w
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PROVINSI JAMBI PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008
TANGGAL 06 JULI 2009
1. Yth. Walikota Jambi; 2. Yth. Bupati Tanjung Jabung Barat; 3. Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur; 4. Yth. Bupati Bungo; 5. Yth. Bupati Tebo; 6. Yth. Ketua DPRD Kota Jambi; 7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 8. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 9. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo; 10. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tebo; 11. Yth. Inspektur Kota Jambi; 12. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 13. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 14. Yth. Inspektur Kabupaten Bungo; 15. Yth. Inspektur Kabupaten Tebo serta hadirin yang kami hormati.
1
Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh…. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,
Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yang dihadiri oleh Ketua DPRD, Bupati, serta para pejabat yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hadirin yang kami hormati, Laporan yang kami serahkan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008. Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa “Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan
rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Alhamdulillah, penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2008 ini dapat kami serahkan kepada Ketua DPRD dan sekaligus juga kepada Bupati maupun Walikota dengan tepat waktu.
Undangan yang kami hormati, Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Bab VI mengenai Standar Pelaporan Pemeriksa Keuangan, dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD ini BPK RI menyampaikan tiga bentuk laporan, yang terdiri dari:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Dalam laporan ini, BPK RI memberikan opini atas kewajaran informasi yang disajikan, apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan oleh daerah. Adapun opini dimaksud terdiri dari; a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) atau WTP; 2
b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) atau WDP; c. Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion); dan d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer of Opinion)
2. Laporan atas Kepatuhan. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK RI diharuskan untuk mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan. Ketidakpatuhan yang signifikan baik yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan.
3. Laporan atas Pengendalian Intern. Laporan ini mengungkapkan kelemahan-kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah yang dijumpai selama pelaksanaan pemeriksaan.
Dalam laporan pemeriksaan atas Kepatuhan dan Pengendalian Intern tersebut, selain diungkapkan beberapa catatan pemeriksaan mengenai penyimpangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, juga diungkapkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh para pejabat yang bersangkutan. Berkaitan dangan Laporan atas Kepatuhan dan Laporan atas Pengendalian Intern tersebut, perkenankan kami menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah bersungguh-sungguh dalam melakukan upaya perbaikan dalam mengelola keuangan daerah, namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dari segi akuntabilitas dan transparansi. Sebelum memasuki substansi mengenai opini yang diberikan, pada kesempatan ini perlu kami informasikan kepada hadirin yang terhormat bahwa dalam memberikan opini ada 4 (empat) kriteria yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Kecukupan Pengungkapan;
3
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan 4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Hadirin yang kami hormati, Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008, dapat kami ungkapkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah telah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan; 2. Pemeriksaan dilakukan menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007; 3. Mengingat Pemerintah Daerah dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD belum sepenuhnya mempedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka dalam memberikan opini, BPK RI menyesuaikan dengan standar akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum; 4. Opini yang diberikan atas Laporan Keuangan Daerah Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2008 masing-masing adalah Wajar Dengan Pengecualian. Pengecualian dimaksud didasarkan atas beberapa hal yang dianggap material dan dapat mempengaruhi Laporan Keuangan. a. Kota Jambi Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi, antara lain: (1) Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp1.648.914.254.171,93 tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih data Aset Tetap antara Neraca dengan data Aset Tetap pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah sebagai Pengelola Aset Tetap Daerah. Dimana nilai Aset Tetap di Neraca lebih tinggi dari nilai Aset Tetap pada Bagian Perlengkapan. (2) Saldo Pendapatan disajikan sebesar
Rp593.051.890.965,27. Jumlah tersebut belum
termasuk pendapatan atas Dana Kapitasi PT. ASKES yang dikelola oleh Dinas Kesehatan diluar mekanisme APBD sebesar Rp1.190.513.677,00 sehingga realisasi pendapatan yang disajikan di LRA menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.
4
(3) Realisasi Belanja Barang disajikan sebesar Rp120.727.067.896,96. Jumlah tersebut termasuk realisasi Belanja Barang yang peruntukkannya adalah sebagai Belanja Bantuan Sosial; dan realisasi Belanja Barang–sewa sarana mobilitas udara yang peruntukkannya adalah Belanja Hibah. Namun dalam jumlah realisasi Belanja Barang tersebut tidak termasuk belanja atas Dana Kapitasi PT. ASKES yang dikelola oleh Dinas Kesehatan diluar mekanisme APBD sebesar Rp1.031.647.413,00 sehingga realisasi Belanja Barang disajikan di LRA lebih rendah dari yang seharusnya. (4) Realisasi Belanja Hibah disajikan sebesar Rp13.592.162.880,00. Jumlah tersebut termasuk realisasi Belanja Hibah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebesar Rp6.828.183.380,00 dimana terdapat pertanggungjawaban sebesar Rp2.167.720.620,00 yang tidak dapat ditelusuri karena telah terbakar pada saat kebakaran Kantor KPU Kota Jambi pada tanggal 19 Oktober 2008. Dengan demikian, BPK RI tidak dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas pertanggungjawaban sebesar tersebut. (5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan sebesar Rp3.831.823.554,00. Jumlah tersebut termasuk realisasi realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp234.515.000,00 yang peruntukkannya adalah sebagai Belanja Hibah sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan lebih tinggi dan Belanja Hibah disajikan lebih rendah dalam LRA. (6) Realisasi Belanja Tak Terduga disajikan sebesar Rp2.359.459.760,00. Jumlah tersebut termasuk realisasi sebesar Rp1.428.878.760,64 yang peruntukannya adalah sebagai pembayaran Utang Pokok sebesar Rp57.135.616,13 dan Belanja Bunga sebesar Rp1.371.743.144,45 sehingga mengakibatkan penyajian realisasi Belanja Tak Terduga lebih tinggi, Pembiayaan Pengeluaran Pembayaran Utang Pokok dan realisasi Belanja Bunga disajikan lebih rendah dari yang seharusnya.
