BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2012

Nomor Tanggal

: 19a/HP/XIV/05/2013 : 3 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext. 7111 Fax (021) 5738725

DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI .............................................................................................................

i

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TAHUN 2012 ............................................................................................................

ii

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .................

1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN..................................................................

2

1.

Dasar Hukum Pemeriksaan .............................................................................

2

2.

Tujuan Pemeriksaan .........................................................................................

2

3.

Sasaran Pemeriksaan ........................................................................................

2

4.

Standar Pemeriksaan ........................................................................................

2

5.

Metodologi Pemeriksaan..................................................................................

2

6.

Waktu Pemeriksaan .........................................................................................

4

7.

Objek Pemeriksaan ..........................................................................................

4

8.

Batasan Pemeriksaan .......................................................................................

4

LAPORAN KEUANGAN BMKG TAHUN 2012

BPK

LHP - LK BMKG Tahun 2012

i

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2012

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2012 terdiri dari tiga laporan sebagai berikut : 1.

Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK; (b) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, waktu pemeriksaan, objek pemeriksaan dan batasan pemeriksaan; (c) Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012.

2.

Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Laporan II berisi: (a) Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern; (b) Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan (c) Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan atas SPI Tahun 2005-2011.

3.

Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Laporan III berisi: (a) Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; (b) Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan (c) Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005-2011.

BPK


ii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tanggal 31 Desember Tahun 2012 dan 2011, dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab BMKG. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh BMKG, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebutkan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BMKG tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19b/HP/XIV/05/2013 dan Nomor 19c/HP/XIV/05/2012 tanggal 3 Mei 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Jakarta, 3 Mei 2013 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Gatot Supiartono, S.H., M.Acc., C.F.E., Ak. Register Negara No.D-5.747 BPK


1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1.

Dasar Hukum Pemeriksaan a. b. c. d. e.

2.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23E, F, dan G; Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) BMKG bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BMKG dengan memperhatikan: a. b. c. d.

3.

Kesesuaian LK BMKG yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP; Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMKG meliputi: a. b. c. d.

4.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2005-2011; Penilaian kepatuhan terhadap perundang-undangan terkait dengan penyajian LK BMKG Tahun 2012; Penilaian efektivitas sistem pengendalian intern atas proses penyusunan laporan keuangan, temasuk aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun LK; dan Pengujian substantif atas transaksi-transaksi Tahun 2012 dan saldo disajikan dalam LK BMKG Tahun 2012.

Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2012 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

5.

Metodologi Pemeriksaan Secara umum pemeriksaan dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: 5.1. Pendekatan Risiko Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap LK BMKG menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas SPI penyusunan LK. Hasil pemahaman dan pengujian

BPK


Halaman 2 dari 4

tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersi manajemen dan ketentuan yang berlaku. Penetapan risiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalan pengendalian (risiko pengendalian) serta tingkat risiko bawaan (inherent risk) entitas yang akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan risiko deteksi (detection risk) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan. 5.2. Materialitas Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan (a) Penetapan tingkat materialitas awal (Planning Materiality/PM) yang merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan yaitu sebesar 5% dari total realisasi belanja dengan pertimbangan LK BMKG tahun sebelumnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Akun signifikan adalah akun-akun yang saldonya sama dengan atau melebihi 50% dari PM. (b) Selanjutnya untuk tingkat akun, ditetapkan kesalahan tertolerir (Tolerable Error/TE) secara proporsional sesuai dengan saldo akun. Standar materialitas di atas tidak berlaku atas penyimpangan yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hukum. 5.3. Uji petik pemeriksaan Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa dapat menggunakan metode non-statistik (non-statistical sampling) atau metode statistik (statistical sampling) dengan memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenis transaksinya. Penggunaan metode uji petik baik statistik maupun non-statistik harus didokumentasikan di dalam KKP. Dokumentasi tersebut antara lain mengungkapkan alasan penggunaan dan gambaran umum metode uji petik tersebut. Satuan kerja yang dijadikan uji petik pemeriksaan adalah Kantor Pusat di Jakarta dan Satker BMKG yang berada di provinsi Sumatera Utara dan provinsi Sulawesi Selatan. 5.4. Pelaporan Pemeriksa menyusun Konsep Temuan Pemeriksaan atas LK BMKG apabila menemukan permasalahan yang perlu dikomunikasikan kepada BMKG. Permasalahan tersebut meliputi (1) ketidakefektivan SPI, (2) penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (3) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan (4) ikhtisar koreksi. Konsep Temuan Pemeriksaan tersebut disampaikan ketua tim pemeriksa kepada pejabat BMKG yang berwenang untuk mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi dari BMKG. Setelah Konsep Temuan Pemeriksaan disampaikan ketua tim pemeriksa kepada BMKG, tim pemeriksa membahas temuan tersebut dengan pejabat entitas yang berwenang di BMKG. Penolakan atas ikhtisar koreksi, temuan SPI, dan ketidakpatuhan akan berpengaruh terhadap opini.

BPK


Halaman 3 dari 4

Tanggapan resmi dan tertulis atas konsep Laporan Temuan Pemeriksaan (LTP) diperoleh dari pejabat BMKG yang berwenang. Tanggapan tersebut akan diungkapkan dalam Temuan Pemeriksaan atas LK BMKG. Temuan Pemeriksaan atas LK BMKG diserahkan oleh ketua tim kepada pejabat BMKG yang berwenang. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LK BMKG tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan LK BMKG. 6.

Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan selama 60 hari sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan 30 April 2013 berdasarkan Surat Tugas Anggota I BPK Nomor 12/ST/III-XIV.3/01/2013 tanggal 23 Januari 2013.

7.

Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012.

8.

Batasan Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam LK merupakan tanggung jawab manajemen BMKG. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen BMKG. Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap LK. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan maka akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam LK akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, BPK memprioritaskan pengujian pada kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BPK


Halaman 4 dari 4

LAPORAN KEUANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TAHUN 2012 (AUDITED)

I.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012

URAIAN

PENERIMAAN NEGARA DAN

Ref

ANGGARAN

REALISASI

% REALISASI

TAHUN 2012

TAHUN 2012

TERHADAP

(Rp)

(Rp)

ANGGARAN

B.1

HIBAH Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1

46.991.948.962,00

47.890.745.818,00

101,91

Penerimaan Hibah

B.1

0,00

0,00

0,00

46.991.948.962,00

47.890.745.818,00

101,91

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

BELANJA NEGARA

B.2

Belanja Pegawai

B.2.1

218.839.916.000,00

207.188.061.754,00

94,68

Belanja Barang

B.2.2

510.425.766.000,00

487.128.822.441,00

95,44

Belanja Modal

B.2.3

561.052.013.000,00

440.639.507.882,00

78,54

1.290.317.695.000,00

1.134.956.392.077,00

87,96

JUMLAH BELANJA NEGARA

II. NERACA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

URAIAN PERKIRAAN

Ref

PER 31 DESEMBER

PER 31 DESEMBER

%

2012

2011

KENAIKAN /

(Rp)

(Rp)

(PENURUNAN)

ASET ASET LANCAR

C.2.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.2.1.1

47.235.076,00

54.790.671,00

(13,79)

Kas di Bendahara Penerimaan

C.2.1.2

71.770,00

1.769.500,00

(95,94)

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.2.1.3

100.937,00

258.441.291,00

(99,96)

Belanja Dibayar Dimuka

C.2.1.4

2.614.800,00

0,00

0,00

0,00

6.537.000,00

(100,00)

C.2.1.5

10.465.520.491,00

9.913.911.993,00

5,56

C.2.1.6

(52.327.603,00)

0,00

0,00

10.413.192.888,00

9.913.911.993,00

5,04

21.465.620.019,00

23.246.417.366,00

(7,66)

31.928.835.490,00

33.481.867.821,00

(4,64)

Uang Muka Belanja Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak (Netto) Persediaan

C.2.1.7

JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

C.2.2

Tanah

C.2.2.1

831.279.172.710,00

827.214.373.964,00

0,49

Peralatan dan Mesin

C.2.2.2

1.998.676.181.331,00

1.714.546.727.699,00

16,57

Gedung dan Bangunan

C.2.2.3

846.960.953.962,00

813.849.341.728,00

4,07

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

C.2.2.4

235.903.574.617,00

208.145.313.065,00

13,34

Aset Tetap Lainnya

C.2.2.5

7.092.048.490,00

4.045.179.490,00

75,32

Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.2.6

JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

C.2.3

Aset Tak Berwujud

C.2.3.1

Aset Lain-Lain

C.2.3.2

JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

70.672.270.958,00

8.428.241.226,00

738,52

3.990.584.202.068,00

3.576.229.177.172,00

11,59

130.021.054.483,00

97.524.923.063,00

33,32

18.975.675.618,00

16.467.950.870,00

15,23

148.996.730.101,00

113.992.873.933,00

30,71

4.171.509.767.659,00

3.723.703.918.926,00

12,03

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.2.4

Utang kepada Pihak Ketiga

C.2.4.1

2.004.752.106,00

655.648.487,00

205,77

Uang Muka dari KPPN

C.2.4.2

47.235.076,00

54.790.671,00

(13,79)

Pendapatan yang Ditangguhkan

C.2.4.3

172.707,00

242.230.418,00

(99,93)

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

2.052.159.889,00

952.669.576,00

115,41

JUMLAH KEWAJIBAN

2.052.159.889,00

952.669.576,00

115,41

URAIAN PERKIRAAN

Ref

PER 31 DESEMBER

PER 31 DESEMBER

%

2012

2011

KENAIKAN /

(Rp)

(Rp)

(PENURUNAN)

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.2.5

Cadangan Piutang

C.2.5.1

Cadangan Persediaan

C.2.5.2

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran

C.2.5.3

10.415.807.688,00

9.920.448.993,00

4,99 (7,66)

21.465.620.019,00

23.246.417.366,00

(2.004.752.106,00)

(637.668.114,00)

29.876.675.601,00

32.529.198.245,00

(8,15)

Utang Jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

214,39

EKUITAS DANA INVESTASI

C.2.6

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.2.6.1

3.990.584.202.068,00

3.576.229.177.172,00

11,59

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.2.6.2

148.996.730.101,00

113.992.873.933,00

30,71

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

4.139.580.932.169,00

3.690.222.051.105,00

12,18

JUMLAH EKUITAS DANA

4.169.457.607.770,00

3.722.751.249.350,00

12,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

4.171.509.767.659,00

3.723.703.918.926,00

12,02

III.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.

PENJELASAN UMUM

A.1

DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10. 11. 12. 13.

14. 15.

