DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .............................................................................................................................
Hal i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN………………..
1
LAPORAN KEUANGAN ……..…………………………………………………..................
3
1.
NERACA …………...………………………………………………………………….....
3
2.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ….…………......................................................
5
3.
LAPORAN ARUS KAS ………………………….….......................................................
7
4.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN …………………………………………..
9
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN .....………………………………………………….
55
i
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana diungkap dalam catatan II.A.3 atas laporan keuangan, kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2011 disajikan sebesar Rp438,29 juta. Dari jumlah kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp438,29 juta tersebut, diketahui kas sebesar Rp283,02 juta tidak diketahui keberadaannya. Jika kas sebesar Rp155,27 juta disetor dan kas sebesar Rp283,02 juta dipulihkan untuk disetor ke kas daerah sebelum tanggal 31 Desember 2011, maka nilai kas di bendahara pengeluaran menjadi sebesar Rp0,00 dan kas di kas daerah bertambah sebesar Rp438,29 juta per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010. Sebagaimana diungkap dalam catatan II.B.1.a.2) dan II.B.2.a.2) atas laporan keuangan, pendapatan dan belanja disajikan masing-masing sebesar Rp837,08 miliar dan Rp798,24 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk pendapatan retribusi dan belanja terkait pelayanan kesehatan dari Dana Jamkesmas Pusat, Jamkesmas NTB, SKTM dan Kapitasi PT Askes serta Instalasi Farmasi masing-masing sebesar Rp17,33 miliar karena pendapatan tersebut digunakan langsung untuk belanja
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (dalam rupiah) No I
URAIAN
2011
2010
ASET A. ASET LANCAR 1. Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Bendahara Penerimaan Kas di Kas Bendahara Pengeluaran 2. Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian daerah Piutang Lainnya 3. Persediaan
81,201,159,301.36 438,293,889.00
52,724,995,724.66 460,894,942.00
2,661,146,923.00 5,788,049,741.00 89,691,363.00 76,850,000.00 7,118,521,095.71
3,658,210,783.00 2,114,551,151.06 5,200,000.00 92,850,000.00 7,165,662,578.00
97,373,712,313.07
66,222,365,178.72
11,967,207,214.00 -
12,078,776,203.00 -
66,402,967,006.47 -
45,280,661,686.09 -
78,370,174,220.47
57,359,437,889.09
333,419,620,209.00 209,183,626,378.00 415,460,374,894.90 701,608,781,910.00 25,359,478,066.00 21,696,760,309.00 -
326,518,383,541.00 158,529,081,219.00 378,107,324,588.00 638,936,621,299.00 8,680,387,630.00 6,618,967,351.00 -
1,706,728,641,766.90
1,517,390,765,628.00
Dana Bergulir Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga' Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain
5,200,000.00 3,483,239,376.08 59,075,500.00 19,231,508,870.00
3,616,886,221.33 59,075,500.00 19,231,508,870.00
JUMLAH ASET LAINNYA
22,779,023,746.08
22,907,470,591.33
1,905,251,552,046.52
1,663,880,039,287.14
JUMLAH ASET LANCAR B. INVESTASI JANGKA PANJANG 1. Investasi Non Permanen Investasi Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya 2. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal Perusahaan Patungan Investasi Permanen Lainnya JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG C. ASET TETAP 1 2 3 4 5 6 7
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Instalasi, Jaringan dan Jembatan Aset Tetap Lainnya Kontruksi Dalam Pekerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP
D. ASET LAINNYA 1 2 3 4 5 6
JUMLAH ASET
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (dalam rupiah) NO. URUT 1 1.1
URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANGGARAN 2011
REALISASI 2011
839,716,704,059.70
837,080,583,562.25
97,236,896,920.05 9,883,518,134.86
(%)
REALISASI 2010
99.69
660,428,377,995.30
89,055,715,571.60
91.59
35,809,035,049.00
10,560,918,500.00
106.85
5,881,530,552.00
1.1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
24,554,048,800.00
14,460,845,228.00
58.89
10,329,913,980.00
1.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
56,406,774,474.00
56,407,147,255.00
100.00
13,438,333,827.00
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2 1.2.1
PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
6,392,555,511.19
7,626,804,588.60
119.31
6,159,256,690.00
742,479,807,139.65
748,024,867,990.65
100.75
624,619,342,946.30
598,697,724,019.00
604,187,204,870.00
100.92
542,305,000,661.00
1.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
30,710,195,409.00
34,421,969,230.00
112.09
32,257,676,647.00
1.2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
13,414,352,610.00
15,192,059,640.00
113.25
17,137,981,014.00
1.2.1.3
Dana Alokasi Umum
495,852,276,000.00
495,852,276,000.00
100.00
436,347,143,000.00
1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
58,720,900,000.00
58,720,900,000.00
100.00
56,562,200,000.00
126,314,128,680.00
126,369,708,680.00
100.04
59,935,629,400.00
126,314,128,680.00
126,369,708,680.00
100.04
59,935,629,400.00
17,467,954,440.65
17,467,954,440.65
100.00
22,378,712,885.30
15,246,874,440.65
15,246,874,440.65
100.00
19,860,962,885.30
2,221,080,000.00
2,221,080,000.00
100.00
2,517,750,000.00
880,344,049,379.36
798,243,086,424.55
90.67
666,523,953,313.88
1.2.2 1.2.2.2 1.2.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi
1.2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1.2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
2 2.1
BELANJA BELANJA OPERASI
670,026,116,000.06
626,195,685,243.55
93.46
569,607,828,732.88
2.1.1
Belanja Pegawai
472,674,655,511.08
450,693,292,288.83
95.35
405,188,522,076.00
2.1.2
Belanja Barang
140,632,729,464.01
121,019,285,558.00
86.05
97,099,390,206.00
2.1.4
Belanja Subsidi
0.00
0.00
0.00
300,000,000.00
2.1.5
Belanja Hibah
10,053,839,000.00
9,671,929,900.00
96.20
29,500,134,175.00
2.1.6
Belanja Bantuan Sosial
13,119,803,462.97
11,955,063,066.72
91.12
7,812,462,928.88
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
33,545,088,562.00
32,856,114,430.00
97.95
29,707,319,347.00
208,794,645,691.80
171,627,492,281.00
82.20
96,916,124,581.00
2.2
BELANJA MODAL
2.2.1
Belanja Tanah
8,050,000,000.00
6,196,501,658.00
76.98
1,457,767,955.00
2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
57,961,591,628.00
48,352,535,672.00
83.42
14,205,197,564.00
2.2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
45,279,517,926.52
28,043,838,698.00
61.93
21,791,817,143.00
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
79,735,187,719.28
73,246,919,465.00
91.86
58,995,982,519.00
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
17,768,348,418.00
15,787,696,788.00
88.85
465,359,400.00
BELANJA TAK TERDUGA
1,523,287,687.50
419,908,900.00
27.57
0.00
1,523,287,687.50
419,908,900.00
27.57
0.00
329,700,000.00
329,600,000.00
99.97
317,100,000.00
0.00 329,700,000.00
0.00 329,600,000.00
0.00 99.97
0.00 317,100,000.00
2.3 2.3.1 2.4 2.4.1.1 2.4.1.2
Belanja Tak Terduga TRANSFER Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi SURPLUS / (DEFISIT)
(40,957,045,319.66)
38,507,897,137.70
(94.02)
(6,412,675,318.58)
6
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 (Dalam Rupiah) URAIAN
2011
2010
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan/setoran dr Bendahara Pengeluaran selama Tahun 2010 Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga Belanja Barang dan Jasa Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Masuk Kas Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai Penjualan Kendaraan Dinas roda dua Penjualan Kendaraan Dinas roda empat Pendapatan Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan Pengamanan Harga Gabah Penerimaan/setoran dr Bendahara Pengeluaran selama Tahun 2010 Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengadaaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
10,560,918,500.00 14,460,845,228.00 56,407,147,255.00 7,583,922,588.60 49,614,028,870.00 495,852,276,000.00 58,720,900,000.00 0.00 15,246,874,440.65 126,369,708,680.00 2,221,080,000.00 380,786,956.00
5,881,530,552.00 10,329,913,980.00 13,438,333,827.00 6,058,920,690.00 49,395,657,661.00 436,347,143,000.00 56,562,200,000.00 0.00 19,860,962,885.30 59,935,629,400.00 2,517,750,000.00 731,683,342.00
837,418,488,518.25
661,059,725,337.30
450,751,305,536.83 0.00 9,673,048,000.00 12,000,921,603.72 329,600,000.00 32,856,114,430.00
405,359,550,026.00 300,000,000.00 29,531,156,960.00 7,823,795,928.88 317,100,000.00 29,707,319,347.00
419,908,900.00 121,450,347,829.00
97,766,223,826.00
627,481,246,299.55
570,805,146,087.88
209,937,242,218.70
90,254,579,249.42
0.00 0.00 2,207,000.00 23,000,000.00 1,675,000.00 16,000,000.00 18,147,850.00
0.00 0.00 5,937,000.00 70,899,000.00 11,500,000.00 12,000,000.00 165,661,632.00
61,029,850.00
265,997,632.00
6,196,501,658.00 48,353,760,672.00 28,045,792,748.00 73,261,888,265.00 15,787,696,788.00
1,580,215,830.00 14,205,197,564.00 21,835,030,900.00 58,995,982,519.00 465,359,400.00
171,645,640,131.00
97,081,786,213.00
(171,584,610,281.00)
(96,815,788,581.00)
37,104,500.00 0.00
66,966,715.00
0.00
37,104,500.00
66,966,715.00
9,961,574,474.00 22,148,400.00
6,500,000,000.00 436,110,695.00
9,983,722,874.00
6,936,110,695.00
(9,946,618,374.00)
(6,869,143,980.00)
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
I.
