BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN ATAS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KINERJA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005 − 2007 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI DI PALEMBANG

Nomor Tanggal

: :

04/S/XVIII.PLG/01/2008 15 Januari 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN BPK-RI DI PALEMBANG Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang – 30137, Telp. (0711) 410549, 316513, Fax. (0711) 358948

Nomor Lampiran Perihal

: 04/S/XVIII.PLG/01/2008 : 1 (Satu) berkas : Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2005 – 2007 pada RSUD Palembang BARI di Palembang

Palembang, 15 Januari 2008

Kepada Yth. Ketua DPRD Palembang di Palembang Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2005 – 2007 pada RSUD Palembang BARI di Palembang. Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan tanggapan mengenai langkah-langkah penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





Kepada Yth. Walikota Palembang di Palembang Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2005 – 2007 pada RSUD Palembang BARI di Palembang. Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan tanggapan mengenai langkah-langkah penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan : 1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta; 2. Yth. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK-RI, di Jakarta; 3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI, di Jakarta; 4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK-RI, di Jakarta; 5. Yth. Inspektur Utama BPK-RI, di Jakarta; 6. Yth. Tim Konsulen Hukum Perwakilan BPK-RI, di Palembang.





Kepada Yth. Direktur RSUD Palembang BARI di Palembang Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2005 – 2007 pada RSUD Palembang BARI di Palembang. Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan tanggapan mengenai langkah-langkah penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI………………………………………………………………………..

i

RESUME HASIL PEMERIKSAAN……………………………………………...

ii

GAMBARAN UMUM.............................................................................................. TEMUAN PEMERIKSAAN……………………………………………………… 1.

1 8

Beberapa Indikator Mutu dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Belum Memenuhi Standar Pelayanan..........................................................................

8

2.

Ketersediaan Tenaga, Sarana dan Prasarana Belum Memenuhi Standar…….

13

3.

Beberapa Bidang dan Instalasi Rumah Sakit Belum Membuat Program Kerja Tahunan..................................................................................................

4.

Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Administrasi oleh Tenaga Paramedis pada Instalasi-instalasi Belum Dibuat.............................................................

5.

18

Satuan Pengawas Intern Rumah Sakit Belum Melaksanakan Tugas Secara Optimal............................................................................................................

6.

16

20

Pelayanan Farmasi Kepada Pasien Rumah Sakit oleh Apotek Pelengkap Belum Dibuat Perjanjian..................................................................................

22

7.

Beberapa Alat Medis Belum Dimanfaatkan ……………….………………...

24

8.

Hasil Penilaian atas Standar Pelayanan untuk Rumah Sakit 12 Pelayanan Masih Dibawah Rata-rata…………………………………………………….

PERWAKILAN BPK RI DI PALEMBANG

26

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN Pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI bertujuan untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan oleh RSUD telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan pada RSUD telah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya, dan untuk menilai apakah biaya kegiatan upaya pelayanan kesehatan tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Metode pemeriksaan yang digunakan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu dilakukan secara uji petik (sampling) dengan analisis prosedur yaitu mereview sistem yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengecekan/pengawasan atas seluruh aktivitas yang diperiksa. Metode ini meliputi wawancara dengan pejabat-pejabat yang kompeten dan pengujian terhadap dokumendokumen yang ada seperti anggaran, laporan keuangan, program, rencana tahunan, prosedur dan lain-lain. Pemeriksaan atas kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD Palembang BARI Tahun Anggaran 2005 s.d 2007 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa simpulan telah didukung bukti yang relevan. Hal-hal yang tidak diuji tidak menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan. PERWAKILAN BPK RI DI PALEMBANG

iii Ketercapaian Indikator Mutu dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh RSUD Palembang BARI dari tahun 2005 sampai 2007 sesuai dengan Indikator Upaya Kesehatan yang diatur dalam Kumpulan Indikator Kesehatan yang diterbitkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1998, adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Pelayanan Bed Occupancy Rate (BOR) Bed Turn Over (BOT) Turn Over Internal (TOI) Average Length of Stay (Av.LOS) Gross Death Rate (GDR) Nett Death Rate (NDR)

Standar Pelayanan 60 – 85 % 40 - 50 1–3 6–9 45 ‰ 25 ‰

2005 59,78 % 35,57 4,13 6,13 43,53 ‰ 24,49 ‰

Nilai 2006 78,54% 54,75 1,43 5,24 33,97 ‰ 15,89 ‰

2007 (sampai Juni) 77,91% 27,98 1,43 5,04 27,70 ‰ 21,15 ‰

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penampilan Kinerja Mutu dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Palembang BARI Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 mengalami peningkatan yang cukup baik. Namun demikian dari hasil pemeriksaan masih ditemukan hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: 1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Hasil evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern atas pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek Organisasi, Kebijaksanaan, Perencanaan, Prosedur Kerja, Pencatatan, Personalia/SDM, Pelaporan dan Pengawasan Intern menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah ditetapkan cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan sistem pengendalian intern menjadi kurang efektif dan optimal. 2. Temuan Pemeriksaan atas Kinerja Pelayanan Kesehatan a. Beberapa indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan belum memenuhi standar pelayanan. b. Ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana belum memenuhi standar. c. Beberapa bidang dan instalasi rumah sakit belum membuat program kerja tahunan. d. Prosedur tetap pelaksanaan tugas administrasi oleh tenaga paramedis pada instalasi-instalasi belum dibuat. e. Satuan pengawas intern rumah sakit belum melaksanakan tugas secara optimal. f. Pelayanan farmasi kepada pasien rumah sakit oleh apotek pelengkap belum dibuat perjanjian.


iv g. Beberapa alat medis belum dimanfaatkan. h. Hasil penilaian atas standar pelayanan untuk rumah sakit 12 pelayanan masih dibawah rata-rata. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BPK-RI berpendapat bahwa RSUD Palembang BARI telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan, namun masih memerlukan beberapa perbaikan/peningkatan. Sehubungan dengan itu, BPK-RI menyarankan kepada Direksi RSUD Palembang BARI agar melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain membuat prosedur tetap yang rinci, dalam merencanakan dan merealisasikan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana mempedomani ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan fungsi pengawasan. Hasil pemeriksaan, tanggapan instansi dan rekomendasi BPK-RI selengkapnya diuraikan secara rinci dalam laporan ini.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Kepala Perwakilan BPK RI di Palembang,

MUZAKKIR NIP.240000857


I. GAMBARAN UMUM A. Dasar Hukum Pemeriksaan 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 E 2. Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI 3. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP).

B. Entitas Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palembang BARI di Palembang.

C. Tujuan Pemeriksaan 1. Untuk menilai apakah upaya pelayanan kesehatan oleh RSUD telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. 2. Untuk menilai apakah sarana dan prasarana kesehatan pada RSUD telah tersedia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya. 3. Untuk menilai apakah biaya kegiatan upaya pelayanan kesehatan tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

D. Sasaran Pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan pada RSUD, yang meliputi kegiatan : 1. Pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan, 2. Pemanfaatan sarana, prasarana, peralatan kesehatan, dan obat-obatan yang menunjang upaya pelayanan kesehatan masyarakat, 3. Pendapatan dari pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga, 4. Ketersediaan tenaga medis, paramedis, dan non medis.


2 E. Periode yang Diperiksa Pemeriksaan hanya mencakup kegiatan pelayanan kesehatan RSUD Palembang BARI Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2007.

F. Alasan Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi masyarakat, sehingga kinerja rumah sakit perlu didukung dengan pencapaian standar yang sesuai dengan Indikator Upaya Kesehatan.

G. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK-RI Tahun 2007.

H. Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan cara menghitung realisasi hasil dari indikator pelayanan kesehatan masyarakat pada rumah sakit atas sasaran kinerja dan membandingkannya dengan standar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya melakukan evaluasi atas hasil perbandingan tersebut, serta kaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menilai ekonomis, efektivitas, dan efisiensi pencapaian tujuan. Pemilihan dan pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Untuk mengumpulkan bukti digunakan teknik pemeriksaan berupa observasi, wawancara dan pengujian dokumen serta analisis pemeriksa.

I. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dari tanggal 10 September s.d. 21 Nopember 2007.

J. Uraian Singkat Entitas yang Diperiksa RSUD Palembang BARI pada awalnya dibangun dengan nama Poliklinik/ Puskesmas Panca Usaha pada Tahun 1986 dan kemudian diresmikan menjadi RSUD Palembang BARI pada tanggal 19 Juni 1995.


3 RSUD Palembang BARI terletak di Kecamatan Seberang Ulu I Jalan Panca Usaha Nomor 1 Kelurahan 5 Ulu Darat. Untuk sementara ini, RSUD Palembang BARI membina daerah Seberang Ulu dan menerima rujukan dari 9 (sembilan) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Induk, 12 (dua belas) Puskesmas Pembantu, Dokter dan Bidan praktik swasta, serta rujukan dari Puskesmas-Puskesmas yang berada di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (Muba). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1326/Menkes/SK/XI/1997 tanggal 10 November 1997, RSUD Palembang BARI telah ditetapkan menjadi RSUD tipe C, dan saat ini sedang dalam proses akreditasi untuk menjadi RSUD tipe B. Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD Palembang BARI mempunyai pelayanan sebagai berikut : 1. Pelayanan Rawat Jalan. a) Poliklinik Spesialis Bedah, b) Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam, c) Poliklinik Spesialis Kebidanan, d) Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana (KB), e) Poliklinik Spesialis Anak, f) Poliklinik Spesialis Mata, g) Poliklinik Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), h) Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin, i) Poliklinik Spesialis Gigi, dan j) Instalasi Rawat Darurat. 2. Pelayanan Rawat Inap. a) Pelayanan Rawat Inap Umum, b) Pelayanan Rawat Inap Umum Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana (KB), c) Pelayanan Rawat Inap Penyakit Anak, dan d) Pelayanan Rawat Inap VIP. 3. Pelayanan Penunjang.


4 a) Instalasi Laboratorium Klinik, b) Instalasi Radiologi, c) Instalasi Farmasi, d) Instalasi Bedah Sentral, e) Instalasi Gizi, dan f) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. Susunan organisasi dan tata kerja RSUD Palembang BARI diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa RSUD Palembang BARI adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan. RSUD Palembang BARI mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit, keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri dari : 1. Direktur, 2. Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik, 3. Wakil Direktur Pelayanan, 4. Komite Medik, Staf Medik Fungsional 5. Sekretariat, 6. Bidang Keuangan dan Program, 7. Bidang sarana dan Rekam Medik, 8. Bidang Medik dan Non Medik, 9. Bidang Keperawatan, 10. Kelompok Jabatan Fungsional, 11. Satuan Pengawas Intern. Perkembangan jumlah tempat tidur dan jumlah kunjungan pasien serta jumlah kematian pasien Tahun Anggaran 2005, 2006 dan 2007 yang menjadi dasar perhitungan indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :


5 No

Uraian

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah tempat tidur Jumlah hari perawatan Jumlah pasien yang keluar Jumlah seluruh kematian pasien Jumlah kematian pasien > 48 jam

2005

2006

2007 (sampai Juni)

93 20.294 3.308 144 81

100 28.667 5.475 186 87

120 16.921 3.357 93 71

Rincian Sumber Daya Manusia yang ada pada RSUD Palembang BARI per September 2007 adalah: Jenis

No.

Tingkat Pendidikan

Status

Ketenagaan

SD

SMP

SMA

D-1

D-3

D-4

S-1

S-2

PNS

PTT

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Dokter Umum

-

-

-

-

-

-

15

-

9

6

15

2

Dokter Gigi

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

3

Dokter Ahli Bedah

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

4

Dokter Ahli Penyakit Dalam

-

-

-

-

-

-

-

4

3

1

4

5

Dokter Anak

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

3

6

Dokter Ahli Obgin

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

7

Dokter Ahli Radiologi

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

8

Dojter Ahli Anastesi

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

9

Dokter Ahli Patologi Klinik

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

10

Dokter Ahli Mata

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

11

Dokter Ahli THT

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

12

Dokter Ahli Kulit/Kelamin

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

13

Dokter Rehabilitasi Medik

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

14

Dokter MARS/MM

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

4

15

S-2 Lain-lain

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

3

16

S-1 Kesehatan Masyarakat

-

-

-

-

-

-

5

-

4

1

5

17

S-1 Apoteker

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

2

18

S-1 Ekonomi

-

-

-

-

-

-

7

-

2

5

7

19

S-1 Hukum

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

2

20

S-1 Pendididkan

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

21

S-1 Teknik

-

-

-

-

-

-

5

-

1

4

5

22

S-1 Keperawatan

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

2

23

D-4 Kebidanan

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

24

D-3 Farmasi

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

2

25

D-3 Perawatan

-

-

-

-

69

-

-

-

47

22

69

26

D-3 Gizi

-

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

27

D-3 APK

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

28

D-3 Lain-lain

-

-

-

-

13

-

-

-

2

11

13

29

D-3 Kebidanan

-

-

-

-

16

-

-

-

13

3

16

30

D-3 Fisioterapi

-

-

-

-

2

-

-

-

1

1

2


6 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

31

D-3 Refraksi Optisi

32

D-3 APRO

-

-

-

-

7

-

-

-

3

4

7

33

D-3 ATEM

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

34

D-3 AAK

-

-

-

-

4

-

-

-

2

2

4

-

-

-

2

-

-

-

2

-

2

36

D-3 Anastesi D-1 Kes Lingkungan (SPPH)

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

37

D-1 Gizi (SPAG)

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

38

D-1 Lain-lain

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

3

39

Bidan

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

3

40

Perawat Bidan

-

-

10

-

-

-

-

-

9

1

10

41

Perawat (SPK)

-

-

17

-

-

-

-

-

17

-

17

42

SPRG

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

3

43

SMAK

-

-

6

-

-

-

-

-

5

1

6

44

SMF

-

-

7

-

-

-

-

-

6

1

7

45

Pekarya Kesehatan

5

5

10

-

-

-

-

-

-

20

20

46

SLTA Umum

-

-

23

-

-

-

-

-

2

21

23

47

SMK

-

-

16

-

-

-

-

-

2

14

16

48

SLTP

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

4

SD

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

7

9

95

6

120

1

40

25

169

134

303

35

49

JUMLAH

J. Batasan Pemeriksaan Indikator Upaya Kesehatan yang dinilai berdasarkan Kumpulan Indikator Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun 1998 adalah ketersediaan dan pemanfaatan tempat tidur pasien (Bed Occupancy Rate/BOR), rata-rata lamanya pasien dirawat (Average Length of Stay/Av.LOS), frekuensi penggunaan tempat tidur (Bed Turn Over/BTO), rata-rata tempat tidur tidak ditempati (Turn Over Internal/TOI), angka kematian untuk 1000 penderita keluar (Gross Death Rate/GDR), angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Nett Death Rate/NDR).

