BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN (TA) 2005 ATAS

BELANJA NEGARA TA 2005

PADA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI JAKARTA

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV PERWAKILAN III BPK-RI DI JAKARTA

Nomor : Tanggal :

/S/VI-XIV.3/ 2006

/2006

DAFTAR ISI

Daftar Isi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan I. Gambaran Umum 1. Tujuan Pemeriksaan 2. Sasaran Pemeriksaan 3. Metode Pemeriksaan 4. JangkaWaktu Pemeriksaan 5. Obyek Pemeriksaan a. Uraian Singkat Obyek Pemeriksaan b. Realisasi Anggaran c. Cakupan Pemeriksaan II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern 1. Kebijakan 2. Organisasi dan Personalia 3. Perencanaan 4. Pengadaan Barang dan Jasa 5. Pembayaran 6. Pembukuan 7. Penyusunan dan Penyajian Informasi Keuangan 8. Pengawasan III. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IV. Temuan Pemeriksaan 1. Pembayaran Honorarium Staf Sekretariat PPK dan CERD (PMPD) TA 2005 Melebihi Ketentuan Sebesar Rp423.000.000,00 2. Pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebesar Rp89.197.500,00 Tidak Benar 3. Pembayaran Alat Tulis Kantor/Perlengkapan Kantor Sebesar Rp27.350.000,00 Tidak sesuai Dengan Ketentuan.

Halaman i 1 3 3 3 3 3 4 4 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14

16

19

Lampiran-lampiran

i

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran (TA) 2005. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995 dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK-RI Tahun 2002. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai, apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Sasaran pemeriksaan atas Belanja Negara diarahkan pada SPI, akurasi penyajian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan Anggaran Belanja Negara, dengan luas cakupan pemeriksaan TA 2005 sebesar Rp60.497.311.011,00 atau 10% dari Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp590.418.453.031,00. Tanpa mengurangi keberhasilan yang dicapai dalam merealisasikan Anggaran Belanja Negara, dari hasil pemeriksaan dapat dikemukakan bahwa pada TA 2005 ditemukan penyimpangan terhadap azas ketaatan yang dapat mengganggu kewajaran penyajian laporan keuangan senilai Rp539.547.500,00 atau 0,89% dari Realisasi Anggaran Belanja Negara yang diperiksa sebesar

1

Rp60.497.311.011,00 yang merupakan penyimpangan berindikasi kerugian negara. Penyimpangan tersebut di atas pada dasarnya terjadi karena pelaksanaan SPI yang kurang efektif khususnya mengenai perencanaan, prosedur kerja dan kurangnya ketaatan pada azas peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik oleh para Pelaksana maupun oleh Penanggung Jawab Kegiatan penggunaan anggaran Belanja Negara. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BPK-RI menyarankan agar kelemahan-kelemahan yang ada diatasi, kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan negara segera dipertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Negara, para Pelaksana dan Penanggung Jawab kegiatan penggunaan anggaran Belanja Negara yang lalai melaksanakan tugas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab

Erwin, SH, M.Hum NIP. 240001911

2

Hasil Pemeriksaan I. Gambaran Umum 1. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai apakah : a. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; b. Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu; c. Sistem Pengendalian Intern Entitas tersebut baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. 2. Sasaran Pemeriksaan Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada: a. Sistem Pengendalian Intern (SPI); b. Akurasi penyajian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan belanja negara. 3. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan atas belanja negara pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) akan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dan SPI, serta akurasi penyajian informasi keuangan dengan melakukan pengujian secara sampling dengan memperhatikan pendekatan resiko dan materialitas, penelaahan terhadap dokumen, pengujian di lapangan atas obyek pengeluaran, konfirmasi kepada rekanan dan pihak-pihak lain terkait serta melakukan tanya jawab (permintaan keterangan) dengan para pejabat dan para petugas yang terkait pada pengelolaan belanja negara di Ditjen PMD Depdagri.

3

4. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Tugas BPK-RI Nomor: 06/ST/VI-XIV.3/11/2005 tanggal 11 November 2005 selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 November s.d. 30 Desember 2005. 5. Obyek Pemeriksaan a. Uraian Singkat Obyek Pemeriksaan Penganggaran Negara mulai Tahun Anggaran (TA) 2005 telah dilaksanakan secara terpadu (Unified Budget) yaitu memuat semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara terpadu, termasuk pengintegrasian anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal ini merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Penganggaran berbasis kinerja (Performance Budget) memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan demikian akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah. Dalam pelaksanaan APBN TA 2005, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpin berdasarkan alokasi anggaran dalam Keputusan Presiden tentang rincian APBN. Dokumen pelaksanaan untuk TA 2005 disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disahkan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pembuatan konsep DIPA didasarkan atas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA – KL). Pada masa transisi TA 2005 pembuatan RKA – KL belum sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA – KL, penyusunan dan penelaahan konsep DIPA belum dapat didasarkan atas keluaran dan hasil, tetapi masih didasarkan atas masukan (input). Anggaran Belanja Negara dhi. Belanja Pemerintah Pusat, selain dirinci menurut jenis belanja dan fungsi, dirinci juga menurut organisasi, dhi pengeluaran negara dialokasikan kepada kementrian negara/lembaga sesuai dengan program-program yang dijalankan.