KEBIJAKAN AKUNTANSI 1. Entitas Pelaporan Keuangan daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Unit Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai entitas akuntansi terdiri dari 57 Satker. Sedangkan selaku entitas pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berada pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset (DPKA). SKPD selaku entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari : No Uraian Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sekretariat Kepala Daerah & Wakil DPRD Dinas Badan Kantor Inspektorat RSUD Kecamatan Jumlah
2 1 1 15 8 4 1 1 24 57
2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Sumbawa tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. b. Basis Akrual (accrual basis) untuk penyusunan Neraca Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Dengan pengukuran aset dan kewajiban dapat ditentukan pengukuran untuk ekuitas karena ekuitas diperoleh dengan cara mengurangkan kewajiban dan aset. 4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif mulai pelaporan keuangan tahun anggaran 2005. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Neraca Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net asset). 1) Aset Lancar Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan. a) Kas di Kas Daerah Kas adalah Kas di Kas Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah. Termasuk dalam klasifikasi kas adalah kas di bank, kas yang dipegang Bendahara Umum Daerah, dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. b) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan
10
c)
d)
e)
f)
g)
h)
sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Piutang Pajak Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. Piutang Retribusi Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah. Piutang Lainnya Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar TP/TGR. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
11
i)
Persediaan Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2) Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan. Bentuk Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen a) Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Termasuk dalam Investasi Non Permanen adalah Investasi Dana Bergulir pola PAD dan Investasi Non Permanen Lainnya. Investasi Dana Bergulir pola PAD merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu disertai dengan bunga yang telah disepakati. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Sedangkan Investasi Non Permanen Lainnya adalah pemberian pinjaman dana/penyertaan kepada badan usaha/koperasi dengan jangka waktu tertentu. Investasi Non Permanen Lainnya dicatat sebesar nilai nominalnya. b) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Termasuk dalam Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah/negara. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan. 3) Aset tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. 12
a) Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dan dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan yang diestimasikan. b) Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. c) Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain
13
meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, dan Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung ( Tenaga kerja, bahan baku ) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. e) Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan. f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. 4) Aset lainnya Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. a) Aset Tidak Berwujud Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk diantaranya perangkat software komputer. b) Aset Lain-lain Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. 5) Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 14
neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari dokumen SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal. b) Utang Bunga Hutang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai akibat dari adanya hutang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Hutang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. c) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. d) Hutang Jangka Pendek Lainnya Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal. 6) Kewajiban jangka panjang Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. 7) Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas 15
Dana Cadangan. a) Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. b) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari: (1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang. (2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap. (3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya. (4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang. c) Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan. Saldo perkiraan ini disajikan sebesar dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan. b. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 1) Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan. 2) Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan
16
belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. 3) Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau pengunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2011 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non-anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2011 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011. Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran. Dalam tahun 2011, Laporan Arus Kas disajikan secara bruto, di mana arus kas keluar tidak berdasarkan realisasi belanja namun berdasarkan realisasi pencairan SP2D. Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : 1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas terdiri dari : rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan penerimaan kembali atas setoran pengembalian tahun berjalan. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari jumlah SP2D Belanja Operasi, jumlah SP2D belanja Tak Terduga, dan jumlah SP2D belanja Bagi Hasil – transfer. 2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non-Keuangan Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan
17
pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, dan penerimaan pengembalian/sisa kas tahun berjalan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah jumlah SP2D belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya. 3) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali dana bergulir, dan penerimaan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal atau pembayaran kembali pokok pinjaman. 4) Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
18
II.
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut: A. Neraca 1.
Kas di Kas Daerah (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Kas di kas Daerah 81.201.159.301,36 52.724.995.724,66 Saldo Kas Daerah yang disimpan di Bank per 31 Desember 2011 milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa terdiri dari saldo 1 (satu) rekening pada PT. Bank NTB Cabang Sumbawa dan 1 (satu) rekening pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Sumbawa yang terdiri dari: (dalam rupiah) No A. 1 2
B. 1
Rekening Bank Rekening pada PT. Bank NTB Rekening Kas Daerah No. Rek. 004.21.80339.01 – 5 Rekening Dana Alokasi Umum (DAU) No. Rek. 004.21.02936.00 – 3 TOTAL SALDO REKENING PT. BANK NTB CABANG SUMBAWA Rekening pada PT. BNI Rekening KASDA No. Rek. 0999988810 TOTAL SALDO REKENING PT. BNI CABANG SUMBAWA
Per 31-12-2011
Per 31-12-2010
48.134.122.677,36
15.262.092.034,34
0,00
5.762.488.941,32
48.134.122.677,36
21.024.580.975,66
32.942.896.624,00
31.700.414.749,00
32.942.896.624,00
31.700.414.749,00
81.077.019.301,36
52.724.995.724,66
Terdapat selisih antara jumlah kas di kas daerah pada Neraca dengan rekening koran di PT. Bank NTB sebesar Rp.124.140.000,00 yang terjadi karena terdapat kesalahan pencairan (double pencairan) oleh pihak bank dan telah dilakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2011 oleh pihak bank 2.
Kas di Bendahara Penerimaan Uraian Kas di Bendahara Penerimaan
Per 31-12-2011 0,00
(dalam rupiah) Per 31-12-2010 0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010
19
3.
Kas di Bendahara Pengeluaran (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Kas di Bendahara Pengeluaran 438.293.889,00 460.894.942,00 Jumlah tersebut merupakan saldo kas daerah yang berada pada masing-masing Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 terdiri dari: (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Sisa UUDP TA 2005 73.337.000,00 74.237.000,00 Sisa UUDP TA 2006 58.733.810,00 58.733.810,00 Sisa UUDP TA 2007 0,00 107.716.240,00 Sisa UUDP TA 2009 69.673.879,00 71.673.879,00 Sisa UP TA 2010 81.284.000,00 148.534.013,00 Sisa UP TA 2011 155.265.200,00 0,00 Jumlah 438.293.889,00 460.894.942,00 Sisa UUDP TA 2005 sebesar Rp73.337.000,00 merupakan sisa UUDP yang dikelola Pemegang Kas TA 2005 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa tahun 2007 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Sisa UUDP TA 2006 sebesar Rp58.733.810,00 merupakan sisa dana ADD yang dikelola oleh Kepala Desa Labangka dan Desa UPT Plampang melalui Pemegang Kas Sekretariat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumbawa tahun 2007 yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Sisa UUDP TA 2009 sebesar Rp69.673.879,00 merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang merupakan bagian dari kas tunai yang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggungjawab berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Sumbawa No. III/796/26/Itkab-rhs tanggal 18 Juli 2009. Sisa UP TA 2010 sebesar Rp81.284.000,00 merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Nasional yang belum disetor per 31 Desember 2011. Sisa UP TA 2011 sebesar Rp155.265.200,00 merupakan sisa saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada 7 SKPD, dengan rincian sebagai berikut : (dalam rupiah) No. SKPD Saldo 1. Dinas Pendidikan Nasional 149.421.710,00 2. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 4.865.962,00 3. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 352.740,00 4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 60.000,00 5. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas 3.000,00 6. Sekretariat Daerah 549.338,00 7. Kantor Camat Lenangguar 12.450,00 Jumlah 155.265.200,00 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp155.265.200,00 masing-masing telah disetor sebagai berikut :
20
a) Dinas Pendidikan Nasional pada tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp149.421.710,00. b) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tanggal 13 Januari 2012 sebesar Rp4.865.962,00. c) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 6 Januari 2012 sebesar Rp352.740,00. d) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp60.000,00. e) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas pada tanggal 2 Januari 2012 sebesar Rp3.000,00. f) Sekretariat Daerah pada tanggal 3 Januari 2012 sebesar Rp443.258,00 dan tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp106.080,00. g) Kantor Camat Lenangguar pada tanggal 13 Januari 2012 sebesar 12.450,00. 4.
Piutang Pajak (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Piutang Pajak 2.661.146.923,00 3.658.210.783,00 Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2011 sebesar Rp2.661.146.923,00 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.658.210.783,00, dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 1 Pajak Hotel 2.113.393.783,00 3.110.918.893,00 2 Pajak Restoran 25.297.500,00 24.836.250,00 3 Pajak Sarang 522.455.640,00 522.455.640,00 Burung Walet Jumlah 2.661.146.923,00 3.658.210.783,00 Piutang pajak hotel sebesar Rp2.113.393.783,00 merupakan piutang pajak hotel Amanwana.
5.
Piutang Dana Bagi Hasil (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Piutang Dana Bagi Hasil 5.788.049.741,00 2.114.551.151,06 Piutang Dana Bagi Hasil merupakan tunggakan pembagian dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2011 sebesar Rp5.788.049.741,00 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.114.551.151,06. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2011 dan per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No Jenis Pajak Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 1. Pajak Kendaraan Bermotor 895.132.698,00 798.311.430,04 (PKB) 2. Bea Balik Nama Kendaraan 2.916.902.108,00 1.407.168.043,00 Bermotor (BBNKB) 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan 1.969.988.941,00 (148.164.114,98)
21
4.
6.
Bermotor (PBBKB) Pajak Air Bawah Tanah dan Permukaan Jumlah
6.025.994,00
57.235.793,00
5.788.049.741,00
2.114.551.151,06
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (dalam rupiah) Per 31-12-2010
Uraian Per 31-12-2011 Bagian Lancar Tagihan Penjualan 89.691.363,00 5.200.000,00 Angsuran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut merupakan tunggakan pembayaran cicilan kendaraan bermotor hasil lelang kendaraan per 31 Desember 2011 sebesar Rp89.691.363,00 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp5.200.000,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2011 merupakan tunggakan pembayaran cicilan kendaraan bermotor hasil lelang kendaraan dinas tahun 2009. 7.
Piutang lainnya (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Piutang lainnya 76.850.000,00 92.850.000,00 Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp76.850.000,00 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp92.850.000,00. Saldo Piutang Lainnya yang terdiri dari dana pengamanan harga gabah (tahun 2004) sebesar Rp76.850.000,00, dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Jumlah Dana Pengamanan Harga Gabah No. Penerima Alamat Saldo Per Saldo per Setoran 2011 31/12/2010 31/12/2011 1 2 3 4 5 6 (4 - 5) 1 UD Desa Malili, 26.500.000,00 4.000.000,00 22.500.000,00 Gunung Moyo Hilir Galesa 2 UD Serba Desa Sebewe, 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Serbi Moyo Utara 3 UD Desa Brang 64.350.000,00 10.000.000,00 54.350.000,00 Pasaran Kolong, Plampang Total 92.850.000,00 16.000.000,00 76.850.000,00
8.
