BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2007 PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI JAKARTA, MEDAN, BATAM DAN SURABAYA
Nomor Tanggal
: 17/HP/XIV/06/2008 : 3 Juni 2008
DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi ................................................................................................................
i
Resume Hasil Pemeriksaan ...............................................................................
iii
1.
Sistem Pengendalian Intern .......................................................................
iii
2.
Temuan Pemeriksaan ................................................................................
iii
Hasil Pemeriksaan ..............................................................................................
1
I.
Gambaran Umum ......................................................................................
1
A.
Tujuan Pemeriksaan ..........................................................................
1
B.
Sasaran Pemeriksaan .......................................................................
1
C.
Metode Pemeriksaan .........................................................................
1
D.
Jangka Waktu Pemeriksaan ..............................................................
2
E.
Obyek Pemeriksaan ..........................................................................
2
Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) ..........................
3
A.
Lingkungan Pengendalian .................................................................
3
B.
Aktifitas Pengendalian .......................................................................
4
C.
Pemantauan ......................................................................................
4
III
Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut............................................................
5
IV 1.
Temuan Pemeriksaan............................................................................... Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika Direktorat Jenderal Imigrasi Tidak Sesuai Ketentuan ..... Keterlambatan Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Visa On Arrival Pada Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi Terlambat dan Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp184.860.000,00 ...... Terdapat Kelebihan Pembayaran Atas Kontrak Pekerjaan Pengkajian Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik dan Kontrak Pekerjaan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelekronika sebesar Rp45.900.000,00 .......................................................................... Terdapat Kemahalan Atas Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alih Media Arsip dan Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika Sebesar Rp43.350.000,00 ....……………. Pembebanan Biaya Perpanjangan Ijin Frekwensi Alat Komunikasi Ditjen Imigrasi Pada Kontrak Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Komunikasi Radio Tidak Tepat ................................................................... Terdapat Enam Kegiatan Belanja Barang Dan Modal Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp31.220.370.000,00 Tidak Dilaksanakan ..................
5
II
2.
3.
4.
5.
6.
Lampiran................................................................................................................
i
5
17
20
22
24 27 32
Lampiran 1 Rekapitulasi Perubahan Harga Satuan Antara Addendum Kontrak dengan Kontrak Awal : Instlalling Testing Commision dan Training Perangkat Hardware .........................................................................
32
Lampiran 2 Rekapitulasi Biaya OSA Lapangan/Akomodasi Biaya Perjalanan Satuan Tugas ...................................................................................
40
Lampiran 3 Rekapitulasi Biaya OSA/Akomodasi Instlalling Testing Commision dan Training Perangkat Hardware pada Lokasi Yang Belum Siap ..
41
ii
Resume Hasil Pemeriksaan Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) Tahun Anggaran 2007 di Jakarta, Medan, Batam dan Surabaya. Pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI pada tahun 2007. Tanpa mengurangi keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan masih menemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut : 1. Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern pelaksanaan anggaran Kegiatan Ditjenim yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi dan pemantauan masih mengandung beberapa kelemahan antara lain berita acara penerimaan barang yang ditandatangani panitia penerima barang/jasa tidak didasarkan pada kondisi sebenarnya, panitia pengadaan barang tidak cermat dalam menyusun HPS dan menilai penawaran harga serta perpanjangan izin frekwensi alat komunikasi dibebankan kepada kontrak pemeliharaan alat komunikasi sehingga pelaksanaan anggaran kegiatan belum berjalan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2. Temuan pemeriksaan a. Pelaksanaan
Pekerjaan
Pengembangan
Teknologi
Informasi
dan
Mikroelektronika Direktorat Jenderal Imigrasi Tidak Sesuai Ketentuan Tahun 2007 Ditjenim telah melaksanakan pekerjaan pengembangan informasi dan
teknologi
mikroelektronika yang dilaksanakan oleh PT Nusantara Compnet
Integrator sesuai kontrak Nomor F1-PL.03.06.3-506 tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp43.595.100.000,00 kemudian di addendum sesuai kontrak Nomor F1-PL.03.06.3618 tanggal 19 Nopember 2007 senilai Rp47.841.747.800,00 dengan jangka waktu pekerjaan selama 109 hari kalender yang berakhir tanggal 15 Desember 2007. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor F1.PAN.E/XII-1375 tanggal 10 Desember 2007 dan telah dibayar
iii
lunas sesuai bukti pembayaran terakhir (tahap III) berupa SPM Nomor 00412/409272/2007 tanggal 14 Desember 2007. Hasil pemeriksaan atas laporan Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tim TIK) dan Konsultan Pengawas ternyata sampai dengan saat pemeriksaan BPK tanggal 15 Februari 2008, pelaksanaan pekerjaan belum selesai sehingga PT Nusantara Compnet Integrator dikenakan sanksi denda keterlambatan (setelah dikurangi PPN) sebesar 5% x Rp43.492.498.000,00 = Rp2.174.624.900,00. Selain hal tersebut, terdapat kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan harga satuan transport lokal dan osa lapangan serta biaya pelatihan sebesar Rp1.280.455.000,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Perjanjian Kerja Nomor F1-PL.03.06.3-506 tanggal 28 Agustus 2007. Hal tersebut disebabkan adanya kesalahan presepsi dari Panitia Penerima Barang dan Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ditjenim yang menganggap bahwa penyempurnaan aplikasi yang belum selesai termasuk dalam masa pemeliharaan dan panitia pengadaan barang kurang cermat dalam mengevaluasi penawaran harga addendum yang diajukan pihak penyedia barang/jasa. b. Keterlambatan Pekerjaan
Pemeliharaan
Peralatan Visa On Arrival Pada
Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp184.860.000,00 Tahun 2007 Ditjenim telah melaksanakan pekerjaan pemeliharaan peralatan Visa On Arrival (VOA) pada beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dilaksanakan oleh PT Medcom Indosa Engineering dengan kontrak Nomor F1.PAN.B/X-1051 tanggal 3 Oktober 2007 senilai Rp3.697.200.000,00 (termasuk PPN 10 %). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender yang berakhir tanggal 17 Desember 2007. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor F1.PAN.E/XII-1373 tanggal 10 Desember 2007 dan telah dibayar lunas 100% sesuai bukti pembayaran terakhir
(tahap
IV)
berupa
SPM
Nomor
00403/409272/2007
tanggal
12 Desember 2007. Hasil pemeriksaan atas laporan pelaksanaan kegiatan dan cek fisik ternyata penyelesaian
pekerjaan
tersebut
terlambat
sehingga
PT
Medcom
Engineering harus dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar
Indosa 5% x
Rp3.697.200.000,00 = Rp184.860.000,00 sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam klausul Surat Perjanjian Kerja Nomor F1.PAN.B/X-1051 tanggal 3 Oktober 2007. Hal tersebut terjadi karena adanya unsur kelalaian dari Panitia Penerima Barang dan
iv
Jasa PPK Ditjenim yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Barang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. c. Terdapat Kelebihan Pembayaran Atas Kontrak Pekerjaan Pengkajian Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik dan
Kontrak Pekerjaan Perencanaan
Pengembangan
dan
Teknologi
Informasi
Mikroelekronika
Sebesar
Rp45.900.000,00 Pada tahun 2007 Ditjenim telah melaksanakan kegiatan antara lain pekerjaan Pengkajian Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik yang dilaksanakan oleh CV Global Indotelekomunika sesuai Surat Perjanjian Nomor F1.PAN.B/XI-1163 tanggal 1 November 2007 senilai Rp329.457.700,00 dan pekerjaan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelekronika yang dilaksanakan oleh CV Indosarana Informatika sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor F1-145.PR.09.216 tanggal 30 April 2007 senilai Rp544.280.000,00. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, laporan kegiatan, konfirmasi dengan panitia pengadaan dan pernyataan dari pihak pelaksana kedua kegiatan diketahui bahwa jumlah tenaga ahli
yang ditetapkan dalam RAB kontrak tidak
sesuai kenyataan sebenarnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp45.900.000,00
yang
masing-masing
dikenakan
kepada
CV
Global
Indotelekomunika sebesar Rp20.400.000,00 dan CV Indosarana Informatika sebesar Rp25.500.000,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini disebabkan adanya kelalaian dari pihak pelaksana yang tidak melaporkan penggantian beberapa tenaga ahli kepada Pejabat Pembuat Komitmen. d. Terdapat Kemahalan Atas Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alih Media Arsip dan Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika Sebesar Rp43.350.000,00 Pada Tahun Anggaran 2007 Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan kegiatan antara lain Pekerjaan Pengadaan Alih Media Arsip yang dilaksanakan oleh PT Berdikari Mandala Pratama sesuai Surat Perjanjian Nomor F1.PAN.B/XI-1160 tanggal 2 November 2007 senilai Rp1.848.000.000,00 dan Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika yang dilaksanakan PT Duta Astakona Girinda sesuai
Surat Perjanjian Nomor F1.PL.03.06.3-502
tanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp1.453.614.360,00.
v
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak dan uji banding dengan kontrak sejenis lainnya, ternyata biaya pelaporan yang ditetapkan dalam RAB kontrak lebih mahal dari yang seharusnya sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp43.350.000,00 masing-masing Pekerjaan Pengadaan Alih Media Arsip sebesar Rp24.250.000,00 dan Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika sebesar Rp19.100.000,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini terjadi karena panitia pengadaan barang lalai/tidak cermat dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi dokumen penawaran e. Pembebanan Biaya Perpanjangan Izin Frekwensi Alat Komunikasi Ditjen Imigrasi Pada Kontrak Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Komunikasi Radio Tidak Tepat Tahun 2007 Ditjenim telah melaksanakan pekerjaan perawatan/pemeliharaan jaringan komunikasi radio yang dilaksanakan oleh PT Masaro Radiokom sesuai Surat Perjanjian Nomor F1.PAN.A/XI-1169 tanggal 5 November 2007 senilai Rp9.387.500.000,00 yang berlaku surut sejak bulan Januari s.d. Desember 2007. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa dalam RAB terdapat komponen
biaya
izin
frekwensi
selama
1
tahun
(tahun
2007)
sebesar
Rp129.400.000,00 yang seharusnya tidak dialokasikan dalam kontrak pemeliharaan karena bukan merupakan bagian dari pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab Ditjenim. Sesuai bukti pembayaran izin frekwensi tahun 2007 PT.
