BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN WAKIL KETUA BPK-RI DALAM RANGKA PERESMIAN GEDUNG KANTOR BPK-RI PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK
Yth. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat; Yth. Saudara-Saudara Anggota Muspida Provinsi Kalimantan Barat; Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat; Yth. Saudara-Saudara Bupati dan Walikota seluruh Provinsi Kalimantan Barat; Yth. Saudara-Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Kalimantan Barat; Yth. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Pontianak Yth. Saudara-Saudara Para Pejabat di Provinsi Kalimantan Barat; Yth. Para Tokoh Masyarakat; Rekan kami Anggota BPK, Struktural BPK, para pegawai di lingkungan BPK serta para hadirin yang terhormat.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang penuh berkah ini kita
dapat hadir di sini dalam rangka peresmian Gedung Kantor BPK-RI Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak. Sebagaimana kita ketahui dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945 pasal 23 G dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dalam rangka memenuhi amanat tersebut sejak peresmian pada tanggal 11 April 2005, Kantor Perwakilan BPK di Pontianak meminjam gedung Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah X Pontianak Departemen Kehutanan. Untuk itu kami segenap
pimpinan BPK mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan beserta jajarannya atas kerjasama yang telah dilakukan selama ini. Saudara-saudara, para hadirin yang terhormat, Atas berkat rahmat Allah SWT, BPK telah berhasil menyelesaikan pembangunan gedung Kantor Perwakilan BPK Pontianak, dan pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan peresmian penggunaan gedung yang cukup representatif ini. Pembangunan gedung kantor ini adalah salah satu perwujudan dari Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh BPK pada Tahun 2007 yang lalu. Reformasi Birokrasi BPK ruang lingkupnya sangat luas yaitu meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis, prasarana dan sarana kerja, serta kerja sama dengan stakeholder. Di bidang kelembagaan reformasi ditujukan terutama pada organisasi dan tata kerja, anggaran dan akuntabilitas, pembukaan perwakilan, objek pemeriksaan, peningkatan aktualisasi dari independensi, integritas dan profesionalisme. Di bidang sumber daya manusia, reformasi diarahkan kepada proses rekruitmen, pola karier, profesionalisme, peningkatan kesejahteraan pegawai. Di bidang proses bisnis atau sistem dan prosedur mencakup penyediaan software (perangkat lunak) yang mendukung kuantitas dan kualitas pemeriksaan, pelaporan, dan kegiatan non audit (penunjang dan pendukung). 2
Di bidang sarana dan prasarana ditujukan kepada pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi peralatan kerja dan penyediaan fasilitas pendukung termasuk gedung-gedung kantor, perumahan pegawai, dan lain-lain. Di bidang hubungan dan kerja sama dengan stakeholder ditekankan kepada peningkatan kerja sama yang profesional sesuai kewenangan masing-masing lembaga seperti dengan lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), aparat penegak hukum, dan BPK luar negeri. Saudara, para hadirin yang terhormat, Sejak dicanangkannya reformasi birokrasi tersebut, BPK telah melakukan dan telah memperoleh capaian sebagai berikut: 1.
Kelembagaan 1.1. Organisasi dan Tata Kerja Di bidang organisasi, BPK telah menyusun struktur organisasi baru sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sementara itu telah diupayakan untuk menyusun tata kerja BPK dengan pelaksana BPK dan antar pelaksana BPK. 1.2. Anggaran Salah satu faktor penting untuk menggerakkan roda organisasi adalah anggaran yang memadai. Oleh karena itu anggaran menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan oleh pemimpin BPK periode tahun 2004-2009. Hasil yang dicapai cukup membesarkan hati, karena telah terjadi peningkatan anggaran yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, dengan rincian sebagai berikut: •
Tahun 2004
: Rp
304,722 miliar
•
Tahun 2005
: Rp
329,395 miliar
•
Tahun 2006
: Rp
690,231 miliar
•
Tahun 2007
: Rp
1.275,833 miliar
•
Tahun 2008
: Rp
1.490,836 miliar
•
Tahun 2009
: Rp
1.725,483 miliar
3
1.3. Kantor Perwakilan Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, jumlah Provinsi berkembang dari 27 menjadi 33 provinsi, sedangkan kabupaten/kota telah berkembang menjadi 494 daerah (per Desember 2008). Perkembangan jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang hampir 2 (dua) kali lipat ini secara tidak langsung juga menambah jumlah auditee yang harus ditangani oleh BPK. Agar lebih mendekatkan diri kepada pihak yang diperiksa, maka salah satu wujud reformasi birokrasi BPK adalah menambah jumlah kantor perwakilan dari yang hanya sebanyak 6 kantor perwakilan pada tahun 2004 menjadi 33 kantor perwakilan pada tahun 2008. Adapun perkembangan jumlah kantor dan anggarannya adalah sebagai berikut: Uraian/Tahun