Persediaan Uraian Persediaan
Per 31-12-2011 7.118.521.095,71
(dalam rupiah) Per 31-12-2010 7.165.662.578,00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang per 31 Desember 2011 sebesar Rp7.118.521.095,71 dan per 31 Desember 2010 sebesar
22
Rp7.165.662.578,00 pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang terdiri dari: (dalam rupiah) No 1
SKPD Dinas Pendidikan Nasional
Nilai 3.976.500,00
2
Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah
3
Dinas Kesehatan
4.532.309.936,04
4
Rumah Sakit Umum Daerah
2.021.610.224,67
5
Dinas Pekerjaan Umum
6
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
958.700,00
7
Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi
0,00
8
Badan Penanaman Modal Dan Lingkungan Hidup
14.108.320,00
9
39.033.000,00
11
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial
12
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
13
Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan
14
1.691.460,00
16
Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17
Sekretariat Daerah
2.067.250,00
18
Sekretariat DPRD
1.665.065,00
19
Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset
20
Inspektorat Daerah
21
Badan Kepegawaian Diklat
2.764.100,00
22
Kantor Pelayanan Dan Perizinan Terpadu
2.191.000,00
23
Kantor Ketahanan Pangan Dan Penyuluh Pertanian Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Dinas Pertanian
1.146.500,00
94.487.360,00
28
Dinas Peternakan Badan Pelaks. Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
29
Dinas Pertambangan Dan Energi
152.495,00
30
Dinas Pemuda Olahraga Budaya Dan Pariwisata
870.520,00
31
Dinas Kelautan Dan Perikanan
32
Kantor Camat Sumbawa
85.500,00
33
Kantor Camat Moyo Hilir
469.655,00
34
Kantor Camat Moyo Utara
822.250,00
35
Kantor Camat Lopok
322.500,00
36
Kantor Camat Lape
540.300,00
37
Kantor Camat Maronge
10
15
24 25 26 27
203.525,00
118.897.250,00
0,00 0,00 1.131.145,00 0,00
0,00 331.915,00
82.814.370,00 902.700,00
4.409.455,00 2.790.000,00
1.324.500,00 0,00
181.122.000,00
88.500,00
23
38
Kantor Camat Plampang
227.500,00
39
Kantor Camat Labangka
89.500,00
40
Kantor Camat Empang
207.700,00
41
Kantor Camat Tarano
81.100,00
42
Kantor Camat Moyo Hulu
194.500,00
43
Kantor Camat Lunyuk
344.000,00
44
Kantor Camat Orong Telu
89.500,00
45
Kantor Camat Batulanteh
248.200,00
46
Kantor Camat Unter Iwes
47
Kantor Camat Labuhan Badas
48
Kantor Camat Rhee
459.100,00
49
Kantor Camat Utan
101.000,00
50
Kantor Camat Buer
124.400,00
51
Kantor Camat Alas
267.000,00
52
Kantor Camat Alas Barat
234.500,00
53
Kantor Camat Ropang
54
Kantor Camat Lenangguar
55
Kantor Camat Lantung TOTAL
0,00 81.200,00
91.000,00 91.000,00 301.900,00 7.118.521.095,71
Dari saldo sebesar Rp7.118.521.095,71 sudah mencakup persediaan obat dan alat kesehatan pada 25 Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan. 9.
Investasi Jangka Panjang (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Investasi Jangka Panjang 78.370.174.220,47 57.359.437.889,09 Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp78.370.174.220,47 dan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp57.359.437.889,09. Saldo Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut : a) Investasi Non Permanen (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Investasi Non Permanen 11.967.207.214,00 12.078.776.203,00 Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Dana Bergulir ini terdiri dari 2 jenis yaitu: 1) Dana Bergulir pola PAD yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan, di mana angsuran pokok dan bunganya berkisar antara 6% s/d 11% pertahun dan setiap tahun disetor ke Kas Daerah. Rincian saldo dana bergulir jenis ini per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
24
No
SKPD
TA
Saldo Per 31-12-2011
(dalam rupiah) Saldo Per 31 -12- 2010
1.
Dinas Koperindag 2002 - Koperasi 845.775.088,00 849.475.088,00 - UKM 352.470.000,00 372.312.500,00 - Industri 1.698.887.818,00 1.654.158.663,00 2. Dinas Peternakan 2002 410.110.000,00 414.150.000,00 3. Dinas Kelautan dan 2002 1.083.437.331,00 1.094.710.975,00 Perikanan 4. Dinas Tenaga Kerja 2003 246.960.527,00 253.877.527,00 dan Transmigrasi 5. BPM-PD 2003 607.491.450,00 607.591.450,00 Jumlah 5.245.132.214,00 5.246.276.203,00 Saldo pada tahun 2011 sebesar Rp5.245.132.214,00 merupakan hasil iventarisasi yang dilakukan oleh dinas teknis terkait kecuali BPM-PD yang belum melakukan verifikasi data yang mutakhir. 2) Dana Bergulir dalam bentuk hewan/ternak di Dinas Peternakan. Dana Bergulir dalam bentuk hewan ternak adalah Dana Bergulir dalam bentuk hewan/ternak yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di mana hasil pengembangannya (anak) digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat yang lain. Apabila si induk sudah menghasilkan anak sesuai yang ditentukan, si induk dihibahkan kepada kelompok tersebut. Dana bergulir ini dicatat berdasar nilai yang dapat direalisasikan dengan menggunakan harga pasar per 31 Desember 2011 sebesar Rp6.722.075.000,00 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp6.832.500.000,00. Rincian saldo Dana Bergulir jenis ini per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No. Jenis Ternak Tahun Nilai 1. Ternak Sapi 2006 709.250.000,00 2. Ternak Kerbau 2006 404.750.000,00 0,00 3. Ternak Kambing 2006 4. Ternak Sapi 2007 823.250.000,00 5. Ternak Kerbau 2007 420.000.000,00 6. Ternak Kambing 2007 44.725.000,00 7. Ternak Sapi 2008 1.106.000.000,00 8. Ternak Sapi (Redistribusi) 2008 5.500.000,00 9. Ternak Kerbau 2008 427.750.000,00 10. Ternak Kambing 2008 102.350.000,00 11. Ternak Kuda 2008 72.000.000,00 12. Ternak Kerbau 2009 380.000.000,00 13. Ternak Kerbau (Redistribusi) 2009 253.000.000,00 14. Ternak Sapi (Redistribusi) 2009 48.000.000,00 15. Ternak Kambing (Redistribusi) 2009 4.500.000,00 16. Ternak Sapi (Redistribusi) 2010 918.500.000,00
25
17. 18. 19.
Ternak Kerbau (Redistribusi) Ternak Sapi (Redistribusi) Ternak Kerbau (Redistribusi) JUMLAH
2010 2011 2011
251.500.000,00 528.500.000,00 222.500.000,00 6.722.075.000,00
b) Investasi Permanen (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Investasi Permanen 66.402.967.006,47 45.280.661.686,09 Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp66.402.967.006,47 dan Rp45.280.661.686,09 merupakan saldo Investasi Jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupa Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No
BUMD
1. 2.
PT Bank NTB PD BPR NTB Sumbawa Barat PD BPR NTB Sumbawa PDAM Kab. Sumbawa Perusda Kab. Sumbawa PT. Daerah Maju Bersaing Jumlah
3. 4. 5. 6.
Metode Penilaian Cost Equity
31 – 12 – 2011
31 – 12 – 2010
34.103.414.474,00 24.141.840.000,00 2.993.284.511,71 2.014.387.000,00
Equity
17.503.283.697,35 14.291.901.038,61
Equity Equity Cost
10.034.262.551,41 1.668.721.772,00 100.000.000,00
3.937.871.991,48 794.661.656,00 100.000.000,00
66.402.967.006,47 45.280.661.686,09
Penjelasan untuk masing-masing penyertaan sebagai berikut: 1) Penyertaan Modal pada PT. Bank NTB dinilai dengan metode harga perolehan sebesar Rp34.103.414.474,00 yang merupakan akumulasi penyetoran Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada PT. Bank NTB sampai dengan 31 Desember 2011. Dalam tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menambah Penyertaan Modal di PT. Bank NTB sebesar Rp9.961.574.474,00. 2) PD. BPR NTB Sumbawa Barat adalah gabungan dari 2 (dua) PD. BPRLKP di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu PD. BPR-LKP Taliwang dan PD. BPR-LKP Seteluk. Penyertaan modal tersebut dinilai dengan menggunakan metode ekuitas (Equity Method). Dimana persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 36,92% 3) PD BPR NTB Sumbawa adalah gabungan dari 9 (Sembilan) PD BPRLKP yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa (Empang, Plampang, Lopok, Moyo, Ropang, Seketeng, Labuhan Sumbawa, Utan dan Alas). Penyertaan modal pada PD BPR NTB Sumbawa dinilai dengan menggunakan metode ekuitas (Equity Method), di mana persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar 63,57%. 4) Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada PDAM Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 100%, maka metode penilaian penyertaan
26
modal pada PDAM Kabupaten Sumbawa dinilai dengan metode ekuitas (Equity Method). Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PDAM Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2011 (unaudited), jumlah ekuitas dana PDAM Kabupaten Sumbawa sebesar Rp10.034.262.551,41 sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada PDAM Kabupaten Sumbawa sebesar Rp10.034.262.551,41. 5) Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Perusda Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 100%, maka metode penilaian penyertaan modal pada Perusda dinilai dengan metode ekuitas (Equity Method). Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perusda Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2011 (unaudited), jumlah ekuitas dana Perusda Kabupaten Sumbawa sebesar Rp1.668.721.772,00 yang merupakan akumulasi penyetoran modal dan bantuan hibah sampai dengan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.771.446.000,00 dan sebesar Rp2.244.655.500,00 dikurangi akumulasi kerugian sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp125.431.884,00 dan kerugian tahun 2010 sebesar Rp2.221.947.844,00 6) PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) adalah perusahaan daerah yang baru dibentuk yang merupakan milik bersama antara Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kabupaten Sumbawa dalam tahun 2009 menyertakan modal awal sebesar Rp100.000.000,- dan pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak melakukan tambahan penyetoran penyertaan modal sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2011 sebesar Rp100.000.000,00. 10. Aset Tetap (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Aset tetap 1.706.728.641.766,90 1.517.390.765.628,00 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.706.728.641.766,90 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.517.390.765.628,00. Atas Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp1.706.728.641.766,90 tersebut diantaranya terdapat Aset Tetap yang dinilai sebesar Rp1,00 sebanyak 223 unit Aset Tetap dan Aset Tetap dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp6.184.806.200,00 yang belum dapat dirinci secara akurat. Rincian saldo aset tetap per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No. Keterangan Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 1 Tanah 333.419.620.209,00 326.518.383.541,00 2 Peralatan dan mesin 209.183.626.378,00 158.529.081.219,00 3 Gedung dan bangunan 415.460.374.894,90 378.107.324.588,00 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 701.608.781.910,00 638.936.621.299,00 5 Aset Tetap Lainnya 25.359.478.066,00 8.680.387.630,00 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 21.696.760.309,00 6.618.967.351,00 7 Akumulasi Penyusutan 0,00 0,00 Jumlah 1.706.728.641.766,90 1.517.390.765.628,00 27