A.2

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan LKKL; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

KEBIJAKAN TEKNIS BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA (BMKG) RENCANA STRATEGIS BMKG Dalam rangka mendukung dan mengemban tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kewenangan BMKG agar lebih efektif dan efisien, maka diperlukan aparatur yang profesional, bertanggung jawab dan berwibawa serta Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 1 dari 42

bebas dari KKN, di samping itu harus dapat menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran dan kebenaran guna ikut serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, kebijakan yang akan dilakukan BMKG Tahun 2010-2014 adalah mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan BMKG yang telah ditetapkan. A.2.1 Visi BMKG Terwujudkan BMKG yang tanggap dan mampu memberikan pelayanan Meteorologi, Klimatologi, Kualitas udara, dan Geofisika (MKKuG) yang handal guna mendukung keselamatan dan keberhasilan pembangunan nasional serta berperan aktif di tingkat internasional. Terminologi di dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

Tanggap dan mampu dimaksudkan BMKG dapat menangkap dan merumuskan kebutuhan stakeholder akan data, informasi, dan jasa MKKuG serta mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa; Pelayanan informasi MKKuG yang handal ialah pelayanan BMKG terhadap penyajian data, informasi pelayanan jasa MKKuG yang akurat, tepat sasaran, tepat guna, cepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan; Mendukung keselamatan dan keberhasilan pembangunan nasional dimaksudkan bahwa data, informasi, dan jasa yang diberikan oleh BMKG dapat diinformasikan dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor pengguna jasa dan dapat meminimalkan kerugian akibat bencana ataupun kegagalan pembangunan secara nasional; Berperan aktif di tingkat internasional dimaksudkan bahwa BMKG sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia wajib membawa nama Bangsa dan Negara di kancah internasional dalam bidang MKKuG.

Untuk mencapai visi tersebut, BMKG sebagai institusi pemerintah di bawah Presiden perlu mendapatkan dukungan dari institusi yang saling terkait yang terdiri dari Pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta serta masyarakat pengguna (stakeholder). A.2.2 Misi BMKG Dalam rangka mewujudkan Visi BMKG, maka diperlukan visi yang jelas yaitu berupa langkah-langkah BMKG untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan yaitu: 1. 2. 3. 4.

Mengamati dan memahami fenomena MKKuG; Menyediakan data, informasi, dan jasa MKKuG yang handal dan terpercaya; Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang MKKuG; dan Berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional di bidang MKKuG.

Secara lebih rinci, maksud dari pernyataan misi di atas adalah sebagai berikut: 1.

Mengamati dan memahami fenomena MKKuG artinya BMKG melaksanakan operasional pengamatan dan pengumpulan data secara teratur, lengkap dan akurat guna dipakai untuk mengenali dan memahami karakteristik unsur-unsur MKKuG guna membuat prakiraan dan informasi yang akurat; Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 2 dari 42

2.

3.

4.

Menyediakan data, informasi dan jasa MKKuG kepada para pengguna sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka dengan tingkat akurasi tinggi dan tepat waktu; Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan sesuai dengan kewenangan BMKG, maka BMKG wajib mengawasi pelaksanaan operasional, memberi pedoman teknis, serta berwenang untuk mengkalibrasi peralatan MKKuG sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan Berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional artinya BMKG dalam melaksanakan kegiatan secara operasional selalu mengacu pada ketentuan internasional mengingat bahwa fenomena MKKuG tidak terbatas dan tidak terkait pada batas wilayah suatu negara manapun.

A.2.3 Tujuan BMKG Tujuan Rencana Strategis BMKG diarahkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pemikiran konseptual analitis, realistis, rasional, dan komprehensif serta perwujudan pembangunan dalam langkah-langkah yang sistemik dan bertahap dalam suatu perencanaan yang bersifat strategis. A.2.4 Sasaran Strategis BMKG Sasaran strategis BMKG diarahkan pada upaya penyajian dan penyediaan informasi BMKG untuk mewujudkan program pemerintah dalam mendukung keselamatan dan meminimalkan risiko akibat bencana secara integrasi dan berkesinambungan dengan sasaran sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

Terselesaikannya pembangunan sistem peringatan dini tsunami, cuaca, dan iklim ekstrim, termasuk Pusat Pengamatan Siklon Tropis; Penguatan kemampuan layanan informasi iklim dan cuaca (Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity); Terjaminnya sistem operasi seluruh sistem peralatan pengamatan, baik yang manual maupun otomatis, dalam rangka menjamin kontinuitas seluruh pengamatan MKKuG sehingga mampu menghasilkan data yang akurat, kontinyu dan pada akhirnya dapat tertelusuri; Dipahaminya proses perubahan iklim yang terjadi di wilayah Indonesia dan tersedianya layanan informasi perubahan iklim bagi keperluan adaptasi dan mitigasi sektoral serta pengambilan kebijakan pada sektor terkait yaitu perhubungan, pertanian, kehutanan, sumber daya air, tenaga listrik, pembangunan infrastruktur, turisme, kesehatan, dan kelautan; Terbaharuinya Standard Operating Prosedure (SOP) dalam mendukung standardisasi tata laksana pengamatan di seluruh stasiun pengamatan BMKG dan pendukungnya; Terbangunnya sistem informasi database perencanaan berbasis web; Terbangunnya Gedung Operasional Utama untuk keperluan pemanduan sistem telekomunikasi MKKuG (SPIMKKuG), kalibrasi, pusat simulasi cuaca numerik, pusat basis data, dan Pusat Pelayanan Informasi Nasional MKKuG (PPINMKKuG);

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 3 dari 42

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

15.

A.3

Terkendalinya pengamanan dan pengawasan sistem peralatan kebakaran gedung; Tertatanya mekanisme administratif pelaksanaan tata kelola barang milik negara baik dalam proses pembangunan maupun pemeliharaan dalam rangka peningkatan akuntabilitas di lingkungan BMKG; Terwujudnya dan tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan MKKuG; Terwujudnya reorganisasi BMKG; Meningkatnya peran posisi BMKG dalam jejaring kerjasama nasional dan internasional terutama dalam peran soft positioning BMKG; Terkendalinya sistem pengawasan keuangan dan pembangunan BMKG; Terselesaikan dan terealisasikannya blueprint rencana Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam rangka peningkatan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi MKKuG dan penunjangnya maupun kuantitas jangkauan kesempatan bagi seluruh SDM BMKG; dan Dimanfaatkannya hasil-hasil pengkajian, penelitian, pengembangan dan perekayasaan Iptek MKKuG dalam upaya mendukung pelaksanaan pelayanan informasi MKKuG.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BMKG. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BMKG seperti Eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah satuan kerja di lingkup BMKG adalah 183 satker. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 183 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Eselon 1 Jumlah Jenis Kewenangan

Kode No

Eselon

Uraian

I

KP

KD M

DK TM M

Jumlah

TP

TM

M

TM

-

-

-

Satker

M

TM

4

0

179

0

4

0

179

0

183

KP = Kantor Pusat KD = Kantor Daerah

DK = Dekonsentrasi TP = Tugas Pembantuan

Badan Meteorologi, 1

01

Klimatologi, dan

-

183

Geofisika Jumlah Keterangan: M = Menyampaikan LK TM = Tidak menyampaikan LK


SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CaLK. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi Aset Tetap, Persediaan, dan lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya. A.4

KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BMKG adalah: 1.

Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat Kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas netto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan mengurangi kewajiban sehingga mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. 2.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran Kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas Pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) Laporan Keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada CaLK, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. 3.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.


Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a.

Aset Lancar Aset Lancar mencakup Kas dan Setara Kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan. Kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca. Piutang dinyatakan dalam Neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 1) 2) 3)

b.

Persediaan dicatat di Neraca berdasarkan: Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah diklasifikasikan ke dalam Investasi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. 1)

Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang


yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi non permanen meliputi: a) Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemerintah Daerah; b) Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah Bank Perkreditan Rakyat. 2)

Investasi Permanen Investasi permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51% disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51% (minoritas) disebut sebagai non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian Investasi Jangka Panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal Neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca. c.

Aset Tetap Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan pada Neraca Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.


Pengakuan Aset Tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: 1)

2) 3)

d.

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas Negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari dua belas bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Aset Lainnya. Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 8 dari 42

Aset Lain-lain merupakan Aset Lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa Aset Tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. 4.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

5.

Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Utang Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tetap dan Kewajiban Jangka Panjang.


6.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Tabel 2 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar Diragukan

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo Bulan terhitung sejak tanggal surat penagihan pertama tidak dilakukan pelunasan Bulan terhitung sejak tanggal surat kedua penagihan tidak dilakukan pelunasan

0,5% 10% 50%

1. Bulan terhitung sejak tanggal surat ketiga Macet

penagihan tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang

telah

diserahkan

ke

Panitia

100%

Urusan Piutang/DJKN

7.

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.


B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012 adalah sebesar Rp47.890.745.818,00 atau mencapai 101,91% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp46.991.948.962,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah BMKG merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan No

Uraian

Pendapatan dari Pengelolaan 1 BMN serta Pendapatan dari Penjualan 2 Pendapatan Jasa Pendapatan Kejaksaan dan 3 Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi 4 Pendapatan Pendidikan Pendapatan Gratifikasi dan 5 Uang Sitaan Hasil Korupsi 6 Pendapatan Iuran dan Denda 7 Pendapatan Lain-lain Jumlah

Estimasi Pendapatan

Realisasi

%

Rp 46.421.538.962,00

Rp 43.227.424.474,00

93,12

Rp

70.410.000,00

Rp 1.381.425.366,00

1961,97

Rp

-

Rp

23.265.000,00

0,00

Rp

500.000.000,00

Rp

755.111.000,00

151,02

Rp

-

Rp

66.096.100,00

0,00

Rp

-

Rp

630.470.422,00

Rp

-

Rp 1.806.953.456,00

0,00 0,00

Rp 46.991.948.962,00

Rp 47.890.745.818,00

101,91

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp743.754.999,00 atau 0,02% dibandingkan dengan Tahun 2011, penurunan ini terjadi karena terdapat penurunan yang cukup signifikan pada Pendapatan Iuran dan Denda. Perbandingan realisasi PNBP Tahun 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 4 Kenaikan/Penurunan PNBP

No 1

B.2

Uraian Penerimaan Negara Bukan Pajak

2012

2011

Kenaikan/(Penurunan) %

Rp 47.890.745.818,00 Rp 48.634.500.817,00 Rp (743.754.999,00) (0,02)

BELANJA NEGARA Realisasi belanja Tahun 2012 sebesar Rp1.134.956.392.077,00 atau sebesar 87,96% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran BMKG pada tahun 2012 sebesar Rp1.290.317.695.000,00. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2012 menurut sumber program dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Menurut Program Kode

Uraian Program Dukungan 001 Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Program Pengembangan 006 dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Program Dukungan 601 Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Jumlah

Anggaran Rp

Realisasi

%

218.231.527.000

Rp

208.529.327.497

95,55

Rp 1.053.415.858.000

Rp

908.200.327.870

86,21

Rp

Rp

18.226.736.710

97,62

Rp 1.134.956.392.077

87,96

18.670.310.000

Rp 1.290.317.695.000

Sedangkan menurut jenis belanja, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2012 Kode 51 52 53

Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Anggaran Rp 218.839.916.000 Rp 510.425.766.000 Rp 561.052.013.000 Rp 1.290.317.695.000

Realisasi Belanja Rp 207.188.061.754 Rp 487.128.822.441 Rp 440.639.507.882 Rp 1.134.956.392.077

% 94,68 95,44 78,54 87,96

Realisasi Belanja BMKG Tahun 2012 terdiri dari Belanja Rupiah Murni dan Belanja Pinjaman Luar Negeri yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi alokasi belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini: 600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 Anggaran 200,000,000,000

Realisasi

100,000,000,000 Belanja Pegawai

Belanja Barang Belanja Modal

Grafik : Alokasi Komposisi Belanja TA 2012


Realisasi Belanja Tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp26.396.536.672,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan pada tahun 2011 penyerapan untuk anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri sangat rendah. Tabel 7 Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2012 dan 2011 Kode

Realisasi

Uraian

51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal Jumlah

Naik/(Turun)

2012

2011

Rp 207.188.061.754,00 Rp 487.128.822.441,00 Rp 440.639.507.882,00 Rp 1.134.956.392.077,00

Rp 189.624.188.613,00 Rp 418.000.870.320,00 Rp 500.934.796.472,00 Rp 1.108.559.855.405,00

% Rp 17.563.873.141,00 9,26 Rp 69.127.952.121,00 16,54 Rp (60.295.288.590,00) -12,04 Rp 26.396.536.672,00 2,38

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp207.188.061.754,00 dan Rp189.624.188.613,00. Peningkatan realisasi Belanja Pegawai antara lain disebabkan naiknya besaran gaji pokok dan tunjangan serta penambahan jumlah pegawai. Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2012 dan 2011 Uraian Gaji Pokok Tunjangan Pembulatan Tunjangan Suami/Istri Tunjangan Anak Tunjangan Struktural Tunjangan Fungsional Tunjangan PPh Tunjangan Beras Uang Makan

Tahun 2012 Rp 135.029.327.385 Rp 2.119.698 Rp 9.360.287.544 Rp 2.724.075.592 Rp 5.445.857.858 Rp 8.499.747.650 Rp 4.606.332.604 Rp 8.047.343.600 Rp 22.599.976.800

Tahun 2011 Rp 125.112.223.206 Rp 3.083.943 Rp 8.525.125.479 Rp 2.496.978.339 Rp 5.474.748.806 Rp 8.196.496.700 Rp 3.769.162.275 Rp 8.288.662.300 Rp 18.424.473.560

Tunjangan Daerah Terpencil

Rp

Rp

146.425.000

Tunjangan Khusus Papua Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Tunjangan Umum Tunjangan Profesi Dosen Uang Lembur Belanja Vakasi Total

Rp

1.270.355.000 Rp

1.345.250.000

133.615.000

Naik/(Turun) Rp 9.917.104.179 Rp (964.245) Rp 835.162.065 Rp 227.097.253 Rp (28.890.948) Rp 303.250.950 Rp 837.170.329 Rp (241.318.700) Rp 4.175.503.240 (12.810.000) (74.895.000)

(8,75) (5,57)

Rp 47.994.900 Rp 3.195.283.823 Rp 3.799.389.305 Rp (604.105.482) Rp 290.814.000 Rp 290.814.000 Rp 1.354.594.000 Rp 771.009.900 Rp 583.584.100 Rp 4.506.261.500 Rp 3.197.085.000 Rp 1.309.176.500 Rp 207.188.061.754 Rp 189.624.188.613 Rp 17.563.873.141

64,79 (15,90) 75,69 40,95 9,26

Rp

122.069.700

Rp

74.074.800

Rp Rp

% 7,93 (31,27) 9,80 9,09 (0,53) 3,70 22,21 (2,91) 22,66

Jumlah pegawai BMKG sebanyak 4.273 pegawai yang tersebar pada 183 satuan kerja di seluruh Indonesia. Komposisi pegawai BMKG berdasarkan golongan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Golongan I sebanyak 2 pegawai; Golongan II sebanyak 1.438 pegawai; Golongan III sebanyak 2.632 pegawai; Golongan IV sebanyak 201 pegawai. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 13 dari 42

Golongan IV 201 orang

Golongan I 2 orang

Golongan II 1438 orang

Golongan III 2632 orang

Grafik: Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Komposisi pegawai BMKG sebagai berikut:

berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan

1. 2.

Pegawai dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar sebanyak 27 pegawai; Pegawai dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama sebanyak 57 pegawai; 3. Pegawai dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas sebanyak 694 pegawai; 4. Pegawai dengan pendidikan terakhir Diploma I sebanyak 964 pegawai; 5. Pegawai dengan pendidikan terakhir Diploma II sebanyak 30 pegawai; 6. Pegawai dengan pendidikan terakhir Diploma III sebanyak 856 pegawai; 7. Pegawai dengan pendidikan terakhir Diploma IV sebanyak 2 pegawai; 8. Pegawai dengan pendidikan terakhir Strata I sebanyak 1394 pegawai; 9. Pegawai dengan pendidikan terakhir Strata II sebanyak 234 pegawai; 10. Pegawai dengan pendidikan terakhir Strata III sebanyak 15 pegawai.

1,600

1,394

1,400 1,200

964

1,000

856

694

800

600 400 200

234 27

57

SD

SMP

30

15

2

0 SMA

D1

D2

D3

D4

S1

S2

S3

Grafik : Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan


B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp487.128.822.441,00 dan Rp418.000.870.320,00. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp69.127.952.121,00 atau 16,54%. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2012 dan 2011 Uraian

TA 2012

TA 2011

Naik/(Turun)

%

Belanja Barang Operasional

Rp 46.525.044.413 Rp 42.634.368.083 Rp 3.890.676.330

9,13

Belanja Barang Non Operasional

Rp 139.773.991.921 Rp 118.087.870.972 Rp 21.686.120.949 Rp 73.457.230.824 Rp 68.544.056.655 Rp 4.913.174.169 Rp 150.556.003.979 Rp 125.558.555.038 Rp 24.997.448.941

18,36

Rp 76.816.551.304 Rp 63.176.019.572 Rp 13.640.531.732 Rp 487.128.822.441 Rp 418.000.870.320 Rp 69.127.952.121

21,59 16,54

Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Jumlah

7,17 19,91

1.

Belanja Barang Operasional sebesar Rp46.525.044.413,00 terdiri dari: a. Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Rp22.360.420.863,00; b. Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh (521113) Rp723.548.759,00; c. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114) Rp2.686.262.283,00; d. Belanja Honor Terkait Operasional Satuan Kerja (521115) Rp7.221.622.000,00; e. Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) Rp13.533.190.508,00.

2.

Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp139.773.991.921,00 terdiri dari: a. Belanja Bahan (521211) Rp29.444.190.584,00; b. Belanja Honor Terkait Output Kegiatan (521213) Rp44.889.782.180,00; c. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Rp65.440.019.157,00.

3.

Belanja Jasa sebesar Rp73.457.230.824,00 terdiri dari: a. Belanja Langganan Listrik (522111) Rp17.421.095.885,00; b. Belanja Langganan Telepon (522112) Rp3.391.644.800,00; c. Belanja Langganan Air (522113) Rp701.129.259,00; d. Belanja Langanan Daya dan Jasa Lainnya (522119) Rp37.056.273,00; e. Belanja Jasa Konsultan (522113) Rp529.444.000,00; f. Belanja Sewa (522114) Rp35.068.876.534,00; g. Belanja Jasa Profesi (522115) Rp2.820.071.250,00; h. Belanja Jasa Lainnya (522119) Rp13.487.912.823,00.

4.

Belanja Pemeliharaan sebesar Rp150.556.003.979,00 terdiri dari: a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) Rp13.156.651.272,00; b. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (523119) Rp485.029.900,00; c. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Rp136.837.087.307,00; d. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) Rp55.580.000,00; e. Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan (523133) Rp21.655.500,00. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 15 dari 42

5.

Belanja Perjalanan sebesar Rp76.816.551.304,00 terdiri dari: a.

Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp69.833.872.030,00 terdiri dari: 1) Belanja Perjalanan Biasa (524111) Rp16.606.430.550,00; 2) Belanja Perjalanan Lainya (524119) Rp53.227.441.480,00.

b.

Belanja Perjalanan Luar Negeri sebesar Rp6.982.679.274,00 terdiri dari: 1) Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri (524211) Rp3.174.169.671,00; 2) Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri (524219) Rp3.808.509.603,00.

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp440.639.507.882,00 dan Rp500.934.796.472,00 mengalami penurunan sebesar Rp60.295.288.500,00 atau sebesar Rp12,04%. Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal Tahun 2012 dan 2011 Uraian Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah

Rp

TA 2012 3.846.661.146 Rp

TA 2011 Naik/(Turun) 1.152.424.000 Rp 2.694.237.146

Rp 329.590.221.007

Rp 394.363.214.254

Rp 71.952.387.171

Rp 87.625.213.013

% 233,79

Rp (64.772.993.247)

(16,42)

Rp (15.672.825.842)

(17,89)

Rp 2.579.488.254 Rp 26.555.434.404 Rp 11.678.629.305 Rp 14.876.805.099 Rp 440.639.507.882 Rp 500.934.796.472 Rp (60.295.288.590)

42,18 127,38 (12,04)

Rp

8.694.804.154 Rp

6.115.315.900

1.

Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.846.661.146,00 terdiri dari: a. Belanja Modal Tanah (531111) Rp2.416.801.000,00; b. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah (531114) Rp188.177.146,00; c. Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah (531115) Rp1.241.683.000,00.

2.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp329.590.221.007,00 terdiri dari: a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) Rp328.141.339.507,00; b. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin (532121) Rp1.448.881.500,00.

3.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp71.952.387.171,00 terdiri dari: a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) Rp34.784.261.714,00; b. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan (533113) Rp7.950.000,00; c. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan (533115) Rp32.170.000,00;


d.

B.3

Belanja Penambahan Rp37.128.005.457,00.

Nilai

Gedung

dan

Bangunan

(533121)

4.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp8.694.804.154,00 terdiri dari: a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan (534111) Rp1.444.670.500,00; b. Belanja Irigasi (534121) Rp554.806.000,00; c. Belanja Modal Jaringan (534131) Rp3.698.902.654,00; d. Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan (534141) Rp2.383.706.000,00; e. Belanja Penambahan Nilai Jaringan (534161) Rp612.719.000,00.

5.

Belanja Modal Lainnya sebesar Rp26.555.434.404,00 terdiri dari: a. Belanja Modal Lainnya (536111) Rp26.501.759.404,00; b. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya (536121) Rp53.675.000,00.