2004
2005
2006
2007
2008
6
8
17
28
33
Anggaran (ribuan)
304,723,848,8
329,395,758
690,231,167
1,337,848,162
1,490836,818
a. Belanja Pegawai
53,980,439
60,146,385
148,595,502
269,286,123
553,844,097
b. Beanja Barang
91,988,409,8
168,594,048
326,256,906
592,033,985
502,113,506
c. Belanja Modal
79,824,722
79,311,325
186,096,599
294,246,400
398,312,312
d. PHLN
78,979,278
21,344,000
29,282,200
53,866,654
6,566,988
Kantor perwakilan
e. APBNP
66,400,000
f. Remunerasi
62,016,000
2. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang capable dan mempunyai semangat serta etos kerja yang tinggi merupakan salah satu kunci sukses untuk memperoleh capaian-capaian kerja yang berkualitas. Untuk menggerakkan roda organisasi dan peningkatan pelayanan dalam bidang audit, kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk merekrut pegawai baru yang berkualitas dan bebas dari KKN, dan sejak dicanangkannya reformasi birokrasi pada tahun 2007 BPK telah melakukan dan memperoleh hasil sebagai berikut:
4
1. Terjadi penambahan personil yang signifikan dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan . 2. Terlaksananya berbagai pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kompetensi teknis dan manajerial 3. Terjadi perubahan strukrur personil yaitu dengan munculnya tenaga baru ditingkat manajerial yang lebih muda dan latar belakang pendidikan yang lebih baik. 4. Pengelolaan SDM telah berdasarkan Human Resources Management Plan 5. Peningkatan kesejahteraan pegawai berupa kenaikan tunjangan kegiatan. 6. Penetapan sistem reward dan punishment bagi pegawai Khusus untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, sejak September 2007 BPK telah melaksanakan perbaikan/peningkatan penghasilan (remunerasi) pegawai. Selanjutnya mengenai perkembangan jumlah pegawai BPK adalah sebagai berikut: No
Formasi Pegawai
2004
2005
2006
2007
2008
1.
Jumlah Pegawai
2.854
2.991
3.504
4.305
4.382
a.
Jumlah Auditor
2.317
2.378
2.491
2.499
2.644
a. Kantor Pusat
1.391
1.357
1.311
1.395
1.114
b. Kantor Perwakilan
926
1.021
1.180
1.104
1.530
Jumlah Non Auditor
537
613
1.013
1.806
1.738
a. Kantor Pusat
294
316
448
655
871
b. Kantor Perwakilan
243
297
565
1.151
867
b.
3. Sarana dan Prasarana Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang capable tidak akan bisa bekerja dengan optimal serta tidak akan dapat meraih capaian-capaian yang diinginkan. Untuk mendukung kinerja para pelaksana, telah ditempuh upaya-upaya sebagai berikut: 1. Perbaikan prasarana dan sarana kerja antara lain gedung kantor/ruang kerja, peralatan , kendaraan operasional, mess dan rumah jabatan.
5
2. Pengadaan sarana pendukung kerja di bidang audit antara lain, notebook untuk para auditor, komputer untuk masing-masing staf, jaringan internet dan software-software untuk mendukung pemeriksaan. 3. Pengukuran kinerja satuan kerja dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. 4. Peningkatan/penetapan standar biaya khusus untuk pemeriksaan. 5. Pengadaan alat perekam sidik jari/finger print untuk alat absensi pegawai. 6. Perbaikan dan pembuatan sarana olah raga.
4. Hubungan Kerja dengan Stakeholders Hubungan kerja dengan stakeholders seperti lembaga perwakilan, penegak hukum, auditee (pemerintah) dan media massa terus ditingkatkan melalui upaya-upaya: a. Menyusun website BPK yang interaktif dan komunikatif b. Membuat MoU dengan stakeholders utama c. Memeperluas dan mempermudah para stakeholders terhadap produk-produk BPK d. Memberikan pendapat yang berhubungan dengan upaya untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik di lingkungan auditee. Para hadirin yang terhormat, Dengan peningkatan jumlah pegawai BPK yang cukup signifikan, dan diiringi peningkatan fasilitas sarana dan prasarana serta peningkatan penghasilan/kesejahteraan pegawai, kami berharap integritas, independensi, kejujuran dan profesionalisme pegawai semakin meningkat pula. Namun demikian, kami tidak menutup mata bahwa masih ada auditor kami yang bermental kurang baik, beriman tipis serta berintegritas kelabu, tapi kami juga yakin jumlahnya semakin jauh berkurang. Terhadap auditor seperti ini kami tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas, mulai sanksi administrasi sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sejak Tahun 2004 sampai dengan Februari 2009 sudah 187 (seratus delapan puluh tujuh) pengaduan/informasi masyarakat mengenai perilaku negatif para auditor yang diterima oleh BPK dan sebagian besar telah diberi sanksi.