a) Tanah Jumlah tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Mutasi Aset Tetap Tanah dari tahun 2010 ke tahun 2011 terinci sebagai berikut: (dalam rupiah) No Uraian Jumlah 1 Saldo per 31 Desember 2010 326.518.383.541,00 6.901.236.668,00 2 Mutasi tambah 6.196.501.658,00 a. Realisasi belanja modal 704.735.010,00 b. Koreksi 3 Mutasi kurang (0,00) 4 Saldo per 31 Desember 2011 333.419.620.209,00 Aset Tetap Tanah sebesar Rp333.419.620.209,00 dengan jumlah sebanyak 1.129 persil diantaranya sebanyak 281 persil dengan nilai Rp143.294.386.504,00 sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah Sumbawa, sebanyak 172 persil dengan nilai Rp63.697.535.123,00 dalam proses sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa dan sisanya sebanyak 676 persil dengan nilai Rp126.427.698.582,00 tidak bersertifikat. Aset Tetap Tanah sebanyak 1.129 persil tersebut diantaranya sebanyak 90 persil tidak memiliki harga perolehan (disajikan dengan nilai Rp0,00), sisanya sebanyak 1.039 persil disajikan dengan nilai Rp333.419.620.209,00. Terdapat 2 persil tanah dalam sengketa hukum yang belum ada amar putusan dari pengadilan yakni SDN 2 Sumbawa seluas 4.984 m2 senilai Rp1.046.640.000,00 sudah bersetifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan SDN Kebayan seluas 900 m2 senilai Rp234.000.000,00 belum bersertifikat. b) Peralatan dan Mesin Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin dari tahun 2010 ke tahun 2011 terinci sebagai berikut: (dalam rupiah) No Uraian Jumlah 1 Saldo per 31 Desember 2010 158.529.081.219,00 2 Mutasi tambah 52.546.890.357,00 48.352.535.672,00 a. Realisasi belanja modal 4.194.354.685,00 b. Koreksi 3 Mutasi kurang (1.892.345.198,00) (285.769.798,00) a. Konstruksi Dalam Pengerjaan b. Koreksi (1.606.575.400,00) 209.183.626.378,00 4 Saldo per 31 Desember 2011 Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp209.183.626.378,00 diantaranya sebesar Rp37.828.852.000,00 merupakan harga perolehan kendaraan bermotor sebanyak 239 unit. Kendaraan bermotor sebanyak 239 unit tersebut belum didukung identitas kendaraan bermotor yang lengkap. 28
c) Gedung dan Bangunan Jumlah tersebut merupakan saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan dari tahun 2010 ke tahun 2011 terinci sebagai berikut: (dalam rupiah) No Uraian Jumlah 1 Saldo per 31 Desember 2010 378.107.324.588,00 43.306.573.831,90 2 Mutasi tambah 28.043.838.697,90 a. Realisasi belanja modal 15.262.735.134,00 b. Koreksi 3 Mutasi kurang (5.953.523.525,00) (2.214.149.872,00) a. Konstruksi Dalam Pengerjaan (3.739.373.653,00) b. Koreksi 4 Saldo per 31 Desember 2011 415.460.374.894,90 d) Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah tersebut merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari tahun 2010 ke tahun 2011 terinci sebagai berikut: (dalam rupiah) No Uraian Jumlah 1 Saldo per 31 Desember 2010 638.936.621.299,00 82.136.067.470,00 2 Mutasi tambah 73.246.919.465,00 a. Realisasi belanja modal 2.270.180.654,00 b. Koreksi 6.618.967.351,00 c. KDP TA 2010 3 Mutasi kurang (19.463.906.859,00) (19.346.473.859,00) a. Konstruksi Dalam Pengerjaan (117.433.000,00) b. Koreksi 4
Saldo per 31 Desember 2011
701.608.781.910,00
e) Aset Tetap Lainnya Jumlah tersebut merupakan saldo Buku Perpustakaan, saldo Barang Bercorak Kesenian, dan saldo Hewan, Ternak & Tanaman per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Mutasi Aset Tetap Lainnya dari tahun 2010 ke tahun 2011 terinci sebagai berikut: (dalam rupiah) No Uraian Jumlah 1 Saldo per 31 Desember 2010 8.680.387.630,00 2 Mutasi tambah 16.743.997.454,00 15.787.696.788,00 a. Realisasi belanja modal 956.300.666,00 b. Koreksi 3 4
Mutasi kurang (koreksi) Saldo per 31 Desember 2011
(64.907.018,00) 25.359.478.066,00
29
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah tersebut merupakan nilai konstruksi yang masih dalam pengerjaan atau belum diserahterimakan atau belum dimanfaatkan pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp21.696.760.309,00 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp6.618.967.351,00. Jumlah Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2010 seluruhnya telah selesai dilaksanakan dan dicatat sebagai aset tetap. (dalam rupiah) No Uraian Jumlah 1 Saldo per 31 Desember 2010 6.618.967.351,00 21.846.393.529,00 2 Mutasi tambah (realisasi belanja modal) 3 Mutasi kurang (6.768.600.571,00) (6.618.967.351,00) a. KDP TA 2010 (149.633.220,00) b. Koreksi 4
Saldo per 31 Desember 2011
21.696.760.309,00
11. Aset Lainnya (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Aset Lainnya 22.779.023.746,08 22.907.470.591,33 Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp22.779.023.746,08 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No Jenis Aset Jumlah 1. Tagihan Penjualan Angsuran 5.200.000,00 2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 3.483.239.376,08 3. Aset tak berwujud 59.075.500,00 4. Mesin dan Peralatan 3.180.538.380,00 5. Gedung dan Bangunan 15.945.840.990,00 6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 8.700.000,00 7. Aset Tetap Lainnya 96.429.500,00 JUMLAH 22.779.023.746,08 12. Kewajiban a) Kewajiban Jangka Pendek (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Kewajiban Jangka Pendek 90.540.000,00 22.148.400,00 Jumlah tersebut merupakan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp90.540.000,00 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. b) Kewajiban Jangka Panjang Dalam tahun 2011 dan 2010, Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.
30
13. Ekuitas Dana a) Ekuitas Dana Lancar (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Ekuitas Dana Lancar 97.283.172.313,07 66.200.216.778,72 Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang bersifat lancar per 31 Desember 2011 sebesar Rp97.283.172.313,07 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp66.200.216.778,72, yang merupakan selisih antara nilai Aset Lancar dengan nilai Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No. Keterangan Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 1 2 3 4
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
81.639.453.190,36 8.615.738.027,00 7.118.521.095,71
53.185.890.666,66 5.870.811.934,06 7.165.662.578,00
(90.540.000,00)
(22.148.400,00)
97.283.172.313,07
66.200.216.778,72
1) Sisa Lebih Pembiayaa Anggaran (SiLPA) Jumlah tersebut adalah merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. SILPA merupakan akun lawan yang menampung Kas dan Setara Kas serta Investasi Jangka Pendek. Jumlah per 31 Desember 2011 terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp81.201.159.301,36 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp438.293.889,00. 2) Cadangan Piutang Jumlah tersebut adalah merupakan saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Cadangan Piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung Piutang Lancar yang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagi Hasil Provinsi, Bagian Lancar TGR dan Piutang Lainnya. 3) Cadangan Persediaan Jumlah tersebut adalah merupakan saldo Cadangan Persediaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Cadangan Persediaan adalah merupakan akun lawan untuk menampung Persediaan. 4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah tersebut merupakan saldo Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Saldo Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah merupakan akun lawan dari akun Kewajiban Jangka Pendek Lainnya non PFK.
31
b) Ekuitas Dana Investasi Uraian Ekuitas Dana Investasi
Per 31-12-2011 1.807.877.839.733,45
(dalam rupiah) Per 31-12-2010 1.597.657.674.108,42
Jumlah tersebut merupakan ekuitas (kekayaan bersih) Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diinvestasikan yang merupakan selisih antara nilai investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva lainnya, dengan nilai kewajiban jangka panjang. Per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.807.877.839.733,45 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.597.657.674.108,42 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No. 1 2 3
4
Keterangan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
Per 31-12-2011 78.370.174.220,47
Per 31-12-2010 57.359.437.889,09
1.706.728.641.766,90
1.517.390.765.628,00
22.779.023.746,08
22.907.470.591,33
0,00
0,00
1.807.877.839.733,45
1.597.657.674.108,42
1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Jumlah tersebut merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Saldo ini merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang Dana Bergulir dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di BUMD. 2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Jumlah tersebut merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang tertanam dalam Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Saldo ini merupakan akun lawan dari Aset Tetap. 3) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah tersebut merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang tertanam dalam Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Saldo ini merupakan akun lawan dari Aset Lainnya. c) Ekuitas Dana Cadangan (dalam rupiah) Uraian Per 31-12-2011 Per 31-12-2010 Ekuitas Dana Cadangan 0,00 0,00 Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan per tanggal 31
32
Desember 2011 dan 31 Desember 2010. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan. B.
Laporan Realisasi Anggaran 1.
Pendapatan (dalam rupiah) 2011 Realisasi 2010 Anggaran Realisasi % Pendapatan 839.716.704.059,70 837.080.583.562,25 99,69 660.428.377.995,30 Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011 berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dengan target sebesar Rp839.716.704.059,70 total realisasi sebesar Rp837.080.583.562,25 atau terealisasi sebesar 99,69%, dengan rincian sebagai berikut: Uraian
a. Pendapatan Asli Daerah (dalam rupiah) 2011 Realisasi 2010 Anggaran Realisasi % PAD 97.236.896.920,05 89.055.715.571,60 91,59 35.809.035.049,00 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp97.236.896.920,05 realisasi sebesar Rp89.055.715.571,60 atau terealisasi sebesar 91,59% dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian
No
Uraian
1.
Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah
2. 3.
4.