b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat (1) Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen disajikan sebesar Rp1.294.315.000,00. Jumlah tersebut belum termasuk nilai hewan ternak yang digulirkan dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 berupa sapi sebanyak 314 ekor, yang mengakibatkan nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen tidak menunjukkan nilai sebenarnya. (2) Saldo Aset Tetap Tanah disajikan sebesar Rp504.636.205.590,00. Jumlah tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aktiva Tetap Tanah di Neraca dengan Aset Tetap Tanah di Daftar Aset Daerah sebesar Rp633.463.000,00. 5
(3) Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan sebesar Rp92.278.061.097,00. Jumlah tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Daftar Aset Daerah sebesar Rp50.459.581.918,00. (4) Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan sebesar Rp255.454.966.907,00. Jumlah tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Neraca dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Daftar Aset Daerah sebesar Rp21.571.470.697,00. (5) Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi disajikan sebesar Rp673.621.503.017,65. Jumlah tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi di Neraca dengan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi di Daftar Aset Daerah sebesar Rp2.580.193.847,65. (6) Saldo Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar Rp60.496.393.546,00. Jumlah tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aset Tetap Lainnya di Neraca
dengan
Aset
Tetap
Lainnya
di
Daftar
Aset
Daerah
sebesar
Rp53.927.789.836,00. (7) Realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan sebesar Rp84.592.977.123,00 yang mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak menggambarkan beban yang senyatanya. Jumlah tersebut termasuk: 1) Realisasi
Belanja
Barang
dan
Jasa
pada
Kantor
Parsenipora
sebesar
Rp1.637.000.000,00 yang diperuntukan sebagai Belanja Hibah; 2) Realisasi Belanja Jasa Kantor pada Dinas Pendidikan sebesar Rp650.450.000,00 yang diperuntukan sebagai Belanja Bantuan Beasiswa; (8) Realisasi Belanja Hibah kepada instansi vertikal disajikan sebesar Rp2.100.000.000,00. Dari jumlah tersebut terdapat realisasi sebesar Rp300.000.000,00 yang belum dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya.
c. Kabupaten Tanjung Jabung Timur (1) Saldo Aktiva Tetap Tanah disajikan sebesar Rp11.886.018.255,00. Jumlah tersebut tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aktiva Tetap Tanah di Neraca dengan Aktiva Tetap di Daftar Aset Daerah sebesar Rp170.848.855,00, Tanah tidak ada ukuran sebesar Rp1.758.739.676,00 sehingga tidak dapat diyakini 6
nilainya dan Tanah tidak didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah sebesar Rp10.923.869.396,72. (2) Saldo Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin disajikan sebesar Rp134.323.827.889,77. Jumlah tersebut tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aktiva Tetap Peralatan dan Mesin di Neraca dengan Aktiva Tetap di Daftar Aset Daerah sebesar Rp6.752.692.283,77 dan Kendaraan tidak didukung dengan bukti kepemilikan berupa BPKB sebesar Rp12.005.599.456,00. (3) Saldo Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan disajikan sebesar Rp234.238.544.116,00. Jumlah tersebut tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan di Neraca dengan Aktiva Tetap di Daftar Aset Daerah sebesar Rp14.646.547.186,00 dan Aktiva Tetap Gedung dan Bangunan milik desa dicatat sebagai aset Pemerintah Tanjung Jabung Timur sebesar Rp930.650.000,00. (4) Saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar Rp521.042.569.811,00. Jumlah tersebut tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca dengan Aktiva Tetap di Daftar Aset (5) Saldo Aktiva Tetap Lainnya disajikan sebesar Rp28.140.127.752,67. Jumlah tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih pengakuan nilai Aktiva Tetap Lainnya di Neraca dengan Aktiva Tetap di Daftar Aset Daerah sebesar Rp8.497.935.717,33.
d. Kabupaten Bungo (1) Saldo Aset Tetap disajikan sebesar Rp904.891.688.408,74. Jumlah tersebut tidak dapat diandalkan karena terdapat selisih nilai Aset Tetap antara Neraca dengan nilai Aset Tetap pada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA). (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp42.148.887.440,00 masih dinilai dengan nilai Investasi pihak ketiga, belum dinilai dengan sebesar nilai tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, karena data perolehan atas nilai tanah yang di BOT-kan tersebut masih dalam penelusuran sehingga nilai yang disajikan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya.
e. Kabupaten Tebo (1) Aset Tetap disajikan sebesar Rp1.254.356.682.220,50. Jumlah tersebut termasuk nilai yang tidak dapat diandalkan sebesar Rp318.750.823.381,50 karena adanya perbedaan 7
data Aset Tetap antara Neraca dengan Daftar Aset Tetap, dimana nilai Aset Tetap di Neraca disajikan lebih tinggi dari nilai Daftar Aset Tetap. Perbedaan tersebut disebabkan Aset
Tetap
Perolehan
Tahun
2006
dan
2007
masing-masing
senilai
Rp139.705.641.990,50 dan Rp179.045.181.391,00 tidak dapat ditelusuri karena adanya keterbatasan data pendukung yang diperoleh. (2) Belanja Barang dan Jasa disajikan sebesar Rp63.402.786.467,00. Jumlah tersebut termasuk realisasi untuk Kegiatan Pembinaan Olah Raga yang Berkembang di Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo sebesar Rp1.265.349.000,00 yang peruntukkannya adalah sebagai Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan lebih tinggi dan Belanja Hibah disajikan lebih rendah. (3) Belanja Bantuan Sosial disajikan sebesar Rp10.392.480.039,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi yang diperuntukkan sebagai realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa sebesar Rp10.392.480.039,00, sehingga mengakibatkan Belanja Bantuan Sosial pada LRA disajikan lebih tinggi dan Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa disajikan lebih rendah. (4) Penyertaan Modal disajikan sebesar Rp9.662.105.000,00. Jumlah Penyertaan Modal tersebut belum termasuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tebo pada Perusahaan Daerah Tebo Holding Company (PD.THC) karena terdapat ketidakakuratan nilai disebabkan adanya perbedaan nilai berdasarkan Laporan Keuangan PD.THC per 31 Desember 2007 sebesar Rp157.142.473,49.
Disamping itu masih terdapat beberapa temuan yang termuat dalam Laporan atas Kepatuhan maupun Laporan atas Sistem Pengendalian Intern.
Hadirin yang terhormat, Laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini akan bermanfaat jika ditindaklanjuti oleh para pemilik kepentingan, yang dalam hal ini Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai representasi rakyat atau Pemilik Anggaran, guna perbaikan ke depan. Selain itu DPRD sebagai wakil rakyat dapat memanfaatkan Laporan Hasil Pemeriksaan ini dalam rangka pelaksanakan fungsi DPRD itu sendiri yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun 8
pengawasan, dan juga informasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam rangka melakukan pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008, pembahasan dan penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya dalam rangka tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK RI ini telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu: 1. Pasal 20 Ayat; (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima; (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. 2. Pasal 21 Ayat: (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya; (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan; (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan; (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3). 3. Pasal 26 Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
9
Disamping itu untuk kita maklumi bersama dalam sambutan saya ini, saya sisipkan sedikit tentang isi dari Surat Edaran MENPAN Nomor SE/07/M.PAN/8/2007 tentang Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang dipublikasikan melalui Web-Site:http://www.bpk.go.id yang antara lain menyatakan bahwa dengan tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap proses hukum yang ada, khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi, maka untuk mengantisipasi implikasi yang mungkin timbul, diharapkan kepada Aparat Penegak Hukum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Tidak serta merta menjadikan temuan BPK RI yang dimuat pada web-site BPK RI sebagai bahan penyidikan/upaya paksa sampai batas waktu penyelesaian temuan (60 hari setelah Hasil Pemeriksaan diterima) sesuai Pasal 20 Ayat (3), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kecuali terdapat bukti lain yang cukup kuat; 2) Memberikan kesempatan kepada instansi (yang bersangkutan) untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai rekomendasi/saran dan batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 3) Membangun komunikasi dengan auditor BPK RI atau APIP terkait sehingga penyidikan lebih efektif dengan bukti dan informasi yang telah ditemukan auditor.
Disamping itu kami menghimbau, untuk masalah-masalah yang berulang yang belum dilakukan pembenahan secara optimal ataupun rekomendasi yang belum tuntas ditindaklanjuti mohon kiranya supaya hal ini menjadi perhatian Bupati maupun Walikota beserta jajarannya. Dengan memperhatikan permasalahan yang kami kemukakan dalam laporan ini diharapkan untuk pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2009 mendatang akan semakin baik, bahkan kami mengharapkan untuk Laporan Keuangan Daerah mendatang akan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kesempatan ini juga perlu kami ingatkan kembali bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atas penjelasan tadi disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan para pejabat terkait dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK RI.
10
Hadirin yang kami hormati, Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK RI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRD yang telah mendukung upaya kami dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan masing-masing. Kepada para Bupati dan Walikota beserta segenap jajarannya, semoga laporan hasil pemeriksaan ini dapat memberikan dorongan untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan meningkatkan kinerjanya. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan memberkati, meridhoi, dan melindungi usaha dan karya kita. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.
Billahittaufik Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Perwakilan Provinsi Jambi Kepala,
Erwin, SH., M. Hum NIP. 240001911
11