K. Kriteria Pemeriksaan Peraturan yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan organisasi Rumah Sakit : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SISPENAS) Tahun 2005-2009.


7 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 558/Menkes/SK/II/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/SK/XI/1992 Tanggal 12 Nopember 1993 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum. 5. Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pedoman Pengelolaan Rumah Sakit Daerah. 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1333 Tahun 1999 tentang Standar Jasa Pelayanan Rumah Sakit. 7. Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

No.

436/Menkes/SK/VI/1993

tentang

berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit. 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. 811/2/2/VII/93 tanggal 3 Juli 1993 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum. 9. Kumpulan Indikator Kesehatan Departemen Kesehatan Tahun 1998. 10. Standar Peralatan, Ruang dan Tenaga Rumah Sakit, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI Tahun 1994.


II. TEMUAN PEMERIKSAAN

1. Beberapa Indikator Mutu dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan Belum Memenuhi Standar Pelayanan

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan penting dan strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit diperlukan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Rumah Sakit, diantaranya kegiatan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas perawatan oleh masyarakat. Baik/buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Palembang BARI kepada masyarakat dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut : a. Indikator Mutu Pelayanan, yaitu : 1) Ketersediaan dan pemanfaatan tempat tidur pasien (Bed Occupancy Rate/BOR), dengan rumus : jumlah hari perawatan/(jumlah tempat tidur x 365 hari); 2) Rata-rata lamanya pasien dirawat (Average Length of Stay/Av.LOS) dengan rumus : jumlah hari perawatan/jumlah pasien yang keluar; 3) Frekuensi penggunaan tempat tidur (Bed Turn Over/BTO) dengan rumus : jumlah pasien yang keluar/jumlah tempat tidur; 4) Rata-rata tempat tidur tidak ditempati (Turn Over Internal/TOI) dengan rumus: {(jumlah tempat tidur x 365 hari) - jumlah hari perawatan}/jumlah pasien yang keluar. BOR digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Indikator BTO, TOI dan Av.LOS secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit.


9

b. Indikator Efisiensi Pelayanan, antara lain : 1) Angka kematian untuk 1000 penderita keluar (Gross Death Rate/GDR) dengan rumus : jumlah pasien mati seluruhnya/jumlah pasien yang keluar; 2) Angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Nett Death Rate/NDR) dengan rumus : jumlah pasien meninggal > 48 jam dirawat/jumlah pasien yang keluar. GDR dan NDR berfungsi untuk mengetahui apakah mutu pelayanan rumah sakit tersebut sudah cukup baik, semakin tinggi nilainya berarti mutu pelayanannya kurang baik karena GDR dan NDR menunjukkan jumlah kematian pasien keluar per 1000 penderita yang keluar. Indikator kesehatan di atas merupakan Indikator Upaya Kesehatan yang diatur dalam Kumpulan Indikator Kesehatan yang diterbitkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1998. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari bagian Medical Record diketahui bahwa selama Tahun Anggaran 2005, 2006 dan 2007, RSUD Palembang BARI memiliki data sebagai berikut : No

Uraian

1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah tempat tidur Jumlah hari perawatan Jumlah pasien yang keluar Jumlah seluruh kematian pasien Jumlah kematian pasien > 48 jam

2005

2006

93 20.294 3.308 144 81

100 28.667 5.475 186 87

2007 (sampai Juni)

120 16.921 3.357 93 71

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui perhitungan indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat RSUD Palembang BARI sebagai berikut : a. Tahun 2005 Indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat oleh RSUD Palembang BARI pada Tahun 2005 adalah: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Pelayanan BOR BTO TOI Av. LOS GDR NDR


Standar Pelayanan 60 – 85 % 40 – 50 1–3 6-9 45 ‰ 25 ‰

Nilai 59,78 % 35,57 4,13 6,13 43,53 ‰ 24,49 ‰

10

Angka BOR dibawah standar pelayanan menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Angka BTO dibawah standar pelayanan menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur rendah. Angka TOI diatas standar pelayanan menunjukkan bahwa interval penggunaan tempat tidur cukup tinggi. Angka Av.LOS memenuhi standar pelayanan menunjukkan tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit baik. Interpretasi secara keseluruhan atas indikator tersebut adalah efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit pada Tahun 2005 masih kurang. Angka GDR dan NDR rumah sakit pada Tahun 2005 rendah menunjukkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit baik. b. Tahun 2006 Indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat oleh RSUD Palembang BARI pada Tahun 2006 adalah: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Standar Pelayanan 60 – 85 % 40 – 50 1–3 6-9 45 ‰ 25 ‰

Nilai 78,54% 54,75 1,43 5,24 33,97 ‰ 15,89 ‰

Angka BOR memenuhi batas standar pelayanan. Angka BTO diatas batas standar pelayanan menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur cukup tinggi. Angka TOI memenuhi batas standar pelayanan. Angka Av.LOS rendah menunjukkan efisiensi pelayanan rumah sakit baik. Interpretasi secara keseluruhan atas indikator tersebut adalah efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit pada Tahun 2006 cukup baik dan diperlukan pengembangan/penambahan tempat tidur.


11

Angka GDR dan NDR rumah sakit Tahun 2006 rendah menunjukkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit baik. c. Tahun 2007 Jumlah tempat tidur di seluruh ruangan di RSUD Palembang BARI untuk tahun 2007 adalah sebanyak 120 buah. Penambahan jumlah tempat tidur tersebut diantaranya tempat tidur di ruang kebidanan yang sebenarnya berfungsi untuk tindakan dan observasi dihitung sebagai tempat tidur instalasi rawat inap. Hal itu terjadi karena seringkali tempat tidur tersebut digunakan untuk pasien rawat inap di bagian kebidanan akibat kurangnya tempat tidur di bagian perawatan. Indikator mutu dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat oleh RSUD Palembang BARI pada Tahun 2007 (sampai dengan bulan Juni) sesuai dengan jumlah tempat tidur tersebut adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Standar Pelayanan 60 – 85 % 40 - 50 1–3 6–9 45 ‰ 25 ‰

Nilai 77,91% 27,98 1,43 5,04 27,70 ‰ 21,15 ‰

Angka BOR memenuhi standar pelayanan. Angka BTO yang rendah menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan tempat tidur rendah. Angka TOI memenuhi standar pelayanan yang berarti bahwa interval penggunaan tempat tidur baik. Angka Av.LOS memenuhi standar pelayanan. Interpretasi secara keseluruhan atas indikator tersebut adalah penggunaan tempat tidur rumah sakit sudah cukup efisien, namun pemanfaatan tempat tidur oleh masyarakat masih rendah. Angka GDR dan NDR Tahun 2007 rendah menunjukkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit baik.


12

Perhitungan indikator kesehatan Tahun 2005, Tahun 2006 dan Tahun 2007 (sampai dengan bulan Juni) tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan mutu dan efisiensi kegiatan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan fasilitas perawatan oleh masyarakat pada RSUD Palembang BARI. Angka BTO Tahun 2007 (sampai dengan bulan Juni) yang rendah menunjukkan kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat. Beberapa indikator pelayanan yang belum memenuhi standar pelayanan tidak sesuai dengan Kumpulan Indikator Kesehatan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI Tahun 1998, sebagai parameter dalam menilai penampilan kinerja rumah sakit. Hal ini mengakibatkan mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit belum optimal. Kondisi ini disebabkan belum ada upaya maksimal dari Komite Medik dan Panitia Mutu Pelayanan RSUD Palembang BARI untuk mengevaluasi tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa Panitia Mutu memberikan laporan kepada Direktur/Komite Medik mengenai indikator-indikator untuk mutu pelayanan medik. Hasil laporan dievaluasi bersama secara berkala (tiga bulan sekali) sedangkan untuk kasus yang perlu ditindaklanjuti segera dibicarakan langsung pada pertemuan dengan seluruh jajaran Komite Medik. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar memberikan teguran tertulis kepada Komite Medik dan Panitia Mutu Pelayanan RSUD Palembang BARI untuk secara maksimal menindaklanjuti laporan-laporan hasil evaluasi mutu pelayanan rumah sakit.


13

2. Ketersediaan Tenaga, Sarana dan Prasarana Belum Memenuhi Standar Sebagai rumah sakit umum daerah di Kota Palembang, RSUD Palembang BARI harus memberikan pelayanan terbaik yang didukung dengan jumlah tenaga yang cukup dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1326/Menkes/SK/XI/1997 tanggal 10 November 1997, RSUD Palembang BARI telah ditetapkan menjadi RSUD tipe C, dan saat ini sedang dalam proses akreditasi untuk menjadi RSUD tipe B. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan pemeriksaan fisik atas ketersediaan tenaga dan sarana prasarana rumah sakit, menunjukkan hal-hal berikut : a. Ketersediaan Tenaga Jumlah tenaga untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit sampai dengan saat pemeriksaan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar, namun secara rinci berdasarkan spesialisasi jenis tenaga beberapa diantaranya belum sesuai dengan standar, yaitu: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Tenaga Dokter Ahli Rehabilitasi Medik Dokter Gigi Perawat (SPK) S I Gizi D II Gizi Fisioterapis Tehniker Gigi

Jumlah Tenaga 2005 2006 2007 1 1 2 1 1 24 19 17 1 1 2 2 2 -

Jumlah tenaga berdasarkan spesialisasi jenis tenaga tersebut dibandingkan dengan Standar Peralatan, Ruang dan Tenaga Rumah Sakit Kelas C yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Tahun 1994 yang menetapkan jumlah minimal tenaga untuk rumah sakit kelas C menunjukkan bahwa jumlah tenaga medis, paramedis perawat, paramedis non perawat dan non medis masih di bawah standar yaitu :


14

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Tenaga

Standar

Dokter Ahli Rehabilitasi Medik Dokter Gigi Perawat (SPK) S I Gizi D II Gizi Fisioterapis Tehniker Gigi Jumlah

2 2 19 1 4 12 1

Selisih (kurang) 2005 2006 2007 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 4 10 10 10 1 1 1 17 17 20

b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit Jumlah tempat tidur yang ada di ruang rawat inap RSUD Palembang BARI pada Tahun 2005, 2006, dan 2007 adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4.

Kelas Utama I II III Total

2005 4 9 13 49 75

Jumlah 2006 2007 4 4 9 10 17 21 49 49 79 84

Selain itu terdapat beberapa tempat tidur yang tersebar di ruangan lainnya yaitu: No 1. 2. 3. 4. 5.

Ruangan Kebidanan (VK) Ginekologi Neonatus Isolasi Observasi Total

2005 13 5 18

Jumlah 2006 2007 5 3 16 20 5 5 3 21 36

Dengan demikian total jumlah tempat tidur pada Tahun 2005 sebanyak 93 buah, Tahun 2006 sebanyak 100 buah, dan Tahun 2007 sebanyak 120 buah. Dari jumlah seluruh tempat tidur yang terdapat di ruangan rawat inap menunjukkan bahwa fasilitas tiap kamar untuk Kelas Utama, I, II, dan III sudah cukup memadai, namun


15

masih terdapat beberapa sarana prasarana ruangan yang kurang baik kondisinya seperti tempat tidur, meskipun masih dapat dipergunakan, dan kebersihan di beberapa ruangan yang kurang terpelihara. Dibandingkan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI No.0159/Yan.Med/1987 tentang Petunjuk

Pelaksanaan

Pola

Tarip

Rumah

Sakit

Pemerintah,

maka

penyebaran/penempatan tempat tidur belum sepenuhnya sesuai, yaitu terdapat kelebihan tempat tidur di Kelas Utama dan kekurangan tempat tidur di beberapa ruangan lainnya dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2005 No 1. 2. 3. 4.

Kelas Utama I II III

TT tersedia 4 9 13 49

2% x 93 18% x 93 20% x 93 2 x 30% x 93

SK Menkes = 1,86 (Maksimal) = 16,70 (Maksimal) = 18,60 (Maksimal) = 55,80 (Minimal)

Pembulatan 2 17 19 56

Ket. Lebih 2 Kurang 8 Kurang 6 Kurang 7

Tahun 2006 No 1. 2. 3. 4.



SK Menkes 2% x 100 = 2 (Maksimal) 18% x 100 = 18 (Maksimal) 20% x 100 = 20 (Maksimal) 2 x 30% x 100 = 60 (Minimal)





Tahun 2007 No 1. 2. 3. 4.



2% x 120 18% x 120 20% x 120 2 x 30% x 120

SK Menkes = 2,40 (Maksimal) = 21,60 (Maksimal) = 24 (Maksimal) = 72 (Minimal)

Hasil konfirmasi kepada Kepala Rekam Medik menunjukkan bahwa RSUD Palembang BARI memang lebih banyak menangani pasien dari keluarga miskin atau kelas III, seiring dengan program Askeskin yang dicanangkan Pemerintah, sehingga memang dibutuhkan lebih banyak tempat tidur untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien dari keluarga miskin. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI No.0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah pada lampiran yaitu Bagian III


16

angka 4 huruf b yang menyatakan bahwa persentase dari jumlah tempat tidur tersedia pada RSU kelas C dan Rumah Sakit Karantina, terbagi atas : -

Kelas Utama 2% maksimal,

-

Kelas I 18 % maksimal,

-

Kelas II 20% maksimal,

-

Kelas III 60% minimal. Keadaan tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat umum khususnya pada pasien keluarga miskin. Hal tersebut disebabkan Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik RSUD Palembang BARI kurang cermat dalam merencanakan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana. Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa saat ini RSUD Palembang BARI sedang dalam proses penilaian akreditasi untuk 12 pelayanan. Penilaian yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan baik dari segi tenaga, sarana dan prasarananya. Perekrutan tenaga yang akan dilaksanakan mempedomani persyaratan sesuai standar dan kompetensi tenaga yang diperlukan. BPK RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar memberi teguran tertulis kepada Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik untuk lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

3. Beberapa Bidang dan Instalasi Rumah Sakit Belum Membuat Program Kerja Tahunan

RSUD Palembang BARI merupakan RSUD tipe C yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 7 Januari PERWAKILAN BPK RI DI PALEMBANG

17

2004 dan dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 18 Febuari 2004. Salah satu sub bidang dalam susunan organisasi dan tata kerja tersebut adalah Sub Bidang Program dibawah pimpinan Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik. Program kerja tahunan merupakan gambaran mengenai kegiatan rumah sakit terutama proses bisnis rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan dari setiap bidang dan konfirmasi kepada Kepala Sub Bidang Program dan Rekam Medik serta Kasub Bidang Yan Medik dan Non Medik RSUD Palembang BARI diketahui terdapat 5 (lima) bidang dan 7 (tujuh) instalasi yang belum membuat program kerja tahunan yaitu: a. Kesekretariatan b. Bidang Keuangan dan Program c. Bidang Sarana dan Rekam Medik d. Bidang Keperawatan e. Bidang Medik dan Non Medik f. Instalasi Rawat Jalan g. Instalasi Rawat Inap h. Instalasi Radiologi i. Instalasi Laundry j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit k. Instalasi Farmasi l. Instalasi Penyehatan Lingkungan Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Palembang BARI Pasal 18 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Sub Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, mengevaluasi dan menginformasikan program RSUD Palembang BARI. Keadaan tersebut mengakibatkan evaluasi atas pelaksanaan program kerja tahunan tidak dapat diukur.