4

APBN yang dialokasikan kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dimuat dalam Bagian Anggaran 10 (BA 10) yang lebih lanjut dirinci per unit organisasi eselon I sebanyak 12 eselon I diantaranya adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Klasifikasi Anggaran menurut jenis belanja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI

No. 571/KMK.06/2004 terdiri atas: Belanja

Pegawai, Belanja barang, Belanja Modal dan Belanja Sosial. Jumlah Belanja Ditjen PMD dalam TA 2005 dianggarkan sebesar Rp45.616.160.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan

Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 095.0/10-05.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2005 dan sebagai acuan dalam pelaksanaan DIPA tersebut telah dikeluarkan Petunjuk Internal (PI) Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal PMD. Pada akhir Tahun Anggaran 2005 Ditjen PMD telah mendapat

anggaran

belanja

tambahan

(ABT)

sebesar

Rp2.500.000.000,00 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 095.1/10-05.0/-/2005 tanggal 25 November 2005, namun ABT tersebut tidak digunakan seluruhnya, karena waktu yang tersedia untuk melaksanakan anggaran tersebut tidak memungkinkan. Ditjen PMD dalam TA 2005 selain mendapat alokasi anggaran belanja negara yang telah ditetapkan dalam DIPA, juga mendapat alokasi anggaran pembiayaan dan perhitungan (Bagian Anggaran 69) sebesar Rp853.778.670.198,00

terdiri

dari

Proyek

PPK

sebesar

Rp766.589.354.000,00, Proyek CERD (Community Empowerment for Rural Development) sebesar Rp84.748.941.198,00 dan Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Pedesaan (Air Bersih) sebesar Rp2.440.375.000,00.

5

b. Realisasi Anggaran Jumlah realisasi anggaran belanja Ditjen PMD TA 2005 (s.d. Oktober) menurut Laporan Bulanan adalah sebagai berikut: Realisasi Program Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Total

PAGU

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Jumlah

%

23.116.160.000

6.243.697.709

8.081.671.416

-

14.325.369.125

62%

21.000.000.000

1.337.340.000

9.612.887.750

194.079.250

11.144.307.000

53%

500.000.000

4.800.000

195.523.200

19.900.000

220.223.200

44%

945.231.650

945.231.650

95%

1.159.210.900

26.635.130.975

58%

1.000.000.000

-

-

45.616.160.000

7.585.837.709

17.890.082.366

Daftar tersebut mengungkapkan bahwa pagu Anggaran Belanja Ditjen PMD TA 2005 (s.d. Oktober) sebesar Rp45.616.160.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp26.635.130.975,00 atau mencapai 58%. Jumlah Realisasi dari anggaran BAPP Ditjen PMD TA 2005 (s.d. Oktober) menurut Laporan Bulanan adalah sebagai berikut: Program PPK CERD Air Bersih Total

PAGU Realisasi % 766.589.354.000 518.694.508.942 68% 84.748.941.198 43.313.071.721 51% 2.440.375.000 1.775.741.393 73% 853.778.670.198 563.783.322.056 66%

Dari daftar di atas dapat diketahui bahwa pagu anggaran BAPP TA 2005 adalah sebesar Rp853.778.670.198,00 telah direalisasikan sebesar Rp563.783.322.056,00 atau sebesar 66%. c. Cakupan Pemeriksaan Pemeriksaan yang dilakukan meliputi Belanja Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri dengan luas cakupan pemeriksaan TA 2005 adalah sebagai berikut:

6

Program

Nilai yang diperiksa (Rp)

Realisasi (Rp)

Prosentase (%)

I. DIPA TA 2005 Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Otonomi Daerah Program Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Jumlah (I)……………………… II. BAPP DIPA TA 2005 PPK* CERD Air Bersih Jumlah (II)……………………… Total (I+II)

14.325.369.125

12.892.832.213

90%

11.144.307.000

10.029.876.300

90%

220.223.200

198.200.880

90%

945.231.650 26.635.130.975

850.708.485 23.971.617.878

90% 90%

518.694.508.942

16.000.000.000

3%

43.313.071.721

19.576.000.000

45%

1.775.741.393 563.783.322.056 590.418.453.031

949.693.133 36.525.693.133 60.497.311.011

53% 6% 10%

* Nilai yang diperiksa hanya Rupiah Murni sebesar Rp.16.000.000.000,00 karena saat pemeriksaan berlangsung bertepatan dengan pemeriksaan BPKP dengan surat tugas nomor : ST-258.1/104/01/2005.