CATATAN PENTING LAINNYA BMKG pada tahun 2012 mempunyai anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp180.688.000.000,00. Pinjaman luar negeri ini berasal dari NATIXIS (Prancis) dengan total nilai pinjaman sebesar EUR30,300,000.00, pinjaman ini telah diregistrasikan pada tahun 2011 dengan nomor register 21647101. Realisasi anggaran pinjaman luar negeri ini sebesar Rp70.592.306.958,00 atau sebesar 39,07% dari anggaran, sisa anggaran yang tidak terserap akan diluncurkan ke DIPA TA 2013.


C.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Komposisi Neraca per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 11 Perbandingan Aset 2012 dan 2011 Uraian

Aset Kewajiban Ekuitas Dana

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Kenaikan/ (penurunan)

Rp 4.171.509.767.659,00 Rp 2.052.159.889,00 Rp 4.169.457.607.770,00

Rp 3.723.703.918.926,00 Rp 952.669.576,00 Rp 3.722.751.249.350,00

Rp 447.805.848.733,00 Rp 1.099.490.313,00 Rp 446.706.358.420,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.171.509.767.659,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp31.928.835.490,00, Aset Tetap sebesar Rp3.990.584.202.068,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp148.996.730.101,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.052.159.889,00 merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.169.457.607.770,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp29.876.675.601,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp4.139.580.932.169,00 Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini: Rp4,500,000,000,000 Rp4,000,000,000,000

Rp3,500,000,000,000 Rp3,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp500,000,000,000 2012

Rp-

2011

Aset

Kewajiban

Ekuitas Dana

Grafik. Komposisi Neraca


C.2

Penjelasan Per Pos Neraca

C.2.1 Aset Lancar C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp47.235.076,00 dan Rp54.790.671,00 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke Kas Negara. Tabel 12 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

47.235.076,00

31 Desember 2011 Rp

54.790.671,00

Kenaikan / (penurunan) Rp (7.555.595,00)

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BMKG adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Stasiun Meteorologi Kemayoran sebesar Rp2.562.500,00 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 04 Januari 2013; Stasiun Meteorologi Maritim Belawan sebesar Rp960.000,00 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 04 Januari 2013; Stasiun Klimatologi Banjarbaru sebesar Rp25.000.000,00 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 03 Januari 2013; Stasiun Meteorologi Samarinda sebesar Rp5.050.036,00 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 02 Januari 2013; Stasiun Meteorologi Tual sebesar Rp2.770.000,00 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 08 Januari 2013; Stasiun Meteorologi Sarmi sebesar Rp10.892.500,00 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 02 Januari 2013; Stasiun Meteorologi Biak sebesar Rp40,00 teah disetor ke Kas Negara pada tanggal 08 Januari 2013.

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp71.770,00 dan Rp1.769.500,00 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Negara. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan BMKG adalah sebagai berikut: Tabel 13 Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

71.770,00

31 Desember 2011 Rp

1.769.500,00

Kenaikan / (Penurunan) Rp (1.697.730,00)

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp71.770,00 terdapat di Stasiun Meteorologi Sibolga yang merupakan pendapatan jasa penerbangan (PJP) yang baru disetor tanggal 27 Februari 2013.


C.2.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp100.937,00 dan Rp258.441.291,00 merupakan kumpulan akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan (31 Desember 2012) belum disetorkan ke Kas Negara. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas BMKG adalah sebagai berikut: Tabel 14 Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2012 dan 2011

31 Desember 2012 Rp

100.937,00

31 Desember 2011 Rp

258.441.291,00

Kenaikan / (penurunan) Rp

(258.340.354,00)

Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada Stasiun Klimatologi Sicincin sebesar Rp100.937,00 yang merupakan saldo di rekening Bendahara Pengeluaran. C.2.1.4 Belanja Dibayar Dimuka Jumlah Belanja Dibayar Dimuka BMKG per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.614.800,00 terdapat pada Stasiun Meteorologi Tegal yang merupakan Persekot Gaji. C.2.1.5 Piutang Bukan Pajak Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp10.465.520.491,00 dan Rp9.913.911.993,00. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Bukan Pajak sebagai berikut: Tabel 15 Perbandingan Piutang Bukan Pajak Tahun 2012 dan 2011

31 Desember 2012 Rp

10.465.520.491,00

31 Desember 2011 Rp

9.913.911.993,00


551.608.498,00

Piutang Bukan Pajak terdapat pada satker: 1.

2. 3.

Sekretariat Utama sebesar Rp10.449.154.485,00 merupakan tagihan jasa kemeteorologian dari PT Angkasa Pura I untuk bulan Nopember dan Desember 2012 dan dari dari PT Angkasa Pura II untuk bulan September, Oktober, Nopember, dan Desember 2012; Stasiun Meteorologi Sibolga sebesar Rp56.550,00 merupakan PJP 4% dari Perhubungan Udara yang diterima melewati tahun anggaran; Stasiun Meteorologi Aek Godang sebesar Rp149.800,00 merupakan tagihan PNBP yang belum dibayar oleh operator penerbangan (Susi Air) untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2012;


4. 5.

6.

7. 8.

Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak sebesar Rp51.000,00 merupakan sewa rumah dinas yang belum dibayar selama tiga bulan; Stasiun Meteorologi Tanjung Redep sebesar Rp1.310.000,00 merupakan Pendapatan Jasa Penerbangan (PJP) dari Bandara Kalimaru – Berau untuk tagihan bulan Agustus-Desember 2012; Stasiun Meteorologi Mutiara Palu sebesar Rp8.648.656,00 merupakan hasil temuan BPKP yang menyatakan terdapat kurang pungut PJP Tahun 2012 sebesar Rp11.648.656,00 namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00; Stasiun Klimatologi Maros Sebesar Rp900.000,00 merupakan pengembalian tunjangan tugas belajar yang belum dibayar; dan Stasiun Klimatologi Kediri sebesar Rp5.250.000,00 merupakan hasil temuan BPKP yang menyatakan terdapat kurang pungut PNBP Tahun 2012 sebesar Rp11.850.000,00 namun baru dibayar sejumlah Rp6.600.000,00.

C.2.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp52.327.603,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang di tentukan oleh kualitas masingmasing piutang. Piutang bukan pajak BMKG seluruhnya memiliki kualitas lancar sehingga disisihkan sebesar 0,5%. C.2.1.7 Persediaan Nilai persediaan BMKG per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp21.465.620.019,00 dan Rp23.246.417.366,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan Persediaan Tahun 2012 dengan 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 16 Perbandingan Persediaan Tahun 2012 dan 2011

31 Desember 2012 Rp

21.465.620.019,00

31 Desember 2011 Rp

Kenaikan / (penurunan)

23.246.417.366,00

Rp

(1.780.797.347,00)

Tabel 17 Rincian persediaan per 31 Desember 2012 No

Uraian

2012

2011

1

Barang Konsumsi

Rp 4.931.996.153,00

Rp 4.328.231.554,00

2

Bahan Untuk Pemeliharaan

Rp

Rp

3

Suku Cadang

Rp 13.679.570.167,00

Rp 16.780.657.123,00

4

Pita Cukai, Materai dan Leges

Rp

21.000,00

Rp

154.000,00

5

Barang Lainnya untuk Dijual atau Diserahkan

Rp

13.542.250,00

Rp

29.546.500,00

6

Bahan Baku

Rp 1.923.048.807,00

Rp 2.003.022.313,00

7

Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga

Rp

Rp

8

Persediaan Lainnya Jumlah

Rp 831.069.000,00 Rp 21.465.620.019,00

76.983.392,00

9.389.250,00

71.338.060,00

3.766.625,00

Rp 29.701.191,00 Rp 23.246.417.366,00


Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Selain itu terdapat persediaan yang berada dalam kondisi rusak sebesar Rp186.139.733,00 dan dalam kondisi usang sebesar Rp30.893.000,00, persediaan yang berada dalam kondisi rusak dan usang tidak dimasukan ke dalam nilai Persediaan di Neraca. C.2.2 Aset Tetap Saldo aset tetap Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp3.990.584.202.068,00 dan Rp3.576.229.177.172,00. Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian aset tetap BMKG per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 18 Rincian Aset Tetap

No. Uraian 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 JIJ 5 Aset Tetap Lainya 6 KDP Jumlah

31 Desember 2012 31 Desember 2011 Rp 831.279.172.710,00 Rp 827.214.373.964,00 Rp 1.998.676.181.331,00 Rp 1.714.546.727.699,00 Rp 846.960.953.962,00 Rp 813.849.341.728,00

Kenaikan / (penurunan) Rp 4.064.798.746,00 Rp 284.129.453.632,00 Rp 33.111.612.234,00

Rp 235.903.574.617,00 Rp 7.092.048.490,00 Rp 70.672.270.958,00 Rp 3.990.584.202.068,00

Rp 27.758.261.552,00 Rp 3.046.869.000,00 Rp 62.244.029.732,00 Rp 414.355.024.896,00

Rp 208.145.313.065,00 Rp 4.045.179.490,00 Rp 8.428.241.226,00 Rp 3.576.229.177.172,00

Rp2,000,000,000 Rp1,800,000,000 Rp1,600,000,000 Rp1,400,000,000 2012

Rp1,200,000,000 Rp1,000,000,000

Rp800,000,000 Rp600,000,000

Rp400,000,000 Rp200,000,000 (dalam ribuan)

Rp0 Tanah

P&M

G&B

JIJ

ATL

KDP

Grafik Komposisi Aset Tetap


C.2.2.1 Tanah Nilai aset tanah berupa tanah yang dimiliki BMKG per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp831.279.172.710,00 dan Rp827.214.373.964,00 Perbandingan Tanah Tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut: Tabel 19 Perbandingan Tanah Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp 831.279.172.710,00

31 Desember 2011 Rp

827.214.373.964,00

Kenaikan / (penurunan) Rp 4.064.798.746,00

Mutasi atau perubahan tanah sebesar Rp4.064.798.746,00 rinciannya sebagai berikut: Tabel 20 Mutasi Tanah Penambahan : Pembelian Hibah Penyelesaian Pembangunan KDP Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Pengembangan Nilai Aset Koreksi Pencatatan Koreksi Tim Penertiban Aset Penerimaan Aset tetap Renovasi Pengembangan Melalui KDP Pengurangan Penghapusan Reklasifikasi Keluar Koreksi Pencatatan Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.386.701.000,00 30.976.000,00 412.572.000,00 16.450.000,00 1.548.371.109,00 307.227.146,00 61.199.391,00 279.062.000,00 245.522.000,00 922.954.000,00 6.211.034.646,00

Rp Rp Rp Rp Rp

137.818.500,00 1.809.867.100,00 198.550.300,00 2.146.235.900,00 4.064.798.746,00

Realisasi Belanja Modal tanah sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 21 Belanja Modal Tanah MA Uraian 531111 Belanja Modal tanah 531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 531115 Belanja Modal Pengurukan Dan Pematangan Tanah Jumlah Belanja

Jumlah Rp2.416.801.000,00 Rp 188.177.146,00 Rp1.241.683.000,00 Rp3.846.661.146,00