Masaro
Radiokom
telah
membayar
biaya
izin
diketahui bahwa
frekwensi
sebesar
Rp169.097.397,00. Jumlah tersebut lebih tinggi sebesar Rp39.697.397,00 dibanding yang ditetapkan dalam RAB kontrak sebesar Rp129.400.000,00. Pembebanan biaya perpanjangan izin frekwensi alat komunikasi Ditjenim dalam kontrak pemeliharaan perawatan/pemeliharaan jaringan komunikasi radio dapat mengakibatkan adanya kemungkinan jaringan radio komunikasi milik Ditjen Imigrasi tidak dapat berfungsi jika kontrak pekerjaan jasa perawatan/pemeliharaan peralatan radio komunikasi Ditjenim tidak direalisasikan dan biaya perpanjangan izin tidak dibayar, mengingat persetujuan penggunaan PNBP Keimigrasian dari Menteri Keuangan baru terbit pada akhir triwulan III Tahun Anggaran 2007. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf b Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Hal tersebut disebabkan Perencanaan Ditjen Imigrasi tidak cermat dalam menempatkan biaya rutin perpanjangan penggunaan izin frekwensi ke dalam kontrak.
vi
f.
Terdapat Enam Kegiatan Belanja Barang Dan Modal Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp31.220.370.000,00 Tidak Dilaksanakan Hasil pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2007 diketahui bahwa terdapat enam kegiatan belanja barang dan modal dengan alokasi anggaran
sebesar
Rp31.220.370.000,00
tidak
dilaksanakan
mengakibatkan sasaran kegiatan yang telah direncanakan oleh
sehingga
Ditjenim tidak
tercapai dan anggaran Ditjenim Tahun 2007 tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana. Hal tersebut disebabkan adanya surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Nomor B.PW.11.01-83 tanggal 11 Oktober 2007 yang menyarankan agar pengadaan jaringan radio komunikasi Ditjenim dilakukan dengan sistem pelelangan dan terlambatnya persetujuan penggunaan anggaran PNBP sebagai sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan. Sesuai surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-1020 memberikan tanggapan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti beberapa hasil pemeriksaan BPK RI yaitu telah menyetor ke kas negara denda keterlambatan sebesar Rp2.359.484.900,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp89.250.000,00 sesuai dengan bukti setor pada tanggal 15 April 2008, sedangkan kelebihan perhitungan harga satuan dalam addendum kontrak pekerjaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika pihaknya menjelaskan bahwa perubahan harga satuan osa lapangan bukan merupakan kesalahan perhitungan tetapi merupakan tambahan biaya dalam rangka mengakomodir permintaan dari Tim Satgas yang merupakan pegawai Ditjenim yang bertugas melakukan training pada seluruh Unit Pelaksana Teknis mengingat biaya yang dialokasikan sebesar Rp500.000,00 per hari dirasakan tidak cukup dan tidak sesuai dengan SK Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006. BPK RI tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai perubahan harga satuan dalam addendum kontrak karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan apabila terdapat permintaan penyesuaian harga maka hal tersebut menjadi tanggungjawab PT Nusantara Compnet Integrator selaku pelaksana pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM supaya menginstruksikan Sekretaris Ditjenim : 1. Menarik kelebihan pembayaran kepada PT Nusantara Compnet Integrated atas kelebihan perhitungan harga satuan dan jumlah hari dalam adendum kontrak serta
vii
biaya pelatihan sebesar Rp1.280.455.000,00, menyetorkan ke Kas Negara dan copy bukti setor disampaikan ke BPK RI; 2. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil kepada Panitia Penerima Barang dan Jasa serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ditjenim yang lalai/kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya; 3. Melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan supaya penerbitan persetujuan penggunaan PNBP sebagai sumber pembiayaan lebih dipercepat sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sebelum berakhirnya Tahun Anggaran; 4. Biaya perpanjangan izin frekwensi tahun 2009 tidak dibebankan dalam kontrak pemeliharaan dan diusulkan untuk dimasukkan dalam anggaran langganan daya dan jasa Ditjenim; 5. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya dalam pengadaan jaringan radio komunikasi dapat mempertimbangkan pengadaan melalui prosedur penunjukan langsung kepada distributor tunggal merk Motorola di Indonesia sebagai kelanjutan dari pekerjaan pengadaan tahun sebelumnya dalam rangka menjamin tetap berfungsi dan terkoneksinya seluruh jaringan peralatan komunikasi yang telah terpasang dengan tetap melakukan negosiasi teknis dan harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan paling menguntungkan bagi negara serta secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; 6. Meningkatkan pengawasan sehingga pada masa yang akan datang hal tersebut tidak terulang kembali.
Jakarta, 3 Juni 2008 Penanggung Jawab,
DR. Heru Kreshna Reza NIP. 240001926
viii
HASIL PEMERIKSAAN Gambaran Umum
I.
A. Tujuan Pemeriksaan Untuk menguji dan menilai apakah :
1. Informasi keuangan yang disajikan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
2. Kegiatan pengelolaan anggaran telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. B. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan meliputi : 1.
Organisasi dan prosedur kerja, penatausahaan, penguasaan dan pengurusan keuangan, rencana dan pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil kegiatan proyek, pelaporan dan pengawasan;
2.
Dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa atau pemborongan pekerjaan serta pengujian terhadap kelayakan fisik/barang dan rincian biaya dari pekerjaan yang dilaksanakan.
3.
Pelaksanaan Belanja modal meliputi : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
C.
Sasaran Pemeriksaan Pengembangan teknologi informasi & mikroelektronika Pengadaan genset Pemasangan AC sentral Pengadaan alih media arsip Pemeliharaan peralatan Visa On Arrival Pemeliharaan peralatan radiokom Jumlah
Anggaran (Rp) 49.839.642.160,00 1.397.907.100,00 6.571.420.000,00 1.848.000.000,00 3.697.200.000,00 9.387.500.000,00 72.741.669.260,00
Metode Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan secara uji petik terhadap dokumen-dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) serta meminta penjelasan dari pejabat/petugas pelaksana, cek fisik dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.
1
D.
Jangka Waktu Pemeriksaan Sesuai Surat Tugas Anggota BPK RI Nomor
08/ST/III-XIV.2/2/2008 tanggal
4 Februari 2008 selama 35 hari kalender sejak tanggal 14 Februari s.d 2 April 2007.
E.
Obyek Pemeriksaan 1. Kegiatan Obyek Pemeriksaan Ditjenim merupakan salah satu unit Eselon I Depkumham yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Ditjenim menyelenggarakan fungsi antara lain : a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang keimigrasian. b. Pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keimigrasian. d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi. e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. f.
Perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian
dan
pengamanan
teknis
operasional di bidang keimigrasian. g. Pembinaan dan pengelolaan SDM, keuangan, perlengkapan, sistem dan metode di bidang keimigrasian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Ditjenim dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dengan dibantu 6 unit Eselon II, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal Orang Asing dan Status Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Kerja Sama Luar Negeri Keimigrasian dan Direktorat Informasi Keimigrasian. Kegiatan Ditjenim antara lain pengembangan teknologi informasi dan mikroelektronika, pemeliharaan alat komunikasi, pemeliharaan Visa on Arrival, pemeliharaan gedung, pengadaan AC dan genset.
2
2.
Anggaran, Realisasi dan Anggaran yang Diperiksa Anggaran, realisasi dan anggaran yang diperiksa Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :
Anggaran (Rp) 304.287.047.000,00
%
Anggaran diperiksa (Rp)
%
55,90
75.375.997.104
44,00
Realisasi (Rp) 170.083.108.395,00
3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Obyek Pemeriksaan Belanja Modal pada Ditjenim Departemen Hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan sistem informasi. Seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dalam DIPA tidak seluruhnya terlaksana. Rendahnya realisasi kegiatan tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dibiayai dari PNBP Keimigrasian tidak dapat dilaksanakan karena persetujuan penggunaan PNBP baru diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada akhir triwulan III Tahun Anggaran 2007.
II.
Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern A. Lingkungan Pengendalian 1. Integritas dan Nilai Etika Respon terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pelaksana sulit dilakukan. Respon yang dilakukan hanya sebatas teguran yang tidak dapat menimbulkan efek jera tanpa bisa melakukan tindakan lebih tegas misalnya skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini terjadi karena pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang terkait dengan birokrasi kepegawaian sehingga apabila pihak manajemen melakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus melalui birokrasi kepegawaian. 2. Struktur Organisasi Struktur pelaksana anggaran kegiatan pada Ditjenim dilaksanakan oleh satu unit organisasi yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi yang membawahi bagian perencanaan, bagian perlengkapan dan rumah tangga serta bagian 3
keuangan. Masing-masing bagian melaksanakan fungsi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran pelaksanaan anggaran. 3.
