralatan dan Mesin

89.545.809.028

6.162.108.572

5.922.237.746

7.756.377.480

1.476.399.963

96.065.657.371

281.160.535.786

18.231.560.750

-

46.503.549.155

7.337.026.128

338.558.619.563

Bangunan Gedung Jalan Irigasi & Jaringan Aset Tetap Lainnya Total Aset Tetap

1.438.124.238

-

1.264.713.238

-

-

173.411.000

64.597.403.183

8.637.164.330

200.000

2.425.496.900

-

75.659.864.413

471.670.665.367

38.154.680.542

7.187.150.984

57.131.523.535

8.813.426.091

550.956.292.369

Pemeriksaan terhadap KIB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diketahui bahwa masih terdapat perbedaan nilai KIB Disdikpora dengan rekapitulasi KIB UPTD, SMP, SMU, dan SMK sebagai berikut. Tabel 3.3 Perbedaan jumlah rekapitulasi KIB antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan KIB SMP,SMA dan SMK No.

Uraian

Tanah (Rp)

Peralatan dan Mesin (Rp)

Gedung dan Bangunan(Rp)

Jalan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP (Rp) Irigasi (Rp) (Rp)

1.

Kantor Dinas

15.989.195.087

2.365.757.335

2.014.919.000

-

21.983.865.915

-

2.

UPTD

1.800.711.302

41.392.527.691

164.171.754.864

35.650.000

24.570.474.629

-

3.

SMP

12.816.641.633

70.308.882.846

109.170.424.270

145.902.125

10.264.525.091

-

4.

SMA

4.423.653.500

7.884.066.130

20.180.353.032

-

2.377.087.623

-

5.

SMKN

4.792.496.060

16.107.402.531

20.966.951.749

122.711.000

2.367.979.516

-

TOTAL KIB

39.822.697.582

138.058.636.533

316.504.402.915

304.263.125

61.563.932.773

-

Data Neraca

40.498.740.022

96.065.657.371

338.558.619.563

173.411.000

75.659.864.413

-

(676.042.440)

41.992.979.162

(22.054.216.648)

130.852.125

(14.095.931.640)

-

Selisih (KIB - Neraca)

Rincian perbedaan untuk masing-masing jenis KIB per sekolah sebagaimana dalam Lampiran 3.2. Sampai dengan akhir pemeriksaan, Pengurus Barang Disdikpora dan Bidang Akuntansi dan Aset belum dapat menjelaskan selisih tersebut. 2) Aset Tetap Lainnya senilai Rp11.216.585.445,00 di Disdikpora tidak dapat ditelusuri Hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012 juga menyatakan bahwa terdapat aset tetap lainnya senilai Rp22.249.766.905,00 termasuk Buku dan Kepustakaan di Disdikpora sebesar Rp21.996.088.085,00 yang merupakan hasil pengadaan Buku Utama atau Teks Wajib (LKS) untuk siswa tahun 2004 dan 2005 sebanyak 849.130 eksemplar. Dari jumlah tersebut sebagian telah dikirim ke sekolah baik melalui UPTD maupun langsung ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


15

sekolah baik negeri maupun swasta. Bukti pengiriman yang ada sebanyak +/216.142 buku, sedangkan dokumen bukti pengiriman lainnya tidak ditemukan. Hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa untuk mengetahui nilai buku yang seharusnya dicatat di Kantor Disdikpora dan nilai buku yang telah dikirim ke sekolah masih dilakukan penghitungan dan penelusuran. Hasil pemeriksaan terkait data penelusuran yang dilakukan oleh Disdikporaserta Bidang Akuntansi dan Aset DPPKAD diketahui buku yang bisa ditelusuri sampai saat pemeriksaan berakhir adalah sejumlah 340.113 eksemplar senilai Rp10.779.502.640,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 3.4 Hasil Penelusuran Aset Tetap Lainnya di Disdikpora No

Uraian

Jumlah (eksemplar)

Nilai (Rp)

Cara penelusuran

Kontrak

849.130

21.996.088.085

Penelusuran

340.113

10.779.502.640

1.

DiAulaADisdikpora

137.805

5.252.920.850

Riil cek fisik oleh Disdikpora

2.

SMA/SMK

69.524

2.457.366.885

Berita Acara Penyerahan

3.

SD

55.306

1.015.717.375

Riil buku di sekolah (konfirmasi ke sekolah)

4.

SMP

77.478

2.053.497.530

Riil buku di sekolah (konfirmasi ke sekolah)

509.017

11.216.585.445

Yang belum dapat ditelusuri

c. Pencatatan Aset Tetap di Neraca kurang Akurat 1) Pencatatan Aset Tetap Tanah (KIB A) a) Terdapat tanah seluas 100m2 di Dusun Jolontoro Kelurahan Sambek yang digunakan untuk bangunan Posyandu yang belum tercatat di KIB A Kelurahan Sambek. Hasil klarifikasi dengan pihak kelurahan,tanah tersebut adalah milik desa sehingga ketika desa menjadi kelurahan, tanah tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pencatatan ke KIB A belum dapat dilakukan karena nilai tanah tersebut belum diketahui. b) Pencatatan tanah untuk jalan di KIB A Dinas Pekerjaan Umum (DPU) senilai Rp9.535.978.892,00 tidak dapat dicocokkan dengan konstruksi jalanyang dicatat di KIB D DPU. Rincian di Lampiran 3.3. c) Adanya ketidakkonsistenan dalam mencatat aset tetap tanah untuk jalan di KIB A DPU karena dalam KIB A tidak hanya mencatat tanah untuk jalan kabupaten tetapi tanah untuk jalan desa juga dicatat. Tanah desa yang merupakan tanah untuk jalan sebanyak 145 bidang dicatat dalam KIB A DPU senilai Rp53.357.367.151,00. Hasil pemeriksaan dokumen KIB D DPU tercatat minimal 938 jalan yang letaknya di atas tanah desa yang tanahnya tidak dicatat di KIB A DPU. Rincian di Lampiran 3.4 dan Lampiran 3.5.

2) Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


16

a) Hasil pemeriksaan atas dokumentasi fisik peralatan dan mesin diketahui terdapat alat angkutan yang hilang namun belum diusulkan untuk dihapuskan dan masih tercatat di KIB minimal sebanyak 12 unit alat angkutan sebesar Rp148.388.336,00. Rincian alat angkutan yang hilang tersebut pada Lampiran 3.6. b) Berdasarkan cek fisik secara uji petik, terdapat Peralatan dan Mesin minimal senilai Rp3.579.358.322,01 yang tercatat di KIB B yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya seperti dari jumlah, penggunaan, ataupun keberadaan, dengan rincian pada Lampiran 3.7. c) Hasil pemeriksaan fisik atas 13 SKPD diketahui bahwa terdapat peralatan dan mesin yang belum dicatat dengan jumlah unit yang belum dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut: (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu pada: (a) SMPN 1 Kejajar berupa meubelair dari pengadaan BOS. (b) SMP 2 Wadaslintang berupa mesin pemotong rumput dan mebeleir yang berasal dari BOS. (c) SDN 1 Jlamprang berupa lemari 1 unit yang berasal dari BOS. (d) SMP 5 Watumalang belum mencatat pengadaan barang berupa CPU dan alat peraga yang berasal dari BOS pada KIB. (e) SDN Besani belum mencatat etalase sebanyak 2 unit dan lemari kelas sebanyak 6 unit; (f) SDN 2 Slukatan belum mencatat meja tenis dan printer masingmasing sebanyak 1 unit; (g) SDN 1 Kalierang belum mencatat CPU, Printer, UPS power dan laptop masing-masing sebanyak 1 unit; (h) SMPN 1 Kejajar, pencatatan atas pengadaan barang hasil pengadaan tahun 2013 dicatat secara terpisah dan tidak dicatat dalam KIB B. (2) Dinas Kesehatan belum mencatat barang yang merupakan sumbangan pihak III dan dari Dinas Kesehatan yaitu pada (a) Puskesmas Sukoharjo 2 berupa genset, sterilisator, dan printer. (b) Puskesmas Kaliwiro berupa ECG 3 channel dan infusion set. (3) RSUD Setjonegoro belum mencatat Air Conditioner dan tabung pemadam kebakaran. Nilai aset tersebut belum dapat diketahui karena barang tersebut menjadi satu bagian dalam pengadaan gedung. (4) Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu berupa satu unit komputer. (5) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berupa dua unit komputer dan empat unit printer. d) Hasil pemeriksaan dokumen atas peralatan berupa alat angkutan diketahui terdapat pencatatan ganda atas kendaraan sebesar Rp821.750.950,00 di 14 SKPD. SKPD tersebut antara lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Bappeda, DPPKAD, Dinas Pertanian, Kelurahan Kaliwiro, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kalibawang dan Kecamatan Wadaslintang. Pencatatan ganda tersebut BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


17

tidak dapat diusulkan koreksi karena terdapat kendaraan yang tidak sama harga perolehan, tahun perolehan, jenis kendaraan, nomor rangka dan mesin serta nomor BPKB-nya. Jumlah dan rincian kendaraan yang dicatat ganda sebagaimana dalam Lampiran 3.8. 3) Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan a) Hasil pemeriksaan fisik kepada 10 SKPD diketahui bahwa terdapat gedung dan bangunan sebanyak 6 unit yang belum dicatat yaitu: (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada SMPN 1 Kejajar, SDN Kebrengan, SMPN Watumalang 1, SMPN 2 Wadaslintang, SMKN 1 Sapuran, SDN 2 Wadaslintang, (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa bangunan di Pasar Sayur b) Hasil pemeriksaan fisik diketahui terdapat bangunan sudah tidak ada bentuk fisiknya namun masih dicatat di KIB senilai Rp384.989.753,00 yaitu: (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu pada (a) SDN Jebeng Plampitan berupa tempat parkir sebesar Rp7.500.000,00, (b) SDN Kebrengan berupa gedung kantor sebesar Rp50.000.000,00 dan rumah dinas penjaga sebesar Rp20.000.000,00, (c) SMPN 1 Watumalang berupa gudang sebesar Rp4.000.000,00 gedung WC sebesar Rp4.900.000,00, (d) SDN 2 Kagungan berupa rumah kepala sekolah sebesar Rp7.500.000,00, (2) Dinas Kesehatan yaitu pada Puskesmas 2 Kejajar berupa bangunan puskesmas sebesar Rp 291.089.753,00. c) Hasil pemeriksaan fisik di SMPN 5 Watumalang diketahui bahwa bangunan gedung sekolah sebesar Rp861.187.143,00 belum didukung dengan bukti yang memadai dan terdapat bangunan yang belum dicatat sebagai aset tetap. Berdasarkan wawancara dengan pengurus barang sekolah dinyatakan bahwa harga perolehan berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengadaan gedung, namun sampai saat pemeriksaan lapangan BPK berakhir, laporan tersebut belum dapat ditunjukkan. Dokumen yang ditunjukkan berupa Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan. Harga tersebut merupakan harga per masing-masing gedung tanpa memasukkan biaya pekerjaan persiapan pada saat pelaksanaan pengadaan gedung tersebut. Selain itu pengadaan site development (pembangunan tiang bendera dan lain-lain) pada pekerjaan tersebut belum dimasukkan dalam komponen bangunan. d) Hasil pemeriksaan fisik diketahui di Dinas Pekerjaan Umum terdapat gedung yaitu gedung kompos TPA sebesar Rp866.553.717,00 dan gedung TPA sebesar Rp367.010.986,00 yang belum bisa dipastikan gedungnya. e) Hasil pemeriksaan dokumen secara uji petik terkait dengan Gedung dan Bangunan diketahui bahwa terdapat bangunan yang tidak dapat dipastikan gedungnya oleh pengurus barang senilai Rp2.069.435.200,00. Rincian di tabel berikut. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


18

Tabel 3.5 Data Bangunan yang tidak jelas Konstruksi Bangunan

No

Jenis Barang/Nama Barang

Urut

Bertingkat

Beton/

/Tidak

Tidak

Letak/Lokasi Alamat

Asal Usul

Harga (Rp)

DINAS PEKERJAAN UMUM 1.

Perbaikan Prasarana& Sarana

Tidak

Beton

Kec.

APBD 2006

97.863.000

Tidak

APBD2013

991.472.200

Tidak

APBD2013

980.100.000

Lingkungan Pemukiman Perkotaan 2.

Pembangunan sarana dan prasarana

Wonosobo

permukiman lingkungan kel. Jlamprang kec. Wonosobo 3.

Pembangunan sarana dan prasarana permukiman lingkungan kel. Sapuran kec. Sapuran JUMLAH

2.069.435.200

f) Terdapat bangunan di kelurahan yang tercatat di kelurahan dan Bapermasdes untuk bangunan yang sama tetapi harga yang berbeda. Pengurus Barang Kelurahan maupun Bapermasdes belum dapat memberi penjelasan maupun bukti dokumen untuk menentukan nilai yang sebenarnya. Rincian di tabel berikut: Tabel 3.6 Bangunan tercatat ganda dengan nilai yang berbeda Nilai bangunan No Urut


sesuai KIB Bapermasdes (Rp)

Nilai bangunan sesuai KIB Kelurahan (Rp)

1.

Bangunan Gedung Kelurahan Kepil

17.500.000,00

87.085.000,00

2.

Bangunan Gedung Kelurahan Rojoimo

30.000.000,00

32.701.000,00

3.

Bangunan Gedung Kelurahan Kejajar

30.000.000,00

27.890.000,00

4.

Bangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Kalibeber

96.000.000,00

94.437.000,00

5.

Bangunan Gedung Pertemuan Kelurahan Sambek

96.000.000,00

137.500.000,00

6.

Bangunan Rumah Dinas Kelurahan Wonoroto

37.500.000,00

4.930.000,00

7.

Bangunan Rumah Dinas Kelurahan Kejiwan JUMLAH

37.500.000,00

39.900.000,00

344.500.000,00

424.443.000,00

4) Pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan a) KIB D DPU mencantumkan aset tetap jalan jembatan senilai Rp600.645.761.875,00. Pencatatan dalam KIB ini belum memisahkan secara pasti antara jalan dan jembatan kabupaten maupun jalan dan jembatan desa. Surat Keputusan Bupati mengenai penetapan ruas jalan kabupaten juga belum ada. Pencatatan jalan dan jembatan senilai Rp422.128.186.875,00 berdasarkan kegiatan belanja modalnya. Sisanya sebesar Rp178.517.575.000,00 adalah pencatatan jalan yang merupakan peninggalan pencatatan sebelum tahun 2002. Hal ini menyulitkan dalam melakukan penelusuran identifikasi maupun penilaian per jenis/per ruas jalan dan jembatan. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


19

b) Terdapat pencatatan aset tetap di KIB D DPU senilai Rp19.711.586.023,00 yang belum jelas bentuk konstruksinya, belum jelas keberadaannya atau belum dirinci. Sampai dengan akhir pemeriksaan, pengurus barang DPU dan Bidang Akuntansi dan Aset DPPKAD belum dapat memberikan penjelasan. Rincian di Lampiran 3.9. 5) Pencatatan Aset Tetap Lainnya a) Terdapat 39.919 eksemplar buku senilai Rp1.546.583.493,00 di Kantor Perpustakaan Daerah yang tidak dirinci per judul buku tetapi hanya dirinci per jenis menjadi 97 jenis buku. Di Bagian Hukum Setda terdapat buku yang belum dirinci judulnya yaitu Buku Perpustakaan sebanyak 30 eksemplar senilai Rp2.500.000,00, dan Buku Ilmu pengetahuan Umum sebanyak 97 eksemplar sebesar Rp19.173.000,00. Di RSUD Setjonegoro terdapat buku perpustakaan sebesar Rp425.000,00 yang belum dirinci judul bukunya. b) Hasil pemeriksaan dokumen secara uji petik terhadap Sembilan SMP terkait aset tetap lainnya diketahui bahwa terdapat buku yang tidak dilengkapi dengan harga perolehan sebanyak 7.479 jenis/judul buku sejumlah minimal 16.181 eksemplar.Rincian ditabel di bawah ini: Tabel 3.7 Data buku yang tidak dilengkapi dengan harga perolehan JUMLAH NO

NAMA SEKOLAH

JUDUL/JENIS BUKU

1.

SMP 1 MOJOTENGAH

2. 3. 4.

JUMLAH

TAHUN

EKSEMPLAR

PEROLEHAN

33

940

SMP 10 SATAP WADASLINTANG

262

1.024

SMP 2 KERTEK

958

1.903

2011

DAK

SMP 2 LEKSONO

1.702

3.404

2011

Pusat

5.

SMP 2 WONOSOBO

1.004

1.944

2011

-

6.

SMP 3 KERTEK

702

1.385

2011

DAK

7.

SMP 3 SELOMERTO

1.887

3.774

2011

Dropping

8.

SMP 4 SAPURAN

853

1.706

2011

Hibah

9.

SMP 5 SATAP KALIKAJAR

78

101

2011

Pusat

7.479

16.181

JUMLAH

-

ASAL USUL -

2012 - 2013

Dropping

c) Harga perolehan buku sama untuk beberapa jenis buku Hasil pemeriksaan secara uji petik terkait harga buku di 16 SMP dengan jenis/judul buku sejumlah 12.435 sebanyak minimal 31.033 eksemplar dengan nilai total Rp1.085.481.840,00 diketahui bahwa buku tersebut memiliki harga perolehan sama untuk sebagian besar buku yang ada di KIB E. Penjelasan pengurus barang sekolah diketahui bahwa sekolah mengirimkan data KIB tanpa harga ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan yang mengisi nilai harga pada KIB adalah Disdikpora. Rincian di Lampiran 3.10. d) Data pendukung inventaris buku tidak memadai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


20

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik dan wawancara dengan pengurus barang di sekolah diketahui bahwa KIB E (buku) belum seluruhnya didukung dengan data yang memadai, dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Data buku berbeda dengan data laporan pengadaan buku. Perbedaan ini meliputi judul buku, jumlah buku maupun harga buku; (2) Untuk pencatatan belum dilakukan secara lengkap karena petugas perpustakaan belum ada. (3) Untuk jumlah buku yang ditulis di KIB berbeda dengan kontrak karena pada saat barang datang tidak dilakukan pengecekan fisik (4) Daftar inventaris hanya berdasar data buku pengadaan tahun 2012 dan 2013, untuk buku sebelum tahun 2012 tidak ada datanya. Data sebelum 2012 berdasar catatan di KIB tahun sebelumnya tanpa ada pengecekan ulang pada saat sensus

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II.08 Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap: 1) Paragraf 5 yang menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; 2) Paragraf 78 yang menyatakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan: a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Pasal 6 ayat (4) c yang menyatakan bahwa “Kepala SKPD melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”; 2) Pasal 25 pada: a) Ayat (1) menyatakan bahwa “Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang”; b) Ayat (2) menyatakan bahwa “Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F”; BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


21

c) Ayat (3) menyatakan bahwa “Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)”; 3) Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang”; d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No. 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada: 1) Pasal 7: a) Ayat (1) yang menyatakan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, berwenang dan bertanggungjawab antara lain: (1) mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati; (2) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi barang milik daerah; (3) melakukan pengawasan dan pengndalian barang milik daerah. b) Ayat (2) yang menyatakan Kepala SKPD Pengelola Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD. c) Ayat (3) yang menyatakan Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab antara lain: (1) melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; (2) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; (3) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaanya; d) Ayat (5) yang menyatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang, berwenang dan bertanggung jawab: (1) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; (2) mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; (3) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; e) Ayat (6) yang menyatakan pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna. 2) Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasinya.



22

3) Pasal 68 ayat (2) yang menyatakan Pengelola Barang menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya. 4) Pasal 74 Ayat (1) yang menyatakan Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. Kondisi tersebut mengakibatkan saldo aset tetap tanah minimal Rp63.569.388.483,00, aset tetap peralatan dan mesin minimal senilai Rp46.542.476.770,01, aset tetap gedung dan bangunan minimal senilai Rp27.372.336.450,00, aset tetap jalan, irigasi, jaringan minimal senilai Rp620.357.347.898,00 dan aset tetap lainnya minimal senilai Rp27.966.680.418,00 di Neraca belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Permasalahan tersebut terjadi karena: a. Bupati belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi BPK secara keseluruhan; b. Bupati belum menyusun SK tentang ruas jalan; c. Bupati belum melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait kepemilikan bangunan objek wisata Dieng. Atas permasalahan tersebut Kepala SKPD terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Kepala Disdikpora menyatakan: Aset tetap lainnya senilai Rp11.216.585.445 tidak dapat ditelusur karena berada di sekolah swasta dan yang berada di sekolah negeri sebagian besar tidak mencatatnya karena kondisinya sudah rusak dan sudah tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. 2. Kepala DPPKAD menyatakan: a. Pelaksanaan kapitalisasi dalam sensus BMD belum dilakukan karena ketidaktahuan terhadap perlakuan BMD yang nilainya di bawah Rp300.000,00 dan diperoleh sebelum Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi terbit. Untuk itu pelaksanaan kapitalisasi dilakukan terhadap barang-barang dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan penelusuran sehingga diperoleh data BMD yang dapat diyakini b. DPPKAD akan melakukan penelusuran BMD di Laporan Keuangan yang belum wajar khususnya atas pengecualian SKPD Disdikpora sehingga dapat diperoleh data BMD yang sesuai dengan kondisi fisik barang yang berada di SKPD c. Terkait Pengamanan dokumen kepemilikan BMD berupa sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo, DPPKAD akan melakukan koordinasi dengan BPN sehingga didapat data sertifikat yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan untuk pengamanan secara fisik atas tanah milik Pemkab Wonosobo akan dipasang plang papan nama milik Pemkab Wonosobo. d. Kelemahan yang terjadi pada pelaporan BMD yang dituangkan dalam KIB A – F disebabkan kurang pahamnya pejabat pengelolaan BMD dalam BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

14.

23

menyusun Laporan Barang oleh karena itu pelaksanaan pelaporan barang akan dilaksanakan secara detail dengan didukung dokumen yang cukup sehingga dapat menghasilkan Laporan Barang Pengguna yang dapat diyakini. Sekretaris Daerah menyatakan bahwa di Setda tidak terjadi pencatatan ganda dan alat angkutan yang bukti fisiknya belum jelas. Kepala Dishubkominfo menyatakan bahwa: a. pengurus barang, penguna barang, pembantu pengolah barang, pengolah barang akan melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi. b. Akan melaksanakan inventarisasi aset sesuai ketentuan berlaku.. Inspektur menyatakan bahwa tidak pencatatan kendaraan secara ganda. Nomer polisi berbeda AA 9502 PF dan AA 9502 F, sedangkan AA 9502 PF belum dicatat pada KIB B 2013 karena BAST pada Maret 2014. Camat Mojotengah menyatakan bahwa: a. kendaraan roda dua nopol AA 9854 KF memang tercatat ganda, sedangkan keadaan barang hanya satu. b. Kendaraan nopol AA 9789 KF, AA 9649 KF, AA 9091 KF AA 9857 KF tidak berada di kantor Kecamatan Mojotengah, tetapi masih tercatat pada KIB B DPPKAD. Kepala Bapermasdes menyatakan bahwa terdapat pencatatan dobel atas kendaraan dan tanah bangunan yang ada di kecamatan/kelurahan maka Bapermasdes akan mengadakan koreksi aset dengan mengurangi jumlah aset yang secara fisik berada di kecamatan/kalurahan dan selanjutnya dibuatkan BAST. Camat Kalibawang menyatakan bahwa kendaraan roda dua nopol AA 9649 BF dobel catat dengan Bapermasdes selanjutnya hanya dicatat di KIB B di Kecamatan Kalibawang. Camat Kepil menyatakan bahwa: a. kendaraan roda dua nopol AA 9649 BF dobel catat dengan Bapermasdes selanjutnya hanya dicatat di KIB B di Kecamatan Kepil. b. Untuk kendaraan nopol AA 9845 KF, AA 9847 KF, AA 9652 MF, AA 9753 F, AA 9837 HF memang benar adanya masih terdapat di Kecamatan Kepil Camat Kertek menyatakan bahwa telah bekoordinasi dengan Bapermasdes dan aset tersebut benar-benar berada dalam tanggung jawab Kecamatan Kertek. Kantor Arsip menyatakan bahwa menerima temuan yang telah disampaikan dan akan berusaha memperbaiki dikesempatan berikutnya. Camat Kaliwiro menyatakan bahwa: a. Kendaraan roda dua AA 9783 HF dobel catat dengan Kelurahan Kaliwiro, sehingga akan dikoreksi dan hanya dicatat di Kelurahan Kaliwiro. b. Kendaraan roda dua nopol AA 9647 GF dobel catat dengan Bapermasdes dan akan dikoreksi, sehingga hanya akan di catat di Kecamatan Kaliwiro. Kepala Disparbud menyatakan bahwa bangunan berupa pancuran dikawasan wisata Tuk Bimo Lukar pengadaannya dana dari tugas pembantuan APBN TA 2011 melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah. Untuk Pasar Sayur juga dari dana Propinsi. Kepala Kantor Perpustakaan menyatakan bahwa buku di KIB E sudah dientri perjenis apabila harus dientri perjudul kantor perpustakaan merasa keberatan



15.

16. 17.

18. 19. 20.

21.

22.

23.

24.

a. b. c.

24

karena bahan pustaka sudah banyak. Untuk tahun 2014 kantor perpustakaan berusaha untuk entri perjudul Kepala BKD menyatakan bahwa kendaraan nopol AA 9500 F tetap dicatat di BKD, Dinas Dispora akan menghapus dari KIB B. untuk kendaraan nopol AA 9502 F tahun 2013 tetap dicatat di BKD tahun 2014 dicatat di Inspektorat setelah BAST. Lurah Selomerto menyatakan sepedo motor tahun 2002 nopol AA 9781 HF adalah milik Kelurahan Selomerto. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan menyatakan bahwa: a. Sepeda motor H 9806 UA masih tercatat sebagai aset Pemprov Jateng b. Gerobak dan kereta dorong berada di UPTD BBI. c. Sepeda berada di dinas peternakan dan perikanan. d. Kapal motor, motor boat, perahu dikelola oleh kelompok nelayan di Wadaslintang. e. Perahu fiber dikelola oleh kelompok nelayan di Wadaslintang dan nelayan di Menjer Maron. Kepala Bappeda menyatakan bahwa kendaraan AA 9969 GF yang tercatat ganda di Bappeda dan di DPPKAD masih digunakan oleh karyawan Bappeda. Direktur RSUD menyatakan bahwa sependapat dengan konsep TP dari tim pemeriksa. Kepala KPPT menyatakan bahwa printer dan komputer yang tidak tercatat dalam KIB karena telah rusak dan telah dihapus dengan SK penghapusan No. 020/304/2013. Camat Sukoharjo menyatakan bahwa kendaraan dinas nopol AA 9633 GF dobel catat dengan Bappermasdes selanjutnya hanya dicatat di KIB B di Kecamatan Sukoharjo. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa akan menindak lanjuti temuan dengan berusaha melakukan penelusuran terhadap aset tetap yang tercatat dalam lampiran TP. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyatakan bahwa: a. motor yang tercatat ganda adalah motor nopol H 9858 SC dan H 9858 VC adalah jenis yang berbeda yaitu nopol H 9858 SC Sigma V100 sedangkan H 9858 VC Yamaha YT. b. Dari sembilan kendaraan benar-benar berada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan, satu kendaraan nopol H 9806 UA berada dan tercatat di KIB B Dinas Peternakan dan Perikanan. Kepala DPU menyatakan bahwa dapat menerima hasil pemeriksaan BPK RI dan akan menindak lanjuti untuk waktu yang akan datang sesuai dengan ketentuan yang disarankan TIM pemeriksa BPK RI BPK RI Merekomendasikan Bupati Wonosobo agar: Melaksanakan rekomendasi BPK tahun-tahun sebelumnya dalam hal inventarisasi aset tetap; Menyusun SK Bupati terkait ruas jalan; Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk memperjelas status kepemilikan bangunan di objek wisata Dieng.



25

4. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Sepenuhnya Memadai

Pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyajikan jumlah Piutang dalam Neraca (audited) sebesar Rp17.044.250.937,00. Rincian piutang tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Rincian piutang dalam neraca tahun 2013 No.

Piutang

Nominal (Rp)

Penyisihan(Rp)

Piutang Bersih (Rp)

1.

Piutang Pajak

6.584.771.889,00

(813.999.615,00)

5.770.772.274,00

2.

Piutang Retribusi

1.668.088.327,00

(127.353.152,00)

1.540.735.175,00

3.

Bagian

131.325.705,00

0,00

131.325.705,00

Lancar

Tuntutan

Ganti

Rugi 4.


9.639.686.659,00

(38.268.876,00)

9.601.417.783,00

18.023.872.580,00

(979.621.643,00)

17.044.250.937,00

Hasil pemeriksaan dokumen terkait piutang, diketahui jumlah piutang pajak tersebut terdiri dari Tabel 4.2 Rincian Piutang Pajak Tahun 2013 No 1.

Piutang Pajak

Saldo per 31 Desember

Saldo per 31 Desember

2012 (Rp)

2013 (Rp)

Pajak Hotel

12.675.000,00

9.355.000,00

2.

Restoran

36.328.000,00

35.668.000,00

3.

Hiburan

3.310.000,00

3.645.000,00

4.

Reklame

13.055.352,00

13.055.825,00

5.

PPJU

6.

PBB

7.

Pajak Air Tanah Jumlah Akumulasi penyisihan piutang

639.340.905,00

727.230.705,00

0,00

5.779.087.289,00

53.844.885,00

16.730.070,00

758.554.142,00

6.584.771.889,00 (813.999.615,00)

Hasil pemeriksaan terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diketahui terdapat kelemahan dalam pengelolaan PBB sebagai berikut: a. Jumlah piutang PBB tahun 2012 belum dicantumkan dalam Neraca per 31 Desember 2013 (unaudited) Hasil pemeriksaan dokumen terkait pengelolaan PBB Tahun 2012 diketahui bahwa PBB masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, dengan pelaksanaan pengelolaan di Kantor Pajak Pratama. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, pada Tahun 2013 PBB dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2, Dan Aset Sitaan dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


26

Kepala KPP Pratama Temanggung pada tanggal 4 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara nomor BA-O4MP J.32lKP.11/2013. Sesuai perjanjian tersebut jumlah piutang PBB Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah sebesar Rp6.046.743.878,00. Jumlah tersebut dinyatakan sebagai Piutang PBB dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penyusunan neraca per 31 Desember 2013, piutang PBB tersebut belum disajikan sebagai bagian dari Piutang. Atas kondisi tersebut telah diusulkan koreksi dalam Neraca per 31 Desember 2013. b. Petugas Pemungut PBB di desa tidak membayarkan PBB sesuai waktu yang ditentukan Hasil wawancara dengan pemungut PBB secara uji petik diketahui terdapat pembayaran PBB melalui petugas pemungut PBB yang masih menyimpan pembayaran PBB dari wajib pajak yang disetor kepada petugas pemungut. Petugas pemungut merupakan petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk membantu memungut PBB dari wajib pajak di masing-masing desa/kelurahan. Petugas pemungut biasanya merupakan perangkat desa dan pejabat/staf kelurahan terkait yang dibagi berdasarkan wilayah/blok yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan pembayaran Wajib Pajak dapat menyetor sendiri PBB ke Bank Jateng maupun menitip setoran ke petugas pemungut. Jika setoran dititipkan ke petugas pemungut maka selanjutnya petugas pemungut menyetorkan hasil pungutan PBB ke koordinator pemungut dan koordinator pemungut yang akan membayarkan ke Bank Jateng. Wawancara dengan koordinator pemungut Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro diketahui sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 koordinator masih membawa uang setoran wajib pajak sebesar sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00. Hal tersebut terjadi karena pada bulan Desember 2013 koordinator desa berencana meyetorkan pembayaran PBB sesuai jadwal Bank Jateng di Kaliwiro namun pihak Bank Jateng Kecamatan Kaliwiro tidak ada. Hal tersebut terjadi sampai 3 kali, sehingga petugas belum membayarkan setoran PBB tersebut. c. Petugas Bank Jateng tidak berada di payment point kecamatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Berdasar dokumen notulensi rapat pembahasan draf Peraturan Bupati tentnag dispensasi penyetoran retribusi bagi SKPD pemungut retribusi yang dihadiri antara lain oleh pihak Bank Jateng Cabang Wonosobo diketahui bahwa sejak pengelolaan PBB P2 diambil alih oleh Daerah maka Bank Jateng telah membuka kantor payment point di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Selomerto, Leksono, Kejajar, Watumalang, Garung, Sapuran, Kaliwiro, dan Wadaslintang. Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan petugas pemungut secara uji petik diketahui bahwa petugas Bank Jateng tidak hadir di payment point Kecamatan Kaliwiro. Hal tersebut mengakibatkan Denda tersebut terjadi antara lain karena Kepala Desa sudah menitipkan pembayaran PBB ke Kecamatan Kaliwiro mengingat payment point Bank Jateng tidak datang pada saat Kepala Desa hendak menyetorkan PBB. Selama 2 minggu selanjutnya petugas payment point Bank Jateng tidak datang ke Kecamatan Kaliwiro, sehingga pembayaran tidak



27

bisa disetorkan dan melewati bulan dan menambah denda. Kemudian Kepala Desa menyetorkan sendiri pembayaran tersebut ke Bank Jateng Wonosobo. d. Data pembayaran PBB belum sepenuhnya andal Hasil wawancara dengan petugas pemungut diketahui bahwa terdapat perbedaan data pembayaran PBB antara data dari Bidang Pendapatan DPPKAD dan data dari petugas pemungut. Kondisi tersebut terjadi di Kelurahan Kejiwan Kecamatan Wonosobo. Pada tahun 2014 pihak kelurahan meminta rincian Wajib Pajak yang belum membayar PBB Tahun 2013 ke DPPKAD (Bidang Pendapatan). Setelah di cross check dengan data yang dimiliki kelurahan terdapat beberapa WP yang sudah bayar, namun di tagihan tersebut masih muncul nama WP yang bersangkutan. Selain itu hasil wawancara dengan petugas pemungut diketahui terdapat pembayaran PBB yang ditolak oleh Bank Jateng karena perbedaan jumlah pajak yang harus disetor dan sampai saat ini masih menjadi piutang PBB. Sampai saat ini uang setoran tersebut masih di Kasi Pemerintahan. e. Pembayaran PBB dengan menggunakan uang desa/kelurahan dan bukan berasal dari setoran WP yang bersangkutan Hasil wawancara dengan Kepala Desa/ petugas pemungut diketahui terdapat pembayaran PBB dengan menggunakan uang pribadi milik pejabat desa dengan tujuan untuk mengurangi denda yang harus dibayar, maka pihak desa melunasi pembayaran pajak meskipun wajib pajak belum seluruhnya melunasi PBBnya. Uang untuk melunasi PBB pihak desa meminjam secara pribadi Sekretaris Desa. Selain itu pembayaran PBB juga dengan menggunakan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa, sehingga desa tersebut telah lunas PBBnya namun tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai peruntukan ADD. f.

Data piutang PBB di DPPKAD belum sepenuhnya andal Hasil konfirmasi kepada desa/kelurahan secara uji petik diketahui terdapat perbedaan data jumlah piutang antara desa/kelurahan dengandata di DPPKAD. Perbedaan tersebut terjadi karena: 1) Data tagihan PBB yang telah dihapuskan dengan Surat Bupati belum dihapuskan dalam data piutang 2013. 2) Berdasarkan konfirmasi dengan Bidang Pendapatan DPPKAD terdapat data tagihan yang ganda di Desa Bendungan, dan sesuai arahan dari KPP Pratama data tersebut dihapus. Namun sampai data ini belum ada SK Bupati tentang penghapusan tagihan terkait piutang PBB Desa Bendungan.

Kondisi tersebut sebagian telah dinyatakan dalam hasil reviu yang dilakukan oleh Inspektorat dalam kaitan penyusunan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hasil reviu juga menyebutkan permasalahan yang sama untuk piutang PBB pada Tahun 2012. Atas hasil reviu tersebut belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo.



28

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a.

b.

c.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 77 ayat (1) yang menyatakan bahwa Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang pada Bab III Huruf C menyatakan Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundangundangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah/pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Kondisi tersebut mengakibatkan menggambarkan kondisi yang senyatanya.

informasi

piutang

PBB

tidak

Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala DPPKAD bersama jajarannya tidak melakukan verifikasi secara tuntas atas rincian Piutang PBB-P2 yang diserahkan oleh KPP Pratama Temanggung kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebelum dan setelah BAST ditandatangani. Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini Kepala DPPKAD menyatakan bahwa: a. Data Piutang PBB tahun 2012 berdasarkan BAST dari KPP Pratama Temanggung merupakan angka global dan hibah ada rincian by name dan by NOP. DPPKAD telah melakukan klarifikasi dengan KPP Pratama Temanggung dan telah dijawab dengan data piutang PBB-P2. b. Terjadinya selisih data antaraa DPPKAD, Desa dan Bank Jateng karena adanya proses pengajuan perubahan atas SPPT PBB, apabila penyelesaian perubahan SPPT dicetak pada tahun pengajuan maka akan terjadi perubahan ketetapan yang ada pada desa, DPPKAD dan Bank Jateng c. DPPKAD akan melakukan koordinasi dengan pihak bank Jateng agar konsisten dan konsekuen dalam penerimaan PBB di masing-masing Kecamatan sesuai payment point yang telah ditentukan d. Hal tersebut terjadi karena WP yang melakukan pembayaran di Bank Jateng tapi NOP WP tersebut oleh Bank Jateng belum bisa diinput. Hal ini terjadi karena aplikasi cash management kurang sempurna. DPPKAD akan selalu berkoordinasi dengan Bank Jateng untuk menyempurnakan aplikasi cash management tersebut



29

e. Pembayaran dengan menggunakan uang pribadi pejabat desa dan dana ADD diluar sepengetahuan DPPKAD f. Data tagihan yang telah dihapuskan dengan surat Bupati, DPPKAD akan melakukan penghapusan data dalam aplikasi sehingga akan menghapuskan data piutang pada tahun2013 g. Pembayaran oleh WP yang belum masuk dalam data pembayaran di DPPKAD terjadi karena pembayaran yang dilakukan secara kolektif oleh desa dan pada saat Bank Jateng melakukan input data setoran per wajib pajak ternyata ada beberapa NOP yang belum bisa diinput oleh Bank Jateng sehingga slip nominal uang setoran dari desa tidak sama dengan data cash management h. Untuk memeperlancar proses pembayaran PBB dari Desa Bendungan, maka DPPKAD berkoordinasi secara lisan dengan petugas KPP Pratama Temanggung dan solusinya data SISTEP agar dihapus dari aplikasi. DPPKAD akan menindaklanjuti dengan keputusan Bupati tentang penghapusan data SISTEP dari desa Bendungan Kecamatan Kaliwiro BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo untuk memerintahkan Kepala DPPKAD agar berkoordinasi dengan KPP Pratama untuk melakukan validasi data piutang PBB tahun 2012. 5. Pengelolaan Persediaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya didukung dengan Penatausahaan Kartu Barang yang Tertib

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaporkan persediaan dalam Neraca 2013 (unaudited) sebesar Rp8.833.840.903,25 dengan rincian sebagai berikut: a. Persediaan Benda Berharga sebesar Rp152.413.051,50; b. Persediaan Bahan Pakai Habis/Material Rp1.162.126.842,00; c. Persediaan Obat-obatan dan Alat kesehatan sebesar Rp7.519.301.009,75. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen terkait persediaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan, diketahui sebagai berikut. a. Berdasarkan CaLK TA 2013 dijelaskan bahwa nilai persediaan benda berharga yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilaporkan senilai Rp117.081.585 yang terdiri dari: Tabel 5.1 Persediaan benda berharga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 Persediaan benda berharga

Jumlah 180 buku

Nilai (Rp) unaudited

1)

Karcis Retribusi

2)

Buku Uji

3.010 buah

21.024.850,00

3)

Plat Uji

10.130 keping

30.369.740,00

4)

Stiker Plat Samping

7.326 set

65.073.195,00

Jumlah


613.800,00

117.081.585,00


30

Pemeriksaan secara uji petik atas fisik dan penatausahaan persediaan benda berharga yang dilakukan tanggal 28 Januari 2014 bersama Kasubag Umum diketahui bahwa dalam pengambilan barang persediaan berupa plat uji dan stiker plat samping dilakukan oleh staf Bidang Pengujian tidak menggunakan nota pengambilan barang atau bon barang. Pengambilan barang tersebut langsung meminta ke Bagian Umum dengan cara menulis nama barang dalam buku stok barang dengan jumlah banyak. Selain itu pengurus barang tidak membuat kartu persediaan atas mutasi barang persediaan selama tahun berjalan. Hasil pengecekan fisik tanggal tersebut dengan cara membandingkan antara buku stok barang dengan jumlah persediaan di tempat penyimpanan terdapat selisih yaitu pada barang Plat Uji dengan hasil cek fisik sejumlah 8.860 keping namun dalam pencatatan buku stok barang sejumlah 8.360 keping sehingga terdapat selisih sejumlah 500 keping plat uji atau senilai Rp1.499.000,00 (500 keping x Rp2.998,00). Hasil pemeriksaan fisik persediaan pada stiker plat samping diketahui bahwa jumlahnya sama dengan pencatatan buku stoknya yaitu sejumlah 6.366 set.Pengadaan stiker dan vinyl stiker yang menjadi satu pasang. Hasil cek fisik terhadap vinyl stiker diketahui sejumlah 6.500 set, sehingga antara jumlah stiker plat samping dengan vinyl stikernya tidak sama yaitu sejumlah 134 set (6.5006.366). Atas perbedaan tersebut Kepala Sub Bagian Umum menjelaskan bahwa terdapat selisih antara hasil cek fisik dengan pencatatan dalam buku stok barang pada saat perhitungan tanggal 28 Januari 2014, namun selanjutnya pada saat pemeriksaan terinci pengurus barang sudah mengganti catatan dibuku stok jumlah Plat Uji yang semula sebanyak 8.360 keping menjadi 8.860 keping dengan alasan menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan awal cek fisik. Sedangkan buku catatan yang lama tidak bisa ditunjukkan oleh Kasubag Umum kepada Tim BPK. Atas selisih 500 keping plat uji atau senilai Rp1.499.000,00 (500 keping x Rp2.998,00) Kasubag Umum tidak memberikan penjelasan sampai dengan saat pemeriksaan BPK berakhir. b. Berdasarkan CaLK TA 2013 dijelaskan bahwa nilai persediaan obat dan alat kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dilaporkan senilai Rp5.372.991.140,54 dimana senilai Rp4.186.668.360,06 berasal dari Instalasi Farmasi Kesehatan sedangkan senilai Rp1.186.322.780,48 berasal dari seluruh Puskesmas. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Farmasi dan penyimpan barang pada Dinas Kesehatan diketahui bahwa proses pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) dijelaskan sebagai berikut. 1) Puskesmas mengajukan permintaan obat ke IFK menggunakan LPLPO atau Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat. Permintaan secara rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali kecuali keadaan darurat maka puskesmas dapat mengajukan permintaan sewaktu-waktu; 2) Dokumen LPLPO selanjutnya diverifikasi oleh petugas IFK dengan mempertimbangkan persediaan di IFK, jumlah pemakaian di puskesmas periode sebelumnya dan sisa stock di puskesmas, dan ditentukan jumlah yang disetujui untuk diberikan. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


31

3) Obat yang disetujui untuk diberikan kepada puskesmas selanjutnya diinput dalam aplikasi sistem IFK dengan mengurutkan tanggal kadaluwarsa (Expired Date/ED) obat. 4) Dari aplikasi tersebut dihasilkan SBBK atau Surat Bukti Barang Keluar sebanyak 2 lembar oleh petugas distribusi dijadikan acuan untuk pengambilan barang; 5) Pada saat input data ke aplikasi, puskesmas terkadang mengajukan penambahan obat. Terhadap penambahan tersebut kadang belum dilakukan revisi atas input data di aplikasi meskipun di lembar SBBK sudah dikoreksi. 6) Setelah data diinput ke aplikasi, selanjutnya dilakukan pengambilan obat dan kemudian barang dikelompokkan per puskesmas. Pada saat pengambilan barang dilakukan cek ulang disaksikan oleh petugas IFK dan petugas puskesmas, dengan memberikan tanda tickmark (√) pada SBBK. Namun demikian ada kemungkinan sudah diberi tanda tickmark namun barang belum diambil karena mobil tidak cukup atau puskesmas tidak membawa termos obat. 7) SBBK ditandatangani oleh petugas IFK dan petugas puskesmas. 8) Pencatatan pengeluaran obat di kartu stok obat dilakukan pada saat pengambilan obat, namun dimungkinkan juga terjadi kesalahan pencatatan karena nama obat yang mirip dan kesalahan pengambilan kartu obat oleh petugas. 9) Aplikasi juga dapat digunakan untuk pengecekan atas obat karena diinput pada saat pengambilan obat sehingga bisa dibandingkan dengan kartu obat, meskipun masih terdapat kelemahan atas aplikasi tersebut. Hasil pengecekan fisik tanggal 28 Januari 2014 dengan cara membandingkan antara laporan persediaan dari aplikasi dengan jumlah persediaan di tempat penyimpanan terdapat selisih yaitu pada alat kesehatan berupa IV Catheter No 20 dengan hasil cek fisik sejumlah 1.200 buah namun dalam laporan persediaan sejumlah 3.700 buah sehingga terdapat selisih sejumlah 2.500 buah. Atas selisih tersebut, Kepala IFK memberikan penjelasan bahwa terdapat input yang tidak jelas asalnya pada periode Januari 2014. Keterangan dalam aplikasi atas alat kesehatan tersebut tertera stok Tahun 2012 dengan sumber anggaran obat program sejumlah 2.500 buah. Sedangkan pada Tahun 2012 tidak ada penerimaan alat kesehatan berupa IV Catheter No 20 dengan anggaran program. Pada tahun tersebut terdapat penerimaan IV Catheter No 20 sejumlah 1.500 buah namun dari anggaran DAK 2012. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdapat dalam Lampiran: 1) Kegiatan penyimpanan barang milik daerah yaitu; a) menerima, menyimpan,mengatur, merawat dan menjaga keutuhan barang dalam gudang/ruang penyimpanan agar dapat dipergunakan sesuai dengan rencana secara tertib, rapi dan aman; BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


32

b) menyelenggarakan administrasi penyimpanan/pergudangan atas semua barang yang ada dalam gudang; c) membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada di gudang 2) Dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran antara lain: a) Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis b) Bukti Pengambilan Barang dari Gudang c) Berita Acara Serah Terima Gudang 3) Pelaksanaan pengamanan Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib. Kondisi tersebut mengakibatkan laporan persediaan belum sepenuhnya menyajikan informasi ketersediaan yang senyatanya Kondisi tersebut disebabkan: a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan belum optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan persediaan pada instansi yang dipimpinnya. b. Pengurus barang tidak melakukan pencatatan mutasi dalam kartu persediaan secara berkala. c. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dalam pengelolaan persediaan obat. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa guna pelaksanaan pengawasan lebih intensif maka akan menginstruksikan kepada bendahara pengurus barang untuk membuat laporan sisa stok barang setiap bulan, dalam hal ini sudah dilakukan sejak bulan januari 2014. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa akan menindaklanjuti temuan tersebut. Selain itu pengurus/ penyimpan barang akan diingatkan untuk melaksanakan pencatatan mutasi barang dalam kartu persediaan serta dilakukan pembenahan pengamanan dalam sitem aplikasi program manajemen obat di IFK. BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan kepada: a. Kepala Dishubkominfo dan Dinas Kesehatan untuk menatausahakan persediaan dengan cara melakukan stock opname secara periodik sesuai ketentuan; b. Inspektorat untuk memverifikasi perbedaan data I V Chateter yang ada di gudang IFK dan hasilnya digunakan untuk perbaikan database.



Lampiran 1.1 DAFTAR REKAPITULASI TANGGAL PENGIRIMAN SPJ FUNGSIONAL SKPD APBD KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2013 s/d 31 DESEMBER 2013 JUMLAH NO

DINAS/ INSTANSI

1

2

ANGGARAN

SP2D

SPJ s/d

PENETAPAN

BTL & BL

BULAN

4

5

3

Tgl Penyampaian

Keterangan

6

7

I

KEPALA DAERAH & WAKIL

560.979.000

555.414.305

1

Kepala Daerah & Wakil

560.979.000

555.414.305

Desember

27/12/13

Tdk terlambat

II

SEKRETARIAT DAERAH

42.414.115.552

29.272.859.079

Desember

5/2/14

Terlambat

III

SEKRETARIAT DPRD

11.074.595.800

10.242.912.276

Desember

21/1/14

Terlambat

IV

DPRD

7.377.317.900

6.933.488.260

Desember

21/1/14

Terlambat

V

BADAN

97.137.368.120

72.561.051.589

1

INSPEKTORAT KABUPATEN

4.272.987.000

4.075.231.969

Desember

31/12/13

Tdk terlambat

2

BAPPEDA

5.956.526.500

5.378.762.255

Desember

21/1/14

Terlambat

3

Badan Kepegawaian Daerah

6.628.069.700

4.781.271.973

Desember

20/1/14

Terlambat

4

Badan Lingkungan Hidup

5.589.505.540

4.064.392.137

Desember

21/1/14

Terlambat

5

RSUD

59.882.366.680

42.258.489.757

Nopember

3/12/13

Terlambat

6

Badan Keluarga Berencana dan PP

8.629.578.700

8.429.635.863

Desember

15/1/14

Terlambat

7

Bapermasdes

6.178.334.000

3.573.267.635

Desember

27/1/14

Terlambat

15/1/14

Terlambat

VI

DINAS

1.027.156.509.716

811.689.102.906

1

DPPKAD

146.061.736.676

109.298.287.019

42.633.638.708

24.878.602.163

Desember

103.428.097.968

84.419.684.856

Desember

15/1/14

Terlambat

15.176.580.200

14.301.239.860

Nopember

18/11/13

Terlambat Terlambat

a. Belanja SKPD b. Belanja PPKD (Hibah/Bant)

Terlambat

2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

3

Dinas Peternakan dan Perikanan

8.458.826.300

7.216.662.786

Desember

21/1/14

4

Dinas Kehutanan & Perkebunan

8.260.974.630

7.895.256.367

Desember

21/1/14

Terlambat

5

Dinas Perindag.