Dari

cakupan

Rp60.497.311.011,00

pemeriksaan ditemukan

TA

2005

penyimpangan

sebesar sebesar

Rp539.547.500,00 atau 0,89% yang terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar Rp539.547.500,00. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas Belanja Negara pada Direktorat Jenderal PMD Departemen Dalam Negeri TA 2005 (s.d. Oktober) dimuat dalam daftar pada halaman berikut ini :

7

II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Hasil pengujian SPI atas Penyusunan dan Penyajian Informasi Keuangan dan atas kegiatan penggunaan Belanja Negara TA 2005 pada Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Pelaksanaan DIPA Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri TA 2005 mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan Ditjen PMD dalam pelaksanaan DIPA TA 2005 dituangkan dalam Petunjuk Intern (PI) pelaksanaan DIPA TA 2005 dan PI pelaksanaan BAPP 69 TA 2005. Selain hal tersebut, dalam Keppres telah ditegaskan bahwa jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran, dan para pimpinan dan/atau pejabat departemen tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dalam anggaran

belanja

negara,

serta

tidak

diperkenankan

melakukan

pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan anggaran belanja negara telah ditetapkan sebagai berikut: a.

hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.

b.

efektif,

terarah

dan

terkendali

sesuai

dengan

rencana,

program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga. c.

mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Ditinjau dari SPI, kebijakan tersebut telah memadai. Namun

demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan penggunaan Anggaran

8

Belanja Negara tidak sesuai dengan ketentuan, hal tersebut ditunjukkan adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.

2. Organisasi dan Personalia Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, adalah sebagai berikut: a) Sekretariat Direktorat Jenderal; b) Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan; c) Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; d) Direktorat Sosial Budaya dan Masyarakat Adat; e) Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat; f)

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. Untuk pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Ditjen

PMD, dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal yang mempunyai empat bagian yaitu: a) b) c) d)

Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan; Bagian Umum; Bagian Tata Usaha. Penanggung jawab pengelolaan anggaran satuan kerja adalah

pemimpin satuan kerja yang bertindak sebagai pengguna anggaran. Ditinjau dari SPI, susunan organisasi telah memisahkan fungsi pencatatan, fungsi pembayaran dan fungsi pelaksanaan serta tidak terdapat perangkapan jabatan yang melemahkan pengendalian.

3. Perencanaan Penyusunan

rencana

belanja

dibuat

oleh

masing-masing

Direktorat dengan dikoordinir oleh Bagian Keuangan setelah dilakukan pembahasan hasilnya disampaikan secara berjenjang ke Setditjen. Selanjutnya disampaikan ke tingkat departemen untuk dibahas dengan

9

Bappenas dan Ditjen Anggaran yang hasilnya sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran, yang tertuang dalam DIPA untuk Anggaran Direktorat Jenderal PMD dan BAPP 69 (Belanja Lain-lain) untuk Anggaran Proyek di Direktorat Jenderal PMD.

4. Pengadaan Barang dan Jasa Prosedur pengadaan barang dan jasa diatur dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 jo. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1203/D.II/03/2000 dan No. SE.38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultan. Dalam

pelaksanaan

pengadaan

barang/jasa

tersebut

masih

ditemukan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, yaitu penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang dan Jasa sama dengan atau di atas Rp50.000.000,00. Untuk Pengadaan Jasa Konsultan, Panitia Pengadaan

dan

Panitia

Pemeriksa

Penerima

Barang/Jasa

dalam

penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk Personil dan Non Personil tidak mengacu peraturan yang berlaku.

5. Pembayaran Pembayaran

atas

beban

Anggaran

Belanja

Negara

untuk

pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian untuk mengganti Uang Persediaan yang telah dipakai diterbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Adapun pembayaran langsung kepada yang berhak dilakukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan barang dan bahan guna pekerjaan swakelola yang nilainya di atas Rp5.000.000,00.

10

Pembayaran ini dilakukan dengan prosedur pengajuan SPM-LS oleh Bendaharawan kepada KPKN yang harus dilampiri bukti-bukti yang sah antara lain kontrak/SPK, Berita Acara Prestasi Pekerjaan, Penyerahan Barang,

mutasi

yang

disetujui

oleh

Kuasa

Pengguna

Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan, Faktur Pajak, Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan mengenai penetapan pemenang/rekanan telah sesuai dengan ketentuan. Atas SPMLS yang diajukan tersebut, kemudian KPKN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Ditinjau dari SPI, prosedur pembayaran tersebut telah memadai, namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan pembayaran yang melebihi ketentuan, hal ini ditunjukkan masih adanya kelebihan pembayaran honor tidak tetap untuk staf sekretariat proyek PPK dan CERD atau PMPD.

6. Pembukuan Pembukuan yang diselenggarakan oleh Bendaharawan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya. Dokumen sumber yang digunakan adalah dokumen pengeluaran terdiri dari DIPA, SPP, SPM, SP2D dan Bukti-bukti Pendukung.