Tanggung Jawab dan Wewenang Tanggung jawab dan wewenang masing-masing pelaksana anggaran telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang atau pembangunan gedung, direktorat teknis yang berkepentingan dengan barang atau bangunan tersebut juga diikutkan dalam masalah-masalah yang bersifat teknis.
4. Praktek dan Kebijakan Sumber Daya Manusia Pejabat atau pegawai yang tercantum dalam kepanitiaan pengadaan barang dan jasa adalah hanya satu orang yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. 5.
Penilaian/Analisa Resiko Entitas yang terlibat pelaksanaan anggaran kegiatan Ditjenim pada umumnya belum melakukan proses formal untuk menganalisa resiko yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu, tidak ada kriteria yang jelas untuk menentukan tingkat resiko yang dihadapi apakah termasuk tingkat resiko rendah, sedang atau tinggi.
B. Aktivitas Pengendalian Review manajemen terhadap pencapaian. Organisasi dan prosedur kerja pelaksanaan anggaran kegiatan di Ditjenim belum menciptakan sistem pengendalian intern yang baik. C. Pemantauan Pemantauan yang dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Imigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ditjenim atas pelaksanaan anggaran kegiatan Ditjenim belum optimal. Hal ini terlihat pada: 1. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada saat menjelang akhir Tahun Anggaran 2007 sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dan menimbulkan terjadinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Proforma
dalam
rangka
memenuhi
keuangan.
4
persyaratan
administrasi
pencairan
2. Beberapa kegiatan dalam DIPA yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian yang tidak terlaksana karena persetujuan PNBP dari Menteri Keuangan terlambat.
III. Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut Pada Tahun 2006 BPK RI telah melakukan pemeriksaan pada Ditjenim dengan jumlah temuan pemeriksaan sebanyak 16 temuan dan 28 saran. Berdasarkan Resume Hasil Rapat Pra Pembahasan Tindak Lanjut antara BPK RI dengan Departemen Hukum dan HAM yang dilaksanakan tanggal 13 Februari 2007, seluruh saran atas temuan pemeriksaan telah selesai ditindaklanjuti.
IV.
Temuan Pemeriksaan 1. Pelaksanaan
Pekerjaan
Pengembangan
Teknologi
Informasi
dan
Mikroelektronika Direktorat Jenderal Imigrasi Tidak Sesuai Ketentuan Dalam upaya menghasilkan kinerja layanan keimigrasian dengan standar mutu internasional, Ditjenim telah melakukan penataan dan pembangunan organisasi dengan memanfaatkan
teknologi
dan informasi
melalui program
kegiatan
pengembangan teknologi informasi dan mikroelektronika Ditjenim tahun 2007. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Ditjenim telah membentuk Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika Ditjenim Tahun 2007 sesuai Surat Keputusan Nomor F1-145.PR.09.10 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Prosedur pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Panita Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut : a. Metode
pemilihan
penyedia
barang/jasa
digunakan
melalui
metode
Prakualifikasi karena lingkup pekerjaan yang kompleks. b. Pengumuman Pelelangan Prakualifikasi telah dilaksanakan melalui harian Media Indonesia pada tanggal 6 Juni 2007. c. Perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi sebanyak 91 Perusahaan. Dari jumlah tersebut sampai dengan penutupan pendaftaran pada tanggal 14 Juni 2007 jam 16.00 WIB, perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi sebanyak 57 Perusahaan.
5
d. Dari hasil evaluasi/penilaian keabsahan persyaratan (Legalisir dan Cap Perusahaan), syarat-syarat administrasi serta kelengkapan lainnya yang telah sesuai dengan persyaratan, maka hasil keputusan Panitia bahwa dari jumlah 57 Perusahaan hanya 16 Perusahaan yang memenuhi persyaratan/kualifikasi untuk dapat mengikuti proses selanjutnya. e. Sesuai jadwal yang tercantum pada Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Aanwijzing, Panitia menutup penerimaan dokumen pada tanggal 17 Juli 2007 pukul 12.00 WIB. f.
Dari 16 perusahaan
yang diundang sampai dengan penutupan penerimaan
dokumen, jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak
7
perusahaan, 2 perusahaan mengundurkan diri yaitu PT Astragraphia
(Surat
pengunduran diri Nomor 2006-183-VII-07, tanggal 17 Juli 2007) dan Metrocom
Global
Solusi
(Surat
pengunduran
diri
Nomor
PT 472/MGS-
MKT/VII/2007, tanggal 17 Juli 2007) sedangkan 7 perusahaan lainnya tidak menyampaikan surat pemberitahuan. g. Jumlah perusahaan/peserta pelelangan yang berhak mengajukan dokumen penawaran berjumlah 7 perusahaan, yaitu : 1) PT Bayu Mega Sejahtera; 2) PT Nusantara Compnet Integrator; 3) PT Pentadata Prima Sakti; 4) PT Praweda Ciptakarsa Informatika; 5) PT Mitra Infosarana; 6) PT Berca Hardaya Perkasa;
7) PT Total Solusi Teknindo. h. Pada tanggal 26 Juli 2007, Panitia mengadakan evaluasi terhadap Dokumen Administrasi dan Teknis terhadap perusahaan/rekanan yang telah mengikuti pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran. Lingkup evaluasi adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi Administrasi meliputi :
a. Kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi; b. Daftar Personil; c. Surat dukungan prinsipal; d. Transfer teknologi serta Pelatihan SDM.
6
2. Evaluasi Teknis meliputi :
a. Spesifikasi barang; b. Rencana usulan kerja (Metodologi); c. Kualifikasi tenaga ahli; d. Metode kerja; e. Pendistribusian barang.
i. Setelah dilakukan evaluasi dokumen administrasi dan teknis dan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan bonafiditas peserta lelang dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika serta berdasarkan Pasal 6 ayat 3 (huruf a) Dokumen Pengadaan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan untuk menciptakan obyektifitas dan transparansi pemaparan (Pasal 2 jo Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003), panitia didampingi oleh : 1) Tim Independen di bidang IT; 2) Tim TIK Dit. Sisinfokim Ditjenim;
3) In-House Consultant (UI dan IOM). kemudian memberikan kesempatan kepada 7 perusahaan/rekanan untuk memaparkan isi dokumen teknis yang ditawarkan. j.
Pada tanggal 3 Agustus 2007, Panitia Lelang telah mengadakan Evaluasi Teknis terhadap 7 tujuh perusahaan/rekanan yang telah mengikuti pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran.
k. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Teknis Nomor F1.PAN/BJ/VIII-60 tanggal 03 Agustus 2007 dan Surat Penetapan PPK Ditjenim Nomor F1.PL. 03.06.3-476 tanggal 7 Agustus 2007, maka Perusahaan yang Lulus Evaluasi Teknis dan dapat mengikuti tahapan Penyelarasan Teknis serta memasukkan Dokumen Penawaran Harga pekerjaan Pengadaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika hanya 3 perusahaan, yaitu : 1) PT Berca Hardaya Perkasa; 2) PT Nusantara Compnet Integrator; 3) PT Praweda Cipta Karsa informatika.
l. Kepada perusahaan yang tidak lulus Evaluasi Teknis diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Ditjenim dengan masa sanggah selama 5 hari kerja (tanggal sampai dengan 14 Agustus 2007);
7
7
m. Pada tanggal 16 Agustus 2007 Panitia mengadakan acara Penyelarasan Teknis dengan mengundang 3 perusahaan yang telah lulus evaluasi teknis. Maksud dan tujuan diadakannya penyelarasan teknis adalah spesifikasi teknis dari 3 perusahaan tersebut disetarakan/disejajarkan dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan sesuai kebutuhan Direktorat Jenderal Imigrasi. n. Pada tanggal 21 Agustus 2007 diadakan Rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga dengan dihadiri oleh wakil dari 3 perusahaan yang telah lulus evaluasi teknis. Setelah diadakan penelitian terhadap surat-surat penawaran harga beserta kelengkapannya yang masuk, maka dihasilkan penawaran harga sebagai berikut: 1) PT Nusantara Compnet Integrator
: Rp43.495.100.000,00
2) PT Praweda Ciptakarsa Informatika : Rp45.773.562.977,49 3) PT Berca Hardaya Perkasa
: Rp49.066.926.637,00
o. Pada tanggal 23 Agustus 2007, panitia telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran harga dengan hasil keputusan panitia sebagai berikut : No
p.
Perusahaan
Penawaran (Rp)
Keterangan
1.
PT Nusantara Compnet Integrator
43.495.100.000,00
Calon Pemenang
2.
PT Praweda Ciptakarsa Informatika
45.773.562.977,49
Cadangan I
3.
