BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2012 :.
~
..: I
Nomor
: 36a/HP/XIV/5/2013
Tanggal
: 24 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext. 7111, Fax. (021) 5738725
DAFTkR IS]
Hal DAFTAR
ISl
.
DAFTAR
TABEL
.
SISTEMA TIKA
,
KEUANGAN LAPORAN GAMBARAN
:.
LAPORAN
DEWAN
HASIL
KETAHANAN
HASlL PEMERlKSAAN
PEMERIKSAAN NASIONAL
A TAS
LAPORAN
TAHUN 2012
ATAS LAPORAN
II
.
KEUANGAN
UMUM PEMERIKSAAN
I·
.
2
.
4
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
4
2. Tujuan Pemeriksaan................................................................................................
4
3. Sasaran Pemeriksaan...............................................................................................
4
4. Standar Pemeriksaan...............................................................................................
4
5. Metode Pell1eriksaan...............................................................................................
4
6. Waktu Pell1eriksaan................................................................................................
6
7. Objek Pemeriksaan....
6
8. Batasan Pell1eriksaan..............................................................................................
6
LAPORAN
7
KEUANGAN
DEWAN KETAHANAN
NASIONAL
J
r l
I
BPK
L H P - L K \\ A ~T.-\\:\:
.-\S Tahun ~() I ~
TAHUN
2012
DAFT AR T ABEL
Hal
\
TABEL
I
Ringkasan
Laporan
TABEL
2
Ringkasan
Neraca
TABEL
3
Penggolongan
TABEL4
Rincian
Real isasi Anggaran per 31 Desernber
Kualitas
Estimasi
T A 2012 dan 20 I I.
2012 dan 20 II
Piutang
dan Realisasi
.
9
.
10
.
17
Pendapatan
.
18
PNBP TA 2012 dan 2011.
.
18
.
18
TABEL
5
Perbandingan
TABEL
6
Rincian
Anggaran
dan Realisasi
Belanja
TABEL
7
Rincian
Anggaran
dan Realisasi
Belanja TA 2012
.
19
TABEL
8
Perbandingan
Realisasi
TA 2012 dan 20 II
.
20
TABEL
9
Perbandingan
Belanja Pegawai
.
20
Perbandingan
Belanja Barang T A 2012 dan T A 20 I I
.
21
Perbandingan
Realisasi
.
22
.
22
.
22
TABELIO TABEL
11
TABELI2
Rincian Dewan
Realisasi
Belanja
TA 2012
T A 2012 dan T A 20 I I
Belanja Modal TA 2012 dan 2011
Kas di Bendahara Ketahanan
per Kegiatan
Pengeluaran
Sekretariat
.Jenderal
Nasional
I "I
TABELI4
Mutasi
~I
TABELI5
Rincian
Aset Tetap
.
23
TABELI6
Rincian
Saldo Tanah
.
24
I
TABEL
13
Rincian
Persediaan Persediaan
pada Tahun 2012
T ABEL
17
Rincian
Saldo Peralatan
T ABEL
18
Rincian
Saldo Gedung
T ABEL
19
. Rincian
Aset Lainnya
T ABEL 20
Rincian
BPK
Hutang
Kepada
dan Mesin..................................................
23
24
dan Bangunan.............................................
25
:..............................................................
26
Pihak Ketiga.............................................
26
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
ii
:.
SISTEMA TIKA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2012
:::
Hasil
Pemeriksaan
atas
terdiri dari tiga laporan
Laporan sebagai
Keuangan
Dewan
Ketahanan
Nasional
Tahun
2012
berikut:
, 1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Laporan
I berisi: (a) Hasil pemeriksaan
pemeriksaan
yang
perneriksaan,
standar
berisi
hukurn
dasar
perneriksaan,
perneriksaan dan batasan
yang mernuat opini BPK; (b) Gambaran
perneriksaan,
rnetode
pemeriksaan;
(c) Laporan
perneriksaan,
tujuan
perneriksaan,
waktu
Keuangan
umum sasaran
perneriksaan,
WANTANNAS
objek Tahun
2012
2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Laporan
II
berisi:
(a)
Resume
Laporan
atas
Pengendalian
Intern;
(b)
Hasil
Perneriksaan atas Sistern Pengendalian Intern (SPI); dan (c) Hasil Pernantauan Tindak lanjut Pemeriksaan atas Sistern Pengendalian Intern Tahun 20 II - 2007.
3. Laporan III: Laporan Perundang-undangan Laporan
:.1
I
III
berisi:
(a)
Hasil
Pemeriksaan
Resume
Laporan
Perundang-undangan;
(b)
Hasil
Perundang-undangan;
(c)
Hasil
Kepatuhan
Terhadap
Peraturan
Kepatuhan
atas
Pemeriksaan Pernantauan
Perundang-undangan
terhadap
Kepatuhan Kepatuhan Tindak
lanjut
Peraturan
Terhadap
Peraturan
Terhadap
Peraturan
Perneriksaan
atas
Tahun 2011- 2007.
1
1
1 BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 1 dari 27
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASTL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nornor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah merneriksa Neraca Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS) tanggal 31 Desember 2012 dan 20 II. dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab W ANT ANNAS. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan perneriksaan yang telah dilakukan.
I
:.1
I
BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut rnengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar mernperoleh keyakinan mernadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu perneriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jurnlah dan pengungkapan dalarn laporan keuangan. Perneriksaan juga melipuri penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estirnasi signifikan yang d ibuat oleh WANT ANN AS, pen ilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, peni laian atas keandalan sistern pengendal ian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut mernberikan dasar rnernadai untuk menyatakan opini. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebutkan di atas menyajikan secara wajar, dalam sernua hal yang material, posisi keuangan WANT ANNAS tanggal 3 I Desernber 2012 dan 2011, dan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk rnernperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistern pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 2 dari 27
Laporan hasil perneriksaan atas Sistern Pengendalian Intern dan laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Keteutuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalarn Laporan Nornor 36b/HP/XIV/5/2013 dan Nornor 36c/HP/XIV/S/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Jakarta, Mei 2013 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK ONESIA
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 3 dari 27
GAMBARAN
UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang
Dasar Tahun
1945 Pasal 23E, F, dan G;
b. Undang-Undang
(UU) Nomor
17 Tahun 2003 tentang
c. UU Nornor
1 Tahun 2004 tentang
d. UU Nomor
15 Tahun
Keuangan
Negara;
Keuangan
Perbendaharaan
Negara;
Pemeriksaan
Pengelolaan
2004 tentang
dan Tanggung
Jawab
dan
IS Tahun 2006 tentang Baclan Pemeriksa
e. UU Nomor
Negara;
Keuangan.
2. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan memberikan
atas
Laporan
Keuangan
opini atas kewajaran
a. Kesesuaian
LK
Pemerintahan
(LK)
W ANTANNAS
LK WANTANNAS
WANT ANNAS
yang
dengan
diperiksa
bertujuan
untuk
memperhatikan:
dengan
Standar
Akuntansi
(SAP);
b. Kecukupan
pengungkapan
pengungkapan c. Kepatuhan
informasi
yang seharusnya terhadap
keuangan
dalam
dibuat seperti disebutkan
peraturan
perundang-undangan
keuangan;dan d. Efektivitas Sistern Pengendalian
LK
sesuai
dengan
SAP; terkait
dengan
pelaporan
Laporan
Keuangan
Intern (SPI).
3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran
pemeriksaan
a. Pemantauan
WANT ANNAS b. Penilaian
• t
-I
I
atas LK WANTANNAS
Tindak
Lanjut
Laporan
atas ketentuan
panyaj ian LK WANT ANNAS efektivitas
komputer disajikan
substansif
perundang-undangan
intern terkait
untuk rnenyusun
atas
dalam Laporan
peraturan
terkait
dengan
Tahun 2012;
pengendalian
yang cligunakan
d. Pengujian
Pemeriksaan
Tahun 2011 - 2007;
kepatuhan
c. Penilaian
rneliputi:
Hasil
LK, terrnasuk
aplikasi
LK; dan
transaksi-transaksi
Keuangan
penyajian Tahun
WANTANNAS
Anggaran
2012
dan
saldo
Tahun 2012.
4. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan Perneriksaan Nornor
atas
LK
Keuangan
1 Tahun
WANTANNAS Negara
Tahun
(SPKN)
yang
2012 ditetapkan
berpedornan
pada
dengan
Standar
Peraturan
BPK
2007.
5. Metode Pemeriksaan Secara
urnurn
pemeriksaan
d ilaksanakan
dengan
pendekatan-pendekatan
sebagai
berikut: 5.1. Pendekatan risiko Metodologi
yang
WANTANNAS pernahaman
dalarn
dan
penguj ian
atas
pernaharnan
dan penguj ian tersebut dan ketentuan dengan
tingkat
melakukan
pendekatan
manajemen
risk) simultan
BPK
diterapkan
menggunakan
yang
risiko,
efektivitas akan
berlaku.
keanclalan
SPI
menentukan
pemeriksaan yang
terhadap
didasarkan
penyusunan ti ngkat
LK.
keandalan
Penetapan
risiko
perneriksaan
pengendalian
(risiko
pengendalian)
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman
LK pada Hasil asersi
(audit serta
4 dari 27
-
:. tingkat
bawaan
sebagai
acuan
(inherent dalam
risk) entitas
menentukan
yang
akan
dapat
digunakan
(detection risk) yang diharapkan
risiko deteksi
dan j umlah penguj ian yang akan dilakukan
diperiksa
serta menentukan
fokus perneriksaan.
5.2. Materialitas Pertimbangan tingkat
rnaterialitas
materialitas dengan
tingkat
keseluruhan
pertimbangan Tanpa
sama
dengan
ditetapkan dengan
materialitas
(Planning
awal
pada
Wajar
yang
atas
sebesar
LK WANTANNAS
atau
Akun
melebihi
kesalahan
tingkat belanja
sebelurnnya
adalah
dari
Selanjutnya
PM.
materialitas
dan nepotisme
yang
untuk
opini
saldonya
tingkat
akun,
proporsional
di atas tidak berlaku
korupsi
mendapat
akun-akun
(Tolerable Error/TE) secara
unsur kolusi,
Penetapan
rnerupakan
tahun
yang
(I)
3% dari total realisasi
signifikan
50%
tertolerir
saldo akun. Standar
kegiatan:
Materiality/PM)
LK yaitu
Pengecualian.
mengandung
mel iputi
sesuai
atas penyimpangan
(KKN)
dan pelanggaran
hukurn. 5.3. Uji petik pemeriksaan (audit sampling) Pemeriksaan atas
ini dilakukan
unit-unit
diperoleh kondisi
populasi
berdasarkan
hasiluji
non
statistical
rnemperhatikan atau jenis
kecukupan
transaksinya.
statistik
hams
cara melakukan akan
diuji.
pengujian
Kesimpulan
petik yang dijadikan
jumlah
secara
uji petik
pemeriksaan
akan
dasar untuk rnenggarnbarkan
sarnpel yang dipilih
Penggunaan
didokumentasikan
Dokumentasi garnbaran
yang
Dalarn perneriksaan ini, pemeriksa dapat menggunakan sampling atau rnetode statistical sampling dengan
dari populasinya.
metode
dengan
dalarn
tersebut
uji petik baik statistik
Kertas Kerja
di dalam
antara
umum metode
metode
lain
baik dari segi nilai rupiah
mengungkapkan
maupun
Pemeriksaan
alasan
non
(KKP).
penggunaan
dan
uji petik tersebut.
5.4. Pelaporan Pemeriksa apabila
rnenyusun
Konsep
menernukan
WANT ANN AS. Pengendalian
permasalahan
Permasalahan
Intern,
tersebut
d isampaikan
berwenang Setelah
untuk
Konsep
W ANT ANN AS,
kepada
Ternuan tim
Pemeriksaan
SPI dan ketidakpatuhan
berwenang
rnerupakan
dan
yang berwenang.
Perneriksaan
atas
Tanggapan
diserahkan
akhir dari pekerjaan
Perneriksaan
lapangan
tersebut atas
LTP
kepada
dengan
pejabat
ikhtisar
koreksi,
opini.
diperoleh
dari
pejabat
akan diungkapkan
Ternuan pejabat
Perneriksaan
dalarn alas LK
WANTANNAS
atas LK WANTANNAS
perneriksaan
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
yang
WANTANNAS.
ketua tirn pemeriksa
tersebut
oleh ketua tirn kepada Ternuan
resmi
terhadap
konsep
perundangPerneriksaan
WANT ANNAS
dan
Penolakan
atas LK WANTANNAS.
Penyarnpaian
peraturan
peraturan
ternuan
dapat berpengaruh
tertulis
Sistern
dari ketentuan
pejabat
disampaikan
membahas
kepada
ketidakefektifan
Konsep Ternuan
tertulis
di WANTANNAS.
resmi
W ANTANNAS berwenang.
tanggapan
pemeriksa
dikomunikasikan (I)
terhadap
ketua tirn perneriksa mendapatkan
atas LK WANT ANNAS
dan penyimpangan koreksi.
yang
W ANT ANNAS
perlu
mel iputi
ketidakpatuhan
temuan
Ternuan
yang
dan (4) ikhtisar
entitas
Tanggapan
BPK
(3)
yang signifikan,
Perneriksaan
tersebut
(2) kecurangan
perundang-undangan, undangan
Ternuan
yang tersebut
LK WANT ANNAS.