Anggaran
2011 Realisasi
%
Realisasi 2010
9.883.518.134,86 10.560.918.500,00
106,85
5.881.530.552,00
24.554.048.800,00 14.460.845.228,00
58,89
10.329.913.980,00
56.406.774.474,00 56.407.147.255,00
100,00
13.438.333.827,00
7.626.804.588,60
119,31
6.159.256.690,00
97.236.896.920,05 89.055.715.571,60
91,59
35.809.035.049,00
6.392.555.511,19
1) Pajak Daerah Pajak daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.883.518.134,86, realisasi penerimaan sebesar Rp10.560.918.500,00 atau 106,85%. Rincian atas penerimaan Pajak Daerah tersebut sebagai berikut:
33
(dalam rupiah) No
Uraian
1 2 3 4 5
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Pajak Sarang Burung Walet Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak BPHTB Jumlah
6 7 8 9 10
2011
Realisasi 2010
Anggaran 3.116.420.000,00 634.661.699,86 12.532.000,00 435.000.000,00 2.858.900.110,00
Realisasi 3.538.917.576,00 873.866.344,00 12.862.000,00 353.559.938,00 3.755.838.120,00
% 113,56 137,69 102,63 81,28 131,37
1.496.104.436,00 489.422.100,00 4.032.500,00 180.200.426,00 2.211.526.274,00
2.000.000.000,00
1.374.658.031,00
68,73
1.328.244.816,00
176.000.000,00
152.000.000,00
86,36
172.000.000,00
25.000.000,00
12.498.000,00
49,99
0,00
39.318.125,00
14.106.623,00
35,88
0,00
585.686.200,00 9.883.518.134,86
472.611.868,00 10.560.918.500,00
80,69 106,85
0,00 5.881.530.552,00
2) Retribusi Daerah Retribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp24.554.048.800,00 realisasi penerimaan sebesar Rp14.460.845.228,00 atau 58,89%. Rincian atas penerimaan Retribusi Daerah tersebut sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3
Uraian Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan tertentu Jumlah
2011 Anggaran 18.848.394.000,00 2.366.294.800,00 3.339.360.000,00 24.554.048.800,00
Realisasi 9.289.220.925,00 1.733.648.443,00
Realisasi 2010
% 49,28 73,26
5.267.894.003,00 1.642.075.219,00
3.437.975.860,00 102,95
3.419.944.758,00
14.460.845.228,00
58,89 10.329.913.980,00
Dari realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp14.460.845.228,00 belum termasuk pendapatan dari pengelolaan jamkesmas pusat, jamkesmas NTB, SKTM dan kapitasi PT. Askes pada RSUD Sumbawa dan Dinas Kesehatan masing-masing sebesar Rp13.150.333.637,00 dan Rp2.861.556.000,00, serta pendapatan dari pengelolaan pada Instalasi Farmasi RSUD Sumbawa sebesar Rp1.500.096.800,00. 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp56.406.774.474,00 realisasi penerimaan sebesar Rp56.407.147.255,00 atau 100,00%. Rincian penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagai berikut:
34
(dalam rupiah) No 1 2 3
Uraian
2011 Realisasi
Anggaran
PT. Bank NTB PD. BPR LKP PT. DMB Jumlah
9.961.574.474,00 205.000.000,00 46.240.200.000,00 56.406.774.474,00
Realisasi 2010
%
9.961.574.474,00 205.372.781,00 46.240.200.000,00 56.407.147.255,00
100,00 100,18 100,00 100,00
5.501.480.119,00 1.500.060.008,00 6.436.793.700,00 13.438.333.827,00
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp6.392.555.511,19, realisasi penerimaan sebesar Rp7.626.804.588,60 atau 119,31%. Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8
2011
Uraian
Anggaran
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Pendapatan bunga deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan dari pengembalian Penerimaan Lain-Lain Jumlah
Realisasi
Realisasi 2010
%
58.350.000,00
42.882.000
3.988.085.787,00
3.078.531.712,00
1.320.648.405,00
3.372.839.806,00
255,39
0,00
43.320.310,19
80.761.485,95
186,43
99.247.994,00
168.974.234,65 10.263,26
219.477.883,00
0,00
0,00
0,00
819.597.061,00
227.526.609,00
227.526.700,00
100,00
0,00
752.978.000,00
655.288.650,00
87,03
698.211.035,00
6.392.555.511,19
7.626.804.588,60
1.646.400,00
73,49
100.336.000,00
77,19 4.222.386.717,00
119,31 6.159.256.690,00
Dari realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp7.626.804.588,60 belum termasuk pendapatan bunga deposito yang dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp346.874.993,00. b. Pendapatan Transfer (dalam rupiah) Uraian Pendapatan Transfer / Perimbangan
Anggaran 742.479.807.139,65
2011 Realisasi 748.024.867.990,65
% 100,75
Realisasi 2010 624.619.342.946,30
Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan total target sebesar Rp742.479.807.139,65 realisasi sebesar Rp748.024.867.990,65 atau terealisasi sebesar 100,75%.
35
1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (dalam rupiah) Uraian Dana Perimbangan
2011 Realisasi 604.187.204.870,00
Anggaran 598.697.724.019,00
% 100,92
Realisasi 2010 542.305.000.661,00
Pendapatan Dana Perimbangan Tahun anggaran 2011 terdiri dari Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan total target anggaran setelah perubahan sebesar Rp598.697.724.019,00 realisasi pendapatan sebesar Rp604.187.204.870,00 atau terealisasi 100,92% dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) No
Uraian
2011 Realisasi
Anggaran
%
Realisasi 2010
1
Bagi Hasil Pajak
30.710.195.409,00
34.421.969.230,00
112,09
32.257.676.647,00
2
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
13.414.352.610,00
15.192.059.640,00
113,25
17.137.981.014,00
495.852.276.000,00 58.720.900.000,00 598.697.724.019,00
495.852.276.000,00 58.720.900.000,00 604.187.204.870,00
100,00 100,00 100,92
436.347.143.000,00 56.562.200.000,00 542.305.000.661,00
3 4
Dana Alokasi Umum Dana alokasi khusus Jumlah
a) Dana Bagi Hasil Pajak (dalam rupiah) Uraian Dana Bagi Hasil Pajak
2011 Anggaran Realisasi % 30.710.195.409,00 34.421.969.230,00 112,09
Realisasi 2010 32.257.676.647,00
Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari bagi hasil PBB, bagi hasil BPHTB, dan bagi hasil PPh dengan target sebesar Rp30.710.195.409,00 realisasi sebesar Rp34.421.969.230,00 atau terealisasi 112,09%. Dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No
Uraian
1
Bagi Hasil PBB
2
Bagi Hasil BPHTB Bagi Hasil PPN Pasal 21, 25 dan 29 Jumlah
3
2011 Anggaran
Realisasi
%
Realisasi 2010
26.044.340.541,00
29.988.638.840,00
115,14
24.989.533.997,00
0,00
16.253.696,00
Div/0
3.441.689.448,00
4.665.854.868,00
4.417.076.694,00
94,67
3.826.453.202,00
30.710.195.409,00
34.421.969.230,00
112,09
32.257.676.647,00
b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) (dalam rupiah) Uraian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
Anggaran 13.414.352.610,00
2011 Realisasi 15.192.059.640,00
% 113,25
Realisasi 2010 17.137.981.014,00
36
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) terdiri dari Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent), Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalty), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, dan Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau dengan target sebesar Rp13.414.352.610,00 realisasi tahun 2011 sebesar Rp15.192.059.640,00 atau terealisasi sebesar 113,25%, dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3
4 5
2011
Uraian
Anggaran
Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau Jumlah
Realisasi
%
Realisasi 2010
1.829.466,00
34.265.561,00
1.873,98
45.715.120,00
1.192.964.600,00
953.921.460,00
79,96
906.046.572,00
4.818.735.500,00
6.791.100.418,00
140,93
9.996.855.378,00
249.099.085,00
261.048.242,00
104,80
133.334.511,00
7.151.723.959,00
7.151.723.959
100,00
6.056.029.433,00
13.414.352.610,00
15.192.059.640,00
113,25
17.137.981.014,00
c) Dana Alokasi Umum (DAU) (dalam rupiah) Uraian DAU
Anggaran 495.852.276.000,00
2011 Realisasi 495.852.276.000,00
% 100,00
Realisasi 2010 436.347.143.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2011 target sebesar Rp495.852.276.000,00 terealisasi sebesar Rp495.852.276.000,00 atau terealisasi 100%. d) Dana Alokasi Khusus (DAK) (dalam rupiah) Uraian DAK
Anggaran 58.720.900.000,00
2011 Realisasi 58.720.900.000,00
% 100,00
Realisasi 2010 56.562.200.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 target sebesar Rp58.720.900.000,00 terealisasi sebesar Rp58.720.900.000,00 atau realisasi 100,00% dengan uraian sebagai berikut:
37
(dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2011
Uraian
Anggaran
Dana alokasi khusus Pendidikan Dana alokasi khusus Kesehatan Dana alokasi khusus Infrastruktur Jalan Dana alokasi khusus Infrastruktur Irigasi Dana alokasi khusus Infrastruktur Air Bersih Dana alokasi khusus Kelautan dan Perikanan Dana alokasi khusus pertanian Dana alokasi khusus Lingkungan Hidup Dana alokasi khusus kependudukan Dana alokasi khusus Prasarana Perdesaan Dana alokasi khusus Sanitasi Dana alokasi khusus Kehutanan Dana Alokasi Khusus Perdagangan Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat Jumlah
Realisasi 2010
Realisasi
%
23.324.400.000,00
23.324.400.000,00
100,00
28.058.000.000,00
5.159.300.000,00
5.159.300.000,00
100,00
4.935.900.000,00
6.230.500.000,00
6.230.500.000,00
100,00
6.492.900.000,00
3.213.200.000,00
3.213.200.000,00
100,00
2.551.900.000,00
964.100.000,00
964.100.000,00
100,00
804.800.000,00
6.576.100.000,00
6.576.100.000,00
100,00
4.700.200.000,00
7.477.800.000,00
7.477.800.000,00
100,00
4.878.200.000,00
544.700.000,00
544.700.000,00
100,00
494.300.000,00
1.166.500.000,00
1.166.500.000,00
100,00
988.600.000,00
1.020.900.000,00
1.020.900.000,00
100,00
1.072.200.000,00
894.200.000,00
894.200.000,00
100,00
616.600.000,00
1.039.100.000,00
1.039.100.000,00
100,00
968.600.000,00
942.700.000,00
942.700.000,00
100,00
0,00
167.400.000,00
167.400.000,00
100,00
0,00
58.720.900.000,00
58.720.900.000,00
100,00
56.562.200.000,00
2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (dalam rupiah) Uraian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
2011 Anggaran 126.314.128.680,00
Realisasi 126.369.708.680,00
% 100,04
Realisasi 2010 59.935.629.400,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah, Dana Penyesuaian Tunjangan Penghasilan Guru PNS Daerah, Dana Penyesuaian Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP), Dana Penyesuaian Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dengan total target anggaran setelah perubahan sebesar Rp126.314.128.680,00 realisasi pendapatan sebesar Rp126.369.708.680,00 atau terealisasi sebesar 100,04% dengan rincian sebagai berikut:
38
(dalam rupiah) No 1
2
3
4
5
6
Uraian Dana penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Dana penyesuaian Tunjangan Penghasilan Guru PNS Daerah Dana penyesuaian percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan (DPPIP) Dana penyesuaian penguatan insfrastruktur dan prasarana daerah (DPIPD) Dana Penguatan Infrastruktur Daerah (DPID) Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Jumlah
2011
Realisasi 2010
Anggaran
Realisasi
%
32.856.877.680,00
32.856.877.680,00
100,00
27.452.654.400,00
9.675.750.000,00
9.675.750.000,00
100,00
9.297.000.000,00
12.540.904.000,00
12.540.904.000,00
100,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
22.185.975.000,00
39.600.000.000,00
39.600.000.000,00
100,00
0,00
31.640.597.000,00
31.696.177.000,00
100,18
0,00
126.314.128.680,00
126.369.708.680,00
100,04
59.935.629.400,00
3) Transfer Pemerintah Provinsi (dalam rupiah) Uraian Transfer Pemerintah Provinsi
2011 Anggaran 17.467.954.440,65
Realisasi
%
17.467.954.440,65 100,00
Realisasi 2010 22.378.712.885,30
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dengan total target anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.467.954.440,65 realisasi pendapatan sebesar Rp17.467.954.440,65 atau terealisasi sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut: a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak (dalam rupiah) Uraian Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2011 Anggaran 15.246.874.440,65
Realisasi 15.246.874.440,65
%
Realisasi 2010
100,00 19.860.962.885,30
Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari transfer Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah pada Tahun Anggaran 2011 target anggaran setelah
39
perubahan sebesar Rp15.246.874.440,65 terealisasi sebesar Rp15.246.874.440,65 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2
3
4
5
Uraian Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tunggakan Bagi Hasil Pajak s.d Tahun 2010 Jumlah
b)
2011 Anggaran
Realisasi
Realisasi 2010
%
3.574.396.722,04
2.776.085.292,00
77,67
2.598.563.046,93
5.155.070.142,16
3.896.066.214,14
75,58
3.691.002.717,92
6.460.171.783,45
6.460.171.783,45
100,00
7.113.109.400,10
0,00
0,00
0,00
39.318.125,00
57.235.793,00
2.114.551.151,06
3.394,45
6.418.969.595,35
15.246.874.440,65
15.246.874.440,65
100,00
19.860.962.885,30
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (dalam rupiah)
Uraian
Anggaran
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
2.221.080.000,00
2011 Realisasi 2.221.080.000,00
Realisasi 2010
% 100,00
2.517.750.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya berupa Bantuan Keuangan untuk Bea Siswa Pendidikan pada Tahun Anggaran 2011 target anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.221.080.000,00 terealisasi sebesar Rp2.221.080.000,00 atau terealisasi sebesar 100%. c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah (dalam rupiah) 2011 Uraian Realisasi 2010 Anggaran Realisasi % Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00 Dalam tahun 2011, tidak terdapat anggaran dan realisasi Lain-lain pendapatan yang sah. 2.