PT Berca Hardaya Perkasa
49.066.926.637,00
Cadangan II
Surat panitia kepada Ditjenim Nomor F1.PAN/BJ/VIII-75 tanggal 23 Agustus 2007 mengusulkan penetapan pemenang sesuai hasil evaluasi panitia.
q. Ditjenim menetapkan PT Nusantara Compnet Integrator sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp43.495.100.000,00 sekaligus menunjuk PT Nusantara Compnet Integrator sebagai penyedia barang/jasa sesuai Surat Keputusan Ditjenim Nomor F1-PL.03.06.3-503 tanggal 27 Agustus 2007. Atas dasar keputusan tersebut, Ditjenim dengan PT Nusantara Compnet Integrator sepakat menandatangani surat perjanjian kontrak Nomor F1-PL.03.06.3-506 tanggal 28 Agustus 2007 senilai Rp43.595.100.000,00 dengan jangka waktu
8
pekerjaan selama 109 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Agustus s.d tanggal 15 Desember 2007. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sesuai hasil minutes of meeting, Project Manager E-Office telah mengajukan tambahan pekerjaan implementasi E-Office kepada Ditjenim masing-masing sesuai surat hasil minutes of meeting : a.
No. F5-KP.02.03-5.2036.1 tanggal 2 Oktober 2007;
b.
No. F5-KP.02.03-5.2074.1 tanggal 9 Oktober 2007;
c.
No. F5-KP.02.03-5.2100.1 tanggal 22 Oktober 2007;
d.
No. F5-KP.02.03-5.2137.1 tanggal 26 Oktober 2007;
e.
No. F5-KP.02.03-5.2036.1 tanggal 30 Oktober 2007.
Atas dasar permintaan tambahan pekerjaan tersebut, Ditjenim telah meminta kepada PT Nusantara Compnet Integrator untuk mengajukan penawaran sesuai surat masing-masing : a.
F1.PL.03.06.3-548 tanggal 5 Oktober 2007;
b.
F1.PL.03.06.3-556 tanggal 11 Oktober 2007;
c.
F1.PL.03.06.3-560 tanggal 24 Oktober 2007;
d.
F1.PL.03.06.3-565 tanggal 30 Oktober 2007.
PT
Nusantara
Compnet
Integrator
telah mengajukan
penawaran
sebesar
Rp4.246.647.800,00 kepada Ditjenim sesuai surat Nomor 1098A/NCI/2/FC/O-GOV/ XI/07 tanggal 16 November 2007. Atas dasar tersebut maka dilakukan addendum atas Surat Perjanjian Kerja Nomor F1-PL.03.06.3-506 tanggal 28 Agustus 2007 sesuai addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor F1-PL.03.06.3-618 tanggal 19 November 2007 dengan penambahan biaya sebesar Rp4.246.647.800,00 sehingga secara total nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp47.841.747.800,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah yaitu selama 109 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan tanggal 15 Desember 2007. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dilakukan serah terima dari PT Nusantara Compnet Integrator kepada Panitia Penerima Barang/Jasa Ditjenim
sesuai
dengan
Berita
Acara
Pemeriksaan
Pekerjaan
Nomor
F1.PAN.E/XII-1368 tanggal 10 Desember 2007. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut PT Nusantara Compnet Integrator menyerahkan hasil pekerjaan
kepada
Ditjenim
sesuai
Berita
Acara
Serah
Terima
Nomor
F1.PAN.E/XII-1375 tanggal 10 Desember 2007 dan telah dibayar lunas 100% sesuai bukti pembayaran terakhir tahap III (sebesar 10%) berupa SPM Nomor 00412/409272/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp4.784.174.780,00. 9
Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak termasuk RKS dan Laporan akhir tanggal 18 Desember 2007 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas
PT Duta Astakona
Girinda, Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tim TIK) yang dibentuk oleh Direktorat Informasi Keimigrasian serta pemeriksaan fisik pada Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi di Wilayah Sumatera Utara tanggal 3 s.d 5 Maret 2008, Wilayah Batam tanggal 6 s.d. 8 Maret 2008 dan Wilayah Jawa Timur tanggal 16 s.d. 20 Maret 2008, diketahui : a. Penyelesaian Pekerjaan Terlambat Hasil pemeriksaan atas Laporan Konsultan Pengawas dan Tim TIK tanggal 18 Desember 2007 serta hasil minutes of meeting, ternyata masih terdapat beberapa output atau hasil kegiatan sampai dengan pemeriksaan tanggal 15 Februari 2008 belum seluruhnya selesai dilaksanakan, yaitu : No
Output/Hasil Menurut RKS
Output/Hasil Menurut Laporan Akhir
1.
Terkoneksinya seluruh perangkat di Lingkungan Kantor Pusat Ditjenim dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitatif dan substantif.
Masih terdapat beberapa alat yang belum terpasang di lingkungan Ditjenim, yaitu :
2.
No
a.
Komputer Thin Client dari 132 set yang dikirim baru terpasang 120 set, hal tersebut menunggu penentuan lokasi penempatan.
b.
Printer LaserJet dari 36 Set yang dikirim baru terpasang 28 set, Hal tersebut menunggu lokasi penempatan.
c.
UPS 750 VA dari 30 set yang dikirim baru terpasang 14 set, Hal tersebut karena yang dipasang hanya UPS untuk PC.
Terbangunnya Pusat Data di Kantor Pusat Ditjenim yang berfungsi sebagai Pusat Operasi Jaringan, Pusat Operasi Data, Pusat komunikasi dan Akses.
Pusat Data di Kantor Pusat Ditjenim telah ada namun masih terdapat beberapa perangkat yang belum terpasang, yaitu : 7 set server yang masih dalam proses instalasi aplikasi dan 2 set NAC server yang masih membutuhkan diskusi dan perencanaan detail dengan pihak Imigrasi dan Konsultan.
Output/Hasil Menurut RKS
Output/Hasil Menurut Laporan Akhir
10
Keterangan Belum selesai
Belum seluruhnya selesai
Keterangan
3.
Terbangunnya infrastruktur jaringan area local (Local Area Network) atau LAN dan interkoneksi di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terintegrasi antara Kantor Pusat Ditjenim dengan 33 Kanwil, 103 Kanim, 1 Unit Khusus dan 1 Akademi Imigrasi.
Baru terbangun 129 lokasi LAN, masih ada 9 lokasi yang belum terpasang, yaitu Kanim Meulaboh, Kanwil Riau, Kanwil Bengkulu, Kanim Bengkalis, Kanwil Sumsel, Kanim Palembang, Kanwil Jabar, Kanim Pemalang, Kanwil Sulteng karena bangunannya masih dalam proses renovasi.
Belum selesai
4.
Terbangunnya aplikasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan data/ informasi substanstif dan fasilitatif keimigrasian serta didukung manajemen data lengkap, akurat dan terkini untuk keperluan pimpinan, manajerial dan operasional.
Aplikasi Fasilitatif keimigrasian belum seluruhnya selesai.
Belum seluruhnya selesai
5.
Pelatihan security system dan Manajerial di kantor pusat (untuk Eselon I, II, III dan IV)
Belum dilakukan
Belum seluruhnya selesai
Sebagai jaminan atas belum selesainya pekerjaan tersebut,
PT Nusantara
Compnet Integrator telah menyerahkan jaminan pembayaran dan jaminan pemeliharaan kepada Ditjenim yang diterbitkan oleh Bank Mandiri dengan masing-masing Jaminan Pembayaran Nomor MBG7740215159707 tanggal 14 Desember 2007 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2008 senilai Rp5.262.593.000,00 dan jaminan pemeliharaan Nomor BMG7740214959007 tanggal 11 Desember 2007 senilai Rp2.392.087.390,00 yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2008. Menurut penjelasan Tim TIK dan pemeriksaan pada kantor pusat Ditjenim diketahui bahwa sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 15 Februari 2008 atau 60 hari setelah batas waktu kontrak, kelima hasil kegiatan tersebut belum seluruhnya selesai. Hasil konfirmasi pada Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dan Jawa Barat pada tanggal 29 Februari 2007, diketahui bahwa seluruh peralatan sudah berada dilokasi namun belum terpasang karena ruangan untuk penempatan peralatan baru selesai di renovasi pada akhir bulan Desember 2007 sedangkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada Kanwil Depkumham Sumut, Kanim Medan, Kanim Polonia, Kanim Belawan, Kanim Pematang Siantar, Kanim Batam, Kanwil Depkumham Jatim, Kanim Khusus 11
Klas I Surabaya, Kanim Klas I Perak, dan Kanim Malang diketahui bahwa seluruh peralatan E-Office sudah terpasang dan dapat berfungsi secara on line namun belum dapat digunakan untuk operasional sehari-hari karena masih menunggu petunjuk operasional dari Ditjenim. b. Terdapat Kesalahan Perhitungan Harga Satuan dan Jumlah Hari Dalam Addendum Kontrak sebesar Rp1.250.310.000,00 Hasil pemeriksaan dan uji banding harga satuan antara yang ditetapkan dalam addendum kontrak dengan kontrak awal, diketahui bahwa harga satuan transportasi udara dan lokal, osa lapangan serta jumlah hari untuk kegiatan installing testing commisioning dan training perangkat hardware dan perjalanan training satuan tugas (Satgas) yang ditetapkan dalam addendum kontrak lebih tinggi dibanding yang ditetapkan dalam kontrak awal. Perubahan harga satuan tersebut karena selain adanya tambahan pekerjaan juga karena adanya perubahan skenario pelatihan dari konsep awal yang semula dilakukan secara regional menjadi on site di masing-masing UPT pada saat pelaksanaan pemasangan peralatan dan acuan perubahan biaya yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tanggal 25 April 2007 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perhitungan Tim BPK atas perubahan harga satuan tersebut adalah sebesar Rp1.250.310.000,00 dengan rincian : 1) Kelebihan perhitungan harga satuan transport udara dan lokal serta osa
lapangan kegiatan installing testing commisioning dan training perangkat hardware sebesar Rp921.054.000,00 (Lampiran-1); 2) Kelebihan perhitungan harga satuan osa lapangan perjalanan training
Satgas sebesar Rp 80.500.000,00 (Lampiran-2); 3) Kelebihan perhitungan harga satuan transport udara, lokal dan osa lapangan
serta jumlah hari kegiatan pelatihan dan installing testing commisioning dan training perangkat hardware pada 7 lokasi yang belum siap sebesar Rp248.756.000,00 (Lampiran-3). c. Kelebihan Pembayaran Atas Biaya Pelatihan Network dan System Administration,
Database
Administration
Rp30.145.000,00 12
dan
Webmaster
sebesar
Hasil pemeriksaan atas RAB kontrak diketahui terdapat biaya lima paket kegiatan pelatihan di Kantor Pusat Ditjenim yang diperuntukan bagi petugas Imigrasi (Tim Teknologi Informasi dan Elektronika Ditjenim) dan manajerial untuk para pejabat Eselon I, II, III dan IV senilai Rp560.500.000,00, yaitu : No.