7. Penyusunan dan Penyajian Informasi Keuangan Unit Akuntansi Eselon I Ditjen PMD Depdagri bertugas menggabung data akuntansi tingkat unit akuntansi yang berada di lingkup kerja Ditjen PMD. Data akuntansi ini setiap bulan harus disampaikan kepada Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi yang dalam hal ini berada di Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri. Laporan utama yang berkaitan dengan Realisasi Anggaran Belanja Negara yang harus dibuat oleh Unit Akuntansi Eselon I Ditjen PMD antara lain adalah:

11

a. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPKN. b. Neraca Eselon I. c. Neraca Percobaan Eselon I. Dalam prakteknya, penyusunan dan penyajian laporan ini belum berjalan sebagaimana yang telah diatur dalam SK Menteri Keuangan No. 337/KMK.012/2003 jo Keputusan Kepala BAKUN No. KEP-07/AK/2003.

8. Pengawasan Sesuai dengan Pasal 68 Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Atasan langsung bendaharawan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. Selain itu buku kas umum bendaharawan ditutup pada akhir bulan dan ditandatangani oleh atasan bendaharawan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPI tersebut, dapat dinyatakan bahwa SPI telah dirancang secara memadai, akan tetapi pelaksanaannya kurang efektif khususnya mengenai perencanaan dan prosedur kerja. Selain itu para pelaksana dan penanggung jawab kegiatan belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Kelemahan-kelemahan

tersebut

telah

mengakibatkan

terjadinya

penyimpangan yang secara rinci diuraikan dalam BAB III Temuan Pemeriksaan.

12

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2005 PADA DIRJEN PMD DEPARTEMEN DALAM NEGERI DI JAKARTA Tahun Anggatan (TA) 2005 Rincian Temuan No

1

Nama Obrik/ Sasaran Jenis Entitas 2 Belanja Negara TA 2005 (Belanja Direktorat)

Jumlah Anggaran Jml 3

6

7=6:5

23.971,62

90%

Belanja Negara TA 2005 (BAPP Rupiah Murni)

853.778,67

563.783,32

36.525,69

6%

- Proyek PPK

766.589,35

518.694,51

16.000,00

84.748,94

43.313,07

19.576,00

Total Belanja Negara TA 2005

3

5 26.635,13

-Proyek Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana dasar Pedesaan

2

4

Nilai yang % Cakrik Diperiksa

45.616,16

- Proyek CERD

1

Jumlah Realisasi

Penyimpangan terhadap kriteria atau peraturan (K2) Pembayaran Honorarium Staf Sekretariat PPK dan CERD (PMPD) TA 2005 melebihi ketentuan sebesar Rp423.000.000,00 Pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Ditjen PMD Sebesar Rp89.197.500,00 Tidak Benar. Pembayaran Alat Tulis Kantor / Perlengkapan Kantor Sebesar Rp27.350.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

3

2.440,38

1.775,74

949,69

899.394,83

590.418,46

60.497,31

10%

Total Temuan Yang Ditemukan Pada Saat Pemeriksaan Jml 8

Nilai 9

% 10=9:6

Ketertiban dan Ketaatan Indikasi Kerugian Jml 11

Nilai 12

539,55

% Jml 13=12:6 14

3

539,55

0,89%

3

1

1

423,00

0,70%

1

423,00

0,70%

1

1

89,20

0,15%

1

89,20

0,15%

1

1

27,35

0,05%

1

27,35

0,05%

Kekurangan Penerimaan

Administrasi

Jumlah 2 K

Kehematan dan Efisiensi

Jml Nilai % Jml Nilai % Jml Nilai % 23 15 16=15:6 17 18 19=18:6 20 21 22=21:6

Nilai % 24 25=24:6

Nilai Dalam Juta Rupiah Usulan Pendapat Opini Tingkat Pencapaian Pokok (Pemeriksaan Efektifitas Kinerja Temuan atas Laporan (Pemeriksaan Kinerja) Ikhtisar Keuangan) Jml Nilai % Hapsem 26 27 28=27:6 29 30 31 32

0,89%

Catatan : Temuan administrasi merupakan temuan uang kurang dapat dipertanggungjawabkan

7a

III. Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri belum melaksanakan tindaklanjut atas 8 (delapan) temuan dan 10 (sepuluh) saran yang disampaikan BPK-RI berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan atas pelaksanaan Anggran Rutin dan Pembangunan TA 2004.