18

Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dari Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik RSUD Palembang BARI. Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa Program Kerja Tahunan disusun berdasarkan informasi yang diterima dari setiap bidang dan instalasi yang ada di lingkungan RSUD Palembang BARI dan mengacu pada visi, misi yang telah ditetapkan. Khusus untuk Rencana Strategis Bisnis baru akan disusun sesuai sengan ketentuan yang semestinya setelah mendapat masukan dari narasumber yang berkompeten di bidangnya (mempersiapkan RSUD Palembang BARI menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)). BPK-RI merekomendasikan Direktur RSUD Palembang BARI agar menegur secara tertulis Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik untuk meningkatkan pengawasan dalam penyusunan program mempedomani Rencana Strategis Bisnis yang disusun.

4. Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Administrasi oleh Tenaga Paramedis pada Instalasi-instalasi Belum Dibuat

RSUD Palembang BARI ditetapkan menjadi RSUD tipe C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1326/Menkes/SK/XI/1997 tanggal 10 November 1997. Sesuai dengan fungsinya untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kegiatan utamanya pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif, maka melalui Surat Keputusan Direktur No. 800/555/KR.2/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Pembentukan Instalasi di RSUD Palembang BARI, rumah sakit memiliki 11 instalasi yaitu : a. Instalasi Rawat Jalan; b. Instalasi Rawat Inap; c. Instalasi Rawat Darurat; d. Instalasi Bedah Sentral dan ICU;


19

e. Instalasi Radiologi; f. Instalasi Gizi; g. Instalasi Laundry; h. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit; i. Instalasi Laboratorium dan Patologi Klinik; j. Instalasi Farmasi; k. Instalasi Penyehatan Lingkungan Pelaksanaan tugas pelayanan pada instalasi-instalasi tersebut diantaranya dilaksanakan oleh tenaga-tenaga paramedis baik perawatan maupun non perawatan. Tata cara pelaksanaan tugas pada masing-masing instalasi diatur dalam suatu prosedur tetap (protap) yang menjadi pedoman kerja bagi setiap tenaga paramedis dalam mengambil tindakan pelayanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Instalasi Laboratorium dan konfirmasi dengan Kasub Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik serta Kepala Ruangan Zaal Penyakit Dalam dan Kebidanan, diketahui bahwa selain melaksanakan tugas pelayanan kesehatan seperti yang diatur dalam protap, tenaga paramedis tersebut juga melaksanakan tugas administrasi antara lain mencatat keluar-masuk pasien, pengurusan berkas administrasi pasien yang akan keluar dan melaporkannya ke bidang keuangan. Pelaksanaan tugas tersebut untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi rumah sakit yang terpusat pada bidang keuangan. Hasil penilaian atas pelaksanaan tugas tersebut diukur dari efektivitas tujuan pelaksanaan sistem informasi rumah sakit menunjukkan masih banyak tenaga paramedis yang tidak melaksanakan tugasnya secara semestinya. Berkas administrasi pasien masih diinput langsung oleh bidang keuangan. Beberapa tenaga paramedis mengakui beban kerja yang bertambah akibat tugas-tugas dimaksud. Kondisi tersebut juga didukung dengan kekurangmampuan tenaga paramedis dalam pengoperasian komputer. Seharusnya setiap prosedur kerja dituangkan dalam suatu kebijakan rumah sakit berupa prosedur tetap atau standar operasional baku.


20

Keadaan tersebut mengakibatkan pelaksanaan sistem informasi rumah sakit terhambat. Hal tersebut disebabkan Direktur RSUD Palembang BARI lalai tidak segera membuat prosedur tetap atas pelaksanaan tugas administrasi yang dilakukan oleh tenaga paramedis di setiap instalasi. Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa prosedur tetap pelaksanaan tugas administrasi yang dilakukan oleh tenaga paramedis di setiap instalasi akan segera dibuat setelah dibahas bersama oleh bagian yang terkait. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar membuat suatu prosedur tetap yang terinci atas pelaksanaan tugas administrasi yang dilakukan oleh tenaga paramedis di setiap instalasi.

5. Satuan Pengawas Intern Rumah Sakit Belum Melaksanakan Tugas Secara Optimal

Susunan organisasi dan tata kerja RSUD Palembang BARI diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 7 Januari 2004 dan dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 18 Febuari 2004. Di dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa Susunan Organisasi RSUD Palembang BARI terdiri dari : a. Direktur; b. Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik; c. Wakil Direktur Pelayanan; d. Sekretariat; e. Bidang Keuangan dan Program; f. Bidang Sarana dan Rekam Medik; g. Bidang Medik dan Non Medik; h. Bidang Keperawatan;


21

i. Kelompok Jabatan Fungsional; j. Komite Medik; k. Staf Medis Fungsional; l. Instalasi; m. Satuan Pengawas Intern (SPI). RSUD Palembang BARI telah membentuk tim SPI berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 800/07.1/RSUD/2007 tanggal 14 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Satuan Pengawas Intern RSUD Palembang BARI. Tim yang dibentuk tersebut telah melaksanakan tugas namun masih banyak kegiatan pengawasan dan pengendalian yang harus dibenahi dalam pengurusan administrasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan rumah sakit yang seharusnya dapat ditemukan lebih dini dan diperbaiki apabila Tim SPI telah bertugas secara optimal, antara lain : a. Pada pengelolaan karcis retribusi Unit Gawat Darurat (UGD) tidak terdapat catatan yang menunjukkan berapa jumlah karcis retribusi yang merupakan persediaan akhir tahun sebelumnya yang menjadi persediaan awal tahun berikutnya serta berapa mutasi karcis masuk (pengadaan karcis) dan karcis yang keluar (didistribusikan ke pasien UGD). b. Rekonsiliasi atas pencatatan karcis antara unit gawat darurat dan rawat jalan dengan pencatatan di bidang keuangan tidak pernah dilakukan. c. Perbedaan pencatatan antara bidang pelayanan dan rekam medik mengenai jumlah hari perawatan yang dicatat oleh setiap ruang rawat inap, jumlah tempat tidur dan jumlah pasien untuk perhitungan indikator BOR, Av. LOS dan TOI. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 983/SK/Menkes/XI/1992 tanggal 12 November 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum pada Bab IX Pasal 47 (1) yang menyatakan bahwa Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.


22

Keadaan tersebut mengakibatkan ketidaktaatan pada peraturan pengelolaan keuangan atau ketentuan tentang pelayanan kesehatan serta ketidaktertiban administrasi tidak dapat dievaluasi secara cepat. Hal tersebut disebabkan Tim SPI RSUD belum menjalankan program kerja/rencana pemeriksaan yang dibuatnya secara optimal. Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa SPI terdiri dari Ketua dan dua anggota yang saat ini merangkap tugas di bagian keuangan dan kepegawaian sehingga program kerja/ rencana pemeriksaan yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk itu SPI akan segera dievaluasi karena salah satu anggota sudah mengurus kepindahan tugasnya ke instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar segera mengevaluasi Tim SPI dan memerintahkan secara tertulis Tim SPI untuk menjalankan program kerja/ rencana pemeriksaan yang telah dibuatnya.

6. Pelayanan Farmasi Kepada Pasien Rumah Sakit oleh Apotek Pelengkap Belum Dibuat Perjanjian

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada pelayanan pasien dan penyediaan obat yang bermutu. Penyelenggaraan pelayanan tersebut difasilitasi oleh instalasi farmasi dengan tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan produksi, peracikan, penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan. Tata kerja Instalasi Farmasi pada RSUD Palembang BARI diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tanggal 7 Januari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Palembang BARI. Instalasi farmasi sebagai salah satu instalasi


23

penunjang medis difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan obat dan pelayanan resep bagi pasien RSUD. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat dan pelayanan resep bagi pasien umum, instalasi farmasi dibantu oleh Apotek Pelengkap yang berfungsi melayani resep pasien umum diluar pasien Askes PNS dan Askeskin yang tidak disediakan oleh Instalasi Farmasi. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala Instalasi Farmasi diketahui bahwa keberadaan Apotek Pelengkap tersebut belum dibuatkan perjanjian dan tidak ada pembagian kontribusi kepada rumah sakit, padahal Apotek Pelengkap memanfaatkan fasilitas ruangan dan petugas rumah sakit. Selain itu, resep yang dilayani oleh Apotek Pelengkap pada dasarnya merupakan obat-obat yang tidak disediakan oleh Instalasi Farmasi dan merupakan barang konsinyasi perusahaan-perusahaan farmasi. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Prinsip kepastian hukum bahwa setiap pemanfaatan fasilitas rumah sakit harus dibuat perjanjian secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit, Standar Pertama dari pelayanan farmasi yang menjelaskan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Keadaan tersebut mengakibatkan rumah sakit tidak memperoleh kontribusi atas pemanfaatan fasilitas oleh apotik pelengkap tersebut. Hal tersebut terjadi karena Direktur RSUD Palembang BARI kurang memperhatikan pentingnya membuat perikatan kesepakatan bersama dalam rangka mengamankan kekayaan rumah sakit dan menambah potensi penerimaan bagi rumah sakit.


24

Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa Instalasi Farmasi RSUD Palembang BARI mempunyai tugas dan fungsi untuk pelayanan obatobatan (mulai pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dalam pemenuhan kebutuhan obat dan pelayanan resep bagi pasien). Khusus untuk Askes dan Askeskin langsung dilaksanakan oleh Apotik Sehat Bersama (milik Koperasi Askes) yang dasar pelaksanaannya mengacu pada MoU yang dibuat pihak rumah sakit dan PT. Askes. Pelayanan obat untuk pasien umum dalam hal obat tidak tersedia di RSUD Palembang BARI (sesuai dengan obat rutin yang disediakan dari APBD Kota Palembang) maka Kepala Instalasi Farmasi menyediakan obat yang diperlukan dengan langsung mengajukan permintaan kepada distributor untuk menyuplai ke Instalasi Farmasi. Pengadaan tersebut dan pendistribusian sesuai dengan peresepan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar mengembangkan pelayanan farmasi rumah sakit melalui perikatan dengan pihak koperasi atau swasta lainnya yang menguntungkan rumah sakit.

7. Beberapa Alat Medis Belum Dimanfaatkan

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada para pasien, RSUD Palembang BARI, pada Tahun Anggaran 2006, telah melakukan pengadaan alat-alat medis untuk mendukung pelayanan kepada pasien. Alat-alat medis tersebut didistribusikan ke masing-masing instalasi rumah sakit yang akan memanfaatkannya. Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa instalasi diketahui terdapat alat medis di Instalasi Bedah Sentral yang semenjak pengadaannya belum juga dioperasikan, yaitu : No

Nama Alat

Merk

1.

Laparoscopy Surgery

Richard Woul

2.

Endoscopy / Gastroscopy Flexible

USA Vision Compact


25

Alat medis tersebut bersifat spesifik dan hanya bisa dioperasikan oleh dokter yang memiliki sertifikasi pengoperasian alat medis tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Diklat dan Litbang RSUD Palembang BARI diketahui bahwa proses pengajuan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut membutuhkan waktu yang lama. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa pengadaaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Keadaan tersebut mengakibatkan alat medis tersebut belum dapat menunjang peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan tujuan pengadaannya.

Hal tersebut disebabkan Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik RSUD Palembang BARI dalam merencanakan pengadaan alat medis tidak diikuti dengan perencanaan kebutuhan tenaga medis yang memiliki kompetensi mengoperasikan alat medis tersebut. Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa dalam rangka pengembangan rumah sakit diperlukan Sumber Daya Manusia, sarana, dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditentukan, diantaranya termasuk penyediaan alat-alat kesehatan yang diperlukan. Sejalan dengan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut juga direncanakan diklat untuk tenaga yang akan mendapat sertifikasi pengoperasian alat medis tersebut yang waktu dan tempat pelaksanaannya tergantung dari pihak penyelenggara. Untuk pengoperasian Laparascopy dan Endoscopy akan dilakukan setelah dokter spesialis yang bersangkutan selesai mengikuti diklat (pada bulan Desember 2007 dan awal tahun 2008) dan mendapat sertifikasi.


26

BPK RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar memberikan teguran tertulis kepada Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik supaya dalam setiap pengadaan alat-alat medis mempertimbangkan penyediaan SDM yang mampu (yang mendapat sertifikasi) untuk mengoperasikan alat tersebut.