Uraian Pelatihan
Satuan
Vol
1.
Network dan System Administration
Paket
1
125.000.000,00
2.
Database Aministration
Paket
1
125.000.000,00
3.
Web Master
Paket
1
75.000.000,00
4.
Security System
Paket
1
97.500.000,00
5.
Managerial
Paket
1
138.000.000,00
Jumlah
Harga (Rp)
560.500.000,00
Berdasarkan laporan akhir yang disusun oleh Tim TIK Ditjenim diketahui bahwa dari lima kegiatan pelatihan, tiga kegiatan telah dilaksanakan di Kantor Pusat Ditjen Imigrasi, satu kegiatan yaitu Security System sedang dilaksanakan dan satu kegiatan pelatihan managerial hingga pemeriksaan tanggal 15 Februari 2008 belum dilaksanakan. Pemeriksaan lebih lanjut atas laporan Tim TIK Ditjenim dan daftar hadir peserta diketahui bahwa tiga kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut ternyata masing-masing kegiatan hanya diikuti oleh 3 - 4 orang petugas imigrasi selama 4 - 5 hari, yaitu : No. 1.
No. 2.
Kegiatan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan
Jumlah Peserta
Jumlah Instruktur
Tempat kegiatan
Network dan System Administration
11-14 Desember 2007 (Selama 4 hari dari pukul 09.00 – 16.00 WIB)
4 Orang
1 Orang
Kantor Pusat Ditjen Imigrasi
Waktu Pelaksanaan
Jumlah Peserta
Jumlah Instruktur
Tempat kegiatan
11-15 Februari 2008 (selama 5 hari dari
3 Orang
1 Orang
Kantor Pusat Ditjen
Kegiatan Pelatihan Database Aministration
Fasilitas yang diperoleh peserta - Coffe break - Makan Siang - Hand Out
13
Fasilitas yang diperoleh peserta - Coffe break - Makan Siang
pukul 09.00 – 16.00 WIB) 3.
Web Master
18-22 Februari 2008 (selama 5 hari dari pukul 09.00 – 16.00 WIB)
4 Orang
1 Orang
Imigrasi
- Hand Out
Kantor Pusat Ditjen Imigrasi
- Coffe break - Makan Siang - Hand Out
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan 11 orang staf Ditjen Imigrasi di bidang Network dan System Administration, Database Aministration, Web adalah tidak wajar yaitu sebesar Rp325.000.000,00 atau Rp29.545.454,55 untuk masing-masing orang selama 5 hari. Berdasarkan perhitungan biaya pelatihan yang diperoleh dari PT Nusantara Compnet Integrator diketahui bahwa biaya masing-masing jenis kegiatan adalah sebesar Rp98.285.000,00 atau sebesar Rp294.854.000,00 untuk tiga jenis
pelatihan
yaitu
Network
dan
System
Administration,
Database
Adminitration dan Web Master sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp30.145.000,00 (Rp325.000.000,00 – Rp294.854.000,00). Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan : a.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 5 Tentang Etika Pengadaan huruf f yang menyatakan Pengguna barang/jasa, Penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
b.
Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa Perubahan kontrak dapat dilakukan : 1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen
kontrak
maka
pengguna
barang/jasa
bersama
penyedia
barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain: a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; b. Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 14
c. Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; d. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. 2. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. 3. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak. c. Surat Perjanjian Kerja Nomor F1-PL.03.06.3-506 tanggal 28 Agustus 2007: 1. Pasal 4 tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan selesai pada tanggal 15 Desember 2007. 2. Pasal 30 tentang denda menyatakan antara lain apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, maka pihak kedua wajib membayar denda sebesar 1/000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari kelambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan. 3. Pasal 19 angka 2 ditetapkan bahwa dalam hal perubahan lingkup dan volume pekerjaan yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan harga
pekerjaan
maka
dilakukan
penyesuaian
harga
pekerjaan
berdasarkan harga satuan yang telah disepakati atau berdasarkan negosiasi pada saat pelaksanaan antara pihak pertama dengan pihak kedua apabila harga satuan untuk pekerjaan tambah kurang tersebut tidak terdapat dalam perjanjian ini.
Hal tersebut mengakibatkan : a.
PT Nusantara Compnet Integrator dikenakan sanksi denda keterlambatan (setelah
dikurangi
PPN)
sebesar
Rp2.174.624.900,00;
15
5%
x
Rp43.492.498.000,00
=
b.
Kelebihan pembayaran kepada PT Nusantara Compnet Integrator atas kesalahan perhitungan harga satuan dan jumlah hari dalam adendum kontrak serta biaya pelatihan sebesar Rp1.280.455.000,00 (Rp1.250.310.000,00 + Rp30.145.000,00);
c.
Ditjenim belum dapat memanfaatkan sistem informasi e-office secara tepat waktu.
Hal tersebut disebabkan : a.
Adanya kesalahan presepsi dari Panitia Penerima Barang dan Jasa Ditjenim yang menganggap bahwa penyempurnaan aplikasi yang belum selesai termasuk dalam masa pemeliharaan;
b. Panitia pengadaan barang kurang cermat dalam mengevaluasi penawaran harga addendum yang diajukan pihak penyedia barang/jasa; c.
Lemahnya pengawasan Sekretaris Ditjenim selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Sesuai surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-1020 memberikan tanggapan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti beberapa hasil pemeriksaan BPK RI yaitu telah menyetor ke kas negara denda keterlambatan sebesar Rp2.174.624.900,00 sesuai dengan bukti setor pada tanggal 15 April 2008, sedangkan kelebihan perhitungan harga satuan dalam addendum kontrak pekerjaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika pihaknya menjelaskan bahwa perubahan harga satuan OSA Lapangan bukan merupakan kesalahan perhitungan tetapi merupakan tambahan biaya dalam rangka mengakomodir permintaan dari Tim Satgas yang merupakan pegawai Ditjenim yang bertugas melakukan training pada seluruh Unit Pelaksana Teknis mengingat biaya yang dialokasikan sebesar Rp500.000,00 per hari dirasakan tidak cukup dan tidak sesuai dengan SK Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006. Biaya Pelatihan Network dan Administration, Database Administration dan Webmaster sebesar Rp325.000.000,00 adalah tidak wajar, dapat dijelaskan bahwa sesuai perencanaan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) direncanakan bahwa untuk setiap pelatihan akan dilatih 20 orang tetapi dalam pelaksanaannya hanya diikuti oleh empat orang petugas. Perhitungan dalam HPS adalah sesuai dengan RKS yakni satu paket.
BPK RI tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai perubahan harga satuan dalam addendum kontrak karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan apabila terdapat permintaan
16
penyesuan harga maka hal tersebut menjadi tanggungjawab PT Nusantara Compnet Integrator selaku pelaksana pekerjaan. BPK RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM supaya menginstruksikan Sekretaris Ditjenim selaku Kuasa Pengguna Anggaran : a.
Menarik kelebihan pembayaran kepada PT Nusantara Compnet Integrated atas kesalahan perhitungan harga satuan dan jumlah hari dalam adendum kontrak serta biaya pelatihan sebesar Rp1.280.455.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara dan menyampaikan copy bukti setor kepada BPK RI;
b.
Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang Pegawai Negeri kepada Kepala Bagian Perlengkapan Ditjenim selaku Panitia Penerima Barang dan Jasa serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Ditjenim yang lalai melegalisasi, kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya serta lebih meningkatkan pengawasan sehingga pada masa yang akan datang hal tersebut tidak terulang kembali.
2.
