BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2012

Nomor Tanggal

: 19b/HP/XIV/05/2013 : 3 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext. 7111 Fax (021) 5738725

DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI .............................................................................................................

i

DAFTAR TABEL .....................................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................

iii

RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ....................................

1

BAB 1 HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ....

4

1.1.

Pendapatan Negara dan Hibah .......................................................................

4

1.1.1. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak pada Kantor Pusat BMKG Belum Tertib .......................................................

4

1.2.

Belanja .........................................................................................................

6

1.2.1. Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan .................................................................

6

1.3.

Aset ..............................................................................................................

9

1.3.1. Penatausahaan Persediaan pada BMKG Belum Tertib ..................................

9

BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2005 – 2011 .....................

12

LAMPIRAN

BPK

LHP SPI - LK BMKG Tahun 2012

i

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

BPK

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK ................................


12

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Sertifikat Kalibrasi yang Belum Diambil dan Belum Dibayarkan PNBP Kalibrasi

Lampiran 2

Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan pada Tahun 2012 yang PNBP Jasa Kalibrasinya Dibayar Tahun 2013

Lampiran 3

Belanja Barang Direalisasikan untuk Pembelian Aset Tetap

Lampiran 4

Belanja Modal Direalisasikan untuk Pembelian Barang Persediaan

Lampiran 5

Nama Satker yang Tidak Memuat Uraian Mengenai Perbandingan Jumlah Barang dalam Laporan Persediaan dengan Hasil Pemeriksaan Fisik

Lampiran 6

Pemantauan Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern BMKG Tahun 2011

BPK

LHP SPI - LK BMKG TAHUN 2012

iii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 19a/HP/XIV/05/2013 tanggal 3 Mei 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 19c/HP/XIV/05/2013 tanggal 3 Mei 2013. Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMKG tersebut di atas, BPK mempertimbangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) BMKG untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK tidak menemukan kondisi SPI pada BMKG yang secara signifikan dapat mempengaruhi opini. Namun demikian, masih terdapat kelemahan berkaitan dengan SPI yang perlu diperbaiki, yaitu: 1.

Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak pada Kantor Pusat BMKG Belum Tertib Pengelolaan PNBP atas pelayanan jasa kalibrasi selama ini diselenggarakan oleh Pusat Instrumentasi dan Kalibrasi (Pusinkal). Jasa kalibrasi dilaksanakan di laboratorium kalibrasi atau di lokasi alat terpasang. Hasil pemeriksaan atas rekapitulasi PNBP jasa kalibrasi diketahui bahwa terdapat sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayarkan PNBP kalibrasi senilai Rp28.550.000,00, tetapi alat yang telah dikalibrasi sudah diambil oleh pelanggan. Selain itu terdapat 44 sertifikat kalibrasi yang diterbitkan pada tahun 2012, tetapi PNBP jasa kalibrasi dibayar pada tahun 2013 sebesar Rp53.125.000,00. Atas sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan sertifikat yang terlambat dibayar, BMKG tidak menerbitkan surat tagihan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 dan Buletin Teknis SAP Nomor 06 Tahun 2008. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan BMKG belum dapat mengakui piutang PNBP sebesar Rp81.675.000,00 dan Negara terlambat menerima PNBP jasa kalibrasi sebesar Rp53.125.000,00. Hal tersebut terjadi karena Kepala BMKG belum menerbitkan Prosedur Operasional Standar tentang mekanisme pembayaran PNBP di muka, penetapan dan pencatatan piutang PNBP.

BPK


1

2.

Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Terdapat ketidaksesuaian antara jenis belanja dengan kegiatan yang dilakukan, yaitu: (1) anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk pembelian Aset Tetap sebesar Rp328.804.000,00 dan (2) anggaran Belanja Modal digunakan untuk pembelian barang Persediaan sebesar Rp439.619.000,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis SAP Nomor 04 Tahun 2006. Hal tersebut mengakibatkan potensi kehilangan Barang Milik Negara (BMN) karena Aset Tetap dan Persediaan tidak dicatat secara memadai serta LRA Belanja Barang dan Belanja Modal belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena perencanaan dan penyusunan anggaran oleh Satuan kerja (Satker) dan Biro Perencanaan tidak memperhatikan klasifikasi jenis belanja dan belum sepenuhnya didasarkan pada rencana kebutuhan nyata di lapangan.

3.

Penatausahaan Persediaan pada BMKG Belum Tertib Hasil pemeriksaan atas Persediaan diketahui bahwa pencatatan Persediaan pias belum dilakukan oleh 15 dari 17 satker BMKG yang dilakukan uji petik karena satker penerima tidak mendapatkan nominal harga Persediaan yang diterima. Selain itu, pelaksanaan stock opname Persediaan belum sesuai dengan Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di Lingkungan BMKG. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BMKG Nomor 13 Tahun 2010. Hal tersebut mengakibatkan potensi kesalahan penyajian Persediaan dalam Neraca. Hal tersebut terjadi karena pelaksana penatausahaan Persediaan belum memedomani ketentuan mengenai penatausahaan Persediaan dan lemahnya pengawasan oleh Inspektorat BMKG mengenai implementasi ketentuan penatausahaan Persediaan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar: 1.