Tanah BMKG sebesar Rp831.279.172.710,00 seluas 1.689.924m2 terdiri dari Tanah persil Rp818.569.901.316,00 seluas 1.611.537m2, Tanah Non Persil Rp5.801.784.529,00 seluas 44.450m2, Lapangan Rp6.907.486.865,00 seluas 33.937m2. Di antara tanah tersebut terdapat tanah yang masih belum bersertifikat


dan terdapat pula tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq BMKG pada satker sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Klimatologi Semarang sebanyak satu bidang tanah belum bersertifikat; Stasiun Meteorologi Juanda sebanyak empat bidang tanah; Stasiun Geofisika Tretes sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Meulaboh sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Meterologi Banda Aceh sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Geofisika Tuntungan sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Geofisika Parapat sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Gunung Sitoli sebanyak satu bidang tanah; Balai Wilayah I Medan sebanyak enam bidang tanah; Stasiun Geofisika Padang sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Bandar Lampung sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Geofisika Lampung sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Meteorologi Maritim Lampung sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut Palangkaraya sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Muara Teweh sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Nunukan sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Samarinda sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Geofisika Balikpapan sebanyak tiga bidang tanah; Stasiun Meteorologi Naha Tahuna sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Meteorologi Manado sebanyak enam bidang tanah; Stasiun Geofisika Manado sebanyak satu bidang tanah Stasiun Geofisika Palu sebanyak satu bidang tanah Stasiun Meteorologi Hasanuddin Makasar sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Masamba sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Maritim Paotere Makassar sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Geofisika Ambon sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Geofisika Karangasem sebanyak satu bidang tanah; Balai Wilayah III Denpasar sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Bima sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Meteorologi Larantuka sebanyak satu bidang tanah; Balai Wilayah V Jayapura sebanyak tiga bidang tanah; Stasiun Meteorologi Serui sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Meteorologi Timika sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Meteorologi Tanah Merah sebanyak satu bidang tanah; Stasiun Meteorologi Dok II Jayapura sebanyak dua bidang tanah; Stasiun Geofisika Kepahiang sebanyak satu bidang tanah; dan Stasiun Meteorologi Ranai sebanyak satu bidang tanah.

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.998.676.181.331,00 dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 24 dari 42

Rp1.714.546.727.699,00. Perbandingan Peralatan dan Mesin Tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut: Tabel 22 Perbandingan Peralatan dan Mesin Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012

31 Desember 2011


Rp1.998.676.181.331,00

Rp 1.714.546.727.699,00

Rp 284.129.453.632,00

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp284.129.453.632,00 tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 23 Mutasi Peralatan dan Mesin Penambahan : Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Hibah Masuk Penyelesaian Pembangunan KDP Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Perolehan Lainnya PenyelesaianPembangunan Langsung Reklas ke Aset Tetap Reklas Intra/Ekstra Pengembangan Nilai Aset Koreksi Tim Penertiban Aset Penerimaan Aset Renovasi Pengembangan Melalui KDP Pengurangan Koreksi Pencatatan Penghapusan Transfer Keluar Hibah Keluar Reklasifikasi Keluar Koreksi Pencatatan Penghapisan Semu Penghentian dari Penggunaan Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.246.610.442,00 58.656.203.268,00 223.666.081.854,00 293.079.813,00 214.334.277.027,00 2.923.500,00 121.519.159.108,00 27.200.000,00 44.711.000,00 272.059.405,00 35.624.094,00 49.100.000,00 191.626.152,00 78.781.000,00 322.891.400,00 620.740.328.063,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

440.968.180,00 275.456.703,00 234.874.846.907,00 19.750.000,00 95.415.089.875,00 773.943.954,00 1.699.998,00 4.809.118.814,00 336.610.874.431,00 284.129.453.632,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin MA Uraian 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja

Jumlah Rp 328.141.339.507,00 Rp 1.448.881.500,00 Rp 329.590.221.007,00


Peralatan dan Mesin senilai Rp1.998.676.181.331,00 yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Alat Besar Darat Rp294.417.500,00; Alat Bantu Rp24.495.355.598,00; Alat Angkutan Darat Bermotor Rp77.967.283.182,00; Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp6.377.500,00; Alat Angkutan Apung Bermotor Rp7.985.000,00; Alat Bengkel Bermesin Rp944.727.947,00; Alat Bengkel Tak Bermesin Rp1.680.996.688,00; Alat Ukur Rp388.778.889.105,00; Alat Pengolahan Rp19.338.776.678,00; Alat Kantor Rp71.366.532.647,00; Alat Rumah Tangga Rp132.270.456.225,00; Alat Studio Rp70.964.826.382,00; Alat Komunikasi Rp26.365.210.691,00; Peralatan Pemancar Rp47.488.500.542,00; Peralatan Komunikasi Navigasi Rp50.441.711.500,00; Alat Kedokteran Rp4.894.571.491,00; Alat Kesehatan Umum Rp313.531.600,00; Unit Alat Laboratorium Rp244.436.020.128,00; Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Rp10.842.875.897,00; Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp27.655.325.871,00; Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp152.714.943.044,00; Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory Rp4.758.083.004,00; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp84.276.484.706,00; Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp83.399.505.177,00; Alat Laboratorium Standardisasi Kalibrasi & Instrumentasi Rp12.362.161.604,00; Senjata Api Rp2.603.387.000,00;; Persenjataan Non Senjata Api Rp60.689.176.777,00; Alat Khusus Kepolisian Rp2.275.495.340,00; Komputer Unit Rp140.728.601.588,00; Peralatan Komputer Rp88.641.592.107,00; Alat Eksplorasi Topografi Rp994.096.758,00; Alat Eksplorasi Geofisika Rp83.205.827.422,00; Alat Pengeboran Non Mesin Rp74.712.000,00; Sumur Rp121.424.000,00; Pengolahan dan Pemurnian Rp5.830.000,00; Alat Bantu Eksplorasi Rp11.840.000,00; Alat Deteksi Rp558.573.000,00; Alat Pelindung Rp58.306.700,00; Alat SAR Rp328.301.200,00; Alat Kerja Penerbangan Rp29.974.048.552,00; Unit Peralatan Proses/Produksi Rp425.534.880,00; Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Rp86.846.000,00; Rambu-rambu Lalu Lintas Udara Rp49.624.038.300,00; Peralatan Olah Raga Rp202.837.000,00; dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 26 dari 42

45. Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga Rp163.000,00. C.2.2.3 Gedung dan Bangunan Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp846.960.953.962,00 dan sebesar Rp813.849.341.728,00. Perbandingan Gedung dan Bangunan Tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut: Tabel 25 Perbandingan Gedung dan Bangunan Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012

31 Desember 2011

Rp 846.960.953.962,00

Rp


813.849.341.728,00

Rp 33.111.612.234,00

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.111.612.234,00 tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 26 Mutasi Gedung dan Bangunan Penambahan : Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Penyelesaian Pembangunan KDP Reklasifikasi Masuk Penyelesaian Pembangunan Langsung Reklasifikasi intra ekstra Pengembangan Nilai Aset Koreksi Tim Penertiban Aset Penerimaan Aset Renovasi Pengembangan Melalui KDP Pengurangan Koreksi Pencatatan Penghapusan Transfer keluar Reklasifikasi Keluar Koreksi Pencatatan Penghentian dari Penggunaan Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

440.598.812,00 2.069.232.900,00 21.456.938.087,00 35.550.560.644,00 125.789.071.226,00 105.967.000,00 45.440.000,00 1.546.202.771,00 798.156.603,00 13.570.344.989,00 21.491.931.280,00 222.864.444.312,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

38.654.810.208,00 3.307.634.480,00 20.751.294.902,00 125.495.200.226,00 1.495.204.262,00 48.688.000,00 189.752.832.078,00 33.111.612.234,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan MA Uraian 532111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 532121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja

Jumlah Rp 34.784.261.714,00 Rp 7.950.000,00 Rp 32.170.000,00 Rp 37.128.005.457,00 Rp 71.952.387.171,00


Gedung dan Bangunan Senilai Rp846.960.953.962,00 terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rambu-rambu Lalu lintas Darat sebesar Rp1.860.191.006,00; Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp604.694.811.774,00; Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp171.894.528.181,00; Candi/Tugu Peringatan/Prasasti sebesar Rp20.475.000,00; Bangunan Menara Perambuan sebesar Rp3.299.472.770,00; dan Tugu/Tanda Batas sebesar Rp65.191.475.231,00.

C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp235.903.574.617,00 dan Rp208.145.313.065,00. Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut: Tabel 28 Perbandingan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp 235.903.574.617,00

31 Desember 2011 Rp


208.145.313.065,00

Rp 27.758.261.552,00

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp27.758.261.552,00 tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 29 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Penambahan : Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Penyelesaian Pembangunan KDP Reklasifikasi Masuk Penyelesaian Pembangunan Langsung Pengembangan Nilai Aset Koreksi Pencatatan Nilai Penerimaan Aset Tetep Renovasi Pengembangan Melalui KDP Pengurangan Koreksi Tim Penertiban Aset Penghapusan Transfer Keluar Reklassifikasi Keluar Koreksi Pencatatan Penghentian dari Penggunaan Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

29.980.000,00 2.413.381.654,00 21.764.084.500,00 6.807.898.030,00 224.778.600,00 92.728.000,00 475.264.000,00 111.862.750,00 871.021.700,00 305.546.200,00 33.096.545.434,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

56.258.260,00 87.151.587,00 4.223.872.900,00 322.007.000,00 189.503.496,00 459.490.639,00 5.338.283.882,00 27.758.261.552,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:


Tabel 30 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan MA 534111 534121 534131 534141 534161

Uraian Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Irigasi Belanja Modal Jaringan Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Belanja Penambahan Nilai Jaringan Jumlah Belanja

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Jumlah 1.444.670.500,00 554.806.000,00 3.698.902.654,00 2.383.706.000,00 612.719.000,00 8.694.804.154,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp235.903.574.617,00 yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Jalan sebesar Rp27.843.519.520,00; Jembatan sebesar Rp864.530.754,00; Bangunan air irigasi sebesar Rp4.553.926.603,00; Bangunan pengairan pasang surut Rp283.405.280,00; Bangunan pengembangan rawa dan polder Rp7.866.680.637,00; Bangunan Pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam Rp36.509.441.862,00; Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah Rp4.118.019.622,00; Bangunan air bersih/air baku Rp3.226.164.202,00; Bangunan air kotor Rp1.210.260.565,00; Instalasi air bersih/air baku Rp3.379.112.989,00; Instalasi air kotor Rp17.778.190,00; Instalasi pengolahan sampah Rp2.400.000,00; Instalasi pembangkit listrik Rp3.513.946.283,00; Instalasi gardu listrik Rp6.278.816.455,00; Instalasi pertahanan Rp120.380.528.781,00; Instalasi gas Rp29.000.000,00; Instalasi pengaman Rp756.254.000,00; Instalasi lain Rp2.053.934.932,00; Jaringan air minum Rp2.510.520.097,00; Jaringan listrik Rp7.314.290.618,00; Jaringan telepon Rp3.190.502.425,00; dan Jaringan gas Rp540.802,00.