Keterlambatan Pekerjaan
Pemeliharaan
Peralatan Visa On Arrival Pada
Beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp184.860.000,00 Pada Tahun Anggaran 2007 Ditjenim telah melaksanakan kegiatan/pekerjaan pemeliharaan peralatan
Visa on Arrival (VOA) pada 38 Tempat Pemeriksaan
Imigrasi (TPI) yang dilaksanakan oleh PT Medcom Indosa Engineering sesuai Surat Perjanjian
Nomor
F1.PAN.B/X-1051
tanggal
3
Oktober
2007
senilai
Rp3.697.200.000,00 (termasuk PPN 10 %). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender terhitung mulai tanggal 4 Oktober sampai dengan 17 Desember 2007. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah diserahterimakan dari PT Medcom Indosa Engineering kepada Ditjenim sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor F1.PAN.E/XII-1372 tanggal 10 Desember 2007 Panitia Penerima Barang/Jasa Ditjenim. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut PT Medcom Indosa Engineering telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Ditjenim sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor F1.PAN.E/XII-1373 tanggal 10 Desember 2007 dan telah dibayar lunas 100% sesuai bukti pembayaran terakhir (tahap IV) berupa SPM Nomor 00403/409272/2007 tanggal 12 Desember 2007 seluruhnya senilai Rp3.697.200.000,00. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan uji banding dengan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat oleh PT Medcom Indosa Engineering serta bukti 17
penerimaan barang dan pemeriksaan fisik ternyata pelaksanaan pekerjaan tersebut terlambat, dengan rincian sebagai berikut: a. Berdasarkan bukti penerimaan barang di empat lokasi TPI: No .
Jenis Barang
Vol
Tujuan
Tgl Surat Jalan
Tgl Diterima
Lama Keterlambatan
1.
Barcode Scanner
4
Kanim Khusus Ngurahrai
31-1-2008
31-1-2008
44 hari
2.
Rak Server
1
Kanim Polonia Medan
14-1-2008
31-1-2008
44 hari
3.
UPS Server Type APC Smart 1000
1
Kanim Surabaya
29-1-2008
28-1-2008
41 hari
Data Base Server
1
Sda
Sda
Sda
41 hari
Rak Server
1
Sda
Sda
Sda
41 hari
UPS APC Smart 1000VA
1
Kanim Klas I Batam
3-12-2007
20-1-2008
33 hari
Rak Server
3
Bagian Perlengkapan
5-2-2008
5-2-2008
49 hari
4.
b. Berdasarkan laporan pekerjaan: No . 1.
2.
Nomor, Tanggal Surat Jalan dan Jenis Barang 07122501/SJNG/2007, 29 November 2007 Komputer Workstation HP de 5700 Printer Laser HP L.1020
08010501/SJ-POL.01 Komputer Server HP-DL 380 GS UPS Power Suply Smart APC 1000 DSL Modem Switch 4 port
Vol (unit)
Tujuan
TPI Nongsa Batam
1 1
Laporan Pekerjaan
Kegiatan pada tanggal 27 Desember 2007, yaitu: 1. Peralatan tersebut diterima di TPI. 2. Instalasi pemasangan peralatan dan sistem aplikasi VOA yang lama dengan yang baru.
Kanim Bandara Polonia Medan
1 1 1 1
3.
Migrasi sistem aplikasi VOA yang lama ke perangkat VOA yang baru dan pemindahan data base VOA yang lama ke PC yang baru.
4.
Testing peralatan dan konfigurasi device terhadap sistem aplikasi VOA baik yang lama maupun yang existing.
5.
Performance test terhadap peralatan/sistem VOA dengan data riil.
6.
Komunikasi data ke pusat belum dapat difungsikan karena perangkat yang terpasang baru ada satu PC.
Kegiatan pada tanggal 4 Januari 2008 yaitu: 1.
Barang diterima di Kanim.
2.
Instalasi pemasangan peralatan dan sistem aplikasi VOA lama dengan peralatan dan sistem VOA yang baru.
3.
Memindahkan sistem database VOA yang lama ke komputer server yang baru.
c. Hasil pemeriksaan fisik pada Kantor Imigrasi Khusus Klas I Surabaya pada tanggal 13 Maret 2008 atau 85 hari setelah masa akhir kontrak, diketahui bahwa
18
peralatan VOA yang dikirim oleh pihak pelaksana ternyata belum dipasang dan masih disimpan di dalam gudang. Dari
kondisi
tersebut
dapat
disimpulkan
bahwa
pelaksanaan
pekerjaan
pemeliharaan peralatan Visa On Arrival belum selesai 100% yaitu terlambat antara 10 hari sampai dengan 85 hari kalender. Berdasarkan hal tersebut maka Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor F1.PAN.E/XII-1372 tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Panitia
Penerima Barang/Jasa Ditjenim yang
menyatakan pekerjaan telah selesai 100% adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor F1.PAN.B/X-1051 tanggal 3 Oktober 2007 : a. Pasal 5 tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ayat (1) antara lain menyatakan bahwa dalam jangka waktu 75 hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) harus sudah diterima dan dapat digunakan sesuai fungsinya. b. Pasal 8 tentang sanksi dan denda : 1) Ayat
(1)
menyatakan
bahwa
apabila
Pihak
kedua
tidak
dapat
menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) surat perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak kedua wajib membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak. 2) Ayat (2) menyatakan bahwa apabila akumulasi denda tersebut pada ayat (1) di atas melebihi 5% dari nilai keseluruhan pekerjaan, maka denda maksimum yang dikenakan adalah sejumlah 5% dari nilai keseluruhan pekerjaan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan : a.
PT Medicom Indosa Engineering harus dikenakan sanksi denda keterlambatan maksimal sebesar Rp184.860.000,00 (5% x Rp3.697.200.000,00);
b.
Kantor Imigrasi belum dapat memanfaatkan hasil pemeliharaan peralatan Visa On Arrival tersebut sesuai tujuan pengadaannya secara tepat waktu.
Hal tersebut disebabkan :
19
a.
Adanya unsur kelalaian dari Panitia Penerima Barang dan Jasa PPK Ditjenim yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyerahan Barang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
b.
Lemahnya
pengawasan
Sekretaris
Ditjenim
selaku
Kuasa
Pengguna
Anggaran. Sesuai surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-1020 memberikan tanggapan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yaitu telah menyetor ke kas negara denda keterlambatan sebesar Rp184.860.000,00 pada tanggal 10 April 2008. BPK RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan Sekretaris Ditjen Imigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil kepada Panitia Penerima Barang dan Jasa Ditjenim yang lalai dalam menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan sebenarnya dan lebih meningkatkan pengawasan sehingga pada masa yang akan datang hal tersebut tidak terulang kembali. 3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Atas Kontrak Pekerjaan Pengkajian Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik dan
Kontrak Pekerjaan Perencanaan
Pengembangan
dan
Teknologi
Informasi
Mikroelekronika
Sebesar
Rp45.900.000,00 Pada tahun 2007 Ditjenim telah melaksanakan kegiatan antara lain : a.
Pengkajian Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik yang dilaksanakan oleh CV Global Indotelekomunika sesuai Surat Perjanjian Nomor F1.PAN.B/XI-1163 tanggal 1 November 2007 senilai Rp329.457.700,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 2 November s.d 15 Desember 2007 dan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor F1.PAN.E/XII-1379 tanggal 11 Desember 2007 serta dibayar
lunas
sesuai
bukti
pembayaran
terakhir
SPM
Nomor
00407/409272/2007 tanggal 13 Desember 2007. b.
Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelekronika yang dilaksanakan oleh CV Indosarana Informatika sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor F1-145.PR.09.216 tanggal 30 April 2007 senilai Rp544.280.000,00. 20
Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 30 April s.d 14 Juni 2007 dan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor F1.PAN.E/VI-557 tanggal 11 Juni 2007 serta
dibayar
lunas
sesuai
bukti
pembayaran
terakhir
SPM
Nomor
00114/409272/2007 tanggal 6 Juni 2007. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak, laporan kegiatan, konfirmasi dengan panitia pengadaan dan pernyataan dari pihak pelaksana kedua kegiatan tersebut di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut : a.
Untuk pekerjaan Pengkajian Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik diketahui bahwa dari 13 orang tenaga ahli yang tercantum dalam RAB kontrak ternyata hanya 10 orang yang ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut sehingga ada kelebihan pembayaran kepada tiga orang tenaga ahli sebesar Rp20.400.000,00 yang masing-masing atas nama Saiful Akbar sebesar Rp5.850.000,00, Hari Waluyo sebesar Rp8.700.000,00 dan Rudy Hartoyo sebesar Rp5.850.000,00.
b.
Untuk pekerjaan Perencanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelekronika diketahui bahwa dari 22 orang tenaga ahli yang tercantum dalam RAB kontrak ternyata hanya 20 orang yang ikut terlibat dalam pekerjaan tersebut sehingga ada kelebihan pembayaran kepada dua orang tenaga ahli sebesar Rp19.500.000,00 masing-masing atas nama Dona Hardiansyah sebesar Rp7.500.000,00 dan Hari Waluyo sebesar Rp12.000.000,00. Selain hal tersebut,
dalam
RAB
kontrak
terdapat
biaya
sewa
ruangan
sebesar
Rp6.000.000,00 yang seharusnya tidak diperhitungkan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 menetapkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain huruf f yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; Keadaan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp45.900.000,00 yang masing-masing dikenakan kepada CV Global Indotelekomunika sebesar Rp20.400.000,00 dan CV Indosarana Informatika sebesar Rp25.500.000,00.
21
Hal tersebut disebabkan : a.
Kelalaian dari pihak pelaksana yang tidak melaporkan penggantian beberapa tenaga ahli kepada Ditjenim.
b.
Pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran dan Ditjenim atas pelaksanaan kegiatan belum optimal.
Sesuai surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-1020 memberikan tanggapan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yaitu telah menyetor ke kas negara kelebihan pembayaran sebesar Rp45.900.000,00 pada tanggal 10 April 2008. BPK RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan Sekretaris Ditjen Imigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memberikan teguran kepada pelaksana pekerjaan yang tidak melaporkan penggantian beberapa tenaga ahli kepada Ditjenim dan lebih meningkatkan pengawasan sehingga pada masa yang akan datang hal tersebut tidak terulang kembali. 4.