Menginstruksikan Sekretaris Utama BMKG: a. Menyusun Prosedur Operasional Standar tentang mekanisme pembayaran PNBP di muka, penetapan dan pencatatan piutang PNBP; b. Memerintahkan Kepala Pusinkal untuk menerbitkan surat tagihan kepada para pelanggan yang belum membayar jasa kalibrasi; c. Memerintahkan Kepala Satker dan Kepala Biro Perencanaan agar lebih akurat dalam membuat perencanaan dan melakukan pemantauan atas realisasi belanja agar tetap sesuai kebutuhan masing-masing satker dan sesuai klasifikasi jenis belanja; d. Memerintahkan Kepala Satker memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Persediaan dan Peraturan Kepala BMKG tentang Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di Lingkungan BMKG; e. Memberikan sanksi administratif kepada petugas pengelola barang Persediaan yang tidak memedomani Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di Lingkungan BMKG sesuai dengan ketentuan; dan

BPK


2

2.

Menginstruksikan Inspektur BMKG meningkatkan pengawasan dan pembinaan mengenai implementasi ketentuan penatausahaan Persediaan. Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 3 Mei 2013 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Gatot Supiartono, S.H., M.Acc., C.F.E., Ak. Register Negara No. D-5.747

BPK


3

BAB 1 HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) BMKG tahun 2012 adalah: 1.1.

Pendapatan Negara dan Hibah

1.1.1.

Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak pada Kantor Pusat BMKG Belum Tertib Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012 menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp10.413.192.888,00 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp46.991.948.962,00. Sumber PNBP BMKG berasal dari pelayanan jasa informasi meteorologi, pelayanan jasa informasi cuaca kelautan, pelayanan jasa informasi cuaca klimatologi, pelayanan jasa informasi kualitas udara, pelayanan jasa informasi geofisika, dan pelayanan jasa kalibrasi. Dari lima jenis pelayanan jasa penghasil PNBP pada BMKG, salah satunya yaitu pelayanan jasa kalibrasi yang dikelola oleh Pusat Instrumentasi dan Kalibrasi (Pusinkal) belum ditetapkan prosedur operasional standar sebagai pedoman pelaksanaannya. Pelayanan jasa kalibrasi yang selama ini diselenggarakan pada Pusinkal BMKG memiliki alur tugas sebagai berikut:

BPK

1.

Kalibrasi di Kantor Pusat BMKG a. Pelanggan membawa alat ke Petugas Pelayanan Pelanggan; b. Petugas Pelayanan Pelanggan menerima dan memeriksa alat (mengecek on/off), apabila alat tersebut mati (rusak) maka akan dikembalikan kepada pelanggan; c. Alat dengan kondisi baik akan dibuatkan dua lembar Surat Permohonan Kalibrasi Alat (SPKA) untuk disimpan dan untuk pelanggan, dan dibuatkan satu lembar Surat Perintah Kerja Kalibrasi Alat (SPKKA); d. Petugas Pelayanan Pelanggan menyerahkan alat kepada Petugas Kalibrasi; e. Alat yang telah dikalibrasi dikembalikan kepada Petugas Pelayanan Pelanggan untuk dibuatkan tanda terima alat, dan dicatat pada buku tanda terima alat; f. Petugas Kalibrasi membuat draft sertifikat kalibrasi. Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Pusinkal dan dicatat di buku sertifikat alat yang dikalibrasi; dan g. Pelanggan datang mengambil alat dan sertifikat kalibrasi serta melakukan pembayaran atas PNBP kalibrasi kepada Petugas Pelayanan Pelanggan.

2.

Kalibrasi di lokasi alat terpasang a. Pelanggan mengajukan Surat Permintaan Kalibrasi kepada Kepala Pusinkal;


Halaman 4 dari 12

b. c. d. e. f.

Atas Surat Permintaan Kalibrasi tersebut, dibuatkan jadwal dan Surat Perintah Tugas (SPT) pelaksanaan kalibrasi; Pelanggan menyediakan tiket dan akomodasi untuk petugas kalibrasi yang melaksanakan kalibrasi di lokasi alat terpasang; Setelah kalibrasi selesai dilakukan di lapangan, petugas melakukan pengolahan data untuk dasar penerbitan sertifikat; Sertifikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Pusinkal dan dicatat di buku sertifikat alat yang dikalibrasi; dan Pelanggan datang mengambil sertifikat kalibrasi serta melakukan pembayaran atas PNBP jasa kalibrasi kepada Petugas Pelayanan Pelanggan.

Sistem pelayanan sebagaimana tersebut di atas terdapat kelemahan dalam hal pembayaran PNBP atas jasa kalibrasi yaitu: 1.

Terdapat sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayarkan PNBP kalibrasi sebesar Rp28.550.000,00, tetapi peralatan yang telah dikalibrasi sudah diambil oleh pelanggan, yaitu: a. Tahun 2010 sebanyak tiga sertifikat dengan nilai PNBP sebesar Rp345.000,00; b. Tahun 2011 sebanyak tujuh sertifikat dengan nilai PNBP sebesar Rp3.220.000,00; dan c. Tahun 2012 sebanyak 13 sertifikat dengan nilai PNBP sebesar Rp24.985.000,00. Rincian dapat dilihat pada lampiran 1.

2.

Terdapat 44 sertifikat kalibrasi yang diterbitkan pada tahun 2012, tetapi PNBP jasa kalibrasi dibayar pada tahun 2013 sebesar Rp53.125.000,00. Rincian dapat dilihat pada lampiran 2.