8. Hasil Penilaian atas Standar Pelayanan untuk Rumah Sakit 12 Pelayanan Masih Dibawah Rata-rata

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan penting yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit diperlukan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Indikator tersebut secara umum mengacu kepada Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 228/MENKES/SK/2002 tanggal 28 Maret 2002. SPM tersebut mengatur beberapa jenis pelayanan minimal yang wajib diselenggarakan yaitu : a. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan b. Manajemen Rumah Sakit c. Pelayanan Medik 1) Rawat jalan 2) Rawat Inap 3) Pelayanan penunjang Suatu standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan dan meningkatkan mutu pelayanan. Evaluasi atas


27

mutu pelayanan dilakukan oleh Panitia Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan monitoring dilakukan oleh Tim Akreditasi Rumah Sakit. Dalam rangka peningkatan RSUD Palembang BARI menjadi tipe B, manajemen rumah sakit telah melakukan penilaian atas standar pelayanan untuk Rumah Sakit 12 Pelayanan yang dibina dan dievaluasi oleh Departemen Kesehatan, terdiri dari : a. Pelayanan Farmasi, b. Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana, c. Pelayanan Radiologi, d. Pelayanan Laboratorium, e. Pelayanan Kamar Operasi, f. Pelayanan Pengendalian Infeksi (INOS), g. Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi (PERISTI), h. Administrasi dan Manajemen, i. Pelayanan Rekam Medik, j. Pelayanan Keperawatan, k. Pelayanan Medik, l. Pelayanan Gawat Darurat. Instrumen-instrumen standar tersebut disiapkan oleh Tim Akreditasi RSUD Palembang BARI yang dibuat dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) 12 pelayanan yang ketuanya juga menjabat sebagai ketua Komite Medik RSUD Palembang BARI. Standar yang dinilai dari masing-masing jenis pelayanan terdiri dari : a. Falsafah dan Tujuan, b. Administrasi dan Pengelolaan, c. Staf dan Pimpinan, d. Fasilitas dan Peralatan, e. Kebijakan dan Prosedur, f. Pengembangan Staf dan Program Pendidikan, g. Evaluasi dan Pengendalian Mutu.


28

Standar diatas merupakan acuan yang ditetapkan RSUD Palembang BARI dalam rangka menilai mutu pelayanan sekaligus sebagai standar yang digunakan oleh Komisi Akreditasi RS dan Sarana Kesehatan Lainnya (KARS) dalam rangka penilaian kelayakan peningkatan tipe rumah sakit. Hasil penilaian yang dilakukan menunjukkan adanya kenaikan persentase pencapaian standar (penilaian sampai dengan bulan November 2007) namun persentase pencapaian standar untuk 2 (dua) pelayanan Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewaspadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS) dan Pengendalian Infeksi Nosokomial (INOS) Tahun 2007 masih dibawah rata-rata, terdiri dari: No. 1 2

Pelayanan K3 RS INOS

Nilai (%) 2006 48,88 35,29

2007 65,00 60,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Survei Akreditasi RS dan Sarana Kesehatan Lainnya Tahun 2003 mengenai Pedoman Khusus Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewaspadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS), serta Pedoman Khusus Pengendalian Infeksi Nosokomial (INOS) yang menyatakan bahwa, nilai standar yang harus dipenuhi untuk K3 RS dan INOS masing-masing adalah 75%. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan rumah sakit untuk Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewasapadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS), dan Pengendalian Infeksi Nosokomial (INOS) belum memadai. Permasalahan tersebut disebabkan Direktur RSUD Palembang BARI belum merencanakan dan merealisasikan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian standar pelayanan Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewasapadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS), dan Pengendalian Infeksi Nosokomial (INOS) secara optimal. Atas hal tersebut Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa nilai lulus untuk masing-masing pokja adalah jika nilai rata-ratanya 75% dan tidak ada nilai 60% atau di bawah 60%. Untuk tahun 2007 untuk penilaian standar akreditasi masih terdapat


29

dua pokja yang harus diperhatikan yaitu Infeksi Nosokomial (INOS) dan Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewasapadaan Bencana Rumah Sakit (K3 RS). Hal tersebut dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia dan diklat untuk (SDM) yang belum terpenuhi. Untuk itu semua sarana, prasarana, dan diklat akan dilaksanakan supaya pada penilaian berikutnya akan diperoleh sertifikasi 12 pelayanan. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI untuk lebih optimal dalam merencanakan dan merealisasikan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian standar pelayanan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT TAHUN ANGGARAN 2005 − 2007 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI DI PALEMBANG

Nomor Tanggal

: :

05/S/XVIII.PLG/01/2008 15 Januari 2008



: 08/S/XVIII.PLG/01/2008 : 1 (Satu) berkas : Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Tahun Anggaran 2005 – 2007 pada RSUD Palembang BARI di Palembang


Kepada Yth. Ketua DPRD Palembang di Palembang Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Tahun Anggaran 2005 – 2007 pada RSUD Palembang BARI di Palembang. Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan tanggapan mengenai langkah-langkah penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





Kepada Yth. Walikota Palembang di Palembang Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Tahun Anggaran 2005 – 2007 pada RSUD Palembang BARI di Palembang. Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan tanggapan mengenai langkah-langkah penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan : 1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta; 2. Yth. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK-RI, di Jakarta; 3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI, di Jakarta; 4. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK-RI, di Jakarta; 5. Yth. Inspektur Utama BPK-RI, di Jakarta; 6. Yth. Tim Konsulen Hukum Perwakilan BPK-RI, di Palembang.





Kepada Yth. Direktur RSUD Palembang BARI di Palembang Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan jo Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Tahun Anggaran 2005 – 2007 pada RSUD Palembang BARI di Palembang. Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan tanggapan mengenai langkah-langkah penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

Halaman Resume Hasil Pemeriksaan……………………………………………………………...

i

I. Pemeriksaan Pengelolaan Limbah RSUD Palembang BARI ....................................

1

1.1. Dasar Pemeriksaan........................................................................................................

1

1.2. Tujuan Pemeriksaan......................................................................................................

1

1.3. Sasaran Pemeriksaan.....................................................................................................

1

1.4. Obyek Pemeriksaan.......................................................................................................

1

1.5. Lingkup Pemeriksaan ...................................................................................................

1

1.6. Jangka Waktu Pemeriksaan..........................................................................................

1

1.7. Metodologi Pemeriksaan...............................................................................................

1

1.8. Batasan Pemeriksaan.....................................................................................................

2

1.9. Kriteria Pemeriksaan.....................................................................................................

2

II. Latar Belakang...............................................................................................................

4

2.1. Gambaran Umum RSUD Palembang BARI.................................................................

4

2.2. Jenis Limbah RSUD Palembang BARI.........................................................................

6

2.3. Pengelolaan Limbah RSUD Palembang BARI.............................................................

8

2.4. Dampak Bila Limbah RSUD Tidak Dikelola dengan Baik..........................................

11

III. Hasil Pemeriksaan…………………………………………………………………...

13

3.1.1 Perencanaan Pengelolaan Limbah Belum Mendukung Upaya Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit………………………………………………………….

13

3.2.1 Pengelolaan Limbah Cair Tidak Memperhatikan Kesehatan Lingkungan………...

19

3.2.2 Pengelolaan Sampah Medis Tidak Memadai dan Berisiko Menimbulkan Bahaya Pencemaran………………………………………………………………………..

23

3.2.3 Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Sampah Medis Melalui Incinerator Belum Memadai dan Membahayakan Kesehatan Lingkungan…………………………… 3.2.4 Pengelolaan Sampah Non Medis di Tempat Pembuangan Sementara (TPS)


28

ii Berisiko Menimbulkan Bahaya Pencemaran………………………………………

32

3.3.1 Upaya Pemantauan Pengelolaan Limbah Belum Dilaksanakan secara Memadai…

33

3.3.2 Lokasi Bekas Penimbunan Sampah Medis Tidak Dikelola Secara Memadai……..

37

IV. Kesimpulan...................................................................................................................

39


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN BPK RI DI PALEMBANG HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT PADA RSUD PALEMBANG BARI DI PALEMBANG SEMESTER II

TAHUN ANGGARAN 2007 RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit pada RSUD Palembang BARI bertujuan untuk menilai apakah RSUD telah melakukan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan. Metode pemeriksaan yang digunakan mengacu pada Standar Audit Pemerintahan, yaitu dilakukan secara uji petik (sampling) dengan analisa prosedur yaitu mereview sistem yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas seluruh aktivitas yang diperiksa. Metode ini meliputi wawancara dengan pejabat-pejabat yang kompeten dan pengujian terhadap dokumen-dokumen yang ada seperti program, rencana tahunan, prosedur dan lain-lain. Pemeriksaan atas Pengelolaan Limbah Rumah Sakit pada RSUD Palembang BARI Tahun Anggaran 2005 s.d 2007 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Simpulan kami telah didukung bukti yang relevan. Hal-hal yang tidak kami uji tidak menjadi dasar kami dalam mengambil kesimpulan.


ii

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, bahwa dari hasil pemeriksaan masih menunjukkan beberapa penyimpangan yang perlu mendapat perhatian, yakni sebagai berikut: a. Perencanaan Pengelolaan Limbah Belum Mendukung Upaya Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit b. Pengelolaan Limbah Cair Tidak Memperhatikan Kesehatan Lingkungan c. Pengelolaan Sampah Medis Tidak Memadai dan Berisiko Menimbulkan Bahaya Pencemaran d. Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Sampah Medis Melalui Incinerator Belum Memadai dan Membahayakan Kesehatan Lingkungan e. Pengelolaan Sampah Non Medis di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Berisiko Menimbulkan Bahaya Pencemaran f. Upaya Pemantauan Pengelolaan Limbah Belum Dilaksanakan secara Memadai g. Lokasi Bekas Penimbunan Sampah Medis Tidak Dikelola Secara Memadai Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut di atas, disarankan agar segera diambil langkah-langkah tindak lanjut seperlunya sesuai rekomendasi BPK-RI sebagaimana dimuat dalam Temuan Pemeriksaan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI KEPALA PERWAKILAN BPK RI DI PALEMBANG

MUZAKKIR NIP.240000857


BAB I PEMERIKSAAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI

1.1. Dasar Pemeriksaan a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 E. b. Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI. c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 1.2. Tujuan Pemeriksaan Untuk menilai apakah Rumah Sakit Umum Daerah telah melakukan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan peraturan perundangan. 1.3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan pengelolaan Limbah Cair dan kegiatan pengelolaan Limbah Padat yang pada dasarnya meliputi kegiatan: a. Perencanaan pengelolaan limbah rumah sakit, b. Pengumpulan limbah rumah sakit, c. Penyimpanan limbah rumah sakit, d. Pemindahan limbah rumah sakit, e. Pengolahan dan pembuangan limbah rumah sakit, serta f. Pengawasan/pemantauan atas limbah rumah sakit. 1.4. Obyek Pemeriksaan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI yang berkedudukan di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang. 1.5. Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan ini hanya mencakup kegiatan pengelolaan limbah rumah sakit dari periode Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2007. 1.6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dari tanggal 10 September s.d. 21 Nopember 2007. 1.7. Metodologi Pemeriksaan Pemilihan fokus pemeriksaan dilakukan melalui pendekatan risiko dengan mempertimbangkan sistem pengendalian intern, dampak, dan frekuensi

PERWAKILAN BPK-RI DI PALEMBANG

2 terjadinya ketidakpatuhan atas kegiatan pengelolaan limbah cair, limbah padat medis dan non medis. Pemilihan dan pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Untuk mengumpulkan bukti digunakan teknik pemeriksaan berupa observasi, wawancara dan pengujian dokumen serta analisis pemeriksa. 1.8. Batasan Pemeriksaan Pemeriksaan ini juga menggunakan data dan informasi sekunder dari pendapat ahli dalam bentuk hasil kajian, hasil survei, dan lain-lain yang diperoleh dari berbagai sumber. BPK-RI menggunakan data dan informasi ini sebagai pendukung atas kondisi yang disajikan tanpa melakukan pengujian lebih lanjut atas kebenaran data atau informasi tersebut. 1.9. Kriteria Pemeriksaan Peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan limbah Rumah Sakit : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit. e. Keputusan Menteri LH Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan LH. f. Keputusan Menteri LH Nomor KEP-42/MENLH/11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. g. Keputusan Menteri LH Nomor 50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan. h. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 928/Menkes/Per/IX/1995 tentang Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bidang Kesehatan. i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.


3 j. Formulir Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Departemen Kesehatan RI. k. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep03 Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472 Tahun 1996 tentang: Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. m. Pedoman Pembuangan Secara Aman Obat-Obatan Tak Terpakai Saat dan Pasca Kedaruratan, World Health Organizations 1999. n. Peraturan-Peraturan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Limbah.


BAB II LATAR BELAKANG

2.1. Gambaran Umum RSUD Palembang BARI RSUD Palembang BARI pada awalnya dibangun dengan nama Poliklinik/ Puskesmas Panca Usaha pada Tahun 1986 dan kemudian diresmikan menjadi RSUD Palembang BARI pada tanggal 19 Juni 1995. RSUD Palembang BARI terletak di Kecamatan Seberang Ulu I Jalan Panca Usaha Nomor 1 Kelurahan 5 Ulu Darat. Untuk sementara ini, RSUD Palembang BARI membina daerah Seberang Ulu dan menerima rujukan dari 9 (sembilan) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Induk, 12 (dua belas) Puskesmas Pembantu, Dokter dan Bidan praktik swasta, serta rujukan dari Puskesmas-Puskesmas yang berada di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (Muba). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1326/Menkes/SK/XI/1997 tanggal 10 November 1997, RSUD Palembang Bari telah ditetapkan menjadi RSUD tipe C, dan saat ini RSUD Palembang Bari sedang dalam proses akreditasi untuk menjadi RSUD tipe B. Dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD Palembang BARI mempunyai pelayanan sebagai berikut : a. Pelayanan Rawat Jalan. 1) Poliklinik Spesialis Bedah, 2) Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam, 3) Poliklinik Spesialis Kebidanan, 4) Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana (KB), 5) Poliklinik Spesialis Anak, 6) Poliklinik Spesialis Mata, 7) Poliklinik Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), 8) Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin, 9) Poliklinik Spesialis Gigi, dan 10) Instalasi Rawat Darurat. b. Pelayanan Rawat Inap. 1) Pelayanan Rawat Inap Umum,


5 2) Pelayanan Rawat Inap Umum Kebidanan dan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana (KB), 3) Pelayanan Rawat Inap Penyakit Anak, dan 4) Pelayanan Rawat Inap VIP. c. Pelayanan Penunjang. 1) Instalasi Laboratorium Klinik, 2) Instalasi Radiologi, 3) Instalasi Farmasi, 4) Instalasi Bedah Sentral, 5) Instalasi Gizi, dan 6) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. Susunan organisasi dan tata kerja RSUD Palembang Bari diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 05 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa RSUD Palembang Bari adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan. RSUD Palembang Bari mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan penyakit, keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Susunan organisasi Rumah Sakit terdiri dari a. Direktur, b. Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik, c. Wakil Direktur Pelayanan, d. Komite Medik, Staf Medik Fungsional e. Sekretariat, f. Bidang Keuangan dan Program, g. Bidang sarana dan Rekam Medik, h. Bidang Medik dan Non Medik, i. Bidang Keperawatan, j. Kelompok Jabatan Fungsional, k. Satuan Pengawas Intern.