Terdapat Kemahalan Atas Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alih Media Arsip dan Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika Sebesar Rp43.350.000,00 Pada Tahun Anggaran 2007 Ditjenim telah melaksanakan kegiatan antara lain : a.
Pekerjaan Pengadaan Alih Media Arsip yang dilaksanakan oleh PT Berdikari Mandala Pratama sesuai Surat Perjanjian Nomor F1.PAN.B/XI-1160 tanggal 2
November
2007
senilai
Rp1.848.000.000,00
dengan
jangka
waktu
pelaksanaan selama 45 hari kalender terhitung mulai tanggal 2 November s.d 15 Desember 2007 dan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor F1.PAN.E/XII-1381 tanggal 11 Desember 2007 serta dibayar
lunas
sesuai
bukti
pembayaran
terkahir
SPM
Nomor
00408/409272/2007 tanggal 13 Desember 2007. b.
Pekerjaan
Pengawasan
Pengembangan
Teknologi
Informasi
dan
Mikroelektronika yang dilaksanakan PT Duta Astakona Girinda sesuai Surat Perjanjian Nomor F1.PL.03.06.3-502 tanggal 27 Agustus 2007 senilai Rp1.453.614.360,00 yang kemudian diaddendum sesuai kontrak Nomor F1.PL. 03.06.3-512 tanggal 4 September 2007 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal 22
27 Agustus
2007 s.d tanggal 9 Desember 2007. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan
sesuai
Berita
Acara
Serah
Terima
Pekerjaan
Nomor
F1.PAN.E.XII-1357 tanggal 7 Desember 2007 dan telah dibayar lunas sesuai SPM terakhir Nomor 00417/409272/2007 tanggal 14 Desember 2007. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak dan uji banding dengan kontrak yang sama pada Ditjenim ternyata biaya pelaporan yang ditetapkan dalam RAB kontrak pada kedua kontrak tersebut lebih mahal sebesar Rp43.350.000,00, masing-masing terinci sebagai berikut : a. Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alih Media Arsip sebesar Rp24.250.000,00 dengan rincian : (dalam rupiah) No
Uraian
Kontrak Jmh
BPK
Hrg Sat
Total
Jmh
Hrg Sat
Total
Selisih
1
Lap Pelaksanaan
15
550.000
8.250.000
15
200.000
3.000.000
5.250.000
2
Lap. Akhir
15
750.000
11.250.000
10
200.000
2.000.000
9.250.000
3
Buku Manual
15
750.000
11.250.000
15
100.000
1.500.000
9.750.000
6.500.000
24.250.000
Jumlah
30.750.000
b. Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pengembangan Teknologi Informasi dan Mikroelektronika sebesar Rp19.100.000,00 dengan rincian : (dalam rupiah) Uraian
Kontrak
BPK
Selisih
Lap. Pendahuluan
24 x 10 x 45.000 = 10.800.000
1 x 10 x 45.000
= 450.000
10.350.000
Lap. Draft Final
6 x 10 x 175.000 = 10.500.000
1 x 10 X 175.000 = 1.750.000
8.750.000
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 menetapkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa dan para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain huruf f yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp43.350.000,00 masing-masing kepada PT Berdikari Mandala Pratama sebesar Rp24.250.000.00 dan PT Duta Astakona Girinda sebesar Rp19.100.000,00. Hal tersebut disebabkan : 23
a. Panitia pengadaan barang lalai/tidak cermat dalam menyusun dokumen pengadaan dan melakukan evaluasi dokumen penawaran; b. Lemahnya pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan. Sesuai surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-1020 memberikan tanggapan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yaitu telah menyetor ke kas negara kelebihan pembayaran sebesar Rp43.350.000,00 pada tanggal 10 April 2008. BPK RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM mengintruksikan Sekretaris Ditjen imigrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil kepada Panitia pengadaan barang yang lalai/tidak cermat dalam menyusun dokumen pengadaan dan melakukan evaluasi dokumen penawaran serta lebih meningkatkan pengawasan sehingga pada masa yang akan datang hal tersebut tidak terulang kembali. 5.
Pembebanan Biaya Perpanjangan Izin Frekwensi Alat Komunikasi Ditjen Imigrasi Pada Kontrak Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Komunikasi Radio Tidak Tepat Ditjenim Departemen Hukum dan HAM secara bertahap sejak tahun 2003 s.d 2006 telah melaksanakan pembangunan jaringan radio komunikasi yang dilaksanakan oleh PT Masaro Radiokom selaku Distributor Tunggal Motorola Inc. USA. Dalam rangka menjamin agar seluruh peralatan dapat berfungsi dengan baik, setiap tahunnya mulai tahun 2005 dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang anggarannya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjenim, namun karena anggaran PNBP baru dapat dicairkan sekitar triwulan III setiap tahunnya, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan perikatan perjanjian pada awal Tahun Anggaran sedangkan kegiatan perawatan dan pemeliharaan harus dilakukan sepanjang tahun (dari awal tahun sampai akhir Tahun Anggaran) agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya jaringan radio komunikasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap tahunnya Sekretaris Ditjenim meminta kesediaan PT Masaro Radiokom selaku distributor tunggal Motorola untuk
24
melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan jaringan tersebut mulai awal tahun dengan resiko apabila anggaran dari PNBP tersebut tidak cukup dan/atau tidak dapat dicairkan maka PT Masaro Radiokom tidak akan menuntut pembayarannya. Pada tahun 2006 Sekretaris Ditjenim telah mengirimkan surat kepada PT Masaro Radiokom untuk melaksanakan pekerjaan perawatan dan pemeliharaan sesuai surat nomor F-1-PL.03.06-3059 tanggal 22 Desember 2006 dan telah dijawab oleh PT Masaro Radiokom sesuai surat pernyataan kesanggupan tanggal 26 Desember 2006 yang isinya antara lain PT Masaro Radiokom sanggup untuk melaksanakan pekerjaan perawatan/pemeliharaan jaringan komunikasi radio Ditjenim terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 s.d. 31 Desember 2007 dan pekerjaan tersebut telah dituangkan dalam kontrak Nomor F1.PAN.A/XI-1169 tanggal 5 November 2007 yang berlaku surut sejak bulan Januari s.d. Desember 2007 senilai Rp9.387.500.000,00 dengan jumlah peralatan yang dirawat/dipelihara sebanyak 2.662 unit yang tersebar di 269 lokasi pada 29 provinsi di Indonesia. Pelaksanaan pekerjaan perawatan/pemeliharaan dilakukan sebelum adanya perjanjian kontrak. Hal ini terjadi sejak tahun 2005 s.d 2007 dengan ketentuan pelaksana (dhi. PT Masaro Radiokom) tidak dapat menuntut pembayaran apabila anggaran tidak dapat dicairkan dan proses penunjukan pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan Metode Penunjukan Langsung tersebut tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khususnya Pasal 17 ayat (5) dan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik pada Kantor Imigrasi di Wilayah Sumatera Utara, Batam dan Jawa Timur diketahui halhal sebagai berikut : 1.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang telah sesuai dengan standar harga pemerintah yaitu Surat Edaran Bersama antara Ketua BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 1203/D.II/03/2000 dan SE-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 serta telah disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. Di samping itu, Panitia telah melakukan negosiasi teknis dan harga sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Nomor F1.PAN.A/X-1121 tanggal 25 Oktober 2007 dan diketahui bahwa secara teknis dan harga, hasil negosiasi yang disepakati adalah wajar dan 25
dapat dipertanggungjawabkan karena masih dibawah standar harga yang ditetapkan pemerintah. Hasil pemeriksaan atas RAB kontrak diketahui terdapat komponen biaya izin
2.
frekwensi selama 1 tahun (tahun 2007) sebesar Rp129.400.000,00 yang seharusnya tidak dialokasikan dalam kontrak pemeliharaan karena bukan merupakan bagian dari pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab Ditjenim. Sesuai bukti pembayaran izin frekwensi tahun 2007, diketahui bahwa PT Masaro
Radiokom
telah
membayar
biaya
izin
frekwensi
sebesar
Rp169.097.397,00. Jumlah tersebut lebih tinggi sebesar Rp39.697.397,00 bila dibandingkan
dengan
yang
ditetapkan
dalam
RAB
kontrak
sebesar
Rp129.400.000,00. Hasil pemeriksaan fisik pada Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi di Wilayah Sumatera Utara tanggal 3 s.d. 5 Maret 2008, Wilayah Batam tanggal 6 s.d.8 Maret 2008 dan Wilayah Jawa Timur tanggal 16 s.d. 20 Maret 2008, diketahui bahwa seluruh peralatan komunikasi telah dipelihara secara rutin setiap tiga bulan sekali dan pada saat pemeriksaan seluruh peralatan berfungsi secara baik. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : 1.
Keputusan Presiden Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur antara lain Pasal 3 Huruf b. menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip efektif yang berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
2.
Biaya izin perpanjangan frekwensi peralatan komunikasi dialokasikan dalam biaya rutin DIPA Ditjenim.
Hal tersebut mengakibatkan : a.
Adanya kemungkinan jaringan radio komunikasi milik Ditjenim tidak dapat berfungsi jika kontrak pekerjaan jasa perawatan/pemeliharaan peralatan radio komunikasi Ditjenim tidak direalisasikan dan biaya perpanjangan izin tidak dibayar;
b.
PT
Masaro
perpanjangan
Radiokom
menanggung
penggunaan
izin
frekwensi
(Rp169.097.397,00 - Rp129.400.000,00).
26
biaya
lebih
untuk
sebesar
pembayaran
Rp39.697.397,00
Hal tersebut disebabkan : a.
Persetujuan penggunaan anggaran PNBP sebagai sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan terlambat;
b.
Perencanaan
Ditjenim
tidak
cermat
yang
menempatkan
biaya
rutin
perpanjangan penggunaan izin frekwensi ke dalam kontrak; c.
Lemahnya pengawasan Sekretaris Ditjenim terhadap hasil perencanaan.
Sesuai surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-1020 memberikan tanggapan bahwa biaya perpanjangan izin frekwensi alat komunikasi untuk Tahun Anggaran 2009 dan seterusnya akan dianggarkan ke dalam biaya rutin langganan daya dan jasa Ditjenim demikian halnya biaya pemeliharaan dan perawatan alat radio komunikasi akan diupayakan melalui alokasi anggaran rutin Ditjenim sehingga dapat menjamin berfungsinya alat komunikasi secara baik. BPK RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM mengintruksikan Sekretaris Ditjenim selaku Kuasa Pengguna Anggaran : a. Melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan agar penerbitan persetujuan penggunaan PNBP sebagai sumber pembiayaan lebih dipercepat sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sebelum berakhirnya Tahun Anggaran; b.
Biaya perpanjangan izin frekwensi tahun 2009 tidak dibebankan dalam kontrak pemeliharaan dan diusulkan untuk dimasukan dalam anggaran langganan daya dan jasa Ditjenim;
c.
Meningkatkan pengawasan sehingga pada masa yang akan datang hal tersebut tidak terulang kembali.
6.
Terdapat Enam Kegiatan Belanja Barang dan Modal dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp31.220.370.000,00 Tidak Dilaksanakan Dalam DIPA Tahun Anggaran 2007 Ditjen Imigrasi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp304.287.047.000,00. Hasil pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2007, diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan belanja barang dan modal sebesar Rp31.220.370.000,00 tidak dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut : No. 1.
Uraian Belanja Pengadaan alat komunikasi
Anggaran (Rp) 7.300.000.000
27
2.
Penggantian lift
9.600.000.000
3.
Pengadaan rumah dinas/flat untuk TPI Seokarno-Hatta
4.
Rekondisi sprinkler
5.
Pengadaan Senjata Api
600.000.000
6.
Pengadaan Laptop
121.500.000
10.798.870.000 2.800.000.000
Jumlah
31.220.370.000
Pemeriksaan lebih lebih lanjut terhadap rendahnya realisasi anggaran Ditjenim tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut : a. Pengadaan Alat Komunikasi Pengadaan alat komunikasi Ditjenim pada Tahun Anggaran 2007 telah dialokasikan sebesar Rp7.300.000.000,00 yang sumber anggarannya berasal dari hasil PNBP Ditjenim. Tujuan dari pembangunan jaringan radio komunikasi Ditjenim tersebut adalah untuk
menunjang
pelaksanaan
kegiatan
operasional
keimigrasian
di
lapangan. Dalam desain awalnya, jaringan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi yang murah, efektif dan efisien bagi seluruh jajaran kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Alat komunikasi Ditjenim telah diadakan setiap tahun sejak tahun 2003 sampai
dengan
tahun
2006
dengan
total
anggaran
sebesar
Rp75.639.622.500,00 dan telah mencakup 29 Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Proses pengadaan alat komunikasi tersebut pada tahun 2003 adalah dengan penunjukan langsung kepada PT Masaro Radiokom selaku distributor tunggal radio komunikasi merk Motorola di Indonesia. Pertimbangan penunjukan langsung adalah pada saat itu kebutuhan akan radio komunikasi bagi jajaran imigrasi khususnya di daerah lintas batas antar negara sangat mendesak
dan
pekerjaan
pembangunan
jaringan
radio
komunikasi
merupakan pekerjaan yang komplek karena merupakan pembangunan sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia serta dilakukan oleh rekanan yang merupakan distributor tunggal di Indonesia. Dasar Hukum penunjukan langsung tersebut adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 17 ayat (5) yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang dan jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis dan harga sehingga dapat diperoleh harga yang
28
wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, dan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria tertentu
seperti
pertahanan
keadaan
negara,
tertentu
keamanan
yaitu
dan
penangangan
keselamatan
darurat
untuk
masyarakat
yang
pelaksanaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, serta pengadaan barang/jasa khusus yaitu pekerjaan barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang dan jasa, pabrikan, pemegang hak paten atau pekerjaan
yang
kompleks
yang
hanya
dapat
dilaksanakan
dengan
penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya. Sebagai tindak lanjut pengadaan tahun 2003, untuk pengadaan jaringan radio komunikasi Ditjenim tahun 2004, 2005 dan 2006 juga dilakukan dengan cara menunjuk langsung PT Masaro Radiokom selaku Distributor tunggal radio komunikasi merk Motorola guna memastikan dan menjamin sistem yang telah dibangun tetap merupakan satu kesatuan sistem serta investasi yang telah dikeluarkan Ditjenim dalam membangun jaringan radio komunikasi selama empat tahun dengan biaya sebesar Rp75.639.622.500,00 tetap dapat berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian negara. Proses pengadaan tersebut telah diperiksa oleh Tim BPKP, Tim Riksus Itjen serta Tim BPK, yang semuanya menyatakan bahwa proses pengadaan tersebut dengan metode Penunjukan Langsung adalah benar serta sesuai dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berlaku. Untuk pengadaan Tahun Anggaran 2007 tersebut, Sekretaris Ditjenim selaku Kuasa Pengguna Anggaran meminta pendapat kepada Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pengadaan Jaringan Komunikasi Ditjenim melalui surat nomor F1.PL.03.10-1869 tanggal 4 Oktober 2007 dan telah dijawab oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM melalui surat nomor B.PW.11.01-83 tanggal 11 Oktober 2007 yang isinya antara lain menyetujui pemeliharaan alat komunikasi dengan sistem penunjukan langsung dan memberikan saran bahwa pengadaan jaringan radio komunikasi Ditjenim dilakukan dengan sistem pelelangan. Adanya pendapat yang berbeda tentang tata cara pengadaan jaringan komunikasi Ditjenim untuk Tahun 2007 antara Sekretaris Itjen Departemen
29
Hukum dan HAM yang menyarankan untuk dilakukan dengan metode Pelelangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim BPKP, Tim Riksus Itjen dan Tim BPK yang menyatakan bahwa proses pengadaan adalah benar dengan dilakukan Penunjukan Langsung, maka Sekretaris Ditjenim tidak melaksanakan kegiatan tersebut sebelum terdapat kepastian atas metode yang benar. b.
Pengadaan lift, pembangunan rumah dinas/flat TPI Soekarno Hatta, rekondisi sprinkler, senjata api dan pengadaan laptop tidak dilaksanakan karena PNBP yang merupakan sumber pembiayaan baru cair pada bulan November 2007 sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pelelangan karena sudah menjelang batas waktu akhir Tahun Anggaran.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal
3
huruf a. yang menyatakan
pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip efisien yang berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dan huruf b. yang menyatakan pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip efektif yang berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan sasaran kegiatan yang telah direncanakan oleh Ditjenim tidak tercapai dan anggaran Ditjen Imigrasi Tahun 2007 sebesar Rp31.220370.000,00 tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana.
Hal tersebut disebabkan : a.
Adanya surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM Nomor B.PW.11.01-83 tanggal 11 Oktober 2007 yang menyarankan agar
30
pengadaan jaringan radio komunikasi Ditjenim dilakukan dengan sistem pelelangan; b.
Ditjenim ragu untuk melakukan penunjukan langsung atas pekerjaan pengadaan jaringan alat komunikasi radio Ditjenim;
c.
Terlambatnya persetujuan penggunaan anggaran PNBP sebagai sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan.
Sesuai surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-1020 memberikan tanggapan bahwa pembangunan/pengembangan sistem jaringan komunikasi radio Ditjenim yang merupakan pekerjaan yang kompleks akan dilakukan melalui prosedur menunjukan langsung dalam rangka menjamin satu kesatuan sistem yang sudah terbangun. BPK RI menyarankan agar Menteri Hukum dan HAM mengintruksikan Sekretaris Ditjenim selaku Kuasa Pengguna Anggaran : a. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM
supaya
dalam
pengadaan
jaringan
radio
komunikasi
dapat
mempertimbangkan pengadaan melalui prosedur penunjukan langsung kepada distributor tunggal merk Motorola di Indonesia sebagai kelanjutan dari pekerjaan pengadaan tahun sebelumnya dalam rangka menjamin tetap berfungsi dan terkoneksinya seluruh jaringan peralatan komunikasi yang telah terpasang dengan tetap melakukan negosiasi teknis dan harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan paling menguntungkan bagi negara serta secara teknis dapat dipertanggungjawabkan; b. Melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan supaya penerbitan persetujuan penggunaan PNBP sebagai sumber pembiayaan lebih dipercepat sehingga program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana sebelum berakhirnya Tahun Anggaran.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
31