13

IV. Temuan Pemeriksaan Penyimpangan

yang

ditemukan

pada

saat

pemeriksaan

sebesar

Rp539.547.500,00 atau 0,89% dari Realisasi Anggaran Belanja Ditjen PMD yang diperiksa TA 2005 sebesar Rp60.497.311.011,00, yang merupakan penyimpangan terhadap azas ketaatan TA 2005 dengan uraian temuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Honorarium Staf Sekretariat Proyek PPK dan CERD (PMPD) TA 2005 Melebihi Ketentuan Sebesar Rp423.000.000,00

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Depdagri pada TA 2005 telah melaksanakan kegiatan Proyek PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan CERD (Community Empowerment for Rural Development) atau Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2005 yang bersumber dari BAPP (Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan) 69. Dalam pelaksanaan tugasnya, Penanggung Jawab Kegiatan dibantu oleh Staf Penunjang yang dikontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang proses pengadaannya dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Pemeriksaan lebih lanjut membuktikan bahwa penetapan besarnya honorarium yang dituangkan dalam Edaran

Bersama

Bappenas

SPK dan PK tidak sesuai dengan Surat

dengan

Departemen

Keuangan

Nomor:

604/D.VI/02/1998 dan Nomor: SE-35/A/21/0298 tanggal 9 Februari 1998 tentang Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Proyek PPK CERD Total

Berdasarkan Berdasarkan SESelisih 35/A/21/0298 Kontrak (Rp) (Rp) (Rp) 585.000.000 386.500.000 198.500.000 600.000.000 375.500.000 224.500.000 1.185.000.000 762.000.000 423.000.000

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat selisih lebih sebesar Rp423.000.000,00 antara realisasi pembayaran sebesar Rp1.185.000.000,00 dan

14

pembayaran

yang

seharusnya

menurut

SE-35/A/21/0298

sebesar

Rp762.000.000,00, terdiri dari kelebihan pembayaran staf Proyek PPK sebesar Rp198.500.000,00 dan Proyek CERD sebesar Rp224.500.000,00.Rincian pada lampiran 1 dan 2. Kelebihan

pembayaran

tersebut

merugikan

Negara

sebesar

Rp423.000.000,00, yang disebabkan oleh: a. Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dan Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat kurang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. b. Penanggung Jawab Kegiatan Proyek PPK dan CERD atau PMPD dalam melaksanakan tugas tidak mematuhi ketentuan. Atas permasalahan tersebut menurut Direktur Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dan Direktur Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat menyatakan bahwa kelebihan pembayaran tersebut merupakan tambahan kompensasi kepada Staf Sekretariat masing-masing Proyek yang dinilai berdasarkan pengalaman kerja masing-masing staf.

BPK-RI menyarankan Menteri Dalam Negeri memerintahkan Direktur Jenderal PMD agar : a. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Direktur

Kelembagaan dan

Pelatihan Masyarakat supaya mempertanggungjawabkan kerugian Negara sebesar Rp198.500.000,00 dengan menyetorkan kembali ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setornya ke BPK-RI. b. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Direktur Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat supaya mempertanggungjawabkan kerugian Negara sebesar Rp224.500.000,00 dengan menyetorkan kembali ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setornya ke BPK-RI. c. Memberikan teguran secara tertulis kepada Direktur Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat dan Direktur Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat supaya menggunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya.

15

2. Pengeluaran

Biaya

Perjalanan

Dinas

Pada

Ditjen

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Sebesar Rp89.197.500,00 Tidak Benar.

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan di daerah, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah merealisasikan pengeluaran untuk menunjang kegiatan dimaksud yaitu membiayai perjalanan dinas pegawai. Perjalanan dinas tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pendukung kegiatan yang dilaksanakan didaerah. Biaya SPPD tersebut terdapat di 3 (tiga) Proyek yaitu Proyek CERD (Community Empowerment for Rural Development) atau Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (PMPD), PPK (Proyek Pengembangan Kecamatan) dan Proyek Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Pedesaan yang dibiayai dari Anggaran BAPP (Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan) 69 dan kegiatan di lingkungan Ditjen PMD yaitu Sekretariat, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan, Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat serta Direktorat Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna. Pembiayaan SPPD tersebut berasal dari pembiayaan Rupiah Murni yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TA 2005. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen SPPD dan dokumen-dokumen rapat konsinyasi / seminar / diseminasi pada kantor Ditjen PMD dari beberapa Direktorat dan Proyek TA 2005, ditemukan beberapa ketidakwajaran antara lain: a. Tanggal perjalanannya bersamaan sepenuhnya atau sebagian dengan perjalanan dinas pada SPPD lain dalam jenis kegiatan/proyek yang sama; b. Tanggal perjalanannya bersamaan sepenuhnya atau sebagian dengan SPPD pada Kegiatan / proyek lain. c. Tanggal perjalanannya bersamaan sepenuhnya atau sebagian dengan kehadirannya sebagai pembicara dalam diseminasi. Ketidakwajaran tersebut yaitu pada hari, tanggal keberangkatan, tanggal kembali, tujuan serta laporan dari kegiatan yang telah dilaksanakan bersamaan

16

dengan kegiatan yang lain terutama pada kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Lahan Kritis pada Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (SDA dan TTG), Lokakarya Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) pada Proyek Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Pedesaan serta Penanganan Mengenai Pengaduan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) pada Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM). Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti-bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas tersebut diketahui bahwa perjalanan dinas dengan biaya sebesar Rp89.197.500,00 tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan rincian perjalanan dinas dengan biaya sebesar Rp64.947.500,00 tanggalnya bersamaan dengan perjalanan dinas lain dan perjalanan dinas dengan biaya sebesar Rp24.250.000,00 tanggalnya bersamaan dengan kegiatan di hotel. Rincian perjalanan dinas tersebut ada di lampiran 3. Kondisi di atas tidak sesuai dengan : a. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 10 jo Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pasal 12 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang antara lain menyebutkan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, dan pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. b. Surat Edaran Menteri Keuangan No. B-296/MK/I/4/1974 tanggal 30 April 1974, pada lampiran angka 8, yang antara lain menyatakan bahwa Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/ tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, Apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaanya. c. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7 / KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

17

Tidak Tetap Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Masalah ini mengakibatkan pengeluaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp89.197.500,00 merugikan Negara, yang disebabkan oleh: a. Direktur

Jenderal

PMD

Tidak

melaksanakan

pengawasan

terhadap

bawahannya. b. Para Direktur di lingkungan Ditjen PMD tidak melakukan pengawasan terhadap bawahannya. c. Kepala Bagian Keuangan PMD selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran tidak melaksanakan pengujian SPP berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. d. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

yang menyiapkan perjalanan dinas

pegawai tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Penanggung Jawab Kegiatan Proyek PPK, CERD dan Air Bersih maupun para Pejabat Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PMD dalam melaksanakan tugasnya tidak mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut menurut Sekditjen PMD karena kurangnya pengawasan terhadap perjalanan dinas di lingkungan PMD, dan ditahun mendatang akan lebih ditingkatkan pengawasan terhadap perjalanan dinas.

BPK-RI menyarankan Menteri Dalam Negeri agar : a. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Direktur Jenderal PMD supaya mempertanggungjawabkan kerugian Negara sebesar Rp89.197.500,00 dengan menyetorkan kembali ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setornya ke BPK-RI. b. Memberikan teguran secara tertulis kepada Direktur Jenderal PMD supaya menggunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya dan memerintahkan kepada para Direktur untuk meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahannya.

18

3. Pembayaran

Alat

Tulis

Kantor/Perlengkapan

Kantor

Sebesar

Rp27.350.000,00 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada TA 2005 melakukan kegiatan kajian dengan Pihak Penyedia Jasa Konsultan yang jangka waktunya kurang dari 6 bulan. Kajian/studi tersebut sebagai berikut: No

1

2

3

4

5

6

11 12

13

14

Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan

Direktorat

Realisasi (Rp)

Kajian Tentang Pola Kemitraan Antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Kajian Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Derah Dalam Era Otda

Sekretariat Direktorat Jenderal

195.575.000

Sekretariat Direktorat Jenderal

197.040.800

Kajian Tentang Pelaksanaan Program Program Penanggulangan Kemiskinan Spesifik Daerah Bersumber Dana APBD Kajian Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Kerjasama Luar Negeri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kajian Tentang Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Era Otonomi Daerah Kajian Tentang Sumbersumber Pendapatan Desa dan Pola Pengelolaan Keuangan Desa Kajian dan Pembuatan Peta Kemiskinan Daerah Studi tentang Peran Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Masyarakat Studi Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Program Fasilitas Lingkungan Masyarakat pada APL-1 Kajian Pola Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

Sekretariat Direktorat Jenderal

187.264.000

Sekretariat Direktorat Jenderal

197.040.800

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

197.410.400

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

199.467.000

Total

Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

153.945.000 99.000.000

68.000.000

149.250.000

No SPM dan Tgl

No dan Tgl SP2D

494/KEU/PMD/2005 tgl 12-10-2005

408936B/133/116 tgl 18-10-2005

255/KEU/PMD/2005 tgl 29-6-2005 313/KEU/PMD/2005 tgl 3-8-2005

254963A/133/116 tgl 5-7-2005 861293A/133/116 tgl 5-8-2005

256/KEU/PMD/2005 tgl 29-6-2005 314/KEU/PMD/2005 tgl 3-8-2005

254962A/133/116 tgl 5-7-2005 861292A/133/116 tgl 5-8-2005

255/KEU/PMD/2005 tgl 29-6-2005 313/KEU/PMD/2005 tgl 3-8-2005

254961A/133/116 tgl 5-7-2005 861294/133/116 tgl 5-8-2005

257/KEU/PMD/2005 tgl 29-6-2005 311/KEU/PMD/2005 tgl 3-8-2005

254963A/133/116 tgl 5-7-2005 861293A/133/116 tgl 5-8-2005

430/KEU/PMD/2005 tgl 13-9-2005 532/KEU/PMD/2005 tgl 18-10-2005

866552A/133/116 tgl 21-09-2005 409731B/133/116 tgl 21-10-2005

282/KEU/PMD/2005 tgl 15-7-2005 278/KEU/PMD/2005 tgl 11-7-2005

859502A/133/116 tgl 20-7-2005 859055A/133/116 tgl 15 Juli 2005

342/KEU/PMD/2005 tgl 8-8-2005 487/KEU/PMD/2005 tgl 11-10-2005 360/KEU/PMD/2005 tgl 19-8-2005