Halaman 5 dari 27
6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan sarnpai
dilaksanakan
dengan
30 April
selama
2013
21/STIIII-XIV.I/03/2013
35 hari
berdasarkan
tanggal8
kerja Surat
sejak Tugas
tanggal
II
Anggota
1 BPK
Maret
2013 Nornor
Maret 2013.
7. Objek Pemeriksaan Laporan
Keuangan
Dewan Ketahanan
Nasional
Tahun 2012.
8. Batasan Pemeriksaan Semua jawab
informasi
yang
manajemen
terhadap
salah
disajikan
dalam
WANT ANNAS. interpretasi
dan
Oleh
laporan karena
kemungkinan
keuangan
itu, BPK
pengaruh
merupakan tidak
atas
informasi
yang
diberikan baik yang sengaja rnaupun tidak disengaja oleh manajemen. Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk keyakinan
yang
mernadai
berpengaruh
material
rnenernukan
kesalahan
perneriksaan Dalam
ditemukan
perbuatan-perbuatan
atau
LK.
memberikan secara
bahwa
jaminan langsung
akan
Dalam
melaksanakan
BPK juga hukurn
yang tirnbul.
tidak
saji yang
ditujukan jika
untuk
dari
menginforrnasikan
bila
hasil
rnelanggar
ada
penguj ian kepatuhan
atas
penguj ian pada kepatuhan
undangan
yang terkait
langsung
menutup
kernungkinan
bahwa
peraturan laporan
hukum
dalam
yang
LK akan rnelanggar
selarna pemeriksaan perundang-undangan,
atas peraturan
ketidakpatuhan
BPK
akan terdeteksi
perbuatan-perbuatan
instansi
penyusunan terdapat
angka-angka
adanya
perneriksaan
tindakan
yang diternukan
BPK rnernprioritaskan
dengan
Namun
hukum
terhadap
material
kemungkinan
rnelanggar
bahwa
material
masih
mernberikan
dan salah
demikian,
menyadari
tindakan
yang wajar
hukum atau kesalahan/penyimpangan
BPK
Walaupun
tidak
akan diungkapkan.
semua
dan
kesalahan
Perneriksaan
pemeriksaan,
yang melanggar
berpengaruh
adanya
penyimpangan.
penyirnpangan,
jaminan
dan hanya
BPK
rnendeteksi
terhadap
melaksanakan
tidak rnernberikan
terdeteksi.
dalam
tanggung
bertanggungjawab
keuangan.
perundangHal ini tidak
pad a peraturan
yang
tidak teridentifikasi.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 6 dari 27
I.
Laporan
Realisasi
Anggaran
(LRA)
DEWAN KET AHANAN
NASIONAL
LAPORAN
ANGGARAN
REALISASI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAM PAl DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 TA 2011
TA 2012 Uraian
%
Catatan Realisasi
Anggaran
PENDAPATAN
Realisasi terhadap Anqqaran
Realisasi
C.1
Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan
0
5.187.915
0
31.535.000
0
5.187.915
100
31.535.000
6.516.778.630
97,86
5.851.043.045
BELANJA
C.2
Belanja Pegawai
C.2.1
Belanja Barang
C.2.2
22.127.478.000
21.158.202.503
95,62
26.385.519.314
Belanja Modal
C.2.3
2.433.648.000
2.357.045.990
96,85
4.034.191.360
31.220.693.000
30.032.027.123
96,19
36.270.753.719
Jumlah
BPK
Belanja
6.659.567.000
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 7 dari 27
NERACA PER 31 DES EMBER 2012 DAN 2011 CATATAN
NAMA PERKIRAAN
31 DESEMBER
31 DESEMBER
2011
2012
, ASET Aset Lancar
D.1
Kas dan Bank Kas di Bendahara
D.1.1
Pengeluaran
Jumlah Kas dan Bank Persediaan
D.1.2 Jumlah
Aset Lancar
Aset Tetap
0
0
0
0
25.513.700
2.414.5QO
25.513.700
2.414.500
D.2
Tanah
D.2.1
Peralalan
dan Mesin
D.2.3
Asel Telap Lainnya
D.2.4
Jumlah
0
0
Aset Tetap
Aset Lainnya
16.913.445.132
18.819.613.710
D.2.2
Gedung dan Bangunan
0
0
568.097.704
647.472.664
19.387.711.414
17.560.917.796
4.025.245.964
3.576.883.314
4.025.245.964
3.576.883.314
23.438.471.078
21.140.215.610
D.3
Aset Tak Berwujud Jumlah
D.3.1 Aset Lainnya
JUMLAH
ASET
KEWAJIBAN Kewajiban
Jangka
Pendek
D.4 D.4.1
Ulang Kepada Pihak Keliga Jumlah
:
Kewajiban
JUMLAH
Jangka
Pendek
KEWAJIBAN
0
107.425.414
0
107.425.414
0
107.425.414
EKUIT AS DANA Ekuitas
Dana Lancar
Cadangan
D.5
Persediaan
C.5.1
Dana yang Harus Disediakan Pembayaran
Ekuitas
25.513.700
Dana Investasi
(107.425.414)
Diinveslasikan
Dalam Aset Lainnya
Jumlah JUMLAH
(105.010.914)
D.6
Dalam Aset Tetap
JUMLAH
0
Dana Lancar
Diinvestasikan
BPK
C.5.2
Ulang Jangka Pendek
Jumlah Ekuitas
untuk
2.414.500
25.513.700
Ekuitas
19.387.711.414
17.560.917.796
C.6.2
4.025.245.964
3.576.883.314
23.412.957.378
21.137.801.110
23.438.471.078
21.032.790.196
23.438.471.078
21.140.215.610
Dana Investasi
EKUITAS
KEWAJIBAN
. C.6.1
DANA
DAN EKUITAS
DANA
LHP - LK WANTANNAS
Tahun
2012
Halaman
8 dari
27
III.
Catatan Atas Laporan Keuangan A. Ringkasan Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.OS/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 233/PMK.05/20 IJ tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor J 7 J IPM K.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pernerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan rnenyarnpaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lernbaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan WANTANNAS Tahun Anggaran (TA) 20 J 2 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (SAP). A.I. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode I Januari sampai dengan 31 Desernber 2012. (pendapatan setelah dikurangi Realisasi Pendapatan Negara neto pengembal ian pendapatan) pada T A 2012 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.187.915,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan sebesar RpO,OO.
:
Realisasi Belanja Negara neto (belanja setelah dikurangi pengembalian belanja) pada TA 2012 adalah sebesar Rp30.032.027.123,00 atau mencapai 96,19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp31.220.693.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran T A 2012 dan 20 II adalah sebagai berikut: Tabel1 Ringkasan
Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 31Desember 31 Desember
2012 (Rp) 2011
Uraian Anggaran
Realisasi
Neto
Realisasi
%
Neto
PENDAPATAN Penerimaan
Negara 0
5.187.915
0
31.535.000
0
5.187.915
100
31.535.000
Bukan Pajak Jumlah
Pendapatan
BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
BPK
Belanja
6.659.567.000
6.516.778.630
97,86
5.851.043.045
22.127.478.000
21.158.202.503
95,62
26.385.519.314
2.433.648.000
2.357.045.990
96,85
4.034.191.360
31.220.693.000
30.032.027.123
96,19
36.270.753.719
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
.