Belanja (dalam rupiah) Uraian Belanja
2011 Anggaran Realisasi 880.344.049.379,36 798.243.086.424,55
% 90,67
Realisasi 2010 666.523.953.313,88
Belanja Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp880.344.049.379,36 total realisasi sebesar
40
Rp798.243.086.424,55 atau terealisasi sebesar 90,67% dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) 2011
No
Uraian
1
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga
670.026.116.000,06
626.195.685.243,55 93,46
569.607.828.732,88
208.794.645.691,80
171.627.492.281,00 82,20
96.916.124.581,00
1.523.287.687,50
419.908.900,00 27,57
0,00
Jumlah
880.344.049.379,36
798.243.086.424,55 90,67
666.523.953.313,88
2 3
Anggaran
Realisasi
%
Realisasi 2010
a. Belanja Operasi (dalam rupiah) Uraian Belanja Operasi
2011 Anggaran 670.026.116.000,06
Realisasi 626.195.685.243,55
% 93,46
Realisasi 2010 569.607.828.732,88
Belanja Operasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp670.026.116.000,06 total realisasi sebesar Rp626.195.685.243,55 atau terealisasi sebesar 93,46%, dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6
Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Jumlah
2011 %
Realisasi 2010
Anggaran
Realisasi
472.674.655.511,08 140.632.729.464,01 0,00 10.053.839.000,00
450.693.292.288,83 121.019.285.558,00 0,00 9.671.929.900,00
95,35 86,05 0,00 96,20
405.188.522.076,00 97.099.390.206,00 300.000.000,00 29.500.134.175,00
13.119.803.462,97
11.955.063.066,72
91,12
7.812.462.928,88
33.545.088.562,00
32.856.114.430,00
97,95
29.707.319.347,00
670.026.116.000,06
626.195.685.243,55
93,46
569.607.828.732,88
Dari realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp121.019.285.558,00 terdapat realisasi belanja jasa konsultan sebesar Rp6.316.200.213,00 yang tidak dikapitalisasi dalam aset tetap terkait. 1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp472.674.655.511,08, realisasi pengeluaran sebesar Rp450.693.292.288,83 atau 95,35%. Rincian jumlah belanja pegawai sebagai berikut:
41
(dalam rupiah) No
Uraian BELANJA PEGAWAI - TAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Jasa Pelayanan Medik BELANJA PEGAWAI – LANGSUNG Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pengembangan SDM Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Biaya Petugas Siaga dan Piket
1 2
3
4 5
6 7 8 9
10
11 12 13
Jumlah
2011
Realisasi 2010
Anggaran
Realisasi
%
426.925.468.344,08
410.857.363.185,83
96,24
377.752.837.646,00
388.842.400.383,38
377.054.740.527,00
96,97
333.814.166.629,00
32.726.910.000,00
29.183.828.000,00
89,17
40.157.496.322,00
2.617.600.000,00
2.611.250.000,00
99,76
2.424.930.000,00
2.438.083.960,70
1.707.136.590,83
70,02
1.088.115.604,00
300.474.000,00
300.408.068,00
99,98
268.129.091,00
45.749.187.167,00
39.835.929.103,00
87,07
27.435.684.430,00
10.793.510.500,00
9.775.942.315,00
90,57
7.235.258.550,00
25.214.972.667,00
24.306.257.460,00
96,40
14.751.782.180,00
148.770.000,00 100,00
141.430.000,00
148.770.000,00 2.784.545.000,00
2.200.512.500,00
79,02
2.487.975.000,00
1.142.019.000,00
990.015.520,00
86,69
644.799.450,00
306.000.000,00 100,00
259.200.000,00
306.000.000,00 4.772.400.000,00
1.545.933.308,00
32,39
1.208.808.000,00
586.970.000,00
562.498.000,00
95,83
706.431.250,00
472.674.655.511,08
450.693.292.288,83
95,35
405.188.522.076,00
2) Belanja Barang Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp140.632.729.464,01, realisasi pengeluaran sebesar Rp121.019.285.558,00 atau 86,05%. Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3 4 5
Uraian Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2011 Anggaran
Realisasi
%
Realisasi 2010
29.940.133.551,00
29.272.802.170,00
97,77
9.677.142.105,00
14.882.184.221,00
9.889.244.834,00
66,45
9.048.838.587,00
30.959.644.744,95
25.289.633.730,00
81,69
20.508.870.091,00
922.235.589,00
865.914.493,00
93,89
170.078.700,00
6.230.318.958,00
5.669.343.295,00
90,99
5.753.657.274,00
42
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gu dang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus dan Harihari tertentu Belanja Perjalanan Dinas Biaya Publikasi Belanja Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan Belanja Perawatan Pagar dan Bangunan Belanja Penunjang Belanja perawatan taman dan tanaman Belanja beasiswa bagi keluarga kurang mampu Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga Jumlah
4.882.221.065,00
4.432.669.021,00
90,79
4.174.759.603,00
1.321.040.000,00
1.271.647.300,00
96,26
977.097.350,00
584.550.000,02
498.977.500,00
85,36
576.627.425,00
361.391.850,00
343.641.850,00
95,08
183.365.000,00
10.150.971.900,02
7.781.212.300,00
76,65
6.554.297.375,00
236.400.000,00
206.378.000,00
87,30
368.945.000,00
201.626.750,00
199.222.750,00
98,81
138.314.000,00
291.820.000,02
211.645.000,00
72,53
257.906.000,00
34.870.007.758,00
30.324.966.340,00
86,97
29.371.063.180,00
2.306.000,00
2.306.000,00
100,00
2.667.000,00
4.578.056,00
3.890.000,00
84,97
3.485.000,00
184.287.450,00
184.133.750,00
99,92
89.277.516,00
1.136.481.571,00
1.114.169.075,00
98,04
711.579.000,00
88.050.000,00
87.383.150,00
99,24
5.000.000,00
3.330.640.000,00
3.318.265.000,00
99,63
8.526.420.000,00
51.840.000,00
51.840.000,00
100,00
0,00
140.632.729.464,01
121.019.285.558,00
86,05
97.099.390.206,00
3) Belanja Subsidi Dalam tahun 2011, tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Subsidi. 4) Belanja Hibah Belanja Hibah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp10.053.839.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp9.671.929.900,00 atau 96,20% dengan uraian sebagai berikut:
43
(dalam rupiah) No
2011
Uraian
Anggaran
Hibah kpd pemerintah pusat Hibah kpd pemerintah desa Hibah kpd badan / lembaga / organisasi swasta Hibah kpd perusahaan daerah Jumlah
1 2 3 4
Realisasi
%
Realisasi 2010
300.000.000,00
298.881.900,00
99,63 20.149.296.175,00
0,00
0,00
0,00
525.000.000,00
9.503.839.000,00
9.173.048.000,00
96,52
8.825.838.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
80,00
0,00
10.053.839.000,00
9.671.929.900,00
96,20 29.500.134.175,00
5) Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp13.119.803.462,97 realisasi pengeluaran sebesar Rp11.955.063.066,72 atau 91,12% dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2
2011
Uraian
Anggaran
Realisasi
Bantuan Sosial Org. 12.351.351.500,00 11.186.612.904,00 Kemasyarakatan Bantuan Partai 768.451.962,97 768.450.162,72 Politik Jumlah 13.119.803.462,97 11.955.063.066,72
%
Realisasi 2010
90,57
7.044.011.790,00
99,99
768.451.138,88
91,12
7.812.462.928,88
6) Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan berupa Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp33.545.088.562,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp32.856.114.430,00 atau 97,95% b. Belanja Modal (dalam rupiah) Uraian Belanja Modal
Anggaran 208.794.645.691,80
2011 Realisasi 171.627.492.281,00
% 82,20
Realisasi 2010 96.916.124.581,00
Belanja Modal Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya dengan total realisasi sebesar Rp171.627.492.281,00 dari target anggaran setelah perubahan sebesar Rp208.794.645.691,80 atau terealisasi sebesar 82,20% dengan rincian sebagai berikut:
44
(dalam rupiah) No
Uraian
1
Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah
2 3 4 5
Anggaran 8.050.000.000,00
2011 Realisasi 6.196.501.658,00
% 76,98
57.961.591.628,00
48.352.535.672,00
83,42 14.205.197.564,00
45.279.517.926,52
28.043.838.698,00
61,93 21.791.817.143,00
79.735.187.719,28
73.246.919.465,00
91,86 58.995.982.519,00
17.768.348.418,00
15.787.696.788,00
88,85
208.794.645.691,80
171.627.492.281,00
Realisasi 2010 1.457.767.955,00
465.359.400,00
82,20 96.916.124.581,00
Dari realisasi belanja modal sebesar Rp171.627.492.281,00 terdapat realisasi belanja pemeliharaan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp1.765.835.000,00 dan pengadaan sembako pasar murah sebesar Rp48.407.018,00 1) Belanja Tanah Belanja Tanah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.050.000,000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp6.196.501.658,00 atau 76,98%. Rincian belanja modal Tanah sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3
Uraian Tanah Sarana Pendidikan Tanah Cadangan Pembangunan Tanah Peternakan Jumlah
2011 Anggaran
Realisasi
%
Realisasi 2010
1.490.000.000,00
581.652.458,00
39,04
789.457.715,00
6.410.000.000,00
5.465.849.200,00
85,27
668.310.240,00
150.000.000,00 8.050.000.000,00
149.000.000,00 6.196.501.658,00
99,33 76,98
0,00 1.457.767.955,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp57.961.591.628,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp48.352.535.672,00 atau 83,42%. Rincian belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2
3 4
Uraian Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor Alat-alat Angkutan
2011
Realisasi 2010
Anggaran
Realisasi
%
5.148.221.200,00
5.004.167.500,00
97,20
4.943.994.000,00
162.000.000,00
161.872.000,00
99,92
39.870.000,00
1.299.946.100,00
836.587.198,00
64,36
649.464.000,00
460.000.000,00
458.616.000,00
99,70
4.200.000,00
45
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
di atas Air Tidak Bermotor Alat-alat Bengkel Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Peralatan Kantor Perlengkapan Kantor Komputer Meubelair Peralatan Dapur Penghias Ruangan Rumah Tangga Alat-alat Studio Alat-alat Komunikasi Alat-alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium BKB Kit Alat Persenjataan Perlengkapan kebersihan pasar Jumlah
380.244.000,00
379.300.000,00
99,75
97.717.500,00
612.500.000,00
576.007.000,00
94,04
390.825.000,00
670.669.637,00
622.331.123,00
92,79
300.902.400,00
1.191.052.722,00
1.174.265.202,00
98,59
954.032.110,00
2.965.280.350,00 1.559.227.740,00 528.084.470,00
2.826.592.110,00 1.543.365.540,00 515.771.100,00
95,32 98,98 97,67
2.213.177.903,00 882.031.000,00 264.033.085,00
50.628.000,00
50.549.500,00
99,84
63.804.500,00
498.392.399,00
482.625.499,00
96,84
431.639.366,00
147.038.200,00
143.961.500,00
97,91
133.341.100,00
294.781.000,00
261.266.280,00
88,63
109.740.000,00
21.544.997.500,00 21.489.592.600,00
99,74
2.466.725.600,00
20.226.850.790,00 11.604.318.000,00
57,37
89.000.000,00
99.000.000,00 54.000.000,00
98.670.000,00 99,67 54.000.000,00 100,00
170.700.000,00 0,00
68.677.520,00
68.677.520,00 100,00
0,00
57.961.591.628,00 48.352.535.672,00
83,42 14.205.197.564,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Bangunan dan Gedung dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp45.279.517.926,52, realisasi pengeluaran sebesar Rp28.043.838.698,00 atau 61,93%. Rincian belanja modal bangunan dan gedung sebagai berikut: (dalam rupiah) No
Uraian
1 2 3 4 5
Gedung Kantor Rumah Jabatan Rumah Dinas Gedung Gudang Tugu Peringatan Rumah Jaga/Pos Jaga Pemagaran Penataan Taman Kandang hewan ternak Pondok Pertemuan Konstruksi halaman parkir Teralis
6 7 8 9 10 11
2011 Anggaran Realisasi 12.451.060.561,00 11.099.029.509,00 0,00 0,00 1.483.171.204,00 1.320.777.100,00 495.400.115,00 458.647.000,00 0,00 0,00
Realisasi 2010 % 89,14 16.599.049.743,00 0,00 221.916.000,00 89,05 338.914.000,00 92,58 49.250.000,00 0,00 94.750.000,00
50.000.000,00
49.879.000,00
99,76
79.818.400,00
696.217.800,00
694.895.200,00
99,81
232.748.000,00
37.500.000,00 100,00
44.700.000,00
37.500.000,00 100.000.000,00
99.354.000,00
99,35
199.558.000,00
162.348.750,00
162.324.300,00
99,98
50.000.000,00
53.800.000,00 100,00
15.100.000,00
53.800.000,00
46
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lapangan Olah Raga Gedung Pasar Peningkatan Sarana dan Prasarana Ling. Pemukiman Pagar/Tembok Konstruksi Sumur Konstruksi bangunan Rambu/Plang petunjuk Rehabilitasi bangunan Pemagaran gedung kantor Konstruksi kanopi Konstruksi Tenda PKL Konstruksi bangunan fasilitas pendukung taman Konstruksi Patok Jumlah
50.000.000,00
49.800.000,00
99,60
12.375.000,00
2.126.043.854,00
2.123.805.000,00
99,89
180.537.000,00
106.500.000,00
106.338.000,00
99,85
162.583.000,00
2.017.799.176,00 268.785.000,00
1.852.069.983,00 91,79 268.785.000,00 100,00
1.154.593.000,00 50.000.000,00
2.767.169.110,00
2.435.369.650,00
88,01
1.707.310.000,00
184.140.000,00
183.340.000,00
99,57
28.778.000,00
20.624.479.524,00
5.530.633.156,00
26,81
428.579.000,00
427.611.000,00
354.448.400,00
82,89
141.258.000,00
63.000.000,00 100,00
0,00
63.000.000,00 1.093.491.832,52 20.000.000,00
1.079.544.400,00
98,72
0,00
20.000.000,00 100,00
0,00
1.000.000,00 499.000,00 45.279.517.926,52 28.043.838.698,00
49,90 0,00 61,93 21.791.817.143,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp79.735.187.719,28, realisasi pengeluaran sebesar Rp73.246.919.465,00 atau 91,86%. Rincian belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut: (dalam rupiah) No
Uraian
1
Konstruksi Jalan Konstruksi Jembatan Konstruksi Jaringan Air Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Instalasi Listrik dan Telepon Jumlah
2 3 4 5
2011 Anggaran Realisasi 55.031.738.579,30 49.147.734.565,00 5.380.559.007,72
5.361.040.000,00
17.953.237.992,26 17.595.927.300,00
Realisasi 2010 % 89,31 37.295.837.379,00 99,64
3.012.249.000,00
98,01 17.867.279.690,00
173.247.600,00
173.144.000,00
99,94
128.529.600,00
1.196.404.540,00
969.073.600,00
80,99
692.086.850,00
79.735.187.719,28 73.246.919.465,00
91,86 58.995.982.519,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp17.768.348.418,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp15.787.696.788,00 atau 88,85%. Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:
47
(dalam rupiah) 2011
No
Uraian
1
Buku/Kepustakaan Barang bercorak Kesenian/Kebuday aan Hewan/Ternak dan Tanaman Pal/Pilar Batas Barang pasar murah/ pasar rakyat Jumlah
2 3 4 5
Anggaran Realisasi 17.555.229.400,00 15.578.605.770,00 40.300.000,00 108.500.000,00
% 88,74
40.300.000,00 100,00 104.472.000,00
Realisasi 2010 343.463.400,00 1.000.000,00
96,29
110.996.000,00
15.912.000,00
15.912.000,00 100,00
9.900.000,00
48.407.018,00
48.407.018,00 100,00
0,00
17.768.348.418,00 15.787.696.788,00
88,85
465.359.400,00
c. Belanja Tak Terduga Uraian Belanja Tak Terduga
Anggaran 1.523.287.687,50
(dalam rupiah) 2011 Realisasi 2010 Realisasi % 419.908.900,00 27,57 0,00
Belanja Tak Terduga Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011, dianggarkan sebesar Rp1.523.287.687,50, realisasi pengeluaran sebesar Rp.419.908.900,00. Belanja Tak Terduga tersebut berupa pengembalian penerimaan tahun sebelumnya ke kas Negara berupa pengembalian atas dana tunjangan profesi guru PNS Daerah tahun 2010. 3.
Transfer (dalam rupiah) 2011 Realisasi 2010 Anggaran Realisasi % Transfer 329.700.000,00 329.600.000,00 99,97 317.100.000,00 Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota/Desa berupa Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp329.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp329.600.000,00 atau 99,97%. Uraian
4.
Pembiayaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan uraian sebagai berikut: a. Penerimaan Pembiayaan (dalam rupiah) Uraian Penerimaan Pembiayaan
Anggaran 53.440.768.193,66
2011 Realisasi 53.115.278.926,66
%
Realisasi 2010
99,39 66.534.676.680,24
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp53.440.768.193,66 terealisasi sebesar Rp53.115.278.926,66 atau 99,39%, dengan perincian sebagai berikut:
48
(dalam rupiah) No 1
2
Uraian
Anggaran
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 53.185.890.666,66 Anggaran (SiLPA) Penerimaan Kembali 254.877.527,00 Pemberian Pinjaman Daerah 53.440.768.193,66 Jumlah
2011 Realisasi 53.078.174.426,66
37.104.500,00 53.115.278.926,66
%
Realisasi 2010
99,80 66.467.709.965,24
14.56
66.966.715,00
99,39 66.534.676.680,24
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp53.185.890.666,66 merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2010 di Neraca dan LRA (Audited) yang merupakan nilai kas riil milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2010. Terdapat selisih sebesar Rp107.716.240,00 yang merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran TA 2007 yang telah ditetapkan menjadi tuntutan ganti kerugian daerah karena telah terdapat amar putusan pengadilannya, sehingga saldo SiLPA TA 2011 sebesar Rp53.078.174.426,66. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp254.877.527,00 terealisasi sebesar Rp37.104.500,00 atau 14,56% yang merupakan pengembalian pokok dana bergulir selama tahun 2011. b. Pengeluaran Pembiayaan (dalam rupiah) Uraian Pengeluaran Pembiayaan
Anggaran 12.483.722.874,00
2011 Realisasi 9.983.722.874,00
%
Realisasi 2010
79,97 6.936.110.695,00
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp12.483.722.874,00 dengan realisasi sebesar Rp9.983.722.874,00 atau 79,97%, dengan perincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No
1
2
5.