862461A/133/116 tgl 18-8-2005 409010B/133/116 tgl 18-10-2005 863792A/133/116 tgl 30-8-2005

1.643.993.000

Berdasarkan pemeriksaan dokumen diketahui bahwa terdapat pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) dan Komputer Supplies sebagai berikut:

19

Direktorat

Barang

Rate

Bulan

Total

Jasa Konsultan

Sekretariat Direktorat

Supplies

850.000,00

3

2.550.000,00

UI

Jenderal

Komputer

Sekretariat Direktorat

Supplies

1.250.000,00

2

2.500.000,00

PT. Bingsat Nusantara

Jenderal

Komputer

Sekretariat Direktorat

Supplies

1.200.000,00

2

2.400.000,00

PT. Citra Wahana

Jenderal

Komputer

Sekretariat Direktorat

Supplies

1.250.000,00

2

2.500.000,00

Jenderal

Komputer

Kons

Sub Total

PT. Mitraplan Kons

9.950.000,00

Pemerintahan Desa dan

ATK

550.000,00

3

1.650.000,00

Kelurahan

Supplies

1.300.000,00

3

3.900.000,00

PT. Sapta Daya Karyatama

Komputer Pemerintahan Desa dan

ATK

550.000,00

3

1.650.000,00

Kelurahan

Supplies

1.300.000,00

3

3.900.000,00

PT. Asta Amanatindo

Komputer Sub Total Usaha Ekonomi

11.100.000,00 ATK

425.000,00

2

850.000,00

PT. Bingsat Nusantara

ATK

475.000,00

2

950.000,00

PT. Suhartama

Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Multijaya

Sumber Daya Alam dan

ATK

500.000,00

3

1.500.000,00

Teknologi Tepat Guna

Tinta Printer

750.000,00

1

750.000,00

Sumber Daya Alam dan

ATK/Supplies

750.000,00

3

2.250.000,00

Teknologi Tepat Guna

Komputer

PT. Ireko Daya Kons

PT. Bina Swadaya Kons.

Sub Total

6.300.000,00

Total

27.350.000,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa telah terjadi pembayaran Alat Tulis Kantor/Perlengkapan Kantor untuk Pengadaan Jasa Konsultan yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan sebesar Rp27.350.000,00, dengan rincian Sekretariat Ditjen PMD sebesar Rp9.950.000,00, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebesar Rp11.100.000,00, dan Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebesar Rp6.300.000,00. Kondisi di atas tidak sesuai dengan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan No: 1203/D.II/03/2000 dan No. SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultasi pada Lampiran I bahwa biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) untuk ATK tidak berlaku apabila jangka waktu pelaksanaan jasa Konsultan kurang dari 6 bulan.

20

Masalah ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp27.350.000,00, yang disebabkan oleh: a. Direktur

Jenderal

PMD

tidak

melaksanakan

pengawasan

terhadap

bawahannya. b. Sekretaris Direktorat Jenderal PMD, Direktur Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Direktur Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Direktur Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna tidak melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya. c. Pejabat

Pelaksana

Teknis

Kegiatan

masing-masing

kegiatan

tidak

melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya. d. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk masing-masing pengadaan jasa konsultan dalam pelaksanaan tugasnya tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut menurut Sekditjen PMD karena belum tersosialisasinya Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan No: 1203/D.II/03/2000 dan No. SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultasi di lingkungan Ditjen PMD khususnya mengenai RAB Langsung Non Personil.

BPK-RI menyarankan Menteri Dalam Negeri memerintahkan Direktur Jenderal PMD agar : a. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Sekretaris Direktorat PMD supaya mempertanggungjawabkan kerugian Negara sebesar Rp9.950.000,00 dengan menyetorkan kembali ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setornya ke BPK-RI. b. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Direktur Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan supaya mempertanggungjawabkan kerugian Negara sebesar Rp11.100.000,00 dengan menyetorkan kembali ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setornya ke BPK-RI. c. Memberikan instruksi secara tertulis kepada Direktur Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna supaya mempertanggungjawabkan kerugian

21

Negara sebesar Rp6.300.000,00 dengan menyetorkan kembali ke Kas Negara dan menyampaikan bukti setornya ke BPK-RI. d. Memberikan teguran secara tertulis kepada Sekretaris Direktorat PMD, Direktur Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktur Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna supaya menggunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugasnya.

22

Lampiran 1 Pembayaran Honor Staf Proyek PPK No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nama 1 Maizir Akhmadin, SH R. Tommy Aryanto, S.S Wahyu Pamuji, SE Agus Huda, S.Sos Prasetyo Widiharjanto, S.Sos Titik Mulyani, Amd Bambang Ade Nugroho, ST Indera Gunawan, S.Sos Defiyan Cori, SE Basuki Sriono, SE Pujiarti Syarifah Aristyaningsih, Amd Amelia Permanasari Agri Dimitri, Amd Yulianto Haris Budiman Zaenal Abidin Ali Mohan Mohammad Zaini Pujianto Sugiana Al-Luqman Hendro Supriyatno Sutomo Jamaluddin Total

No SPK 2 414.2/440/II/05 414.2/440a/II/05 414.2/440b/II/05 414.2/440c/II/05 414.2/440d/II/05 414.2/440e/II/05 414.2/440f/II/05 414.2/440g/II/05 414.2/440h/II/05 414.2/440j/II/05 414.2/440q/II/05 414.2/440v/II/05 414.2/440aa/II/05 414.2/440ad/II/05 414.2/440af/II/05 414.2/440ag/II/05 414.2/440ah/II/05 414.2/440ai/II/05 414.2/440ii/II/05 414.2/440ij/II/05 414.2/440ik/II/05 414.2/440il/II/05 414.2/440im/II/05 414.2/440im/II/05

Jenjang Pendidikan 3 S1 S1 S1 S1 S1 D3 S1 S1 S1 S1 D1 D3 D3 D3 SLTP SMU SLTA SD SMP SLTA SLTA SLTA SLTA SLTP

GAJI YANG TELAH DIBAYARKAN RATE MM TOTAL 4 5 6 (4x5) 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 3.750.000 10 37.500.000 2.750.000 10 27.500.000 2.750.000 10 27.500.000 2.750.000 10 27.500.000 2.750.000 10 27.500.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 1.000.000 10 10.000.000 585.000.000

GAJI BERDASARKAN SE 35/98 RATE MM TOTAL 7 8 9(7x8) 3.400.000 10 34.000.000 3.400.000 10 34.000.000 3.400.000 10 34.000.000 3.400.000 10 34.000.000 3.400.000 10 34.000.000 750.000 10 7.500.000 3.400.000 10 34.000.000 3.400.000 10 34.000.000 3.400.000 10 34.000.000 3.400.000 10 34.000.000 750.000 10 7.500.000 750.000 10 7.500.000 750.000 10 7.500.000 750.000 10 7.500.000 400.000 10 4.000.000 400.000 10 4.000.000 400.000 10 4.000.000 400.000 10 4.000.000 400.000 10 4.000.000 500.000 10 5.000.000 500.000 10 5.000.000 500.000 10 5.000.000 400.000 10 4.000.000 400.000 10 4.000.000 386.500.000

SELISIH 10(6-9) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 30.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 198.500.000

Lampiran 2 Honorarium Staf Sekretariat Proyek CERD

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama 1 Tien Supartinah Andri Dwi Wiyona Hendra Bachtiar Nuryana Hastarani Yuyus Sani Abidin Annisa Oentari MS Dwi Astuti Erwin Anggraito Marthen Juniarty Tambunan Irene Manapa Sulih Trapsilah Dani Wahyudi Budi Waluyo Slamet Junaedi Total

Nomor Perjanjian Kerja 2 01/Perjanjian Kerja/CERD/0105 02/Perjanjian Kerja/CERD/0105 03/Perjanjian Kerja/CERD/0105 04/Perjanjian Kerja/CERD/0105 05/Perjanjian Kerja/CERD/0105 06/Perjanjian Kerja/CERD/0105 07/Perjanjian Kerja/CERD/0105 08/Perjanjian Kerja/CERD/0105 09/Perjanjian Kerja/CERD/0105 10/Perjanjian Kerja/CERD/0105 11/Perjanjian Kerja/CERD/0105 12/Perjanjian Kerja/CERD/0105 13/Perjanjian Kerja/CERD/0105 14/Perjanjian Kerja/CERD/0105 15/Perjanjian Kerja/CERD/0105

Jenjang Pendidikan 3 S2 S1 S1 S1 D3 S1 D3 S1 S1 S1 S1 S1 D1 SMP Sopir

GAJI YG TELAH DIBAYARKAN GAJI BERDASARKAN SE 35/1998 SELISIH RATE MM 4 5 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10 4.000.000,00 10

TOTAL 6(3X4) 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 600.000.000,00

RATE MM 7 8 3.900.000,00 10 3.400.000,00 10 3.400.000,00 10 3.400.000,00 10 750.000,00 10 3.400.000,00 10 750.000,00 10 3.400.000,00 10 3.400.000,00 10 3.400.000,00 10 3.400.000,00 10 3.400.000,00 10 750.000,00 10 400.000,00 10 400.000,00 10

TOTAL 9(7X8) 39.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 7.500.000,00 34.000.000,00 7.500.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 7.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 375.500.000,00

10(6-9) 1.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 32.500.000,00 6.000.000,00 32.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 32.500.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 224.500.000,00