Halaman 9 dari 27
A.2. Neraca Neraca dan
menggambarkan
Ekuitas
sebesar Aset
Dana
posisi keuangan
pad a 31 Desember
Rp23.43 8.4 71.078,00 Tetap
sebesar
Jangka
2012
RpI9.387.711.414,00,
Kewajiban
rnengenai
dan
20 II.
Aset, Kewaj iban,
Jumlah
terdiri dari Aset Lancar sebesar
RpO,OO dan Aset Lainnya sebesar Jumlah
entitas
adalah
Piutang
Aset
adalah
Rp25.5 13.700,00,
Jangka
Panjang
sebesar
Rp4.025.245.964,00. sebesar
RpO,OO yang
merupakan
Kewajiban
Pendek.
t Sementara terdiri
dari
lnvestasi
itu Jumlah Ekuitas
sebesar
Ringkasan
Ekuitas
Dana
Dana adalah
Lancar
sebesar
sebesar
Rp23.438.4
Rp25.513.700,00
71.078,00,
dan Ekuitas
Dana
Rp23.412.957.378,00.
Neraca
per 3 I Desember
2012 dan 20 I 1 dapat disaj ikan sebagai
berikut: Tabel2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 NAMA PERKIRAAN
TANGGAL
KENAIKAN/(PENURUNAN)
NERACA
31 DES 2012
31 DES 2011
(Rp)
(Rp)
(Rp)
%
ASET Aset Lancar
2.414.500
25.513.700 19.387.711.414
Aset Tetap Piutang Jangka Panjang
17.560.917.796 0
Aset Lainnya
23.099.200
956,68
1.826.793.618
10,40
0
0
0
4.025.245.964
3.576.883.314
448.362.650
12,53
23.438.471.078
21.140.215.610
2.298.255.468
10,87
107.425.414
-107.425.414
-100
25.513.700
(105.010.914)
130.524.614
124,29
Ekuitas Dana Investasi
23.412.957.378
21.137.801.110
2.275.156.268
10,76
Jumlah Ekuitas Dana
23.438.471.078
21.032.790.196
2.405.680.882
11,43
23.438.471.078
21.140.215.610
2.298.255.468
10,87
Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewajiban EKUITAS
Jangka Pendek
0
DANA
Ekuitas Dana Lancar
Jumlah
Kewajiban
dan Ekuitas
Dana
A.3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan metodologi diterapkan. keuangan Dalam
atas
Laporan
penyusunan Selain
d iaku i berdasarkan oleh
BPK
dan
dari
(CaLK)
Keuangan,
itu, dalarn CaLK
dalam rangka penyajian
Keuangan Laporan
dikernukakan
pengungkapan
Laporan basis
Kas Urnum
dasar
kebijakan penjelasan
hukurn,
akuntansi pos-pos
yang laporan
yang memadai.
Realisasi
Anggaran,
kas, yaitu
pada
Negara
(KUN).
LHP - LK WANTANNAS
menguraikan dan
Tahun
pendapatan,
sa at kas d iterima Sernentara
2012
dan
belanja
atau d ikeluarkan
itu, dalarn
penyajian
Halaman 10 dari 27
neraca, aset, kewaj iban, dan eku itas dana d iaku i berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan tirnbulnya kewajiban tanpa mernperhatikan sa at kas atau setara kas diterirna atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalarn pelaporan
CaLK ini diungkapkan keuangan serta infonnasi
pula kejadian penting setelah tambahan yang diperlukan.
tanggal
B. PENJELASAN UMUM B.t. Dasar Hukum I. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nornor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemeri ntahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. S. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nornor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.OS/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 233/PMK.OS/20 I I tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 1711PMK.05/2007 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/20 II tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/20 12 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar; 9. Peraturan Direktur .Ienderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PBI 20 J 2 Keuangan Kernenterian tentang Pedornan Penyusunan Laporan Negara/Lem baga. B.2. Kebijakan Teknis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Rencana Strategis I. Rencana Strategis (Renstra) . Renstra Setjen Wantannas 2010-2014 merupakan perencanaan jangka rnenengah yang berisi tentang garnbaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substausi renstra Setjen Wantannas dalarn diilustrasikan sebagai berikut : 2.
VISI Wantannas merupakan badan fasilitas Presiden, yang mampu mernenuhi kebutuhan Ketua Wantannas dalam menyiapkan pi Iihan keputusan secara komprehensif integral tentang defence. security, crisis prevention don
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 11 dari 27
resolution serta arahan-arahan kehidupan nasional.
:. 3.
...
;
4.
lain dari Presiden
dalarn merespon
dinamika
Misi Wantannas merniliki misi yaitu: a) Menyediakan optional decision yang operasional dalarn seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancarnan tradisional dan non tradisional. b) Mengintegrasikan berbagai pernikiran dari jalur aspiratif, akademik, dan empirik secara komprehensif integral melalui proses lintas sektoral, lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu . c) Menyediakan day to day report berisi saran pengambil keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat. d) Menyediakan informasi akurat, terpercaya, cepat melalui sistem infonnasi Setjen Wantannas yang compatible dengan sistern infonnasi Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian (K/LPNK) dan sistern inforrnasi pemerintah daerah. e) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selaku Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pemda Provinsi, Kab/Kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi. f) Memelihara seluruh surnber daya dan instrumen kelembagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi. Sasaran Srtategis Wantannas mernilik i sasaran strategis yaitu: a) Tersedianya optional decision yang operasional dalam seluruh aspek kehidupan nasional yang terkait erat dengan ancaman tradisional dan non tradisional, untuk setiap tahun anggaran berjalan ditetapkan topiktopik/isu-isu strategis yang diperkirakan timbul berdasarkan anal is atau telaahan strategis. b) Tersedianya day to day report berisi saran pengambi I keputusan cepat menghadapi dinamika kehidupan nasional yang berubah serba cepat, d ilakukan melalu i mon itoring dan evaluasi setiap hari mernanfaatkan fasilitas sistern inforrnasi Setjen Wantannas yang ada dan diawaki secara bergantian oleh pejabat pernik ir dan pendukung sesuai dengan surat perintah Sesjen Wantannas. c) Tersedianya inforrnasi .akurat, terpercaya, cepat melalui sistern infonnasi Setjen Wantannas yang compatible dengan sistern informasi K/LPNK dan sistem inforrnasi pemerintah daerah, dilaksanakan sesuai butir (b) di atas. d) Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan direktif Presiden selah, Ketua Wantannas kepada seluruh K/LPNK, Pernda Provinsi, Kab/kota, serta kemungkinan risiko yang dihadapi, dilaksanakan sesuai butir (b) d i atas. e) Terpeliharanya seluruh sumber daya dan instrumen kelernbagaan Setjen Wantannas untuk mendukung kelancaran tupoksi, dijabarkan rnelalui program pernbinaan organisasi (personel, materiil, pendidikan pelatihan, perkantoran, adrninistrasi) dan pernbinaan fungsi.