Uraian Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD Pembayaran Pokok Utang Jumlah
Anggaran 12.461.574.474,00
22.148.400,00 12.483.722.874,00
2011 Realisasi 9.961.574.474,00
%
Realisasi 2010
79,94
6.500.000.000,00
22.148.400,00 100,00
436.110.695,00
9.983.722.874,00
79,97
6.936.110.695,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja serta realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2011, Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp81.639.453.190,36. Saldo SILPA tersebut terinci atas saldo kas di kas daerah sebesar Rp81.201.159.301,36 (Rekening Kasda di PT. Bank NTB Cabang Sumbawa sebesar Rp48.134.122.677,36 dan Rekening 49
Kasda DAK di PT. BNI Cabang Sumbawa sebesar Rp32.942.896.624,00) dan saldo kas di Bendaharawan Pengeluaran SKPD sebesar Rp438.293.889,00. Terdapat selisih antara rekening Kasda di PT. Bank NTB dengan SILPA sebesar Rp.124.140.000,00 yang terjadi karena terdapat kesalahan pencairan (double pencairan) oleh pihak bank dan telah dilakukan koreksi pada tanggal 2 Januari 2011 oleh pihak bank. C. Laporan Arus Kas 1.
Arus Kas dari Aktifitas Operasi a. Arus Kas Masuk Dalam Tahun Anggaran 2011 jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi antara lain dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya sebesar Rp837.418.488.518,25 mengalami peningkatan sebesar Rp176.358.763.180,95 atau 26,68% dibanding dengan tahun 2010 hanya memperoleh Rp661.059.725.337,30 dengan uraian pendapatan sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Uraian Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Penerimaan/Setoran dr Bendahara Pengeluaran selama tahun 2010 Jumlah
2011
2010
Kenaikan /(Penurunan)
10.560.918.500,00
5.881.530.552,00
4.679.387.948,00
14.460.845.228,00
10.329.913.980,00
4.130.931.248,00
56.407.147.255,00
13.438.333.827,00
42.968.813.428,00
7.583.922.588,60
6.058.920.690,00
1.525.001.898,60
49.614.028.870,00
49.395.657.661,00
218.371.209,00
495.852.276.000,00 58.720.900.000,00
436.347.143.000,00 56.562.200.000,00
59.505.133.000,00 2.158.700.000,00
15.246.874.440,65
19.860.962.885,30
(4.614.088.444,65)
126.369.708.680,00
59.935.629.400,00
66.434.079.280,00
2.221.080.000,00
2.517.750.000,00
(296.670.000)
380.786.956,00
731.683.342,00
(350.896.386)
837.418.488.518,25
661.059.725.337,30
176.358.763.180,95
50
b. Arus Keluar Kas Dalam Tahun Anggaran 2011 jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi antara lain dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp627.481.246.299,55 mengalami peningkatan sebesar Rp56.676.100.211,67 atau 9,93% dibanding dengan tahun 2010 hanya memperoleh Rp570.805.146.087,88 dengan uraian belanja sebagai berikut: (dalam rupiah) No
Uraian
2011
2010
1 2 3 4 5
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga
450.751.305.536,83 121.450.347.829,00 0,00 9.673.048.000,00 12.000.921.603,72
405.359.550.026,00 97.766.223.826,00 300.000.000,00 29.531.156.960,00 7.823.795.928,88
Kenaikan /(Penurunan) 45.391.755.510,83 23.684.124.003,00 (300.000.000) (19.858.108.960,00) 4.177.125.674,84
329.600.000,00
317.100.000,00
12.500.000,00
32.856.114.430,00
29.707.319.347,00
3.148.795.083,00
419.908.900,00
0,00
419.908.900,00
627.481.246.299,55
570.805.146.087,88
56.676.100.211,67
6
7 8
Jumlah
2.
Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan a. Arus Masuk Kas Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2011 sebesar Rp61.029.850,00 mengalami penurunan sebesar Rp204.967.782,00 atau 77,06% dibanding dengan tahun 2010 memperoleh sebesar Rp265.997.632,00 dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7
Uraian Penjualan peralatan kantor yang tak terpakai Penjualan mesin/alat-alat berat tak terpakai Penjualan kendaraan dinas roda dua Penjualan kendaraan dinas roda empat Pengamanan harga gabah Penjualan bahan-bahan bekas bangunan Penerimaan/Setoran dr Bendahara Pengeluaran selama tahun 2010 Jumlah
2011
Kenaikan /(Penurunan)
2010 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.207.000,00
5.937.000,00
(3.730.000,00)
23.000.000,00
70.899.000,00
(47.899.000,00)
16.000.000,00
12.000.000,00
4.000.000,00
1.675.000,00
11.500.000,00
(9.825.000,00)
18.147.850,00
165.661.632,00
(147.513.782,00)
61.029.850,00
265.997.632,00
(204.967.782,00)
51
b. Arus Keluar Kas Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2011 sebesar Rp171.645.640.131,00 mengalami peningkatan sebesar Rp74.563.853.918,00 atau 76,80% dibanding dengan tahun 2010 sebesar Rp97.081.786.213,00 dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) No
Uraian
1
Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jumlah
2 3 4 5
3.
2011
6.196.501.658,00
2010
Kenaikan /(Penurunan)
1.580.215.830,00
4.616.285.828,00
48.353.760.672,00 14.205.197.564,00 34.148.563.108,00 28.045.792.748,00 21.835.030.900,00
6.226.673.848,00
73.261.888.265,00 58.995.982.519,00 14.265.905.746,00 15.787.696.788,00
465.359.400,00 15.306.425.388,00
171.645.640.131,00 97.081.786.213,00 74.563.853.918,00
Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan a. Arus Masuk Kas Arus masuk kas selama periode tahun 2011 sebesar Rp37.104.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.862.215,00 atau 44,59% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp66.966.715,00 dengan uraian sebagai berikut : (dalam rupiah) Kenaikan/ No Uraian 2011 2010 (Penurunan) Penerimaan Kembali 1 37.104.500,00 66.966.715,00 (29.862.215,00) Pemberian Pinjaman Jumlah 37.104.500,00 66.966.715,00 (29.862.215,00) b. Arus Keluar Kas Arus keluar kas selama periode tahun 2011 sebesar Rp9.983.722.874,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.047.612.179,00 atau 43,94% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp6.936.110.695,00 dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) Kenaikan/ No Uraian 2011 2010 (Penurunan) 1 Penyertaan Modal 9.961.574.474,00 6.500.000.000,00 3.461.574.474,00 Pemerintah Daerah 2 Pembayaran Pokok 22.148.400,00 436.110.695,00 (413.962.295,00) Hutang Jumlah 9.983.722.874,00 6.936.110.695,00 3.047.612.179,00
52
4.
Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran Pada Penguasaan BUD a. Arus Masuk Kas Arus masuk kas selama periode tahun 2011 sebesar Rp32.615.545.003,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.249.538.096,00 atau 14,98% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp28.366.006.907,00 dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) Kenaikan No Uraian 2011 2010 /(Penurunan) Penerimaan 1 perhitungan Fihak 32.545.394.990,00 28.234.555.997,00 4.310.838.993,00 ketiga (PFK) Penerimaan setoran sisa kas di Bendahara 2 70.150.013,00 131.450.910,00 (61.300.897) pengeluaran TA 2009 dan sebelumnya Jumlah 32.615.545.003,00 28.366.006.907,00 4.249.538.096,00 b. Arus Keluar Kas Arus keluar kas selama periode tahun 2011 sebesar Rp32.545.394.990,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.310.838.993,00 atau 15,27% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp28.234.555.997,00 dengan uraian sebagai berikut: (dalam rupiah) Kenaikan No Uraian 2011 2010 /(Penurunan) Penerimaan perhitungan 1 32.545.394.990,00 28.234.555.997,00 4.310.838.993,00 Fihak ketiga (PFK) Jumlah
32.545.394.990,00 28.234.555.997,00 4.310.838.993,00
5.
Kenaikan/Penurunan Kas Selama Periode Selama Tahun Anggaran 2011 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp28.476.163.576,70.
6.
Saldo Awal Kas per 1 Januari 2011 Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2011 adalah Rp52.724.995.724,66 yang merupakan Saldo Awal Kas di BUD.
7.
sebesar
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2011 Saldo akhir kas per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp81.639.453.190,36 yang terdiri atas Kas di BUD sebesar Rp81.201.159.301,36, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp438.293.889,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00.
53
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2011 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan; b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2011 meliputi pengujian atas; a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk Pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas TA 2011 sesuai dengan SAP; d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2011; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan; Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektivitas pengedalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi; a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2011 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2011 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. b. Kelengkapan Bahwa seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki dan telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun Anggaran 2011 telah dicatat dalam LRA. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasi sesuai dengan BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
55
standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran Tahun Anggaran 2011. e. Penyajian dan pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Standar Pemeriksaan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 5. Metode Pemeriksaan Metodelogi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2011 meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut; a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnyaa, laporan hasil pemeriksaan pendahuluan, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengindentifikasi kelemahan-kelemahan signifikasn atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktorfaktor yang mempengaruhi risiko salah saji material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan harus meneliti pengaruh hasi pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. 3) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain; a) Tingkat risiko, jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar.
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
56
b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. c) Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar; d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan analisa data dan analisa rasio dan tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. 3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo Pengujian substantif meliputi atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya daam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD yaitu; (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam menyelesaikan penugasan beserta form-form pelaporan pemeriksaan (Daftar koreksi, Form risalah pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan) c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci diatas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
57
6. Jangka Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan adalah selama 30 (tiga puluh lima) hari kalender mulai tanggal 3 April sampai dengan 2 Mei 2012. 7. Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Sumbawa Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
58