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp7.092.048.490,00 dan Rp4.045.179.490,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan. Perbandingan Aset Tetap Lainnya Tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut: Tabel 31 Perbandingan Aset Tetap Lainnya Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

7.092.048.490,00

31 Desember 2011 Rp

4.045.179.490,00


3.046.869.000,00


Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.046.869.000,00 tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 32 Mutasi Aset Tetap Lainnya Penambahan : Pembelian Transfer Masuk Penyelesaian Pembangunan Pengurangan Penghapusan Transfer Keluar Reklas Keluar Penghentian Penggunaan Jumlah

Rp Rp Rp Rp

2.675.036.376,00 297.398.152,00 12.398.460.413,00 15.370.894.941,00

Rp Rp Rp Rp Rp

12.271.417.941,00 14.950.000,00 37.658.000,00 12.324.025.941,00 3.046.869.000,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.092.048.490,00 yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aset tetap dalam renovasi Rp2.767.787.000,00; Bahan perpustakaan cetak Rp2.093.886.395,00; Bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro Rp722.049.400,00; Kartografi, naskah dan lukisan Rp556.733.995,00; Barang bercorak kesenian Rp751.638.700,00; Alat bercorak kebudayaan Rp199.953.000,00.

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp70.672.270.958,00 dan Rp8.428.241.226,00. Perbandingan Konstrusi Dalam Pengerjaan Tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut : Tabel 33 Perbandingan KDP Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

70.672.270.958,00

31 Desember 2011 Rp

8.428.241.226,00


Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp70.672.270.958,00 terdapat pada: 1. 2.

Sekretariat Utama sebesar Rp70.592.306.958,00 merupakan KDP dari kegiatan Strengthening (pinjaman luar negeri dari NATIXIS); Stasiun Meteorologi Pekanbaru sebesar Rp79.964.000,00 merupakan KDP perencanan pembangungan stasiun klimatologi yang tidak diteruskan karena lokasi pembangunan kurang memadai sebagai stasiun klimatologi.

C.2.3 Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masingmasing sebesar Rp148.996.730.101,00 dan Rp113.992.873.933,00 merupakan aset yang tidak dapat dikelompokan kedalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Perbandingan Aset Lainnya tahun 2012 dan tahun 2011 sebagai berikut: Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 30 dari 42

Tabel 34 Perbandingan Aset Lainnya Tahun 2012 dan 2011 No.

Uraian

31 Desember 2011

31 Desember 2011


1 2

Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah

Rp 130.021.054.483,00 Rp 18.975.675.618,00 Rp 148.996.730.101,00

Rp 97.524.923.063,00 Rp 16.467.950.870,00 Rp 113.992.873.933,00

Rp 32.496.131.420,00 Rp 2.507.724.748,00 Rp 35.003.856.168,00

C.2.3.1 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp130.021.054.483,00 dan Rp97.524.923.063,00 yang merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud BMKG berupa software, antivirus, dan hasil penelitian. Perbandingan Aset Tak Berwujud Tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut: Tabel 35 Perbandingan Aset Tak Berwujud Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012

31 Desember 2011

Rp 130.021.054.483,00

Rp

97.524.923.063,00


Mutasi/perubahan sebesar Rp32.496.131.420,00 tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 36 Mutasi Aset Tak Berwujud Penambahan : Saldo Awal Pembelian Transfer Masuk Penyelesaian Pembangunan Reklas Masuk Pengurangan Transfer Keluar Reklas Keluar Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

84.172.767,00 5.010.745.354,00 24.394.822.233,00 7.539.086.000,00 13.416.547.000,00 50.445.373.354,00

Rp Rp Rp Rp

17.318.091.934,00 631.150.000,00 17.949.241.934,00 32.496.131.420,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp130.021.054.483,00 terdiri dari: 1. 2. 3.

Software sebesar Rp126.652.910.879,00; Lisensi sebesar Rp255.594.900,00; Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp3.112.548.704,00.

C.2.3.2 Aset Lain-lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masingmasing sebesar Rp18.975.675.618,00 dan Rp16.467.950.870,00. Aset Lain-lain BMKG merupakan Aset yang dalam kondisi rusak sehingga di hentikan penggunaanya dari operasional BMKG namun izin penghapusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum terbit. Perbandingan Aset lain-lain tahun 2012 dan tahun 2011 sebagai berikut : Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 31 dari 42

Tabel 37 Perbandingan Aset Lain-lain Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

18.975.675.618,00

31 Desember 2011 Rp


16.467.950.870,00

Rp

2.507.724.748,00

Mutasi Aset Lain-lain sebesar Rp2.507.724.748,00 tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 38 Mutasi Aset Lainnya Penambahan : Penghentian Penggunaan Pengurangan Penghapusan Reklas Keluar Penggunaan Kembali Jumlah

Rp Rp

5.355.022.053,00 5.355.022.053,00

Rp Rp Rp Rp Rp

2.568.202.900,00 7.035.000,00 272.059.405,00 2.847.297.305,00 2.507.724.748,00

Aset Lain-lain sebesar Rp18.975.675.618,00 terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Alat bantu Rp54.210.938,00; Alat angkutan darat bermotor Rp364.996.248,00; Alat bengkel bermesin Rp9.284.253,00; Alat bengkel tak bermesin Rp17.704.000,00; Alat ukur Rp5.774.854.964,00; Alat pengolahan Rp5.983.323.318,00; Alat kantor Rp273.686.210,00; Alat rumah tangga Rp504.354.363,00; Alat studio Rp355.867.617,00; Alat komunikasi Rp613.596.335,00; Peralatan pemancar Rp218.696.000,00; Alat kedokteran Rp9.918.000,00; Alat kesehatan umum Rp579.000,00; Unit alat laboratorium Rp1.086.027.658,00; Unit alat laboratorium kimia nuklir Rp154.767.308,00; Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika Rp9.023.830,00; Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan Rp253.359.731,00; Radiation application & non destructive testing laboratory Rp51.504.000,00; Alat laboratorium lingkungan hidup Rp77.959.270,00; Alat laboratorium standarisasi kalibrasi & instrument Rp50.999.000,00; Persenjataan non senjata api Rp31.576.988,00; Komputer unit Rp2.374.543.930,00; Peralatan komputer Rp241.462.947,00; Alat eksplorasi topografi Rp1.818.000,00; Alat eksplorasi geofisika Rp3.563.000,00; Unit peralatan proses/produksi Rp44.185,00; Bangunan gedung tempat kerja Rp44.595.000,00; Tugu/tanda batas Rp14.969.000,00; Jembatan Rp2.069.625,00;


30. Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam Rp49.882.000,00; 31. Bangunan air bersih/air baku Rp2.815.000,00; 32. Instalasi pembangkit listrik Rp1.975.000,00; 33. Instalasi pertahanan Rp303.764.000,00; 34. Bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro Rp22.500.000,00; 35. Kartografi, naskah, dan lukisan Rp15.326.000,00; dan 36. Tanda penghargaan bidang olah raga Rp58.900,00. C.2.4 Kewajiban Jangka Pendek C.2.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp2.004.752.106,00 dan Rp655.648.487,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan penyeimbang akun Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Tabel 39 Perbandingan Utang Pada Pihak Ketiga Tahun 2012 dan 2011

31 Desember 2012 Rp

2.004.752.106,00

31 Desember 2011 Rp


655.648.487,00

Rp

1.349.103.619,00

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga BMKG sebagai berikut: Tabel 40 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga No 1 2

Uraian

Jumlah

Belanja pegawai yang masih harus dibayar Belanja Barang yang masih harus dibayar Jumlah

Rp Rp Rp

1.699.511.798,00 305.240.308,00 2.004.752.106,00

C.2.4.2 Uang Muka dari KPPN Saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp47.235.076,00 dan Rp54.790.671,00. Uang Muka dari KPPN merupakan akun lawan dari akun kas di bendahara pengeluaran. Perbandingan Uang Muka dari KPPN tahun 2012 dan tahun 2011 sebagai berikut: Tabel 41 Perbandingan Uang Muka dari KPPN Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

47.235.076,00

31 Desember 2011 Rp

54.790.671,00


(7.555.595,00)

C.2.4.3 Pendapatan yang Ditangguhkan Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp172.707,00 dan Rp242.230.418,00. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara termasuk didalamnya jasa giro yang masih ada di Bendahara Pengeluaraan dan Bendahara Penerimaan yang sampai Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Halaman 33 dari 42

dengan akhir tahun belum disetorkan ke Kas Negara. Perbandingan Pendapatan yang Ditangguhkan tahun 2012 dan tahun 2011 sebagai berikut : Tabel 42 Perbandingan Pendapatan yang Ditangguhkan Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

172.707,00

31 Desember 2011 Rp

242.230.418,00


(242.057.711,00)

Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp172.707,00 terdapat pada satker Stasiun Klimatologi Sicincin sebesar Rp100.937,00 dan Stasiun Meteorologi Sibolga sebesar Rp71.770,00. C.2.5 Ekuitas Dana Lancar C.2.5.1 Cadangan Piutang Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masingmasing sebesar Rp10.415.807.688,00 dan Rp9.920.448.993,00. Cadangan Piutang merupakan akun lawan dari Piutang PNBP dan Uang Muka Belanja. Perbandingan Cadangan Piutang tahun 2012 dan tahun 2011 sebagai berikut : Tabel 43 Perbandingan Cadangan Piutang Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

10.415.807.688,00

31 Desember 2011 Rp

9.920.448.993,00


495.358.695,00

C.2.5.2 Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp21.465.620.019,00 dan Rp23.246.417.366,00. Cadangan Persediaan merupakan akun lawan dari akun persediaan. Perbandingan Cadangan Persediaan tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut: Tabel 44 Perbandingan Cadangan Persediaan Tahun 2012 dan 2011

31 Desember 2012 Rp

21.465.620.019,00

31 Desember 2011 Rp

23.246.417.366,00


(1.780.797.347,00)

C.2.5.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp2.004.752.106,00 dan Rp637.668.114,00. Adalah akun yang merupakan tempat mencadangkan dana yang akan digunakan untuk membayar Utang Jangka Pendek. Perbandingan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut:


Tabel 45 Perbandingan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran utang Jangka Pendek Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp

2.004.752.106,00

31 Desember 2011 Rp

637.668.114,00


1.367.083.992,00

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi C.2.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp3.990.584.202.068,00 dan Rp3.576.229.117.172,00 merupakan jumlah Ekuitas Dana yang Diinvestasikan oleh BMKG dalam bentuk Aset Tetap. Perbandingan Aset Tetap tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut : Tabel 46 Perbandingan Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012

31 Desember 2011


Rp3.990.584.202.068,00

Rp 3.576.229.177.172,00

Rp 414.355.024.896,00

C.2.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp148.996.730.101,00 dan Rp113.992.873.933,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh BMKG dalam bentuk Aset Lainnya. Perbandingan Aset Lainnya tahun 2012 dan 2011 sebagai berikut : Tabel 47 Perbandingan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tahun 2012 dan 2011 31 Desember 2012 Rp 148.996.730.101,00

C.3

31 Desember 2011 Rp

113.992.873.933,00


CATATAN PENTING LAINNYA 1.