;
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
i
Halaman 12 dari 27
~!V
f)
{
Terintegrasinya berbagai pernik iran dari jalur aspiratif, empirik secara kornprehensif integral melalui proses lintas fungsional, dan lintas disiplin ilmu, untuk setiap ditetapkan melalui topik-topik yang disepakati Wantannas dengan pernangku kepentingan dari akadernik, dan empirik terpilih.
akadernik, dan lintas sektoral, tahun anggaran antara Setjen jalur aspiratif,
B.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang rnencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan rnelalui Sistern Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengurnpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sarnpai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian N egara/Lem baga. Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2012 ini merupakan laporan satuan kerja yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja di lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah 1 satker. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan Sistern Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, clan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistern yang menghasilkan inforrnasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajeriallainnya.
B.4. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyaj ian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pad a Standar Akuntansi Pernerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 20 I 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pernerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Nasional adalah sebagai berikut :
yang penting yang d igunakan dalam Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
1. Pendapatan Pendapatan adalah sernua penerimaan Kas Urnurn Negara (KUN) yang rnenarnbah ekuitas dana lancar dalarn periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pernerintah pusat dan tidak perlu dibayar kernbali oleh pernerintah pusat. Pendapatan diaku i pada saat kas d iterima pada K UN. Akuntansi pendapatan di laksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan rnernbukukan penerirnaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikornpensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 13 dari 27
2. Belanja Belanja adalah sernua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban at as pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. 3. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana rnanfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, terrnasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi rnasyarakat urnurn dan surnber-surnber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak terrnasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pad a saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a) Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Piutang dinyatakan dalarn neraca menurut nilai hak yang telah dikeluarkan surat keputusan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti jatuh tempo 12 (dua belas)bulan setelah tanggal bagian lancar TPAITGR.
yang timbul berdasarkan penagihannya. Tagihan Rugi (TGR) yang akan neraca disajikan sebagai
Persed iaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pernerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada rnasyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pernbelian terakhir, apabila diperoleh dengan pernbelian, harga standar apabila diperoleh dengan rnernproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
BPK
LHP - LK \vANTANNAS Tahun 2012
Halaman 14 dari 27
b) Aset Tetap Aset
tetap
mencakup
pemerintah manfaat
seluruh
maupun
untuk
aset
berwujud
kepentingan
yang
publik
lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan
per 31 Desember Pengakuan sebagai
2012 berdasarkan
aset tetap didasarkan
dimanfaatkan
oleh
mempunyai
masa
pada Neraca
Satker
yang
harga perolehan. pada nilai satuan
minimum
kapitalisasi
berikut:
I) Pengeluaran
untuk per satuan
raga yang
nilainya
peralatan
sarn a dengan
dan rnesin dan peralatan
olah
atau lebih dari Rp300.000,00
(tiga
ratus ribu rupiah); 2) Pengeluaran
untuk gedung
dan bangunan
atau lebih dari Rp 10.000.000,00 3) Pengeluaran
yang
tidak
tercakup
batasan
pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan,
Jangka
Piutang
Jangka
Panjang lebih
Piutang
(TPA),
perpustakaan
Panjang TPA
nilai
sebagai
minimum
biaya
kecuali
dan aset tetap lainnya
dan barang bercorak
adalah
dari
Jangka
Tagihan
(TP/TGR)
diperlakukan
kesenian.
Panjang
direalisasikan dalam
atas,
dalam
tersebut
berupa koleksi
sama dengan
(sepuluh juta rupiah);
kapitalisasi
c) Piutang
di
yang nilainya
piutang
12 bulan Panjang
Tuntutan
yang jatuh
yang akan jatuh
sejak adalah
tempo
tanggal
pelaporan.
Tagihan
Penjualan
Perbendaharaan/Tuntutan
tempo
lebih dari satu tahun,
atau akan Termasuk Angsuran
Ganti
Rugi
dan Piutang
Jangka
Lainnya.
menggambarkan
pernerintah sebesar
secara
nilai
bersangkutan pegawai
jurnlah
yang
angsuran
nominal setelah
dapat
kepada
dari
diterima
pegawai
kontrak/berita
dikurangi
dengan
karena
oleh Badan
lalai atau
Pemeriksa
perbuatan
angsuran
Keuangan
melawan
penjualan
pemerintah
acara
ke kas negara atau daftar saldo tagihan
TP ditetapkan
dari
hukum
aset
yang
penjualan
dinilai
aset
yang
yang telah dibayar
oleh
penjualan
angsuran.
kepada
bendahara
mengakibatkan
yang
kerugian
Negara/daerah. TGR
merupakan
atau
bukan
menuntut sebagai
suatu
penggantian
melanggar
setelah
negeri atas
akibat langsung hukum
dalarn pelaksanaan TPA
proses
pegawai
suatu
ataupun
yang
yang dilakukan bukan
kerugian
pegawai
negen
tujuan
untuk
oleh
negara
dengan
yang
tidak langsung
dilakukan
terhadap
bendahara
diderita
dari suatu perbuatan
oleh pegawai
tersebut
yang
atau kelalaian
tugasnya.
dan TGR yang tanggalneraca
akan jatuh disajikan
tempo sebagai
lebih dari
12 (dua belas)
bulan
aset lainnya.
d) Aset Lainnya Aset
Lainnya
piutang jangka
adalah
panjang.
Aset Tak Berwujud,
BPK
aset pemerintah Terrnasuk
selain dalam
aset lancar,
Aset Lainnya
aset tetap, adalah
dan
Tagihan
dan Aset Lain-lain.
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 15 dari 27
Aset Tak Berwujud merupakan' aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang rnernberikan manfaat jangka panjang. Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, rnaupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pernerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
t
4. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang tirnbul dari penstiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar surnber daya ekonomi pernerintah. Dalarn konteks pemerintahan, kewaj iban muncul antara lain karena penggunaan sumber pernbiayaan pinjaman dari masyarakat, lernbaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pernerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundangundangan. Kewajiban pernerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewaj iban jangka panjang. a) Kewaj iban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalarn waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b) Kewajiban Jangka Panjang Kewaj iban d iklasifikasikan sebagai kewaj iban jangka panjang j ika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pernbayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs rnata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan rnenyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. 5. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pernerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajibanjangka panjang .
.;.
