Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No: 01/01/Auditama II/GA/V/2001 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Kami telah mengaudit neraca, Bank Indonesia per 31 Desember 2000 dan 31 Desember 1999, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas dan la poran arus kas untuk masa 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2000. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Tanggungjawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit kami. Kami juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan Bank Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas laporan keuangan Bank Indonesia. Kecuali seperti diuraikan dalam paragraf berikut ini. kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakini bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Seperti dijelaskan dalam Catatan C.7 atas Laporan Keuangan, dalam neraca terlampir, Bank Indonesia mencatat Surat Utang Pemerintah (SUP) No. 1 dan SUP No.3 sebesar Rp. 144,5 triliun yang berasal dari pengalihan tagihan BLBI kepada bank-bank, serta SUP No.4 untuk tambahan BLBI sebesar Rp 14,449 triliun. Sesuai dengan persetujuan bersama antara Menteri Keuangan dengan Gubemur Bank Indonesia tanggal 6 Pebruari 1999 ditetapkan bahwa atas pengalihan tersebut akan dilakukan verifikasi yang disepakati bersama untuk menetapkan BLBI yang layak dialihkan menjadi kewajiban Pemerintah. Pada tanggal 17 November 2000, sesuai permintaan DPR, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menanda tangani Pokok-pokok Kesepakatan mengenai penyelesaian BLBI sebesar Rp. 144,5 triliun tersebut. Butir-butir. kesepakatan yang signifikan adalah disepakatinya pembagian beban BLBI, dimana yang menjadi beban Pemerintah adalah sebesar Rp 120 triliun sedangkan yang menjadi beban Bank Indonesia adalah
sebesar Rp 24,5 triliun. Dalam kesepakatan tersebut Pemerintah menegaskan tidak akan menarik kembali SUP yang telah diterbitkan. Menindak lanjuti kesepakatan tersebut Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2000 mengirim surat ke DPR-RI No.2/17/DGS/BGub yang menyatakan bahwa sambil menunggu konfirmasi atau penegasan DPR mengenai tindak lanjut penyelesaian BLBI, Bank Indonesia akan segera menerbitkan Surat Utang sebesar Rp24,5 tri1iun. Pada tanggal 5 Desember 2000 Bank Indonesia menerbitkan Surat Utang Bank Indonesia (SU-BI) sebesar Rp24,5 triliun. Sementara itu Menteri Keuangan mengirimkan surat ke DPR No. S169/MK.06/2001 tanggal 2 April 2001 dan Surat ke Gubernur Bank Indonesia No. S174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 yang menegaskan bahwa penyelesaian atas BLBI sebesar Rp144,5 triliun masih menunggu pendapat Komisi XI DPR-RI. Dengan demikian masih terdapat unsur ketidakpastian atas jumlah kerugian tidak tertagihnya BLBI yang tidak dapat dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia walaupun jumlah tersebut telah semakin kecil dengan dibukukannya kerugian oleh Bank Inonesia sebesar Rp24,5 triliun. Penerbitan SU -BI kepada Pemerintah memerlukan adanya dasar hukum yang jelas, khususnya menyangkut tentang prosedur dan tata cara penerbitannya. Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia belum mengatur tentang hal tersebut. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa penerbitan suatu SUP hanya dapat dilakukan dengan tanda pengesahan (visum) BPK (pasal 14 IAR Staatsblad Tahun 1933 No.320). Dengan demikian penerbitan SU-BI pun seharusnya mendapat persetujuan dari DPR. Mengenai tambahan BLBI sebesar Rp 14,449 triliun masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sehingga jumlahnya masih mengandung unsur ketidakpastian. Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan setelah terdapat penegasan dari DPR terhadap Pokok-pokok Kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk penyelesaian permasalahan BLBI yang mempengaruhi jumlah pokok utang pemerintah, tagihan saldo debet dan bunga BLBI dan piutang bunga yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2000 dan 31 Desember 1999, serta pendapatan bunga untuk masa sejak 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2000, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2000 dan 31 Desember 1999, hasil usaha, serta arus kas untuk masa sejak 31 Desember 1999 sampai dengan 31 Desember 2000 tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang bertaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan. Kami juga mencatat beberapa hal lain te ntang kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan pengendalian intern yang kami laporkan kepada manajemen Bank Indonesia dalam suatu laporan terpisah No. 01/04/Auditama II/GA/2001 tanggal 8 Mei 2001. Jakarta, 8 Mei 2001
Badan Pemeriksa Keuangan Penanggung Jawab Audit ttd Drs. Seno, MSc, Ak Register Negara No. D-416
LAPORAN SURPLUS DEFISIT PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2000 (Dalam Jutaan Rupiah)
NERACA PER 31 DESEMBER 2000 DAN 1999 (Dalam Jutaan Rupiah) AKTIVA 1. EMAS
2000
1999
8.170.712
6.404.639
2. UANG ASING
794.307
964.251
3. HAK TARIK KHUSUS
317.855
2.613
5.300.013
10.560.917
61.544.917
32.270.184
218.064.845
129.055.254
4. GIRO 5. DEPOSITO 6. SURAT BERHARGA 7. TAGIHAN
307.177.104
320.703.898
8. PENYISIHAN KERUGIAN AKTIVA
(27.654.796)
(30.595.662)
241.955
307.581
6.364.478
6.668.018
9. PENYERTAAN 10. AKTIVA LAIN-LAIN
KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN 1. UANG DALAM PEREDARAN 2. GIRO 3. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 4. PINJAMAN DARI PEMERINTAH 5. PINJAMAN LUAR NEGERI 6. KEWAJIBAN LAIN-LAIN JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS 1. MODAL 2. CADANGAN UMUM 3. CADANGAN TUJUAN 4. HASIL REVALUASI AKTIVA TETAP 5. HASIL REVALUASI KURS & SURAT BERHARGA 6. HASIL INDEKSASI SURAT UTANG PEMERINTAH 7. HASIL INDEKSASI SURAT UTANG BANK INDONESIA 8. SALDO SURPLUS TAHUNTAHUN SEBELUMNYA 9. SURPLUS TAHUN BERJALAN
580.321.390
476.341.693
1999
PENERIMAAN 1. PENGELOLAAN MONETER
89.704.449 244.364.293
72.579.124 204.307.504
78.672.929 28.092.771 19.142.030 1.143.421
86.335.633 11.923.709 13.996.718 3.803.867
461.119.893
392.946.555
2.606.236 6.430.544 2.755.947 4.768.103
2.606.236 0 0 4.278.006
79.950.773
67.000.579
18.817.604
(1.449.640)
(476.122)
0
1.773.466 2.574.946
1.773.466 9.186.491
119.201.497
83.395.138
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 580.321.390
476.341.693
JUMLAH EKUITAS JUMLAH AKTIVA
2000
2000
1999
46.223.030
11.471.001
2. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN
38.703
23.855
3. PENGATURAN PERBANKAN
32.509
49.094
3.295.396
1.054.414
49.589.638
12.598.364
(19.929.814)
(14.589.908)
(720.873)
(726.910)
(131.855)
(37.476)
(1.677.780)
(2.686.203)
JUMLAH PENGELUARAN :
(22.460.322)
(18.040.497)
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA
27.129.316
(5.442.133)
SALDO SURPLUS PENYESUAIAN DUE DILLIGENCE NERACA AWAL
-
14.628.624
BEBAN KARENA POS LUAR BIASA
(24.554.370)
-
2.574.946
9.186.491
4. LAINNYA JUMLAH PENERIMAAN : PENGELUARAN 1. BEBAN PENGENDALIAN MONETER 2. BEBAN SISTEM PEMBAYARAN 3. BEBAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK 4. BEBAN UMUM, ADMINISTRASI DAN LAINNYA
DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA Gubernur : Syahril Sabirin Deputi Gubernur Senior : Anwar Nasution
Deputi Gubernur : 1. Miranda S. Goeltom 2. Aulia Pohan
3. Achwan 4. Achjar Iljas
5. Burhanuddin Abdullah
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH S/D AKHIR PERIODE
Catatan : 1. Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh BPK-RI sesuai laporan No.01/01/Auditama II/GA/V/2001 tanggal 8 Mei 2001 dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian atas pos tagihan karena adanya pengaruh Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut pendapat BPK-RI masih diperlukan penegasan dari DPR terhadap Pokok-Pokok Kesepakatan tanggal 17 November 2000 antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI dimaksud. 2. Kurs tengah tanggal 31 Desember 2000 : USD 1 = Rp 9.595.
