LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

A

R

M

A

AR TH

AS

A

AN BAD M PE

IN DO NE SIA

A

TR

SH

I

TO

D

N

H

BUKU I

ER K IK LI SA UB KEU EP ANGAN . R

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA Nomor Tanggal

: 74/R/XVIII.SBY/04/2008 : 19 April 2008

DAFTAR ISI

Halaman LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ...................

1

LAPORAN KEUANGAN POKOK ……………………………………………………..

4

A. NERACA ……………...………………………………………………....................

4

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN……………………..……………………...

7

C. LAPORAN ARUS KAS ……………………………………...…………..…………

10

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ……………………………..………

13

I. Pendahuluan 1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan………………………………

13

2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan............................................

14

II. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 1. Ekonomi makro………………………………………………………………………….

15

2. Kebijakan keuangan…………………………………………………………………..

15

3. Indikator pencapaian target kinerja APBD …………………………………………

19

III. Ikhtisar pencapaian kineria keuangan 1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan …………………….

21

IV. Kebijakan Akuntansi 1. Entitas pelaporan keuangan daerah ………………………………………...

24

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ……….

24

3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuanga………

24

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi ……………………………………………………... V. Penjelasan

atas

Rekening-rekening

Neraca,

Laporan

26

Realisasi

Anggaran dan Laporan Arus Kas 1. Neraca ………………………………………………………………………….

27

2. Laporan Realisasi Anggaran …………………………………………………

44

3. Laporan Arus Kas ……………………………………………………………

63

4. Pengungkapan

atas

pos-pos

aset

dan

kewajiban

yang

timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas 70

pelaporan yang menggunakan basis akrual ………………………………

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN………………………………………………... 71

PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

i


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Kepada para pengguna laporan keuangan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak disajikan secara komparasi. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Malang, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa: 1.

Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 1, Aset Tanah senilai Rp1.328.283.825.928,00 yang disajikan di neraca tidak memiliki bukti kepemilikan. Hal tersebut mengakibatkan tanah senilai Rp1.328.283.825.928,00 yang disajikan di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya;

2.

Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 2, 7, 8


dan 10, yaitu : a. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp251.521.925,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran realisasi Belanja Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp251.521.925,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; b. Pembebanan Belanja Bagi Hasil/Transfer ke Desa sebesar Rp43.000.000.000,00 pada Belanja Bantuan Keuangan tidak tepat. Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan disajikan lebih tinggi dan Belanja Transfer/Bagi Hasil disajikan lebih rendah masingmasing sebesar Rp43.000.000.000,00; c. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp67.917.800,00 tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja sosial sebesar Rp67.917.800,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; d. Pembebanan belanja modal sebesar Rp16.720.000,00 dan belanja barang sebesar Rp217.390.244,00 pada belanja bantuan keuangan di Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak tepat. Hal tersebut mengakibatkan Belanja Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan disajikan terlalu tinggi sebesar Rp234.110.244,00, Belanja Modal disajikan terlalu rendah sebesar Rp16.720.000,00 dan Belanja Barang disajikan terlalu rendah sebesar Rp217.390.244,00; 3.

Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 3, Penerimaan bantuan dari Propinsi Jawa Timur sebesar Rp3.575.000.000,00 tidak tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Hal tersebut mengakibatkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-bantuan keuangan dari Propinsi dan Belanja Modal Bangunan kurang dicatat sebesar Rp3.575.000.000,00;

4.

Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 4, Pengakuan dan pengukuran Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.763.534.920,00 tidak didukung data yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan penyajian piutang kepada pihak Pemerintah Provinsi sebesar Rp6.763.534.920,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

5.

Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 5, Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.806.481.180,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp236.440,000,00 pada Sekretariat DPRD tidak didukung dengan bukti yang lengkap. Hal tersebut mengakibatkan belanja barang sebesar Rp1.806.481.180,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp236.440,000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

6.

Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 6 dan 9, yaitu : a. Realisasi belanja modal gedung sebesar Rp8.665.980.250,00 tidak sesuai


2

dengan realisasi fisiknya. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja TA 2007 yang disajikan terlalu tinggi sebesar Rp8.665.980.250,00; b. Pembebanan belanja hibah sebesar Rp4.500.000.000,00 pada belanja modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat. Hal tersebut mengakibatkan belanja modal gedung disajikan lebih tinggi dan belanja hibah disajikan lebih rendah masing-masing sebesar Rp4.500.000.00,00; 7.

Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 11, Kas pada Pokja Kegiatan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha, dan Koperasi sebesar Rp4.514.432.038,46 tidak disajikan dalam Neraca. Hal tersebut mengakibatkan terdapat akun yang dicatat lebih rendah sebesar Rp4.514.432.038,46 pada akun Kas dan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada LRA TA 2007 atas kegiatan Dana Bergulir tidak dapat diyakini kewajarannya.

Menurut pendapat BPK RI, karena hal yang disebut pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Surabaya, 19 April 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,

Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM., Ak Akuntan, Register Negara No. D-5317


3

LAPORAN KEUANGAN POKOK A. NERACA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG NERACA PER 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) Uraian ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar pinjaman kepada perusahaan negara Bagian Lancar pinjaman kepada perusahaan daerah Bagian Lancar pinjaman kepada pemerintah pusat Bagian Lancar pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi non permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemeritah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap


2007

128.667.654.696,40 95.125.890,00 2.115.203.479,00 3.860.445.303,00 333.626.038,00 4.083.151.375,00 100.000.000,00 19.000.000,00 980.268.693,73 5.644.907.317,00 145.899.382.792,13

400.000.000,00 5.096.205.444,33 5.496.205.444,33 79.688.482.523,23 79.688.482.523,23 85.184.687.967,56

1.505.085.388.304,00 207.991.815.002,00 570.605.984.275,00 814.618.807.502,00 9.257.480.139,00 24.269.190.750,00 -

4

Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendahaan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

3.131.828.665.972,00

10.231.388.276,95 10.231.388.276,95

2.876.132.500,00 12.265.971.958,46 15.142.104.458,46 3.388.286.229.467,10

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

172.598.749,12 9.273.451.461,65 9.446.050.210,77

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dalam Negeri – Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN

517.796.247,39 517.796.247,39 9.963.846.458,16

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA) Pendapatan Yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek


-

134.643.070.790,00 95.358.578,40 4.940.518.543,73 5.644.907.317,00 (9.446.050.210,77) 135.877.805.018,36 85.184.687.967,56 3.131.828.665.972,00 15.717.632.021,46 (517.796.247,39)

5

Jumlah Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


3.232.213.189.713,63 10.231.388.276,95 10.231.388.276,95 3.378.322.383.008,94 3.388.286.229.467,10

6

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Anggaran

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah pendapatan transferpemerintah pusat lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan TransferPemerintah Propinsi LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN


%

23.832.500.000,00 32.691.544.500,00

26.393.015.873,00 36.285.420.549,04

110,74 110,99

4.353.482.000,00 10.774.300.000,00 71.651.826.500,00

4.416.693.972,46 17.258.766.693,42 84.353.897.087,92

101,45 160,18 117,73

1.062.468.267.000,00

1.080.876.457.216,00

101,73

51.347.158.000,00

63.030.131.492,00

122,75

3.515.263.000,00 880.921.000.000,00 68.184.000.000,00

1.774.978.412,00 880.921.000.000,00 68.184.000.000,00

50,49 100,00 100,00

1.003.967.421.000,00

1.013.910.109.904,00

100,99

-

8.279.546.600,00

-

8.279.546.600,00

58.340.300.000,00 160.546.000,00

58.436.000.143,00 250.800.569,00

100,16 156,22

58.500.846.000,00

58.686.800.712,00

100,32

950.000.000,00 950.000.000,00 1.135.070.093.500,00

991.323.590,82 991.323.590,82 1.166.221.677.894,74

596.760.037.726,00 129.020.626.224,00 150.000.000,00 -

552.403.364.916,92 117.581.160.235,48 97.655.535,72 -

yang

PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi

Realisasi 2007

7

104,35 104,35 102,74

92,57 91,13 65,10

Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal

9.229.500.000,00 128.053.443.000,00 863.213.606.950,00

8.186.121.434,00 111.153.865.410,00 789.422.167.532,12

88,70 86,80 91,45

79.869.000.000,00 52.339.694.850,00 135.966.427.000,00 132.756.099.000,00 1.935.942.500,00 402.867.163.350,00

59.191.186.700,00 50.193.066.966,00 133.162.066.677,00 130.802.639.050,00 1.894.195.750,00 375.243.155.143,00

74,11 95,90 97,94 98,53 97,84 93,14

BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.267.580.770.300,00

920.687.500,00 920.687.500,00 1.165.586.010.175,12

61,38 61,38 91,95

11.182.991.000,00 -

10.158.845.389,00 -

90,84

11.182.991.000,00

10.158.845.389,00

90,84

(143.693.667.800,00)

(9.523.177.669,38)

206.131.877.150,17 -

206.493.330.630,17 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000.236,83

309.331.945,00

154,67

206.331.877.387,00

206.802.662.575,17

100,23

5.000.000.000,00 2.000.000.000,00

5.000.000.000,00 1.999.605.779,23

100,00 99,98

-

-

-

-

TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya JUMLAH TRANSFER /BAGI BAGI HASIL KE DESA SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah lainnya Jumlah Penerimaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah lainnya


8

100,18

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah lainnya Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)


-

-

55.638.209.587,00

55.636.808.336,56

-

-

-

-

-

-

-

-

62.638.209.587,00

62.636.414.115,79

100,00

143.693.667.800,00

144.166.248.459,38

100,33

0,00

134.643.070.790,00

9

100,00

C. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN MALANG LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 (Dalam Rupiah) URAIAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan lainnya Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

2007

26.393.015.873,00 12.367.196.281,00 4.416.693.972,46 17.246.716.670,46 63.030.131.492,00 1.774.978.412,00 880.921.000.000,00 68.184.000.000,00 8.279.546.600,00 58.436.000.143,00 250.800.569,00 991.323.590,82 1.142.291.403.603,74

546.043.168.071,00 103.693.318.420,00 97.655.535,72 8.186.121.434,00 111.153.865.410,00 920.687.500,00 10.158.845.389,00 780.253.661.759,72 362.037.741.844,02

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan Atas Tanah Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya Pendapatan Penjualan Atas Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas


-

10

Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah lainnya Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

59.191.186.700,00 50.009.590.471,00 133.162.066.677,00 130.802.639.050,00 1.894.195.750,00 375.059.678.648,00 (375.059.678.648,00)

309.331.945,00 309.331.945,00

5.000.000.000,00 1.999.605.779,23 55.636.808.336,56 62.636.414.115,79 (62.327.082.170,79)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penerimaan/pertanggungjawaban Uang Persediaan Jumlah Arus Masuk Kas

3.737.171.603,00 58.794.604.556,00 62.531.776.159,00

Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengeluaran Pemberian Uang Persediaan Jumlah Arus Keluar Kas ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

3.737.171.603,00 59.037.894.770,00 62.775.066.373,00 (243.290.214,00)


11

Kenaikan/(penurunan) Bersih Kas Saldo Awal Kas di BUD/ Kas Daerah Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Daerah Saldo Akhir Kas di bendahara pengeluaran Saldo Akhir Kas di bendahara penerimaan Saldo Akhir Kas di BLUD Saldo Akhir Kas


(75.592.309.188,77) 206.131.877.150,17 128.667.654.696,40 2.115.203.479,00 95.125.890,00 3.860.445.303,00 134.738.429.368,40

12

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. Pendahuluan 1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang adalah

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan

keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten

Malang atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. Menyediakan

informasi

mengenai

posisi

sumber

daya

ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. Menyediakan

informasi

mengenai

ketaatan

realisasi

terhadap

anggarannya; e. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Malang mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f.

Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.


13

2.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporan

keuangan

Pemerintah

Kabupaten

Malang

diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; e. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah; f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006–2010; n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; p. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007.


14

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD 1.

Ekonomi Makro Asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar penyusunan APBD, dan perkembangannya

dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan

APBD akhir Tahun Anggaran 2007, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi regional, laju inflasi, tingkat pengangguran regional, dan lain-lain asumsi yang relevan. Pencapaian perkiraan indikator makro ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Indikator makro di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut. Indikator Makro Tahun 2006 dan 2007 No

1.

Indikator makro

PDRB (atas dasar harga berlaku)

Satuan

Juta

Tahun

Tahun

%

2006

2007

Naik/

(Realisasi)

(Proyeksi)

(Turun)

18.172.787

21.548.702,38

18,58 %

Rupiah

2.

Inflasi

%

10,25

9,00

(12,20 %)

3.

Pertumbuhan Ekonomi

%

5,48

6,01

9,67 %

4.

Pertumbuhan investasi

%

5

8

60 %

5.

Jumlah Penduduk

orang

2.419.822

2.442.422

0,93 %

Jumlah Pencari Kerja

orang

45.821

45.110

1,55 %

6.

Jumlah Masyarakat Miskin

RTM

163.911

162.341

(0,96 %)

7.790.000

9.012.000

15,69 %

66,35

66,35

-

7.

8.

Pendapatan perkapita

Rupiah

Indeks 9.

Pembangunan

-

Manusia

2.

Kebijakan Keuangan Pada dasarnya, kebijakan keuangan daerah diarahkan dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dengan prinsip kehati-hatian, intensifikasi


15

dana perimbangan, dan mengembangkan pola pembiayaan pembangunan dengan sumber pendanaan lain yang sah. Untuk membiayai berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam kerangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sangat ditentukan oleh ketersediaan dana atau pendapatan. Pemerintah

Kabupaten

Malang

dalam

upaya

mengadopsi

kenaikan

pendapatan daerah masih tergantung pada dana-dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, misal Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun dana dalam bentuk subsidi lain dari Pusat maupun Propinsi. Hal ini, nampak bahwa kemandirian keuangan daerah masih didominasi oleh Pusat lewat kucuran dana-dana, meskipun setiap tahun mengalami peningkatan jumlah PAD, namun kisaran kontribusi PAD terhadap total APBD masih sangat kurang, dengan konsekuensi pada pengaruh otoritas penentuan kebutuhan belanja daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan batasan ketat atas sumber-sumber PAD yang boleh digali daerah, namun kestabilan jumlah pendapatan daerah yang berasal dari transfer pusat bukan sesuatu yang pasti tiap tahunnya. Sehingga, indikator kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah hanyalah sebatas indikator bukan determinan. Kebijakan Pendapatan Arah dan kebijakan yang ditempuh dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2007, adalah : a. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan daerah secara optimal sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengupayakan

peningkatan

kontribusi

dari

masing-masing

bagian

pendapatan daerah sehingga kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dapat dipenuhi secara tepat dan cukup; c. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Strategi yang digunakan untuk mencapai arah dan kebijakan pendapatan daerah tersebut, antara lain : a. Pemberdayaan segenap aparat, dengan cara meningkatkan motivasi disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja; b. Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi dan institusi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik di tingkat daerah maupun Pusat dan Propinsi;


16

c. Memperluas jangkauan pelayanan dengan sistem jemput bola sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah; d. Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensivikasi pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainlain yang sah; dan e. Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah diarahkan untuk secara optimal membiayai program-program utama yang menuju pada pencapaian visi misi pembangunan dengan prinsip transparan, efektif dan efisien. Upaya penting lainnya adalah memadukan dan mensinergikan program pembangunan Kabupaten Malang sehingga terwujud kemitraan pendanaan pembangunan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal, berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa asumsi pokok yang akan mempengaruhi kebijakan belanja daerah antara lain : a. Penerimaan

pendapatan

daerah

dapat

terpenuhi

sehingga

dapat

memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan. b. Kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah


17

ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2006 – 2010. Secara garis besar, kendala utama dalam belanja daerah adalah tajamnya perbedaan antara ruang lingkup permasalahan yang harus ditangani dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini, terkait dalam pengalokasian anggaran belanja, sebagian belum didasarkan dari perencanaan strategis, diantaranya pengalokasian anggaran yang tidak efisien serta keterbatasan instrumen teknis perencanaan anggaran belanja yang berorientasi pada kinerja. Kebijakan umum Belanja Daerah sebagai berikut. a. Efektivitas pemanfaatan belanja untuk penanganan kemiskinan, stimulasi pertumbuhan

ekonomi,

percepatan

pembangunan

infrastruktur,

optimalisasi pelayanan dasar (ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan penanganan kemiskinan serta ketenagakerjaan); b. Mendukung prioritas dan target kinerja nasional dan

provinsi;

c. Peningkatan kinerja untuk menggali PAD; d. Mempertahankan operasional pelayanan pemerintah serta pemeliharaan aset yang ada; e. Diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan pilihan; f. Upaya memenuhi kewajiban daerah dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta mengembangkan sistem jaminan sosial; g. Disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja dengan berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan; h. Diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang diwujudkan dalam kegiatan yang terukur. Kebijakan Bidang Pembiayaan Penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan efektif dalam pembelanjaan pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan sehingga diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran, jika terjadi defisit maka pembiayaan yang dilakukan tetap harus mengacu pada arah dan kebijakan

pembelanjaan.

Pembiayaan

dari

surplus

pendapatan,

penghematan belanja, dan lain-lain pendapatan yang tidak terbelanjakan pada tahun berjalan, diarahkan untuk membiayai kebutuhan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang ditetapkan melalui APBD


18

3.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Malang dalam Tahun 2007 melaksanakan prioritas pembangunan sebagai berikut. a. Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi

yang

berkualitas

dan

Pembangunan Infrastruktur Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pembangunan Infrastruktur, adalah sebagai berikut. -

Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku menjadi sebesar Rp20.496.290.280.000,00;

-

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65%;

-

Meningkatnya PDRB perkapita menjadiRp 8.670.000,00.

b. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan, adalah sebagai berikut: -

Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 2%;

-

Turunnya tingkat pengangguran sebesar 2%.

c. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan, adalah sebagai berikut. -

APM SD/MI : 99,88

SMP/MTs : 65,76

SMA/MA : 34,42;

-

Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik dari puskesmas, rumah sakit maupun tenaga kesehatan yang terlatih, yang ditandai antara lain dengan angka harapan hidup menjadi sebesar 66,7 tahun.

d. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang


19

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut. -

Meningkatnya penghijauan swadaya sebesar 5%;

- Menurunnya perusahaan yang limbah cairnya (BOD/COD) tidak melebihi nilai ambang keamanan 5%.

e. Peningkatan Kesalehan Sosial dalam Beragama dan Sosial Budaya Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Kesalehan Sosial dalam Beragama dan Sosial Budaya, adalah sebagai berikut. - Meningkatnya kerukunan intern dan antar umat beragama; - Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; - Meningkatnya mutu profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial; - Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 7%; - Meningkatnya pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mendapat pembinaan sebesar 4,1%.

f. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Hukum dan HAM Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Hukum dan HAM, adalah sebagai berikut. -

Menurunnya pelanggaran hukum dan HAM 15%;

-

Rasio angka kriminal per 10.000 penduduk 1,09.

g. Peningkatan Pelayanan Publik Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut. -

Terwujudnya aparatur yang profesional, bertanggung jawab dan bebas dari KKN;

-

Penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, murah dan manusiawi.


20

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, capaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2007, adalah sebagai berikut.

Uraian Urusan Pemerintah/Program

1. Urusan Wajib

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

535.007.602.500,00

489.105.554.074,00

% Capaian Target

1.1.

Pendidikan

71.151.943.000,00

70.262.454.535,00

98,75

1.2.

Kesehatan

63.289.650.000,00

61.620.669.309,00

97,36

1.3.

Pekerjaan Umum

141.617.869.000,00

139.579.693.194,00

98,56

1.4.

Perumahan

28.064.210.000,00

27.755.795.890,00

98,90

1.5.

Penataan Ruang

3.270.812.000,00

3.128.255.000,00

95,64

1.6.

Perencanaan Pembangunan

6.366.657.000,00

6.110.963.500,00

95,98

1.7.

Perhubungan

6.454.975.000,00

6.336.321.047,00

98,16

1.8.

Lingkungan Hidup

6.234.379.000,00

6.106.409.000,00

97,95

1.9.

Pertanahan

4.729.950.000,00

863.756.842,00

18,26

2.811.833.000,00

2.745.725.900,00

97,65

777.025.000,00

777.025.000,00

100

1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.614.620.000,00

1.352.950.500,00

83,79

1.13. Sosial

1.147.506.000,00

1.102.230.680,00

96,05

1.14. Tenaga Kerja

1.920.032.000,00

1.871.651.000,00

97,48

1.15. Koperasi dan UKM

701.502.000,00

674.541.650,00

96,16

1.16. Penanaman Modal

255.813.000,00

232.203.000,00

90,77

1.17. Kebudayaan

321.850.000,00

308.600.000,00

95,88

1.18. Pemuda dan Olah Raga

602.475.000,00

600.152.000,00

99,61

3.172.630.000,00

2.950.196.255,00

92,99

175.229.421.500,00

141.505.294.843,00

80,75

1.21. Kepegawaian

5.652.362.000,00

4.576.835.000,00

80,97

1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6.681.425.000,00

5.786.125.000,00

86,60

1.23. Statistik

500.000.000,00

496.600.000,00

99,32

1.24. Kearsipan

216.850.000,00

184.718.000,00

85,18

2.221.813.000,00

2.176.386.929,00

97,96

50.505.680.000,00

48.406.002.484,00

1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil 1.11. Pemberdayaan Perempuan

1.19. Kesatuan Bangsa & Politik DN 1.20. Pemerintahan Umum

1.25. Komunikasi & Informatika 2. Urusan Pilihan


21

2.1.

Pertanian

10.584.722.000,00

8.942.641.835,00

84,49

2.2.

Kehutanan

1.398.751.000,00

1.328.641.662,00

94,99

2.3.

Energi & Sumber Daya Mineral

1.768.454.000,00

1.643.542.500,00

92,94

2.4.

Pariwisata

28.078.315.000,00

28.004.194.500,00

99,74

2.5.

Kelautan dan Perikanan

3.808.283.000,00

3.674.651.923,00

96,49

2.6.

Perdagangan

4.167.155.000,00

4.124.852.564,00

98,98

2.7.

Perindustrian

505.000.000,00

495.702.500,00

98,16

2.8.

Transmigrasi

195.000.000,00

191.775.000,00

98,35

585.513.282.500,00

537.511.556.558,00

91,80

Jumlah

Sedangkan berdasarkan klasifikasi menurut fungsi, capaian target kinerja keuangan, adalah sebagai berikut. 1. Pelayanan Umum Dianggarkan

sebesar

Rp449.259.232.300,00,

terealisasi

sebesar

Rp374.705.903.728,72 atau 83,41%, yang terbagi dalam tiga bidang: Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian. 2. Ketertiban dan Keamanan Dianggarkan

sebesar

Rp5.867.044.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp5.314.700.187,00 atau 90,59%, yang terbagi dalam satu bidang: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. 3. Ekonomi Dianggarkan

sebesar

Rp60.399.237.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp55.885.052.415,00 atau 92,53%, yang terbagi dalam tujuh bidang: Perhubunngan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa,

Pertanian,

Kehutanan,

Perdagangan. 4. Lingkungan Hidup Dianggarkan

sebesar

Rp6.912.954.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp6.449.450.562,00 atau 93,30%, yang terbagi dalam satu bidang: Lingkungan Hidup. 5. Perumahan dan Fasilitas Umum Dianggarkan

sebesar

Rp254.994.863.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp251.046.373.108,00 atau 98,45%, yang terbagi dalam dua bidang yaitu Pekerjaan Umum dan Perumahan.


22

6. Kesehatan Dianggarkan

sebesar

Rp78.552.740.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp. 75.328.462.729,40 atau 95,90%, yang terbagi dalam satu bidang: Kesehatan 7. Pendidikan Dianggarkan

sebesar

Rp408.272.720.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp393.829.766.414,00 atau 96,46%, yang terbagi dalam satu bidang: Pendidikan 8. Perlindungan Sosial Dianggarkan

sebesar

Rp14.504.971.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp13.378.483.445,00 atau 92,23%, yang terbagi dalam dua bidang: Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial.


23

IV. Kebijakan Akuntansi

1.

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan entitas pelaporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang merupakan entitas akuntansi keuangan daerah, yang terdiri dari: tiga sekretariat, sembilan unit Badan, empat belas unit Dinas, Dua belas unit Bagian, tiga unit Lembaga Organisasi, satu kantor, dan tiga puluh tiga Kecamatan.

2.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang adalah: a. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. b. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah, atau khusus untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPKD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan

berpengaruh

pada

keuangan

pemerintah,

tanpa

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 3.

Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis Pengukuran Pos-pos Neraca Pengukuran Aset a. Pengukuran aset lancar adalah sebagai berikut: 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal; 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;


24

4) Persediaan dicatat sebesar: i. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; ii. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; iii. Nilai

wajar

apabila

diperoleh

dengan

cara

lainnya

seperti

donasi/rampasan. b. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. c. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. d. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. e. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. f.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran Kewajiban Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pengukuran Pendapatan a. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, yaitu jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. b. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.


25

c. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi Pengukuran Belanja a. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. b. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. c. Transaksi belanja dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. 4.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah Kebijakan akuntansi yang belum diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang, adalah penyusutan aset tetap mengikuti kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang, yang belum menerapkan kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap.


26

V. Penjelasan atas Rekening-rekening Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas

1. Neraca

31 Desember 2007 (Rp) a.

128.667.654.696,40

Kas di Kas Daerah

Saldo

Kas

di

BUD

per

31

Desember

2007

sebesar

Rp128.667.654.696,40 merupakan saldo kas yang disimpan pada Bank Jatim, yang terdiri atas : 1)

PAD (No. Rek. 004 100 0155)

Rp

107.806.221.147,58

2)

DAU (No. Rek. 004 102 9711)

Rp

17.302.900.300,00

3)

Penanganan Pasca Bencana Alam (No. Rp Rek. 004 104 2176)

991.323.590,82

4)

DAK : Bidang Lingkungan Hidup (No. Rek 004 104 0955)

Rp

5.940.000,00

Bidang Infrstruktur (No. Rek. 004 104 0963)

Rp

328.432.726,00

Bidang Kelautan dan Perikanan (No. Rek. 004 104 0971)

Rp

106.347.082,00

Bidang Kesehatan (No. Rek. 004 104 0980)

Rp

745.332.796,00

Bidang Pertanian (No. Rek. 004 104 1005)

Rp

1.381.157.054,00

Saldo kas belum termasuk Kas pada Pokja Kegiatan Dana Bergulir Untuk Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha, dan Koperasi sebesar Rp4.514.432.038,46, yang terdiri atas : 1) Rekening a.n. Pokja UMKM dengan Nomor rekening 0041042168, menampung dana Angsuran Pokok sebesar Rp3.096.584.393,65; 2) Rekening

a.n.

Pokja

DAGULIR

UMKM

dengan

Nomor

rekening

0041042150, menampung pendapatan 3% untuk dana pembinaan dan pengendalian Tim Pokja dan Tim Teknis sebesar Rp55.256.724,28;


27

3) Rekening a.n. Pokja Kabupaten dengan Nomor rekening 0041035943, menampung dana dari angsuran tunggakan debitur tahun 2002 sampai dengan 2004 sebesar Rp662.590.920,53; 4) Rekening penampungan Dagulir bagi calon peminjam a.n. Bank Jatim Cabang Malang sebagai bank pengelola sebesar Rp700.000.000,00.

31 Desember 2007 (Rp) 95.125.890,00

b. Kas di Bendahara Penerimaaan

Posisi Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan per 31 Desember 2007 sebesar Rp95.125.890,00, merupakan Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan yang masih berada di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas di BUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.

31 Desember 2007 (Rp) 2.115.203.479,00

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007, merupakan sisa Uang Persediaan dan Pengembalian Belanja pada Tahun 2007 pada setiap Unit Kerja yang disetor ke Kas di BUD pada Tahun 2008 sebesar Rp2.115.203.479,00 dengan rincian sebagai berikut. 1) Sisa Dana Uang Persediaan sebesar Rp243.283.356,00, terdiri atas : a) Dinas Kesehatan

Rp

13.234,00

b) Dinas Bina Marga

Rp

789.921,00

c) Dinas Perhubungan & Pariwisata

Rp

484.526,00

d) Dinas Lingkungan Hidup, Energi & Sumber

Rp

18.700.375,00

Rp

64.800,00

Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan Rp

230.500,00

Daya Mineral e) Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas Penduduk f)

Masyarakat g) Badan Pengawasan

Rp

223.000.000,00

2) Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2007 yang disetor ke Kas BUD pada tahun 2008 sebesar Rp1.871.920.123,00, terdiri atas :


28

a)

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Rp

63.062.276,00

b)

Dinas Kesehatan

Rp

2.658.726,00

c)

Dinas Bina Marga

Rp

921.748,00

d)

Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Rp

20.879.928,00

Sumber Daya Mineral e)

Badan

Administrasi

Kependudukan, Rp

68.614,00

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana f)

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

& Rp

5.000.000,00

Perdagangan g)

Bagian Tata Pemerintahan Umum

Rp

1.329.726.894,00

h)

Bagian Hukum

Rp

680.000,00

i)

Bagian Perekonomian

Rp

715.000,00

j)

Sekretariat DPRD

Rp

160.222.510,00

k)

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Rp

281.392.500,00

l)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rp

6.526.200,00

m)

Dinas Pertanian dan Perkebunan

Rp

65.727,00

31 Desember 2007 (Rp) d. Kas di BLUD

3.860.445.303,00

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp3.860.445.303,00, merupakan saldo kas yang berada di Rumah Sakit Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, terdiri atas : 1)

Bank

Rp

382.829.521,00

2)

Kas

Rp

3.288.842.640,00

3)

Kas Kecil

Rp

188.773.142,00

31 Desember 2007 (Rp) e. Piutang Pajak

333.626.038,00

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2007 sebesar Rp333.626.038,00, merupakan nilai nominal atas surat ketetapan pajak daerah yang sudah diterbitkan, yang sampai dengan 31 Desember 2007 belum dilunasi oleh wajib pajak daerah, dengan rincian sebagai berikut.


29

1)

Piutang Pajak Hotel

Rp

102.363.595,00

2)

Piutang Pajak Restoran

Rp

41.783.594,00

3)

Piutang Pajak Hiburan

Rp

77.677.000,00

4)

Piutang Pajak Reklame

Rp

46.689.765,00

5)

Piutang Pajak Penerangan Jalan Non Rp PLN

38.749.324,00

6)

Piutang Pajak Pengambilan Bhn Galian Gol.C

Rp

20.172.760,00

7)

Piutang Pajak Parkir

Rp

6.190.000,00

Mutasi piutang pajak daerah dalam Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut. ( dalam rupiah) Mutasi Uraian

Saldo Awal

Saldo Akhir Debet

Kredit

Pajak Hotel

50.642.610,00

98.154.695,00

46.433.710,00

102.363.595,00

Pajak Restoran

43.302.000,00

31.026.894,00

32.545.300,00

41.783.594,00

Pajak Hiburan

167.018.000,00

69.078.000,00

158.419.000,00

77.677.000,00

Pajak Reklame

46.794.329,00

34.431.662,00

34.536.226,00

46.689.765,00

PPJ PLN

Non

20.006.470,00

38.852.763,00

20.109.909,00

38.749.324,00

Pajak Bhn Gal. Gol. C

30.635.060,00

0

10.462.300,00

20.172.760,00

6.719.000,00

6.100.000,00

6.629.000,00

6.190.000,00

365.117.469,00

277.644.014,00

309.135.445,00

333.626.038,00

Pajak Parkir Jumlah

31 Desember 2007 (Rp) f.

Piutang Retribusi

4.083.151.375,00

Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2007 sebesar Rp4.083.151.375,00, merupakan nilai surat ketetapan retribusi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan & Pariwisata, Dinas Pasar, Dinas Permukiman & Kebersihan,


30

Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pengairan, Rumah Sakit Daerah, dan Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum dilunasi oleh wajib retribusi, dengan rincian sebagai berikut. 1)

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Rp

28.917.000,00

2)

Retribusi Pasar (Berlangganan)

Rp

97.912.131,00

3)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rp

45.464.476,00

4)

Retribusi Sewa Tanah Daerah pada BPKD

Rp

720.660,00

5)

Retribusi Sewa Tanah Daerah pada Dinas Pengairan

Rp

16.385.752,00

6)

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp

3.728.621.391,00

7)

Retribusi Tempat Pelelangan

Rp

165.129.965,00

31 Desember 2007 (Rp) g. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan

100.000.000,00

Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah merupakan bagian Piutang kepada PD Jasa Yasa yang akan jatuh tempo pada Tahun 2008. Pinjaman keuangan sebesar Rp500.000.000,00 diberikan pada Tahun 2004, dan akan dikembalikan selama lima tahun yang dimulai pada Tahun 2005.

31 Desember 2007 (Rp) h. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

19.000.000,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp19.000.000,00, merupakan piutang tuntutan ganti rugi kepada pegawai atas kerugian daerah berupa kehilangan aset kendaraan daerah, terdiri atas enam kasus yang telah ditetapkan (SK Pembebanan/ SK TJM).

31 Desember 2007 (Rp) i.

Piutang Lainnya

980.268.693,73

Merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2007, yang terdiri atas :


31

1) Bagian laba yang belum disetor oleh BPR Kanjuruan sesuai rekomendasi BPK RI Tahun 2007 sebesar Rp37.072.248,36; 2) Saldo atas penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Malang kepada para pegawai sesuai SK Bupati Malang Nomor 180/734/KEP/421.012/2004 sebesar Rp5.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut. a)

b)

Kendaraan Bermotor Roda Empat Saldo per 31 Desember 2006

Rp

570.000,00

Pelunasan selama tahun 2007

Rp

0,00

Saldo per 31 Desember 2007

Rp

570.000,00


Rp

5.280.000,00

Pelunasan selama tahun 2007

Rp

0,00


Rp

5.280.000,00

Kendaraan Bermotor Roda Dua

3) Piutang atas Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB bulan November 2007 sebesar Rp313.844.390,00 dan Desember 2007 Rp393.444.935,00; 4) Piutang kepada Pemkot Batu sebesar Rp203.464.713,80, atas gaji pegawai Pemkot Batu periode Januari s.d. Mei 2002 yang dibayar oleh Pemkab

Malang.

Sampai

dengan

tanggal

31

Desember

2005,

penyelesaiannya adalah bagi hasil pendapatan tempat wisata; 5) Piutang bunga atas pendapatan bunga tabungan/ jasa giro dari rekening bank yang dimiliki 43 SKPD sebesar Rp26.592.406,57. Nilai saldo rekening piutang ini, belum termasuk : 1) Piutang atas kerugian daerah akibat rapel Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional DPRD TA 2006 sebesar Rp3.714.480.000,00 yang tidak sesuai ketentuan; 2) Piutang atas kerugian daerah akibat pengadaan komputer dan program sebesar Rp8.217.344,00 pada Sekretariat DPRD yang tidak sesuai ketentuan;


32

3) Piutang atas kerugian daerah akibat realisasi bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp67.917.800,00 yang tidak sesuai dengan ketentuan; 4) Piutang

denda

atas

keterlambatan

tiga

pekerjaan

pada

Badan

Perencanaan sebesar Rp6.799.558,50; 5) Piutang atas kerugian daerah akibat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp525.840.343.00 yang melebihi ketentuan. 31 Desember 2007 (Rp) j.

5.644.907.317,00

Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2007 sebesar Rp5.644.907.317,00, terdiri atas: 1)

Persediaan Obat dan Alat Kesehatan pada Rp Rumah Sakit Daerah

671.035.610,00

2)

Persediaan Obat dan alat Kesehatan pada Rp Dinas Kesehatan

4.008.141.181,00

3)

Persediaan Alat Tulis Kantor pada Rumah Rp Sakit Daerah

30.001.103,00

4)

Persediaan Alat Tulis Kantor pada Dinas Rp Kesehatan

1.733.475,00

5)

Persediaan Karcis pada Dinas Kesehatan

Rp

28.965.000,00

6)

Persediaan Bahan Kimia pada Rumah Rp Sakit Daerah

174.828.084,00

7)

Persediaan Alat Listrik pada Rumah Sakit Rp Daerah

8.912.176,00

8)

Persediaan Bahan Makanan pada Rumah Rp Sakit Daerah

17.850.336,00

9)

Persediaan karcis pada Dinas Pasar

Rp

356.775.000,00

10) Persediaan perlengkapan buku uji kir pada Rp Dinas Perhubungan dan Pariwisata

15.000.000,00

11) Persediaan bronjong pada Dinas Pengairan

Rp

93.028.257,00

12) Suku cadang PJU pada Dinas Bina Marga

Rp

238.637.095,00


33

31 Desember 2007 (Rp) 400.000.000,00

k. Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah merupakan pinjaman kepada PD Jasa Yasa sebesar Rp500.000.000,00 dikurangi dengan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah. Pinjaman ini diberikan pada Tahun 2004 dan akan dikembalikan selama lima tahun, yang dimulai pada Tahun 2005.

31 Desember 2007 (Rp) l.

5.096.205.444,33

Investasi Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir sebesar Rp5.096.205.444,33 merupakan pemberian pinjaman Pemerintah Kabupaten Malang kepada Pihak Lain, terdiri atas: 1)

Piutang Sapi Kereman kepada Penggaduh

Rp

1.366.771.000,00

2)

Piutang Pinjaman Lunak

Rp

3.729.434.444,33 31 Desember 2007 (Rp) 79.688.482.523,23

m. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2007 sebesar Rp79.688.482.523,23, merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada : 1)

PDAM Kabupaten Malang

Rp

13.285.030.650,00

2)

PD Jasa Yasa

Rp

23.775.992.574,00

3)

PT Kigumas

Rp

27.225.853.500,00

4)

PT BPR Kanjuruhan

Rp

3.500.000.000,00

5)

PT Radio Kanjuruhan FM

Rp

1.000.000.000,00

6)

BPD Jawa Timur

Rp

10.901.605.799,23

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Malang sebesar Rp13.285.030.650,00, dengan rincian sebagai berikut. a) Modal disetor (Perda No. 2/1988) b) Penyertaan ex Proyek Air


Rp

623.874.950,00

Minum Rp

210.456.760,00

34

Kecamatan Pakis c) Penyertaan Pipanisasi

ex

Proyek

Inpres Rp

1.103.229.307,00

d) Penyertaan ex Bantuan PT.Madusari Rp Lawang

22.219.200,00

e) Penyertaan ex Hibah Proyek P2AB f)

Rp

10.184.534.433,00

Penyertaan Modal Pemerintah yang belum ada penetapannya

g) Penyertaan Captering Ngembul Kec.Tajinan

440.716.000,00

Sumber Rp

700.000.000,00

2) Penyertaan Modal pada PD Jasa Yasa sebesar Rp23.775.992.574,00, dengan rincian sebagai berikut : a) Penyertaan

sesuai

Perda

Nomor

12

Tahun

1993

sebesar

Rp481.294.574,00 , yang terdiri atas : (1) Modal Disetor

Rp

40.527.097,00

(2) Bantuan Pemkab s.d Tahun 1992

Rp

164.767.477,00

(3) Aset dari Dinas Pariwisata berupa Rp Proyek Fisik Pantai Balekambang dan Ngliyep

276.000.000,00

b) Aset Pemerintah Kabupaten Malang yang dikelola oleh PD Jasa Yasa namun belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp23.294.698.000,00, yang terdiri atas : (1)

Kantor PD Jasa Yasa

Rp

881.595.000,00

(2)

Pemandian Wendit

Rp

1.890.020.000,00

(3)

Pemandian Dewi Sri

Rp

1.350.000.000,00

(4)

Pemandian Metro

Rp

714.080.000,00

(5)

Unit Hotel Pemandian Air Panas Songgoriti

Rp 11.157.184.000,00

(6)

Pantai Balekambang Kec. Bantur

Rp

1.500.000.000,00

(7)

Pemandian Sumber Waras Kec. Lawang

Rp

144.000.000,00

(8)

Pasar Wisata Songgoriti

Rp

506.203.000,00

(9)

Taman Burung Jeru

Rp

3.651.616.000,00

Rp

1.500.000.000,00

(10) Pantai Ngliyep Kec. Donomulyo

3) Penyertaan Modal pada PT. Kigumas sebesar Rp27.225.853.500,00, merupakan akumulasi dari pengeluaran Pemerintah Kabupaten Malang


35

pada Pabrik gula Kigumas sejak Tahun 2001 sesuai dengan Rekomendasi BPK RI Tahun 2005, yang dapat dirinci sebagai berikut. a)

Daftar Isian Proyek (DIP) 2001

Rp

1.209.593.000,00

b)

Daftar Isian Proyek (DIP) Lanjutan 2001

Rp

1.101.500.000,00

c)

Daftar Isian Proyek (DIP) 2002

Rp

6.656.747.500,00

d)

DASK 2003

Rp

15.872.000.000,00

e)

DASK 2004

Rp

2.386.013.000,00

4) Penyertaan

Modal

pada

PT.

BPR

Kanjuruhan

sebesar

Rp3.500.000.000,00, terdiri atas: a) Penyertaan Modal Disetor sesuai dengan Perda Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan

Rakyat

(BPR)

Kabupaten

Malang

sebesar

Rp1.000.000.000,00; b) Penyertaan

modal

pada

tanggal

14

Agustus

2006

sebesar

Rp2.500.000.000,00. 5) Penyertaan Modal pada PT. Radio Kanjuruhan FM (Radio KFM) sebesar Rp1.000.000.000,00, merupakan Modal Disetor sesuai dengan Perda Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Radio Kanjuruhan FM (Radio KFM) Kabupaten Malang. 6) Penyertaan Modal pada BPD Jawa Timur sebesar Rp10.901.605.799,23, merupakan saldo penyertaan modal pada BPD Jawa Timur per 31 Desember 2007, dengan uraian sebagai berikut.

PERIODE Saham I

URAIAN

JUMLAH

Tanggal 31 Desember 2002

Rp

1.070.000.000,00

Rp

2.616.000.000,00

Rp

1.061.000.000,00

Rp

4.747.000.000,00

Rp

544.000.000,00

Surat Kolektif Saham No. 05.001 Saham II

Tanggal 28 November 2003 Surat Kolektif Saham No. 05.002

Saham III

Tanggal 08 Februari 2005 Surat Kolektif Saham No. 05.003 Jumlah

Saham IV

Tanggal 22 September 2005 Surat Kolektif Saham No. 05.004


36

Saham V

Tanggal 01 Maret 2006

Rp

1.000.000,00

Rp

5.292.000.000,00

Surat Kolektif Saham No. 05.005 Jumlah Saham VI

Tanggal 12 April 2007

Rp

1.110.000.000,00

Saham VII

Tanggal 12 April 2007

Rp

2.500.000.000,00

Saham VIII

Deviden Tahun Buku 2006 tanggal 10 Mei 2007

Rp

1.381.605.799,23

Tanggal 18 Desember 2007

Rp

618.000.000,00

Rp

10.901.605.799,23

Jumlah

Seluruh kepemilikan saham I s.d VII telah ditarik dan diganti dalam bentuk satu

lembar

saham

No.

05.001

dengan

nominal

sebesar

Rp8.902.000.000,00. 31 Desember 2007 (Rp) 3.131.828.665.972,00

n. Aset Tetap

Merupakan saldo aktiva tetap per 31 Desember 2007, dengan rincian sebagai berikut. 1) Tanah sebesar Rp1.505.085.388.304,00, terdiri atas : a) Tanah Kantor

Rp

132.082.052.591,00

b) Tanah Sarana Rumah Sakit

Rp

5.792.328.005,00

c) Tanah

Rp

7.147.732.484,00

d) Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik

Rp

177.625.283,00

e) Tanah Sarana Pendidikan Sekolah

Rp

140.518.004.136,00

Rp

43.938.866.323,00

Rp

6.164.656.250,00

h) Tanah Sarana Umum Pasar

Rp

74.231.940.201,00

i)

Tanah Sarana Umum Taman

Rp

4.464.975.000,00

j)

Tanah Sarana Umum Ibadah

Rp

4.050.000,00

k) Tanah Sarana Stadion Olahraga

Rp

930.000.000,00

Sarana

Kesehatan

Puskesmas

Dasar f)

Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Umum & Kejuruan

g) Tanah Sarana Menengah Lanjutan dan Kejuruan


37

l)

Tanah Perumahan

Rp

2.406.259.030,00

m) Tanah Pertanian

Rp

15.616.817.000,00

n) Tanah Perkebunan

Rp

126.272.000,00

o) Tanah Perikanan

Rp

2.361.935.700,00

p) Tanah Perkampungan

Rp

4.687.756.000,00

q) Tanah untuk Penggunaan Lainnya

Rp

1.064.434.118.301,00

2) Peralatan dan Mesin Rp207.991.815.002,00, terdiri atas : a) Alat-alat Berat

Rp

8.892.170.053,00

b) Alat-alat Angkutan

Rp 40.330.251.206,00

terdiri atas : (1) Alat-alat Angkutan Darat

Rp 39.482.087.206,00

Bermotor (2) Alat-alat Angkutan Darat

Rp

542.021.000,00

(3) Alat Angkutan Air

Rp

143.990.000,00

(4) Alat Angkutan Air tidak

Rp

162.153.000,00

c) Alat-alat Bengkel

Rp

1.858.399.069,00

d) Alat-alat Pengolahan Pertanian

Rp

5.532.617.971,00

e) Alat-alat Kantor & Rumah Tangga

Rp113.017.656.970,00

tidak Bermotor

Bermotor

terdiri atas :

f)

(1) Peralatan Kantor

Rp

6.167.451.400,00

(2) Perlengkapan Kantor

Rp

6.620.040.464,00

(3) Komputer

Rp 18.753.236.914,00

(4) Meubelair

Rp 80.683.840.404,00

(5) Peralatan Dapur

Rp

738.343.116,00

(6) Penghias Ruangan Rumah

Rp

54.744.672,00

Alat Studio & Komunikasi Rp2.963.572.055,00 terdiri atas : (1) Alat-alat Studio

Rp

1.070.748.093,00

(2) Alat-alat Komunikasi

Rp

1.892.823.962,00

g) Alat-alat Ukur

Rp

1.605.539.215,00

h) Alat-alat Kedokteran

Rp 22.466.848.789,00

i)

Alat-alat Laboratorium

Rp 11.154.962.673,00

j)

Alat Persenjataan/Keamanan

Rp

169.797.001,00

3) Gedung dan Bangunan sebesar Rp570.605.984.275,00, terdiri atas : a) Bangunan Gedung sebesar Rp569.568.139.275,00,00, terdiri atas : (1) Gedung Kantor PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

Rp 102.148.936.493,00 38

(2) Gedung Rumah Jabatan

Rp

997.000.000,00

(3) Gedung Rumah Dinas

Rp

9.139.663.032,00

(4) Gedung Gudang

Rp

3.325.107.543,00

(5) Bangunan Bersejarah

Rp

35.786.500,00

(6) Gedung Bangunan Lainnya

Rp 453.921.645.707,00

b) Bangunan Monumen

Rp

1.037.845.000,00

4) Jalan, Irigasi dan Jembatan sebesar Rp814.618.807.502,00 terdiri dari : a) Jalan & Jembatan sebesar Rp532.997.859.670,00, terdiri atas : (1) Jalan

Rp 390.444.535.370,00

(2) Jembatan

Rp 142.553.324.300,00

b) Bangunan Air ( Irigasi)

Rp 270.796.937.511,00

c) Instalasi sebesar Rp10.824.010.321,00 terdiri atas : (1) Instalasi Listrik & Telpon

Rp

5.922.561.150,00

(2) Instalasi Air, Gas dan lainnya

Rp

4.901.449.171,00

5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.257.480.139,00 terdiri atas : a) Buku dan Kepustakaan

Rp

5.384.089.152,00

b) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Rp

636.399.986,00

c) Hewan/Ternak dan Tanaman

Rp

3.236.991.001,00

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp24.269.190.750,00 terdiri atas pembangunan : a) Pagar Candi Kidal

Rp

87.262.500,00

b) Gedung TK Pembina

Rp

412.500.000,00

c) Gedung SMPN 3 Ampelgading

Rp

856.928.250,00

d) Gedung SMKN 2 Singosari

Rp

675.000.000,00

e) Gedung dan Bangunan SDN

Rp

21.562.500.000,00

f)

Gedung dan Bangunan SMPN

Rp

450.000.000,00

g) Gedung dan Bangunan SMAM

Rp

225.000.000,00

31 Desember 2007 (Rp) o. Dana Cadangan

10.231.388.276,95

Saldo dana cadangan per 31 Desember 2007 sebesar Rp10.231.388.276,95, merupakan dana yang diperuntukkan sebagai Dana Cadangan PILKADA, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang pembentukan dana cadangan. Penempatan Dana Cadangan dialokasikan dalam rekening khusus dalam bentuk Giro


39

dengan Nomor rekening 0041042141 atas nama Dana Cadangan Pilkada Malang di Bank Jatim Cabang Malang, dengan rincian : Saldo per 31 Desember 2006

Rp 5.000.000.000,00

Penambahan Tahun 2007

Rp 5.000.000.000,00

Bunga

Rp

231.388.276,95 Rp 5.231.388.276,95


Rp 10.231.388.276,95

31 Desember 2007 (Rp) p. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

2.876.132.500,00

Merupakan hak yang diperoleh atas suatu bangunan atau aktiva tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dengan pihak swasta berdasarkan perjanjian, yang terdiri atas bangunan : a.

Pasar Lawang Baru

Rp

414.180.000,00

Rp

556.990.000,00

Rp

291.760.000,00

Rp

379.799.000,00

Rp

709.663.500,00

BOT dengan PT Anggun Bhakti Perkasa SPK No. 180/760/429.013/1992 tanggal 6 Juli 1992 b.

Pasar Singosari BOT dengan PT Santa Wiratama Sejati SPK No. 180/2500/429.013/1995 tanggal 7 November 1995

c.

Pasar Pujon BOT dengan PT Duta Sela Graha S. SPK No. 180/305/429.013/1995 tanggal 12 April 1995

d.

Pasar Baru Turen BOT dengan PT Anggun Bhakti Perkasa SPK No. 180/424/429.013/1994 tanggal 16 Mei 1994

e.

Pasar Baru Kepanjen BOT dengan PT Anggun Bhakti Perkasa SPK No. 180/424/429.013/1994


40

tanggal 16 Mei 1994 f.

Pasar Baru Dampit

Rp

523.740.000,00

BOT dengan PT Bina Harita Utama SK Bupati No. 209/Tahun 1992

Masa berlakunya BOT sebagaimana dimaksud di atas adalah selama 20 tahun sejak tanggal surat perjanjian.

31 Desember 2007 (Rp) 12.265.971.958,46

q. Aset Lain-lain

Merupakan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2007, yang terdiri atas : 1) Piutang kepada Pemprov Jatim sebesar Rp6.763.534.920,00, merupakan piutang atas gaji pegawai Pemprov Jatim periode Januari 2001 s.d September 2001 yang dibayar oleh Pemkab Malang karena adanya P3D. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum ada penyelesaian; 2) Piutang kepada PT Kigumas sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan pinjaman keuangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Malang. Pemberian pinjaman ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu : a) Pemberian

Pinjaman

Keuangan

Tahap

I

sebesar

Rp375.000.000,00. Berita Acara Nomor 900/962/421.021/2004 tanggal 24 Juni 2004; b) Pemberian Pinjaman Rp312.500.000,00

Keuangan

Tahap

II

sebesar

Berita Acara Nomor 900/1083/421.033/2004 tanggal 03 Agustus 2004; c) Pemberian Pinjaman Keuangan Tahap III sebesar Rp312.500.000,00 Berita Acara Nomor 900/1195/421.033/2004 tanggal 08 September 2004. 3) Kas pada Pokja Kegiatan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha, dan Koperasi sebesar Rp4.514.432.038,46 dikurangi dengan Biaya Operasional sebesar Rp11.995.000,00


41

31 Desember 2007 (Rp) r.

172.598.749,12

Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank

Saldo bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri per 31 Desember 2007 sebesar Rp172.598.749,12, merupakan bagian lancar Pinjaman IBRD 4017-IND (SLA 1099/DP3/1999 tanggal 27 Januari 1999), dengan rincian sebagai berikut. 1)

Utang Pokok jatuh tempo Juni 2007

Rp

86.299.374,56

2)

Utang Pokok jatuh tempo Desember 2007

Rp

86.299.374,56

31 Desember 2007 (Rp) 9.273.451.461,65

s. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2007 sebesar Rp9.273.451.461,65, terdiri atas : 1)

Kelebihan setor PDAM sesuai

Rp

9.152.470.025,82

Rp

120.981.435,83

Jumlah Rp

9.273.451.461,65

rekomendasi BPK RI Tahun 2007 2)

Kelebihan setor PD Jasa Yasa sesuai rekomendasi BPK RI Tahun 2007

31 Desember 2007 (Rp) t.

Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan

517.796.247,39

Bank Saldo utang jangka panjang dalam negeri per 31 Desember 2007 sebesar Rp517.796.247,39, merupakan sisa utang jangka panjang Pinjaman IBRD 4017-IND (SLA 1099/DP3/1999 tanggal 27 Januari 1999, mengenai pembiayaan Second East Java UDP), dengan tingkat bunga 11,75 %, yang diangsur setiap enam bulan sekali. Pinjaman ini berakhir pada tanggal 15 Desember 2011.