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 16 dari 27
6. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Penyisihan Piuta.ng Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pernerintah. Kualitas piutang didasarkan pad a kondisi masingmasing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20 llPMK.06120 1 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
°
Tabel3 Penggolongan Kualitas
Kualitas Piutang Penyisihan
Uraian
Piutang Lancar
Belum dilakukan pelunasan
0,5%
s.d. tanggal jatuh tempo
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama Kurang Lancar
10% tidak dilakukan
pelunasan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak Diragukan
50% dilakukan
Macet
1
pelunasan
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan
2
100%
pelunasan
Piutang telah diserahkan
kepada Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN
7. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional belurn menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nornor 53/KMK.06/2012 ten tang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang M ilik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pernerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013. C. PENJELASAN AT AS POS-POS LAPORAN REALTSAST ANGGARAN C.t. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pad a Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp5. 187.915,00 atau mencapai persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar RpO,OO Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.
°
Rincian Estirnasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya tanggal pelaporan dapat dilihat dalarn Tabel berikut ini :
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
sarnpai
dengan
Halaman 17 dari 27
,
Tabel4
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Realisasi
Estimasi
Uraian
No
Pendapatan
(Rp)
%
(Rp)
1
Pendapatan
Pendidikan
0
2
Pendapatan
Denda Keterlambatan
0
3
Pendapatan
Lain-Lain
0
0 5.187.915
100 0
0
Jumlah
0
0
5.187.915
100
Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2012 mengalarni penurunan sebesar Rp26.347.085,00 atau 83,55 persen dibandingkan TA 20 II yang disebabkan oleh realisasi PN BP lainnya T A 2012 berasal dari pendapatan denda keterlambatan sebesar Rp5.187.915 sedangkan realisasi PNBP lainnya TA 2011 sebesar Rp31.535.000,00 berasal dari pendapatan atas penjualan lelang barang milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalarn tabel dibawah 1111 :
TabelS Perbandingan
No
Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011
Uraian
TA 2012 (Rp)
1
Pendapatan
Pendidikan
2
Pendapatan
Denda Keterlambatan
3
Pendapatan
Lain-Lain
0 5.187.915 0
Jumlah
Kenaikanl (Penurunan)
TA 2011 (Rp)
5.187.915
(Rp)
%
0
0
0
0
0
100
31.535.000
0
0
31.535.000
(26.347.085)
(83,55)
C.2. Belanja Negara Realisasi belanja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada TA 2012 adalah sebesar Rp30.032.027 .123.00 atau sebesar 96,19 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada TA 2012 sebesar Rp31.220.693.000,00 Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 per kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Kegiatan TA 2012 Kode 2874
Uraian Kegiatan Pengelolaan
Anggaran
Administrasi
Keuangan
Biro
Keuangan
Realisasi
Belanja
(%)
6.954.267.000
6.774.478.630
97,41
110.400.000
110.320.000
99,93
dan
Perencanaan 2875
Pelayanan Hubungan
BPK
Persidangan Masyarakat
dan !
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 18 dari 27
Pelayanan
2876
4.809.300.000
4.599.183.953
95,63
237.442.000
228.961.818
96,43
2.393.608.000
2.360.754.139
98,63
15.111.176.000
14.411.578.583
95,37
1.604.500.000
1.546.750.000
96,40
31.220.693.000
30.032.027.123
96,25
Tata Usaha dan Rumah
Tangga Pembinaan
2877
Administrasi
Kepegawaian
2878
Pengelolaan
Aset
Penyelenggaraan
2879
Kebijakan
2880
Perumusan
Ketahanan
Pengembangan
Nasional
Sistem Informasi
Jumlah
Sedangkan dilihat
menurut
jenis
pad a tabel berikut
belanja,
rincian
anggaran
dan realisasinya
dapat
ini: Tabel7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 Kode Jenis
Uraian Jenis Belanja
Anggaran
Realisasi
Belanja
(%j
Belanja 51
Belanja Pegawai
52
Belanja Barang
53
Belanja Modal Jumlah
Komposisi
anggaran
dan realisasi
6.659.567.000
6.516.778.630
97,86
22.127.478.000
21.158.202.503
95,62
2.433.648.000
2.357.045.990
96,85
31.220.693.000
30.032.027.123
96,19
belanja
dapat dilihat
dalam grafik berikut
1111 :
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 .r:
25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000
Belanja Pegawai
Belanja Barang
i.'j Anggaran
Realisasi
belanja
Rp6.238.726.596.00
BPK
TA dibandingkan
2012
Belanja Modal
Realisasi
mengalami
periode
yang
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
penurunan sama
tahun
sebesar sebelumnya
Halaman 19 dari 27
,
disebabkan anggaran
antara di
lain oleh adanya
seluruh
Perubahan
yang
Sekretariat
Jenderal
kebijakan
pemerintah
Kementerian/Lernbaga
mengakibatkan Dewan
berkurangnya
Ketahanan
pusat tentang
yang
tertuang
besaran
Nasional.
pagu
APBN
anggaran
Perbandingan
TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut
efisiensi
dalam realisasi
pada belanja
ini:
Tabel8 Perbandingan Kode
Uraian Jenis
Jenis
Belanja
Realisasi
Realisasi
Belanja
51
Belanja Pegawai
52
Belanja Barang
53
Belanja Modal
%
Rp
6.516.778.630
5.851.043.045
665.735.585
11,38
21.158.202.503
26.385.519.314
(5.227.316.811)
(19,81)
2.357.045.990
4.034.191.360
1.677.145.370)
(41,57)
36.270.753.719
30.032.027.123
Jumlah
Naikl (Turun)
(Rp)
TA 2011
TA 2012
Belania
C.2.1
Belanja TA 2012 dan 2011
(17,20)
(6.238.726.596)
Belanja Pegawai Realisasi sebesar belanja tunjangan pegawai
belanja
pegawai
Rp6.516.778.630,00 pegawai
T A 2012 dan TA 20 II dan
Rp5.85 1.043.045,00.
antara lain disebabkan
seiring disajikan
dengan
oleh kenaikan
bertambahnya
jumlah
adalah rnasing-rnasing Kenaikan
realisasi
belanja gaji pokok dan
pegawai.