Informasi pendapatan dan belanja akrual BMKG tahun 2011 sebagai berikut Belanja Pegawai menurut LRA sebesar Rp207.188.061.754,00 terdapat penyesuaian akrual tambah sebesar Rp1.699.511.798,00 dan penyesuaian akrual kurang sebesar Rp455.456.412,00 jadi informasi akrual untuk Belanja Pegawai adalah sebesar Rp208.432.117.140,00. Untuk Belanja Barang realisasi menurut LRA adalah sebesar Rp487.128.822.441,00 terdapat penyesuaian akrual tambah sebesar Rp305.240.308,00 dan penyesuaian akrual kurang sebesar Rp182.211.702,00 jadi informasi akrual untuk Belanja Barang adalah Rp487.251.851.047,00 rincian belanja akrual dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Belanja Gaji Pokok PNS (511111) realisasi menurut basis kas sebesar Rp135.029.327.385,00 terdapat penyesuaian akrual tambah


Rp475.807.392,00 penyesuaian kurang Rp235.453.879,00, jadi informasi belanja akrual Rp135.269.680.898,00; b. Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) realisasi menurut basis kas sebesar Rp2.119.698,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp107.628,00 penyesuaian kurang Rp36.959,00, jadi informasi belanja akrual Rp2.190.367,00; c. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (511121) realisasi menurut basis kas sebesar Rp9.360.287.544,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp5.452.576,00 penyesuaian kurang Rp21.328.505,00, jadi informasi belanja akrual Rp9.344.411.615,00; d. Belanja Tunjangan Anak PNS (511122) realisasi menurut basis kas sebesar Rp2.724.075.592,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp2.307.095,00 penyesuaian kurang Rp3.444.465,00, jadi informasi belanja akrual Rp2.722.938.222,00; e. Belanja Tunjangan Sktruktural (511123) realisasi menurut basis kas sebesar Rp5.445.857.858,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp3.059.000,00 penyesuaian kurang Rp6.592.316,00, jadi informasi belanja akrual Rp5.442.324.542,00; f. Belanja Tunjangan Fungsional (511124) realisasi menurut basis kas sebesar Rp8.499.747.650,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp69.665.074,00 penyesuaian kurang Rp48.397.004,00, jadi informasi belanja akrual Rp8.521.015.720,00; g. Belanja Tunjangan PPh PNS (511125) realisai menurut basis kas sebesar Rp4.606.332.604,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp22.153.134,00 penyesuaian kurang Rp20.049.325,00, jadi informasi belanja secara akrual Rp4.608.436.413,00; h. Belanja Tunjangan Beras PNS (511126) realisasi menurut basis kas sebesar Rp8.047.343.600,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp78.495.205,00 penyesuaian kurang Rp52.124.692,00, jadi informasi belanja akrual Rp8.073.714.113,00; i. Belanja Uang Makan PNS (511129) realisasi menurut basis kas sebesar Rp22.599.976.800,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp521.210.526,00 penyesuaian kurang Rp63.889.116,00, jadi informasi belanja akrual sebesar Rp23.057.298.210,00; j. Belanja Tunjangan Daerah Terpencil (511135) realisasi menurut basis kas sebsar Rp133.615.000,00 terdapat penyesuaian akural tambah Rp950.000,00, jadi informasi belanja akrual Rp134.565.000,00; k. Belanja Tunjangan Khusus Papua (511138) realisasi menurut basis kas sebesar Rp1.270.355.000,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp15.130.780,00 penyesuaian kurang Rp450.000,00, jadi informasi belanja akrual Rp1.285.035.780,00; l. Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk Uang Duka PNS (511147) realisasi menurut basis kas sebsar Rp122.069.700,00 terdapat penyesuaian akural tambah Rp11.526.408,00, jadi informasi belanja akrual Rp133.596.108,00; m. Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) realisasi menurut basis kas sebesar Rp3.195.283.823,00 terdapat penyesuaian akrual tambah


n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.

2.

Rp56.146.980,00 penyesuaian kurang Rp3.690.151,00, jadi informasi belanja akrual Rp3.247.740.652,00; Belanja Vakasi (512311) realisasi menurut basis kas sebesar Rp4.506.261.500,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp437.500.000,00, jadi informasi belanja akrual Rp4.943.761.500,00; Belanja Keperluan Perkantoran (521111) realisasi menurut basis kas sebesar Rp22.360.420.863,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp11.176.150,00 penyesuaian akrual kurang Rp4.133.790,00, jadi informasi belanja akrual Rp22.367.463.223,00; Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat (521114) realisasi menurut basis kas sebesar Rp2.686.262.283,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp1.997.731,00, jadi informasi belanja akrual Rp2.688.260.014,00; Belanja Langganan Listrik (522111) realisasi menurut basis kas sebesar Rp17.421.095.885,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp231.230.204,00 penyesuaian kurang Rp155.376.502,00, jadi informasi belanja akrual Rp17.496.949.587,00; Belanja Langganan Telepon (522112) realisasi menurut basis kas sebesar Rp3.391.644.800,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp39.206.347,00 penyesuaian kurang Rp11.633.449,00, jadi informasi belanja akrual Rp3.419.217.698,00; Belanja Langganan Air (522113) realisasi menurut basis kas sebesar Rp701.129.259,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp20.929.876,00 penyesuaian kurang Rp11.067.961,00, jadi informasi belanja akrual Rp710.991.174,00; Belanja Sewa (522114) realisasi menurut basis kas Rp35.068.876.534,00 terdapat penyesuaian akrual tambah Rp700.000,00, jadi informasi belanja akrual Rp35.069.576.534,00.

Informasi lainnya terkait dengan BMN yang perlu diungkapkan antara lain: a.

b.

c.

Pada Stasiun Meteorologi Lokhseumawe terdapat nilai Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah karena rusak berat sebesar Rp27.633.000,00 merupakan tiga unit BMN (berupa satu unit Garasi dan dua unit Sangkar Meteo) yang belum dapat dihapuskan pada tahun 2011 karena sulit mendapatkan surat keterangan cek fisik dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Aceh Utara; Pada Stasiun Meteorologi Matai’e terdapat pengadaan alat kantor dan rumah tangga (3.05) masuk pada pembelian Ekstrakomptebel dikarenakan pembelian Belanja Barang dibawah harga Rp300.000,00/unit atau pembelian Belanja Modal untuk Alat Kantor harga Rp250.000,00/unit; Stasiun Geofisika Tuntungan terdapat selisih realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (MAK 53311) dengan pencatatan di SIMAK BMN sebesar Rp59.800.000,00 dikarenakan dicatat sebagai Peralatan dan Mesin (Papan Visual Nama) sebesar Rp14.900.000,00 dan dicatat sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Bangunan Menara/Bak Penampung) sebesar Rp44.900.000,00;


d.

Balai Wilayah I terdapat perbedaan saldo Persediaan Semester II Tahun 2012 antara Aplikasi Persediaan dengan hasil pengiriman ke SIMAK BMN sebesar Rp36.000,00. Hal ini disebabkan oleh perbedaan saldo yang ada di tahun 2009; e. Stasiun Geofisika Padang Panjang terdapat: 1) Hasil Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang sebesar Rp615.100.000,00; 2) Selisih belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp83.350.000,00 yang disebabkan karena ada BM 5341 sebesar Rp74.250.000,00 sebagai LAN dan BM 5331 sebesar Rp9.100.000,00 sebagai teralis. f. Pada Stasiun Pemantau Atmosfir Global terdapat Stasiun Pemantau Atmosfer Global telah terpasang peralatan monitoring aerosol kerjasama BMKG dengan Meteorologi Swiss (CATCOS) yang rencana serah terima pada bulan Desember 2013; g. Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam terdapat : 1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) yang menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp21.864.000,00; 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) yang menjadi Peralatan dan Mesin senilai Rp39.065.400,00. h. Pada Stasiun Meteorologi Pekan Baru dilakukan reklasifikasi keluar dan masuk yaitu Gedung Garasi (4.01.01.14.001) menjadi Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen (4.01.01.33.002) Rp28.590.250,00 dan Bangunan Klimatologi (5.02.05.05.002) menjadi Taman Lainnya/Taman Alat (4.01.01.34.999) Rp3.143.000,00 yang dilakukan untuk penetapan nilai aset pada proses pengajuan penghapusan akibat pengembangan bandara; i. Stasiun Geofisika Tangerang terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang sebesar Rp42.500.000,00; j. Stasiun Meteorologi Pangkal Pinang terdapat perbedaan mata anggaran pada MAK 536x sebesar Rp24.000.000,00 yang direalisasikan dalam MAK 533x; k. Stasiun Meteorologi Juanda terdapat perpindahan MAK dari MAK Jaringan, MAK Gedung dan Bangunan, dan MAK Aset Tak Berwujud ke MAK Peralatan dan Mesin sebesar Rp305.250.000,00; l. Stasiun Geofisika Karang Kates terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari belanja 532111 sebesar Rp47.300.000,00; m. Stasiun Klimatologi Karang Ploso terdapat Belanja Modal penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari belanja 533111 berupa pemasangan sepuluh buah penakar di sepuluh lokasi senilai Rp59.750.000,00 masuk di Laporan BMN Ekstrakomptabel (karena nilai masing-masing aset senilai dibawah Rp10.000.000,00) dengan Nomor BAST/BM/2/5/KMlg-2012; n. Stasiun Meteorologi Palangkaraya terdapat Belanja Modal yang pindah akun yakni : dari Tanah (5311) ke Aset Tetap Renovasi sebesar Rp110.600.000,00 yakni Tanah Dalam Renovasi (6.07.01.01.001) NUP 2, Dari Gedung dan Bangunan (5331) ke Peralatan dan Mesin (5321) sebesar Rp 93.200.000,00, dari Gedung dan Bangunan (5331) ke Jalan


o.

p.

q. r.

3.

dan Jembatan (5341) sebesar Rp242.720.000,00, dari Gedung dan Bangunan (5331) ke Aset Tetap Renovasi sebesar Rp856.454.376,00; Stasiun Meteorologi Muara Teweh terdapat pensertifikat tanah sudah diajukan tetapi ditolak oleh BPN Propinsi Kalimantan Tengah karena tata ruang wilayah Propinsi Kaliamantan Tengah belum selesai; Stasiun Klimatologi Banjarbaru terdapat Belanja Gedung dan Bangunan yang menjadi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp101.715.000,00; Stasiun Meteorologi Tarakan terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang sebesar Rp41.804.750,00; Balai Wilayah III terdapat dari Belanja Modal ada yang menjadi persediaan, SP2D nomor 701362A tanggal 24 Agustus 2012 senilai Rp693.320.000,00 diantaranya menjadi persediaan senilai Rp72.120.000,00, belanja 532 yang menjadi 534, SP2D nomor 716853A tanggal 29 Nopember 2012 senilai Rp19.900.000,00 menjadi aset jaringan senilai Rp19.900.000,00.