42

31 Desember 2007 (Rp) 3.378.322.383.008,94

u. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana sebesar Rp3.378.322.383.008,94 merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Malang per 31 Desember 2007 terdiri atas : 1)

Ekuitas Dana Lancar

Rp

135.877.805.018,36

2)

Ekuitas Dana Investasi

Rp

3.232.213.189.713,63

3)

Ekuitas Dana Cadangan

Rp

10.231.388.276,95

1) Ekuitas Dana lancar sebesar Rp135.877.805.018,36 terdiri atas : a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 134.643.070.790,00 b) Cadangan Piutang

Rp

4.940.518.543,73

c) Cadangan Persediaan

Rp

5.644.907.317,00

d) Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar Rp9.446.050.210,77 adalah dana yang harus dibayarkan untuk : (1) Kelebihan Setor PDAM

Rp 9.152.470.025,82

(Sesuai Rekomendasi BPK RI tahun 2007 ) (2) Kelebihan setor PD Jasa Yasa

Rp

120.981.435,83

(Sesuai Rekomendasi BPK RI tahun 2007 ) (3) Bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri per 31 Desember 2007 sebesar Rp172.598.749,12 e) Pendapatan yang ditangguhkan

Rp

95.358.578,40

Merupakan pendapatan jasa giro yang belum diakui/disetor ke kas Daerah oleh Bendahara Rumah Sakit Daerah sebesar Rp232.688,40, dan pendapatan tempat pelelangan pada Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan yang belum disetor oleh bendahara per 31 Desember 2007 sebesar Rp95.125.890,00 2) Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp3.232.213.189.713,63, terdiri atas : a) Diinvestasikan dalam Investasi

Rp

85.184.687.967,56

Jangka Panjang b) Dinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp 3.131.828.665.972,00

c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Rp


15.717.632.021,46

43

d) Dana yang harus Disediakan untuk

Rp

( 517.796.247,39)

Pembayaran Utang jangka panjang 3) Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Rp

10.231.388.276,95

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pendapatan Asli Daerah

1.135.070.093.500,00

1.166.221.677.894,74

71.651.826.500,00

84.353.897.087,92

a. Pendapatan Pajak Daerah Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun Anggaran 2007, terdiri atas : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1) Pajak Hotel

275.000.000,00

249.132.614,00

2) Pajak Restoran

500.000.000,00

439.984.383,00

3) Pajak Hiburan

2.875.000.000,00

3.301.524.243,00

4) Pajak Reklame

1.225.000.000,00

1.531.993.038,00

18.500.000.000,00

20.496.580.392,00

385.000.000,00

293.093.903,00

7) Pajak Parkir

55.000.000,00

67.222.300,00

8) Pajak Sarang Burung

17.500.000,00

13.485.000,00

23.832.500.000,00

26.393.015.873,00

5) Pajak Penerangan Jalan 6) Pajak Pengambilan Bhn.Galian Gol. C

Jumlah

1) Realisasi

pajak

Rp249.132.614,00

hotel atau

Tahun 90,59%

Anggaran dari

2007

sebesar

anggarannya

sebesar

Rp275.000.000,00 merupakan penerimaan pajak atas pelayanan hotel di wilayah Kabupaten Malang selama tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a) Hotel Melati Satu


Rp

193.184.649,00

44

b) Penginapan/Losmen/Wisma 2) Realisasi

pajak

restoran

Rp439.984.383,00

atau

Rp Tahun

88%

55.947.965,00

Anggaran dari

2007

sebesar

anggarannya

sebesar

Rp500.000.000,00, merupakan penerimaan pajak atas pelayanan restoran di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a) Rumah Makan

Rp

181.124.233,00

b) Café

Rp

16.125.000,00

c) Depot

Rp

52.610.200,00

d) Warung

Rp

190.124.950,00

3) Realisasi

pajak

hiburan

Rp3.301.524.243,00

atau

Rp2.875.000.000,00,

Tahun 114,84%

merupakan

Anggaran dari

2007

anggarannya

penerimaan

pajak

sebesar sebesar atas

penyelenggaraan hiburan di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a) Pagelaran Kesenian/musik/tari

Rp

44.501.650,00

b) Karaoke

Rp

10.880.000,00

c)

Rp

1.969.000,00

d) Permainan Ketangkasan

Rp

9.148.500,00

e) Panti Pijat/Refleksi

Rp

13.830.000,00

f)

Rp

492.413.400,00

Rp

2.728.781.693,00

Permainan Bilyard

Pertandingan Olah Raga

g) Taman Wisata dan Sejenisnya 4) Realisasi

pajak

reklame

Rp1.531.993.038,00 Rp1.225.000.000,00,

atau

Tahun 125,06%

merupakan

Anggaran dari

2007

anggarannya

penerimaan

pajak

sebesar sebesar atas

penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a)

Reklame Papan/Billboard

Rp

1.103.812.361,00

b)

Reklame Kain

Rp

404.226.327,00

c)

Reklame Melekat/Stiker

Rp

20.739.250,00

d)

Reklame Berjalan

Rp

3.215.100,00

5) Realisasi pajak penerangan jalan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp20.496.580.392,00

atau

110,79%

dari

anggarannya

sebesar

Rp18.500.000.000,00, merupakan penerimaan pajak atas penggunaan


45

tenaga listrik di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a) Pajak Penerangan Jalan PLN

Rp

20.082.319.695,00

b) Pajak Penerangan Jalan Non PLN

Rp

414.260.697,00

6) Realisasi pengambilan bahan galian golongan C Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp293.093.903,00 atau 76,13% dari anggarannya sebesar Rp385.000.000,00,

merupakan

penerimaan

pajak

atas

kegiatan

pengambilan bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a)

Batu Kapur

Rp

19.938.050,00

b)

Pasir Sungai

Rp

158.480.237,00

c)

Pasir Urug

Rp

27.309.903,00

d)

Kerikil/Batu Sungai

Rp

21.669.424,00

e)

Batu Gunung

Rp

57.857.089,00

f)

Bentonite

Rp

880.000,00

g)

Phira Pilit

Rp

5.258.200,00

h)

Marmer

Rp

1.701.000,00

Anggaran

2007

sebesar

anggarannya

sebesar

7) Realisasi

pajak

Rp67.222.300,00

parkir atau

Tahun 122,22%

dari

Rp55.000.000,00, merupakan penerimaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2007. 8) Realisasi pajak sarang burung Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp13.485.000,00

atau

77,06%

dari

anggarannya

sebesar

Rp17.500.000,00, merupakan penerimaan pajak atas pengusahaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Malang selama Tahun 2007.

b. Pendapatan Retribusi Daerah Anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri dari: URAIAN (1) Retribusi Jasa Umum


ANGGARAN (Rp) 28.843.799.500,00

REALISASI (Rp) 31.882.596.379,04

46

(2) Retribusi Jasa Usaha

2.014.980.000,00

2.478.306.790,00

(3) Retribusi Tertentu

1.832.765.000,00

1.924.517.380,00

32.691.544.500,00

36.285.420.549,04

Perijinan

Jumlah

1) Realisasi

retribusi

jasa

Rp31.882.596.379,04

umum

atau

Tahun

110,54%

Anggaran

dari

2007

sebesar

anggarannya

sebesar

Rp28.843.799.500,00, merupakan penerimaan retribusi jasa umum selama Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a)

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp

26.458.185.143,04

b)

Retribusi Pelayanan Persampahan Rp dan Kebersihan

226.131.600,00

c)

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Rp KTP dan Akte

600.316.000,00

d)

Retribusi Pelayanan Pemakaman Rp dan Pengabuan Mayat

143.082.250,00

e)

Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum

Rp

160.486.500,00

f)

Retribusi Pelayanan Pasar

Rp

3.336.370.886,00

g)

Retribusi Bermotor

Kendaraan Rp

839.414.000,00

h)

Retribusi Jasa Umum (sewa Walls)

2) Realisasi

Pengujian

retribusi

Rp2.478.306.790,00

jasa

usaha

atau

Tahun

122,99%

Rp

118.610.000,00

Anggaran

2007

sebesar

anggarannya

sebesar

dari

Rp2.014.980.000,00, merupakan penerimaan retribusi jasa umum selama Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a) Retribusi Kekayaan Daerah

Rp

394.699.890,00

b) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Rp

1.340.238.400,00

c) Retribusi Terminal

Rp

156.173.900,00

d) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rp

240.554.000,00

e) Retribusi Rumah Potong Hewan

Rp

174.547.500,00

f)

Rp

161.975.000,00

Rp

10.118.100,00

Retribusi Tempat Rekreasi & Olah raga

g) Sewa Tanah dan Bangunan

3) Realisasi retribusi perizinan tertentu Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.924.517.380,00


atau

105,01%

dari

anggarannya

sebesar

47

Rp1.832.765.000,00, merupakan penerimaan retribusi jasa umum selama Tahun 2007, dengan rincian sebagai berikut. a) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Rp

1.154.322.065,00

b) Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian

Rp

616.810.390,00

c) Retribusi Ijin Trayek

Rp

26.239.000,00

d) Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Rp Tanah (IPPT)

83.505.925,00

e) Retribusi Ijin Ketenagakerjaan

43.640.000,00

Rp

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2007, terdiri atas: URAIAN 1) Bagian

Laba

ANGGARAN (Rp) atas

REALISASI (Rp)

4.303.362.000,00

4.366.573.558,46

50.120.000,00

50.120.414,00

4.353.482.000,00

4.416.693.972,46

Penyertaan Modal pada pada BUMD 2) Bagian

Laba

atas

Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Jumlah

a. Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada pada BUMD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp4.366.573.558,46 atau 101,47% dari anggarannya sebesar Rp4.303.362.000,00, merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada : a) Perusahaan Daerah Air Minum

Rp

1.453.362.000,00

b) Perusahaan Daerah Jasa Yasa

Rp

150.000.000,00

c) Bank Jatim

Rp

2.763.211.558,46

b. Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan milik swasta Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp50.120.414,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp50.120.000,00, merupakan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Kanjuruhan.


48

d. Lain-lain PAD yang Sah Anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2007, terdiri atas : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1) Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

960.000.000,00

941.516.205,00

2) Pendapatan Penerimaan Jasa giro

3.510.000.000,00

9.165.655.440,39

3) pendapatan Bunga Deposito

6.000.000.000,00

6.425.342.465,71

4.300.000,00

11.260.000,00

50.000.000,00

55.420.000,00

250.000.000,00

659.572.582,32

10.774.300.000,00

17.258.766.693,42

4) Pendapatan Tuntutan Kerugian Daerah

ganti

5) Pendapatan Denda Retribusi 6) Pendapatan dari Pengembalian Jumlah

1) Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp941.516.205,00 atau 98,07% dari anggarannya sebesar Rp960.000.000,00, merupakan realisasi pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan yang terdiri atas. -

Penjualan drum bekas

-

Bagi hasil Landungsari

-

Kontribusi penjualan sumber air bersih

pengelolaan

Rp

45.600.000,00

Terminal Rp

45.916.200,00

Rp

850.000.005,00

2) Realisasi pendapatan penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp9.165.655.440,39 atau

261,13% dari anggarannya sebesar

Rp3.510.000.000,00, merupakan penerimaan jasa giro atas rekening koran BUD dan Rumah Sakit Daerah pada Bank Jatim, dengan rincian : a) Jasa giro Kas Daerah

Rp

9.153.605.417,43

b) Jasa giro Rumah Sakit Daerah Rp 12.050.022,96 3) Realisasi pendapatan bunga deposito Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp6.425.342.465,71

atau

107,09%

dari

anggarannya

sebesar

Rp6.000.000.000,00, merupakan penerimaan bunga atas simpanan dalam bentuk deposito pada Bank Jatim.


49

4) Realisasi pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp11.260.000,00 atau 261,86% dari anggarannya sebesar Rp4.300.000,00, merupakan penerimaan tuntutan ganti rugi kepada pegawai negeri sipil atas hilangnya barang daerah yang menjadi tanggung jawabnya. 5) Realisasi pendapatan denda retribusi Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp55.420.000,00

atau

110,84%

dari

anggarannya

sebesar

Rp50.000.000,00, merupakan penerimaan denda retribusi perijinan tertentu (WDP). 6) Realisasi pendapatan dari pengembalian Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp659.572.582,32

atau

263,82%

dari

anggarannya

sebesar

Rp250.000.000,00, merupakan realisasi penerimaan atas pengembalian belanja Tahun 2006 dari bendahara pengeluaran. Nilai saldo rekening Lain-lain PAD yang Sah ini, belum termasuk pendapatan bunga tabungan/jasa giro dari rekening bank yang dimiliki 43 SKPD sebesar Rp26.592.406,57 e. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak Anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2007, merupakan pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa dana bagi hasil pajak, yang terdiri atas : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1) Pajak Bumi dan Bangunan/PBB

37.547.000.000

46.845.318.013,00

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan/BPHTB

6.395.000.000,00

8.672.797.815,00

3) Pajak PPh Orang Pribadi (PPh Ps.25/29)

540.158.000,00

240.332.158,00

4) Pajak PPh Orang Pribadi (PPh Ps.21)

6.865.000.000,00

7.901.683.506,00

Jumlah

51.347.158.000,00

63.030.131.492,00

f. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Anggaran dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam Tahun Anggaran 2007, merupakan pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, yang terdiri atas :


50

REALISASI 1) Provisi sumber (PSDH)

daya

ANGGARAN (Rp) hutan

654.110.000,00

254.500.658,00

752.992.000,00

485.473.980,00

2.107.916.000,00

1.034.758.480,00

245.000,00

245.294,00

3.515.263.000,00

1.774.978.412,00

2) Sumber daya alam perikanan 3) Sumber Bumi

Pertambangan

Minyak

4) Pertambangan Umum Jumlah

REALISASI (Rp)

g. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum Anggaran dan realisasi dana alokasi umum Tahun Anggaran 2007 masingmasing

sebesar

Rp880.921.000.000,00

dan

Rp880.921.000.000,00,

merupakan pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa berupa alokasi dana untuk mendanai daerah melaksanakan fungsi layanan dasar umum dan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

h. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus Anggaran dan realisasi dana bagi alokasi khusus Tahun Anggaran 2007, merupakan pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi dana untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN 1) Bidang Pendidikan

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

29.882.000.000,00

29.882.000.000,00

840.000.000,00

840.000.000,00

15.448.000.000,00

15.448.000.000,00

2.707.000.000,00

2.707.000.000,00

5) Bidang Kesehatan

13.071.000.000,00

13.071.000.000,00

6) Bidang Pertanian

6.236.000.000,00

6.236.000.000,00

Jumlah

68.184.000.000,00

68.184.000.000,00

2) Bidang Lingkungan Hidup 3) Bidang Infrastruktur 4) Bidang Kelautan dan Perikanan

i. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Dana Penyesuaian Anggaran dan realisasi dana alokasi khusus

Tahun Anggaran

2007

masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.279.546.600,00, merupakan


51

anggaran dan realisasi pendapatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa alokasi dana penyesuaian tunjangan pendidikan. j.

Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Bagi Hasil Pajak Anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2007 merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

1)

Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

15.128.300.000,00

16.049.650.493,00

2)

Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

11.538.400.000,00

10.911.837.567,00

3)

Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor

29.232.700.000,00

29.232.792.471,00

4)

Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

760.000.000,00

844.562.559,00

5)

Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan

1.680.900.000,00

1.397.157.053,00

58.340.300.000

58.436.000.143,00

Jumlah

k.

REALISASI (Rp)

Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Bagi Hasil Lainnya Anggaran dan realisasi dana bagi hasil lainnya Tahun Anggaran 2007 merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

(1) Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)

39.450.000,00

41.519.893,00

(2) Bagi Hasil Retribusi Tera/Tera Ulang

17.000.000,00

31.354.888,00

(3) Bagi Hasil Retribusi Ijin Tenaga Kerja Asing (IKTA)

Kerja

63.761.000,00

100.591.000,00

(4) Bagi Hasil Retribusi Penerimaan Pengukuran&Pengujian Hsl Hutan

40.000.000,00

16.655.264,00

335.000,00

509.438,00

(6) Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi/ Peternakan

0,00

30.170.086,00

(7) Bantuan Keuangan Stimulasi Hari Jadi

0,00

30.000.000,00

160.546.000,00

250.800.569,00

(5) Bagi Hasil Pungutan Karcis Tahura

Jumlah

l.

REALISASI (Rp)

Pendapatan Hibah Anggaran dan realisasi pendapatan hibah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hibah belum termasuk dana dari APBN TA


52

2007 masing-masing sebesar Rp1.045.000.000,00 untuk pembangunan Gedung SMPN 3 Ampelgading, dan sebesar Rp700.000.000,00 untuk SMKN 2 Singosari

m. Dana Darurat Anggaran dan realisasi dana darurat Tahun Anggaran 2007 masing-masing sebesar Rp950.000.000,00 dan Rp991.323.590,82, merupakan anggaran dan realisasi pendapatan dari Pemerintah Pusat untuk penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.

n. Belanja Operasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1) Belanja Pegawai

596.760.037.726,00

552.403.364.916.92

2) Belanja Barang

129.020.626.224,00

117.581.160.235,48

3) Belanja Bunga

150.000.000,00

97.655.535,72

4) Belanja Hibah

9.229.500.000,00

8.186.121.434,00

128.053.443.000,00

111.153.865.410,00

863.213.606.950,00

789.422.167.532,12

5) Belanja Bantuan Sosial Jumlah

1) Realisasi belanja pegawai sebesar Rp552.403.364.916,92, merupakan realisasi belanja pegawai Tahun 2007 yang terdiri atas : -

Gaji Pokok

Rp

353.357.331.104,00

-

Tunjangan Keluarga

Rp

35.040.822.078,00

-

Tunjangan Jabatan

Rp

9.224.365.318,00

-

Tunjangan Fungsional

Rp

42.813.846.200,00

-

Tunjangan Fungsional Umum

Rp

9.529.307.670,00

-

Tunjangan Beras

Rp

23.261.198.147,00

-

Tunjangan Khusus

Rp

7.093.860.314,00

-

Pembulatan Gaji

Rp

10.489.478,00

-

Iuran Asuransi Kesehatan

Rp

7.162.194.735,00

-

Uang Paket

Rp

85.932.000,00

-

Tunjangan Panitia Musyawarah

Rp

28.683.900,00

-

Tunjangan Komisi

Rp

57.002.400,00

-

Tunjangan Panitia Anggaran

Rp

23.202.900,00


53

-

Tunjangan Badan Kehormatan

Rp

7.856.100,00

-

Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya

Rp

79.976.925,00

-

Tunjangan Perumahan

Rp

2.184.000.000,00

-

Uang Jasa Pengabdian

Rp

4.725.000,00

-

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Rp Beban Kerja

6.967.593.000,00

-

Belanja Penunjang Pimpinan DPRD

-

Belanja Komunikasi/Intensif Anggota DPRD

-

Belanja Penunjang KDH/WKDH

-

Operasional Rp

691.929.468,00

Penunjang Rp Pimpinan dan

6.804.000.000,00

Operasional Rp

399.000.000,00

Biaya Pemungutan PBB

Rp

1.829.751.698,00

-

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Rp

1.216.923.429,00

-

Honorarium Kegiatan

Pelaksana Rp

11.182.872.302,92

-

Honorarium Tim Pengadaan Barang Rp dan Jasa

309.028.000,00

-

Honorarium PNS Lainnya

Rp

580.996.117,00

-

Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur Rp /Narasumber

10.188.945.984,00

-

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Rp Tetap

16.648.341.200,00

-

Uang Lembur PNS

Rp

2.064.144.749,00

-

Uang Lembur Non PNS

Rp

385.535.000,00

-

Belanja Beasiswa Tugas Belajar

Rp

67.500.000,00

-


Rp

170.000.000,00

-


Rp

200.000.000,00

-


Rp

100.000.000,00

-

Belanja Kursus-kursus /Pelatihan

Singkat Rp

1.483.984.700,00

-

Belanja Sosialisasi

Rp

140.150.000,00

-

Belanja Bimbingan Teknis

Rp

1.007.875.000,00

Panitia

2) Realisasi belanja barang sebesar Rp117.581.160.235,48 merupakan realisasi belanja barang Tahun 2007 yang terdiri atas : -

Belanja alat tulis kantor

Rp

7.278.968.334,00

-

Belanja dokumen/administrasi tender

Rp

192.712.832,00

-

Belanja alat listrik dan elektronik

Rp

530.964.866,00


54

-

Belanja perangko, materai dan benda Rp pos lainnya

186.902.550,00

-

Belanja peralatan bahan pembersih

dan Rp

875.605.040,00

-

Belanja bahan bakar minyak/gas sarana Rp mobilitas

1.997.969.791,00

-

Belanja pengisian tabung pemadam Rp kebakaran

6.250.000,00

-

Belanja pengisian tabung gas

Rp

129.716.224,00

-

Belanja bahan baku bangunan

Rp

11.420.752.403,00

-

Belanja bahan/bibit tanaman

Rp

3.034.201.482,00

-

Belanja bibit ternak

Rp

521.832.500,00

-

Belanja bahan obat-obatan

Rp

14.177.105.480,37

-

Belanja bahan kimia

Rp

1.701.419.123,00

-

Belanja bahan/material lainnya

Rp

25.750.000,00

-

Belanja telepon

Rp

1.209.821.844,00

-

Belanja air

Rp

241.902.986,00

-

Belanja listrik

Rp

6.797.982.482,00

-

Belanja surat kabar/majalah

Rp

238.870.500,00

-

Belanja kawat/faksimili/internet

Rp

421.812.097,00

-

Belanja paket/pengiriman

Rp

57.990.000,00

-

Belanja sertifikasi

Rp

494.214.000,00

-

Belanja jasa transaksi keuangan

Rp

956.398.225,00

-

Belanja jasa pengumuman lelang

Rp

976.918.098,00

-

Belanja premi asuransi kesehatan

Rp

141.684.850,00

-

Belanja premi asuransi brg milik daerah

Rp

65.914.900,00

-

Belanja jasa service

Rp

543.822.804,00

-

Belanja penggantian suku cadang

Rp

1.431.038.809,00

-

Belanja bhn bakar minyak/gas/pelumas

Rp

1.417.637.174,00

-

Belanja jasa KIR

Rp

600.000,00

-

Belanja surat tanda nomor kendaraan

Rp

36.256.600,00

-

Belanja cetak

Rp

6.732.283.234,00

-

Belanja penggandaan

Rp

2.919.392.553,00

-

Belanja cetak dan penggandaan lainnya

Rp

3.550.000,00

-

Belanja gedung/kantor

Rp

1.367.768.000,00

-

Belanja ruang rapat/pertemuan

Rp

628.660.200,00

-

Belanja tempat parkir

Rp

10.000.000,00

-

Belanja sewa rumah/gedung/gudang/ Rp parkir lainnya

30.492.200,00


kebersihan

55

-

Belanja sewa sarana mobilitas darat

Rp

684.716.000,00

-

Belanja sewa sarana mobilitas air

Rp

18.700.000,00

-

Belanja sewa sarana mobilitas udara

Rp

22.400.000,00

-

Belanja sewa meja kursi

Rp

73.488.000,00

-

Belanja sewa komputer dan printer

Rp

30.358.100,00

-

Belanja sewa proyektor

Rp

20.400.000,00

-

Belanja sewa generator

Rp

33.900.000,00

-

Belanja sewa tenda

Rp

128.140.000,00

-

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

Rp

25.000.000,00

-

Belanja sewa perlengkapan ktr. lainnya

Rp

8.910.000,00

-

Belanja makanan dan minuman harian

Rp

238.312.000,00

-

Belanja makanan dan minuman rapat

Rp

7.801.179.300,00

-

Belanja makanan dan minuman tamu

Rp

2.940.823.506,11

-

Belanja pakaian sipil harian (PSH)

Rp

171.117.000,00

-

Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)

Rp

15.500.000,00

-

Belanja pakaian dinas harian (PDH)

Rp

3.475.304.000,00

-

Belanja pakaian dinas upacara (PDU)

Rp

37.125.000,00

-

Belanja pakaian kerja lapangan

Rp

418.802.000,00

-

Belanja pakaian KORPRi

Rp

32.313.000,00

-

Belanja pakaian batik tradisional

Rp

111.825.000,00

-

Belanja pakaian olah raga

Rp

152.423.000,00

-

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Rp

20.149.576.750,00

-

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Rp

11.753.685.398,00

Rp

432.000.000,00

- Belanja pemulangan pensiun dalam daerah

pegawai

yang

Dalam realisai belanja barang, terdapat : a) Realisasi belanja pemeliharaan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati masing-masing sebesar Rp170.933.424,00 dan Rp46.456.820,00 di BPKD b) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp155.050.000,00, dan realisasi belanja Perjalanan luar Daerah sebesar Rp230.650.000,00 di BPKD 3) Realisasi belanja bunga sebesar Rp97.655.535,72 merupakan realisasi pembayaran

bunga

utang

pinjaman

IBRD

4017-IND

(SLA

1099/DP3/1999) tanggal 27 Januari 1999.


56

4) Realisasi belanja hibah sebesar Rp8.186.121.434,00 realisasi

pembayaran

belanja

hibah

merupakan

kepada

kelompok

masyarakat/perorangan. Dalam realisasi belanja hibah, tidak termasuk belanja hibah untuk rehab 18 unit Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp4.500.000.000,00 5) Realisasi

belanja

bantuan

sosial

sebesar

Rp111.153.865.410,00,

merupakan realisasi pembayaran belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan realisasi pembayaran belanja bantuan keuangan kepada desa. Dalam realisasi Belanja Bantuan Sosial, terdapat : a) Realisasi belanja peningkatan daya listrik gedung BPKD sebesar Rp16.720.000,00; b) Realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp43.000.000.000,00. o. Belanja Modal Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2007, terdiri atas : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1) Belanja Tanah

79.869.000.000,00

59.191.186.700,00

2) Belanja Perlt.& Mesin

52.339.694.850,00

50.193.066.966,00

&

135.966.427.000,00

133.162.066.677,00

4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

132.756.099.000,00

130.802.639.050,00

1.935.942.500,00

1.894.195.750,00

402.867.163.350,00

375.243.155.143,00

3) Belanja Bangunan

Gedung

5) Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah

1) Realisasi belanja tanah sebesar Rp59.191.186.700,00, merupakan realisasi pembayaran pengadaan tanah yang terdiri dari: a) Pengadaan tanah kantor

Rp

14.096.684.900,00

b) pengadaan tanah sarana pendidikan Rp menengah umum dan kejuruan

28.697.381.300,00

c) Pengadaan tanah sarana umum pasar

Rp

5.357.300.000,00

d) Pengadaan tanah sarana umum tempat Rp pembuangan akhir sampah

319.125.000,00

e) Pengadaan tanah sarana umum pusat Rp hiburan rakyat

3.332.740.000,00

f)

Pengadaan tanah pertanian

Rp

1.418.638.500,00

g) Pengadaan tanah perikanan

Rp

478.350.000,00


57

h) Pengadaan tanah perkampungan 2) Realisasi

belanja

Rp50.193.066.966,00,

Rp

peralatan merupakan

dan

realisasi

5.490.967.000,00 mesin

sebesar

pembayaran

pengadaan

peralatan dan mesin yang terdiri atas : -

Pengadaan traktor

Rp

1.245.200.000,00

-

Pengadaan stoom wals

Rp

49.500.000,00

-

Pengadaan eskavator

Rp

958.079.000,00

-

Pengadaan alat berat lainnya

Rp

597.729.000,00

-

Pengadaan alat angkutan-sedan

Rp

404.400.000,00

-

Pengadaan alat angkutan-station wagon

Rp

13.374.432.404,00

-

Pengadaan alat angkutan-truck

Rp

366.350.000,00

-

Pengadaan alat angkutan-pick up

Rp

2.369.938.000,00

-

Pengadaan alat angkutan-ambulance

Rp

158.567.596,00

-

Pengadaan kebakaran

Rp

935.132.000,00

-

Pengadaan alat angkutan-sepeda motor

Rp

1.482.259.000,00

-

Pengadaan gerobak

Rp

156.823.000,00

-

Pengadaan karavan

Rp

385.198.000,00

-

Pengadaan motor boat/motor tempel

Rp

143.990.000,00

-

Pengadaan perahu tongkang

Rp

162.153.000,00

-

Pengadaan perahu karet

Rp

69.080.000,00

-

Pengadaan mesin las

Rp

120.280.000,00

-

Pengadaan mesin bubut

Rp

31.333.000,00

-

Pengadaan mesin kompressor

Rp

91.320.000,00

-

Pengadaan penggiling hasil pertanian

Rp

170.032.500,00

-

Pengadaan alat penggiling gabah

Rp

143.550.000,00

-

Pengadaan alat pengelolaan pertanian lainnya

Rp

644.894.499,00

-

Pengadaan mesin ketik

Rp

95.775.000,00

-

Pengadaan mesin hitung

Rp

2.649.727,00

-

Pengadaan mesin fotocopy

Rp

266.827.000,00

-

Pengadaan mesin cetak

Rp

126.753.000,00

-

Pengadaan mesin potong kertas

Rp

1.500.000,00

-

Pengadaan mesin penghancur kertas

Rp

21.750.000,00

-

Pengadaan tabung Pemadam Kebakaran

Rp

128.725.000,00

-

Pengadaan peralatan kantor lainnya

Rp

24.600.000,00

-

Pengadaan almari

Rp

257.907.999,00

alat


angkutan-pemadam

58

-

Pengadaan brankas

Rp

45.880.000,00

-

Pengadaan filling cabinet

Rp

64.388.000,00

-

Pengadaan white board

Rp

18.900.000,00

-

Pengadaan penunjuk waktu

Rp

1.920.000,00

-

Pengadaan perlengkapan kantor lainnya

Rp

116.535.000,00

-

Pengadaan komputer mainframe

Rp

231.955.000,00

-

Pengadaan komputer/PC

Rp

1.647.957.000,00

-

Pengadaan note book

Rp

977.049.400,00

-

Pengadaan printer

Rp

246.301.300,00

-

Pengadaan scanner

Rp

18.743.000,00

-

Pengadaan monitor

Rp

318.725.000,00

-

Pengadaan CPU

Rp

194.620.000,00

-

Pengadaan UPS

Rp

115.986.400,00

-

Pengadaan kelengkapan komputer

Rp

366.090.383,00

-

Pengadaan peralatan jaringan komputer

Rp

2.157.373.650,00

-

Pengadaan meja kerja

Rp

2.991.874.000,00

-

Pengadaan meja rapat

Rp

160.925.400,00

-

Pengadaan kursi kerja

Rp

2.003.570.950,00

-

Pengadaan kursi rapat

Rp

91.055.455,00

-

Pengadaan tempat tidur

Rp

62.515.000,00

-

Pengadaan sofa

Rp

74.985.000,00

-

Pengadaan rak buku/TV/Kembang

Rp

659.255.000,00

-

Pengadaan tabung gas

Rp

970.000,00

-

Pengadaan kompor gas

Rp

1.050.000,00

-

Pengadaan dispenser

Rp

2.500.000,00

-

Pengadaan kulkas

Rp

102.900.000,00

-

Pengadaan rak piring

Rp

300.000,00

-

Pengadaan piring/gelas/mangkuk/dll

Rp

124.529.775,00

-

Pengadaan peralatan dapur lainnya

Rp

843.000,00

-

Pengadaan jam dinding/meja

Rp

2.000.000,00

-

Pengadaan penghias ruangan RT lainnya

Rp

2.890.000,00

-

Pengadaan kamera

Rp

162.775.000,00

-

Pengadaan handycam

Rp

168.885.000,00

-

Pengadaan poyektor

Rp

112.300.000,00

-

Pengadaan telepon

Rp

409.244.000,00

-

Pengadaan faksimili

Rp

81.680.000,00

-

Pengadaan radio SSB

Rp

292.630.195,00


59

-

Pengadaan radio HF/FM (handy talkie)

Rp

23.449.925,00

-

Pengadaan radio VHF

Rp

18.615.000,00

-

Pengadaan radio UHF

Rp

77.605.000,00

-

Pengadaan alat sandi

Rp

385.000.000,00

-

Pengadaan alat komunikasi lainnya

Rp

19.000.000,00

-

Pengadaan timbangan

Rp

17.900.000,00

-

Pengadaan teodolite

Rp

19.910.000,00

-

Pengadaan alat GPS

Rp

34.410.000,00

-

Pengadaan bejana ukur

Rp

101.600.000,00

-

Pengadaan alat kedokteran Umum

Rp

5.252.095.020,00

-

Pengadaan alat kedokteran Gigi

Rp

1.209.265.000,00

-

Pengadaan alat kedokteran Hewan

Rp

7.900.000,00

-

Pengadaan alat laboratorium kimia

Rp

1.810.633.000,00

-

Pengadaan alat laboratorium pertanian

Rp

14.850.000,00

-

Pengadaan alat laboratorium peternakan

Rp

64.534.000,00

-

Pengadaan alat laboratorium perikanan

Rp

147.840.000,00

-

Pengadaan alat peraga/praktik sekolah

Rp

785.829.388,00

-

Pengadaan alat laboratorium lainnya

Rp

1.183.800.000,00

3) Realisasi

belanja

gedung

dan

bangunan

sebesar

Rp133.162.066.677,00, merupakan realisasi pembayaran pengadaan konstruksi gedung dan bangunan, yang terdiri atas : a) Pengadaan konstruksi gedung kantor

Rp

132.386.466.678,00

b) Pengadaan konstruksi gedung gudang

Rp

333.465.000,00

c) Pengadaan konstruksi gedung bangunan Rp bersejarah

310.643.000,00

d) Pengadaan konstruksi bangunan lainnya

131.491.999,00

Rp

Dalam realisasi belanja gedung dan bangunan, terdapat belanja

atas

rehab 18 unit Madrasah Ibtidaiyah sebesar Rp4.500.000.000,00 tetapi belum termasuk pembangunan Gedung SMPN 3 Ampelgading sebesar Rp1.045.000.000,00 dan SMKN 2 Singosari sebesar Rp700.000.000,00. 4) Realisasi

belanja

jalan,

irigasi

dan

jaringan

sebesar

Rp130.802.639.050,00, merupakan realisasi pembayaran pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang terdiri atas : a) Pengadaan konstruksi jalan


Rp

80.235.599.500,00

60

b) Pengadaan konstruksi jembatan ponton

Rp

24.376.824.000,00

c) Pengadaan konstruksi kanal bawah Rp tanah

947.700.000,00

d) Pengadaan konstruksi jaringan irigasi

Rp

14.504.684.000,00

air Rp

5.598.628.200,00

f) Pengadaan konstruksi jaringan irigasi

Rp

881.413.000,00

g) Pengadaan lampu hias jalan

Rp

2.444.290.000,00

h) Pengadaan instalasi listrik

Rp

1.811.500.350,00

e) Pengadaan konstruksi bersih /air minum

jaringan

i) Pengadaan instalasi telpon Rp 2.000.000,00 Dalam realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan, belum termasuk belanja peningkatan daya listrik gedung BPKD sebesar Rp16.720.000,00. 5) Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp1.894.195.750,00, merupakan realisasi pembayaran pengadaan aset tetap lainnya, yang terdiri atas : a) Pengadaan buku keagamaan

Rp

10.000.000,00

b) Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum

Rp

66.500.000,00

c) Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial

Rp

25.000.000,00

dan

Rp

10.000.000,00

e) Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi

Rp

3.000.000,00

f) Pengadaan buku kamus bahasa

Rp

5.000.000,00

Rp

28.200.000,00

h) Pengadaan buku naskah

Rp

68.390.000,00

i) Pengadaan lukisan/foto

Rp

423.920.750,00

j) Pengadaan ukiran

Rp

450.000,00

k) Pengadaan ternak

Rp

44.800.000,00

l) Pengadaan tanaman

Rp

900.341.000,00

m) Pengadaan hewan dan tanaman lainnya

Rp

308.594.000,00

d) Pengadaan buku ketatanegaraan

g) Pengadaan undangan

buku

ilmu

peraturan

politik

perundang-

p. Belanja Tidak Terduga Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2007 masing-masing

sebesar

Rp1.500.000.000,00

dan

Rp920.687.500,00,

merupakan anggaran dan realisasi pengeluaran kas untuk pembayaran belanja tidak terduga.


61

q. Belanja Transfer Anggaran dan

realisasi

Kabupaten/Kota/Desa

Belanja

Tahun

Transfer

Bagi

Anggaran

Rp11.182.991.000,00 dan Rp 10.158.845.389,00,

Hasil

2007

ke

sebesar

merupakan anggaran

dan realisasi pengeluaran pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa. Dalam realisasi Belanja Transfer, tidak termasuk realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp43.000.000.000,00.

r. Pembiayaan Penerimaan Anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah, terdiri atas : URAIAN 1) Penggunaan SiLPA

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

206.131.877.150,17

206.493.330.630,17

200.000.236,83

309.331.945,00

206.331.877.387,00

206.802.662.575,17

2) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Jumlah

1) Realisasi

penerimaan

daerah

dari

penggunaan

SiLPA

sebesar

Rp206.493.330.630,17, merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2006. 2) Realisasi penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp309.331.945,00, merupakan realisasi penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah. s. Pengeluaran Pembiayaan Anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

2.000.000.000,00

1.999.605.779,23

3) Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

55.638.209.587,00

55.636.808.336,56

Jumlah

62.638.209.587,00

62.636.414.115,79

1) Pembentukan Cadangan

Dana

2) Penyertaan Modal Pemda

1) Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk penambahan dana cadangan PILKADA.


62

2) Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp1.999.605.779,23, merupakan realisasi pengeluaran kas untuk penambahan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BPD Jawa Timur. 3) Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri-Lembaga

Rp55.636.808.336,56,

Keuangan

merupakan

Bukan

realisasi

Bank

pengeluaran

sebesar kas

untuk

pembayaran pokok utang pinjaman IBRD 4017-IND (SLA 1099/DP3/1999) tanggal 27 Januari 1999.

3.

Laporan Arus Kas a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 1) Arus

masuk

kas

dari

pendapatan

pajak

daerah

sebesar

Rp26.393.015.873,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah dari pendapatan pajak daerah, yang terdiri atas : - Hotel Melati Satu

Rp

193.184.649,00

- Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/hostel

Rp

55.947.965,00

- Rumah Makan

Rp

181.124.233,00

- Cafe

Rp

16.125.000,00

- Depot

Rp

52.610.200,00

- Warung

Rp

190.124.950,00

- Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

Rp

44.501.650,00

- Karaoke

Rp

10.880.000,00

- Permainan Bilyar

Rp

1.969.000,00

- Permainan Ketangkasan

Rp

9.148.500,00

- Panti Pijat/Refleksi

Rp

13.830.000,00

- Pertandingan Olah Raga

Rp

492.413.400,00

- Taman Wisata dan Sejenisnya

Rp

2.728.781.693,00

- Reklame Papan/Billboard/Videotron/Magatron

Rp

1.103.812.361,00

- Reklame Kain

Rp

404.226.327,00

- Reklame Melekat/Stiker

Rp

20.739.250,00

- Reklame Berjalan

Rp

3.215.100,00

- Pajak Penerangan Jalan PLN

Rp

20.082.319.695,00

- Pajak Penerangan Jalan Non PLN

Rp

414.260.697,00


63

- Batu Kapur

Rp

19.938.050,00

- Pasir Sungai

Rp

158.480.237,00

- Pasir Urug

Rp

27.309.903,00

- Kerikil/Batu Sungai

Rp

21.669.424,00

- Batu Gunung

Rp

57.857.089,00

- Bentonite

Rp

880.000,00

- Phiropilit

Rp

5.258.200,00

- Marmer

Rp

1.701.000,00

- Pajak Parkir

Rp

67.222.300,00

- Pajak Sarang Burung Walet

Rp

13.485.000,00

2) Arus

masuk

kas

dari

pendapatan

retribusi

daerah

sebesar

Rp12.367.196.281,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah dari pendapatan retribusi daerah yang terdiri atas : - Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp

2.621.725.875

- Retribusi Persampahan/Kebersihan

Pelayanan

Rp

223.821.600

- Retribusi Penggantian KTP & Akte Catatan Sipil

Rp

600.316.000

- Retribusi Pelayanan Pemakaman

Rp

143.082.250

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Rp

160.486.500

- Retribusi Pelayanan Pasar

Rp

3.336.370.886

Rp

839.414.000

Rp

118.610.000

Rp

315.244.890

- Retribusi Tempat Pelelangan

Rp

1.340.238.400

- Retribusi Terminal

Rp

156.173.900

- Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rp

240.554.000

- Retribusi Rumah Potong Hewan

Rp

174.547.500

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Rp

161.975.000

- Sewa Tanah dan Bangunan

Rp

10.118.100

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Rp

1.154.322.065

- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

Rp

616.810.390

- Retribusi Izin Trayek

Rp

26.239.000

- Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan

Rp

83.505.925

- Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermtr.

Pengujian

- Retribusi Sewa Walls - Retribusi Daerah

Pemakaian


Kekayaan

64

Tanah (IPPT) - Retribusi Ijin Ketenagakerjaan

Rp

43.640.000

3) Arus masuk kas dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.416.693.972,46, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah dari penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada : -

Perusahaan Daerah Air Minum

Rp

1.453.362.000,00

-

Perusahaan Daerah Jasa Yasa

Rp

150.000.000,00

-

Bank Jatim

Rp

2.763.211.558,46

BPR Kanjuruhan Rp 50.120.414,00 4) Arus masuk kas dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar -

Rp17.246.716.670,46,

merupakan realisasi penerimaan kas di Kas

Daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang terdiri atas : - Penjualan drum bekas

Rp

45.600.000,00

Rp

45.916.200,00

- Kontribusi penjualan Sumber Air Bersih

Rp

850.000.005,00

- Jasa Giro Kas Daerah

Rp

9.153.605.417,43

- Rekening Deposito pada Bank

Rp

6.425.342.465,71

- Kerugian barang

Rp

11.260.000,00

- Pendapatan denda Retribusi Perijinan Tertentu

Rp

55.420.000,00

- Pendapatan dari Pengembalian Belanja

Rp

659.572.582,32

- Bagi hasil Landungsari

5) Arus

masuk

pengelolaan

kas

dari

Rp63.030.131.492,00,

Terminal

dana

bagi

hasil

pajak

sebesar

merupakan realisasi penerimaan kas di Kas

Daerah atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan bagi hasil pajak, yang terdiri atas : - Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan/PBB

Rp

46.845.318.013,00

- Bagi hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan / BPHTB

Rp

8.672.797.815,00

- Bagi hasil dari Pajak PPh Orang Pribadi (PPh Ps.25/29)

Rp

240.332.158,00

- Bagi hasil dari Pajak PPh Orang Pribadi

Rp

7.271.683.506,00

(PPh Ps.21) 6) Arus masuk kas dari dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) sebesar Rp1.774.978.412,00, PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

merupakan realisasi penerimaan kas di 65

Kas Daerah atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan bagi hasil bukan pajak, yang terdiri atas : - Provisi sumber daya hutan (PSDH)

Rp

254.500.658,00

- Sumber daya alam perikanan

Rp

485.473.980,00

- Sumber Pertambangan Minyak Bumi

Rp

1.034.758.480,00

- Pertambangan Umum

Rp

245.294,00

7) Arus

masuk

kas

dari

Dana

Alokasi

Umum

(DAU)

sebesar

Rp880.921.000.000,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan untuk mendanai daerah melaksanakan fungsi layanan dasar umum dan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. 8) Arus

masuk

kas

dari

Dana

Alokasi

Khusus

(DAK)

sebesar

Rp68.184.000.000,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah, dengan rincian sebagai berikut. - Bidang Pendidikan

Rp

29.882.000.000,00

- Bidang Lingkungan Hidup

Rp

840.000.000,00

- Bidang Infrastruktur

Rp

15.448.000.000,00

- Bidang Kelautan dan Perikanan

Rp

2.707.000.000,00

- Bidang Kesehatan

Rp

13.071.000.000,00

- Bidang Pertanian

Rp

6.236.000.000,00

9) Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian sebesar Rp8.279.546.600,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas pendapatan dana

perimbangan

dari

Pemerintah

Pusat

berupa

alokasi

Dana

Penyesuaian Tunjangan Pendidikan. 10) Arus

masuk

kas

dari

pendapatan

bagi

hasil

pajak

sebesar

Rp58.436.000.143,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas : - Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Rp

16.049.650.493,00

- Bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Rp

10.911.837.567,00

- Bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Rp

29.232.792.471,00

- Bagi hasil Pajak Pengambilan dan

Rp

844.562.559,00


66

Pemanfaatan Air Bawah Tanah - Bagi hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 11) Arus

masuk

kas

dari

pendapatan

Rp

bagi

1.397.157.053,00

hasil

lainnya

sebesar

Rp250.800.569,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas : - Sumbangan Pihak Ketiga (SP3)

Rp

41.519.893,00

- Bagi hasil Retribusi Tera / Tera Ulang

Rp

31.354.888,00

- Bagi hasil Retribusi IKTA

Rp

100.591.000,00

- Bagi Hasil Retribusi Penerimaan Rp Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (RP3HH)

16.655.264,00

- Bagi Hasil Pungutan Karcis Tahura

Rp

509.438,00

- Bagi Hasil Retribusi Kekayaan Daerah – Rp Provinsi

30.170.086,00

- Bantuan Keuangan Stimulasi Hari Jadi

30.000.000,00

Rp

12) Arus kas masuk dari Dana Darurat sebesar Rp991.323.590,82, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas pendapatan dana penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. 13) Arus Keluar Kas untuk belanja pegawai sebesar Rp546.043.168.071,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk belanja pegawai berdasarkan penerbitan SP2D LS dan pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 14) Arus keluar kas

untuk belanja barang sebesar Rp103.693.318.420,00

merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pembayaran belanja barang dan jasa berdasarkan penerbitan SP2D LS dan pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 15) Arus keluar kas

untuk belanja bunga sebesar Rp97.655.535,72,

merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pembayaran bunga utang pinjaman IBRD 4017-IND (SLA 1099/DP3/1999) tanggal 27 Januari 1999. 16) Arus keluar kas

untuk belanja hibah sebesar Rp8.186.121.434,00,

merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pembayaran


67

belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan berdasarkan penerbitan SP2D LS dan/atau pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 17) Arus

keluar

kas

untuk

Rp111.153.865.410,00, Daerah

untuk

belanja

bantuan

sosial

sebesar

merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas

pembayaran

belanja

bantuan

sosial

organisasi

kemasyarakatan sebesar Rp65.593.865.410,00 dan belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp45.560.000.000,00 berdasarkan penerbitan SP2D LS dan/atau pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 18) Arus keluar kas untuk belanja tidak terduga sebesar Rp920.687.500,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pembayaran belanja

tidak

terduga

berdasarkan

penerbitan

SP2D

LS

dan

pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 19) Arus

keluar

kas

untuk

Rp10.158.845.389,00,

transfer

merupakan

bagi

hasil

realisasi

ke

desa

pengeluaran

sebesar

kas

untuk

pembayaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa berdasarkan penerbitan SP2D LS dan pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan 1) Arus keluar kas untuk belanja tanah sebesar Rp59.191.186.700,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pengadaan hak

atas

tanah

berdasarkan

penerbitan

SP2D

LS

dan/atau

pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 2) Arus

keluar

kas

untuk

belanja

peralatan

dan

mesin

sebesar

Rp50.009.590.471,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pengadaan peralatan dan mesin berdasarkan penerbitan SP2D LS dan/atau pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 3) Arus

keluar

kas

untuk

belanja

gedung

dan

bangunan

sebesar

Rp133.162.066.677,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pengadaan gedung dan bangunan berdasarkan penerbitan


68

SP2D LS dan/atau pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 4) Arus keluar kas untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp130.802.639.050,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pengadaan jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan penerbitan SP2D LS dan/atau pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah. 5) Arus keluar kas untuk belanja aset tetap lainnya tanah sebesar Rp1.894.195.750,00, merupakan realisasi pengeluaran kas

dari Kas

Daerah untuk pengadaan aset tetap lainnya berdasarkan penerbitan SP2D LS dan/atau pertanggungjawaban SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran kepada Bendahara Umum Daerah.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 1) Arus

masuk

kas

dari

Penerimaan

Piutang

Daerah

sebesar

Rp309.331.945,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas penerimaan piutang pajak daerah. 2) Arus

keluar

kas

untuk

pembentukan

dana

cadangan

sebesar

Rp5.000.000.000,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk penambahan dana cadangan PILKADA. 3) Arus keluar kas untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp1.999.605.779,23, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk penambahan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BPD Jawa Timur. 4) Arus

keluar

kas

untuk

Pembayaran

Pokok

Utang

sebesar

Rp55.636.808.336,56,00, merupakan realisasi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pembayaran pokok utang pinjaman IBRD 4017-IND (SLA 1099/DP3/1999) tanggal 27 Januari 1999.

d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran 1) Arus masuk kas dari penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp3.737.171.603,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas penerimaan PFK, yang terdiri atas : - Iuran Wajib Pegawai

Rp

2.588.578.561,00

- Pajak

Rp

994.495.306,00

- Tabungan Perumahan

Rp

127.839.000,00


69

- Utang lebih

Rp

24.523.325,00

- PFK Lainnya

Rp

1.735.411,00

2) Arus masuk kas dari penerimaan pengembalian uang persediaan sebesar Rp124.680.192,00, merupakan realisasi penerimaan kas di Kas Daerah atas

penyetoran

kembali

sisa

uang

persediaan

oleh

bendahara

pengeluaran. 3) Arus masuk kas dari pertanggungjawaban uang persediaan sebesar Rp58.669.924.364,00, merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran. 4) Arus keluar kas untuk pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp3.737.171.603,00, merupakan realisasi pengeluaran kas di Kas Daerah atas penerimaan PFK, yang terdiri atas : - Iuran Wajib Pegawai

Rp

2.588.578.561,00

- Pajak

Rp

994.495.306,00

- Tabungan Perumahan

Rp

127.839.000,00

- Utang lebih

Rp

24.523.325,00

- PFK Lainnya

Rp

1.735.411,00

5) Arus keluar kas untuk pengeluaran pemberian uang persediaan sebesar Rp59.037.894.770,00, merupakan realisasi pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran berdasarkan penerbitan SP2D UP/GU/TU.

5.2. Pengungkapan

atas

pos-pos

aset

dan

kewajiban

yang

timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual Dalam tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Malang belum menerapkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Sedangkan penyajian pos-pos aset dan kewajiban di Neraca sudah menerapkan basis akrual, antara lain penyajian pos piutang.


70

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan atas LKPD TA 2007 adalah untuk memperoleh opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran Pemeriksaan atas LKPD TA 2007 adalah sebagai berikut. a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi dalam Neraca per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; d. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; e. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah atas Hasil Pemeriksaan BPK RI sebelumnya.

4. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK Tahun 2007.


71

5. Metode Pemeriksaan Metodologi

pemeriksaan

yang

digunakan

adalah

pemeriksaan

dengan

pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan yang akan menentukan area risiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini. a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah; b. Menganalisis

proses

akuntansi

dan

pelaporan

instansi,

termasuk

pengendalian yang diterapkan untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang disengaja; c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan; d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan. Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan sebelumnya.

6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 15 Maret dan berakhir pada tanggal 19 April 2008.

7. Objek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2007, yang terdiri atas : a. Neraca per 31 Desember 2007; b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk periode PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

72

Tahun 2007; c. Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2007, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Kendala Pemeriksaan Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, khususnya pemeriksaan rekening Kas, BPK RI menghadapi kendala adanya batasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. BPK RI tidak dapat mengetahui seluruh giro, deposito, dan tabungan seluruh rekening yang dimiliki oleh Pemkab Malang, atas nama Kepala Daerah, Kepala Satuan Kerja, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan lain sebagainya. Informasi yang diberikan oleh Bank, hanya sebatas pada nomor rekening yang sudah dibawa atau ditunjukkan oleh BPK RI.


73

R

MA

AR TH

AS

A

AN BAD M PE

IN DO NE SIA

A

TR

SH

I

TO

DH

A

N

BUKU II

ER IK IK BL SA PU KEU ANGAN . RE


HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008

LAPORAN ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA Nomor Tanggal

: 74/R/XVIII.SBY/04/2008 : 19 April 2008

DAFTAR ISI

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN ......................................... 1. Aset Tanah senilai Rp1.328.283.825.928,00 yang disajikan di neraca

4

tidak memiliki bukti kepemilikan................................................................

4

2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp251.521.925,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ..................................................................................................... 3. Penerimaan

bantuan

dari

Propinsi

Jawa

Timur

8

sebesar

Rp3.575.000.000,00 tidak tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran…

11

4. Pengakuan dan pengukuran Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.763.534.920,00 tidak didukung data yang memadai...........

14

5. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.806.481.180,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp236.440,000,00 pada Sekretariat DPRD tidak didukung dengan bukti yang lengkap........................................................

16

6. Realisasi belanja modal gedung sebesar Rp8.665.980.250,00 melebihi realisasi fisiknya........................................................................................ 7. Pembebanan

Belanja

Bagi

Hasil/

Transfer

ke

Desa

21

sebesar

Rp43.000.000.000,00 pada Belanja Bantuan Keuangan tidak tepat…….

24

8. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp67.917.800,00 tidak sesuai dengan ketentuan ....................................