Atas sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan sertifikat yang terlambat dibayar tersebut, BMKG tidak menerbitkan surat tagihan sehingga BMKG tidak dapat mengakui sebagai piutang dalam laporan keuangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan: 1.

2.

BPK

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 3: a.

Ayat (1) menyatakan bahwa setiap Satker Kementerian Negara/Lembaga wajib melaksanakan penatausahaan piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya; dan

b.

Ayat (2) menyatakan bahwa penatausahaan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar setiap piutang PNBP dapat diselesaikan seluruhnya secara tepat waktu.

Buletin Teknis SAP Nomor 06 Tahun 2008 tentang Piutang Bab II Peristiwa yang menimbulkan piutang, Poin 2 Piutang Pendapatan Negara/Daerah selain Pajak, paragaraf kedua menyatakan bahwa Satker yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemungutan pendapatan selain pajak, misalnya dari sumber daya alam, berkewajiban menyelenggarakan


Halaman 5 dari 12

administrasi penagihan pendapatan. Piutang ini baru dapat diproses dalam sistem akuntansi apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan. Di samping itu apabila pada akhir periode pelaporan masih ada tagihan pendapatan yang belum ada surat penagihannya, satuan kerja dimaksud wajib menghitung besarnya piutang tersebut dan selanjutnya menyiapkan dokumen sebagai dasar untuk menagih. Dokumen inilah yang menjadi dokumen sumber untuk mengakui piutang, untuk disajikan di Neraca. Hal tersebut mengakibatkan: 1.

Laporan Keuangan BMKG belum dapat mengakui piutang PNBP sebesar Rp81.675.000,00 (Rp53.125.000,00 + Rp28.550.000,00); dan

2.

Negara terlambat menerima PNBP jasa kalibrasi sebesar Rp53.125.000,00.

Hal tersebut terjadi karena Kepala BMKG belum menerbitkan Prosedur Operasional Standar tentang mekanisme pembayaran PNBP di muka, penetapan dan pencatatan piutang PNBP. Atas permasalahan menginstruksikan kepada:

tersebut

Sekretaris

Utama

BMKG

akan

1.

Kepala Pusinkal melalui Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Jaringan Komunikasi agar melakukan penagihan kepada pihak ketiga terhadap sertifikat kalibrasi yang belum diambil dan belum dibayar;

2.

Kepala Biro Umum agar melakukan pencatatan pada Laporan Keuangan BMKG semester I Tahun 2013; dan

3.

Kepala Biro Hukum agar menyusun peraturan Kepala BMKG tentang mekanisme pengelolaan PNBP.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama: 1.

Menyusun Prosedur Operasional Standar tentang mekanisme pembayaran PNBP di muka, penetapan dan pencatatan piutang PNBP; dan

2.

Memerintahkan Kepala Pusinkal untuk menerbitkan surat tagihan kepada para pelanggan yang belum membayar jasa kalibrasi.

1.2.

Belanja

1.2.1.

Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan LRA BMKG Tahun 2012 menyajikan realisasi belanja sebesar Rp1.134.956.392.077,00 antara lain terdiri atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp487.128.822.441,00 dan Belanja Modal sebesar Rp440.639.507.882,00. Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2011, BPK telah melaporkan beberapa kelemahan SPI atas pengelompokan jenis belanja

BPK


Halaman 6 dari 12

pada satker-satker BMKG yaitu terdapat ketidaksesuaian antara jenis belanja dengan kegiatan yang dilakukan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan untuk membuat perencanaan yang lebih akurat sesuai kebutuhan masing-masing satker dan sesuai klasifikasi jenis belanja. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, selama tahun 2012, Sekretaris Utama BMKG melalui surat Nomor PS.307/07/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012 menginstruksikan kembali kepada Kepala Biro Perencanaan agar membuat perencanaan yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi jenis belanja. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang diketahui terdapat ketidaksesuaian antara jenis belanja pada saat penganggaran dengan kegiatan yang dilakukan, yaitu: 1.

Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk pembelian Aset Tetap sebesar Rp328.804.000,00. Realisasi belanja untuk penambahan Aset Tetap seharusnya direalisasikan dari Belanja Modal karena pengeluaran tersebut sifatnya akan menambah Aset Tetap atau Aset Lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Hasil pengadaan tersebut telah dicatat dan dilaporkan dalam Neraca. Rincian pada lampiran 3.

2.

Anggaran Belanja Modal direalisasikan untuk pembelian barang Persediaan sebesar Rp439.619.000,00 yaitu: a. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp367.499.000,00 pada satker Setama digunakan untuk membeli barang Persediaan berupa botol contoh uji cadangan sebesar Rp179.520.000,00 dan bahan operasional kualitas udara sebesar Rp187.979.000,00 . Hasil pengadaan tersebut telah dicatat dan dilaporkan sebagai Persediaan dalam Neraca. b. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.120.000,00 pada satker Balai Besar Wilayah III Denpasar digunakan untuk membeli barang berupa bahan operasional penunjang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas udara, dan Geofisika (MKKuG). Hasil pengadaan tersebut telah dicatat dan dilaporkan sebagai Persediaan dalam Neraca. Rincian Belanja Modal yang direalisasikan untuk pembelian barang Persediaan dapat dilihat pada lampiran 4. Hal tersebut tidak sesuai dengan:

1.