Rincian
belanja
dalarn tabel berikut ini: Tabel 9
Perbandingan
Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 Naikl
Uraian
TA 2011 (Rp)
TA 2012 (Rp)
% (Turun)
Belanja
Gaji Pokok PNS
Belanja Tunj. Suamillstri
PNS
Belanja Tunj. Anak PNS
2.632.621.500
2.466.401.600
166.219.900
6,74
210.836.410
196.891.470
13.944.940
7,08
65.484.300
65.459.244
25.056
0,04
1.124.670.000
1.989.345.000
(864.675.00 Belanja Tunj. Struktural
PNS
(43,47)
0) Belanja Tunj. Fungsional
PNS
0
0
0
Belanja Tunj. PPh PNS
149.911.758
227.428.215
(77.516.457)
(34,08)
Belanja Tunj. Beras PNS
170.885.800
198.289.260
(27.403.460)
(13,82)
Belanja Uang Makan PNS
518.435.000
371.480.000
146.955.000
39,56
14.045.700
11.220.900
2.824.800
25,17
Belanja Tunj. Umum PNS
123.195.000
132.445.000
(9.250.000)
(6,98)
Belanja Uang Lembur
243.435.000
219.486.500
23.948.500
10,91
Belanja Tunj. Lain-lain PNS
BPK
0
LHP - LK WANTANNAS
Tahun
2012
Halaman 20 dari 27
Belanja Pembulatan Gaji PNS
.~ I
I
I
Belanja Tunj.Struktural TNIIPOL
Belanja Tunj.PPh TNIIPOL Realisasi
Belanja
Pengembalian
Bruto
Belanja
52.866
I
84.076
I
I
(31.210)
(37,12)
1.177.335.000
0
1.177.335.000
100
104.370.300
0
104.370.300
100
6.653.278.634
5.878.531.265
656.747.369
11,17
18.500.004
27.488.220
(8.988.216)
(32,70)
I
\
I
Realisasi
Belanja
Neto
I
I
6.516.778.630
5.851.043.045
I
I
665.735.585
11,38
C.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-rnasing sebesar Rp21.158.202.503,00 dan Rp26.385.519.314,00. Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar 19.81 persen antara lain disebabkan adanya kebijakan pernerintah pusat tentang efisiensi anggaran di seluruh Kernenterian/Lembaga yang tertuang dalarn APBN Perubahan yang merigakibatkan berkurangnya besaran pagu anggaran pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Rincian Belanja Barang disajikan dalarn tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan
Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 TA 2012 (Rp)
TA 2011 (Rp)
Belanja Barang Operasional
1.797.425.649
2.419.245.054
(621.819.405)
(25,70)
Belanja Barang Non Operasional
3.174.812.318
6.547.043.500
(3.372.231.182)
(51,51)
Belanja Jasa
3.789.237.200
13.857.000.000
(10.067.762.800)
(72.65)
11.133.745.953
1.268.215.700
9.865.530.253
777,91
2.294.015.060
(1.031.033.677)
(44,94)
Uraian
Belanja Pemeliharaan
Naikl (Turun)
%
-e
Belanja Perjalanan
Realisasi
Belanja
Pengembalian Realisasi
Dinas
Bruto
1.262.981.383
21.158.202.503
Belanja
Belanja
Neto
26.385.519.314
0
(5.227.316.811 ) (19,81)
0
21.158.202.503
26.385.519.314
0
0
(5.227.316.811 ) (19,81)
C.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp2.3 57.045.990,00 dan Rp4.034.191.360,00. Penurunan real isasi Belanja Modal sebesar (41.57) persen antara lain disebabkan karena penurunan belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal fisik lainnya. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini :
:; ::
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 21 dari 27
~~
I
r
Realisasi
Belanja
Naikl (Turun)
TA 2011 (Rp)
TA 2012
Uraian
Modal TA 2012 dan 2011
(Rp) Belanja Modal Tanah
Rp 0
0
%
0
0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.866.125.990
2.879.056.400
(1.012.930.410)
(35.18)
0
127.294.960
(127.294.960)
(100)
0
490.920.000
100
1.027.840.000
(1.027.840.000)
(100)
4.034.191.360
(1.677.145.370)
(41.57)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Lainnya
490.920.000
Belanja Modal Fisik Lainnya
0
Realiasi Belanja Bruto
2.357.045.990
-
Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Neto
:
-
4.034.191.360
2.357.045.990
(1.677.145.370)
(41.57)
D. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA ASET D.l. Aset Lancar D.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desernber 2012 dan 2011 masing-rnasing sebesar RpO,OO dan RpO,OO yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belurn dipertanggungjawabkan atau disetorkan kernbali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut: Tabel12 Rincian Sekretariat No.
Uraian
Kas di Bendahara
Jenderal
Pengeluaran
Dewan Ketahanan
31 Desember 12
Nasional
31 Desember 11
Kenaikan/Penurunan
Setjen Wantannas
o
o
o
Jumlah
o
o
o
D.1.2 Persediaan Persed iaan per 31 Desernber 2012 dan 201 1 masing-rnasing adalah sebesar Rp25.513.700,00 dan Rp2.414.500,00. Persediaan rnerupakan jenis aset dalarn bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pad a tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalarn rangka pelayanan kepada
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 22 dari 27
,i ,
.
,
~.
Ii
:
i:
masyarakat. Rincian sebagai berikut:
2012 dan 201 1 adalah
Persed iaan per 31 Desernber Tabel13
.
Rincian
\
201 2
Uraian
No. ;
Persediaan
13.58 5.200
1
Barang Konsumsi
2
Barang Untuk Pemeliharaan
3
Suku Cadang
4
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
5
Persediaan Lainnya Jumlah
[:,
Tabel Mutasi Saldo per 31 Desember
2011 2.105.000
17 4.500
0
o
0
13 6.000
0
11.61 8.000
309.500
25.51 3.70'0
2.414.500
14
Persediaan
pada tahun
2012
2011
2.414.500
Mutasi tambah: - Pembelian
888.930.500
Mutasi kurang: - Habis pakai
865.831.300
Saldo per 31 Desember
.
2012
Semua jenis persediaan
=-
25.513.700
pada tanggal tersebut
D.2 Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desernber RpI9.387.711.414,00 dan RpI7.560.917.796,00 yang mernpunyai masa rnanfaat lebih dari kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Ketahanan Nasional per 3 1 Desernber adalah
~ ~
-
berada dalam
k ondisi baik.
2012 dan 2011 adalah sebesar yang merupak an aset berwujud 12 bulan dan digunakan dalarn Tetap Sekretariat Jenderal Dewan sebagai berikut:
Tabel15 Rincian No. I
;
1
Tanah
Z
Peralatan dan Mesin
J .J'
!\
31-Des-12
31-Des-11
o
0
16.913.445.132
18.819.613.710
3
Gedung dan Bangunan
0
4
Jalan Irigasi dan Jaringan
0
5
Aset Tetap Lainnya
6
KDP
568.097.704
127.294.960
o 520.177.704
o
0
Jumlah
'l(
~
Tetap
Uraian
1
':
,.
Aset
19.387.711.414
17.560.917.796
Transaksi penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:
beru pa pengurangan
Transaksi pengurangan gedung dan bangunan berupa kapit al isasi pekerjaan pengadaan sarana gedung (renovasi ruang AHU sebesar R p 127.294.960,00) yang terdiri dari:
, i .l :.'!~,; :;c
. ~;h
BPK
LHP - LK WANTANNAS
[[,.,
"' ...