Informasi lainnya terkait klasifikasi antara realisasi belanja modal dengan aset tetap yang dihasilkan, dapat dilihat pada lampiran.


D.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Hasil pemeriksaaan BPK terhadap Laporan Keuangan BMKG tahun 2011 menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut: 1.

Temuan atas Sistem Pengendalian Intern sebanyak empat temuan: a.

b.

c.

d.

Pengelolaan PNBP atas jasa informasi belum tertib, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Utama BMKG yang telah menginstruksikan kembali Kepala Biro Hukum dan Organisasi agar segera berkoordinasi dengan unit-unit terkait di lingkungan BMKG untuk segera menyusun/menyelesaikan Peraturan KKBMKG tentang pembentukan Unit Pelayanan Pengelolaan PNBP di lingkungan Kantor Pusat BMKG sesuai dengan surat Nomor PS.307/06/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012; Pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, sudah di tindaklanjuti oleh Sekretaris Utama BMKG yang telah menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan agar membuat perencanaan yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi jenis belanja sesuai dengan surat Nomor PS.307/07/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012; Penatausahaan dan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran pada satker-satker BMKG Kantor Pusat belum tertib, sudah di tindaklanjuti oleh Sekretaris Utama BMKG yang telah menginstruksikan kepada: 1) Kepala Biro Umum untuk melakukan sosialisasi kepada para Kepala Satker selaku atasan langsung Bendahara Pengeluaran tentang Pemahaman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kas sesuai dengan surat Nomor PS.307/08/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012; 2) Inspektur BMKG agar melakukan Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan yang memadai atas Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kas. Sesuai dengan surat Nomor PS.307/09/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012. Penatausahaan Persediaan pada BMKG belum tertib, sudah di tindaklanjuti oleh Sekretaris Utama BMKG telah menginstruksikan kepada: 1) Para Kepala Satker mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Persediaan dan Peraturan Kepala BMKG Nomor 13 Tahun 2010 tentang Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Milik Negara di lingkungan BMKG. Sesuai dengan surat Nomor PS.307/10/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juli 2012; 2) Inspektur BMKG agar melakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan yang memadai atas implementasi penatausahaan persediaan sesuai dengan surat Nomor PS.307/11/VI/SU/BMKG12 tanggal 26 Juni 2012.


2.

Temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak empat temuan: a. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp20.909.200,00, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Utama BMKG yang menginstruksikan kepada: 1) PPK perjalanan dinas pada Biro Hukum untuk menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas para pegawai sebesar Rp12.254.200,00 sesuai dengan surat Nomor PS.307/ 01/VI/SU/ BMKG-2012 tanggal 26 Juni 2012. Dan sesuai dengan surat PPK Nomor SRT.022/VI/PPK/RO.II/BMKG-2012 tanggal 28 Juni 2012 telah melakukan penyetoran sebesar Rp12.254.200,00, terdiri kelebihan pembayaran perjalanan dinas Peningkatan Publikasi dan Dokumentasi sebesar Rp6.305.400,00 dan penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Peningkatan Publikasi, dan Dokumentasi dan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama sebesar Rp5.602.400,00 dan kekurangan setor TGR sebesar Rp346.400,00; 2) PPK Perjalanan dinas Pada Deputi Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG untuk menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas para pegawai Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data Meteorologi dan Klimatologi sebesar Rp8.655.000,00 sesuai dengan surat Nomor PS.307/02//VI/SU/BMKG-2012 tanggal 26 Juni 2012. Dan sesuai surat PPK Nomor 11/SRT/PPK-PD/DEP.IV/BMKG/VI/2012 tgl. 27 Juni 2012 telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp8.655.000,00; 3) Deputi Inskaljarkom dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk memberikan sanksi administratif kepada PPK dan para pegawai terkait dengan kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas sesuai dengan kewenangan/ketentuan kepegawaian yang berlaku, dengan surat Nomor PS.307/12/VI/SU/ BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012. b. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG tidak sesuai dengan Kontrak sebesar Rp97.200.000.00, sudah di tindaklanjuti oleh Sekretaris Utama BMKG yang menginstruksikan kepada PPK Pemeliharaan GRS NOAA,GRS MTSAT, dan Sarana Analisa Parameter Cuaca Penerbangan pada Deputi Inskaljarkom untuk menyetor kelebihan pembayaran sebesar Rp97.200.000,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK sesuai dengan surat Nomor PS.307/03/VI/SU/BMKG-12, tanggal 26 Juni 2012. PPK telah menarik dan melakukan setoran ke Kas Negara sebesar Rp97.200.000,00 yang terdiri dari: Kelebihan pembayaran dari CV. Prima Surya Gemilang, sebesar Rp55.700.000,00 dan PT Sentral Teknik Nusantara sebesar Rp41.500.000,00; c. Kekurangan volume pekerjaan pengadaan transmisometer pada Stasiun Meteorologi Juanda sebesar Rp28.425.000,00, sudah ditindaklanjuti dengan: 1) Sekretaris Utama BMKG telah menginstruksikan kepada Kepala Stasiun Meteorologi Juanda agar memerintahkan kepada PPK agar


d.

D.2

melakukan teguran kepada kontraktor dan segera menarik biaya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp28.425.000,00 sesuai dengan surat Nomor PS.307/04/VI/SU/BMKG-2012 tanggal 26 Juni 2012. PPK telah melakukan setoran biaya kekurangan volume pekerjaan ke Kas Negara, sebesar Rp28.425.000,00; 2) Sekretaris Utama telah menginstruksikan kepada Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya, untuk memberikan sanksi administratif kepada PPK atas kekurangcermatan atas pelaksanaan pekerjaannya, sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku, sesuai dengan surat Nomor PS.307/13/VI/SU/ BMKG-2012 tanggal 26 Juni 2012. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan Peralatan Observasi Agriklimat Otomatis pada Sekretariat utama BMKG belum dipungut sebesar Rp343,905.100,00, sudah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Utama BMKG yang telah membuat surat kepada PPK Pekerjaan pengadaan Peralatan Observasi Agroklimat Otomatis di Deputi Klimatologi agar memungut denda atas keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut, dengan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp343.905.100,00 (5 % x Rp. 6.878.102.000,00) dan menyetorkan ke Kas Negara serta mengirimkan salinan bukti setor ke BPK sesuai dengan surat Nomor PS.307/05/VI/SU/BMKG-2012 tanggal 26 Juni 2012. PT IPC telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan kepada PPK, untuk sanggup membayar denda sebesar Rp343.905.100,00 melalui 5 kali termin. Termin pertama dibayar 04 Juli 2012 sebesar Rp43.905.100,00, termin kedua dibayar tanggal 13 Agustus 2012 sebesar Rp75.000.000,00, termin ketiga dibayar tanggal 11 September 2012 sebesar Rp75.000.000,00, termin keempat dan kelima dibayar tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp150.000.000,00.

REKENING PEMERINTAH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menutup rekening satuan kerja yang ada di lingkungan BMKG yang sudah tidak digunakan lagi.


Rincian Klasifikasi antara Realisasi Belanja Modal dengan Aset Tetap yang Dihasilkan No Satker

Realisasi Belanja Modal

1

Bawil III

2 Bawil V 3

Bawil IV

4

Stamet Cengkareng

5

Staklim Kayuwatu

6

Stamet Nabire

7

Stamet Serui

8

Stamet Sorong

Aset Yang Dihasilkan Tanah (Rp)

Belanja Modal Tanah (MAK 531)

Peralatan dan Mesin (Rp)

Gedung dan Bangunan (Rp)

JIJ (Rp)

Aset Lainnya (Rp)

-

-

-

7.500.000,00

-

-

119.517.000 ,00

-

-

-

135.960.000,00

281.556.000,00 12.320.950,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (MAK 532)

11.000.000,00 15.000.000,00 19.900.000,00 49.000.000,00

9

Bawil I

10

Bawil IV

11

Bawil V

12

Staklim Indrapuri

16.300.000,00

13

Stamar Belawan

29.810.000,00

14

Staklim Semarang

110.792.500,00

15

Stamet Tegal

110.792.500,00

16

Stamet Cilacap

17

Stamet Sultan Thaha

18

Stamet Supadio

19

Staklim Pondok Betung

291.715.000,00 280.000.000,00 208.672.000,00

82.958.000,00

213.250.000,00

33.400.000,00 203.900.000,00

193.217.500,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

283.465.700,00 51.600.000,00

(MAK 533)

20

AMG

432.122.000,00

21

Stageof Tangerang

149.500.000,00

22

Stamet Pangkal Pinang

23

Stamet Tretes

24

Stamar Perak

25

Stamet Eltari Kupang

26

Stageof Kupang

27

Stamet Selaparang

58.900.000

26.299.727,00 14.640.000,00 81.159.150,00 113.528.000,00 Belanja Modal

14.918.000,00

No Satker

Realisasi Belanja Modal

Aset Yang Dihasilkan Tanah (Rp)

Gedung dan Bangunan (Rp)

JIJ (Rp)

28

Stageof Winangun

29

Stageof Karang Panjang

30

Stamet Babullah Ternate

288.950.000,00

31

Stameet Gorontalo

88.000.000,00

32

Stamet Majene

15.000.000,00

33

Stamet Tanah Merah

29.811.000

34

Stamet Sorong

19.600.000,00

35

Bawil I

36

Stamet Cilacap

37

AMG

38

Stamet Selaparang

39

Stamet Sorong

40

Bawil I

4.264.200.000,00

41

Bawil II

5.824.737.600,00

42

Stamet Blang Bintang

175.000.000,00

43

Staklim Semarang

261.000.000,00

44

Stamet Pangkal Pinang

Gedung dan Bangunan

Peralatan dan Mesin (Rp)

Aset Lainnya (Rp)

165.133.885,00

(MAK 533)

193.114.300,00

168.440.000,00

90.550.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (MAK 534)

19.400.000,00 672.188.000,00 179.000.000,00 35.280.000,00

14.675.000,00 Belanja Modal Aset Lainnya (MAK 536)

45

Stageof Yogyakarta

87.450.000,00

46

Stamet Sepinggan

47

Stageof Winangun

244.954.400,00

48

Stamet

175.098.000,00

178.310.000,00

Mutiara Palu 49

Stageof Palu

50

Stageof Karang Panjang

15.000.000,00 240.600.000,00

JUMLAH

532.762.000,00 12.786.048.612,00

83.075.000,00

3.394.923.650,00

301.376.950,00

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2012

Recommend Documents