BPK

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP 07 paragraf 32 menyatakan bahwa biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan;


Halaman 7 dari 12

2.

Buletin Teknis SAP Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Bab V mengenai Klasifikasi Jenis Belanja: a. Huruf C.1.b poin (1), menyatakan bahwa Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian; b. Huruf C.2.a, menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan:

1.

Potensi kehilangan BMN karena Aset Tetap dan Persediaan tidak dicatat secara memadai; dan

2.

LRA Belanja Barang dan Belanja Modal belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut terjadi karena perencanaan dan penyusunan anggaran oleh Satker dan Biro Perencanaan tidak memperhatikan klasifikasi jenis belanja dan belum sepenuhnya didasarkan pada rencana kebutuhan nyata di lapangan. Atas permasalahan menginstruksikan kepada:

tersebut

Sekretaris

Utama

BMKG

akan

1.

Seluruh PPK melalui Kepala Satker agar: a. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran didasarkan atas kebutuhan dan klasifikasi jenis belanja yang nyata sesuai ketentuan yang berlaku; b. Setelah menerima DIPA/POK melakukan pemeriksaan apakah jenis belanja telah sesuai dengan Bagan Akun Standar dan mengusulkan revisi sebelum pekerjaan dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian jenis belanja dengan Bagan Akun Standar; dan

2.

Kepala Biro Perencanaan agar di memperhatikan Bagan Akun Standar.

dalam

penyusunan

RKAKL

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk memerintahkan Kepala Satker dan Kepala Biro Perencanaan agar lebih akurat dalam membuat perencanaan dan melakukan pemantauan atas realisasi belanja agar tetap sesuai kebutuhan masing-masing satker dan sesuai klasifikasi jenis belanja.

BPK


Halaman 8 dari 12

1.3.

Aset

1.3.1.

Penatausahaan Persediaan pada BMKG Belum Tertib Persediaan dalam Neraca BMKG Tahun 2012 disajikan sebesar Rp21.465.620.019,00. Persediaan tersebut terdiri dari barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, pita cukai, materai, leges, barang lainnya untuk dijual atau diserahkan berupa barang Persediaan, dan bahan baku. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2010 dan 2011 telah mengungkapkan kelemahan SPI atas Laporan Persediaan, yaitu penatausahaan Persediaan belum tertib. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar (1) menginstruksikan para Kepala Satker untuk memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Persediaan dan peraturan Kepala BMKG tentang Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan BMKG dan (2) menginstruksikan Inspektur BMKG untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan mengenai implementasi ketentuan penatausahaan Persediaan. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, selama tahun 2012, BMKG telah menginstruksikan kepada para Kepala Satker memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Persediaan dan Peraturan Kepala BMKG Nomor 13 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasi Pemeriksaan Fisik Barang Milik Negara di lingkungan BMKG dan kepada Inspektur BMKG agar melakukan peningkatan, pengawasan, dan pembinaan yang memadai atas implementasi penatausahaan Persediaan. Berdasarkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012, diketahui masih terdapat kelemahan dalam pengendalian intern atas penatausahaan Persediaan, yaitu: 1.

Pencatatan Persediaan belum lengkap Masih terdapat 15 satker dari 17 satker yang dilakukan uji petik belum mencatat Persediaan pias yang dikirimkan oleh Bawil I dan Bawil IV ke dalam Laporan Persediaan, yaitu Stasiun Meteorologi (Stamet) Polonia, Stamet Binaka Gunung Sitoli, Stamet Pinangsori, Stamet Aek Godang, Stasiun Meteorologi Maritim (Stamar) Belawan, Stasiun Geofisika (Stageof) Tuntungan, Stageof Parapat, Stageof Gunung Sitoli, Stasiun Klimatologi (Staklim) Sampali, Stamet Hasanuddin, Stamet Pongtiku Toraja, Stamet Andi Jemma Masamba, Stamar Paotere, Staklim Maros, dan Stageof Gowa. Persediaan pias tersebut belum dicatat karena satker penerima tidak mendapatkan nominal harga Persediaan yang diterima. Selain itu berdasarkan CaLK Stamet Kalianget, juga dijelaskan bahwa terdapat 11 jenis pias tidak dicatat dalam Neraca;

BPK


Halaman 9 dari 12

2.

Pelaksanaan stock opname Persediaan belum sesuai dengan Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di Lingkungan BMKG a. Berita Acara stock opname Persediaan pada 23 satker BMKG tidak memuat uraian mengenai perbandingan jumlah barang dalam laporan Persediaan dengan hasil pemeriksaan fisik. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. b. Tembusan Berita Acara stock opname Persediaan tidak disampaikan kepada Kepala Biro Umum, sehingga pengendalian atas pelaksanaan stock opname Persediaan di lingkungan BMKG tidak dapat dilakukan secara memadai.

Atas penatausahaan persediaan yang tidak tertib, pemeriksa telah melakukan prosedur alternatif yaitu dengan melakukan perhitungan secara fisik atas saldo Persediaan sehingga saldo Persediaan yang tersaji dalam Neraca dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut tidak sesuai dengan: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PSAP Nomor 5 Akuntansi Persediaan: a. Paragraf 15 menyatakan bahwa Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah; b. Paragraf 16 yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik; c. Paragraf 18 yang menyatakan bahwa Persediaan disajikan sebesar biaya perolehen apabila diperoleh dengan pembelian;

2.