Jakarta , Gubernur
Syahril Sabirin
BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2000 (Dalam Jutaan Rupiah)
1. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 1.1 Surplus 1.2 Kenaikan Emas 1.3 Penurunan Uang Asing 1.4 Kenaikan Hak Tarik Khusus 1.5 Penurunan Giro 1.6 Kenaikan Deposito pd Bank Koresponden 1.7 Kenaikan Surat Berharga 1.8 Kenaikan Tagihan: 1.8.1 Kenaikan Tagihan kpd Pemerintah 1.8.2 Penurunan Tagihan kpd Bank 1.8.3 Kenaikan Tagihan kpd Lainnya 1.9 Penurunan Aktiva lain-lain 1.10 Penyesuaian: 1.10.1 Penyusutan Aktiva Tetap 1.10.2 Pemulihan Penyisihan Kerugian Aktiva 1.10.3 Pemanfaatan Penyisihan Kerugian Aktiva 1.10.4 Akrualisasi Penerimaan 1.10.5 Akrualisasi Biaya 1.10.6 Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah 1.10.7 Hasil Indeksasi Surat Utang BI 1.10.8 Revaluasi Kurs dan SSB 1.10.9 Lain-lain 1.11 Kenaikan Uang Beredar 1.12 Kenaikan Giro: 1.12.1 Penurunan Giro Pemerintah 1.12.2 Kenaikan Giro Bank 1.12.3 Kenaikan Giro Pihak Swasta Lainnya 1.12.4 Kenaikan Giro Lembaga Keuangan Internasional 1.13 Penurunan Sertifikat Bank Indonesia 1.14 Penurunan Kewajiban Lain-lain Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
2,574,946 (1,766,073) 169,944 (315,242) 5,260,904 (29,274,733) (89,009,591) 13,526,793 (5,033,111) 19,050,160 (490,255) 824,390 30,290,547 138,546 (2,724,547) (216,319) (4,730,364) 1,405,728 20,267,244 (476,122) 12,950,193 3,676,188 17,125,325 40,056,789 903,116 7,037,864 895,995 31,219,815
2. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 2.1 Pembelian Aktiva Tetap 2.2 Penurunan Penyertaan Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 3. ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 3.1 Tambahan Modal dari Pemerintah 3.2 Penurunan Pinjaman dari Pemerintah 3.3 Pinjaman Pemerintah dari Surat Utang Bank Indonesia 3.4 Kenaikan Pinjaman Luar Negeri Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 4.
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS
(7,662,704) (2,660,470) (20,859,174)
(520,826) 65,626 (455,200)
0 (8,861,430) 25,030,492 5,145,312 21,314,374 0
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2000 (Dalam Jutaan Rupiah)
I. EKUITAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Modal Cadangan Umum Cadangan Tujuan Hasil Revaluasi Aktiva Tetap Hasil Revaluasi Kurs & SSB Hasil Indeksasi SUP Hasil Indeksasi SUBI Surplus (Defisit) Th Sebelumnya Surplus (Defisit) Th Berjalan Jumlah
31 Des 1999 Penambahan 2,606,236 0 0 6,430,544 0 2,755,947 4,278,006 490,097 67,000,579 12,950,193 (1,449,640) 20,267,244 0 0 1,773,466 0 9,186,491 2,574,946 83,395,138 45,468,971
Pengurangan 0 0 0 0 0 0 476,122 0 9,186,491 9,662,613
II. KEWAJIBAN MONETER III. RASIO Modal + Cadangan Umum+ Hasil Revaluasi Aset Tetap = Kewajiban Moneter
31 Des 2000 2,606,236 6,430,544 2,755,947 4,768,103 79,950,772 18,817,604 (476,122) 1,773,466 2,574,946 119,201,496 335,699,028
4,65%
IV. SETORAN ATAU PERMINTAAN TAMBAHAN MODAL KE PEMERINTAH = Rp 0,00