6 Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah dilakukan oleh Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPL-RS) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Palembang Bari Nomor 800/502/RSUD/2006, tanggal 1 Mei 2006 tentang Struktur Organisasi Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Palembang Bari. IPL-RS merupakan unit fungsional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, kimiawi dan biologi di rumah sakit. Perkembangan sarana Tempat Tidur dan Kunjungan Rawat Jalan/Inap RSUD Palembang BARI Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 adalah sebagai berikut : Tempat Tidur Kunjungan Rawat Jalan Kunjungan Rawat Inap

2002 2003 2004 2005 2006 82 82 84 88 93 22.865 27.197 21.582 27.498 33.492 4.103 2.789 2.987 3.427 5.561

Peningkatan jumlah kunjungan secara langsung memberikan dampak peningkatan produksi limbah rumah sakit.

2.2. Jenis Limbah RSUD Palembang BARI Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, RSUD menghasilkan 3 (tiga) jenis limbah, yaitu: a. Limbah cair yaitu semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah cair dapat berupa buangan dari pasien, bekas cucian peralatan, bekas cucian tangan, tetesan darah, limbah dari obat-obatan cair yang mengandung berbagai bahan kimia baik yang beracun maupun yang tidak beracun. b. Limbah padat yaitu semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit. Limbah padat terdiri dari: 1) Limbah padat medis yaitu limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis dan limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. 2) Limbah padat non medis yaitu limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.


7 c. Limbah gas yaitu semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit antara lain pembakaran insinerator, dapur, perlengkapan generator, anastesi, dan pembuatan obat sitotoksik. Limbah medis RSUD merupakan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang berdasarkan sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi: a. Limbah infeksius yaitu limbah yang terkontaminasi organisme pathogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan; b. Limbah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit, seperti jarum, perlengkapan intravena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah; c. Limbah sitotoksis yaitu limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup; d. Limbah jaringan tubuh padat yang meliputi organ, anggota badan yang dihasilkan pada saat pembedahan atau autopsi; e. Limbah kimia yaitu limbah yang dihasilkan dari penggunaan kimia dalam tindakan medis, veterinari, laboratorium, proses sterilisasi dan riset; f. Limbah farmasi yaitu limbah yang berasal dari obat-obatan; g. Limbah radioaktif adalah bahan bahan yang terkontaminasi dengan radio isotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radionucleida.

Limbah cair


8

Limbah padat 2.3. Pengelolaan Limbah RSUD Palembang BARI Prosedur pengelolaan limbah RSUD per jenis limbah adalah sebagai berikut : a. Prosedur pengelolaan limbah cair 1) Saluran pembuangan air limbah dipisah untuk saluran air hujan dan saluran limbah cair; 2) Limbah cair disalurkan ke septic tank dan rawa resapan; 3) Limbah cair diolah dalam septic tank setiap hari; 4) Limbah cair pada rawa resapan dipantau melalui pemeriksaan effluent (air limbah olahan) dengan parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi sebelum dibuang ke lingkungan. b. Prosedur pengelolaan limbah padat non medis 1) Pemilahan/ pemisahan limbah padat non medis an-organik yang berbentuk logam, kaca, kertas, plastik (sampah kering), dan organik berupa sampah makanan dan tanaman (sampah basah); 2) Pengemasan dan pengumpulan limbah padat non medis dengan menggunakan kantong plastik berwarna hitam; 3) Pengangkutan limbah padat non medis dari ruangan/instalasi ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) RSUD dilakukan 2 (dua) kali sehari dan pengangkutan dari TPS RSUD ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilakukan oleh Dinas Kebersihan; 4) Pengolahan limbah padat non medis dilakukan oleh Dinas Kebersihan; 5) TPS dibersihkan setelah limbah padat non medis diangkut ke TPA; 6) Pengawasan di lapangan dilakukan secara berkala sesuai jadwal.


9 c. Prosedur pengelolaan limbah padat medis 1) Pemisahan/pemilahan antara limbah padat medis tajam dan tidak tajam; 2) Pengemasan dan pengumpulan limbah padat medis tidak tajam ditempatkan ke kantong plastik berwarna kuning, sedangkan limbah padat medis tajam ditempatkan dalam tempat khusus (safety box) yang tahan benda tajam; 3) Pengangkutan limbah padat medis dari ruangan ke selasar yang telah ditentukan kemudian diangkut ke insinerator dengan troli setiap pagi atau siang hari; 4) Selama Tahun 2005, RSUD melakukan penimbunan (sanitary landfill) atas sampah medis yang dihasilkannya. Unit pemusnah sampah medis berupa incinerator baru mulai dioperasikan pada tanggal 18 Februari 2006. Pengolahan limbah medis padat dengan insinerasi/pembakaran di insinerator dilakukan 2 hari sekali atau tergantung jumlah limbah yang dihasilkan; 5) Abu hasil pembakaran diangkut ke TPA oleh petugas Dinas Kesehatan; 6) Pengawasan di lapangan dilakukan secara berkala sesuai jadwal. d. Prosedur pengelolaan limbah gas 1) Pembakaran dengan insinerator dilakukan suhu pembakaran minimal 1000°C untuk pemusnahan bakteri pathogen dan mengurangi emisi gas dan debu; 2) Melakukan penghijauan dengan menanam pohon yang banyak memproduksi gas oksigen dan dapat menyerap debu. Khusus untuk limbah radioaktif yang dapat berupa limbah cair maupun limbah padat ditampung atau dikumpulkan untuk kemudian dikembalikan kepada produsen untuk didaur ulang. Secara umum, proses pengelolaan limbah dapat digambarkan pada diagram berikut: Limbah Rumah Sakit

Cair

Padat

Non Klinis

Klinis

Kontainer

Pengumpulan

TPA

Ditimbun/ Dibakar

Septic Tank


Rawa/Resapan Tanah

10

Incinerator

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) Dalam pengelolaan limbah, sarana dan prasarana yang digunakan RSUD terdiri dari: a. Untuk pengelolaan limbah cair berupa saluran air hujan, spool hook, saluran limbah cair, septic tank, dan saluran pembuangan limbah ke lingkungan. b. Untuk pengelolaan limbah padat non medis berupa tempat sampah, kantong plastik warna hitam, gerobak/troli, Tempat Penampungan Sementara (TPS), topi/helm pelindung, sepatu, sarung tangan dan pakaian khusus. c. Untuk pengelolaan limbah padat medis berupa tempat sampah medis, kantong plastik warna kuning, tempat pengumpulan khusus limbah padat tajam (safety box), gerobak/troli, insenerator, Tempat penampungan Sementara (TPS), topi/helm pelindung, sepatu, sarung tangan, pakaian dan kacamata pelindung. d. Untuk pengelolaan limbah gas berupa alat untuk mengurangi emisi gas dan debu serta pohon untuk penyerapan.


11 2.4. Dampak Bila Limbah RSUD Tidak Dikelola dengan Baik Limbah RSUD jika tidak tertangani dengan baik akan berdampak bagi manusia, mahluk hidup, serta lingkungan di sekitar RSUD. Dampak tersebut yaitu: a. Dampak Pencemaran Air 1) air menjadi tidak bermanfaat untuk keperluan rumah tangga (misalnya air minum, memasak, mencuci). industri, pertanian (misalnya: air yang terlalu asam/basa akan mematikan tanaman/hewan); 2) air menjadi penyebab penyakit menular, air yang telah tercemar oleh senyawa organik maupun anorganik menjadi media berkembangnya berbagai penyakit dan penularan langsung melalui air (misalnya Hepatitis A, Cholera, Thypus Abdominalis, Dysentri, Ascariasis/Cacingan, dan sebagainya); 3) air menjadi penyebab penyakit tidak menular, penyakit tidak menular dapat muncul terutama karena air lingkungan telah tercemar oleh senyawa anorganik terutama unsur logam (misalnya keracunan air raksa/merkuri) b. Dampak Pencemaran Daratan Pencemaran daratan pada umumnya berasal dari limbah padat yang dibuang atau dikumpulkan di suatu tempat penampungan, tempat penampungan ini dapat bersifat sementara atau tetap. Dampak pencemaran daratan terdiri dari: 1) Dampak langsung, dampak pencemaran daratan yang secara langsung dirasakan adalah timbulnya bau busuk karena degradasi limbah organik oleh mikroorganisme, dampak langsung lainnya timbunan limbah padat dalam jumlah besar akan menimbulkan kesan kumuh dan kotor, secara psikis akan mempengaruhi penduduk di sekitar tempat penumpukan sampah tersebut; 2) Dampak tak langsung, contohnya tempat pembuangan limbah padat baik Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan menjadi pusat perkembangbiakan tikus dan serangga yang merugikan manusia seperti lalat dan nyamuk. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan dengan perantaraan tikus, lalat dan nyamuk di antaranya adalah pest, kaki gajah, malaria, demam berdarah dan sebagainya. c. Dampak Pencemaran Udara Dampak pencemaran udara merupakan masalah yang serius, karena dampak pencemaran udara sangatlah merugikan tidak hanya akibat langsung terhadap kesehatan manusia tetapi juga berpengaruh kepada hewan, tanaman dan sebagainya. Berikut uraian komponen pencemar udara: PERWAKILAN BPK RI DI PALEMBANG

12 1) Karbon monoksida (CO) Karbon monoksida apabila terhisap ke dalam paru-paru akan ikut peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas CO bersifat racun metabolis, ikut bereaksi secara metabolis dengan darah. 2) Nitrogen Oksida (Nox) Konsentrasi gas NO yang tinggi dapat mnyebabkan gangguan pada sistem syaraf yang mengakibatkan kejang-kejang, bila keracunan ini terus berlanjut akan menyebabkan kelumpuhan. 3) Belerang Oksida (Sox) Pencemaran Sox

menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, hal ini

karena gas Sox yang mudah menjadi asam tersebut menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan lain sampai ke paru-paru, serangan gas tersebut menyebabkan iritasi pada bagian tubuh yang terkena. 4) Partikel Udara yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernafasan/pneumokoniosis 5) Pencemaran Debu Kapas Pencemaran debu kapas atau serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam paru-paru menimbulkan penyakit bisinosis, tanda-tanda awalnya adalah sesak nafas, apabila sudah lanjut dan berat bisa menimbulkan bronkhitis kronis.


BAB III HASIL PEMERIKSAAN

3.1. PERENCANAAN PENGELOLAAN LIMBAH RSUD

3.1.1.Perencanaan Pengelolaan Limbah Belum Mendukung Upaya Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit Upaya pengelolaan limbah rumah sakit meliputi kegiatan-kegiatan yang kompleks sehingga memerlukan suatu perencanaan yang tidak hanya memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan tetapi juga persyaratan hukum dan dukungan pendanaan yang memadai. Mengingat dampak besar yang mungkin terjadi sebagai akibat pengelolaan limbah yang tidak optimal, kebijakan-kebijakan yang mendukung pengelolaan limbah rumah sakit yang memenuhi persyaratan-persyaratan dimaksud sangat diperlukan. RSUD Palembang BARI merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Palembang dan ditetapkan sebagai RSUD Tipe C berdasarkan Surat Keputusan Departemen Kesehatan Nomor 1326/Menkes/SK/XI/1997 tentang Penetapan RSUD Palembang BARI menjadi RSUD Kelas/Tipe C. Dengan kondisi demikian, faktor dukungan pemerintah kota sangat diperlukan selain perhatian yang penuh atas pengelolaan limbah rumah sakit dari manajemen rumah sakit. Hasil

penilaian

atas

pemenuhan

beberapa

persyaratan

perencanaan

penanganan limbah rumah sakit dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : a. Program Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit belum mendukung rencana pengelolaan lingkungan rumah sakit, diantaranya : 1) Program pengelolaan limbah cair tidak memperhatikan tolok ukur dampak dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) RSUD Palembang BARI. Rumah sakit telah melakukan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan diantaranya pengujian kualitas air limbah pada kolam penampungan setiap tahunnya. Beberapa parameter yang diuji melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan dalam ketentuan yang berlaku. Dampak besar dan penting penanganan limbah cair dalam RKL menyebutkan bahwa limbah cair dari berbagai kegiatan berupa air kotor dan bekas akan menurunkan kualitas air karena menyebabkan penurunan dissolved oxygen badan air, peningkatan


14 BOD, COD, minyak dan lemak sulfida, phospat, dan bakteri yang berdampak sekunder pada biota air dan kesehatan masyarakat. Upaya pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak tersebut tidak didukung oleh program percepatan pembuatan sarana pengolahan limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. 2) Upaya pengelolaan pencemaran udara dan bau dalam RKL tidak dituangkan dalam Program Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit. Tujuan pengelolaan pencemaran udara dan bau dalam RKL adalah mencegah terjadinya pencemaran udara oleh bau dan pembusukan sampah (NH3 dan H2S) serta uap logam dari pembakaran di incinerator. Untuk menghindari risiko tersebut, upaya pengelolaan yang harus dilakukan adalah menguji efisiensi pembakaran incinerator, namun pada kenyataannya upaya tersebut tidak didukung oleh program yang dijalankan. b

Kegiatan pengolahan limbah rumah sakit belum memenuhi persyaratan hukum diantaranya pengoperasian incinerator yang belum memiliki izin. Izin operasi alat pengolahan tersebut berupa izin mengenai kelayakan pengoperasian peralatan pengolahan limbah antara lain efisiensi pembakaran 99,99% dengan menggunakan alat pengendalian pencemaran udara. RSUD Palembang BARI juga tidak memiliki izin dalam melakukan pembuangan limbah cair kategori B3 yang dibuang ke kolam penampungan dan resapan tanah melalui septic tank tanpa pengolahan terlebih dahulu.

c. Sumber daya manusia pengelola limbah belum memadai dan memenuhi kualifikasi. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPL-RS) dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Palembang BARI Nomor 800/502/RSUD/2006, tanggal 1 Mei 2006 tentang Struktur Organisasi Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Palembang BARI. IPL-RS merupakan unit fungsional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, kimiawi dan biologi di rumah sakit dan dipimpin oleh Kepala Instalasi yang dibantu dan didampingi oleh 4 (empat) Kepala Sub Instalasi (Sub Instalasi Administrasi dan Logistik, Sub Unit Penyehatan Air, Sub Unit Kesehatan Lingkungan, Sub Unit Sanitasi Ruang Bangunan) serta pelaksana dan operator. Berdasarkan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Palembang BARI Nomor 800/502/RSUD/2006 tersebut menunjukkan bahwa IPL-RS dipimpin oleh Kepala PERWAKILAN BPK-RI DI PALEMBANG

15 Instalasi yang hanya dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Instalasi yaitu Sub Instalasi Penyehatan Air. Tugas-tugas lain seperti administrasi dan logistik, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan pemeliharaan kebersihan/kesehatan gedung dilaksanakan langsung oleh Kepala Instalasi. 3 (tiga) orang pelaksana dan 1 (satu) orang operator incinerator belum mencukupi untuk menyelenggarakan pengelolaan limbah dan tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam hal pengetahuan tentang pengelolaan limbah. Pelaksanaan pengelolaan limbah hanya didasari atas rutinitas pekerjaan dan pengarahan internal dari Kepala Instalasi. d. Anggaran yang disediakan dalam rangka pengelolaan limbah rumah sakit tidak memadai. Hasil pengamatan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah menunjukkan beberapa permasalahan yang timbul sebagai akibat minimnya pendanaan yang dialokasikan rumah sakit untu kegiatan tersebut, diantaranya : 1) Hasil pemantauan dan pemeriksaan oleh Tim Pemantauan Bapedalda Kota Palembang Tahun 2002 sesuai Surat Nomor 660/201/Bapedalda/2002 tanggal 7 Mei 2002 perihal Pengendalian Dampak Lingkungan merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai unit pengolah limbah rumah sakit namun tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Palembang. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baru direalisasikan pada Tahun Anggaran 2007 dan masih dalam tahap pengerjaan. 2) Kinerja incinerator sangat dibawah standar. Asap hasil proses insinerasi seharusnya dibuang melalui cerobong namun pada kenyataannya keluar dari tutup incinerator yang rusak. Biaya pemeliharaan untuk incinerator tidak pernah dianggarkan. Pemeliharaan mutlak dibutuhkan untuk memperpanjang umur ekonomis dan teknis alat tersebut untuk dapat memproses sampah medis yang sesuai dengan persyaratan lingkungan. Emisi incinerator belum pernah diuji sehingga tidak dapat diketahui informasi mengenai baku mutu emisi tersebut. 3) Biaya pengelolaan limbah yang paling banyak diserap dalam APBD hanya berupa pengadaan kantong plastik, kotak sampah dan pengujian kualitas air kolam penampungan/rawa resapan. 4) Pengujian kualitas udara sebagai bagian dari aspek pengelolaan limbah belum pernah dilakukan. Kualitas udara disekitar kolam penampungan/rawa resapan PERWAKILAN BPK-RI DI PALEMBANG

16 dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) seharusnya menjadi ukuran rumah sakit dalam pengelolaan limbahnya. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup : 1) Pasal 16 ayat (1) Setiap Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Wajib Melakukan Pengelolaan Limbah Hasil Usaha Dan/Atau Kegiatan. 2) Pasal 20 ayat (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 40 : 1) ayat (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan : a) penyimpanan,

pengumpulan,

pemanfaatan,

pengolahan

dan/atau

penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab. b) pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab. c) pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izin pemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan izin pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung jawab. 2) ayat (3) Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab. 3) ayat (4) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a) memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang; b) nama dan alamat badan usaha yang memohon izin; c) kegiatan yang dilakukan; d) lokasi tempat kegiatan; e) nama dan alamat penanggung jawab kegiatan; f) bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;


17 g) spesifikasi alat pengelolaan limbah; h) jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan, dikumpulkan, dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun; i) tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah; j) alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan pengolahan limbah B3. c. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134 Tahun 1978 tentang Pelaksana Kegiatan Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit diantaranya disebutkan bahwa dalam menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit diperlukan tenaga ahli kesehatan lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya yaitu dengan kriteria sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4.

Jabatan Kepala IPL-RS Ka. Sub Instalasi Urusan Pelaksana

Jumlah 1 4 7 *

Pendidikan S1 S1/DIII/DI DIII/DI SLTA/SLTP/SD

Keterangan Kualifikasi tenaga disesuaikan dengan bidang tugasnya.

d. Keputusan Kepala Bappedal No.Kep03/Bappedal/09/1995 tanggal 5 september 1995 pada lampiran di huruf f menyebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan meliputi pelatihan dasar dan pelatihan teknis. Keadaan tersebut mengakibatkan : a. Pengelolaan limbah rumah sakit tidak efektif dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan di kemudian hari. b. Dalam melaksanakan tugas rutinnya para pelaksana yang awam terhadap penyehatan lingkungan kurang memahami tugas yang dilaksanakan. c. Tingkat resiko kesalahan kerja yang tinggi karena minimnya pengetahuan tentang tugas yang dilaksanakan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut. Hal ini terjadi karena : a. Walikota Palembang kurang memberikan perhatian terhadap pengelolaan limbah rumah sakit.


18 b. Direktur RSUD Palembang BARI belum optimal dalam merencanakan pengelolaan limbah, baik itu untuk program penyehatan lingkungan rumah sakit maupun peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Atas permasalahan tersebut, Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa pengelolaan limbah RSUD Palembang BARI telah direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tahapan pembuatan studi AMDAL RSUD Palembang BARI yang disahkan oleh Walikota Palembang Nomor 439 Tahun 2006 tanggal 03 Maret 2006. Dalam pengembangan menuju Rumah Sakit Kelas B dan agar pengelolaan limbah dapat dilaksanakan lebih baik / secara professional dibentuk Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPL-RS) berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Palembang BARI Nomor : 800/502/RSUD/2006 tanggal 01 Maret 2006. Struktur organisasi IPL-RS terdiri dari Kepala IPL-RS yang kompetensinya sudah sesuai dengan ketentuan yang diharapkan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Kegiatan IPL-RS sedangkan Pelaksana Administrasi dan Logistik dengan latar belakang SMA, Penanggungjawab Unit dikoordinasikan oleh Sanitarian dengan latar belakang D3 (APK) dan D1 (SPPH). Secara bertahap penambahan personil di lapangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ditindaklanjuti setelah kami memperoleh informasi dari Tim Surveyor KARS Departemen Kesehatan pada waktu pembinaan Akreditasi 12 Pelayanan. Perekrutan pegawai yang dilakukan sesuai dengan kompetensinya dan untuk kebutuhan tenaga-tenaga tersebut saat ini sedang dalam proses seleksi. Diklat/kursus (AMDAL A dan C) untuk kegiatan IPL telah diikuti oleh 3 (tiga) orang tenaga IPL RSUD Palembang BARI walaupun tidak secara berkala dan untuk waktu yang akan datang program pengelolaan limbah akan lebih dioptimalkan. Walikota Palembang sangat memperhatikan sekali program kesehatan untuk masyarakat Kota Palembang dan sangat mendukung program-program pengembangan RSUD Palembang BARI walaupun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap yang mana pada saat ini RSUD Palembang BARI telah mempunyai incinerator, Instalasi Pengolahan Air Limbah juga alat penghancur jarum suntik (cyro). BPK-RI merekomendasikan kepada : a. Walikota Palembang agar lebih memberikan perhatian terhadap pengelolaan limbah rumah sakit melalui alokasi anggaran yang memadai untuk sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah sakit dan memerintahkan Direktur RSUD


19 Palembang BARI untuk menyesuaikan sumber daya pengelolaan lingkungan (termasuk pengelolaan limbah) dengan ketentuan dan memberikan pelatihanpelatihan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolaan limbah. b. Direktur RSUD Palembang BARI agar mengevaluasi perencanaan pengelolaan limbah, baik itu untuk program penyehatan lingkungan dan pengelolaan limbah rumah sakit didasari dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). c. Direktur RSUD Palembang Bari memerintahkan Wakil Direktur Keuangan dan Rekam Medik untuk segera melakukan pengurusan perizinan pengoperasian incinerator.

3.2. PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH RSUD 3.2.1 Pengelolaan Limbah Cair Tidak Memperhatikan Kesehatan Lingkungan Rumah sakit merupakan salah satu penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa rumah sakit merupakan penghasil limbah B3 dari sumber yang spesifik dengan kode limbah D227 dan sumber pencemarannya adalah seluruh kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Untuk menjamin semua limbah B3 dibuang dengan aman, maka diperlukan pengelolaan khusus sebagai strategi pengelolaan limbah sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap kesehatan lingkungan di sekitarnya. RSUD Palembang BARI telah melakukan strategi pengelolaan limbah cair sebagai usaha untuk mereduksi dan mengolah limbah B3 yang dihasilkannya seperti tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Kesehatan Lingkungan RSUD Palembang BARI. Petunjuk Teknis tersebut merupakan kebijakan penyehatan lingkungan rumah sakit yang memuat tata cara pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan RSUD Palembang BARI. Pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPL-RS). PERWAKILAN BPK-RI DI PALEMBANG

20 Berdasarkan prosedur pengelolaan limbah dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Kesehatan Lingkungan diketahui bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh unit penghasil limbah dibuang/diolah pada rawa/resapan tanah dan septic tank. Limbah cair yang berasal dari kamar ruangan/unit perawatan dibuang ke selokan dan mengalir ke rawa/resapan tanah yang letaknya berdekatan dengan ruangan tersebut. Limbah cair dari dapur/instalasi gizi dan resapan dari septic tank laundry mengalir ke kolam penampungan yang letaknya di depan bangunan ruangan Unit IPSRS atau di belakang bangunan ruangan laundry. Limbah cair berupa darah, urine, tinja, cairan developer untuk proses pencucian foto rontgen, bahan kimia organik, detergent yang berasal dari unit penghasil limbah seperti ruang perawatan, Unit Gawat Darurat, ruang bedah sentral, rawat jalan, laboratorium, laundry, radiologi, ICCU, farmasi dan perkantoran dibuang dan diolah pada unit pengolahan berupa septic tank. Dari hasil pengamatan langsung pada kolam penampungan dan rawa/resapan tanah dapat disimpulkan bahwa penggunaan kolam penampungan dan rawa/resapan tanah tersebut mengganggu estetika dan menimbulkan pencemaran udara oleh mikroorganisme. Hasil uji air kotor yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang pada kolam penampungan yang digunakan sebagai tempat pembuangan limbah cair tersebut menunjukkan sebagai berikut: No Parameter Satuan Kadar Maksimum 1 2 3 4 5 6

BOD5 COD pH Ammonia Phospat TSS

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

30 mg/L 80 mg/L 6-9 0,1 2 mg/L 30 mg/L

Hasil Pemeriksaan smt. II Thn 2006 smt. I Thn 2007 smt. II Thn 2007 105,25 360,00 77,88 62,00 1.053,00 85,50 7,00 6,00 6,89 3,90 1,59 30,00 1.039,00 91,00

Dari tabel diatas menunjukkan beberapa parameter yang diuji melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan dalam ketentuan yang berlaku. Hasil pengamatan langsung pada unit-unit penghasil limbah terbesar dalam rumah sakit yang membuang dan mengolah limbahnya ke saluran septic tank dapat diketahui jenis limbah cair yang dihasilkannya antara lain : a) Darah dan air ketuban dari proses persalinan pada ruang kebidanan. b) Darah dan air cuci tangan dari proses tindakan operasi pada ruang bedah sentral. c) Limbah kimia/reagen dari laboratorium diantaranya acetate (bersifat korosif), detergent (berbahaya bagi lingkungan), phenol (beracun dan korosif), picric acid


21 dan sodium azide (beracun), sodium hydroxide dan sodium hypochlorite (bersifat iritasi). d) Detergent, darah dan kaporit dari laundry. e) Perak Halida/HBr Ag dalam proses pencucian foto rontgen (bersifat asam/korosif) dari ruang radiologi. Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap penggunaan septic tank sebagai unit pengolahan limbah cair menunjukkan bahwa kontruksi septic tank menggunakan dua bak dimana bak utama untuk menampung limbah cair sebelum dialirkan ke bak kontrol sebagai bak pengolah. Di dalam bak kontrol dilakukan pengolahan tradisional dengan menggunakan lapisan-lapisan batu kali, batu dan ijuk, kerikil, pasir sebelum dibuang ke resapan tanah. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bawah kontruksi septic tank tidak memadai untuk mengolah limbah B3. Pengolahan dalam bak kontrol hanya untuk memisahkan lumpur namun tidak untuk mereduksi limbah B3 yang meresap ke tanah. Kondisi diatas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 20 ayat (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit : Pasal 7, ayat (1) Setiap penanggung jawab kegiatan atau pengelola rumah sakit wajib: a) Melakukan pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampau Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan; b) Membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan ke tanah serta terpisah dengan saluran limpahan air hujan.


22 d. Lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batubara, Nomor 33. Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit : Parameter pH BOD5 COD Residu Tersuspensi NH3 bebas PO4

Kadar Maksimum (mg/l) 6–9 30 80 30 0,1 2

Keadaan tersebut mengakibatkan : a. Adanya potensi pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan RSUD terkena dampak yang membahayakan kesehatan. b. Pencemaran badan air atau sungai atau air tanah oleh beberapa parameter seperti: Ammonia, Phospat, COD dan TSS. Hal tersebut disebabkan tidak adanya pengawasan dan evaluasi atas proses pengelolaan limbah B3. Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa pengolahan limbah cair yang semestinya harus dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), air limbah (effluent) melalui proses pre-treatment : a. Pre-treatment kitchen dari Instalasi Gizi. b. Pre-treatment laundry dari Instalasi Laundri. c. Heavy metal precipitation dari unit penghasil limbah B3 (laboratorium dan radiologi). d. Septic tank dari WC semua bagian/unit penghasil tinja. Setelah melalui proses penyaringan (Bar Screen dan Fine Screen) masuk ke bak akualisasi → IPAL → Aero Reactor → Biomed Filtration Technology → Sedimentation → Chlorination → Sterilisation → Effluent Pada saat ini Instalasi Pengolahan Air Limbah baru selesai dilaksanakan dan diharapkan dengan beroperasinya IPAL RSUD Palembang BARI menunjukkan pengolahan limbah cair telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


23 BPK-RI merekomendasikan kepada : a. Walikota Palembang agar menegur dan memberi sanksi kepada Direktur RSUD Palembang BARI atas kelalaiannya yang kurang memberikan perhatian atas pengelolaan limbah rumah sakit dan potensi dampak negatif yang akan ditimbulkan. b. Direktur RSUD Palembang BARI agar melaksanakan proses penanganan limbah B3 sesuai ketentuan dan secara rutin melakukan pengawasan dan evalusi atas pelaksanaannya.

3.2.2 Pengelolaan Sampah Medis Tidak Memadai dan Berisiko Menimbulkan Bahaya Pencemaran Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan dengan kegiatan utamanya adalah pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut diantaranya adalah pencemaran lingkungan oleh limbah dan sampah baik medis maupun non medis yang tidak dikelola secara benar. Untuk menghindari dampak tersebut diperlukan prosedur pengelolaan limbah dan sampah yang berorientasi pada kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah medis adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan,

pengumpulan,

pengangkutan,

pemanfaatan,

pengolahan,

dan

penimbunan sampah. Upaya pengelolaan sampah medis tersebut dituangkan dalam suatu kebijakan yang akan menjadi acuan kerja rumah sakit dalam menjamin kondisi lingkungan rumah sakit yang memenuhi syarat sesuai standar sanitasi dan pencegahan pencemaran lingkungan. Tata cara pengelolaan sampah medis RSUD Palembang BARI diatur dalam suatu Petunjuk Teknis Pengelolaan Kesehatan Lingkungan dan Keputusan Direktur Nomor 800/182/KR.2/2002 tentang Prosedur Tetap Pembuangan Sampah Medis. Hasil pengamatan atas pelaksanaan kebijakaan pengelolaan sampah medis untuk Tahun 2005, 2006 dan 2007 dapat diuraikan sebagai berikut : a. Penanganan

sampah

medis

di

beberapa

unit

penghasil sampah

tidak

mempedomani persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, diantaranya sebagai berikut : 1) Tutup tempat pengumpul sampah di ruang laboratorium rusak sehingga harus menggunakan tangan untuk membukanya;


24 2) Tempat pengumpul sampah di Ruang Recovery Room dan Ruang Perawatan Umum tidak langsung didisinfeksi setelah dikosongkan; 3) Jarum suntik bekas hanya dimasukkan ke botol aqua dan atau botol infus; 4) Kertas film yang rusak di ruang rontgen hanya dimasukkan ke kotak kardus. b. Selama Tahun 2005, RSUD Palembang BARI melakukan penimbunan (sanitary landfill) atas sampah medis yang dihasilkannya. Penimbunan sampah medis merupakan suatu kegiatan menempatkan sampah medis pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Penimbunan merupakan pilihan terakhir dalam pengelolaan limbah mengingat risiko yang mungkin akan ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan secara benar. Metode penimbunan sampah medis yang diatur dalam Keputusan Direktur tersebut dilaksanakan oleh Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS) dan tidak berlaku lagi pada saat RSUD Palembang BARI memiliki unit pemusnahan sampah medis berupa incinerator yang mulai dioperasikan pada tanggal 18 Februari 2006. Dari Prosedur Tetap Pembuangan Sampah Medis dapat diketahui sumber penghasil dan jenis sampah medis diantaranya sebagai berikut : Sumber Ruang perawatan Bedah sentral Laboratorium Laundry/dapur Radiologi Farmasi

Jenis Jarum suntik, ampul bekas, perban, handscan, botol infus Jarum suntik, jaringan tubuh, kantong darah, perban wadah spesimen, slide spc. sisa makanan film Obat kadaluwarsa

Dari jenis sampah medis pada tabel diatas menunjukkan bahwa beberapa sampah medis tersebut dapat dikategorikan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengingat sifatnya infeksius. Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan prosedur penimbunan sampah medis tersebut dapat dijelaskan bahwa petugas pada setiap instalasi penghasil sampah medis mengumpulkan sampah medis yang dihasilkannya ke dalam wadah/kantung plastik berwarna setiap harinya untuk selanjutnya dikumpulkan oleh petugas kebersihan IPL-RS untuk dikubur di dalam lubang galian yang ditutup tanah. Lokasi penimbunan terletak di belakang bangunan unit perawatan kebidanan. Sampah medis hanya ditempatkan pada kantong-kantong plastik, diikat dan


25 kemudian ditimbun dengan lapisan-lapisan tanah biasa. Lokasi penimbunan tidak memiliki tanda-tanda khusus dan tidak memiliki pengamanan yang memadai. Selain pelaksanaan penimbunan sampah medis oleh IPL-RS, RSUD Palembang BARI, setiap tahunnya, melalui Instalasi Farmasi telah melakukan pemusnahan obat dan alat kesehatan yang sudah kadaluwarsa. Pemusnahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Obat dan Alat Kesehatan yang sudah Kadaluwarsa dan dilaksanakan oleh Bagian Gudang Farmasi RSUD Palembang BARI. Dari keterangan Kepala Instalasi Farmasi RSUD Palembang BARI diketahui bahwa pelaksanaan pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara penimbunan yang lokasinya berada di lingkungan rumah sakit. Lokasi penimbunan tidak diberi tanda-tanda khusus dan mudah diakses oleh pengunjung rumah sakit. Kondisi diatas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 20 ayat (1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun : 1) Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. 2) Pasal 36 Lokasi penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a) bebas dari banjir; b) permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 centimeter per detik; c) merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah B3 berdasarkan rencana tata ruang; d) merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung; e) tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang digunakan untuk air minum.


26 c. Keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor : HK.00.06.6.44. tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan, Ruang dan Bangunan serta Fasilitas Sanitasi Rumah Sakit pada huruf C tentang Fasilitas Sanitasi, pada angka 3 tentang Fasilitas Pembuangan Sampah/ Limbah Padat, pada huruf a tentang Tempat Pengumpul Sampah yang menyatakan bahwa : 1) Tempat pengumpul sampah mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori tangan. 2) Khusus untuk pengumpul sampah kategori infeksius (plastik kuning) dan sampah citotoksis (plastik ungu) segera dibersihkan dan didisinfeksi setelah dikosongkan, apabila akan dipergunakan kembali. d. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Lampiran I. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Bagian IV. Pengelolaan Limbah : 1) huruf B. Persyaratan, angka 1. Limbah Medis Padat, poin b.3 tentang Pemilahan, Pewadahan, Pemanfaatan Kembali dan Daur Ulang yang menyatakan bahwa limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam satu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidaknya. Wadah tersebut harus anti bocor, anti tusuk dan tidak mudah untuk dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya. 2) huruf C. Tata Laksana, poin e.2) Pengolahan, Pemusnahan dan Pembuangan Akhir Limbah Farmasi yang menyebutkan antara lain : a) Limbah farmasi dalam jumlah kecil dapat diolah dengan insinerator pirolitik (pyrolytic incinerator), rotary kiln, dikubur secara aman, sanitary landfill, dibuang ke sarana air limbah atau insinerasi. Tetapi dalam jumlah besar harus menggunakan fasilitas pengolahan yang khusus seperti rotary kiln, kapsulisasi dalam drum logam, dan insinerasi. b) Limbah padat farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada distributor, sedangkan bila dalam jumlah sedikit dan tidak memungkinkan dikembalikan, supaya dimusnahkan melalui incinerator pada suhu di atas 1.000°C.


27 e. Pedoman Pengelolaan Limbah Padat BAB II tentang Macam-Macam Limbah Klinis : 1) Pada angka 2.1. Limbah Benda Tajam yang menyatakan bahwa limbah benda tajam hendaknya ditempatkan dalam kontainer benda tajam yang dirancang cukup kuat, tahan tusukan dan diberi label dengan benar. 2) Pada angka 3.3. Standarisasi Kantong dan Kontainer Pembuangan Limbah yang menyatakan bahwa Sampah Radioaktif : kantong berwarna merah dengan simbol radioaktif yang telah dikenal secara internasional. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya potensi pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan RSUD terkena dampak yang membahayakan kesehatan. Hal tersebut disebabkan : a. Tidak adanya pengawasan dalam proses pengumpulan

dan pemindahan/

pengangkutan sampah medis. b. Tidak ada evaluasi atas kinerja pengumpulan

dan pemindahan/pengangkutan

sampah medis. Atas permasalahan tersebut, Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan pengelolaan sampah medis (padat) pada saat ini menggunakan incinerator begitupun untuk jarum suntik. Untuk waktu yang akan datang pengelolaan jarum suntik akan menggunakan cyro (pada saat ini alat tersebut sudah ada dan akan segera digunakan). Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat akan lebih ditingkatkan, antara lain : a. Memperhatikan protap pembuangan sampah medis yang akan dievaluasi/direvisi oleh bagian yang terkait dan di bawah koordinasi Kepala IPL-RS. b. Akan membuat protap pemusnahan sampah farmasi dengan melibatkan bagian yang terkait khususnya di bawah koordinasi Kepala Instalasi Farmasi dan Kepala IPL-RS. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar melaksanakan proses pengumpulan dan pemindahan/pengangkutan sampah medis sesuai ketentuan serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin mengenai pelaksanaannya.


28 3.2.3 Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Sampah Medis Melalui Incinerator Belum Memadai dan Membahayakan Kesehatan Lingkungan Pemusnahan sampah medis melalui proses insinerasi merupakan pilihan terbaik untuk mengurangi potensi bahaya sampah medis terhadap kesehatan lingkungan. Untuk menjamin semua sampah medis dimusnahkan dengan baik dan sisa pembakaran tidak mencemari lingkungan maka diperlukan tata cara pelaksanaan pemusnahan sampah medis yang memadai. Sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang, RSUD Palembang BARI menggunakan incinerator sebagai sarana pemusnahan sampah medis dan mengatur pelaksanaan pemusnahan tersebut dalam suatu Prosedur Tetap (Protap) Pemakaian Incinerator. Protap tersebut memuat tata cara pemakaian dan pemeliharaan incinerator yang harus diselenggarakan unit Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit (IPLRS) sebagai unti yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyehatan lingkungan rumah sakit. Hasil wawancara dengan Kepala IPL-RS dan pengamatan langsung terhadap proses insinerasi dapat diketahui hal-hal sebagai : a. Incinerator sejak pertama kali dioperasikan belum pernah dikalibrasi. Pelaksanaan kalibrasi alat dimaksudkan untuk menjamin kebenaran nilai keluaran atau kinerja dan keselamatan pemakaian. b. Asap yang seharusnya keluar melalui cerobong asap pada saat proses insinerasi, keluar melalui tutup incinerator, padahal lokasi incinerator hanya berjarak sekitar ±15 meter dari pemukiman penduduk. Asap yang keluar dari tutup incinerator memiliki risiko tinggi mengganggu kesehatan operator inicinerator dan masyarakat sekitar. c. Bangunan tempat pengoperasian incinerator tidak dilengkapi dengan alat pengamanan untuk mencegah terjadinya kebakaran. d. Sedimentasi/sisa proses insinerasi berupa abu, botol, jarum suntik ditimbun di areal sekitar incinerator dengan jarak ±100 meter dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Lokasi penimbunan tidak diberi tanda khusus dan tanpa pagar pembatas. e. Petugas/operator incinerator tidak mempunyai latar belakang pendidikan pengelolaan limbah B3, hanya memperoleh pelatihan singkat tentang cara pengoperasian incinerator.


29 f. Emisi udara hasil proses insinerasi tidak pernah diuji. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah emisi dari incinerator memenuhi baku mutu yang diperbolehkan. Berdasarkan hasil uji emisi pada incinerator milik RSUD Palembang BARI pada tanggal 7 November 2007, yang dilakukan oleh Perwakilan BPK-RI di Palembang bekerjasama dengan Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil sebagai berikut :

No

Parameter Yang Diukur

Satuan

Hasil Pengukuran Pada Lokasi

Peraturan Gubernur Sumsel No.15 Tgl 15 Mei 2005 Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

18-07-11-07 01.

Nitrogen Dioksida (NO2)

mg/Nm3

375

1000

02.

Amoniak (NH)3

mg/Nm3

1,9696

0,5

03.

Sulfur Dioksida (SO3)

mg/Nm3

115

800

04.

Sulfida (H2S)

mg/Nm3

0,5

35

05.

CIZ

mg/Nm3

0,15

10

06.

Cd

0,03

8

07.

Zn

mg/Nm3 mg/Nm3

tt

50

08.

Pb

09.

HF

10.

Partikel

11.

Opasitas

mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 %

1,5

12

0,75

10

34

350

10

35

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat salah satu parameter melebihi standar baku mutu yang diperkenankan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan. b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/MEN-KES/PER/IV/1998 tanggal 8 April 1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan, pada : 1) Pasal 1 a) ayat (2), yang menyatakan bahwa pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeliharaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan


30 alat ukur dengan standar untuk satuan ukur yang sesuai guna menetapkan sifat ukurannya (sifat metrologik) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran; b) ayat (5), yang menyatakan bahwa kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penjualan alat ukur dan atau bahan ukur. 2) Pasal 2 a) ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap alat kesehatan wajib dilakukan pengujian dan atau kalibrasi untuk menjamin kebenaran nilai keluaran atau kinerja dan keselamatan pemakaian; b) ayat (2), yang menyatakan bahwa pengujian dan atau kalibrasi dilakukan pada alat kesehatan yang dipergunakan di sarana pelayanan kesehatan dengan kriteria: (1) Belum mempunyai sertifikat; (2) Sudah berakhir jangka waktu sertifikat. (3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa alat kesehatan yang wajib diuji dan dikalibrasi tercantum dalam lampiran 3) Pasal 4, Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh Instansi Penguji secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) RSUD Palembang BARI, pada angka 3.3.2 tentang Pencemaran Udara dan Bau, pada huruf d yang menyatakan bahwa tujuan pegelolaan adalah mencegah terjadinya pencemaran udara oleh bau dan pembusukan sampah (NH3 dan H2S) serta uap logam dari pembakaran incinerator. d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Lampiran I. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Bagian IV. Pengelolaan Limbah, huruf B. Persyaratan, angka 4. Limbah Gas yang menyebutkan bahwa Standar limbah gas (emisi) dari pengolahan pemusnah limbah medis padat dengan incinerator mengacu

pada

Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Nomor

Kep-

13/MenLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MenLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, Pasal 7 :


31 (1) ayat (1) setiap penanggung jawab jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana berikut : membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman; (2) ayat (2) memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin; (3) ayat (3) melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi. Keadaan tersebut mengakibatkan : a. Kelayakan dan kebenaran nilai keluaran dan kinerja serta keselamatan pemakaian dalam pengelolaan sampah medis kurang terjamin. b. Menurunnya taraf kesehatan petugas, pasien pengunjung rumah sakit dan masyarakat sekitar. c. Lambannya penanganan bila terjadi kebakaran di incinerator. d. Potensi terjadinya risiko infeksi silang atas kemungkinan penggunaan area penimbunan sedimentasi/sisa pembakaran sebagai tempat perlintasan masyarakat sekitar ataupun hewan. e. Tidak diperoleh informasi mengenai nilai baku mutu emisi incinerator. Hal tersebut terjadi karena : a. Direktur RSUD Palembang BARI dalam membuat kebijakan berupa Prosedur Tetap tidak memperhatikan pedoman-pedoman persyaratan kesehatan lingkungan. b. Kepala IPL-RS kurang cermat dalam melaksanakan proses insinerasi terhadap sampah medis. Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa prosedur tetap (protap) penggunaan incinerator dalam pelaksanaan pemusnahan sampah medis telah dibuat dan segera direvisi dengan memperhatikan pedoman-pedoman persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi antara lain : APAR, pemeliharaan alat, uji emisi, dan lain-lain dan akan dilaksanakan oleh Kepala IPL-RS sebagai koordinator dengan melibatkan semua bagian yang terkait.


32 BPK-RI merekomendasikan kepada : a. Direktur RSUD Palembang BARI agar mengevaluasi prosedur tetap pemakaian incinerator dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan lingkungan serta melakukan pengujian emisi incinerator secara berkala. b. Menegur secara tertulis Kepala IPL-RS agar lebih cermat dalam melaksanakan proses insinerasi terhadap sampah medis dan pengelolaan sedimentasi/sisa proses insinerasi. 3.2.4.Pengelolaan Sampah Non Medis di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Berisiko Menimbulkan Bahaya Pencemaran Sampah non medis atau biasa juga disebut dengan sampah domestik/rumah tangga dapat diartikan sebagai bahan-bahan tidak berguna, tidak digunakan yang dihasilkan unit-unit di dalam rumah sakit. Jenis sampah ini seperti kertas, karton, kaleng, botol, plastik, sisa makanan/bahan makanan dan debu. RSUD Palembang BARI memiliki 1 (satu) unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebagai tempat penampungan sampah non medis yang dihasilkan rumah sakit sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). TPS yang dimiliki berupa bak terbuat dari besi berkapasitas 6m3 dan letaknya berdekatan dengan bangunan IPL-RS (± 10 m) dan bak penampungan air bersih (± 3 m). Hasil wawancara dengan Kepala IPL-RS diketahui bahwa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dengan jadwal 2 (dua) hari sekali sesuai dengan Surat Walikota Palembang Nomor 658/001559/VI tanggal 28 Agustus 2003. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penumpukan sampah non medis pada TPS lebih dari 1x24 jam memungkinkan terbentuknya habitat vektor penyakit dan infeksi silang sebagai akibat dari proses pembusukan. Letak TPS yang berdekatan dengan bangunan IPL-RS dan bak penampungan air bersih sangat mengganggu estetika dan menimbulkan risiko pencemaran air dan udara oleh mikroorganisme. Keadaan seperti didukung juga dengan kondisi dimana bak penampungan air bersih yang mengalami keretakan dan menimbulkan kebocoran. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) RSUD Palembang BARI, angka 3.3.6. Pencemaran Limbah Padat dan Sanitasi Lingkungan, huruf d. Tujuan Pengelolaan,


33 yang menyatakan antara lain bahwa pengelolaan limbah padat dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara (bau) dan air lindi dari proses pembusukan yang menyebabkan pencemaran air. b. Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia pada Seri 2 tentang penyediaan air pada kegunaan khusus, pada angka 5.1, halaman 34 yang menyatakan bahwa bahan tangki harus dipilih sedemikian untuk mencegah kebocoran terhadap kontaminan. Pemilihan bahan pipa distribusi dan tangki sama pentingnya. Keadaan tersebut mengakibatkan adanya potensi pasien, petugas, pengunjung, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan RSUD terkena dampak yang membahayakan kesehatan. Hal ini disebabkan : a. Tidak adanya pengawasan dalam proses pengumpulan

dan pemindahan/

pengangkutan sampah non medis. b. Tidak ada evaluasi atas kinerja pengumpulan

dan pemindahan/pengangkutan

sampah non medis. Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa prosedur tetap pengelolaan sampah non medis akan dievaluasi dengan memperhatikan dampak pengelolaan yang dapat mengakibatkan pencemaran udara (bau) dan pencemaran akibat leachate/lindi yang dihasilkan dari proses pembusukan dan akan dilaksanakan oleh Kepala IPL-RS sebagai koordinator dengan melibatkan semua bagian yang terkait. Mengenai lokasi penempatan TPS akan dipertimbangkan kembali sesuai dengan Master Plan yang telah dibuat. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin mengenai proses pengumpulan dan pemindahan/pengangkutan sampah non medis.

3.3. PENGAWASAN/PEMANTAUAN ATAS LIMBAH RSUD

3.3.1.Upaya Pemantauan Pengelolaan Limbah Belum Dilaksanakan secara Memadai Pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan rumah sakit tidak terlepas dari kegiatan pemantauan yang dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan tersebut dan memberikan panduan bagi rumah sakit untuk menentukan


34 program penyehatan lingkungan selanjutnya. Upaya pemantauan tersebut juga dimaksudkan sebagai isyarat dini mengenai adanya perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dalam pelaksanaan pengelolaan limbah dimaksud. Hasil penilaian atas pelaksanaan pemantauan pengelolaan limbah diukur melalui prosedur yang wajib dipenuhi oleh manajemen rumah sakit, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : a. Upaya

pemantauan

pengelolaan

limbah

belum

mempedomani

Rencana

Pemantauan Lingkungan (RPL) RSUD Palembang BARI, diantaranya : 1) Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah medis dan non medis dan limbah cair tidak dilaksanakan. Rumah sakit telah menetapkan tolok ukur dampak pemantauan kualitas udara, bau dan sanitasi lingkungan yang dituangkan dalam RPL. Hasil pengamatan atas pelaksanaan pemantauan menunjukkan bahwa masih banyak penanganan limbah rumah sakit yang belum memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan baik itu dari kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan maupun pembuangan. Analisis data penanganan sampah (peralatan/sarana dan tenaga pengelola) belum direalisasikan ke dalam suatu rencana/program. Rumah sakit juga belum melakukan pengukuran parameter tingkat kebauan di TPS, tingkat kepadatan vektor dan baku mutu emisi incinerator. 2) Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan sumber infeksi silang belum dilaksanakan. Salah satu dampak yang seharusnya dipantau dengan nosokomial (infeksi silang) adalah penanganan limbah medis. Metode pemantauan yang harus dilakukan diantaranya adalah identifikasi terhadap kontinuitas penanganan limbah medis. Dampak yang perlu diperhatikan dalam penanganan limbah medis tersebut adalah infeksi silang yang mungkin terjadi pada petugas pengelola limbah. Untuk mengawasi dampak tersebut, upaya pemantauan yang seharusnya dilakukan adalah pengujian kesehatan secara rutin bagi petugas. Hasil wawancara dengan Kepala IPL-RS diketahui bahwa penyelenggaraan pengujian kesehatan bagi petugas tidak pernah dilakukan. b

Rumah sakit belum memenuhi kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada walikota.


35 c. Intensitas kegiatan promosi kesehatan berupa penyuluhan kesehatan sangat kurang. Tata cara penyuluhan tersebut diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Kesehatan Lingkungan namun belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 52 : 1) ayat (1) Untuk menjaga kesehatan pekerja dan pengawas yang bekerja di bidang pengelolaan limbah B3 dilakukan uji kesehatan secara berkala. 2) ayat (2) Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 b. Keputusan Walikota Palembang Nomor 439 Tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pengembangan RSUD Palembang BARI yang antara lain menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan pengembangan RSUD Palembang BARI wajib mentaati ketentuan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Palembang minimal 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. c. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) RSUD Palembang BARI : 1) Angka 2.3.2. Kualitas Udara, Bau dan Sanitasi Lingkungan, huruf d. yang menyatakan bahwa tujuan rencana pemantauan kualitas udara, bau dan sanitasi lingkungan adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah padat infeksius (medis), non medis dan pengelolaan limbah cair. 2) Angka 2.3.7. Nosokomial (infeksi silang), huruf d. yang menyatakan bahwa tujuan rencana pemantauan infeksi silang adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan sumber infeksi silang. d. Petunjuk Teknis Pengelolaan Kesehatan Lingkungan RSUD Palembang BARI, angka 9. Promosi Kesehatan yang antara lain menyatakan bahwa promosi kesehatan adalah penyampaian pesan tentang higiene dan sanitasi RS kepada pasien/keluarga pasien dan pengunjung serta karyawan untuk mengetahui,


36 memahami, menyadari dan mau membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat serta dapat memanfaatkan fasilitas sanitasi RS dengan benar. Keadaan tersebut mengakibatkan informasi atas efektivitas pelaksanaan pengelolaan limbah tidak dapat diketahui. Hal ini terjadi karena Direktur RSUD Palembang BARI belum optimal dalam melakukan pemantauan pengelolaan limbah. Atas permasalahan tersebut, Direktur RSUD Palembang BARI menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan limbah supaya hasilnya dapat lebih optimal akan dibuat program kerja yang disusun oleh Kepala IPL-RS dengan memperhatikan pedomanpedoman yang telah ditentukan. Pada proses pelaksanaannya akan dilaksanakan pemantauan/pengawasan. Setelah pelaksanaan akan dievaluasi bersama dengan melibatkan bagian yang terkait dan hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan/ketentuan yang berlaku. Pada saat ini setelah mendapat hasil pembinaan akreditas 12 pelayanan oleh Tim Surveyor untuk kelompok kerja (pokja) Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) telah disusun program pemeriksaan kesehatan berkala untuk petugas rumah sakit dan direncanakan pemeriksaan lebih dulu dilaksanakan untuk petugas-petugas dengan resiko tinggi terjadinya dampak/penyakit yang ditimbulkan akibat pekerjaan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 Pasal 52 : 1) ayat (1) untuk menjaga kesehatan pekerja dan pengawas yang bekerja di bidang pengelolaan limbah B3 dilakukan uji kesehatan secara berkala. 2) ayat (2) uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar dalam melakukan pengawasan/pemantauan pengelolaan limbah memperhatikan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan ketentuan yang berlaku.


37 3.3.2.Lokasi Bekas Penimbunan Sampah Medis Tidak Dikelola Secara Memadai Seiring dengan meningkatnya jumlah sampah medis sebagai dampak peningkatan pelayanan kesehatan, pada tanggal 18 Februari 2006, RSUD Palembang BARI memulai pengoperasian incinerator sebagai unit pemusnahan sampah medis dan menghentikan pelaksanaan pengelolaan sampah medis melalui metode penimbunan. Penghentian penimbunan sampah medis tersebut mengharuskan adanya pengelolaan yang memadai atas lokasi bekas penimbunan untuk menghindari timbulnya risiko yang membahayakan kesehatan lingkungan. Hasil pengamatan langsung terhadap lokasi bekas penimbunan sampah medis tersebut menunjukkan bahwa manajemen RSUD Palembang BARI tidak memberikan perhatian khusus terhadap lokasi tersebut. Lokasi bekas penimbunan yang berdekatan dengan bangunan ruang perawatan kebidanan merupakan tempat terbuka, mudah diakses oleh pengunjung rumah sakit dan direncanakan untuk didirikan bangunan. Kondisi diatas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 39 ayat (1) Terhadap lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan kegiatannya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut : a. menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah setebal minimum 0,60 meter; b. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan limbah B3; c. melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan, selama minimum 30 tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas penimbunan limbah B3; d. peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya tidak dapat dijadikan pemukiman atau fasilitas umum lainnya. Keadaan tersebut mengakibatkan potensi terjadinya risiko infeksi silang atas kemungkinan penggunaan area bekas penimbunan sebagai tempat perlintasan masyarakat sekitar ataupun hewan. Hal tersebut disebabkan Kepala IPL-RS kurang cermat dalam melakukan pengelolaan terhadap lokasi bekas penimbunan sampah medis.


38 Atas permasalahan tersebut, Direktur RSUD Palembang BARI bersama dengan Kepala IPL-RS akan meninjau lokasi bekas penimbunan sampah medis dan mengevaluasi bagaimana pengelolaan yang telah dilaksanakan terhadap lokasi tersebut apakah memang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat di sekitarnya. Tindak lanjut evaluasi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPK-RI merekomendasikan kepada Direktur RSUD Palembang BARI agar segera memantau lokasi bekas penimbunan sampah medis dan menegur secara tertulis Kepala IPL-RS atas kekurangcermatannya dalam melakukan pengelolaan terhadap lokasi bekas penimbunan tersebut.


BAB IV KESIMPULAN

Perencanaan pengelolaan limbah rumah sakit yang dituangkan ke dalam Program Penyehatan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit belum sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Pengelolaan limbah rumah sakit menjadi tidak efektif dengan kurang memadainya sumber daya manusia pengelola limbah, fasilitas peralatan yang belum sepenuhnya terpelihara, anggaran yang relatif kecil dihadapkan dengan kebutuhan dan perhatian atas masalahmasalah pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah cair, limbah padat medis dan limbah padat non medis yang dituangkan dalam Prosedur Tetap belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan lingkungan lainnya yang terkait serta RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Hal ini terlihat antara lain dari belum diolahnya limbah cair melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), proses insinerasi limbah padat medis yang membahayakan kesehatan serta petugas-petugas di masing-masing unit penghasil limbah yang kurang memahami pengelolaan limbah yang benar. Pengawasan yang dilakukan tidak sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku dimana upaya pemantauan yang dilakukan tidak didasarkan pada RPL. Kepedulian sosial terhadap pentingnya pengelolaan limbah masih kurang ditunjukkan dengan intensitas kegiatan promosi kesehatan berupa penyuluhan kesehatan yang sangat kurang.


BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN ATAS

Recommend Documents