Peraturan Kepala BMKG Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di Lingkungan BMKG: a. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa tim pelaksana stock opname menyiapkan form isian stock opname yang dibuat sesuai dengan contoh form isian hasil stock opname sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini; dan b. Pasal 14 menyatakan bahwa hasil stock opname sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang dengan tembusan Kepala Biro Umum.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kesalahan penyajian Persediaan dalam Neraca. Hal tersebut terjadi karena: 1. Pelaksana penatausahaan Persediaan belum memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Persediaan dan Peraturan Kepala BMKG tentang Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di Lingkungan BMKG; dan

BPK


Halaman 10 dari 12

2. Lemahnya pengawasan oleh Inspektorat BMKG mengenai implementasi ketentuan penatausahaan Persediaan. Atas permasalahan menginstruksikan kepada:

tersebut

Sekretaris

Utama

BMKG

akan

1. Kepala Satker agar memerintahkan: a. PPK dalam pengantaran/pengiriman barang mencantumkan harga perolehan; b. Seluruh pengelola barang Persediaan agar mencatat setiap keluar/masuk barang dan melakukan stock opname barang Persediaan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BMKG Nomor 13 Tahun 2010; dan 2. Inspektur BMKG meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang memadai terhadap implementasi penatausahaan Persediaan. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan: 1. Sekretaris Utama untuk memerintahkan para Kepala Satker memedomani Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Persediaan dan peraturan Kepala BMKG tentang Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di Lingkungan BMKG; 2. Sekretaris Utama untuk memberikan sanksi administratif kepada petugas pengelola barang Persediaan yang tidak memedomani Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan di lingkungan BMKG sesuai dengan ketentuan; dan 3. Inspektur BMKG meningkatkan pengawasan dan pembinaan mengenai implementasi ketentuan penatausahaan Persediaan.

BPK


Halaman 11 dari 12

BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TAHUN 2005 – 2011 Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012, BPK memantau tindak lanjut BMKG terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern BMKG Tahun 2005 – 2011. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab BMKG dan DPR. Pemantauan atas tindak lanjut terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Tabel 1. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Hasil Pemantauan Tindak Lanjut No

LHP Tahun

Jumlah

Jumlah

Temuan

Rekomendasi

Belum Sesuai

Sesuai/ Selesai

1

Tahun 2011

2

Tahun 2010

4

3

Tahun 2009

11

4

Tahun 2008

2

5

Tahun 2005 – Tahun 2007 Total

4

6

Tidak

Belum Ditindaklanjuti

Dapat Ditindaklanjuti

6

-

-

-

9

9

-

-

-

17

17

-

-

-

3

3

-

-

-

16

25

25

-

-

-

37

60

60

-

-

-

Rincian dari temuan terdapat pada lampiran 6. Terhadap rekomendasi dalam LHP Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 BMKG telah selesai menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diajukan BPK. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut antara lain mengenai: 1.

Penyelenggaraan sosialisasi Pemahaman dan Pertanggungjawaban Kas kepada Bendahara Pengeluaran;

2.

Penyelenggaraan workshop terkait penatausahaan Barang Milik Negara dan Persediaan; dan

3.

Penyusunan draft Peraturan Kepala BMKG mengenai SOP Pengelolaan PNBP.

BPK


Halaman 12 dari 12

Lampiran 1 Sertifikat Kalibrasi yang Belum Diambil dan Belum Dibayarkan PNBP Kalibrasi

No

Tanggal Pengajuan

Pengguna Jasa Kalibrasi

Nama Alat

Tanggal Sertifikat Kalibrasi

Volume (unit)

Tarif (Rp)

PNBP belum diterima (Rp)