12.493.019.185

12.080.241.048

Nopember

17/12/13

Terlambat

6

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

15.555.379.000

14.094.193.190

September

13/11/13

Terlambat

7

Dinas Kesehatan

59.168.172.780

54.916.017.456

Nopember

11/12/13

8

Dinas Pendidikan Pemuda & OR

548.330.062.695

496.723.754.292

Oktober

16/11/13

Terlambat

9

DPU

178.191.015.900

68.729.485.435

Desember

30/1/14

Terlambat

10

Dinas Sosial

3.204.071.000

2.793.135.525

Desember

20/1/14

Terlambat

11

Dinas Perhub. Kom. & Informatika

11.065.092.200

5.749.144.895

Desember

16/1/14

Terlambat

12

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

7.036.743.650

6.504.391.165

Desember

28/1/14

Terlambat

13

Dinas Kependudukan & Capil

3.725.065.000

3.270.037.445

Desember

2/1/14

Terlambat

14

Dinas Koperasi dan UMKM

10.429.770.500

8.117.256.423

Juni

17/7/13

Terlambat

KANTOR

VII

13.716.567.800

13.051.860.186

1

Kantor Kesbangpollinmas

3.387.198.500

3.279.266.209

Desember

24/1/14

2

Satuan Polisi PP

3.440.043.050

3.272.861.956

Desember

22/1/14

3

Kantor Ketahanan Pangan

1.014.258.950

942.521.410

Desember

4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

2.202.435.000

2.135.232.299

Desember

5

Kantor Perpustakaan

2.358.654.300

2.177.102.226

Desember

6

Kantor Arsip

1.313.978.000

1.244.876.086

Desember

21/1/14 13/1/14 13/1/14 15/1/14

Terlambat

Terlambat Terlambat Terlambat Terlambat Terlambat Terlambat

JUMLAH NO

DINAS/ INSTANSI

1

VIII

2

KECAMATAN

ANGGARAN

SP2D

SPJ s/d

PENETAPAN

BTL & BL

BULAN

4

5

3

47.028.077.400

40.044.997.570

Tgl Penyampaian

Keterangan

6

7

1

Kecamatan Wonosobo

6.553.079.000

6.134.367.899

Desember

13/1/14

2

Kecamatan Kertek

5.627.548.000

3.553.862.375

Desember

9/1/14

Terlambat Terlambat

3

Kecamatan Selomerto

4.155.908.000

3.848.657.504

Desember

21/1/14

Terlambat

4

Kecamatan Leksono

2.576.785.000

2.044.214.087

Desember

5

Kecamatan Watumalang

2.618.027.500

2.132.375.215

Desember

15/1/14

Terlambat

27/1/14

Terlambat

6

Kecamatan Mojotengah

4.105.652.000

3.402.061.456

Desember

15/1/13

7

Kecamatan Garung

2.469.883.000

2.367.760.706

Desember

6/1/14

Terlambat Terlambat

8

Kecamatan Kejajar

2.567.012.000

2.370.047.510

Desember

13/1/14

Terlambat

9

Kecamatan Kalikajar

2.663.999.600

2.403.887.299

Nopember

9/12/13

Terlambat

10

Kecamatan Sapuran

2.668.749.000

2.414.115.337

Desember

20/1/14

Terlambat

11

Kecamatan Kepil

2.931.512.800

2.480.366.848

Desember

6/2/14

Terlambat

12

Kecamatan Kaliwiro

2.117.489.000

2.020.771.469

Desember

20/1/14

Terlambat

13

Kecamatan Wadaslintang

1.724.135.500

1.648.023.141

Oktober

19/11/13

Terlambat

14

Kecamatan Sukoharjo

2.726.983.000

1.847.408.598

Desember

7/1/14

Terlambat

15

Kecamatan Kalibawang

1.521.314.000

1.377.078.126

September

12/11/13

Terlambat

IX

KELURAHAN

7.290.593.500

6.233.724.983

1

Kelurahan Wonosobo Barat

366.220.000

363.505.340

Desember

10/1/14

Terlambat

2

Kelurahan Wonosobo Timur

355.369.000

255.259.111

Desember

27/1/14

3

Kelurahan Jlamprang

645.000.000

443.219.109

Desember

6/1/14

Terlambat

4

Kelurahan Kejiwan

345.000.000

342.469.197

Desember

20/1/14

Terlambat

5

Kelurahan Sambek

145.000.000

144.756.939

Desember

24/12/13

Terlambat

6

Kelurahan Mlipak

290.000.000

139.287.995

Desember

7/1/14

Terlambat

7

Kelurahan Pagerkukuh

145.000.000

144.993.826

Desember

29/1/14

Terlambat

8

Kelurahan Rojoimo

145.000.000

144.912.449

Desember

27/1/14

9

Kelurahan Kramatan

345.000.000

142.118.870

Desember

30/12/13

Tdk terlambat

10

Kelurahan Tawangsari

202.500.000

206.390.178

Desember

30/1/14

Terlambat

11

Kelurahan Jaraksari

233.428.000

159.222.170

Desember

7/1/14

Terlambat

12

Kelurahan Bumireso

145.000.000

144.229.798

Desember

27/1/14

Terlambat

13

Kelurahan Kalianget

846.200.000

843.814.391

Desember

9/1/14

Terlambat

14

Kelurahan Kertek

143.000.000

141.502.702

Desember

20/1/14

Terlambat

15

Kelurahan Wringinanom

243.000.000

241.833.295

Desember

20/1/14

Terlambat

16

Kelurahan Selomerto

145.000.000

144.979.420

Desember

3/2/14

Terlambat

17

Kelurahan Wonorejo

243.000.000

240.305.440

Desember

19/12/13

Tdk terlambat

18

Kelurahan Leksono

143.000.000

142.645.225

Desember

30/1/14

Terlambat

19

Kelurahan Wonoroto

143.000.000

144.087.027

Desember

8/1/14

Terlambat

20

Kelurahan Kalibeber

443.000.000

141.969.011

Desember

4/12/13

Tdk terlambat

21

Kelurahan Mudal

140.483.000

139.294.633

Desember

15/1/14

Terlambat

22

Kelurahan Andongsili

144.563.500

144.470.733

Desember

21/1/14

Terlambat

23

Kelurahan Garung

144.830.000

142.762.359

Desember

6/1/13

Tdk terlambat

24

Kelurahan Kejajar

140.000.000

139.990.137

Desember

2/1/14

Terlambat

25

Kelurahan Kalikajar

243.000.000

242.255.756

Desember

8/1/14

Terlambat

26

Kelurahan Sapuran

143.000.000

141.383.175

Desember

7/1/14

Terlambat

27

Kelurahan Kepil

140.000.000

139.919.034

Nopember

30/11/13

Tdk terlambat

28

Kelurahan Kaliwiro

343.000.000

330.613.002

Desember

29

Kelurahan Wadaslintang

140.000.000

141.534.661

Desember

1.253.756.124.788

990.585.411.154

Terlambat

Terlambat

30/12/14

Tdk terlambat

20/1/14

Terlambat -

Lampiran 3.1 Data Sertifikat Tanah KODEFIKASI BARANG No


SERTIFIKAT

SUDAH

BELUM

SUDAH

BELUM

1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

0

6

2

4

2 BAGIAN UMUM

9

1

9

1

3 DINAS PEKERJAAN UMUM

2

211

17

196

4 BADAN LINGKUNGAN HIDUP

0

1

1

0

5 DINAS PARIWISATA

21

0

18

3

6 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

12

1

11

2

7 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1

0

1

0

8 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6

0

6

0

9 DINAS KESEHATAN

33

0

31

2

10 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

8

118

72

54

11 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1

0

1

0

12 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

4

19

23

0

13 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

24

0

23

1

14 DINAS SOSIAL

4

0

4

0

15 DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

7

0

7

0

16 INSPEKTORAT

1

0

1

0

17 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

1

0

1

0

18 KANTOR KESBANGPOLINMAS

1

0

1

0

19 KANTOR KETAHANAN PANGAN

1

0

1

0

20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSAMIGRASI

2

0

2

0

21 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1

0

1

0

22 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

5

0

5

0

23 DINAS KOPERASI DAN UMKM

2

1

3

0

24 KANTOR PERPUSTAKAAN

1

0

1

0

25 BADAN KELUARGA BERENCANA

1

0

1

0

26 KECAMATAN KERTEK

1

1

1

1

27 KECAMATAN KALIWIRO

3

0

1

2

28 KECAMATAN WADASLINTANG

6

0

6

0

29 KECAMATAN KALIBAWANG

1

3

2

2

30 KECAMATAN WONOSOBO

1

0

1

0

31 KECAMATAN LEKSONO

1

0

1

0

32 KECAMATAN MOJOTENGAH

1

0

1

0

33 KECAMATAN GARUNG

1

0

1

0

34 KECAMATAN KEJAJAR

1

1

2

0

35 KECAMATAN SUKOHARJO

0

3

0

3

36 KECAMATAN KEPIL

1

0

0

1

37 KECAMATAN WATUMALANG

2

2

4

0

38 KECAMATAN SAPURAN

1

0

1

0

39 KELURAHAN KALIBEBER

1

46

29

18

40 KELURAHAN MLIPAK

1

19

0

20

41 KELURAHAN BUMIRESO

1

19

12

8

42 KELURAHAN ANDONGSILI

1

28

22

7

43 KELURAHAN WONOROTO

1

30

2

29

44 KELURAHAN KEPIL

1

39

39

1

45 KELURAHAN WADASLINTANG

1

25

1

25

46 KELURAHAN JARAKSARI

1

58

55

4

47 KELURAHAN ROJOIMO

1

24

0

25

48 KELURAHAN TAWANGSARI

1

22

1

22

49 KELURAHAN SELOMERTO

1

29

24

6

50 KELURAHAN WONOREJO

1

35

19

17

KODEFIKASI BARANG No


SERTIFIKAT

SUDAH

BELUM

SUDAH

BELUM

51 KELURAHAN LEKSONO

1

34

19

16

52 KELURAHAN SAPURAN

1

56

28

29

53 KELURAHAN WONOSOBO BARAT

1

0

1

0

54 KELURAHAN KEJIWAN

1

19

19

1

55 KELURAHAN SAMBEK

1

15

12

4

56 KELURAHAN PAGERKUKUH

1

31

29

3

57 KELURAHAN KRAMATAN

1

14

14

1

58 KELURAHAN KALIANGET

1

30

19

12

59 KELURAHAN JLAMPRANG

1

16

0

17

60 KELURAHAN KERTEK

1

26

27

0

61 KELURAHAN WRINGINANOM

1

29

26

4

62 KELURAHAN KEJAJAR

1

29

0

30

63 KELURAHAN MUDAL

1

68

1

68

64 KELURAHAN KALIKAJAR

1

49

4

46

65 KELURAHAN KALIWIRO

1

31

2

30

66 KELURAHAN GARUNG JUMLAH

1

34

8

27

392

2446

1354

1484

Lampiran 3.2 Data sesuai Laporan Neraca Dinas Pendidikan

Uraian

No 1 2

3

Kantor Dinas UPTD a UPTD Sukoharjo b UPTD Mojotengah c UPTD Leksono d UPTD Kejajar e UPTD Kalikajar f UPTD Watumalang g UPTD Kertek h UPTD Garung i UPTD Wonosobo j UPTD Kaliwiro K UPTD Sapuran l UPTD Kepil m UPTD Kalibawang n UPTD Selomerto o SKB SMP a SMP 1 Wonosobo b SMP 2 Wonosobo c SMP 3 Wonosobo d SMP 1 Garung e SMP 2 Garung f SMP 3 Garung g SMP 1 Kalibawang h SMP 2 Kalibawang i SMP 3 Kalibawang j SMP 4 Satap Kalibawang K SMP 5 Satap Kalibawang l SMP 1 Kalikajar m SMP 2 Kalikajar n SMP 3 Kalikajar o SMP 4 Kalikajar p SMP 5 Kalikajar q SMP 1 Kaliwiro r SMP 2 Kaliwiro s SMP 3 Kaliwiro t SMP 4 Kaliwiro u SMP 5 Kaliwiro v SMP 6 Kaliwiro w SMP 7 Kaliwiro x SMP 1 Kejajar y SMP 2 Kejajar z SMP 3 Satap Kejajar aa SMPN 1 Kepil ab SMPN 2 Kepil ac SMPN 3 Kepil ad SMPN 4 Kepil ae SMPN 5 Kepil af SMPN 6 Kepil ag SMPN 7 Kepil ah SMPN 1 Kertek ai SMPN 2 Kertek aj SMPN 3 Kertek ak SMPN 4 Kertek al SMPN 1 Leksono am SMPN 2 Leksono an SMPN 3 Leksono ao SMPN 1 Mojotengah ap SMPN 2 Mojotengah aq SMPN 3 Mojotengah ar SMPN 1 Sapuran as SMPN 2 Sapuran at SMPN 3 Sapuran au SMPN 4 Sapuran av SMPN 5 Sapuran aw SMPN 1 Selomerto ax SMPN 2 Selomerto az SMPN 3 Selomerto ba SMPN 1 Sukoharjo bb SMPN 2 Sukoharjo

Tanah (Rp) 15.989.195.087 1.800.711.302 72.865.000 59.256.000 87.572.833 81.200.000 1.100.950.000 7.500.000 368.214.250 23.153.219 12.816.641.633 2.439.497.283 600.000.000 1.890.274.509 30.000.000 123.200.000 74.004.000 4.000.000

15.000.000 204.400.000 34.765.000 32.000.000 180.750.000 23.940.000 19.970.000

31.000.000 12.660.885 24.075.000 1.051.817.702 6.500.000 137.062.000 591.190.350 1.470.000.000 340.740.000 750.000 95.000.000 19.970.000 80.000.000 21.570.000 31.625.000 300.000.000 200.000.000 437.000.000 189.000.000 -

Jalan Jaringan Irigasi (Rp)


Gedung dan Bangunan (Rp)

2.365.757.335 41.392.527.691 2.729.389.860 2.731.712.020 2.906.971.865 1.834.822.020 3.638.937.379 2.155.565.323 3.399.416.838 2.431.221.282 3.155.592.023 3.273.807.016 2.711.625.060 4.879.071.262 2.069.372.145 2.735.416.267 739.607.330 70.308.882.846 1.608.074.724 405.834.896 321.141.018 1.342.687.383 265.235.807 500.966.373 210.652.242 238.952.730 178.780.124 231.606.130 89.993.000 707.030.125 225.761.000 489.850.510 174.631.524 109.191.000 351.570.953 318.551.447 49.445.620 246.482.125 300.852.000 222.336.560 47.400.000.000 470.217.800 319.283.853 149.555.000 271.927.500 438.441.704 526.676.700 283.469.661 277.652.400 128.437.422 109.959.230 402.791.510 481.836.685 244.403.064 169.132.609 690.575.800 231.816.300 392.184.848 380.142.000 505.016.392 254.901.800 88.519.100 415.295.444 197.172.722 171.065.702 174.702.130 438.565.532 438.919.658 483.785.382 479.125.555 256.635.800

2.014.919.000 164.171.754.864 35.650.000 10.326.227.098 9.295.406.330 11.011.936.667 7.769.170.845 15.463.579.346 13.450.000 10.872.888.146 12.305.495.658 10.611.206.882 11.589.659.046 10.716.209.048 12.761.259.784 19.247.815.852 22.200.000 5.724.163.246 15.150.731.416 1.326.005.500 109.170.424.270 145.902.125 2.807.556.176 1.689.812.800 985.462.000 87.316.000 1.912.248.494 1.539.211.450 1.443.663.795 882.872.000 3.806.883.900 5.627.090.000 331.353.280 454.738.280 3.041.517.580 803.000.000 9.700.000 5.999.096.976 6.472.349.476 172.000.000 767.199.000 44.886.125 1.674.417.300 902.860.828 791.250.000 1.313.722.280 512.507.300 354.990.000 1.869.945.475 1.743.970.094 871.800.000 1.789.409.456 922.165.199 2.109.224.444 1.029.321.756 4.000.000 1.353.873.878 421.353.280 569.353.280 1.407.460.000 1.553.556.391 1.510.477.150 1.598.839.896 835.252.347 1.567.068.750 1.659.628.296 4.766.186.400 2.937.081.151 886.656.176 853.034.358 1.411.729.456 355.000.000 1.358.470.000 319.981.880 1.187.529.456 1.499.295.280 1.160.337.076 2.520.273.325 3.407.730.655 -

Aset Tetap lainnya (Rp) 21.983.865.915 24.570.474.629 1.842.023.954 2.676.029.512 2.590.029.402 1.182.004.927 2.079.598.437 1.138.154.122 2.172.069.138 1.921.469.269 1.421.008.023 1.470.529.596 1.664.940.361 1.907.991.803 691.507.339 1.727.799.299 85.319.447 10.264.525.091 795.944.253 480.263.500 527.880.085 349.410.716 219.243.965 241.566.318 56.434.476 76.829.614 65.191.858 21.019.276 35.904.276 217.628.326 30.103.000 160.504.494 52.572.584 64.888.125 141.036.617 55.213.776 100.075.856 41.942.500 87.403.126 58.210.355 1.181.460.000 117.073.050 147.771.285 20.887.000 40.503.276 163.927.769 50.746.276 140.790.776 102.944.351 29.879.276 18.461.276 471.337.526 113.631.223 115.394.302 73.418.951 222.111.269 91.169.117 138.212.428 367.334.397 20.922.476 18.045.276 49.763.898 95.114.276 104.425.642 104.896.366 19.392.135 58.591.276 157.236.526 33.837.752 25.147.437 29.717.495

KDP (Rp)

-

-

Jumlah (Rp) 42.353.737.337 231.971.118.485 14.897.640.912 14.776.012.862 16.508.937.933 10.845.253.792 21.195.565.163 14.254.180.424 17.958.181.634 16.064.847.433 16.166.259.092 15.460.545.660 17.145.325.205 26.425.293.167 8.485.042.729 19.637.100.202 2.150.932.277 202.706.375.966 7.651.072.436 2.575.911.196 2.521.799.103 5.494.621.102 2.053.691.222 2.309.396.486 1.223.962.718 4.122.666.244 5.871.061.982 583.978.686 580.635.556 3.970.176.031 1.068.564.000 6.649.451.980 6.699.553.584 346.079.125 1.319.692.695 2.252.582.523 1.087.147.304 1.111.674.625 1.882.727.406 793.054.215 48.960.390.000 2.477.206.325 2.211.025.232 1.042.242.000 2.132.840.232 1.537.195.557 2.686.647.420 1.481.657.193 2.786.288.331 579.669.978 697.773.786 2.288.089.036 2.286.086.299 2.461.464.866 3.311.391.456 2.088.679.416 1.890.804.167 2.285.025.572 5.533.632.797 3.543.020.019 1.181.173.252 991.317.356 1.953.764.176 656.598.364 1.934.432.068 514.076.145 1.884.686.264 2.532.451.464 1.866.960.210 3.024.546.317 3.694.083.950

No

4

5

Uraian bc SMPN 3 Sukoharjo bd SMPN 4 Satap Sukoharjo be SMPN 5 Satap Sukoharjo bf SMPN 1 Wadaslintang bg SMPN 2 Wadaslintang bh SMPN 3 Wadaslintang bi SMPN 4 Wadaslintang bj SMPN 5 Wadaslintang bk SMPN 6 Wadaslintang bl SMPN 7 Wadaslintang bm SMPN 8 Wadaslintang bn SMPN 9 Wadaslintang bo SMPN 10 Wadaslintang bp SMP 1 Watumalang bq SMP 2 Watumalang br SMP 3Watumalang bs SMP 4 Watumalang bt SMP 5 Watumalang bu SMP 6 Watumalang SMA a SMA 1 Kaliwiro b SMA 1 Kertek c SMA 1 Mojotengah d SMA 1 Sapuran e SMA 1 Selomerto f SMA 1 Wadaslintang g SMA 1 Watumalang h SMA 1 Wonosobo i SMA 2 Wonosobo SMKN a SMKN 1 Kalibawang b SMKN 1 Kepil c SMKN 1 Sapuran d SMKN 1 Sukoharjo e SMKN 1 Wadaslintang f SMKN 1 Wonosobo g SMKN 2 Wonosobo Data Neraca Selisih

Tanah (Rp) 20.500.000 1.257.000.000 278.580.000 100.000 59.500.000 80.000.000 8.499.904 100.100.000 300.600.000 4.423.653.500 202.000.000 550.200.000 200.030.000 -

225.002.500 246.421.000 3.000.000.000 4.792.496.060 350.600.000 400.000.000 3.182.896.060 859.000.000 39.822.697.582 40.498.740.022 (676.042.440)


Gedung dan Bangunan (Rp)

347.446.430 167.922.390 118.705.896 516.022.243 316.604.000 378.329.430 178.338.030 264.821.000 282.091.730 124.836.550 81.886.240 97.163.500 33.664.700 280.350.680 370.431.088 379.063.632 180.796.480 169.859.103 158.713.130 7.884.066.130 1.088.412.350 878.226.219 1.046.512.550 814.839.700 244.569.000 1.216.641.404 130.581.372 1.444.335.335 1.019.948.200 16.107.402.531 257.593.789 1.046.742.314 724.294.362 1.109.292.987 405.408.314 2.127.318.600 10.436.752.164 138.058.636.534 96.065.657.371 41.992.979.163

3.736.866.795 130.000.000 737.658.564 1.861.473.625 1.121.465.000 713.825.600 2.600.290.676 1.588.521.176 1.326.073.280 78.172.776 200.000.000 598.960.280 320.853.280 901.095.070 809.595.080 1.111.332.566 360.257.980 907.540.423 304.634.280 20.180.353.032 2.104.677.450 2.206.030.325 3.778.505.180 2.046.480.625 337.400.000 3.359.980.974 797.553.500 3.364.636.355 2.185.088.623 20.966.951.749 1.089.900.514 1.827.888.000 2.770.623.318 3.096.770.186 1.748.110.264 4.471.582.789 5.962.076.678 316.504.402.914 338.558.619.563 (22.054.216.649)

Jalan Jaringan Irigasi (Rp) -

-

122.711.000 -

122.711.000 304.263.125 173.411.000 130.852.125

Aset Tetap lainnya (Rp) 22.865.226 31.473.906 23.980.017 339.701.528 113.866.051 76.370.941 65.802.606 61.751.276 96.743.404 78.172.776 31.970.800 23.074.776 10.319.276 421.953.032 117.256.046 84.289.338 360.257.980 63.597.837 37.667.076 2.377.087.623 84.116.628 533.036.763 412.358.699 155.999.327 73.020.711 49.500.390 38.574.246 681.460.604 349.020.254 2.367.979.516 11.288.506 78.505.936 122.680.954 98.309.127 72.074.072 1.208.337.348 776.783.573 61.563.932.773 75.659.864.413 (14.095.931.640)

KDP (Rp)

-

-

-

Jumlah (Rp) 4.127.678.451 329.396.296 880.344.477 3.974.197.396 1.830.515.051 1.168.625.971 2.844.431.312 1.974.593.452 1.784.908.414 281.182.102 313.857.040 719.198.556 364.837.256 1.611.898.686 1.397.382.214 1.875.285.536 901.312.440 1.140.997.362 501.014.486 34.865.160.285 3.479.206.428 4.167.493.307 5.437.406.429 3.017.319.652 654.989.711 4.626.122.768 1.191.711.618 5.736.853.294 6.554.057.077 44.357.540.856 1.358.782.809 2.953.136.250 3.968.198.634 4.704.372.300 2.225.592.650 10.990.134.797 18.157.323.415 556.253.932.929 550.956.292.369

Lampiran 3.3 Data Tanah Jalan Tanpa Jalan NO

TANAH

LUAS (M2)

1 Tanah Bangunan Pengaman Jalan

ASAL USUL

2.159

NILAI (Rp) 0

49.657.000

2 Jalan Banyuurip

564 Peninggalan

160.740.000

3 Jalan Bido I

240 Peninggalan

70.888.747

4 Jalan Bido II

275 Peninggalan

81.226.689

5 Jalan Masjid II

588 Peninggalan

119.742.469

6 Jalan Mayor Kaslan I

423 Peninggalan

154.575.957

7 Jalan Mayor Kaslan II

351 Peninggalan

128.265.156

8 Jalan Mayor Muin

825 Peninggalan

235.125.000

9 Jalan Prajuritan

275 Peninggalan

40.071.729

10 Jalan Purnamasari

400 Peninggalan

64.961.042

11 Jalan Seruni

315 Peninggalan

50.400.000

12 Jalan Sirandu atas 13 Jalan Sirandu bawah 14 Jalan Tembus 15 Jalan Bumiroso - Sukorejo

800 Peninggalan

148.000.000

2.345 Peninggalan

375.120.000

480 Peninggalan

160.800.000

14.000 Peninggalan

215.152.000

16 Jalan Dempes - Pucungkerep

18.000 Peninggalan

177.678.000

17 Jalan Gondang - Kemiri

12.000 Peninggalan

204.192.000

18 Jalan Kalibeber - Slukatan

17.600 Peninggalan

203.231.728

19 Jalan Kalimendong - Tlogo

17.200 Peninggalan

222.292.800

20 Jalan Kaliwuluh - Kagungan

28.000 Peninggalan

349.748.000

2.164 Peninggalan

57.252.948

21 Jalan Kejajar - Serang 22 Jalan Krasak - Kalibeber

7.500 Peninggalan

95.535.000

23 Jalan Krasak - Mudal

6.000 Peninggalan

111.222.000

12.000 Peninggalan

141.033.320

8.800 Peninggalan

93.086.400

24 Jalan Krasak - Winongsari 25 Jalan Kuripan - Banyukembar 26 Jalan Kyuni - Ciledok

17.600 Peninggalan

295.040.945

27 Jalan Lamuk - Batas Kabupaten

18.900 Peninggalan

135.135.000

28 Jalan Lamuk - Ngasinan

6.000 Peninggalan

53.660.032

29 Jalan Leksono - Selokromo

4.400 Peninggalan

63.742.800

6.600 Peninggalan

67.745.696

31 Jalan Manggis - Tlogogundang+C46

30 Jalan Manggis - Banyukembar

12.900 Peninggalan

128.367.900

32 Jalan Mboto - Krasak

20.000 Peninggalan

223.271.159

33 Jalan Mboto - Pacarmulyo

29.200 Peninggalan

500.604.800

34 Jalan Mojosari - Gondang

21.200 Peninggalan

349.918.794

35 Jalan Mojosari - Lumajang

27.900 Peninggalan

362.448.151

36 Jalan Ngadisono - Payadan

9.600 Peninggalan

130.329.600

37 Jalan Ngalian - Somogede

9.200 Peninggalan

119.498.800

38 Jalan Pacarmulyo - Krasak

12.800 Peninggalan

219.443.200

39 Jalan Payadan - Gambaran

25.200 Peninggalan

206.892.000

40 Jalan Rejosari - Kalikajar

29.200 Peninggalan

327.273.600

41 Jalan Rejosari - Kalipuru

12.800 Peninggalan

150.400.000

42 Jalan Selomoyo - Sampih

15.200 Peninggalan

218.120.000

43 Jalan Sigaluh - Selomoyo

46.000 Peninggalan

822.526.000

2.000 Peninggalan

42.048.000

44 Jalan Sirukem - Beran 45 Jalan Watumalang - Bakalan

41.700 Peninggalan

503.278.269

46 Jalan Welahan - Binangun

33.600 Peninggalan

402.300.564

47 Jalan Winongsari - Kalibawang

18.000 Peninggalan

233.401.198

6.400 Peninggalan

270.534.400

48 Jalan Wonosobo - Kejiwan JUMLAH

9.535.978.892

Lampiran 3.4 Data Tanah Milik Desa NO

TANAH

LUAS (M2)

ASAL USUL

NILAI

1

Jalan Andongsili - Madukoro

52.000 Peninggalan

1.445.132.000

2

Jalan Banyukembar - Watumalang

20.000 Peninggalan

226.460.000

3

Jalan Beran - Rimpak

20.000 Peninggalan

335.800.000

4

Jalan Binangun - Sumberwulan

28.400 Peninggalan

678.532.800

5

Jalan Binangun - Watumalang

12.400 Peninggalan

148.468.065

6

Jalan Bojosari - Purwojati

14.000 Peninggalan

299.236.000

7

Jalan Bowongso - Butuh

16.000 Peninggalan

265.696.000

8

Jalan Bumiroso - Sukorejo

14.000 Peninggalan

215.152.000

9

Jalan Candimulyo - Kapencar

14.000 Peninggalan

270.368.000

10

Jalan Candirejo - Sojopuro

4.400 Peninggalan

54.036.400

11

Jalan Candirejo - Wonosari

10.000 Peninggalan

190.760.000

12

Jalan Dempes - Pucungkerep

18.000 Peninggalan

177.678.000

13

Jalan Depok - Mergolangu

28.000 Peninggalan

327.656.000

14

Jalan Gadingrejo - Bener

28.000 Peninggalan

325.976.000

15

Jalan Gambaran - Lamuk

31.600 Peninggalan

235.420.000

16

Jalan Garung - PLN

4.500 Peninggalan

142.915.500

17

Jalan Gondang - Kemiri

12.000 Peninggalan

204.192.000

18

Jalan Gondang - Kuripan

20.000 Peninggalan

298.500.000

19

Jalan Gumiwang - Gunungtugel

35.000 Peninggalan

299.110.000

20

Jalan Jangkrikan - Gondowulan

10.000 Peninggalan

142.970.000

21

Jalan Jangkrikan - Kalikarung

20.000 Peninggalan

206.700.000

22

Jalan Jawar - Kalibeber

9.600 Peninggalan

250.496.293

23

Jalan Jebengplampitan - Tlogo

24.000 Peninggalan

310.200.000

24

Jalan Jlamprang - Pagude

14.000 Peninggalan

375.032.000

25

Jalan Jlamprang - Reservoir

6.800 Peninggalan

61.614.800

26

Jalan Jogoyitnan - Kalierang

45.900 Peninggalan

1.274.321.700

27

Jalan Kagungan - Gadingrejo

16.000 Peninggalan

181.200.000

28

Jalan Kajeksan - Sukoharjo

30.400 Peninggalan

294.059.200

29

Jalan Kalianget - Mudal

7.600 Peninggalan

458.659.515

30

Jalan Kalibawang - Kaliwiro

51.600 Peninggalan

646.186.800

31

Jalan Kalibeber - Krinjing

52.000 Peninggalan

772.616.000

32

Jalan Kalibeber - Slukatan

17.600 Peninggalan

203.231.728

33

Jalan Kalidadap - Purwosari

15.000 Peninggalan

200.370.000

34

Jalan Kalikajar - Perboto

22.200 Peninggalan

238.783.200

35

Jalan Kalimendong - Tlogo

17.200 Peninggalan

222.292.800

27.200 Peninggalan

341.414.400

9.200 Peninggalan

143.106.000

36

Jalan Kalipuru - Ropoh

37

Jalan Kaliwiro - SP Kaliwiro

38

Jalan Kaliwiro - Wadaslintang

62.800 Peninggalan

1.456.583.200

39

Jalan Kaliwuluh - Kagungan

28.000 Peninggalan

349.748.000

40

Jalan Kapulogo - Randusari

4.000 Peninggalan

59.520.000

41

Jalan Karanganyar - Gumiwang

20.000 Peninggalan

188.840.000

42

Jalan Karangsari - Kalikarung

10.000 Peninggalan

93.320.000

43

Jalan Kasiran - Pacarmulyo

10.000 Peninggalan

90.610.000

44

Jalan Kedalon - Banyumudal

40.000 Peninggalan

394.040.000

45

Jalan Kejajar - Serang

2.164 Peninggalan

57.252.948

46

Jalan Kejajar - Wates

12.000 Peninggalan

350.100.000

47

Jalan Kejiwan - Gondang

10.000 Peninggalan

299.390.000

48

Jalan Kejiwan - Sukorejo

8.000 Peninggalan

226.328.000

NO 49

TANAH

LUAS (M2)

ASAL USUL

Jalan Kembaran - Banyumudal

30.000 Peninggalan

NILAI 387.630.000

50

Jalan Kembaran - Tegalombo

14.400 Peninggalan

233.294.400

51

Jalan Kepil - Kalibawang

58.000 Peninggalan

785.262.000

52

Jalan Kertek - Semayu

12.000 Peninggalan

241.932.000

53

Jalan Krasak - Jonggolsari

9.200 Peninggalan

91.549.200

54

Jalan Krasak - Kalibeber

7.500 Peninggalan

95.535.000

55

Jalan Krasak - Kaliwiro

34.000 Peninggalan

379.576.000

56

Jalan Krasak - Mudal

6.000 Peninggalan

111.222.000

12.000 Peninggalan

141.033.320

8.800 Peninggalan

93.086.400

23.200 Peninggalan

308.163.179

57

Jalan Krasak - Winongsari

58

Jalan Kuripan - Banyukembar

59

Jalan Kuripan - Krasak

60

Jalan Kuripan - Welahan

23.600 Peninggalan

267.232.802

61

Jalan Kyuni - Ciledok

17.600 Peninggalan

295.040.945

62

Jalan Kyuni - Tempurejo

30.000 Peninggalan

326.490.000

63

Jalan Lamuk - Batas Kabupaten

18.900 Peninggalan

135.135.000

64

Jalan Lamuk - Kaliguo

8.400 Peninggalan

87.386.102

17.600 Peninggalan

179.396.800

6.000 Peninggalan

53.660.032

65

Jalan Lamuk - Kwadungan

66

Jalan Lamuk - Ngasinan

67

Jalan Lancar - Kaligowong

60.000 Peninggalan

579.720.000

68

Jalan Larangan - Gambaran

16.000 Peninggalan

180.896.000

69

Jalan Leksono - Jonggolsari

12.800 Peninggalan

140.595.200

70

Jalan Leksono - Mboto

3.850 Peninggalan

42.288.400

71

Jalan Leksono - Selokromo

4.400 Peninggalan

63.742.800

72

Jalan Leksono - Tunggoro

15.200 Peninggalan

273.311.200

73

Jalan Longkrang - Jlamprang

6.000 Peninggalan

259.908.000

74

Jalan Manggis - Banyukembar

6.600 Peninggalan

67.745.696

75

Jalan Manggis - Tlogogundang+C46

12.900 Peninggalan

128.367.900

76

Jalan Mangunrejo - Kalibawang

31.200 Peninggalan

366.163.200

77

Jalan Marongsari - Sapuran

14.000 Peninggalan

305.270.000

78

Jalan Mboto - Krasak

20.000 Peninggalan

223.271.159

79

Jalan Mboto - Pacarmulyo

29.200 Peninggalan

500.604.800

80

Jalan Medono -Selomanik

14.000 Peninggalan

157.346.000

81

Jalan Mendolo - Sojopuro

18.000 Peninggalan

873.198.000

82

Jalan Mojosari - Gondang

21.200 Peninggalan

349.918.794

83

Jalan Mojosari - Lumajang

27.900 Peninggalan

362.448.151

84

Jalan Mudal - Candirejo

5.600 Peninggalan

83.725.600

85

Jalan Munggang - Kalibeber

8.000 Peninggalan

114.495.327

86

Jalan Mutisari - Sikunang

80.000 Peninggalan

1.463.360.000

87

Jalan Ngadikerso - Beran

24.000 Peninggalan

378.672.000

88

Jalan Ngadikerso - Talunombo

17.600 Peninggalan

192.420.800

89

Jalan Ngadikusuman - Tlogodalem

18.400 Peninggalan

448.868.000

90

Jalan Ngadisono - Payadan

9.600 Peninggalan

130.329.600

91

Jalan Ngalian - Somogede

9.200 Peninggalan

119.498.800

92

Jalan Pacarmulyo - Gondang

12.800 Peninggalan

222.409.764

93

Jalan Pacarmulyo - Krasak

12.800 Peninggalan

219.443.200

94

Jalan Pacarmulyo - Limbangan

14.000 Peninggalan

231.924.000

95

Jalan Pagerejo - Purwojati

7.500 Peninggalan

158.962.500

96

Jalan Payadan - Gambaran

25.200 Peninggalan

206.892.000

97

Jalan Payadan - Kalidadap

28.000 Peninggalan

409.752.000

98

Jalan Perboto - Kedalon

16.400 Peninggalan

177.448.000

NO

TANAH

LUAS (M2)

99

Jalan Perboto - Sukoreno

100 101 102

Jalan Plobangan - Balekambang

103 104 105

Jalan Randusari - Batas Kabupaten

106

Jalan Rejosari - Kalikajar

107 108

ASAL USUL

NILAI

61.400 Peninggalan

629.657.000

Jalan PLN - Dieng wetan

60.000 Peninggalan

2.007.120.000

Jalan PLN - Kejajar

21.600 Peninggalan

571.471.200

3.200 Peninggalan

59.436.800

Jalan Pringapus - Bowongso

31.600 Peninggalan

551.135.600

Jalan Purwosari - Ngadisono

15.000 Peninggalan

192.435.000

8.400 Peninggalan

89.695.200

29.200 Peninggalan

327.273.600

Jalan Rejosari - Kalipuru

12.800 Peninggalan

150.400.000

Jalan Rejosari - Sikatok

22.800 Peninggalan

257.001.600

109

Jalan Rimpak - Tegalgot

12.400 Peninggalan

155.768.800

110

Jalan Rogojati - Sempol

18.000 Peninggalan

377.748.000

111

Jalan Rojoimo - Sariyoso

7.500 Peninggalan

294.457.500

112

Jalan Sapuran - Kalibawang

41.200 Peninggalan

460.410.000

113

Jalan Sapuran - Talunombo

32.000 Peninggalan

673.952.000

114

Jalan Sayangan - Plobangan

20.000 Peninggalan

385.400.000

115

Jalan Sedayu - Mungkung

28.000 Peninggalan

510.496.000

116

Jalan Selomerto - Mboto

11.900 Peninggalan

132.851.600

117

Jalan Selomerto - Semayu

40.000 Peninggalan

715.760.000

118

Jalan Selomoyo - Sampih

15.200 Peninggalan

218.120.000

119

Jalan Semayu - Bumitirto

9.600 Peninggalan

171.782.400

120

Jalan Sempol - Wonosroyo

75.000 Peninggalan

1.523.775.000

121

Jalan Sigaluh - Selomoyo

46.000 Peninggalan

822.526.000

122

Jalan Sirukem - Beran

2.000 Peninggalan

42.048.000

123

Jalan Sitiharjo - Kebrengan

10.000 Peninggalan

132.210.000

124

Jalan Sojopuro - Candiyasan

20.000 Peninggalan

361.760.000

125

Jalan Sojopuro - Keseneng

3.200 Peninggalan

39.744.000

126

Jalan Talunombo - Rimpak

28.000 Peninggalan

334.460.000

127

Jalan Tanjungsari - Banyumudal

62.000 Peninggalan

546.716.000

128

Jalan Tegalombo - Begaluh

10.400 Peninggalan

159.920.800

129

Jalan Tegeswetan - Bener

12.800 Peninggalan

257.612.800

130

Jalan Tegeswetan - Gadingsukuh

14.800 Peninggalan

164.620.400

131

Jalan Tlogogudang - Welahan

29.200 Peninggalan

346.808.400

132

Jalan Tlogomulyo - Purwojati

11.400 Peninggalan

207.822.000

133

Jalan Trimulyo - Lancar

48.000 Peninggalan

532.560.000

134

Jalan Wadaslintang - Lancar

26.000 Peninggalan

406.900.000

135

Jalan Watumalang - Bakalan

41.700 Peninggalan

503.278.269

136

Jalan Welahan - Binangun

33.600 Peninggalan

402.300.564

137

Jalan Winongsari - Kalibawang

18.000 Peninggalan

233.401.198

138

Jalan Wonokerto - Rogojati

27.200 Peninggalan

406.340.800

139

Jalan Wonokerto - Tlogo

31.200 Peninggalan

447.720.000

140

Jalan Wonolelo - Jaraksari

12.000 Peninggalan

681.636.000

141

Jalan Wonosobo - Kalibeber

18.000 Peninggalan

2.617.794.000

142

Jalan Wonosobo - Kasiran

13.200 Peninggalan

2.281.078.800

143

Jalan Wonosobo - Kejiwan

6.400 Peninggalan

270.534.400

144

Jalan Wonosroyo - Watumalang

18.000 Peninggalan

236.322.000

145

Jalan Wringinanom - Damarkasihan

24.000 Peninggalan

789.408.000

JUMLAH

53.357.367.151

Lampiran 3.5 Data Jalan yang Tidak ada Tanahnya NO

KEGIATAN/JENIS ASET TETAP

KONSTRUKSI

ASAL USUL

NILAI

1 13. Betonisasi dan Senderan Jalan Tembus Wonobungkah - Manggisan

Beton

2013

197.140.000

2 7. Pavingisasi dan Senderan Jalan Tembus Perumahan Jlamprang Kec. Wonosobo

Beton

2013

197.022.000

2012

72.915.179

3 Aspal Jalan Tembus Ddsn. Capar Ds. Ngadikusumo Kec. Kertek

Aspal

4 Betonisasi Jl. Tembus dari Ds. Parikesit sampai Ds. Jojogan, Kec. Kejajar

Beton

APBD Th.2010

78.324.738

5 Jemb. Tembus Ds. Kalimendong-Manggis Kec. Leksono

Jembatan

6 Pembangunan senderan dan betonisasi Jl. Tembus Jl. M. Syarif Jawar Klesman Kongsi Mojotengah

Beton

APBD II Th.2007 2013

29.342.000

7 Rolak Jalan tembus Binangun sampai Salaman, Mojotengah

aspal

2012

47.951.454

8 Betonisasi Jalan Dsn. Gemantung Ds. Dempel Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo

Beton

2013

262.106.550

9 Betonisasi Jalan Lingkungan Dsn. Buran Desa Gunturmadu Kecamatan Watumalang

263.293.000

148.066.000

Beton

2013

10 Pembangunan Pagar Keliling Lingkungan TPA

Beton

2013

150.521.000

11 Peningkatan Jalan Lingkungan TPA Kelurahan Wonorejo Kecamatan Selomerto

Beton

2013

200.363.000

12 Senderan Jalan Dukuh Wiloyo Desa Timbang Kec. Leksono

Beton

2013

148.269.000

13 Senderan Jl. Desa Watumalang Kec. Watumalang

Beton

2013

203.559.000

14 Betonisasi Jalan Dusun Wonosroyo Desa Tempurejo Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo

Beton

2013

198.062.000

15 Senderan dan Betonisasi Jl. Ds. Karangsambung Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo

Beton

2013

197.535.000

16 Betonisasi dan Senderan Dusun Kemiri Kel. Bumiroso Kec. Watumalang

Beton

2013

197.199.000

17 Betonisasi Kampung Ngadirejo Wetan Desa Bener Kec. Kepil

Beton

2013

198.141.000

18 Pengaspalan jalan Binangun - Krutug kec. Selomerto

Beton

2013

295.420.000

19 Pengasplan jalan Deles - Lumajang Kec. Watumalang

Beton

2013

495.186.000

20 Peningkatan Aspal jalan Begug - Plumbon Kalibawang Kec. Kalibawang

Beton

2013

198.595.000

21 Aspal jalan Gelengan - Pasuruan Kec. Watumalang

Beton

2013

197.728.000

22 Aspal jalan Pucungsugih Ds. Kalikarung kec. Watumalang

Beton

2013

197.522.000

23 Peningkatan jalan Jlamprang - kumbang Kec. Leksono

Beton

2013

198.858.000

24 Aspal Jalan Domasan - Simbang Medono Kec. Kaliwiro

Beton

2013

198.806.000

25 Betonisasi Jalan Jetis - Ngabean Ds. Sumberwulan Kec. Selomerto

Beton

2013

197.121.000

26 Pavingisasi Jalan Kampung Desa Mlandi Kec. Garung Kab. Wonosobo

Beton

2013

165.103.000

27 Pengaspalan Jalan Sribit Wonolelo

Aspal

2013

299.550.000

28 Peningkatan Jalan Gemiwang Garunglor Sukoharjo

Aspal

2013

194.022.000 197.040.000

29 Senderan Lapangan Wonokasihan Desa Sojokerto Kec. Leksono Wonosobo

Beton

2013

30 Senderan Pengaman Jalan dan Jembatan Jl. Raya Sukoharjo di Mergoasri

Beton

2013

98.817.000

31 Aspal jalan Dusun Sipena Ds. Depok - Desa selomanik Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo

Beton

2013

197.430.000

32 Aspal Jalan Jonggolan - Jaban ds. Jonggolsari Kec. Leksono

Beton

2013

198.850.000

33 Betonisasi dan Senderan Dsn. Seprih Kel. Kalikajar Kec. Kalikajar

Beton

2013

197.180.000

34 Pembangunan Senderan Jalan Pringapus Tegalsari

Beton

2013

192.879.000

35 Senderan Jalan Serang - Simbang Desa Simbang Kec. Kalikajar

Beton

2013

196.479.000

36 Aspal Jalan Wonolinggo - Jonggolsari Kec. Leksono

Beton

2013

199.069.000

37 Betonisasi Jalan Sedayu Dempel Kalibawang Wonosobo

Beton

2013

198.082.000

38 Senderan Jalan Gedekan Desa Tlogojati Kec. Wonosobo

Beton

2013

196.488.000

39 Senderan Ruas Jalan Kaliwiro Wadaslintang

Beton

2013

64.080.000

40 Pavingisasi RW.7 Kampung Wonobungkah Kel. Jlamprang Kec. Wonosobo

Beton

2013

197.042.000

41 Pembangunan Senderan dan Jalan Baru Krakal Dawung RT 01/09 Kel. Kertek Kec. Kertek

Beton

2013

198.054.000

42 Senderan Wangan Gunung Lor dan Peningkatan Jalan Dsn. Gunung Lor Desa Lamuk Kaliwiro

Beton

2013

192.838.000 550.437.800

43 Aspal Jalan Karangsari - Tracap Kec. Kaliwiro

Beton

2013

44 Pavingisasi Sari Mulyo RW. 10 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah

Beton

2013

98.358.000

45 Pembangunan Senderan dan Drainase Jalan Kasiman Lengkong Desa Gemblengan

Beton

2013

192.835.000

46 Senderan Jalan Dusun Mayasari Ke Garung Kec. Garung

Beton

2013

242.984.000

47 Senderan Jl. Kalianget - Ketinggring Kec. Wonosobo

Beton

2013

247.549.000

48 Aspal Jalan Ds. Grugu - Purwosari Kec. Kaliwiro

Beton

2013

495.036.000

49 Senderan dan Betonisasi Dsn. Turusan Ds. Kalikarung Kalibawang Wonosobo.

Beton

2013

521.780.000

50 Senderan Pengaman Jalan SMP 1 Kalibawang Kec. Kalibawang

Beton

2013

98.887.000

51 Pavingisasi Rt. 02-03 Rw. 6 Dsn. Wonobungkah Kel. Jlamprang Kec. Wonosobo.

Beton

2013

98.309.000

52 Senderan Jl. Ds. Pasuruan Kec. Watumalang

Beton

2013

194.925.000

53 Betonisasi Jalan Dsn. Majainah Ds. Pesodongan Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo

Beton

2013

198.042.000

54 Pembangunan Senderan dan Saluran Air Dsn. Bangsri Desa Wonosari Kec. Wonosobo

Beton

55 Aspal Banaran - Deles Wonosari Kalikajar

Aspal

APBD Th.2011

56 Aspal dari Jembatan Dsn. Bowongso lewat Pandansari Ds. Kauman ke Dsn. Bonorogo Ds. Selomanik Kaliwiro

Aspal

APBD Th.2011

57 Aspal Dsn. Karangtengah Dsn. Semampir Dsn. Sindut Jogoyitnan Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo

Aspal

58 Aspal Dsn. Krakal Dawung Kel. Kertek Kec.Kertek

Aspal

59 Aspal Jalan Sindut Dsn. Barokah Desa Pancurwening Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo

Aspal

2013

98.745.000 384.873.296 168.756.882

2012

198.256.992

2012

990.313.365

APBD Th.2011

48.540.212

60 Aspal Jalan (Wonosari-Banaran) Desa Wonosari Kecamatan Kalikajar

Aspal

APBD Th.2010

61 Aspal Jalan antar Desa Lanjutan Dk. Pegandulan Ds.Suroyudan - Dk. Garung Cangak Ds. Garunglor Sukoharjo

Aspal

APBD II Th.2008

169.401.914 99.038.448

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL

NILAI

62 Aspal Jalan Begug Plumbon Dempel Kalibawang

Aspal

APBD Th.2010

190.986.675

63 Aspal Jalan Bendungan Bumitirto Selomerto

Aspal

APBD Th.2011

144.989.583

64 Aspal Jalan Berjugan - Mentasari Desa Ngadimulyo Kec. Selomerto

Aspal

2012

65 Aspal Jalan Capar, Jlamprang, Kec. Leksono

aspal

2012

66 Aspal Jalan Cumbring - Kaliwiro

Aspal

APBD II Th.2008

187.875.511 95.862.588 280.146.501

67 Aspal jalan Desa Ngadikusuman, Kec. Kertek

aspal

2012

182.235.686

68 Aspal Jalan Desa Windusari ke Desa Erorejo Kec. Wadaslintang

Aspal

2012

1.462.831.351

69 Aspal Jalan Desa Winongsari Kec. Kaliwiro Menuju Desa Kalialang Kec. Kalibawang

Aspal

APBD II Th.2008

70 Aspal jalan Dk. Tinggring Kp. Kejiwan Rt. 3 Rw. 1 Kec. Wonosobo

Aspal

APBD Th.2010

71 Aspal Jalan Dsn. Kerodan RT. 10 - 11 RW. 03 Desa Purwosari Kec. Kaliworo Kab. Wonosobo

Aspal

72 Aspal Jalan Dsn. Manggis Ds. Kadipaten Kec. Selomerto

Aspal

APBD Th.2011

96.322.142

73 Aspal Jalan Dsn. Merapi Mulyo - Dsn. Cengang Ds. Sedayu

Aspal

APBD Th.2011

96.400.515

74 Aspal Jalan Dsn. Pawulon Ds. Gondowulan Kec. Kepil

Aspal

APBD Th.2011

96.254.966

75 Aspal Jalan Dsn. Setana Ds.Kaliguwo Kec. Kaliwiro - Dusun Melokan Ds. Kalidadap Kec. Wadaslintang

Aspal

APBD Th.2010

69.736.179

77 Aspal Jalan Dssn. Candi Pendekan Ds. Candi Kec. Selomerto

Aspal

99.432.554 2012

76 Aspal Jalan Dsn. Sirunting Pendekan Desa Candi Kec. Selomerto Kab. Wonosobo (Jalan Penghubung antar KabupateAspal

146.902.051

2012 APBD Th.2011

197.894.531

594.536.384 144.676.092

78 Aspal Jalan Dukuh Krengseng Desa Grugu Kec. Kaliwiro

aspal

79 Aspal Jalan Dukuh Sijeruk Desa Jonggol Sari Leksono

Aspal

APBD Th.2010

2012

143.575.141

80 Aspal Jalan Dukuh Wates Desa Sawangan Leksono

Aspal

APBD Th.2010

59.538.360

81 Aspal Jalan Dusun Kebrengan, Kec. Mojotengah

Aspal

APBD Th.2010

49.687.766

82 Aspal Jalan Dusun Munggang Desa Derongisor Kec. Mojotengah

Aspal

83 Aspal jalan Dusun Senepan Desa Dempel Kec. Kalibawang

Aspal

84 Aspal Jalan Dusun Sopyar, Desa Batursari, Kec. Sapuran

aspal

59.416.170

2012

188.127.220

2012

95.933.149

APBD Th.2010

89.148.184

85 Aspal Jalan Dusun Sucen - Dukuh Dempel Kec. Kalibawang Kab. Wonosobo

Aspal

2012

1.223.798.526

86 Aspal Jalan Gili Wetan Rw. 01 sampai Rw. 02, Desa Tegalsari, Kec. Garung

aspal

2012

182.636.878

87 Aspal Jalan Grengseng Grugu - Clengkong Ngadisono Kaliwiro

Aspal

APBD II Th.2008

147.451.892

88 Aspal jalan Kalialang - Winongsari Kec. Kalibawang

Aspal

APBD II Th.2008

146.700.816

89 Aspal jalan Kalianget Katinggring Kec. Wonosobo

Aspal

APBD II Th.2003

14.735.000

90 Aspal jalan Kaligintung - Kumbangsari Jonggolsari Kec. Leksono

Aspal

APBD II Th.2008

107.878.589

91 Aspal jalan Kalikarung - Karangsari Kec. Kalibawang

Aspal

APBD II Th.2008

99.256.962

92 Aspal Jalan Kalimendong Menuju Manggis Kec. Leksono

Aspal

APBD Th.2010

59.573.999

93 Aspal Jalan Kampung Sudagaran Barat RT 03/04 Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

94 Aspal jalan Kauman-Winongsari Kec. Kaliwiro

Aspal

APBD II Th.2007

34.447.580 110.729.000

95 Aspal Jalan Kejiwan ke Kalibeber

Jalan

APBD Th.2009

68.995.763

96 Aspal Jalan Kembaran - Dumpil Tegalombo Kalikajar

Aspal

APBD Th.2011

386.306.398

97 Aspal Jalan Lingkar Kel. Sapuran ( Sudagaran - Sidodadi - Gunung Pitik - Baruklinting )

Aspal

APBD Th.2011

289.453.967

98 Aspal Jalan Luwihan - Bakalan Kalikajar

Aspal

APBD Th.2011

483.468.248

99 Aspal Jalan Ngadikerso - Kandangan Banyumudal

Aspal

APBD Th.2011

144.588.559

100 Aspal Jalan Ngadiwongso - Payadan Kecamatan Kaliwiro

Beton

101 Aspal Jalan Pacarmulyo Leksono

Aspal

2013

102 Aspal Jalan Perbota- Pengarengan Kec. Kalibawang

Beton

103 Aspal Jalan Randusari ke Karangtengah Kepil

Aspal

APBD Th.2011

104 Aspal Jalan Raya - Tembelang

Aspal

APBD Th.2011

105 Aspal jalan RT.7 RW 5 Wonobungkah Wonosobo

Beton

106 Aspal Jalan Sapuran-Semprong-Dogklek Tempursari Kec. Sapuran

aspal

107 Aspal jalan Sayangan Ngadimulyo

Aspal

APBD II Th.2008

108 Aspal Jalan Sedayu - Bogoran Kec. Sapuran

Aspal

APBD Th.2011


290.928.000 58.760.820 198.695.000 193.335.390 144.661.842

2013

960.712.500

2012

495.652.754 98.966.288 145.040.474

109 Aspal Jalan Selomanik Kaliwiro

Jalan

APBD Th.2009

73.784.016

110 Aspal Jalan Sempor-Besani - Leksono Kec. Leksono

Aspal

APBD Th.2011

82.094.944

111 Aspal Jalan Sidorejo - Giyanti Kadipaten Desa Sidorejo Kec. Selomerto

Aspal

2012

112 Aspal Jalan Sijeruk, Jonggolsari, Kec. Leksono

aspal

2012

113 Aspal Jalan Simanis Pecekelan - Karangsari

Aspal

APBD Th.2011

114 Aspal Jalan Sinduagung - Wilayu Kec. Selomerto

Jalan

APBD Th.2009

98.445.756

115 Aspal Jalan Sindut - Semampir Ds. Tumenggungan

Aspal

APBD Th.2011

193.056.505

116 Aspal Jalan Singamada - Singasari - Jonggolsari Kec. Leksono

Aspal

APBD Th.2011

82.075.605

117 Aspal jalan Tempursari - Talunombo Kec. Sapuran

Aspal

APBD II Th.2008

118 Aspal Jalan Utama Rw. XI Kel. Kalianget, Kec. Wonosobo

aspal

119 Aspal Jalan Wadas - Kyuni Bogoran Sapuran

Aspal

APBD Th.2011

96.250.894

120 Aspal Jalan Warangan Ke Kaliwuluh

Aspal

APBD Th.2011

193.361.854

121 Aspal Jl. Banjaran Kuripan-Bowongso Limbangan Kec. Watumalang

Jalan

APBD Th.2009

122 Aspal Jl. Ds. Larangankulon-Bumiroso

Aspal

APBD II Th.2006

123 Aspal Jl. Ds. Sudungdewo Kec. Kertek

Aspal

124 Aspal Jl. Ds. Tegalgot ke Ds. Kaliwuluh Kec. Kepil.

Jalan

95.717.433 193.387.299

2012

99.184.801 143.748.521

98.368.526 2012

APBD Th.2009

188.076.878

148.681.000 495.455.713 98.463.031

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL APBD Th.2010

NILAI

125 Aspal Jl. Dsn. Klesman-Dsn. Sendang Ds. Blederan Kec. Mojotengah

Aspal

126 Aspal Jl. Dsn. Tanggek Tengah ke Gunung Malang Ds. Purwojiwo, Kec. Kalikajar

aspal

89.342.670

127 Aspal Jl. Jambean Kalibeber-Krasak Kec. Mojotengah

Jalan

APBD Th.2009

128 Aspal Jl. Jatialit - Cimpling - Wadas Ds. Bogoran Sapuran

Aspal

APBD II Th.2008

196.950.789

129 Aspal Jl. Kalipuru - Rejosari & Karang sari-Karanganyar Ds. Kalipuru Kepil

Jalan

APBD Th.2009

197.148.606

130 Aspal Jl. Kaliwuluh-Warangan Kepil

Aspal

APBD II Th.2007

99.200.000

131 Aspal Jl. Kleang Mojotengah-Kaliasem-Watumalang

Aspal

APBD II Th.2006

97.607.000

2012

95.666.024 98.457.950

132 Aspal Jl. Kuripan-Wonoroto

Aspal

APBD II Th.2006

95.564.000

133 Aspal Jl. Pacarmulyo - Kalidurten - Bowongso Leksono

Aspal

APBD II Th.2008

196.560.514

134 Aspal Jl. penghubung Kel. Andongsili ke Ds. Krasak Kec. Mojotengah

aspal

135 Aspal Jl. Warangan - Ropoh Kepil

Aspal

136 Aspal Jl.Dsn.Cangkring Kel.Wadaslintang - Dsn Kemutug Ds. Wadaslintang Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo

Aspal

137 Aspal Jl.Dsn.Sorogaten & Jambon Ds. Sojopuro menuju Ds.Candirejo

Aspal

APBD II Th.2008

99.179.720

138 Aspal Jl.Karangsari - Ds.Tempurejo Sapuran

Aspal

APBD II Th.2008

99.204.112

139 Aspal Rejosari - Ngalian Kec. Kepil

Aspal

APBD Th.2011

82.104.105

140 Aspal Rojoimo - Bomerto Kec. Wonosobo

Aspal

APBD II Th.2008

99.183.785

2012 APBD II Th.2008 2012

95.759.770 146.298.344 991.632.320

141 Aspal Tegalgot - SMP 3 Kepil Kec. Kepil

Aspal

APBD II Th.2008

74.023.226

142 Aspal/Betonisasi Dusun Singkir Wil. Rt. 4 Jaraksari Kec. Wonosobo

Aspal

APBD Th.2010

49.535.028

143 Aspalisasi jalan Desa Gemuruh-Pasunten Ds. Banyu Kembar Kec. Watumalang

Aspal

APBD Th.2010

99.380.623

144 Aspalisasi Jl. Siton sampai Pangem -pon Ds. Kemiri Ombo Kec. Kaliwiro

Aspal

APBD Th.2010

49.630.744

145 Beton Jalan Kebontanjung Dsn Sibobor - Dsn Silulut Desa Plunjaran Kec. Wadaslintang Kab. Wonosobo

Beton

146 Betonisasi & Perb. Sal. Air Dsn. Luwi -han Ds. Kembaran Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2010

49.720.616

147 Betonisasi & Send. Jl. Lapangan ke Dukuh Palang ( Tanggul Irigasi ) Ds. Sukoharjo Kec. Sukoharjo

Beton

APBD Th.2010

49.654.310

148 Betonisasi & Senderan Dsn. Gemawang Ds. Mungkung Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

149 Betonisasi dan Drainase RT. 05 RW. 05 Dusun Gending Desa Sukoharjo Kec. Sukoharjo

Beton

150 Betonisasi dan Saluran Air RT 04 RW 05 Dsn. Sruni Jaraksari Kec. Wonosobo

Beton

APBD Th.2011

151 Betonisasi dan Saluran air Rt. 2 Rw. 3 Karang Luhur Kec. Wonosobo

Beton

APBD Th.2010

29.857.260

152 Betonisasi dan Saluran RT 02 RW 02 Dkh. Tanggung Ds. Jogoyitnan Kec. Wonosobo

Beton

APBD Th.2011

48.450.097

153 Betonisasi dan Senderan Dsn Bodoran Ds. Lebak Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo

Beton

154 Betonisasi dan Senderan Dsn. Papringan Ds. Bowongso Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

155 Betonisasi dan Senderan Dsn. Pencar Ds. Kwadungan Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

156 Betonisasi dan Senderan Dusun Gondangsari, Desa Rejosari, Kec. Kepil

Beton

157 Betonisasi dan Senderan Jalan ( sudah dirolak ) Dsn. Gendotan Koripan Ds. Winongsari Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2011

48.508.204

158 Betonisasi dan Senderan Jalan As'saadah Pliyangan Ds. Sumberwulan Kec. Selomerto

Beton

APBD Th.2011

38.729.902

159 Betonisasi dan Senderan Jalan Dsn. Banjaran Ds. Candiyasan Kec. Ketek

Beton

APBD Th.2011

48.469.466

160 Betonisasi dan Senderan Jalan Dsn. Pagerotan Ds. Pagerejo Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

48.488.835

161 Betonisasi dan Senderan Jalan Dsn. Purwosari Ds. Reco Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

97.012.330

162 Betonisasi dan Senderan Jalan Dsn. Sontonayan - Dsn. Kapencar Ds. Kapencar Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

48.459.271

163 Betonisasi dan Senderan Jalan Dsn. Sumpet Kel/Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

164 Betonisasi dan Senderan Jalan Lingkungan Rt. 06 dan Rt. 07 Rw. 07 Dusun Jambusari, Kertek

Beton

2012

APBD Th.2011 APBD Th.2011

167 Betonisasi dan senderan Jalan wangan Kali Miri Desa Simbang, Kec. Kalikajar

Beton Beton

169 Betonisasi dan senderan Rt. 02/04 Sumpet, Kelurahan Kepil, Kec. Kepil

Beton

170 Betonisasi dan Senderan RW 01 Kp. Campursari Kel. Selomerto Kec. Selomerto

Beton

171 Betonisasi Desa Buntu, Kecamatan Kejajar

Beton

48.459.271 48.495.162

48.478.640 2012

Beton

199.485.229 48.439.902

2012

Beton

48.569.208 38.783.932

2012

166 Betonisasi dan Senderan Jalan RW II Dkh. Banjaran Pojok Kel. Kramatan Kec. Wonosobo 168 Betonisasi dan Senderan RT 3 RT 3 Dsn. Bambusari Ds. Tempursari Kec. Sapuran

48.508.204 2012

165 Betonisasi dan Senderan Jalan RT 16/RW 04 Dsn. Kalikuto Ds. Candimulyo Kec. Ketek

199.748.841

48.525.592 48.478.640 48.478.640

2012

48.528.635

2012

48.498.205

2012

48.571.237

APBD Th.2011

48.430.727

APBD Th.2011

38.792.087

172 Betonisasi Desa Gunung Tawang Rt. 6 Rw. 2 Kec. Selomerto

Beton

APBD Th.2010

49.705.315

173 Betonisasi Desa Jaraksari Kampung Tosarirejo Rt. 1 Rw. VI

Beton

APBD Th.2010

29.778.712

174 Betonisasi Dk. Kaliunjar Ds. Tumenggungan Rt. 7 Rw. 6

Beton

APBD Th.2010

39.640.004

175 Betonisasi Dkh. Drewel Ds. Bumiroso Kec. Watumalang

Beton

APBD Th.2011

48.469.466

176 Betonisasi Dkh. Nglarangan Krasak Kec. Selomerto

Beton

APBD Th.2011

38.768.640

177 Betonisasi Dkh. Pucungwetan Ds. Pucung Kec. Sukoharjo

Beton

APBD Th.2011

38.768.640

178 Betonisasi Ds. Mungkung - Soroniten Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

38.768.640

179 Betonisasi Dsn Wonobungkah Jln. Anggrek Rw 5 Ds. Jlamprang Wonosobo

Beton

APBD Th.2011

144.441.984

180 Betonisasi Dsn. Dumpil Ds. Tegalombo Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

48.450.097

181 Betonisasi Dsn. Gondangsari Ds. Rejosari Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

48.488.835

182 Betonisasi Dsn. Gondowulan Ds. Deragawis Kec.Kepil

Beton

APBD Th.2011

48.517.378

183 Betonisasi Dsn. Grenjeng Ds. Candiyasan Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

48.450.097

184 Betonisasi Dsn. Jurang Jero & Dsn. Kabelukan Ds.Candiyasan Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2010

49.688.993

185 Betonisasi Dsn. Kabutuh Rt 17 dan Rw 07 Ds. Ngadikusuman Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2010

39.768.536

186 Betonisasi Dsn. Kalipelus Ds. Kapulogo Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

38.768.640

187 Betonisasi Dsn. Kaliwang Ds. Burat Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

48.478.640

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL

NILAI

188 Betonisasi Dsn. Kenjer Ds. Kertek Kec. Kertek.

Beton

APBD Th.2010

49.730.817

189 Betonisasi Dsn. Kleseman Ds. Warangan Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

38.745.194

190 Betonisasi Dsn. Krawatan Ds. Pulosaren Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

48.488.835

191 Betonisasi Dsn. Kuwukan Ds. Mangun rejo Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2010

49.757.340

192 Betonisasi Dsn. Patunan Ds. Ngadisalam Kec. Sapuran

Beton

APBD Th.2011

38.775.776

193 Betonisasi Dsn. Perboto Ds. Perboto Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

48.469.466

194 Betonisasi Dsn. Ponggoyudan Ds. Sindupaten Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

38.783.932

195 Betonisasi Dsn. Prumasan Ds. Kali -bening Kec. Sukoharjo

Beton

APBD Th.2010

34.786.375

196 Betonisasi Dsn. Purwojiwo Ds. Purwo -jiwo Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2010

44.733.355

197 Betonisasi Dsn. Rejosari Ds. Rejosari Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

43.637.403

198 Betonisasi Dsn. Sontonayan Ds. Kapencar Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

48.459.271

199 Betonisasi Dsn. Sumbir Ds. Dempel Kec. Kalibawang

Beton

APBD Th.2010

29.756.270

200 Betonisasi Dsn. Tanggek Ds. Purwojiwo Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

38.792.087

201 Betonisasi Dsn. Warung Ds. Ropoh Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

48.508.204

202 Betonisasi Dsn.Binangun Karanganyar Ds. Lancar menuju SMPN Lancar Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

34.731.290

203 Betonisasi Dukuh Butuh Tegal Desa Butuh Lor Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2010

49.709.395

204 Betonisasi Dukuh Damasan, Desa Medono, Kec. Kalibawang

Beton

APBD Th.2010

205 Betonisasi Dukuh Ngasinan, Kramatan, Kec. Wonosobo

Beton

29.796.054 2012

97.215.505

206 Betonisasi Dukuh Semprong Rt. 1 Rw. 8 Desa Batursari Kec. Sapuran

Beton

APBD Th.2010

49.652.269

207 Betonisasi Dusn. Mangunan Ds. Mangun -rejo Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

43.584.393

208 Betonisasi Dusun Boto, Kelurahan Sapuran Kec. Sapuran

Beton

APBD Th.2010

49.776.721

209 Betonisasi Dusun Grenjeng, Desa Candiyasan, Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2010

49.706.335

210 Betonisasi Dusun Kalikendo, Desa Tracap Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2010

29.797.074

211 Betonisasi Dusun Klegen, Desa Ngalian, Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

34.770.054

212 Betonisasi Dusun Marong, Desa Karang Luhur Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2010

39.749.154

213 Betonisasi Dusun Ngemplak, Desa Karanganyar, Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

29.747.089

214 Betonisasi Dusun Sirembes, Desa Kaliwuluh, Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2010

215 Betonisasi Dusun Sontonayan, Desa Kapencar, Kec. Kertek

Beton

34.735.371 2012

48.550.950

216 Betonisasi Dusun Susukan Desa Tegalombo, Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2010

49.641.048

217 Betonisasi Jalan ( sudah dirolak) Dsn. Klesem Ds. Sumber Rejo Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2011

48.498.009

218 Betonisasi Jalan Dk. Brunyahan, Ds. Wonosroyo, Kec. Watumalang

Beton

APBD Th.2010

29.784.833

219 Betonisasi Jalan Dkh. Karangreja Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2011

67.956.747

220 Betonisasi Jalan Ds. Keseneng Kec. Mojotengah

Beton

APBD Th.2011

67.888.446

221 Betonisasi Jalan Ds. Tambi Kec. Kejajar

Beton

APBD Th.2011

58.138.689

222 Betonisasi Jalan Dsn. Gondang - Dsn. Paguwan Ds. Jogoyitnan

Beton

APBD Th.2011

96.973.591

223 Betonisasi Jalan Dsn. Penampan Ds. Karangsambung Kec. Kalibawang

Beton

APBD Th.2011

48.469.466

224 Betonisasi Jalan Dsn. Sendang Ds. Blenderan Kec. Mojotengah

Beton

APBD Th.2011

67.875.194

225 Betonisasi Jalan Dsn. Wadas Ds. Lebak Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2010

39.750.174

226 Betonisasi Jalan Dsn. Wonoroto Ds. Kebondalem Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2011

38.729.902

227 Betonisasi Jalan Dukuh Kalitelu Desa Penerusan Kec. Wadaslintang

Beton

2012

48.577.323

228 Betonisasi Jalan Dukuh Limbangan Desa Kadipaten Kec. Selomerto

Beton

2012

48.552.979

229 Betonisasi Jalan Dukuh Nglarangan Desa Krasak, Kec. Selomerto

Beton

2012

48.559.065

230 Betonisasi Jalan Dukuh Pagerkeji Desa Purwosari, Kec. Kaliwiro

Beton

2012

48.580.366

231 Betonisasi Jalan Dukuh Palang, Desa Sukoharjo, Kec. Sukoharjo

Beton

APBD Th.2010

34.782.295

232 Betonisasi Jalan Dukuh Tosombo Desa Lamuk Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2010

49.752.239

233 Betonisasi Jalan Dusun Candi Desa Ngadisalam Kec. Sapuran

Beton

APBD Th.2010

29.753.210

234 Betonisasi Jalan Dusun Gondangan, Desa Gumelar, Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

29.845.019

235 Betonisasi Jalan Dusun Jawera Desa Kalidesel, Kec. Watumalang

Beton

236 Betonisasi Jalan Dusun Kalialang, Desa Kalialang, Kec. Kalibawang

Beton

APBD Th.2010

2012

48.563.122

237 Betonisasi Jalan Dusun Kalikowel Kelurahan Kaliwiro

Beton

APBD Th.2010

39.738.953

238 Betonisasi Jalan Dusun Kalipetung Kel. Kaliwiro Rt. 2/10 Kaliwiro

Beton

APBD Th.2010

39.778.737

29.786.873

239 Betonisasi Jalan Dusun Kiringan Desa Kemejing Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

29.818.496

240 Betonisasi Jalan Dusun Lemiring, Desa Ngalian, Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

34.817.999

241 Betonisasi Jalan Dusun Limbangan Mudal Mojotengah

Beton

2012

48.501.248

242 Betonisasi Jalan Dusun Mlandi sampai dengan Dusun Sumberdalem, Kec. Kertek

Beton

2012

58.312.871

243 Betonisasi jalan Dusun Payadan Rt. 2/1 Ngadisono, Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2010

244 Betonisasi Jalan Dusun Pesuruhan Rt. 1-2/3 Ngadisono Kaliwiro

Beton

APBD Th.2010

245 Betonisasi Jalan Dusun Tegalrejo, Desa Tambi. Kec. Kejajar

Beton

39.761.395 39.765.476 2012

48.568.194

246 Betonisasi Jalan Kampung Dsn. Bulu Ds. Lengkong Kec. Garung

Beton

APBD Th.2011

247 Betonisasi Jalan Kampung Dsn. Serang Ds. Wonosroyo Kec. Watumalang

Beton

APBD Th.2011

48.517.378 38.729.902

248 Betonisasi Jalan Kampung Dsn. Silebuh Ds. Tegalsari Kec. Garung

Beton

APBD Th.2011

97.109.175

249 Betonisasi Jalan Kampung Dusun Mbulu, Desa Lengkong, Kec. Garung

Beton

APBD Th.2010

250 Betonisasi Jalan Kampung Rt. 1 Rw. 15 Dukuh Sabrang Kudil, desa Ropoh, Kec. Kepil

Beton

49.656.350 2012

48.566.165

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL

251 Betonisasi Jalan Ketinggring menuju Kalianget Kecamatan Wonosobo

Beton

2012

252 Betonisasi Jalan Kp. Kongsi Bumirejo Mojotengah

Beton

2012

253 Betonisasi Jalan Lingikungan Dsn. Gelapan Ds. Ngadikerso Kec. Sapuran

Beton

APBD Th.2010

NILAI 48.556.022 66.149.402 49.692.053

254 Betonisasi Jalan Lingkar Kp. Kunci Bojosari Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

43.593.567

255 Betonisasi Jalan Lingkungan Ds. Bowongso Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

72.833.665

256 Betonisasi Jalan Lingkungan Dsn. Gondowulan Ds. Dempel Kec. Kalibawang

Beton

APBD Th.2011

38.721.747

257 Betonisasi Jalan Lingkungan Dsn. Kapencar Ds. Kapencar Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

48.517.378

258 Betonisasi Jalan Lingkungan Dsn. Pleregan Ds. Butuh Kidul Kec. Kalikajar

Beton

APBD Th.2011

48.430.727

259 Betonisasi Jalan Lingkungan Dsn. Sitikan Ds. Ropoh Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

260 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Bakalan Desa Bowongso Kec. Kalikajar

Beton

2012

100.918.691

261 Betonisasi Jalan lingkungan Dusun Bugel, Desa Keseneng, Kec. Mojotengah

Beton

2012

48.537.764

262 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Keseneng Kecamatan Watumalang

Beton

2012

38.849.889

263 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Singosasri Desa Perboto Kec. Kalikajar

Beton

2012

100.898.335

2012

48.549.936

2012

68.054.505

264 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Tuban Ds. Lancar Kec. Wadaslintang

Beton

265 Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Wonolobo, Desa Lamuk, Kec. Kalikajar

Beton

38.760.485

APBD Th.2010

39.704.270

266 Betonisasi Jalan Lingkungan Rejosari Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo

Beton

267 Betonisasi Jalan Lingkungan RT 02 / RW 08 Dsn. Bonegoro Menuju Ds. Selomanik - Ds. Kauman Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2011

268 Betonisasi Jalan Lingkungan RT 02/RW 01 Dsn. Kedungbangkong Ds. Kauman Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2011

38.729.902

269 Betonisasi Jalan Lingkungan RT 03 & 05 RW 05 Dsn Juru Tengah Ds. Tirip Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2011

43.602.742

270 Betonisasi Jalan Lingkungan RT 1, 2, 3, 4, 5 RW 1 Dsn. Tanjunganom Ds. Tanjunganom Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2011

271 Betonisasi Jalan Lingkungan Rt. 10 Rw. 05 Desa Buntu, Kec. Kejajar

Beton

2012

48.553.993

272 Betonisasi Jalan Lorong-lorong Ds. Deroduwur Mojotengah

Beton

2012

177.286.013

273 Betonisasi Jalan Makam Ds. Kuripan Kec. Watumalang

Beton

APBD Th.2011

274 Betonisasi Jalan Makam Dsn. Pagedangan Kec. Selomerto

Beton

APBD Th.2011

275 Betonisasi Jalan Masuk Dusun Cepoko, Desa Tegalgot, Kec. Kepil

Beton

38.737.038

48.469.466

38.775.776 38.775.776 2012

48.586.452

2012

200.116.270

276 Betonisasi Jalan Ndadah - Lipursari Kec. Leksono

Beton

277 Betonisasi Jalan Perumahan Manggisan Permai Kec. Mojotengah

Beton

APBD Th.2011

278 Betonisasi Jalan Poros Dsn. Kasihan Ds. Damarkasihan Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

279 Betonisasi Jalan RT 03/RW 06 Dsn. Kebondalem Kel. Kaliwiro Kec. Kaliwiro

Beton

APBD Th.2011

38.737.038

280 Betonisasi Jalan Sebelah Balai Desa Karangluhur sampai Dsn. Kliwonan Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

48.430.727

281 Betonisasi Jalan Tengah Gendol, Pacarmulyo, Kec. Leksono

Beton

2012

48.562.108

282 Betonisasi Jalan Wilayah Dusun Kroya Desa Sumberwulan, Kec. Selomerto

Beton

2012

48.572.251

283 Betonisasi Jl. Dsn.Pukiran Ds.Ngalian menuju Ds. Kalidadap Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

49.648.189

284 Betonisasi Jl. Lingk. Dkh. Maron Pager -sari Ds. Mutisari Kec. Watumalang

Beton

APBD Th.2010

49.652.269

285 Betonisasi Jl. Lingk. Dsn. Citrolangu (Menuju Masjid) Ds. Grugu Kaliwiro

Beton

APBD Th.2010

29.774.632

286 Betonisasi Jl. Lingk. Rw. 13 Mekarsari Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah

Beton

APBD Th.2010

49.727.757

287 Betonisasi Jl. Lingk. Rw. 2 Rt. 4 dan Rw. 5, Ds. Slukatan Kec. Mojotengah

Beton

APBD Th.2010

288 Betonisasi Jl. Lingkungan Ciledok ( Dkh. Sembir RT. 5 RW. 6, Dkh. Ciledok RT. 1 RW. 6, dukuh Dempel RT. 5 RW. 4 )Beton 289 Betonisasi Jl. Lingkungan RT 3 RW 9 Madusari Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo

Beton

38.721.747 38.775.776

49.767.541 2012

APBD Th.2011

48.574.280 38.729.902

290 Betonisasi Jl. Plampeyan Karangrejo Ds. Plunjaran Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

29.804.215

291 Betonisasi Jl.Perikanan Trimulyo menu ju Limbangan Tirip Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2010

29.730.768

292 Betonisasi Karangluhur RT 03 RW 03 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo

Beton

APBD Th.2011

38.721.747

293 Betonisasi ke Jalan Makam Desa Gondang Watumalang

Beton

APBD Th.2010

19.898.815

294 Betonisasi Kebon Gunung - Nongko sawit Desa Kapulogo, Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2010

29.831.758

295 Betonisasi Kelurahan Mlipak Wonosobo Rt. 3 Rw. 1

Beton

APBD Th.2010

49.683.892

296 Betonisasi Kp. Sijeruk Ds. Tieng Kec. Kejajar

Beton

APBD Th.2011

38.721.747

297 Betonisasi Lanjutan Jalan Dsn. Madukoro Ds. Candimulyo Kec. Kertek

Beton

APBD Th.2011

63.107.354

298 Betonisasi Lingkungan dan WC Mushola Smugang Dsn. Bakalan Ds. Bowongso

Beton

APBD Th.2010

49.647.169

299 Betonisasi Mangun Sari, Glagah, Sapuran

Beton

APBD Th.2010

39.685.908

300 Betonisasi Mojosingi, Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2010

34.806.777

301 Betonisasi Pj. 350 m lb. 3 m Dsn. Kali telu Ds. Lumajang Kec. Watumalang

Beton

APBD Th.2010

44.476.290

302 Betonisasi Pulosaren, Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2010

49.755.299

303 Betonisasi RT 01 RW 01 Dsn. Pucungroto Ds. Kalikarung Kec. Kalibawang

Beton

APBD Th.2011

48.459.271

304 Betonisasi RT 01 RW 06 Dsn. Kaliunjar Ds. Tumenggungan Kec. Selomerto

Beton

APBD Th.2011

48.459.271

305 Betonisasi RT 02 & RT 14 Ds. Sigedang Kec. Kejajar

Beton

APBD Th.2011

38.792.087

306 Betonisasi RT 07 RW 04 Dsn. Solempit Ds. Kaligowong Kec. Wadaslintang

Beton

APBD Th.2011

48.469.466

307 Betonisasi RT 13 RW 01 Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo

Beton

APBD Th.2011

48.478.640

308 Betonisasi RT 15 RW 04 Ds. Balekam bang Kec. Selomerto

Beton

APBD Th.2011

309 Betonisasi Rt.33/8 Kampung Madukoro, Candimulyo, Kec. Kertek

Beton

48.439.902 2012

48.504.291

2012

100.162.052

310 Betonisasi Rw 04 Wonosari Indah Wonosobo

Beton

311 Betonisasi Semagung Rt. 3 Rw. 3 Pagerkukuh Wonosobo

Beton

APBD Th.2010

44.804.762

312 Betonisasi Silempah Ds. Sedayu Kec. Sapuran

Beton

APBD Th.2011

38.753.349

313 Betonisasi Siluwak RT 49 RW 08 menuju RT 06 RW 08 Ds. Lancar Kec. Wadslintang

Beton

APBD Th.2011

38.783.932

NO


KONSTRUKSI

314 Betonisasi Sudagaran, Sapuran

Beton

315 Betonisisi Rt.10 dan Rt. 12 Desa Dero Ngisor, Kec. Mojotengah

Beton


NILAI 39.739.973

2012

48.565.151

316 Betonsasi Desa Serang Kec. Kejajar

Beton

2012

48.590.509

317 Betonsasi Dusun Sodong Kalidadap Wadaslintang

Beton

2012

194.644.019

318 Drainase dan Senderan Wanalagi, Desa Kajeksan, Kec. Sukoharjo

Beton

2012

48.194.716

319 Jalan & Senderan Dsn. Banjaran, Dsn. Jurangjero, Dsn. Kabelukan Ds. Candi -yasan, Kec. Kertek

aspal

2012

95.972.462

320 Jalan & Senderan Dsn. Pagerotan Rt 01 s/d Rt. 04 Rw. 02 Ds. Pagerejo Kertek

aspal

2012

47.996.815

321 Jalan & Senderan Dsn. Sontonayan Rt. 01 s/d Rt. 08 Rw. 05 Ds. Kapencar Kertek

aspal

2012

47.936.334

322 Jalan Ahmad Dahlan

Jalan

APBD Th.2007 s/d 20

323 Jalan dan Senderan Dsn. Kapencar Rt. 2 dan 3 Rw. 7, Rt. 2 dan 3 Rw. 8, Rt. 5 s/d 9 Rw. 9 Ds. Kapencar, Kec. Kertek aspal 324 Jalan Lingkar Purwojati Kec. Kertek

Jalan

2012 APBD Th.2011

152.049.268 96.018.831 145.040.474

325 Jalan Lingkar Seguk Kalikajar

aspal

326 Jalan Mangunrejo - Kalibawang

Jalan

APBD Th.2007 s/d 20

327 Jalan Sekitar Patung Garuda

Jalan

APBD Th.2007 s/d 20

71.680.221

328 Jemb. Kaliucen Karang Tengah Ds. Randusari Kec. Kepil

Jembatan

APBD II Th.2007

29.805.000

329 Jemb.Bongkol & Rolak Jl.Penghu-bung Ds.Serang & Kreo Kejajar

Jembatan

APBD II Th.2008

330 Jl. Mangunrejo-Kalibawang (dari Cileduk)

Aspal

APBD DAK Th.2004

349.204.500

331 Jl. Ronggojati-Sempol

Aspal

APBD DAK Th.2004

343.300.000

332 Jl. Tanjungsari-Banyumudal (dari Banyumudal)

Aspal

APBD DAK Th.2005

333 Jl.Lingk. Rejosari Kumenjing Poncol (Lingkar Waduk Wadaslintang)

Jalan

APBD II Th.2008

334 Lanjutan Aspal Jalan Clengkom Kedungtumpeng Ngadisono

aspal

335 Lanjutan Betonisasi Dsn. Gondangan Ds. Lancar Kec. Wadaslintang

Beton

336 Lanjutan Rabat Beton Dusun Klegen Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang

Beton

2012

193.299.701 513.866.724

59.822.792

346.084.000 1.012.651.756

2012

191.490.307

2012

48.540.807

APBD Th.2011

38.775.776

337 Mengecat Kerb Jalan Dalam Kota Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

338 Pagar Keliling dan Pavingisasi Halaman TK Pertiwi Kel. Wringinanom Kec. Kertek

Paving

APBD Th.2011

165.915.694

339 Pas. Bronjong & Gorong-gorong plat serta Sal.Pas. pada ruas Jl.Trimulyo-Lancar Kec. Wadaslintang

Jalan

APBD II Th.2008

432.869.000 139.969.000

38.731.941

340 Pasangan bronjong diruas Jl. Kalidadap-Sedang Kec. Wadaslintang

Bronjong

APBD DAK Th.2006

341 Paving batu Ds.Sariyoso Wonosobo menuju Ds.Sudungdewo Kertek

Paving

APBD II Th.2008

54.484.087

342 Paving Jalan Dsn. Pandansari Mudal Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2011

48.425.630

343 Paving Jalan Kampus Unsiq Kalibeber Kec. Mojotengah Wonosobo

Paving

APBD Th.2011

48.420.533

344 Paving Jalan RT 04 RW V Mudal Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2011

48.411.358

345 Paving Jalan RW IX Dsn. Jambean Kalibeber Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2011

48.415.436

346 Paving Jalan Sidokolo - Pucung, Kel Leksono, Kec Leksono

Beton

2012

48.535.735

347 Pavingisasi Kampung Langgeng Desa Karangluhur Kecamatan Kertek

Beton

2012

48.544.864

348 Pavingisasi & Betonisasi Rt. 1 - 3 Dsn. - Lobang Ds. Surengede Kec. Kejajar

Paving

APBD Th.2010

29.904.185

349 Pavingisasi & Drainase Lingkungan Jalan RW 12 Kp. Munggang Atas Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2011

38.741.116

350 Pavingisasi & Gorong- gorong Jl. Lingk. Rt 1 - 3 Kp. Wonosori Kel. Kejajar Kec.Kejajar

Paving

APBD Th.2010

34.891.446

351 Pavingisasi & Gorong-Gorong Jl. Antar -gang Ds. Sendangsari Kec. Garung

Paving

APBD Th.2010

49.757.340

352 Pavingisasi & Gorong-gorong RT 02/ RW 05 Dsn. Sruni Jaraksari Wonosobo

Paving

APBD Th.2011

38.714.611

353 Pavingisasi & Saluran Air RW X Kp. Sidojoyo Kel. Pagerkukuh Wonosobo

Paving

APBD Th.2011

48.425.630

354 Pavingisasi & Senderan Dsn. Mendolo Kel. Bumireso Kec. Wonosobo

Paving

APBD Th.2010

94.379.504

355 Pavingisasi & Senderan Jalan Rt 03 Ds. Kampung Tengah Kec. Leksono

Paving

APBD Th.2010

49.568.621

356 Pavingisasi & Senderan Jalan RT 11 RW 03 Dsn. Mlandi Ds. Sumberdalem Kec. Kertek

Paving

APBD Th.2011

48.517.378

357 Pavingisasi & Senderan Jalan Serayu - Srandil-Besani Kec.Leksono

Paving

APBD Th.2010

49.593.104

358 Pavingisasi & Senderan Jl. Dsn.Munggang bawah Kalibeber Mojotengah, Wonosobo

Beton

2012

48.505.305

359 Pavingisasi & Senderan Jl.Rw. 7 Kp.Wono bungkah, Jlamprang Kec. Wonosobo

Beton

2012

48.546.893

360 Pavingisasi & Senderan RT 3 RW 2 Ds. Jalantoro Kec. Sapuran

Paving

APBD Th.2011

48.425.630

361 Pavingisasi & Snderan Jl. lingkungan Rw. 4 Dk. Sendut Ds.Jogoyitnan Wonosobo

Paving

APBD Th.2010

39.728.752

362 Pavingisasi dan Panggung Kesenian Gedung Pertemuan Dsn. Larangan Ds. Banyumudal Sapuran

Paving

APBD Th.2011

363 Pavingisasi dan Senderan Jalan Kemiri Kel. Wringinanom Kec. Kertek

Beton

2012

200.293.369

364 Pavingisasi dan Senderan Jalan lingkungan Rt. 15 Rw. 05 Dusun Kelurahan Desa Sudungdewo, Kec. Kertek

Beton

2012

48.511.391

365 Pavingisasi dan Senderan Jalan Rt. 03 Rw. 12 Munggang Atas, Kalibeber, Mojotengah

Beton

2012

48.550.950

366 Pavingisasi dan Senderan Kampus Unsiq Kalibeber, Kec. Mojotengah

Beton

2012

97.243.906

367 Pavingisasi dan Senderan Lapangan Volley Desa Kemejing, Kec. Wadaslintang

Beton

2012

48.538.778

368 Pavingisasi dan senderan Mushola Semprong Batursari, Kec. Sapuran

Beton

2012

48.532.692

369 Pavingisasi dan Senderan RT 03/RW 03 Dsn. Kalibening Krasak Kec. Mojotengah

Paving

370 Pavingisasi dan senderan Rt. 03 Rw. 02 Desa Patak Banteng, Kec. Kejajar

Beton

371 Pavingisasi Dkh. Asba Kel. Andongsili Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2011

38.717.669

372 Pavingisasi Dkh. Kalimangi Ds. Pucung Wetan Kec. Sukoharjo

Paving

APBD Th.2011

48.425.630

373 Pavingisasi Ds. Kembaran

Paving

APBD Th.2010

49.660.430

374 Pavingisasi Dsn. Kebon Salam Ds. Tempursari Kec. Sapuran

Paving

APBD Th.2010

29.759.331

375 Pavingisasi Dsn. Mayasari Ds. Siwuran Kec. Garung

Paving

APBD Th.2011

376 Pavingisasi Dusun Anggrunggondok, Desa Reco, Kec. Kertek

Beton

43.597.645

APBD Th.2011

48.442.961 2012

48.530.663

38.799.223 2012

48.572.251

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL 2012

NILAI

377 Pavingisasi Dusun Kalierang Rt. 2 Rw. 5 Kalierang Selomerto

Beton

378 Pavingisasi Halaman Madrasah Dsn. Gosono Ds. Karangluhur Kec. Kertek

Paving

APBD Th.2011

48.430.727

97.254.050

379 Pavingisasi Halaman Masjid Al Itihad Kel. Jaraksari Kec. Wonosobo

Paving

APBD Th.2010

34.817.999

380 Pavingisasi Halaman SMP Darul Fallah Ds. Maron Kec. Garung

Paving

APBD Th.2010

381 Pavingisasi halaman SMP Maarif Kalibawang

Beton

29.828.697 2012

48.526.606

382 Pavingisasi Jalan Buntal Karangtengah, Sawangan

Beton

2012

97.269.265

383 Pavingisasi Jalan Desa Menjer, Kec. Garung

Beton

2012

48.514.434

384 Pavingisasi Jalan Desa Menjer, Kec. Garung

Beton

2012

72.894.892

385 Pavingisasi Jalan Desa Sigedang, Kec. Kejajar

Beton

2012

386 Pavingisasi Jalan Dk. Tindakan Kidul Ds. Plodongan Kec. Sukoharjo

Paving

APBD Th.2010

387 Pavingisasi Jalan Dsn. Bangkotan Ds. Bojasari Kec. Kertek

Paving

APBD Th.2010

388 Pavingisasi Jalan Dsn. Panggrungan Kel. Andongsili Kec. Mojotengah

Beton

48.534.721 39.784.858 64.235.596

2012

187.892.869

389 Pavingisasi Jalan Dusun Binangun Desa Gunung Tawang, Kec. Selomerto

Beton

2012

48.571.237

390 Pavingisasi Jalan Dusun Glagah Krajan, Desa Glagah, Kec. Sapuran

Beton

2012

48.541.821

391 Pavingisasi Jalan Dusun Juru Tengah Rt. 04 ke Rw. VI menuju Rt. 02 Rw VI- Rt. 01 Rw. VI Desa Tirip Kec. Wadaslint Beton 392 Pavingisasi Jalan Gang Ds. Sendangsari Kec. Garung

Paving

2012 APBD Th.2011

68.049.433 48.430.727

393 Pavingisasi Jalan Honggorekso Selogoro - Selokromo Kec. Leksono

Paving

APBD Th.2011

38.721.747

394 Pavingisasi Jalan kampung Dsn. Kalitengah Ds. Jengkol Kec. Garung

Paving

APBD Th.2011

48.508.204

395 Pavingisasi Jalan Ke Masjid Telogo Menjer, Kec Garung

Beton

2012

48.510.377

396 Pavingisasi Jalan ke TPQ As Syamsuriyah, Kampung Wonobongkah, Kel. Jlamprang, Kec. Wonosobo

Beton

2012

48.529.649

397 Pavingisasi Jalan Lingkar Dusun Bongkotan, Desa Bojasari, Kec. Kertek

Beton

2012

48.517.477

398 Pavingisasi Jalan Lingkar Kalikuto, Candimulyo

Beton

2012

72.910.107

399 Pavingisasi Jalan Lingkar Senggreng Jambusari Kertek

Paving

APBD Th.2011

48.517.378

400 Pavingisasi Jalan Lingkungan Ds. Kebrengan Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2011

48.527.573

401 Pavingisasi Jalan Lingkungan Dsn. Gentan Ds. Surojoyo Kec. Sapuran

Paving

APBD Th.2011

38.714.611

402 Pavingisasi Jalan Lingkungan Dsn. Ringkuk Ds. Rimpak Kec. Sapuran

Paving

APBD Th.2011

403 Pavingisasi jalan Lingkungan Dusun Seranggede Desa Serang, Kecamatan Kejajar

Beton

404 Pavingisasi Jalan Lingkungan Lokasi RT 06 RW 04 Dsn. Wediasin Ds. Krasak Kec. Selomerto

Paving

405 Pavingisasi Jalan Lingkungan Manggisan Indah Mudal Mojotengah

Beton

406 Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 01 RW 03 Dsn. Mendolo Kel. Bumireso Kec. Wonosobo

Paving

APBD Th.2011

407 Pavingisasi Jalan Lingkungan RT 1, 2, 3 RW 6 Dsn. Jatiwero Kel. Kaliwiro Kec. Kaliwiro

Paving

APBD Th.2011

408 Pavingisasi Jalan Lingkungan Rt. 01 dan Rt. 02 Rw. VIII Jogowedanan, Selomerto

Beton

48.425.630 2012

48.498.205

2012

100.141.848

APBD Th.2011

48.442.961 48.454.174 48.425.630 2012

48.563.122

2012

48.514.434

409 Pavingisasi Jalan Lingkungan Rt. 5 Rw. 2 Desa Karangluhur, Kec. Kertek

Beton

410 Pavingisasi Jalan Lingkungan RW V Kel. Sambek Kec. Wonosobo

Paving

APBD Th.2011

38.792.087

411 Pavingisasi Jalan Lingkungan Rw. 2 Ds. Krasak Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2010

49.708.375

412 Pavingisasi Jalan Makam Ds. Bumi -roso Kec. Watumalang

Paving

APBD Th.2010

413 Pavingisasi Jalan makam Dusun Jetis, Desa Sumberwulan

Beton

2012

48.538.778

414 Pavingisasi Jalan menuju obyek wisata Curug Winong, Desa Winongsari, Kec. Kaliwiro

Beton

2012

97.248.978

415 Pavingisasi Jalan Pandak Kidul, Pucung Wetan

Beton

2012

416 Pavingisasi Jalan Pemandian Air Panas Manggisan Permai Kel. Mudal Mojotengah

Paving

44.748.656

APBD Th.2011

72.905.036 67.984.272

417 Pavingisasi Jalan Poros Ds. Sariyoso Kec. Wonosobo

Paving

APBD Th.2010

39.681.828

418 Pavingisasi Jalan poros Rt. 1, 2, 3 Karangkajen Wonosobo Timur

Paving

APBD Th.2010

44.578.300

419 Pavingisasi Jalan RT 01 RW 02 Dsn. Anggrunggondok Ds. Reco Kec. Kertek

Paving

APBD Th.2011

58.132.572

420 Pavingisasi Jalan RT 04 RW 02 Dsn. Kaligowong Ds. Kaligowong Kec. Wadaslintang

Paving

APBD Th.2011

38.714.611

421 Pavingisasi Jalan Rt. 15 Rw. 05 Desa Jengkol, Kec. Garung

Beton

422 Pavingisasi Jalan Rw. I/II Dsn. Ang -grunggondok Ds.Reco Kec. Kertek

Paving

423 Pavingisasi Jalan Sendangsari

Beton

2012

48.579.351

2012

97.264.193

APBD Th.2010

49.714.495

424 Pavingisasi Jalan Tosobo - Candirejo - Mojotengah

Beton

2012

72.899.964

425 Pavingisasi jalan wilayah Dusun Semampir Desa Tumenggungan, Kec. Selomerto

Beton

2012

48.575.294

426 Pavingisasi Jl. & halaman Masjid Dsn. Sidomukti Ds. Karangluhur Kec. Kertek

Paving

APBD Th.2010

427 Pavingisasi Jl. & parkir ke makam Sijambe Kel. Kertek Kec. Kertek

Paving

APBD Th.2010

29.692.004

428 Pavingisasi Jl. Kampung Tempelsari Rt. 2/1 Ds. Maduretno Kec. Kalikajar

Paving

APBD Th.2010

49.609.425

429 Pavingisasi Jl. Kampus Unsiq Jawa Tengah di Wonosobo

Paving

APBD Th.2010

430 Pavingisasi Jl. Manggisan Baru Rt. 2 dan Rt. 1, Rw. 9 Kel. Mudal, Kec. Mojotengah

Beton

39.662.446

99.557.523 2012

48.542.835

431 Pavingisasi Jl. menuju makam Dsn. Mung-gang Bawah Kel.Kalibeber Mojotengah

Paving

APBD Th.2010

49.870.570

432 Pavingisasi Jl. Perum Kodim dilingk. - Manggisan Indah Kel.Mudal Mojotengah

Paving

APBD Th.2010

49.803.244

433 Pavingisasi Jl. Rw. IX Manggisan Baru Ds. Mudal Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2010

434 Pavingisasi Jl.Gang Rt. 2/5, Rt.1/6, Rt. 3/5 Rt. 2/6 Dsn. Jambu Ds. Wonokromo, Kec. Mojotengah

Beton

435 Pavingisasi Jl.Lingkungan Dsn.Bendungan Ds. Mutisari, Kec. Watumalang

Beton

436 Pavingisasi Kampung Dsn. Gandoran Ds. Mlandi Kec. Garung

Paving

437 Pavingisasi Kampung Setlaga, Desa Mlandi, Kec. Garung

Beton

438 Pavingisasi Lanjutan RT 1 RW 9 Manggisan Baru Kel. Mudal Kec. Wonosobo

Paving

439 Pavingisasi Lingkungan Dusun Bumen, Bumirejo, Kec. Mojotengah

Beton

44.712.953 2012

48.522.549

2012

48.559.065

2012

48.518.491

2012

97.233.763

APBD Th.2010

49.816.505

APBD Th.2011

58.152.961

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL

NILAI

440 Pavingisasi Lingkungan Pondok Pesantren Al Mubarok Manggisan Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2011

441 Pavingisasi Lingkungan RT Dsn. Bumen Bumirejo Kec. Mojotengah

Paving

APBD Th.2011

82.385.654

442 Pavingisasi Madrasah Aliyah Takhassus Selomerto

Beton

443 Pavingisasi Masjid & Rehab Diniyah Jentrek Kel. Rojoimo Kec. Wonosobo

Paving

444 Pavingisasi MTs Ma'arif Garung, Kecamatan Garung

Beton

2012

48.523.563

445 Pavingisasi MTs Tempelsari, Kec. Kalikajar

Beton

2012

48.506.319

446 Pavingisasi RT 01 RW 01 Kp.Margoyoso Dsn. Gataksari Ds. Serang Kec. Kejajar

Paving

APBD Th.2011

447 Pavingisasi RT 02/ RW 05 Dsn. Ngumbul Kel. Kepil Kec. Kepil

Paving

APBD Th.2011

38.799.223

448 Pavingisasi RT 2, RW 05 Kerkop Kel. Wonosobo Barat Kec. Wonosobo

Paving

APBD Th.2011

48.411.358

92.164.975 2012

APBD Th.2010

48.502.262 29.787.893

38.721.747

449 Pavingisasi Rt. 01 Rw. 20 Desa Deronduwur, Kec. Mojotengah

Beton

2012

48.577.323

450 Pavingisasi Rt. 05 / Rw. 05 Perumahan Purna Mandala Wonosobo

Beton

2012

48.508.348

451 Pavingisasi Rt. 2 RW. 10 Kp. Sidojoyo, Kel. Pagerkukuh Kec. Wonosobo

Beton

2012

97.259.121

452 Pavingisasi Rt. 4 Rw. 1 Tempelsari, Kecamatan Kalikajar

Beton

2012

48.555.007

453 Pavingisasi Sabranglor Ds.Tempursari Kec. Sapuran

Paving

APBD Th.2010

29.724.647

454 Pavingisasi Sariagung RT 1, 3, 4 Jaraksari Kec. Wonosobo

Paving

APBD Th.2011

48.415.436

455 Pavingisasi SD Larangan Kec. Garung

Paving

APBD Th.2010

29.857.260

456 Pavingisasi SMK Wiratama 2 Wonosobo

Paving

APBD Th.2011

38.710.533

457 Pavingisasi TK RA Hidayatul Mubtadin & SMP Ma'arif Ds. Mlandi Kec. Garung

Paving

APBD Th.2011

38.706.456

458 Pavingisasi TPQ Majelis Tarbiyah Manarul Huda Ds. Kembaran Kec. Kalikajar

Paving

APBD Th.2010

29.748.109

459 Pavingisasi/Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun Jlegong, Desa Kaliputih, Kec, Selomerto

Beton

460 Pavingsasi Rt. 4/1 Ds. Krasak Kec. -Mojotengah

Paving

461 Pebangunan Drainase Ds. Tripis Kec. Watumalang

Beton

2012

48.567.179

2012

38.516.883

APBD Th.2010

49.778.762

462 Peker. Pemel. Rutin jalan se Kab. Wonosobo

Aspal

APBD II Th.2004

463 Pekerjaan gorong-gorong & senderan di ruas jalan Wadaslintang-Kaliwiro

Beton

APBD DAK Th.2006

53.653.000

464 Pelebaran Jalan Gorong-Gorong RT 04 RW 03 Kp. Karang Luhur Kel. Kalianget Kec. Wonosobo

Jalan

APBD Th.2011

48.107.635

465 Pelebaran Jalan Jambu sari Rt. 3,6,7 Rw. 7 Kel./Kec. Kertek 466 Pelur jalan Dsn Kaliasat, Ds Sumbersari Rt. 03, Rw. 01 Kecamatan Wadaslintang

APBD Th.2010 Beton

499.585.500

89.496.427 2012

48.522.549

467 Pelur Jalan Dusun Ngabean Rt, 01 Rw. 06 Desa Kalikarung, Kec. Kalibawang

Beton

2012

48.516.463

468 Pelur Jalan Dusun Rejosari Rt.13 Rw. 03 Desa Kumejing, Kec. Wadaslintang

Beton

2012

48.519.506

469 Pelur Jalan Dusun Sabrang gayam Rt. 06 Rw. 1 Desa Winongsari, Kec. Kaliwiro

Beton

2012

48.510.377

470 Pelur Jalan Dusun Tempurejo Rt. 01 Rw. 06 Desa Tempurejo, Kec. Kalibawang

Beton

2012

48.513.420

471 Pemasangan Paving Halaman Kantor UKS Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

472 Pemb. Aspal Jl. Kajeksan-Gunung Tugel

Aspal

APBD II Th.2006

473 Pemb. Aspal ke ds. Wonokromo dari pertigaan Gardu

Aspal

APBD II Th.2007

474 Pemb. Jalan Beton Lingkar Karangsari - Mergosari Ds. Mergosari Kec. Sukoharjo

Beton

2012

187.965.602

475 Pemb. Jalan dari Krakal Tamanan sampai Kliwonan Desa Karangluhur, Kec. Kertek

aspal

2012

47.975.647

476 Pemb. Jalan ke Makam Kp. Kliwonan Ds. Karangluhur Kec. Kertek

aspal

2012

477 Pemb. Jalan Purwosari-Lebak Kec. Kaliwiro

Aspal

3.356.072

APBD II Th.2007

99.352.000

47.844.604 102.901.000

478 Pemb. Jemb. Begulon Ds. Tanjunganom - Desa Ngaliyan Kec. Kepil

Beton

479 Pemb. Jemb. Dsn. Gondangan Ds. Gumelar Kec. Wadaslintang

Jembatan

APBD II Th.2007

480 Pemb. Jemb. Gantung Kali Gombak

Jembatan

APBD II Th.2007

47.730.000

APBD II Th.2006

194.921.000

APBD II Th.2006

258.670.000

481 Pemb. Jemb. Kali PringDs. Pasarmulyo-Kalimendong 482 Pemb. Jemb. Kalisat Kesenet-Besuki

2012

197.983.000

189.068.506 47.558.000

483 Pemb. Jemb. Penyeberangan dan Senderan Cek Dam Kompleks Siwedi Kaliprupuk Kalibeber Lanjutan )

Jembatan

APBD Th.2009

484 Pemb. Jemb. Ruas Jl. Lingkar Waduk Wadaslintang (luncuran)

Jembatan

APBD II Th.2007

275.544.140

39.257.143

485 Pemb. Jemb. Semampir-Pencil Ds. Kalikuning Kec. Kalikajar

Jembatan

APBD II Th.2008

40.800.807

486 Pemb. Jemb.penghubung RT 29-31 Ds.Somogede Kec.Wadaslintang

Jembatan

APBD II Th.2008

39.921.030

487 Pemb. Jl.Penghubung Ds. Sinduagung - Sumberwulan Selomerto

Jalan

APBD II Th.2008

193.653.776

488 Pemb. Rolak Jl. Blawong-Sililing & Jemb. kecil Ds. Kemejing Kec. Wadaslintang

aspal

489 Pemb. Sal. Air Gorong-2 Mlandi Dalem-Sumber dalem Kertek

Saluran

490 Pemb. Sal. Drainase Dkh. Banaran Rt. 10 dan Rt. 11 Ds. Kajeksan, Kec. Sukoharjo

Beton

491 Pemb. Senderan Badan Jl.WatuUrip Ds. Kalidadap Wadaslintang

Senderan

APBD II Th.2007

492 Pemb. Senderan Gambaran menuju Purwosari

Senderan

APBD II Th.2007

49.615.000

493 Pemb. Talud / Bronjong Jl. Pringapus - Kembaran

Talud

APBD Th.2011

91.025.836

494 Pemb. Tanggul Sungai dan Pavingisasi Pompes Al Anwar Jawar, Kec. Mojotengah

Beton

495 Pemb. Trotoar Ruas Jl. Raya Banyumas

Trotoar

APBD Th.2011

998.286.525

496 Pemb.Trotoar dari depan UNSIQ sampai batas lapangan Ibukota

Trotoar

APBD II Th.2008

171.655.057

497 Pemb.Trotoar Jalan sepanjang Jl. A. Yani

Trotoar

APBD Th.2011

992.630.139

498 Pembangunan & Pelebaran Jembatan Dsn. Ringkuk Ds. Rimpak Sapuran

Jembatan

APBD Th.2011

499 Pembangunan Aspal Jalan Garung Butuh Kalikajar

aspal

500 Pembangunan Aspal Jalan Pandansari-Lingkar Utara Mojotengah

aspal

501 Pembangunan Aspal Jalan Protokol Ds. Sumberdalem Kec. Kertek

Aspal

502 Pembangunan Beton Jalan Tegal Sinongko Ropoh

Beton

2012 APBD II Th.2007 2012

2012

47.867.789 29.857.000 48.159.270 49.575.000

48.526.606

86.817.821 2012

495.382.454

2012

177.521.759

APBD Th.2011

91.717.489 2012

72.925.322

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL

NILAI

503 Pembangunan Betonisasi Dukuh Plintaran, Desa Tlaga, Kec. Sukoharjo

Beton

2012

48.578.337

504 Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun Sunten, Gemuruh, Kec. Watumalang

Beton

2012

48.575.294

505 Pembangunan Betonisasi Jalan Lingkungan Dsn. Drewel Ds. Bumiroso Kec. Watumalang

Beton

APBD Th.2011

38.753.349

506 Pembangunan Betonisasi Jalan Timbang Wilaya Kec. Leksono ( dari Balai Desa menuju Ponpes Timbang Wilaya )

Beton

APBD Th.2011

38.760.485

507 Pembangunan Drainase Ds. Mergosari Kec. Sukoharjo

Beton

2012

38.566.508

508 Pembangunan Drainase Jalan Desa Wonokerto,Kec. Leksono

Beton

2012

48.013.434

509 Pembangunan Drainase Jl. Ronggolawe

Beton

2012

144.862.655

510 Pembangunan Drainase Mendolo - Makam Pahlawan

Beton

2012

144.847.464

511 Pembangunan Drainase Mirombo - Ngasinan

Beton

2012

144.672.258

512 Pembangunan Gorong-gorong plat Dusun / Ds. Wonosari Kec. Kalikajar

Beton

2012

48.206.869

513 Pembangunan gorong-gorong Rt. 2 Rw. 3 Karangkajen, Kel. Wonosobo Timur

Beton

2012

72.469.305

514 Pembangunan Jalan Beton Andongsili - Manggisan Asri Kel. Andongsili Kec. Mojotengah

Beton

2012

187.668.610

515 Pembangunan Jalan Beton Bomerto-Sariyoso Ds. Bomerto Kec. Wonosobo

Beton

2012

187.791.851

516 Pembangunan Jalan Beton Buntu-Tambi Ds. Buntu Kec. Kejajar

Beton

2012

177.791.102

517 Pembangunan Jalan Beton Dsn. Kecis Ds. Kecis Kec. Selomerto

Beton

2012

100.262.059

518 Pembangunan Jalan Beton Gandulan - Tobong Ds. Suroyudan Kec. Sukoharjo

Beton

2012

187.185.745

519 Pembangunan Jalan Beton Gumelar-Kalimrutu Ds. Kuripan Kec. Garung

Beton

2012

187.978.734

520 Pembangunan Jalan Beton Jatiwiro - Kalikowel Kel. Kaliwiro Kec. Kaliwiro

Beton

2012

176.780.925

521 Pembangunan Jalan Beton Kalilembu-Patakbanteng Ds. Kalilembu Kec. Kejajar

Beton

2012

177.791.102

522 Pembangunan Jalan Beton Kalipetung - Kalikowel Ds. Kaliwiro Kec. Kaliwiro

Beton

2012

177.306.217

523 Pembangunan Jalan Beton Kebrengan-Wonokromo Ds. Kebrengan Kec. Mojotengah

Beton

2012

187.766.597

524 Pembangunan Jalan Beton Kembaran Ds. Kembaran Kec. Kalikanjar

Beton

2012

128.581.353

525 Pembangunan Jalan Beton Keseneng Ds. Keseneng Kec. Mojotengah

Beton

2012

187.935.296

526 Pembangunan Jalan beton Kleyangjurang-Pungangan Ds. Pungangan Kec. Mojotengah

Beton

2012

187.791.851

527 Pembangunan Jalan Beton Kongsi Ds. Bumirejo Kec. Mojotengah

Beton

2012

187.731.241

528 Pembangunan Jalan Beton Lemiring Ds. Mojosari Kec. Mojotengah

Beton

2012

187.485.768

529 Pembangunan Jalan Beton Serangsari Ds. Serang Kec. Kejajar

Beton

2012

178.068.900

530 Pembangunan Jalan Beton Sikatok Ds. Sigedang Kec. Kejajar

Beton

2012

188.001.968

531 Pembangunan Jalan Beton Sindupaten-Klilin Ds. Sindupaten Kec. Kertek

Beton

2012

187.862.564

532 Pembangunan Jalan Beton Siwadas-Tegalsari Ds. Tegalsari Kec. Garung

Beton

2012

187.835.289

533 Pembangunan Jalan Beton Tanggulan Ds. Winongsari Kec. Kaliwiro

Beton

2012

177.488.049

534 Pembangunan Jalan Beton Timbang-Kalimendong Ds. Timbang Kec. Leksono

Beton

2012

187.817.106

535 Pembangunan Jalan Beton Tiyoso Ds. Tlogo Kec. Sukoharjo

Beton

2012

187.981.765

536 Pembangunan Jalan Beton Windusari-Tlogowero Ds. Tlogojati Kec. Wonosobo

Beton

2012

187.740.332

537 Pembangunan Jalan Beton Wonoyoso Ds. Mojosari Kec. Mojotengah

Beton

2012

187.486.778

538 Pembangunan Jalan Betonisasi Dsn. Mlandi Ds. Sumberdalem

Beton

APBD Th.2010

39.731.812

539 Pembangunan Jalan Jlamprang - Candi Ds. Simbang Kec. Kalikajar

Jalan

APBD Th.2011

144.989.583

APBD Th.2010

49.419.965

541 Pembangunan Jalan Lingkar RT 02 RW 04 Ds. Serang Kec. Kejajar

Jalan

APBD Th.2011

48.043.512

542 Pembangunan Jalan Wonokromo- Jambu Ds. Wonokromo Kec. Mojotengah

aspal

543 Pembangunan Jemb.dan Senderan Tuksari Ds. Maron Kec. Garung

Jembatan

APBD II Th.2008

59.704.262

544 Pembangunan Jembatan & Jalan Lingkungan RT 01 RW 02 Dsn. Brokoh Ds. Pancurwening Kec. Wonosobo

Jembatan

APBD Th.2011

96.440.473

540 Pembangunan Jalan Kampung, Kel./ Kec. Kalikajar

545 PEMBANGUNAN JEMBATAN (Biaya Umum)

Beton

546 Pembangunan Jembatan (Dana TT)

Jembatan

2012

2013 APBD TT Th.2007

22.825.000 324.235.000

547 Pembangunan Jembatan Campursari Menuju Desa Kliwonan Kec. Kertek

Beton

548 Pembangunan Jembatan dan Senderan Galur Sigedang Kejajar

Jembatan

APBD Th.2009

549 Pembangunan Jembatan Dsn. Dadapan Ds. Sitiharjo Kec. Garung

Jembatan

APBD Th.2011

67.385.055

550 Pembangunan Jembatan Dsn. Mijen Ds. Depok Kec. Kalibawang (Shearing dengan Provinsi)

Jembatan

APBD Th.2010

49.568.626

551 Pembangunan Jembatan Dusun Kongsi Desa Bumirejo Kec. Mojotengah

Beton

552 Pembangunan Jembatan Kali Ireng RW 08 dan RW 09 Kel. Kalibeber

Jembatan

APBD Th.2009

553 Pembangunan Jembatan Kali Tracap Wonoroto - Medono Kaliwiro

Jembatan

APBD II Th.2008

342.575.555

554 Pembangunan jembatan Kemutug Ds. Tirip Wadaslintang

Jembatan

APBD II Th.2008

139.987.744

APBD DAK Th.2006

241.639.000

555 Pembangunan Jembatan Klesman Ds. Blederan Kec. Mojotengah

2012

495.779.363

796.023.874 39.425.174

2012

396.778.620 44.294.001

556 Pembangunan Jembatan Lanjutan Ds. Reco Kec. Kertek

Jembatan

APBD Th.2011

72.422.048

557 Pembangunan Jembatan Manglong Dsn. Panto Ds. Bendungan Kec. Kaliwiro

Jembatan

APBD Th.2010

49.651.149

558 Pembangunan jembatan menuju Ds. Surengede Kejajar

Jembatan

APBD II Th.2008

69.839.579

559 Pembangunan Jembatan Mungkung Ds Mungkung Kalikajar

Jembatan

APBD Th.2009

29.201.758

560 Pembangunan Jembatan pasar hewan Wadaslintang

Jembatan

APBD II Th.2008

44.803.231

561 Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Waduk Wadaslintang

Jembatan

APBD II Th.2007

727.043.887

APBD II Th.2003

200.000.000

563 Pembangunan Jembatan Sijumbleng Dsn. Ngemplak Ds. Ropoh Kec. Kepil

Jembatan

APBD Th.2010

564 Pembangunan Jl. Beton Lingkar Selatan Kleseman Ds.Blenderan Kec. Mojotengah

Beton

562 Pembangunan jembatan Sigintung-Mojosari Mojotengah

565 Pembangunan Jl. ke makam Dsn. Kalijeruk Ds. Siwuran Kec. Garung

39.814.649 2012

APBD Th.2010

148.042.408 49.607.324

NO


KONSTRUKSI

566 Pembangunan Pagar dan Pavingisasi Halaman Gedung BKIA Tieng Kejajar

Pagar/Paving

567 Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Rw. 4 Desa Krasak, Kec. Mojotengah

Beton

568 Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan Kp. Mekarsari RW 13 Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah

Paving

569 Pembangunan Penahan Bahu Jalan Dalangan Desa Pagerejo Kec. Kertek


NILAI 48.411.358

2012

48.520.520

Aspal

2012

693.697.602

570 Pembangunan pengaman Jl. Di Ds. Temanggung Kec. Watumalang

Jalan

APBD DAK Th.2005

198.440.000

571 Pembangunan Pengaman Jl. Di Ds. Kuripan Kec. Watumalang

Jalan

APBD DAK Th.2005

318.687.000

572 Pembangunan Penyelesaian Aspal Jalan Lipursari Selokromo

Aspal

APBD Th.2011

120.601.409

APBD Th.2011

38.792.087

573 Pembangunan Rabat Beton Dsn. Grenjeng Ds. Kalikarung Kec. Kalibawang

Beton

2012

58.307.799

574 Pembangunan Rolak Jalan Tieng-Sikunir-Sembungan Ds. Tieng Kec. Kejajar

aspal

2012

188.316.676

2012

48.167.372 47.839.564

575 Pembangunan Rolak/Pengecoran Jalan RT 3 RW 6 Dsn. Gedangan & RW 1 Pundung Pecekelan Sapuran

APBD Th.2010

29.478.468

576 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pegedongan Ds. Sempol Kec. Sukoharjo

Beton

577 Pembangunan Senderan Jl. Gosono sampai dengan Bakalan Ds. Tlogodalem, Ds. Karangluhur, Kec. Kertek

aspal

2012

578 Pembangunan senderan Jl. Sigedang Kec. Kejajar

Aspal

APBD DAK Th.2004

74.359.000

579 Pembangunan talud Jl. Kuripan-Welahan Kec. Watumalang

Jalan

APBD DAK Th.2005

459.681.000

580 Pembangunan trotoar Jl. Kalierang - Tawangsari

Jalan

APBD Th.2009

502.110.446

581 Pembangunan Trotoar Kantor Kec. Mojotengah - UNSIQ ( lanjutan )

Jalan

APBD Th.2009

582 Pembangunan Trotoar Karangluhur - Manggisan Indah Kec. Mojotengah

Beton

583 Pembangunan Trotoar Komplek Pasar Jawar Desa Blederan Kec. Mojotengah

Beton

584 Pembangunan Trotoar Kretek (KarangLuhur-Polsek)

Aspal

APBD II Th.2006

585 Pembersihan Rumput Jalan Paku Wojo Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

3.659.834

586 Pembuatan Gorong - gorong Ø 50 Cm di Jalan Krinjing

Jalan

APBD Th.2009

4.668.338

587 Pemel Jl. Cabang Wilayah Garung

Jalan

APBD II Th.2007

58.300.000

588 Pemel Jl. Cabang Wilayah Kaliwiro

Jalan

APBD II Th.2007

58.605.000

589 Pemel Jl. Cabang Wilayah Sapuran

Jalan

APBD II Th.2007

58.616.500

590 Pemel Jl. Cabang Wilayah Wonosobo

Jalan

APBD II Th.2007

58.280.000

124.267.977 2012

147.156.500

2012

189.703.000 293.157.000

591 Pemel, Jalan, Jembatan & Gedung Dalam Kota

APBD II Th.2004

490.827.700

592 Pemel, Jalan, Jembatan & Gedung Luar Kota

APBD II Th.2004

991.862.100 405.871.000

593 Pemel. Jl. Semayu-Bumitirto

Jalan

APBD II Th.2007

594 Pemel. Prasarana Jalan (Pembelian ATB/AC)

Aspal

APBD DAK Th.2006

709.275.000

595 Pemel. Rutin Jalan & Jembatan Dalam Kota.

Jalan

APBD II Th.2008

198.642.484

596 Pemel. Rutin Jalan & Jembatan Luar Kota di 5 Wilayah.

Jalan

APBD II Th.2008

195.761.231

597 Pemel.Rutin Jalan Dalam Kota, Wil. Garung, Sapuran, Kaliwiro dan Wonosobo

Jalan

APBD II Th.2008

488.164.728

598 Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan jembatan Cab. DPU Garung

APBD II Th.2003

755.000.000

599 Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan jembatan Cab. DPU Kaliwiro

APBD II Th.2003

2.255.000.000

600 Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan jembatan Cab. DPU Wonosobo

APBD II Th.2003

1.778.000.000

601 Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan se Kab. Wonosobo (8 lokasi)

APBD II Th.2003

196.561.000

602 Pemeliharaan Jalan Selomertro - Leksono - Kalimendong

Jalan

APBD Th.2009

603 Pemeliharaan Jalan TPR Garung dan Rejosari - Tambi

Jalan

APBD Th.2009

604 Pemeliharaan rutin jalan - jembatan- Gedung dalam kota 605 Pemeliharan rutin jalan dan jembatan luar kota Kabupaten

86.158.998 14.211.597

APBD II Th.2003

1.622.500.000

APBD II Th.2003

2.650.000.000

606 Penambahan Aspal Jalan Dsn. Bakalan Ds. Siwuran Kec. Garung

Aspal

APBD Th.2011

48.160.562

607 Penataan Jl. Bunderan, Jl. Dieng & Jl. T Jogonegoro

Jalan

APBD II Th.2007

70.274.000

608 Pengasp. Jl. Dsn. Ngandam Ds. Siku-nang Dsn.Pulosari Ds.Campursari

Jalan

APBD Th.2009

88.672.110

609 Pengaspalan hotmix jalan dalam kota

Aspal

APBD II Th.2003

38.779.000

610 Pengaspalan Jalan Candirejo - Wonosari Kec. Mojotengah

Aspal

611 Pengaspalan jalan Desa Curug Mlandi Kec. Garung

Aspal

APBD II Th.2003

250.000.000

612 Pengaspalan jalan Desa Maron Kec. Garung

Aspal

APBD II Th.2003

170.000.000

613 Pengaspalan Jalan Dkh. Banaran Ds. Kajeksan Kec. Sukoharjo

Aspal

APBD Th.2011

48.048.601

614 Pengaspalan Jalan Ds. Gunungtugel

Aspal

APBD Th.2011

337.801.809

615 Pengaspalan Jalan Dsn. Mangunsari Glagah ke Ds. Talunombo Sapuran ( lanjutan )

Aspal

APBD Th.2011

145.019.100

616 Pengaspalan Jalan Dsn. Ngandam Ds. Sikunang-Dsn. Pulosari Ds. Campursari Kejajar

Jalan

APBD Th.2009

147.712.330

617 Pengaspalan jalan Durensawit-Pacarmulyo Kec.Leksono

Aspal

APBD II Th.2003

618 Pengaspalan Jalan Kalianget - Ketinggring Kec. Wonosobo

Aspal

2012

397.095.936

19.342.000

2012

496.626.662

2012

992.964.363

619 Pengaspalan Jalan Kalibawang - Winongsari Kec. Kalibawang

Aspal

620 Pengaspalan jalan Kepil Bener Gadingrejo Kec. Kepil

Aspal

APBD II Th.2003

14.690.000

621 Pengaspalan Jalan Lanjutan Dkh.Kletak Ds. Garunglor sampai Dkh. Kandangan Ds. Gumiwang Kec. Sukoharjo

Aspal

APBD Th.2011

96.289.572

622 Pengaspalan Jalan Lanjutan Ds. Mungkung Kec. Kalikajar

Aspal

APBD Th.2011

96.279.394

623 Pengaspalan Jalan Lingkar Ds. Sukoharjo

Aspal

APBD Th.2011

144.839.962

624 Pengaspalan jalan menuju desa Bojasari Kec. Kertek

Aspal

APBD II Th.2003

625 Pengaspalan Jalan Mutisari - Kalidesel Kec. Watumalang

Aspal

12.045.000

2012

794.073.064

2012

744.745.171

626 Pengaspalan Jalan Ngadikerso - Kandangan Kec. Sapuran

Aspal

627 Pengaspalan jalan Pagude-Wonosari Kec. Wonosobo

Aspal

APBD II Th.2003

120.000.000

628 Pengaspalan jalan Penerusan Besuki Kec Wadaslintang

Aspal

APBD II Th.2003

250.000.000

NO


KONSTRUKSI

629 Pengaspalan Jalan Randusari-Ngaliyan Kec. Kepil

aspal

630 Pengaspalan Jalan Sidongkong Dsn. Anggrunggondok Ds. Reco Kec.Kertek

Aspal

631 Pengaspalan Jalan Wonosari - Bomerto Kec. Wonosobo

Aspal

ASAL USUL

NILAI

2012

992.291.248

2012

396.926.787

APBD Th.2010

145.153.201

632 Pengaspalan Jl. & Senderan Kajiwan-Kalibeber Kec. Mojotengah

Aspal

APBD II Th.2005

88.122.000

633 Pengaspalan Jl. Cumbring-Krasak-DK Bringin-DS Lipursari dan rehab Tataban Jembatan

Aspal

APBD II Th.2006

293.740.000

634 Pengaspalan Jl. Ds. Bener-Gadingrejo Kec. Kepil

Aspal

APBD II Th.2005

96.440.000

635 Pengaspalan Jl. Ds. Beran-Surojoyo Kec. Kepil

Aspal

APBD II Th.2005

191.380.000 148.398.000

636 Pengaspalan Jl. Ds. Campursari-Kali desel Kec. Kejajar

Aspal

APBD II Th.2005

637 Pengaspalan Jl. Ds. Jangkrikan-Kalikarung Kec. Kepil

Aspal

APBD II Th.2005

96.735.000

638 Pengaspalan Jl. Ds. Purwojati-Pagerejo Kec. Kretek

Aspal

APBD II Th.2005

142.260.000

639 Pengaspalan Jl. Ds. Ropoh-Warangan Kec Kepil

Aspal

APBD II Th.2005

144.599.000

640 Pengaspalan Jl. Ds. Surojoyo-Rimpak

Aspal

APBD II Th.2006

146.200.000

641 Pengaspalan Jl. Dus. Kali Bening Ds. Krasak-Gemblengan Kec. M

Aspal

APBD II Th.2005

141.990.000

642 Pengaspalan Jl. Gedongan -Kyuni-Wadas Kec. Sapuran

Aspal

APBD II Th.2005

643 Pengaspalan Jl. Gobangsari Sijeruk - Singamada Ds. Jonggolsari

Aspal

APBD Th.2011

200.523.155

96.593.000 650.013.774

644 Pengaspalan Jl. Gunung Tugel - Garung Lor Kab. Wonosobo

Aspal

APBD Th.2011

645 Pengaspalan Jl. Jatialit ds. Sedayu-Cimpling-Manggong-Wadas Sap

Aspal

APBD II Th.2005

97.533.000

646 Pengaspalan Jl. Jlamprang-Wonosari Kec. Wonosobo

Aspal

APBD II Th.2005

244.864.500

647 Pengaspalan Jl. kelanjutan Dukuh Karanganyar Dds. Mungkung Kalikajar

Aspal

APBD Th.2010

648 Pengaspalan Jl. Mendolo-Sariyoso Kec. Wonosobo

Aspal

APBD II Th.2005

99.104.676 139.749.000

649 Pengaspalan Jl. Ngadikerso-Rimpak

Aspal

APBD II Th.2006

98.772.000

650 Pengaspalan Jl. Pagude-Wonosari Kec. Wonosobo

Aspal

APBD II Th.2005

47.143.000

651 Pengaspalan Jl. Pesodongan-Kaliguwo Kec. Kaliguwo

Aspal

APBD II Th.2005

194.808.000

652 Pengaspalan Jl. Plodongan-Karangsari-Karanganyar Kec. Sukoharjo

Aspal

APBD II Th.2005

144.541.000

653 Pengaspalan Jl. Pungangan-Kaliasem Kec. Mojotengah

Aspal

APBD II Th.2005

654 Pengaspalan Jl. Rimpak ( Sapuran ) Ropoh ( Kepil ) ( lanjutan )

Aspal

APBD Th.2011

96.465.000 1.005.100.048

655 Pengaspalan Jl. Sojopuro - Lingkar Utara

Aspal

656 Pengaspalan Jl. Sukoharjo-Gunungtugel Kec. Sukoharjo

Aspal

APBD II Th.2005

2012

95.288.000

657 Pengaspalan Jl. Suroyudan-Gandulan-Garunglor Kec. Sukoharjo

Aspal

APBD II Th.2005

95.855.000

658 Pengaspalan Jl. Tambimalang-Kalalang

Aspal

APBD II Th.2006

192.883.000

659 Pengaspalan Jl. Telunombo-Surojoyo Kec. Sapuran

Aspal

APBD II Th.2005

247.152.500

660 Pengaspalan Jl. Wonokromo-Jawar Kec. Mojotengah

Aspal

APBD II Th.2005

661 Pengaspalan Ruas Jalan Sempol - Bobos Ds. Karanganyar ( di Ds. Sempol )

Aspal

APBD Th.2011

144.841.998

662 Pengecatan Kanstin, Pemasangan Buis Beton, Paving dan Gril Besi Dalam Kota Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

264.775.466

663 Pengembangan ruas Jl. Basuki-Kesenet (Batas Purworejo)

Aspal

APBD II Th.2004

664 Pengerasan jalan / rolak (200x2) Rt. 2 Rw. 5 Ngumbul, Kepil

aspal

2012

665 Pengerasan Jalan Welahan -Lumajang, Kec. Watumalang

APBD Th.2010

666 Penggantian jembatan Kali Kendil

APBD II Th.2003

148.810.292

95.405.000

711.227.226 47.984.719 29.610.842

2012

660.000.000

667 Penggantian Jembatan Kaligede

Beton

668 Penggantian Jembatan Tirip II

Jalan

669 Peningk. Jl. & Jemb. pendukung sektor Perekonomian ( Lingkar Sapuran )

aspal

670 Peningk. Jl. Keseneng-Candiyasan

Jalan

APBD II Th.2007

584.939.000

671 Peningk. Jl. Klesman-Wonosobo

Jalan

APBD II Th.2007

492.918.000

672 Peningk. Jl. Ngalian-Kalidadap

Jalan

APBD II Th.2007

376.000.000

673 Peningk. Jl. Pulosaren-Banyumudal

Aspal

APBD DAK Th.2004

499.350.000

674 Peningk. Jl. Rejosari-Sikatok ( Batas Kab. Temanggung ) ( Dana Ingub ).

Jalan

APBD Th.2010

372.576.910

675 Peningk.& Senderan Jl. Lingkar Dsn.Suko sirno, Ds. Karangsari, Kec. Sapuran

aspal

2012

47.988.751

676 Peningkatan Aspal Jalan Dsn. Sigug Ds. Kedalon Kalikajar

aspal

2012

494.977.506

APBD Th.2009

914.421.000 1.416.852.260

2012

168.273.618

677 Peningkatan Aspal Jalan Kalikajar Rejosari

aspal

2012

892.793.733

678 Peningkatan Aspal Jalan Medono - Bendungan Kec. Kaliwiro

aspal

2012

694.573.427

679 Peningkatan Infrastruktur Jalan Desa Kreo Kec. Kejajar

Aspal

2012

99.062.548

680 Peningkatan jalan aspal Desa Sawangan Karangtengah Kec. Leksono

aspal

2012

212.549.836

2012

495.813.527

681 Peningkatan Jalan Aspal Rowojali-Surenggede Kec. Kejajar

aspal

682 Peningkatan jalan bakulan-Rejosari Kec. Kalikajar

Aspal

683 Peningkatan Jalan Besani Ds. Besani Kec. Leksono

aspal

2012

495.853.720

684 Peningkatan Jalan Boralan-Garung Kel. Garung Kec. Garung

aspal

2012

495.683.904

685 Peningkatan Jalan Brigjen R. Heru Gunadi, Kemiriombo Kaliwiro

aspal

2012

143.793.881

686 Peningkatan Jalan Bumireso ke Purnamandala

Jalan

687 Peningkatan Jalan Bumitirto-Simbarejo Ds. Bumitirto Kec. Selomerto

aspal

APBD II Th.2003


19.145.000

146.787.205 495.857.740

688 Peningkatan Jalan Cawet-Ngariboyo Kec. Kertek

aspal

2012

742.951.091

689 Peningkatan Jalan Cumbring -Kemiriombo Ds. Lipursari Kec. Leksono

aspal

2012

495.683.904

690 Peningkatan Jalan Dalam Kota

Jalan

691 Peningkatan Jalan dan Senderan Desa Sariyoso Kecamatan Wonosobo

Aspal


689.352.400 992.236.421

NO


KONSTRUKSI

692 Peningkatan Jalan dari Klowoh menuju Puncak Gunung Sumbing dan Sarana Pendukung Wisata Gunung Sumbing

Jalan

693 Peningkatan Jalan dermaga - Tripis dan Jalan TPI Sumberejo Kec. Wadaslintang

aspal

694 Peningkatan jalan Desa Manggis Kec.Leksono

Aspal


NILAI 49.152.761

2012 APBD II Th.2003

200.000.000

695 Peningkatan Jalan Desa Ropoh Kec. Kepil

Aspal

2012

156.490.434

696 Peningkatan jalan di Obyek Wisata Kalianget

aspal

2012

386.933.056

697 Peningkatan Jalan Diwek-Balekambang Kec. Selomerto

aspal

2012

594.710.153

698 Peningkatan Jalan Dsn. Garung Ds. Butuh Kec. Kalikajar

aspal

2012

377.049.352

699 Peningkatan jalan Dusun Limbangan Mudal-Sojopuro

Aspal

700 Peningkatan Jalan Dusun Siwuran Desa Siwuran Kec. Garung

Aspal

2012

794.269.397

701 Peningkatan Jalan Garung Sendangsari

aspal

2012

297.369.144

702 Peningkatan Jalan Gemblengan - Bedilon Desa Gemblengan Kec. Garung

Aspal

2012

495.277.503

703 Peningkatan Jalan Gemblengan Kec. Garung

aspal

2012

495.877.836

704 Peningkatan jalan Gondang Pungangan Kec. Watumalang

Aspal

705 Peningkatan Jalan Gondang-Candiroto Kec. Kertek

aspal

2012

743.616.290

706 Peningkatan Jalan Jlamprang - Leksono

aspal

2012

192.254.385

707 Peningkatan Jalan Jogoyitnan Kalierang

aspal

2012

247.661.082

708 Peningkatan Jalan Kajeksan-Gunung Tugel Ds. Gunung Tugel Kec. Sukoharjo

aspal

2012

991.993.818 495.784.387

APBD II Th.2003

APBD II Th.2003

200.000.000

300.000.000

709 Peningkatan Jalan Kalilawang-Dadapan Ds. Sitiharjo Kec. Garung

aspal

2012

710 Peningkatan Jalan Kalipuru - Genting Tegalsari Kec. Kepil

aspal

2012

95.682.152

711 Peningkatan Jalan Kasiman - Lengkong Desa Gemblengan Kec. Garung

Aspal

2012

992.925.096

712 Peningkatan jalan kembaran-Bowongso Kec. Kalikajar

Aspal

713 Peningkatan Jalan Kemejing - Kaligowong Kecamatan Wadaslintang

Aspal


714 Peningkatan Jalan Kemiri-Bumitirto Kec. Selomerto

aspal

2012

595.010.598

715 Peningkatan Jalan Kemiriombo - Tempurejo

aspal

2012

1.186.138.522

716 Peningkatan jalan Kepil-Kalikarung Kalibawang

Aspal

717 Peningkatan Jalan Kersan-Trajon Kec. Kertek

aspal

APBD II Th.2003 2012 APBD II Th.2003

9.635.000 516.872.111

400.000.000 743.144.019

718 Peningkatan jalan ketinggrring Kalianget

Aspal

719 Peningkatan Jalan Kleyang Jurang-Pungangan Jurang Kec. Mojotengah

aspal

2012

495.640.696

180.000.000

720 Peningkatan Jalan Krasak Kaliputih Kec. Selomerto

Aspal

2012

991.229.585

721 Peningkatan Jalan Kyuni - Tumpurejo

aspal

2012

791.250.378

722 Peningkatan Jalan Lamuk - Kembaran Kalikajar

aspal

2012

288.134.109

723 Peningkatan Jalan Lamuk-Pesodongan (Batas Kab. Kebumen)

Aspal

APBD II Th.2006

724 Peningkatan jalan Lancar-Sikaret Sumbersari

Aspal

APBD II Th.2003

24.131.000

725 Peningkatan jalan Leksono Jonggolsari Kec. Leksono

Aspal

APBD II Th.2003

29.179.000

726 Peningkatan Jalan Lingkar Gondang Desa Candimulyo Kec. Kertek

Aspal

2012

727 Peningkatan Jalan Lingkar Jojogan Kec. Kejajar

aspal

2012

193.386.390

728 Peningkatan Jalan Lingkar Kemukus - Terminal Kaliwiro Kec. Kaliwiro

Aspal

2012

495.363.084

2012

1.629.840.428

969.800.000

496.054.780

729 Peningkatan Jalan Medono - Gumelar

aspal

730 Peningkatan jalan Medono Besuki Wadaslintang

Aspal

731 Peningkatan Jalan Miriombo-Rojoimo Kelurahan Rojoimo Kec. Wonosobo

aspal

2012

743.631.363

732 Peningkatan Jalan Ngadimulyo - Banjaran Kec. Selomerto

aspal

2012

743.827.305

733 Peningkatan Jalan Ngariboyo-Klilin Kec. Kertek

aspal

2012

743.064.637

734 Peningkatan jalan obwis Telaga Menjer

aspal

2012

735 Peningkatan jalan Pacarmulyo Gondang Kec. Watumalang

Aspal

736 Peningkatan Jalan Pacarmulyo-Durensawit Ds. Durensawit Kec. Leksono

aspal

2012

186.811.436

737 Peningkatan Jalan Pengarengan - Dempel

aspal

2012

1.084.264.578

738 Peningkatan Jalan Plumbon Begug Kalibawang

aspal

2012

148.042.986

739 Peningkatan jalan Purwojati-Marong Kec. Kretek

Aspal

740 Peningkatan Jalan Randusari Batas Kab.Wonosobo - Magelang

aspal

APBD II Th.2003

APBD II Th.2003


11.662.000

193.020.479 375.000.000

19.161.000 842.854.559

741 Peningkatan Jalan Rt. 3 Rw. I Kaliwang, Desa Burat, Kec. Kepil

aspal

2012

47.884.925

742 Peningkatan Jalan RW 04 RW 05 Kel. Garung Kec. Garung

aspal

2012

188.004.173

743 Peningkatan jalan Selomerto Semayu Kec. Selomerto

Aspal

744 Peningkatan Jalan Serang -Simbang Kec. Kalikajar

aspal


293.820.000 744.110.668

745 Peningkatan Jalan Sidodadi-Klilin Kec. Kertek

aspal

2012

742.846.589

746 Peningkatan Jalan Silemut - Kyuni Ds. Karangsari Kec. Sapuran

aspal

2012

167.862.346

747 Peningkatan Jalan Simbang-Gandok Kec. Kalijajar

aspal

2012

744.097.605

748 Peningkatan Jalan Sojokerto-Leksono Kec. Leksono

aspal

2012

793.346.459

749 Peningkatan Jalan Somogede - Lancar

aspal

2012

644.415.200

750 Peningkatan Jalan Sumberwulan -Sinduagung Ds. Sumberwulan Kec. Selomerto

aspal

2012

495.851.711

751 Peningkatan Jalan Tempuran-Pleburan Ds. Campursari Kec. Kejajar

aspal

2012

989.760.075

752 Peningkatan Jalan Tempursari-Makan Kec. Sapuran

Aspal

753 Peningkatan Jalan Topengan-Kandangan Ds. Sitiharjo Kec. Garung

aspal

2012

187.903.689

754 Peningkatan Jalan Trimulyo- Lancar - Ngalian Kec. Wadaslintang

aspal

2012

-

APBD II Th.2004

149.689.000

NO


755 Peningkatan jalan Trimulyo Lancar Kec. Wadaslintang

KONSTRUKSI Aspal

ASAL USUL APBD II Th.2003 2012

NILAI 1.129.459.000

756 Peningkatan Jalan Wonolobo -Wilayu Kec. Selomerto

aspal

757 Peningkatan Jl. Gambaran - Tunggoro ( Batas Kab. Banjarnegara ) Kec. Kaliwiro

Aspal

APBD Th.2011

691.163.708

758 Peningkatan Jl. Kagungan - Gadingrejo Kec. Kepil

Aspal

APBD Th.2011

1.003.001.722

759 Peningkatan Jl. Kedungreja - Kedung bangkong Ds. Kauman Kec. Kaliwiro

aspal

760 Peningkatan Jl. Keseneng-Lingkar Utara-Candiyasan 2P.0.A

Aspal

APBD II Th.2006

944.555.000

761 Peningkatan Jl. Kesenet - Besuki Kec. Wadaslintang

Aspal

APBD Th.2011

602.855.275

762 Peningkatan Jl. Krinjing - Lumajang - Pungangan Kec. Watumalang

Aspal

APBD Th.2011

998.496.314

763 Peningkatan Jl. Mutisari - Kalidesel, Campusari - Condong

Jalan

APBD II Th.2008

506.766.341

764 Peningkatan Jl. Ngandam Sikunang -Campursari Kec. Kejajar.

Aspal

APBD Th.2011

765 Peningkatan Jl. Penerusan-Pamrihan (Batas Kab Pwr) 2P.0.A

Aspal

APBD II Th.2006

766 Peningkatan Jl. Tegeswetan - Gadingsukuh Kec. Kepil

Aspal

APBD Th.2011

767 Peningkatan Kebersihan kota

Jalan

APBD DAK Th.2005

768 Penyelesaian Aspal Butuh Kidul

Aspal

APBD Th.2011

28.868.652

769 Penyempurnaan Pemb. Jemb. Siton & Betonisasi Jl. Setapak RT 04 RW 04 Kel. Kejiwan Wnsb.

Jembatan

APBD II Th.2007

47.633.000

770 Perb. & Penininggian Rolak Jalan & Senderan Dsn. Sontonayan Ds. Kapencar Kec. Kertek

Rolak

APBD Th.2010

48.888.436

771 Perb. Aspal Jl. Wonokasihan - Pakuncen Dsn.Wonokasihan Ds. Sojokerto Leksono

Aspal

APBD II Th.2008

99.120.144

772 Perb. Gorong-2Plat Kali Peceren-Talud Pengaman Wonosobo

Beton

APBD II Th.2006

196.665.000

773 Perb. Jemb. Dkh. Bobor Ds. Karanganyar Kec. Sukoharjo

Jembatan

APBD II Th.2007

39.690.000

774 Perb. Jl. & Jemb. Kepil : 1

Jalan

APBD II Th.2007

243.250.000 238.198.000

2012

198.253.465

495.720.078

602.891.838 1.044.983.000 750.443.949 4.450.500

775 Perb. Jl. & Jemb. Sapuran: 1

Jalan

APBD II Th.2007

776 Perb. Sal. Irigasi Jl. Raya Ds. Kenteng Bojosari Kec. Kertek

Saluran

APBD II Th.2007

49.720.000

777 Perb.Jl.&Jemb. Kejajar:1

Jalan

APBD II Th.2007

240.040.000 239.188.000

778 Perb.Jl.&Jemb. Mergolangu Kalibawang:1

Jalan

APBD II Th.2007

779 Perbaikan Aspal Jalan ke Makam Dsn. Kalibening Krasak Kec. Mojotengah

Aspal

APBD Th.2011

780 Perbaikan bahu Jalan, ruas Jl. Kuripan-Welahan

38.480.001

APBD DAK Th.2006

97.599.100 325.397.000

781 Perbaikan bangunan pelimpah, gorong-2 & saluran di Sayangan

Gorong-gorong

APBD DAK Th.2005

782 Perbaikan Beton Kerb Jl. Jogonegoro dan Jalan A. Yani Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

783 Perbaikan jalan ambles, jembatan kali Capar dan kali Lowing di ruas jalan Penerusan - Besuki

934.457

APBD DAK Th.2006

405.325.000

784 Perbaikan Jalan dan Senderan Jl. Pondok Al Khasani Kalianget Kec. Wonosobo

aspal

2012

95.956.333

785 Perbaikan Jalan dari Wonoroto menuju Mergowati Kec. Watumalang

Jalan

APBD Th.2011

786 Perbaikan jalan kertek-Selomerto & Jl. Lingkar Selatan Wonosobo

Jalan

APBD DAK Th.2005

223.925.000

38.443.359

787 Perbaikan Jalan Lubang Gunung Beser

Jalan

APBD Th.2009

788 Perbaikan Jembatan dan Senderan Kalikuning Ds. Gemblengan (Akibat Bencana Alam)

Jembatan

APBD II Th.2008

362.590 145.954.586

789 Perbaikan jembatan Kalijati, Kemiriombo

Beton

2012

48.015.657

790 Perbaikan Jl. Ambles di Ds. Wonosroyo Kec, Watumalang

Jalan

APBD DAK Th.2005

344.485.000

APBD II Th.2006

193.539.000

792 Perbaikan Saluran Jalan Dalam Kota Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

793 Perbaikan Saluran Pasangan Dalam Kota Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

794 Perbaikan Sarpras Lingkungan Permukiman

Beton

795 Perbaikan Talud Senderan Jalan Kejiwan - Kalibeber Kec. Wonosobo

Talud/Senderan

791 Perbaikan Jl. Depok-Mergolangu

796 Perbaikan Talud, gorong-gorong & Jalan Dus. Gedongan Desa Tempurejo Kec. Kalibawang

10.127.630 1.364.397 2012

APBD II Th.2008

683.898.500 56.692.000

APBD DAK Th.2006

213.655.000 193.183.734

797 Perkerasan Jalan dan Senderan Prumasan Kalibening - Lamuk Tlogo Ds. Kalibening

Jalan

APBD Th.2011

798 Perkerasan Jalan Pasar Siwuran

Jalan

APBD Th.2011

799 Rabat Beton (400x2mx8cm) Bakalan, Banyumudal, Kec. Sapuran

Beton

2012

48.531.678

800 Rabat Beton Andonglawak Rw 01 Ds. Karanganyar Kec. Wadaslintang

Beton

2012

197.711.787

801 Rabat Beton Bakalan - Banyumudal

Beton

2012

72.920.251

802 Rabat Beton Banyumudal ke Larangan Dsn. sampai Batursari Ds. Banyumudal Kec. Sapuran

Beton

2012

197.876.445

803 Rabat Beton dan Senderan Dusun Senden Desa Tlogodalem, Kec. Kertek

Beton

2012

48.557.036

804 Rabat Beton Danasri Rw 08 ke Krandegan Ds Tanjunganom Kec. Kaliwiro

Beton

2012

197.818.865

96.362.856

805 Rabat Beton Ds. Pesodongan Kec.Kaliwiro

Beton

2012

170.191.704

806 Rabat Beton Dsn Kyuni Rt 04, 05, 06 Ds. Bogoran Kec. Sapuran

Beton

2012

197.861.293

807 Rabat Beton Dsn Rejosari Ds. Tanjung -anom Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo

Beton

2012

199.737.646

808 Rabat Beton Dsn. Bersole ke Padureso Ds. Sumberejo Kec. Wadaslintang

Beton

2012

197.619.861

809 Rabat Beton Dsn. Bogoran Ke Dsn. Karanganyar Ds. Mungkung Ds. Bogoran Kec. Sapuran

Beton

2012

197.857.252

810 Rabat Beton Dsn. Duglig sampai Dsn. Medasih Ds. Sumberejo Kec. Wadaslintang

Beton

2012

197.748.153

811 Rabat Beton Dsn. Sigigil Ds. Ngalian Kec. Wadaslintang

Beton

812 Rabat Beton Dsn. Wadas Rt 01 Sampai 08 Ds. Bogoran Kec. Sapuran

Beton

2012

182.846.447

APBD Th.2011

38.768.640

813 Rabat Beton Dusun Kauman - Tuksewu Desa Kauman Kec. Kaliwiro

Beton

2012

169.973.894

814 Rabat Beton Dusun Pacal Desa Lancar menuju Desa Plunjaran Kec. Wadaslinta

Beton

2012

48.543.850

815 Rabat Beton Dusun Penalun, Desa Gondowulan, Kec. Kepil

Beton

2012

48.546.893

816 Rabat Beton Dusun Sijeruk, Desa Butuh, Kec. Kalikajar

Beton

2012

48.560.079

817 Rabat Beton Jalan Bugel, Keseneng, Mojotengah

Beton

2012

97.279.408

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL

NILAI

818 Rabat Beton Jalan Dkh. Geger Jeruk RT 02 RW 06 Ds. Burat Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

38.753.349

819 Rabat Beton Jalan Dsn. Madukoro Krajan lor Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

38.729.902

820 Rabat Beton Jalan Lingkar Sawal arah Pesodongan Desa Lamuk Kec. Kaliwiro

Beton

821 Rabat Beton Jalan RT 03/RW 02 Dkh. Sipring Ropoh Kec. Kepil

Beton

822 Rabat Beton Juru Tengah Rw 02 Rt 02, 03, 04 Ds. Erorejo Kec. Wadaslintang

Beton

2012

170.206.972

2012

197.769.367

APBD Th.2011

38.760.485

823 Rabat Beton Juru Tengah Rw 02 Rt 08 dan 09 Ds. Erorejo Kec. Wadaslintang

Beton

2012

197.809.774

824 Rabat Beton Juru Tengah Rw.03 Rt 11, 12, 13 Ds. Erorejo Kec. Wadaslintang

Beton

2012

197.723.909

825 Rabat Beton Kampung Desa Purbosono, Kec. Kertek

Beton

2012

97.274.336

826 Rabat Beton Karanganyar Rw. 02 Rt 05 dan 06 Ds. Karanganyar Kec. Wadaslintang

Beton

2012

197.772.397 197.751.184

827 Rabat Beton Ngemplak Rw 05 sampai 06 Ds. Karanganyar Kec. Wadaslintang

Beton

2012

828 Rabat Beton panjang 700m x 75cmx7cm Rt. 1 Rw. 1 Dusun Gentan Desa Bener, Kec. Kepil

Beton

2012

48.534.721

829 Rabat Beton Pejengkolan Rw 07 Rt 07 Ds. Karanganyar Kec. Wadaslintang

Beton

2012

197.728.960

830 Rabat Beton Pucungsari - Krajan Desa Lamuk Kec. Kaliwiro

Beton

2012

180.151.971

831 Rabat Beton Senderan Jalan Desa Bomerto- Wonosari Kec. Wonosobo

Beton

2012

159.999.378

832 Rabat Beton Tiparan s/d Karangdenok Ds. Surojoyo Kec. Sapuran

Beton

2012

197.729.970

833 Rabat Jalan Ds. Marongsari Krajan RT 08 RW II Kec. Sapuran

Beton

APBD Th.2011

38.737.038

834 Rabat Jalan Sitordam Ds. Gentan Bener Kec. Kepil

Beton

APBD Th.2011

38.745.194

835 Rehab / Pemel. Jl. Kalianget - Mudal

Jalan

APBD Th.2009

913.790.189

836 Rehab Aspal Jalan Kaliguwo - Kaliwuluh

Aspal

APBD Th.2010

145.210.223

837 Rehab Aspal Jalan Sapuran-Ngadikeso Kec. Sapuran

Aspal

APBD II Th.2008

838 Rehab Aspal Jalan Timbang Leksono ke Pacarmulyo

Jalan

APBD Th.2009

97.930.425 155.985.074

839 Rehab Aspal Jl. Ds. Beran - Ds. Tegalgot Kec. Kepil

Aspal

APBD II Th.2008

97.948.497

840 Rehab Jalan Aspal dan Senderan Jalur Utama Kel. Wonorejo Kec. Selomerto

Aspal

APBD Th.2011

43.195.598

841 Rehab Jalan Aspal Mirombo ke Jentrek Rojoimo Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

78.523.492

842 Rehab Jalan Mungkung-Karanganyar

Jalan

APBD II Th.2008

98.204.513

APBD II Th.2006

194.871.000

843 Rehab Jemb. Kali Semagung (Jl. Amprang Pagude) 844 Rehab Jl. Di Ds. Watumalang Kec. Watumalang

Aspal

APBD DAK Th.2005

299.867.000

845 Rehab Jl. Pacarmulyo - Banjaran

Jalan

APBD II Th.2008

666.346.000

846 Rehab Parkiran Jl. Pasar Kertek

Parkiran

APBD II Th.2008

347.128.681

847 Rehab Send.Jl. & Rehab Jembatan Plat Besi Ds.Ngasinan Kaliwiro

Jembatan

APBD II Th.2008

119.313.330

848 Rehab. Jalan Leksono-Tunggoro Kec. Leksono

Jalan

APBD DAK Th.2005

222.884.000

849 Rehab. Jemb. Gantung Worawari, Kec. Sukoharjo

Jembatan

APBD II Th.2007

850 Rehab. Jemb. Kalipreng (DAK+APBD)

Jembatan

APBD DAK Th.2007

851 Rehab. Jemb. Siluak Lancar Kec. Wadaslintang

Jembatan

APBD II Th.2007

852 Rehab. Pondasi Jemb. Kampung Jambusari Kertek

Jembatan

APBD II Th.2007

14.739.000

853 Rehab/Pemel. Jl. P. Ronggolawe

Jalan

APBD II Th.2008

405.759.380 1.474.136.083

24.835.000 737.895.000 24.759.000

854 Rehab/Pemeliharaan Jembatan Benawi ( DAK )

Jembatan

APBD II Th.2008

855 Rehab/Perbaikan Jalan Dsn. Lebak menuju Ds. Purwosari Kec. Kaliwiro

Jalan

APBD Th.2011

38.446.413

856 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rejosari - Sikatok

Jalan

APBD Th.2009

100.131.681

857 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Sapuran - Marongsari

Jalan

APBD Th.2009

858 Rehabilitasi Aspal Jalan Bumiroso Drewel Gondang Watumalang

Beton

2012

394.800.000

859 Rehabilitasi Jalan Andongsili - Gubrakan Kel. Andongsili Kec. Mojotengah

Beton

2012

187.214.000

1.304.315.737

860 Rehabilitasi Jalan Bolu - Mentasari

Jalan

861 Rehabilitasi Jalan dan senderan Dusun Mudal Desa Surojoyo, Kec. Sapuran

aspal

APBD Th.2009

401.190.162

862 Rehabilitasi Jalan Kaliori - Pesodongan

Jalan

APBD Th.2009

292.047.341

863 Rehabilitasi Jalan Kepil - Dempel

Jalan

APBD Th.2009

502.583.620

864 Rehabilitasi Jalan Kertek - Purwojati

Jalan

APBD Th.2009

865 Rehabilitasi Jalan Kertek - Semayu

Beton

2012

1.847.135.000

866 Rehabilitasi Jalan Laranganonje Ds. Mojosari Kec. Mojotengah

Beton

2012

186.958.000

867 Rehabilitasi Jalan Pakuncen Selomerto

Beton

2012

295.500.000

868 Rehabilitasi Jalan Pucungkerep - Ngasinan

Jalan

APBD Th.2009

869 Rehabilitasi Jalan Tlogo - Pucungsari

Jalan

APBD Th.2009

502.351.573

870 Rehabilitasi Jalan Wringinanom - Damarkasihan

Jalan

APBD Th.2009

502.432.285

2012

47.917.182

401.814.671

673.491.309

871 Rehabilitasi Jembatan Mudal

Jalan

APBD Th.2009

752.060.418

872 Rehabilitasi Jembatan Ngabean

Jalan

APBD Th.2009

451.583.716

873 Rehabilitasi Jembatan Wonobungkah Kecamatan Wonosobo

Beton

874 Rehabilitasi Jl. Kaliguwo - Ngasinan

Jalan

APBD Th.2009

753.576.795

875 Rehabilitasi Jl. Lingkar Pucungkerep

Jalan

APBD Th.2009

199.998.316

876 Rehabilitasi Jl. Ngadikerso-Rimpak-Ropoh

Jalan

APBD II Th.2008

643.150.956

877 Rehabilitasi Jl. Sapuran-Talunombo

Jalan

APBD Th.2009

502.089.259

878 Rehabilitasi Jl. Sawal - Pucungsari

Jalan

APBD Th.2009

503.037.625

879 Rehabilitasi Jl. Sukoharjo - Gunung-tugel - Kajeksan

Jalan

APBD II Th.2008

646.564.495

880 Rehabilitasi Terminal Mendolo

Terminal

APBD II Th.2008

250.869.007

2013

1.503.744.000

NO


KONSTRUKSI

ASAL USUL

881 Rehabilitasi Trotoar jalan Dieng

Jalan

APBD Th.2009

882 Renovasi Aspal Jalan Ds. Pacarmulyo Kec. Leksono

Aspal

APBD Th.2011

883 Renovasi Rolak jalan Talunombo-Singopadu, Kec. Sapuran

aspal

884 Rolak & Senderan Jl. Dsn. Marong Ds. Grugu menuju Ds.Gambaran Kec.Kaliwiro

aspal

885 Rolak dan Senderan Jalan Dsn. Genting Ds. Surojoyo Kec. Sapuran

Rolak

886 Rolak dan Senderan Jalan Dsn. Kauman, Desa Kauman, Kec. Kaliwiro

aspal

NILAI 602.667.526 52.891.426

2012

47.965.566

2012

76.775.752

2012

47.960.526 96.052.095

APBD Th.2011

48.079.136

887 Rolak dan Senderan Jalan Kampung Bakalan Kec. Kalikajar

Rolak

888 Rolak Jalan / Pengerasan Jalan Binangun - Mudal - Salaman - Andongsili

aspal

APBD Th.2011 2012

38.529.875

889 Rolak Jalan / Pengerasan Jalan Mranggen Ngadisalam - Marongsari

aspal

2012

72.015.887

890 Rolak Jalan Boralan - Bakalan Kel. Garung Kec. Garung

Aspal

2012

188.535.995

891 Rolak jalan Candi menuju Makam Karangluhur Kalianget

Rolak

APBD Th.2010

49.627.689

892 Rolak Jalan dan Gorong-gorong Dsn. Sidali Gading Sukuh Kec. Kepil

Rolak

APBD Th.2011

38.501.376

893 Rolak Jalan dan Senderan RT 02 RW 03 Dkh. Kawista Ds. Adiwarno Kec. Selomerto

Rolak

APBD Th.2011

48.206.365

894 Rolak Jalan dan Senderan Seprih Kalikajar

Rolak

APBD Th.2011

96.506.369

895 Rolak Jalan Dsn. Kauman Suruan Ds. Kauman Kec. Kaliwiro

Rolak

APBD Th.2011

48.133.081

896 Rolak Jalan Dsn. Sabrang Talang - Winongsari Kec. Kaliwiro

Rolak

APBD Th.2011

38.460.663

897 Rolak Jalan Dudun Ringkuk, Desa Rimpak, Kec. Sapuran

aspal

898 Rolak Jalan Dusun Bendungan,Desa Mutisari,Kec Watumalang

Rolak

899 Rolak Jalan Dusun Lenggerang, Desa Kuripan, Kec. Watumalang

aspal

2012

47.839.564

2012

47.970.607

APBD Th.2010

49.711.186

900 Rolak Jalan Dusun Tilakan, Desa Tracap Kec. Kaliwiro

Rolak

APBD Th.2010

29.735.069

901 Rolak jalan Gadingrejo-Nglaris, Desa Gading Rejo, Kec. Kepil

Rolak

APBD Th.2010

49.560.484

902 Rolak Jalan Grenjeng - Madukoro Kertek

Rolak

APBD Th.2011

96.508.405

903 Rolak Jalan Kliwonan-Pecekalan, Sapuran

Rolak

APBD Th.2010

904 Rolak Jalan Klowoh menuju Sumbing

Rolak

APBD II Th.2006

146.640.000

905 Rolak jalan Lenggeran - Klesem Ds. Lenggeran Watumalang

Rolak

APBD II Th.2008

54.710.698

906 Rolak Jalan Lenggerang Ds. Kuripan Kec. Watumalang

Jalan

APBD Th.2009

39.363.873

907 Rolak Jalan menuju Makam Dsn. Karangrejo Ds. Dempel Kec. Kalbawang

Rolak

APBD Th.2011

48.202.293

908 Rolak jalan Mudal - Rimpak Kec. Sapuran

Rolak

APBD II Th.2008

58.984.416

909 Rolak Jalan Ngalian - Kalidadap

Rolak

APBD II Th.2008

147.274.032

47.278.830

910 Rolak Jalan Ngalian-Kalidadap (dari Kalidadap)

Rolak

APBD II Th.2005

97.220.000

911 Rolak Jalan plat dan Senderan RT 18. RT 20 RW 05 Dsn. Kajoran Ds. Somogede Kec. Wadaslintang

Rolak

APBD Th.2011

38.481.019

912 Rolak Jalan RT 01 RW VI Mayasari Ds. Siwuran Kec. Garung

Rolak

APBD Th.2011

48.107.635

913 Rolak Jalan Sarwodadi Gadingrejo Kepil

Rolak

APBD Th.2011

48.113.742

914 Rolak Jalan Siberan, Dusun Gadingan, Desa Gadingrejo, Kec. Kepil

aspal

915 Rolak Jalan Usaha Tani Desa Wilayu, Selomerto

Rolak

APBD Th.2010

916 Rolak Jl. & Senderan Dsn. Sumpet Rt. 2 Rw. 4 Kel./Kec. Kepil

Rolak

APBD Th.2010

29.717.758

917 Rolak Jl. & Senderan Jl. Semampir Ds. Tumeng -gungan Selomerto menuju Sendut Kec. Wonosobo

Rolak

APBD Th.2010

99.294.072

918 Rolak Jl. Dsn. Karanganyar Jetis, Ds. Karanganyar Kec.Wadaslintang

Rolak

APBD Th.2010

919 Rolak Jl. Dsn. Mranggen jurang, Tanjung anom, Kec. Kepil ke Dsn. Sipucung, Ds. Kaliwuluh

aspal

2012

47.849.644 39.636.576

34.754.045 2012

47.847.628

920 Rolak Jl. Lamuk-Kembaran Kec. Kalikajar

Rolak

APBD II Th.2007

49.440.000

921 Rolak Jl. panjang 800 m Ds. Wono-kampir Pagedangan Biting Kec. Watumalang

Rolak

APBD Th.2010

44.697.301

922 Rolak Jl. Sabrang-Sidaplang Ds. Tegeswetan Kec. Kepil

Rolak

APBD II Th.2007

923 Rolak, Senderan dan Drainase Jalan Binangun - Keseneng Kec. Mojotengah

Rolak

APBD Th.2011

39.795.000

924 Saluran air dan Betonisasi Dusun Ngabean, Desa Maduretno, Kec. Kalikajar

Beton

925 Senderan & Badan Jl. Ds. Pangarengan Kec. Kalibawang

Senderan

APBD II Th.2007

926 Senderan Badan Jl. Mergolangu

Senderan

APBD II Th.2007

927 Senderan dan Betonisasi Dsn. kemiri dan Dsn. Bendungan Ds. Simbarejo Kec. Selomerto

Beton

928 Senderan Irigasi Silebuh+Siklotok Wonokerto Leksono

Jalan

APBD Th.2009

929 Senderan jalan Karanganyar Sedayu - Sapuran

Senderan

APBD II Th.2008

54.573.577

930 Senderan Jemb. Masuk Kec. Kalibawang

Jembatan

APBD II Th.2007

47.647.000

139.843.445 2012

2013

48.547.907 49.625.000 39.731.000 196.776.000 48.913.579

931 Senderan Jl. Kuripan Ds. Kuripan Kec. Watumalang

Beton

2013

147.937.000

932 Senderan Jl. Limgkar Ds. Besani Kec. Leksono Wonosobo

Beton

2013

197.880.000

2013

197.318.000

933 Senderan Saluran air Gianti Kec. -Selomerto

Jalan

934 Senderan, Pavingisasi dan Betonisasi dsn. Kepirang Dempel Kalibawang Wonosobo

Beton

APBD Th.2009

29.504.009

935 TAHUN 2012 936 Tambal Sulam Aspal Jalan Dalam Kota Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

69.339.662

937 Tambal Sulam Aspal Jalan Lurah Sudarto Wonosobo

Jalan

APBD Th.2009

52.387.569

938 Trotoar dan Senderan Rt. 01 / Rw. 01 Gunung Tawang, Kec. Selomerto

aspal JUMLAH

2012

91.300.244 181.826.329.457

Lampiran 3.6

DATA ALAT ANGKUTAN

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kode Barang

Nama Barang/Jenis Barang

Register

SEKRETARIAT DAERAH 02.03.01.05.01 Sepeda Motor DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN 02.03.03.01.06 Kapal Motor DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 02.03.01.05.01 Sepeda Motor KECAMATAN KALIKAJAR 02.03.01.05.01 SPD MOTOR WIN KECAMATAN SAPURAN 02.03.01.05.01 Sepeda Motor KECAMATAN KALIWIRO 02.03.01.05.01 Sepeda Motor KECAMATAN WADASLINTANG 02.03.01.05.01 Kendaraan roda 2 KECAMATAN GARUNG 02.03.01.05.01 Sepeda Motor KECAMATAN MOJOTENGAH 02.03.01.05..01 sepeda motor KECAMATAN LEKSONO 02.03.01.05.01 Sepeda Motor KECAMATAN SUKOHARJO 02.03.01.05.01 Sepeda Motor KECAMATAN WATUMALANG 02.03.01.05.01 Sepeda Motor Jumlah

0001

Merk/Type

Ukuran /cc

MCB/Win

Bahan

Besi

1

Nomor

Tahun Perolehan

Pabrik

2002

Rangka

MH1HABB122K032287

Mesin

Polisi

HABBE1030722

AA 9910 KF

BPKB

358904I

Asal Usul/Cara Perolehan

APBD

7.000.000

Ket.

Hilang

52.525.000 Waduk Wadaslintag/Tenggelam

Besi, Fiber 2007 Besi

2010

AA 9921 LF

APBD

14.573.336

0005

HONDA

97

BESI

2002

AA 9838 HF

PEMDA

9.090.000

KADES MADURETNO/HILANG

0007

HONDA

100

Besi

2002

APBD

9.090.000

Jolontoro/HILANG

0004

Honda Win/hitam

086

0021

Honda NF 125 TD 125

Harga

HONDA / WIN 100CC

0006

Win

0011

honda

6

Honda MCB

97

97 cc

0003

Honda WIN

97

0015

Honda MBC

97

MH1HABB142KO30010

Besi

2002

Honda

MHIHABB 142K030377

Besi

2002

HONDA

MH1HABB1X2K047054

HABE1046962

AA 611 CF

C 1817020 I

APBD

9.000.000

Ds. Medono/HILANG

AA9828KF

C3585864I

APBD

9.000.000

HILANG/DIGELAPKAN KADES

9.090.000

Ds. Gemblengan/digelapkan eks kades

Besi

2002

MHI HABB122KO29776

HABBE 1099588

AA 9627 HF

APBD II

besi

2002

MH1HABB162K046984

HABBE1946854

AA 9899 KF

APBD

Besi

2003

MH1HABD123K019389

HABDE 1019333

AA-9632-HF

MH1HABB161KO22000

HABBE1021967

Besi

2002

MHIHABB122K029874

HABBE02969

2001 -

HILANG SUDAH DI TGR KAN

9.090.000 DIGELAPKAN KADES

6524880

APBD II

6.090.000

AA-9758-HF

13328811

APBD II

4.750.000

Kasi Pemer/HILANG

AA 9812 HF

-

APBD

9.090.000

HILANG

148.388.336

HILANG

Lampiran 3.7 Hasil pemeriksaan fisik atas Aset Tetap KIB B Peralatan dan Mesin

Nama SKPD

No. 1

Dinas Pendidikan

SMPN 1 Kejajar

Hasil Cek Catatan Fisik Entitas

Kecamatan Kejajar

Rak 2 Muka Rak/Almari Majalah Almari Katalog Almari File Meja Perpustakaan Kursi perpustakaan Meja siswa Kursi siswa Karpet ruang musik Amplifier Membran Meja siswa tunggal Meja Guru Kursi siswa Kursi guru Lemari Simpan Papan Tulis Papan absen Kotak sampah

SDN Jebeng Plampitan

Sukoharjo

Wireles (2011)

0

1

Monitor Samsung (2006)

0

1

Harga (Rp)

Penjelasaan

700.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 950.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 600.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 950.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 3.600.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 6.300.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 7.200.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 4.000.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 3.266.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 1.500.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 300.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 8.280.000,00 805.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 6.256.000,00 310.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 1.150.000,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 977.500,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 172.500,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 48.500,00 Barang hasil pengadaan tahun 2013 belum dimasukkan dalam KIB 2.500.000 DAK

800.000

No.

Nama SKPD SDN Sempol

SDN Kebrengan SDN Besani

SDN 2 Slukatan

SDN 1 Kalierang

SDN 1 Adiwarno


Kecamatan Sukoharjo

Mojotengah Leksono

Mojotengah

Selomerto

Selomerto

Harga (Rp)

Penjelasaan

Mesin ketik portabel Almari perpustakaan CPU Intel Pentium 4 Printer Epson Printer Canon (plastik) Printer Canon (fiber) Keyboard Komputer Kursi sekolah

1 0 1 0 0 0 0 3 125

1 2 1 1 1 1 1 2

Meja sekolah

87

50

Meja guru + loker Printer Canon Pixma MP 160 Saron Etalase Lemari kelas Printer Etalase Meja tenis Printer Canon IP 2770

10 1 1 2 6 4 4 1 1

10 1 1 0 0 3 1 0 0

Televisi

1

2

1.200.000 Salah catat di KIB

Modem Telkomsel

1

1

Rusak

Alat rebana

1

1

Belum ada BAST dari Komite

CPU merk Rellion Ares (2011)

1

0

Printer HP 4500 (2011) UPS Powerlink pro 700 (2011) Laptop Dell Vistro (2011)

1 1 1

0 0 0

100

Rusak 1.400.000 Rusak 500.000 300.000 685.300 25.000 23.081.100 (Mugen 2 unit, Dell 1 unit rusak)

5.650.000 7.160.000 Berasal dari Komite namun belum ada BAST Tertulis di KIB merk HP Rusak Berasal dari Komite namun belum ada BAST Berasal dari Komite namun belum ada BAST 2.270.600

2.800.000,00

Rusak

Merupakan aset SDN 2 Adiwarno yang tercatat di KIB SDN 1 Adiwarno. Hal ini karena lokasi kedua sekolah pada 1 lokasi sehingga terjadi pencatatan ganda. Data tersebut merupakan data dari Disdikpora

Rak kayu Meja Baca Meja 1/2 biro Meja Komputer Meja Pengolahan Kursi kerja

SDN 1 Jlamprang

Leksono

Karpet Meja Baca Alat peraga Bahasa Inggris

15 1

13 24

60.000 61.368.384

Kesalahan pencatatan di KIB

No.

Nama SKPD


Kecamatan Lemari

1

0

Harga (Rp)

Penjelasaan Diperoleh dari BOS

No.

Nama SKPD SDN Menjer SDN Kuripan

SDN 2 jengkol


Kecamatan Garung Garung

Garung

Laptop LCD Proyektor Tape Compo Tape dan speaker UPS TV Karpet laptop Speaker Loudspeaker Wireless + microphone Earphone Keyboard komputer Printer Pompa tangan Rebana, gendang, bas, drum Organ tubuh manusia

SDN Beran

SDN Randusari

Kepil

Kepil

2 2 1 1 2 2 4 0 0 0 1

1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0

0 1 4 1 1 set

1 2 5 2 0

2

1

Harga (Rp)

Penjelasaan

5.643.000 Laptop Dell belum tercatat 4.459.000

753500 1.300.000 200.000 3.000.000 150.000 600.000,00

2013

75.000 150.000 3.515.600,00 1 buah rusak

2.340.000

POA KIT Matematika PC Komputer HP

1

1

Harga berdasar perkiraan Harga berdasar perkiraan rusak

Laptop Mugen

1

1

rusak

Alat peraga Agama Islam

8

1

14.356.003

Peta Benua

0

5

625.000

Peta Indonesia

0

3

525.000

Gitar Meja siswa ganda

3

3 16

2 buah rusak 9.955.200 Pengadaan APBD II tahun 2013, pencatatan ganda

Kursi siswa

32

6.112.000,00 Pengadaan APBD II tahun 2013, pencatatan ganda

Papan absensi

1

119.700,00 Pengadaan APBD II tahun 2013, pencatatan ganda

Papan tulis

1


Papan jadwal

1


Papan piket

1


No.

Nama SKPD SDN 2 Kagungan

SDN 1 Mojosari


Kecamatan Kepil

Mojotengah

Harga (Rp)

Laptop

2

3

32.340.000,00

Kit Bahasa Indonesia

0

1

6.941.958

KIT Matematika

2

1

5.621.559

Buku peta

17

10

Papan panjang

8

6

450.000

Bank data

3

11

1.500.000

Komputer Printer Canon IP 2770

2 2

1 1

4.100.000 685.300

SDN 2 Wadaslintang

Wadaslintang

Kit pembelajaran interaktif Bahasa Inggris

4

5

12.500.000

SDN 2 Kalikajar

Kalikajar

Rak kayu

4

8

600.000

Whiteboard berputar

1

0

Almari kayu

8

10

400.000

Kursi tamu

1

2

2.000.000

Komputer

2

4

Rp12.950.000

Printer

4

6

2.800.000,00

Almari besar TV Printer VCD Almari piala Mebeleir Sound system Komputer Printer Keyboard Yamaha E.233

0 1 5 1 1 1 2 1 3 1

1 2 6 2 2 2 3 2 4 0

2.000.000,00 3.000.000,00 3.586.300,00

25

22

SDN 2 Pengarengan

Kalibawang

SD 1 Kalibawang

SD 3 Dempel

SMPN 2 Watumalang

Watumalang

CPU dan monitor Barang belum diberi label

SMPN 1 Watumalang

Watumalang

Barang belum diberi label

Penjelasaan

Sesuai tanda terima jumlah barang adalah 4 buah

Di KIB tidak dicantumkan harganya 2.000.000,00 4.200.000,00 3.750.000,00 7.000.000,00 3.300.000,00

17 unit kondisi baik, 8 unit kondisi rusak

No.

Nama SKPD SMPN 2 Wadaslintang


Kecamatan Wadaslintang

Mesin pemotong rumput Meja kerja Kepsek Meja kerja TU

800.000,00 BOS 2013 belum dicatat di KIB

Tempat mediang

100.000,00 DAK 2013 belum dicatat di KIB

Meja kerja kelas

2.415.000,00 DAK 2013 belum dicatat di KIB

Meja baca kelompok

4.725.000,00 DAK 2013 belum dicatat di KIB 12.600.000,00 DAK 2013 belum dicatat di KIB

Lemari kaca geser


Lemari besi


Lemari kaca tinggi


Whiteboard


Meja siswa tunggal


Meja guru


Kursi siswa


Kursi guru


Lemari Simpan


Papan Tulis


Meja referensi


Rak majalah


Sofa

SMPN 5 Watumalang

Sapuran

Watumalang

Penjelasaan

1.800.000,00 BOS 2013 belum dicatat di KIB 1.800.000,00 BOS 2013 belum dicatat di KIB

Kursi putar

SMPN 4 Sapuran

Harga (Rp)

1.600.000,00 BOS 2013 belum dicatat di KIB

Komputer

4

3

24.861.514

Slide proyektor

2

1

5.000.000

UPS

3

1

CPU

4

2

Wireless TOA

1

0

Kit Listrik dan magnet

1

0

Kit Optika

1

0

Kit Mekanika

1

0

Kit Panas dan Hidrostatiska

1

0

670.000 merupakan bagian dari komputer

11.044.000,00 Libera, Mugen, Philips dan LG Dari BOS

Nama SKPD

No.


Kecamatan

Harga (Rp)

Penjelasaan

Catu daya

2

0

Timbangan 311 gram

1

0

Hygrometer

1

0

Carta Hukum mendel dll (2012)

18

0

Kotak genetika

3

0

Mesin jahit industri (merk Juki)

3

4

4.882.273,00

Mesin wol sum Mesin uap (oxone)

2 2

3

Passpop

10

3.727.840,91 1 rusak Pengadaan tahun 2013, di KIB tidak disebutkan jumlah barangnya

Mesin jahit manual (singer)

12

Setrika

2

Mesin industri (merk Juki) Printer HP D2446

3 1

5

Kursi guru CPU

9 4

6 1

Komputer (2007) Printer (2007)

0 0

1 1

7.000.000 Rusak di tempat servis 550.000 Rusak

UPS 1200 VA

0

1

3.600.000 Rusak

Genset Yamaha

1

0

Stelirisator memert

1

0

Printer epson (2013)

1

0

Rusak

Printer Canon IP 2770

1

0

dari Dinas Kesehatan

Lemari es/kulkas

2

4

Alat peraga edukatif

3

1

PC unit

4

3

Label barang belum ditempel karena sekolah hanya mendapat 2 label dari DPPKAD SMKN 1 Sapuran

Sapuran

SMKN 1 Wadaslintang

2.

Dinas Kesehatan

Puskesmas II Sukoharjo

Puskesmas Kejajar II

Sukoharjo

Kejajar

600.000 Berdasar penjelasan pengurus barang sekolah terdapat kesalahan penulisan jumlah di KIB pada waktu pendataan 58.800.000 23.000.000 Berdasar penjelasan pengurus barang sekolah pada saat droping CPU yaitu 1 paket berisi 4 unit CPU. Ditulis di KIB 1 paket

40.000,00 2.112.000,00 2 set sebelum tahun 2009, 1 set perolehan tahun 2013 14.435.000,00

No.

Nama SKPD


Kecamatan

Harga (Rp)

Penjelasaan

Gynecologi tapel (gyn bed)

4

3

208.000,00

Mesin ketik Operating chair

2 0

3 1

Timbangan dacin, sarung timbang

10

0

30.000,00 1 barang yang ada kondisinya rusak 500.000,00 Sesuai penjelasan pengurus barang kondisinya rusak namun barangnya tidak ditemukan belum dicatat

Antropometri Kit Instrument set Instrument set

1

0

Lemari kayu

0

9

1.800.000,00

Lemari PSK

0

1

500.000,00

Kursi kayu

0

1

30.000,00

Meja rapat

0

2

20.000,00

Meja tulis

0

5

2.582.400,00

Kursi rapat

0

1

15.000,00

droping dari pusat, belum dicatat 1 set hibah dari BRI Hasil pengadaan sendiri oleh Pusekesmas untuk mengganti instrument set yang lama dan telah rusak, belum dicatat dan jumlah tidak diketahui pasti

Kursi tamu

0

2

70.000,00

Kursi biasa

0

2

72.000,00

Kursi lipat

0

1

10.000,00 Rusak

Televisi

2

3

30.000,00

Laserdisc

0

1

10.000,00

Stabilisator

0

1

10.000,00

Timbangan orang

0

1

10.000,00

Timbangan injak

0

1

15.000,00

Timbangan Badan

0

3

980.000,00

Timbangan posyandu

0

1

360.000,00

Intercom

0

2

2.250.000,00

Slide

0

1

110.000,00

Tower segitiga 62 mm

0

1

43.136.500,00

Arrester dan ground bangunan

0

1

2.420.000,00

Gunting lurus

0

5

383.000,00

Cemsing perban

0

1

18.000,00

Gunting verban

0

1

15.000,00

STETOSCOPE

0

1

400.000

No.

Nama SKPD


Kecamatan

Harga (Rp)

INSTRUMEN KABINET

0

1

PATUNG BAYI

0

1

5.000

VAKSIN CAIR

0

1

20.000

OBYEK GAS

0

1

5.000

STURIT KACA SCC

0

1

1.000

GENEACOLOGIE TAFEL

0

1

8.000

PANTOM BAYI

0

1

15.000

WICKMHAM

0

1

100.000

KLINICAL TERMON

0

1

5.000

LOVEMEN

0

1

5.000

STANDARD WASKOM

0

1

25.000

WASKOM

0

1

10.000

210.000

KOCHER

0

1

200.000

KOCHER

0

1

4.000

METAL CATHER

0

1

8.000

METAL CATHER

0

1

5.000

PINSET BEDAH

0

1

40.000

ARTERI KLEM

0

1

40.000

ARTERI KLEM

0

1

40.000

INSTRUMEN KABINET

0

1

15.000

BAK INSTRUMEN

0

1

20.000

BAK INSTRUMEN

0

1

30.000

AGRAFF

0

1

500.000

AGRAFF

0

1

15.000

LUOPE

0

1

5.000

LOOPE

0

1

3.000

NEDLE DETROYER

0

1

500.000

NEDLE HOLDER

0

1

10.000

NEEDLE HOLDER

0

1

3.000

TROCART

0

1

15.000

SCALPEL

0

1

8.000

INSTRUMEN TABLE

0

1

42.000

NIRBEKHEM

0

1

24.000

Penjelasaan

No.

Nama SKPD


Kecamatan

Harga (Rp)

NIRBEKHEM

0

1

50.000

KOREM TANG

0

1

40.000

KORENTANG

0

1

60.000

TABUNG OKSIGEN

0

1

1.800.000

LAMPU PERIKSA

1

1

2.000.000 Rusak

DENTAL CAIR

0

1

2.000.000

DENTAL UNIT

0

1

2.000.000

HAND INSTRUMEN

0

1

50.000

BEIN

0

1

500.000

MESIAL CRYER

0

1

50.000

SONDE RAHIM

0

1

8.000

SERVICE MODEL

0

1

800.000

SPECULUM

0

1

18.000

SPECULUM

0

1

400.000

SPECULUM COCOR BEBEK

0

1

80.000

INSTRUMEN TRAY

0

1

100.000

SONDE JANIN

0

1

15.000

UTERINE ZONDE

0

1

5.000.000

PENJEPIT UTERUS

0

1

20.000

ABORTIVE CURETTE

0

1

30.000

SENDOK KURET

0

1

30.000

NELATON URATHAL CATHETER

0

1

80.000

KOM METEL

0

1

20.000

TAMPANG TANG

0

1

8.000

PENCEPIT PORSIO

0

1

8.000

PENJEPIT UTERUS

0

1

50.000

ISET BUSI

0

1

50.000

LOVEMAN

0

1

30.000

NELATON CHATETER

0

1

80.000

STAMPER

0

1

3.000

SPIRIT KACA 2CC

0

1

10.000

AMSOL

0

1

15.000

SHET HB SHAL

0

1

20.000

Penjelasaan

No.

Nama SKPD


Kecamatan

Harga (Rp)

TERMOS KASA

0

1

20.000

SENTER

0

1

10.000

SENTER

0

1

3.000

MONTIR/STEMPER

0

1

8.000

TENSIMETER

0

1

235.000

GENEACOLOGIE TAFEL

0

1

100.000

STETOSCOPE

0

1

750.000

STETOSCOPE

0

1

50.000

WASKOM

0

1

200.000

ANATOMUSCHE PINSET

0

1

250.000

ARTERI KLEM

0

1

50.000

INSTRUMEN KABINET

0

1

400.000

GUNTING BENGKOK

0

1

50.000

NIRBEKHEM

0

1

100.000

TENSIMETER

0

1

750.000

KOCHER

0

1

20.000

ANATOMUSCHE PINSET

0

1

20.000

ANATOMUSCHE PINSET

0

1

20.000

ANATOMUSCHE PINSET

0

1

25.000

CHIRUGIKAL PINSET

0

1

10.000

CHIRUGIKAL PINSET

0

1

5.000

ARTERI KLEM

0

1

20.000

ARTERI KLEM

0

1

25.000

ARTERI KLEM

0

1

35.000

INSTRUMEN KABINET

0

1

10.000

INSTRUMEN KABINET

0

1

30.000

GUNTING BENGKOK AGRAFF

0

1

15.000

NEDLE HOLDER

0

1

20.000

SCALPEL

0

1

5.000

GUNTING AF

0

1

7.000

INFUSING STAND

0

1

100.000

INFUSING STAND

0

1

1.500.000

LAMPU SPERTUS

0

1

20.000

Penjelasaan

No.

Nama SKPD


Kecamatan

Puskesmas I Wadaslintang

Wadaslintang

Puskesmas Kaliwiro

Kaliwiro

Harga (Rp)

LAMPU SPERTUS

0

1

10.000

FREEZER

0

1

10.000

PIPET

0

1

7.000

TIMER

0

1

5.000

Penjelasaan

CHIRUGIKAL PINSET

0

1

125.000

ANATOMUSCHE PINSET

0

1

200.000

CHIRUGIKAL PINSET

0

1

30.000

CHIRUGIKAL PINSET

0

1

250.000

Station Wagon Toyota (1996)

0

1

Sepeda (shima) Drakbar Gyn Bed Puskesmas Pembantu set Kursi tunggu (2013)

0 0 2 0 5

1 1 0 2 5

Tempat tidur pasien dan busa

5

4

ECG 3 chanel (2013)

1

0

Infusion set X Ray mobile

1 1

0 2

750.000.000 2006, pencatatan ganda dengan harga yang berbeda

ECG 1 chanel

1

2


Patient bed + matras

1

2


Suction portable

1

2


Nebulizer + face mask

1

2


Oxigen Concerntrator

1

2


Incenerator

1

2


Minor surgery set

33.727.500,00 Dulu di Puskesmas Kejajar I namun sekarang tidak d di namun ti I rongsokannya P th 1.500.000,00 Rusak, tidak ditemukan 500.000,00 Rusak, namun rongsokannya tidak ditemukan PKD Somogede dan Trimulyo 420.318.533,00 Harga perolehan berbeda, di KIB sebesar Rp7.559.999,00 di kontrak sebesar Rp14.750.000,00 6.442.856,00 Harga perolehan berbeda, di KIB sebesar Rp3.371.428,00+Rp3.071.428,00, di kontrak sebesar Rp109.600.000,00


Meja ginekolog


Bed pasien 3 crank


No.

Nama SKPD

Puskesmas I Kalikajar

3.

RSUD Setjonegoro


Kecamatan

Harga (Rp)

Penjelasaan

Bed pasien 1 crank


Almari instrumen


Almari obat


Tabung oksigen


Hematokrit centri


Spray can


Mobil ambulance Sepeda motor Yamaha V110 Overhead proyektor Sepeda motor Legenda (2005)

0 1 2

Lemari es Sharp

0

1

1.600.000

lebih dari 10

7

49.500.000

2 0

1 1

Air Conditioner

lebih dari 10

0

Tabung pemadam kebakaran

lebih dari 20

0

1 2

0 1

Sterilisator Dental chair unit Pintu merk Griss 2005

Pesawat dental Inkubator memert Komputer (2013)

1 1 1

19.727.500 Diserahkan ke Dinas Kesehatan

Plat Nomor AA572BF, STNK tidak ada 2.880.000

Hilang dan telah dilaporkan ke Bendahara Barang Dinas Kesehatan dan sudah ditindaklanjuti oleh pemegang barang dengan mengganti uang sebesar Rp7.000.000,00 dengan mengangsur melalui pemotongan gaji

350.335.750 Tahun perolehan tidak diketahui 53.950.000 Harga Rp53,9 juta Tidak dicatat karena pengadaan menjadi 1 dengan pembangunan gedung Tidak dicatat karena pengadaan menjadi 1 dengan pembangunan gedung Harga dan tahun perolehan tidak diketahui 10.745.000 Dicatat per item sehingga terdapat item yang masuk dalam ekstrakomtabel Di laboratorium terdapat alkes dari hasil KSO tetapi barang-barang tersebut tidak berlabel atau bertanda khusus. Barang dari dana APBD juga belum diberi label. Untuk barang ekstrakomptabel dan intrakomtabel sebelum tahun 2012 belum dicatat terpisah sehingga dalam neraca masih tercatata sebagai aset

No.

Nama SKPD

Kecamatan


Harga (Rp)

Penjelasaan Barang berasal dari UNICEF harga dicatat berdasar harga faktur, namun faktur tidak ditemukan.

No. 4.

5.

6. 7.

Nama SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

DPPKAD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Kecamatan

Harga (Rp)

Penjelasaan

Komputer Acer

4

2

16.800.000 Belum ada stiker label barang

Printer Komputer Acer (2012) Komputer Samsung Kursi kantor putar

3 2 1 7

1 2 2 10

532.932 Belum ada stiker label barang di KIB tertulis merk Samsung 12.293.793 14.880.152,00

Komputer (2013)

1

2

Printer Epson LQ 1070

1

0

Printer Canon MP 258

1

0

Semua barang belum ada stiker label barang Kursi putar

13

13

Komputer

10

9

Kamera + attachment Meja Kerja

0 31

1 28

Komputer Acer (2013)

4

12

Printer inkjet Epson L 110 (2013)

3

4

Pembatas Ruang Komputer Acer Komputer Printer Canon MP 237

1 1 1 1

0 0 0 0

15.692.092

1 kondisi rusak berat 106.317.706,00 1 komputer merupakan hasil upgrade (komputer sudah dihapuskan kemudian diperbaiki) 2.850.000,00 Belum ditemukan pada saat cek fisik 6.520.000 27.427.813 Di KIB tertulis register 001-012 namun pengadaan

tahun 2013 hanya 5 komputer

Jumlah

6.150.000,00 R. kepala Dinas R. pemdes R. BSPS R. BSPS 3.579.358.322,01

Lampiran 3.8 Daftar Alat Angkutan yang dicatat Ganda No


Merk/Type

Ukuran /cc

Bahan

Tahun Perolehan

Nomor Pabrik

1

Sepeda Motor

Honda NE 125 SP

Besi

2006

2

Sepeda Motor

HONDA/SUPRA 125

BESI

2006

3

Sepeda Motor

Honda NF 100 TD

Besi

2007

4

Mobil Ambulance

Mitsubishi L 300 1800

Besi

2008

5

AMBULAN

BESI

1986

JEPANG

6

AMBULAN

BESI

1986

JEPANG

7

SEPEDA MOTOR

TOYOTA KIJANG TOYOTA KIJANG HINDA SUPRA 125 NF 125

Besi

2008

8

SEPEDA MOTOR

Besi

2008

9

Sepeda motor

0007

Besi

10

Sepeda motor

Honda

11 12

MOBIL AMBULANCE Mobil Ambulance

13

Mobil Ambulance

14

MOBIL AMBULANCE

15

Mobil Ambulance

Rangka

Mesin

BPKB

Harga

SKPD

APBD

11.343.750,00

AA 9722 HF

APBD

11.343.750,00

4D56CD960 18

AA.9594KF

APBD

11.115.000,00

Puskesmas Sapuran

4D56CD960 18

AA.9594KF

148.797.000,00

Puskesmas Mojotengah

MOO88868

H9598 BG

APBD

MOO88868

H9598 BG

APBD

AA 9723 LF

APBD

MH1JB9111 JB91E1364 8K364562 651

AA 9723 LF

APBD

13.545.400,00

2008

MH1JB9113 JB91E1333 8K331871 513

AA 9718 LF

APBD

13.545.400,00

Logam

2008

MHIJB9113 JB91E1333 8K331871 513

AA 9718 LF

hibah

16.000.000,00

TOYOT KIJANG 1400

BESI

1989

AA 9589 F

INPRES

Toyota / Kijang

Logam

1996

MHF21KF 7K006791 52000322 9 51

19.727.500,00 Puskesmas Kalikajar I 88.000.000,00 Kantor Dinas Kesehatan

Mitsubishi / Colt 1468 T 120 SS

Logam

2006

MHMT 4G 120MB6R0 ISAX9096 0124

13636941

PROV

BESI

1982

Logam

1982

MHMT120M B6ROO112 4 L300 GB001787

Harga, nomor mesin dan tahun perolehan aset 15.000.000,00 Puskesmas Kejajar berbeda II

6248168 I

APBD II

-

Mitsubishi / L 300

Honda

MHMLOWY 398K00299 4 MHMLOWY 398K00294 7

AA 9589 AF

H 9586 JA

4G15AX909 6

H 9586 JA

4632EE653 9

AA 9594 GF

Puskesmas Sapuran

Keterangan

AA.9722HF

HINDA SUPRA 125 NF 125

MH1JB9112 JB19E1346 8K346426 765

Polisi

Asal Usul/Cara Perolehan

Nomor rangka dan mesin belum tercatat

Puskesmas Kepil

16.227.500,00

Puskesmas Wadaslintang 16.227.500,00 Puskesmas Kalikajar II 13.545.400,00 Puskesmas Wadaslintang II

Jenis, harga, nomor mesin dan tahun perolehan aset berbeda No BPKB belum ada

Nomor rangka dan mesin belum tercatat

Puskesmas Wadaslintang I Puskesmas Garung

Harga aset berbeda

Puskesmas Wonosobo II Nomor rangka dan mesin belum tercatat, harga berbeda

61.000.000,00 Kantor Dinas Kesehatan

35.000.000,00 Kantor Dinas Kesehatan

Harga aset berbeda

No


16

Mobil Puskesling

17

Sepeda Motor

Yamaha

18

Sepeda Motor

Yamaha

19

Mobil

20

Station Wagon

21

Sepeda Motor

Honda Win/hitam

22

Sepeda Motor

Honda

23

sepeda motor

24

Merk/Type

Ukuran /cc

Bahan

Nomor

Tahun Perolehan

Pabrik

1982

Rangka

Mesin

L30068001 4G32EE653 787 9 MH33XA00 3XA170392 4SK246387

Polisi

BPKB

AA 9594 GF

Asal Usul/Cara Perolehan DEPKES

SKPD

Puskesmas Kaliwiro 4.400.000,00 Kantor Dinas Kesehatan

1995

Besi

1994

-

MH33XA00 3XA170392 4SK246387

AA 9639 HF

4046919I

APBD II

Toyota Kijang 1487

Besi

2012

-

MHF21KF4 7K0014439 200007944

AA 9500 F

21074062

Penyeraha n

Toyota Kijang 1800 LX

Besi

MHF11KF80 7K0706268 40090179

AA 9500 F

MHIHABB 141K01252 5 MHIHABB1 HABBE102 31K24250 4229

AA 9783 HF

AA 9783HF

Pemda

9.000.000,00 Kec kaliwiro

MH1HABB 182K04700 5 MH1HABB 182K04700 5 123K01937 5 MHIHABB1 23K019375

HABBE104 6885

AA 9854 KF

APBD

9.090.000,00 Kec mojotengah

HABBE104 6885

AA 9854 KF

APBD

9.090.000,00 Kec mojotengah

1019306

AA 9630 GF

6524881

Pemda

9.090.000,00 Bapermades

HABBE101 9306

AA 9630 GF

65248811

APBD

9.750.000,00 Kec. Kertek

123kK0193 89 MH1HABD 123K01938 9 103K01939 1 MH1HABD 103KO193 91 1X3K01949 4

1019333

AA 9632 GF

6524880

Pemda


HABDE 1019333

AA-9632-HF

6524880

APBD II

6.090.000,00 Kec leksono

1019332

AA 9633 GF

6524868

Pemda


HABBE101 9332

AA-9633-GF

65248681

APBD II

4.750.000,00 kec sukoharjo

1019343

AA 9642 GF

6524875

Pemda


AA 9642 GF

7311

Besi

2001

Besi

2001

honda

besi

2002

sepeda motor

honda

besi

2002

25

Sepeda Motor

Honda Win

Besi

2003

26

Sepeda Motor

Besi

2003

27

Sepeda Motor

Honda Win

-

Besi

2003

28

Sepeda Motor

Honda MCB

97 cc

Besi

2003

29

Sepeda Motor

Honda Win

-

Besi

2003

30

Sepeda Motor

Honda WIN

97

31

Sepeda Motor

Honda Win

-

32

Sepeda Motor

HONDA

97

-

HONDA MCB 97

Honda

2003

Besi

2003

Besi

2003

Honda

C 1594027 I

Harga, dan tahun perolehan aset berbeda

1.800.000,00 Puskesmas Kertek II 29.000.000,00 BKD

APBD

27.000.000,00

APBD

9.000.000,00

APBD

Keterangan

61.152.750,00

Logam

V110E

AA 9639 HF

Harga

12.000.000,00

Dikpora Kel. Kaliwiro

kec kepil

Harga, nomor mesin dan tahun perolehan aset berbeda No BPKB belum ada

No BPKB belum ada

Harga aset berbeda

Harga aset berbeda

Harga aset berbeda

Nomor rangka dan mesin belum tercatat,


Merk/Type

Ukuran /cc

33

Sepeda Motor

Honda Win

-

Besi

2003

34

Sepeda Motor

Honda MBC

97

Besi

2003

35

Sepeda Motor

Honda Win

-

Besi

2003

36

Sepeda Motor

Honda Win/hitam

Besi

2003

37

Sepeda Motor

Honda Win

Besi

2003

38

Kendaraan roda 2

Besi

2001

39

Sepeda Motor

Honda Win

-

Besi

2003

40

Sepeda Motor

Honda

100

Besi

2003

41

Sepeda Motor

Honda GLP II

Besi

1995

42 43 44

Sepeda Motor

Honda/GLP II

Sepeda Motor Sepeda Motor Jumlah

Yamaha Yamaha

-

HONDA / WIN 100CC

VC100E VC100E

Bahan

Nomor

Tahun Perolehan

No

Pabrik

-

Honda

HONDA

Rangka

Mesin

Polisi

BPKB

Asal Usul/Cara Perolehan Pemda

Harga

SKPD

Keterangan


Harga aset berbeda

143K01948 1019496 8 MIHHABDI HABDEI 43K019488 019496

AA 9646 GF

6524871

AA 9646 GF

-

APBD

8.500.000,00 Kec. watumalang

143K01949 1019497 1 MHIKEV 8102K2003 43 153K01937 1019302 1 MH1HABB HABE

AA 9647 GF

6524870

Pemda


AA 9647 GF

C 6524870 I

APBD

12.000.000,00 Kec. Kaliwiro

AA 9648 GF

6524869

Pemda


153K01939 1019324 9 KHIHABDI1 HABDE1019 53KO19399 324

AA 9649 GF AA9649GF

APBD

MH1WA00 WAE10037 0SSK0042 59 11

AA 9969 GF

APBD II

AA9648GF

APBD 6524885

Pemda

Besi

1995

AA 9969 GF

APBD

Besi Besi

1999 1999

H 9858 SC H 9858 SC

Hibah Hibah

14.300.000,00

Kec. wadaslintang

9.090.000,00 Bapermades 9.090.000,00

Nomor rangka dan mesin serta harga berbeda No BPKB belum ada

kec. Kalibawang

5.500.000,00 Bapeda

5.100.000,00 DPPKAD 6.000.000,00 Dinas Pertanian 6.000.000,00 Dinas Pertanian

821.750.950,00

Harga aset berbeda

Nomor rangka dan mesin belum tercatat, harga berbeda Nomor rangka belum tercatat.

Lampiran 3.9 Data Jalan Irigasi dan Jembatan yang Belum Jelas KONSTRUKSI

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8

KEGIATAN Jalan dan Jembatan Pemel, Jalan, Jembatan & Gedung Dalam Kota Pemel, Jalan, Jembatan & Gedung Luar Kota Pemel. Jl. Semayu-Bumitirto Jalan Pemel. Prasarana Jalan (Pembelian ATB/AC) Aspal Pemel. Rutin Jalan & Jembatan Dalam Kota. Jalan Pemel. Rutin Jalan & Jembatan Luar Kota di 5 Wilayah. Jalan Pemel.Rutin Jalan Dalam Kota, Wil. Garung, Sapuran, Kaliwiro dan Wonosobo Jalan Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan jembatan Cab. DPU Garung Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan jembatan Cab. DPU Kaliwiro Pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan jembatan Cab. DPU Wonosobo Pemeliharaan berkala jalan dan jembatan se Kab. Wonosobo (8 lokasi) Pemeliharaan rutin jalan - jembatan- Gedung dalam kota Pemeliharan rutin jalan dan jembatan luar kota Kabupaten Pengaspalan hotmix jalan dalam kota Aspal Mengecat Kerb Jalan Dalam Kota Wonosobo Jalan Pembersihan Rumput Jalan Paku Wojo Wonosobo Jalan Pemel Jl. Cabang Wilayah Garung Jalan Pemel Jl. Cabang Wilayah Kaliwiro Jalan Pemel Jl. Cabang Wilayah Sapuran Jalan Pemel Jl. Cabang Wilayah Wonosobo Jalan Rehab/Pemel. Jl. P. Ronggolawe Jalan Tambal Sulam Aspal Jalan Dalam Kota Wonosobo Jalan Tambal Sulam Aspal Jalan Lurah Sudarto Wonosobo Jalan Interseksian Perempatan Jl. Resimen 18, Jl. Serayu, Jl. Pramuka dan Jl. Pemuda WoJalan Interseksian Depan Masjid Jamik Wonosobo Jalan Interseksian Pertigaan Mangli Wonosobo Jalan Jumlah Irigasi Paket I : D.I Bleberkwarasan, D.I Panongan Paket II : D.I Kedungtumpeng, Beblok dan Bersilih : 1 Paket III : D.I Banjaran & Kalimendong : 1 Paket IV : D.I Mangli & Timbang : 1 Paket V:DI Kudungnongko, Kedunggupit & Kaliputih:1 Paket VI : D.I Pingit : 1 Paket I : D.I Maitan : 1 Paket II : D.I Mergosono, Tambangan, Bobos & Wadasgendol : 1

ASAL USUL APBD II Th.2004 APBD II Th.2004 APBD II Th.2007 APBD DAK Th.2006 APBD II Th.2008 APBD II Th.2008 APBD II Th.2008 APBD II Th.2003 APBD II Th.2003 APBD II Th.2003 APBD II Th.2003 APBD II Th.2003 APBD II Th.2003 APBD II Th.2003 APBD Th.2009 APBD Th.2009 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2008 APBD Th.2009 APBD Th.2009 APBD Th.2009 APBD Th.2009 APBD Th.2009

APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007

NILAI 490.827.700 991.862.100 405.871.000 709.275.000 198.642.484 195.761.231 488.164.728 755.000.000 2.255.000.000 1.778.000.000 196.561.000 1.622.500.000 2.650.000.000 38.779.000 165.915.694 3.659.834 58.300.000 58.605.000 58.616.500 58.280.000 405.759.380 69.339.662 52.387.569 21.971.883 7.820.083 4.112.750 13.741.012.597 364.127.000 611.400.000 383.975.000 256.600.000 570.598.504 250.150.000 107.546.000 326.245.000

NO 9 10 11 12 13

KEGIATAN Paket III : D.I Ajipagedangan & Pengangson : 1 Paket IV : D.I Blaburan & Sideng : 1 Bangunan Air dari dana Tidak Terduga sebesar Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Pengad. Bahan Operasi ) Perbaikan Drainase Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jaringan Lampu Mercury 400 Watt Philips Lampu Mercury 250 Watt Philips Lampu TL 1 x 40 Watt Philips Lampu TL 2 x 40 Watt Philips Lampu Mercury 125 Watt Lampu Siang Lampu Sport Light Lampu Hias Mercury 125 Watt Lampu TL 40 Watt Penanganan Pencemaran TPA Perbaikan Drainase dalam kota Pengendalian Pencemaran TPA Peningkatan Kebersihan Kota

KONSTRUKSI

ASAL USUL APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2007 APBD II Th.2008 APBD II Th.2011

Jumlah PCB, Besi Nikelin, Kaca PCB, Besi Nikelin, Kaca PCB, Besi Nikelin, Kaca PCB, Besi Nikelin, Kaca PCB, Besi Nikelin, Kaca PCB, Besi Nikelin, Kaca PCB, Besi Nikelin, Kaca PCB, Besi Nikelin, Kaca PCB, Besi Nikelin, Kaca Batu kali, PC, Pasir Batu kali, PC, Pasir Batu kali, PC, Pasir Batu kali, PC, Pasir Jumlah TOTAL

APBD II s/d Tahun 2002 APBD II s/d Tahun 2002 APBD II s/d Tahun 2002 APBD II s/d Tahun 2002 APBD II s/d Tahun 2002 APBD II s/d Tahun 2002 APBD II s/d Tahun 2002 APBD II s/d Tahun 2002 APBD II s/d Tahun 2002

NILAI 180.127.000 189.546.000 774.105.000 124.936.000 992.012.422 5.131.367.926 24.350.000 30.750.000 24.600.000 10.000.000 9.000.000 7.500.000 210.000 425.735.000 6.600.000 8.256.000 96.837.000 98.820.000 96.547.500 839.205.500 19.711.586.023

Lampiran 3.10 Data Buku yang harga bukunya sama NO

Jumlah judul/Jenis buku

Nama SMP

Tahun Perolehan

Asal Usul

Harga Buku

Harga Total

1 SMKN 2 WONOSOBO

1.363 APBD

2009

112.000

2 SMP 1 SUKOHARJO

974 DAK

2011

12.400

12.077.600

1.675 Pusat

2011

145.000

242.875.000

958 DAK

2010

302.000

289.316.000

2011

15.800

1.358.800

3 SMP 1 WATUMALANG 4 SMP 1 WONOSOBO 5 SMP 2 SELOMERTO

86 SSN dan DAK

6 SMP 3 KALIBAWANG

10 Dropping

7 SMP 4 KALIWIRO

8 SMP 4 KRETEK

9 SMP 4 SAPURAN

-

152.656.000

68.640

686.400

45 Dropping

2011

155.000

6.975.000

90 Dropping

2011

156.000

14.040.000

131 Dropping

2011

165.000

21.615.000

135 Dropping

2011

176.000

23.760.000

179 Dropping

2011

178.000

31.862.000

51 Dropping

2011

185.000

9.435.000

20 Dropping

2011

186.000

3.720.000

35 Dropping

2011

189.000

6.615.000

71 Non APBD

2011

110.000

7.810.000

34 Non APBD

2013

112.000

3.808.000

28 Non APBD

2013

124.000

3.472.000

72 DAK

2012

88.900

6.400.800 5.127.200

52 DAK

2012

98.600

71 DAK

2012

103.000

7.313.000

786 DAK

2012

45.000

35.370.000

10 SMP 5 KEPIL

364 -

2012

20.700

7.534.800

11 SMP 5 SATAP KALIKAJAR

819 Pusat

2011

13.500

11.056.500

927 Pusat

2011

24.000

22.248.000

5 Pusat

2011

370.448

1.852.240

8 BOS

2011

12 SMP 7 SATAP SUKOHARJO

702 Pusat

2012

20.000

14.040.000

13 SMP 5 WATUMALANG

851 Pusat

2011

57.000

48.507.000

14 SMP 6 SATAP KALIWIRO

25 912 Dropping

15 SMP 7 SATAP KEPIL

47 APBD

16 SMP 7 WADASLINTANG

Jumlah

-

23.000

575.000

2011

48.000

43.776.000

2009

108.000

5.076.000

755 Dropping

2011

47.500

35.862.500

39 Dropping

2010

54.000

2.106.000

115 Dropping

2011

57.000

12.435

6.555.000 1.085.481.840 -



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor Tanggal

: :

28 C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 6 Mei 2014

LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2013

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... i DAFTAR TABEL .................................................................................................................. ii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................................ iii RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .................................................................... iv HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................................................................... 1 1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Hasil Lelang eks Tanah Bengkok Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp363.084.000,00 ................................................................................................. 1 2. Belanja Kegiatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah melebihi ketentuan sebesar Rp404.171.299,00 ............................................................................................................. 8 3. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Fisik pada dua SKPD sebesar Rp221.668.608,13 ........................................................................................................... 10 4. Terdapat Denda Keterlambatan atas Kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang Belum disetorkan sebesar Rp44.345.130,50.................................. 16 5. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Tertib ........................................ 22 6. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Belum Mempedomani Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2012 ...................................................... 32 7. Perjalanan Dinas di Kabupaten Wonosobo Belum Seluruhnya Mengacu Pada Peraturan Yang Berlaku .................................................................................................. 36



ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Rekapitulasi bon dinas sementara Bagian Umum Setda Kabupaten Wonosobo Januari 2014……………………………………………………...

2

Tabel 1.2

Rincian Piutang Hasil Lelang eks Tanah Bengkok 2013…………………

2

Tabel 1.3

Rincian setoran hasil lelang eks tanah bengkok Kelurahan Leksono tahun 2013…………………………………………………………………………

4

Tabel 2.1

Perhitungan Realisasi Insentif Pemungutan Pajak TA 2013……………...

8

Tabel 2.2

Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Berdasar Target………………….

9

Tabel 4.1

Perhitungan Denda Keterlambatan Kegiatan Penataan TMP………………

17

Tabel 4.2

Perhitungan Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Ponpes Al Ahsani

18

Tabel 5.1

Belanja Hibah Bansos yang terlambat dipertanggungjawabkan………….

23

Tabel 5.2

Rekapitulasi permasalahan terkait SPJ Hibah……………………………

24

Tabel 6.1

Desa yang belum menyampaikan SPJ ADD Tahap II tahun 2013……………………………………………………..…………………

33



iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Rincian Penggunaan Hasil Lelang Eks Tanah Bengkok Kelurahan Leksono Tahun 2013

Lampiran 3.1

Perhitungan Pekerjaan Jalan ATB Wonokerto – Tlogo

Lampiran 3.2

Perhitungan Pekerjaan Jalan HRS Wonokerto – Tlogo

Lampiran 3.3

Perhitungan Pekerjaan Jalan ATB Welahan – Binangun

Lampiran 5.1

Hibah yang Tidak Dicairkan Tahun 2013

Lampiran 5.2

Rekapitulasi SPJ Dekranasda

Lampiran 5.3

Rekapitulasi SPJ Dewan Pendidikan

Lampiran 5.4

Rekapitulasi SPJ PCNU

Lampiran 5.5

Rekapitulasi SPJ KONI

Lampiran 5.6

Rekapitulasi SPJ PKK

Lampiran 7.1

Rincian SPJ yang Tidak Lengkap

Lampiran 7.2

Rincian SPJ yang tidak Diyakini Kewajarannya

Lampiran 7.3

Rincian Perjalanan Dinas Ganda

Lampiran 7.4

Rincian SPJ Tanpa Bukti BBM



iv

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 28A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 28B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2014 tanggal 6 Mei 2014. Laporan tersebut disajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Hasil Lelang eks Tanah Bengkok Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp363.084.000,00; 2. Belanja Kegiatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah melebihi ketentuan sebesar Rp404.171.299,00; BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


v

3. Kelebihan Pembayaran Rp221.668.608,13;

atas

Pekerjaan

Fisik

pada

dua

SKPD

sebesar

4. Terdapat Denda Keterlambatan atas Kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang Belum disetorkan sebesar Rp44.345.130,50; 5. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Tertib; 6. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Belum Mempedomani Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2012; 7. Perjalanan Dinas di Kabupaten Wonosobo Belum Seluruhnya Mengacu Pada Peraturan Yang Berlaku. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo antara lain agar: 1.

a. Memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah, Lurah Leksono dan Lurah Sapuran untuk menghentikan penggunaan langsung dan selanjutnya segera menyetorkan penerimaan ke kas daerah; b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Bendahara Penerimaan Setda agar segera menyetorkan penerimaan sewa senilai Rp13.900.000,00 ke kas daerah; c. Memerintahkan Lurah Sapuran untuk memerintahkan penyimpan uang hasil lelang eks tanah bengkok agar menyetorkan hasil lelang sebesar Rp21.234.000,00 ke kas daerah; d. Memerintahkan Inspektorat Kabupaten Wonosobo untuk melakukan pemeriksaan atas hasil lelang eks tanah bengkok senilai Rp69.548.000,00 yang tidak jelas penggunaannya dan melaporkan hasilnya ke Bupati. 2. Memerintahkan Kepala DPPKAD supaya: a. Mematuhi ketentuan terkait Insentif Pemungutan Pajak Daerah; b. Menarik kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak sebesar Rp404.171.299,00 dari penerima insentif dan menyetorkannya ke kas daerah. 3.

4.

a. Memerintahkan Kepala DPU bersama-sama dengan PPKom untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp178.020.147,13 dengan menyetorkan ke Kas Daerah; b. Memerintahkan Lurah Kalianget untuk mengenakan kelebihan pembayaran sebesar Rp43.648.461,00 kepada CV MP dan menyetorkan ke Kas Daerah. a. Memerintahkan Kepala Disdikpora untuk mengenakan denda keterlambatan kepada CV. AB sebesar Rp9.838.750,00 dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah; b. Memerintahkan Kepala DPU untuk mengenakan denda keterlambatan kepada PT. DSCM sebesar Rp22.964.632,50, dan PT DA sebesar Rp1.102.500,00 dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah; c. Memerintahkan Lurah Kalianget untuk mengenakan denda keterlambatan kepada CV. BKU sebesar Rp10.439.248,00, dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah.



vi

5.

a. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan Bansos dan Hibah termasuk pemberian sangsi bagi penerima hibah yang tidak tertib; b. Memerintahkan Pengguna Anggaran agar lebih cermat dalam mengelola hibah dan bansos; c. Memerintahkan Bendahara pengeluaran SKPKD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD teknis lebih cermat dalam pengelolaan hibah dan bansos; d. Memerintahkan Kepala SKPD teknis untuk meminta penerima hibah agar melengkapi SPJ Pertanggungjawaban.

6. Memerintahkan Kepala Bapermasdes untuk lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dan meminta Kepala Desa yang bersangkutan untuk segera menyerahkan SPJ pertanggungjawaban ADD. 7. a. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk lebih memperhatikan ketentuan terkait belanja perjalanan dinas; b. Memerintahkan Kepala SKPD untuk memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar lebih memperhatikan ketentuan belanja perjalanan dinas; c. Memerintahkan Wakil Bupati dan Kepala DPPKAD untuk mengembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp2.050.000,00 dan Rp600.000,00; d. Kepala DPPKAD untuk memerintahkan staf Bidang Akuntansi dan Aset untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran uang saku kursus senilai Rp3.135.000,00 dengan menyetorkan ke kas daerah, dan memerintahkan staf DPPKAD yang melaksanakan perjalanan dinas tanpa melampirkan bukti transport riil untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke kasda senilai Rp7.300.000,00. Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 6 Mei 2014 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Penanggung Jawab Pemeriksaan,

M. Ali Asyhar, S.E., Ak. Akuntan, Register Negara D-15.154



1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran (TA) 2013 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak tujuh temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Hasil Lelang eks Tanah Bengkok Pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp363.084.000,00

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun Anggaran 2013 menganggarkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.680.240.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.667.988.350,00 atau 99,27%. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari retribusi jasa usaha.Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Sedangkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan atau bangunan, pemakaian ruangan-ruangan, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelusuran dokumen secara uji petik terhadap delapan SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan enam kelurahan pengelola retribusi kekayaan daerah diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat Penggunaan Langsung atas Penerimaan yang Berasal dari Pemakaian Aset Aula Gedung Adipura Kencana yang Disewakan Pada Pihak Ketiga senilai Rp10.258.000,00. Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Wonosobo mengelola kekayaan daerah berupa sewa Gedung Adipura, sewa indoor, sewa tanah bangunan KUD Kertek, Sewa tanah SPBU, sewa tanah Kledung dan RSPD. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Bendahara Penerimaan Setda pada saat pemeriksaan kas pada tanggal 5 Februari 2014 diketahui bahwa terdapat pendapatan dari sewa gedung Adipura Kencana yang diterima oleh bendahara penerimaan belum disetorkan ke kasda senilai Rp13.900.000,00. Penerimaan tersebut merupakan pembayaran sewa gedung baik uang muka maupun pelunasan yang telah dibayarkan mulai 27 April 2013 hingga 2 April 2014.Penerimaan sewa tersebut belum disetorkan ke kasda karena sewa gedung belum terlaksana.Uang sewa tersebut baru dicatat sebagai pendapatan dan disetor ke kasda saat sewa telah terlaksana. Bukti penerimaan hanya dicatat pada bonggol kuitansi dan akan dibuang saat sewa telah dilaksanakan.


2


Pada saat pemeriksaan kas dilakukan uang tunai yang berada dalam penguasaan bendahara penerimaan hanya sebesar Rp3.642.000,00. Sedangkan uang senilai Rp10.258.000,00 (Rp13.900.000,00 – Rp3.642.000,00) digunakan untuk operasional kegiatan Bagian Umum Setda Kabupaten Wonosobo yang ditunjukkan dengan bukti bon dinas sementara yang dirinci di tabel berikut ini: Tabel 1.1 Rekapitulasi Bon Dinas Sementara Bagian Umum Setda Kabupaten Wonosobo Januari 2014 Tanggal Bon

No

Uraian

1.

Pangkas ranting harian halaman Setda, pintu teras & listrik.

17-Jan-14

Nilai Bon(Rp) 2.000.000,00

2.

Bayar Telpon

22-Jan-14

3.550.000,00

3.

Operasional Rumah Dinas

13-Jan-14

4.000.000,00

4.

BBM untuk AA 950 JF & kebersihan

13-Jan-14

500.000,00

5.

LPG

6.

Nota kosong Bandeng Presto

88.000,00 120.000,00

JUMLAH

10.258.000,00

Alasan bendahara pengeluaran karena seluruh uang persediaan (UP) di Kabupaten Wonosobo TA 2014 sampai dengan tanggal pemeriksaan kas belum cair, sedangkan terdapat beberapa kegiatan yang harus segera dibayarkan. b.

Terdapat Penggunaan Langsung atas Penerimaan yang Berasal dari Hasil Lelang eks Tanah Bengkok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Kabupaten Wonosobo pada TA 2013 merealisasikan pendapatan yang berasal dari hasil lelang eks tanah bengkok sebesar Rp571.903.710,00 atau 78,45% dari total anggaran yaitu Rp729.000.000,00. Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Desa Bapermasdes diketahui bahwa proses lelang dilakukan di masing-masing kelurahan dengan membentuk Panitia Llelang. Panitia lelang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi Pemerintahan kelurahan dan kepala seksi/staf kecamatan yang ditunjuk. Hasil lelang diserahkan oleh pemenang lelang kepada Panitia Lelang, selanjutnya diserahkan kepada Kelurahan dan disetorkan ke Bendahara Penerimaan Bapermasdes sebagai SKPD yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa penggarapan Eks Tanah Bengkok. Selanjutnya Bendahara Penerimaan Bapermasdes menyetorkan hasil lelang ke kas daerah pada hari yang sama. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa terdapat enam kelurahan yang masih menunggak penyetoran hasil lelang eks tanah bengkok sehingga menimbulkan piutang di neraca sebesar Rp544.909.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.2 Rincian Piutang Hasil Lelang eks Tanah Bengkok 2013 No. 1.

SKPD Kelurahan Jaraksari


Tahun 2011

Nilai Piutang (Rp) 2.270.000,00

Jumlah Piutang per Kelurahan (Rp) 2.270.000,00


No.

SKPD

Tahun

Nilai Piutang (Rp)

3

Jumlah Piutang per Kelurahan (Rp)

2012

209.430.000,00

2013

232.700.000,00

2012

15.000.000,00

2013

31.559.000,00

Kelurahan Kejiwan

2013

5.000.000,00

5.000.000,00

5.

Kelurahan Pagerkukuh

2013

29.650.000,00

29.650.000,00

6.

Kelurahan Wadaslintang

2013

29.300.000,00

2.

Kelurahan Leksono

3.

Kelurahan Sapuran

4.

TOTAL PIUTANG

442.130.000,00 46.559.000,00

29.300.000,00 554.909.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas piutang dan pendapatan hasil lelang eks tanah bengkok diketahui bahwa terdapat pengelolaan pendapatan yang tidak sesuai ketentuan di dua Kelurahan yaitu: 1) Kelurahan Leksono Kelurahan Leksono melaksanakan lelang eks tanah bengkok pada Tahun 2012 untuk dua masa tanam, yaitu Tahun 2012 dan 2013. Nilai lelang eks tanah bengkok Kelurahan Leksono untuk satu tahun masa sewa yaitu Rp232.700.000,00 (total sewa per tahun). Hasil pemeriksaan atas penerimaan hasil lelang eks tanah bengkok menunjukkan bahwa pada Tahun 2013 Kelurahan Leksono tidak menyetorkan seluruh hasil lelang eks tanah bengkok senilai Rp232.700.000,00 ke Kas Daerah. Hasil lelang eks tanah bengkok tersebut telah diterima seluruhnya oleh Kelurahan Leksono dari pemenang lelang tanah. Dari hasil lelang tersebut, senilai Rp118.520.000,00 digunakan untuk melaksanakan kegiatan di Kelurahan Leksono dengan rincian di Lampiran 1.1 dan senilai Rp114.180.000,00 berada di rekening bendahara Kelurahan Leksono dan perangkat non-PNS. Menurut keterangan bendahara, sisa uang penerimaan senilai Rp114.180.000,00 akan segera disetorkan ke kasda setelah perhitungan oleh bendahara dan perangkat non-PNS terkait selesai. Pada tahun anggaran 2012, atas hasil lelang eks tanah bengkok Tahun 2012 telah menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Wonosobo dalam temuan Pemeriksaan Khusus/Kasus dengan Nomor Laporan 700/085/2013 tanggal 13 Maret 2013. Dalam temuan tersebut, dijelaskan bahwa Kelurahan Leksono hanya menyetorkan 10% dari nilai lelang tanah bengkok, yaitu Rp23.270.000,00 dan sisa uang lelang tersebut sebesar Rp209.430.000,00 tidak disetorkan ke Kasda. Dari uang yang tidak disetor tersebut, senilai Rp139.882.000,00 digunakan untuk pemberdayaan kelembagaan/ masyarakat dan pembangunan fisik/infrastruktur, sisanya senilai Rp69.548.000,00 telah digunakan langsung tetapi tidak jelas penggunaannya dan tidak ada pertanggungjawabannya karena uang tersebut dikuasai dan digunakan oleh Lurah sebelumnya. Atas temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan agar Kepala Bapermasdes Kabupaten Wonosobo memerintahkan Panitia Lelang garapan tanah eks bengkok Kelurahan Leksono untuk menyetorkan hasil lelang eks BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


4

tanah bengkok Kelurahan Leksono sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi atas rekomendasi tersebut Lurah Leksono menyatakan bahwa Kelurahan Leksono tidak dapat menyetorkan sisa hasil lelang eks tanah bengkok ke kasda karena telah habis digunakan untuk kegiatan Kelurahan Leksono dan Kelurahan Leksono menunggu adanya langkah penyelesaian dari Pemkab Wonosobo, terutama dari Bapermasdes dikarenakan hingga saat ini belum pernah ada himbauan atau tanggapan sebagai penyelesaian atas permasalahan lelang eks tanah bengkok tersebut. Pada Tahun 2014 Kelurahan Leksono telah menyetorkan sisa lelang eks tanah bengkok Tahun 2013 ke Kasda dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.3 Rincian Setoran Hasil Lelang Eks Tanah Bengkok Kelurahan Leksono Tahun 2013 No 1. 2. 3.

Tanggal 11 April 2014 21 April 2014 5 Mei 2014 Total

Jumlah (Rp) 43.600.000,00 15.580.000,00 55.000.000,00 114.180.000,00

Dari penjelasan di atas, hasil lelang eks tanah bengkok TA 2012 dan TA 2013 senilai total Rp465.400.000,00 di Kelurahan Leksono, senilai Rp258.402.000,00 (Rp139.882.000,00 + Rp118.520.000,00) digunakan langsung untuk melaksanakan kegiatan di Kelurahan Leksono, senilai Rp69.548.000,00 tidak jelas penggunaannya dan tidak ada pertanggungjawabannya, serta senilai Rp137.450.000,00 (Rp23.270.000,00 + Rp114.180.000,00) telah disetorkan ke Kasda. 2) Kelurahan Sapuran Kelurahan Sapuran melaksanakan lelang eks tanah bengkok pada Tahun 2012 untuk dua tahun sewa atas 23 blok tanah. Nilai total lelang eks tanah bengkok Kelurahan Sapuran pada Tahun 2012 sebesar Rp85.521.500,00. Sedangkan nilai total lelang eks tanah bengkok Tahun 2013 sebesar Rp89.675.000,00. Dari nilai total tersebut sampai dengan Tahun 2013 masih terdapat sewa eks tanah bengkok yang belum lunas dan dicatat sebagai piutang di Neraca 2013 dengan nilai total Rp46.559.000,00. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa dari nilai piutang tersebut sebenarnya telah diterima oleh bendahara lelang eks tanah bengkok senilai Rp21.234.000,00 yang belum disetor ke Kasda. Senilai Rp2.250.000,00 berupa uang kas tunai dan senilai Rp18.984.000,00 disimpan oleh staf penyimpan uang hasil lelang eks tanah bengkok Kelurahan Sapuran yang sebagian digunakan untuk keperluan pribadi. Menurut penjelasan staf kelurahan tersebut, uang hasil lelang akan disetorkan akhir April 2014. Uang tersebut belum disetorkan dengan alasan menunggu terselesaikannya seluruh pembayaran piutang lelang eks tanah bengkok.



5

Kondisi ini tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (6) yang menyebutkan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada : 1) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. 2) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD; 2) Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 122 pada: 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD; 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. e. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 27 September 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu: 1) Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan semua penerimaan pendapatan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; 2) Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat digunakan langsung. Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pemakaian kekayaan daerah pada gedung Adipura Kencana TA 2013 serta pembayaran hasil lelang eks tanah bengkok pada Kelurahan Leksono TA 2013 dan 2012 yang digunakan langsung senilai Rp268.660.000,00 (Rp10.258.000,00 +Rp118.520.000,00+ Rp139.882.000,00) dan yang belum disetor senilai Rp24.876.000,00 (Rp3.642.000,00+Rp21.234.000,00) tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo; b. Penerimaan daerah TA 2013 dan 2012 yang belum disetorkan senilai Rp24.876.000,00 dan penerimaan daerah yang digunakan langsung senilai Rp268.660.000,00 rawan untuk disalahgunakan; BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


6

c. Penerimaan lelang eks tanah bengkok Kelurahan Leksono TA 2012 senilai Rp69.548.000,00 tidak jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya. Permasalahan tersebut terjadi karena: a. Bendahara Penerimaan Setda Bagian Umum, penyimpan uang hasil lelang eks tanah bengkok Kelurahan Leksono dan Kelurahan Sapuran kurang memahami pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; b. Kepala Bagian Umum Setda, Lurah Leksono dan Lurah Sapuran tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan hasil lelang eks tanah bengkok secara memadai. Atas kondisi tersebut SKPD memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Sekretaris Daerah menyatakan bahwa penerimaan sebesar Rp13.900.000,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah berupa uang muka sewa Tahun 2014. Berdasarkan perhitungan, uang muka tidak disetorkan terlebih dahulu dikarenakan acara belum terlaksana sehingga penyetoran sekaligus dengan uang pelunasan untuk mempermudah entri data ke dalam aplikasi SIPKD. Sedangkan penggunaan dana sebesar Rp10.258.000,00 untuk pinjaman sementara guna mendukung operasional kegiatan di Bagian Umum dikarenakan uang persediaan (UP) tahun anggaran 2014 belum terealisasi dan sampai dengan posisi sekarang sudah dikembalikan dan sudah disetorkan ke kas daerah. b. Lurah Leksono menyatakan bahwa: 1) Lelang Tahun 2012 sejumlah Rp232.700.000,00 telah disetor ke Kasda 10% sejumlah Rp23.270.000,00 dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat/kelembagaan sebesar Rp139.882.000,00 (sesuai dengan bukti SPJ yang telah diperiksa). Sedangkan sisa sejumlah Rp69.548.000,00 yang digunakan pada waktu pemerintahan sebelumnya tidak bisa dicari bukti-buktinya karena pengelolaan keuangan waktu itu di kantor tidak ada arsipnya. 2) Lelang Tahun 2013 sejumlah Rp232.700.000,00 telah dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat/kelembagaan dan infrastruktur sebesar Rp118.520.000,00 (sesuai SPJ yang telah diperiksa) sedangkan sisanya sebesar Rp114.180.000,00 telah disetor ke Kasda sesuai bukti kuitansi terlampir. c. Lurah Sapuran menyatakan bahwa Kelurahan Sapuran telah melaksanakan lelang tanah Tahun 2012 sebanyak 23 blok sebesar Rp83.559.000,00 yang laku baru 19 blok, yang tiga blok belum mengingat harga penawarannya dibawah harga tahun lalu dan satu blok mengundurkan diri. Setelah diadakan peninjauan oleh Tim Kabupaten enam bulan berikutnya empat blok dilelang kembali dengan harga Rp3.925.000,00. Sehingga jumlah lelang Tahun 2012 sebesar Rp85.521.500,00 (Rp83.559.000,00 ditambah Rp1.962.500,00 atau setengah dari Rp3.925.000,00 karena sewanya enam bulan). Sedangkan nilai total lelang tanah eks bengkok 2013 sebesar Rp89.675.000,00 (Rp85.750.000,00 ditambah 4 blok hasil lelang susulan). Data yang



7

disampaikan waktu pemeriksaan merupakan data sebelum ada tambahan lelang). Dari hasil lelang eks tanah bengkok Tahun 2012 yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp15.000.000,00. Sedangkan hasil lelang eks tanah bengkok Tahun 2013 yang belum disetor sebesar Rp31.559.000,00. Jadi total hasil lelang tanah bengkok Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp46.559.000,00. Uang di Bendahara Lelang yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp18.984.000,00 dengan kesanggupan setor pada akhir April 2013 sehingga saat ini belum disetorkan, dan sanggup untuk menyetorkan uang tersebut pada tanggal 14 Mei 2014. Pada tanggal 28 April 2014 pemenang lelang yang belum melunasi sewa bengkok Tahun 2012 dan 2013 telah dipanggil ke kantor Kelurahan Sapuran untuk melunasi namun yang bersangkutan belum bisa melunasi dan sanggup melunasi besok tanggal 15 Mei 2014. d. Kepala Bapermasdes menyatakan bahwa masih terdapat Kepala Kelurahan yang belum memahami aturan pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan hasil lelang eks tanah bengkok secara memadai. Yang mana aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Penggarapan eks Tanah Bengkok Kabupaten Wonosobo. 1) Dalam Tim Fasilitasi lelang bertindak sebagai Ketua adalah Asisten Pemerintahan sedangkan Kepala Bapermasdes selaku Sekretaris. 2) Panitia Lelang terdiri dari kecamatan dan kelurahan, yang mempunyai tugas melaksanakan lelang sampai dengan menyetorkan uang ke Bapermasdes. 3) Sampai dengan Tahun 2013 Bapermasdes juga mendapatkan tugas penyetoran hasil lelang diakrenakan pada Bapermasdes terdapat Bendahara Penerimaan. 4) Bapermasdes sebagai Tim sudah berupaya maksimal dalam melaksanakan penagihan, dan dalam waktu 1x24 jam langsung disetor ke Kas Daerah, apabila terdapat kekurangan dalam penyetoran maka ada dua alternatif: a) Uang masih berada pada penyewa, atau b) Uang berada di Kelurahan yang telah menerima uang sewa dari penyewa. Sebagaimana keadaan Tahun 2014, lelang eks tanah bengkok yang notabene merupakan aset daerah sudah tidak berada di Bapermasdes. BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan kepada: a. Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah, Lurah Leksono dan Lurah Sapuran untuk menghentikan penggunaan langsung dan selanjutnya segera menyetorkan penerimaan ke kas daerah; b. Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Bendahara Penerimaan Setda agar segera menyetorkan penerimaan sewa senilai Rp13.900.000,00 ke kas daerah.



c.

8

Memerintahkan Lurah Sapuran untuk memerintahkan penyimpan uang hasil lelang eks tanah bengkok agar menyetorkan hasil lelang sebesar Rp21.234.000,00 ke kas daerah; Inspektorat Kabupaten Wonosobo untuk melakukan pemeriksaan atas hasil lelang eks tanah bengkok senilai Rp69.548.000,00 yang tidak jelas penggunaannya dan melaporkan hasilnya ke Bupati.

d.

2. Belanja Kegiatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Melebihi Ketentuan Sebesar Rp404.171.299,00 Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp16.061.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.416.352.676,00atau 164,47%. Sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dalam dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.292.500.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.061.671.299,00 yang dicairkan tiga kali dengan SP2D No.00560/LS/1.20.05 tanggal 3 Juni 2013 senilai Rp258.834.420,00; SP2D No.01144/LS/1.20.05 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp465.135.298,00 dan SP2D No.01144/LS/1.20.05 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp337.701.581,00. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa realisasi insentif pemungutan Pajak Daerah TA 2013 terdiri dari insentif Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dengan rincian di tabel bawah ini: Tabel 2.1 Perhitungan Realisasi Insentif Pemungutan Pajak TA 2013 Non PBB Uraian

1

Target per Triwulan (Rp) 2

PBB

Realisasi Pajak Daerah per % Triwulan (Rp) 3

4

Insentif (Rp)

Target per Triwulan (Rp)

5=3x4

6

Realisasi Pajak Daerah per % Triwulan (Rp) 7

8

Insentif (Rp)

Jumlah (Rp)

9=7x8

10

S.d. Juni 2012 (Tw II 2012)

2.740.000.000

S.d. September 2012 (Tw III 2012)

4.795.000.000 2.231.130.302 5%

111.556.515

111.556.515

S.d. Desember 2012 (Tw IV 2012)

6.850.000.000 2.945.558.101 5%

147.277.905

147.277.905

S.d. Maret 2013 (Tw I 2013)

1.370.000.000 2.361.473.167 5%

118.073.658 1.800.000.000

126.313.578 5%

6.315.679

124.389.337

S.d. Juni 2013 (Tw II 2013)

2.740.000.000

164.058.135 3.600.000.000 3.407.442.944 5%

176.687.826

340.745.961

6.300.000.000 6.754.031.614 5%

337.701.581

337.701.581

919.689.536 5%

S.d. September 2013 (Tw III 2013) JUMLAH

540.966.214

520.705.086 1.061.671.299

Sumber data: Perhitungan Realisasi Insentif Pemungutan Pajak oleh DPPKAD Wonosobo

Dari tabel diketahui bahwa perhitungan insentif pemungutan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan tetap direalisasikan walaupun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target.Sesuai ketentuan, seharusnya insentif pemungutan pajak ditetapkan nilainya dalam APBD maksimal adalah 5% dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


9

rencana penerimaan atau target penerimaan pajak daerah.Dan apabila dalam triwulan tersebut realisasi tidak mencapai target maka insentif di triwulan tersebut direalisasikan di triwulan yang telah mencapai target. Rincian dan perhitungan seharusnya insentif pemungutan pajak dijelaskan di tabel bawah ini: Tabel 2.2 Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Berdasar Target Non PBB Keterangan

1

PBB

Realisasi Pajak Realisasi Pajak Target per Target per Daerah per % INSENTIF (Rp) Daerah per % INSENTIF (Rp) Triwulan (Rp) Triwulan (Rp) Triwulan (Rp) Triwulan (Rp) 2

3

4

5=2x4

6

7

8

9=6x8

JUMLAH (Rp) 10

Triwulan II 2012

1.370.000.000

Triwulan III 2012

2.055.000.000 2.231.130.302 5%

102.750.000

102.750.000

Triwulan IV2012

2.055.000.000 2.945.558.101 5%

102.750.000

102.750.000

Triwulan I 2013(PBB dibayarkan di TW III)

1..370.000.000 2.361.473.167 5%

68.500.000 1.800.000.000

126.313.578 5%

90.000.000

158.500.000

Triwulan II 2013(Non PBB dibayarkan di TW IV jika TW III memenuhi target)

1..370.000.000

68.500.000 1.800.000.000 3.407.442.944 5%

90.000.000

158.500.000

919.689.536 5%

Triwulan III 2013

2.700.000.000 6.754.031.614 5% 342.500.000

135.000.000 315.000.000

Dari perhitungan di atas insentif pemungutan pajak yang seharusnya direalisasikan adalah senilai Rp657.500.000,00, sehingga terdapat insentif senilai Rp404.171.299,00 (Rp1.061.671.299,00 – Rp657.500.000,00) yang seharusnya tidak direalisasikan. Selain itu, realisasi pembayaran insentif Triwulan I dan II seharusnya dilaksanakan di Triwulan IV, karena realisasi pendapatan pajak daerah pada Triwulan I dan II tidak mencapai target triwulan yang bersangkutan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada: 1) Pasal 4 pada a) Ayat (1) yang menyatakan instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu; b) Ayat (3) yang menyatakan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya; c) Ayat (4) yang menyatakan dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan; d) Ayat (5) yang menyatakan dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. 2) Pasal 6 pada a) ayat (1) yang menyatakan besarnya insentif ditetapkan paling tinggi: huruf (a) 3% (tiga perseratus) untuk provinsi; dan huruf (b) 5% (lima BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

135.000.000 657.500.000


10

perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi. b) Ayat (2) yang menyatakan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan. b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 6 ayat (1) yang menyatakan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), jika penerimaan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan paling rendah telah mencapai: 1) 20% (dua puluh persen) sampai dengan Triwulan I; 2) 40% (empat puluh persen) sampai dengan Triwulan II; 3) 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan Triwulan III; 4) 100% (seratus persen) sampai dengan Triwulan IV. Kondisi ini mengakibatkan pembayaran insentif pemungutan pajak daerah membebani keuangan daerah senilai Rp404.171.299,00. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala DPPKAD tidak cermat dalam merealisasikan insentif pemungutan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini Kepala DPPKAD menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memberikan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan Kepala DPPKAD supaya: a. Mematuhi ketentuan terkait Insentif Pemungutan Pajak Daerah; b. Menarik kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak sebesar Rp404.171.299,00 dari penerima insentif dan menyetorkannya ke kas daerah.

3. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Fisik pada dua SKPD sebesar Rp221.668.608,13 Pada Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp273.356.065.216,00 dengan realisasi sebesar Rp138.195.097.852,00 atau 50,55%. Jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp221.925.283.692,00 dan realisasi sebesar Rp182.413.506.696,00 atau 82,20%. Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat kelebihan pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kelurahan Kalianget. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:



a.

11

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 mengalokasikan anggaran Belanja Modal Rp152.337.593.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp45.389.244.975,00 atau 29,80%. Dari jumlah tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp19.131.599.300,00. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik, diketahui kondisi sebagai berikut: 1) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Wonokerto – Tlogo Kecamatan Sukoharjo senilai Rp38.363.807,14 Pekerjaan peningkatan jalan Wonokerto - Tlogo Kecamatan Sukoharjo dilaksanakan oleh penyedia jasa CV SK sesuai kontrak Nomor 050/352/PU/2013 tanggal 21 September 2013 senilai Rp1.308.100.000,00 termasuk PPN. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak diterbitkan SPMK No. 050/361/PU/2013 tanggal 21 September 2013 s.d. 19 Desember 2013. Serah terima pertama pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 050/2078/DPU/2013 tanggal 21 November 2013. Pembayaran dilakukan dua kali melalui penerbitan SP2D No.02052/LS/1.03.01 tanggal 11 November 2013 sebesar Rp1.174.556.204 dan SP2D No.03851/LS/1.03.01 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp133.543.796,00. Pekerjaan yang dilaksanakan berupa pelapisan permukaan Asphalt Treated Base (ATB) dan Hot Rolled Sheet (HRS). Pekerjaan berupa ATB dipersyaratkan dengan tebal padat 5 cm dengan luas permukaan bervariasi di beberapa segmennya. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebutkan bahwa volume pekerjaan ATB 100% adalah sebesar 188,81 m³ dengan harga satuan ATB adalah Rp2.358.055,35 belum termasuk PPN. Sedangkan pekerjaan berupa pelapisan permukaan HRS dipersyaratkan dengan tebal padat 3 cm, panjang jalan 2.050 m dan lebar 4 m. Berdasarkan RAB dalam kontrak disebutkan bahwa volume pekerjaan lapis permukaan HRS 100% adalah sebesar 8.200 m² dengan harga satuan HRS adalah Rp78.458,82 belum termasuk PPN. Berdasarkan pemeriksaan fisik oleh BPK RI didampingi oleh PPTK, Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2014 diketahui sebagai berikut. a) Pemeriksaan fisik dengan menggunakan core drill pada pekerjaan pelapisan permukaan ATB sebanyak 11 titik mulai STA 0+100 s.d 1+850 menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik yang ketebalannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp14.549.201,51. Rincian perhitungan sebagaimana pada Lampiran 3.1. b) Pemeriksaan fisik dengan menggunakan core drill pada pekerjaan pelapisan permukaan HRS sebanyak 18 titik mulai STA 0+000 s.d. 2+050 menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik yang ketebalannya



12

tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Berdasarkan perhitungan kembali dengan menggunakan hasil pengujian lapangan diperoleh volume HRS yang terhampar adalah sebesar 7.896,47 m²,sementara menurut kontrak sebesar 8.200 m2, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 303,53 m² (8.200 m² − 7.896,47 m²) atau senilai Rp23.814.605,63 (303,53 m² x Rp78.458,82). Rincian perhitungan sebagaimana pada Lampiran 3.2. 2) Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jalan Welahan – Binangun Kecamatan Watumalang senilai Rp139.656.339,99 Pekerjaan peningkatan jalan Welahan – Binangun Kecamatan Watumalang dilaksanakan oleh penyedia jasa CV WI sesuai kontrak Nomor 050/350/PU/2013 tanggal 23 September 2013 dan dilakukan addendum dengan kontrak nomor 050/1848/2013 tanggal 16 Oktober 2013 senilai Rp1.086.128.000,00 termasuk PPN. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak diterbitkan SPMK No. 050/359/PU/2013 tanggal 23 September 2013 s.d 21 Desember 2013. Pembayaran dilakukan melalui penerbitan SP2D Nomor 03044/LS/1.03.01 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp1.086.128.000,00. Pekerjaan yang dilaksanakan berupa pelapisan permukaan Asphalt Treated Base (ATB) dengan tebal padat yang dipersyaratkan sebesar 5 cm dengan panjang 1.725 m dan lebar 4 m. Berdasarkan back up data dalam kontrak disebutkan bahwa volume pekerjaan pelapisan permukaan ATB 100% adalah sebesar 345 m³ dengan harga satuan Rp2.297.735,11 per m3 belum termasuk PPN. Pemeriksaan fisik oleh BPK RI dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 dengan mengacu pada kontrak, serta didampingi oleh PPTK, Pelaksana, Konsultan Pengawas dan Inspektorat. Dari pemeriksaan fisik dengan menggunakan core drill sebanyak 10 titik pada pekerjaan pelapisan ATB mulai STA 0+000 sampai dengan STA 1+725 diketahui terdapat beberapa titik yang lebar dan ketebalannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Berdasarkan perhitungan kembali dengan menggunakan hasil pengujian lapangan diperoleh volume ATB yang terhampar adalah sebesar 284,22 m³,sementara menurut kontrak sebesar 345 m3, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 60,78 m³ (345 m³ − 284,22 m³) atau senilai Rp139.656.339,99 (60,78 m³ x Rp2.297.735,11). Rincian perhitungannya sebagaimana pada Lampiran 3.3. b. Kelurahan Kalianget Pada Tahun Anggaran 2013,Kelurahan Kalianget menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp841.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp835.937.487,00 atau 99,32%. Realisasi belanja tersebut antara lain digunakan untuk Belanja Yang Diserahkan pada Masyarakat berupa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Air Bersih Masjid Al Huda Kalianget.



13

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh PT MP sesuai dengan Dokumen Kontrak No.050/113/2013 tanggal 24 September 2013. Nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp193.623.000,00, selama 60 hari kalender mulai dilaksanakan tanggal 24 September 2013 s.d. 22 Nopember 2013. Pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No.050/131.a/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan dinyatakan bahwa spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan hasil kerja telah mencapai 100%. Pekerjaan telah lunas dibayar sesuai dengan SP2D No.02748/LS/1.20/36 tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp193.623.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 4 Februari 2014 yang dilakukan oleh tim pemeriksa, Lurah Kalianget, dan penyedia jasa atas pekerjaan tersebut diketahui bahwa atas pekerjaan pemasangan pipa PVC 3” hanya terpasang sebesar 461,7 m sementara menurut kontrak seharusnya sebesar 1.074 m, sehingga terdapat kekurangan volume sebesar 612,3m (1.074 m – 461,7 m) atau senilai Rp43.648.461,00 (612,3 m xharga satuan pipa PVC 3” per meter sebesar Rp71.286,07).

Kondisi ini tidak sesuai dengan: a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 pada: 1) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan pada butir e yaitu mengendalikan pelaksanaan kontrak; 2) Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: pada huruf (a) melakukan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 3) Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak. 4) Lampiran III: Tata cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Bagian C.2. Pelaksanaan Kontrak, huruf (i) yang menyatakan pembayaran prestasi pekerjaan, 1) c)pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan; b. Dokumen pengadaan konstruksi untuk pekerjaan jalan Wonokerto – Tlogo pada Spesifikasi Umum Bab 6.6 Lapis Tipis Aspal Beton HRS menyatakan bahwa: 1) Poin 6.6.1 (2) Toleransi Ukuran menyatakan: tebal terpasang rata-rata harus sama dengan atau lebih tebal dari tebal nominal rencana. Tidak boleh ada satu titikpun dengan ketebalan HRS padat kurang dari 90% tebal rencana. Akan tetapi tebal rencana dapat disesuaikan menurut



2)

3)

14

kebutuhan di lapangan atas keputusan Direksi Teknik serta diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis. Poin 6.6.6 (Cara Pengukuran Pekerjaan) menyatakan: ketebalan HRS yang harus diukur untuk pembayaran harus tebal rencana dipadatkan sebagaimana ditentukan atau diperintahkan oleh Direksi Teknik secara tertulis. Volume untuk pembayaran adalah luas diukur dikalikan dengan tebal HRS terpasang. Dalam kejadian bahwa tebal HRS terpasang padat adalah kurang dari tebal rencana, penyesuaian akan dibuat dengan menggunakan suatu volume yang diperbaiki yang sama dengan: Tebal diukur rata-rata sebenarnya Luas diukur sebenarnya Tebal rencana Bab 6.6.7 (Dasar Pembayaran): menyatakan antara lain bahwa volume yang ditentukan sebagaimana diberikan di atas akan dibayar per satuan pengukuran pada harga yang dimasukkan dalam Daftar Penawaran. Untuk memasang Lataston (HRS) diukur berdasarkan meter persegi.

c. Surat Perjanjian Kerja masing-masing.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp221.668.608,13 (Rp38.363.807,14+ Rp139.656.339,99 +Rp43.648.461,00). . Permasalahan tersebut terjadi karena: a. PPKom dan Konsultan Pengawas tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kontraktor; b. PPTK tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal; c. PPHP kurang cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Atas permasalahan tersebut Kepala SKPD memberikan tanggapan sebagai berikut : a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan: 1) Peningkatan jalan Wonokerto – Tlogo Kecamatan Sukoharjo dalam rencana pelaksanaan HRS dihampar dengan panjang 2.050 m x 4 m. dalam realisasi dipasang 2.100 m x 4 m. sehingga tambahan 50 m x 4 m mohon untuk bisa dihitung karena secara administrasi sudah dimasukkan dalam back up data. Hasil core drill awal yang dilaksanakan untuk persyaratan PHO mohon bisa diperhitungkan dan sebagai pembanding hasil core drill yang dilaksanakan bersama BPK. Sedangkan kondisi topografi pada ruas Jalan Wonokerto – Tlogo yang naik turun dan banyak tikungan menyebabkan screed asphalt finisher tidak bisa sepenuhnya menghampar sesuai ketebalan rencana, sehingga dari 18 titik core HRS didapat 12 titik yang melebihi ketebalan rencana dan 6 titik di bawah tebal rencana. Dari 11 titik core ATB didapat 7 titik yang melebihi ketebalan rencana dan 4 titik di bawah tebal rencana.



15

Untuk pengiriman ATB dan HRS kami juga melakukan cross check dengan tiket aspal yang diterima konsultan pengawas setiap pengiriman dilapangan (volume ATB sesuai kontrak adalah 188,81 m3 = 424,82 ton, volume tiket adalah 426,41 ton dan volume HRS adalah 8.200 m2 = 546,67 ton, volume tiket = 555,26 ton. 2) Peningkatan Jalan Welahan – Binangun Kecamatan Watumalang dalam rencana pelaksanaan ATB dihampar dengan panjang 1.725 m x 4 m dalam realisasi dipasang 1.814 m x 4 m sehingga tambahan 89 m x 4 m mohon untuk bisa dihitung karena secara administrasi sudah dimasukkan dalam back up data. Hasil core drill awal yang dilaksanakan untuk persyaratan PHO mohon bisa diperhitungkan dan sebagai pembanding hasil core drill yang dilaksanakan bersama BPK. Selain itu kondisi topografi pada ruas jalan Welahan – Binangun yang naik turun banyak tikungan menyebabkan screed asphalt finisher tidak bisa sepenuhnya menghampar sesuai dengan ketebalan rencana. Sehingga dari 10 titik core ATB didapat 4 titik yang melebihi ketebalan rencana dan 6 titik dibawah tebal rencana. Untuk pengiriman ATB kami juga melakukan cross check dengan tiket aspal yang diterima konsultan pengawas setiap pengiriman di lapangan (Volume ATB sesuai kontrak adalah 345 m3 = 776,25 ton, volume tiket adalah 777,45 ton). Faktor yang lain adalah intensitas hujan yang cukup tinggi dan putaran roda asphalt finisher menyebabkan LPA yang sudah siap hampar menjadi nyepon dan terangkat meskipun sudah dilakukan perbaikan beberapa kali sehingga menyebabkan adanya titik-titik dengan ketebalan kurang dari 5 cm. Dan juga ketidaksabaran pengguna jalan memaksa pembukaan jalan (open traffic) dilakukan segera setelah pemadatan selesai. Hal ini juga menyebabkan LPA naik terkena beban karena aspal belum benar-benar dingin. 3) Lurah Kalianget menanggapi bahwa terjadi kekurangan dalam volume dikarenakan alat ukur yang digunakan dan petugas yang berbeda. Selain itu kesanggupan dari pihak rekanan untuk kelebihan perhitungan hanya sebesar Rp20.000.000,00.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan kepada: a. Kepala DPU bersama-sama dengan PPKom untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp178.020.147,13 dengan menyetorkan ke Kas Daerah; b. Lurah Kalianget untuk mengenakan kelebihan pembayaran sebesar Rp43.648.461,00 kepada CV MP dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah.



16

4. Terdapat Denda Keterlambatan atas Kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang Belum disetorkan sebesar Rp44.345.130,50

Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp273.356.065.216,00 dengan realisasi sebesar Rp138.195.097.852,00atau 50,55%, dan menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp221.925.283.692,00 dengan realisasi sebesar Rp182.413.506.696,00 atau 82,20.%. Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat kegiatan yang belum selesai tepat waktu sesuai kontrak sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp64.457.157.150,00 dan direalisasikan sebesar Rp55.487.454.250,00 atau 86,08%. Dari jumlah tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Mebeler SD sebesar Rp196.775.000,00. Pengadaan mebeler untuk SD dilaksanakan oleh CV AB sebagai penyedia jasa sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No 050/002.a/Meubel/2013 tanggal 11 November 2013. Nilai kontrak sebesar Rp196.775.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK nomor 050/03.a/Meubel/2013 tanggal 11 November 2013 sampai dengan 10 Desember 2013. Pekerjaan telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan No.050/2852/asp.p/2013 tanggal 11 Desember 2013. Pembayaran 100% telah dilakukan berdasarkan SP2D Nomor 03841/LS/1.01.01 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp196.775.000,00. Pelaksanaan pengadaan meubelair tersebut digunakan untuk 10 SD yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan hasil pekerjaan diserahterimakan sampai di tempat lokasi SD sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ada di kontrak. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Berita Acara Pemeriksaaan Lapangan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tanggal 11 Desember 2013 diketahui bahwa PPHP hanya memeriksa hasil pekerjaan di gudang penyedia jasa dan tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan sampai lokasi SD. Selain itukonfirmasi dengan Kepala Sekolah dan bukti tanda terima yang disampaikan diketahui bahwa pengiriman mebeler mengalami keterlambatan. Tanggal pengiriman meubelair sampai dengan lokasi bervariasi antara tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan 30 Januari 2014. Sesuai dengan perjanjian, denda keterlambatan dikenakan sebesar 1‰ (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Sehingga sanksi denda keterlambatan yang belum dikenakan minimal sebesar Rp9.838.750,00 (1‰ x Rp196.775.000,00 x 50 hari) b. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pekerjaan Umum menganggarkan Modal sebesar Rp152.337.593.900,00 dan merealisasikannya Rp45.389.244.975,00 (29,80%). Selain itu DPU juga menganggarkan Barang sebesar Rp14.851.249.000,00 dan merealisasikannya BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Belanja sebesar Belanja sebesar

17


Rp12.675.705.690,00 (85,35%). Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penyelesaian kegiatan diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan berikut: 1) Penataan Taman Makam Pahlawan Kegiatan Penataan TMP dilaksanakan oleh PT DSCM Banjarnegara sesuai dengan kontrak No.050/4038/CK.3/DPU/2013 tanggal 28 September 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.259.450.000,00. Sesuai kontrak pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam waktu 90 hari mulai tanggal 28 September 2013 s.d. 26 Desember 2013. Pekerjaan tersebut kemudian diamandemen sesuai dengan Kontrak Amandemen II No.050/5351/DPU/2013 pada tanggal 2 Desember 2013 denganadanya penambahan pekerjaan. Total nilai kontrak setelah tambahan pekerjaan adalah Rp2.483.370.000,00. Pekerjaan telah dibayar sesuai SP2D nomor 01822/LS/1.03.01/2013 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp429.295.500,00, SP2D No.02505/LS/1.03.1 tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp1.001.880.450,00 dan SP2D No.04051.LS/1.03.01 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp1.052.194.050,00. Hasil pekerjaan telah diperiksa oleh Panitia penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No.050/1070/2013 pada tanggal 24 Desember 2013 dan dinyatakan bahwa antara lain hasil kerja telah mencapai 100% dan pekerjaan dalam keadaan baik. Hasil pemeriksaan fisik terhadap penyelesaian kegiatan oleh Tim Pemeriksa, PPTK dan penyedia jasa tanggal 27 Januari 2014 diketahui pekerjaan tersebut belum seluruhnya diselesaikan. Berdasarkan syarat-syarat Umum Kontrak, pekerjaan yang belum selesai sesuai waktu yang telah disepakati akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari harga kontrak atau nilai yang belum diselesaikan. Jumlah denda yang seharusnya dibayar adalah sebesar minimal Rp22.964.632,50 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1 Perhitungan Denda Keterlambatan Kegiatan Penataan TMP No

Pekerjaan Belum Selesai

2.

Pekerjaan Pembangunan dinding relief dan gerbang depan pembangunan papan nama pahlawan

3. 4.

1.

Nilai pekerjaan (Rp) 383.150.311,56

Denda Hari 32

Nilai Denda (Rp) 12.260.809,97

230.127.686,75

32

7.364.085,98

Rehab rumah penjaga

83.956.247,23

32

2.686.599,91

Pembangunan shelter

20.410.519,93

32

653.136,64

Jumlah

717.644.765,47

22.964.632,50

2) Perencanaan Teknis One Roof Goverment Kegiatan Perencanaan Teknis One Roof Goverment dilaksanakan oleh PT DAS dengan kontrak No.050/098/2013 tanggal 25 Oktober 2013. Nilai pekerjaan sebesar Rp534.820.000,00. Sesuai dengan kontrak perjanjian pekerjaan tersebut dilaksanakandalam waktu 60 hari mulai tanggal 25 Oktober 2013 dan selesai pada tanggal 23 Desember 2013. Pekerjaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


18

tersebut telah dibayar sebesar Rp534.820.000,00 sesuai dengan SP2D No.03946/LS/1.03.01 tanggal 30 Desember 2013. Hasil pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 23 Desember 2013 dan dinyatakan pekerjaan telah selesai dengan baik sesuai ketentuan dan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan. Hasil pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut pada tanggal 4 Pebruari 2014 yang dilakukan oleh Tim BPK dan PPTK diketahui terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan yaitu Maket. Maket tersebut diserahkan ke DPU pada tanggal 10 Februari 2014. Berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak, pekerjaan yang belum selesai sesuai waktu yang telah disepakati akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari harga kontrak atau nilai yang belum diselesaikan. Jumlah denda keterlambatan yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp1.102.500,00 (49 hari xRp22.500.000,00 x 1/1000).

c. Kelurahan Kalianget Pada Tahun 2013 Kelurahan Kalianget menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp841.700.000,00 dan merealisasikannya sebesar Rp835.937.487,00 (99,32%). Anggaran dan realisasi belanja tersebut antara lain digunakan untuk Belanja Yang Diserahkan pada Masyarakat berupa kegiatan Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Al Ahsani. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV BKU sesuai dengan kontrak No. 050/114.a/2013 tanggal 10 Oktober 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp484.260.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 75 hari kalender mulai tanggal 10 Oktober sampai 23 Desember 2013. Pekerjaan tersebut telah dibayar dengan SP2D No.03830/LS/1.20.36 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp484.260.000,00. Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 28 Januari 2014 diketahui terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan. Berdasarkan Syarat-syarat Umum Kontrak, pekerjaan yang belum selesai sesuai waktu yang telah disepakati akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari harga kontrak atau nilai yang belum diselesaikan. Jumlah denda keterlambatan yang seharusnya dibayar adalah minimal sebesar Rp10.439.248,41 (36 hari xRp289.979.122,40 x 1/1000) dengan rincian di bawah ini: Tabel 4.2 Perhitungan Denda Keterlambatan Pembangunan Gedung Ponpes Al Ahsani No.

Pekerjaan Belum Selesai

Nilai pekerjaan (Rp)

Denda Hari

Nilai Denda(Rp)

1.

Pekerjaan Dinding

273.347.018,60

36

9.840.492,67

2.

Pekerjaan plafon

10.137.754,00

36

364.959,14

3.

Pekerjaan Listrik

6.494.350,00

36

233.797,60

Jumlah


289.979.122,40

10.439.248,41


19

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: 1) Pasal 10 yang menyatakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang huruf e: melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran"; 2) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK; 3) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup: a) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 4) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 5) Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; 6) Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pada: 1) Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain pada butir e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; 2) Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: huruf a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. c. Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak 1) No.050/002.a/Meubel/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengadaan meubelair untuk SD pada poin Denda dan Sanksi yang menyatakan pekerjaan yang belum selesai sesuai waktu yang telah disepakati akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari harga kontrak; 2) No.050/4038/CK.3/DPU/2013 tanggal 28 September 2013 tentang Kegiatan Penataan TMP pada SSUK yang menyatakan pekerjaan yang belum selesai sesuai waktu yang telah disepakati akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari harga kontrak atau nilai yang belum diselesaikan;



20

3) No.050/098/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Kegiatan Perencanaan Teknis One Roof Government pada SSUK yang menyatakan pekerjaan yang belum selesai sesuai waktu yang telah disepakati akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari harga kontrak atau nilai yang belum diselesaikan; 4) No 050/114.a/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang kegiatan Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Al Ahsani pada SSUK yang menyatakan pekerjaan yang belum selesai sesuai waktu yang telah disepakati akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan atau maksimal 5% dari harga kontrak atau nilai yang belum diselesaikan. Kondisi tesebut mengakibatkan: a. Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak dapat segera memanfaatkan hasil kegiatan belanja secara tepat waktu; b. Terdapat denda yang belum dikenakan senilai minimal Rp44.345.130,91 (Rp9.838.750,00+ Rp22.964.632,50+ Rp1.102.500,00 + Rp10.439.248,41). Permasalahan tersebut terjadi karena: a. PPHP Kegiatan Pengadaan Mebeler SD, Penataan TMP, Perencanaan Teknis One Roof Government dan Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Al Ahsani tidak cermat dalam memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. b. PPKom Kegiatan Pengadaan Mebeler SD, Penataan TMP, Perencanaan Teknis One Roof Government dan Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Al Ahsani tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia jasa; c. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lurah Kalianget belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan penge ndalian pelaksanaan pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut Kepala SKPD yang terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyatakan sepakat dengan hasil temuan BPK atas pengadaan meubelair SD sebesar Rp9.838.750,00 dan akan menindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas daerah. b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan: 1) Atas keterlambatan pekerjaan kegiatan TMP karena terjadi amandemen kontrak II dengan penambahan nilai kontrak antara lain digunakan untuk penambahan volume pekerjaan pasangan lapisan marmer Italy yang semula 3,05 m2 menjadi 48m2 sesuai luas bidang yang direncanakan untuk papan nama pahlawan. Keputusan dilaksanakan amandemen kontrak II meski pada akhir tahun anggaran dengan pertimbangan bahwa apabila pekerjaan tidak dilaksanakan atau ditunda pelaksanaan dengan anggaran tahun berikutnya BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


21

maka tidak efisien karena harus dilakukan proses pengadaan barang jasa kembali serta tidak dapat dimanfaatkannya TMP dan dalam waktu secepatnya. Pada saat pemeriksaan serah terima pekerjaan (PHO) marmer beserta tulisan grafir sudah tersedia dan terpasang sebagian di lokasi pekerjaan namun masih terdapat kesalahan teknis pemasangan. Sehubungan dengan kondisi akhir Tahun Anggaran 2013 yang tidak memungkinkan lagi dilakukan tambahan jangka waktu maka disepakati oleh PPHP, PPK, dan Pelaksanan Pekerjaan untuk dipasang dalam masa pemeliharaan namun hal tersebut tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan. Terdapat perbedaan ketentuan denda dalam dokumen kontrak antara Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) dengan SPMK yaitu denda keterlambatan pada SPP berbunyi “Penyedia jasa diwajibkan membayar denda keterlambatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1 permil dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan” sedangkan pada SPMK berbunyi “Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak”. Terhadap pekerjaan penataan TMP terjadinya keterlambatan tidak sepenuhnya menjadi kelalaian penyedia jasa dikarenakan pekerjaan yang belum selesai yaitu pekerjaan pasangan lapis batu marmer Italy sebesar Rp74.699.280,00 adalah pekerjaan tambahan yang tertuang dalam amandemen kontrak II namun tidak memungkinkan diikuti dengan penambahan waktu yang cukup bagi penyedia jasa dikarenakan akhir tahun anggaran. Sehingga dengan kondisi tersebut adanya keberatan dari Penyedia Jasa untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp86.633.280,00. Apabila harus dikenakan denda keterlambatan mohon dapat dihitung denda sebesar 1/1000 terhadap nilai bagian pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan yaitu sebesar Rp2.390.376,00 (32 hari x Rp74.699.280 x 1/1000). 2) Pada tanggal 23 Desember 2013 pekerjaan perencanaan One Roof Government telah diserahterimakan 100% dan telah diterima oleh pihak PPKom yang terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh PPHP dan dinyatakan lengkap dan selesai 100% (produk perencanaan yang berupa buku-buku, CD, dan Maket one roof government). Khusus untuk maket, sebenarnya telah sesuai 100% tetapi dalam penyimpanan benda/maket tersebut ada kerusakan dikarenakan penyimpanan yang kurang tertib, dan tidak ada tempat untuk penyimpanan yang khusus. Kerusakan tersebut oleh PPKom dibebankan kepada penyedia jasa untuk memperbaiki, maka pada saat dilakukan pemeriksaan tim BPK pada tanggal 4 Februari 2014 maket tersebut belum bisa dislesaikan perbaikan oleh penyedia jasa, sehingga bukan terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan tetapi perbaikan karena ada kerusakan yang disebabkan oleh pihak pengguna. c. Lurah Kalianget menanggapi bahwa terjadi keterlambatan dalam mengerjakan pembangunan Gedung Pondok Al Ahsani disebabkan oleh: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


22

1) Waktu yang tersedia dengan kondisi umur beton harus ada jeda minimal 28 hari; 2) Menunggu keadaan tembok benar-benar kering baru dilaksanakan pengecatan; 3) Pada pelaksanaan pekerjaan terjadi curah hujan cukup tinggi; 4) Dari pihak rekanan denda keterlambatan hanya sanggup Rp15.000.000,00.

Atas tanggapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, BPK RI menyatakan bahwa: a. Atas pekerjaan Penataan Taman Makam Pahlawan tidak terdapat dokumen tertulis yang menunjukkan adanya kesepakatan oleh PPHP, PPK, dan Pelaksanan Pekerjaan untuk pekerjaan pemasangan papan nama pahlawan dalam masa pemeliharaan sehingga pernyataan pihak DPU tersebut tidak didukung dengan bukti. b. Atas pekerjaan Perencanaan Teknis One Roof Government tidak diperoleh bukti tertulis yang menyatakan adanya permintaan perbaikan atas maket yang sudah diterima oleh PPKom kepada pihak penyedia jasa. BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan kepada: a. Kepala Disdikpora untuk mengenakan denda keterlambatan kepada CV. AB sebesar Rp9.838.750,00 dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah; b. Kepala DPU untuk mengenakan denda keterlambatan kepada PT. DSCM sebesar Rp22.964.632,50, dan PT DA sebesar Rp1.102.500,00 dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah; c. Lurah Kalianget untuk mengenakan denda keterlambatan kepada CV. BKU sebesar Rp10.439.248,41, dan menyetorkan hasilnya ke Kas Daerah. Atas permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga telah melakukan penyetoran ke kas daerah senilai Rp9.840.000,00 pada tanggal 21 Mei 2014.

5. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Tertib

Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp23.340.277.968,00 dengan realisasi sebesar Rp13.327.887.710,00 atau 51,10%. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menganggarkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.111.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.023.599.946,00 atau 97,19%. Penyaluran Belanja Hibah dilaksanakan melalui delapan SKPD teknis, yaitu Bapermasdes, Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda), Bagian Kesra Setda, Disdikpora, Kantor Kesbangpolinmas, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Koperasi dan UMKM, sedangkan Belanja Bantuan Sosial melalui empat SKPD teknis yaitu Kantor Kesbangpolinmas, Dinas Sosial, Bagian Kesra Setda, dan Dinas Kesehatan (Dinkes). BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


23

Berdasarkan uji petik penerima hibah dan bansos pada 10 SKPD teknis tersebut diketahui beberapa hal sebagai berikut: a. Bantuan hibah dan bantuan sosial yang telah ditetapkan melalui APBD dan APBDP namun tidak dicairkan pada Tahun 2013 Belanja hibah dan bansos dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan harus ditetapkan melalui APBD maupun APBDP. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Bendahara pengeluaran pembantu SKPD teknis diketahui bahwa terdapat 15 kelompok/organisasi/ormas penerima hibah yang tidak mencairkan Belanja Hibah sebesar Rp8.971.277.968,00. Selain itu terdapat dua panti asuhan yang diampu oleh Dinsos yang tidak mencairkan Belanja Bansos dengan total nilai Rp11.000.000,00 karena panti asuhan tersebut sudah tidak ada. Hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD Teknis diketahui bahwa bantuan hibah dan bantuan sosial tersebut tidak dicairkan karena penetapan penerima hibah tersebut dilakukan melalui APBD-P yang baru disahkan pada 30 Oktober 2013.SKPD teknis tidak mampu menyelesaikan verifikasi untuk meyakini keberadaan pemohon bantuan dan kelengkapan pencairan (NPHD dan dokumen pendukung lainnya), sebelum batas waktu pencairan dikarenakan banyaknya proposal. Jumlah seluruh Belanja Hibah dan Bansos yang tidak dicairkan Tahun 2013 adalah Rp9.033.277.000,00 (rincian di Lampiran 5.1). b. Sebanyak 45 penerima hibah dan bansos yang terlambat menyampaikan pertanggungjawaban Berdasarkan uji petik diketahui bahwa terdapat 45 penerima belanja hibah dan Bansos yang terlambat mempertanggungjawabkan Belanja Hibah dan Bansos yang diterimanya, yaitu di tabel berikut: Tabel 5.1 Belanja Hibah Bansos yang terlambat dipertanggungjawabkan No.

SKPD Teknis

Realisasi(Rp)

Blm SPJ (Rp)

Jml Pihak Penerima

Persen

9 pihak

49,33%

7 Organisasi

59,37%

1.

DIKPORA

4.473.164.700,00

2.206.600.000,00

2.

BAGIAN UMUM SETDA

1.499.000.000,00

890.000.000,00

3.

DPU

121.250.000,00

121.250.000,00

20 LKM

100,00%

4.

KESBANGPOLINMAS

642.500,000,00

450.000.000,00

5 Ormas

70,04%

5.

DINSOS (Panti Asuhan/Rehabilitasi)

99.000.000,00

18.500.000.00

4 Panti/Orsos

18,69%

3.686.350.000,00

45 penerima

TOTAL

Nilai realisasi tersebut sudah dikurangkan dengan nilai bantuan yang akan diterimakan Tahun 2013 namun tidak dicairkan. Selain itu tidak semua konfirmasi tertulis yang disampaikan secara uji petik kepada penerima bantuan dikembalikan.Untuk penerima hibah dikirimkan 26 konfirmasi tertulis dan 18 penerima mengirimkan balasan konfirmasi.Sedangkan untuk penerima bansos dikirimkan 22 konfirmasi dan 13 penerima yang mengirimkan balasan konfirmasi. Terdapat pula 4 penerima bansos yang mengirimkan balasan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


24

konfirmasi namun tidak mencantumkan tanggal SPJ maupun nomor kontak yang bisa dihubungi, sehingga daftar diatas merupakan jumlah minimal penerima bantuan yang belum terlambat menyampaikan SPJ sebesar Rp3.686.350.000,00. Dari jumlah yang terlambat tersebut diketahui terdapat tiga organisasi yang belum menyerahkan SPJ Tahap I namun anggaran untuk hibah Tahap II sudah dicairkan, yaitu Dewan Pendidikan, KNPI dan Dekranasda. Hal ini dilakukan karena waktu pencairan Tahap II sudah mendekati akhir tahun anggaran, sehingga dilakukan percepatan pencairan. Bendahara Pengeluaran SKPKD menyatakan bahwa saat penyusunan SPP-SPM bantuan Tahap II tersebut tidak memegang SPJ fisik untuk belanja hibah tahap I karena dianggap SPJ tersebut telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bagian Umum Setda. c. SPJ hibah yang tidak lengkap dan tidak sesuai peruntukannya Hasil pemeriksaan terhadap penerima hibah Kabupaten Wonosobo TA 2013 secara uji petik terhadap tujuh penerima hibah yang belum menggunakan dana yang diterima, penggunaan dana tidak sesuai proposal, pertanggungjawabannya tidak lengkap, dan belum menyampaikan pertanggungjawaban tahap II, yaitu sebagai berikut. Tabel 5.2 Rekapitulasi permasalahan terkait SPJ Hibah No.

Uraian

Penerima

a.

SPJ yang belum dibayar

1. Dekranas

b.

Penggunaan belanja tidak sesuai dengan proposal pengajuan

2. Dewan Pendidikan

c.

SPJ Tidak dilengkapi bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan

3. PCNU 4. Dekranas

SPJ Tahap II belum disampaikan

55.205.000,00 300.000,00

6. PKK

66.377.000,00

7. Dewan Pendidikan

18.050.000,00

TOTAL

55.205.000,00 5.700.000,00

11.750.000,00 228.635.000,00

9. Pramuka

Jumlah (Rp)

5.400.000,00

5. KONI

8. PCNU d.

Nilai (Rp)

340.277.000,00

15.465.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00 551.182.000,00

Penjelasan tabel tersebut adalah sebagai berikut 1) Pada Tahun 2013 Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Wonosobo menerima hibah sebesar Rp250.000.000,00. Pada saat dilakukan konfirmasi tanggal 10 Februari 2014, SPJ tahap I dan Tahap II belum selesai disusun dan belum diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu meskipun seluruh bantuan telah dicairkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat sisa uang di rekening Dekranasda senilai Rp55.205.000,00 yang merupakan anggaran kegiatan yang belum dibayarkan oleh Bendahara Dekranasda. Beberapa kegiatan seperti uang saku perjalanan dinas, dekorasi, honor telah dilaksanakan namun belum dilakukan pembayaran. Sedangkan untuk pengadaan seragam yang telah dibuatkan SPJ belum dibayar karena pekerjaan belum selesai dilaksanakan. Selain itu terdapat pula terdapat SPJ yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


25

sebesar Rp11.750.000,00. Total SPJ belum dibayar dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp66.955.000,00 atau 26,78% dari total hibah yang diterima. Rincian sebagaimana dalam Lampiran 5.2. 2) Dewan Pendidikan menerima hibah Tahun 2013 sebesar Rp100.000.000,00. Pada saat dilakukan konfirmasi tanggal 11 Februari 2014 SPJ tahap I dan Tahap II belum selesai disusun dan belum diserahkan kepada Bendahara pengeluaran pembantu meskipun seluruh bantuan telah dicairkan. Berdasarkan pemeriksaan SPJ diketahui terdapat belanja yang dibayarkan namun tidak dicantumkan dalam proposal pengajuan bantuan yaitu belanja pemeliharaan gedung dan kantor, belanja advertorial/iklan di Koran Wonosobo Ekspress serta belanja pemeliharaan meubelair senilai Rp5.400.000,00. Terdapat pula terdapat SPJ yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan sebesar Rp18.050.000,00. Total pengeluaran tersebut sebesar Rp23.450.000,00 atau 23,45% dari total hibah yang diterima. Rincian sebagaimana dalam Lampiran 5.3. 3) Hibah yang diterima PCNU Tahun 2013 adalah Rp380.000.000,00. Pada saat dilakukan konfirmasi tanggal 10 Februari 2014 SPJ tahap I dan Tahap II diserahkan kepada Bendahara pengeluaran pembantu tanggal 7 Pebruari 2014. Berdasarkan pemeriksaan SPJ diketahui PCNU melakukan pembelian tanah menggunakan dana hibah tersebut senilai Rp330.000.000,00 (masingmasing dibayarkan Rp165.000.000,00 setiap tahap pencairan). Namun hingga batas pemeriksaan berakhir PCNU tidak dapat menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah tersebut, hanya terdapat kuitansi pembayaran. Selain itu terdapat belanja yang dibayarkan namun tidak dicantumkan dalam proposal pengajuan bantuan yaitu belanja iklan di Tabloid Taman Plaza senilai Rp300.000,00 dan SPJ yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan sebesar Rp15.465.000,00. Total pengeluaran tersebut sebesar Rp15.765.000,00 atau 4,15% dari total hibah yang diterima. Rincian sebagaimana dalam Lampiran 5.4. 4) Pada Tahun 2013 Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kabupaten Wonosobo menerima hibah sebesar Rp550.000.000,00. Hibah tersebut digunakan untuk kegiatan organisasi KONI, biaya operasional cabang olahraga (cabor), biaya Porprov dan Penca Porprov, serta biaya Pra Porprov. Bantuan yang diberikan kepada masing-masing cabor dilakukan dengan pengajuan proposal yang kemudian diverifikasi oleh tim Sembilan (pimpinan dan pengurus KONI) untuk ditentukan besar bantuan yang diberikan. SPJ pemberian bantuan operasional pada cabor tersebut berupa tanda terima dari pengurus KONI kepada pengurus masing-masing cabor dan tidak diberikan kewajiban untuk menyampaikan SPJ pengeluaran. Berdasarkan pemeriksaan SPJ diketahui bahwa pengeluaran yang dilakukan KONI tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan sebesar Rp228.635.000,00 atau 41,57% dari total hibah yang diterima. Rincian sebagaimana dalam Lampiran 5.5. 5) Hibah Kabupaten Wonosobo diberikan kepada PKK pada Tahun 2013 sebesar Rp475.000.000,00. Bantuan tersebut dicairkan dalam tiga tahap, yaitu: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


26

a) Tahap I dicairkan tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp200.000.000,00 b) Tahap II dicairkan tanggal 16 November 2013 sebesar Rp200.000.000,00 c) Tahap III dicairkan tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp75.000.000,00 Saat dilakukan konfirmasi tanggal 10 Februari 2014 diketahui bahwa SPJ Tahap II dan II belum disampaikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda. Berdasarkan pemeriksaan atas SPJ Tahap I, diketahui bahwa terdapat SPJ yang tidak dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan, minimal sebesar Rp66.337.000,00 atau 33,19% dari hibah Tahap I yang diterima. Rincian sebagaimana dalam Lampiran 5.6. 6) Pramuka menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 sebesar Rp200.000.000,00 yang dicairkan dalam 2 tahap: a) Tahap I dicairkan tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp50.000.000,00 b) Tahap II dicairkan tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp150.000.000,00 Hingga selesainya pemeriksaan, SPJ tahap II belum disampaikan kepada Tim Pemeriksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran SKPKD, SPJ disampaikan oleh penerima hibah dan bansos kepada SKPD teknis.Bendahara pengeluaran SKPKD hanya merekap angka untuk mencocokkan antara angka kuitansi SPJ dengan total SP2D yang dikeluarkan untuk pencairan bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan. d. Pengajuan hibah melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Daerah tidak tertib Pada Tahun 2013 Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mengelola hibah yang dianggarkan sebesar Rp6.834.200.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen terdapat belanja hibah yang tidak direalisasikan senilai Rp3.151.000.000,00, terdiri atas: 1) Bantuan Olah Raga Masyarakat dengan total nilai Rp1.106.000.000,00 2) Bantuan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dengan nilai total Rp705.000.000,00 3) Bantuan Sarana Peribadatan dengan nilai total sebesar Rp1.340.000.000,00 Hal tersebut terkait dengan keterbatasan waktu untuk melakukan verifikasi dan penyiapan dokumen kelengkapan SPJ.Pengajuan bantuan hibah melalui Kesra dilakukan dengan pengajuan proposal sebelum ditetapkan melalui APBD. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pengelola hibah di Bagian Kesra, proposal penerima hibah yang ditetapkan pada APBD Tahun 2013 mulai diterimapada Tahun 2011, 2012, dan 2013. Hal ini karena keterbatasan anggaran sehingga proposal bagi pihak yang belum dapat diberikan bantuan pada penetapan APBD 2013 akan dianggarkan kembali pada Tahun 2013. Demikian juga bagi penerima hibah yang telah ditetapkan pada APBD 2013 namun belum dapat dicairkan maka dianggarkan kembali pada APBD 2014 sebagai penerima hibah.



27

Penyusunan daftar penerima hibah tersebut dilakukan oleh Bagian Kesra dengan menggunakan proposal yang telah diterima, meskipun proposal tersebut disampaikan kepada Bagian Kesra untuk mengajukan bantuan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa dilakukan perbaruan/perbaikan. Format proposal yang diajukan juga tidak seragam sehingga beberapa proposal tidak mencantumkan RAB, tidak mencantumkan panitia, dan beberapa belum mendapatkan persetujuan/diketahui oleh Lurah/Kepala Desa. BPK telah meminta data rekapitulasi atas proposal pengajuan hibah yang telah dimasukkan sebagai daftar penerima hibah Tahun 2014 dengan menggunakan proposal tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga berakhirnya pemeriksaan data tersebut belum diserahkan oleh pihak Bagian Kesra Setda.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo nomor 44 Tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo pada: a. Pasal 28 pada: 1) Ayat (1) yang menyatakan tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran: a) Meneliti kelengkapan dokumen permohonan dana dari KPA atau pihak penerima hibah; b) Menyalurkan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau pihak penerima hibah; 2) Ayat (2) yang menyatakan tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran: a) Meneliti kelengkapan dokumen dari penerima hibah; b) Mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala DPPKAD selaku pengguna anggaran; c) Meneliti, memverifikasi dan bertanggungjawab atas kebenaran penggunaan hibah dan kelengkapan SPJ dari penerima hibah. 3) Ayat (3) yang menyatakan tugas dan tanggungjawab Penerima Dana Hibah: a) Mengajukan permohonan dana kepada Bupati lewat Kuasa Pengguna Anggaran dibuat rangkap 4 (empat) b) Mengunakan dana yang diterima sesuai dengan pengajuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Menyampaikan pertanggungjawaban pengggunaan dana kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Kelengkapan laporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial dari penerima hibah adalah: (1) Untuk nilai sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah): (a) Kuitansi dinas, (b) Bukti belanja/pembayaran yang sah. (2) Untuk nilai diatas Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah): (a) Surat pengantar; (b) Buku kas umum organisasi; (c) Kuitansi dinas; (d) Bukti belanja/pembayaran yang sah beserta dokumen pendukung. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


28

b. Pasal 32 pada ayat (6) yang menyatakan mekanisme pencairan bantuan sosial dengan nilai diatas RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dua tahap dengan perincian tahap pertama 50% (lima puluh persen) dan tahap kedua 50% (lima puluh persen), setelah ada pertanggungjawaban pelaksanaan tahap pertama. c. Pasal 34 pada 1) Ayat (1) yang menyatakan tugas dan tanggungjawab Pengguna Anggaran: a) Meneliti kelengkapan dokumen permohonan dana dari KPA atau pihak penerima bantuan sosial; b) Menyalurkan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau pihak penerima bantuan sosial; c) Menandatangani SPM. 2) Ayat (2) yang menyatakan tugas dan tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran: a) Meneliti kelengkapan dokumen dari penerima bantuan sosial; b) Meneliti, memverifikasi dan bertanggungjawab atas kebenaran penggunaan bantuan sosial dan kelengkapan SPJ dari penerima bantuan sosial. 3) Ayat (3) yang menyatakan tugas dan tanggungjawaban Penerima Dana Bantuan Sosial: a) Mengajukan permohonan dana kepada Bupati lewat Kuasa Pengguna Anggaran dibuat rangkap 4 (empat): b) Mengunakan dana yang diterima sesuai dengan pengajuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Menyampaikan pertanggungjawaban pengggunaan dana kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Kelengkapan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dari penerima hibah adalah: (1) Untuk nilai sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah):(a) Kuitansi dinas, (b) Bukti belanja/pembayaran yang sah (2) Untuk nilai diatas Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah):(a) Surat pengantar; (b) Buku kas umum organisasi; (c) Kuitansi dinas; (d) Bukti belanja/pembayaran yang sah beserta dokumen pendukung. d. Pasal 38 1) Ayat (1) yang menyatakan penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 2) Ayat (2) yang menyatakan pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a) Laporan penggunaan hibah; b) Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.



29

3) Ayat (3) yang menyatakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. e. Pasal 44 pada: 1) Ayat (1) yang menyatakan penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. 2) Ayat (2) yang menyatakan pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: (a) Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; (b) Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan (c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. 3) Ayat (3) yang menyatakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati dengan ketentuan: (a) Untuk laporan tiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnta pada tahun anggaran berkenaan; (b) Untuk laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan, kecuali ditentukanlain oleh peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan: a. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan realisasi belanja hibah dan bansos; b. Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak mempunyai dasar evaluasi penetapan anggaran bansos dan hibah tahun berikutnya. Hal tersebut disebabkan: a. Kuasa Pengguna Anggaran tidak cermat dalam melaksanakan pengelolaan Hibah dan Bansos; b. Bendahara pengeluaran SKPKD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD Teknis terkait tidak melaksanakan pengelolaan hibah dan bansos sesuai pedoman yang ada; c. Penetapan hibah dan bansos pada APBD-P mendekati akhir tahun sehingga proses verifikasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal; d. Penerima hibah dan bansos tidak memahami pedoman pemberian hibah dan bansos.



30

Atas permasalahan tersebut Kepala SKPD memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa bantuan sosial untuk Panti Asuhan Darul Mafas Kebrengan Bumirejo sebesar Rp5.000.000,00 dan Panti Asuhan As-Shodiqin Kebondalem Mojotengah sebesar Rp6.000.000,00 tidak dicairkan karena: 1) Untuk Panti Asuhan Darul Mafas Kebrengan Bumirejo (a) Pengurus (Ibu Chakimatul Faizah) pernah diundang saat Pelatihan Manajemen Organisasi Sosial sekaligus untuk melengkapi persyaratan administrasi bantuan sosial tidak hadir karena sudah bukan pengurus lagi dan penggantinya belum diketahui. (b) SIOP Panti Asuhan tidak bersedia memperpanjang kembali karena adanya peralihan anak asuh yang dulunya sebagian anak panti dan anak pondok pesantren, karena yang anak panti sudah pada lulus sehingga tinggal anak-anak pondok pesantrennya saja, sehingga kegiatannya sekarang adalah kegiatan anak pondok pesantren. (c) Setiap diundang pertemuan giliran paguyuban panti se-Wonosobo selalu tidak menghadiri dengan alasan sudah tidak mengelola panti. 2) Untuk Panti Asuhan As-Shodiqin Kebondalem Mojotengah Karena kesibukan ketua dan pengurus lainnya serta mencari sukarelawan pengganti pengurus belum mendapatkan sehingga beralih dari penanganan anak asuh dalam panti penjadi penanganan anak melalui panti seperti pengiriman anak terlantar/anak putus sekolah ke Panti Sosial di Tawangmangu, di Ungaran dan di Semarang. b. Kepala Kantor Kesbangpolinmas menyatakan bahwa: 1) Hasil pemeriksaan tentang SPJ hibah dan bansos, dari realisasi Rp642.500.000,00 dan belum SPJ Rp450.000.000,00 (hasil pemeriksaan per 10 Februari 2014) sedangkan data yang sudah masuk ke Kantor Kesbangpolinmas per 5 Mei 2014 hanya terdapat kekurangan dari SAR Kabupaten Rp25.000.000,00 dan SAR Jogonegoro Rp25.000.000,00 (dalam proses penagihan). 2) Untuk sertifikat pembelian tanah oleh PCNU, sudah kami sampaikan ke pengurus dan dijawab masih dalam proses pensertifikatan, sedangkan SPJ yang belum lengkap sebesar Rp15.765.000,00 akan kami sampaikan ke pihak terkait. c. Sekretaris Daerah menyatakan bahwa: 1) Organisasi semi pemerintah yang masuk dalam penetapan penerima hibah tetapi tidak mencairkan dana hibah dikarenakan organisasi tersebut tidak mengajukan proposal bantuan melalui bagian umum. Kami telah menghubungi pengurus tersebut, yang bersangkutan memang tidak akan mencairkan dana dimaksud. 2) Tiga organisasi yang belum mengirimkan SPJ pada saat pemeriksaan BPK (6 Februari 2014) yaitu Dewan Pendidikan, Dekranasda, dan KNPI. Namun pada tanggal 7 Februari 2014 KNPI mengirimkan SPJ lengkap. 3) Terdapat SPJ hibah yang tidak lengkap dan tidak sesuai peruntukannya a) Dekranasda



31

(1) Untuk SPJ yang belum dibayar sudah kami bayarkan dengan bukti kami sampaikan terlampir. (2) Untuk SPj bukti yang tidak lengkap sudah kami lengkapi dengan bukti-bukti kami sampaikan terlampir. b) Dewan Pendidikan (1) SPJ Tahap I dan II pada saat pemeriksaan sedang proses penyelesaian (2) Adapun pembelanjaan yang tidak tercantum dalam proposal terjadi karena: (a) Ada pergantian kepengurusan Dewan Pendidikan pada tanggal 13 Maret 2013, adapun proposal pertama disusun oleh pengurus lama. (b) Pengurus baru membuat proposal susulan menyesuaikan anggaran yang diterima (tidak jauh menyimpang dari SPJ), termasuk item pemeliharaan gedung dan kantor, belanja advertorial/iklan di Koran Wonosobo Ekspress, dan belanja meubelair sudah dicantumkan dalam proposal susulan (terlampir) (3) Terkait biaya Transportasi Dewan Pendidikan 17 orang yang dimaksud adalah honor anggota dewan pendidikan pengurus lama (17 orang) periode 2008-2013 senilai Rp12.750.000,00 (sebagaimana terlampir) namun di bukti penerimaan dan SPJ yang ditandatangani pengurus lama tertulis biaya transportasi. Atas keteledoran ini kami sampaikan maaf dan tidak akan terulang lagi. (4) Terkait bukti pembelian barang kamera dan alat presentasi (proyektor benQ Ms502 seharga Rp5.675.000,00 dan screen tripod 70’ seharga Rp825.000,00 sesuai kuitansi yang kami terima. (5) Adapun terkait bukti belanja paket sumbangan untuk GOPTKI dan Lomba Blog Dharma Wanita Persatuan, kami menyadari belum adan bukti cap pada nota pengeluaran Dewan Pendidikan dan akan kami lengkapi. c) KONI (1) Dasar pengeluaran bantuan adalah pengajuan proposal dari masingmasing Cabor sudah kami kirimkan kepada BPK. (2) Kelengkapan SPJ bantuan dari masing-masing cabor belum masuk ke Bendahara sampai dengan hari ini. (3) Kami akan melengkapi penggunaan dana bantuan dari masingmasing cabor. d) PKK SPJ akan segera kami lengkapi. e) Pramuka Pramuka menerima bantuan hibah dariPemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 sebesar Rp200.000.000,00 yang dicairkan dalam 2 tahap: a) Tahap I dicairkan tanggal 1 Oktoebr 2013 sebesar Rp50.000.000,00 b) Tahap II dicairkan tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp150.000.000,00 Hingga selesai pemeriksaan SPJ tahap II belum disampaikan kepada Tim Pemeriksa. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


32

d. Kepala DPPKAD menyatakan untuk memenuhi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan beberapa kegiatan terkait perihal tersebut, yaitu: 1) Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran SKPKD, Bendahara pengeluaran pembantu SKPD Teknis dan Penerima Bantuan Hibah dan Bansos. 2) Menetapkan dasar evaluasi penetapan anggaran hibah dan bansos tahun berikutnya. 3) Memaksimalkan proses verifikasi penerima hibah dan bansos pada APBD-P (a) Anggaran hibah untuk Tim Penyelesaian konflik sebesar Rp60.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran: Kabag Hukum Setda Kabupaten Wonosobo menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. Setelah dibahas oleh TAPD dan Banggar DPRD dan disetujui maka DPPKAD memasukkannya dalam APBD TA 2013. Anggaran tersebut tidak dicairkan karena pada Tahun 2013 tidak ada konflik yang harus diselesaikan secara hukum. (b) Anggaran hibah untuk Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebesar Rp50.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran: IBI menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. Setelah dibahas oleh TAPD dan Banggar DPRD dan disetujui maka DPPKAD memasukkannya dalam APBD TA 2013. BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar: a. Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan Bansos dan Hibah termasuk pemberian sangsi bagi penerima hibah yang tidak tertib; b. Memerintahkan Pengguna Anggaran agar lebih cermat dalam mengelola hibah dan bansos; c. Memerintahkan kepada Bendahara pengeluaran SKPKD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD teknis lebih cermat dalam pengelolaan hibah dan bansos; d. Memerintahkan kepada Kepala SKPD teknis untuk meminta penerima hibah agar melengkapi SPJ Pertanggungjawaban.

6. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Mempedomani Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2012

Belum

Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp55.956.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp49.362.126.320 atau 88,22%. Dari nilai realisasi tersebut BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


33

diantaranya sebesar Rp26.958.347.120,00 digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD).Alokasi Dana Desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD. Bantuan keuangan berupa ADD ini bertujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan keuangan ADD harus memenuhi ketentuan bahwa 30% digunakan untuk belanja operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% nya digunakan untuk belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan ADD dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat oleh Kepala Desa. Tim tersebutberasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, perwakilan RT/RW serta perwakilan kelompok masyarakat miskin, perempuan dan pemuda. Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo No.143/79/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang penetapan ADD dijelaskan bahwa penetapan besaran ADD Tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp27.000.000.000,00 yang dibagi untuk 236 desa dalam 15 kecamatan.Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan penyaluran ADD oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) dan pertanggungjawabannya oleh Desa penerima ADD diketahui permasalahan sebagai berikut: a. Satu desa yaitu Desa Sikunang Kecamatan Kejajar belum menyampaikan SPJ penggunaan dana ADD tahap I Tahun 2013. Hasil konfirmasi dengan Kepala Desa Sikunang diketahui bahwa pencairan ADD tahap I sebesar Rp62.479.320,00 tanggal 12 Juni 2013 digunakan untuk membayar utang ke BPR BKK sebesar Rp57.000.000,00 dimana utang tersebut sebelumnya untuk menutup pajak PBB pada bulan Mei 2013.Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa untuk melaksanakan kegiatan ADD yang sudah direncanakan melalui musyawarah desa, Kepala Desa Sikunang menggunakan uang pribadi, sehingga bila masyarakat melunasi hutang PBB secara bertahap maka langsung dibayarkan kepada Kepala Desa yang diketahui Bendahara Desa Sikunang. Sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir, kegiatan ADD tahap ITahun 2013 yang sudah dilaksanakanbelum dipertanggungjawabkan dan terdapat kegiatan fisik pembuatan saluran air yang belum dilaksanakan. b. Terdapat 41 desa yang terlambat menyampaikan SPJ kegiatan ADD tahap II Tahun 2013 yang seharusnya dikirim kepada Bupati setelah diverifikasi Tim Pendamping Kecamatan paling lambat tanggal yang ditentukan yaitu tanggal 10 Januari 2014. Sampai dengan pemeriksaan berakhir atas 41 desa tersebut terdapat 12 desa belum menyerahkan SPJ ADD tahap II Tahun 2013 yaitu sebagai berikut. Tabel 6.1 Desa yang belum menyampaikanSPJ ADD Tahap II Tahun 2013 No.

Desa

Kecamatan

Nilai (Rp)

1.

Mergosari

Sukoharjo

46.943.600,00

2.

Kalikarung

Kalibawang

53.729.320,00

3.

Tegalsari

Garung

50.098.960,00



No.

Desa

Kecamatan

34

Nilai (Rp)

4.

Sumberejo

Wadaslintang

45.849.320,00

5.

Plunjaran

Wadaslintang

42.517.320,00

6.

Trimulyo

Wadaslintang

49.530.040,00

7.

Candi

Selomerto

40.624.320,00

8.

Adiwarno

Selomerto

43.509.680,00

9.

Ngadimulyo

Selomerto

49.366.560,00

10.

Rejosari

Kalikajar

43.549.880,00

11.

Purwojiwo

Kalikajar

43.119.640,00

12.

Durensawit

Leksono

40.151.080,00

Jumlah

548.989.720,00

Berdasarkan Keputusan Bupati No.143/79/2013 tersebut terdapat sanksi apabila terlambat menyampaikan permohonan ADD maupun SPJ antara lain: a. Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap I kepada Bupati lebih dari bulan Juni tahun berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 15%; b. Desa yang mengajukan permohonan pencairan ADD Tahap II kepada Bupati lebih dari bulan Oktober tahun berjalan, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 15%; c. Desa yang mengirimkan SPJ ADD Tahap II lebih dari tanggal 10 Januari tahun berikutnya, dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 5%; d. Desa yang sama sekali tidak mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati dikenai sanksi pengurangan jumlah ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 40%. Sedangkan sanksi berupa pengurangan besarnya alokasi ADD tiap desa sebagai akibat keterlambatan penyampaian SPJ Tahap I maupun II Tahun 2013 sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 143/70/2014 tentang penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2014.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo pada Laporan dan pertanggungjawaban Pasal 70 pada: a. Ayat (1) yang menyatakan Pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD kepada Bupati sesuai tahapan pencairannya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban; b. Ayat (2) yang menyatakan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan; c. Ayat (3) yang menyatakan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan: 1) Foto pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



35

2) Berita acara penyerahan kegiatan dari Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala Desa; 3) Berita acara dan daftar hadir musyawarah desa dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan ADD. d. Ayat (4) yang menyatakan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahap II dikirim kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Kondisi tersebut mengakibatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan ADD belum dapat dievaluasi. Permasalahan tersebut terjadi karena: a. Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak melaksanakan tugasnya dengan optimal. b. Kepala Desa tidak melakukan pengawasan secara optimal; c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan PPTK belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.

Atas kondisi tersebut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa: a. Peraturan Bupati Wonosobo tentang pedoman pengelolaan ADD sudah diupayakan maksimal oleh tim untuk mengamankan anggaran dan pengelola, namun pada kenyataannya masih ada desa yang belum sesuai ketetntuan; b. Tim telah berupaya agar bisa efektif dalam mendampingi desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan akan tetapi banyaknya desa yaitu 236 desa membuat tim belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan. c. Pembinaan sudah dibagi menjadi 2 tim yaitu Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten. Tim Pendamping Kecamatan telah melaksanakan pendampingan ke desa rata-rata 2 kali dalam setahun, sedangkan tim kabupaten dalam setahun hanya menjangkau 35 desa. Hal ini dirasa sangat kurang dimana desa perlu mendapat pendampingan yang intensif dan terus menerus. Apalagi keadaan di desa sangat komplek dengan berbagai karakter kepala desa dan perangkat. d. Sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh BPD sebagai Badan Permusyarawatan Desa dan Inspektorat. Hal ini menjadi kendala karena di beberapa desa, BPD masih belum berfungsi secara optimal. Sedangkan Inspektorat dalam setahun hanya bisa menjangkau beberapa desa sehingga tidak semua desa diawasi dengan optimal.

BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan kepada Kepala Bapermasdes untuk lebih meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dan meminta Kepala Desa yang bersangkutan untuk segera menyerahkan SPJ pertanggungjawaban ADD.



36

7. Perjalanan Dinas di Kabupaten Wonosobo Belum Seluruhnya Mengacu Pada Peraturan Yang Berlaku

Pada Tahun Anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp221.925.283.692,00 dengan realisasi sebesar Rp182.413.506.696,00 atau 82,20%.Dari realisasi tersebut, diantaranya untuk perjalanan dinas sebesar Rp12.610.207.343,00. Pelaksanaan perjalanan dinas tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 yang mengatur komponen perjalanan dinas berupa uang makan dan uang saku, transport lokal, biaya transport serta biaya penginapan yang dibayarkan secara lumpsum.Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013 yang mengatur komponen perjalanan dinas terdiri dari uang harian yang dibayarkan lumpsum, sementara biaya transport dan biaya penginapan yang dibayarkan secara at cost. Peraturan Bupati tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013. Berdasarkan uji petik pelaksanaan perjalanan dinas pada empat SKPD yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, DPPKAD dan Inspektorat diketahui beberapa hal sebagai berikut: a.

SPJ perjalanan dinas yang tidak lengkap dan tidak tertib Dalam melaksanakan perjalanan dinas setiap pegawai harus dilengkapi dengan surat tugas, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), lampiran SPPD serta menyampaikan bukti perjalanan dinas berupa biaya transport dan penginapan sesuai biaya riil yang dibayarkan oleh pelaksana perjalanan dinas. Untuk menunjukkan perjalanan dinas tersebut benar-benar dilakukan, maka lampiran SPPD dimintakan pengesahan kepada pihak yang dituju dengan dibubuhkan tandatangan pejabat setempat, stempel dinas, nama, NIP serta jabatan penandatangan lampiran tersebut. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik, diketahui bahwa terdapat SPJ perjalanan dinas yang tidak dilengkapi dengan kelengkapan pengesahan lampiran SPPD baik yang tidak bertandatangan, tidak dituliskan nama, NIP dan jabatan penandatangan.Rincian SPJ tidak lengkap sebagaimana dalam Lampiran 7.1. Selain itu, hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap SPJ perjalanan dinas, terdapat SPJ senilai Rp 22.924.400,00 yang bukti pendukungnya tidak tertib dan tidak konsisten diantaranya yaitu: 1) Laporan disusun mendahului pelaksanaan perjalanan dinas; 2) Tanggal penugasan pada surat tugas, SPPD dan laporan yang disampaikan berbeda (tidak konsisten); 3) Terdapat lampiran SPPD yang menggunakan stempel fotokopian; 4) Terdapat SPJ perjalanan dinas tanpa ST dan SPPD;



37

5) Stempel yang dibubuhkan oleh tempat tujuan berbeda dengan tempat tujuan yang tercantum dalam surat tugas dan SPPD. Rincian SPJ yang tidak tertib dan tidak konsisten dirinci dalam Lampiran 7.2. b. Perjalanan dinas ganda Perjalanan dinas harus didasarkan pada surat tugas dan SPPD perjalanan dinas. Sesuai peraturan yang ada, uang harian dihitung sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas. Namun terdapat perjalanandinas yang dilakukan pada tanggal yang bersamaan dan dibayarkan ganda. Pada Sekretariat Daerah, terdapat perjalanan dinas ganda yang dilakukan pada hari yang sama dengan dua surat tugas ke Jakarta tanggal 1-3 Desember 2013 serta 3-5 Desember 2013. Perjalanan dinas tanggal 3 Desember 2013 dibayarkan dua kali sebesar Rp2.050.000,00 (Rp16.516.200,00-Rp14.466.200,00). Sedangkan pada DPPKAD terdapat perjalanan dinas yang surat tugas, SPPD dan SPJ sama namun diSPJkan dua kali, yaitu perjalanan dinas ke Magelang tanggal 22 Juli 2013. SPJ pertama senilai Rp700.000,00 sedangkan SPJ kedua sebesar Rp600.000,00. Rincian terdapat pada Lampiran 7.3. c. Pembayaran uang saku kursus melebihi ketentuan Terdapat pembayaran kursus keuangan daerah ke kampus UGM Yogyakarta yang dilakukan oleh seorang staf Bidang Akuntansi dan Aset Daerah selama 19 hari (17 Juni – 6 Juli 2013) yang dibayarkan dengan uang saku perjalanan dinas sebesar Rp4.275.000,00 (19 hari x Rp225.000,00), sementara uang saku yang seharusnya dibayarkan adalah 19 hari x Rp60.000,00 = Rp1.140.000,00, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp3.135.000,00. Berdasarkan wawancara dengan Staf Seksi Penelitian Dokumen, khususnya yang menangani verifikasi kelengkapan SPP, SPM dan SPJ di DPPKAD, diketahui bahwa mekanisme yang dilaksanakan adalah pemeriksaan kesesuaian SPJ dengan SPP dan SPM. Sedangkan untuk kelengkapan dokumen verifikasinya diserahkan kepada PPK SKPD sehingga staf Seksi Penelitian Dokumentasi hanya melakukan koreksi sekilas. d. Pembayaran biaya transport tanpa didukung bukti riil (at cost) Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap SPJ perjalanan dinas pada DPPKAD diketahui bahwa terdapat minimal tiga format SPPD yang berbeda selama Tahun 2013 yang digunakan pada DPPKAD. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf DPPKAD Bagian Umum yang bertugas menyusun Surat Tugas dan SPPD bagi pelaksana perjalanan dinas, perbedaan tersebut menurut bendahara dikarenakan belum adanya format yang baku dalam penyusunan SPPD yang terkait peraturan Menteri Keuangan yang dicantumkan maupun format lampiran SPPD. Bendahara pengeluaran DPPKAD selama ini menerima seluruh format surat tugas maupun SPPD yang disampaikan dalam SPJ. Untuk SPJ transport, apabila bukti transportasi perjalanan dinas tidak disampaikan atau tidak dapat dibuktikan pada saat SPJ, maka Bendahara Pengeluaran DPPKAD menghitung berdasarkan harga kewajaran atau menghitung jarak perjalanan dinas dengan dasar 1 liter bensin untuk perjalanan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


38

5 kilometer tanpa ada bukti riil pengeluaran. Berdasarkan bukti SPJ perjalanan dinas diketahui pula bahwa perjalanan dinas mulai 1 April 2013 masih dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012. SPJ sebesar Rp7.300.000,00 yang disampaikan pelaksana perjalanan dinas tidak seluruhnya dilengkapi bukti pengeluaran riil terutama bukti transportasi/BBM dan penginapan. Rincian terdapat pada Lampiran 7.4.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Bagian Hal-Hal Lainnya Poin 10 menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. c. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2013. Pada Lampiran Perbup Wonosobo Nomor 12 Tahun 2013 angka I.B. mengenai Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan: 1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu: a) Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD; b) Tingkat B untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Pejabat Lainnya yang setara; c) Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I. 2) Pengemudi disetarakan dengan PNS Golongan II dan I. 3) Biaya Perjalanan Dinas diberikan secara Lumpsum dan At Cost dengan ketentuan: a) Uang harian (meliputi komponen uang saku, uang makan, dan transport lokal) dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi. b) Biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 4) Uang harian dihitung sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas. 5) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah kurang dari 5 Km, Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan tidak diberi uang harian. 6) Biaya transport terdiri atas:



39

a) perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan; b) retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. 7) Biaya transport dihitung sementara berdasarkan jarak tempuh (Km) dan akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sesuai pengeluaran riil, dengan ketentuan: a) Apabila menggunakan kendaraan dinas, dipertanggungjawabkan dengan struk pembelian BBM, karcis tol dan karcis parkir. b) Apabila menggunakan kereta api/bus/kapal laut, dipertanggungjawabkan dengan tiket kereta api/bus/kapal laut. c) Apabila menggunakan pesawat udara, dipertanggungjawabkan dengan boarding pass dan tiket pesawat udara. 8) Sewa kendaraan dalam kota (meliputi komponen biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak) dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 9) Biaya penginapan dihitung berdasarkan jumlah hari menginap dan dipertanggungjawabkan dengan nota/tagihan/bill dari hotel atau tempat penginapan lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Pembayaran perjalanan dinas dengan spj yang tidak lengkap dan tidak tertib rawan penyalahgunaan; b. Terdapat kelebihan pembayaran atas SPJ perjalanan dinas ganda senilai Rp2.650.000,00 (Rp2.050.000,00+Rp600.000,00), kelebihan pembayaran uang saku kursus senilai Rp3.135.000,00 dan SPJ transport yang tidak didukung bukti riil senilai Rp7.300.000,00. Permasalahan tersebut terjadi karena: a. PPTK dan Bendahara Pengeluaran tidak tegas dalam menerapkan aturan mengenai standarisasi biaya kegiatan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas secara at cost; b. Pengguna Anggaran kurang memahami ketentuan mengenai perjalanan dinas.

Atas permasalahan tersebut Kepala SKPD terkait memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Kepala DPPKAD menyatakan bahwa terdapat temuan yang menyebutkan perjalanan dinas Kabupaten Wonosobo belum seluruhnya mengacu pada peraturan yang berlaku. Untuk mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi maka DPPKAD Kabupaten Wonosobo melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Melakukan refresh kepada PPTK, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu kegiatan tentang standarisasi biaya kegiatan dan mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinasat cost. 2) Menyamakan persepsi tentang peraturan perjalanan dinas.



40

b. Sekretaris Daerah menyatakan bahwa: 1) Terdapat SPJ Perjalanan Dinas yang tidak lengkap Rincian SPJ yang tidak lengkap Tahun 2013 (Setda) terdapat 56 buah SPPD yang tidak lengkap adalah perjalanan dinas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya kedua bendahara pengeluaran pembantu bersedia melengkapi kekurangan dimaksud. 2) Terdapat SPJ Perjalanan Dinas yang tidak dapat diyakini kewajarannya Perjalanan dinas yang di-SPJ-kan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bupati dan Wakil Bupati. Untuk bendahara pengeluaran pembantu Bupati telah bersedian melengkapi.Untuk bendahara pengeluaran pembantu wakil bupati bahwa SPJ yang telah tersaji sudah sesuai dengan undangan yang ada, adapun perbedaan antara tanggal SPPD maupun laporan merupakan salah ketik. 3) Terdapat SPJ Perjalanan Dinas ganda Perjalanan dinas ke Jakarta a.n. Wakil Bupati dan Ajudan. Perjalanan dinas tersebut tidak ganda, acara Ibu Wakil Bupati tanggal 1-3 Desember dilanjutkan tanggal 3-5 Desember acara yang berbeda dantanggal 6 Desember 2013 di PMI Jakarta. c. Sekretaris DPRD menyatakan bahwa: 1) Rincian SPJ Perjalanan Dinas yang tidak lengkap atas SPJ Perjalanan dinas ke Jakarta pada tanggal 20-22 Mei 2013 a.n. Heru Irianto dengan komponen terdiri dari a) Uang saku : Rp4.200.000,00 b) Biaya penginapan : Rp2.005.000,00 c) Biaya transportasi lokal : Rp0,00 d) Biaya transport/BBM : Rp1.200.000,00 e) Peron : Rp75.000,00 Jumlah Total : Rp7.480.000,00 2) Rincian SPJ yang tidak dapat diyakini kewajarannya a) Perjalanan dinas ke Sukoharjo pada tanggal 10 September 2013 a.n. Slamet Triyono dengan komponen terdiri dariuang saku Rp50.000,00, sehingga jumlah total Rp50.000,00.Perbedaan lokasi tujuan dan bukti stempel SPPD terjadi dikarenakan dimungkinkan sampai dengan Kecamatan Sukoharjo kantor sudah tutup, sementara surat yang dikurir juga didalamnya ada yang masuk wilayah Kecamatan Leksono.Perbedaan tanggal pada laporan pelaksanaan terjadi kesalahan pengetikan.Sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan surat yang dikurir terlampir. b) Perjalanan dinas ke Kalikajar tanggal 30 Agustus 2013 tujuan Kalikajar stempel SPPD Desa Rimpa Kecamatan Sapuran c) Perjalanan dinas ke Sapuran tanggal 4 September 2013 tujuan Sapuran stempel SPPD Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar.Menurut Nani Widayati, S.Pd., M.Si. (Pendamping) bahwa (1) Benar-benar mendampingi Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo sidak ke Desa Rimpak Kecamatan Sapuran dan ke Kecamatan Kalikajar, dan (2) apabila ada kekeliruan stempel tempat tujuan hal tersebut bukan disengaja namun kesalahan teknis. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


41

Atas tanggapan Bagian Umum Sekretariat Daerah, BPK RI menyatakan bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan berlanjut pada tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Desember 2013 dan kota yang sama (Jakarta) sehingga uang harian untuk tanggal tersebut dibayarkan dua kali/ganda untuk dua surat tugas yang berbeda. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Wonosobo agar memerintahkan: a. Kepala SKPD terkait untuk lebih memperhatikan ketentuan terkait belanja perjalanan dinas; b. Kepala SKPD untuk memerintahkan PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar lebih memperhatikan ketentuan belanja perjalanan dinas; c. Wakil Bupati dan Kepala DPPKAD untuk mengembalikan kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp2.050.000,00 dan Rp600.000,00; d. Kepala DPPKAD untuk memerintahkan staf Bidang Akuntansi dan Aset untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran uang saku kursus senilai Rp3.135.000,00 dengan menyetorkan ke kas daerah, dan memerintahkan staf DPPKAD yang melaksanakan perjalanan dinas tanpa melampirkan bukti transport riil untuk menyetorkan kelebihan pembayaran ke kasda senilai Rp7.300.000,00 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


Lampiran 1.1 RINCIAN PENGGUNAAN HASIL LELANG EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN LEKSONO TAHUN 2013

No 1 2

Uraian Rehab jalan utama Leksono-Kalikluweh Pembelian bingkisan lebaran untuk RT/RW, Lembaga, TokohMasyarakat, Linmas, PKK, Karang Taruna

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tambahan THR Tim Penggerak PKK Tambahan THR Kader PKK Tambahan THR Linmas Tambahan THR Perangkat Tambahan THR LPMK Subsidi iuran Yakaumi di Kecamatan Subsidi kegiatan acara Agustusan Tahun 2013 Biaya entry data profil Desa/Kelurahan Pembuatan pintu kayu makam Leksono Tali asih perangkat yang purna tugas a.n. Bp. Syamsudin

13

bantuan semenisasi jalan Dukuh Sidakala TOTAL

Volume 1 Paket 194 Bungkus

27 20 31 14 6 1 1 1 1 1

org/th org/th org/th org/th org/th kali/th kali/th kali/th Paket orang

1 Paket

Satuan 60.000.000,00 130.000,00

Jumlah (Rp) 60.000.000,00 25.220.000,00

125.000,00 75.000,00 75.000,00 750.000,00 600.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3.375.000,00 1.500.000,00 2.325.000,00 10.500.000,00 3.600.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00 118.520.000,00

Lampiran 3.1

PERHITUNGAN PEKERJAAN JALAN ASPAL ATB Pekerjaan Nomor Kontrak Tanggal Kontrak Kontraktor Nilai Kontrak Panjang Jalan

: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan 61 Jalan Wonokerto-Tlogo Kec Sukoharjo : 050/352/PU/2013 : 21 September 2013 : CV. SETIA KARYA : Rp1.308.100.000 : 2.050 m

backup data No

Sisi

Sta

1

2

3

1

R

2

R

1

+

3

C

1

+

4

R

1

+

0

+

Pengukuran Lapangan

Tebal Volume rencana (m) dibayar m3

Tebal 1 (T1) Tebal 2 (T2) Tebal 3 (T3) Tebal rata‐rata Tebal spek (m) (cm) (cm) (cm) (T) cm'

Tebal terlaksana (m)

Volume diterima (m³)

13

14=(4x5x13)

panjang (m)

Lebar (m)

4

5

6

7=(4x5x6)

8

9

10

11

25

4

0,05

5

0,05

3,90

3,80

3,90

3,87 0,0387 3,87

150

25

4

0,05

5

0,05

2,20

2,50

2,00

2,23 0,0223 2,23

200

25

4

0,05

5

0,05

3,70

3,20

3,60

3,50 0,0350 3,50

375 25 Jumlah

4

0,05

5

0,05

4,20

4,20

4,30

4,23 0,0423 4,23

100

20,00

12=(9+10+11)/3

13,83

selisih volume M³

6,17

Harga satuan ATB

Rp

Jumlah Kelebihan Pembayaran

2.358.055,35

Rp 14.549.201,51

Lampiran 3.2 PERHITUNGAN PEKERJAAN JALAN ASPAL HRS Pekerjaan Nomor Kontrak Induk Tanggal Kontrak Induk Kontraktor Nilai Kontrak Panjang Jalan

: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan 61 Jalan Wonokerto-Tlogo Kec Sukoharjo : 050/352/PU/2013 : 21 September 2013 : CV. SETIA KARYA : Rp1.308.100.000 : 2.050 m Back Up Data

NO

STA CORE DRILL 2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah

0 15 100 200 300 400 503 600 805 950 100 150 200 375 475 625 750 850 50

Hasil Pengujian Fisik

Panjang (m)

Lebar (m)

Tebal dibayar (m)

3

4

5

0 15 85 100 100 100 103 97 205 145 150 50 50 175 100 150 125 100 200 2.050

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Luas Permukaan (m²)

T1

T2

T3

6=(3x4)

7

8

9

10=(7+8+9)/3

11

12=(11/5)

13=(3x4x12)

3,70 2,80 4,10 4,10 4,40 3,00 1,70 2,90 3,70 3,10 3,00 2,00 2,90 3,30 2,80 3,70 2,90 3,80

3,77 2,75 3,97 4,13 4,23 3,10 1,80 3,03 3,60 3,07 2,80 2,13 3,10 3,37 2,80 3,70 2,93 3,57

0,0300 0,0275 0,0300 0,0300 0,0300 0,0300 0,0180 0,0300 0,0300 0,0300 0,0280 0,0213 0,0300 0,0300 0,0280 0,0300 0,0293 0,0300

1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,93 0,71 1,00 1,00 0,93 1,00 0,98 1,00

60,00 311,67 400,00 400,00 400,00 412,00 232,80 820,00 580,00 600,00 186,67 142,22 700,00 400,00 560,00 500,00 391,11 800,00 7.896,47 303,53 Rp 78.458,82 Rp 23.814.605,63

Ketebalan Hasil Core (Cm)

0 3,60 4,00 60 2,70 2,75 340 3,50 4,30 400 4,10 4,20 400 4,10 4,20 400 3,10 3,20 412 1,80 1,90 388 2,70 3,50 820 3,50 3,60 580 3,00 3,10 600 2,50 2,90 200 2,10 2,30 200 3,20 3,20 700 3,50 3,30 400 2,80 2,80 600 3,70 3,70 500 2,70 3,20 400 3,40 3,50 800 8.200 selisih volume M² Harga satuan HRS Jumlah Kelebihan Pembayaran

Tebal rata‐rata Tebal diterima Faktor koreksi (Cm) (m)

Luas Permukaan (m²)

Lampiran 3.3

PERHITUNGAN PEKERJAAN JALAN ASPAL ATB Pekerjaan Nomor Kontrak Induk Tanggal Kontrak Induk Nomor Kontrak ADD Tanggal Kontrak ADD Kontraktor Panjang Jalan

: Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Welahan- Binangun Kec Watumalang : 050/350/PU/2013 : 23 September 2013 : 050/1848/2013 : 16 Oktober 2013 : CV. WARNA INDAH : 1.725 m Back Up Data

NO

STA CORE DRILL 2

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

+ + + + + + + + + + Jumlah

Panjang (m) 3

0 100 300 500 700 900 100 300 500 725

0 100 200 200 200 200 200 200 200 225 1.725

Pengujian Fisik Lebar Tebal Volume Lebar Lebar cek diterima Rencana Dibayar (m) fisik (m) (m) (m³) (m) 4

5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

6 0 20 40 40 40 40 40 40 40 45 345,00

Ketebalan Hasil Core (m) T1 (cm)

T2 (cm)

T3 (cm)

7

8

9

10

11

4,10 3,96 4,00 3,96 4,10 4,17 4,05 4,00 4,00 3,95

4,00 3,96 4,00 3,96 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,95

6,70 5,20 3,50 2,70 5,10 4,80 3,88 3,80 3,90 4,90

7,00 5,30 3,30 2,90 5,30 4,50 3,50 4,00 4,70 4,70

7,00 5,10 2,90 2,70 5,40 5,10 3,40 4,00 4,00 5,40

selisih volume M³ Harga satuan ATB Jumlah Kelebihan Pembayaran

Tebal rata‐ rata (cm) 12=(9+10+11) /3 6,90 5,20 3,23 2,77 5,27 4,80 3,59 3,93 4,20 5,00

Tebal diterima (cm)

Tebal Terlaksana (m)

volume seharusnya (m³)

13

14

15=(3x8x14)

5,00 5,00 3,23 2,77 5,00 4,80 3,59 3,93 4,20 5,00

0,050 0,050 0,032 0,028 0,050 0,048 0,036 0,039 0,042 0,050

0,00 19,80 25,87 21,91 40,00 38,40 28,73 31,47 33,60 44,44 284,22 60,78 Rp 2.297.735,11 Rp 139.656.339,99

Lampiran 5.1 HIBAH YANG TIDAK DICAIRKAN TAHUN 2013

No

1 2

Uraian HIBAH Bantuan Operasional Pilkades Kecamatan Bantuan PKBM dan LKP Forum PKBM HIKPI Kabupaten Wonosobo Universal Megabrain Center (UMC) Bantuan Guru Wiyata Bhakti Depag Bantuan Olah RagaMasyarakat Bantuan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Bantuan sarana Peribadatan Bantuan Paguyuban Mantan Anggota DPRD Tim Penyelesaian Konflik Ikatan Bidan Indonesia Bantuan KUB Koperasi dan Industri Kecil Bantuan UMKM BANSOS PA Darus Ma'fas Kebumen Bumirejo PA Assodiqin Kebondalem Nojotengah

16 17 18 19

DHD '45 DHC GNPK Forum Hutan Wonosobo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SKPD Teknis Bapermasdes

Dikpora

Bagian Kesra Kesbangpol Bagian Hukum DKK Disperindag Diskop dan UMKM

Dinsos JUMLAH Bagian Umum JUMLAH JUMLAH TOTAL

Nilai (Rp)

Jumlah

Keterangan

20.000.000,00 20.000.000,00 Penerima bantuan 50.000.000,00 sudah ditetapkan 10.000.000,00 melalui APBD 10.000.000,00 672.277.968,00 maupun APBDP 20.000.000,00 namun tidak 582.277.968,00 dicairkan oleh dinas 1.106.000.000,00 teknis karena waktu untuk verifikasi tidak 3.151.000.000,00 705.000.000,00 mencukupi 1.340.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.910.000.000,00 1.910.000.000,00 1.598.000.000,00 3.098.000.000,00 1.500.000.000,00 8.971.277.968,00 5.000.000,00 Panti Sudah tidak ada 11.000.000,00 6.000.000,00 11.000.000,00 7.500.000,00 Ditetapkan dalam 3.500.000,00 APBD namun ybs 51.000.000,00 10.000.000,00 tidak mengajukan 30.000.000,00 proposal bantuan 51.000.000,00 9.033.277.968,00

Lampiran 5.2 REKAPITULASI SPJ DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA) Kab. WONOSOBO YANG BELUM DIBAYAR/BUKTI TIDAK LENGKAP TA 2013 Jumlah bantuan yang diterima: No

No BKU

Uraian

Jenis Belanja/Pekerjaan

Tanggal

Nilai (Rp)

Bukti

1

2

3

4

5

6

7

Selisih

Penerima

Keterangan

9

10

8=6-7

SPJ YANG BELUM DIBAYAR 1

022

Dibayar belanja dekorasi stand pameran Wonosobo Expo pada tanggal 22-27 Agustus 2013

Belanja Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi

09/10/2013

8.500.000,00

-

8.500.000,00 Agus Wuryanto Komunitas Seni Air Gunung BELUM DIBAYAR

Hanya terdapat Surat Bukti pembayaran dari Dekranasda, Tidak terdapat Nota Pembelian

2

023

Dibayar belanja pakaian seragam pengurus Dekranasda batik tulis

Belanja Seragam Pegawai

09/10/2013

8.750.000,00

-

8.750.000,00 Yohana Wina *Kembang Keli, BELOM DIBAYAR

Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 050/ /DEKRAN/2013 tgl 1 April 2013

3

030

Dibayar belanja sewa sarana prasarana mobilitas darat berupa bus Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

13/9/13

8.500.000,00

-

8.500.000,00 Agus Dwijono *CV Citra Abira Wisata, BELUM DIBAYAR

Surat Bukti Pembayaran, Surat Perintah Kerja (SPK), Lampiran SPK, Surat Pesanan dan Berita Acara Pembayaran BELUM DITANDATANGANI Agus Dwijono

4

046

Dibayarkan belanja honorarium tim penerima hasil pekerjaan Pembudidayaan Tanaman Glagah

Honorarium

30/12/13

235.000,00

-

235.000,00 3 orang BELUM DIBAYAR

Belum ada tandatangan penerimaan honor

5

047

Dibayarkan belanja honorarium Pejabat Pengadaan Pembudidayaan Honorarium Tanaman Glagah

30/12/13

150.000,00

-

150.000,00 Sugeng BELUM DIBAYAR

Belum ada tandatangan penerimaan honor

6

051

Dibayarkan belanja honorarium sidang tim/panitia pelaksana Honorarium kegiatan tanggal 29-01-2013, 26-03-2013, 26-06-2013, 25-09-2013, dan 14-11-2013

31/12/13

2.425.000,00

600.000,00

7

053

Dibayarkan belanja honorarium pengelola anggaran/kegiatan bulan Honorarium Januari-Desember 2013

31/12/13

4.980.000,00

2.100.000,00

8

049

Dibayar belanja jasa rekening air showroom Dekranasda bulan Januari-Desember 2013

Belanja Jasa Kantor

30/12/13

240.000,00

-

9

025

Dibayar belanja bahan dan alat perlengkapan showroom Dekranas pada tanggal 21 Agustus 2013

Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan

14.500.000,00

-

10

Biaya perjalanan dinas dalam daerah

11

Biaya perjalanan dinas luar daerah

09/10/2013

1.825.000,00 10 orang Panitia, namun yg bertandatangan hanya 3 orang unuk Ny. Aina Harti semua sidang BELUM DIBAYAR Siwi 2.880.000,00 3 orang BELUM DIBAYAR 240.000,00 Tidak ada, belum bertandatangan, BELUM DIBAYAR 14.500.000,00 Dani Ardiansyah *Dani's Furniture Unik, BELUM DIBAYAR

SUDAH TANDATANGAN TAPI BELUM DIBAYAR Bukti hanya berupa kuitansi, bukan struk tagihan Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 050/011/DEKRAN/2013 tgl 15 Agustus 2013

3.800.000,00 BELUM DIBAYAR 5.825.000,00 BELUM DIBAYAR JUMLAH

55.205.000,00

SPJ BUKTITIDAK LENGKAP 1

015

Dibayar belanja bahan kenang-kenangan berupa Batik Talunambo

4

031

2

026

Belanja Bahan Kenangkenangan/Hadiah

09/10/2013

3.750.000,00

Dibayar belanja stimultan uang saku penari dan pemain musik pada Belanja Stimultan, Uang Saku, Hadiah, acara Costum Carnival Provinsi Jateng pada tanggal 13 September Penghargaan, Pengantian Biaya 2013 Operasional

13/9/13

6.000.000,00

-

6.000.000,00 30 orang, belum ditandatangan penerima

Dibayar belanja stimultan bantuan pengaduan costume pada acara Belanja Stimultan, Uang Saku, Hadiah, Wonosobo Costum Carnival Penghargaan, Pengantian Biaya Operasional

09/10/2013

2.000.000,00

-

2.000.000,00 Alvin Aribowo

JUMLAH TOTAL SPJ YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

3.750.000,00 Alviah *Batik Carica Talunombo

Tidak terdapat nota pembelian

Tidak ada nota dan cap

11.750.000,00 66.955.000,00

Lampiran 5.3 REKAPITULASI SPJ TAHAP I DAN II DEWAN PENDIDIKAN TA 2013 SPJ diterima tanggal 12 Februari 2014

No

Uraian


2

3

1 Bantuan Hibah tahap 1

Tanggal

Nilai (Rp)

4

5

11/08/2013

Bukti (Rp)

Penerima

Keterangan

6

7

10

50.000.000,00

Bantuan Hibah tahap II

50.000.000,00

Belanja tidak dianggarkan dalam proposal pengajuan 1 Belanja pemeliharaan gedung dan kantor (perbaikan kerpus dan pengecatan)

11/08/2013

3.000.000,00

2 Belanaja advetorial/iklan di koran Wonosobo Ekspress

08/01/2013

300.000,00

3 Belanja pemeliharaan meubeair

Tidak terdapat pada proposal pengajuan Tidak terdapat pada proposal pengajuan

600.000,00

4 Belanja pemeliharaan gedung dan kantor

20/12/13

1.500.000,00

1 Belanja transport Dewan Pendidikan Januari - Maret

12.750.000,00 22/4/13

17 orang Anggota Dewan Pendidikan

300.000,00 Rini

4 Beli Proyektor BenQ Ms502

5.675.000,00 Proshop

5 screen tripod 70"


Tidak dilengkapi dengan ST dan SPPD tidak ada bukti pendukung

3 Belanja piala 1 paket sumbangan ke Dharma Wanita Lomba Blog Pelajar

6 Pembelian Nikon D3100 18-55 mm VR kit

Tidak terdapat pada proposal pengajuan Tidak terdapat pada proposal pengajuan

5.400.000,00

JUMLAH

2 Belanja piala 1 paket sumbangan untuk GOPTKI

UD Mulya Jaya

tidak ada bukti pendukung Harga pembanding: onlineshop Tahun 2013, termasuk bonus tripod 70"

825.000,00 5.000.000,00 18.050.000,00

Tidak terdapat nota pembelian, hanya ada kuitansi penerimaan

Lampiran 5.4 REKAPITULASI SPJ HIBAH PCNU TA 2013

No

Uraian


Tanggal

Nilai (Rp)

Penerima

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

Bantuan Hibah tahap 1

50.000.000,00


11/08/2013

50.000.000,00

Belanja tidak dianggarkan dalam proposal pengajuan 1 Iklan tabloid taman Plaza

23/1/13 JUMLAH

300.000,00

Tidak terdapat pada proposal pengajuan

300.000,00

1 Biaya transport

Seminar PWNU di Semarang

20/1/13

800.000,00 KH.Abdul Halim AYM, AH Tidak dilengkapi bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan, (Surat tugas, dan tanda terima)

2 Biaya transport

Silaturahmi di Jakarta

23/1/13

2.500.000,00 H. M. Salimun

Tidak dilengkapi bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan, (Surat tugas, dan tanda terima)

4 Bantuan untuk lembaga pendidikan ma'arif Nu

24/2/13

3.000.000,00 Samet Kurniawan

Tidak dilengkapi bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan

5 Transport mengikuti muskerwil di Rembang

29/3/13

2.500.000,00


6 Biaya transport selapanan PC NU

14/5/13

820.000,00

Tidak dilengkapi rincian tanda terima, hanya absen

7 Biaya Konsumsi bashtul masail dan kajian kitab

18/5/13

200.000,00


8 Biaya transport selapanan PC NU

18/6/13

9 Biaya mengikuti Konferensi PWNU

22/6/13

1.500.000,00 Nur Cholis


07/10/2013

3.000.000,00 Nur Cholis


10 Bantuan kegiatan tarawih dan silaturahmi bulan ramadhan 11 Pembelian alat-alat listrik

20/10/13 JUMLAH

550.000,00

595.000,00 15.465.000,00

Tidak dilengkapi rincian tanda terima, hanya absen

Lampiran 5.5 REKAPITULASI SPJ HIBAH KONI TA 2013

No

Uraian


Tanggal

Nilai (Rp)

Penerima

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7


04/01/2013

150.000.000,00


24/9/13

150.000.000,00


21/11/13

250.000.000,00

1 Uang saku dan transport pelatihan Cabor Perbasi ke Semarang

21/1/13

1.000.000,00 Tidak terdapat daftar penerima

2 Bantuan operasional pelaksanaan seleksi atlet

03/03/2013

1.000.000,00 Cabor Wushu

3 Bantuan operasional pelaksanaan pertandingan tenis di Surakarta

03/08/2013

2.000.000,00 PELTI

4 Bantuan operasional pelaksanaan Pra PORPROV di Semarang

tanggal 9-10 Maret 2013

03/08/2013


5 Bantuan operasional pelaksanaan Pra PORPROV di Semarang

tanggal 22-24 Maret 2013

03/08/2013

1.750.000,00 Cabor Bridge

6 Bantuan operasional

Kejuaraan tenis meja terbuka di Yogyakarta

03/08/2013

1.000.000,00 Cabor PTMSI


Pra Porprov di Semarang

18/3/13

4.000.000,00 Cabor Takraw



18/3/13

6.000.000,00 Cabor Perbasi



04/02/2013

1.000.000,00 Cabor ISSI



04/02/2013

1.000.000,00 Cabor Percasi



19/4/13

4.500.000,00 Cabor PBSI



19/4/13



19/4/13

10.000.000,00 Cabor IPSI



19/4/13

3.000.000,00 Cabor PFTI



19/4/13

7.000.000,00 Cabor PTMSI



05/02/2013

7.000.000,00 Cabor Tae Kwondo

17 Bantuan kegiatan

Re organisasi

7.000.000,00 Cabor Karate Do

13/5/13

500.000,00 Cabor Karate


23/5/13

1.000.000,00 Cabor Percasi


23/5/13

1.500.000,00 Cabor PBSI


26/8/13



28/8/13

1.800.000,00 Cabor Takraw

TIDAK TERDAPAT SURAT PENUGASAN dan SPPD

No

Uraian


Tanggal

Nilai (Rp)

Penerima

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7


training centre

28/8/13


training centre

28/8/13


training centre

28/8/13


training centre

28/8/13

2.880.000,00 Cabor Gulat


training centre

28/8/13

7.680.000,00 Cabor Kempo


training centre

28/8/13

4.800.000,00 Cabor Tenis Meja


training centre

28/8/13

7.680.000,00 Cabor Atletik


training centre

28/8/13

1.920.000,00 Cabor FPTI


training centre

28/8/13

2.880.000,00 Cabor Renang


training centre

28/8/13

4.800.000,00 Cabor Bapap Sepeda


training centre

28/8/13


training centre

28/8/13


training centre

28/8/13


persiapan Porprov

09/05/2013

36 Pembelian Materai

09/05/2013

5.760.000,00 Cabor Karate 3.840.000,00 Cabor Pencak Silat 15.360.000,00 Cabor Menembak

2.880.000,00 Cabor Bola Voley 12.480.000,00 Cabor Takraw 1.920.000,00 Cabor Bulu Tangkis 800.000,00 Cabor IPSI 270.000,00


training centre

28/8/13



training centre

28/8/13



persiapan Porprov

28/8/13

1.500.000,00 NPC


persiapan Porprov

21/9/13

1.500.000,00 Cabor Menembak


persiapan Porprov

21/9/13

1.000.000,00 Cabor Badminton

42 Pembelian materai 45 buah 43 Bayar bantuan operasional

persiapan Porprov

10/05/2013

270.000,00

09/05/2013

800.000,00 Cabor IPSI

44 Bayar bantuan operasional training centre

28/8/13

1.920.000,00 Percasi

45 Pembayaran spanduk dan ID card

10/05/2013

1.500.000,00 Nida Percetakan Bahana

46 Bayar bantuan operasional

Pra Porpeparprov

11/04/2013

2.000.000,00 Agustianto PCN Kab. Wonosobo


persiapan Perprov

11/11/2013



27/11/13

4.000.000,00 Cabor PBSI


500.000,00 PELTI


3.500.000,00 PTMSI


3.400.000,00 Cabor Karate



53 Bayar bantuan operasional 54 Bayar bantuan operasional

2.000.000,00 Cabor Persani Re Organisasi

500.000,00 Cabor Percasi

Tidak dilengkapi bukti pengeluaran yang sesuai ketentuan (hanya Surat Buki Pembayaran dan Kuitansi Pembayaran Dinas)

No

Uraian


Tanggal

Nilai (Rp)

Penerima

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

55 Pembelian ATK

265.000,00 Ada stempel dan cap (tidak jelas), tanpa nama

56 Konsumsi rapat tanggal 18 Mei 2013

300.000,00 Ada stempel dan cap Allure, tanpa nama


1.000.000,00 Ada stempel dan cap Allure, tanpa nama


1.360.000,00 Ada stempel dan cap Allure, tanpa nama

59 Konsumsi rapat tanggal 28 Agustus 2013


60 Konsumsi rapat tanggal 10 Sep 2013


61 Konsumsi rapat tanggal 2 Okt 2013


62 Konsumsi rapat tanggal 12 Okt 2013


63 Konsumsi rapat tanggal 20 Nov 2013


64 Konsumsi rapat tanggal 10 Nov 2013


65 Konsumsi rapat tanggal 6 Des 2013






68 Bantuan pembuatan papan nama NPC



228.635.000,00


Lampiran 5.6 REKAPITULASI SPJ Tahap I PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TA 2013

No

Uraian


Tanggal

Nilai (Rp)

Penerima

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

Bantuan Hibah tahap 1 1 Biaya soundsystem

200.000,00 31/1/13

250.000,00 Sumadin

Tidak terdapat nota sewa hanya ada kuitansi penerimaan tanpa stempel

2 Biaya pembuatan dekorasi dan taman pada acara rakon PKK Tahun 2013

31/1/13

300.000,00 Suyatno

Tidak terdapat nota pembelian hanya ada kuitansi penerimaan tanpa stempel

3 Pemesanan vas bunga meja

31/1/13

300.000,00 Affand Furniture, Ada stempel, tanpa nama


4 Biaya konsumsi Rakon

31/1/13

5.500.000,00 Catering Al Maidah, Ada stempel, tanpa nama


6.000.000,00 Catering Al Maidah, Ada stempel, tanpa nama, tanpa tandatangan


5 Biaya Konsumsi outbond

Rapat Konsultasi PKK Kabupaten dan Kecamatan

Outhond PKK

01/12/2013

6 Tiket Pagelaran tembang legendaris, Undangan Perpabri

16/1/13

150.000,00 Bambang

7 Biaya fotocopy laporan KDRT, Nilai di Nota Rp758.000,00

21/1/13

Setiawan

8 Biaya konsumsi lembur persiapan lomba PKDRT

21/1/13

350.000,00 Catering Al Maidah, Ada stempel, tanpa nama, tanpa tandatangan


9 Pemesanan konsumsi acara lembur di kantor PKK

26/1/13

300.000,00 Koperasi serba usaha Pelita Ibu

Tidak terdapat nota pembelian, hanya ada kuitansi penerimaan berparaf tanpa nama

400.000,00 Catering Al Maidah, Ada stempel, tanpa nama


10 Biaya konsumsi rapat

Rapat dewan Penyantun

29/1/13

11 Konsumsi nasi

Lomba posyandu tingkat Provinsidi Desa Grugu Kec. Kaliwiro

28/2/13

2.625.000,00 Catering Al Maidah, Ada stempel, tanpa nama, tanpa tandatangan

Tidak terdapat bukti tiket, harga @Rp75.000,Nota: Percetakan Spekta Perhitungan dan penjumlahan di nota salah


12 Biaya pemesanan snack

28/2/13


Tidak terdapat nota pembelian, hanya ada kuitansi penerimaan tanpa nama, tanpa tandatangan

13 Biaya pemesanan vas bunga untuk meja

28/2/13

194.500,00 Suprihono, Adhi Karya M


14 Biaya pemesanan konsumsi untuk rapat

26/2/13



500.000,00 Ny. EdiMuryono


15 Pembelian bahan-bahan baku untuk praktek B2SA

Pelatihan B2SA kegiatan Pokja III

26/2/13

16 Konsumsi nasi dan snack

26/2/13



17 Konsumsi rapat inti tanggal 21 Februari 2013

26/2/13



18 Biaya makan

Rapat inti PKK tanggal 2 Februari 2013

02/12/2013



19 Biaya makan

Rapat pleno PKK tanggal 7 Februari 2013

02/09/2013



20 Dekorasi acara pelatihan

Pelatihan Ketua PKK Desa/Kelurahan se Wonosobo Tanggal 13-14 Maret 2013

13/3/13

100.000,00 Bagiyo


21 Sewa pakaian tari

Temu kader PKK di Semarang

22/3/13

250.000,00 Tanti

Tidak terdapat nota sewa hanya ada kuitansi penerimaan tanpa stempel

No

Uraian


Tanggal

Nilai (Rp)

Penerima

1

2

3

4

5

6

Keterangan 7

22 Pemesanan konsumsi makan dan aqua

Rapat persiapan pelatihan Ketua Desa/Kelurahan se Kabupaten Wonosobo

03/09/2013

550.000,00

Tidak terdapat nota sewa hanya ada kuitansi penerimaan tanpa stempel, tanpa nama, hanya paraf

23 Biaya pengadaan bahan untuk praktek

Pelatihan daur ulang sampah kegiatan Pokja tanggal 27 Februari 2013

03/07/2013

715.000,00 Sugianto


24 Konsumsi pelatihan nasi dan snack

27/3/2013

25 Perlengkapan acara pelatihan daur ulang sampah (dekorasi, vas, sound system)

03/07/2013

500.000,00 tamam

Tidak terdapat nota pembelian/sewa, hanya ada kuitansi penerimaan

03/09/2013

765.000,00 Ny. Maryono


03/09/2013

240.000,00 Ny. Maryono


03/06/2013

350.000,00 Iwan Affand Furniture


03/06/2013

26 Biaya pengadaan bahan untuk praktek

Lomba merangkai buah dan bunga

27 Biaya untuk makan peserta lomba 28 Biaya pembelian bahan material

Biaya perbaikan atap gedung koperasi PKK

29 Biaya konsumsi rapat inti PKK



600.000,00 tidak ada penerima


30 Pembelian tinta computer dan pengetikan paparan KDRT tanggal 22 April 2013

22/4/13

200.000,00 Viking Komputer

Tidak terdapat nota pembelian, hanya ada kuitansi penerimaan berstempel dan berparaf tanpa nama

31 Pembelian snack di hotel tamu tim penilai PKDRT

22/4/13

300.000,00 Ny. Hadi Susilo


32 Pemesanan konsumsi acara pembinaan

16/4/13



250.000,00 "Ayu" snack, Ada stempel, ada paraf tanpa nama


33 Konsumsi acara rapat persiapan lomba PKDRT

04/03/2013

34 Pemesanan plang papan nama PKK Desa Kebrengan

16/4/13

35 Biaya dekorasi dan taman lomba PKDRT

22/4/13

300.000,00 Suyatno/Sugiono


30/4/13

200.000,00 Sumadi/Sumidin


36 Biaya soundsystem

Workshop dan pelatihan PAUD

1.500.000,00 Affand Furniture, hanya paraf tanpa nama


37 Biaya pembuatan piagam

30/4/13

375.000,00 Erlina


38 Pemesanan snack pada hari kedua workshop

30/4/13

550.000,00 "Ayu" snack, Ada stempel, ada tandatangan tanpa nama


39 Pemesanan nasi box

30/4/13

1.812.500,00 "Ayu" snack, Ada stempel, ada tandatangan tanpa nama


40 Pemesanan snack pada hari pertama workshop tanggal 29 April 2013

29/4/13



41 Biaya dekorasi workshop

29/4/13

250.000,00 Suyatno


42 Biaya konsumsi makan malam Tutor

29/4/13

250.000,00 Sri Wahyono


24/4/13

450.000,00 Koperasi Serba Usaha Pelita Ibu, ada stempel dan tandatangan tanpa nama


44 Pemesanan konsumsi lembur di kantor PKK

22/4/13



45 Pemesanan dan pemasangan kesel di halaman kantor

22/4/13

450.000,00 Affand Furniture, hanya paraf tanpa nama


46 Biaya service kamera

21/4/13

150.000,00 Ahmad

Tidak terdapat nota service, hanya ada kuitansi penerimaan tanpa cap dan tandatangan

47 Pesan nasi box untuk rapat tim penggerak PKK

18/4/13



18/4/13

800.000,00 Ny. Hadi Susilo


49 Biaya pengadaan bahan lomba kudapan berbahan baku lokal

18/4/13

200.000,00 Ny. Haryoto


50 Biaya konsumsi rapat persiapan lomba B2SA

18/4/13

175.000,00 Eny Prastiwi


13/4/13

635.000,00 3 orang dalam SPPD

STEMPEL SPPD BAKESBANGPOLINMAS PEMPROV JATENG, padahal ST dan SPPD ke Surakarta

43 Pesanan snack rapat

48 Biaya pengadaan bahan lomba

51 Biaya perjalanan dinas ke Solo

Rapat Pokja II bulan April 2013

Lomba cipta menu B2SA Tingkat Prov. Jawa Tengah di Semarang tanggal 17-18 April 2013

Lomba Kadarkum di Wilayah Bakorwil II

No

Uraian


Tanggal

Nilai (Rp)

Penerima

1

2

3

4

5

6

52 Bantuan konsumsi

Pembinaan PKK Desa Kemenjing Kec. Wadaslintang

Keterangan 7

04/06/2013

500.000,00 Watin


53 Biaya konsumsi TP PKK

04/06/2013



54 Kegiatan Pokja III Lomba B2SA

04/04/2013

55 Rapat inti PKK Kab. Wonosobo

04/02/2013



56 Beli tinta komputer tgl 7 Mei 2013

05/07/2013

140.000,00 Viking Komputer

Tidak terdapat nota pembelian, hanya ada kuitansi penerimaan berstempel dan berparaf tanpa nama

1.700.000,00

Tidak ada nama dan tandatanagn penerima

tidak ada bukti pendukung

57 Biaya konsumsi rapat Pokja II

23/5/13


Tidak terdapat nota pembelian, hanya ada kuitansi penerimaan berparaf tanpa nama

58 Biaya konsumsi rapat Pokja II

15/5/13



18/5/13

200.000,00 "Ayu" snack, Ada stempel, tanpa tandatangan tanpa nama


18/5/13

300.000,00 "Ayu" snack, Ada stempel, tanpa tandatangan tanpa nama


59 Pesan konsumsi rapat

Pokja I Persiapan lomba Kadarkum

60 Konsumsi rapat tanggal 11 Mei 2013 61 Perlengkapan APE

Kader pos PAUD di Semarang

62 Biaya rekaman gerak dan lagu 63 Soundsystem

Rapat, Rakor & sosialisasi

64 Konsumsi paket prasmanan

05/06/2013

125.000,00 Tandatangan tanpa nama


05/06/2013

150.000,00 Tandatangan tanpa nama


100.000,00 Madin


05/03/2013 05/03/2013

3.500.000,00 "Ayu" snack, Ada stempel, ada paraf tanpa nama


65 Pembelian kain lap pada panitia Hari Kartini

26/6/13

780.000,00 Rini


66 Bantuan pada hari ulang tahun lansia

26/6/13

300.000,00 Hanya tandatangan tanpa nama


67 Biaya rapat pleno PKK

13/6/13

68 Konsumsi rapat Pokja I

06/08/2013

69 Keamanan acara

Acara HKG PKK tahun 2013

30/5/13

1.000.000,00 "Ayu" snack, Ada stempel, ada paraf tanpa nama




500.000,00 Sunarso


70 Dikumentasi dan dekorasi acara

30/5/13

1.580.000,00 Azis


71 Sound system, Genset, c dan Organ

30/5/13

2.200.000,00 Wahyu


72 Pemasangan tenda

30/5/13

500.000,00 M. Mufarikhin

73 Konsumsi

30/5/13

8.489.000,00 Ny. Hadi Susilo

tidak ada bukti pendukung Tidak terdapat nota pembelian, hanya ada kuitansi penerimaan

74 Juri 2 lomba

06/01/2013

400.000,00 Muharno


75 Uang pembinaan lomba paster di Desa Kebrengan

06/01/2013

950.000,00 Setiawan


76 Biaya perlengkapan acara

06/01/2013

1.050.000,00 aleri Sulistyawan/?

77 Kesenian tari

06/02/2013

1.000.000,00 Tidak ada tandatangan dan tidak ada nama


66.377.000,00


Lampiran 7.1 RINCIAN SPJ YANG TIDAK LENGKAP TAHUN 2013 No.

Uraian

SETDA 1 Perjadin ke Kepil tgl 9 Juli 2013 2

Atas nama

Jumlah hari

Uang Saku (Rp)

Wabup Ajudan

80.000,00

-

Dmar

Driver

80.000,00

-

Perjadin ke Garung tgl 6 Juli Dra. Hj. MR 2013 IF Perjadin ke Jakarta tgl 17-19 Dra. Hj. MR Nov 2013

4

Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 14 Jan 2013

H.A KA

Semarang tanggal 15 Jan 2013

H.A KA

Wabup

300.000,00

1

Ajudan

80.000,00

Driver

50.000,00

Wabup

3 1

Bkh 1

NC

H.A KA

9

275.000,00

1

Atri

4.475.000,00

600.000,00

600.000,00 225.000,00

160.000,00

160.000,00

600.000,00

600.000,00

200.000,00

200.000,00

160.000,00

HS 8

50.000,00

225.000,00

1.100.000,00

3

Bkh Perjadin ke Jakarta tgl 30 Januari 2013

230.000,00

1.400.000,00

Atri

Perjadin ke Jakarta tgl 22-24 H.A KA Januari 2013 NC

300.000,00

230.000,00

1

HS

7

Total pembayaran (Rp) Biaya Transport/BBM (Rp)

CSAm

3

6

akomodasi dibayarkan per orang Biaya Transport Lokal Penginapan (Rp) (Rp)

Dra. Hj. MR

Dmar

5

Gol

160.000,00 800.000,00

400.000,00

5.300.000,00

350.000,00

400.000,00

1.850.000,00

325.000,00

300.000,00

1.575.000,00

600.000,00

600.000,00

225.000,00

225.000,00

160.000,00

160.000,00

225.000,00

225.000,00

160.000,00

160.000,00

Pejalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 4 Feb 2013

Atri

Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 5 Feb 2013

NC

1

200.000,00

Bkh

1

160.000,00

Atri

1

225.000,00

Bkh

1

10 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 11 Feb 2013

1

HS

11 Perjalanan dinas ke Jakarta H.A KA tanggal 11 Feb s/d 12 Feb 2013 NC 12 Perjalanan dinas ke Atri Yogyajarta tanggal 12 Feb HS 2013 ke Jakarta tgl 16-18 H.A KA 13 Perjadin Maret 2013 NPB NC 14 Perjalanan dinas ke NPB Purwokerto tanggal 22 Maret Bkh 2013 Atri 15 Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 23 Maret HS 2013

160.000,00

2

1.000.000,00

300.000,00

800.000,00

1.000.000,00

4.400.000,00

2

350.000,00

200.000,00

420.000,00

400.000,00

1.720.000,00

1

225.000,00

1

160.000,00

3

1.100.000,00

800.000,00

3

350.000,00

400.000,00

1.850.000,00

3

325.000,00

300.000,00

1.575.000,00

1

150.000,00

150.000,00

1

110.000,00

110.000,00

225.000,00 160.000,00 400.000,00

5.300.000,00

1

225.000,00

1

160.000,00

16 Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 2 April 2013

H.A KA

1

600.000,00

Atri

1

225.000,00

Bkh

1

160.000,00

17 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 5 April 2013

AAF

1

225.000,00

NC

1

160.000,00


Atri

1

225.000,00

Bkh

1

160.000,00


AAF

1

225.000,00

NC

1

20 Perjalanan dinas ke Palangkaraya Prov.Kalteng tanggal 9 s/d 10 April 2013

H.A KA

2

1.100.000,00

400.000,00

Atri

2

375.000,00

220.000,00


NPB

1

200.000,00

Bkh

1

160.000,00

H.A KA 22 Perjalanan dinas ke Magelang tanggal 1 Mei 2013 Atri Bkh

160.000,00 725.000,00 -

-

8.421.000,00 970.000,00

1

400.000,00

1

150.000,00

1

100.000,00

No.

Uraian

Atas nama

Gol

Jumlah hari

Uang Saku (Rp)



23 Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 8 Mei 2013

H.A KA

1

600.000,00

Atri

1

225.000,00

Bkh

1

160.000,00

24 Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 27 Mei 2013

H.A KA

1

600.000,00

NC

1

225.000,00

Bkh

1

160.000,00

25 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 28 Mei 2013

AAF

1

225.000,00

NC

1

160.000,00

26 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 30 Mei 2013

NPB

1

200.000,00

NC

1

160.000,00

27 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 17 Juni 2013

Atri

1

Bkh

1


AAF

1

225.000,00

Bkh

1

160.000,00


AAF

1

225.000,00

NC

1

160.000,00


Atri

1

225.000,00

Bkh

1

160.000,00

31 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 1 Juli 2013

AAF

1

300.000,00

NC

1

200.000,00


Atri

1

300.000,00

Bkh

1

200.000,00


Atri

1

300.000,00

Bkh

1

200.000,00

34 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 13 Juli 2013 35 Perjalanan dinas ke Jakarta tanggal 25 ags s/d 27 ags 2013

AAF

1

300.000,00

NC

1

H.A KA

3

200.000,00 1.400.000,00

-

-

1.200.000,00

6.600.000,00

Atri

3

650.000,00

-

-

-

1.950.000,00

Bkh

3

500.000,00

-

-

-

1.500.000,00

36 Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 19 Sep 2013

H.A KA

1

700.000,00

700.000,00

AAF

1

300.000,00

300.000,00

NC

1

200.000,00

200.000,00

37 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 21 Sep 2013

AAF

1

300.000,00

300.000,00

NC

1

200.000,00

3

1.400.000,00

38 Perjalanan dinas ke Jakarta H.A KA tanggal 21 Sep s/d 23 Sep 2013

200.000,00 -

1.356.000,00

952.000,00

7.460.000,00


Atri

1

300.000,00

300.000,00

Bkh

1

200.000,00

200.000,00


AAF

1

300.000,00

300.000,00

NC

1

200.000,00

200.000,00


Atri

1

300.000,00

300.000,00

Bkh

1

200.000,00

200.000,00

42 Perjalanan dinas ke Purwokerto tanggal 8 Okt 2013

H.A KA

1

600.000,00

600.000,00

NC

1

250.000,00

250.000,00

Bkh

1

180.000,00

180.000,00

43 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 16 Okt 2013

H.A KA

1

700.000,00

700.000,00

Atri

1

300.000,00

300.000,00

Bkh

1

200.000,00

200.000,00


AAF

1

300.000,00

300.000,00

NC

1

200.000,00

200.000,00

2

1.400.000,00

45 Perjalanan dinas ke Jakarta H.A KA tanggal 22 Okt s/d 23 Okt 2013

-

1.356.000,00

610.000,00

4.766.000,00

46 Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 23 Okt 2013

Atri

1

300.000,00

300.000,00

Bkh

1

200.000,00

200.000,00

47 Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 25 Okt 2013

H.A KA

1

700.000,00

700.000,00

Atri

1

300.000,00

300.000,00

Bkh

1

200.000,00

200.000,00

No.

Uraian


Atas nama

Gol

Jumlah hari

Uang Saku (Rp)

AAF

1

NC

1

200.000,00

3

1.400.000,00

49 Perjalanan dinas ke Jakarta H.A KA tanggal 30 Okt s/d 1 Nov 2013



300.000,00

300.000,00 200.000,00 -

400.000,00

5.963.000,00

50 Perjalanan dinas ke Semarang tanggal 12 Nov 2013

H.A KA

1

700.000,00

700.000,00

AAF

1

300.000,00

300.000,00

NC

1

200.000,00

200.000,00

51 Perjalanan dinas ke Yogyakarta tanggal 14 Nov 2013

H.A KA

1

700.000,00

700.000,00

Atri

1

300.000,00

300.000,00

Bkh

1

200.000,00

200.000,00


Atri

1

300.000,00

300.000,00

Bkh

1

200.000,00

200.000,00

H.A KA

2

1.400.000,00

1

300.000,00

1

200.000,00

200.000,00

53 Perjalanandinas ke Jakarta tanggal 20 Nov s/d 21 Nov 2013

-

1.050.000,00

5.626,00

54 Perjalanan dinas ke AAF Yogyakarta tanggal 21 Nov NC 2013 55 Perjalanan dinas ke Jakarta Atri tanggal 27 Nov 2013 Bkh

1

300.000,00

300.000,00

1

200.000,00

200.000,00

AAF

1

300.000,00

300.000,00

NC

1

200.000,00

200.000,00


300.000,00

92.900.626,00

TOTAL

SETWAN 1 Perjadin ke Jakarta tgl 20-22 Heru Irianto Mei 2013

Waka DPRD

DPPKAD 1 Perjadin ke Magelang tgl 22 Muhimah Juni 2013 Ismi Astuti

INSPEKTORAT 1 Perjadin ke Surakarta tgl 25- Lutfi Amin 25 Nov 2013 Wahid Abidin

1.200.000,00

2.005.000,00

7.480.000,00

IV a

1

225.000

120.000

345.000

III d

1

175.000

100.000

275.000

800.000,00

2

200.000,00

400.000,00

Agus Susilo

2

300.000,00

Pandu bintang

2

200.000,00

400.000,00

1

300.000,00

300.000,00

3

Perjadin ke Purwokerto tgl 30 AgusKristono Nov 2013

6

75.000,00

400.000,00

Perjadin ke Solo tgl 25-26 Nov 2013

5

1.400.000,00

2

2

4

3

IV/c

450.000,00

1.050.000,00

CH. Maryulin

1

250.000,00

250.000,00

Rahardian Aziz Riva'i

1

250.000,00

250.000,00

Sri Mulyati

1

250.000,00

250.000,00

Widis Artha D.

1

250.000,00

250.000,00

Pandu bintang

1

180.000,00

180.000,00

Wahid Abidin

1

180.000,00

180.000,00

Perjadin ke Wadaslintang tgl CH. Maryulin 6-7 Sept 2013

2

70.000,00

140.000,00

Rahardian Aziz Riva'i

2

70.000,00

140.000,00

Sri Mulyati

2

70.000,00

140.000,00

Widis Artha D.

2

70.000,00

140.000,00

Widoyo

3

80.000,00

240.000,00

Perjadin Rik Disnakertrans Fifti Efendi mulai 28 Sept 2013 Triyono Setiyanto Perjadin ke Jakarta tgl 29Sept-4 Okt 2013

4

70.000,00

280.000,00

7

70.000,00

490.000,00

Brian Kurniawan

7

70.000,00

490.000,00

Triyono Setiyanto

6

TOTAL

570.000,00

6.940.000,00

SPJ T

Lampiran 7.2 RINCIAN SPJ YANG TIDAK TERTIB DAN TIDAK KONSISTEN TAHUN 2013

akomodasi dibayarkan per orang No.

Uraian

Atas nama

Gol

jumlah hari

Wabup

1

450.000,00 200.000,00

Uang Saku (Rp)

Biaya Penginapan (Rp)

Transport Lokal (Rp)

Biaya Transport/ BBM

Total pembayaran (Rp)

LAIN-LAIN

SETDA 1

Perjadin ke Wirasaba tgl 30 Dra. Hj. MR Juni 2013 IF

Ajudan

1

Dmar

Driver

1

150.000,00

450.000,00 ST & SPPD tgl 30 Juni Laporan Perjadin: dilaksanakan tgl 27 200.000,00 Juni 2013 150.000,00

2

Perjadin ke Jakarta tgl 23 Juli 2013

Dra. Hj. MR

Wabup

3

1.400.000,00

3

Perjadin ke Purwokerto tgl 20 Juli 2013

AS

Ajudan

1

150.000,00

150.000,00

Dmar

Driver

1

150.000,00

150.000,00

4

Perjadin ke Purwokerto tgl 23 Juli 2013

AS

Ajudan

1

150.000,00

150.000,00

150.000,00

5

Perjadin ke Wirasaba tgl 28 Dra. Hj. MR Juni 2013 IF

Dmar

Dmar 6

Perjadin ke Semarang tgl 18 Dra. Hj. MR Juli 2013 IF Dmar

7

Perjadin ke Jakarta tgl 27-30 Dra. Hj. MR Nov 2013 AS

6.795.000,00 ST: tgl 23 Juli 2013 SPPD: 20-23 Juli (3 Hari) Hotel: 22-23 Juli 2913 (2 hari)

Driver

1

150.000,00

1

450.000,00

450.000,00

Ajudan

1

200.000,00

200.000,00 150.000,00

Driver

1

150.000,00

Wabup

1

700.000,00

700.000,00

Ajudan

1

350.000,00

350.000,00

Driver

1

200.000,00

Wabup

3

1.400.000,00

Ajudan

3

500.000,00 2

Dra. Hj. MR

595.000,00

Wabup

8 Perjalanan dinas ke Jakarta H.A KA tanggal 1 Juli s/d 2 Juli 2013 Perjadin ke Bandung tanggal 3-5 Juli 2013

1.000.000,00

Wabup

200.000,00 290.000,00 484.000,00

1.400.000,00

-

522.700,00

Ajudan

3

500.000,00

Driver

3

500.000,00

STEMPEL FOTOKOPIAN

ST dan SPPD tgl 18 Juli 2013 Laporan Perjadin: dilaksanakan tgl 17 Juni 2013, tanggal laporan 10 Juni 2013

540.000,00 610.000,00

4.455.400,00 Lampiran SPPD KOSONG

1.400.000,00

Dmar

STEMPEL FOTOKOPIAN

4.490.000,00 Tdk terdapat ST & SPPD a.n. Maya Rosida 2.524.000,00 STEMPEL FOTOKOPIAN

5.600.000,00 ST 3 hari, SPPD 4 hari uang saku dibayar 4 hari 3.266.000,00 Lampiran acara: 3 hari

3 AS

STEMPEL FOTOKOPIAN

633.000,00

2.000.000,00 21.714.400,00

TOTAL

akomodasi dibayarkan per orang No. Uraian

Atas nama

Gol

jumlah hari

Uang Saku

Biaya Penginapan

Transport Lokal

Biaya Transport/BBM

total pembayaran

LAIN-LAIN

SETWAN 1

Perjadin ke Sukoharjo tgl 18 Slamet Triyono September 2013

2

Perjadin ke Kalikajar tgl 30 Agustus 2013

Bambang Sugiyanto

1

1

Kusdiyarto

Bambang Sugiyanto Kusdiyarto

100.000,00

100.000,00 Stempel lampiran SPPD: 100.000,00 Desa Rimpak 80.000,00 KEC. SAPURAN Laporan Perjadin: 30 September 2013 50.000,00

80.000,00

Setyaji Perjadin ke Sapuran tgl 4 September 2013

50.000,00 Tujuan: Sukoharjo Stempel Lampiran SPPD: LEKSONO laporan Perjadin: 5 September 2013

100.000,00

Nani Widayati 3

50.000,00

50.000,00 1

100.000,00 100.000,00

100.000,00 Stempel lampiran SPPD: 100.000,00 Desa Kedalon 100.000,00 KEC. Kalijajar

Edi Sukoyo

100.000,00

Arum Susanti

100.000,00

100.000,00

Musodik

100.000,00

100.000,00

Tri Jadmiko

100.000,00

100.000,00

Suparto

100.000,00

100.000,00

Nani Widayati

80.000,00

80.000,00

Setyaji

50.000,00

TOTAL

50.000,00 1.210.000,00

Lampiran 7.3 RINCIAN SPJ PERJALANAN DINAS GANDA TAHUN 2013

Akomodasi dibayarkan per orang (Rp) No.

Uraian

Perjadin ke Jakarta tgl 1-3Des 2013 Perjadin ke Jakarta tgl 3-5 Des 2013 Perjadin ke Jakarta tgl 6 Des 2013

Atas nama

SETDA Dra. Hj. MR

Gol

jumlah hari

Wabup

Uang Saku

Biaya Penginapan

Transport Lokal

Akomodasi seharusnya (Rp)

Biaya Transport/BBM


Uang Makan

Transport Lokal

Biaya Transport

Keterangan Biaya Penginapa n

Total seharusnya (Rp)

Selisih (Rp)

1.400.000,00

1.896.200,00

11.696.200,00

1.400.000,00

948.100,00

9.348.100,00

2.348.100,00

650.000,00

270.000,00

4.820.000,00

650.000,00

1.218.100,00

5.118.100,00

(298.100,00)

14.466.200,00

2.050.000,00

Nota BBM/Tiket

Bukti penginapan

Lamp. SPPD ditandatangani oleh PPK

Nama pejabat dituju

Keterangan Jabatan & NIP

Tandatangan

7 IF

Ajudan

√

-

√

-

√

-

-

-

-

√

√

-

-

-

-

-

√

√

-

√

√

7 16.516.200,00

TOTAL

1

2

DPPKAD M. Kr Perjadin ke Magelang tgl 22 Juli 2013

Perjadin ke Magelang tgl 22 Juli 2013

250.000

IV b

1

Br

II a

1

100.000

M. Kr Br

IV b

1

II a

1

250.000 100.000

350.000

600.000 100.000

250.000

500.000 100.000

500.000 100.000

LAIN-LAIN

Stempel

Tiket pesawat a.n. 2 org (bagi 2) Tiket kereta a.n. Inayah ST dan SPPD 3 + 2 hari (1 hari ganda) + 1 hari, dibayar 7 hari STEMPEL SPPD Inayah Rakor PTSP FOTOKOPIAN

SPJ sama

SPJ sama

Lampiran 7.4

RINCIAN SPJ TANPA BUKTI BBM TAHUN 2013

No.

Uraian

Atas nama

Gol

jumlah hari

Akomodasi dibayarkan per orang (Rp) Uang Makan

Biaya Penginapan

Transport Lokal

Biaya Transport/BBM


1

Perjadin ke Semarang tgl 22 Mei 2013

DYH

III a

1

225.000

2

Perjadin ke Jakarta tgl 29 - 31 Mei Kdm 2013

IV a

1

500.000

3

Perjadin ke Temanggung tgl 3 Juni CA 2013

III d

1

125.000

DR

III d

1

125.000

125.000

So

II d

1

80.000

80.000

4

Perjadin ke Banjarnegara tgl 5 Juni Unt 2013

III a

1

100.000

5

Perjadin ke Yogyakarta tgl 10 - 15 Juni 2013

III a

1

225.000

6

Perjadin ke Yogyakarta tgl 11 Juni M. Kr 2013

IV b

1

375.000

Kdm

IV a

1

300.000

FL

250.000

100.000

50.000

275.000

450.000

1.200.000

100.000

225.000

30.000

130.000

100.000

425.000

300.000

675.000 300.000

Br

II a

1

160.000

7

Perjadin ke Banjarnegara tgl 13 Juni 2013

Unt

III a

1

100.000

30.000

130.000

8

Perjadin ke Temanggung tgl 18 Juni 2013

SP

II b

1

90.000

30.000

120.000

9

Perjadin ke Banjarnegara tgl 19 Juni 2013

Unt

III a

1

100.000

30.000

130.000

M. Kr

IV b

1

250.000

200.000

450.000

Br

II a

1

100.000

11 Perjadin ke Temanggung tgl 21 Juni 2013

SP

II b

1

90.000

30.000

120.000

12 Perjadin ke Semarang tgl 23 - 25 Juni 2013

Kdm

IV a

1

300.000

300.000

600.000

13 Perjadin ke Semarang tgl 22 Juni 2013

Sun

IV a

1

300.000

300.000

600.000

Kdm

IV a

1

300.000

300.000

CA

III d

1

275.000

275.000

DR

III d

1

275.000

275.000

BP

II b

1

160.000

160.000

10 Perjadin ke Magelang tgl 20 Juni 2013

14 Perjadin ke Semarang tgl 17 - 19 Juli 2013

160.000

100.000

1

15 Perjadin ke Temanggung tgl 19 Juli SP 2013

II b

1

90.000

40.000

130.000

16 Perjadin ke Yogyakarta tgl 25 - 27 Juli 2013

Br

II a

1

160.000

300.000

460.000

17 Perjadin ke Yogyakarta tgl 27 Juli 2013

Br

II a

1

160.000

300.000

460.000

18 Perjadin ke Magelang tgl 29 - 31 Juli 2013

M. Kr

IV b

1

250.000

19 Perjadin ke Magelang tgl 29 Juli 2013

Br

II a

1

100.000

250.000

350.000

20 Perjadin ke Magelang tgl 31 Juli 2013

Br

II a

1

100.000

250.000

350.000

21 Perjadin ke Banjarnegara tgl 30 Juli Unt 2013

III a

1

100.000

40.000

140.000

22 Perjadin ke Banjarnegara tgl 1 Agustus 2013

III a

1

100.000

40.000

140.000

Unt

250.000

No.

Uraian

Atas nama

23 Perjadin ke Temanggung tgl 19 Agustus 2013

SP

Gol

jumlah hari

Akomodasi dibayarkan per orang (Rp) Uang Makan

Biaya Penginapan

Transport Lokal

Biaya Transport/BBM


II b

1

90.000

IV a

1

500.000

275.000

TugiyTugo

III c

1

450.000

275.000

450.000

BP

II b

1

325.000

90.000

325.000

25 Perjadin ke Tasikmalaya tgl 22 - 23 Sun Agustus 2013

IV a

1

500.000

165.000

RAS

IV a

1

500.000

165.000 90.000

24 Perjadin ke Tasikmalaya tgl 22 - 23 Kdm Agustus 2013

30.000

120.000

715.000

1.215.000

610.000

1.110.000 500.000

Br

II a

1

325.000

26 Perjadin ke Yogyakarta tgl 1 -15 September 2013

NLP

III a

14

225.000

100.000

3.250.000

325.000

27 Perjadin ke Temanggung tgl 3 September 2013

RAS

IV a

1

150.000

100.000

250.000

Mhm

IV a

1

150.000

150.000

DR

III d

1

125.000

125.000

BPW

II b

1

80.000

80.000

28 Perjadin ke Yogyakarta tgl 5 September 2013

Br

II a

1

160.000

300.000

460.000

29 Perjadin ke Banjarnegara tgl 5 September 2013

Unt

III a

1

100.000

40.000

140.000

30 Perjadin ke Semarang tgl 13 September 2013

Tug

III c

1

275.000

350.000

625.000

So

II d

1

160.000

31 Perjadin ke Temanggung tgl 18 September 2013

SP

II b

1

90.000

30.000

120.000

32 Perjadin ke Madiun tgl 25 Sept 2013

Sun

IV a

1

500.000

900.000

1.400.000

Kdm

IV a

1

500.000

500.000

Smm

III d

1

450.000

450.000

BP

II b

1

325.000

325.000

33 Perjadin ke Semarang tgl 1 Oktober SP 2013

II b

1

200.000

34 Perjadin ke Banjarnegara tgl 3 Oktober 2013

Unt

III b

1

150.000

35 Perjadin ke Semarang tgl 10-11 Oktober 2013

RAS

IV a

2

350.000

100.000

800.000

DR

III d

2

300.000

100.000

700.000

Trn

2

300.000

100.000

700.000

AK

2

200.000

100.000

500.000

36 Perjadin ke Purworejo tgl 12 Oktober 2013

36 Perjadin ke Temanggung tgl 17 Oktober 2013

160.000

70.000

270.000 150.000

SP

II b

2

200.000

100.000

500.000

Sun

IV a

1

300.000

350.000

650.000

Wgm

III d

1

250.000

250.000

CA

III d

1

250.000

250.000

Br

II a

1

180.000

SP

II b

1

100.000

TOTAL

180.000 35.000 7.300.000,00

135.000

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2013 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Recommend Documents