6
Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam saya meminta kepada para hadirin sekalian, khususnya pihak auditee atau pihak terkait lainnya untuk tidak memberikan peluang para auditor melakukan perbuatan yang kurang terpuji, yang bertentangan dengan sumpah jabatan dan integritas keauditorannya. Kami juga mengharapkan bantuan saudara-saudara, jika masih ada para auditor kami yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji untuk segera melaporkan kepada kami, agar dapat diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara –saudara para hadirin yang terhormat, Pada tanggal 15 Januari 2009
telah diberikan penghargaan kepada 18 auditee atas
laporan keuangan TA 2007 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” . Di samping itu diberikan pula penghargaan atas “Upaya pencapaian pelaporan yang baik” kepada 3 (tiga) Departemen dan 1 (satu) Pemerintah Daerah. Penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi BPK RI atas upaya yang telah dilakukan dalam hal pelaporan keuangan Negara kepada Departemen/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah TA 2007 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) diberikan kepada: Pemerintah Propinsi Gorontalo, Kota Tangerang, Kota Banjar, dan Kabupaten Aceh Tengah.
Para hadirin yang terhormat, Keberhasilan pencapaian opini “WTP” bukanlah ujung dari sebuah pencapaian tata kelola keuangan yang baik. Pemberian penghargaan ini juga bukanlah suatu akhir dari tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Negara. Penghargaan ini diberikan sebagai sebuah cara untuk mendorong seluruh entitas baik Departemen/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang baik sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penghargaan BPK tahun ini difokuskan pada pelaporan keuangan TA 2007 dan tidak dimaksudkan untuk menjamin ketiadaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK RI melakukan pemeriksaan atas pelaporan keuangan Negara dan memberikan apresiasi ini dengan harapan agar seluruh entitas dapat termotivasi untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan sehingga terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
7
Kami berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama penghargaan sejenis dapat diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
Saudara-saudara para hadirin yang terhormat, Berdasarkan perkembangan opini yang sampai saat ini masih belum memuaskan, BPK merasa terpanggil untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan. Sebagai lembaga yang mengemban tugas konstitutional untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam rangka penegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, BPK RI berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pelopor keteladanan (leading by example) bagi instansi lain di Indonesia serta sebagai garda terdepan dalam mempraktekkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntablitas pengelolaan keuangan Negara. Dalam konteks ini BPK akan terus berusaha untuk : 1. Meningkatkan pemahaman stakeholder terhadap peran, fungsi, kedudukan, wewenang, serta nilai-nilai dasar yang dimiliki BPK RI; 2. Menyediakan informasi mengenai apa yang telah BPK lakukan untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder, khususnya terkait kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara; 3. Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam mewujudkan penggunaan dan pengelolaan keuangan negara yang tertib dan bertanggung jawab. Untuk mendukung terwujudnya hal itu, beberapa upaya konkrit dalam mensosialisasikan hasil kerja dan kinerja BPK RI akan dilakukan dengan berbagai cara komunikasi (communication mix) antara lain: 1. Sosialisasi melalui ceramah umum, seminar dan workshop yang diantaranya tentang paket tiga undang-undang di bidang keuangan negara, undang-undang BPK dan standar pemeriksaan keuangan negara, 2. Wake up call tour melalui ceramah umum ke berbagai daerah mengenai peran dan perkembangan transparansi dan akuntablitas pengelolaan keuangan negara/ daerah.
8
3. Publikasi melalui Majalah Pemeriksa, Audit Forum, Website BPK RI. Saudara-saudara para hadirin yang terhormat, Agar kebijakan pemerintah dapat terlaksana sebagaimana mestinya diperlukan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. SPI merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terintegrasi yang sekaligus memiliki suatu mekanisme kendali otomatis (cek dan ricek). SPI harus ada di setiap sistem keuangan daerah, yaitu: 1. Sistem perencanaan dan penganggaran yang menghasilkan APBD 2. Sistem pelaksanaan APBD yang menghasilkan bukti transaksi 3. Sistem akuntansi keuangan daerah yang menghasilkan catatan pembukuan 4. Sistem pertanggungjawaban keuangan menghasilkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. SPI harus mampu menjaga agar empat sistem utama dalam pengelolaan keuangan tersebut tidak memberikan peluang terjadinya penyimpangan.
Saudara-saudara, para hadirin yang terhormat, Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menghimbau kepada saudara-saudara Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kiranya dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara di daerahnya masing-masing serta mempercepat proses reformasi keuangan. Kepada
Pimpinan
dan
para
Anggota
DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota
kami
mengharapkan agar dapat menggunakan hasil pemeriksaan BPK secara optimal dalam rangka melaksanakan hak budget dan kontrol saudara-saudara. Kepada para akademisi, pers LSM dan Masyarakat kami mengharapkan kiranya dapat membantu mengawasi pelaksanaan APBD di daerah masing-masing supaya berjalan sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat. Khusus kepada jajaran Perwakilan BPK di Pontianak Kalimantan Barat saya harapkan memelihara dan merawat dengan baik gedung baru ini beserta peralatan kerja yang ada di dalamnya. Saya juga berharap peresmian penggunaan gedung ini dapat meningkatkan
9
kinerja saudara-saudara. Marilah menempa semangat juang kita agar BPK dapat semakin beperan dalam mewujudkan good governance dan clean government. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim kami resmikan pemakaian Gedung Kantor Perwakilan BPK di Pontianak Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsa.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamua’alaikum Wr. Wb.
Pontianak, 2 April 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua,
H. Abdullah Zainie, SH
10