2010 1

24-Sep-10

PT. Merapi Utama Pharma

Termometer Analog

30-Sep-10

1

115.000,00

115.000,00

1

115.000,00

115.000,00

1

115.000,00

115.000,00

Jumlah

345.000,00

2

28-Sep-10


Termometer Analog

30-Sep-10

3

28-Sep-10


Termometer Analog

30-Sep-10

2011 1 2 3

14-Apr-11 06-Mei-11 26-Mei-11

4

Thermohygrograph

26-Apr-11

1

350.000,00

350.000,00

Hand Anemometer

20-Mei-11

4

400.000,00

1.600.000,00

Termometer Analog

06-Jun-11

3

115.000,00

345.000,00


06-Jun-11

3

115.000,00

345.000,00

PT. Uti Logistics PT. Deltamas Solusindo PT. Merapi Utama Pharma

5

08-Jun-11


Termometer Analog

13-Jun-11

1

115.000,00

115.000,00

6

17-Jun-11

PT. Geoservices

Thermohygrometer Digital

27-Jun-11

1

350.000,00

350.000,00

7

18-Okt-11

CV. Herdina Prima

Termometer Digital

02-Nop-11

1

115.000,00

115.000,00

Jumlah

3.220.000,00

2012 1

17-Apr-12

CV. Herdina Prima

Barometer Digital

16-Mei-12

1

400.000,00

400.000,00

2

20-Jul-12

PT. Mitra Media Informatik

Barometer Hg

20-Des-12

1

400.000,00

400.000,00

3

05-Okt-12

CV. Fajar Indah

Anemometer

09-Okt-12

1

800.000,00

800.000,00

4

19-Okt-12

PT. Kebayoran Pharma

Termometer Digital

05-Nop-12

2

115.000,00

230.000,00

Termometer Analog

05-Nop-12

3

115.000,00

345.000,00

Thermohygrograph

28-Nop-12

2

350.000,00

700.000,00

5 6

BPK

31-Okt-12

PT. Pelangi Presisi Scientific


BPK


Tanggal Pengajuan

7

07-Nop-12

Dirjen PHKA Kehutanan

AWS

30-Nop-12

5

2.290.000,00

11.450.000,00

8

09-Nop-12

Dirjen PHKA Kehutanan

AWS

30-Nop-12

2

2.290.000,00

4.580.000,00

9

12-Nop-12

Rochmad Adi Kristiawan

Anemometer

19-Nop-12

1

800.000,00

800.000,00

10

22-Nop-12

PT. Pelangi Presisi Scientific

Thermohygrograph

11-Des-12

1

350.000,00

350.000,00

11

17-Des-12

CV. Sarana Gagasan Mulia

Thermograph

21-Des-12

1

350.000,00

350.000,00

12

21-Des-12

PT. Bentala Teknik Mandiri

AWS

28-Des-12

1

2.290.000,00

2.290.000,00

13

26-Des-12

PT. Bentala Teknik Mandiri

AWS

28-Des-12

1


Nama Alat


Volume (unit)

Tarif (Rp)

PNBP belum diterima (Rp)

No

2.290.000,00

2.290.000,00

Jumlah

24.985.000,00

Jumlah Total

28.550.000,00

Lampiran 2 Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan pada Tahun 2012 yang PNBP Jasa Kalibrasinya Dibayar Tahun 2013

No

Tanggal Pengajuan


Nama Alat


PNBP Volume (unit)

Total Harga (Rp)

Dibayar Tanggal

1

26-Apr-12

PT. Mitra Media Informatik

AWS

07-Mei-12

2

4.580.000,00

13-Feb-13

2

18-Sep-12

PT. Kaltimex Energy

Hand Anemometer

19-Sep-12

1

400.000,00

22-Feb-13

3

10-Okt-12

PT. Dos Ni Roha

Thermohygrometer

12-Nop-12

9

3.150.000,00

04-Jan-13

4

Termometer Analog

09-Nop-12

4

460.000,00

04-Jan-13

5

Termometer Digital

12-Nop-12

14

1.610.000,00

04-Jan-13

Barometer Analog

09-Nop-12

1

400.000,00

07-Jan-13

Thermohygrometer

12-Nop-12

3

1.050.000,00

07-Jan-13

6

22-Okt-12

PT. Petrolab Services

7 8

30-Okt-12

PT. Arta Mina Tama

Termometer Digital

13-Nop-12

1

115.000,00

27-Feb-13

9

30-Okt-12

CV. Ferindotech

Anemometer & Arah

06-Nop-12

1

1.600.000,00

10-Jan-13

10

02-Nop-12

PT. Metiska Farma

Thermohygrometer

12-Nop-12

2

700.000,00

31-Jan-13

11

05-Nop-12

PT. Angkasa Perintis Buana Citra

Termometer Digital

23-Nop-12

1

115.000,00

22-Feb-13

12

12-Nop-12

PT. Filamendo Sakti

Hand Anemometer

19-Nop-12

1

400.000,00

01-Feb-13

13

13-Nop-12

CV. Alphamas Mandiri

AWS

21-Des-12

1

2.290.000,00

26-Feb-13

14

14-Nop-12

PT. Caltesys Indonesia

Barometer

18-Des-12

2

800.000,00

07-Jan-13

15

26-Nop-12

PT. Sribangun Buminitiya

Anemobarothermo

21-Des-12

1

915.000,00

21-Jan-13

Termometer

10-Des-12

1

115.000,00

21-Jan-13

16 17

27-Nop-12


Barometer Aneroid

18-Des-12

1

400.000,00

07-Jan-13

18

29-Nop-12

PT. Actavis Indonesia

Hand Anemometer

11-Des-12

1

400.000,00

10-Jan-13

19

03-Des-12

PT. Hartech Indonesia

Hand Anemometer

10-Des-12

1

400.000,00

29-Jan-13

Thermohygrometer

18-Des-12

1

350.000,00

07-Jan-13

PT. Eldepe Kalibrasi Instrumenindo

Thermohygrometer

07-Des-12

3

1.050.000,00

18-Feb-13

a.n Lab Kesehatan

Thermohygrometer

17-Des-12

1

350.000,00

18-Feb-13

20 21 22

BPK

03-Des-12


No

Tanggal Pengajuan


Nama Alat


PNBP Volume (unit)

Total Harga (Rp)