Tahun
2012
H ala man 23 dari
27
I. Pekerjaan 2. Honor
sarana gedung
panitia
renovasi
pengadaan
ruang AHU sebesar
dan panitia
Rp 125.469.960,00.
pengawas/penerima
pekerjaan
sebesar
Rpl.825.000,00. Transaksi
I
gedung
(renovasi
ruang
mengharuskan ,
Setjen
dalam
nilai gedung
Tetap
Renovasi
pencatatan
dan bangunan AHU)
atau
berdasarkan
No:BAST-02/Ren/IJ/2012 pembukuan
pekerjaan
Rp 127.294.960,00 Berita
aset gedung
sebelumnya
nilai aset renovasi
Acara
Tanggal
aset gedung
sarana gedung
yang
mernasukan sernentara
Wantannas Wantannas,
pada pernbukuan
dialihkan
berupa kapitalisasi
sebesar
Serah Terima
15 Pebruari
dan bangunan dan bangunan
ke Aset
2012
maka
tersebut
di atas telah
Kernenterian
Sekretariat
Negara.
D.2.1 Tanah Nilai
Aset Tetap
Ketahanan sebesar
berupa
Nasional
tanah yang dirniliki Sekretariat
per 31 Desember
Jenderal
Dewan
2012 dan 20 I I adalah masing-rnasing
RpO,OO dan RpO,OO. Tabel16 Rincian Saldo Tanah
--------~------------------~
Saldo per 31 Desember
2011
0
2012
° ° ° °
Mutasi tambah: - Pembelian - Transfer in - Koreksi pencatatan Mutasi kurang: - Transfer out Saldo per 31 Desember
D.2.2
0
Peralatan dan Mesin Saldo Aset Tetap 2011 adalah peralatan
berupa
peralatan
Rp18.819.613.710,00
dan mesin tersebut
dan rnesin per 3 I Desember
dan RpI6.913.445.132,00.
dapat dijelaskan Tabel
Rincian ~Ido
..Per_3~.Eese~~r
Saldo
sebagai
2012 dan
Kenaikan
nilai
berikut:
17
Peralatan
dan Mesin
-----------------------------,
201 ~
...._. _._... _...
....__ ...
~:~13.445.1
~?
Mutasi tambah: - Pembelian
1.906.168.578
- Hibah
0
- Reklasifikasi masuk
5.280.000
Mutasi kurang: ------_._----_._--_
.....
_ .... - _. __ .__ ..-
...
- ---_ .. _-----_. -------._--_
...
_
..._---
- Penghentian aset dari penggunaan
:~~.!~'!.9~_~p.~~a_~ .
.
.
r--_R_e_kl_as_if_ik_a_si_k_e_lu_a_r Saldo per 31 Desember
Transaksi dijelaskan
° °
.
5_.2_80..:000
-t-
2012
penambahan
sebagai
.
18.819.613.710
dan
pengurangan
peralatan
dan
rnesin
dapat
berikut:
:: BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 24 dari 27
1. Penarnbahan dari pernbelian Rp 1.906.168.578,00. 2. Penarnbahan melalui reklasifikasi alat stud io. 3. Pengurangan melalui reklasifikasi alat kerja penerbangan.
peralatan
dan
rnesin
senilai
rnasuk sebesar
Rp5.280.000,00
berupa
keluar sebesar
Rp5.280.000,00
berupa
D.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 31 Desernber 2012 dan 2011 adalah RpO,OO dan RpO,OO. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel18 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Saldo per 31 Desember
2011
127.294.960
Mutasi tambah: - Pembelian
0
- Koreksi pencatatan nilai
0
Mutasi kurang: - Koreksi pencatatan nilai Saldo per 31 Desember
127.294.960 2012
0
Transaksi gedung dan bangunan berupa kapitalisasi pekerjaan sarana gedung (renovasi ruang AHU) sebesar Rp 127.294.960,00 yang sebelumnya mengharuskan Setjen Wantannas mernasukan sernentara nilai aset renovasi ke dalarn nilai gedung Wantannas, berdasarkan Berita Acara Serah Terirna Aset Tetap Renovasi No:BAST-02/Ren/1J/2012 Tanggal 15 Pebruari 2012 maka pencatatan atau pernbukuan aset gedung dan bangunan tersebut di atas telah dialihkan pad a pernbukuan aset gedung dan bangunan Kernenterian Sekretariat Negara. D.2.4
Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 3 I Desernber 2012 dan 20 II adalah Rp568.097.704,00 dan Rp520.177.704,00 yang rnerupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jarsingan. Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2012 keseluruhannya berasaldari pernbelian Rp47.920.000,00 berupa buku perpustakaan.
D.3 Aset Lainnya Jurnlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desernber 2012 dan 2011 adalah Rp4.025.245.964,00 dan Rp3.576.883.314,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalarn aset lancar rnaupun aset tetap. Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
Halaman 25 dari 27
Tabel 19 Rincian Aset Lainnya
1
Asel Tak Berwujud
2
Asel Lain-Lain
2011
2012
Uraian
No.
3.576.883.314
4.025.245.964
-
3.576.883.314
4.025.245.964
Jumlah
Mutasi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2012 keseluruhannya berasal dari pembelian aset tak berwujud sebesar Rp.448.362.650,00 berupa software dan Iisensi. \
D.3.1 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desernber 2012 dan 2011 adalah Rp4.025.245.964,00 dan Rp3.576.883.314,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisiko Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berupa lisensi dan software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. KEWAJIBAN D.4. Kewajiban Jangka Pendek D.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 RpO,OO. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut:
sebesar Dewan
Tabel20 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Uraian
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Belanja barang yang masih harus dibayar
Utang kepada Pihak ketiga lainnya
0
0
0
0
0
0
Seljen Wanlannas Total
D.4.2 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2012 dan 20 II rnasing-masing sebesar RpO,OO dan RpO,OO merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. EKUITAS D.S. Ekuitas Dana Lancar D.5.I. Cadangan Persediaan Jurnlah Cadangan Persediaan per 31 Desernber 2012 dan 20 II masingmasing sebesar Rp25.513.700,00 dan Rp2.414.500,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam bentuk persediaan.
BPK
LHP - LK WANTANNAS
Tahun
2012
Halaman
26 dari
27
D.5.2. Dana yang Harus Disediakanuntuk Pernbayaran Utang Jangka Pendek Nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desernber 2012 sebesar RpO,OO sedangkan nilai dana yang harus disediakan untuk pernbayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 20 II sebesar Rp I 07.425.414,00. D.6. Ekuitas
Dana Investasi
D.6.1.
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desernber 2012 dan 2011 adalah sebesar RpI9.387.711.414,00 dan RpI7.560.917.796,OO merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.
D.6.2
Diinvestasikan Dalarn Aset Lainnya Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desernber 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp4.025.245.964,00 dan Rp3.576.883.314,OO merupakan jurnlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pernerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.
E. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNY A E.l KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH E.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN
BPK
LHP - LK WANTANNAS Tahun 2012
TANGGAL BPK
NERACA
Halaman 27 dari 27