28

9. Pembebanan belanja hibah sebesar Rp4.500.000.000,00 pada belanja modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat..............................

32

10 Pembebanan belanja modal sebesar Rp16.720.000,00 dan belanja barang

jasa

sebesar

Rp217.390.244,00

pada

belanja

bantuan

keuangan di Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak tepat...................

34

11. Kas pada Pokja Kegiatan Dana Bergulir Untuk Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha, Dan Koperasi Sebesar Rp4.514.432.038,46 tidak Disajikan Dalam Neraca................................................................... 12. Pengeluaran

biaya

Tunjangan

Komunikasi

Intensif

dan

38

dana

Operasional DPRD TA 2006 sebesar Rp3.714.480.000,00 tidak sesuai ketentuan................................................................................................... 13. Pembayaran

Biaya

Cetak

Pajak

Penerangan

Jalan

sebesar

Rp66.436.555,00 tidak sesuai ketentuan .... ............................................. PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

41

45

i

14. Penempatan Dana Cadangan dalam bentuk giro tidak sesuai ketentuan

48

15. Biaya administrasi bank serta pendapatan bunga dan jasa giro belum diakui sebagai belanja dan pendapatan ...................................................

53

16. Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten Malang Tahun 2007 terlambat sebesar Rp63.541.821,00 dan belum diterima sampai akhir tahun sebesar Rp313.844.390,00

57

17. Pengadaan komputer dan program pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan......................................................................................

61

18. Pinjam pakai kendaraan roda empat oleh instansi vertikal dan pihak ketiga lainnya tidak sesuai ketentuan........................................................

65

19. Pelaksanaan tiga kegiatan pada Badan Perencanaan terlambat, belum dikenakan denda sebesar Rp6.799.558,50 dan proses pembayarannya tidak sesuai kontrak...................................................................................

70

20. Pendapatan Bunga Rekening Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan minimal sebesar Rp3.828.859,24.........................................................

76

21. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp525.840.343.00 melebihi ketentuan .....................................................

79

22. Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak digunakan sesuai ketentuan sebesar Rp19.000.000,00 ..........................

83

23. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan...................................................................................................

85

Lampiran


ii


RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

telah

memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten

Malang per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah

Kabupaten

Malang

terhadap

peraturan

perundang-undangan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut. 1. Aset Tanah senilai Rp1.328.283.825.928,00 yang disajikan di neraca tidak memiliki bukti kepemilikan; 2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp251.521.925,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;


1

3. Penerimaan bantuan dari Propinsi Jawa Timur sebesar Rp3.575.000.000,00 tidak tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran; 4. Pengakuan dan pengukuran Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.763.534.920,00 tidak didukung data yang memadai; 5. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.806.481.180,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp236.440,000,00 pada Sekretariat DPRD tidak didukung dengan bukti yang lengkap; 6. Realisasi belanja modal gedung sebesar Rp8.665.980.250,00 melebihi realisasi fisiknya; 7. Pembebanan

Belanja

Bagi

Hasil/

Transfer

ke

Desa

sebesar

Rp43.000.000.000,00 pada Belanja Bantuan Keuangan tidak tepat; 8. Realisasi

Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Partai

Politik

sebesar

Rp67.917.800,00 tidak sesuai dengan ketentuan; 9. Pembebanan belanja hibah sebesar Rp4.500.000.000,00 pada belanja modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat; 10. Pembebanan belanja modal sebesar Rp16.720.000,00 dan belanja barang jasa sebesar Rp217.390.244,00 pada belanja bantuan keuangan di Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak tepat; 11. Kas pada Pokja Kegiatan Dana Bergulir Untuk Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha, Dan Koperasi Sebesar Rp4.514.432.038,46 tidak Disajikan Dalam Neraca; 12. Pengeluaran biaya Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional DPRD TA 2006 sebesar Rp3.714.480.000,00 tidak sesuai ketentuan; 13. Pembayaran Biaya Cetak Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp66.436.555,00 tidak sesuai ketentuan; 14. Penempatan Dana Cadangan dalam bentuk giro tidak sesuai ketentuan; 15. Biaya administrasi bank serta pendapatan bunga dan jasa giro belum diakui sebagai belanja dan pendapatan; 16. Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten Malang Tahun 2007 terlambat sebesar Rp63.541.821,00 dan belum diterima sampai akhir tahun sebesar Rp313.844.390,00; 17. Pengadaan komputer dan program pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan; 18. Pinjam pakai kendaraan roda empat oleh instansi vertikal dan pihak ketiga lainnya tidak sesuai ketentuan;


2

19. Pelaksanaan tiga kegiatan pada Badan Perencanaan terlambat, belum dikenakan denda sebesar Rp6.799.558,50 dan proses pembayarannya tidak sesuai kontrak; 20. Pendapatan Bunga Rekening Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan minimal sebesar Rp3.828.859,24; 21. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp525.840.343.00 melebihi ketentuan; 22. Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak digunakan sesuai ketentuan sebesar Rp19.000.000,00; 23. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.


Dra.V.M. Ambar Wahyuni, MM, Ak Akuntan, Register Negara No. D-5317


3

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN

1. Aset Tanah senilai Rp1.328.283.825.928,00 yang disajikan di neraca tidak memiliki bukti kepemilikan.

Pengelolaan tanah Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan oleh Bidang Kekayaan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Bagian Tata Pemerintahan Umum. Bagian Tata Pemerintahan Umum dalam mengelola aset tanah, hanya melaksanakan kegiatan pengadaan tanah, mengurus proses pensertifikatan, dan mengelola tanah eks bengkok (bekas tanah kas desa yang menjadi Kelurahan). Hasil pengadaan tanah belum seluruhnya dilaporkan ke Bidang Kekayaan. Dalam melaksanakan proses pensertifikatan tanah, Bagian Tata Pemerintahan tidak berkoordinasi dengan Bidang Kekayaan. Biaya proses pensertifikatan tanah dianggarkan di Bagian Tata Pemerintahan Umum, dan tanah yang akan diurus proses pensertifikatannya ditentukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum. Pengelolaan tanah eks bengkok, mulai dari proses pencatatan, penyewaan dan penatausahaan lainnya, juga ditangani oleh Bagian Tata Pemerintahan Umum. Pemerintah Kabupaten Malang sampai dengan 31 Desember 2007 telah menginventarisir aset tetap tanah sebanyak lebih kurang 11.000 bidang. Diantara aset tanah yang sudah diinvetarisir, sebanyak 1874 bidang tanah telah diakui dan disajikan

dalam

neraca

per

31

Desember

2007,

dengan

nilai

sebesar

Rp1.505.427.016.564,00. Namun, sebesar Rp344.078.260,00 dikoreksi sebagai aset tetap gedung dan bangunan, yang terdiri dari gedung dan bangunan SD sebesar Rp.337,507,006.85 serta Buku Ensiklopedia dan Buku Kamus Bahasa Inggris

sebesar

Rp6.569.253,14,

Rp1.505.082.938.304,00

sehingga

aset

tanah

menjadi

sebesar

(Rp1.505.427.016.564,00–(Rp.337,507,006.85

+

Rp6.569.253,14)). Pengujian lebih lanjut terhadap 1874 bidang tanah tersebut, diketahui terdapat 111 bidang tanah yang disajikan dengan nilai Rp1,00 sampai dengan Rp7,00. Nilai tersebut bukan harga perolehan dari tanah, namun merupakan cara yang ditempuh oleh Bidang Kekayaan untuk mengakui keberadaan aset tanah. Pencantuman

nilai

tanah

yang

tidak

realistis,

menyebabkan

pengukuran

(measurement) atas nilai 111 bidang tanah menjadi tidak dapat diyakini kewajarannya.


4

Selain pengujian terhadap nilai, juga dilakukan pengujian terhadap aset tanah yang diakui di neraca, diprioritaskan pada status tanah. Terdapat ketidaksamaan data antara aset yang dicantumkan di neraca dengan aset tanah pada data tentang status tanah yang diberikan oleh Bidang Kekayaan BPKD. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa semua tanah yang sudah bersertifikat atau bukti kepemilikan lainnya, tidak seluruhnya dicantumkan di neraca. Bukti-bukti pendukung yang dikumpulkan oleh Bagian Pemerintahan Umum dan Bidang Kekayaan, seperti rekapitulasi tanah yang bersertifikat, rekapitulasi tanah yang memiliki tanda kepemilikan selain sertifikat, dan rekapitulasi data-data pelepasan tanah ke Pemerintah Kabupaten Malang, tidak mendukung daftar aset tetap tanah yang menjadi dasar pencatat aset tetap tanah sebesar Rp1.505.082.938.304,00. Berikut adalah data-data aset tanah yang disajikan di neraca, serta perbedaannya dengan data aset tanah yang diberikan Bidang Kekayaan BPKD. Menurut neraca No

Status tanah (Bidang) 155

1

Bersertifikat

2

Memiliki tanda kepemilikan selain sertifikat

3

Tanah objek pensertifikatan 2007

4

Menurut data Bidang Kekayaan (Bidang) 205

242

197

0

85

Tanah yang sudah ada pelepasan namun belum bersertifikat

810

150

Jumlah tanah yang diketahui statusnya

1207

637

1874

1874

667

1237

Jumlah tanah dineraca Tanah yang tidak ada status

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap 155 tanah bersertifikat yang ditampilkan di neraca, diketahui hanya 55 bidang tanah senilai Rp107.704.389.465,00 yang telah didukung bukti kepemilikan berupa sertifikat. Selain tanah yang sudah memiliki sertifikat, juga dilakukan pemeriksaan terhadap tanda kepemilikan tanah selain sertifikat, yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malang yaitu berupa surat pelepasan tanah dan surat pernyataan kepemilikan, yang dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupatan Malang. Terdapat 43 bidang tanah sebesar 461,449 m2 senilai Rp66.073.336.250,00

mempunyai surat pelepasan dan 83

bidang tanah sebesar 273,794 m2 senilai Rp3.021.386.661,00 mempunyai surat pernyataan kepemilikan tanah. Daftar tanah yang bersertifikat, tanah yang memiliki


5

surat pelepasan dan tanah yang memiliki surat pernyataan kepemilikian dapat dilihat pada lampiran 1, 2, dan 3.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan : a. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa ; Barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah

harus

disertikatkan

atas

nama

pemerintah

Republik

Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa ; Bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Hal tersebut mengakibatkan tanah senilai Rp1.328.283.825.928,00 yang disajikan di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.

Masalah ini disebabkan: a. Kurangnya koordinasi antara Bagian Tata Pemerintahan Umum, SKPD-SKPD terkait, dan Desa-desa bersangkutan dengan pihak-pihak terkait dalam mengurus dan mengamankan keberadaan sertifikat tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah; b. Kurangnya koordinasi Bagian Tata Pemerintahan Umum dengan Badan Pertanahan

Nasional

(BPN)

dalam

proses

pengurusan

bukti

kepemilikan/sertifikat tanah Pemerintah Daerah; c. Kurangnya

koordinansi

antara

Bidang

Kekayaan

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai koordinator pengelolaan barang milik daerah dengan Bagian Tata Pemerintahan Umum, serta seluruh SKPD yang terkait dengan proses pengurusan bukti kepemilikan tanah Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, koordinasi selalu dilakukan antara SKPD-SKPD terkait, dan saat ini melalui Bagian Tata Pemerintahan Umum sedang dilaksanakan inventarisasi bekas tanah kas desa yang menjadi kelurahan, dalam rangka mengamankan tanah milik daerah. Namun,


6

saat ini belum dapat diajukan permohonan sertifikat karena masih dalam tahap melengkapi dokumen kepemilikan/penguasaan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan. Telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tentang pengurusan hak atas tanah dan proses penyelesaian sertifikat Tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor : 119/04/421.022/2007 Nomor: 300.353.0-2432 Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar melakukan : a. Inventarisasi seluruh aset tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah; b. Pengamanan administrasi pengelolaan BMD dengan melengkapi bukti-bukti kepemilikan atas aset tanah;

c. Pemantauan atas tanah-tanah yang sedang dalam proses pensertifikatan.


7

2. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp251.521.925,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pada Tahun Anggaran 2007, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menganggarkan

Belanja

Bantuan

Keuangan

Organisasi

Kemasyarakatan

(1.20.1.20.0500.00.00.5.1.5.01.01) sebesar Rp82.493.443.000,00. Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp65.597.843.410,00 (79,52%). Bantuan keuangan tersebut antara lain digunakan untuk : a. Biaya operasional kegiatan administrasi, sarana dan prasarana di ruangan serta kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Malang; b. Bantuan langsung Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap bulan ajudan Bupati/Wakil Bupati membuat nota dinas kepada Kepala BPKD disertai laporan pengeluaran. Kemudian Kepala BPKD mengajukan nota dinas pencairan dana kepada Bupati dengan diketahui Sekretaris Daerah. Setelah mendapat persetujuan Bupati, dana tersebut dicairkan. Kedua pengeluaran antara lain digunakan untuk bantuan langsung Bupati/ Wakil Bupati. Pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ), menunjukkan bahwa terdapat pengeluaran tidak didukung bukti yang lengkap dan sah, yaitu : a. Belanja Bantuan Keuangan Bupati sebesar Rp211.521.925,00 Bukti pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Bupati hanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh pihak yang menerima. Sebagian besar tidak disertai

proposal

permohonan

bantuan

dan

bukti

pertanggungjawaban

penggunaan bantuan dari pihak pemohon bantuan. Rincian dapat dilihat pada lampiran 4. b. Belanja Bantuan Keuangan Wakil Bupati sebesar Rp40.000.000,00 Bukti pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Wakil Bupati hanya berupa kuitansi yang ditandatangani oleh pihak yang menerima. Sebagian besar tidak disertai proposal permohonan bantuan dan bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan dari pihak pemohon bantuan. Rincian dapat dilihat pada lampiran 5.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,


8

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Kondisi Keuangan

di atas mengakibatkan pengeluaran realisasi Belanja Bantuan Organisasi

Kemasyarakatan

sebesar

Rp251.521.925,00

(Rp211.521.925,00 + Rp40.000.000,00) tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal tersebut disebabkan : a. Ajudan Bupati/Wakil Bupati dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran tidak mematuhi peraturan yang berlaku; b. Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi lalai dan kurang cermat dalam memverifikasi SPJ atas pengeluaran tersebut; c. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Kepala BPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Atas permasalahan di atas, Kepala BPKD menjelaskan bahwa Bantuan Organisasi Kemasyarakatan digunakan untuk menunjang kegiatan bupati/wakil bupati dalam rangka kunjungan ke daerah. Bantuan tersebut langsung kepada masyarakat dengan harapan bantuan tersebut dapat segera diterima oleh masyarakat.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar menegur : a. Ajudan

Bupati/Wakil

Bupati

yang

tidak

cermat

dalam

membuat

pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan disertai dengan bukti yang lengkap; b. Kepala Seksi Pembukuan dan Verifikasi supaya cermat dalam memverifikasi SPJ;


9

c. Kepala

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

untuk

meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah.


10

3. Penerimaan bantuan dari Propinsi Jawa Timur sebesar Rp3.575.000.000,00 tidak tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang program pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberikan bantuan rehabilitasi gedung kepada sekolah-sekolah di wilayah kabupaten/kota

di

Jawa

Timur

dengan

total

nilai

bantuan

sebesar

Rp100.000.000.000,00. Pemberian bantuan tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/293/KPTS/013/2007 tentang Lambaga Penerima Bantuan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/

Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah, melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 6 Agustus 2007. Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/293/KPTS/013/2007, menerima bantuan sebesar Rp6.925.000.000,00. Bantuan diterima oleh 76 sekolah dengan rincian untuk 38 sekolah negeri sebesar Rp3.575.000.000,00, dan 38 sekolah swasta sebesar Rp3.350.000.000,00. Bantuan

rehabilitasi

gedung

sekolah

dikelola

oleh

masing-masing

sekolah/lembaga penerima. Bantuan diterima langsung sekolah/lembaga penerima bantuan melalui rekening masing-masing kepala sekolah/lembaga. Petunjuk Teknis Rehab yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, pada BAB V menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis pelaporan dalam pelaksanaan rehabilitasi gedung sekolah, yaitu : 1. Pelaporan oleh panitia rehabilitasi gedung sekolah kepada dinas pendidikan kabupaten/ kota; 2. Pelaporan oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur; 3. Pelaporan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Laporan yang dibuat oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota dibuat setiap bulan berupa laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan. Atas

penerimaan

bantuan

yang

diterima

sekolah

negeri

sebesar

Rp3.575.000.000,00, dan belanja langsung rehab gedung untuk penggunaan


11

bantuan tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Malang tidak dimasukkan dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dana Bantuan Rehabilitasi dibebankan pada APBD Propinsi Jawa Timur TA 2007 pada Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur pada Belanja Sosial Peningkatan Pendidikan, Kode Rekening 5.5.01.002.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 16: 1) Ayat (2) menyatakan bahwa penerimaan harus disetorkan seluruhnya ke kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah; 2) Ayat (3) menyatakan bahwa penerimaan kementrian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran; c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada pasal 74 menyebutkan bahwa semua Penerimaan Daerah wajib disetor seluruhnya tepat waktu ke Rekening Kas Umum Daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 59: 1) ayat (1) menyebutkan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran; 2) ayat (2) menyebutkan bahwa semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 28 menyatakan huruf e yang menyatakan bahwa kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang


12

mencakup bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya;

2) Pasal 131 menyatakan bahwa semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Keadaan tersebut mengakibatkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sahbantuan keuangan dari Propinsi dan Belanja Modal Bangunan kurang dicatat sebesar Rp3.575.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang tidak mencatat penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan provinsi pada APBD dan Laporan Realisasi Anggaran

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset akan mengkoordinasikan dengan satuan kerja yang memperoleh bantuan propinsi.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar : a. Menegur Kepala Dinas Pendidikan yang tidak mencatat penerimaan dan penggunaan bantuan dari Propinsi sesuai ketentuan; b. Berkoordinasi dengan pemerintah propinsi tentang bantuan yang akan diserahkan kepada Kabupaten Malang.


13

4. Pengakuan dan pengukuran Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.763.534.920,00 tidak didukung data yang memadai Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Malang per 31 Desember 2007, disajikan akun Piutang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.763.534.920,00. Pengujian atas nilai dan substansi piutang tersebut, diketahui bahwa piutang tidak didukung dengan pengakuan piutang dari pihak Pemerintah Jawa Timur sebagai debitur. Konfirmasi secara lisan pada pihak BPKD diperoleh informasi bahwa timbulnya piutang karena adanya pengalihan pegawai Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Malang pada tahun 2002 yang gaji dan tunjangannya selama beberapa bulan seharusnya menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Jatim, namun saat itu dibayar melalui APBD Pemkab Malang. Penjelasan dari pihak BPKD, diketahui bahwa konfirmasi yang pernah dilakukan oleh pihak Pemkab secara lisan, dan secara lisan pula dijawab bahwa gaji yang telah dibayarkan tersebut sudah diganti dari dana DAU yang diperoleh pihak Pemkab. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, piutang tersebut belum didukung dengan bukti historis maupun bentuk konfirmasi pendukung yang memadai untuk mengakui dan mengukurnya dalam neraca. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 pada PSAP nomor 01: 1) Paragraf 61 (mengenai pengakuan aset) yang menyatakan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal 2) Paragraf 62 yang menyatakan bahwa aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah b. Permendagri 13 Tahun 2006, pasal 1 ayat 57 yang menyatakan bahwa Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian piutang kepada pihak Pemerintah

Provinsi

sebesar

Rp6.763.534.920,00

tidak

dapat

diyakini

kewajarannya. Hal tersebut disebabkan pengakuan sepihak oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang tanpa konfirmasi dengan pihak yang dijadikan debitur. PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

14

Atas kondisi tersebut, Kepala DPPKA menjelaskan bahwa pengakuan piutang

hanya

didasarkan

pada

Surat

Gubernur

Jawa

Timur

Nomor

876/10483/033/2001 tanggal 10 Oktober 2001 mengenai penyelesaian pembayaran gaji PNS di Jawa Timur, namun dalam konfirmasi selanjutnya tidak pernah diakui, baik secara tertulis maupun lisan.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar membuat konfirmasi tertulis kepada Gubernur Jawa Timur mengenai pengakuan Hutang pihak Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Malang.


15

5. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.806.481.180,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp236.440,000,00 pada Sekretariat DPRD tidak didukung dengan bukti yang lengkap

Hasil pemeriksaan terhadap belanja barang - perjalanan dinas, belanja Barang - makan dan minum, serta belanja pegawai - biaya lembur PNS dan belanja pegawai - honorarium pada Sekretariat DPRD diketahui hal – hal sebagai berikut : a. Belanja Barang - perjalanan dinas dalam daerah minimal sebesar Rp912.450.000,00 tidak disertai bukti yang lengkap Pada Tahun 2007, terdapat realisasi belanja barang - perjalanan dinas dalam daerah sebesar RP3.460.886.750,00 dari Rp3.908.150.000,00 yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD. Dari pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), diketahui realisasi belanja barang perjalanan dinas dalam daerah minimal sebesar Rp912.450.000,00 tidak didukung bukti yang lengkap. Sebagian hanya didukung bukti pengeluaran kas dari pemegang kas kepada penerima, sebagian yang lain tidak memiliki SPPD, atau SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat instansi yang dituju. Rekapitulasi biaya perjalanan dinas dalam daerah Sekretariat DPRD yang tidak disertai bukti lengkap, adalah sebagai berikut , No

Nama bulan

Jumlah (Rp)

1

Maret

257.400.000,00

2

Juni

207.800.000,00

3

September

221.850.000,00

4

November

121.000.000,00

5

Desember

104.400.000,00

Total

912.450.000,00

Uraian lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 6

b. Belanja

Barang

-

perjalanan

dinas

luar

daerah

minimal

sebesar

Rp795.031.180,00 tidak disertai bukti yang lengkap Pada Tahun 2007, terdapat realisasi belanja barang perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp7.055.234.500,00 dari Rp7.306.400.000,00 yang dianggarkan

pada

Pertanggungjawaban

Sekretariat (SPJ),

DPRD.

diketahui

Pemeriksaan

bahwa

realisasi

terhadap belanja

Surat barang

perjalanan dinas luar daerah minimal sebesar Rp795.031.180,00, tidak didukung bukti yang lengkap. Bukti pendukung hanya berupa bukti pengeluaran


16

dari pemegang kas kepada penerima, tidak disertai dengan bukti perjalanan yang seharusnya dilampirkan untuk memberikan keyakinan bahwa perjalanan dinas luar daerah tersebut dilaksanakan. Biaya perjalanan dinas luar daerah Sekretariat DPRD yang tidak disertai bukti yang lengkap,adalah sebagai berikut. No

Nama bulan

Jumlah (Rp)

1

Maret

268.150.000,00

2

Juni

22.900.000,00

3

September

21.601.000,00

4

November

468.900.180,00

5

Desember

13.480.000,00

Total

795.031.180,00


c. Belanja Barang - makan dan minum dan biaya kegiatan kajian serta Belanja Pegawai - lembur PNS, honorarium, dan biaya penunjang operasional minimal sebesar Rp335.440.000,00 tidak disertai bukti yang lengkap Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPJ Sekretariat DPRD, diketahui bahwa belanja barang dan belanja pegawai minimal sebesar Rp335.440.000,00, tidak didukung bukti yang lengkap. Bukti hanya berupa bukti pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran kepada penerima. Berikut adalah rincian belanja barang dan belanja pegawai yang tidak didukung bukti yang lengkap, No

Tanggal

1

/6/2007

2

/6/2007

3

/6/2007

4

/6/2007

Kegiatan Belanja Barang - belanja makanan dan minuman menunjang kegiatan rapat-rapat fraksi partai demokrat DPRD kab. Malang bagian bulan juni Belanja Barang - belanja makanan dan minuman menunjang kegiatan rapat-rapat fraksi partai Golkar DPRD kab. Malang bagian bulan juni Belanja Barang - belanja makanan dan minuman menunjang kegiatan rapat-rapat fraksi partai PDI perjuangan DPRD kab. Malang bagian bulan juni Belanja Barang - belanja makanan dan minuman menunjang kegiatan rapat-rapat fraksi partai PKB DPRD


Jumlah (Rp) 1.800.000,00

No kwitansiatas nama 1277/VI/2007E.F

3.000.000,00

1278/VI/2007A.A

4.500.000,00

1280/VI/2007Dj

4.200.000,00

1281/VI/2007N.H.C

17

kab. Malang bagian bulan juni 5

6

7

8

9

10

10/4/2007

19/4/2007

20/4/2007

21/4/2007

21/4/2007

13/5/2007

11

30/4/2007

12

/6/2007

13

/6/2007

14

/8/2007

15

/8/2007

16

/6/2007

17

/6/2007

Belanja Barang - biaya kegiatan kajian komisi DPRD kabupaten Malang tanggal 9-10/4/2007 Belanja Barang - biaya kegiatan kajian komisi A DPRD kabupaten Malang tanggal 18-19/4/2007 Belanja Barang - biaya kegiatan kajian komisi DPRD kabupaten Malang tanggal 19-20/4/2007 Belanja Barang - biaya kegiatan kajian komisi A DPRD kabupaten Malang tanggal 20-21/4/2007 Belanja Barang - biaya kegiatan kajian komisi D DPRD kabupaten Malang tanggal 20-21/4/2007 Belanja Barang - biaya kegiatan kajian komisi B DPRD kabupaten Malang tanggal 12-13/5/2007 Belanja Pegawai - lembur PNS (bagian rapat dan risalah) menunjang kegiatan rapat-rapat alat2 kelengkapan dewan mulai bulan januari sampi dengan bulan april 2007 Belanja Pegawai - honorarium Nara sumber kegiatan Pendalaman PP 21 tahun 2007 dan permendagri 21 tahun 2007 bagi pimpinan DPRD dijakarta tanggal 15-17 juni 2007 Belanja Pegawai - honorarium Nara sumber kegiatan konsultasi renja PAKoleh pimpinan DPRD ke Depdagri dijakarta tanggal 28-30 juni 2007 Belanja Pegawai - honorarium Nara sumber kegiatan konsultasi penyusunan dan penganggaran renja PAK oleh pimpinan,komisiC,sekretaris DPRD tanggal 3-5 agustus 2007 Belanja Pegawai - honorarium Nara sumber kegiatan konsultasi penyusunan DPPADPRDdan Sekretariat DPRD 9-11 agustus 2007 Belanja Pegawai - honorarium Nara sumber kegiatan Pendalaman PP 21 tahun 2007 dan permendagri 21 tahun 2007 bagi pimpinan DPRD dijakarta tanggal 15-17 juni 2007 Belanja Pegawai - honorarium Nara sumber kegiatan konsultasi renja PAKoleh pimpinan DPRD ke Depdagri dijakarta tanggal 28-30 juni 2007


15.000.000,00

1417/VI/2007T.S.D

15.000.000,00

1418/VI/2007T.S.D

15.000.000,00

1419/VI/2007T.S.D

15.000.000,00

1420/VI/2007T.S.D

11.000.000,00

1421/VI/2007T.S.D

14.500.000,00

1422/VI/2007T.S.D

4.920.000,00

1287/VI/2007F.D

6.000.000,00

2543/X/2007B.S

6.000.000,00

2544/X/2007B.S

6.000.000,00

2545/X/2007B.S

6.000.000,00

2546/X/2007B.S

4.000.000,00

2547/X/2007B.S

4.000.000,00

2548/X/2007B.S

18

18

/8/2007

19

/8/2007

20

21

4.000.000,00 Belanja Pegawai - honorarium Nara sumber kegiatan konsultasi penyusunan dan penganggaran renja PAK oleh pimpinan,komisiC,sekretaris DPRD tanggal 3-5 agustus 2007 Belanja Pegawai - honorarium Nara 4.000.000,00 sumber kegiatan konsultasi penyusunan DPPADPRDdan Sekretariat DPRD 9-11 agustus 2007 Belanja Pegawai - biaya penunjang operasional ketua DPRD kabupaten 113.400.000,00 Malang bulan april sampai desember 2007 Belanja Pegawai - biaya penunjang operasional ketua dan wakil ketua 78.120.000,00 DPRD kabupaten Malang bulan januari sampai maret 2007 Total 335.440.000,00

2549/X/2007B.S

2550/X/2007B.S

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; c. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , pasal 132 1) Ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; 2) Ayat (2) disebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendapat

pengesahan

oleh

pejabat

yang

berwenang

dan

bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Hal tersebut mengakibatkan belanja barang sebesar Rp1.806.481.180,00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp236.440,000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.


19

Permasalahan tersebut disebabkan kelalaian Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja tidak disertai dengan bukti-bukti yang memadai.

Menurut Sekretaris DPRD, semua belanja yang terjadi pada Tahun 2007 sudah dilengkapi dengan SPJ, namun mungkin masih ada kekurangan dalam administrasi SPJ tersebut. Untuk waktu yang akan datang, Sekretaris DPRD mengatakan akan memperbaiki segala kekurangan dalam administrasi SPJ Belanja pada Sekretariat DPRD.

Rekomendasi BPK-RI Bupati Malang menegur Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD yang tidak melengkapi SPJ dengan bukti yang sah.


20

6. Realisasi belanja modal gedung sebesar Rp8.665.980.250,00 tidak sesuai dengan realisasi fisiknya Tahun Anggaran 2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp408.272.720.000,00, dengan realisasi sebesar Rp363.829.766.414,00,

yang

diantaranya

sebesar

Rp34.663.921.000,00

merupakan Belanja Modal untuk membiayai lima kegiatan, sebagai berikut. a. Pembangunan Pagar Candi Kidal

1 unit

Rp

116.350.000,00

b. Pembangunan Gedung TK Pembina

1 unit

Rp

100.000.000,00

c. Pembangunan SMPN 3 Ampelgading

1 unit

Rp

97.571.000,00

d. SMKN 2 Singosari (USB)

1 unit

Rp

200.000.000,00

e. Rehab Sedang/Berat Gedung: 1) SDN 2) MI

115 unit

: Rp 28.750.000.000,00

18 unit

: Rp

4.500.000.000,00

3) SMPN

8 unit

: Rp

600.000.000,00

4) SMAN

3 unit

: Rp

300.000.000,00

144 unit

Rp 34.150.000.000,00

Jumlah

148 unit

Rp 34.663.921.000,00

Jumlah dana untuk pembangunan Gedung SMPN 3 Ampelgading dan SMKN 2 Singosari di atas, bersumber dari APBD Kabupaten Malang TA 2007 sebagai dana pendamping bantuan Pemerintah Pusat untuk pembangunan sekolah diwailayah Kabupaten

Malang.

Rp1.045.000.000,00

Dana untuk

dari

APBN

Gedung

TA

SMPN

2007 3

masing-masing

Ampelgading,

dan

sebesar sebesar

Rp700.000.000,00 untuk SMKN 2 Singosari. Pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Rehabilitasi Gedung Sekolah per 31 Desember 2007, diketahui kemajuan fisik baru mencapai 75%. Namun, realisasi keuangan telah mencapai 100% atau sebesar Rp34.663.921.000,00. Sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 9 April 2008, dilaporkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya (100%). Namun dari 147 pelaksana/ lembaga

sekolah,

sebanyak

74

sekolah

belum

menyampaikan

bukti

pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp17.000.000.000,00. Selain itu, dari pengecekan fisik tanggal 5 April 2008 pada pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN2 Singosari yang didanai dari DAK dan DAU, diketahui bahwa pembangunan dilaksanakan tanpa dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada bangunan bertingkat dengan Plat Lantai


21

sebanyak + 27.864 m3, tidak diiperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Standar harga bangunan per-m2 menggunakan/mengacu pada Standar Harga Satuan Bangunan dari Kota Malang dan Batu Tahun 2007. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 3) Pasal 205 pada: a) Ayat (1) menyebutkan bahwa PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran. b) Ayat (3) menyatakan bahwa Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup antara lain; Poin e. berita acara penyelesaian pekerjaan; Poin f. berita acara serah terima barang dan jasa; Poin k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; Poin n. foto/buku/dokumentasi

tingkat

kemajuan/

penyelesaian

pekerjaan; c) Ayat (5) menyebutkan bahwa dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara


22

pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. d) Ayat (6) menyebutkan bahwa bendahara pengeluaran mengajukan SPPLS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi belanja TA 2007 yang disajikan terlalu tinggi (overstated) sebesar Rp8.665.980.250,00 dan tidak akuntabel.

Hal tersebut disebabkan: a. Kesengajaan PPTK, Bendahara Pengeluaran, Panitian Pemeriksa Barang, dan Pengguna Anggaran yang merealisasikan belanja modal tanpa didukung dengan dokumen yang sah; b. Panitia/lembaga

sekolah

tidak

secara

tertib

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban pelaksananaan pembangunan/rehab gedung sekolah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan kegiatan pembangunan rehabilitasi sekolah dilakukan secara swakelola, baik yang bersumber dari DAK maupun APBD. Pencairan anggaran diawali bulan Oktober dan berakhir pada akhir Desember. Keterlambatan pencairan inilah yang akhirnya menyebabkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kegiatan terlambat. Pada saat ini (18 April 2008) pelaporan dari masing-masing sekolah, yaitu sebanyak 144 lembaga telah 100% disampaikan pada Dinas Pendidikan.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar menegur: a. PPTK, Bendahara Pengeluaran, Panitia Pemeriksa Barang, dan Pengguna Anggaran untuk tidak mencairkan dana sebelum pekerjaan selesai dikerjakan; b. Panitia/lembaga sekolah supaya lebih tertib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.


23

7. Pembebanan

Belanja

Bagi

Hasil/

Transfer

ke

Desa

sebesar

Rp43.000.000.000,00 pada Belanja Bantuan Keuangan tidak tepat

Tahun Anggaran 2007, terdapat realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp45.560.000.000,00, yang diantaranya merupakan bagian Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp43.000.000.000,00. Berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 180/1010/KEP/421.013/2007 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2007, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD Badan Pengelola Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp43.000.000.000,00. Belanja ADD dibebankan pada rekening Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (1.20.1.20.0500.00.00.5.1.7.03). Sampai akhir Tahun 2007, ADD telah disalurkan 100% (seratus persen) kepada 378 desa di 33 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut. No.

Kecamatan

Jumlah Desa

ADD (Rp)

1

Ampelgading

13

1.476.000.000,00

2

Bantur

10

1.148.000.000,00

3

Bululawang

14

1.587.000.000,00

4

Dampit

11

1.268.000.000,00

5

Dau

10

1.126.000.000,00

6

Donomulyo

10

1.159.000.000,00

7

Gedangan

8

915.000.000,00

8

Gondanglegi

14

1.584.000.000,00

9

Jabung

15

1.708.000.000,00

10

Kalipare

9

1.031.000.000,00

11

Karangploso

9

1.019.000.000,00

12

Kasembon

6

685.000.000,00

13

Kepanjen

14

1.571.000.000,00

14

Kromengan

7

793.000.000,00

15

Lawang

10

1.136.000.000,00

16

Ngajum

9

1.019.000.000,00

17

Ngantang

13

1.477.000.000,00

18

Pagak

8

912.000.000,00

19

Pagelaran

10

1.135.000.000,00

20

Pakis

15

1.703.000.000,00

21

Pakisaji

12

1.359.000.000,00

22

Poncokusumo

17

1.938.000.000,00

23

Pujon

10

1.143.000.000,00


24

24

Singosari

14

1.595.000.000,00

25

Sumbermanjing Wetan

15

1.721.000.000,00

26

Sumberpucung

7

796.000.000,00

27

Tajinan

12

1.364.000.000,00

28

Tirtoyudo

13

1.482.000.000,00

29

Tumpang

15

1.711.000.000,00

30

Turen

15

1.692.000.000,00

31

Wagir

12

1.357.000.000,00

32

Wajak

13

1.479.000.000,00

33

Wonosari

8

911.000.000,00

JUMLAH

378

43.000.000.000,00

ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) masing-masing desa, kemudian masuk ke kas desa dan merupakan bagian dari pendapatan desa. Penyaluran dana dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dengan cara mentransfer melalui Bank Jatim Cabang Malang untuk diteruskan ke Bank Jatim Cabang Pembantu di Kecamatan yang ada atau Bank BRI Cabang Malang ke BRI Unit di Kecamatan. Pencairan dana dilakukan dua tahap : a. Tahap I untuk pencairan dana sebesar 60% (enam puluh persen); b. Tahap II untuk pencairan dana sebesar 40% (empat puluh persen), setelah kegiatan pada Tahap I selesai dengan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan laporan bulanan serta dokumentasi.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada : 1) Lampiran IV (Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2) paragraf 40 yang menyatakan Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah;


25

2) Lampiran IV C tentang format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada : 1) Pasal 1 angka 11 yang menyatakan Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; 2) Pasal 68 yang menyatakan sumber pendapatan desa, terdiri atas : a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa, dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; d. Bantuan

keuangan

Pemerintah

dari

Pemerintah,

Kabupaten/Kota

dalam

Pemerintah

rangka

Provinsi,

pelaksanaan

dan

urusan

pemerintahan; e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada : 1) Pasal 46 menyebutkan bahwa belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2) Pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya, atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan


26

pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; e. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa, pada: 1) Pasal 1 angka 16 bahwa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk desa, dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel indikator; 2) Penjelasan Umum, paragraf 2 bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemerataan

pembangunan

desa

dan

meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat desa, Pemerintah perlu mengalokasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Desa.

Hal tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan disajikan lebih tinggi dan Belanja Transfer/ Bagi Hasil disajikan lebih rendah sebesar Rp43.000.000.000,00.

Kondisi tersebut disebabkan Tim Anggaran tidak memahami ketentuan penyusunan anggaran belanja bantuan keuangan dan belanja transfer/ bagi hasil.

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa dalam APBD maupun DPPA BPKD Tahun Anggaran 2006, tidak dialokasikan tersendiri karena merupakan salah satu komponen dari kode rekening bantuan keuangan pada desa (1.20.1.20.0500.00.00.1.7.03), sehingga dalam Laporan Realisasi Anggaran juga direalisasikan pada rekening Belanja Bantuan Keuangan.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar menegur Tim Anggaran untuk menyusun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.


27

8. Realisasi

Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Partai

Politik

sebesar

Rp67.917.800,00 tidak sesuai dengan ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2007, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), menganggarkan

Belanja

Bantuan

(1.20.1.20.0500.00.00.5.1.5.01.01)

Sosial

sebesar

Organisasi

Kemasyarakatan

Rp82.493.443.000,00

dan

telah

direalisasikan sebesar Rp65.597.843.410,00. Sebagai bagian bantuan, adalah bantuan

keuangan

untuk

Partai

Politik

yang

dianggarkan

sebesar

Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BPKD Tahun Anggaran 2007. Setiap partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Malang hasil pemilu Tahun 2004, diberikan bantuan keuangan untuk setiap kursi. Besaran bantuan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Keputusan Bupati Malang Nomor 180/1109/KEP/421.013/2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Tahun Anggaaran 2007. Berdasarkan keputusan tersebut, setiap kursi mendapatkan bantuan sebesar Rp20.000.000,00. Jumlah alokasi tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Malang, melalui surat Ketua DPRD Nomor 170/369/421.040/2007 tanggal 2 Juli 2007, perihal Persetujuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2007. Rincian bantuan parpol tersebut adalah sebagai berikut.

1.

Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)

Indonesia

15

Jumlah Bantuan per Kursi (Rp) 20.000.000,00

2.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

13

20.000.000,00

260.000.000,00

3.

Partai Golongan Karya (Golkar)

7

20.000.000,00

140.000.000,00

4.

Partai Demokrat

6

20.000.000,00

120.000.000,00

5.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

3

20.000.000,00

60.000.000,00

1

20.000.000,00

20.000.000,00

45

20.000.000,00

900.000.000,00

No.

6.

Jumlah Kursi

Nama Partai

Jumlah

Hasil

pemeriksaan

pada

Surat

Pertanggungjawaban

Jumlah Bantuan dalam setahun (Rp) 300.000.000,00

(SPJ)

BPKD,

menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2007, partai politik pemenang Pemilu Tahun 2004 selain mendapat bantuan berdasarkan ketentuan di atas, juga mendapatkan bantuan lain melalui rekening yang sama yaitu Belanja Bantuan


28

Sosial Organisasi Kemasyarakatan (1.20.1.20.0500.00.00.5.1.5.01.01), dengan rinciannya sebagai berikut. a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp15.000.000,00. Permohonan bantuan dari PKB dilakukan kepada Bupati Malang melalui surat nomor 026/DPC-02/B.2/I/2007 tanggal 8 Februari 2007, yang disertai dengan proposal. Permohonan tersebut didisposisikan secara berjenjang kepada Wakil Bupati, kemudian kepada Sekretaris Daerah, setelah itu kepada Kepala BPKD dan kemudian

Sekretaris

BPKD.

Bantuan

dicairkan

dengan

SP2D

Nomor

00823/1.20.1.0500.00.00/LS/PAD/2007 tanggal 26 Februari 2007; b. Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan digunakan pula untuk bantuan keuangan menunjang kegiatan pemerintah daerah guna dukungan dana bantuan langsung Bupati. Pemeriksaan pada SPJ bantuan ini, menunjukkan bahwa terdapat bantuan kepada Partai Politik, yaitu : 1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp8.000.000,00, tanpa disertai dengan proposal. Bantuan kepada PPP dicairkan melalui SP2D Nomor 00911/1.20.1.0500.00.00/LS/PAD/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang digunakan untuk bantuan dana transportasi bagi 50 orang peserta dari DPC PPP mengikuti muktamar di Jakarta; 2) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) a. Bantuan sebesar Rp2.500.000,00, tanpa disertai proposal untuk bantuan dalam rangka peringatan HUT PDIP oleh PAC PDIP Kecamatan Turen, dicairkan melalui SP2D Nomor 00999/1.20.1.0500.00.00/LS/PAD/2007 tanggal 24 Mei 2007; b. Bantuan sebesar Rp31.000.000,00, tanpa disertai proposal untuk bantuan transportasi dan uang saku peserta raker DPC PDI Perjuangan ke

Denpasar

Bali,

dicairkan

melalui

SP2D

Nomor

00911/1.20.1.0500.00.00/LS/PAD/2007 tanggal 14 Maret 2007; c. Bantuan sebesar Rp11.417.800,00, tanpa disertai dengan proposal, yaitu

bantuan

transportasi

dan

akomodasi

dalam

rangka

pemberangkatan delapan orang ke kantor PDIP di Jakarta, dicairkan melalui SP2D Nomor 00911/1.20.1.0500.00.00/LS/PAD/2007 tanggal 14 Maret 2007. Bukti pendukung atas pengeluaran belanja bantuan tersebut, hanya berupa kuitansi dari Pemkab. Bukti pertanggungjawaban penggunaan bantuan tidak diterima oleh Pemkab.


29

Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, pasal 17 : 1) Ayat (1) menyatakan keuangan partai politik bersumber dari (a) iuran anggota; (b) sumbangan yang sah menurut hukum; dan (c) bantuan dari anggaran negara: 2) Ayat (3) menyatakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat: b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan kepada Partai Politik, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa besarnya Bantuan kepada Partai Politik tingkat Pusat untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp21.000.000,00 per tahun; 2) Pasal 5 : a) Ayat (1) menyebutkan bahwa Bantuan Keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi tidak melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b) Ayat (2) menyebutkan bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi. e. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pasal 4, pada : 1) Ayat (1) menyebutkan bahwa besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan setiap tahun, dan dapat diubah setiap tahun anggaran; 2) Ayat (2) menyebutkan bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD besarnya tidak melebihi ketentuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi maupun Tingkat Pusat;


30

3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD; f.

Keputusan Bupati Malang Nomor 180/1109/KEP/421.013/2007 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Tahun Anggaaran 2007.

Keadaan di atas mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp67.917.800,00 (Rp15.000.000,00 + Rp8.000.000,00 + Rp2.500.000,00 + Rp31.000.000,00 + Rp11.417.800,00).

Permasalahan tersebut disebabkan Kebijakan Bupati untuk memberi bantuan kepada partai politik selain yang ditetapkan dalam peraturan;

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mengakui adanya bantuan tersebut, dan akan segera memberikan surat teguran kepada masing-masing partai politik penerima bantuan untuk menyetor kembali bantuan keuangan sebesar yang telah diterima, disertai dengan surat pernyataan kesanggupan dari masing-masing partai politik.

Rekomendasi BPK RI Bupati

Malang

agar

menarik

kembali

bantuan

keuangan

sebesar

Rp67.917.800,00, dan selanjutnya tidak mengeluarkan bantuan kepada partai politik selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;


31

9. Pembebanan belanja hibah sebesar Rp4.500.000.000,00 pada belanja modal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak tepat Pada TA2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) memperoleh alokasi anggaran belanja sebesar Rp408.272.720.000,00, dengan realisasi sebesar Rp363.829.766.414,00. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp34.663.921.000,00 merupakan Belanja Modal, yang digunakan untuk membiayai lima kegiatan sebagai berikut. a. Pembangunan Pagar Candi Kidal

1 unit

Rp

116.350.000,00

b. Pembangunan Gedung TK Pembina

1 unit

Rp

100.000.000,00

c. Pembangunan SMPN 3 Ampelgading

1 unit

Rp

97.571.000,00

d. SMKN 2 Singosari (USB)

1 unit

Rp

200.000.000,00

e. Rehab Sedang/Berat Gedung: 1) SDN

115 unit

2) MI

: Rp 28.750.000.000,00

18 unit

: Rp

4.500.000.000,00

3) SMPN

8 unit

: Rp

600.000.000,00

4) SMAN

3 unit

: Rp

300.000.000,00

144 unit Jumlah

Rp 34.150.000.000,00 148 unit

Rp 34.663.921.000,00

Pembangunan Pagar Candi Kidal dan SMPN3 Ampelgading dilaksanakan secara pelelangan. Sedangkan sisanya, dilaksanakan secara swakelola oleh panitia/lembaga masing-masing sekolah. Dari kegiatan rehab sedang/berat gedung senilai Rp34.150.000.000,00, diantaranya sebesar Rp4.500.000.000,00 merupakan hibah kepada 18 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang asetnya bukan milik Pemerintah Kabupaten Malang. Seharusnya bantuan keuangan kepada MI sebesar Rp4.500.000.000,00 dicatat sebagai Belanja Hibah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

32

dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 2) Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna

yang

didukung

dengan

bukti-bukti

administrasi

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. 3) Pasal 42 ayat (1) menyatakan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. 4) Pasal 53 ayat (1) menyatakan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan belanja modal gedung disajikan lebih tinggi dan belanja hibah disajikan lebih rendah sebesar Rp4.500.000.00,00. Hal tersebut disebabkan Tim Anggaran tidak tepat dalam mengalokasikan belanja sesuai peruntukannya. Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa untuk belanja tersebut sejak awal telah dianggarkan dalam DPA sebagai Belanja Modal sehingga dalam pelaksanaannya tersaji di laporan keuangan sesuai anggaran.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang menegur Tim Anggaran agar cermat dalam menyusun anggaran belanja modal dan belanja hibah.


33

10. Pembebanan belanja modal sebesar Rp16.720.000,00 dan belanja barang sebesar Rp217.390.244,00 pada belanja bantuan keuangan di Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak tepat

Pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2007, menunjukkan bahwa penganggaran dan realisasi tidak sesuai ketentuan, dengan rincian sebagai berikut. a. Belanja Bantuan Keuangan Organisai Kemasyarakatan Pada Tahun Anggaran 2007, BPKD menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan

Organisai

Kemasyarakatan

(1.20.1.20.0500.00.00.5.1.5.01.01)

sebesar Rp82.493.443.000,00. Belanja tersebut telah direalisasikan sebesar Rp65.597.843.410,00, diantaranya untuk peningkatan daya listrik pada gedung BPKD sebesar Rp16.720.000,00 yang dicairkan dengan SP2D Nomor 00823/1.20.1.0500.00.00/LS/PAD/2007 tanggal 7 Juni 2007. Seharusnya untuk belanja tersebut dibebankan pada Belanja Modal-Pengadaan Instalasi Listrik. Hasil pemeriksaan uji petik Surat Pertanggungjawaban, terdapat pengeluaran belanja Bantuan Keuangan yang digunakan untuk biaya operasional kegiatan administrasi, sarana dan prasarana di ruangan serta kegiatan Bupati/ Wakil Bupati Malang. Diantara pengeluaran tersebut, digunakan untuk keperluan rumah dinas Bupati sebesar Rp170.933.424,00, dan Wakil Bupati sebesar Rp46.456.820,00, dengan rincian sebagai berikut. Pengeluaran untuk Rumah Dinas Bupati No.

SP2D Nomor

Tanggal

Jumlah (Rp)

1

04992/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

31-Agust-07

37.880.995,00

2

04993/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

31-Agust-07

28.929.392,00

3

05089/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

05-Sep-07

13.851.637,00

4

11914/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

17-Des-07

12.565.600,00

5

11916/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

17-Des-07

15.751.000,00

6

11994/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

17-Des-07

14.939.300,00

7

12001/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

17-Des-07

15.948.000,00

8

12002/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

17-Des-07

16.067.500,00

9

12003/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007 Jumlah

17-Des-07

15.000.000,00


170.933.424,00

34

Pengeluaran untuk Rumah Dinas Wakil Bupati SP2D

No. Nomor

Tanggal

Jumlah (Rp)

1

01175/1.20.1.20.0500.00.00/LS/PAD

16- Apri-07

2.455.510,00

2

01179/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

17-April-07

2.297.795,00

3

01570/1.20.1.20.0500.00.00/LS/PAD

08-Mei-07

2.414.995,00

4

03164/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

06-Juli-07

1.512.375,00

5

03165/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

06-Juli-07

2.771.275,00

6

04130/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

09-Agust-07

1.461.100,00

7

11430/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

14-Des-07

1.339.720,00

8

11505/1.20.1.20.0500.00.00./LS/PAD/2007

14-Des-07

32.204.050,00

Jumlah

46.456.820,00

Seharusnya untuk pengeluaran rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp217.390.244,00 (Rp170.933.924,00 + Rp46.456.820,00) dianggarkan pada belanja barang jasa di Sekretariat Daerah. b. Belanja Perjalanan Dinas Kepala Daerah Salah satu kegiatan BPKD pada Tahun Anggaran 2007, adalah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (1.20.1.20.0500.16.05) yang dianggarkan sebesar Rp847.200.000,00, dan telah direalisasikan sebesar Rp481.700.000,00. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui terdapat realisasi Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah bagi Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp155.050.000,00, dan terdapat realisasi belanja Perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp230.650.000,00. Seharusnya untuk belanja perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada belanja barang jasa di Sekretariat Daerah

Kesalahan penganggaran dan realisasi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 47 ayat 1 yang menyatakan bahwa bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan

yang

bersifat

umum

atau

khusus

dari

provinsi

kepada

kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

35

pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; 2) Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya; 3) Pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, pada lampiran yang menyatakan bahwa belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/ perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan : a. Belanja Modal peralatan mesin-pengadaan instalasi listrik disajikan terlalu rendah sebesar Rp16.720.000,00 dan Belanja Barang Sekretariat Daerah disajikan teralu rendah sebesar Rp217.390.244,00 (Rp170.933.424,00 + Rp46.456.820,00); b. Belanja Bantuan Keuangan Organisai Kemasyarakatan disajikan terlalu tinggi sebesar

Rp234.110.244

(Rp16.720.000,00

+

Rp170.933.424,00

+

Rp46.456.820,00); c. Belanja Barang-Perjalanan Dinas dalam Daerah BPKD disajikan terlalu tinggi dan Belanja Barang-Perjalanan Dinas dalam Daerah Sekretariat Daerah disajikan terlalu rendah sebesar Rp155.050.000,00; d. Belanja Barang-Perjalanan Dinas luar Daerah BPKD disajikan terlalu tinggi dan Belanja Barang-Perjalanan Dinas luar Daerah Sekretariat Daerah disajikan terlalu rendah sebesar Rp230.650.000,00.


36

Permasalahan tersebut disebabkan Tim Anggaran tidak memahami penganggaran belanja secara benar.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjelaskan bahwa pada Tahun 2007 anggaran operasional kegiatan administrasi, keperluan rumah dinas, maupun perjalanan dinas untuk Bupati/ Wakil Bupati dianggarkan pada BPKD karena Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah baru saja terbentuk dan belum didukung dengan SDM yang menguasai pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang menegur Tim

Anggaran agar didalam menganggarkan

Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.


37

11. Kas pada Pokja Kegiatan Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha, dan Koperasi sebesar Rp4.514.432.038,46 tidak disajikan dalam Neraca Dalam rangka pemberdayaan ekonomi usaha kecil, kelompok usaha, dan koperasi di wilayah Kabupaten Malang, sejak Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan dana melalui Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil melalui Pinjaman Lunak Dana Bergulir. Dana awal yang disediakan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun 2002 sebesar Rp6.245.000.000,00 dan pada Tahun 2003 ditambah dana sebesar Rp940.000.000,00, sehingga total dana yang digulirkan sebesar Rp7.185.000.000,00. Sampai

dengan

31

Desember

2007,

dari

modal

pokok

sebesar

Rp7.185.000.000,00, telah berkembang dan diakui dalam neraca 31 Desember 2007 sebagai Piutang Pinjaman Lunak sebesar Rp8.231.871.482,79 pada Sub Akun Aset Lain-lain pada akun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yang terdiri dari: 1. Kas di bank

Rp

4.514.432.038,46

2. Piutang

Rp

3.729.434.444,33

3. Biaya operasional yang ditangguhkan

Rp

(11.995.000,00) 8.231.871.482,79

Penyajian aset sebesar Rp8.231.871.482,79 dalam neraca tidak wajar, karena terdapat biaya operasional yang ditangguhkan sebesar Rp11.995.000,00 sebagai pengurang jumlah kas di bank, padahal nilai tersebut masih menjadi bagian dari kas di bank. Sehingga total aset terkait dengan kegiatan dana bergulir seharusnya

adalah

Rp3.729.434.444,33).

Rp8.243.866.482,79 Rincian

penempatan

(Rp4.514.432.038,46 kas

di

bank

+

sebesar

Rp4.514.432.038,46 dan peruntukannya dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Rekening a.n. Pokja UMKM dengan Nomor rekening 0041042168 menampung dana Angsuran Pokok sebesar Rp3.096.584.393,65; b. Rekening a.n. Pokja DAGULIR UMKM dengan Nomor rekening 0041042150 menampung pendapatan 3% untuk dana pembinaan dan pengendalian Tim Pokja dan Tim Teknis sebesar Rp55.256.724,28; c. Rekening a.n. Pokja Kabupaten dengan Nomor rekening 0041035943 yang menampung dana dari angsuran tunggakan debitur Tahun 2002 sampai dengan 2004 sebesar Rp662.590.920,53.


38

d. Rekening penampungan Dagulir bagi calon peminjam a.n. Bank Jatim Cabang Malang sebagai bank pengelola sebesar Rp700.000.000,00 Selain saldo akhir kas, diketahui juga bahwa pada 31 Desember 2007 pada neraca

masih

terdapat

tagihan

piutang

kepada

debitur

sebesar

Rp3.729.434.444,33, yang terdiri atas: a. Piutang Pinjaman Pola I

Rp

345.387.966,61

b. Piutang Pinjaman Pola II

Rp

1.821.522.669,72

c. Piutang Pinjaman Pola III

Rp

1.562.523.808,00

dan pendapatan sebesar Rp243.274.517,79 yang berasal dari pendapatan jasa giro sebesar Rp186.122.783,27, pendapatan bunga pinjaman sebesar Rp6.811.734,52, dan pendapatan jasa usaha sebesar Rp50.340.000,00. Berdasar karakteristik dari dana yang telah digulirkan per 31 Desember 2007 sebesar Rp3.729.434.444,33, seharusnya diakui sebagai investasi non permanen. Sedangkan kas di bank senilai Rp4.514.432.038,46, seharusnya pada akhir tahun disetor ke kas daerah sebagai pembiayaan penerimaan dari Tim Pokja. Dana bergulir pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan tidak disetor ke Kas Daerah, padahal Dinas yang mengelola belum ditetapkan dengan Perda BLU. Maka, seharusnya penerimaan dan pengeluaran dana bergulir, harusnya disetor ke Kas Daerah.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3, ayat (1) yang menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pasal 61 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 122 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.


39

Pemasalahan tersebut mengakibatkan: a. Akun Kas sebesar Rp4.514.432.038,46 dicatat lebih rendah; b. Realisasi Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan pada LRA TA 2007 atas kegiatan Dana Bergulir tidak dapat diyakini.

Hal tersebut disebabkan : a. Bagian Pembukuan pada BPKD tidak memperoleh data yang memadai mengenai saldo dan mutasi kegiatan Dana Bergulir; b. Pemerintah Kabupaten Malang tidak memahami bahwa untuk mengelola pendapatan yang diterima harus ditetapkan dengan Perda tentang BLU.

Atas kondisi tersebut, Kepala DPPKA mengakui bahwa kegiatan tersebut hanya dicatat dalam Neraca sebagai piutang pinjaman lunak namun tidak dianggarkan dalam APBD karena dinilai sebagai kegiatan yang terpisah dari APBD.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar : a. Membuat Perda tentang BLU-Dana Bergulir; b. Menegur Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan agar menyetorkan penerimaan dan pengeluaran dana bergulir ke Kas Daerah.


40

12. Pengeluaran biaya Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana Operasional DPRD TA 2006 sebesar Rp3.714.480.000,00 tidak sesuai ketentuan Pada Tahun 2006, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang didalamnya mengatur tentang pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi anggota dan pimpinan DPRD dan Dana Operasional untuk menunjang kegiatan operasional pimpinan DPRD. PP Nomor 37 tersebut, dikoreksi kembali oleh Pemerintah Pusat dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004. PP Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 maret 2007, mengatur tentang pembatalan pemberian TKI dan Dana Operasional kepada Pimpinan, yang sebelumnya telah diatur dalam PP 37 Tahun 2006. Selanjutnya, untuk Tahun 2007 TKI diberlakukan mulai 1 Januari 2007, sedangkan Dana Operasional Pimpinan diubah menjadi Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan, yang baru dapat dicairkan mulai 1 April 2007. Pemerintah Kabupaten Malang pada TA 2006 tidak mencairkan TKI dan Dana Operasional tersebut, karena tidak dianggarkan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) TA 2006. TKI dan Dana Operasional TA 2006 tersebut, oleh Pemerintah Kabupaten Malang direalisasikan pada bulan Februari 2007 sebagai belanja rapel TKI sebesar Rp3.402.000.000,00,

dan

Belanja

Operasional

Pimpinan

(BOP)

sebesar

Rp312.480.000,00, seperti yang terdapat pada tabel berikut:

No.

NAMA

JABATAN

KETUA

RAPEL TA 2006 TUNJANGAN BELANJA KOMUNIKASI OPERASIONAL INTENSIF PIMPINAN (Rp) (Rp) 75.600.000,00

151.200.000,00

PENERIMAAN SETELAH PAJAK (Rp)

1

SUHADI, SE

192.780.000,00

2

DRS HM SANUSI, MM

WAKIL KETUA

75.600.000,00

80.640.000,00

132.804.000,00

3

DRS HM PURNOMO ANWAR, MM

WAKIL KETUA

75.600.000,00

80.640.000,00

132.804.000,00

4

IR BUDI KRISWIYANTO

KETUA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

5

CHOIRUL ANWAR, SH

KETUA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

6

DRS H AINUL YAQIN, MM

KETUA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

7

DRS HARI SASONGKO

KETUA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

8

RA MUHAIMIN DP, SH

WAKIL KETUA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

9

H SYAMSUL HADI

WAKIL KETUA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

10

Hj SITI HASANAH

WAKIL KETUA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

11

M NOR MUHLAS, SPd

WAKIL KETUA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

12

DRS IMRON ROSYADI SYARIF

SEKRETARIS KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00


41

13

ARI WAHYU ASTUTI, SPd

SEKRETARIS KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

14

HARI UTOMO

SEKRETARIS KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

15

SIADI

SEKRETARIS KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

16

Y RAMIDJAN

ANGGOTA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

17

SUAEB HADI, SH, Mhum

ANGGOTA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

18

DRS CUCUK SUMARTONO

ANGGOTA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

19

DRS RUSDI

ANGGOTA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

20

DRS FIRMAN ADI MANAN

ANGGOTA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

21

MUSLICH

ANGGOTA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

22

SUGIANTO, S.Sap

ANGGOTA KOMISI A

75.600.000,00

-

64.260.000,00

23

KASNADI, S.Sos

ANGGOTA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

24

BAMBANG SISWANTO

ANGGOTA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

25

AGUS BINTORO

ANGGOTA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

26

HIKMAH BAFAQIH, SPd, MPd

ANGGOTA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

27

H IMAM SYAFI'I, Lc, M.Hi

ANGGOTA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

28

DRS H MANSYUR, MBA

ANGGOTA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

29

Hj SITI MAHMUDAH, S.Ag

ANGGOTA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

30

EKO BUDI PRASETYO

ANGGOTA KOMISI B

75.600.000,00

-

64.260.000,00

31

DRS HERY PURWANTO

ANGGOTA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

32

DRS MUDJIONO

ANGGOTA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

33

Hj NUR HIDAYATUL C, S.Sos, M.Si

ANGGOTA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

34

ACHMAD BASUNI GHOFUR, S.Ag

ANGGOTA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

35

DRS H ROMADLON CHOTIB

ANGGOTA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

36

ACHMAD ANWAR

ANGGOTA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

37

DRA ENIK FINAWATI

ANGGOTA KOMISI C

75.600.000,00

-

64.260.000,00

38

DRS SUGENG PUDJIANTO

ANGGOTA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

39

YOYOK PANDAN HARIYOTO

ANGGOTA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

40

H DJUWONO

ANGGOTA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

41

DRS H ABDURRAHMAN

ANGGOTA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

42

DRA KHOFIDA

ANGGOTA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

43

TONO, ST

ANGGOTA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

44

GATOT SUROJO

ANGGOTA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

45

H RIDLWAN

ANGGOTA KOMISI D

75.600.000,00

-

64.260.000,00

3.402.000.000,00

312.480.000,00

3.157.308.000

Dari rapel TKI dan BOP TA 2006 yang telah dibayarkan, bendahara pengeluaran DPRD telah mengenakan dan menyetor PPh dengan tarif 15% atau sebesar Rp557.172.000,00 (15% X (Rp3.402.000.000,00 + Rp312.480.000,00)). Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada: 1) Pasal 1 poin b angka 2 yang menyatakan bahwa ketentuan pada PP 37 Tahun 2006 pasal 10A mengenai pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif


42

TA 2006 kepada anggota dan pimpinan DPRD serta Belanja Operasional TA 2006 pimpinan DPRD dinyatakan dihapus; 2) Pasal 14 B yang menyebutkan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A (PP 21 Tahun 2007) dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2007; 3) Pasal 24 C yang menyebutkan bahwa Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Pemerintah ini diundangkan; 4) Pasal 29 A pada: Ayat (1) menyebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode 2004 sampai dengan tahun 2009; Ayat (2) menyebutkan bahwa pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan; Ayat (3) menyebutkan pengembalian

bahwa

ketentuan

Tunjangan

lebih

Komunikasi

lanjut

Intensif

mengenai dan

Dana

Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pada Pasal 14 : Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pimpinan dan anggota DPRD yang telah menerima TKI dan Dana Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 37 Tahun 2006, harus mengembalikan ke Kas Umum Daerah melalui Sekretaris DPRD ; Ayat (3) yang menyatakan bahwa jumlah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi PPh pasal 21 yang telah disetor ke Kas Negara.


43

Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp3.714.480.000,00 (Rp3.402.000.000,00 + Rp312.480.000,00). Hal tersebut disebabkan PP 21 Tahun 2007 baru ditetapkan tanggal 16 Maret 2007, setelah dana TKI dan BOP dicairkan. Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD mengakui bahwa pencairan rapel TKI dan BPO TA 2006 pada Tahun 2007 karena pada TA 2006 tidak dianggarkan sehingga tidak dicairkan dan baru dianggarkan dalam APBD TA 2007 sebelum PP Nomor 21 Tahun 2007 berlaku.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar: a. Menegur Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengembalikan rapel Tunjangan Komunikasi

Intensif

dan

Dana

Operasional

TA

2006

sebesar

Rp3.157.308.000,00 (Rp3.714.480.000,00 - Rp557.172.000,00) b. Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengajukan restitusi kepada KPP atas pajak yang terlanjur dibayar sebesar Rp557.172.000,00.


44

13. Pembayaran Biaya Cetak Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp66.436.555,00 tidak sesuai ketentuan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TA 2007, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut dan disetor oleh PLN, untuk Tahun 2007 dianggarkan sebesar Rp18.125.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp20.082.319.695,00. PPJ tersebut dipungut oleh PLN melalui tagihan rekening listrik yang dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Atas pemungutan PPJ Tahun 2007, PLN mengenakan beberapa biaya antara lain: a. Biaya Operasional sebesar 5% dari PPJ dengan perincian sebagai berikut: 1) 50% untuk Collection Fee (biaya operasional); 2) 10% untuk Tim Pembina Pajak Penerangan Jalan Umum Tingkat Pusat; 3) 20% untuk Insentif

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang

Malang; 4) 20% untuk Insentif Pemerintah Kabupaten Malang; b. Biaya Cetak sebesar 1,5% dari PPJ; c. Biaya Transfer untuk memindahkan dana dari rekening PLN

ke rekening

Pemerintah Kabupaten Malang. Dari ketiga macam biaya tersebut, hanya biaya operasional sebesar 5% yang diatur dan disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Malang tentang Pelaksanaan Pungutan PPJ. Dari realisasi pemungutan PPJ bulan Januari dan Februari 2007, diketahui bahwa selain biaya operasional, PT PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Malang memungut biaya cetak rekening sebesar 2% atau Rp66.436.555,00 dengan rincian sebagai berikut: No.

Bulan

PPJ (Rp)

persen tase

Biaya Cetak (Rp)

SP2D Nomor dan Tanggal

1

Januari

1.661.679.572,00

2%

33.233.591,00

00920/LS/PAD 15Maret 2007

2

Februari

1.660.148.204,00

2%

33.202.964,00

010107/LS/PAD 11 april 2007

66.436.555,00


45

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71. A Tahun 1993 dan/atau 2862.K/841/M.PE/1993

tanggal

31

Agustus

1993

tentang

Nomor

Pelaksanaan

Pemungutan PPJ dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah, pasal 7: 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa biaya operasional pemungutan PPJ ditetapkan serendah-rendahnya 2,5% dan setinggi-tingginya 5% dari realisasi penerimaan; 2) Ayat (2) poin a. menyatakan bahwa biaya operasional pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini salah satunya digunakan untuk biaya operasional pemungutan (Collection Fee) PLN dan biaya Tim Pembina PPJ Tingkat Pusat sebesar 60%; b. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor 180/310/KEP/421.013/2007 tanggal 9 April 2007 tentang penetapan penerimaan biaya pemungutan PPJ TA 2007 pada poin PERTAMA yang menyatakan penerimaan biaya pemungutan PPJ TA 2007, sebesar 5% dari realiasasi penerimaan PPJ setiap bulan, dengan rincian: 1) 2,7% sebagai pendapatan diluar operasi yang dilakukan oleh PT PLN; 2) 0,3% sebagai biaya pembinaan Tim Pembina Pemungutan PPJ di Depdagri; 3) 1% untuk aparat Pemerintah Kabupaten Malang; 4) 1% untuk petugas pihak PLN. c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT PLN (persero)

Distribusi

Jawa

Timur

Area

Pelayanan

Malang

Nomor

180/769/PKS/421.12/2003 dan 013.PJ/061/MAL/2003 tanggal 20 Mei 2003, pada pasal 7: 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Biaya pemungutan PPJ ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan PPJ; 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rincian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini adalah sebagaimana berikut. Poin a. 2,7% sebagai pendapatan diluar operasi yang dilakukan oleh pihak kedua; Poin b. 0,3% untuk biaya pembinaan oleh tim Pembina Pemungutan PPJ Pusat di Departemen Dalam Negeri; Poin c.

1% untuk Aparat dari Pihak Pertama yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan;


46

Poin d. 1% untuk petugas dari Pihak Kedua yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan. Pemasalahan

tersebut

mengakibatkan

kerugian

daerah

sebesar

Rp66.436.555,00. Kondisi di atas disebabkan PT PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Malang secara sepihak membebankan biaya cetak sebesar 2% atas Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Malang. Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD (yang sejak Maret 2007 menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)) menyatakan bahwa pemungutan tersebut dilakukan sepihak oleh pihak PLN melalui Surat Pimpinan PT PLN Distribusi Jawa Timur Nomor 412/545/D.1/2000.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar: a. Meminta

PT

PLN

(persero)

Distribusi

Jawa

Timur

Cabang

Malang

mengembalikan biaya cetak Tahun 2007 yang telah dipungut sebesar Rp66.436.555,00. b. Menegur pengelola PPJ pada DPPKA untuk memperhatikan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.


47

14. Penempatan Dana Cadangan dalam bentuk giro tidak sesuai ketentuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan, Pemerintah Kabupaten Malang membentuk dana cadangan sebesar Rp15.000.000.000,00 untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015. Pembentukan dana cadangan tersebut, akan disisihkan setiap tahun mulai Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2009, yang akan ditempatkan pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito. Hasil pemeriksaan atas dokumen, diketahui bahwa dana cadangan ditempatkan pada rekening giro Bank Jatim Nomor 0041042141, atas nama Dana Cadangan Pilkada Malang. Saldo dana cadangan per 31 Desember 2007 sebesar Rp10.231.388.276,95, dengan rincian sebagai berikut.

a.

Tahun Anggaran 2006 : Transfer ke Dana Cadangan dengan SPM Nomor 04225/01.0310/PAD/BT/2006 tanggal 16 November 2006

b.

Rp

5.000.000.000,00

tanggal 30 Oktober 2007

Rp

5.000.000.000,00

Jasa Giro Bank Jatim

Rp

231.388.276,95

Rp

10.231.388.276,95

Tahun Anggaran 2007 : 1)

Transfer ke Dana Cadangan dengan SP2D Nomor 06755/LS/PAD/2007

2)

Saldo akhir per 31 Desember 2007

Pembukaan rekening dana cadangan diajukan Kepala Bagian Keuangan kepada Bupati dengan Nota Dinas Nomor 907/1000/421.033/2006 tanggal 10 Oktober 2006 perihal permohonan penyediaan rekening baru guna menampung dana cadangan untuk membiayai Pilkada periode 2010-2015. Dalam nota dinas disebutkan tentang permohonan pembentukan dana cadangan awal pada Tahun 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank Jatim dalam bentuk deposito atas nama dana cadangan pemerintah daerah. Dana cadangan tersebut akan disisihkan setiap tahun dan dibukukan tersendiri dari rekening kas daerah. Permohonan tersebut disetujui oleh Bupati pada tanggal 19 Oktober 2006. Selanjutnya, proses pembukaan rekening deposito dikuasakan Bupati kepada Kepala Bagian Kas Daerah, dan ditindaklanjuti dengan pengambilan


48

formulir pembukaan rekening Bank Jatim oleh Kepala Kantor Kas Daerah. Formulir yang diambil adalah formulir pembukaan rekening giro. Pengisian formulir tidak dilakukan secara lengkap, hanya diisi data pemohon dan kuasa pemohon, sedangkan data lain seperti jenis rekening penyimpanan dan tujuan pembukaan rekening tidak diisi. Konfirmasi dengan Bank Jatim menjelaskan, bahwa formulir pembukaan rekening diisi sendiri oleh pihak Kepala Kas Daerah dan ditandatangani oleh Bupati. Penempatan dana cadangan dalam rekening giro, tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2007 dan Nota Dinas Kepala Bagian Keuangan Nomor 907/1000/421.033/2006 Tahun 2006, yang memerintahkan untuk menempatkan dana cadangan dalam bentuk rekening deposito. Pada sisi keamanan, penempatan pada rekening deposito relatif lebih sulit dicairkan dari pada penempatan pada rekening giro, sehingga akan lebih aman. Sedangkan pada sisi keuntungan, penempatan dalam deposito akan memberi hasil lebih tinggi dari pada penempatan pada rekening giro, karena memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Berikut perhitungan pendapatan bunga jika dana tersebut ditempatkan pada rekening giro dan rekening deposito.

Bulan

Pendapatan Jasa Giro (Rp)

Pendapatan Bunga Deposito (Rp)

-

40.068.493,15

Januari 2007

19.109.589,16

41.404.109,59

Februari 2007

19.182.624,23

40.342.465,75

Maret 2007

17.392.460,68

35.479.452,05

April 2007

19.322.411,29

39.280.821,92

Desember 2006

Mei 2007

18.770.574,30

36.986.301,37

Juni 2007

19.467.999,69

37.157.534,25

Juli 2007

18.912.004,50

34.931.506,85

Agustus 2007

19.614.684,87

35.034.246,58

September 2007

19.689.650,62

35.034.246,58

Oktober 2007

15.160.176,38

40.726.027,40

November 2007

15.417.767,23

38.424.657,53

Desember 2007

29.348.334,00

67.808.219,18

Jumlah

231.388.276,95

531.678.082,19

Selisih

300.289.805,24

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa apabila dana cadangan ditempatkan dalam rekening deposito, diperhitungkan memperoleh bunga deposito sebesar Rp531.678.082,19. Sedangkan dalam kenyataannya, pendapatan jasa giro PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

49

yang diperoleh adalah sebesar Rp231.388.276,95, sehingga terjadi selisih pendapatan sebesar Rp300.289.805,24 (Rp531.678.082,19-Rp231.388.276,95). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada: 1) Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2) Penjelasan Pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan

Dana

Cadangan

dalam

APBD

diperlakukan

sebagai

pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada saat Dana Cadangan digunakan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan. Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan sekurang-kurangnya memuat tujuan, jumlah, sumber, periode, jenis pengeluaran, penggunaan, dan penempatan dana; 3) Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah; 4) Penjelasan Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 140 : 1) Ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada

rekening

dana

cadangan

belum

digunakan

sesuai

dengan

peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah;


50

2) Ayat (2) disebutkan bahwa penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan. 3) Ayat (3) disebutkan bahwa Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) deposito; b) sertifikat bank indonesia (SBI); c) surat perbendaharaan negara (SPN); d) surat utang negara (SUN); dan e) surat berharga Iainnya yang dijamin pemerintah. d. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pembentukan Dana Cadangan, pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disimpan di Bank Pemerintah dalam bentuk Deposito; e. Nota Dinas Kepala BPKD Nomor 907/1000/421.033/2006 tanggal 10 Oktober 2006 perihal permohonan penyediaan rekening baru guna menampung dana cadangan untuk membiayai Pilkada periode 2010-2015 yang menyebutkan tentang permohonan pembentukan dana cadangan awal pada Tahun 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank Jatim dalam bentuk deposito atas nama dana cadangan pemerintah daerah. Keadaan di atas mengakibatkan : a. Hilangnya potensi pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp300.289.805,24; b. Dana Cadangan rawan disalahgunakan. Hal tersebut disebabkan : a. Kepala Kas Daerah dalam menempatkan dana cadangan tidak memperhatikan ketentuan pembentukan dana cadangan yang berlaku; b. Kepala BPKD selaku BUD tidak memantau penempatan Dana Cadangan.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan mengakui bahwa telah terjadi kesalahan penempatan dana cadangan oleh Bagian Kas Daerah. Sejak tanggal 5 Maret 2008, Dana Cadangan telah dipindahkan ke rekening Deposito.


51

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar menegur Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menempatkan dan memantau penempatan dana cadangan pada tempat yang leebih menguntungkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


52

15. Biaya administrasi bank serta pendapatan bunga dan jasa giro belum diakui sebagai belanja dan pendapatan Seluruh Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, pada TA 2007 membuka rekening bank sebagai bentuk pengendalian intern terhadap pengelolaan kas. Pembukaan rekening tersebut tidak didasari oleh SK maupun Peraturan Bupati Malang, namun hanya atas permintaan secara lisan dari pihak Bank Jatim terkait dengan pencairan SP2D oleh SKPD. Dengan adanya rekening tersebut, pihak bank akan langsung memindahbukukan dari SP2D yang dicairkan oleh SKPD ke rekening SKPD yang bersangkutan. Semua dana SP2D yang dicairkan akan tercatat pada rekening SKPD, kecuali untuk SP2D gaji yang telah dipotong oleh bank persepsi Kas Daerah atas bagian potongan gaji PNS berupa PPh21, Tabungan Perumahan (Taperum), dan Iuran Wajib Pegawai (IWP). Hampir semua SKPD membuka rekening dalam bentuk tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) pada PT Bank Jatim pada bulan Maret 2007. Dengan dibukanya rekening bank tersebut, menimbulkan biaya administrasi bank dan pendapatan bunga/jasa giro yang diperoleh SKPD. Pengujian pada sebagian rekening bank SKPD, menunjukkan bahwa biaya administrasi bank dan pendapatan bunga/jasa giro selama Tahun 2007 yang belum tercatat di Lain-lain PAD yang Sah, antara lain :

No.

SKPD

1 2 3 4 5

RSUD Kepanjen Dinas Bina Marga Dinas Pengairan Dinas Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Dinas Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumberdaya Mineral Kantor Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Bagian Tata Pemerintahan Desa Bagian Hukum Bagian Kelembagaan Bagian Perekonomian Bagian Kerjasama Bagian Pembangunan Bagian Pengelolaan Data Elektronik

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Biaya Administrasi (Rp) 28.500,00 33.500,00 33.500,00 41.000,00

Bunga (Rp) 4.220.066,27 2.578.786,66 2.172.783,04 2.133.472,31 1.819.814,37

26.000,00 28.500,00 28.500,00

962.403,04 19.970,01 44.447,93

23.500,00 37.500,00 17.500,00 17.500,00 36.000,00 37.500,00 35.000,00 37.500,00 37.500,00

504.264,14 471.056,90 1.604.574,95 10.992,64 54.011,83 222.475,47 13.964,85 458.510,61 132.122,24

53

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Bagian Umum dan Protokol Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengawasan Kec. Pujon Kec. Karangploso Kec. Pakis Kec. Jabung Kec. Tumpang Kec. Poncokusumo Kec. Gondanglegi Kec. Pagelaran Kec. Wajak Kec. Turen Kec. Dampit Kec. Tirtoyudo Kec. Ngajum Kec. Sumberpucung Kec. Kromengan Kec. Wonosari Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan Dinas Kehutanan JUMLAH

Hasil

konfirmasi

dengan

bendahara

37.500,00 40.000,00 30.000,00 21.000,00 38.500,00 30.000,00 22.500,00 22.500,00 25.000,00 22.500,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 27.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 43.500,00 28.500,00 28.500,00 32.000,00 30.000,00 1.206.000,00

pada

SKPD,

561.710,50 9.052,85 5.200.986,00 92.426,10 600.173,00 1.291,37 3.213,98 829,15 3.513,46 172.969,51 838,10 60.129,13 57.973,82 29.449,30 20.097,46 163.616,82 419.654,07 27.720,09 1.269,40 211.938,03 1.220,64 819.553,66 120.333,45 141.011,34 131.784,46 315.933,62 26.592.406,57

diketahui

bahwa

pendapatan bunga bank maupun jasa giro tidak dicatat dalam Buku Kas Umum SKPD sebagai penerimaan, karena tidak dianggarkan dalam DPA. Sedangkan pengamatan pada buku rekening bank SKPD, menunjukkan bahwa penerimaan tersebut masih di seluruh rekening bank SKPD, dan tidak ada pengambilan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada: 1) Pasal 24 : a. Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat/Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank umum; b. Ayat (2) yang menyebutkan bahwa bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku;


54

c. Ayat (2) yang menyebutkan bahwa biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan. 2) Pasal 25 : a. Ayat (1) yang menyebutkan bahwa bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah; b. Ayat (2) yang menyebutkan bahwa biaya sehubungan dengan pelayanan yang

diberikan

oleh

bank

umum

dibebankan

pada

Belanja

Negara/Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup jasa giro dan pendapatan bunga; 2) Pasal 59 ayat (2) antara lain menyebutkan bahwa penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank merupakan pendapatan daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 129 yangantara lain menyebutkan bahwa pendapatan bunga, jasa giro, atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank merupakan pendapatan daerah.

Hal tersebut mengakibatkan: a. Pendapatan daerah tertunda sebesar Rp26.592.406,57, dan belanja kurang dicatat sebesar Rp1.206.000,00; b. Membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

Kondisi ini disebabkan: a. Kelalaian

para

bendaharawan

yang

tidak

melakukan

pencatatan

atas

pendapatan bunga, PPh, dan biaya administrasi; b. Kelalaian tim anggaran yang tidak menganggarkan pendapatan dari penerimaan jasa dan bunga bank, serta biaya administrasi bank sebagai belanja dalam APBD


55

Atas temuan tersebut, Kepala BPKD menyatakan bahwa sampai saat ini, pendapatan jasa atau bunga bank belum dianggarkan kecuali pada kas umum daerah.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar : a. Menetapkan nomor rekening bank untuk setiap bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; b. Bersama Tim Anggaran menganggarkan pendapatan dari penerimaan jasa dan bunga bank, serta belanja yang berasal dari biaya administrasi bank. c. Memerintahkan Kepala BPKD untuk menarik pendapatan bunga/jasa giro yang masih berada di rekening bendahara pengeluaran.


56

16. Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten Malang Tahun 2007 terlambat sebesar Rp63.541.821,00 dan belum diterima sampai akhir tahun sebesar Rp313.844.390,00 Pemerintah Kabupaten Malang menganggarkan penerimaan Bagi Hasil PBB Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp37.547.000.000,00.

Pemungutan

PBB

di

wilayah

Kabupaten

Malang

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Kepanjen. Hasil penerimaan PBB pada Kabupaten Malang, dapat diketahui dari nota Debet yang diterima dari Bank Operasional III PBB di Bank Jatim Cabang Malang. Berdasarkan Nota Debet tersebut, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kepanjen atas nama Menteri Keuangan menetapkan Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketetapan tersebut, diterbitkan Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan PBB (SPM-PHP-PBB), dan Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan PBB (SPM-BP-PBB), sebagai dasar KPPN Malang untuk melakukan pembayaran. KPPN memindahbukukan biaya pemungutan PBB dari Kas Negara A/Bendahara Umum q.q. PBB ke rekening Kas Daerah Kabupaten Malang. Pemeriksaan dilakukan pada Penetapan Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Surat Perintah Membayar Pembagian Hasil Penerimaan PBB (SPM-PHP-PBB), Surat Perintah Membayar Biaya Pemungutan PBB (SPM-BP-PBB), dan Rekening Koran. Dari pemeriksaan, diketahui bahwa DBH BP PBB Kabupaten Malang untuk Tahun 2007 sebesar Rp2.734.027.104,00. Pemeriksaan lebih lanjut, menunjukkan bahwa rekening penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Biaya Pemungutan PBB (DBH BP PBB) bulan Januari s.d Juli tidak sesuai dengan yang tercantum pada SPM BP PBB. Berdasarkan SPM tersebut, DBH BP PBB ditransfer ke Kas Daerah Dinas Pendapatan Kabupaten Malang pada Bank Jatim Cabang Malang Nomor 200.02.00/15. Sedangkan kenyataannya DBH BP PBB ditransfer ke rekening PAD Nomor 004.100.155. Berdasarkan konfirmasi pada Bank Jatim, diketahui bahwa Nomor Rekening 200.02.00/15 telah berubah menjadi Nomor 004.1000.155 sejak 19 April 2006, karena adanya perubahan sistem di Bank Jatim. Selain itu, penerimaan DBH BP PBB mengalami keterlambatan. Bagian bulan Januari s.d April sebesar Rp63.541.821,00, diterima bulan September 2007.


57

Sedangkan bagian bulan Nopember sebesar Rp313.844.390,00 belum diterima sampai dengan akhir Tahun 2007. Rincian pembagian BP PBB adalah sebagai berikut. Penetapan (KMK)

Bulan

SPM-BP-PBB

Tanggal

Jumlah (Rp)

Nomor

Tanggal Masuk R/C

Nomor R/C Menurut SPM

Jan

31/01/2007

00065

29.698.172,00

06/09/2007

Feb

28/02/2007

00068

9.007.459,00

06/09/2007

Mar

30/03/2007

00079

12.008.745,00

06/09/2007

Apr

30/04/2007

00082

12.827.445,00

06/09/2007

Mei

30/05/2007

80089

113.555.234,00

22/06/2007

Jun

29/06/2007

80095

179.685.167,00

25/07/2007

Jul

31/07/2007

80201

426.277.250,00

14/08/2007

Agust

31/08/2000

80210

556.712.571,00

Sep

28/09/2007

80220

269.399.534,00

Okt

31/10/2007

80230

417.566.202,00

26/11/2007

Nop

30/11/2007

80244

313.844.390,00

21/12/2007

Des

28/12/2007

80250

393.444.935,00

24/01/2008

Jumlah

19/09/2007

25/10/2007

200.02.00/15 Bank Jatim Cabang Malang 200.02.00/15 Bank Jatim Cabang Malang 200.02.00/15 Bank Jatim Cabang Malang 200.02.00/15 Bank Jatim Cabang Malang 200.02.00/15 Bank Jatim Cabang Malang 200.02.00/15 Bank Jatim Cabang Malang 200.02.00/15 Bank Jatim Cabang Malang 0041000155 Bank Jatim Cab Malang (PAD) 0041000155 Bank Jatim Cab Malang (PAD) 0041000155 Bank Jatim Cab Malang (PAD) 0041000155 Bank Jatim Cab Malang (PAD) 0041000155 Bank Jatim Cab Malang (PAD)

Masuk Ke

Rek PAD

Rek PAD

Rek PAD

Rek PAD

Rek PAD

Rek PAD

Rek PAD

Rek PAD

Rek PAD

Rek PAD

0041001555 Rek DAU 0041029711

2.734.027.104,00

Berdasarkan konfirmasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), diketahui bahwa tidak ada kontrol terhadap penerimaan DBH BP PBB. SPM-BP-PBB dari KP-PBB Kepanjen diterima oleh Bidang Pendapatan BPKD. Sedangkan

pencatatan

penerimaan

dilakukan

oleh

Bidang

Verifikasi

dan

Pembukuan berdasarkan Nota Debet. Kedua bidang tersebut tidak pernah melakukan rekonsiliasi atas penerimaan DBH BP PBB.


58

Dari konfirmasi kepada Bank Jatim Cabang Malang, diketahui bahwa pencairan DBH BP PBB bagian bulan Nopember mengalami kekeliruan dalam pemindahbukuan. Menurut SP2D, pencairan ditujukan pada rekening PAD Nomor 0041000155 ternyata pencairan dimasukkan pada rekening Bendahara Sub.Dit Perekonomian Kabupaten Malang pada giro Bank Jatim Cabang Malang Nomor 0041001555 tanggal 21 Desember 2007. Rekening tersebut merupakan rekening bendahara pengeluaran bagian perekonomian yang sudah tidak aktif namun belum dilakukan penutupan.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 58 ayat (2) menyatakan SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut; c. Peraturan Derah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; 2) Pasal 22 menyatakan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas : a) Pendapatan asli daerah; b) Dana perimbangan; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kondisi tersebut mengakibatkan daerah tidak dapat segera memanfaatkan uang atas penerimaan BP PBB sebesar Rp377.386.211,00 (Rp63.541.821,00 + Rp313.844.390,00).


59

Hal tersebut terjadi karena Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku koordinator bidang pendapatan kurang melakukan pemantauan atas penerimaan DBH. Atas temuan tersebut, Kepala BPKD mengakui bahwa hal tersebut disebabkan kelalaian dari BPKD yang tidak melakukan pemantauan yang cermat terhadap penerimaan per bulan dari biaya pungut PBB, dan akan lebih mengkoordinasikannya baik dengan jajaran BPKD maupun dengan pihak KP PBB, KPPN, dan Bank Jatim.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar menegur Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk lebih meningkatkan pemantauan atas penerimaan DBH BP PBB.


60

17. Pengadaan komputer dan program pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2007, Sekretariat DPRD menganggarkan belanja modal pengadaan komputer sebesar Rp656.200.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp148.557.283,00. Salah satu realisasi belanja modal tersebut, adalah pengadaan komputer dan program sebesar Rp129.641.683,00. Pengadaan komputer tersebut, dilaksanakan melalui empat surat perintah kerja.

Hasil pemeriksaan diketahui, bahwa spesifikasi barang yang diperoleh

adalah sama/identik serta dilaksanakan pada tanggal yang sama. Namun, harga yang diperoleh berbeda. Rincian pengadaan komputer adalah sebagai berikut No

Tipe Komputer

1

2

Amd Athlon 3200 Motherboard 761 GFX Memory DDR 512 Mb Hard Disk 80 Gb ATA DVD-RW Monitor LCD 17” Keyboard&Mouse Optical Meja&Stavolt Sama dengan di atas

3

Sama dengan di atas

4

Sama dengan di atas

Nomor Surat Perintah Kerja & tanggal 027/192/PPBJ/ 421.040/2007 tanggal: 24/9/2007

027/188/PPBJ/ 421.040/2007 tanggal: 24/9/2007 027/189/PPBJ/ 421.040/2007 tanggal: 24/9/2007 027/187/PPBJ/ 421.040/2007 tanggal: 24/9/2007

Unit @Harga per unit

Total harga

Nama rekanan

2@ Rp7.831.338

Rp15.662.675,00

CV.Ijen Perkasa

4@ Rp7.927.500

Rp31.710.000,00

CV.Arjuna Perkasa

4@ Rp7.927.500

Rp31.710.000,00

CV.Artamas

4@ Rp7.927.500

Rp31.710.000,00

CV.Ijen Perkasa

Rp120.305.675,00

Total

Pada salah satu paket pembelian komputer yang dilaksanakan oleh rekanan CV Ijen Perkasa, diketahui terdapat pembelian program-program komputer yang merupakan paket bebas bayar dari Asian Development Bank Institute berupa:

No .

Nama Program

1.

Program e-Learning

2

Rp 1.236.300,00

Harga Total (Rp) Rp 2.472.600,00

2.

Program e-Procurement

2

Rp 1.246.300,00

Rp 2.498.600,00


Jumlah unit

Harga per program (Rp)

61

3.

Program e-Government

2

Rp 1.046.100,00

Rp 2.092.200,00

total

Rp 7.063.400,00

Hasil pengujian kepada program tersebut, diketahui bahwa program tidak memiliki nomor identitas sebagai bentuk pembatasan penggunaan dan penyalinan dari program dimaksud. Setiap orang dapat menyalin dan menggunakan program secara bebas. Program tersebut diberikan oleh rekanan dengan menyalin file dari CD, dan menginstalkannya ke dalam komputer yang dibeli tanpa memberikan CD. Seharusnya, program e-learning tersebut dapat diperoleh tanpa pungutan biaya. CV.Ijen

Perkasa

telah

menyetor

ke

Sekretariat

DPRD

sebesar

Rp7.063.400,00 pada tanggal 8 Mei 2008 dan Sekretariat DPRD telah menyetor uang

sejumlah

tersebut

ke

kas

daerah

dengan

no

rekening

1.20.1.20.0400.02.09.5.2.3.12.09 pada tanggal yang sama dengan bukti Surat Tanda Setoran Nomor 6 (enam).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Lampiran I Bab I bagian C No

1

tentang

Jasa,khusunya

Penetapan pada

Metode

bagian

a)

Pemilihan

tentang

Penyedia

Metoda

Barang

Pemilihan

dan

Penyedia

Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya ,yang menyebutkan bahwa: 1) Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum; 2) Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu

melaksanakan

diyakini

terbatas,

maka

pemilihan

penyedia

barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas; 3) Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai denganRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 4) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut,


62

a) Keadaan tertentu, yaitu: (1) Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau (2) Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau (3) Pekerjaan

yang

berskala

kecil

dengan

nilai

maksimum

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan : (a) Untuk keperluan sendiri; dan/atau (b) Teknologi sederhana; dan/atau (c) Resiko kecil; dan/atau (d)

Dilaksanakan perseorangan

oleh

penyedia

barang/jasa

usaha

orang

dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi

kecil; b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu : (1) Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau (2) Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyediabarang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau (3) Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecilyang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau (4) Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan : a. Terdapat kemahalan harga pengadaan komputer yang merugikan daerah sebesar Rp 1.153.944,00, yaitu selisih harga dari harga yang terendah dari empat pengadaan komputer diatas dikalikan dengan jumlah unit dari tiga pengadaan komputer yang memiliki harga yang lebih tinggi (12 unit x Rp96.162,00) b. Pengeluaran kas untuk pembayaran barang/jasa yang dapat diperoleh secara bebas bayar sebesar Rp 7.063.400,00 tidak efektif.


63

Hal tersebut disebabkan: a. Unsur Kesengajaan Panitia pengadaan barang untuk memecah pengadaan barang menjadi kontrak yang bernilai lebih kecil; b. Panitia pengadaan barang tidak mempunyai perencanaan yang memadai mengenai barang/jasa yang akan dibeli.

Menurut Sekretaris DPRD, pengadaan komputer bukan dipecah-pecah, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing bagian yang ada di Sekretariat DPRD yaitu Bagian Umum, Bagian Data Dokumentasi, Bagian Rapat dan Risalah, dan Bagian Keuangan. Pengadaan program e-learning memang bukan program komputer yang berbayar, namun untuk mendapatkan program tersebut secara gratis diperlukan lisensi atau sertifikat khusus dari UNDP (United nation Development Program). Rekanan yang memiliki lisensi tersebut adalah CV. Ijen Perkasa.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar a. Menegur Sekretaris DPRD untuk memperhatikan efisiensi dan peraturan atau ketentuan yang belaku dalam pengadaan barang dan jasa. b. Menegur Sekretaris DPRD untuk segera meyetorkan sebesar Rp1.153.944,00 ke kas daerah.


64

18. Pinjam pakai kendaraan roda empat oleh instansi vertikal dan pihak ketiga lainnya tidak sesuai ketentuan

Pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan daftar pemegang kendaraan dinas roda empat di lingkungan Sekretariat Daerah, menunjukkan bahwa terdapat kendaraan roda empat yang dipinjam pakai oleh instansi vertikal dan pihak ketiga. Dari hasil wawancara dengan Bidang Kekayaan, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut. a. Enam unit kendaraan bermotor roda empat dipinjam pakai oleh instansi lain Dari kendaraan yang dipinjam pakai oleh beberapa instansi, terdapat enam unit kendaraan roda empat yang dipinjam oleh pihak ketiga yang tidak sesuai ketentuan. Pihak ketiga tersebut, tidak memiliki hubungan kerja dengan kegiatan pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Instansi dan pihak ketiga yang meminjam pakai kendaraan roda empat tersebut, adalah sebagai berikut: No.

Instansi Peminjam

Jenis Kendaraan

Nomor Polisi

Tahun pinjam

1.

KNPI

Toyota Kijang

N 9733 FA

1997

2.

MUI

Toyota Kijang

N 9696 FD

1998

3.

LVRI

Isuzu

N 9694 FE

1998

4.

FKUB

Isuzu

N 330 DP

1996

5.

Kejari Kota Malang

Toyota Kijang

N 9719 FB

2002

6.

Lembaga Pendidikan NU Ma’arif

Suzuki Futura

N 9737 FB

2003

b. Lima unit kendaraan bermotor dipinjam pakai tanpa surat perjanjian Pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat perjanjian pinjam pakai kendaraan, di ketahui terdapat 47 unit kendaraan bermotor roda empat yang dinyatakan dipinjam pakai oleh beberapa pihak, namun tidak didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai maupun surat persetujuan dari Bupati, antara lain:

No.

Instansi Peminjam

Jenis Kendaraan

Tahun Pinjam

Nomor Polisi

1.

FKUB

Isuzu

1996

N 330 DP

2.

KNPI

Toyota Kijang

1997

N 9733 FA

3.

MUI

Toyota Kijang

1998

N 9696 FD

4.

Kejari Kota Malang

Toyota Kijang

2002

N 9719 FB


65

5.

Lembaga Pendidikan NU Ma’arif

Suzuki Futura

2003

6.

Sekretariat DPRD

Toyota Innova Toyota Innova Toyota Innova Toyota Innova Toyota Innova Toyota Innova Toyota Innova Toyota Innova Toyota Innova Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza Toyota Avanza

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007


N 9737 FB N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

379 376 384 375 539 538 542 548 541 391 392 398 445 453 487 497 498 480 486 467 460 401 446 466 481 496 465 493 397 403 402 462 455 470 471 492 491 463 390 443 461 451

DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP

66

Dari 47 Kendaraan yang dipinjam pakai tanpa surat perjanjian, diantaranya 42 kendaraan untuk anggota DPRD. Bidang Kekayaan hanya dapat menunjukkan adanya

surat

pinjam

pakai

kendaraan

dinas

roda

empat

nomor

028/1485.1/421.404/2007 tanggal 7 September 2007 antara Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah dengan Ketua DPRD sebagai pemohon pinjam pakai. Surat perjanjian tersebut, tidak menyebutkan dengan jelas obyek pinjam pakai dan peruntukannya, sehingga data yang mendukung tentang pinjam pakai 42 kendaraan dinas roda empat tersebut tidak dapat diyakini. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan dinas yang dipinjam pakai oleh anggota DPRD, diketahui bahwa kendaraan dinas tersebut adalah kendaraan dinas pengadaan BPKD

TA 2007. Pada TA 2007, BPKD menganggarkan

pengadaan kendaraan dinas senilai Rp16.532.088.000,00, dan direalisasikan sebesar Rp16.275.142.000,00, untuk 125 unit kendaraan bermotor roda empat dan 78 unit kendaraan bermotor roda dua. Pemeriksaan atas rencana kebutuhan kendaraan bermotor roda empat, diketahui bahwa pengadaan kendaraan tersebut diperuntukkan untuk pejabat eselon III sebanyak 148 orang. Pejabat yang telah memperoleh kendaraan dinas sebanyak 52 orang, sedangkan sisanya 96 orang belum memperoleh kendaraan dinas.

Keadaan di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, pada pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan pada : 1) Pasal 1 poin 20 yang menyatakan bahwa pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;


67

2) Pasal 35 tentang pinjam pakai: a. Ayat (1) menyebutkan bahwa barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. Ayat (2) menyebutkan bahwa pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; 3) Lampiran VIII mengenai pemanfaatan pada: a. poin b.1).b) yang menyatakan bahwa Pinjam pakai selain hal tersebut di atas, dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah

dalam

rangka

menunjang

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. b. Poin b.1).c) Syarat-syarat pinjam pakai barang milik daerah adalah; 1) Barang milik daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh SKPD; 2) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh peminjam sesuai dengan peruntukannya; 3) Pinjam pakai tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi atau SKPD.

Kondisi di atas mengakibatkan : a. Terbuka peluang penyalahgunaan aset daerah atas kendaraan yang dipinjam pakai tanpa surat perjanjian; b. Pinjam pakai oleh DPRD atas kendaraan hasil pengadaan TA 2007 yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan SKPD digunakan untuk kepentingan lain sehingga kelancaran tugas SKPD terkait dengan pemanfaatan kendaraan dinas menjadi terhambat.

Hal ini disebabkan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Kekayaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tidak cermat dalam memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (dahulu Badan Pengelola Keuangan Daerah), pinjam pakai yang dilaksanakan oleh


68

Pemerintah Kabupaten Malang telah dilaksanakan dengan surat perjanjian pinjam pakai, kecuali empat unit kendaraan yang dipinjam oleh KNPI, MUI, Kejari Kota Malang, dan lembaga Pendidikan NU Ma’arif Malang. Untuk itu, akan dilakukan penertiban dan kecukupan admisnistrasi terhadap pinjam pakai kendaraan dinas guna kelancaran tugas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Adapun pinjam pakai yang dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD

Kabupaten

Malang,

akan

dilakukan

penyelarasan

dan

kecukupan

administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar : a. Memperbaharui surat perjanjian pinjam pakai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Menarik semua kendaraan pinjam pakai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


69

19. Pelaksanaan tiga kegiatan pada Badan Perencanaan terlambat, belum dikenakan denda sebesar Rp6.799.558,50 dan proses pembayarannya tidak sesuai kontrak

Berdasarkan pemeriksaan uji petik, diketahui bahwa terdapat realisasi pelaksanaan tiga kegiatan Tahun Anggaran 2007 pada Badan Perencanaan terlambat,

belum

dikenakan

denda

sebesar

Rp6.799.558,50,

dan

proses

pembayarannya tidak sesuai kontrak dengan uraian sebagai berikut. a. Kegiatan Penyusunan dan Analisa Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan rawan Bencana. Kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp350.000.000,00,

dan

telah

terealisasi sebesar Rp343.348.500,00. Realisasi tersebut terdiri atas belanja konsultan

dan

belanja

operasional.

Untuk

kegiatan

tersebut,

Badan

Perencanaan melalui pelelangan umum menunjuk PT. Surya Abadi sebagai konsultan

dengan

nilai

kontrak

sebesar

Rp338.781.000,00.

Pekerjaan

dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 602/653/SP/421.202/2007, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/653-a/SPMK/421.202/2007 tanggal

26

Juli

2007.

Berdasarkan

perjanjian,

pekerjaan

seharusnya

diselesaikan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 26 Juli 2007 sampai dengan 22 November 2007. Sesuai pasal 6 surat perjanjian tersebut, pembayaran dilaksanakan melalui tiga kali angsuran dengan prosentase 30%, 30%, 40%. Angsuran ketiga sebesar Rp165.364.000,00, dibayarkan setelah diserahkannya Buku Draft Rencana dan Buku final/ Laporan Akhir serta Album Peta oleh rekanan. Berikut berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari rekanan. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Rekanan Nomor

Tanggal

023/SA.TII/XI/2007

10/08/2007 17/09/2007

012/SA.TII/XI/2007 16/11/2007 037/SA.TIII/XI/2007 041/SA.TIII/XI/2007

29/11/2007

Barang

Jml

Satuan

Draf Laporan Pendahuluan

2

Eksemplar

Laporan Pendahuluah

5

Eksemplar

Draf Laporan Fakta dan Analisa

2

Eksemplar

Laporan Fakta & Analisa

5

Eksemplar

Eksekutif Summary

30

Eksemplar

Draft/ Rencana Final (Lap Akhir)

5

Eksemplar

Summary Eksekutif

75

Eksemplar

Laporan Final (Akhir)

20

Eksemplar

Album Peta ukuran A nol

2

bh

CD Laporan

2

bh


70

Berdasarkan pemeriksaan, diketahui adanya permasalahan sebagai berikut . a. Pembayaran tahap ketiga seharusnya dilakukan pada atau sesudah tanggal 29 November 2007. Dalam kenyataannya, pembayaran dilakukan pada tanggal

27

November

2007

melalui

Kuitansi

Nomor

3579/1.06.1.06.15.03/03887; b. Pekerjaan diselesaikan tanggal 29 November

2007 atau mengalami

keterlambatan tujuh hari. Oleh karena itu, seharusnya rekanan dikenakan denda sebesar Rp 2.371.467,00 (1//1000 x 7 hari x Rp 338.781.000,00). b. Kegiatan Survey dan Pemetaan Kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp350.000.000,00,

dan

telah


dan

belanja

operasional.

Untuk

kegiatan

tersebut,

Badan

Perencanaan melalui pelelangan umum menunjuk PT. Nuphidama Graha sebagai konsultan, dengan nilai kontrak sebesar Rp321.939.000. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 602/655/SP/421.202/2007, dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/655-a/SPMK/421.202/2007 tanggal 26 Juli 2007. Berdasarkan perjanjian, pekerjaan seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 22 November 2007. Sesuai pasal 6 surat perjanjian tersebut, pembayaran dilaksanakan melalui

tiga kali angsuran, dengan prosentase 30%, 30%, 40%. Angsuran

ketiga sebesar Rp128.775.600,00 dibayarkan setelah diserahkannya Buku Draft Rencana dan Buku final/ Laporan Akhir serta Album Peta oleh rekanan. Berikut Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari rekanan.

Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari Rekanan Nomor 020/SP.MlgNPDG/VII/2007

088/SP.MlgNPDG/IX/2007

117/SP.MlgNPDG/XI/2007

Tanggal 08-08-02007

14/09/2007

05/11/2007


Barang Draft Laporan Pendahuluan

Jml

Satuan

2

buku

Laporan Pendahuluan

5

buku

Eksekutif Summary Draft Laporan Fakta dan Analisa

31

buku

2

buku

Laporan Fakta dan Analisa

5

buku

Eksekutif Summary

30

buku

Draft Laporan Akhir

5

buku

Laporan Akhir

20

buku

Eksekutif Summary

75

buku

71

29/11/2007

117/SP.MlgNPDG/XI/2007

Album Peta

2

buku

CD berisi Laporan dan Peta

2

bh

Berdasarkan pemeriksaan, diketahui adanya permasalahan sebagai berikut. a. Pembayaran tahap ketiga seharusnya dilakukan pada atau sesudah tanggal 29 November 2007. Dalam kenyataannya, pembayaran dilakukan pada tanggal 27 November 2007 melalui Kuitansi Nomor 3581/1.05.1.06.15.03; b. Pekerjaan diselesaikan tanggal 29 November

2007 atau mengalami

keterlambatan tujuh hari. Oleh karena itu, seharusnya rekanan dikenakan denda sebesar Rp2.253.573,00 (1//1000 x 7 hari x Rp321.939.000).

c. Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah Kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp350.000.000,00,

dan

telah


dan

belanja

operasional.

Untuk

kegiatan

tersebut,

Badan

Perencanaan melalui pelelangan umum menunjuk CV. Ghaniyyu Engineering sebagai konsultan, dengan nilai kontrak sebesar Rp310.645.500,00. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 602/651/SP/421.202/2007, dan Surat Perintah Kerja Mulai Nomor 602/651-a/SPMK/421.202/2007 tanggal 26 Juli 2007. Berdasarkan perjanjian, pekerjaan seharusnya diselesaikan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, yaitu mulai tanggal 26 Juli sampai dengan 23 November 2007. Sesuai pasal 6 surat perjanjian tersebut, pembayaran dilaksanakan melaui tiga kali angsuran, dengan prosentase 30%, 30%, 40%. Angsuran ketiga sebesar Rp124.258.200,00 dibayarkan setelah diserahkannya Buku Draft Rencana dan Buku final/ Laporan Akhir, CD Laporan serta Album Peta oleh rekanan. Berikut Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari rekanan.

Berita Acara Penyerahan Buku dari Rekanan Nomor

Tanggal

131264/88/GH.E/BAPB /VIII/2007

06/08/2007

131264/88/GH.E/BAPB /VIII/2007

17/09/2007

131264/99/GH.E/BAPB /XI/2007

14/11/2007


Barang

Jml

Satuan

Draft Laporan Pendahuluan

2

buku

Laporan pendahuluan Draft Laporan Fakta dan Analisa

5

buku

2

buku

Laporan Fakta dan Analisa

5

buku

Eksekutif Summary

30

buku

Draft Rencana Final

5

buku

Laporan Final

20

buku

72

131264/100/GH.E/BAP B/XI/2007

30/11/2007

Eksekutif Summary

75

buku

CD Laporan

2

bh

Album Peta ukuran A0

2

bh

Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa pekerjaan diselesaikan tanggal 30 November

2007 atau mengalami keterlambatan tujuh hari. Oleh karena itu,

seharusnya rekanan dikenakan denda sebesar Rp2.174.518,50 (1//1000 x 7 hari x Rp310.645.500,00).

Atas ketiga denda keterlambatan tersebut di atas, telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 29 April 2008 dengan STS Nomor 00003/1.06.1.06.0100/5/2008.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; e. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 1) 602/653-a/SPMK/421.202/2007 tanggal 26 Juli 2007; 2) 602/655-a/SPMK/421.202/2007 tanggal 26 Juli 2007; 3) 602/651-a/SPMK/421.202/2007 tanggal 26 Juli 2007; Pada masing-masing SPMK, dijelaskan bahwa apabila pelaksanaan pekerjaan terlambat dari waktu yang ditentukan, maka rekanan dikenakan denda sebesar PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

73

1/1000 (per mil) dari jumlah harga/ pekerjaan yang belum diserahkan, untuk tiap hari keterlambatan dengan setinggi-tingginya 5%(lima persen); f.

Surat Perjanjian Pekerjaan : 1) Nomor 602/653/SP/421.202/2007 tanggal 26 Juli 2007; 2) Nomor 602/655/SP/421.202/2007 tanggal 26 Juli 2007; 3) Nomor 602/651/SP/421.202/2007 tanggal 26 Juli 2007. Pada pasal 12 masing-masing Surat Perjanjian Pekerjaan menyatakan bahwa apabila

terbukti bahwa pekerjaan penyusunan ini tidak sesuai dengan

persyaratan yang telah ditentukan, antara lain meliputi : Bahan, Peralatan, Personil yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan administrasi, maka PIHAK KESATU akan mengenakan sanksisanksi pada PIHAK KEDUA sebagai berikut, huruf f Denda 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari kelambatan atau maksimum denda 5% dari nilai kontrak.

Keadaan di atas mengakibatkan penerimaan daerah Tahun 2007

tertunda

sebesar

Rp6.799.558,50

(Rp2.371.467,00

+

Rp2.253.573,00

+

Rp2.174.518,50).

Hal tersebut disebabkan kelalaian Pemimpin Kegiatan pada Badan Perencanaan dalam melaksanakan tugas tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, pejabat Badan Perencanaan menjelaskan bahwa

kegiatan

Penyusunan

dan

Analisa

data

Informasi

Perencanaan

Pembangunan Kawasan Rawan Bencana dengan rekanan PT

Surya Abadi

Konsultan, Kegiatan Survey dan Pemetaan dengan rekanan PT. Nuphidama Graha, dan kegiatan Penyusunan Master Plan Prasarana Perhubungan Daerah dengan rekanan CV. Ghaniyyu Engineering, telah menyerahkan pekerjaan sesuai berita acara penyerahan pekerjaan, yaitu tanggal 22 Nopember 2007, 12 Nopember 2007 dan 20 Nopember 2007, tetapi karena bapekap masih memandang perlu disempurnakan

tampilannya,

maka

masing-masing

rekanan

di

atas

menyempurnakan tampilan dan menyerahkan kembali pada tanggal 29 dan 30 Nopember 2007.


74

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar menegur PPTK supaya melaksanakan tugasnya memperhatikan ketentuan yang berlaku.


75

20. Pendapatan bunga rekening tabungan dikenakan Pajak Penghasilan minimal sebesar Rp3.828.859,24

Untuk memperlancar kegiatan sehari-hari, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Malang menyimpan dananya di Bank Jatim. Pada awal Tahun 2007, seluruh SKPD yaitu sejumlah 74 SKPD membuka rekening tabungan Simpeda atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD di Bank Jatim Cabang Malang dan Kepanjen. Atas penyimpanan dana pada tabungan Simpeda Bank Jatim, SKPD mendapatkan bunga tabungan. Bunga tabungan yang diperoleh dari Bank Jatim dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan uji petik pada 32 SKPD, diketahui Pajak Penghasilan atas bunga yang dikenakan pajak oleh Bank Jatim selama Tahun 2007 sebesar Rp3.828.859,24, dengan rincian sebagai berikut. No

SKPD

Pajak Atas Bunga (Rp)

1 Dinas Bina Marga

109.070,15

2 Dinas Pengairan

434.595,37

3 Dinas Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan

420.238,69

4 Dinas Perhubungan dan Pariwisata

363.901,28

5 Dinas Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumberdaya Mineral

192.298,22

6 Kantor Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

1.832,82

7 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

8.650,50

8 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

88.186,70

9 Satuan Polisi Pamong Praja

93.765,95

10 Bag. Tata Pemerintahan Desa

320.891,77

11 Bag. Hukum

1.846,58

12 Bag. Kelembagaan

8.635,39

13 Bag. Perekonomian

38.425,69

14 Bag. Pembangunan

89.768,47

15 Bag. Pengelolaan Data Elektronik

21.793,21

16 Bag. Umum dan Protokol

108.072,54

17 Sekretariat DPRD

948.120,79


76

18 Badan Penelitian dan Pengembangan 19 Badan Pengawasan

17.490,56 116.523,55

20 Kec.

Tumpang

34.527,86

21 Kec.

Gondanglegi

22 Kec.

Pagelaran

23 Kec.

Turen

2.735,15

24 Kec.

Dampit

29.923,75

25 Kec.

Tirtoyudo

83.924,87

26 Kec.

Ngajum

27 Kec.

Kromengan

8.236,88 11.447,35

4.700,01 43.008,05

28 Badan Pendidikan dan Pelatihan

89.201,75

29 Badan Kepegawaian

23.132,54

30 Dinas Pertanian dan Perkebunan

27.774,97

31 Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan

23.799,38

32 Dinas Kehutanan

62.338,45

JUMLAH

3.828.859,24

Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, pasal 2 ayat 1 huruf (b) tentang subjek pajak badan, pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tidak termasuk sebagai Subjek Pajak, yaitu: a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD; c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp3.828.859,24.

Hal tersebut disebabkan kelalaian pimpinan Bank Jatim Cabang Malang dan Kepanjen yang mengenakan pajak atas bunga tabungan uang daerah.


77

Atas temuan tersebut, Kepala DPPKA menyatakan bahwa hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman pihak bendahara terhadap pajak.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar: a. Menetapkan rekening-rekening bank atas nama SKPD dalam suatu Surat Keputusan; b. Menyampaikan surat penetapan rekening atas nama SKPD diatas kepada pihak Bank Jatim Cabang Malang agar tidak dikenakan PPh atas bunga simpanan.


78

21. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp525.840.343.00 melebihi ketentuan

Pada tanggal 20 Agustus 2007, Bupati Malang mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 180/157/KEP/421.013/2007 tentang Standar Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan Tahun 2004-2009. Dalam surat keputusan tersebut, terlampir standar biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang berlaku untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang, untuk daerah tujuan yang terdiri dari 31 propinsi di Indonesia. Rincian standar biaya perjalanan dinas tersebut dapat dilihat pada lampiran 8. Hasil pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ), diketahui terdapat belanja barang perjalanan dinas luar daerah Sekretariat DPRD melebihi standar yang ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Malang di atas. Berikut adalah belanja –belanja barang perjalanan dinas luar daerah Sekretariat DPRD yang melebihi standar ketetapan, sampel dilakukan terhadap SPJ perjalanan dinas luar daerah setelah tanggal 20 Agustus 2007 sampai 31 Desember 2007 : Jumlah yang

NO 1

Kegiatan

melebihi ketentuan

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta Rp34.881.150,00 anggota Pansus bidang I DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah Depdagri terkait

dengan

kewenangan

PP

38

Pemerintah

Tahun

2007

Kabupaten

Jakarta tanggal 20-22 September

tentang

Malang

di

2007 (untuk 23

orang) 2

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta Rp 3.769.200,00 anggota Pansus bidang II serta staf Sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Menpan terkait dengan PP 41 Tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah di Jakarta tanggal 18-22 September 2007 (untuk 27 orang)

3

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota Rp 67.641.000,00 Komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi


79

ke Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri terkait dengan

rapat

pembahasan

draft

RPP

tentang

pemindahan ibu kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke wilayah kec. Kepanjen Kab.Malang di Jakarta tanggal 4-6 Oktober 2007 (untuk 23 orang) 4

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan&anggota Rp 50.183.200,00 Komisi C&D, serta staf Sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi terkait dengan renja dan anggaran DPRD Kab. Malang di DPRD Kota Batam tanggal 11-14 Nopember 2007 (untuk 33 orang

5

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan&anggota Rp 79.191.400,00 pansus I serta staf Sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen Bina Bangsa Depdagri terkait pembahasan raperda tentang irigasi di Jakarta tanggal 19-21 Nopember 2007 (untuk 33 orang)

6

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta Rp 49.496.200,00 anggota Pansus bidang I serta staf Sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen OTODA Depdagri terkait dengan PP 38 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan di Jakarta tanggal 30 September s.d 2 Oktober 2007 (untuk 27 orang)

7

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta Rp 42.214.400,00 anggota Pansus bidang II serta staf Sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen OTODA Depdagri terkait dengan PP 41 Tahun 2007 tentang kewenangan pemkab Malang di Jakarta tanggal 30 September s.d 2 Oktober 2007 (untuk 25 orang)

8

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta Rp 94.991.000,00 anggota Pansus bidang I serta staf Sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen Administrasi Keuangan Daerah terkait pembahasan raperda pengelolaan barang milik daerah di Jakarta


80

tanggal 18-21 September 2007 (untuk 32 orang) 9

Perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota Rp 86.354.600,00 Komisi B&C serta staf Sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Menpan dan BAKN Depdagri terkait kepegawaian utamanya guru tidak tetap (GTT)dan pegawai tidak tetap (PTT) di Jakarta tanggal 5-7 Desember 2007 (untuk 28 orang)

10

Perjalanan dinas luar daerah ketua,anggota Komisi Rp 10.484.143,00 A&D DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Jakarta tanggal 4-6 Desember 2007 (untuk 28 orang) Total

Rp525.840.343,00


Kelebihan realisasi belanja perjalanan dinas luar derah pada Sekretariat DPRD telah disetor ke kas daerah tanggal 8 Mei 2008 dengan bukti setor berupa Surat Tanda Setoran Nomor 4 (empat) s.d 8 (delapan) ke rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 5.2.2.15.02.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Surat Keputusan Bupati kabupaten Malang Nomor 180/157/KEP/421.013/2007 tentang Standar Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang masa jabatan Tahun 2004-2009, terdapat pada: 1) Diktum Pertama : Standar biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa jabatan 2004 – 2009, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran. 2) Diktum Kedua : Biaya perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, adalah


81

dengan pengertian setinggi-tingginya,yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang.

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran kas sebesar Rp525.840.343,00 tidak efektif.

Permasalahan tersebut disebabkan kelalaian Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan realisasi belanja barang perjalanan dinas luar daerah tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Malang, biaya tambahan untuk kegiatan 1 s.d 10 tersebut adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan di tempat kunjungan kerja yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD atas permintaan anggota DPRD yang sedang melakukan kunjungan, antara lain biaya makan minum dan biaya sewa kendaraan. Untuk waktu yang akan datang, biaya-biaya tersebut akan dibebankan pada masing-masing pelaku perjalanan dinas luar daerah.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar menegur Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD yang merealisasikan belanja tidak sesuai ketentuan.


82

22. Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak digunakan sesuai ketentuan sebesar Rp19.000.000,00

Setiap partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Malang hasil pemilu Tahun 2004, diberikan bantuan keuangan untuk setiap kursi. Besaran bantuan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Keputusan Bupati Malang Nomor 180/1109/KEP/421.013/2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 pada Tahun Anggaaran 2007. Berdasarkan keputusan tersebut, setiap kursi mendapatkan bantuan sebesar Rp20.000.000,00. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Nomor 270/98/35.07/KPU/2007 tanggal 20 September 2007 perihal Autentifikasi Perolehan Kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh satu kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Dengan demikian, PKS mendapat Dana Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp20.000.000,00 Berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran, diketahui terdapat pengeluaran sebesar Rp19.000.000,00 untuk sewa rumah yang digunakan untuk kantor, dengan rincian sebagai berikut . a. Sewa rumah di Jl. Sidomulyo, Singosari Malang, untuk gedung Sekretariat, selama dua tahun sejak tanggal 10 Januari 2008 sampai dengan 9 Januari 2010, dengan biaya sewa sebesar Rp14.000.000,00; b. Sewa rumah di Perum Delta Metro selama dua tahun dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.00,00. Pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan jenis-jenis pengeluaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/ atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, pasal 19 yang menyatakan bahwa bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik sebagaimana dimaksud


83

dalam pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1), dan pasal 18 ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. Jenis-jenis pengeluaran yang diperkenankan : 1) Honorarium; 2) Uang Lembur; 3) Administrasi Umum; 4) Langganan daya dan jasa; 5) Pos dan Giro; 6) Pemeliharaan gedung; 7) Pemeliharaan data dan arsip; 8) Biaya perjalanan; 9) Komputer; 10) Mesin Tik; 11) Mebelair kantor.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian bantuan keuangan partai politik tidak efektif.

Kondisi tersebut disebabkan oleh Bendahara PKS kurang memahami ketentuan yang berlaku tentang penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik. Kepala Bagian Tata Usaha Badan Kesbanglinmas menjelaskan, bahwa Bakesbanglinmas telah memeberikan pembinaan sehubungan dengan penggunaan bantuan parpol sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2006. Namun keterbatasan pemahaman dari bendahara DPC Partai Keadilan Sejahtera sehingga dalam penggunaan bantuan ada ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan Bendahara DPC PKS mengakui adanya penggunaan bantuan yang tidak sesuai ketentuan, dan di masa yang akan datang akan menggunakan dan mempertanggungjawaban bantuan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2006

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar memerintahkan Kepala Badan Kesbanglinmas untuk menegur dan memerintahkan bendahara DPC PKS agar di masa yang akan datang menggunakan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


84

23. Hasil Pemeriksaan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang untuk Tahun Anggaran 2006 Nomor 27/R/XIV.12/03/2007 tanggal 30 Maret 2007, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Nomor 31/R/XVIII.SBY/01/2008 tanggal 31 Januari 2008, diketahui bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang belum selesai ditindaklanjuti sebagai berikut. a. Hasil pemeriksaan LKPD TA 2006 Dari 14 rekomendasi BPK, sepuluh telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan tindak lanjut empat rekomendasi belum sesuai, yaitu: No 1

Uraian Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp83.500.000,00 tidak sesuai ketentuan

2

Penerimaan Pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah tidak sesuai dengan ketentuan.

3

Penyertaan Modal pada PT. Radio Kanjuruhan FM sebesar Rp.1.000.000.000,00 belum dikelola dengan semestinya.

4

Terdapat sisa Kas pada beberapa unit kerja sebesar Rp91.352.364,00 yang belum disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan.

Rekomendasi Bupati Malang untuk memerintahkan Sekretaris Daerah agar menarik kembali bantuan keuangan yang telah diberikan kepada partai politik sebesar Rp83.500.000,00 dan selanjutnya tidak akan mengeluarkan bantuan kepada partai politik selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Bupati Malang untuk memerintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan agar mengembalikan kelebihan setoran Bagi Hasil BUMD. Bupati Malang untuk mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas mengenai pengelolaan PT. Radio Kanjuruhan FM, sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malang dapat dikelola dengan baik. Bupati Malang untuk menegur Pemegang Kas dinas terkait agar menyetor kembali sisa UUDP segera setelah berakhirnya tahun anggaran.

-

-

Keterangan Surat Teguran kepada Partai Demokrat belum dibuat Pengembalian yang belum disetor Rp73.500.000,00

Kelebihan setor bagi hasil belum dikembalikan

Juknis belum dibuat

Bukti setor dari masing-masing SKPD belum ada

b. Hasil pemeriksaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dari 12 rekomendasi BPK, sembilan telah selesai ditindaklanjuti. Sedangkan tindak lanjut tiga rekomendasi belum sesuai, yaitu :


85

No 1

Uraian Penyelesaian Pembangunan Puskesmas Dau dan perluasan Puskesmas Perawatan Karangploso terlambat

Rekomendasi Bupati Malang agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan dan memperhitungkan denda keterlambatan atas pembangunan puskesmas minimal sebesar Rp26.948.554,00.

Keterangan Denda yang belum disetor Rp15.352.561,00

2

Pelaksanaan pengadaan puskesmas keliling (Pusling) roda empat sebanyak satu unit dan sarana pendukung instalasi farmasi pada Dinas Kesehatan terlambat

Bupati Malang agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan memperhitungkan sanksi denda pengadaan pusling dan kendaraan roda empat instalasi farmasi minimal sebesar Rp9.850.500,00 pada saat termijn pembayaran kepada rekanan.

Seluruh denda belum dibayar

3

Kontrak Pengadaan Meubelair, Alat Tulis, Alat Laboratorium, Sarana dan Prasarana Sekolah tidak dilengkapi sanksi denda keterlambatan sehingga rekanan terhindar sanksi denda minimal sebesar Rp174.586.736,00

Bupati Malang agar melakukan pembinaan administratif kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Belum ada SK Bupati

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada : 1) Pasal 20 : a) Ayat (1) menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; b) Ayat (2) menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;


86

c)

Ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

d) Ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1); e)

Ayat (5) menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

2) Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa menteri /pimpinan lembaga /gubernur /bupati /walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola

keuangan

negara

melaporkan

penyelesaian

kerugian

negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud; 3) Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta).

Temuan pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti mengakibatkan rekomendasi BPK masih belum dilaksanakan dan kerugian daerah belum dikembalikan ke Kas Daerah, sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan untuk operasional daerah.

Hal

tersebut

disebabkan

oleh

kurangnya

pemahaman

Pemerintah

Kabupaten Malang terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak lanjut temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang untuk memerintahkan kepada Sekretaris DPRD dan para Kepala Satuan Kerja yang terkait untuk melaksanakan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI.


87

Lampiran 1

No

Nama Barang

1 Tanah Bangunan Puskesmas Induk

2 Tanah Bangunan Puskesmas Poncokusumo 3 Tanah Bangunan Puskesmas Induk Donomulyo 4 Tanah Untuk Bangunan Kantor 5 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu 6 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu 7 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu 8 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu 9 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu 10 Tanah Untuk Bangunan Pasar Hewan

DAFTAR TANAH YANG SUDAH MEMPUNYAI SERTIFIKAT Alamat Harga Luas No Sertifikat Jln. A. Yani No. 27 Rt.03 Rw. 01 Sumbermanjing Kulon Jl.Kusnan Marzuki No.101 Wonomulyo Jl. Raya Donomulyo 343 Donomulyo Jl. Penarukan 1 Kepanjen Jl. Achamd Yani 18 Ngajum

1,00

2.069

1,00

1.506

1,00

3.259

15 Tanah Bangunan Sekolah

5.3178 / 2005

Kantor Eks. Bupati

-

-

-

-

1,00

5.906

HP. 8/2002

Sertifikat

1,00

2.265

HP. 2/1981

Sertifikat

1,00

1.943

HP. 4/1998

Sertifikat

1,00

584

HP. 11/2004

Sertifikat

1,00

331

HP. 14/2004

Sertifikat

1,00

3.240

HP. 3 /1983 No.Urut 2 HP.No.4 Tanggal 4-3651 2002

Sertifikat

Jl. Diponegoro 62 Gondanglegi Jl. Panglima Sudirman Girimoyo Karangploso Jl. Panglima Sudirman Girimoyo Karangploso Jl. Raya Donomulyo 343 Donomulyo Desa Bantur

8.788.500,00 11 Tanah Bangunan Kantor Perwakilan Camat 12 Tanah untuk Sekolah 13 Tanah Bangunan Rumah Dinas Camat 14 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

Atas Nama Sertifikat

Tumpakrejo,Kalip are 14.377.500,00 Jl. Ketindan Lawang Desa Mulyo Agung

21.139.375,00

32.192.000,00 Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Ds. Kedung Banteng Kec. Sumbermanjing

32.727.000,00

35.000.000,00

355

12.30.11.05.4.0 Pemkab 001/I/2005 Malang

12.30.25.11.00 16.857 322 12.30.22.08.40 0010/HP.No.10/ 564 2004 12.30.20.01.4.0 0006./HP 660 No.6/1996

2.950

Kakan. Pertanahan

Pemkab Malang Pemkab Malang

35.07.060.003. Djo Taruno 000.0373.7 Kasiyo

1

Lampiran 1

16 Tanah Bangunan Ds.Tirtomorto Puskesmas Induk Ampelgading 17 Tanah Bangunan Desa Tirtomarto Kantor Pemerintah Ampelgading

71.010.000,00

73.170.000,00

1.084

18 Tanah Bangunan Jl.Raya Tlogosari Kantor Pemerintah 457 Tirtoyudo 75.600.000,00

1.637

19 Tanah Bangunan Jl.Kertanegara Kantor Pemerintah Desa Girimoyo Kec.Karangploso 20 Tanah Bangunan Desa Kalirejo Kantor Pemerintah Kecamatan Lawang 21 Tanah Bangunan Jl.Tumapel 38 Kantor Pemerintah Kel.Pagentan Kec.Singosari 22 Tanah Bangunan Jl.Panglima Kantor Pemerintah Sudirman No.96 Desa Wajak Kec.Wajak 23 Tanah Bangunan Jl.Raya Kantor Pemerintah Mulyoagung 200 Dau 24 Tanah Bangunan Desa Kalipare Kantor Kecamatan Kec.Kalipare 25 Tanah Untuk Bangunan Pasar

29 Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan (Sekolah)

99.225.000,00

104.895.000,00

12.30.30.05.4.0 Pemkab 0001./1/2004 Malang

108.216.000,00

119.920.000,00

Pemkab Malang

575 12.3025.05.4.0 Pemkab 0029/HO.No.29 Malang 2.187 /2005

777

12.30.24.114.0 Pemkab 0013/13/2001 Malang 6415507/HP No.3/1981

Pemkab Malang

1.670

1.499

12.30.22.08.4.0 Pemkab 0012/12/2004 Malang 12.30.11.02.4.0 Pemkab 0001/1/2001 Malang

125.685.000,00

1.862

127.575.000,00

No. Bersertifikat 90/HP/BPN/199 Kep. BPN 1.134 3 HP.No.2 Jatim

Kelurahan Dampit

26 Tanah Bangunan Jl.Raya Bantur Kantor Pemerintah No.1460 Desa Bantur Kec.Bantur 27 Tanah Untuk Jl.Jend.Sudirman Bangunan Rumah No.C 21 Dinas Camat Sumberpucung 28 Tanah Bangunan Jl.Raya Kantor Pemerintah Parangargo No.57 Kec.Wagir

12.30.06.04.4.0 Pemkab 0010/10/2005 Malang

6415430/HP No.1/1981 86.250.000,00

-

1.352

130.365.000,00

151.686.000,00

2.897

12.30.03.03.4.0 Pemkab 0007/HP Malang No.7/2005

12.30.12.06.4.0 Pemda 0024/HP.No.24/ Tingkat II 636 199 Kab.Malang

159.570.000,00

1.182

222.720.000,00

0

12.30.21.06.4.0 Pemkab 0002/NP Malang No.02/1998

3.480 M2 -

-

2

Lampiran 1

30 Tanah Bangunan Jl.Jenderal Kantor Pemerintah Sudirman No.277 Desa Sumberpucung Kec.Sumberpucu ng 31 Tanah Bangunan Jl.Tunggul Kantor Pemerintah Ametung No.5 Desa Tumpang Kec.Tumpang 32 Tanah Bangunan Jl.Tohjoyo Puskesmas Induk III/No.1 Singosari Singosari 33 Tanah Bangunan Desa Donomulyo Kantor Pemerintah Kecamatan Donomulyo

6415440/I/1981 227.700.000,00

920

233.100.000,00

1.195

245.160.000,00

1.125

2.840

6415481/HP No.1/1981 263.380.480,00

36 Tanah Untuk Bangunan Pasar

Desa Sbr. Petung Kalipare

2.930

299.700.000,00

No.143/HP/35/1 998 Kep. BPN HP.No.00002 Jatim 2.664 No.Urut 4

350.460.000,00

370.732.600,00

2.738

2.249

3.700

40 Tanah Bangunan Jl. Raya No. 68 Kantor Pemerintah Ngantang

42 Tanah Untuk Bangunan Pasar 43 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

12.30.02.05.4.0 Pemkab 0008/8/2005 Malang 12.30.09.11.4.0 Pemkab 0019/19/2005 Malang 6415513/HP No.14/1981

4.048

419.850.000,00

No. 96/HP/35/1998 3.110 HP.No.00008 No.13/HP/35/19 5.280 99

950.400.000,00

975.150.000,00

4.334

Pemkab Malang

12.30.27.10.4.0 Pemkab 0008/8/2004 Makang

404.800.000,00 Desa Pujon Lor

Desa Sumber Pucung Jl.Kawi 50 Kepanjen

No.13/HP/35/19 Kep. BPN 99 HP.No.4No. Jatim Urut 4

290.070.000,00

308.025.000,00


Pemkab Malang

1.990

37 Tanah Bangunan Jl.Abdul Razak Kantor Pemerintah 01 Pagak 38 Tanah Bangunan Jl.Panglima Kantor Pemerintah Sudirman 102 Turen 39 Tanah Bangunan Jl. Raya Thamrin Kantor Pemerintah 2 Lawang

-

6415447/HPNo. Pemkab 1/1981 Malang 255.600.000,00

Desa Ngebruk

12.30.16.11.4.0 Pemkab 0017/HP Malang No.17/1999 -

34 Tanah Bangunan Jl. Brigjen Abd. Kantor Pemerintah Manan Wijaya No. 8 Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon 35 Tanah Untuk Bangunan Pasar

Pemkab Malang

Bersertifikat Kep. BPN Kep. BPN Jatim

12.30.13.10.4.0 Pemkab 0009/9/2005 Malang

3

Lampiran 1


Jln Mahasa


Jl. Raya Singosari 2

1.371.600.000,00

1.836.000.000,00

No. 42/HP/35/1997 10.160 HP.No.5 No. 041-530.235-2001 No.7 7.287 HP. No. 12

46 Tanah Bangunan Jl.Sultan Agung Kantor Pemerintah Desa Kepanjen 2.019.240.000,00 47 Tanah Untuk Bangunan Pasar Umum (Selatan) 48 Tanah Untuk Bangunan Pasar 49 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Malang

Desa Lawang

50 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu 51 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu 52 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu 53 Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)

Jl. Raya Kasembon 21 Kasembon Jl. Tohjoyo III/1 Pagentan Singosari Jln. Raya Kalipare

3.753.140.000,00 Kelurahan Dampit Jl.Merdeka Timur No.3 Malang

12.944.250.000,00

12.30.13.10.4.0 Pemkab 0008/HP/2002 Malang

Bersrtifikat No. 28 Tanggal Kep. BPN 14-05-2001 8.159 Prop. Jatim No.90/HP/BPN/ Bersertifikat 57.530 1993 HP.No.2

1/446/1982 74.871.000.000,00

54 Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) 55 Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu JUMLAH

5.906

Jl. Gajahmada No.90 Sumbermanjingk ulon Jl. Raya Tirtomarto 9 Ampelgading Jl. R A. Kartini 5 Lawang

Bersertifikat Kep. BPN Jatim Bersertifikat Kep. BPN Prop. Jatim

Pemerintah Kabupaten Malang

27.730

14.940.001,00

2.010

HP. 2/1983

Sertifikat

245.160.000,00

1.125

HP. 15/2005

Sertifikat

252.720.000,00

2.600

HP. 4/2005

Sertifikat

330.000.000,00

5.360

HP. 317/1980 Sertifikat

1.142.100.000,00

7.614

HP. 2/1995

Sertifikat

1.530.000.000,00 107.704.389.465,00

3.295 239.531,00

HP. 16/1983

Sertifikat

4

Lampiran 2

DAFTAR TANAH YANG MEMPUNYAI SURAT PELEPASAN No. Nama / Jenis Barang Alamat Nilai Ls. Tanah ( M2 ) 1 Tanah Untuk Bangunan Jabung Kec. Jabung 17.935.000,00 211 Jembatan 2 Tanah Untuk Bangunan Ds. Girimoyo Kec. 28.800.000,00 32 Pasar Karangploso 3 Tanah Untuk Bangunan Desa Wonomulyo Kec. 30.000.000,00 1.970 Jembatan Poncokusumo 4 Tanah Untuk Bangunan Kasri Kec. Bululawang 50.000.000,00 2.700 Sampah 5 Tanah Untuk Bangunan Randuagung Kec. 55.375.000,00 4.430 Sampah Singosari 6 Tanah Untuk Bangunan Bedali Kec. Lawang 67.750.000,00 552 Jalan 7 Tanah Untuk Bangunan Kidangbang Kec. Wajak 74.690.000,00 770 Jalan 8 Tanah Untuk Bangunan Ds. Girimoyo 80.750.000,00 323 Pasar Karangploso 9 Tanah Untuk Bangunan Ds. Bedali Kec. Lawang 83.972.500,00 512 Jalan 10 Tanah Untuk Bangunan Rembun Kec. Dampit 120.000.000,00 875 Jalan 11 Tanah Bangunan Ds. Argoitirto 136.500.000,00 9.670 Pendidikan dan Latihan (Sekolah) Sumbermanjing Wetan 12 Tanah Untuk Bangunan Ds. Panggungrejo 149.400.000,00 11.800 Pertanian Kec.Tirtoyudo 13 Tanah Untuk Bangunan Ds. Wonosari Kec. 157.366.000,00 4.600 Pertanian Wonosari 14 Tanah Untuk Bangunan Ds. Kalirejo Kec. Kalipare 198.429.000,00 14.058 Pertanian 15 Tanah Untuk Bangunan Ds. Arjosari Kec. Kalipare 199.100.000,00 9.010 Pertanian 16 Tanah Sarana Umum Ds. Mangliawan Kec. 214.750.000,00 859 Pusat Hiburan Rakyat Pakis 17 Tanah Untuk Bangunan Slorok Kec. Kromengan 239.050.500,00 13.858 Pertanian 18 Tanah Untuk Bangunan Desa Pait Kecamatan 249.800.000,00 8.770 Pertanian Kasembon 19 Tanah Untuk Bangunan Desa Purwodadi 250.000.000,00 12.500 Pertanian Kecamatan Donomulyo 20 Tanah Untuk Bangunan Ds. Pandanrejo Kec. 250.000.000,00 19.020 Pertanian Pagak 21 Tanah Untuk Bangunan Ngroto Kec. Pujon 250.000.000,00 7.143 Sampah 22 Tanah Untuk Bangunan Desa Gondanglegi Kulon 255.600.000,00 5.600 Pasar 23 Tanah Untuk Desa Talangagung 319.125.000,00 8.510 Pembuangan Sampah Kec.Kepanjen 24 Tanah Bangunan Ds. Pandanrejo Kec. 324.000.000,00 3.240 Pendidikan dan Latihan (Sekolah) Wagir 25 Tanah Untuk Hiburan Ds. Bayem Kec. 337.500.000,00 4.500 Rakyat Kasembon

Dokumen

Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan

Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan Surat Pelepasan

Surat Pelepasan

1

Lampiran 2

26 Tanah Untuk Bangunan Jalan 27 Tanah Untuk Bangunan Jalan 28 Tanah Untuk Bangunan Perikanan 29 Tanah Untuk Pertanian

Tambakasri Kec. Sumbermanjingwetan Banjarejo - Kec. Donomulyo Ds. Sukorejo Kec. Gondanglegi Ds. Karangduren Kec. Pakisaji Kromengan Kec. Kromengan Ds. Penarukan Kec. Kepanjen Ds. Sumberejo Kec. Pagak Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Sukorejo Kec. Gondanglegi Rest Area Ngantang, Ds. Sunberagung Tambakrejo Kec. Sumbermanjingwetan Ds. Baturetno Kec. Singosari Ds. Ngadilangkung Kec. Kepanjen Ds. Kedungpedaringan Kec. Kepanjen Ds. Tambakasri Sumbermanjing Wetan Panggungrejo Kec.Kepanjen Ds. Tunjungtirto Kec.

30 Tanah Untuk Bangunan Pasar 31 Tanah Untuk Hiburan Rakyat 32 Tanah Untuk Bangunan Sampah 33 Tanah Untuk Bangunan Kantor 34 Tanah Untuk Bangunan Kantor 35 Tanah Untuk Bangunan Perikanan 36 Tanah Untuk Hiburan Rakyat 37 Tanah Untuk Bangunan Jalan 38 Tanah Untuk Bangunan Pengairan 39 Tanah Untuk Bangunan Pasar 40 Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat 41 Tanah Untuk Bangunan Jalan 42 Tanah Untuk Bangunan Kantor 43 Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) Singosari Jumlah

339.990.000,00

22.666 Surat Pelepasan

347.354.000,00


478.350.000,00


498.200.000,00


500.000.000,00

597 Surat Pelepasan

500.000.000,00


500.000.000,00


529.320.000,00


612.105.000,00


612.375.000,00


684.480.000,00


807.979.000,00


1.159.865.700,00


1.997.550.000,00


2.096.010.000,00


2.624.172.000,00


19.414.800.000,00


28.230.892.550,00


66.073.336.250,00

461.449

2

Lampiran 3

DAFTAR TANAH YANG MEMPUNYAI SURAT PELEPASAN NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Alamat

Jl.Taman Makam Pahlawan 46 Jl.Kauman 46 Gondanglegi Desa Girimoyo Kec. Desa Ketawang Kec. Gondanglegi Jl. Raya Bumirejo 85 Kebobang Jl Raya Donomulyo 183 Jl.Pegadaian Gg.I Turen Jl. Bhayangkara 70 Turen Jl.Gatot Subroto 190 Sedayu Desa Sonowangi Kec. RT.06 RW 09 Dusun Tegalrejo Jl. Jakarta 76 Dampit Jl.Dorowati Utara RT 01/ RW Jl Perwira Desa Rembun Dampit Jl Jambangan 32 Pojok Kec. Kedawung Pojok Jl Raya Jambangan Desa Dusun Sumbersari, Jambangan Jl.Muris No.09 Turen Jl.Raya Sawahan 39 Turen Dsn. Banjarpatoman Desa Jl.Senandung I Pagedangan Jl.Soekarno Hatta No.03 Dk. Purwosari Desa Srimulyo Jl.Anggrek No.147 Jl.Trisula No.1 Arjosari Kalipare Jln.Raya Ngantang No.13 Desa Karangrejo Kec. Jl.Delik 02 Madiredo Pujon JL. Meda No.980 Karangrejo Jl.Beringin No.86 Pandesari Jl. Raya No. 29 RT.01 RW.01 Jl.Raya No.1043 Rt 13 Dusun Cendol Timur Desa Cendol Barat Desa Ngadirejo Desa Pujon Kidul RT 04 RW 02 Jl. Raya Jatikerto RT.17 RW.02 Jl. Pahlawan Trip Desa Jatikerto Kedungrejo Sukomulyo Pujon Jl.Raya Tretes Bendosari Pujon Sidodadi Ngantang Kab.Malang Taman Satriyan I RT.20 RW.05 Taman Satriyan II Kec.Tirtoyudo Desa Taman Satriyan Ds. Taman Satriyan Tirtoyudo Jl Wonosari, Toyomarto, Jl Kol. PNB Hendricus Susanto

Cara

Dokumen

1,00 1,00 1,00 1,00

Luas Tanah ( M2 ) 1.248 225 300 200

Perolehan Tanah Negara Hibah Hibah Hibah

Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

996 480 5.580 1.600 2.240 985 2.489 2.268 1.610 1.856 2.952 8.452 2.508 1.600 590 2.600 1.617 3.370 3.000 3.528 3.784 2.300 289 1.450 992 1.568 954 1.240 3.600 2.162 1.400 1.287 1.366 754 1.287 852 928 1.000 1.216 1.947 1.690 1.374 2.584

Tanah Negara Hibah Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Ruislag Tanah Negara Tanah Negara Hibah Tanah Negara Ruislag Hibah Tanah Negara Hibah Hibah Tanah Negara Tanah Negara Hibah Hibah Pembelian Pembelian Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Hibah Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Hibah Hibah Hibah Pembelian Hibah Tanah Negara Hibah Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Hibah Tanah Negara Tanah Negara

Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan

Nilai

1

Lampiran 3

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Jl Hendricus Susanto Jl. Raya Bantur No. 1014 Kec. Jl.Raya Sumberbening RT.16 Jl. Sempalwadak No.19 Jln. A. Yani No. 04 Rt. 32 Rw. Ds. Tirtoyudo RT.01 RW.01 Jl.Raya Kemantren No. 40 Jl. Ketawang 13 Gondanglegi Desa Pakis Jajar Jl. Raya Bumirejo 85 Kebobang Jl. Achmad Yani No. 68 Jl. Semeru Selatan No. 4 Jl Sumberoto Donomulyo Jl. Raya 14 Pakisaji Jl.Raya Gadungsari 41 Jl.Kemulan No.03 Sawahan Jl. Raya 60 Donomulyo Jl. Raya Banduarjo 1099 Kec. Jl. Raya Tegalweru 191 Malang Jl. Kawi 3 Kepanjen Jl. Sumber Taman 50 Lawang Jl.Raya Tambaksari Kec. Jl. Karyawan Tumpang Jl.Ketindan No.3 Lawang Desa Pagak Kecamatan Pagak Panggungrejo Kel. Penarukan Jl.Abas No.02 Desa Jeru Turen Jl. Raya Ngadirejo Kec. Jl. Wonokerto 297 Kec. Bantur Desa Ketindan Kec.Lawang Jl.Raya Kedok Kec.Turen Jl Raya Srimulyo No 1 Kec. Wonokerto RT IV/01 Bantur Dusun Pondok Desa Sidorejo Pagelaran Jl. Raya Ngebul Kec. Kalipare

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50.000,00 100.000,00 4.000.000,00 15.000.000,00 19.350.000,00 30.912.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 52.500.000,00 52.953.600,00 75.000.000,00 89.475.000,00 96.000.000,00 150.000.000,00 160.000.000,00 182.700.000,00 200.096.000,00 206.750.000,00 300.000.000,00 314.500.000,00 432.000.000,00 540.000.000,00 3.021.386.661,00

1.789 13.350 6.000 3.528 810 2.000 473 950 143 1.269 1.500 935 110 1.140 15.000 2.989 11.218 8.360 20.310 6.168 7.750 6.780 163 3.152 15.170 2.240 1.720 1.547 8.000 2.436 1.600 8.400 312 6.290 6.000 15.875 273.794

Tanah Negara Hibah Hibah Tanah Negara Pembelian Tanah Negara Hibah Tanah Negara Tanah Negara Pembelian Tanah Negara Hibah Tanah Negara Pembelian Pembelian Tanah Negara Hibah Tanah Negara Pembelian Tanah Negara Tanah Negara Pembelian Tanah Negara Tanah Negara Tanah Negara Pembelian Tanah Negara Hibah Hibah Tanah Negara Pembelian Tanah Negara Tanah Negara Pembelian Hibah Pembelian

Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Surat Pernyataan

2

Lampiran 4

BANTUAN LANSUNG BUPATI Tanggal Kuitansi 05 Juni 2007 10 Juni 2007 12 Juni 2007 14 Juni 2007 18 Juni 2007 20 Juni 2007 22 Juni 2007 26 Juni 2007 27 Juni 2007 28 Juni 2007 28 Juni 2007 30 Juni 2007 20 Agustus 2007 21 Agustus 2007 29 Agustus 2007 07 Mei 2007 07 Mei 2007 08 Mei 2007 14 Mei 2007 16 Mei 2007 16 Mei 2007 23 Mei 2007 24 Mei 2007 25 Mei 2007 27 Mei 2007 28 Mei 2007 29 Mei 2007 29 Mei 2007 03 September 2007 07 September 2007 08 September 2007 12 September 2007 10 September 2007 10 September 2007 10 September 2007 18 September 2007

19 September 2007 13 Oktober 2007 31 Oktober 2007 03 Nopember 2007 08 Nopember 2007 Nopember 2007

Uraian Bantuan untuk penggantian kunjungan tamu di VIP Room Lanud Abd saleh Bantuan ongkos jahit 25 potong pakaian Bantuan ongkos jahit 17 potong pakaian Bantuan untuk Bpk. JK Bantuan untuk 10 wartawan meliput Haul Bung Karno di Blitar Bantuan pembelian tiket Malang-Jakarta 3 orang Bantuan operasional Kasdim 0818 Malang Bantuan Operasional kepada Wartawan KDS Bantuan pemesanan 500 kaos Bantuan pembelian 1000 kaos Bantuan untuk tamu Menkominfo & Ibu Rachmawati di Lanud Abd Saleh Bantuan service wireless untuk gedung Nasionalis Bantuan Operasional Sdr Joko Wilono (Desa Jatiguwi) Bantuan pembelian tiket Malang-Jakarta PP Bantuan Operasional Sdr Edi Purwanto ke Jakarta Bangtuan Onkos jahit 40 pakaian Bantuan pemesanan 250 kaos Bantuan kepada PWNU Bantuan Ongkos Jahit 18 pakaian Bantuan pemesanan 500 kaos Bantuan pemesanan 250 kaos Bantuan Ongkos Jahit 16 baju batik Bantuan pemesanan 250 kaos Bantuan pemesanan 250 kaos Bantuan Ongkos Jahit 28 pakaian Bantuan pemesanan 250 kaos (uang muka) Bantuan pembelian 500 kaos Bantuan operasional Sdr. Widodo Irianto (Jawa Pos) bantuan untuk kerja bakti warga desa dusun sengon desa dalisodo wagir bantuan kepada bapak simarji melalui transfer rekening BCA an.Ir.Bambang Suhartono bantuan untuk transportasi & konsumsi ke jakarta kepada sdr.hari B dkk(5orang) bantuan untuk operasional ajudan bupati malang 10-11/9/07 dalam rangka rakornas PDIP dijakarta bantuan untuk pernikahan putra putri Sdr.Yohanes Wijoyo (anggota pol PP kab.Malang bantuan untuk 8 warga dusun segaran desa kendal payak pakisaji bantuan untuk transportasi kepada 2 orang petugas ke jakarta melalui Srd.Jainuri bantuan dana untuk bantuan langsung bupati Malang kepada anak yatim, panti asuhan dan ponpes dalam wilayah kab.Malang untuk takjil&buka puasa selama bln romadhan 1428 H/2007 bantuan dana untuk kerja bakti pelebaran jalan bagi warga desa sidoasri kec.sbemanjing wetan bantuan untuk operasional 10 orang tamu acara open house bantuan dana untukkeperluan administrasi dikantor bupati selama bulan oktober bantuan akomodasi tamu diregent park Hotel (solikin) bantuan operasioanal dan transportasi bagi saudara eddy purwanto ke jakarta bantuan langsung bupati untuk pelantikan pengurus paguyuban keluarga besar arema batam dan halal bihalal

Jumlah (Rp) 2.000.000,00 1.700.000,00 1.020.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.353.300,00 5.000.000,00 500.000,00 5.750.000,00 10.000.000,00 1.275.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.563.800,00 500.000,00 2.600.000,00 4.250.000,00 3.000.000,00 1.170.000,00 7.500.000,00 4.250.000,00 960.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 1.820.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 934.000 20.000.000 2.850.000 10.056.000 1.000.000 8.000.000 1.374.000 52.000.000

900.000 1.000.000 2.380.000 1.300.325 1.500.000 2.500.000

1

Lampiran 4

BANTUAN LANSUNG BUPATI Tanggal Kuitansi Uraian 12 Nopember 2007 bantuan langsung bupati untuk 4orang warga desa pandan sari kec.Ngantang (4 orang @500.000) 14 Nopember 2007 bantuan operasioanal bagi 4orang grup lawak buari CS 14 Nopember 2007 bantuan transportasi bagi peserta kegiatan cangkruan akbar oleh PPPT turen bersama Pakde karwo 15 Nopember 2007 bantuan operasioanal kepada bapak kristyanto kepanjen 25 Nopember 2007 bantuan operasioanal untuk BPD di 25 lokasi pilkades 29 Nopember 2007 bantuan operasional untuk penggantian perawatan di RSD kepanjen bagisdr.hariono warga dusun suko 29 Nopember 2007 bantuan untuk kerja bakti warga desa bocek,kec.karangploso

JUMLAH

Jumlah (Rp) 2.000.000 800.000 1.745.000 500.000 12.500.000 680.500 790.000

211.521.925,00

2

Lampiran 5

BANTUAN LANGSUNG WABUP Tanggal Uraian Kuitansi 02/01/2007 Pentas seni lomba kreasi Anak Soleh oleh Anak TK Babusalam Banjarejo Kec Pagelaran 05/01/2007 Kegiatan Natal th 2006 oleh Ikatan Keluarga Kristiani Kebonagung (IK3) Kec Pakisaji 31/01/2007 Konferensi Cab IGTKI-PGRI Kab Malang ….Feb 2007 Untuk bersih Deso & Slametan Deso Desa Mangliawan Kec Pakis 02/03/2007 Pengajian Akbar Aremania Korwil Bululawang 16/03/2007 Trasnsport Pemuda Demokrat Indonesia Kab. Malang ke Caringan -Bogor 16/03/2007 Kompetisi Sepak bola liga anak junior ke III U-12 & 14 Desa Tirtomoyo Kec Pakis Dana Rutin tiap bulan PWNU Penyelenggaraan Muscab VI Parfi Jatim 23/03/2007 Biaya Pendidikan Pasca Sarjana Putra Sdr. Nur Qomari 30/04/2007 Dana Sehat PKK Kab Malang 19/04/2007 Dukungan HUT ke 4 Kharisma Club Dana Rutin tiap bulan PWNU 04/05/2007 Pembelian Trophy kejuaraan Lomba Pawai/ karnaval Teatrikal dalam Harlah Fatayat Nu ke 57 Dana Rutin tiap bulan untuk kegiatan di PWNU Jatim 16/05/2007 Kegiatan kemah bakti Peduli lingkungan dalam memperingati Harlah GP Ansor ke 73 PC Kab Malang 24/05/2007 Biaya Sekolah di STM nasional anak Sdr. Abd Jafar 28/05/2007 Seminar Narkoba oleh Datasemen Pol Mil V/3 06/06/2007 Kegiatan Tour Arema Korwil Bululawang Ke Kab Bantul-DIY 29/05/2007 Pembelian Undangan Kegiatan "Dinner with the boxer" 11/06/2007 Turnamen Sepak Bola Tirtomoyo Cup Tahun 2007 Desa Tirtomoyo Kec Pakis Dana Rutin tiap bulan untuk kegiatan di PWNU Jatim 11/06/2007 Penerbitan Buletin Karang Werda 50eksemplar oleh Perwakilan Yayasan Gerontologi Abiyoso Kab Malang 06/08/2007 Kegiatan Olah raga bersama Wartawan & PNS Kab Malang 4 Agustus 2007

14/08/2007 15/08/2007 16/08/2007 20/08/2007 09/07/2007

17/07/2007 20/07/2007 27/07/2007 26/07/2007

18/10/2007 06/12/2007

Dana Rutin tiap bulan untuk kegiatan di PWNU Jatim HUT RI ke 62 Desa Talangsuko Kec Turen HUT RI ke 62 Desa Sekarpuro Kec Pakis HUT RI ke 62 Karang Taruna RT 04/Rw06 Candirenggo HUT RI ke 62 Desa Keluraha n Oro-Oro Dowo Kec Klojen Pembentukan Club Sepak Bola Pemuda Karang Taruna Desa Wonorejo Kec Lawang Dana Rutin tiap bulan untuk kegiatan di PWNU Jatim Untuk Keluarga Sdr. Arief Mayonk Keiatan HUT RI ke 62 Dsn Lowoksuruh Desa Mangliawan Kec Pakis Biaya Berobat anak Bp Sutarto Biaya Buletin Karang Werda Edisi 15 oleh Yayasan Gerontologi Abiyoso Prov Jatim Dana Rutin tiap bulan untuk kegiatan di PWNU Jatim Kegiatan Koferensi IGTKI PGRI Kab Malang & Pelatihan Pengkaderan Organisasi Pengajian Akbar memperingati Tahun Baru Hijriyah oleh HISABA Desa Banjarejo Kec Pagelaran

JUMLAH

Jumlah (Rp) 1.000.000,00 1.000.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 250.000,00 400.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 350.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00

40.000.000,00

1

Lampiran 6

Perjalanan Dinas Dalam Daerah bulan Maret Sekretariat DPRD kab.Malang yang tidak disertai bukti yang lengkap

No

Tanggal

Kegiatan

1 02/06/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker ke kec. Kepanjen (10 orang) 2 02/06/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kec, kepanjen 3 02/06/2007 Belanja B l j perjalanan j l dinas di bagi b i staf t f sekretariat k t i t DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kec, kepanjen 4 02/07/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker ke kec.kepanjen tentang sosialisasi masyarakat terkait dengan persiapan pemindahan ibukota kab.Malang di kepanjen (10 orang) 5 02/07/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kec, kepanjen 6 02/07/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kec, kepanjen 7 02/12/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker ke kec.kepanjen tentang sosialisasi masyarakat terkait dengan persiapan pemindahan ibukota kab.Malang di kepanjen (10 orang) 8 02/12/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kec, kepanjen 9 02/12/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kec, kepanjen 10 24/3/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka tinjau tanah bekas Taman Wisata Jeru tentang penyelesaian tanah dipakis,singosari dan jabung(10 j g( orang) g) 11 24/3/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD 12 24/3/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD 13 13/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker kekec. Kepanjen (10 orang) 14 13/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kedungpedaringan kec, kepanjen

Keterangan No kwitansiatas nama 3.000.000,00 290/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 291/III/2007tidak ada Moch.Yamin surat tugas dan SPPD

Jumlah

150.000,00 150 000 00 292/III/2007292/III/2007 Agus Pitono aji

tidak tid k ada d surat tugas dan SPPD

3.000.000,00 293/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

150.000,00 294/III/2007Moch.Yamin

tidak ada surat tugas dan SPPD

150.000,00 295/III/2007Agus Pitono aji


3 000 000 00 296/III/2007- Emy tidak ada 3.000.000,00 Andayanik surat tugas dan SPPD

150.000,00 297/III/2007Moch.Yamin


150.000,00 298/III/2007Agus Pitono aji



150.000,00 300/III/2007Moch.Yamin

tidak ada surat tugas dan SPPD 150.000,00 301/III/2007tidak ada Agus Pitono aji surat tugas dan SPPD 3.000.000,00 302/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 303/III/2007tidak ada Agus Pitono Aji surat tugas dan SPPD

1

Lampiran 6

15 13/2/2007

16 14/2/2007

17 14/2/2007

18 14/2/2007

19 15/2/2007

20 15/2/2007

21 15/2/2007

22 16/2/2007

23 16/2/2007

24 16/2/2007

25 19/2/2007

26 19/2/2007

27 19/2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang p g (notulis) ( ) dalam rangka g mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kedungpedaringan kec, kepanjen Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker kekec. Kepanjen (10 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kec, kepanjen Belanja B l j perjalanan j l dinas di bagi b i staf t f sekretariat k t i t DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke kec, kepanjen Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker ke kec.kepanjen tentang sosialisasi masyarakat terkait dengan persiapan pemindahan ibukota kab.Malang di kepanjen - desa Sukoharjo (10 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke desa sukoharjo kec, kepanjen Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke desa sukoharjo kec, kepanjen Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker ke kec.kepanjen tentang sosialisasi masyarakat terkait dengan persiapan pemindahan ibukota kab.Malang di kepanjen - desa Pangungrejo (10 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke desa pangungrejo kec, kepanjen Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke desa Pangungrejo kec, kepanjen Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker ke kec.kepanjen tentang sosialisasi masyarakat terkait dengan persiapan pemindahan ibukota kab.Malang (10 g di kepanjen p j - kelurahan panarukan p ( orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke desa panarukan kec, kepanjen Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke desa Panarukan kec, kepanjen

150.000,00 304/III/2007Moch.Yamin

tidak ada surat tugas g dan SPPD

3.000.000,00 305/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 306/III/2007tidak ada Agus Pitono Aji surat tugas dan SPPD 150.000,00 150 000 00 307/III/2007307/III/2007 Moch.Yamin

tidakk ada tid d surat tugas dan SPPD


150.000,00 309/III/2007Agus Pitono Aji


150.000,00 310/III/2007Moch. Yamin


3 000 000 00 311/III/2007- Emy tidak ada 3.000.000,00 Andayanik surat tugas dan SPPD



150.000,00 313/III/2007Moch. Yamin



150.000,00 315/III/2007Moch.yamin




2

Lampiran 6

28 21/2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka p g g membahas msalah sengketa tanah dengkol dengan TNI AU di desa dengkol kec.Singosari (10 orang) 29 21/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke desa dengkol kec,singosari 30 21/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti ik ti kegiatan k i t komisi k i i A DPRD ke k desa d dengkol kec, singosari 31 02/01/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker kekec.Wonosari meninjau layanan kesehatan di lokalisasi kebobang (11 orang) 32 02/01/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kec,wonosari

3.000.000,00 317/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas y g dan SPPD



150.000,00 319/III/2007Moch. Yamin

tidak ada surat tugas d dan SPPD

3.300.000,00 320/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 321/III/2007-Heru tidak ada Irawan Aji surat tugas dan SPPD

33 02/10/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker ke desa sengreng kec.sumberpucung menindaklanjutti pengaduan masyarakat terkait aktifitas peternakan dan pemotongan babi (11 orang)


34 02/12/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka meninjau layanan kesehatan masyarakat dikec.ampelgading dikec ampelgading (11 orang) 35 02/12/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kec, Ampelgading 36 13/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka audiensi pengautan akses pendidikan bagi masyarakat diderah terpensildi ruang singhasari kab.Malang (11 orang) 37 13/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke kab.Malang


38 14/2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka meninjau kesiapan pendirian SMA negeri Bululawang (11 orang) g) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke bululawang


Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka pembahasan status tanah pendirian SMA negeri Bululawang dikantor BPN kabupaten Malang (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke kantor BPN


39 14/2/2007

40 14/2/2007

41 14/2/2007

150.000,00 325/III/2007-Heru tidak ada Irawan Aji surat tugas dan SPPD 3.300.000,00 326/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

150.000,00 327/III/2007-Heru tidak ada Irawan Aji surat tugas dan SPPD



3

Lampiran 6

42 17/2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang p g Dalam rangka g meninjau j kegiatan UPTD dinas Pendidikan dikec.ponco kusumo (11 orang) 43 17/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke kec.Poncokusumo 44 02/02/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka program kerja badan inseminasi buatan penyediaan bibit t ternak k dikec. dik Singosari Si i (11 orang)) 45 02/02/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke kec.singosari 46 21/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker gudang pupuk lini III petrokimia gresik dikec Pakis(11 orang) dikec.Pakis(11 47 21/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke kec.Pakis

3.300.000,00 332/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas y g dan SPPD 150.000,00 333/III/2007-Heru tidak ada Irawan Aji surat tugas dan SPPD 3.300.000,00 334/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

150.000,00 335/III/2007-Heru tidak ada Irawan Aji surat tugas dan SPPD 3.300.000,00 336/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 337/III/2007-Heru tidak ada Irawan Aji surat tugas dan SPPD

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka meninjau pelayanan kesehatan masyarakat dikec. Wajak (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke kec.Wajak


Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka meninjau potensi pengembangan biogas dikec. Jabung (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke kec.Jabung


Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat dusun ngrangin desa sumber pasir terkait area peternakan ayam (11 orang) 53 28/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang p g (notulis) ( ) dalam rangka g mengikuti kegiatan komisi B DPRD ke desa sumber pasir kec.pakis 54 02/05/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggran danpelaksanaan pembangunan fisik terkait denganADD/K tahun 2007 di desa krebet kec.bululawang (10 orang) 55 02/05/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke desa krebet kec.bululawang


48 26/2/2007

49 26/2/2007

50 27/2/2007

51 27/2/2007

52 28/2/2007

150 000 00 339/III/2007-Heru tidak ada 150.000,00 Irawan Aji surat tugas dan SPPD


150.000,00 343/III/2007-Heru tidak ada Irawan Ajij surat tugas g dan SPPD 3.000.000,00 344/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

150.000,00 345/III/2007-Sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD

4

Lampiran 6

56 02/06/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang realisasi p g Dalam rangka g anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik terkait denganADD/K tahun 2007(10 orang)


57 02/06/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke kec.Bantur


58 02/07/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan d pelaksanaan l k pembangunan b fisik fi ik terkait denganADD/K tahun 2007 didesa taman asri kec.Ampelgading (10 orang)

3.000.000,00 348/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD d

59 02/07/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke kec.Ampel gading 60 02/12/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik terkait denganADD/K tahun 2007 didesa taman asri kec.Ampelgading (10 orang)


61 02/12/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke kec.Ampel gading 62 13/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik terkait denganADD/K tahun 2007 didesa kenongo kec.Pakis (10 orang) 63 13/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke kenongo kec.pakis 64 15/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik terkait denganADD/K tahun 2007 didesa rejoyoso kec.bantur (10 orang) 65 15/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke rejoyoso kec.bantur 66 16/2/2007 Belanja dinas bagi komisi C j perjalanan p j g Anggota gg DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik terkait denganADD/K tahun 2007 didesa Tirtomarto kec.Ampelgading (10 orang) 67 16/2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke tirtomarto kec.Ampelgading


150.000,00 351/III/2007-Sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 3 000 000 00 352/III/2007- Emy tidak ada 3.000.000,00 Andayanik surat tugas dan SPPD

150.000,00 353/III/2007-Sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 3.000.000,00 354/III/2007354/III/2007 Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

150.000,00 355/III/2007-Sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 3.000.000,00 , 356/III/2007- Emyy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD


5

Lampiran 6

68 25/2/2007

69 25/2/2007

70 27/2/2007

71 27/2/2007

72 28/2/2007

73 28/2/2007

74 02/05/2007

75 02/05/2007

76 02/06/2007

77 02/06/2007

78 02/07/2007

79 02/07/2007

80 02/12/2007

81 02/12/2007

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang realisasi p g Dalam rangka g anggaran dan pelaksanaan pembangunan fisik terkait denganADD/K tahun 2007 didesa Ngadirejo kec. Pakis (10 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke Ngadirejo kec.Pakis Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan d pelaksanaan l k pembangunan b fisik fi ik terkait denganADD/K tahun 2007 di UPTD pasar kec. Tumpang (10 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke UPTD Pasar kec.Tumpang Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka sidak potensi retribusi pasar dipasar lawang kec.lawang kec lawang (10 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke pasar lawang kec.lawang Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasianggran dan pelaksanaan fisik di desa krebet kec kec.Bululawang Bululawang (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke desa krebet kec.bululawang Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan fisik di desa rejosari kec.Bantur (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke desa rejosari kec.bantur Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan fisik di desa taman asri kec.ampelgading (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang p g (notulis) ( ) dalam rangka g mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke desa taman asri kec.ampelgading Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan fisik di desa sukonolo kec.bululawang (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke sukonolo kec.bululawang


150.000,00 359/III/2007-Sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 3.000.000,00 360/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD d

150.000,00 361/III/2007-Sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 3.000.000,00 362/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 363/III/2007-Sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 3.300.000,00 364/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 365/III/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 366/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 367/III/2007367/III/2007 Sudigdo aziz


3.300.000,00 368/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 369/III/2007Sudigdo g Aziz


3.300.000,00 370/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 371/III/2007sudigdo aziz


6

Lampiran 6

82 13/2/2007

83 13/2/2007

84 15/2/2007

85 15/2/2007

86 16/2/2007

87 16/2/2007

88 25/2/2007

89 25/2/2007

90 27/2/2007

91 27/2/2007

92 28/2/2007

93 28/2/2007

94 01/09/2007

95 01/10/2007

96 01/11/2007

97 01/12/2007

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang realisasi p g Dalam rangka g anggaran dan pelaksanaan fisik di desa kenongo kec.Pakis(11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi DPRD ke kenongo kec.pakis Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan fisik di desa rejoyoso k B t (11 orang)) kec.Bantur Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke rejoyoso kec.bantur Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan fisik di desa tirtomarto kec.Ampelgading(11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke tirtomarto kec.Ampelgading Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pelaksanaan fisik di desa Ngadirejo kec.Pakis(11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke Ngadirejo kec.pakis Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan pengolahan tanah lembah industri kec.Wagir(11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke kec.Wagir Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka realisasi anggaran dan realisasi pembangunan fisik ke kec.Gondanglegi (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke kec.Gondanglegi g g Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD

3.300.000,00 372/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas y g dan SPPD 150.000,00 373/III/2007sudigdo aziz




3.300.000,00 376/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 150 000 00 377/III/2007 150.000,00 377/III/2007sudigdo aziz








150.000,00 384/III/2007-Agus tidak ada pitono aji surat tugas dan SPPD 150.000,00 385/III/2007-Agus tidak ada pitono aji surat tugas dan SPPD 150.000,00 386/III/2007-Agus tidak ada pitono aji surat tugas dan SPPD 150.000,00 387/III/2007-Agus tidak ada pitono aji surat tugas dan SPPD

7

Lampiran 6

98 16/1/2007

99 22/1/2007

100 24/1/2007

101 19/2/2007

102 19/2/2007

103 20/2/2007

104 20/2/2007

105 21/2/2007

106 22/2/2007

107 22/2/2007

108 19/2/2007

109 20/2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang p g (notulis) ( ) dalam rangka g mengikuti kegiatan komisi A DPRD Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menghadiri h di i musyawarah h perencanaan pemangunan kecamatan dikec. Karangploso,pakis,singosari,dau,dampit, pujon,donomulyo,gedangan dan kepanjen (10 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke kecamatan kecamatan Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menghadiri musyawarah perencanaan pemangunan kecamatan dikec. Wajak,ngantang,bantur,ampelgading,kalipare,jabun g,bululawang dan turen (9 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke kecamatan kecamatan Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menghadiri musyawarah perencanaan pemangunan kecamatan dikec. Pakisaji,sbr.pucung,wagir,sbemanjing wetan, tirtoduyo, kasembon,pagelaran,gondanglegi, kromenan dan ngajun(10 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C kabupaten DPRD Malang Dalam rangka menghadiri musyawarah perencanaan pemangunan kecamatan dikec. Tumpang,wonosari, pagak,donomulyo, poncokusumo,danlawang(10 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD ke kecamatan kecamatan Belanja dinas bagi komisi D j perjalanan p j g Anggota gg DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dikec.karangploso.pakis,singosari,dau,dampit,geda ngan,donomulyo(11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dikec.wajak,ngantang,bantur,ampelgading,kalipare, jabung,bululawang,turen (11 orang)

150.000,00 388/III/2007-Agus tidak ada pitono ajij surat tugas p g dan SPPD 150.000,00 389/III/2007-Agus tidak ada pitono aji surat tugas dan SPPD 150.000,00 391/III/2007-Agus tidak ada pitono aji surat tugas dan SPPD 3.000.000,00 392/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD d

150.000,00 393/III/2007-sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 2 700 000 00 394/III/2007 2.700.000,00 394/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

150.000,00 395/III/2007-sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 3.000.000,00 396/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD


150.000,00 399/III/2007-sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 3.300.000,00 , 400/III/2007- Emyy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD


8

Lampiran 6

110 20/2/2007

111 19/2/2007

112 28/2/2007

113 28/2/2007

114 22/2/2007

115 22/2/2007

116 /2/2007

117 /2/2007

118 /2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang p g (notulis) ( ) dalam rangka g mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke kecamatan kecamatan Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke kecamatan kecamatan Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka kunker ke kec.gondanglegi tentang realisasi pembangunan fi ik ttahun fisik h 2006(11 orang)) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke gondanglegi Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dikec poncokusumo tumpang wonosari pagak dono dikec.poncokusumo,tumpang,wonosari,pagak,dono mulyo,lawang (11 orang) Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD ke kecamatan kecamatan Belanja perjalanan dinas bagi ketua komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menghidiri penyusunan draft nol raperda kehutanan diruang rapat dinas kehutanan kab kab.Malang Malang 22-23/2/07 Belanja perjalanan dinas bagi anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka menghidiri penyusunan draft nol raperda kehutanan diruang rapat dinas kehutanan kab.Malang 22-23/2/07

Belanja perjalanan dinas bagi ketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka menunjang kegiatan kemuspidaan,bagian februari2007 119 /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi wakilketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka menunjang kegiatan kemuspidaan,bagian februari2007 120 /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi wakilketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka menunjang kegiatan kemuspidaan,bagian februari2007 121 /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (ajudan) dalam rangka mengikuti kegiatan kemuspidaan ketua g g p DPRD,bagian februari2007 122 /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (pengemudi) dalam rangka mengikuti kegiatan kemuspidaan ketua DPRD,bagian februari2007 123 03/02/2007 Belanja perjalanan dinas bagi anggota komisiB DPRD kabupaten Malang dalam rangka kunker ke UPTD stadion kanjuruhan (11 0rang) 124 03/02/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang dalam rangka mengikuti mengikuti kegiatan komisiB ke UPTD stadon kanjuruhan

150.000,00 403/III/2007sudigdo g aziz


150.000,00 401/III/2007sudigdo aziz







600.000,00 412/III/2007choirul anam


600.000,00 413/III/2007bambang siswanto


2.400.000,00 414/III/2007Suhadi SE.MPM 1.800.000,00 415/III/2007HM.sanusi 1.800.000,00 416/III/2007HM.Purnomo anwar 1.200.000,00 417/III/2007Sutiman

tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD

600.000,00 418/III/2007tidak ada nanang setyawan surat tugas dan SPPD 3.300.000,00 423/III/2007- emy tidak ada andayanik surat tugas dan SPPD 150.000,00 424/III/2007- heru tidak ada Irawan aji surat tugas dan SPPD

9

Lampiran 6

125 /2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang mengikuti p g Dalam rangka g g workshop tentang penataan manajemen kepegawaian pemerintah kab.Malang dihotel gajah mada 20-21/2/2007 (10 orang)


126 20/2/2007

300.000,00 427/III/2007Moch.Yamin

127

300.000,00 428/III/2007-Agus tidak ada Pitono Aji suratt tugas Pit t dan SPPD

128

129

130

131

Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke hotel gajah mada 20-21/2/2007 20/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten k b t Malang M l (notulis) ( t li ) dalam d l rangka k mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke hotel gajah mada 20-21/2/2007 /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang Dalam rangka mengikuti sosialisasi draft nol raperda tentang kehutanan di dinas kehutanan kab.Mlang 22-23/2/2007 (10 orang) 22/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke dinas kehutanan kab.malang 22-23/2/2007 22/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD ke dinas kehutanan kab.Malang 22-23/2/2007 02/09/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka mengikuti workshop tenang pengelolaan pertambangan umum dihotelgrand palace 8-9/2/2007 (11 orang)

132 02/09/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD dihotelgrand palace 8-9/2/2007 133 25/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi B DPRD kabupaten Malang Dalam rangka mengikuti kajian tentang eksploitasi pertambangan dikab.Malang dihotel gajah mada 24-25/2/2007 (11 orang) 134 25/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD di hotel gajah mada 24-25/2/2007 135 02/08/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka workshop tentang pertambangan umum dihotel g pengelolaan p g p g gajah mada 8-9/2/2007 (10 orang) 136 02/08/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD di hotel gajah mada 8-9/2/2007 137 /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka mengikuti kajian tentang eksploitasi pertambangan dikab.Malang dihotel gajah mada 8-9/2/2007 (10 orang)



300.000,00 430/III/2007Moch Yamin Moch.Yamin


300.000,00 431/III/2007-Agus tidak ada Pitono Aji surat tugas dan SPPD 6.600.000,00 432/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

300.000,00 433/III/2007-heru tidak ada Irawan aji surat tugas dan SPPD 6.600.000,00 434/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

300.000,00 435/III/2007-heru tidak ada Irawan aji surat tugas dan SPPD 6.000.000,00 436/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD 300.000,00 437/III/2007-sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 6.000.000,00 436/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

10

Lampiran 6

138 22/2/2007

139

140

141

142

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang mengikuti p g Dalam rangka g g workshop komisi C masalah tekhnik penghitungan potensi retribusi pasar dihotel gajah mada 2223/2/2007 (10 orang) /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD di hotel gajah mada 22-23/2/2007 /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C DPRD kabupaten Malang Dalam rangka mengikuti workshop k h tentang t t pengelolaan l l pertambangan t b umum dihotel grand palace 24-25/2/2007 (10 orang) /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD di hotel grand palace 24-25/2/2007 02/08/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka mengikuti workshop tentang pengelolaan pertambangan umum dihotel grand palace 8-9/2/2007 (11 orang)

143 02/08/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD di hotel grand palace 8-9/2/2007 144 /2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi D DPRD kabupaten Malang Dalam rangka mengikuti workshop tentang pengembangan sendang biru sebagaikota pelabuhan dihotel gajah mada 2223/2/2007 (11 orang) 145 22/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD di hotel gajah mada 22-23/2/2007 146 01/08/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD 8 8-9/1/2007 9/1/2007 147 /2/2007

Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi C dan D DPRD kabupaten Malang terkait eksploitasi pertambangan di kab.Malang di hotel gajah mada graha 24-25/2/2007 (11 orang) 148 24/2/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD di hotel gajah mada 24-25/2/2007 149 02/12/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD 12-23/2/2007 150 26/1/2007

151 17/3/2007

Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD Belanja perjalanan dinas bagi Anggota komisi A DPRD kabupaten Malang dalam rangka kajian di hotel gajah mada (10 orang)


300.000,00 439/III/2007-sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 6.000.000,00 440/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD d

300.000,00 441/III/2007-sidiq tidak ada marianto surat tugas dan SPPD 6.600.000,00 442/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD






300.000,00 448/III/2007Moch.Yamin




300.000,00 449/III/2007M.Yamin


150.000,00 450/III/2007M.Yamin

tidak ada surat tugas dan SPPD 3.000.000,00 451/III/2007- Emy tidak ada Andayanik surat tugas dan SPPD

11

Lampiran 6

152 17/3/2007

153 17/3/2007

154 19/3/2007

155 19/3/2007

156 23/3/2007

Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang p g (notulis) ( ) dalam rangka g mengikuti kegiatan komisi A DPRD di hotel gajah mada Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD di hotel gajah mada Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A 19-20/3/2007 Belanja B l j perjalanan j l dinas di bagi b i staf t f sekretariat k t i t DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A 19-20/3/2007 Belanja perjalanan dinas bagi staf sekretariat DPRD kabupaten Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D 23-24/3/2007 jumlah

150.000,00 452/III/2007-Agus tidak ada pitono Ajij surat tugas p g dan SPPD 150.000,00 453/III/2007M.Yamin


300.000,00 454/III/2007M.Yamin

tidak ada surat tugas dan SPPD tidakk ada tid d surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD

300.000,00 300 000 00 455/III/2007455/III/2007 M.Yamin 300.000,00 456/III/2007Sudigdo Aziz 257.400.000,00

12

Lampiran 6

Perjalanan Dinas Dalam Daerah bulan Juni Sekretariat DPRD kab.Malang yang tidak disertai bukti yang lengkap

No

Tanggal 27/3/2007

1 23/4/2007 2 24/4/2007

3 05/11/2007 4 05/11/2007

5 05/11/2007

6 04/11/2007 7 04/11/2007

Kegiatan Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti ujan ahli nasional sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di hotel montana II Malang Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab.malang ke kec.kepanjen B l j perjalanan j l di t f sekretariat k t i t DPRD Belanja dinas staf kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD kab.malang ke kec.Poncokusumo Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Dampit (10orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab kab.malang malang ke kec.Dampit Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke kec.Dampit Belanja perjalanan dinas anggota DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Sumber pucung (10orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kunker komisi C ke desa. Ngebruk kec. Sumberpucung tentang realisasi dan pelaksanaan ADD tahun 2006

Keterangan No kwitansiatas nama 200.000,00 1293/VI/2007tidak ada didik siswo mujito surat tugas dan SPPD

Jumlah

150.000,00 1294/VI/2007sudigdo aziz 150.000,00 150 000 00 1295/VI/20071295/VI/2007 sudigdo aziz

3.000.000,00 1296/VI/2007emy andayanik 150.000,00 1297/VI/2007Agus Pitono Aji

tidak ada surat tugas dan SPPD tidak tid k ada d surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD

150.000,00 1298/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1299/VI/2007emy andayanik

tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD

150 000 00 1300/VI/2007150.000,00 Sidiq Maryanto

8

9

10

11

12

13

14

06/06/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke desa selorejo kec. Dau terkait monitoring pilkades tahap II (10orang) 05/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa selorejo kec.Dau 05/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa selorejo kec.Dau 06/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang g dalam rangka g kunker ke kec. Karangploso terkait sosialisasi persiapan pilkades tahap II (10orang) 06/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke kec.Karangploso 06/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke kec.Karangploso

3.000.000,00 1319/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1320/VI/20071320/VI/2007 Agus Pitono Aji


150.000,00 1321/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1322/VI/2007emy y andayanik y


150.000,00 1323/VI/2007Agus Pitono Aji


150.000,00 1324/VI/2007Moch. Yamin


1

Lampiran 6

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

06/08/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang g dalam rangka g kunker ke kec. pagelaran terkait sosialisasi persiapan pilkades tahap II (10orang) 06/08/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke kec.pagelaran 06/08/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke kec.pagelaran k l 06/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. singosari terkait sosialisasi persiapan pilkades tahap II (10orang) 06/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke kec.singosari 06/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke kec.singosari 06/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke desa sekarbayu, tegalrejo kec. Sumbermanjing wetan terkait tinjau lokasi perkebunan yang dimohon masyarakat(10orang) 06/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa tegal rejo kec.sumbermanjing Wetan 06/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa tegalrejo kec. Sumbermanjing wetan 13/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke desa srigono kec.bantur meninjau lokasitukar tanah pemkab.Malang dengan perum perhutani (10 orang) 13/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa srigono kec.bantur 13/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang g notulis dalam rangka g mengikuti g kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa srigono kec. bantur 14/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke desa talok kec.dampit terkait monitoring persiapan pilkades tahap II (10 orang) 14/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa talok kec.dampit

3.000.000,00 1325/VI/2007emyy andayanik y




150.000,00 1327/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1328/VI/2007emy andayanik




150 000 00 1330/VI/2007 150.000,00 1330/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1331/VI/2007emy andayanik


150 000 00 1332/VI/2007150.000,00 Agus Pitono Aji


150.000,00 1333/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1334/VI/2007emy andayanik




150.000,00 1336/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1337/VI/2007emy andayanik




2

Lampiran 6

14/6/2007

29 15/6/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang g notulis dalam rangka g mengikuti g kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa talok kec. dampit Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke desa tambak sari kec.sumbermanjing wetan terkait monitoring persiapan pilkades tahap II (10 orang)

150.000,00 1339/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1340/VI/2007emy andayanik



tidak ada surat tugas d SPPD dan

150.000,00 1342/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1343/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1344/VI/2007Mohc.yamin


150.000,00 1345/VI/2007Agus pitono aji


3 000 000 00 1346/VI/20073.000.000,00 emy andayanik




150.000,00 1348/VI/2007Moch. Yamin


3.000.000,00 1349/VI/2007emy andayanik




150.000,00 1351/VI/2007Moch. Yamin


3.300.000,00 1352/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1353/VI/2007Heru irawan Aji


30 15/6/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti k i t komisi k i i A DPRD kab.malang k b l k desa d kegiatan ke 31 tambak sari kec.sumbermanjing wetan 15/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke tambak 32 sari talok kec. Sumbermanjing wetan 28/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke desa kucur kec.Dau terkait monitoring persiapan pilkades 33 tahap II (10 orang) 28/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa 34 kucur sari kec.Dau 28/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke kucur talok 35 kec.dau 29/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke desa wonorejo kec.Lawang terkait monitoring persiapan 36 pilkades tahap II (10 orang) 29/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke desa 37 wonorejo kec.Lawang 29/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke wonorejo 38 kec.Lawang 06/06/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke desa srigading kec.Lawang terkait monitoring persiapan 39 pilkades tahap II (10 orang) 06/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang g g ke desa 40 srigading kec.Lawang 06/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke srigading 41 kec.Lawang 30/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka pembahasan Aspirasi masyarakat terkait sekolah menengah kejuruan 42 dikec. Gedangan (11 orang) 30/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.malang ke 43 kec.gedangan

3

Lampiran 6

44

45

46

47

06/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang g dalam rangka g meninjau j pelaksanaan p pendidikan SLB pembina Bedali lawang ke kec.Lawang(11 orang) 06/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab.malang ke kec.lawang 06/08/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka meninjau program pendidikan satu atap di SDN Wonorejo 01 kec. singosari(11 i i(11 orang)) 06/08/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab.malang ke kec.singosari 06/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka meninjau kerajinan ukir batu alam di kec. Ampelgading (11 orang)





3.300.000,00 1356/VI/2007emy andayanik




3.300.000,00 1358/VI/2007emy andayanik


150 000 00 1359/VI/2007 150.000,00 1359/VI/2007Heru irawan Aji


3.300.000,00 1360/VI/2007emy andayanik


48 06/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab.malang ke 49 kec.ampelgading 06/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke VEDC (11 50 orang) 06/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab kab.malang malang ke kec kec.VEDC VEDC 51 13/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka meninjau hasil program ADD th 2006 terhadap penguatan ekonomi 52 masyarakat (11 orang) 13/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab.malang meninjau 53 hasil program ADD th 2006 14/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka meninjau pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN 5 bedali-lawang (11 54 orang) 14/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab.malang ke SDN 5 55 bedali-lawang 15/6/2007 Belanja dinas anggota komisi B DPRD j perjalanan p j gg kab.Malang dalam rangka meninjau program pendidikan satu atap di SDN Sidomulyo 01 di kec. 56 Jabung (11 orang) 15/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab.malang ke SDN 01 57 Sidomulyo di kec. jabung 22/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka meninjau potensi kerajinan dongkel bambu di kec pakisaji (11 orang) 58


3.300.000,00 1362/VI/2007emy andayanik




3.300.000,00 1364/VI/2007emy andayanik




3.300.000,00 , 1366/VI/2007emy andayanik




3.300.000,00 1368/VI/2007emy andayanik


4

Lampiran 6

22/6/2007

59 29/6/2007

60 29/6/2007

61 06/09/2007

62 06/09/2007

63 07/10/2007

64 07/10/2007

65 06/11/2007

66 06/11/2007

67 06/12/2007

68 06/12/2007

69 13/6/2007

70 13/6/2007

71 14/6/2007

72 14/6/2007

73

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang g notulis dalam rangka g mengikuti g kegiatan komisi B DPRD kab.malang ke kec. Pakisaji Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka meninjau persiapan sekolah berstandar internasional di SMAN 01 Kepanjen (11 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B DPRD kab.malang ke kec. Kepanjen K j Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka Sidak tentang realisasi anggaran dan pembangunan fisik ke kec. Sumbermanjing wetan (10 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke kec. Sumbermanjing wetan Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka Sidak tentang pembangunan dan retribusi obyek wisata wendit dipemandian Wendit (10 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke kec. Pemandian wendit Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab Malang dalam rangka Kunker tentang realisasi kab.Malang pelaksanaan ADD tahun 2006 di desa kepuharjo (10 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa kepuharjo Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka Kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD tahun 2006 di desa Pandan sari Lor- jabung (10 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa pandan sari lor- jabung Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka Kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD tahun 2006 di desa Ngijo Karangploso (10 gp ( orang) g) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa Ngijo karangploso Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka Kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD tahun 2006 di desa sukopuro Jabung (10 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa sukopuro jabung

150.000,00 1369/VI/2007Heru irawan Ajij


3.300.000,00 1370/VI/2007emy andayanik




3.000.000,00 1372/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1373/VI/2007Sidik maryanto


3 000 000 00 1374/VI/2007 3.000.000,00 1374/VI/2007emy andayanik




3.000.000,00 1376/VI/2007emy andayanik




3.000.000,00 1378/VI/2007emy andayanik




3.000.000,00 1380/VI/2007emy andayanik




3.000.000,00 1382/VI/2007emy andayanik




5

Lampiran 6

15/6/2007

74 15/6/2007

75 22/6/2007

76 22/6/2007

77 29/6/2007

78 29/6/2007

79 30/6/2007

80 30/6/2007

81 06/09/2007

82 06/09/2007

83 06/10/2007

84 06/10/2007

85 06/11/2007

86 06/11/2007

87 06/12/2007

88

Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang g dalam rangka g Kunker tentang g realisasi pelaksanaan ADD tahun 2006 di desa donowarih karangploso (10 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa donowarih karangploso Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka Kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD tahun 2006 di desa girimoyo karangploso (10 orang)) k l Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa girimoyo karangploso Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka Kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD tahun 2006 di desa Jambearjo Tajinan (10 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa Jambearjo Tajinan Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka Kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD tahun 2006 di desa Purwosekar Tajinan (10 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab Malang notulis dalam rangka mengikuti kab.Malang kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa Purwosekar Tajinan Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka Sidak tentang realisasi anggaran dan pembangunan fisik tahun 2006 di kec Sumbermanjing wetan (11 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D DPRD kab.malang ke kec sumbermanjing wetan Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka Sidak tentang pembangunan dan retribusi obyek wisata Wendit di pemandian wendit Pakis (11 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke kec pakiswendit Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD th 2006 di desa kepuhharjo karangploso (11 orang) Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa kapuh kec karangploso Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD th 2006 di desa pandansari lor jabung (11 orang)





3.000.000,00 1386/VI/2007emy andayanik




3.000.000,00 1388/VI/2007emy andayanik


150 000 00 1389/VI/2007 150.000,00 1389/VI/2007Sidik maryanto


3.000.000,00 1390/VI/2007emy andayanik




3.300.000,00 1392/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1393/VI/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 1394/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1395/VI/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 1396/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1397/VI/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 1398/VI/2007emy andayanik


6

Lampiran 6

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

06/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang g notulis dalam rangka g mengikuti g kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa pandan sari lor- jabung 13/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD th 2006 di desa ngijo karang ploso (11 orang) 13/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa Ngijo karangploso k l 14/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD th 2006 di desa sukopuro jabung (11 orang) 14/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa sukopuro jabung 15/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD th 2006 di desa donowarih karangploso (11 orang) 15/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa donowarih karangploso 22/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab Malang dalam rangka kunker tentang realisasi kab.Malang pelaksanaan ADD th 2006 di desa girimoyo karangploso (11 orang) 22/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa girimoyo karangploso 29/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka kunker tentang realisasi pelaksanaan ADD th 2006 di desa jambearjo tajinan (11 orang) 29/6/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C DPRD kab.malang ke desa Jambearjo Tajinan 30/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka meninjau tentang realisasi pelaksanaan ADD th 2006 di desa purwosekar tajinan (11 p j ( orang) g) 07/10/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka menghadiri acara tentang evaluasi pelaksanaan pilkada di Guest House Universitas brawijaya 16/6/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti kajian tentang manajemen akuntansi perusahaan daerah di hotel grand palace (10 orang) 16/6/2007

103

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan kajian komisi A DPRD kabupaten Malang di hotel grand palace

150.000,00 1399/VI/2007Sudigdo g aziz


3.300.000,00 1400/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1401/VI/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 1402/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1403/VI/2007Sudigdo aziz


3 300 000 00 1404/VI/2007 3.300.000,00 1404/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1405/VI/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 1406/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1407/VI/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 1408/VI/2007emy andayanik


150.000,00 1409/VI/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 no bukti :1410/VI/2007


300.000,00 1414/VI/2007imron rosyadi Syarif


6.000.000,00 1438/VI/2007emy andayanik


300.000,00 1439/VI/20071439/VI/2007 Agus Pitono aji


7

Lampiran 6

16/6/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang g notulis dalam rangka g mengikuti g kegiatan kajian komisi A DPRD kabupaten Malang 104 di hotel grand palace 05/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti kajian tentang pembahasan sistem penyuluhan pertanian,perkebunan,kehutanan,peternakan dan perikanan terkait dengan UU no16 tahun 2006 105 dihotel gajah mada (11 orang) 05/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD notulis rangka kkab.Malang bM l t li dalam d l k mengikuti ik ti kegiatan kajian komisi B DPRD kabupaten Malang 106 di hotel gajah mada 18/5/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti kajian tentang aplikasi badan layanan umum RSUD kepanjen terhadap peningkatan sarana dan prasarana fisik di hotel gajah mada 18-19mei (10 orang) 107 18/5/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan kajian komisi C DPRD kabupaten Malang 108 di hotel gajah mada 18/5/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti kajian tentang aplikasi badan layanan umum RSUD kepanjen terhadap peningkatan sarana dan prasarana fisik di hotel gajah mada 18-19 mei(11 orang) 109 18/5/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang notulis dalam rangka mengikuti kegiatan kajian komisi D DPRD kabupaten Malang 110 di hotel gajah mada 22/3/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang Pemberdayaan Masyarakat kecil melalui kegiatan 111 UKM (11 orang) 14/5/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang persiapan 112 kepanjen menjadi ibu kota (10 orang) 29/3/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang realisasi ADD/K tahun 2006 untuk kegiatan pemberdayaan 113 Masyarakat (10 y ( orang) g) 03/08/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang rencana pembangunan pabrik pembangunan semen (11 114 orang) 25/4/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang persiapan pemilihan kepala desa th 2007 sekabupaten 115 Malang (10 orang)

300.000,00 1440/VI/2007Moch Yamin


6.000.000,00 1441/VI/2007emy andayanik


300.000,00 1442/VI/2007tidak ada Heru Irawan ajiji ajiji suratt tugas H I t dan SPPD 6.000.000,00 1443/VI/2007emy andayanik


300 000 00 1444/VI/2007 300.000,00 1444/VI/2007sidiq Marianto


6.600.000,00 1445/VI/2007emy andayanik


300.000,00 1446/VI/2007Sudigdo aziz


3.300.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


3.000.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


3.000.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


3.300.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


3.000.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


8

Lampiran 6

04/05/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dialog g dalam rangka g mengikuti g g interaktif di radio kanjuruhan FM tentang penanggulangan wabah demam berdarah yang menyerang wilayah kabupaten Malang (11 orang)



26/4/2007

3.000.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


3.300.000,00 3 300 000 00 1484/VI/20071484/VI/2007 emy andayanik

tidak tid k ada d surat tugas dan SPPD

3.000.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


3.300.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


3.000.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


3.300.000,00 1484/VI/2007emy andayanik


116

117 18/4/2007

118 25/4/2007

119 15/5/2007

120 16/5/2007

Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang pemberian bantuan melalui APBD untuk kegiatan ujian nasional (10 orang) Belanja dinas anggota B l j perjalanan j l di t komisi k i i D DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang realisasi anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur (11 orang) Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang persiapan pemilihan kepala desa th 2007 sekabupaten Malang (10 orang) Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang UKMyang merupakan penunjang perekonomian masyarakat (11 orang) Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang realisasi anggaran pemilihan kepala desa (10 orang)

121 05/10/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti dialog interaktif di radio kanjuruhan FM tentang realisasi 122 pembangunan didesa (11 orang)

207.800.000,00

9

Lampiran 6

Perjalanan Dinas Dalam Daerah bulan September Sekretariat DPRD kab.Malang yang tidak disertai bukti yang lengkap

No

Tanggal

Kegiatan

1 08/06/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke RSUD Kepanjen- pelayanan RSUD terhadap keluarga miskin. 2 08/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke RSUD K Kepanjen j 3 08/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.Ngajum meninjau potensi peternakan sapi perah yahui

Jumlah

No kwitansiatas nama 3.300.000,00 2065/IX/2007Emy Andayanik

Keterangan tidak ada surat tugas dan SPPD

150.000,00 2066/IX/2007Heru Irawan Aji


3.300.000,00 2067/IX/2007Emy Andayanik


4 08/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec.ngajum



5 08/08/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa Landung Sari kec.Dau- pemanfaatan pasar gede dan rencana pendirian lembaga pendididkan SMK/MA 6 08/08/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke desa landungsari kec.Dau 7 08/10/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Donomulyo - penguatan kemasyarakatan dalam konservasi lingkungan 8 08/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Donomulyo 9 13/8/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Donomulyo - Panen Perdana PKPH Donomulyo

3 300 000 00 2069/IX/2007 3.300.000,00 2069/IX/2007Emy Andayanik




3 300 000 00 2071/IX/20073.300.000,00 Emy Andayanik




3.300.000,00 2073/IX/2007Emy Andayanik




3.300.000,00 2075/IX/2007Emy Andayanik




3.000.000,00 2077/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2078/IX/2007sidiq marianto

tidak ada suratt tugas t dan SPPD

10 13/8/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Donomulyo 11 14/8/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.Dauproses rekrutmen dan penampungan p p p g calon tenaga g kerja Indonesia 12 14/9/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec.Dau 13 08/02/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kuker ke desa Gondang legi kulon kec.Gondang legi-pelaksanaan ADD tahun 2006 14 08/02/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa gondang legi kulon

1

Lampiran 6

15 08/06/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang kunker kedesa g dalam rangka g pagelaran kec.pagelaran- pelaksanaan ADD tahun 2006 16 08/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa pagelaran kec. Pagelaran 17 08/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa Gondang legi Wetan kec.gondang legipelaksanaan l k ADD 18 08/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa gondang legi wetan 19 08/08/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa clumpret kec. Pagelaran - pelaksanaan ADD 20 08/08/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa clumpret kec. Pagelaran 21 08/09/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa Panggungrejo kec. Kepanjen - pelaksanaan ADD 22 08/09/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab Malang(notulis) dalam rangka mengikuti Kab.Malang(notulis) kunjungan kerja anggota komisi C ke desa panggung rejo kec. Kepanjen 23 13/8/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa dilem kec. Kepanjen - pelaksanaan ADD 24 13/8/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa dilem kec kepanjen 25 14/8/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke PG Kebon agung kec. Pakisaji - tentang pengolahan limbah

3.000.000,00 2079/IX/2007Emy y Andayanik y




3.000.000,00 2081/IX/2007Emy Andayanik




3.000.000,00 2083/IX/2007Emy Andayanik


150 000 00 2084/IX/2007 150.000,00 2084/IX/2007sidiq marianto


3.000.000,00 2085/IX/2007Emy Andayanik




3.000.000,00 2087/IX/2007Emy Andayanik




3.000.000,00 2089/IX/2007Emy Andayanik


26 14/8/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke kec.Pakisaji



27 15/8/2007

Belanja j perjalanan p j dinas anggota gg komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kuker ke kec sumber pucung, bendungan karangkrates tentang pengelolaan retribusi puncak bendungan lahor karangkrates Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke kec. Sumber pucung Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa Mangunrejo kec. Kepanjen - pelaksanaan ADD

3.000.000,00 , 2091/IX/2007Emy Andayanik




3.000.000,00 2093/IX/2007Emy Andayanik


28 15/8/2007

29 16/8/2007

2

Lampiran 6

30 16/8/2007

31 30/8/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) mengikuti g( ) dalam rangka g g kunjungan kerja anggota komisi C ke desa.mangun rejo kec.kepanjen Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa Ngadilangkung kec. Kepanjen - pelaksanaan ADD

32 30/8/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa ngadilangkung dil k kec. k Kepanjen K j 33 08/02/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kuker ke desa Gondang legi kulon kec.Gondang legi-pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan tahun 2007

34 08/02/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa gonadang legi kulon 35 08/06/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kuker ke desa pagelaran kec.pagelaran -pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan tahun 2007 36 08/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka kunker kedesa pagelaran kec.pagelaran- pelaksanaan ADD tahun 2006 37 08/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kuker ke desa gondang legi wetan-pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan tahun 2007 38 08/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa gondang ledi wetan 39 08/08/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kuker ke desa clumpret kec.pagelaran legi-pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan tahun 2007 40 08/08/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa clumpret kec.pagelaran 41 08/09/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa Panggungrejo ADD gg g j kec. Kepanjen p j - pelaksanaan p 42 08/09/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa panggung rejo kec.kepanjen 43 13/8/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa dilem kec. Kepanjen - pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan tahun 2007 44 13/8/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa dilem kec. Kepanjen

150.000,00 2094/IX/2007sidiq q marianto


3.000.000,00 2095/IX/2007Emy Andayanik




3.300.000,00 2097/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2098/IX/2007sudigdo Aziz


3.300.000,00 2099/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 20100/IX/2007sudigdo Aziz


3 300 000 00 2101/IX/20073.300.000,00 Emy Andayanik


150.000,00 2102/IX/2007sudigdo Aziz


3.300.000,00 2103/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2104/IX/2007sudigdo Aziz


3.300.000,00 tidak ada kwitansi tidak ada surat tugas dan SPPD

150.000,00 2106/IX/2007sudigdo Aziz


3.300.000,00 2107/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2108/IX/2007sudigdo Aziz


3

Lampiran 6

45 14/8/2007

46 14/8/2007

47 15/8/2007

Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang kunker ke PG Kebon g dalam rangka g agung kec. Pakisaji Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke kebon agung kec. Pakisaji Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec banturpelaksanaan proyek pembangunan fisik Ta.2007

48 15/8/2007

49

50

51

52

53

Belanja B l j perjalanan j l dinas di staf t f sekretariat k t i t DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke Bantur 16/8/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa mangunrejo kec.kepanjen- pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan tahun 2007 16/8/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa mangunrejo kec.kepanjen 30/8/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa ngadilangkung kec kepanjen- pelaksanaan ADD 2006 dan kesiapan tahun 2007 30/8/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa ngadilangkung kec kec.kepanjen kepanjen 09/04/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec Wonosari terkait dengan persiapan daerah penyangga pemindahan Ibu kota kabupaten Malang

54 09/04/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Wonosari 55 09/04/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Wonosari 56 04/05/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke PR Iki ae desa kedung pedaringan kec.kepanjen-monitoring ijin usaha 57 09/05/2007 Belanja j perjalanan p j dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke desa kedung pedaringan kec.Kepanjen 58 09/05/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke desa kedung pedaringan kec.Kepanjen 59 09/06/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke Pabrik Shuttlecock kec.kepanjen-monitoring ijin usaha



150.000,00 2110/IX/2007sudigdo Aziz


3.300.000,00 2111/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 150 000 00 2112/IX/20072112/IX/2007 sudigdo Aziz


3.300.000,00 2113/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2114/IX/2007sudigdo Aziz


3.300.000,00 2115/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 tidak ada kwitansi tidak ada surat tugas dan SPPD

3.000.000,00 2117/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2118/IX/2007Mohc.Yamin


150.000,00 2119/IX/2007Mohc.Yamin


3.000.000,00 2120/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 , 2121/IX/2007Mohc.Yamin


150.000,00 2122/IX/2007Agus Pitono Aji


3.000.000,00 2123/IX/2007Emy Andayanik


4

Lampiran 6

150.000,00 2124/IX/2007Mohc.Yamin




3.000.000,00 2126/IX/2007Emy Andayanik


63 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Pakisaji

150.000,00 2127/IX/2007Mohc.Yamin


64 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Pakisaji



65 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.kromengan terkait dengan persiapan daerah peyangga pemindahan ibi kota kabupaten Malang



66 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Kromengan 67 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Kromengan 68 17/9/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke ngajum terkait dengan persiapan daerah penyangga pemindahan ibu kota kabupaten malang

150.000,00 2130/IX/2007Mohc.Yamin


150 000 00 2131/IX/2007150.000,00 Agus Pitono Aji


3.000.000,00 2132/IX/2007Emy Andayanik


60 09/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) mengikuti g( ) dalam rangka g g kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Kepanjen 61 09/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Kepanjen 62 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke Pabrik Motor Happy kec.pakisaji-monitoring ijin usaha

69 17/9/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Ngajum

150.000,00 2133/IX/20072133/IX/2007 Mohc.Yamin


70 17/9/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Ngajum



71 18/9/2007

Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang kunker ke kec.Sumber g dalam rangka g Pucung terkait dengan persiapan daerah penyangga pemindahan ibu kota kabupaten Malang Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Sumber Pucung Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Sumber Pucung



150.000,00 2136/IX/2007Mohc.Yamin




72 18/9/2007

73 18/9/2007

5

Lampiran 6

Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang kunker ke kec.kalipare g dalam rangka g p terkait dengan persiapan daerah penyangga pemindahan ibu kota kabupaten Malang

75 19/9/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec.kalipare

150.000,00 tidak ada kwitansi tidak ada

76 19/9/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti k j kunjungan kerja k j anggota t komisi k i i A ke k kec. k Kalipare K li



77 20/9/2007

Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.Pakis terkait dengan evaluasi pelaksanaan ADD 2006

3.000.000,00 2141/IX/2007Emy Andayanik


78 20/9/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Pakis

150.000,00 2142/IX/2007Mohc.Yamin


79 20/9/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec. Pakis



80 09/04/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke puskesmas karangplosomeninjau pelayanan terhadap keluarga miskin dan ketersediaan obat-obatan 81 09/04/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Puskesmas karangploso 82 09/06/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.Turen meninjau pembibitan pertanian dimasyarakat 83 09/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec.Turen 84 09/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Pagak meninjau pengembangan home industri krupuk gaplek 85 09/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan komisi B ke kec.Pagak j g kerja j anggota gg g



74 19/9/2007

surat tugas dan SPPD





150.000,00 2147/IX/20072147/IX/2007 Heru Irawan Aji





86 09/08/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.Bantur meninjau pemanfaatan batu kaolin sebagai bahan batu industri 87 09/08/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Bantur

3.300.000,00 tidak ada kwitansi tidak ada

88 17/9/2007


Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa wonokerto kec. Bantur meninjau pelaksanaan TK terpadu





6

Lampiran 6

89 17/9/2007

90 18/9/2007

91 18/9/2007

92 21/9/2007

93 21/9/2007

94 22/9/2007

95 22/9/2007

96 23/9/2007

97 23/9/2007

98 26/9/2007

99 26/9/2007

100 27/9/2007

101 27/9/2007

102 28/9/2007

103 28/9/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) mengikuti g( ) dalam rangka g g kunjungan kerja anggota komisi B ke desa wonokerto kec. Bantur Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke SMA negeri Sumber Pucung meninjau pembahasan program pendidikan Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Sumber P Pucung Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.ngajum meninjau peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Ngajum

150.000,00 2153/IX/2007Heru Irawan Ajij








Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Tumpang meninjau pengendalian serta pengawasan pupuk dan bibit Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Tumpang Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab Malang dalam rangka kunker ke PLTA Kab.Malang bendungan sutami karangkrates meninjau program budidaya ikan karamba PLTA Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangkamengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec.PLTA bendungan sutami karangkrates Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Pagak meninjau KUD subur jaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Pagak

3 300 000 00 tidak ada kwitansi tidak ada 3.300.000,00

Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Pujon meninjau pelayanan terhadap keluarga miskin dan ketersediaan obat Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Pujon


Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Gondanglegi meninjau pengendalian serta pengawasan pupuk dan bibit Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec. Gondanglegi

















7

Lampiran 6

104 29/9/2007

Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang kunker ke kec. g dalam rangka g Kepanjen meninjau perpustakaan daerah sebagai sarana pendidikan masyarakat Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi B ke kec.kepanjen

3.300.000,00 tidak ada kwitansi tidak ada surat tugas d SPPD dan



106 09/04/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa karang rejo kec. Kromengan-pelaksanaan ADD

3.000.000,00 2170/IX/2007Emy Andayanik


107 09/04/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa karangrejo kec. Kromengan 108 09/05/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Lawang PT new Minatex 109 09/05/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab Malang(notulis) dalam rangka mengikuti Kab.Malang(notulis) kunjungan kerja anggota komisi C ke kec. lawang

150.000,00 2171/IX/2007Sidiq Maryanto

105 29/9/2007

3.000.000,00 2172/IX/2007Emy Andayanik 150.000,00 2173/IX/2007Sidiq Maryanto

110 09/06/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa jambuer kec. Kromengan - pelaksanaan ADD

3.000.000,00 2174/IX/2007Emy Andayanik

111 09/06/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa jambuer kec. Kromengan 112 09/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Lawang PT Malindo Raya 113 09/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke kec. lawang


3.000.000,00 2176/IX/2007Emy Andayanik 150.000,00 2177/IX/2007Sidiq Maryanto

114 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa. Gampingan kec. Pagak - pelaksanaan ADD

3.000.000,00 2178/IX/20072178/IX/2007 Emy Andayanik

115 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangkamengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa gampingan kec. Pagak 116 09/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang g dalam rangka g kunker ke desa wandan puro kec. Bululawang - pelaksanaan ADD


117 09/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa gampingan kec. Pagak 118 09/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa sumberrejo kec. Pagak - pelaksanaan ADD



3.000.000,00 2182/IX/2007Emy Andayanik

tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD

8

Lampiran 6

119 09/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) mengikuti g( ) dalam rangka g g kunjungan kerja anggota komisi C ke desa Sumber rejo kec. Pagak 120 17/9/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa bululawang kec. Bululawang - pelaksanaan ADD 121 17/9/2007

122 09/04/2007

123 09/04/2007

124 09/05/2007

125 09/05/2007

126 09/06/2007

127 09/06/2007

128 09/07/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi C ke desa b l l bululawang kec. k Bululawang B l l Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa karangrejo kec. Kromengan-pelaksanaan ADD 2006 dan kesiapan 2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa karangrejo kec. Kromengan Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Lawang PT new Minatex Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke kec. LawangPT new Minatex Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa jambuwer kec. kec Kromengan - pelaksanaan ADD 2006 dan kesiapan 2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa jambuwer kec.kromengan Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.lawang PT Malindo Raya- pengelolaan limbah industri serta realisasi pajak dan realisasi

129 09/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke kec.lawang PT Malindo Raya 130 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa Gampingan kec.pagak- pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan p 2007 131 09/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa gampingan kec.pagak 132 09/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa wadanpuro kec. Bululawang -pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan 2007 133 09/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa wadanpuro kec.bululawang

150.000,00 2183/IX/2007Sidiq q Maryanto y

3.000.000,00 2184/IX/2007Emy Andayanik


tidak ada surat tugas d SPPD dan tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD

3.300.000,00 2186/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2187/IX/2007Sudigdo Aziz




150.000,00 2189/IX/2007Sudigdo Aziz


3.300.000,00 2190/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2191/IX/2007Sudigdo Aziz


3.300.000,00 2192/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2193/IX/2007Sudigdo Aziz


3.300.000,00 2194/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2195/IX/2007Sudigdo Aziz


3.300.000,00 2196/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2197/IX/2007Sudigdo Aziz


9

Lampiran 6

134 09/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang kunker ke desa g dalam rangka g sumberrejo kec. Pagak - pelaksanaan ADD tahun 2006 dan kesiapan 2007 135 09/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangkamengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa sumberejo kec.pagak 136 17/9/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke desa bululawang kec.bululawang- pelaksanaan ADD t h 2006 dan tahun d kesiapan k i 2007 137 17/9/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi D ke desa bululawang kec.bululawang 138 14/8/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Wonosari - evaluasi pelaksanaan peraturan desa tahun 2006 139 14/8/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec.wonosari 140 14/8/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke kec.wonosari

141 30/8/2007

Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab Malang dalam rangka kunker ke desa Kab.Malang ngadilangkung kec. Kepanjen - pelaksanaan ADD tahin 2006 dan kesiapan 2007

142 30/8/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke desa ngadilangkung kec.kepanjen 143 30/8/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang(notulis) dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota komisi A ke desa ngadilangkung kec.kepanjen 144 09/01/2007 Belanja perjalanan dinas ketua komisi A DPRD kabupaten malang dalam rangka menghadiri kegiatan dialog kebangsaan di gedung graha medika universitas brawijaya Malang 145 09/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten malang dalam rangka observasi rukyatul hilal penentuan awal bulan romadhan y p didesa kendung salam kec. Donomulyo



150.000,00 2199/IX/2007Sudigdo Aziz


3.300.000,00 2200/IX/2007Emy Andayanik


150.000,00 2201/IX/2007Sudigdo Aziz



150 000 00 2203/IX/2007 150.000,00 2203/IX/2007moch. Yamin





150.000,00 2206/IX/2007moch. Yamin




300.000,00 2209/IX/2007-Ir. Budi Kriswiyanto


600.000,00 2214/IX/2007-Eko tidak ada surat tugas Budi Prasetyo dan SPPD


146 09/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten malang dalam rangka observasi rukyatul hilal penentuan awal bulan romadhan didesa kendung salam kec. Donomulyo

300.000,00 2217/IX/2007Imron Rosyadi Syarif

147 09/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten malang dalam rangka observasi rukyatul hilal penentuan awal bulan romadhan didesa kendung salam kec. Donomulyo

tidak ada 300.000,00 2218/IX/2007Drs.KH.Mansyur, surat tugas d SPPD dan MBA

10

Lampiran 6

148 09/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten malang observasi p g dalam rangka g rukyatul hilal penentuan awal bulan romadhan didesa kendung salam kec. Donomulyo total

300.000,00 2219/IX/2007Bambang g Siswanto


221.850.000,00

11

Lampiran 6

Perjalanan Dinas Dalam Daerah bulan November Sekretariat DPRD kab.Malang yang tidak disertai bukti yang lengkap

No

Tanggal

Kegiatan

1 11/02/2007 Belanja perjalanan dinas bagi anggota komisi A DPRD kabupaten Malang dalam rangka pembahasan draft kerjasama masyarakat dengan PTPN XII di wonosari Lawang (10 orang @Rp.300.000) 2 /11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti k i t komisi kegiatan k i iA 3 /11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A

4 11/02/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Maang dalam rangka sosialisasi pelaksanaan pilkades tahap II kec kec. Donomulyo (10 0rang) 5 11/02/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A 6 11/02/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A

Jumlah

No kwitansiatas nama 3.000.000 no bukti : 2916/XI/2007

Keterangan tidak ada surat tugas dan SPPD

150.000 2917/XI/2007 Moch.Yamin


150.000 2918/XI/2007 Agus Pitono Aji

tidak ada surat tugas dan SPPD, kwitansi tidak ada tanda tangan

3.000.000 no bukti : 2919/XI/2007


150.000 2920/XI/2007 Moch.Yamin


150.000 2921/XI/2007 Agus Pitono aji


7 11/09/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka monitoring dan evaluasi persiapan pilkades didesa gubuk klakah kec. Poncokusumo (10 0rang) 8 11/09/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A 9 11/09/2007 Belanja B l j perjalanan j l dinas di staf t f sekretariat k t i t DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A

3.000.000 no bukti : 2922/XI/2007

10 11/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang dalam rangka monitoring dan evaluasi persiapan pilkades di kec. Donomulyo, kec Kalipare kec kec.Kalipare, kec.ampelgading&kec. ampelgading&kec Tirtoduyo (10 0rang) 11 11/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A 12 11/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A

3.000.000 no bukti : 2925/XI/2007


150.000 2923/XI/2007 Moch.Yamin


150.000 150 000 2924/XI/2007 Agus Pitono aji

tidakk ada tid d surat tugas dan SPPD, kwitansi tidak ada tanda tangan


150.000 2926/XI/2007 Moch.Yamin




1

Lampiran 6

13 13/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kab.Malang g dalam rangka g monitoring g dan evaluasi persiapan pilkades di kec. Dau,kec.Karangploso,kec. Lawang dan kec.Pakis (10 0rang) 14 13/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A 15 13/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A 16 11/05/2007 Belanja B l j perjalanan j l dinas di anggota t komisi k i i B DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke kec.Ngantang kesiapan warga dalam mengantisipasi bencana gunung kelud (11 0rang) 17 11/05/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi B 18 11/05/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab Malang dalam rangka kunker ke kec kab.Malang kec. Singosari evaluasi realisasi pembangunan fisik tahun anggaran 2007 (11 0rang) 19 11/05/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D 20 11/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Lawang evaluasi realisasi pembangunan fisik tahun anggaran 2007 (11 0rang) 21 11/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D 22 11/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kab.Malang dalam rangka menerima kunker pansus DPRD Probolinggo di ruang rapat singhasari kabupaten malang 23 6Belanja perjalanan dinas anggota DPRD 7/11/2007 kab.Malang dalam rangka pembahasan rencana program kerja tahun 2008 dinas pendidikan dan kebudayaan (11 0rang) 24 13-14/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD kab.Malang dalam rangka pembahasan rencana program kerja tahun 2008 dinas kesehatan (11 0rang) 25 6-7/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D g 26 13-14/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D 27 30-31/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka kajian tentang perencanaan program kerja dan anggran pemda di hotel gajah mada (10 0rang) 28 30-31/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C

3.000.000 no bukti : 2928/XI/2007


150.000 2929/XI/2007 Moch.Yamin




3.300.000 3 300 000 no bukti b kti : 2931/XI/2007

150.000 2932/XI/2007 Heru Irawan aji 3.300.000 no bukti : 2933/XI/2007

150.000 2934/XI/2007 Sudigdi aziz 3.300.000 no bukti : 2935/XI/2007





150.000 2936/XI/2007 Sudigdi aziz


300.000 no bukti : 2946/XI/2007


6.600.000 no bukti : tidak ada 2775/XI/2007 2775/XI/2007surat tugas Choirul Anan dkk dan SPPD tidak ada 6.600.000 no bukti : surat tugas 2777/XI/2007choirul Anam dkk dan SPPD 300.000 2976/XI/2007 Heru Irawan aji


300.000 2978/XI/2007 Heru Irawan aji


6.000.000 no bukti : 2779/XI/2007

300.000 2980/XI/2007 Sidiq Martanto

tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas d SPPD dan

2

Lampiran 6

29 12-13/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang g dalam rangka g mengkaji g j tindak lanjut j pembangunan jalur lintas barat di hotel gajah mada (11 0rang) 30 12-13/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D 31 08/10/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi D DPRD kab.Malang dalam rangka evaluasi renja DPRD tahun 2007 semester I dihotel grand palace Malang 10-11/8/2007 (11 orang) 32 08/10/2007 Belanja B l j perjalanan j l dinas di staf t f sekretariat k t i t DPRD kab.Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D evaluasi renja DPRD tahun 2007 semester I di hotel grand palace 33 28/9/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti kajian tentang pengelolaan pasar semi modern dikarangploso (10 orang) 34 28/9/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab Malang (notulis) dalam rangka mengikuti kab.Malang kegiatan komisi C di hotel gajah mada 35 tidak ada Belanja perjalanan dinas dalam daerah anggota tanggal DPRD dan staf sekretariat DPRD kab.Malang (11 0rang)

36 tidak ada tanggal


Belanja perjalanan dinas dalam daerah anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD kab.Malang pembahasan raperda terkait PP nomor 41 tentang sususnan organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah (11 0rang) Belanja perjalanan dinas dalam daerah anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD kab.Malang (10 0rang)

38 10/08/2007 Belanja perjalanan dinas kontribusi transportasi Kabag.Umum dalam rangka mengikutipelatihan penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS sekretariat DPRD kabupaten Malang 8-9/11/2007 39 26Belanja perjalanan dinas bagi pimpinan dan 27/11/2007 anggota DPRD kabupaten malang dalam rangka membahas raperda tentang irigasi di hotel grand palace tanggal 26-27 Nov 2007 (22 orang) 40 26Belanja perjalanan dinas bagi pimpinan dan 28/11/2007 anggota DPRD kabupaten malang gg p g dalam rangka g membahas raperda tentang pengelolaan barang milik daerah di hotel grand palace tanggal 26-28 Nov 2007 (23 orang) 41 /9/2007 Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD Kab.Malang dalam rangka menunjang kegiatan kemuspidaan, september 2007

42 /10/2007

Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD Kab.Malang dalam rangka menunjang kegiatan kemuspidaan, oktober 2007

6.600.000 no bukti : tidak ada 2781/XI/2007 surat tugas g hari sasongko dkk dan SPPD 300.000 2982/XI/2007 Sudigdo aziz 6.600.000 2783/XI/2007emy andayanik



300.000 300 000 2984/XI/2007 Sudigdo aziz


6.000.000 no bukti: 2785/XI/2007H.Abdurrohman Dkk 300.000 2986/XI/2007 Sidiq Martanto


surat tugas, SPPD,dan bukti perjalanan tidak ada. 2.500.000 no bukti : surat tugas, 2794/XI/2007SPPD,dan Totok Subijanto bukti dkk perjalanan tidak ada. surat tugas, 2.300.000 no bukti : SPPD,dan 2794/XI/2007Imam surodjo Dkk bukti perjalanan tidak ada. 5.250.000 2832/XI/2007 - Sri tidak ada surat tugas Kusbandiyah 2.500.000 no bukti : 2794/XI/2007Armadji Dkk

dan SPPD

13.200.000 bukti no:2862/XI/2007 H.M Poernomo Anwar dkk 20.700.000 bukti no:2863/XI/2007 Suhadi,SE,MM dkk 3.300.000 2937/XI/2007 H.M Purnomo Anwar

2.100.000 2938/XI/2007 H.M Purnomo Anwar

surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada

surat tugas, SPPD,dan bukti perjalanan tidak ada. surat tugas, SPPD,dan bukti perjalanan tidak ada.

3

Lampiran 6

43 /9/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang g (pengemudi) (p g ) dalam rangka g mengikuti g kegiatan wakil ketua DPRD kabupaten Malang, bagian bulan september 2007

44 /10/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang (pengemudi) dalam rangka mengikuti kegiatan wakil ketua DPRD kabupaten Malang, bagian bulan september 2007

1.100.000 2939/XI/2007 surat tugas, Nanang SPPD,dan g Setyawan y bukti perjalanan tidak ada. 700.000 2940/XI/2007 surat tugas, Nanang Setyawan SPPD,dan bukti perjalanan tidak ada. 121.000.000

4

Lampiran 6

Perjalanan Dinas Dalam Daerah bulan Desember Sekretariat DPRD kab.Malang yang tidak disertai bukti yang lengkap

no

tanggal

kegiatan

1 14/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kabag data dan komumnikasi sekretariat DPRD dalam rangka mengikuti kunjungan kerja komisi A terkait jaring aspirasi masyarakat tentang wacana pemekaran wilayah kecamatan di kantor kec.Kasembon

jumlah

no kwitansi-atas keterangan nama 300.000 3245/XII/2007lembar Armadji KS,SH SPPD tidak lengkap

2 14/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag data d k dokumentasi t i sekretariat k t i t DPRD dalam d l rangka k mengikuti kunjungan kerja komisi A terkait jaring aspirasi masyarakat tentang wacana pemekaran wilayah kecamatan di kantor kec.Kasembon

300.000 3246/XII/2007Supriono S i

lembar SPPD tidak tid k lengkap

3 12/10/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag data dokumentasi sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan monitoring buletin suara DPRD Kab. Malang edisi 10/11 di ke. Tajinan 4 12/10/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag hubungan lembaga sekretariat DPRD dalam rangka melaksanakan monitoring buletin suara DPRD Kab. Malang edisi 10/11 di ke. Tajinan 5 12/03/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag Umum lembaga sekretariat DPRD dalam rangka koordinasi dan mengikuti kegiatan komisi A terkait dengan jaring aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalur lintas barat (jalibar) di kec. Ngajum

250.000 3246/XII/2007Supriono

lembar SPPD tidak lengkap

250 000 3247/XII/2007 250.000 3247/XII/2007Khairil Anwar


250.000 3248/XII/2007Sri Kusbandiyah

SPPD tidak ada

6 14/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag Umum lembaga sekretariat DPRD dalam rangka koordinasi dan mengikuti kegiatan komisi A terkait dengan jaring aspirasi masyarakat mengenai wacana pemekaran wilayah di kec. Ngantang


SPPD tidak ada

7 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag Umum lembaga sekretariat DPRD dalam rangka koordinasi dan mengikuti kegiatan komisi C terkait dengan realisasi pendapatan anggaran tahun 2007 ke balai pengujian kendaraan bermotor dan terminal talangagung 8 19/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag Umum lembaga sekretariat DPRD dalam rangka koordinasi dan mengikuti kegiatan komisi A terkait peninjauan ke pabrik susu Greenfieds 9 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag Umum lembaga sekretariat DPRD dalam rangka g menyiapkan y p sarana dan prasarana serta mengikuti kegiatan kajian komisi C terkait manajemen pengelolaan objek wisata Wendit dihotel grand palace


SPPD tidak ada


SPPD tidak ada

250.000 3248/XII/2007Sri Kusbandiyah y

SPPD tidak ada

10 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag Umum lembaga sekretariat DPRD dalam rangka mengikuti rapat kerja komisi A terkait dengan pembahasan penyelesaian pembebasan tanah pembangunan jalur lintas barat 11 12/07/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag tata usaha lembaga sekretariat DPRD dalam rangka mengikuti kunjungan kerja komisi A terkait PT. sido bangun terkait dengan perijinan usaha


SPPD tidak ada

250.000 3249/XII/2007Drs Agung Sukarno

SPPD tidak ada

1

Lampiran 6

12 15/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag tata usaha lembaga g sekretariat DPRD dalam rangka g mengikuti kunjungan kerja komisi A ke desa Gedok kec. Turen terkait degan evaluasi pelaksanaan pilkades dan pelayanan publik 13 17/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag tata usaha lembaga sekretariat DPRD dalam rangka mengikuti kunjungan kerja komisi C kec.singosari terkait dengan relisasi pendapatan tahun anggaran 2007 14 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag tata usaha l b lembaga sekretariat k t i t DPRD dalam d l rangka k mengikuti kunjungan kerja komisi A peninjauan kepabrik minuman keras di kec. Wagir 15 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag tata usaha lembaga sekretariat DPRD dalam rangka mengikuti kunjungan kerja komisi A terkait dengan pembahasan penyelesaian pembebasan tanah pembangunan jalur lintas barat dipendopo kab.Malang 16 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag tata usaha lembaga sekretariat DPRD dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana serta kegiatan kajian komisi C terkait dengan manajemen pengelolaan objek wisata wendit dihotel grand palace 17 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag rumah tangga dan perlengkapan lembaga sekretariat DPRD dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana serta kegiatan kajian komisi C terkait dengan manajemen pengelolaan objek wisata wendit dihotel grand palace 18 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD dalam rangka koordonasi dan mengikuti rapat kerja komisi A terkait dengan pembahasan tanah pembangunan jalur lintas barat 19 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD dalam rangka koordonasi ke pasar lawang kunker komisi A terkait dengan realisasi pendapatan TA 2007 20 16/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD dalam rangka koordonasi ke desa Ringin Kembar kec. Sumbermanjing Wetan kunker komisi A terkait dengan peninjauan lokasi mengenai permohonan tanah garapan g p masyarakat y 21 15/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD dalam rangka koordonasi ke desa Gedok turen kunker komisi A terkait dengan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik 22 15/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD dalam rangka koordonasi ke kec.ngajum kunker komisi A terkait dengan jaring aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalur lintas barat

250.000 3249/XII/2007Drs Agung g g Sukarno

SPPD tidak ada


SPPD tidak ada

250.000 3249/XII/2007Drs A Agung D Sukarno

SPPD tidak ada d


SPPD tidak ada

250 000 3249/XII/2007 250.000 3249/XII/2007Drs Agung Sukarno

SPPD tidak ada

250.000 3250/XII/2007Rini Puji astuti

SPPD tidak ada


SPPD tidak ada


SPPD tidak ada


SPPD tidak ada


SPPD tidak ada


SPPD tidak ada

2

Lampiran 6

23 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas Kasubag perundang uandangan g sekretariat DPRD dalam rangka g mengikuti kajian komisi C manajemen pengelolaan obyek wisata wendit 24 29/11/2007 Belanja perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti pelatihan penguatan masyarakat dalam keterlibatan penanggulangan HIV aids di hotel palem Batu (2930/11/2007) 25 29/11/2007 Belanja perjalanan dinas ketua komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan seminar i dan d bursa b teknologi t k l i pemanfaatan f t hasil h il litbang Iptek Batan dipendopo kab. Malang 26 14/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri seminar nasional di gedung pasca sarjana UIN Malang 27 15/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri seminar nasional di gedung pasca sarjana UIN Malang 28 28/11/2007 Belanja perjalanan dinas ketua DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri undangan DPRD prop prop. Jawa timur perihal penandatangan kesepakatan bersama disurabaya (28-29/11/2007)

250.000 3253/XII/2007Nyoto Wasono y

SPPD tidak ada

600.000 3254/XII/2007Ary wahyu Astuti

surat tugas dan SPPD tidak ada

300.000 3259/XII/2007Choirul Anam

surat tugas dan SPPD tid tidakk ada d

29 28/11/2007 Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri undangan DPRD prop. Jawa timur perihal penandatangan kesepakatan bersama disurabaya (28-29/11/2007)

800.000 3265/XII/2007Drs.HM.Sanusi, MM


30 28/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan wakil ketua DPRD disurabaya (28-29 nopember 2007)

200 000 3266/XII/2007200.000 Ahmad lutfi


31 12/04/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker pansus DPRD kab. Bogor di Pemkab.malang 32 17/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri undangan dari Diknas 33 19/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri diskusi kelompok tentang pelaksanaan program askeskin di hotel Marriot surabaya 34 30/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri seminar inisiasi dini dan kode etik aturan inter tentang penyebaran susu formula sebagai pengganti asi

300.000 3267/XII/2007bambang siswanto 300.000 3268/XII/2007Nur Hidayatul Choir 450.000 3269/XII/2007Nur Hidayatul Choir

surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada

300.000 3270/XII/2007Hikmah B


35 30/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri seminar inisiasi dini dan kode etik aturan inter tentang penyebaran susu formula sebagai pengganti asi

300.000 3271/XII/2007Siti Mahmudah


36 30/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri seminar inisiasi dini dan kode etik aturan inter tentang penyebaran susu formula sebagai pengganti asi dipendopo pemkab malang 37 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan kemuspidaan bagian bulan nopember 2007

300.000 3273/XII/2007Ari Wahyu Astuti


300.000 3261/XII/2007Drs.H.M Mansyur MBA 300.000 3262/XII/2007Eko Budi prasetyo

surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada 800.000 3264/XII/2007surat tugas Suhadi SH Suhadi, SH, MAP dan SPPD tidak ada

2.100.000 3274/XII/2007HM.Purnomo Anwar


3

Lampiran 6

38 28/12/2007 Belanja perjalanan staf sekretariat DPRD Kab.Malang kegiatan wakil g dalam rangka g mengikuti g g ketua DPRDbulan nopember 39 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri sarasehan pendidikan inklusi di Aula SBI negeri pembina lawang 40 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri sarasehan pendidikan inklusi di Aula SBI negeri pembina lawang 41 27/12/2007 Belanja B l j perjalanan j l dinas di anggota t DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri sarasehan pendidikan inklusi di Aula SBI negeri pembina lawang 42 29/11/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD Kab.Malang dalam rangka menghadiri sarasehan pendidikan inklusi di Aula SBI negeri pembina lawang 43 29/11/2007 Belanja perjalanan dinas gabungan komisi A,B,C dan D DPRD Kab Kab.Malang Malang dalam rangka kunjungan kerja ke kec. Bantur dan Pagak meninjau pelaksanaan program JPES tahun 2007 (8 orang) 44 12/03/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunjungan kerja ke kec.Ngajum meninjau pembangunan jalur lintas darat (7orang) 45 12/03/2007 Belanja perjalanan dinas anggota staf sekretariat DPRD Kab Kab.Malang Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab. Malang 46 12/07/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke PT. Sido bangun kec. Singosari meninjau perijinan usaha (7 orang) 47 12/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang 48 12/09/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Ngajum meninjau pembangunan jalur lintas barat (7orang)

700.000 3275/XII/2007surat tugas Nanang dan SPPD g setyawan y tidak ada surat tugas 300.000 3294/XII/2007dan SPPD Nur hidayatul tidak ada Choir 300.000 3295/XII/2007Hikmah bafaqih

300.000 suratt tugas 300 000 3296/XII/20073296/XII/2007 t Eko Budi prasetyo dan SPPD tidak ada 300.000 3296/XII/2007surat tugas Eko Budi prasetyo dan SPPD tidak ada 2.400.000 no bukti :3297/XII/2007


2.100.000 no bukti :3298/XII/2007


150.000 3299/XII/2007 Moch Yamin Moch.Yamin

surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas 2.100.000 no bukti:3301/XII/200 dan SPPD tidak ada 7 150.000 3302/XII/2007 Moch. Yamin

surat tugas dan SPPD tidak ada 2.100.000 no surat tugas bukti:3304/XII/200 dan SPPD 7 tidak ada

49 12/09/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi Pansus Irigasi DPRD di hotel grand palace

300.000 3305/XII/2007 moch.Yamin

50 12/09/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang kegiatan g dalam rangka g mengikuti g g komisi A DPRD kab.Malang 51 14/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Ngantang meninjau pemekaran wilayah (7 orang)

150.000 3306/XII/2007 Agus Ajij g pitono p

52 14/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang 53 15/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Turen meninjau pelaksanaan pilkades dan pelayanan publik (7 orang)



surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas 2.100.000 no bukti:3307/XII/200 dan SPPD tidak ada 7 150.000 3308/XII/2007 Agus pitono Aji

surat tugas dan SPPD tidak ada 2.100.000 no surat tugas bukti:3310/XII/200 dan SPPD 7 tidak ada

4

Lampiran 6

54 15/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang kegiatan g dalam rangka g mengikuti g g komisi A DPRD kab.Malang 55 15/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang 56 16/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Sumbermanjing Wetan meninjau lokasi tanah garapan masyarakat desa ringin kembar(7 orang) 57 16/12/2007 Belanja B l j perjalanan j l dinas di staf t f sekretariat k t i t DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang 58 16/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang 59 19/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Ngajum meninjau pabrik susu greendfields (7 orang) 60 19/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang 61 19/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang 62 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD kabupaten Malang menghadiri evaluasi dengar pendapat bagi lembaga penyiaran radio dan TV di hotel sahid Surabaya 63 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kabupaten Malang menghadiri evaluasi dengar pendapat bagi lembaga penyiaran radio dan TV di hotel sahid Surabaya 64 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang (pengemudi) dalam rangka mengikuti kegiatan wakil ketua 65 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka kunker ke kec. Wagir meninjau pabrik minuman keras(7 orang) 66 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang 67 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi A DPRD kab.Malang g 68 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD kabupaten Malang menghadiri rapat koordinasi satuan pelaksana penanggulangan bencana alam dipendopo kec. Sumbermanjing Wetan 69 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD kabupaten Malang menghadiri rapat koordinasi satuan pelaksana penanggulangan bencana alam dipendopo kec. Sumbermanjing Wetan 70 26/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kabupaten Malang peninjauan lokasi bencana alamdan tanah longsor di desa Sitiarjo di kec. Sumbermanjing Wetan

150.000 3311/XII/2007 Agus pitono Ajij g p

surat tugas dan SPPD tidak ada 150.000 3312/XII/2007 surat tugas Moch. yamin dan SPPD tidak ada surat tugas 2.100.000 no bukti:3313/XII/200 dan SPPD tidak ada 7

150.000 150 000 3314/XII/2007 Agus pitono Aji

suratt tugas t dan SPPD tidak ada 150.000 3315/XII/2007 surat tugas Moch. yamin dan SPPD tidak ada surat tugas 2.100.000 no bukti:3316/XII/200 dan SPPD tidak ada 7 150.000 3317/XII/2007 Agus pitono Aji 150.000 3318/XII/2007 Moch. yamin 800.000 3319/XII/2007 Drs.HM sanusi

300.000 3320/XII/2007 Sutiman S.AP

surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada

200.000 3321/XII/2007 Ahcmad Lutfi

surat tugas dan SPPD tidak ada 2.100.000 no surat tugas bukti:3322/XII/200 dan SPPD 7 tidak ada 150.000 3323/XII/2007 Agus pitono Aji 150.000 3324/XII/2007 Moch.Yamin 300.000 3325/XII/2007 Drs.HM sanusi

surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada

300.000 3329/XII/2007 H.M nurwahid


300.000 3326/XII/2007 Samsul hadi


5

Lampiran 6

71 26/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi A DPRD kabupaten Malang lokasi bencana p g peninjauan p j alamdan tanah longsor di desa Sitiarjo di kec. Sumbermanjing Wetan 72 26/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang peninjauan lokasi bencana alamdan tanah longsor di desa Sitiarjo di kec. Sumbermanjing Wetan 73 26/12/2007 Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD kabupaten Malang peninjauan lokasi bencana alamdan tanah longsor di desa Sitiarjo di kec. S b Sumbermanjing ji Wetan W t 74 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kabupaten Malang menghadiri rapat koordinasi satuan pelaksana penanggulangan bencana alam dipendopo kec. Sumbermanjing Wetan

300.000 3327/XII/2007 Suaeb Hadi


300.000 3328/XII/2007 Bambang Siswanto


300.000 3330/XII/2007 H.M Sanusi


300.000 3331/XII/2007 Abdul rahman


75 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka peninjauan dan evaluasi penanganan bencana alam di kec. Sumbermanjing Wetan 76 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka menghadiri rapat koordinasi satuan pelaksana penanggulangan bencana alam dipendopo kec. Sumbermanjing Wetan 77 31/12/2007 Belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka evaluasi penanganan bencana alam di kec. Sumbermanjing Wetan 78 31/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka peninjauan dan evaluasi penanganan bencana alam di kec. Sumbermanjing Wetan 79 31/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kabupaten Malang dalam rangka peninjauan dan evaluasi penanganan bencana alam di kec. Sumbermanjing Wetan 80 01/05/2007 biaya perjalanan dinas dalam daerah bulan april s.d mei

300.000 3332/XII/2007 bambang siswanto


300.000 3333/XII/2007 Bambang Siswanto


300.000 3334/XII/2007 H.MSanusi


300.000 3335/XII/2007 Bambang siswanto


300.000 3336/XII/2007 Abdul Rahman


6.000.000 3337/XII/2007 Dina Novarina


81 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka Kunker anggota DPD-RI di daerah pemillihan di ruang rapat singhasari 82 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka Kunker anggota DPD-RI di daerah pemillihan di ruang p g rapat p singhasari 83 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka Kunker anggota DPD-RI di daerah pemillihan di ruang rapat singhasari 84 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka Kunker anggota DPD-RI di daerah pemillihan di ruang rapat singhasari 85 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka Kunker anggota DPD-RI di daerah pemillihan di ruang rapat singhasari

300.000 3338/XII/2007 H.Mansyur

300.000 3338/XII/2007 Siti mahmudah


300.000 3338/XII/2007 Imron rosyadi Syarif


300.000 3338/XII/2007 Hikmah bafaqih


300.000 3338/XII/2007 bambang Siswanto


6

Lampiran 6

86 01/08/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kabupaten Malang p g dalam rangka g mengikuti g kegiatan ketua DPRD tanggal 9 s.d 12/01/2007 87 01/01/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD kabupaten Malang

1.250.000 3339/XII/2007 sutiman

88 01/01/2007 Belanja perjalanan dinas anggota DPRD kabupaten Malang 89 01/12/2007 bensin kegiatan komisi A dan kegiatan pansus gabungan komisi

1.200.000 3341/XII/2007 Bambang siswanto 500.000 no bukti : 3342/XII/2007


Belanja perjalanan wakil ketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka menghadiri kegiatan kemuspidaan bagian bulan september 2007

2.400.000 3343/XII/2007 H.M Sanusi


Belanja perjalanan wakil ketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka menghadiri kegiatan kemuspidaan bagian bulan Oktober 2007

2.100.000 3344/XII/2007 H.M Sanusi



Belanja perjalanan wakil ketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka menghadiri kegiatan kemuspidaan bagian bulan November 2007

1 500 000 3345/XII/2007 1.500.000 H.M Sanusi



Belanja perjalanan wakil ketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka menghadiri kegiatan kemuspidaan bagian bulan Desember 2007

2.400.000 3346/XII/2007 H.M Sanusi



Belanja perjalanan wakil ketua DPRD kabupaten Malang dalam rangka menghadiri kegiatan kemuspidaan bagian bulan Desember 2007

3.000.000 3347/XII/2007 H M Sanusi H.M


1.200.000 3340/XII/2007 Choirul Anam

surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tid k ada tidak d surat tugas dan SPPD tidak ada

95 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kabupaten Malang dalam rangka mengikuti kegiatan kemuspidaan waket DPRD bagian bulan desember 96 28/12/2007 belanja kegiatan kunjungan kerja komisi B DPRD kabupaten Malang

1.000.000 3348/XII/2007 surat tugas Nanang Setyawan dan SPPD tidak ada


1.200.000 3351/XII/2007 Sutiman

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kabupaten Malang dalam rangka mengikuti kegiatan kemuspidaan ketua DPRD bagian bulan oktober 2007 98 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kabupaten Malang dalam rangka mengikuti kegiatan kemuspidaan ketua DPRD bagian bulan september 2007 99 tidak ada Belanja dinas staf sekretariat DPRD j perjalanan p j tanggal kabupaten Malang dalam rangka mengikuti kegiatan kemuspidaan ketua DPRD bagian bulan Nopember 2007 100 23/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi B DPRD kabupaten Malang dalam rangka menghadiri Undangan di pemkab. Malang 101 tidak ada Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD tanggal (pengemudi) kabupaten Malang dalam rangka mendampingi Wakil Ketua Monitoring Pilkades di kab. Malang

700.000 3349/XII/2007 Heru Irawan Aji


1.350.000 3350/XII/2007 Sutiman


1.500.000 3352/XII/2007 Sutiman

surat tugas g dan SPPD tidak ada

600.000 3355/XII/2007 bambang Siswant0 200.000 3356/XII/2007 Nanang Setyawan


7

Lampiran 6

102 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang kajian tentang g dalam rangka g mengikuti g j g manajemen pengelolaan proyek objek wisata Wendit di hotel Grand Palace 28-29/12/2007 (10 0rang) 103 28/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mendampingi kegiatan komisi C 28-29/12/2007 104 10/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mendampingi kegiatan komisi A Workshop gabungan b komisi k i i 10-11/10/2007 10 11/10/2007 105 10/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mendampingi kegiatan komisi A Workshop gabungan komisi 10-11/10/2007 106 10/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mendampingi kegiatan komisi A Workshop gabungan komisi 10-11/10/2007 107 10/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mendampingi kegiatan komisi A Workshop gabungan komisi 10-11/10/2007 108 10/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mendampingi kegiatan komisi A Workshop gabungan komisi 10-11/10/2007 109 17/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab Malang dalam rangka kunker ke pasar kab.Malang singosari meninjau realisasi pendapatan tahun anggaran 2007 (10 0rang) 110 17/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C 111 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke balai pengujian kendaraan bermotor meninjau realisasi pendapatan tahun 2007 (10 0rang) 112 18/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi C 113 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas anggota komisi C DPRD kab.Malang dalam rangka kunker ke pasar lawang meninjau realisasi pendapatan tahun 2007 (10 0rang) 114 27/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD Malang ((notulis)) kabupaten p g dalam rangka g mengikuti kegiatan komisi C 115 11/05/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D 116 11/07/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD (notulis) kabupaten Malang dalam rangka mengikuti kegiatan komisi D 117 tidak ada Belanja perjalanan dinas dalam rangka tanggal pemantauan pemilihan kepala desa di kabupaten Malang tahun 2007

6.000.000 no bukti : 3357/XII/2007

300.000 3358/XII/2007 Sidiq Martanto 300.000 3359/XII/2007 Moch.Yamin



300.000 3360/XII/2007 Agus Pitono Aji


300.000 3361/XII/2007 Heru Irawan Aji


300 000 3362/XII/2007 300.000 Sidiq maryanto


300.000 3363/XII/2007 Sidigdo Aziz


3.000.000 no bukti : 3364/XII/2007

150.000 3365/XII/2007 Sidiq maryanto 3.000.000 no bukti : 3366/XII/2007

150.000 3367/XII/2007 Sidiq maryanto 3.000.000 no bukti : 3368/XII/2007

150.000 3369/XII/2007 Sidiq q maryanto y 150.000 3371/XII/2007 Sudigdo Aziz 150.000 3373/XII/2007 Sudigdo Aziz 600.000 3374/XII/2007 Imam Soerodjo

tidak ada surat tugas dan SPPD surat tugas dan SPPD tidak ada tidak ada surat tugas dan SPPD surat tugas dan SPPD tidak ada tidak ada surat tugas dan SPPD surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada

8

Lampiran 6

118 28/03/2007 Belanja perjalanan dinas sekretaris DPRD kab.malang g dalam rangka g konsultasi ke pusdikalat p regional DDN di Jogjakarta tanggal 23-25/03/2007

1.400.000 3375/XII/2007 Imam Soerodjo j


119 23/03/2007 Belanja perjalanan dinas kabag data dan komunikasi sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka konsultasi ke pusdikalat regional DDN di Jogjakarta tanggal 23-25/03/2007 120 23/03/2007 Belanja perjalanan dinas kabag rapat dan risalah sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka konsultasi ke pusdikalat regional DDN di Jogjakarta t tanggal l 23-25/03/2007 23 25/03/2007 121 23/03/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka konsultasi ke pusdikalat regional DDN di Jogjakarta tanggal 23-25/03/2007

1.000.000 3376/XII/2007 Armadji KS


1.000.000 3377/XII/2007 Dicky Avianto


700.000 3378/XII/2007 Saguh Kristijowodi


400.000 3400/XII/2007 puji Rahayu


300 000 3401/XII/2007 300.000 Sugiarti


1.350.000 3402/XII/2007 Nyoto Wasono


200.000 3404/XII/2007 Nyoto Wasono


500.000 3405/XII/2007 Puji Rahayu


300.000 3406/XII/2007 Nur Chamidah

surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas dan SPPD tidak ada surat tugas g dan SPPD tidak ada

122 29/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf kasubag anggaran sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan komputer di pemkab Malang 123 29/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf kasubag anggaran sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan komputer di pemkab Malang 124 27/11/2007 Belanja perjalanan dinas dan bantuan transportasi kasubang perundang-undangan sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti bintek penyusunan Raperda dan Implikasi kemasyarakatannya tanggal 27-30/11/2007 125 29/12/2007 Belanja perjalanan dinas kasubag pembayaran sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti pelatihan Pengelolaan keuangan Daerah di Grand Palace 126 29/12/2007 Belanja perjalanan dinas kasubag pembayaran sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti pelatihan Pengelolaan keuangan Daerah di Grand Palace 127 29/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti pelatihan Pengelolaan keuangan Daerah di Grand Palace 128 29/12/2007 Belanja perjalanan dinas kasubag anggaran sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti sosialisasiPP 13 tahun 2007 129 29/12/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti sosialisasi PP 13 tahun 2007 130 29/12/2007 Belanja dinas kasubag j perjalanan p j g pembayaran p y sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti sosialisasi beban kerja dipendopo kab. Malang 131 17/12/2007 Belanja perjalanan dinas kasubag pembayaran sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti sosialisasi sistem Administrasi modern 132 17/12/2007 Belanja perjalanan dinas kasubag pembayaran sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti sosialisasi sistem Administrasi modern pelaanan pajak pratama dikepanjen

500.000 3407/XII/2007 Puji Rahayu 600.000 3408/XII/2007 Sugiarti 200.000 3410/XII/2007 Sriati

150.000 3411/XII/2007 Sriati


150.000 3412/XII/2007 Sriati


9

Lampiran 6

133 15/05/2007 Belanja perjalanan dinas, transportasi dan penginapan p g p kabag g raris sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka study banding ke sekretariat DPRD kab.pasuruan mengenai proses terbentuknya Perda 134 15/05/2007 Belanja perjalanan dinas, transportasi dan penginapan kasubag TU sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka study banding ke sekretariat DPRD kab.pasuruan mengenai proses terbentuknya Perda 135 15/05/2007 Belanja perjalanan dinas, transportasi dan penginapan i staf t f sekretariat k t i t DPRD kab.malang k b l dalam rangka study banding ke sekretariat DPRD kab.pasuruan mengenai proses terbentuknya Perda 136 26/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti kegiatan Pansus Irigasi DPRD di Hotel Grand Palace 2627/11/2007 137 11/09/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab malang dalam rangka mengikuti kegiatan kab.malang Pansus Irigasi DPRD di Hotel Grand Palace 910/11/2007 138 26/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti kegiatan Pansus Irigasi DPRD di Hotel Grand Palace 2627/10/2007 139 26/10/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti kegiatan Pansus Irigasi DPRD di Hotel Grand Palace 2627/10/2007 140 11/09/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti kegiatan Pansus Irigasi DPRD di Hotel Grand Palace 910/11/2007 141 26/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti kegiatan Pansus Irigasi DPRD di Hotel Grand Palace 2626/11/2007

1.150.000 3438/XII/2007 Dickyy Avianto


1.150.000 3439/XII/2007 Agung Sukarno


142 11/09/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti kegiatan Pansus pengelolaan barang daerah DPRD dihotel gajah mada

150.000 3450/XII/2007 Agus pitono aji

143 24/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang dalam rangka mengikuti kegiatan Pansus pengelolaan barang daerah DPRD dihotel grand palace tanggal 24-25/11/2007

300.000 3451/XII/2007 Agus pitono aji

400.000 3440/XII/2007 surat tugas Siswo mujito didik Si jit dan d SPPD tidak ada

300.000 3444/XII/2007 Mohc.Yamin


300.000 3445/XII/2007 Mohc Yamin Mohc.Yamin


300.000 3446/XII/2007 Mohc.Yamin


300.000 3447/XII/2007 Sudigdo Aziz





surat tugas dan SPPD tidak ada,kwitansi tidak ditandatang ani surat tugas dan SPPD tidak ada,kwitansi tidak ditandatang g ani surat tugas dan SPPD tidak ada,kwitansi tidak ditandatang ani

10

Lampiran 6

144 27/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang kegiatan g dalam rangka g mengikuti g g Pansus pengelolaan barang daerah DPRD dihotel gajah mada

150.000 3452/XII/2007 Agus pitono ajij g p

145 /11/2007

300.000 3453/XII/2007 heru irawan aji

146 /11/2007

147 /11/2007

Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan Komisi B diHotel Grand Palace,910/11/2007 Belanja B l j perjalanan j l dinas di staf t f sekretariat k t i t DPRD kab.malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan Komisi B diHotel Grand Palace,2627/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.malang (notulis) dalam rangka mengikuti kegiatan Komisi C diHotel Gjah Mada,9-10/11/2007

148 24/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab Malang dalam rangka mengikuti kegiatan kab.Malang pansus pengelolaan barang daerah DPRD diHotel Grand palace,24-26/11/2007 149 27/11/2007 Belanja perjalanan dinas staf sekretariat DPRD kab.Malang dalam rangka mengikuti kegiatan pansus pengelolaan barang daerah DPRD diHotel Grand palace,27/11/2007

surat tugas dan SPPD tidak ada,kwitansi tidak ditandatang ani surat tugas dan SPPD tidak ada

300.000 300 000 3454/XII/2007 heru irawan aji

suratt tugas t dan SPPD tidak ada

300.000 3455/XII/2007 Sidiq Martanto






104.400.000

11

Lampiran 7

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sekretariat DPRD yang tidak disertai bukti yang lengkap No

Tanggal

Kegiatan

maret 1 02/06/2007 biaya akomodasi pimpinan dan anggota DPRD kab.Malang dalam rangka konsultasi ke depdagri jakarta 6-8/2/2007 (22 0rang) 2 02/06/2007 biaya akomodasi pejabat dan staf sekretariat DPRD dalamrangka mendampingi pansus ke depdagri jakarta 6-8/2/2007 (3 orang)

Jumlah

No kwitansi-atas nama

Keterangan

126.500.000 457/III/2007 - Puji rahayu

bukti perjalanan tidak ada

17.250.000 468/III/2007 - puji rahayu

surat tugas, SPPD,dan bukti perjalanan tidak ada.

88.400.000 458/III/2007 - Puji rahayu


20.400.000 469/III/2007 - puji rahayu


belanja perjalanan dinas dan akomodasi bagi wakil ketua DPRD Kabupaten malang dalam rangka konsultasipenyiapan penyusunan dan perubahan anggaran DPA-SKPD sekretariat DPRD dengan depdagri dijogjakarta 15-18/03/07 belanja perjalanan dinas dan akomodasi bagi wakil ketua DPRD Kabupaten malang dalam rangka konsultasipenyiapan penyusunan dan perubahan anggaran DPA-SKPD sekretariat DPRD dengan depdagri dijogjakarta 15-18/03/07 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan penginapan bagi sekretaris DPRD Kabupaten malang dalam rangka konsultasipenyiapan penyusunan dan perubahan anggaran DPA-SKPD sekretariat DPRD dengan depdagri dijogjakarta 15-18/03/07

3.800.000 459/III/2007 - HM sanusi


3.800.000 460/III/2007 - HM purnomo Anwar


2.000.000 463/III/2007 Imam Soerodjo


8 15/3/2007

belanja perjalanan dinas,akomodasi dan penginapan bagi kabang dadok DPRD Kabupaten malang dalam rangka konsultasipenyiapan penyusunan dan perubahan anggaran DPA-SKPD sekretariat DPRD dengan depdagri dijogjakarta 15-18/03/07

1.850.000 464/III/2007 Armaji


9 15/3/2007

belanja perjalanan dinas,akomodasi dan penginapan bagi kabang raris DPRD Kabupaten malang dalam rangka konsultasipenyiapan penyusunan dan perubahan anggaran DPA-SKPD sekretariat DPRD dengan depdagri dijogjakarta 15-18/03/07

1.750.000 465/III/2007 -Dicky surat tugas, SPPD,dan Avianto bukti perjalanan tidak ada.

10 15/3/2007

belanja perjalanan dinas,akomodasi dan penginapan bagi staf sekretariat DPRD Kabupaten malang dalam rangka konsultasipenyiapan penyusunan dan perubahan anggaran DPA-SKPD sekretariat DPRD dengan depdagri dijogjakarta 15-18/03/07

1.650.000 466/III/2007 surat tugas, SPPD,dan Saguh Kristijowadi bukti perjalanan tidak ada.

11 15/3/2007

belanja perjalanan dinas,akomodasi dan penginapan bagi staf sekretariat DPRD Kabupaten malang dalam rangka mengikuti kegiatan wakil ketua DPRD kab.malang ke jogjakarta 15-18/03/07

750.000 467/III/2007 surat tugas, SPPD,dan Nanang setyawan bukti perjalanan tidak ada.

3 02/11/2007 biaya akomodasi pimpinan dan anggota DPRD kab.Malang dalam rangka konsultasi ke dephub jakarta 11-13/2/2007 (13 0rang) 4 02/11/2007 biaya akomodasi pejabat dan staf sekretariat DPRD dalamrangka mendampingi pansus ke dephub jakarta 11-13/2/2007 (3 orang) 5 15/3/2007

6 15/3/2007

7 18/3/2007

1

Lampiran 7

Total Maret 268.150.000 juni 4.250.000 1457/VI/2007 12 15/6/2007 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi H.Sanusi bagi wakil ketua DPRD Kabupaten malang ke jakarta tanggal 15 s.d 17 juni 2007 dalam rangka pendalaman permendagri no 21 tahun 2007 dengan tenaga ahli dari depdagri 4.250.000 1458/VI/2007 13 15/6/2007 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi H.M purnomo bagi wakil ketua DPRD Kabupaten malang ke jakarta Anwar tanggal 15 s.d 17 juni 2007 dalam rangka pendalaman permendagri no 21 tahun 2007 dengan tenaga ahli dari depdagri 4.250.000 1459/VI/2007 14 15/6/2007 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi Imam Soerodjo bagi sekretaris DPRD Kabupaten malang ke jakarta tanggal 15 s.d 17 juni 2007 dalam rangka pendalaman permendagri no 21 tahun 2007 dengan tenaga ahli dari depdagri 3.950.000 1460/VI/2007 15 15/6/2007 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi Anny Prihantari bagi kabag keuangan DPRD Kabupaten malang ke jakarta tanggal 15 s.d 17 juni 2007 dalam rangka pendalaman permendagri no 21 tahun 2007 dengan tenaga ahli dari depdagri 3.100.000 1461/VI/2007 16 15/6/2007 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi Sugiarti bagi staf sekretariat DPRD Kabupaten malang ke jakarta tanggal 15 s.d 17 juni 2007 dalam rangka pendalaman permendagri no 21 tahun 2007 dengan tenaga ahli dari depdagri 3.100.000 1462/VI/2007 17 15/6/2007 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi Sutiman bagi staf sekretariat DPRD Kabupaten malang ke jakarta tanggal 15 s.d 17 juni 2007 dalam rangka pendalaman permendagri no 21 tahun 2007 dengan tenaga ahli dari depdagri Total Juni 22.900.000 september 800.000 2208/IX/200718 08/04/2007 belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD Drs.HM.Sanusi,M kab.Malang dalam rangka menghadiri upacara M pengambilan sumpah,pelantikan dan serah terima jabatan ketua pengadilan negeri kepanjen di kantor pengadilan negeri jawa timur 800.000 2211/IX/200719 09/04/2007 belanja perjalanan dinas wakil ketua DPRD Drs.HM.Sanusi,M kab.Malang dalam rangka menghadiri acara M penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara pemrop jatim di surabaya 20 18/9/2007

belanja akomodasi eksekutif pemerintahan kabupaten malang dalam rangka mendampingi pansus pengelola barang milik daerah DPRD kabupaten Malang konsultasi ke dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri tanggal 18 s/d 21 sept 2007

20.001.000 tidak ada no Dra.Anny Prihantari

Total September 21.601.000 november 138.060.000 bukti 21 29belanja perjalanan dinas bagi pimpinan dan komisi D no:2812/XI/2007 31/10/2007 DPRD kabupaten malang dalam rangka konsultasi ke mentri negara perumahan rakyat di jakarta tanggal 2931 okt 2007 (18 orang)











2

Lampiran 7

22 29belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 31/10/2007 bagi anggota komisi D DPRD kabupaten malang dalam rangka konsultasi ke mentri negara perumahan rakyat di jakarta tanggal 29-31 okt 2007

7.670.000 2813/XI/2007 Suaeb hadi


23 29belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 31/10/2007 bagi Plt sekretaris DPRD kabupaten malang dalam rangka konsultasi ke mentri negara perumahan rakyat di jakarta tanggal 29-31 okt 2007 24 29belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 31/10/2007 bagi kabag data dan dokumentasi DPRD kabupaten malang dalam rangka konsultasi ke mentri negara perumahan rakyat di jakarta tanggal 29-31 okt 2007

7.670.000 2814/XI/2007 Anny Prihantary


7.670.000 2815/XI/2007 Armadji KS


25 29belanja perjalanan dinas bagi sataf sekretariat DPRD 31/10/2007 kabupaten malang dalam rangka konsultasi ke mentri negara perumahan rakyat di jakarta tanggal 29-31 okt 2007 26 29belanja perjalanan dinas bagi sataf sekretariat DPRD 31/10/2007 kabupaten malang dalam rangka konsultasi ke mentri negara perumahan rakyat di jakarta tanggal 29-31 okt 2007 27 29belanja perjalanan dinas bagi sataf sekretariat DPRD 31/10/2007 kabupaten malang dalam rangka konsultasi ke mentri negara perumahan rakyat di jakarta tanggal 29-31 okt 2007

7.370.000 2816/XI/2007 Sutiman


7.370.000 2817/XI/2007 Saguh kristijowohadi


7.070.000 2818/XI/2007 Sudigdo Aziz


28 18belanja perjalanan dinas bagi anggota pansus II DPRD 194.741.000 bukti no:2879/XI/2007 21/11/2007 kabupaten malang dalam rangka konsultasi ke dirjen bina administrasi Keuangan daerah depdagri di jakarta tanggal 18-11 Nov 2007 (23 orang)


29 18belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 21/11/2007 bagi Plt sekretaris DPRD kabupaten malang dalam rangka mendampingi anggota pansus II DPRD kab. malang ke dirjen bina administrasi keuangan depdagri di jakarta tanggal 18-21 oNov 2007

8.467.000 2880/XI/2007 Anny Prihantary


30 18belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 21/11/2007 bagi ajudan ketua DPRD kabupaten malang dalam rangka mendampingi anggota pansus II DPRD kab. malang ke dirjen bina administrasi keuangan depdagri di jakarta tanggal 18-21 oNov 2007

8.067.000 2881/XI/2007 Sutiman


31 18belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 21/11/2007 bagi Kasubag RT dan perlengkapan DPRD kabupaten malang dalam rangka mendampingi anggota pansus II DPRD kab. malang ke dirjen bina administrasi keuangan depdagri di jakarta tanggal 18-21 oNov 2007 32 18belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 21/11/2007 bagi Notulis komisi D DPRD kabupaten malang dalam rangka mendampingi anggota pansus II DPRD kab. malang ke dirjen bina administrasi keuangan depdagri di jakarta tanggal 18-21 oNov 2007

8.067.000 2882/XI/2007 - Rini surat tugas, SPPD,dan Puji astuti bukti perjalanan tidak ada.

8.067.000 2883/XI/2007 Agus Pitono aji


3

Lampiran 7

33 18belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 21/11/2007 bagi Notulis komisi C DPRD kabupaten malang dalam rangka mendampingi anggota pansus II DPRD kab. malang ke dirjen bina administrasi keuangan depdagri di jakarta tanggal 18-21 oNov 2007

7.602.000 2884/XI/2007 Sidik Marianto

34 18belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi 21/11/2007 bagi staf sekretariat DPRD kabupaten malang dalam rangka mendampingi anggota pansus II DPRD kab. malang ke dirjen bina administrasi keuangan depdagri di jakarta tanggal 18-21 oNov 2007

7.602.000 2884/XI/2007 surat tugas, SPPD,dan Didik Siswo Mujito bukti perjalanan tidak ada.

35 6-8/11/2007

36 1718/12/2007

37 1718/12/2007

38 1718/12/2007

39 1718/12/2007

belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD kab.Malang (6 0rang)

43.407.180 no bukti : 2791/XI/2007Khairil Anwar Dkk 468.900.180

Total November Desember belanja perjalanan dinas bagi anggota komisi A DPRD 11.600.000 kabupaten malang dalam rangka koordinasi ke pemkot Blitar tentang pengelolaan barang daerah 17-18 des 2007 (8 orang) 840.000 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi kasubag RT dan perlengkapan DPRD kabupaten malang (notulis) dalam rangka kunker ke pemkab Blitar 17-18 des 2007 840.000 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi kasubag RT dan perlengkapan DPRD kabupaten malang (notulis) dalam rangka kunker ke pemkab Blitar 17-18 des 2007 200.000 belanja perjalanan dinas,akomodasi dan transportasi kasubag RT dan perlengkapan DPRD kabupaten malang (pengemudi) dalam rangka kunker ke pemkab Blitar 17-18 des 2007 Total Desember 13.480.000 total 795.031.180



bukti no:3433/XII/2007


3435/XII/2007 Agus Pitono aji


3436/XII/2007 Ahmad Lutfi


3437/XII/2007 Sutiman


4

Lampiran 8

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tahun 2007 sekretariat DPRD yang melebihi ketentuan

No

Tanggal

No Kwitansi

1 20-22/9/2007 2306/IX/2007 2307/IX/2007 2308/IX/2007 2309/IX/2007

Kegiatan

Jumlah Jumlah Hari Peserta

Rincian biaya akomodasi berdasarkan bukti dan ketetapan Hotel

Tiket Pesawat Airport Tax

Transportasi Lokal

Lumpsum

Total

Jumlah Yang Diterima

Selisih/ Orang

Total Selisih

perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta anggota Pansus bidang I DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen Otonomi daerah Depdagri terkait dengan PP 38 tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah kabupaten Malang di Jakarta tanggal 20-22 septemb

1 20 2

2 1.400.000,00 2 1.400.000,00 2 1.400.000,00

3.565.400,00 1.851.600,00 1.851.600,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00

217.391,30 217.391,30 217.391,30

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

6.592.791,30 4.878.991,30 4.878.991,30

6.522.250,00 6.522.250,00 5.922.250,00

(70.541,30) 1.643.258,70 1.043.258,70

(70.541,30) 32.865.173,91 2.086.517,39

total perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta anggota Pansus bidang II serta staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Menpan terkait dengan PP 41 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangakat daerah di Jakarta tanggal

22 2 23 1 1

2 2 2 2

1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

3.565.400,00 1.851.600,00 1.851.600,00 1.851.600,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

185.185,19 185.185,19 185.185,19 185.185,19

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

6.560.585,19 4.846.785,19 4.846.785,19 4.846.785,19

6.480.000,00 6.480.000,00 6.180.000,00 5.880.000,00

(80.585,19) 1.633.214,81 1.333.214,81 1.033.214,81

34.951.691,30 (161.170,37) 37.563.940,74 1.333.214,81 1.033.214,81

total perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta anggota Pansus bidang I serta staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke dirjen administrasi keuangan daerah terkait pembahasan raperda pengelolaan barang milik daerah di Jakarta tanggal 18-2

25 11 16 3 2

2 2 2 2

2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

3.565.400,00 1.851.600,00 1.851.600,00 1.851.600,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

156.250,00 156.250,00 156.250,00 156.250,00

1.800.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

7.681.650,00 5.517.850,00 5.517.850,00 5.517.850,00

8.467.000,00 8.467.000,00 8.067.000,00 7.602.000,00

785.350,00 2.949.150,00 2.549.150,00 2.084.150,00

39.930.370,37 8.638.850,00 47.186.400,00 7.647.450,00 4.168.300,00

total 4 4-6/12/2007 3414/XII/2007 perjalanan dinas luar daerah 3415/XII/2007 ketua,anggota komisi A&D DPRD Kab.Malang dalam rangka 3416/XII/2007 konsultasi ke Menteri hukum dan 3417/XII/2007 perundang-undangan di Jakarta 3418/XII/2007 tanggal 4-6 desember 2007 (untuk total

32 10 13

2 1.400.000,00 2 1.400.000,00

3.685.400,00 1.971.600,00

60.000,00 60.000,00

178.571,43 178.571,43

1.350.000,00 1.350.000,00

6.673.971,43 4.960.171,43

3 2

2 1.400.000,00 2 1.400.000,00

1.971.600,00 1.971.600,00

60.000,00 60.000,00

178.571,43 178.571,43

1.350.000,00 1.350.000,00

2 18-22/9/2007 2310/IX/2007 2311/IX/2007 2312/IX/2007 2313/IX/2007

3 1821/12/2007

2879/XII/2007 2880/XII/2007 2881/XII/2007 2882/XII/2007 2883/XII/2007 2884/XII/2007 2885/XII/2007

28

67.641.000,00 kwitansi kwitansi tidakada 4.960.171,43 7.177.000,00 4.960.171,43 6.877.000,00

2.216.828,57 1.916.828,57

6.650.485,71 3.833.657,14 10.484.142,86

1

Lampiran 8

No

Tanggal

5 5-7/12/2007 3419/XII/2007 3420/XII/2007 3421/XII/2007 3422/XII/2007 3423/XII/2007 3424/XII/2007 3425/XII/2007

6 4-6/10/2007 2503/X/2007 2504/X/2007 2505/X/2007 2506/X/2007

7 1114/11/2007

Kegiatan

No Kwitansi

2816/XI/2007 2817/XI/2007 2818/XI/2007 2819/XI/2007

8 19-21/11/20072870/XI/2007 2871/XI/2007 2872/XI/2007 2873/XI/2007 2874/XI/2007 2875/XI/2007 2876/XI/2007 2877/XI/2007

perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota komisi B&C serta staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Menpan dan BAKN Depdagri terkait kepegawaian utamanya guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Jakarta tanggal 5-

total perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota komisi A DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen pemerintahan umum Depdagri terkait dengan rapat pembahasan draft RPP tentang pemindahan ibu kota kabupaten Malang dari Wilayah kota Malang ke wila

total perjalanan dinas luar daerah pimpinan&anggota komisi C&D, serta staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi terkait dengan renja dan anggaran DPRD Kab. Malang di DPRD kota Batam tanggal 11-14 Nopember 2007 (untuk 33 orang) total perjalanan dinas luar daerah pimpinan&anggota pansus I serta staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen bina bangsa Depdagri terkait pembahasan raperda tentang irigasi di Jakarta tanggal 19-21 Nopember 2007 (untuk 33 orang)

total


10 12 2 3 1

2 2 2 2 2

Rincian biaya akomodasi berdasarkan bukti dan ketetapan Hotel 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

Tiket Pesawat Airport Tax 3.685.400,00 1.971.600,00 1.971.600,00 1.971.600,00 1.971.600,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Transportasi Lokal

Lumpsum

Total

178.571,43 178.571,43 178.571,43 178.571,43 178.571,43

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

6.673.971,43 4.960.171,43 4.960.171,43 4.960.171,43 4.960.171,43


Selisih/ Orang

7.477.000,00 7.477.000,00 7.177.000,00 6.877.000,00 6.727.000,00

803.028,57 2.516.828,57 2.216.828,57 1.916.828,57 1.766.828,57

28 6 14 3

2 1.400.000,00 2 1.400.000,00 2 1.400.000,00

3.565.400,00 1.851.600,00 1.851.600,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

6.575.400,00 4.861.600,00 4.861.600,00

7.880.750,00 7.880.750,00 7.580.750,00

1.305.350,00 3.019.150,00 2.719.150,00

33

7.832.100,00 42.268.100,00 8.157.450,00

58.257.650,00 3 3 3 3 3

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

2.712.600,00 2.712.600,00 2.712.600,00 2.712.600,00 2.712.600,00

43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

166.666,67 166.666,67 166.666,67 166.666,67 166.666,67

1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

5.472.266,67 5.472.266,67 5.472.266,67 5.472.266,67 5.472.266,67

8.743.000,00 8.343.000,00 7.943.000,00 7.743.000,00 6.943.000,00

3.270.733,33 2.870.733,33 2.470.733,33 2.270.733,33 1.470.733,33

30 11 15 7

8.030.285,71 30.201.942,86 4.433.657,14 5.750.485,71 1.766.828,57

50.183.200,00

23 25 2 1 1 1

Total Selisih

81.768.333,33 5.741.466,67 2.470.733,33 2.270.733,33 1.470.733,33

93.722.000,00 2 1.400.000,00 2 1.400.000,00 2 1.400.000,00

3.645.400,00 1.931.600,00 1.931.600,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00

151.515,15 151.515,15 151.515,15

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

6.606.915,15 4.893.115,15 4.893.115,15

8.002.000,00 8.002.000,00 7.352.000,00

1.395.084,85 3.108.884,85 2.458.884,85

15.345.933,33 46.633.272,73 17.212.193,94

79.191.400,00

2

Lampiran 8

No

Tanggal

Kegiatan

No Kwitansi

9 30/9-2/102007

2554/X/2007 2555/X/2007 2556/X/2007 2557/X/2007 2558/X/2007 2559/X/2007

10 30/9-2/102007

2560/X/2007 2561/X/2007 2562/X/2007 2563/X/2007 2564/X/2007

perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta anggota Pansus bidang I serta staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen OTODA Depdagri terkait dengan PP 38 tahun 2007 tentang urusan pemerintahan wajib dan pilihan di Jakarta tanggal

total perjalanan dinas luar daerah pimpinan beserta anggota Pansus bidang II serta staf sekretariat DPRD Kab.Malang dalam rangka konsultasi ke Dirjen OTODA Depdagri terkait dengan PP 41 tahun 2007 tentang kewenangan pemkab Malang di Jakarta tanggal 30 septembe total


12 12 3

Rincian biaya akomodasi berdasarkan bukti dan ketetapan Hotel

2 1.400.000,00 2 1.400.000,00 2 1.400.000,00

Tiket Pesawat Airport Tax 3.565.400,00 1.851.600,00 1.851.600,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00

Transportasi Lokal

Lumpsum

Total

185.185,19 185.185,19 185.185,19

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

6.560.585,19 4.846.785,19 4.846.785,19


Selisih/ Orang

7.475.000,00 7.475.000,00 7.175.000,00

914.414,81 2.628.214,81 2.328.214,81

27 12 9 3 1

Total Selisih

10.972.977,78 31.538.577,78 6.984.644,44

49.496.200,00 2 2 2 2

1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

3.565.400,00 1.851.600,00 1.851.600,00 1.851.600,00

25 total keseluruhan

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00

6.575.400,00 4.861.600,00 4.861.600,00 4.861.600,00

7.432.800,00 7.432.800,00 7.132.800,00 6.832.800,00

857.400,00 2.571.200,00 2.271.200,00 1.971.200,00

10.288.800,00 23.140.800,00 6.813.600,00 1.971.200,00

42.214.400,00 526.072.054,53

3

BUKU III R

M

A

AR TH

AS

A

AN BAD M PE

IN DO NE SIA

A

TR

SH

I

TO

D

N

H

A

ER K IK LI SA UB KEU EP ANGAN . R

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008

LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA Nomor

:

74/R/XVIII.SBY/04/2008

Tanggal

:

19 April 2008

DAFTAR ISI

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN ...............................

4

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .................

17

1. Pengendalian atas Kas Belum Memadai .......................................................

17

2. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak disetor ke Kas Daerah setiap hari ......................................................................................................

20

3. Verifikasi atas pertanggungjawaban realisasi belanja pada SKPD lemah ....

22

4. Penyajian Akun aset dalam neraca tidak didukung dengan bukti yang memadai ........................................................................................................

25

5. Penyusunan anggaran tidak cermat ..............................................................

27

6. Terdapat pengadaan barang yang tidak didukung dengan HPS ...................

29



RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

telah

memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten

Malang per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Malang. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Malang PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

1

bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut. SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian

intern

atas

pelaporan

keuangan.

Kelemahan

dalam

sistem

pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian intern atas pembukuan kas pada SKPD belum memadai; 2. Penyetoran kas atas penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak dilakukan secara tepat waktu; 3. Verifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana SP2D yang dilakukan oleh setiap SKPD sebagai dasar pencatatan realisasi belanja tidak dilakukan secara memadai; 4. Penyajian akun aset dalam neraca tidak didukung dengan bukti yang memadai; 5. Penyusunan anggaran tidak cermat; 6. Terdapat pengadaan barang yang tidak didukung dengan HPS.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Malang agar : 1. Memerintahkan

setiap

Pengguna

Anggaran

untuk

lebih

memperhatikan

ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kas; 2. Memerintahkan secara tertulis kepada setiap SKPD yang menghasilkan penerimaan untuk menyetorkan penerimaan ke kas daerah maksimal satu hari setelah diterima oleh bendahara penerimaan; 3. Meningkatkan pemahaman dan ketrampilan para pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan memberi pelatihan maupun pendidikan yang memadai; 4. Memerintahkan Kepala DPPKA untuk melengkapi setiap akun dalam neraca dengan data yang memadai; 5. Melakukan konfirmasi secara tertulis kepada debitur-debitur atas piutang yang tercatat dalam neraca; 6. Memerintahkan tim anggaran untuk lebih memperhatikan karakteristik dari setiap akun dalam membuat perencanaan anggaran; 7. Memerintahkan

Pengguna

Anggaran

untuk

meningkatkan

pengendalian

terhadap realisasi belanja dan laporan yang memadai.


2

8. Bupati Malang agar memerintahkan setiap Pengguna Anggaran untuk

membuat HPS secara rinci atas pengadaan barang dan/jasa Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern.


Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM., Ak Akuntan, Register Negara No. D-5317


3

GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN ENTITAS YANG DIPERIKSA

Pemerintahan Kabupaten Malang

secara hukum dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang . Kerangka Pembangunan Daerah Malang Tahun 2007 mengacu kepada Perda Nomor 09 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1/E) yang diarahkan pada perwujudan visi “Masyarakat Malang yang Maju, Adil, dan Sejahtera yang Berbasis pada Nilai-nilai Agama dan Berbudaya”. Perwujudan visi Daerah Malang

tersebut dilaksanakan oleh

Pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD Malang. Pemerintahan Kabupaten Malang pada Tahun 2007, dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2004 – 2009. Dalam pelaksanaan kegiatan dan tata usaha keuangan Tahun Anggaran (TA) 2007, Pemerintahan Kabupaten Malang dibagi ke dalam 19 bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh satu Sekretariat Daerah terdiri dari 12 Bagian, satu Sekretariat DPRD, 9 Badan, satu Kantor, satu Satuan, 14 Dinas, dan 33 Kecamatan yang didukung 16.279 pegawai negeri di daerah dan 1054 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau honorer. Dalam penataan keuangan TA 2007, satuan unit organisasi Pemerintahan Kabupaten Malang tersebut diklasifikasikan ke dalam 74 pengguna anggaran. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malang

memiliki tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang

berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan satu RSUD. DPRD Kabupaten Malang Tahun 2007 merupakan hasil pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2004 untuk periode 2004-2009. DPRD Kabupaten Malang terdiri dari 45 orang yang dipimpin oleh satu orang ketua dengan dua orang wakil ketua. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, DPRD Kabupaten Malang terbagi dalam empat Komisi, 1 (satu) Panitia Musyawarah, dan satu Panitia Anggaran. Dalam pengelolaan keuangan TA 2007, Pemerintahan Kabupaten Malang pada Tahun 2006 telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6/A). Selanjutnya, secara lebih teknis telah disusun rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang sampai akhir TA 2007 belum ditetapkan oleh Bupati. Dengan terbitnya tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

4

2004, yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Malang paling lambat untuk pelaksanaan APBD TA 2007, maka

periode

TA

2007

merupakan

masa

kedua

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan yang berbasis UU Keuangan Negara. Gambaran atas rancangan dan pelaksanaan rancangan sistem pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut. A. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Sistem perencanaan dan penganggaran Kabupaten Malang

Tahun 2007

dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Sistem Perencanaan Sistem

perencanaan

dilaksanakan

oleh

setiap

satuan

kerja

dan

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Malang . Perencanaan Tahun 2007 dilakukan dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan Kabupaten Malang

2005 – 2009 yaitu Rencana

Strategis Kabupaten Malang Tahun 2005-2009. Proses perencanaan untuk pelaksanaan TA 2007 dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)

Tahun

2006

untuk

perencanaan

Tahun

2007.

Musrenbangda diawali dengan Musrenbangdes pada bulan Februari, selanjutnya Musrenbangcam pada bulan Maret, dan berujung pada penyelenggaraan

Musrenbangda

pada

bulan

April.

Mekanisme

Musrenbangda meliputi sidang pleno dan empat sidang kelompok, khusus pada sidang kelompok Arah Kebijakan Umum (AKU), diadakan pembahasan materi AKU APBD Tahun 2007 yang diikuti oleh seluruh kepala satuan kerja. Sedangkan pada sidang kelompok lainnya, dilakukan pembahasan usulan rencana satuan kerja yang disarikan dari hasil Musrenbangcam. b. Setelah penyelenggaraan Musrenbangda, selanjutnya pada tahap pemantapan, dalam hal ini Bapeda mengundang seluruh satuan kerja untuk menyusun Strategi dan Prioritas Program/Kegiatan, yang akan dituangkan dalam PPAS, sebagai landasan penyusunan RAPBD TA 2007. c. Setelah PPAS tersusun, Bapeda menyerahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas lebih lanjut, dan dipadukan dengan kemampuan anggaran. 2. Sistem Penganggaran Sistem penganggaran dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dengan koordinasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD terdiri dari PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

5

unsur Bapeda, Dinas Pendapatan Daerah (BPKD), Bagian Keuangan, Bagian

Umum,

Bagian

Pembangunan,

Bagian

Hukum

dan

Badan

Pengawasan Daerah. Prosedur penyusunan APBD TA 2007 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. a. Penetapan Pengguna Anggaran Penyelenggaraan Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Malang pada TA 2007, dilakukan oleh 74 Pengguna Anggaran. Setiap Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) atas kegiatannya; b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 1) TAPD akan menyebarkan PPAS yang telah dihasilkan pada tahap perencanaan kepada satuan kerja (satker) untuk dibuatkan RKA SKPD-nya; 2) RKA yang dibuat oleh satuan kerja akan diasistensi oleh TAPD. Asistensi tersebut adalah proses rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja yang diusulkan oleh satker. c. Penyusunan RAPBD 1) RKA SKPD semua satuan kerja yang telah dirasionalisasi akan direkapitulasi dalam struktur APBD (selanjutnya disebut RAPBD); 2) RAPBD

diajukan

kepada

DPRD

dengan

penyampaian

Nota

Pengantar APBD melalui Rapat Paripurna yang membahas APBD; 3) RAPBD selanjutnya dibahas dan dievaluasi oleh Komisi-komisi DPRD; selanjutnya penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi; 4) Berdasarkan hasil evaluasi, kemudian DPRD akan memanggil eksekutif untuk pembahasan RAPBD; 5) Setelah ada kesepakatan dalam pembahasan antara eksekutif dan DPRD, maka rancangan APBD disetujui oleh DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD; 6) RAPBD yang telah disetujui DPRD dikirim ke Provinsi/Gubernur untuk dievaluasi; 7) Berdasarkan evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut, RAPBD TA 2007 yang telah disetujui DPRD Kabupaten Malang

ditetapkan

menjadi Perda; 8) Perda tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2007; PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

6

9) Hasil evaluasi dan atau perubahan lain menjadi bahan perubahan APBD TA 2007, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda Kabupaten Malang

tentang Perubahan APBD TA 2007 dan

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Malang

Tahun 2007 tentang

Penjabaran Perubahan APBD TA 2007; 10) Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

TA

2007,

dijabarkan

secara

teknis

dalam

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun per kegiatan, baik Belanja Langsung (BL) maupun Belanja Tidak Langsung (BTL); 11) Berdasarkan Perda tentang APBD,

Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD, dan DPA, disusun Surat Penyediaan Dana (SPD). B. Sistem Pelaksanaan Anggaran Sistem Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Malang TA 2007 mengacu kepada ketentuan teknis daerah melalui Surat Keputusan Bupati Malang, dan Peraturan Bupati Malang . 1. Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2007 dikoordinasikan oleh BPKD. Pelaksanaan teknis prosedur pendapatan daerah dilaksanakan oleh unit penghasil, yaitu: a. BPKD mengelola Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain; b. Dinas

Kesehatan,

Dinas

Bina

Marga,

Dinas

Pengairan,

Dinas

Permukiman, Kebersihan, dan Pertamanan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana, Dinas Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Peternakan, Kelautan, dan Perikanan, Dinas Pasar mengelola pendapatan dari retribusi jasa usaha; c. RSUD mengelola pendapatan dari unit BLUD. Pelaksanaan teknis atas prosedur pendapatan tersebut, dilakukan oleh masing-masing satuan kerja penghasil, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah satuan kerja penghasil tersebut. UPTD bertugas untuk melaksanakan teknis pendapatan daerah, dan bertanggung jawab secara teknis dan administrasi kepada kepala satuan kerja penghasil masingmasing. PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

7

Prosedur pendapatan dan penerimaan kas dari pajak daerah yang dilaksanakan oleh BPKD sebagai berikut. a. Sub Sistem Pendataan dan Penghitungan Pajak Daerah 1) Bidang Pendapatan pada BPKD memelihara data Wajib Pajak (WP) di wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan hasil pendataan; 2) Secara periodik WP akan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang disebarkan oleh petugas secara periodik kepada WP; 3) SPTPD dikembalikan selambat-lambatnya 15 hari sejak masa pajak berakhir oleh WP ke Bidang Pendataan dan Dokumentasi (sekarang Bidang Pendapatan); 4) Berdasarkan SPTPD yang diterima,

kemudian

Bagian/Bidang

Pendataan dan Penetapan (sekarang Sub Bidang Pendapatan) akan menghitung pajak yang harus ditetapkan untuk WP tersebut; 5) Selanjutnya Bagian/Bidang Pendataan dan Penetapan (sekarang Sub Bidang Pendapatan) menyampaikan hasil penghitungannya kepada Bagian/Bidang Pendapatan (sekarang Bidang Pendapatan). b. Sub Sistem Penetapan dan Penagihan 1) Berdasarkan Pendataan

hasil dan

penghitungan

Penetapan

pajak

(sekarang

dari

Bagian/Bidang

Bidang

Pendapatan),

diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 2) Sistem tersebut dapat mencetak dan merekap SKPD yang telah ditetapkan; 3) Secara bulanan, bagian penetapan mencetak rekap SKPD yang ditetapkan; 4) SKPD yang telah dicetak disampaikan kepada WP dan tembusannya disampaikan ke semua bagian di BPKD; 5) SKPD akan ditagih setelah jatuh tempo dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); 6) STPD ditetapkan sebesar nilai SKPD ditambah denda; 7) STPD akan terbit ketika SKPD lewat tanggal jatuh tempo. Terbitnya STPD tidak akan menghapus nomor SKPD-nya karena masingmasing memiliki kode permanen yang berbeda; 8) Selanjutnya, STPD dapat langsung dicetak untuk disampaikan ke WP; 9) Secara bulanan, rekap STPD yang diterbitkan dalam bulan tersebut; 10) Rekap STPD dibuat dan ditotal secara manual sesuai dengan STPD yang diterbitkan; PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

8

c. Sub Sistem Penerimaan dan Penyetoran ke Kas Daerah 1) SKPD dan atau STPD langsung diterima oleh WP, yang kemudian WP akan melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerima maupun langsung melalui bank; 2) Bendahara Penerima menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)’ dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dengan media Surat Tanda Setoran (STS). Untuk Upah Pungut (UP) dihitung berdasarkan realisasi setoran, dan dimintakan pencairannya pada bulan berikutnya, melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bupati cq. BPKD; 3) Bank akan menerbitkan Nota Kredit untuk penyetoran pajak yang langsung dilakukan oleh WP ke Rekening Kas Daerah. Selanjutnya, BPKD akan menerbitkan SSPD berdasarkan Nota Kredit dimaksud, yang kemudian STS tersebut disampaikan ke BPKD. d. Sub Sistem Pelaporan Pendapatan Daerah 1) STS dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) pada sisi penerimaan; 2) Laporan penerimaan kasir pembantu penerima PAD yang dikelola BPKD,

dibuatkan laporan bulanan berdasarkan BKU. Sedangkan

laporan penerimaan Kabupaten Malang yang dihasilkan dari pajak daerah yang dikelola BPKD dan pendapatan lain yang tidak dikelola oleh BPKD diinput secara manual berdasarkan bukti setor ke Kas Daerah; 3) Secara periodik dilakukan pencocokan data sesuai bukti setor dari Kas Daerah yang diterima masing-masing satuan kerja; 4) Hasil pencocokkan data dapat dijadikan salah satu acuan oleh BPKD dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. 2. Sistem Belanja Daerah Kegiatan belanja daerah dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan DPA. Pelaksanaan kegiatan tersebut, dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan maupun berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerja sama yang dilakukan satuan kerja dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdaftar di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang . Mekanisme administrasi kegiatan belanja dilakukan dengan penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

TA 2007.

Penunjukan para pejabat dan pelaksana tersebut, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Malang untuk masing-masing SKPD bagi Kuasa PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

9

Pengguna Anggaran dan Bendahara (baik Penerimaan dan Pengeluaran). Secara rinci, pelaksanaan prosedur kegiatan belanja daerah TA 2007 adalah sebagai berikut: a. Sub Sistem Pelaksanaan kegiatan 1) DPA dibuat secara tahunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan apabila ada perubahan APBD, maka DPA direvisi sesuai perubahan APBD tersebut. DPA yang dibuat oleh SKPD ini disampaikan kepada Keuangan (sekarang BPKD selaku SKPKD); 2) Selanjutnya, berdasarkan DPA yang diterima secara triwulanan, SKPKD selaku PPKD akan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja pengguna

anggaran.

Dalam

pelaksanaan

kegiatan

tersebut,

pengguna anggaran dapat menerbitkan keputusan pembentukan tim dan melakukan perikatan dengan pihak ketiga. b. Sub Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 1) Berdasarkan DPA, dilakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai tahapan, dimulai dari penetapan panitia pengadaan hingga terpilihnya rekanan; 2) Penandatanganan perjanjian oleh pelaksana kegiatan dilakukan oleh pelaksana kegiatan, tanpa harus melalui proses penelaahan hukum oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Malang; 3) Secara

periodik

dilakukan

pembayaran

sesuai

dengan

perjanjian/kontrak, dan pada akhir kontrak akan dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara rekanan dengan pelaksana kegiatan; 4) Hasil pengadaan barang diadministrasikan oleh para pengurus barang; 5) Dalam rangka penyusunan neraca TA 2007, BPKD meminta informasi posisi barang per 31 Desember 2007 kepada satuan kerja pengguna anggaran; 6) Berdasarkan laporan pengadaan barang pakai habis, Bagian Umum akan menyusun laporan triwulanan, semesteran, maupun tahunan. Laporan tersebut adalah hasil rekapitulasi laporan satuan kerja. Terhadap satuan kerja yang tidak menyampaikan laporan, tidak akan menjadi lingkup laporan Bagian Umum; 7) Atas laporan pengadaan barang modal dari satuan kerja tersebut akan menjadi bahan untuk melakukan pemutakhiran data posisi barang modal yang dikuasai oleh satuan kerja; PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

10

8) Apabila diminta BPKD dalam rangka penyusunan neraca, maka laporan posisi tahunan tersebut akan disampaikan Bagian Umum kepada BPKD; 9) Apabila diminta BPKD dalam rangka penyusunan neraca, satuan kerja akan menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang kepada BPKD. Atas hasil pemeriksaan fisik barang satuan kerja, BPKD akan menggunakannya sebagai bahan pencatatan persediaan. Terhadap satuan kerja yang tidak menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang, BPKD tidak melakukan pencatatan nilai persediaan. c. Sub Sistem Perbendaharaan dan Pengeluaran Kas Pejabat BUD di Kabupaten Malang pada TA 2007 adalah pelaksana pada Kantor Kas Daerah. Untuk menjalankan fungsi tersebut, selama TA 2007, prosedur perbendaharaan dan pengeluaran kas, adalah sebagai berikut. Pengeluaran Kas melalui SPM-UP 1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD untuk dicatat

pada

Kartu

Pengawasan

Kredit

(KPK)

berdasarkan

penerbitan SPD; 2) PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan atau DPA; 3) Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPM-UP; 4) Bendahara mengajukan SPP-UP dan SPM-UP kepada Subbag Perbendaharaan(sekarang KaSubbid Perbendahraan) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk dilakukan verifikasi; 5) Apabila dokumen SPP-UP dan SPM-UP telah memenuhi syarat, Subbag

Perbendaharaan

(sekarang

Subbid

Perbendaharaan)

menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)-UP, dan diserahkan ke Bendahara SKPD untuk dicairkan ke Kas Daerah; 6) SP2D-UP dibuat sebanyak empat rangkap, dengan distribusi sebagai berikut: (a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kasda; (b)

SP2D

lembar

II

untuk

Pengguna

Anggaran/Bendahara

Pengeluaran; (c) SP2D lembar III untuk Arsip BUD; (d) SP2D Lembar IV untuk Kantor Kas Daerah. 7) Kantor Kas Daerah mencocokkan SP2D-UP yang dibawa oleh Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga, dengan yang diterima PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

11

dari BPKD. Apabila cocok, Kantor Kas Daerah menerbitkan cek/bilyet giro dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga untuk dicairkan; 8) SP2D dan cek/bilyet giro dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan transaksi pemindahbukuan ke rekening yang dituju SP2D. Bank akan memvalidasi SP2D yang telah dilakukan transaksi pemindahbukuan. Pengeluaran Kas melalui SPM-GU 1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga, mengajukan SPP kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD untuk dicatat

pada

Kartu

Pengawasan

Kredit

(KPK)

berdasarkan

penerbitan SPD; 2) PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan atau DPA; 3) Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPM-GU; 4) Bendahara mengajukan SPP-GU dan SPM-GU kepada Subbag Perbendaharaan (sekarang Subbid Perbendaharaan) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk dilakukan verifikasi; 5) Apabila dokumen SPP-GU dan SPM-GU telah memenuhi syarat, Subbag

Perbendaharaan

(sekarang

Subbid

Perbendaharaan)

menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)-GU dan diserahkan ke bendahara SKPD untuk dicairkan ke Kantor Kas Daerah; 6) SP2D-GU dibuat sebanyak 4 (Empat) rangkap dengan distribusi sebagai berikut. a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim Melalui Kasda; b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran; c) SP2D lembar III untuk Arsip BUD; d) SP2D Lembar IV untuk Kantor Kas Daerah. 7) Kantor Kas Daerah mencocokkan SP2D-GU yang dibawa oleh Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga, dengan yang diterima dari BPKD. Apabila cocok, Kantor Kas Daerah menerbitkan cek/bilyet giro dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga untuk dicairkan; 8) SP2D dan cek/bilyet giro dikirim ke bank, selanjutnya bank melakukan transaksi pemindahbukuan ke rekening yang dituju SP2D. PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

12

Bank akan memvalidasi SP2D yang telah dilakukan transaksi pemindahbukuan. Pengeluaran Kas melalui SPM-LS 1) Bendahara Pengeluaran dan atau pihak ketiga mengajukan SPP kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, untuk dicatat

pada

Kartu

Pengawasan

Kredit

(KPK)

berdasarkan

penerbitan SPD; 2) PPK akan menguji SPP berdasarkan kesesuaiannya dengan APBD dan atau DPA; 3) Apabila SPP dan dokumen pendukung telah memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPM-LS; 4) Bendahara mengajukan SPP-LS dan SPM-LS kepada Subbag Perbendaharaan (sekarang Subbid Perbendaharaan) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (sekarang BPKD) untuk dilakukan verifikasi; 5) Apabila dokumen SPP-LS dan SPM-LS telah memenuhi syarat, Subbag Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D)-LS dan diserahkan ke bendahara untuk dicairkan ke Kantor Kas Daerah; 6) SP2D-LS dibuat sebanyak 4 (Empat) rangkap dengan distribusi sebagai berikut: a) SP2D lembar I untuk Bank Jatim melalui Kasda; b) SP2D lembar II untuk Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran; c) SP2D lembar III untuk arsip BUD; d) SP2D Lembar IV untuk Kantor Kas Daerah. 7) Kantor Kas Daerah mencocokkan SP2D-LS yang dibawa oleh Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga, dengan yang diterima dari BPKD. Apabila cocok, Kantor Kas Daerah menerbitkan cek/bilyet giro dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga untuk dicairkan; 8) SP2D dan cek/bilyet giro dikirim ke bank selanjutnya bank melakukan transaksi pemindahbukuan ke rekening yang dituju SP2D. Bank akan memvalidasi SP2D yang telah dilakukan transaksi pemindahbukuan; 9) SP2D yang telah divalidasi dikirim ke BUD/Kantor Kas Daerah beserta Rekening Koran (R/C) secara harian; 10) BUD akan mencatat SP2D yang divalidasi dan R/C ke Buku B IX dan Laporan Keadaan Kas Posisi (LKKP); PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

13

11) Diakhir setiap bulan, BUD melakukan rekonsiliasi antara saldo di B IX dengan saldo di rekening koran. d. Sub Sistem Verifikasi atas Pengeluaran Kas yang Belum Definitif 1) Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPJ atas SP2D-UP/GU yang diterimanya paling lambat setiap tanggal 10 setelah bulan penerimaan SP2D-UP/GU; 2) Atas penerimaan SPJ, Bagian/Bidang Keuangan BPKD akan menerbitkan bukti tanda terima. Setiap tanggal 11, Bendahara Pengeluaran yang belum menyampaikan SPJ akan mendapat teguran; 3) SPJ yang telah diterima akan diteliti dengan syarat-syarat SPJ; 4) Terhadap SPJ yang belum memenuhi syarat dinyatakan sebagai sisa yang belum dipertanggungjawabkan, untuk dipertanggungjawabkan pada

periode

berikutnya.

Namun,

untuk

sisa

yang

belum

dipertanggungjawabkan sampai dengan periode akhir TA 2007, dianggap sebagai sisa uang yang harus disetor. 5) Atas SPJ yang telah memenuhi syarat, diterbitkan lembar pengesahan SPJ. C. Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Malang TA 2007, dilakukan secara tersentralisasi di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (sekarang

BPKD),

dan

diselenggarakan

dengan

menggunakan

sistem

pembukuan ganda, dan dasar kas modifikasian. Modifikasi atas basis kas pada pembukuan Kabupaten Malang

TA 2007, adalah pada proses pembrutoan

pendapatan yang secara kas diterima netto dengan media Bukti Umum. 1. Sub Sistem Pembukuan Penerimaan Daerah a. Bank Jatim sebagai Kas Daerah mengirim STS dan B IX ke BPKD; b. BPKD melakukan pencatatan pada Jurnal Penerimaan setiap hari; c. Secara otomatis masuk ke Buku Besar Penerimaan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terkomputerisasi; d. SKPD penghasil menyampaikan laporan realiasi pendapatan bulanan. Dokumen tersebut digunakan untuk melakukan cross-check dengan dokumen STS dan B IX yang diterima dari Kas Daerah; e. Dinas Pendapatan setiap tiga bulan sekali menyampaikan laporan realisasi pendapatan; f. Penyesuaian atau koreksi terhadap pencatatan pendapatan dilakukan melalui Bukti Umum dan Jurnal Umum; g. Pada akhir dengan melalui sistem komputerisasi dilakukan pemrosesan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

14

2. Sub Sistem Pembukuan Pengeluaran Daerah a. Sub Bagian Keuangan (sekarang Bidang Verifikasi dan Pembukuan pada BPKD) menerima B IX dilampiri SP2D yang telah divalidasi oleh Bank dari Kantor Kas Daerah; b. Dokumen B IX dan SP2D tersebut, dijadikan dasar mencatat di Jurnal Pengeluaran

dan

secara

otomatis

menghasilkan

Buku

Besar

Pengeluaran; c. Pencairan SP2D UP dan GU dicatat ke akun Kas di Bendahara Pengeluaran sedangkan pencairan SP2D-LS dicatat ke akun belanja yang bersangkutan. Belanja definitif dari pencairan SP2D UP dan GU, dicatat ketika SPJ Fungsional dan Perincian Obyek dari masing-masing SKPD disampaikan ke Bagian Keuangan (sekarang BKPD), setelah disahkan oleh PA melalui PPK SKPD (dalam bentuk surat pernyataan); d. Pencatatan atas pengeluaran selama satu tahun anggaran, disesuaikan dengan Jurnal Penerimaan (beban rekening belanja yang bersangkutan atau Kas di Bendahara Pengeluaran) atas setoran kas sebagai akibat pengembalian belanja dalam satu tahun anggaran dan koreksi non kas; e. Pada akhir tahun dengan melalui sistem komputerisasi dilakukan pemrosesan Laporan Realisasi Anggaran Belanja. 3. Sub Sistem Penyusunan Neraca Penyusunan Neraca dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (sekarang BPKD). Hasil penelaahan data dan informasi yang diperoleh BPK RI, prosedur penyusunan Neraca Kabupaten Malang

per 31 Desember

2007, adalah sebagai berikut: a. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (sekarang BPKD) menginput saldo awal akun neraca pada sistem informasi yang telah dibangun berdasarkan kelompok SKPD; b. Pada akhir tahun anggaran, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (sekarang BPKD) meminta data antara lain: 1) Bendahara Barang untuk data Aktiva Tetap; 2) PPTK untuk data laporan realisasi kegiatan/belanja modal; 3) BUMD untuk data Laporan Keuangannya; 4) Data

saldo

persediaan

barang

pakai

habis,

piutang,

daftar

penyertaan atau investasi non permanen, dan data kewajiban. c. Berdasarkan data tersebut, dibuat Bukti Umum sebagai dasar untuk melakukan penjurnalan ke dalam buku besar neraca. 4. Sub Sistem Penyusunan Laporan Aliran Kas Data-data akun di LRA dihasilkan melalui proses komputerisasi SAKD. PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

15

D. Sistem Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Malang

TA 2007

dilakukan dengan suatu tahapan yang dijadwalkan dengan DPRD Kabupaten Malang . Prosedur pertanggungjawaban yang telah dilalui hingga selesainya pekerjaan lapangan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang TA 2007 adalah sebagai berikut. 1. Laporan Keuangan yang telah disusun adalah draft Laporan Keuangan versi SAP, terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran TA 2007; b. Neraca per 31 Desember 2007; c. Laporan Arus Kas TA 2007; d. Catatan atas Laporan Keuangan TA 2007. 2. Pada tanggal 17 Maret 2008, BPK RI memulai pekerjaan lapangan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang TA 2007 yang berakhir pada tanggal 19 April 2008. 3. Laporan Keuangan yang telah dikoreksi oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

(sekarang

BPKD)

Kabupaten

Malang

berdasarkan

hasil

pemeriksaan BPK RI, selanjutnya dibuatkan Management Representation Letter (Surat Pernyataan Manajemen) yang ditandatangani oleh Bupati Malang tanggal 19 April 2008, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang

TA 2007 merupakan tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten Malang.


16

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1. Pengendalian atas Kas Belum Memadai Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, antara lain dilakukan dengan mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan dalam Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran. Dari 74 SKPD, 13 SKPD diantaranya merupakan satuan kerja penghasil penerimaan daerah. Pemeriksaan atas Buku Kas Umum (BKU)

yang diselenggarakan

oleh

Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran pada SKPD, diketahui bahwa sampai dengan akhir Tahun 2007, seluruhnya telah dilaksanakan dengan tertib, dijumlahkan setiap akhir bulan dan dijelaskan mengenai saldo buku apabila terdapat selisih antara penerimaan dan pengeluaran/penyetoran. Namun, oleh Kuasa Pengguna Anggaran belum dilakukan penutupan kas terhadap BKU yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Selain itu, Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD belum menyelenggarakan Penatausahaan

Buku

atas

Simpanan/bank,

penerimaan

dan

Buku

Pajak,

pengeluaran

dan

Buku

selain

dengan

Panjar. BKU,

penyimpanan uang dilakukan dengan membuka rekening tabungan/giro atas nama bendahara. Sedangkan untuk penerimaan dan penyetoran pajak, tidak dicatat tersendiri.

SKPD

tidak

memberlakukan

sistem

panjar,

sehingga

tidak

diselenggarakan buku panjar. Dari hasil pemeriksaan atas Neraca per 31 Desember 2007, diketahui bahwa saldo kas belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini, ditunjukkan dengan adanya saldo kas pada SKPD yang masih belum dicatat sebagai saldo kas daerah, ditemukannya rekening-rekening SKPD yang tidak dilaporkan ke Bagian Keuangan. Pemerintah Kota Malang juga belum mempunyai penetapan besarnya saldo kas minimum, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kas. Lemahnya pengendalian terhadap pengelolaan kas terdapat pada : a. Perencanaan, tidak adanya perencanaan kas karena belum dibuatnya ketetapan tentang saldo kas minimum; b. Kebijaksanaan, belum dimuatnya ketentuan saldo kas minimum pada Perda Pokok-pokok

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

dan

tidak

dilakukannya

pertimbangan prinsip kehati-hatian dengan melalui analisa resiko dan manfaat yang diperoleh; c. Pencatatan dan Pembukuan, dimana pencatatan pada masing-masing SKPD PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

17

belum sesuai dengan ketentuan; d. Pelaporan, pimpinan entitas tidak memperoleh informasi mengenai rekeningrekening yang dimiliki oleh SKPD. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 220 ayat (5) menetapkan bahwa BKU ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran; 2) Pasal 223 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 193 ayat (1) antara lain menetapkan bahwa dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembiayaan mencakup buku kas umum, buku simpanan/bank, buku pajak, buku panjar. c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada: 1) Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/Bupati; 2) Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur/bupati/Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 3) Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Gubernur/bupati/Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan satuan kerja perangkat daerah; d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada: 1) Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa gubernur/bupati/Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

18

Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah; 2) Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3) Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/Bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/Bupati; 4) Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa gubernur/bupati/Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi keuangan yang terkait dengan kas tidak akurat. Selain itu, pengamanan atas kas menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kas. Hal tersebut terjadi karena kelalaian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Atas temuan tersebut, Kepala DPPKA menyatakan bahwa kurang tertibnya tata kelola BKU adalah karena rendahnya kemampuan SDM dan kurangnya ketrampilan petugas.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar memerintahkan setiap Pengguna Anggaran untuk lebih memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan kas.


19

2. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak disetor ke Kas Daerah setiap hari Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Malang, dilakukan oleh 13 SKPD penghasil. Penyetoran pajak/retribusi oleh wajib pajak (WP) dan/ wajib retribusi (WR) dapat dilakukan langsung melalui bank, dan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari masingmasing SKPD penghasil. Penyetoran dilakukan ke Bendahara Penerimaan, dan selanjutnya disetorkan ke Kas Umum Daerah. Penyetoran pajak dan retribusi dari UPT ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan dilakukan tidak setiap hari, tetapi dilakukan secara mingguan, dua mingguan dan bulanan. SKPD penghasil dan yang menyetorkan pendapatannya tidak setiap hari, adalah sebagai berikut. No.

SKPD Penghasil

Cara Penyetoran Penerimaan

1.

Dinas Kesehatan

Melalui UPT secara mingguan

2.

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Melalui UPT secara dua mingguan dan bulanan

3.

Badan Pengelola Keuangan Derah

Melalui UPT dua kali seminggu

4.

Dinas Pasar

Melalui UPT dua kali seminggu

Kondisi diatas menunjukkan beberapa kelemahan dalam pengendalian intern, antara lain: a. Personalia

dimana

bendahara

penerimaan

tidak

tertib

dalam

mempertanggungjawabkan dan mengelola penerimaan; b. Pengawasan atas pelaksanaan penerimaan pendapatan belum dilaksanakan dengan baik; c. Pencatatan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik; d. Pelaporan belum dilakukan dengan baik. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada: 1) Pasal 16 ayat (2) menyebutkan bahwa Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah; 2) Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari;


20

3) Pasal 27 ayat (4) menyebutkan bahwa saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 57 ayat (2) menetapkan bahwa Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara, pada pasal 27: 1) Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/Bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/Bupati; 2) Ayat (3) menyebutkan bahwa semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 122 ayat (4) menyebutkan bahwa penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Kondisi tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah dan mengurangi likuiditas pemerintah untuk membiayai pengeluaran daerah. Hal tersebut disebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah belum mengatur mengenai kewajiban penyetoran setiap hari atas penerimaan daerah. Atas temuan tersebut, Kepala DPPKA menyatakan bahwa terlambatnya setoran dari UPT adalah karena jarak yang jauh. Sedangkan keterlambatan penyetoran oleh beberapa bendahara penerima, untuk selanjutnya

akan

ditertibkan.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar memerintahkan secara tertulis kepada setiap SKPD yang menghasilkan penerimaan untuk menyetorkan penerimaan ke kas daerah maksimal satu hari setelah diterima oleh bendahara penerimaan.


21

3. Verifikasi atas pertanggungjawaban realisasi belanja pada SKPD lemah Prosedur verifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan melalui SP2D sebagai realisasi belanja, dilakukan berdasarkan jenis SP2D-nya. Untuk SP2D LS, dokumen pendukung SPP-LS yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dapat

dipersamakan

dengan

bukti

pertanggungjawaban

atas

pengeluaran

pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga. Sedangkan verifikasi terhadap pertanggungjawaban

pengeluaran

yang

didanai

dengan

SP2D

UP/GU/TU,

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD. Pihak Bendahara Pengeluaran SKPD dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran, selama TA 2007 telah secara rutin membuat Pengesahan Surat Pertanggungjawaban

(SPJ)

penggunaan

SP2D.

Data

pengesahan

pertanggungjawaban tersebut, disajikan dalam laporan keuangan SKPD sebagai realisasi belanja SKPD yang akan dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Daerah (LKD). Pengamatan atas SPJ setiap SKPD untuk bulan Desember 2007, diketahui bahwa terdapat pengembalian SP2D pada Tahun 2007, dan pada akhir tahun, seluruh SP2D yang tersisa telah dipertanggungjawabkan sehingga, pada SKPD tidak terdapat lagi uang pada Bendahara Pengeluaran. Hal ini, bertolak belakang dengan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malang TA 2007 yang menyajikan adanya

Kas

pada

Bendahara

Pengeluaran

sebesar

Rp1.921.866.454,00.

Perbedaan tersebut disebabkan pihak pembukuan di BPKD tidak memiliki keyakinan yang memadai untuk menggunakan data pengesahan SPJ SKPD sebagai data realisasi belanja di SKPD. Sehingga, data realisasi belanja digunakan data SP2D yang dicairkan oleh masing-masing SKPD, kemudian diperhitungkan dengan pengembalian dana SP2D TA 2007 yang disetor oleh SKPD setelah 31 Desember 2007 sampai dengan saat draft LKD disusun. Konfirmasi terhadap beberapa bendahara pengeluaran SKPD, diketahui bahwa verifikasi atas pertanggungjawaban SP2D tidak sepenuhnya dilakukan, terutama untuk SKPD yang memiliki UPT. Pihak BPKD telah berusaha melakukan konfirmasi kepada bendahara pengeluaran SKPD secara rutin, namun tidak melakukan

pengujian

dan

pengamatan

yang

memadai

terhadap

bukti

pertanggungjawaban SKPD. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, masih terdapat

penerimaan

atas

pengembalian


SP2D

Tahun

2007

sebesar

22

Rp195.793.883,00 yang diperhitungkan sebagai pengurang realisasi belanja SKPD TA 2007. Kondisi tersebut menunjukkan beberapa kelemahan pengendalian intern, antara lain: a. Pelaksana organisasi belum membuat laporan pelaksanaan tugas secara rutin dan dilaporkan pada atasannya. b. Pengujian atas realisasi belanja tidak dilakukan secara memadai. c. Pembukuan dan pencatatan, belum dilakukan dengan cermat, tepat waktu, diklasifikasikan dan dapat diandalkan dimana transaksi yang telah verifikasi dan diklasifikasi tidak dicatat atau diungkapkan secara memadai guna mendukung pengendalian operasi dan pengambilan keputusan Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: a. Pasal 220 pada ayat: 1) Ayat (9) yang menyebutkan bahwa dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan

dengan

bukti

pertanggungjawaban

atas

pengeluaran

pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga; 2) Ayat (10) yang menyebutkan bahwa Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang

menjadi

tanggung

jawabnya

dengan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 3) Ayat (11) yang menyebutkan bahwa penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat

(10)

dilaksanakan

pertanggungjawaban

setelah

pengeluaran

diterbitkan oleh

surat

pengguna

pengesahan

anggaran/kuasa

pengguna anggaran; b. Pasal 221 yang menyatakan bahwa dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK SKPD berkewajiban: 1) Poin a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; 2) Poin b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; 3) Poin c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

23

4) Poin d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya; c. Pasal 222 pada: 1) Ayat (5) yang menyebutkan bahwa Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

pengeluaran

kepada

bendahara pengeluaran paling fambat tanggal 5 bulan berikutnya. 2) Ayat

(6)

yang

menyebutkan

bahwa

Laporan

pertanggungjawaban

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a) Buku kas umum; b) Buku pajak PPN/PPh; dan c) Bukti pengeluaran yang sah. 3) Ayat (7) yang menyebutkan bahwa Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi,

evaluasi

dan

analisis

atas

laporan

pertanggungjawaban

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil verifikasi pada SKPD tidak dapat dijadikan dasar pencatatan realisasi belanja TA 2007. Hal

tersebut

disebabkan

pelimpahan

tugas

verifikasi

atas

pertanggungjawaban SP2D kepada bendahara pengeluaran SKPD sebagai pejabat fungsional, yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, menyebabkan tidak terdapat pemisahan tugas yang memadai. Atas kondisi tersebut, kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mengakui kondisi tersebut sebagai pelaksanaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan lemahnya pemahaman dan ketrampilan SDM pengelola keuangan pada SKPD.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar meningkatkan pemahaman dan ketrampilan para pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan memberi pelatihan maupun pendidikan yang memadai.


24

4. Penyajian akun aset dalam neraca tidak didukung dengan bukti yang memadai Dalam LKPD TA 2007, telah disajikan akun aset tetap berupa tanah dan aset lain-lain dalam aset lainnya berupa piutang jangka panjang kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Aset tetap berupa tanah terdiri atas 1874 bidang tanah senilai Rp1.505.082.938.304,00. Dari 1874 bidang tersebut, baru 181 bidang tanah senilai Rp176.799.112.379,00 yang telah didukung dengan bukti kepemilikan, sehingga sebanyak 1.693 bidang tanah atau senilai Rp1.328.283.825.928,00 yang tersaji dalam neraca, tidak didukung dengan bukti kepemilikan. Selain itu, dari 1693 bidang tanah yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan tersebut, sebanyak 111 bidang tanah disajikan dengan nilai Rp1,00 sampai dengan Rp7,00. Pengakuan piutang jangka panjang Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam neraca juga tidak didukung dengan data yang memadai. Piutang tersebut diakui karena adanya pengalihan pegawai Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Malang pada Tahun 2002, yang gaji dan tunjangannya selama beberapa bulan seharusnya menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Jatim, namun saat itu dibayar melalui APBD Pemkab Malang. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, tidak diperoleh pengakuan dari pihak Propinsi Jawa Timur atas piutang tersebut. Kondisi di atas menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern pada: a. Informasi dan Komunikasi, koordinasi antara pihak pembukuan dengan pihak terkait masih kurang, sehingga penentuan status kepemilikan aktiva tetap masih sangat lemah; b. Pengawasan, masing-masing Kepala SKPD yang terkait kurang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pengelolaan aset tetap yang ada di lingkungannya; c. Pelaporan, dimana pimpinan entitas tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan jumlah dan nilai aset tetap yang diakui dalam laporan keuangan. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP Nomor 02, pada: 1) Paragraf 61 mengenai pengakuan aset yang menyatakan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; 2) Paragraf 63 mengenai pengukuran aset dinyatakan pada poin c) bahwa Piutang dicatat sebesar nilai nominal; PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

25

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pasal 46. 1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah; 2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah; c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 ayat 57 yang menyatakan bahwa Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Hal tersebut mengakibatkan nilai akun yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya. Kondisi tersebut disebabkan Bagian Pembukuan dalam menyajikan suatu akun dalam neraca tidak didukung dengan data yang memadai. Atas permasalahan tersebut, kepala BPKD (sekarang DPPKA) mengakui bahwa hal tersebut terjadi karena Bagian Pembukuan terfokus pada mutasi neraca, sedangkan data pendukung atas kejadian sebelumnya menjadi terabaikan.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar: a. Memerintahkan Kepala DPPKA untuk melengkapi setiap akun dalam neraca dengan data yang memadai; b. Melakukan konfirmasi secara tertulis kepada debitur-debitur atas piutang yang tercatat dalam neraca.


26

5. Penyusunan anggaran tidak cermat Dari pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran TA 2007, diketahui bahwa terdapat realisasi bagi hasil/transfer Alokasi Dana Desa (ADD) yang disajikan sebagai bantuan keuangan untuk desa. Pada akun belanja modal, juga diketahui terdapat belanja hibah kepada Madrasah Ibtidayah (MI) yang disajikan sebagai belanja modal. Selain itu, terdapat pembebanan belanja modal serta belanja barang dan jasa yang disajikan sebagai belanja bantuan keuangan pada BPKD. Kelemahan pengendalian atas permasalahan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut. a. Perencanaan yang tidak matang untuk setiap anggaran belanja; b. Perencanaan yang tidak matang dalam menjabarkan program menjadi kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2007; c. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan tidak melalui analisa resiko dan manfaat yang diperoleh; d. Pembukuan dan pencatatan, dimana transaksi yang telah diklasifikasikan tidak dicatat

secara

memadai

guna

mendukung

pengendalian

operasi

dan

pengambilan keputusan: e. Pelaporan, dimana pimpinan entitas tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan penganggaran guna melaksanakan tanggung jawabnya. Lemahnya pengendalian penyusunan anggaran tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan

asas

keadilan,

kepatutan,

dan

manfaat

untuk

masyarakat; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangPERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA

27

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan

azas

keadilan,

kepatutan,

dan

manfaat

untuk

masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca per 31 Desember 2007 tidak mencerminkan keadaan yang senyatanya dan pengamanan atas kekayaan entitas lemah. Permasalahan ini disebabkan: a. Kurangnya pengendalian pada saat perencanaan oleh Tim Anggaran b. Pengendalian pada saat realisasi belanja pada masing-masing satuan kerja lemah c. Pengendalian pada saat pelaporan juga tidak memadai. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang menanggapi bahwa hal tersebut terjadi karena kelalaian Tim Anggaran.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar: a. Memerintahkan tim anggaran untuk lebih memperhatikan karakteristik dari setiap akun dalam membuat perencanaan anggaran; b. Memerintahkan

Pengguna

Anggaran

untuk

meningkatkan

pengendalian

terhadap realisasi belanja dan laporan yang memadai.


28

6. Terdapat pengadaan barang yang tidak didukung dengan HPS Terdapat pengadaan barang TA 2007 berupa Kutipan Akta Catatan Sipil, Buku Register Capil, Blangko KTP dan Kartu Keluarga serta excavator yang tidak didukung dengan HPS. Pada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Bapenduk Capil) dilaksanakan pengadaan Kutipan Akta Catatan Sipil, Buku Register Capil, Blangko KTP dan Kartu Keluarga. Dalam pengadaan kutipan akta, buku register, formulir dan blangko tersebut tidak diketahui rincian harga per lembar maupun per jenis barang. Dalam RAB hanya disebutkan jenis dan volume barang yang diadakan. Bapenduk Capil tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pengadaan barang tersebut sebagai dasar penawaran. Pengadaan excavator dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melalui proses pelelangan. Dari HPS dan bukti penawaran yang diajukan oleh rekanan sampai dengan penyerahan barang tidak dicantumkan nilai/perhitungan

untuk memperoleh barang (owning cost), dan biaya operasi

(operating cost). Tidak disusunnya HPS, menunjukkan kelemahan pengendalian intern sebagai berikut:

a. Dalam operasi organisasi pembagian pekerjaan, fungsi, dan tanggungjawab belum dilakukan dengan cermat.

b. Prosedur untuk penetapan harga yang menguntungkan untuk setiap barang maupun jasa tidak dilakukan secara rinci.

c. Aktivitas pengawasan intern belum dilaksanakan secara tepat waktu dan dapat diandalkan Lemahnya pengendalian pengadaan barang dan jasa dengan tidak dibuatnya HPS, tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan

azas

keadilan,

kepatutan,

dan

manfaat

untuk

masyarakat. b. Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa,pasal 13, tentang penyusunan harga perkiraan sendiri, terdapat pada :


29

1) Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan

sendiri

(HPS)

yang

dikalkulasikan

secara

keahlian

dan

berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan. 2) Ayat (2) menyebutkan bahwa HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. 3) Ayat (3) menyebutkan bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran 4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. 5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan. Kondisi tersebut mengakibatkan harga barang tidak dapat diketahui secara rinci dan diperbandingkan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengendalian dari Pengguna Anggaran atas prosedur pelaksanaan barang dan/atau jasa. Atas hal tersebut, Kepala Bapenduk Capil menyatakan bahwa harga atas barang tersebut tidak dibuat HPS tersendiri karena telah diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/2839/SJ perihal Pedoman Harga Cetakan Blangko Dokumen Penduduk. Sedangkan Kepala DPPKA menyatakan bahwa atas pengadaan excavator memang tidak mencantumkan nilai/perhitungan

untuk

memperoleh barang (owning cost), dan biaya operasi (operating cost) sebagai bagian dari harga penawaran.

Rekomendasi BPK RI Bupati Malang agar memerintahkan setiap Pengguna Anggaran untuk membuat HPS secara rinci atas pengadaan barang dan/jasa.


30

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007

Recommend Documents