Dibayar Tanggal

23

03-Des-12

Syscal

Hand Anemometer

10-Des-12

1

400.000,00

12-Feb-13

24

04-Des-12

PT. Mandiri Transforma Global

Hand Anemometer 2 sensor

13-Des-12

1

800.000,00

22-Feb-13

25

04-Des-12


Hand Anemometer

14-Des-12

1

400.000,00

07-Jan-13

26

04-Des-12


Hand Anemometer

14-Des-12

1

400.000,00

07-Jan-13

27

05-Des-12


Barothermohygrometer

21-Des-12

1

750.000,00

18-Feb-13

28

05-Des-12

PT. Era Baru Akurasindo

Hand Anemometer

14-Des-12

1

400.000,00

23-Jan-13

29

05-Des-12

PT. Has Environmental

Hand Anemometer

14-Des-12

1

400.000,00

04-Jan-13

30

11-Des-12


Barometer Analog

18-Des-12

1

400.000,00

21-Jan-13

31

11-Des-12

Syscal

Hand Anemometer

14-Des-12

1

400.000,00

04-Jan-13

32

11-Des-12

Syscal

Barometer Analog

18-Des-12

1

400.000,00

04-Jan-13

33

12-Des-12

PT. Has Environmental

Thermo Anemometer

21-Des-12

1

515.000,00

21-Jan-13

34

12-Des-12

Dirjen Tanaman Pangan

AWS

17-Des-12

9

20.610.000,00

21-Jan-13

35

13-Des-12


Barometer Analog

19-Des-12

1

400.000,00

07-Jan-13

36

13-Des-12

Dept. Radioterapi RSCM

Barometer Analog

21-Des-12

1

400.000,00

10-Jan-13

37

13-Des-12

Pusat Kalibrasi Medilab Pt

Barothermohygrometer

21-Des-12

1

750.000,00

13-Feb-13

38

14-Des-12

CV Alphamas Mandiri

Termometer Tanah

21-Des-12

4

600.000,00

26-Feb-13

39

14-Des-12

PT. Era Baru Akurasindo

Thermohygrometer

21-Des-12

2

700.000,00

23-Jan-13

40

17-Des-12

P2SMTP LIPI

Hand Anemometer

20-Des-12

1

400.000,00

10-Jan-13

41

18-Des-12

PT. Indonesia Nippon Seiki

Hand Anemometer

21-Des-12

1

400.000,00

15-Feb-13

42

19-Des-12


Hand Anemometer

21-Des-12

1

400.000,00

21-Jan-13

43

26-Des-12

PT. Angkasa Perintis Buana Citra

Barometer Digital

28-Des-12

3

1.200.000,00

22-Feb-13

Temp & Humidity

28-Des-12

1

350.000,00

22-Feb-13

44

Jumlah

BPK


53.125.000,00

Lampiran 3 Belanja Barang Direalisasikan untuk Pembelian Aset Tetap

No 1

Satker Setama

Uraian SPK no PL.101/II.122/3340.0 04/002/

Nama Barang

Kode Barang

Volume (unit)

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Faksimili

3.06.02. 01.010

15

2.172.500,00

32.587.500,00

Timbangan/ Neraca Analitis

3.09.02. 04.081

1

73.500.000,00

73.500.000,00

Anak Timbangan

3.08.01. 56.115

20

1.142.857,00

22.857.140,00

Anak Timbangan

3.08.01. 56.115

1

1.142.860,00

1.142.860,00

Troli Barang

3.02.02. 01.004

1

966.000,00

966.000,00

Troli 3 Susun

3.02.02. 01.004

1

1.400.000,00

1.400.000,00

Dehumidifier

3.06.03. 22.001

1

9.500.000,00

9.500.000,00

Thermometer Analog

3.03.03 08.012

1

2.100.000,00

2.100.000,00

SP2D no 284687Z tanggal 6 Agustus 2012

Peta Normal Curah Hujan

6.01.03. 01.001

3

200.000,00

600.000,00

Bingkai (Peta)

3.05.02. 06.078

3

329.000,00

1.175.500,00

Stamet Pangkal Pinang

SP2D no 593757A tanggal 20 Desember 2012

Papan Informasi MG

3.05.01. 05.081

1

1.925.000,00

1.925.000,00

Peta dengan Bingkai

3.05.02. 06.078

2

825.000,00

1.650.000,00

Stageof Kupang

SPK No.KU.103/045/BM/ KUG 2012 tanggal 29 februari 2012

Rain Gauge

3.03.03. 09.013

2

89.700.000,00

179.400.000,00

Ket

521119 SP2D no 380443A tanggal 24 September 2012 SPK.09/BBBOKU/PIKU/D2/X2012 tanggal 4 Oktober 2012 SP2D no 437770A tanggal 14 Desember 2012 SPK.10/BBBOKU/PIKU/D2/XI2012 tanggal 6 November 2012 SP2D no 435899A tanggal 12 Desember 2012

2

3

4

Staklim Kediri

Foto

SP2D no328124Z tanggal 26 Maret 2012 dan no342657Z tanggal 26 Juni 2012 Jumlah

BPK


328.804.000,00

Aset telah Dicatat pada Laporan BMN

Lampiran 4 Belanja Modal Direalisasikan untuk Pembelian Barang Persediaan

No

Satker

Uraian

Nama Barang Persediaan

1

Setama

Kontrak No.PPK.02/GRK/PIKU/D2 /III-2012 tanggal 12 Maret 2012

Volume (unit)

Harga Satuan (Rp)

Nilai (Rp)

Botol Contoh Uji Cadangan

16

11.220.000,00

179.520.000,00

Kontrak No.PPK.06/PP3KU/PIKU/ D2/III-2012 tanggal 22 Maret 2012

Peralatan Botol Sampling GRK

10

14.201.000,00

142.010.000,00

SP2D no 181813Y tanggal 4 April 2012, SP2D no 192205X tanggal 14 Juni 2012 dan SP2D no 390375A tanggal 11 Oktober 2012

Pipet Otomatis

4

10.890.000,00

43.560.000,00

ukur

1

1.716.000,00

1.716.000,00

Gelas Piala 100 mL

1

369.600,00

369.600,00

Labu Semprot 500 mL

1

323.400,00

323.400,00

Gelas 200ml

Ukur

20

198.000,00

3.960.000,00

Gelas 100ml

Ukur

20

198.000,00

3.960.000,00

Catridge (Pena Penakar Hujan)

20

240.000,00

4.800.000,00

Tripod Penyangga Thermometer Max/Min

10

2.970.000,00

29.700.000,00

Tripod Penyangga Thermometer BB/BK

10

2.970.000,00

29.700.000,00

Ket

SP2D no 178747Y tanggal 28 Maret 2012 dan SP2D no 363787A tanggal 13 Agustus 2012

2

Balai Wilayah III

SP2D no 701362A tanggal 24 Agustus 2012

Labu 100 mL

Jumlah

BPK


439.619.000,00

Aset telah Dicatat dalam Laporan Persediaan

Lampiran 5

Nama Satker yang Tidak Memuat Uraian Mengenai Perbandingan Jumlah Barang dalam Laporan Persediaan dengan Hasil Pemeriksaan Fisik No

BPK

Satker

1

Stamet Bogor

2

Stamet Tegal

3

Stamet Padang Panjang

4

Stamet Depati Parbo

5

Stageof Waingapu

6

Stageof Kampung Baru Kupang

7

Stamet Dok II JPPN

8

AMG

9

Stamet Sarmi

10

Stamet Pangkal Pinang

11

Stamet Jumai Sorong

12

Stamet Manokwari

13

Stamet Sintang

14

Stamet Supadio Pontianak

15

Stamet Nangapinoh

16

Staklim Siantan

17

Stamet Putusibau

18

Stamar Pontianak

19

Stamet Palangkaraya

20

Bawil II

21

Stamet Kaimana

22

Stamet Fakfak

23

Stageof Sorong


Lampiran 6 Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern BMKG Tahun 2011 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *)

Temuan Berulang *) No

Temuan BPK

Nilai Temuan

2010

2009

Tahun 2011 1 Pengelolaan PNBP atas Jasa Informasi Belum Tertib

2

Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan

√

√

3

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satker-Satker BMKG Kantor Pusat Belum Tertib

√

√

BPK

2008

2007

√

√

√

2006

√

2005

Rekomendasi

Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa

Sesuai

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar segera membentuk unit layanan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/06/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012 menginstruksikan kembali kapada Kepala Biro Hukum dan Organisasi agara segera berkoordinasi dengan unit-unit terkait di lingkungan BMKG untuk segera menyusun/menyelesaikan Peraturan KKBMKG tentang Pembentukan Unit Pelayanan Pengelolaan PNBP di lingkungan Kantor Pusat BMKG.

√

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Kepala Biro Perencanaan untuk membuat perencanaan yang lebih akurat sesuai kebutuhan masing-masing satker dan sesuai klasifikasi jenis belanja.

Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/07/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012 menginstruksikan kembali kapada Kepala Biro Perencanaan agar membuat perencanaan yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi jenis belanja.

√

1. Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/08/VI/SU/BMKG12 tanggal 26 Juni 2012 menginstruksikan kepada kepala Kepala Biro Umum untuk melakukan sosialisasi

√

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar: 1. Menginstruksikan Sekretaris Utama untuk mengadakan kegiatan sosialisasi kepada para Kepala Satker selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran


Belum Sesuai/ Selesai


Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *)


4

Temuan BPK

Penatausahaan Persediaan pada BMKG Belum Tertib

Nilai Temuan

2010

√

2009

√

2008

2007

2006

√

2005

tentang pemahaman penatausahaan dan pertanggungjawaban kas

kepada para Kepala Satker selaku atasan langsung Bendahara Pengeluaran tentang Pemahaman Penatausahaan dan Pertenaggungjawaban Kas.

2. Menginstruksikan Inspektur BMKG untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban kas.

2. Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/09/VI/SU/BMKG12 tanggal 26 Juni 2012 menginstruksikan kepada Inspektur BMKG agar melakukan Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan yang memadai atas Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kas.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar: 1. Menginstruksikan para 1. Sekretaris Utama BMKG Kepala Satker untuk sesuai dengan surat memedomani Standar No.PS.307/10/VI/SU/BMKGAkuntansi Pemerintahan 12 tanggal 26 Juni 2012 tentang Akuntansi menginstruksikan kepada Persediaan dan peraturan para kepala Satker Kepala BMKG tentang memepedomani Standar Prosedur Operasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pemeriksaan Fisik Barang tentang Akuntansi Persediaan di lingkungan Persediaan dan Peraturan BMKG; Kepala BMKG No.13 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasi Pemeriksaan Fisik Barang Milik Negara di lingkunan BMKG 2. Menginstruksikan Inspektur BMKG meningkatkan pengawasan

BPK

Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa

Rekomendasi


2. Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/11/VI/SU/BMKGdan 12 tanggal 26 Juni 2012

untuk

Sesuai

√

√

√




Hasil Pemantauan Tindak Lanjut *)


Temuan BPK

Nilai Temuan

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rekomendasi

pembinaan mengenai implementasi ketentuan penatausahaan Persediaan.

BPK


Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa menginstruksikan kepada Inspektur BMKG agar melakukan Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan yang memadai atas implemntasi penatausahaan Persediaan.

Sesuai




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents