BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BUKU III

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2013 DI BANDA ACEH

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Nomor

: 10.C /LHP/XVIII.BAC/05/2014

Tanggal

: 21 Mei 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

ii

DAFTAR LAMPIRAN

iii

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

iv

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Terdapat Kesalahan Penganggaran Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Empat Satuan Kerja Perangkat Aceh Sebesar Rp5.944.793.900,00.............................................................................................. 2. Pemerintah Aceh Tidak Mengkonversi Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Barang Dan/Atau Jasa Pada Akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) Tahun Anggaran 2013 Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.............. 3. Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga Tidak Tertib......................................................................................................... 4. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Bappeda Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp19.124.611,76.......................................... 5. Kelebihan Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar PPI Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan Senilai Rp68.106.178,56........................... 6. Beberapa Item Pekerjaan Pembangunan Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tidak Sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB)......................... 7. Dua Paket Pekerjaan Land Clearing Untuk Penanaman Karet Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Aceh Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp43.670.000,00 Serta Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan Sebesar Rp22.037.400,00............................. 8. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung Kantor Tempat Tinggal dan Fasilitas Umum Lainnya Pada Dinas Cipta Karya Aceh Sebesar Rp123.291.813.591,00.................................................................. 9. Terdapat Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) Senilai Rp735.712.860,70 dan Rekanan Belum dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp35.609.371,00................... 10. Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Kantor KADIN Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 01 KP. Ateuk-Banda Aceh Sebesar Rp23.350.000,00.................................................................................................. 11. Bantuan Hibah Sebesar Rp851.517.933.857,00 Belum Dipertanggungjawabkan

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

Halaman i dari vi

1

1

4 14 18 20 22

25

28

31

35 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Belanja Hibah dan Bantuan berupa uang yang berasal dari PPKA .......................

5

Tabel 2 Ringkasan penyajian akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) ..............................

7

Tabel 3 Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan pada Gedung Serba Guna Bappeda Aceh Selatan ...................................................................................................................

3

Tabel 4 Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar PPI Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan ................................................................. 20 Tabel 5 Rekapitulasi Pekerjaan tidak sesuai RAB Pada Pembangunan Pasar Darul Hikmah Aceh Jaya TA 2013 ................................................................................. 23 Tabel 6 Rekapitulasi Pekerjaan tidak sesuai RAB Pada Pembangunan Pasar Pasie Raya Aceh Jaya TA 2013 ............................................................................................... 24 Tabel 7 Rincian Pembayaran Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) TA 2013 ................................................................................................................. 32 Tabel 8 Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Kantor KADIN Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 01 Kp Ateuk – Banda Aceh TA 2013.......................... 36 Tabel 9 SKPA Pengelola Bantuan Hibah Keuangan ..........................................................


Halaman ii dari vi

38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Laporan Pertanggungjawaban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Ta 2013

Lampiran 1.2

Laporan Pertanggungjawaban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Ta 2013

Lampiran 1.3

Laporan Pertanggungjawaban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2013

Lampiran 2.1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat & Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (5.22.23)

Lampiran 2.2

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) Per SKPA TA 2013

Lampiran 3

Daftar Barang Yang Belum Diserahterimakan Dan Belum Dimanfaatkan

Lampiran 4

Daftar Anggaran Realisasi Belanja Modal Sifatnya Untuk Pihak Ketiga/Masyarakat Pada Dinas Cipta Karya Aceh TA 2013

Lampiran 5.1

Rincian Selisih Harga Pekerjaan Plafond Luar Lantai I, II dan III

Lampiran 5.2

Rincian Pekerjaan Jendela dan Instalasi CCTV Belum Selesai

Lampiran 5.3

Rincian Pekerjaan Testing dan Commisioning Belun Dikerjakan


Halaman iii dari vi

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2013 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Laporan Nomor 10.A /LHP/XVIII.BAC/05/2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 10.B/LHP/XVIII.BAC/05/2013 tanggal 21 Mei 2014. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK RI melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Aceh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan-perundang undangan pada Pemerintah Aceh. Pokok-pokok temuan adalah sebagai berikut: 1. Terdapat kesalahan penganggaran uang untuk diberikan ketiga/masyarakat pada empat Satuan Kerja Perangkat Rp5.944.793.900,00;

kepada pihak Aceh sebesar

2. Pemerintah Aceh tidak mengkonversi anggaran dan realisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Barang Dan/Atau Jasa Pada Akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) Tahun Anggaran 2013 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; 3. Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak ketiga tidak tertib;


Halaman iv dari vi

4. Dua paket pekerjaan Land Clearing untuk penanaman karet kegiatan pengembangan bibit unggul perkebunan pada Dinas Perkebunan Aceh belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp43.670.000,00 serta kekurangan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp22.037.400,00; 5. Kesalahan penganggaran Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung Kantor Tempat Tinggal dan Fasilitas Umum Lainnya pada Dinas Cipta Karya Aceh sebesar Rp123.291.813.591,00; 6. Terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan lanjutan pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) Senilai Rp735.712.860,70 dan rekanan belum dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp35.609.371,00; dan 7. Bantuan Hibah Sebesar Rp851.517.933.857,00 belum dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh antara lain agar: 1.

Memerintahkan kepada seluruh Kepala SKPA supaya mengevaluasi anggaran program dan kegiatan dalam akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan mengajukan kembali sesuai dengan petunjuk penganggaran dari TAPA yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta menginstruksikan kepada penyimpan/pengurus barang untuk membuat pembukuan persediaan yang tertib terkait belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat.

2.

Melalui Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua TAPA mengistruksikan kepada seluruh anggota TAPA untuk melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan Anggaran yang diajukan SKPA secara cermat;

3.

Melalui Sekretaris Daerah Aceh supaya menginstruksikan kepada TAPA untuk: 1) Mengevaluasi dan memetakan seluruh program dan kegiatan akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun anggaran berikutnya dari seluruh SKPA; 2) Menganggarkan hibah barang dan bantuan sosial barang yang berasal dari APBA, DAK, tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus sesuai ketentuan; 3) Menerbitkan pedoman penganggaran belanja hibah barang/jasa dan bantuan sosial barang/jasa; 4) Melakukan verifikasi atas rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diajukan SKPA atas akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat secara cermat;

4.

Menginstruksikan Kepala Dinas Perkebunan Aceh supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

5.

Menginstruksikan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh agar dalam mengusulkan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan

6.

Menginstruksikan Kepala Dishubkomintel Aceh supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas belanja di lingkungan Dishubkomintel; dan


Halaman v dari vi

7.

Memerintahkan Inspektur Aceh untuk segera melakukan audit atas penerima hibah yang belum menyampaikan Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial dan Hibah TA 2012 dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Aceh Penanggung Jawab Pemeriksaan

Ari Endarto SE., M.Si., Ak Akuntan, Register Negara Nomor D-14.434


Halaman vi dari vi

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak 11 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Terdapat Kesalahan Penganggaran Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Empat Satuan Kerja Perangkat Aceh Sebesar Rp5.944.793.900,00 Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi pada suatu daerah. Pemerintah Aceh pada TA 2013 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp1.382.827.649.935,00 dengan realisasi sebesar Rp1.303.808.965.806,00 atau 94,28% dari anggaran. Realisasi tersebut diantaranya berasal dari Belanja Pegawai Langsung berupa Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (kode rekening 5.2.1.05) sebesar Rp11.134.110.600,00, yang terdiri dari Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga (kode rekening 5.2.1.01) dan Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat (kode rekening 5.2.1.02). Penganggaran Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat seharusnya hanya diperuntukkan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen pertanggungjawaban SKPA diketahui terdapat kesalahan penganggaran berkaitan dengan Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, pada beberapa SKPA, yaitu: a. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar Rp75.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menganggarkan dan merealisasikan Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang digunakan untuk kegiatan Pembayaran uang iuran anggota APPSI tahun 2013 sebesar Rp75.000.000,00. Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana tersebut tersebut tidak digunakan untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Dengan demikian, terdapat penganggaran dari Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp75.000.000,00. b. Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp4.598.410.000,00 Badan Pemberdayaan Masyarakat menganggarkan dan merealisasikan uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang digunakan untuk biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan beberapa kegiatan lainnya sebesar Rp4.598.410.000,00 sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.1. c. Badan Kepegawaian, Rp362.875.900,00

Pendidikan,

dan

Pelatihan

(BKPP)

sebesar

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) menganggarkan dan merealisasikan Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang digunakan untuk pembayaran honor Tim Penyelesaian Administrasi


Halaman 1 dari 40

Kepegawaian dan beberapa kegiatan lainnya sebesar Rp362.875.900,00 sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.2. d. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Biro Isra) sebesar Rp908.508.000,00 Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Biro Isra) menganggarkan dan merealisasikan Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang digunakan untuk penyelenggaraan pawai karnaval peringatan 1 Muharram dan beberapa kegiatan lainnya sebesar Rp938.508.000,00 sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.3. Akun Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, BKPP dan Biro Isra sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1.1, 1.2 dan 1.3 juga tidak dianggarkan dan digunakan untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Dengan demikian, terdapat penganggaran dari Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.944.793.900,00 (Rp75.000.000,00 + Rp4.598.410.000,00 + Rp362.875.900,00 + Rp908.508.000,00). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (4), APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. b. Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (4): 1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Bagian III Kebijakan Penyusunan APBD angka 2 huruf b yang menyatakan bahwa penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi


Halaman 2 dari 40

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A.VIII.a.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi penganggaran terhadap Uang untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp123.291.813.591,00 tidak tercapai. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala BKPP, Kepala Biro Isra dalam menyusun rencana anggaran tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan b. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) lemah dalam memverifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diusulkan oleh masing-masing SKPA. Pemerintah Aceh melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Aceh setuju atas temuan tersebut dan menyatakan. a. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Tata Pemerintahan pada awalnya beranggapan bahwa lembaga Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) merupakan pihak ketiga sehingga dana sebesar Rp75.000.000,00 untuk iuran keanggotaan APPSI ditempatkan pada kode rekening 5.2.1.05. Pada tahun 2014, iuran keanggotaan APPSI masih dianggarkan pada kode rekening yang sama, namun belum dilakukan transfer ke rekening Sekretariat APPSI. b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Penyebab permasalahan tersebut bermula dari penyusunan RKA tahun 2013. Pada awal penyusunan anggaran tahun 2013, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mengalokasikan dana sebesar Rp4.598.410.000,00 dengan nomenklatur Biaya Insentif Mukkim yang ditempatkan pada rekening Honorarium Non Pegawai. Selanjutnya, setelah R-APBA tahun 2013 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan dievaluasi, ternyata alokasi insentif Imeum Mukkim tidak diperkenankan dialokasikan pada rekening tersebut karena Mukkim diasumsikan sebagai organisasi masyarakat. Namun, mengingat Mukkim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari gabungan gampong dan dipimpin oleh Imeum Mukkim, serta telah diatur dalam Bab XV Bagian Kesatu Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pemberian dana untuk Imeum Mukim masih perlu dipertahankan. Berdasarkan hasil pembahasan dan arahan dari Tim Anggaran, nomenklatur Insentif Mukkim perlu diganti dengan Biaya Operasional Imeum Mukkim. Dalam rangka menindaklanjuti evaluasi Menteri Dalam Negeri, maka penempatan alokasi dana Biaya Operasional Imeum Mukkim tidak lagi ditempatkan pada Honorarium Non Pegawai. Selanjutnya, alokasi dana tersebut dipindahkan ke rekening Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Namun, untuk tahun 2014, alokasi dana Biaya Operasional Imeum Mukkim sudah dialokasikan pada rekening biaya Honorarium Non Pegawai (Honorarium Pegawai Tidak Tetap).


Halaman 3 dari 40

c. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Terdapat kekeliruan penganggaran uang yang ditempatkan pada kode rekening 5.2.1.05. Namun, pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan bukti pembayaran kepada penerima. Dalam rangka, menghindari terulangnya kekeliruan penempatan kode rekening, maka pada tahun 2014 BKPP telah melakukan perbaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh menyatakan bahwa semua pembayaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana terdapat dalam permasalahan direalisasikan sesuai kebutuhan dan peruntukkannya, serta dipertanggungjawabkan melalui bukti-bukti pengeluaran yang sah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait penempatan rekening Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang tidak sesuai, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh dalam penyusunan anggaran Tahun 2014 telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Atas tanggapan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh tersebut, permasalahan yang terdapat dalam temuan pemeriksaan ini merupakan kesalahan penganggaran rekening Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat, bukan permasalahan terkait pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan di rekening tersebut. Dengan demikian, masih terdapat kesalahan penganggaran Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh TA 2013. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar: a. Melalui Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua TAPA mengistruksikan kepada seluruh anggota TAPA untuk melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan Anggaran yang diajukan SKPA secara cermat; b. Melalui Sekretaris Daerah Aceh menginstruksikan Kepala BPM dan Kepala BKPP, Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kepala Biro Isra agar menganggarkan Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyaraka secara tepat. 2. Pemerintah Aceh Tidak Mengkonversi Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Barang Dan/Atau Jasa Pada Akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) Tahun Anggaran 2013 Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Aceh melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2013 menganggarkan dan merealisasikan akun Belanja Hibah sebesar Rp1.324.796.517.768,00 dan Rp1.219.682.992.675,00 ( 92,06% dari anggaran) dan akun Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp358.476.753.253,00 dan Rp292.533.440.000,00 (81,60% dari anggaran). Dari nilai anggaran dan realisasi tersebut, baik akun Belanja Hibah maupun akun Belanja Bantuan Sosial hanya menyajikan nilai anggaran dan realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Keuangan Aceh selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) berupa uang. Berdasarkan Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA TA 2013, diketahui anggaran dan realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana Tabel 1.


Halaman 4 dari 40

Tabel 1 Belanja Hibah dan Bantuan berupa uang yang berasal dari PPKA Kode

Uraian

5.14

Belanja Hibah

5.14.05.01

Badan/Lembaga/Organisasi...

5.14.06.01

Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1.092.133.419.768,00

1.004.891.941.475,00

92,01%

232.663.098.000,00

214.791.051.200,00

92,31%

1.324.796.517.768,00

1.219.682.992.675,00

5.15

Belanja Bantuan Sosial

5.15.01.01

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan

224.558.113.000,00

218.755.125.000,00

97,41%

5.15.02.01

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

49.016.481.731,00

43.871.115.000,00

89,50%

5.15.03.01

Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

84.902.158.522,00

29.907.200.000,00

35,22%

358.476.753.253,00

292.533.440.000,00

Sumber : Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA TA 2013

Selain Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berupa uang, Pemerintah Aceh juga merealisasikan bantuan berbentuk barang. Berdasarkan LHP BPK atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Dan Hibah TA 2012 dan TA 2013 (S.D. 13 November 2013) pada Pemerintah Provinsi Aceh nomor: 04/PDTT/XVII.BAC/02/2014, tanggal 21 Februari 2014, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mengalokasikan anggaran untuk Belanja Barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2013 sebesar Rp3.818.414.268.492,20 (realisasi sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp3.567.838.253.176,00 atau 93,44%). Hasil pemeriksaan tersebut diantaranya menyatakan bahwa belanja barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat TA 2013 dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan. Pelaksanaan penyerahan barang dan aset tetap atas realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) direalisasikan dalam skema penyerahan/hibah barang Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga/masyarakat, diketahui : 1) Tidak ada usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur; 2) Tidak ada Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) yang ditandatangani bersama Gubernur dan penerima hibah; 3) Tidak ada Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima hibah berupa barang dan jasa; dan 4) Tidak ada laporan pengguna hibah kepada Gubernur melalui Kepala SKPA terkait. Analisis terhadap penyajian LRA Pemerintah Aceh TA 2013 berkaitan dengan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial berupa barang adalah sebagai berikut:


Halaman 5 dari 40

a. Nomenklatur akun obyek anggaran Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) sebesar Rp3.818.414.268.497,20 tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Jo. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Belanja barang dan jasa berbentuk hibah berupa barang atau jasa harus dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam akun: a. Jenis b. Obyek c. Rincian obyek

: : :

Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah Barang/Jasa; dan Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD

Sedangkan, belanja barang dan jasa berbentuk bantuan sosial berupa barang harus dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam akun: a. Jenis : Belanja Barang dan Jasa; b. Obyek : Belanja Bantuan Sosial; dan c. Rincian obyek

:

Belanja Bantuan Sosial Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD

Pada TA 2013, Pemerintah Aceh tidak mengganggarkan dan merealisasikan kegiatan penyerahaan barang pada berdasarkan ketentuan diatas. Namun mengganggarkan dan merealisasikan dalam kelompok Belanja Langsung pada obyek akun Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23). Obyek akun belanja tersebut tersebar pada SKPA kedalam program dan kegiatan masing-masing. Berdasarkan LRA TA 2013 unaudited dan data dari Bidang Akuntansi Dinas Keuangan Aceh diketahui Pemerintah Aceh menganggarkan dan merealisasikan akun jenis Belanja Barang dan Jasa (5.22) sebesar Rp6.131.495.897.752,00 dan sebesar Rp5.618.815.549.916,00 (91,63% dari anggaran). Dari nilai anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya sebesar Rp3.818.414.268.497,20 dan Rp3.567.838.253.176,00 merupakan anggaran dan realisasi akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23), adapun rincian anggaran dan realisasi per SKPA dapat dilihat pada Lampiran 2.1. Selanjutnya, akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) tersebut, dirinci menjadi dua, yaitu anggaran dan realisasi akun rincian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) sebesar Rp726.851.834.422,00 dan Rp635.309.506.390,00 dan anggaran realisasi akun rincian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (5.2.2.23.02) sebesar


Halaman 6 dari 40

Rp3.091.562.434.075,20 dan Rp2.932.528.746.786,00. Penyajian lebih lengkap kedalam program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 2.2. Adapun susunan akun ringkas akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) dalam APBA TA 2013 dan perubahannya dalam anggaran dan realisasi sebagaimana tersaji dalam Tabel 2 Tabel 2 Ringkasan penyajian akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) Klasifikasi

Kode Akun

Uraian Akun

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Jenis

5.22

Belanja Barang Dan Jasa

6.131.495.897.752,00

5.618.815.549.916,00

Obyek

5.22.23

Belanja Barang Modal Yang Akan

3.818.414.268.497,20

3.567.838.253.176,00

726.851.834.422,00

635.309.506.390,00

3.091.562.434.075,20

2.932.528.746.786,00

Diserahkan

Kepemilikannya

Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Rincian

5.2.2.23.01

obyek

Belanja

Barang

Yang

Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat 5.2.2.23.02

Belanja

Barang

Yang

Akan

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Sumber data: data LRA TA 2013

Hal ini mengakibatkan tidak diketahuinya alokasi anggaran dan realisasi Belanja Hibah Barang dan Belanja Bantuan Sosial Barang TA 2013 yang telah disalurkan oleh 30 SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh. b. Penganggaran akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai Hibah Barang/Jasa dan Bantuan Sosial Barang/Jasa Berdasarkan analisis data realisasi SP2D TA 2013, diketahui akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) bersumber dari APBA, DAK, Tambahan Dana Bagi Hasil Migas (TDBH) Migas dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Reviu terhadap Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggtan (DPPA) TA 2013, menunjukkan program dan kegiatan yang dikelola SKPA pada akun obyek Belanja Barang Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) menunjukkan penganggaran yang tidak mempertimbangkan ketentuan mengenai Hibah Barang dan Bantuan Sosial Barang. Pemeriksaan uji petik terhadap anggaran belanja tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Pembagian akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) menjadi dua rincian obyek, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (5.2.2.23.02), tidak memiliki definisi yang jelas. Hasil wawancara dan analisis dokumen secara uji petik dari 30 DPPA SKPA TA 2013 menunjukkan frase “Masyarakat” dan “Pihak Ketiga” tidak merujuk pada definisi penerima yang jelas sebagaimana ketentuan hibah barang, seperti hibah dapat diberikan kepada: pemerintah, pemerintah daerah lainnya,


Halaman 7 dari 40

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dari ketentuan bantuan sosial barang, definisi tersebut tidak merujuk pada individu, keluarga, dan/atau masyarakat, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang harus dibantu. Penerima hibah barang dan bantuan sosial barang bercampur menjadi satu dalam kedua rincian obyek. 2) Anggaran akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) tersebar pada 30 SKPA dalam program dan kegiatan, dapat dikelompokkan dalam kategori, diantaranya : a) Program dan kegiatan berupa penyerahan barang yang memiliki manfaat sekali pakai seperti: sandang, pangan, obat-obatan, bahan habis pakai, alat tulisdan lain-lain, yang diantaranya diperuntukkanbagi anggota masyarakatdan/atau lembaga kemasyarakatan, lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan dan lain-lain. Pelaksanaan penyerahan barang-barang tersebut diselenggarakan oleh SKPA atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPD di seluruh Aceh. b) Program dan kegiatan berupa penyerahan jasa, seperti: jasa konsultan, jasa pengawasan, sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, pendidikan, pelatihan dan lain-lain, yang diantaranya diperuntukkan bagi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, dan lainlain. Pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan oleh SKPA atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui SKPD di seluruh Aceh. c) Program dan kegiatan berupa penyerahan aset tetap dan aset tak berwujud yang memiliki manfaat jangka panjang, yaitu: - Tanah (contoh : kantor, sarana pendidikan, sarana umum pasar, perumahan, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, sarana jalan dan lain-lain); - Peralatan (contoh: alat berat, angkutan darat, angkutan laut, alat bengkel, alat pengolahan pertanian dan peternakan, alat kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat kedokteran, alat laboratorium, peralatan alat olahraga, alat rambu/plang petunjuk, alat sekolah dan lain-lain); - Konstruksi gedung(gedung kantor, rumah tinggal, gedung gudang, gedung rumah sakit, gedung klinik, fasilitas umum, dan lain-lain) - Konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, taman dan lain-lain; - Aset tetap lainnya ( buku/kepustakaan, barang corak kesenian dan kebudayaan, hewan/ternak, tanaman dan lain-lain); - Software, kajian, Detail Enginering Design (DED) dan lain-lain. Berbagai macam aset tetap tersebut diatas dimaksudkan untuk diserahkan diantaranya kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lain-lain. Pelaksanaan penyerahan barang-barang


Halaman 8 dari 40

tersebut diselenggarakan oleh SKPA atau Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui SKPD diseluruh Aceh. d) Program dan kegiatan berupa penyerahan bentuk lain yang diselenggarakan oleh SKPA dan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti : penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar, kegiatan kebudayaan dan lain-lain. Masing-masing uraian anggaran tersebut tidak diklasifikasikan kedalam akun dengan mempertimbangkan definisi dan sifat beberapa akun, yaitu: Belanja Hibah (berbentuk barang yang akan diserahkan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan), Belanja Bantuan Sosial (berbentuk barang yang akan diserahkan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat, lembaga non pemerintahan) dan Belanja Modal (yang bertujuan diserahkan kepada pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Semuanya belanja tersebut tersebar tanpa skema yang jelas pada rincian obyek, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (5.2.2.23.02) dalam program dan kegiatan SKPA sebagaimana Lampiran 2.2. 3) Selain dari APBA dan DAK, akun obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23), belanja yang bersumber dari Dana TDBH Migas dan Dana Otsus untuk Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Aceh tersebar pada akun Belanja Modal (5.23). Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Pasal 15 yang antara lain menyatakan bahwa semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus Pemerintah Aceh menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh. Sedangkan semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus Kabupaten/Kota diserahkan dalam bentuk hibah menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan labeling sumber dana pada DPPA TA 2013, diketahui Pemerintah Aceh (dhi. TAPA TA 2013 dan SKPA) tidak membedakan TDBH Migas dan Dana Otsus dari Pemerintah Aceh maupun TDBH Migas dan Dana Otsus dari Kabupaten/Kota. Kedua sumber dana tersebut tersebar tanpa skema yang jelas pada rincian obyek, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (5.2.2.23.02). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi aset/kekayaan milik Pemerintah Aceh maupun aset milik Pemerintah Kabupaten/Kota.


Halaman 9 dari 40

Kondisi tersebut diantaranya menimbulkan penyajian yang tidak memadai atas akun persediaan sebagaimana disampaikan pada temuan pemeriksaan lain. c. Anggaran dan realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa hibah barang/jasa dan bantuan sosial barang/jasa tidak dapat diidentifikasi dan dikonversi sesuai standar akuntansi pemerintah. Baik belanja berbentuk hibah barang/jasa maupun bantuan sosial barang/jasa harus dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada LRA dan diungkapkan pada CaLK dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sesuai dangan Pergub Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Jo. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, belanja yang bersifat hibah barang dikonversi kedalam Belanja Hibah sedangkan bantuan sosial barang dikoversi kedalam Belanja Bantuan Sosial. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pemerintah Aceh pada APBA TA 2013 tidak menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) pada 30 SKPA dengan total sebesar Rp3.818.414.268.497,20 dan Rp3.567.838.253.176,00 kedalam dua akun obyek, yaitu : Belanja Hibah Barang/Jasa dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa. Pemerintah Aceh mengklasifikasikan secara berbeda kedalam obyek akun Belanja Barang Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23), yang terbagi dalam dua akun rincian obyek, yaitu : akun Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (5.2.2.23.01) dan Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (5.2.2.23.02). Seluruh kondisi tersebut diatas mengakibatkan pemakai informasi tidak dapat mengetahui alokasi belanja hibah barang/jasa dan belanja bantuan sosial barang/jasa TA 2013 pada 30 SKPA. Selain itu, Bidang Akuntansi DKA tidak dapat menidentifikasi dan mengkonversi anggaran dan realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat berupa hibah barang/jasa dan bantuan sosial barang/jasa sesuai standar akuntansi pemerintah serta Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan No. 02, Laporan Realisasi Anggaran Berbasis, 5. Kas: 1) Paragraf 35, Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yangdidasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja


Halaman 10 dari 40

b.

c.

d.

e.

pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. 2) Paragraf 36, Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. 3) Paragraf 37, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedungdan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah: 1) Huruf e, hibah, Paragraf 23-27, Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. 2) Huruf f, bantuan Sosial, Paragraf 14-18, Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/ataulembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Bab IV Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, poin 4.3.1. diantaranya menyatakan bahwa pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Belanja Bantuan Sosial merupakan bagian dari belanja operasi. Bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang disajikan pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh belanja yang terkait dengan aktivitas pemberian belanja bantuan sosial tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) 2013,Bab III Kebijakan Penyusunan APBD, poin 2. Belanja Daerah, huruf a. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, angka 4) yang menyatakan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penetausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring, sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD:


Halaman 11 dari 40

1) Pasal 3: a) Ayat (1), hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa; b) Ayat (2), bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang. a) Pasal 4, ayat (4), pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit, diantaranya huruf c memenuhi persyaratan penerima hibah. 2) Pasal 5, hibah dapat diberikan kepada: a. pemerintah; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Perusahaan daerah; d. masyarakat; dan/atau e. organisasi kemasyarakatan. 3) Pasal 12, ayat (1), hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 4) Pasal 22: a) Ayat (1), realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. b) Ayat (2), format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 5) Pasal 23, ayat (1), Gubernur dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. 6) Pasal 24,anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) huruf a, individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b) huruf b, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 7) Pasal 33, ayat (3), bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 8) Pasal 43: a) Ayat (1), realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. b) Ayat (2), format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.


Halaman 12 dari 40

Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Konversi anggaran dan realisasi obyek akun Belanja Barang Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) kedalam alokasi akun hibah berupa barang dan/atau jasa dan akun bantuan sosial berupa barang/jasa tidak dapat dilakukan; b. Penyajian anggaran dan realisasi akun Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan dan Belanja Barang dhi. akun Belanja Barang Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dalam LRA TA 2013 tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kondisi tesebut terjadi karena: a. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam proses penyusunan APBA TA 2013 dan perubahannya tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku; b. Sekretaris Daerah Aceh selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan para Kepala SKPA terkait selaku PA lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas proses penyusunan APBA TA 2013 dan perubahannya. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh menyatakan setuju atas temuan tersebut dan telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan regulasi yang dapat mendukung pengelolaan dana pada APBA diantaranya adalah dengan diterbitannya Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Penggunaan Dana Otsus. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar: a. Melalui Sekretaris Daerah Aceh supaya menginstruksikan kepada TAPA untuk: 1) Mengevaluasi dan memetakan seluruh program dan kegiatan akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun anggaran berikutnya dari seluruh SKPA; 2) Menganggarkan hibah barang dan bantuan sosial barang yang berasal dari APBA, DAK, tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus sesuai ketentuan; 3) Menerbitkan pedoman penganggaran belanja hibah barang/jasa dan bantuan sosial barang/jasa; 4) Melakukan verifikasi atas rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diajukan SKPA atas akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat secara cermat; b. Memerintahkan kepada seluruh Kepala SKPA supaya mengevaluasi anggaran program dan kegiatan dalam akun Obyek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dan mengajukan kembali sesuai dengan petunjuk penganggaran dari TAPA yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.


Halaman 13 dari 40

3. Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga Tidak Tertib Pemerintah Provinsi Aceh menganggarkan Rp3.818.414.268.497,20 untuk akun Belanja Barang Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) untuk TA 2013 dan direalisasikan sebesar Rp3.567.838.253.176,00 (93,44%). Nilai tersebut direalisasikan melalui 32 SKPA di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh. Pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi akun Belanja Barang Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat diketahui bahwa: a. Masih terdapat persediaan TA 2011 dan TA 2012 yang belum diserahterimakan. Berdasarkan data persediaan dari DKA diketahui nilai persediaan yang tersaji pada Neraca Pemerintah Aceh per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.438.825.905.695,95. Dari nilai tersebut, sebesar Rp2.366.393.960.336,00 merupakan nilai persediaan yang berasal dari akun Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2013, TA 2012 dan TA 2011 yang belum diserahkan. Dari nilai sebesar Rp2.366.393.960.336,00, sebesar Rp1.732.386.695.060,00 merupakan nilai persediaan TA 2013 yang berasal dari 48,56% realisasi Belanja Barang Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp3.567.838.253.176,00 yang belum diserahkan oleh masing-masing SKPA. Hal tersebut menunjukan lemahnya perencanaan baik oleh Tim TAPA maupun SKPA teknis sebagai pelaksana kegiatan. Sedangkan sisanya merupakan Belanja Barang Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang belum diserahterimakan untuk TA 2012 adalah sebesar Rp618.910.910.276,00 dan TA 2011 sebesar Rp15.096,355.000,00. b. Serah terima barang dari realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat untuk TA 2013 sebesar Rp1.835.451.558.116,00 tidak memiliki dokumen pendukung. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Bidang Akuntansi DKA menyajikan persediaan barang yang telah diserahterimakan sebesar Rp1.835.451.558.116,00 (Rp3.567.838.253.176,00 - Rp1.732.386.695.060,00). Namun, nilai barang yang telah diserahterimakan tersebut tidak memiliki dokumen pendukung, seperti: Berita acara serah Terima (BAST) maupun dokumen lainnya. Bidang Akuntansi DKA tidak dapat menyajikan rincian data barang dan data pendukung barang yang telah diserahterimakan per SKPA. Bidang Akuntansi DKA menyajikan nilai persediaan sebesar Rp1.835.451.558.116,00 pada Neraca TA 2013 berdasarkan kompilasi dari nilai persediaan Neraca SKPA TA 2013. Penelusuran lebih lanjut kepada pengurus/penyimpan barang SKPA yang menatausahakan persediaan dari Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat diketahui bahwa PPK dalam menyusun Laporan Keuangan SKPA tidak berkoordinasi dengan


Halaman 14 dari 40

penyimpan/pengurus barang SKPA. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyimpan/pengurus barang dari 10 (sepuluh) SKPA secara uji petik, diketahui nilai persediaan yang disajikan pada Neraca SKPA TA 2013 berbeda dengan rekap data yang diberikan pengurus/penyimpan barang SKPA. Selain itu, data yang diberikan pengurus/penyimpan barang terkait barang yang sudah maupun belum diserahterimakan masih ditemukan selisih dengan realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2013. c. Nilai Persediaan yang tersaji pada Neraca Pemerintah Aceh Per 31 Desember 2013 belum didukung dengan bukti Nilai persediaan yang tersaji pada Neraca Pemerintah Aceh per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.438.825.905.695,95. Dari nilai tersebut sebesar Rp2.366.393.960.336,00 (Rp15.096.355.000,00+Rp618.910.910.276,00+ Rp1.732.386.695.060,00) berasal dari realisasi akun Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang belum diserahkan. Nilai persediaan sebesar Rp2.366.393.960.336,00 diperoleh dari hasil konsolidasi akun persediaan pada masing-masing Neraca SKPA per 31 Desember 2013. Penyajian nilai persediaan berupa barang yang akan diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp2.366.393.960.336,00 tidak memperhitungkan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang telah diserahterimakan dan barang yang belum diserahterimakan. Penelusuran terhadap SKPA yang mengelola Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat diketahui tidak terdapat pencatatan terhadap mutasi barang yang telah maupun yang belum diserahterimakan. Pemeriksaan secara uji petik terhadap pengelolaan persediaan diketahui penyimpan/pengurus barang dari delapan SKPA belum menatausahakan persediaan tersebut dengan tertib. Hal ini mengakibatkan nilai persediaan SKPA berbeda dengan nilai hasil konsolidasi yang disajikan Bidang Akuntansi Dinas Keuangan Aceh (DKA). Kondisi ini menunjukan bahwa nilai persediaan yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2013 tidak valid karena tidak didukung oleh dokumen sumber. Dari sisi pelaporan, Bidang Akutansi Dinas Keuangan Aceh (DKA) menyajikan nilai akun persediaan tanpa mekanisme stock opname dan hanya didasarkan pada hasil konsolidasi saja. Rekonsiliasi terhadap dokumen BAST atas barang yang telah diserahterimakan dan rekapitulasi barang yang sudah maupun yang belum diserahterimakan diketahui terdapat selisih terhadap nilai persediaan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2013 (unaudited). Bidang Akuntansi DKA menyatakan bahwa saat pelaporan persediaan tersebut, SKPA tidak melaporkan nilai persediaan dengan memperhitungkan BAST yang telah dibuat.


Halaman 15 dari 40

d. Terdapat aset dari Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat belum dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya yang berasal dari pengadaan TA 2013 senilai Rp16.340.351.200,00. Lemahnya perencanaan anggaran pada akun Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat menyebabkan terdapat barang yang yang belum dimanfaatkan. Hal ini berpotensi menjadi pemborosan karena manfaat barang tersebut belum dirasakan masyarakat/pihak ketiga yang menerima barang tersebut. Rincian terdapat barang yang yang belum dimanfaatkan dapat dilihat pada Lampiran 3. e. Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada kegiatan pembangunan Islamic Centre Lhokseumawe dalam bentuk uang sebesar Rp5.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak sesuai ketentuan yaitu kegiatan pekerjaan pembangunan Islamic Centre (Lanjutan) (Otsus) Kota Lhokseumawe sebesar Rp5.000.000.000,00 direalisasikan dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk barang. Pemerintah Aceh melalui DKA mentransfer langsung dana pembangunan Islamic Centre kepada panitia pembangunan dalam 3 tahap yaitu tahap 1 senilai Rp2.000.000.000,00 dengan SP2D No.11948/LS-BL/2013, tahap 2 senilai Rp1.500.000.000,00 dengan SP2D No.23221/LS-BL/2013, dan tahap 3 senilai Rp1.500.000.000,00 dengan SP2D No.33962/LS-BL/2013. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 5, huruf b, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan antara lain prinsip efektif yang berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya. b. Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial: 1) Pasal 1 angka 14, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 2) Pasal 21 ayat (2), hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.


Halaman 16 dari 40

Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Saldo persediaan barang yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp2.366.393.960.336,00 (Rp15.096.355.000,00 + Rp618.910.910.276,00 + Rp1.732.386.695.060,00) pada Neraca per 31 Desember 2012 tidak menunjukkan jumlah yang sebenarnya; b. Aset Pemerintah Provinsi Aceh dhi. barang yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berpotensi hilang karena tidak tercatat pada KIB Pemerintah Aceh; c. Hibah berupa barang berpotensi tidak tepat sasaran; d. Tidak tercapainya tujuan penggunaan anggaran daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; e. Aset daerah sebesar Rp16.340.351.200,00 belum memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaannya dan berpotensi memboroskan keuangan daerah; dan f. Nilai realisasi Akun Belanja yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga lebih saji sebesar Rp5.000.000.000,00. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Penyimpan/pengurus barang pada masing-masing SKPA tidak membuat pembukuan persediaan yang tertib terkait belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat; b. Kepala SKPA terkait kurang optimal dalam melakukan perencanaan kegiatan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga; dan c. Tim Anggaran Pemerintah Aceh tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam menganggarkan kegiatan belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh setuju atas temuan tersebut dan menyatakan nilai persediaan yang tersaji pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2013 merupakan konsolidasi akun persediaan SKPA. Mekanisme stock opname hanya dilakukan SKPA. Terkait selisih nilai persediaan yang telah disajikan, saat ini Bidang Akuntansi DKA sedang melaksanakan rekonsiliasi nilai persediaan dan dokumen Berita Acara Serah Terima dan akan melakukan koreksi atas selisih tersebut. Terhadap barang yang belum diserahterimakan dan barang yang belum dimanfaatkan akan diupayakan lebih lanjut oleh SKPA teknis agar dapat diselesaikan baik secara administrasi maupun perbaikan/penyelesaian fisiknya. Adapun mekanisme penyaluran dana pada kegiatan pembanguna Islamic Centre Kota Lhokseumawe dilaksanakan sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Dayah/Pesantren Tahun Anggaran 2013. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh: a. Melalui Kepala SKPA terkait menginstruksikan kepada penyimpan/pengurus barang untuk membuat pembukuan persediaan yang tertib terkait belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat. b. Menginstruksikan SKPA terkait agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan kegiatan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak


Halaman 17 dari 40

ketiga dan segera menyerahkan persediaan tersebut sesuai peruntukannya dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku; c. Menginstruksikan kepada Tim TAPA untuk berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam menganggarkan kegiatan belanja barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. 4. Kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Bappeda Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp19.124.611,76 Pemerintah Aceh dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) menyajikan realisasi belanja barang sebesar Rp5.618.815.549.916,00 atau 91,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.131.495.897.752,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Pembangunan Gedung Serba Guna Bappeda Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp3.261.146.000,00 Pekerjaan Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh PT. Pentas Menara Komindo (PT.PMK) sesuai kontrak Nomor 038/SPKK/CK/OTSUS/AS/2013 tanggal 5 Juni 2013 melalui proses pelelangan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK nomor 103/SPMK/CK/OTSUS/AS/2013 tanggal 7 Juni s.d. 3 November 2013. Selama pelaksanaannya, kontrak tersebut mengalami dua kali addendum, addendum pertama nomor ADD.038.a.b/SPKK/CK/OTSUS/AS/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang tambah kurang volume pekerjaan dengan tanpa merubah nilai kontrak. Adendum kedua nomor 1099/ADD/SPKK/CK/OTSUS/AS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang merubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 202 hari terhitung mulai tanggal 7 Juni s.d. 25 Desember 2013. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% sesuai Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan ke VI November 2013 dan telah diserahterimakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung OTSUS Kab. Aceh Selatan Dana OTSUS Kab. Aceh Selatan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor BA-932/STPP-CK/OTSUS/AS/2013 tanggal 12 Desember 2013 dan telah dibayar lunas sebesar Rp3.261.146.000,00 sesuai SP2D terakhir nomor 0041006/LS-BL/2013 tanggal 27 Desember 2013. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada beberapa item pekerjaan tanggal 5 Mei 2014 yang dilaksanakan BPK RI bersama Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) diketahui terjadi kekurangan volume Pekerjaan Pasangan Keramik 40 x 40 cm Lantai III tidak dilaksanakan sebesar 141,86 m2 atau sebesar Rp19.124.611,76 sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan pada Gedung Serba Guna Bappeda Aceh Selatan * Harga dalam Rupiah

No Item Pekerjaan A. Pekerjaan Lantai Keramik 40 x 40 cm Lantai III 1. Pekerjaan Lantai Keramik 40 x 40 cm 2. Pekerjaan Lantai Keramik 40 x 40 cm (harga OE/EE) JUMLAH TOTAL

Volume/Sat

Harga Satuan

12,90 m2

147.932,00

2

133.501,00

128,96 m

Jumlah Harga

Keterangan

1.908.322,80 Tidak Terpasang 17.216.288,96 Tidak Terpasang 19.124.611,76

Sumber : Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% Bulan November dan Pengujian Fisik Lapangan.


Halaman 18 dari 40

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: 1) Pasal 89 Ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. 2) Lampiran Perka LKPP No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian C.2.i.1).c yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. b. Syarat-syarat Umum Kontrak Nomor 038/SPKK/CK/OTSUS/AS/2013 Bagian F.60.2 huruf a poin 3 yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan atas pekerjaan pasangan keramik lantai III Gedung Serbaguna BAPPEDA Aceh Selatan sebesar Rp19.124.611,76; a. b.

c.

d.

Kondisi tersebut terjadi karena: Konsultan pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak berpedoman pada spesifikasi teknis kontrak; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Selatan lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang mejadi tanggung jawabnya; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi data sebelum melaksanakan pembayaran; dan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Selaku Pengguna Anggaran lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Cipta Karya Aceh setuju atas temuan tersebut dan menyatakan pekerjaan lantai keramik lantai III senilai Rp19.124.611,76 sedang dalam pengerjaan penyelesaian yang akan dilampirkan foto dokumentasi pekerjaan 100%. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar: a. Menginstruksikan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh untuk lebih meningkatkan pengawasan pengendalian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Melalui Kepala Dinas Cipta Karya Aceh menginstruksikan Kepala Dinas PU Aceh Selatan untuk: 1) Lebih cermat dalam melakukan verifikasi data sebelum melaksanakan pembayaran; 2) Menarik kelebihan pembayaran atau memerintahkan rekanan menyelesaikan kekurangan pekerjaan sebesar Rp19.124.611,76;


Halaman 19 dari 40

3) Menginstruksikan PPTK agar meningkatakan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan. 5. Kelebihan Perhitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar PPI Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan Senilai Rp68.106.178,56 Pemerintah Aceh dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) menyajikan realisasi belanja barang sebesar Rp5.618.815.549.916,00 atau 91,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.131.495.897.752,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Pembangunan Dermaga Bongkar PPI Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.484.810.000,00 dengan realisasi Rp2.382.871.000,00 atau 95,89% dari pagu anggaran. Pekerjaan Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh CV. Beurata Makmur (CV. BM) sesuai kontrak nomor 050/122/SP/OTSUS/2013 tanggal 29 Agustus 2013 melalui proses pelelangan, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai sejak ditandatanganinya SPMK nomor 050/123/SPMK/OTSUS/2013 tanggal 29 Agustus s.d. 26 Desember 2013. Selama pelaksanaannya, kontrak tersebut mengalami dua kali addendum, addendum pertama nomor 050/129.5/OTSUS/2013 tanggal 17 September 2013 tentang tambah kurang volume pekerjaan dengan tanpa merubah nilai kontrak. Adendum kedua nomor 050/149/OTSUS/2013 tanggal 10 Oktober 2013 tentang tambah kurang volume pekerjaan dengan tanpa merubah nilai kontrak. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100% sesuai rekapitulasi termin ke dua tanggal 14 Desember 2013 dan telah dibayar lunas sebesar Rp1.167.606.790,00 sesuai SP2D terakhir nomor 0037953/LS-BL-P/2013 tanggal 23 Desember 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen atas spesifikasi umum kontrak diketahui bahwa ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar PPI Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas pekerjaan persiapan, pekerjaan dermaga (10 x 38) m, pekerjaan beton bertulang dan pekerjaan fasilitas pendukung. Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada beberapa item pekerjaan tanggal 2 Mei 2013, BPK bersama Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) dan rekanan, diketahui bahwa terjadi kelebihan perhitungan volume senilai Rp68.106.178,56 sebagaimana disajikan pada Tabel 4 Tabel 4 Rekapitulasi Kekurangan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Bongkar PPI Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan No

Pekerjaan

Volume Back Up Data

Volume Terpasang

Selisih

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

1

2

3

4

5=3-4

6

7

8=5x7

1

Plat Lantai Dermaga

98,044

76,540

21,504

m3

3.167.140,00

68.106.178,56

Sumber:Back Updata dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadinya kelebihan perhitungan volume atas item pekerjaan plat lantai dermaga. Perhitungan back up data adalah sebesar 98,044 m3 dan berdasarkan hasil cek fisik diketahui volume terpasang hanya


Halaman 20 dari 40

sebesar 76,540 m3 sehingga terjadi kelebihan perhitungan volume sebesar 21,504 m3 atau senilai Rp68.106.178,56. a.

b.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: a. Pasal 89 Ayat (4), pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. b. Lampiran Perka LKPP No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian C.2.i.1).c, pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Syarat-syarat Umum Kontrak nomor 050/122/SP/OTSUS/2013 Bagian F.60.2 huruf a poin 3 yang menyatakan bahwa “Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.”.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan senilai Rp68.106.178,56. a. b. c.

d.

Kondisi tersebut terjadi karena: Konsultan pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan tidak berpedoman pada spesifikasi teknis kontrak; Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang mejadi tanggung jawabnya; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi data sebelum melaksanakan pembayaran; dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh selaku Pengguna Anggaran lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pemerintah Aceh melalui Kuasa Pengguna Anggaran setuju atas temuan tersebut dan menyatakan kelebihan pembayaran atas kekurangan item pekerjaan plat lantai pada pekerjaan pembangunan dermaga bongkar PPI Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan senilai Rp68.106.178,56 akan menyetor kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Aceh. Atas permasalahan tersebut pihak rekanan telah menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah Pemerintah Aceh senilai Rp68.106.178,56 (bukti setor terlampir). BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menginstruksikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan untuk: a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian yang menjadi tanggungjawabnya; b. Menginstruksikan PPTK agar meningkatkan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada konsultan pengawas supaya lebih cermat dalam melakukan pengawasan.


Halaman 21 dari 40

6. Beberapa Item Pekerjaan Pembangunan Pasar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tidak Sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pemerintah Aceh dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) menyajikan realisasi belanja barang sebesar Rp5.618.815.549.916,00 atau 91,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.131.495.897.752,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk pembangunan pasar Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp.820.976.000,00 dan Pembangunan Pasar Pasie Raya sebesar Rp617.600.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Pembangunan Pasar Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya Pekerjaan Pembangunan Pasar Darul Hikmah dilaksanakan oleh CV. Bunga Jaya Cipta (CV. BJC) dengan nilai kontrak sebesar Rp820.970.000,00 sesuai kontrak nomor 027.02/OTSUS-AJ.157628/SPK/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang bersumber dari dana OTSUS. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender atau berakhir pada tanggal 21 Oktober 2013. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan, rekanan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp41.048.800 sesuai surat jaminan pelaksanaan nomor 02061.0137.062013 tanggal 21 Juni 2013. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%, sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 912/09/BAKP/OTSUS-AJ.157628/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dan telah diserahterimakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 601.1/11/BASTP/OTSUS-AJ.157628/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan telah dibayar sebesar Rp820.970.000,00 sesuai SP2D terakhir nomor 21017/LSBL/2013. Hasil Pemeriksaan fisik BPK RI bersama PPTK dan Rekanan pada tanggal 22 April 2014 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB senilai Rp38.736.845,03, sebagaimana tersaji pada Tabel 5.


Halaman 22 dari 40

Tabel 5 Rekapitulasi Pekerjaan tidak sesuai RAB Pada Pembangunan Pasar Darul Hikmah Aceh Jaya TA 2013 No

Uraian Pekerjaan

1 I 1

2 PASAR IKAN PEKERJAAN LANTAI Pas. Keramik Anti Slip 40x40 cm (Ruangan) Pas. Keramik Anti Slip 40x40 cm (Selasar) PEKERJAAN MEJA BETON DAN SALURAN DALAM RUANGAN Pas. Keramik Meja Beton dan T.cuci tangan Ukr. 20x20 cm PEKERJAAN ATAP Pas. Plafond Flywood teb. 4 mm (L/D) Kayu Last Profil Plafond 7/7 cm PEMBANGUNAN PASAR AYAM/DAGING PEKERJAAN LANTAI Pas. Keramik Anti Slip 40x40 cm (Ruangan) Pas. Keramik Anti Slip 40x40 cm (Selasar) PEKERJAAN MEJA BETON DAN SALURAN DALAM RUANGAN Pas. Keramik Meja Beton dan T.cuci tangan Ukr. 20x20 cm PEKERJAAN ATAP Pas. Plafond Flywood teb. 4 mm (L/D) Kayu Last Profil Plafond 7/7 cm Jumlah

2 3

II 1

2 3

Volume Kontrak

Harga Satuan

Jumlah (Rp)

Jenis/Material Terpasang

3

4

5

6

58,9 41,04

109.463,00 109.463,00

6.447.370,70 4.492.361,52

Bukan Anti Slip Bukan Anti Slip

18,12

155.337,00

2.814.706,44

Keramik 40x40

106 100

101.200,00 17.545,00

10.727.200,00 1.754.500,00

3 mm 5/5 cm

42 8,05

109.463,00 109.463,00

4.597.446,00 881.177,15

Bukan Anti Slip Bukan Anti Slip

9,06

155.337,00

1.407.353,22

Keramik 40x40

48,2 42

101.200,00 17.545,00

4.877.840,00 736.890,00 38.736.845,03

3 mm 5/5 cm

Sumber: RAB dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik

Tabel diatas menunjukkan pekerjaan keramik, plafond dan kayu last profil terpasang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada RAB. Selain itu pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa gedung tersebut belum digunakan namun kondisi Plafond yang terpasang juga telah mengalami kerusakan pada beberapa bagian yang disebabkan tipisnya plafond (triplek) yang terpasang. b. Pembangunan Pasar Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. BJC dengan nilai kontrak sebesar Rp617.600.000 sesuai kontrak nomor 027.02/OTSUS-AJ.2628/SPK/2013 tanggal 29 April 2013 yang bersumber dari dana OTSUS. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 April s.d. 26 Agustus 2013 sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 027.03/OTSUSAJ.2628/SPMK/2013 taggal 29 April 2013. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan, rekanan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp30.880.000,00 sesuai surat Jaminan Pelaksanaan Nomor 02061.0003.042013 tanggal 18 April 2013 Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100%, Sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 912/09/BAKP/OTSUS-AJ.2628/2013 tanggal 20 Agustus 2013 dan telah diserahterimakan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 601.1/11/BASTP/OTSUS-AJ.2628/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan telah dibayar sebesar Rp617.600.000, sesuai SP2D terakhir nomor 16115/LS-BL/2013.


Halaman 23 dari 40

Hasil Pemeriksaan fisik BPK RI bersama PPTK dan Rekanan pada tanggal 22 April 2014 terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB senilai Rp24.693.315,50 sebagaimana tersaji pada Tabel 6. Tabel 6 Rekapitulasi Pekerjaan tidak sesuai RAB Pada Pembangunan Pasar Pasie Raya Aceh Jaya TA 2013 No 1 I 1

II 1

III 1

Uraian Pekerjaan 2 PEMBANGUNAN LOS PEKERJAAN ATAP Pas. Plafond plywood teb. 4 mm bagian dalam Kayu Last Profil Plafond 7/7 cm (L/D) PEMBANGUNAN KIOS-I (5 PINTU + 2KM/WC) PEKERJAAN ATAP Pas. Plafond plywood teb. 4 mm (D/L)) Kayu Last Profil Plafond 7/7 cm (L/D) PEMBANGUNAN KIOS -II (2 PINTU) PEKERJAAN ATAP Pas. Plafond Flywood teb. 4 mm (D/L) Kayu Last Profil Plafond 7/7 cm (L/D) Jumlah

Volume Kontrak 3

Harga Satuan (Rp) 4

Jumlah (Rp)

Jenis/Material Terpasang

5

6

3 mm

112,04

84.022,00

9.413.824,88

78

12.550,00

978.900,00

Bukan Profil

98,78 140,69

84.022,00 12.550,00

8.299.693,16 1.765.659,50

3 mm Bukan Profil

42 56,28

84.022,00 12.550,00

3.528.924,00 706.314,00 24.693.315,54

3 mm Bukan Profil


Tabel diatas menunjukkan pekerjaan plafond dan kayu last profil terpasang tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada RAB. Untuk pekerjaan plafond plywood Ketebalan 4 mm terpasang plafond plywood tebal 3 mm dan Kayu Last Profil Plafond 7/7 cm terpasang kayu last biasa (bukan Profil). Selain itu kondisi Plafond yang terpasang juga telah mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Rencana Anggaran Biaya Kontrak Nomor 027.02/OTSUS-AJ.2628/2013; b. Rencana Anggaran Biaya Kontrak Nomor 027.02/OTSUS-AJ.157628/2013. Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Tekstur keramik yang terpasang pada lantai pasar ikan dan pasar ayam/daging berisiko timbulnya kecelakaan bagi pengguna; b. Terjadinya kerusakan pada bagian plafond dan list profil bangunan pasar ikan dan pasar ayam pada Pasar Darul Hikmah dan Pasar Pasie Raya. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melakukan pengawasan; b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lemah dalam melakukan pengendalian; c. Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Aceh Jaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi pembayaran; dan d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Selaku Pengguna Anggaran lemah dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setuju atas temuan tersebut dan menyatakan bahwa pada pembangunan Pasar Hikmah Kabupaten Aceh Jaya terdapat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. rekanan bersedia untuk mengembalikan biaya keramik dengan menghitung


Aceh Darul Pihak harga

Halaman 24 dari 40

sesuai spesifikasi keramik senilai Rp9.222.328,32, triplek plafond senilai Rp895.037,74 dan kayu last profil plafond sebesar Rp372.750,00. Sedangkan untuk paket Pasar Pasie Raya rekanan akan mengembalikan biaya plafond senilai Rp856.321,57 dan kerusakan plafond di beberapa titik lokasi akan segera diperbaiki oleh rekanan sedangkan untuk last profil akan segera diganti sesuai dengan spesifikasi. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar: a. Menginstruksikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian; b. Melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menginstruksikan: 1) Kuasa Pengguna Anggaran agar lebih cermat dalam melakukan pembayaran; 2) PPTK agar meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan; 3) Rekanan Pekerjaan Pembangunan Pasar Darul Hikmah dan Pasar Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya untuk mengganti plafond plywood dan last profil plafond sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak.

7. Dua Paket Pekerjaan Land Clearing Untuk Penanaman Karet Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Aceh Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp43.670.000,00 Serta Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan Sebesar Rp22.037.400,00 Pemerintah Aceh dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) menyajikan realisasi belanja barang sebesar Rp5.618.815.549.916,00 atau 91,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.131.495.897.752,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk digunakan untuk land clearing untuk penanaman karet pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan di Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp436.700.000,00 dan land clearing untuk penanaman karet pada Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp306.075.000,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas belanja barang pada Dinas Perkebunan Aceh diketahui terdapat dua paket pekerjaan land clearing untuk penanaman karet kegiatan pengembangan bibit unggul perkebunan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak selesai dilaksanakan sebagai berikut: a. Land Clearing Untuk Penanaman Karet Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Di Kabupaten Aceh Utara Pekerjaan land clearing tersebut dilaksanakan oleh CV. Puncak Jaya (CV.PJ) sebesar Rp873.400.000,00 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor 81/PBU/V/2013 tanggal 17 Mei 2013. Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan, rekanan menyerahkan Jaminan Pelaksanaaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp43.670.000,00 sesuai Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor 0347/JB02/610/V/2013 tanggal 13 Mei 2013. Selama masa pelaksanaan kontrak dilakukan satu kali addendum sesuai Addendum Surat Perjanjian Kerja nomor 245/PBUP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang merubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 165 hari terhitung mulai tanggal 18 Mei s.d 30 Oktober 2013. Berdasarkan dokumen kontrak diketahui volume pekerjaan yang harus


Halaman 25 dari 40

dilaksanakan adalah seluas 100 hektar (ha) mulai dari pekerjaan tebas/babat, inmas dan menumbang, cincang, purun, kumpul, pembersihan sisa kayu dan akar, pengendalian alang-alang, pembukaan badan jalan sampai dengan konsolidasi/pengkaplingan. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui sampai dengan berakhirnya masa kontrak rekanan belum dapat menyelesaikan kewajibannya. Rekanan hanya melaksanakan seluas 50 hektar (ha) atau 50% dari volume kontrak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 522/SKPA-III/BA/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013. Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan oleh Ketua Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Perkebunan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Kegiatan Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman sesuai Berita Acara Nomor 523/SKPA-III/BA/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013. Pekerjaan tersebut telah dibayar sesuai prestasi pekerjaan yaitu sebesar Rp436.700.000,00 atau 50% dari nilai kontrak. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut KPA telah menyurati rekanan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Teguran I Nomor 301/PBU/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan sesuai surat teguran II 333/PBU/X/2013 tanggal 4 Nopember 2013 untuk memacu percepatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak, Hal ini menunjukkan rekanan telah melakukan cidera janji, namun rekanan belum dikenakan denda keterlambatan. Seharusnya KPA mengenakan denda keterlambatan maksimum selama 50 hari kalender kepada rekanan sebesar Rp43.670.000,00 (1/1.000 x 50 hari x Rp873.400.000,00). b. Land Clearing Untuk Penanaman Karet Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Di Kabupaten Aceh Barat Daya Pekerjaan land clearing tersebut dilaksanakan oleh CV. Cipta Dharma (CV.CD) Kontruksi sebesar Rp612.150.000,00 sesuai Surat Perjanjian Nomor 85/PBU/V/2013 tanggal 17 Mei 2013. Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan, rekanan menyerahkan Jaminan Pelaksanaaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebesar Rp30.607.500,00,00 sesuai Surat Jaminan Pelaksanaan Nomor 0373/JB-02/610/V/2013 tanggal 14 Mei 2013. Selama masa pelaksanaan kontrak dilakukan satu kali addendum sesuai Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor 242.a/PBUP/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang merubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 180 hari terhitung mulai tanggal 18 Mei s.d 14 Nopember 2013. Berdasarkan dokumen kontrak diketahui volume pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah seluas 70 hektar (ha) mulai dari pekerjaan tebas/babat, inmas dan menumbang, cincang sampai dengan konsolidasi/pengkaplingan. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui sampai dengan berakhirnya masa kontrak rekanan belum dapat menyelesaikan kewajibannya. Rekanan hanya mampu melaksanakan seluas 35 hektar atau 50% dari volume kontrak, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 0369/PBUP/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013. Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan oleh Ketua Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bidang Perkebunan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Kegiatan Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman, sesuai Berita Acara Nomor


Halaman 26 dari 40

521/SKPA-III/BA/XI/2013 tanggal 28 Nopember 2013. Pekerjaan tersebut telah dibayar sesuai prestasi pekerjaan yaitu sebesar Rp306.075.000,00 atau 50% dari nilai kontrak. KPA telah menyurati rekanan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai surat teguran I nomor 300/PBU/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan sesuai surat teguran II 332/PBU/X/2013 tanggal 4 Nopember 2013 untuk memacu percepatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak, namun rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Hal ini menunjukkan rekanan telah melakukan cidera janji. Atas permasalahan tersebut, KPA hanya mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp8.570.100,00 (1/1000x14 hari x Rp612.150.000,00) sesuai Surat KPA kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Aceh Nomor /PBUP/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013. KPA seharusnya mengenakan denda keterlambatan maksimum selama 50 hari kalender. sehingga denda keterlambatan yang dikenakan kepada rekanan adalah sebesar Rp30.607.500,00 (1/1.000 x 50 hari x Rp612.150.000,00) sehingga terjadi kekurangan pengenaan denda sebesar Rp22.037.400,00 (Rp30.607.500,00 - Rp8.570.100,00). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Surat Perjanjian Kerja Nomor 81/PBU/V/2013 dan Surat Perjanjian Kerja Nomor 85/PBU/V/2013, Syarat-syarat khusus kontrak huruf O, menyatakan Pembayaran Denda: 1) Apabila Pihak kedua dalam menjalankan pelaksanaannya terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan jangka waktu yag telah ditetapkan maka pihak kedua harus membayar denda. 2) Besarnya denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1.000 (satu perseribu) dari harga kontrak. b. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 93 yang menyatakan: 1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: (a) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; (b) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; (c) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: (a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; (b) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan (c) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.


Halaman 27 dari 40

Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan daerah sebesar Rp65.707.400,00 (Rp43.670.000,00+ Rp22.037.400,00) yang berasal dari denda keterlambatan; b. Tujuan pengadaan barang dan jasa tidak tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Rekanan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam surat perjanjian kerja; b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; c. KPA tidak cermat dalam mengenakan denda keterlambatan; dan d. Kepala Dinas Perkebunan Aceh selaku Pengguna Anggaran lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Perkebunan Aceh setuju atas temuan tersebut dan menyatakan paket land clearing Kabupaten Aceh Utara belum dikenakan denda keterlambatan namun telah menyurati rekanan untuk melakukan pengembalian pembayaran terhadap denda ke kas daerah sebesar Rp43.670.000,00 dan Kekurangan Pengenaan Denda Keterlambatan Sebesar Rp22.037.400,00 Atas permasalahan tersebut pihak rekanan telah menyetorkan kekurangan denda atas Pekerjaan Land Clearing Untuk Penanaman Karet Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Di Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp22.037.400,00 ke Kas Daerah Pemerintah Aceh. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar: a. Menginstruksikan Kepala Dinas Perkebunan Aceh supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; b. Melalui Kepala Dinas Perkebunan Aceh: 1) Menginstruksikan KPA untuk memungut denda keterlambatan pada CV.PJ sebesar Rp43.670.000,00; 2) Menginstruksikan kepada KPA dan PPTK supaya lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab; dan 3) Mempertimbangkan rekanan CV. CD dan CV. PJ untuk tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek di lingkungan Dinas Perkebunan Aceh. 8. Kesalahan Penganggaran Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung Kantor Tempat Tinggal dan Fasilitas Umum Lainya Pada Dinas Cipta Karya Aceh Sebesar Rp123.291.813.591,00 Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang dijalankan oleh Pemerintah daerah mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi pada suatu daerah. Pemerintah Aceh dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) menyajikan realisasi belanja modal sebesar Rp1.650.120.551.283,00 atau 92,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.783.202.443.969,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk belanja modal pengadaan kontruksi bangunan gedung kantor tempat tinggal dan fasilitas umum lainya sebesar Rp123.291.813.591,00.


Halaman 28 dari 40

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Cipta Karya TA 2013 diketahui terdapat kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana gedung dengan kode kegiatan 1.03.1.03.03.30.09. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana gedung terdiri dari anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Anggaran belanja modal tersebut juga terdiri dari beberapa rekening (rincian belanja), salah satunya adalah belanja modal pengadaan kontruksi bangunan gedung kantor tempat tinggal dan fasilitas umum lainya dengan kode rekening 5.2.3.26.09. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Cipta Karya Aceh TA 2013 terhadap 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) jenis belanja modal (paket pekerjaan) sifatnya akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat seperti lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, instansi vertikal, kelompok masyarakat dan lain-lain. Adapaun rincian realisasi anggaran sebesar Rp123.291.813.591,00 diantaranya sebagai berikut: 1) Pembangunan Mesjid Raya Keumala Kec. Keumala, Kab. Pidie Kab. Pidie sebesar Rp8.825.037.386,00; 2) Pembangunan Kantor KADIN Aceh Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 01 Kp. Ateuk - Banda Aceh sebesar Rp2.374.893.000,00; 3) Pembangunan Gedung Rumah sakit Gigi Fakultas Kedokteran Unsyiah (Lanjutan) sebesar Rp4.094.418.000,00; 4) Rehab. Rumah Dinas Muspida Aceh Jl. Iskandar Muda sebesar Rp2.981.788.000,00; 5) Rehab. Rumah Dinas Muspida Aceh Jl. Jend. Sudirman sebesar Rp1.340.592.000,00; 6) Pembangunan Asrama Polisi Punge Jurong (Lanjutan) sebesar Rp1.622.560.000,00; 7) Pembangunan Gedung serba Guna Kodim Aceh Barat Daya sebesar Rp340.386.000,00; 8) Lanjutan Pembangunan Taman Baca Masyarakat (TBM) Poltabes Banda Aceh sebesar Rp1.483.430.000,00; 9) Rehab Mess/Guest House Muspida Aceh sebesar Rp810.430.000,00; 10) Pembangunan Masjid Komplek Kajati sebesar Rp300.000.000,00; 11) Rumah Dinas Muspida Aceh Jl. Jend. Sudirman (Lanjutan) sebesar Rp617.263.000,00; 12) Pembangunan Asrama Mahasiswa Geulumpang Tiga Kab. Pidie sebesar Rp2.299.649.000,00; 13) Pembangunan Asrama Mahasiswa Geulumpang Tiga Kab. Pidie sebesar Rp2.299.649.000,00; 14) Rehabilitasi Bangunan/Tempat Bersuci dan Sarana Pelengkap Masjid Raya Baiturrahman Banda sebesar Rp 7.270.000.000,00; 15) Pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebesar Rp5.000.000.000,00; 16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Masjid Raya Baiturrahman (lanjutan) sebesar Rp2.000.000.000,00; dan


Halaman 29 dari 40

17) Pembangunan Asrama Ikawi Gampong Limpuk Aceh Besar Aceh Besar sebesar Rp1.790.622.000,00. (Rincian selengkapnya lihat Lampiran 4 ) Pemeriksaan lebih lanjut atas Buku Inventaris Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2013 diketahui realisasi belanja modal di atas telah dicatat sebagai Aset Pemerintah Aceh dhi. Dinas Cipta Karya dan direncanakan untuk dihibahkan. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan penyusunan anggran yang tidak konsisten mengingat, Pemerintah Aceh dhi. Dinas Cipta Karya juga menganggarkan belanja yang bersifat aset tetap untuk diserahkan kepada pihak lain pada akun obyek 5.2.2.23 yaitu belanja modal yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Sedangkan anggaran belanja modal dimaksudkan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud untuk digunakan, sehingga pengakuan Aset tetap belum memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (4), APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. b. Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (4): 1) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2) Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5) Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6) Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 poin III, Kebijakan Penyusunan APBD Nomor 2 huruf b (3) (c) yang menyatakan bahwa penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.


Halaman 30 dari 40

d. Buletin Teknis SAP 07 Akuntansi Aset Tetap yang menyatakan bahwa Pengakuan Aset Tetap, untuk dapat mengakui Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1) Huruf a, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) Huruf b, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 3) Huruf c, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 4) Huruf d, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kondisi tersebut mengakibatkan fungsi penganggaran terhadap Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung Kantor Tempat Tinggal dan Fasilitas Umum Lainya sebesar Rp123.291.813.591,00 tidak tercapai. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Kepala Bidang Program Dinas Cipta Karya Aceh tidak cermat dalam menyusun program kerja pada Dinas Cipta Karya Aceh; b. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh dalam mengusulkan anggaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku; dan c. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) lemah dalam memverifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang diusulkan oleh Dinas Cipta Karya Aceh. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Cipta Karya Aceh menyatakan bahwa sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-194 Tahun 2013 tentang evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2013, meminta agar Pemerintah Aceh untuk mencermati jenis belanja Aceh lainnya diluar jenis belanja modal yang bersifat barang modal untuk ditempatkan pada belanja modal sehubungan dengan masih kurangnya kuota belanja dalam APBA tahun 2013 minimal 29%. Dinas Cipta Karya Aceh sebagai salah satu SKPA berada dibawah Pemerintah Aceh ikut menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun demikian kami akan tetap memperhatikan terkait temuan BPK-RI sebagaimana tersebut diatas sebagai pedoman penyusunan anggaran tahun anggaran berikutnya. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar: a. Melalui Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua TAPA untuk menginstruksikan anggota TAPA agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas Rencana Kegiatan Anggaran yang diajukan SKPA; b. Menginstruksikan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh agar dalam mengusulkan anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku; dan c. Melalui Kepala Dinas Cipta Karya Aceh menginstruksikan kepada Kepala Bidang Program agar lebih cermat dalam menyusun program kerja Dinas Cipta Karya Aceh. 9. Terdapat Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) Senilai Rp735.712.860,70 dan Rekanan Belum dikenakan Denda Keterlambatan Minimal Sebesar Rp35.609.371,00 Pemerintah Aceh dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) menyajikan realisasi belanja modal sebesar Rp1.650.120.551.283,00 atau 92,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.783.202.443.969,00. Realisasi tersebut diantaranya


Halaman 31 dari 40

digunakan untuk Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) dengan realisasi belanja TA 2013 sebesar Rp23.549.539.000,00. Dishubkomintel Pemerintah Aceh melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perhubungan Udara telah mengadakan perikatan dengan PT Nia Yulided Bersaudara (PT.NYB) sesuai kontrak Nomor SP.02/UDARAVIP(MYC)/SIM/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 dengan nilai kontrak Rp37.981.823.000,00 dan jangka waktu pekerjaan selama 470 hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Juni 2013 yang terdiri dari pekerjaan TA 2013 sebesar Rp23.549.539.000,00 (berakhir pada tanggal 17 Desember 2013) dan pekerjaan TA 2014 sebesar Rp14.432.284.000,00 (berakhir pada tanggal 17 Oktober 2014). Kontrak tersebut mengalami perubahan sesuai Addendum-1 Nomor SP.06/UDARA-VIP(MYC)/SIM/IX/2013 tanggal 22 September 2013 dengan perubahan pada sebagian rincian pekerjaan tanpa mengubah nilai kontrak, yaitu Rp37.981.823.000,00. Bobot terbesar pada kegiatan TA 2013 adalah pada divisi pekerjaan arsitektur gedung utama, yaitu 52,30% dari seluruh pekerjaan TA 2013. Kegiatan TA 2013 telah ditagihkan sesuai dengan Sertifikat Bulanan Termyn Nomor 07/VIP-SIM/2013 tanggal 14 Desember 2013 dan atas seluruh tagihan tersebut telah dibayar lunas sebesar Rp23.549.539.000,00 dengan rincian pada Tabel 7. Tabel 7 Rincian Pembayaran Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) TA 2013 Nomor SP2D

Tanggal SP2D

0006765/LS-BL/2013

26 Juni 2013

4.709.907.800,00

0041747/LS-BL/2013

27 Desember 2013

18.839.631.200,00

Total

Nilai (Rp)

Keterangan Uang Muka (20%) Pembayaran Lunas TA 2013 (100%)

23.549.539.000,00

Sumber: Register SP2D

Hasil pemeriksaan uji petik BPK RI bersama pihak Dinas Perhubungan Aceh dan pihak rekanan pada tanggal 8 Mei 2014 diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat perbedaan spesifikasi plafond dengan selisih senilai Rp23.525.440,70 antara plafond terpasang dengan spesifikasi plafond pada Kontrak. Sesuai dengan Addendum-1 Kontrak Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC), spesifikasi plafond luar GRC yang akan digunakan adalah dengan tebal 6 mm. Namun, hasil pemeriksaan secara uji petik atas plafond terpasang menunjukkan bahwa tebal plafond yang digunakan adalah plafond dengan tebal 4 mm. Oleh karena itu, nilai selisih total untuk plafond lantai 1, 2 dan 3 adalah Rp23.525.440,70 (Rincian pada Lampiran 5.1). b. Terdapat pekerjaan pemasangan jendela dan CCTV senilai Rp612.187.420,00 yang belum selesai. Sesuai dengan hasil pemeriksaan uji petik atas kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) TA 2013, menunjukkan bahwa terdapat pekerjaan pemasangan jendela yang belum selesai dikerjakan senilai Rp395.987.420,00 (Rincian pada Lampiran 5.2) dan pekerjaan pemasangan instalasi CCTV senilai Rp216.200.000,00 (Rincian pada Lampiran 5.2). Item pekerjaan tersebut termasuk dalam rincian pekerjaan yang dikontrakkan pada TA 2013 yang seharusnya sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013.


Halaman 32 dari 40

c. Terdapat pekerjaan testing dan commisioning yang belum dikerjakan senilai Rp100.000.000,00. Pekerjaan testing dan commisioning bertujuan untuk menguji apakah instalasi yang dipasang dapat bekerja sesuai dengan harapan dan normal. Hasil penelusuran Mutual Check yang ke enam (MC 06) dan Kontrak menunjukkan bahwa untuk testing dan commisioning pada beberapa instalasi seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena belum tersedianya unsur utama atas instalasi-instalasi tersebut, seperti listrik, sambungan telepon, Computer Server, Amplifier Sound System dan unsur pendukung lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Testing dan Commisioning senilai Rp100.000.000,00 (Rincian pada Lampiran 5.3) belum dilaksanakan. Item pekerjaan tersebut termasuk dalam rincian pekerjaan yang dikontrakkan pada TA 2013 yang seharusnya sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013. Atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemasangan jendela dan CCTV serta pekerjaaan Testing dan Commisioning senilai Rp712.187.420,00 (Rp612.187.420,00+Rp100.000.000,00) sebagaimana disebutkan diatas, belum selesai dikerjakan rekanan sampai dengan pemeriksaan oleh BPK RI tanggal 8 Mei 2014. Seharusnya pekerjaan tersebut sudah harus selesai dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2013 namun belum diperhitungkan denda keterlambatan maksimal selama 50 hari yaitu sebesar Rp35.609.371,00 (1/1000 x Rp712.187.420,00 x 50 hari). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPasal 6 menyatakan bahwa Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut diantaranya (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; b. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1) Pasal 89 ayat (4), “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”; dan 2) Pasal 120, “Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan”. c. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor SP.03/UDARA-VIP (MYC)SIM/VI/2013 menyatakan: 1) Waktu penyelesaian: selama 470 hari kalender dengan rincian pekerjaan TA 2013 harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2013 dan pekerjaan TA 2014 harus sudah selesai pada tanggal 17 Oktober 2014;


Halaman 33 dari 40

2) Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat umum Kontrak. d. Addendum-1 Nomor SP.06/UDARA-VIP(MYC)/SIM/IX/2013 tanggal 22 September 2013 Kontrak Lanjutan Pembangunan Gedung VIP Bandara SIM (MYC) yang menyatakan bahwa Tebal Plafond Luar GRC adalah 6 mm. Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Terjadi kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemasangan Plafond GRC sebesar Rp23.525.440,70; b. Terjadi potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp712.187.420,00 atas pekerjaan pemasangan Jendela, CCTV dan Commisioning; c. Kekurangan penerimaan atas belum dikenakannya denda keterlambatan minimal sebesar Rp35.609.371,00.

a. b. c. d. e.

Kondisi tersebut terjadi karena: Rekanan tidak mematuhi perjanjian; Konsultan Pengawas tidak cermat dalam menyetujui MC 06; PPTK dan Pengawas Lapangan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya tidak lemah dalam mengendalikan kegiatan; Kepala Bidang Perhubungan Udara selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyetujui pembayaran tidak menerapkan prinsip kehati-hatian; dan Kepala Dishubkomintel selaku Pengguna Anggaran belum optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Telematika Aceh setuju atas temuan pemasangan GRC dan menyatakan benar Pemasangan GRC yang tidak sesuai spesifikasi. Namun tidak setuju dan perlu dipertimbangkan untuk Pekerjaan jendela yang belum dilakukan pemasangan kaca, karena pertimbangan risiko pecah sehingga ditunda pemasangannya. Sedangkan pekerjaan elektrikal sudah dibeli namun belum dilakukan pemasangan, kabel asesoris lantai 1 dan 2 semuanya sudah terpasang dan sudah dilakukan pengetesan/conecting dan siap dilakukan penyambungan. Testing dan commisioning listrik penerangan. Testing Instalasi Fire Alarm, Test Commisioning Instalasi Sistem Data, Sistem Komunikasi (PABX), Tes Instalasi CCTV, Tes Commisioning AC sudah dilakukan testing tidak menggunakan arus PLN namun menggunakan genset 80 KVA. Atas tanggapan Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Telematika tersebut, BPK RI menyatakan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat (4), “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”. Sedangkan untuk pekerjaan Testing dan Commisioning tidak menggunakan arus PLN namun menggunakan genset 80 KVA. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 21 Mei 2014, BPK RI tidak memperoleh dokumen hasil pengujian sehingga tidak dapat meyakini pekerjaan tersebut.


Halaman 34 dari 40

BPK RI merekomendasikan Gubernur Aceh agar: a. Menginstruksikan Kepala Dishubkomintel Aceh supaya lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas belanja di lingkungan Dishubkomintel Aceh; b. Melalui Kepala Dishubkomintel Aceh menginstruksikan: 1) Kepala Bidang Perhubungan Udara selaku Kuasa Pengguna Anggaran supaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pembayaran; 2) PPTK dan Pengawas Lapangan supaya lebih optimal dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya mengendalikan kegiatan serta mengawasi dengan optimal terhadap nilai pasti denda keterlambatan atas kekurangan pekerjaan yang dikerjakan pada masa keterlambatan; 3) Konsultan Pengawas supaya lebih cermat dalam menyetujui tagihan pembayaran dari rekanan; dan 4) Kepala Bidang Perhubungan Udara selaku KPA memerintahkan rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp23.525.440,70, menyelesaikan kekurangan pekerjaan pemasangan jendela dan CCTV, pekerjaan testing/commisioning dan menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp35.609.371,00. 10. Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Kantor KADIN Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 01 KP. Ateuk-Banda Aceh Sebesar Rp23.350.000,00 Pemerintah Aceh dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) menyajikan realisasi belanja modal sebesar Rp1.650.120.551.283,00 atau 92,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.783.202.443.969,00. Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk Pembangunan Kantor KADIN Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 01 KP. Ateuk – Banda Aceh Pada Dinas Cipta Karya Aceh sebesar Rp2.374.893.000,00. Pekerjaan Pembangunan Kantor Kadin Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 01 KP. Ateuk – Banda Aceh dilaksanakan oleh CV. Bambong (CV.B) dengan nilai kontrak sebesar Rp2.374.893.000,00. Sesuai dengan surat perjanjian kerja nomor: 602.1/375/TB-180/DCK/APBA/2013 tanggal 08 Juli 2013. Jangka waktu pelaksanaan selama 175 hari kalender atau berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan, rekanan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp118.744.650,00 dengan jangka waktu selama 174 hari kalender terhitung mulai tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan 15 Desember 2013. Selama masa pelaksanaan dilakukan satu kali addendum (CCO) tanpa merubah nilai kontrak (Surat Perjanjian), sesuai Surat Perjanjian Kerja addendum I (CCO-1) nomor: 602.1/375-ADD1/TB-180/DCK/APBA/2013 tanggal 21 Oktober 2013. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%, sesuai Sertifikat Bulanan terakhir tanggal 2 Desember 2013. Pekerjaan tersebut telah diserahterimakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dinas Cipta Karya Aceh sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 3335A/TBK/DCK/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan telah dibayar lunas sebesar Rp2.374.893.000,00 sesuai SP2D terakhir nomor 41230/LS-BL/2013 tanggal 27 Desember 2013.


Halaman 35 dari 40

Hasil pemeriksaan atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pemeriksaan fisik BPK RI bersama PPTK dan Rekanan pada tanggal 15 April 2013 diketahui terdapat kekurangan pekerjaan atas beberapa item pekerjaan minimal sebesar Rp23.350.000,00 sebagaimana tersaji pada Tabel 8. Tabel 8 Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Kantor Kadin Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 01 Kp Ateuk – Banda Aceh TA 2013 No

Uraian Pekerjaan

1

2 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN LANTAI IV

I

Volume kontrak

Volume Fisik

Kekurangan volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

3

4

5=3-4

6

7=5x6

1

Lampu tempel Artolite type B 2652 SL ROSTER E27 dengan bola lampu Phillips 18 Watt

3

1

2

200.000,00

400.000,00

2

Saklar tunggal (panasonic),type Hotel

8

0

8

50.000,00

400.000,00

3

Stop kontak Panasonic Type WZ 1121W+Instalasi Kabel NYM 3x2,5 mm2 (Suprime)

22

17

5

250.000,00

1.250.000,00

29

27

2

200.000,00

400.000,00

29

27

2

100.000,00

200.000,00

11

4

7

100.000,00

700.000,00

1

0

1

20.000.000,00

20.000.000,00

4 5 6 II 1

Titik lampu +Instalasi kabel NYM 3x2,5 mm2 (suprime) Biaya pemasangan lampu Biaya pemasangan saklar PEKERJAAN PEMERIKSAAN KUALITAS & FUNGSI INSTALASI testing and comissioning untuk: -

instalasi box panel

-

instalasi penerangan

-

Instalasi AC Spilit & Kipas Angin

-

Instalasi Generator Set TOTAL

23.350.000,00


Tabel di atas menunjukkan adanya kekurangan pekerjaan sebanyak 7 item yaitu lampu tempel saklar tunggal, stop kontak, titik lampu+ instalasi,biaya pemasangan lampu dan biaya pemasangan saklar. Selain itu terdapat pekerjaan pemeriksaan kualitas dan fungsi instalasi. PPTK dan rekanan menjelaskan bahwa pekerjaan pemeriksaan kualitas dan fungsi instalasi dilakukan untuk menguji seluruh instalasi telah berfungsi dengan baik. Kemudian BPK RI meminta laporan hasil pemeriksaan kualitas dan fungsi instalasi kepada PPTK dan Rekanan, namun sampai pemeriksaan berakhir tanggal 21 Mei 2013, PPTK dan Rekanan tidak dapat menunjukkan dokumen hasil pemeriksaan kualitas dan fungsi intalasi tersebut. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: a. Pasal 89 Ayat (4), pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak; b. Lampiran Perka LKPP No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian C.2.i.1).c,


Halaman 36 dari 40

pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp23.350.000,00. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Rekanan tidak profesional dalam melaksanakan kewajibannya; b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lemah dalam mengendalikan kegiatan; c. Panitia serah terima pertama pekerjaan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan visual terhadap fisik pekerjaan; dan d. Kepala Dinas Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Cipta Karya Aceh setuju atas temuan tersebut dan menyatakan terhadap kekurangan volume pada pekerjaan pemeriksaan dan fungsi instalasi sebesar Rp20.000.000,00 serta pekerjaan instalasi penerangan lantai IV senilai Rp3.350.000,00 akan disetor ke Kas Daerah. Terhadap paket pekerjaan pembangunan kantor KADIN, akan dijadikan pelajaran Dinas Cipta Karya dalam penyusunan anggaran. Atas permasalahan tersebut pihak rekanan telah menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah Pemerintah Aceh senilai Rp23.350.000,00 (bukti setor terlampir). BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar a. Menginstruksikan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian; b. Melalui Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, menginstruksikan: 1) Kepala Bidang Tata Kota selaku KPA supaya lebih cermat dalam menetapkan kebijakan umum dan HPS; 2) Panitia Serah Terima Hasil Pekerjaan supaya lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan visual fisik pekerjaan; dan 3) PPTK supaya meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan. 11. Bantuan Hibah Sebesar Rp851.517.933.857,00 Belum Dipertanggungjawabkan Dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 Pemerintah Aceh menyajikan realisasi akun belanja hibah sebesar Rp1.219.682.992.675,00. Pemerintah Aceh merealisasikan belanja hibah tersebut melalui proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah yang telah diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikasi dari SKPA Teknis. Selanjutnya, DKA dhi. PPKA merealisasikan bantuan sesuau rekomendasi dan verifikasi dari SKPA Teknis. Penerima hibah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada Gubernur melalui PPKA dengan tembusan kepada Kepala SKPA teknis. Dari nilai realisasi akun belanja hibah sebesar Rp1.219.682.992.675,00, sebesar Rp1.124.027.821.145,00 telah diidentifikasi status pertanggungjawabannya pada masing-masing SKPA oleh PPKA. Sedangkan sebesar Rp95.655.171.530,00 (Rp1.219.682.992.675,00-Rp1.124.027.821.145,00) belum selesai diidentifikasi sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 21 Mei 2014.


Halaman 37 dari 40

Dari nilai belanja hibah sebesar Rp1.124.027.821.145,00 yang telah diidentifikasi status pertanggungjawabannya, sebesar Rp272.509.887.288,00 telah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada masing-masing SKPA teknis. Sedangkan sisanya sebesar Rp851.517.933.857,00 belum dipertanggungjawabkan dengan rincian tersaji pada Tabel 9. Tabel 9 SKPA Pengelola Bantuan Hibah Keuangan

No

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SKPA

(2) Biro Perekonomian Biro Humas Biro Isra BPBA Dinas Kesehatan Dishubkomintel Dinas Sosial Dinas Syariat Islam Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Kesbangpol Linmas Dinas Pendidikan Disperindag Dinas Koperasi Dinas Pertanian Dinas Perkebunan Dinas Kelautan BPP&PA Dispora Cipta Karya Kesehatan Hewan Kehutanan BPM Disbudpar Jumlah

Nilai realisasi hibah yang telah diidentifikasi status pertanggungjawabannya (Rp)

Sudah Dipertanggungjawabkan (Rp)

Belum Dipertanggungjawabkan (Rp) (5)

(3)=(4)+(5) 1.260.000.000,00 210.000.000,00 45.902.800.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00 90.180.000.000,00 10.372.704.788,00

(4) 1.260.000.000,00 100.000.000,00 45.902.800.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.000.000.000,00 79.110.000.000,00 8.722.704.788,00

110.000.000,00 11.070.000.000,00 1.650.000.000,00

2.159.900.000,00

860.000.000,00

1.299.900.000,00

500.000.000,00 710.022.112.157,00 10.933.000.000,00 98.003.100.000,00 12.796.000.000,00 3.321.681.200,00 13.090.700.000,00 5.048.550.000,00 26.435.720.000,00 48.837.000.000,00 34.067.200.000,00 435.000.000,00 5.846.500.000,00 3.405.853.000,00

500.000.000,00 87.563.759.300,00 621.000.000,00 7.279.000.000,00 4.987.000.000,00 767.970.200,00 4.212.700.000,00 228.000.000,00 13.885.300.000,00 1.425.000.000,00 8.733.000.000,00 435.000.000,00 1.830.000.000,00 2.886.653.000,00

622.458.352.857,00 10.312.000.000,00 90.724.100.000,00 7.809.000.000,00 2.553.711.000,00 8.878.000.000,00 4.820.550.000,00 12.550.420.000,00 47.412.000.000,00 25.334.200.000,00 4.016.500.000,00 519.200.000,00

1.124.027.821.145,00

272.509.887.288,00

851.517.933.857,00

Sumber: PPKA

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan secara uji petik di lapangan pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Biro Isra), bantuan hibah kepada Aceh Barat Development Institute Universitas Teuku Umar (ABDI UTU) sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/867/2013 tanggal 04 Nopember 2013 dengan realisasi SP2D Nomor 0040463/LS-PPKA-P/2013 sebesar Rp100.000.000,00 belum dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah. Penelusuran lebih lanjut dan konfirmasi terhadap penerima bantuan dhi. ABDI UTU Aceh Barat, diketahui bahwa hingga Mei 2014, bantuan tersebut belum direalisasikan dalam bentuk kegiatan seperti yang direncanakan dalam NPHA. Berdasarkan dokumen surat diketahui PPKA dan/atau Kepala SKPA sudah memberikan peringatan kesatu dan kedua kepada penerima hibah, akan tetapi sampai


Halaman 38 dari 40

saat ini PPKA dan/atau Kepala SKPA belum menyampaikan peringatan ketiga kepada penerima hibah yang dimaksud. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang menyatakan bahwa: 1) Pasal 16 ayat (1), penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKA dengan tembusan kepada Kepala SKPA terkait; 2) Pasal 19 ayat (3), pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui PPKA dengan tembusan kepada Kepala SKPA terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan; 3) Pasal 20 ayat (3), apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Gubernur melalui PPKA dan/atau Kepala SKPA terkait memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima hibah; dan 4) Pasal 20 ayat (4), apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Gubernur menugaskan pejabat pada Inspektorat Aceh untuk melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud. b. Naskah Perjanjian Hibah Aceh antara Pemerintah Aceh dengan Penerima Hibah Tahun 2013 pada Pasal 5: 1) Apabila dalam pelaksanaanya terjadi pemyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud. 2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan Perundang-undangan. Kondisi tersebut mengakibatkan penyaluran hibah yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp857.517.933.857,00 berpotensi tidak tepat sasaran dan disalahgunakan. Kondisi tersebut terjadi karena: a. Kepala SKPA terkait belum optimal dalam melakukan fungsi pemantauan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pengelola bantuan sosial dan hibah; dan b. Penerima bantuan sosial dan hibah tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh setuju atas temuan tersebut dan menyatakan pada dasarnya bahwa Hibah dan Bantuan Sosial diberikan kepada Lembaga/Organisasi dan Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Tahapan untuk pemberian bantuan tersebut telah sesuai dengan hasil verifikasi dari SKPA teknis terkait serta ditetapkan dengan


Halaman 39 dari 40

Keputusan Gubernur Aceh. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2013 SKPA teknis fungsinya sebagai penanggungjawab terhadap hasil verifikasi yang diberikan kepada TAPA, terhadap hal tersebut akan dikoordinasikan kembali kepada SKPA/Biro yang mengelola Hibah dan Bantuan Sosial. BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Aceh agar: a. Menginstruksikan Kepala SKPA terkait untuk memberikan peringatan tertulis dan meminta laporan pertanggungjawaban kepada penerima hibah; b. Memerintahkan Inspektur Aceh untuk segera melakukan audit atas penerima hibah yang belum menyampaikan Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial dan Hibah TA 2013 dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

BADAN PEMERIKSAKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


Halaman 40 dari 40

Lampiran 1.1 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT TA 2013 SKPA: BPM Keterangan Jumlah (Rp)

Nomor SP2D

Tidak Sesuai Peruntukan (Rp)

No.

Uraian Penggunaan Dana

1

Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap pertama periode Januari s/d Maret untuk satu Kabupaten/Kota Tahun 2013

141,000,000.00

779/LS-BL/2013

Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim

141,000,000.00

2

Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap pertama periode januari s/d Maret untuk Lima Kabupaten/Kota Tahun 2013

213,000,000.00

703/LS-BL/2013


213,000,000.00

3

Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap pertama periode januari s/d Maret untuk Empat Kabupaten/Kota Tahun 2013

147,000,000.00

616/LS-BL/2013


147,000,000.00

4

Biaya uang saku peserta rapat-rapat di Provinsi

19,560,000.00

616/LS-BL/2013

Peningkatan kapasitas Pemerintah Gampong/Kelurahan

19,560,000.00

5

Biaya transportasi peserta rapat-rapat di Provinsi

8,350,000.00

616/LS-BL/2013

Peningkatan kapasitas Pemerintah Gampong/Kelurahan

8,350,000.00

6

Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap pertama periode januari s/d Maret untuk Tujuh Kabupaten/Kota Tahun 2013

360,000,000.00

1476/LS-BL/2013


360,000,000.00

7

Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap pertama periode April s/d April untuk Empat Kabupaten/Kota Tahun 2013

120,000,000.00

14990/LS-BL/2013


120,000,000.00

8

Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap pertama periode januari s/d Maret untuk Dua Kabupaten/Kota Tahun 2013

150,000,000.00

1012/LS-BL/2013


150,000,000.00

9

Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap Kedua periode April s/d April untuk 4 Kabupaten/Kota Tahun 2013

162,000,000.00

13557/LS-BL/2013


162,000,000.00

10 Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap Kedua periode April s/d April untuk 2 Kabupaten/Kota Tahun 2013

156,000,000.00

12501/LS-BL/2013


156,000,000.00


414,000,000.00

12509/LS-BL/2013


414,000,000.00


148,500,000.00

10203/LS-BL/2013


148,500,000.00

13 Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap Ketiga periode Juli s/d September untuk 10 Kabupaten/Kota Tahun 2013

225,000,000.00

19992/LS-BL/2013


225,000,000.00

14 Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap Ketiga periode Juli s/d September untuk 6 Kabupaten/Kota Tahun 2013

298,500,000.00

20828/LS-BL/2013


298,500,000.00

Kegiatan dalam DPA

Rincian

Keterangan No.


15 Biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se Aceh tahap Ketiga periode Oktober s/d Desember untuk 20 Kabupaten/Kota Tahun 2013

Jumlah (Rp) 1,047,000,000.00

Nomor SP2D

Kegiatan dalam DPA

Rincian


27518/LS-BL-P/2013 Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim

1,047,000,000.00

16 Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan Mukim seAceh tahap pertama periode januari s/d Maret 2013 untuk 4 Kabupaten/Kota Tahun 2013

132,000,000.00

1819/LS-BL/2013


132,000,000.00

17 Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim se-Aceh Tahap II periode April s/d Juni untuk 3 Kabupaten/Kota Tahun 2013

141,000,000.00

7445/LS-BL/2013


141,000,000.00

18 Pembayaran Lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se-Aceh tahap III periode bulan Juli s/d September untuk 10 Kabupaten/Kota Tahun 2013

577,500,000.00

17584/LS-BL/2013


577,500,000.00

19 Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se-Aceh tahap IV periode bulan Oktober s/d Desember tahun Tahun 2013

94,500,000.00


94,500,000.00

20 Pembayaran lunas biaya operasional kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mukim se-Aceh tahap III periode bulan Juli s/d September untuk 3 Kabupaten/Kota Tahun 2013

43,500,000.00


43,500,000.00

Jumlah

4,598,410,000.00

4,598,410,000.00

Lampiran 1.2 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT TA 2013 SKPA: BKPP No.


Jumlah (Rp)

Keterangan Nomor SP2D

Kegiatan dalam DPA

Rincian


1 Pengembalian mahasiswa tugas belajar a.n Dr. Nanda Intan S.R

1,200,000.00

21597/GU/2013

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

1,200,000.00

2 Pengembalian mahasiswa tugas belajar a.n Sufirmansyah, SE, M.Si

2,281,300.00

18292/GU/2013


2,281,300.00

3 Pembayaran Jasa Audit Surveillance ISO 0001:2008 BKPP Aceh

15,000,000.00

4819/GU/2013

Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan

15,000,000.00

4 Pembayaran honor Tim Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Golongan IV/c ke atas Periode Oktober 2013 Tim Sekretariat Kabinet RI Jakarta pada BKPP Aceh

10,800,000.00

4819/GU/2013

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

10,800,000.00

5 Pembayaran honor Tim Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Golongan IV/c ke atas Periode Oktober 2013 Tim Badan Kepegawaian Negara Jakarta pada BKPP Aceh

16,200,000.00

4819/GU/2013


16,200,000.00

6 Pembayaran honor Tim Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat, pensiun,karis/karsu, karpeg dan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Aceh dan Kab/Kota Tim Kanreg VI BKN Medan Periode 1 Oktober 2013 pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta pada BKPP Aceh

22,950,000.00

3264/GU/2013


22,950,000.00

7 Pembayaran honor Tim Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat, pensiun,karis/karsu, karpeg dan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemerintah Aceh dan Kab/Kota Tim Badan Kepegawaian Negara Jakarta Periode 1 Aprilr 2013 pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta pada BKPP Aceh

22,950,000.00

3264/GU/2013


22,950,000.00

8 Pembayaran honor Tim Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Golongan IV/c ke atas Periode April 2013 Tim Badan Kepegawaian Negara Jakarta pada BKPP Aceh

16,200,000.00

3264/GU/2013


16,200,000.00

9 Pembayaran honor Tim Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Golongan IV/c ke atas Periode April 2013 Tim Sekretariat Kabinet RI Jakarta pada BKPP Aceh

10,800,000.00

3264/GU/2013


10,800,000.00

200,000,000.00

2556/TU-Nihil/2013

10 Bantuan Biaya penyelesaian Akhir pendidikan bagi Wasana Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Utusan Pemerintah Aceh 11 Biaya Workshop Penguatan ISO

41,000,000.00

12 Biaya Pengembalian mahasiswa tugas belajar an Ika Marlina (UGM Yogyakarta)

1,426,600.00

13 Pembayaran pengembalian Mahasiswa tugas Belajar pada Program Studi Magister Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan di IPB tahun 2013

2,068,000.00

Jumlah

362,875,900.00


37933/TU-Nihil-P/2013 Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan

1650/GU/2013

200,000,000.00 41,000,000.00


1,426,600.00


2,068,000.00

362,875,900.00

Lampiran 1.3 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT TA 2013 SKPA: BIRO ISRA SETDA ACEH No. 1

Uraian Penggunaan Dana Pembayaran Biaya untuk DPW BKPRMI Aceh dalam rangka memperingati pawai takbir keliling hari raya Idul Fitri 1434 H di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Keterangan

Jumlah (Rp)

Nomor SP2D

138,000,000.00

16951/GU/2013

Kegiatan dalam DPA Penyediaan jasa hari-hari besar

Tidak Sesuai Peruntukan Uraian Kegiatan Biaya visual di RRI

Biaya cetak foto Biaya iklan visual di Radio Baiturrahman Iklan di Harian Serambi Biaya Dewan Hakim pawai takbir Biaya operasional kesekretariatan Biaya iklan cetak di Gema Baiturrahman Baju seragam pawai takbir Konsumsi Dewan Hakim Biaya komunikasi panitia pawai Biaya sewa, hias, dan pengangkut bedug Dana partisipasi untuk 86 Group/Peserta pawai Jumlah 2

3

4

Pembayaran uang meugang Idul Adha untuk Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

40,000,000.00

16951/GU/2013

Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid

Pembayaran uang saku peserta Rakor pada pelaksanaan Rakor Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Pemudan dan Pemberdayaan Perempuan dalam Provinsi Pembayaran Biaya untuk DPW BKPRMI Aceh dalam rangka memperingati pawai takbir keliling hari raya Idul Adha 1434 H di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

45,000,000.00

16951/GU/2013

Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan sosial

227,450,000.00

20149/GU/2013

Penyediaan jasa hari-hari besar

Nilai (Rp) 700,000.00

500,000.00 700,000.00 6,371,200.00 5,100,000.00 3,652,600.00 500,000.00 5,830,000.00 3,257,200.00 589,000.00 2,300,000.00

86,000,000.00

115,500,000.00 40,000,000.00

Kesekretariatan

Pengadaan nomor dada peserta Dana partisipasi peserta

45,000,000.00 2,000,000.00

1,100,000.00 143,000,000.00

No.


Jumlah (Rp)

Keterangan

Tidak Sesuai Peruntukan

Nomor SP2D Kegiatan dalam DPA

Uraian Kegiatan Biaya publikasi Sewa tambo+hias Honor Dewan Hakim Honor panitia/petugas lapangan Konsumsi Dewan Hakim dan panitia Biaya antar surat dan undangan Cetak foto dan album Jumlah

Pembayaran Biaya untuk petugas pengamanan lalu lintas PAMLALIN dalam rangka memperingati malam pawai takbir keliling dan Shalat Idul Adha 1434 H di Mesjid Raya Baiturrahman

7,900,000.00

20149/GU/2013


Pembayaran biaya untuk petugas takbiran di panggung utama dan lapangan blang Padang oleh IPQAH Aceh pada peringatan hari Raya Idul Adha 1434 H Pembayaran biaya untuk penunjang peringatan pawai takbir keliling dan Shalat Idul Adha 1434 H Pembayaran biaya untuk petugas medis/kesehatan dalam rangka memperingati malam pawai takbir keliling dan Shalat Idul Adha 1434 H Pembayaran biaya operasional petugas penyembelihan hewan qurban dalam rangka peringatan hari raya Idul Adha 1434 H

6,400,000.00

20149/GU/2013


6,000,000.00

20149/GU/2013


6,438,000.00

20149/GU/2013


30,000,000.00

20149/GU/2013


10,600,000.00

20149/GU/2013


105,000,000.00

22896/GU/2013

Pembinaan dan pembekalan haji/umrah

12 Pembayaran biaya penunjang peringatan I Muharram 1435 H

5,000,000.00

22896/GU/2013


Pembayaran biaya untuk snack VIP, Buah buahan dan petugas 13 pemasangan umbul-umbul pendopo Gubernur Aceh

3,000,000.00

22896/GU/2013


Pembayaran biaya untuk petugas pengamanan lalulintas PAMLALIN 15 dalam rangka pawai karnaval peringatan I Muharram 1435 H

7,500,000.00

22896/GU/2013


25,000,000.00

22896/GU/2013


5

Nilai (Rp) 9,450,000.00 2,400,000.00 6,500,000.00 11,250,000.00

3,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00 180,450,000.00

7,900,000.00 6 7 8

9

6,400,000.00 6,000,000.00

6,438,000.00

30,000,000.00 Pembayaran biaya untuk petugas pengamanan polisi pamong praja dan WH dalam rangka memperingati malam pawai takbir keliling dan 10 shalat Idul Adha 1434 H di Mesjid Raya Baiturrahman

10,600,000.00 Pembayaran biaya untuk pemandu haji daerah sesuai SK Gubernur 11 No 456/462/2013 tanggal 24 mei 2013

16

Pembayaran biaya untuk partisipasi pesantren dalam rangka pawai karnaval peringatan I Muharram 1435 H

105,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 7,500,000.00 25,000,000.00

No.


Pembayaran biaya untuk untuk petugas protokol dalam rangka pawai karnaval peringatan I Muharram 1435 H Pembayaran biaya untuk untuk penceramah dalam rangka peringatan 18 I Muharram 1435 H Pembayaran biaya untuk petugas pengamanan Satpol PP dan WH 19 dalam rangka pawai karnaval peringatan I Muharram 1435 H

Jumlah (Rp)

Keterangan Kegiatan dalam DPA

1,600,000.00

22896/GU/2013


10,000,000.00

22896/GU/2013


8,600,000.00

22896/GU/2013


Pembayaran biaya untuk petugas pengamanan Satpol PP dan WH 20 dalam rangka pawai karnaval peringatan I Muharram 1435 H

5,000,000.00

22896/GU/2013


Pembayaran biaya untuk petugas kesehatan dalam rangka pawai karnaval peringatan I Muharram 1435 H Pembayaran biaya honorarium Komisi Pemilihan Imuem Tjhik dan 22 Wakil Imuem Tjhik Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh (8 kali)

4,060,000.00

22896/GU/2013


17

Tidak Sesuai Peruntukan

Nomor SP2D Uraian Kegiatan

Nilai (Rp) 1,600,000.00 10,000,000.00

8,600,000.00

5,000,000.00 21

Pembayaran Biaya uang saku peserta pada rapat koordinasi 23 penangan kesehatan pasca bencana Provinsi Aceh 24 25

Pembayaran biaya uang saku kontingen Qasidah Gambus tahun 2013 Pembayaran biaya uang saku untuk pemain musik dan backing vocal Jumlah

4,060,000.00 90,960,000.00 25976/GU-P/2013 Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid 90,960,000.00 27,000,000.00 25976/GU-P/2013 Koordinasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 160,000,000.00 25976/GU-P/2013 Koordinasi dan pembinaan kebudayaan serta adat istiadat 7,500,000.00 25976/GU-P/2013 Koordinasi dan pembinaan kebudayaan serta adat istiadat 1,143,008,000.00

27,000,000.00 160,000,000.00 7,500,000.00 908,508,000.00

Lampiran 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (5.22.23) Per SKPA TA 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

NAMA SKPA 1.01.01.00 Dinas Pendidikan 1.01.02.00 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah 1.02.01.00 Dinas Kesehatan 1.03.01.00 Dinas Bina Marga 1.03.02.00 Dinas Pengairan 1.03.03.00 Dinas Cipta Karya 1.06.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.07.01.00 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika 1.08.01.00 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1.11.01.00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.13.01.00 Dinas Sosial 1.14.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 1.15.01.00 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1.17.01.00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.17.02.00 Sekretariat Majelis Adat Aceh 1.18.01.00 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.20.03.01 Sekretariat Daerah Aceh (Biro Umum) 1.20.03.04 Sekretariat Daerah Aceh (Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat) 1.20.03.07 Sekretariat Daerah Aceh (Biro Administrasi Pembangunan) 1.20.03.09 Sekretariat Daerah 1.20.09.00 Dinas Syariat Islam 1.20.11.00 Sekretariat Baitul Mal 1.20.12.00 Badan Penanggulangan Bencana Aceh 1.20.15.00 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh 1.21.01.00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.22.01.00 Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) 1.24.01.00 Badan Arsip dan Perpustakaan 2.01.01.00 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2.01.02.00 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan 2.01.03.00 Dinas Perkebunan 2.03.01.00 Dinas Pertambangan & Energi 2.05.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.07.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 83,101,573,000.00 62,101,415,100.00 132,908,745,573.00 131,702,945,222.00 76,149,752,349.00 72,569,685,056.00 842,597,175,000.00 836,114,470,185.00 192,689,371,597.00 191,321,846,927.00 995,212,871,057.00 974,048,896,595.00 5,724,890,000.00 5,416,140,000.00 58,817,244,030.00 58,228,738,900.00 9,484,885,630.00 9,034,181,405.00 1,556,785,300.00 1,544,300,500.00 83,943,787,474.00 82,584,067,536.00 59,368,997,224.20 52,200,379,205.00 17,546,841,200.00 17,031,178,500.00 21,258,190,200.00 19,795,070,960.00 1,060,000,000.00 459,150,000.00 35,656,673,000.00 35,205,444,000.00 192,500,000.00 192,390,000.00 258,000,000.00 158,450,000.00 20,000,000.00 375,000,000.00 329,340,000.00 47,455,882,707.00 44,443,837,353.00 150,000,000.00 150,000,000.00 40,621,440,218.00 37,508,459,000.00 535,697,028,042.00 377,381,993,999.00 7,636,000,000.00 7,505,082,300.00 27,802,428,586.00 27,740,748,700.00 32,178,172,976.00 32,106,052,250.00 112,875,115,354.00 109,111,525,293.00 34,913,335,526.00 33,748,964,900.00 30,965,053,000.00 30,901,937,300.00 60,727,446,901.00 60,024,570,150.00 206,723,322,161.00 195,517,471,472.00 62,745,760,392.00 61,659,520,368.00 3,818,414,268,497.20 3,567,838,253,176.00

Lampiran 2.2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT & BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA (5.22.23) TAHUN ANGGARAN 2013

Kode

Uraian

5.22.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) -

5.22.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 83,101,573,000.00 62,101,415,100.00

5.22.23.01 & 5.22.23.02 Belanja Modal Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat & Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 83,101,573,000.00 62,101,415,100.00

1.01.01.00

Dinas Pendidikan

1.01.1.01.01.00.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

-

-

-

-

-

1.01.1.01.01.00.01.13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

-

-

-

-

-

-

1.01.1.01.01.00.15 1.01.1.01.01.00.15.18 1.01.1.01.01.00.15.19

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah

-

-

6,395,000,000.00 4,025,000,000.00 2,370,000,000.00

6,161,621,000.00 3,830,511,000.00 2,331,110,000.00

6,395,000,000.00 4,025,000,000.00 2,370,000,000.00

6,161,621,000.00 3,830,511,000.00 2,331,110,000.00

1.01.1.01.01.00.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

-

35,630,000,000.00

30,214,569,000.00

35,630,000,000.00

30,214,569,000.00

1.01.1.01.01.00.16.18 1.01.1.01.01.00.16.19

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah

-

-

16,745,000,000.00 18,185,000,000.00

12,328,432,000.00 17,687,795,000.00

16,745,000,000.00 18,185,000,000.00

12,328,432,000.00 17,687,795,000.00

1.01.1.01.01.00.16.65

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

-

-

700,000,000.00

198,342,000.00

700,000,000.00

198,342,000.00

1.01.1.01.01.00.17 1.01.1.01.01.00.17.18 1.01.1.01.01.00.17.19

Program Pendidikan Menengah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan mebeluer sekolah

-

-

39,123,273,000.00 30,990,273,000.00 8,133,000,000.00

24,002,645,100.00 15,912,316,800.00 8,090,328,300.00

39,123,273,000.00 30,990,273,000.00 8,133,000,000.00

24,002,645,100.00 15,912,316,800.00 8,090,328,300.00

1.01.1.01.01.00.18

Program Pendidikan Non Formal

-

-

353,300,000.00

348,050,000.00

353,300,000.00

348,050,000.00

1.01.1.01.01.00.18.06

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

-

-

353,300,000.00

348,050,000.00

353,300,000.00

348,050,000.00

1.01.1.01.01.00.19 1.01.1.01.01.00.19.17

Program Pendidikan Luar Biasa Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

-

-

1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

1,374,530,000.00 1,374,530,000.00

1,600,000,000.00 1,600,000,000.00

1,374,530,000.00 1,374,530,000.00

1.01.02.00 1.01.1.01.02.00.24 1.01.1.01.02.00.24.08 1.01.1.01.02.00.24.09

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Program Pendidikan Dayah/Pesantren Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Santri Penyediaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah

-

-

132,908,745,573.00 19,572,348,955.00 4,877,074,000.00 14,695,274,955.00

131,702,945,222.00 19,243,325,450.00 4,580,323,300.00 14,663,002,150.00

132,908,745,573.00 19,572,348,955.00 4,877,074,000.00 14,695,274,955.00

131,702,945,222.00 19,243,325,450.00 4,580,323,300.00 14,663,002,150.00

1.01.1.01.02.00.25

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah

-

-

113,336,396,618.00

112,459,619,772.00

113,336,396,618.00

112,459,619,772.00

1.01.1.01.02.00.25.01

Pembangunan Dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah

-

-

112,997,996,618.00

112,121,699,772.00

112,997,996,618.00

112,121,699,772.00

1.01.1.01.02.00.25.08

Peningkatan dan Pengembangan Dayah Bertaraf Internasional/Perbatasan

-

-

338,400,000.00

337,920,000.00

338,400,000.00

337,920,000.00

1.01.1.01.02.00.27

Program Pemberdayaan Santri

-

-

-

-

-

-

1.01.1.01.02.00.27.06

Pembinaan Kompetensi/Extra Kurikuler Santri

-

-

-

-

-

-

1.02.01.00 1.02.1.02.01.00.16 1.02.1.02.01.00.16.02 1.02.1.02.01.00.16.06

Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Revitalisasi sistem kesehatan

-

-

76,149,752,349.00 19,761,801,957.00 17,484,801,957.00 2,277,000,000.00

72,569,685,056.00 17,452,654,858.00 15,175,654,858.00 2,277,000,000.00

76,149,752,349.00 19,761,801,957.00 17,484,801,957.00 2,277,000,000.00

72,569,685,056.00 17,452,654,858.00 15,175,654,858.00 2,277,000,000.00

1.02.1.02.01.00.20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

-

275,212,000.00

275,212,000.00

275,212,000.00

275,212,000.00

1.02.1.02.01.00.20.03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia Gizi Besi Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY)

-

-

275,212,000.00

275,212,000.00

275,212,000.00

275,212,000.00

1.02.1.02.01.00.25

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

-

-

22,086,897,492.00

21,512,522,908.00

22,086,897,492.00

21,512,522,908.00

1.02.1.02.01.00.25.06

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

-

-

16,596,332,484.00

16,286,457,900.00

16,596,332,484.00

16,286,457,900.00

1.02.1.02.01.00.25.07

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu

-

-

825,000,000.00

563,140,000.00

825,000,000.00

563,140,000.00

1.02.1.02.01.00.25.10

Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

-

-

4,665,565,008.00

4,662,925,008.00

4,665,565,008.00

4,662,925,008.00

1.02.1.02.01.00.26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

-

-

33,925,840,900.00

33,230,585,290.00

33,925,840,900.00

33,230,585,290.00

1.02.1.02.01.00.26.01

Pembangunan rumah sakit

-

-

60,000,000.00

59,188,000.00

60,000,000.00

59,188,000.00

Kode

Uraian




1.02.1.02.01.00.26.18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02.1.02.01.00.36

Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan

-

-

100,000,000.00

98,710,000.00

100,000,000.00

1.02.1.02.01.00.36.01

Peningkatan diklat Medis/Non Medis

-

-

100,000,000.00

98,710,000.00

100,000,000.00

98,710,000.00

1.03.01.00 1.03.1.03.01.00.15 1.03.1.03.01.00.15.03 1.03.1.03.01.00.15.05

Dinas Bina Marga Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan Pembangunan jembatan

-

-

842,597,175,000.00 749,751,958,000.00 577,915,532,000.00 171,836,426,000.00

836,114,470,185.00 743,611,670,406.00 574,958,014,117.00 168,653,656,289.00

842,597,175,000.00 749,751,958,000.00 577,915,532,000.00 171,836,426,000.00

836,114,470,185.00 743,611,670,406.00 574,958,014,117.00 168,653,656,289.00

1.03.1.03.01.00.18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

-

-

92,845,217,000.00

92,502,799,779.00

92,845,217,000.00

92,502,799,779.00

1.03.1.03.01.00.18.03

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

-

-

92,845,217,000.00

92,502,799,779.00

92,845,217,000.00

92,502,799,779.00

1.03.02.00

Dinas Pengairan

2,240,000,000.00

2,226,432,000.00

190,449,371,597.00

189,095,414,927.00

192,689,371,597.00

191,321,846,927.00

1.03.1.03.02.00.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

2,240,000,000.00

2,226,432,000.00

91,928,822,775.00

91,312,324,283.00

94,168,822,775.00

93,538,756,283.00

1.03.1.03.02.00.24.01 1.03.1.03.02.00.24.03 1.03.1.03.02.00.24.05 1.03.1.03.02.00.24.10

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan reservoir Perencanaan normalisasi saluran sungai Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

-

504,657,000.00 1,204,217,800.00 1,977,196,000.00 4,879,213,300.00

501,215,000.00 1,117,825,800.00 1,846,627,800.00 4,870,767,000.00

504,657,000.00 1,204,217,800.00 1,977,196,000.00 4,879,213,300.00

501,215,000.00 1,117,825,800.00 1,846,627,800.00 4,870,767,000.00

1.03.1.03.02.00.24.15

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

-

63,048,438,975.00

62,689,599,983.00

63,048,438,975.00

62,689,599,983.00

1.03.1.03.02.00.24.16 1.03.1.03.02.00.24.18

Pemberdayaan petani pemakai air Pembangunan jaringan irigasi

20,315,099,700.00

20,286,288,700.00

2,240,000,000.00 20,315,099,700.00

2,226,432,000.00 20,286,288,700.00

1.03.1.03.02.00.26

Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

-

-

7,081,720,000.00

7,081,720,000.00

7,081,720,000.00

7,081,720,000.00

1.03.1.03.02.00.26.01

Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

-

-

7,081,720,000.00

7,081,720,000.00

7,081,720,000.00

7,081,720,000.00

1.03.1.03.02.00.28

Program Pengendalian Banjir

-

-

91,438,828,822.00

90,701,370,644.00

91,438,828,822.00

90,701,370,644.00

1.03.1.03.02.00.28.06

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

-

-

60,940,684,822.00

60,433,654,144.00

60,940,684,822.00

60,433,654,144.00

1.03.1.03.02.00.28.09

Pembangunan prasarana pengaman pantai

-

-

30,498,144,000.00

30,267,716,500.00

30,498,144,000.00

30,267,716,500.00

1.03.03.00

Dinas Cipta Karya

-

-

995,212,871,057.00

974,048,896,595.00

995,212,871,057.00

974,048,896,595.00

1.03.1.03.03.00.16

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

-

-

62,529,841,200.00

62,185,259,700.00

62,529,841,200.00

62,185,259,700.00

1.03.1.03.03.00.16.03

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

-

-

62,529,841,200.00

62,185,259,700.00

62,529,841,200.00

62,185,259,700.00

1.03.1.03.03.00.27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

-

-

50,541,360,900.00

49,813,216,400.00

50,541,360,900.00

49,813,216,400.00

1.03.1.03.03.00.27.06

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

-

-

42,649,810,900.00

42,047,629,400.00

42,649,810,900.00

42,047,629,400.00

1.03.1.03.03.00.27.10

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

-

-

7,891,550,000.00

7,765,587,000.00

7,891,550,000.00

7,765,587,000.00

1.03.1.03.03.00.30

Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

-

-

647,520,571,957.00

638,310,117,812.00

647,520,571,957.00

638,310,117,812.00

1.03.1.03.03.00.30.01

Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

-

-

12,782,720,800.00

12,231,104,000.00

12,782,720,800.00

12,231,104,000.00

1.03.1.03.03.00.30.02

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

-

-

47,158,068,100.00

47,020,825,350.00

47,158,068,100.00

47,020,825,350.00

1.03.1.03.03.00.30.09

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung

-

-

587,579,783,057.00

579,058,188,462.00

587,579,783,057.00

579,058,188,462.00

1.03.1.03.03.00.34 1.03.1.03.03.00.34.01

Program Pengembangan Perumahan Pengembangan Rumah Sehat Sederhana

-

-

234,621,097,000.00 234,621,097,000.00

223,740,302,683.00 223,740,302,683.00

234,621,097,000.00 234,621,097,000.00

223,740,302,683.00 223,740,302,683.00

1.06.01.00 1.06.1.06.01.00.15

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program pengembangan data/informasi

-

-

5,724,890,000.00 5,724,890,000.00

5,416,140,000.00 5,416,140,000.00

5,724,890,000.00 5,724,890,000.00

5,416,140,000.00 5,416,140,000.00

1.06.1.06.01.00.15.13

Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

-

-

1,424,000,000.00

1,322,541,000.00

1,424,000,000.00

1,322,541,000.00

1.06.1.06.01.00.15.21

Penyempurnaan Geodata Spasial base dan Penerpan Standarnisasi Data Spasial.

-

-

4,300,890,000.00

4,093,599,000.00

4,300,890,000.00

4,093,599,000.00

1.07.01.00

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

-

-

58,817,244,030.00

58,228,738,900.00

58,817,244,030.00

58,228,738,900.00

2,240,000,000.00 -

2,226,432,000.00 -

98,710,000.00

Kode

Uraian

5.22.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

5.22.23.02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

5.22.23.01 & 5.22.23.02 Belanja Modal Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat & Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1.07.1.07.01.00.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

4,102,583,000.00

4,102,483,000.00

4,102,583,000.00

4,102,483,000.00

1.07.1.07.01.00.02.03 1.07.1.07.01.00.02.10

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

-

-

3,777,753,000.00 324,830,000.00

3,777,653,000.00 324,830,000.00

3,777,753,000.00 324,830,000.00

3,777,653,000.00 324,830,000.00

1.07.1.07.01.00.15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

-

-

1,569,817,500.00

1,552,109,500.00

1,569,817,500.00

1,552,109,500.00

1.07.1.07.01.00.15.01

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

-

-

784,817,500.00

769,130,500.00

784,817,500.00

769,130,500.00

1.07.1.07.01.00.15.06

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai danau dan penyeberangan

-

-

785,000,000.00

782,979,000.00

785,000,000.00

782,979,000.00

1.07.1.07.01.00.16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

-

-

4,859,968,000.00

4,518,059,000.00

4,859,968,000.00

4,518,059,000.00

1.07.1.07.01.00.16.04

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

-

-

4,859,968,000.00

4,518,059,000.00

4,859,968,000.00

4,518,059,000.00

1.07.1.07.01.00.18

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

-

-

35,456,188,230.00

35,282,129,900.00

35,456,188,230.00

35,282,129,900.00

1.07.1.07.01.00.18.01

Pembangunan gedung terminal

-

-

22,236,354,870.00

22,221,762,900.00

22,236,354,870.00

22,221,762,900.00

1.07.1.07.01.00.18.02

Pembangunan Halte bus taxi gedung terminal

-

-

160,000,000.00

159,538,000.00

160,000,000.00

159,538,000.00

1.07.1.07.01.00.18.04

Pembangunan prasarana perhubungan laut

-

-

2,020,479,000.00

1,861,479,000.00

2,020,479,000.00

1,861,479,000.00

1.07.1.07.01.00.18.06

Pembangunan prasarana perhubungan udara

-

-

11,039,354,360.00

11,039,350,000.00

11,039,354,360.00

11,039,350,000.00

1.07.1.07.01.00.19

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

-

-

2,743,894,500.00

2,734,989,500.00

2,743,894,500.00

2,734,989,500.00

1.07.1.07.01.00.19.01 1.07.1.07.01.00.19.02 1.07.1.07.01.00.19.03 1.07.1.07.01.00.19.04 1.07.1.07.01.00.19.05

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan deliniator Pengadaan traffic light

-

-

726,079,000.00 506,601,000.00 286,667,000.00 100,000,000.00 1,124,547,500.00

723,721,500.00 505,861,000.00 286,667,000.00 97,310,000.00 1,121,430,000.00

726,079,000.00 506,601,000.00 286,667,000.00 100,000,000.00 1,124,547,500.00

723,721,500.00 505,861,000.00 286,667,000.00 97,310,000.00 1,121,430,000.00

1.07.1.07.01.00.20

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

-

-

9,340,282,800.00

9,295,458,000.00

9,340,282,800.00

9,295,458,000.00

1.07.1.07.01.00.20.01

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

-

-

7,530,753,000.00

7,458,483,000.00

7,530,753,000.00

7,458,483,000.00

1.07.1.07.01.00.20.02

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

-

-

1,809,529,800.00

1,836,975,000.00

1,809,529,800.00

1,836,975,000.00

1.07.1.07.01.00.24

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

-

-

150,000,000.00

149,000,000.00

150,000,000.00

149,000,000.00

1.07.1.07.01.00.24.08

Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran

-

-

150,000,000.00

149,000,000.00

150,000,000.00

149,000,000.00

1.07.1.07.01.00.25

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

-

-

594,510,000.00

594,510,000.00

594,510,000.00

594,510,000.00

1.07.1.07.01.00.25.06

Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan

-

-

594,510,000.00

594,510,000.00

594,510,000.00

594,510,000.00

1.08.01.00

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

9,274,775,630.00

8,834,681,405.00

210,110,000.00

199,500,000.00

9,484,885,630.00

9,034,181,405.00

1.08.1.08.01.00.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

124,170,000.00

124,170,000.00

-

-

124,170,000.00

124,170,000.00

1.08.1.08.01.00.15.11

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

124,170,000.00

124,170,000.00

-

-

124,170,000.00

124,170,000.00

1.08.1.08.01.00.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1,165,000,000.00

1,044,028,000.00

-

1,175,110,000.00

1,044,028,000.00

1.08.1.08.01.00.17.01

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

970,000,000.00

850,890,000.00

-

970,000,000.00

850,890,000.00

1.08.1.08.01.00.17.10

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

195,000,000.00

193,138,000.00

10,110,000.00

-

205,110,000.00

193,138,000.00

1.08.1.08.01.00.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

17,313,800.00

17,305,000.00

200,000,000.00

217,313,800.00

216,805,000.00

1.08.1.08.01.00.19.02

Pengembangan data dan informasi lingkungan

17,313,800.00

17,305,000.00

17,313,800.00

17,305,000.00

10,110,000.00 -

-

199,500,000.00 -

Kode

Uraian


Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) laboratorium lingkungan hidup daerah

200,000,000.00

199,500,000.00

1.08.1.08.01.00.23

Program Pengelolaan dn Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

2,658,000,000.00

2,547,947,000.00

-

-

2,658,000,000.00

2,547,947,000.00

1.08.1.08.01.00.23.01

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

2,658,000,000.00

2,547,947,000.00

-

-

2,658,000,000.00

2,547,947,000.00

1.08.1.08.01.00.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5,310,291,830.00

1.08.1.08.01.00.24.08

Pengawasan dan pengendalian RTH

5,310,291,830.00

5,101,231,405.00

-

-

5,310,291,830.00

5,101,231,405.00

5,101,231,405.00

-

-

5,310,291,830.00

5,101,231,405.00

1.11.01.00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

-

1,556,785,300.00

1,544,300,500.00

1,556,785,300.00

1,544,300,500.00

1.11.1.11.01.00.15

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

-

-

1.11.1.11.01.00.15.03

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindung

516,870,000.00

515,910,000.00

516,870,000.00

515,910,000.00

-

-

516,870,000.00

515,910,000.00

516,870,000.00

515,910,000.00

1.11.1.11.01.00.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.11.01.00.16.02

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

-

-

1,039,915,300.00

1,028,390,500.00

1,039,915,300.00

1,028,390,500.00

-

-

1,039,915,300.00

1,028,390,500.00

1,039,915,300.00

1,028,390,500.00

1.11.1.11.01.00.18 1.11.1.11.01.00.18.04

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

-

-

-

-

-

-

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

-

-

-

-

-

-

1.13.01.00

Dinas Sosial

57,029,612,974.00

56,002,508,636.00

26,914,174,500.00

26,581,558,900.00

83,943,787,474.00

82,584,067,536.00

1.13.1.13.01.00.15

Program Pemberdyaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraa

9,048,654,000.00

8,193,809,525.00

132,000,000.00

121,720,000.00

9,180,654,000.00

8,315,529,525.00

1.13.1.13.01.00.15.02

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

2,465,310,000.00

2,444,485,000.00

2,465,310,000.00

2,444,485,000.00

1.13.1.13.01.00.15.08

Pemberdayaan ketrampilan berusaha komunitas adat terpencil

1,924,844,000.00

1,919,396,025.00

2,056,844,000.00

2,041,116,025.00

1.13.1.13.01.00.15.09

Pelatihan keterampilan bagi lansia

1,430,000,000.00

1,415,059,750.00

1,430,000,000.00

1,415,059,750.00

1.13.1.13.01.00.15.12

Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)

1.13.1.13.01.00.15.13

Pemberdayaan keterampilan bagi keluarga rentan

1.13.1.13.01.00.16

-

200,000,000.00


1.08.1.08.01.00.19.10

-

-


132,000,000.00

199,500,000.00

121,720,000.00

-

-

-

-

-

-

3,228,500,000.00

2,414,868,750.00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

42,042,978,974.00

41,929,300,461.00

13,353,993,000.00

1.13.1.13.01.00.16.07

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

38,235,144,274.00

38,132,721,761.00

13,353,993,000.00

1.13.1.13.01.00.16.15

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak nakal korban narkotika

1.13.1.13.01.00.16.18

Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat

1.13.1.13.01.00.17 1.13.1.13.01.00.17.04 1.13.1.13.01.00.17.08

Pelayanan dan perlindungan sosial anak

1.13.1.13.01.00.19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

5,792,080,000.00

1.13.1.13.01.00.19.10

Seleksi orsos penerima bantuan sosial

5,792,080,000.00

1.13.1.13.01.00.20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

35,900,000.00

35,787,000.00

-

1.13.1.13.01.00.20.09

Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang HIV/Aids

35,900,000.00

35,787,000.00

-

1.13.1.13.01.00.21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

50,000,000.00

49,785,000.00

1.13.1.13.01.00.21.07

Pemberdayaan karang taruna

-

-

3,228,500,000.00

2,414,868,750.00

13,325,362,000.00

55,396,971,974.00

55,254,662,461.00

13,325,362,000.00

51,589,137,274.00

51,458,083,761.00

75,348,000.00

75,234,000.00

-

-

75,348,000.00

75,234,000.00

3,732,486,700.00

3,721,344,700.00

-

-

3,732,486,700.00

3,721,344,700.00

Program Pembinaan Anak Terlantar

60,000,000.00

59,840,000.00

5,527,511,500.00

5,509,516,800.00

Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

60,000,000.00

59,840,000.00

-

-

-

5,467,511,500.00 -

5,449,676,800.00 -

60,000,000.00

59,840,000.00

5,467,511,500.00

5,449,676,800.00

5,467,511,500.00

5,449,676,800.00

5,733,986,650.00

2,284,000,000.00

2,112,590,000.00

8,076,080,000.00

7,846,576,650.00

5,733,986,650.00

2,284,000,000.00

2,112,590,000.00

8,076,080,000.00

7,846,576,650.00

-

35,900,000.00

35,787,000.00

-

35,900,000.00

35,787,000.00

-

5,676,670,000.00

5,572,210,100.00

5,726,670,000.00

5,621,995,100.00

5,676,670,000.00

5,572,210,100.00

5,676,670,000.00

5,572,210,100.00

Kode

Uraian

5.22.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Rp) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 50,000,000.00

49,785,000.00

27,956,430,163.00

21,772,747,329.00


1.13.1.13.01.00.21.09

Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan penyuluhan sosial keliling

50,000,000.00

49,785,000.00

1.14.01.00

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

31,412,567,061.20

1.14.1.14.01.00.15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

-

22,766,817,105.00

30,427,631,876.00

59,368,997,224.20

52,200,379,205.00

22,604,588,355.00

22,766,817,105.00

1.14.1.14.01.00.15.11

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)

-

-

22,604,588,355.00

22,766,817,105.00

22,604,588,355.00

22,766,817,105.00

22,604,588,355.00

1.14.1.14.01.00.18

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

27,956,430,163.00

21,772,747,329.00

8,645,749,956.20

7,823,043,521.00

36,602,180,119.20

29,595,790,850.00

1.14.1.14.01.00.18.07

Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi

1.14.1.14.01.00.18.08

Penyediaan dan Pengelolaan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

27,952,230,163.00

21,768,587,329.00

8,326,245,656.20

7,507,708,521.00

36,278,475,819.20

29,276,295,850.00

4,200,000.00

4,160,000.00

319,504,300.00

315,335,000.00

323,704,300.00

319,495,000.00

1.15.01.00 1.15.1.15.01.00.21

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

17,446,841,200.00

16,931,182,500.00

100,000,000.00

99,996,000.00

17,546,841,200.00

17,031,178,500.00

Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM

17,446,841,200.00

16,931,182,500.00

100,000,000.00

99,996,000.00

17,546,841,200.00

17,031,178,500.00

1.15.1.15.01.00.21.04

Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi Koperasi

13,120,140,250.00

12,978,734,500.00

13,120,140,250.00

12,978,734,500.00

1.15.1.15.01.00.21.05 1.15.1.15.01.00.21.07

Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi UMKM Pembinaan Kelembagaan Koperasi

4,326,700,950.00 -

3,952,448,000.00 -

100,000,000.00

99,996,000.00

4,326,700,950.00 100,000,000.00

3,952,448,000.00 99,996,000.00

1.17.01.00 1.17.1.17.01.00.16

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

216,800,000.00 -

215,936,000.00 -

21,041,390,200.00 5,925,442,000.00

19,579,134,960.00 5,858,185,000.00

21,258,190,200.00 5,925,442,000.00

19,795,070,960.00 5,858,185,000.00

1.17.1.17.01.00.16.04

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

-

-

200,000,000.00

199,000,000.00

200,000,000.00

199,000,000.00

1.17.1.17.01.00.16.19

Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana/prasarana taman ratu safiatuddin

-

-

2,989,114,000.00

2,963,945,000.00

2,989,114,000.00

2,963,945,000.00

1.17.1.17.01.00.16.21

Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah

-

-

2,736,328,000.00

2,695,240,000.00

2,736,328,000.00

2,695,240,000.00

1.17.1.17.01.00.17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

-

-

4,248,259,000.00

4,016,648,000.00

4,248,259,000.00

4,016,648,000.00

1.17.1.17.01.00.17.01

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

-

-

2,683,259,000.00

2,658,418,000.00

2,683,259,000.00

2,658,418,000.00

1.17.1.17.01.00.17.10

Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional

-

-

940,000,000.00

738,730,000.00

940,000,000.00

738,730,000.00

1.17.1.17.01.00.17.13

Audisi Paduan suara Gita Bahana Nusantara

-

-

75,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

1.17.1.17.01.00.17.16

Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri

-

-

550,000,000.00

544,500,000.00

550,000,000.00

544,500,000.00

1.17.1.17.01.00.20

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

125,000,000.00

124,000,000.00

341,800,000.00

339,936,000.00

1.17.1.17.01.00.20.02

Peningkatan pemamfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

1.17.1.17.01.00.20.05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

216,800,000.00

215,936,000.00

1.17.1.17.01.00.20.08

Pelatihan pemandu wisata terpadu

-

-

100,000,000.00

99,000,000.00

100,000,000.00

99,000,000.00

1.17.1.17.01.00.21

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

-

-

10,742,689,200.00

9,580,301,960.00

10,742,689,200.00

9,580,301,960.00

1.17.1.17.01.00.21.02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

-

-

10,742,689,200.00

9,580,301,960.00

10,742,689,200.00

9,580,301,960.00

1.17.02.00

Sekretariat Majelis Adat Aceh

1,060,000,000.00

459,150,000.00

-

-

1,060,000,000.00

459,150,000.00

1.17.1.17.02.00.01


1,060,000,000.00

459,150,000.00

-

-

1,060,000,000.00

459,150,000.00

1.17.1.17.02.00.01.21


1,060,000,000.00

459,150,000.00

-

-

1,060,000,000.00

459,150,000.00

1.18.01.00

Dinas Pemuda dan Olahraga

35,656,673,000.00

35,205,444,000.00

-

-

35,656,673,000.00

35,205,444,000.00

1.18.1.18.01.00.16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

215,000,000.00

198,960,000.00

-

-

215,000,000.00

198,960,000.00

1.18.1.18.01.00.16.01

Pembinaan organisasi kepemudaan

215,000,000.00

198,960,000.00

-

-

215,000,000.00

198,960,000.00

1.18.1.18.01.00.20

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

126,940,000.00

124,600,000.00

-

-

126,940,000.00

124,600,000.00

1.18.1.18.01.00.20.14

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

126,940,000.00

124,600,000.00

-

-

126,940,000.00

124,600,000.00

216,800,000.00 216,800,000.00

215,936,000.00 215,936,000.00

-


-

-

-

-

-

Kode

Uraian




1.18.1.18.01.00.21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

35,314,733,000.00

34,881,884,000.00

-

-

35,314,733,000.00

34,881,884,000.00

1.18.1.18.01.00.21.02

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

35,314,733,000.00

34,881,884,000.00

-

-

35,314,733,000.00

34,881,884,000.00

1.20.03.01

Sekretariat Daerah Aceh (Biro Umum)

192,500,000.00

192,390,000.00

-

-

192,500,000.00

192,390,000.00

1.20.1.20.03.01.01


192,500,000.00

192,390,000.00

-

-

192,500,000.00

192,390,000.00

1.20.1.20.03.01.01.21


192,500,000.00

192,390,000.00

-

-

192,500,000.00

192,390,000.00

1.20.03.04

Sekretariat Daerah Aceh (Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat)

-

-

258,000,000.00

158,450,000.00

258,000,000.00

158,450,000.00

1.20.1.20.03.04.38

Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

-

-

219,000,000.00

121,650,000.00

219,000,000.00

121,650,000.00

1.20.1.20.03.04.38.10

Pembinaan dan peningkatan Sarana Mesjid

-

-

120,000,000.00

23,650,000.00

120,000,000.00

23,650,000.00

1.20.1.20.03.04.38.25

Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga Keagamaan

-

-

99,000,000.00

98,000,000.00

99,000,000.00

98,000,000.00

1.20.1.20.03.04.78

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, dan Adat Istiadat

-

-

39,000,000.00

36,800,000.00

39,000,000.00

36,800,000.00

1.20.1.20.03.04.78.02

Pembinaan lembaga penunjang kegiatan pendidikan

-

-

39,000,000.00

36,800,000.00

39,000,000.00

36,800,000.00

1.20.03.07

Sekretariat Daerah Aceh (Biro Administrasi Pembangunan)

-

-

20,000,000.00

-

20,000,000.00

-

1.20.1.20.03.07.52

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

-

20,000,000.00

-

20,000,000.00

-

1.20.1.20.03.07.52.02

Pembinaan Kelembagaan Jasa Konstruksi

-

-

20,000,000.00

-

20,000,000.00

1.20.03.09 1.20.1.20.03.09.01 1.20.1.20.03.09.01.21 1.20.09.00 1.20.1.20.09.00.29

-

Sekretariat Daerah

375,000,000.00

329,340,000.00

-

-

375,000,000.00

329,340,000.00


375,000,000.00

329,340,000.00

-

-

375,000,000.00

329,340,000.00


375,000,000.00

329,340,000.00

-

-

375,000,000.00

329,340,000.00

Dinas Syariat Islam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

29,070,123,378.00 29,029,623,378.00

27,089,517,683.00 27,070,025,183.00

47,455,882,707.00 29,029,623,378.00

44,443,837,353.00 27,070,025,183.00

1.20.1.20.09.00.29.18

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan

18,433,406,898.00

18,334,428,800.00

-

-

18,433,406,898.00

18,334,428,800.00

1.20.1.20.09.00.29.19

Pengadaan sarana dan prasarana keagamaan

10,596,216,480.00

8,735,596,383.00

-

-

10,596,216,480.00

8,735,596,383.00

1.20.1.20.09.00.57

Program Pembinaan Syariat Islam

-

-

7,009,189,000.00

6,918,395,600.00

7,009,189,000.00

6,918,395,600.00

1.20.1.20.09.00.57.18

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imam Mesjid dalam Pelaksanaan Syariat Islam

-

-

4,946,689,000.00

4,893,308,600.00

4,946,689,000.00

4,893,308,600.00

1.20.1.20.09.00.57.19

Pelatihan dan Pembekalan Petugas Tajhiz Mayat

-

-

2,062,500,000.00

2,025,087,000.00

2,062,500,000.00

2,025,087,000.00

1.20.1.20.09.00.79

Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam

-

-

4,849,977,380.00

4,372,989,780.00

4,849,977,380.00

4,372,989,780.00

1.20.1.20.09.00.79.01

Pemasyarakatan dan penyebaran informasi keislaman

-

-

1,022,000,000.00

1,017,376,000.00

1,022,000,000.00

1,017,376,000.00

1.20.1.20.09.00.79.02

Pembinaan gampong percontohan syariah

-

-

1,975,000,000.00

1,716,138,880.00

1,975,000,000.00

1,716,138,880.00

1.20.1.20.09.00.79.03

Pelatihan dan pembekalan wawasan kesilaman

-

-

1,157,977,380.00

979,591,000.00

1,157,977,380.00

979,591,000.00

1.20.1.20.09.00.79.04

Peningkatan dan pembinaan aqidah umat

-

-

470,000,000.00

437,764,900.00

470,000,000.00

437,764,900.00

1.20.1.20.09.00.79.06

Penyusunan buku panduan pelkasanaan dinul islam

-

-

225,000,000.00

222,119,000.00

225,000,000.00

222,119,000.00

1.20.1.20.09.00.80

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan pengamalan Al Quran

-

-

2,780,252,949.00

2,539,800,100.00

2,780,252,949.00

2,539,800,100.00

1.20.1.20.09.00.80.01 1.20.1.20.09.00.80.05

Pembinaan kelembagaan tilawatil quran Pelaksanaan MTQ

-

-

262,609,000.00 900,000,000.00

255,327,000.00 761,713,500.00

262,609,000.00 900,000,000.00

255,327,000.00 761,713,500.00

1.20.1.20.09.00.80.09

Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor TKA,TPA dan TQA

-

-

1,617,643,949.00

1,522,759,600.00

1,617,643,949.00

1,522,759,600.00

1.20.1.20.09.00.82

Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam

1,869,040,000.00

1,819,510,190.00

1,909,540,000.00

1,839,002,690.00

1.20.1.20.09.00.82.01

Peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syiar islam

-

-

185,000,000.00

178,140,000.00

185,000,000.00

178,140,000.00

1.20.1.20.09.00.82.03

Pembinaan dan pemberdayaan muallaf

-

-

350,000,000.00

335,235,200.00

350,000,000.00

335,235,200.00

1.20.1.20.09.00.82.04

Pembinaan dan penyelengaraan pengajian di gampong

-

-

497,000,000.00

496,299,150.00

497,000,000.00

496,299,150.00

1.20.1.20.09.00.82.05

Pembinaan dan peningkatan kualitas dai

374,000,000.00

373,400,000.00

414,500,000.00

392,892,500.00

40,500,000.00

40,500,000.00

19,492,500.00

19,492,500.00

18,385,759,329.00 -

17,354,319,670.00 -

Kode

Uraian




1.20.1.20.09.00.82.06

Pembinaan dan peningkatan kualitas lembaga dakwah

-

-

463,040,000.00

436,435,840.00

463,040,000.00

436,435,840.00

1.20.1.20.09.00.83

Program Pengembangan dan pemberdayaan peradilan syariah

-

-

1,877,300,000.00

1,703,624,000.00

1,877,300,000.00

1,703,624,000.00

1.20.1.20.09.00.83.02

Penyuluhan qanun penyelenggaraan dinul Islam

-

-

1,681,300,000.00

1,512,144,000.00

1,681,300,000.00

1,512,144,000.00

1.20.1.20.09.00.83.04

Monitoring pelaksanaan dan penegakan qanun peradilan Islam

-

-

196,000,000.00

191,480,000.00

196,000,000.00

191,480,000.00

1.20.11.00

Sekretariat Baitul Mal

-

-

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

1.20.1.20.11.00.01


-

-

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

1.20.1.20.11.00.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

-

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

12,036,465,218.00

11,189,771,000.00

40,621,440,218.00

37,508,459,000.00

1.20.12.00

Badan Penanggulangan Bencana Aceh

28,584,975,000.00

26,318,688,000.00

1.20.1.20.12.00.49 1.20.1.20.12.00.49.04

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

28,584,975,000.00

26,318,688,000.00

-

-

28,584,975,000.00

26,318,688,000.00

Pengurangan Risiko Bencana

28,584,975,000.00

26,318,688,000.00

-

-

28,584,975,000.00

26,318,688,000.00

1.20.1.20.12.00.70

Program Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Kebencanaan

-

-

12,036,465,218.00

1.20.1.20.12.00.70.11

Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

-

-

12,036,465,218.00

11,189,771,000.00

12,036,465,218.00

11,189,771,000.00

11,189,771,000.00

12,036,465,218.00

11,189,771,000.00

1.20.15.00

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

1.20.1.20.15.00.01


-

-

424,020,478,129.00

327,055,765,425.00

535,697,028,042.00

377,381,993,999.00

897,198,000.00

869,533,000.00

897,198,000.00

1.20.1.20.15.00.01.13

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

-

-

869,533,000.00

897,198,000.00

869,533,000.00

897,198,000.00

869,533,000.00

1.20.1.20.15.00.02


6,590,000,000.00

1.20.1.20.15.00.02.05 1.20.1.20.15.00.02.42

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

6,590,000,000.00 -

6,263,120,000.00

133,358,171,000.00

128,560,398,200.00

139,948,171,000.00

134,823,518,200.00

6,263,120,000.00 -

132,978,171,000.00 380,000,000.00

128,318,556,200.00 241,842,000.00

139,568,171,000.00 380,000,000.00

134,581,676,200.00 241,842,000.00

1.20.1.20.15.00.35

Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

105,086,549,913.00

44,063,108,574.00

289,765,109,129.00

197,625,834,225.00

394,851,659,042.00

241,688,942,799.00

1.20.1.20.15.00.35.04

Pengadaan Tanah/lahan kawasan Main Stadium

105,086,549,913.00

44,063,108,574.00

289,765,109,129.00

197,625,834,225.00

394,851,659,042.00

241,688,942,799.00

1.21.01.00

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

1.21.1.21.01.00.18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

7,076,000,000.00

6,952,665,300.00

1.21.1.21.01.00.18.04

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi/Perkebunan Tepat Guna

560,000,000.00

552,417,000.00

1.21.1.21.01.00.22

Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

7,076,000,000.00

6,952,665,300.00

-

-

7,076,000,000.00

6,952,665,300.00

1.21.1.21.01.00.22.03

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan

7,076,000,000.00

6,952,665,300.00

-

-

7,076,000,000.00

6,952,665,300.00

1.22.01.00

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

4,704,875,000.00

4,670,899,000.00

23,097,553,586.00

23,069,849,700.00

27,802,428,586.00

27,740,748,700.00

1.22.1.22.01.00.15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

4,704,875,000.00

4,670,899,000.00

120,000,000.00

115,500,000.00

4,824,875,000.00

4,786,399,000.00

1.22.1.22.01.00.15.09

Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

120,000,000.00

115,500,000.00

120,000,000.00

115,500,000.00

1.22.1.22.01.00.15.10

Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

1.22.1.22.01.00.15.11

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pemanfatan Sumber Daya Alam.

1.22.1.22.01.00.15.15

Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat gampong

-

-

1.22.1.22.01.00.17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Gampong

-

-

1,044,900,000.00

1,044,539,000.00

1,044,900,000.00

1,044,539,000.00

1.22.1.22.01.00.17.06

Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong/kelurahan

-

-

21,932,653,586.00

21,909,810,700.00

21,932,653,586.00

21,909,810,700.00

1.22.1.22.01.00.21

Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya

-

-

1.22.1.22.01.00.21.01

Koordinasi Pembinaan Kelembagaan Mukim

-

-

111,676,549,913.00

-

-

50,326,228,574.00

560,000,000.00

552,417,000.00

7,636,000,000.00

7,505,082,300.00

-

560,000,000.00

552,417,000.00

560,000,000.00

552,417,000.00

-

560,000,000.00

552,417,000.00

-

4,595,975,000.00

4,562,828,000.00

-

-

4,595,975,000.00

4,562,828,000.00

108,900,000.00

108,071,000.00

-

-

108,900,000.00

108,071,000.00

-

-

1,044,900,000.00

1,044,539,000.00

-

1,044,900,000.00

-

1,044,539,000.00

Kode

Uraian




1.24.01.00

Badan Arsip dan Perpustakaan

1.24.1.24.01.00.02


-

-

3,460,674,567.00

3,454,806,000.00

3,460,674,567.00

3,454,806,000.00

1.24.1.24.01.00.02.07 1.24.1.24.01.00.02.09 1.24.1.24.01.00.02.10 1.24.1.24.01.00.02.13

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Komputer

-

-

417,835,367.00 187,500,000.00 2,568,748,200.00 286,591,000.00

416,094,800.00 187,500,000.00 2,564,711,200.00 286,500,000.00

417,835,367.00 187,500,000.00 2,568,748,200.00 286,591,000.00

416,094,800.00 187,500,000.00 2,564,711,200.00 286,500,000.00

1.24.1.24.01.00.20

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

-

-

28,717,498,409.00

28,651,246,250.00

28,717,498,409.00

28,651,246,250.00

1.24.1.24.01.00.20.04

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

-

-

4,106,000,000.00

4,092,920,700.00

4,106,000,000.00

4,092,920,700.00

1.24.1.24.01.00.20.05

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

-

-

15,058,390,000.00

15,022,958,550.00

15,058,390,000.00

15,022,958,550.00

1.24.1.24.01.00.20.06

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

-

-

600,000,000.00

597,230,000.00

600,000,000.00

597,230,000.00

1.24.1.24.01.00.20.11

Pembangunan gedung perpustakaan

-

-

8,953,108,409.00

8,938,137,000.00

8,953,108,409.00

8,938,137,000.00

2.01.01.00

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

112,875,115,354.00

109,111,525,293.00

-

-

112,875,115,354.00

109,111,525,293.00

2.01.2.01.01.00.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

97,914,200,000.00

94,538,475,893.00

-

-

97,914,200,000.00

94,538,475,893.00

2.01.2.01.01.00.16.15

Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija

90,489,200,000.00

88,844,743,393.00

-

-

90,489,200,000.00

88,844,743,393.00

2.01.2.01.01.00.16.45

Perluasan Areal Pertanian

7,425,000,000.00

5,693,732,500.00

-

-

7,425,000,000.00

5,693,732,500.00

2.01.2.01.01.00.18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

14,960,915,354.00

14,573,049,400.00

-

-

14,960,915,354.00

14,573,049,400.00

2.01.2.01.01.00.18.02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

14,960,915,354.00

14,573,049,400.00

-

-

14,960,915,354.00

14,573,049,400.00

2.01.02.00

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

25,658,052,882.00

25,074,124,500.00

9,255,282,644.00

8,674,840,400.00

34,913,335,526.00

33,748,964,900.00

2.01.2.01.02.00.21

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak / Hewan

-

-

5,769,817,644.00

5,518,151,400.00

5,769,817,644.00

5,518,151,400.00

2.01.2.01.02.00.21.09

Penguatan Peran Dan Fungsi Otoritas Veteriner

-

-

5,769,817,644.00

5,518,151,400.00

5,769,817,644.00

5,518,151,400.00

2.01.2.01.02.00.22

Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan

3,121,365,000.00

2,793,374,000.00

28,570,377,882.00

27,662,348,500.00

2.01.2.01.02.00.22.17

Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia

2.01.2.01.02.00.22.18

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kawasan Peternakan

2.01.2.01.02.00.22.19

Peningkatan Populasi Ternak Non Ruminansia

2.01.2.01.02.00.23 2.01.2.01.02.00.23.19 2.01.03.00 2.01.2.01.03.00.19 2.01.2.01.03.00.19.03

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

2.01.2.01.03.00.19.26

Pembangunan kebun kelapa sawit

2.01.2.01.03.00.19.33

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian/Perkebunan

2.01.2.01.03.00.28 2.01.2.01.03.00.28.01

2.01.2.01.03.00.29

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

2.01.2.01.03.00.29.01 2.01.2.01.03.00.29.02 2.01.2.01.03.00.29.03 2.01.2.01.03.00.29.04

Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan Bibit Dan Sarana Produksi

25,449,012,882.00

24,868,974,500.00

943,764,570.00

905,185,000.00

2,251,996,800.00

2,217,955,000.00

22,253,251,512.00

21,745,834,500.00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

209,040,000.00

205,150,000.00

364,100,000.00

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pasar Hewan

209,040,000.00

205,150,000.00

364,100,000.00

Dinas Perkebunan

30,196,881,000.00

30,133,765,300.00

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

14,536,831,000.00

14,502,659,700.00

1,312,650,000.00

1,310,252,000.00

13,216,933,000.00

13,185,177,700.00

7,248,000.00

7,230,000.00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

734,600,000.00

725,429,000.00

517,518,000.00

Peningkatan Sumberdaya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

734,600,000.00

725,429,000.00

517,518,000.00

14,925,450,000.00

14,905,676,600.00

-

Rehabilitasi Dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat

1,296,150,000.00

1,296,150,000.00

Pengembangan Kebun Karet Rakyat Pembangunan Kebun Kakao Rakyat

6,809,658,000.00 6,379,652,000.00

6,806,194,600.00 6,364,417,000.00

439,990,000.00

438,915,000.00

-

943,764,570.00

905,185,000.00

5,373,361,800.00

5,011,329,000.00

22,253,251,512.00

21,745,834,500.00

363,315,000.00

573,140,000.00

568,465,000.00

363,315,000.00

573,140,000.00

568,465,000.00

768,172,000.00

768,172,000.00

30,965,053,000.00

30,901,937,300.00

250,654,000.00

250,654,000.00

14,787,485,000.00

14,753,313,700.00

3,121,365,000.00 -

-

2,793,374,000.00 -

1,312,650,000.00

1,310,252,000.00

13,467,587,000.00

13,435,831,700.00

7,248,000.00

7,230,000.00

517,518,000.00

1,252,118,000.00

1,242,947,000.00

517,518,000.00

1,252,118,000.00

1,242,947,000.00

-

14,925,450,000.00

14,905,676,600.00

-

-

1,296,150,000.00

1,296,150,000.00

-

-

6,809,658,000.00 6,379,652,000.00

6,806,194,600.00 6,364,417,000.00

-

-

439,990,000.00

438,915,000.00

250,654,000.00 -

250,654,000.00 -

Kode

Uraian




2.03.01.00

Dinas Pertambangan & Energi

-

-

60,727,446,901.00

60,024,570,150.00

60,727,446,901.00

60,024,570,150.00

2.03.2.03.01.00.15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

-

-

200,000,000.00

198,800,000.00

200,000,000.00

198,800,000.00

2.03.2.03.01.00.15.42

Pengadaan sarana dan prasarana peralatan pertambangan

-

-

200,000,000.00

198,800,000.00

200,000,000.00

198,800,000.00

2.03.2.03.01.00.20 2.03.2.03.01.00.20.02 2.03.2.03.01.00.20.04

Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Pengembangan energi terbarukan Pengembangan ketenagalistrikan

-

-

43,059,057,901.00 24,816,237,599.00 18,242,820,302.00

42,913,144,150.00 24,793,860,289.00 18,119,283,861.00

43,059,057,901.00 24,816,237,599.00 18,242,820,302.00

42,913,144,150.00 24,793,860,289.00 18,119,283,861.00

2.03.2.03.01.00.21

Program Pemanfaatan Geologi dan Sumber Daya Mineral

-

-

17,468,389,000.00

16,912,626,000.00

17,468,389,000.00

16,912,626,000.00

2.03.2.03.01.00.21.01

Pemanfaatan sumberdaya hidrogeologi

-

-

17,468,389,000.00

16,912,626,000.00

17,468,389,000.00

16,912,626,000.00

2.05.01.00

162,814,868,536.00

151,802,760,502.00

43,908,453,625.00

43,714,710,970.00

206,723,322,161.00

195,517,471,472.00

Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01.00.20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.05.2.05.01.00.20.01 2.05.2.05.01.00.20.03

Pengembangan bibit ikan unggul Pembinaan dan pengembangan perikanan

25,045,122,092.00

23,330,137,767.00

2,165,558,991.00

2,153,023,000.00

27,210,681,083.00

25,483,160,767.00

303,650,000.00

298,850,000.00

2,165,558,991.00 -

2,153,023,000.00 -

2,165,558,991.00 303,650,000.00

2,153,023,000.00 298,850,000.00

2.05.2.05.01.00.20.05

Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar

8,554,609,100.00

8,492,212,375.00

-

-

8,554,609,100.00

8,492,212,375.00

2.05.2.05.01.00.20.09

Revitalisasi Perikanan Budidaya di kawasan budidaya air payau

16,186,862,992.00

14,539,075,392.00

-

-

16,186,862,992.00

14,539,075,392.00

2.05.2.05.01.00.21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

130,187,854,444.00

121,149,009,535.00

171,930,749,078.00

162,710,697,505.00

2.05.2.05.01.00.21.07

Motorisasi Armada Perikanan dalam upaya Peningkatan daya jelazah dan Produktifitas Nelayan

124,063,897,394.00

115,103,621,535.00

124,063,897,394.00

115,103,621,535.00

2.05.2.05.01.00.21.08

Pembangunan Pangkalan pendaratan Ikan

41,742,894,634.00

41,561,687,970.00

2.05.2.05.01.00.21.10

Pengadaan Alat Bantu Operasional Penangkapan Ikan

6,123,957,050.00

6,045,388,000.00

-

-

6,123,957,050.00

6,045,388,000.00

2.05.2.05.01.00.23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

7,581,892,000.00

7,323,613,200.00

-

-

7,581,892,000.00

7,323,613,200.00

2.05.2.05.01.00.23.04

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Operasional Pusat Jaringan Usaha dan Investasi (PUSJUI) serta pen

7,581,892,000.00

7,323,613,200.00

-

-

7,581,892,000.00

7,323,613,200.00

2.07.01.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

62,745,760,392.00

61,659,520,368.00

-

-

62,745,760,392.00

61,659,520,368.00

2.07.2.07.01.00.19

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

26,402,800,022.00

26,148,716,727.00

-

-

26,402,800,022.00

26,148,716,727.00

2.07.2.07.01.00.19.03

Fasilitas pembinaan industri kecil dan menengah

25,316,800,022.00

25,065,466,727.00

-

-

25,316,800,022.00

25,065,466,727.00

2.07.2.07.01.00.19.05

Fasilitasi pengembangan industri kerajinan daerah

2.07.2.07.01.00.19.06

Pembinaan dan pengawasan industri agro, kimia dan aneka

2.07.2.07.01.00.20

-

-

41,742,894,634.00 41,742,894,634.00

41,561,687,970.00 41,561,687,970.00

20,000,000.00

19,950,000.00

-

-

20,000,000.00

19,950,000.00

1,066,000,000.00

1,063,300,000.00

-

-

1,066,000,000.00

1,063,300,000.00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

604,960,000.00

604,960,000.00

-

-

604,960,000.00

604,960,000.00

2.07.2.07.01.00.20.01

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

604,960,000.00

604,960,000.00

-

-

604,960,000.00

604,960,000.00

2.07.2.07.01.00.22

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

35,738,000,370.00

34,905,843,641.00

-

-

35,738,000,370.00

34,905,843,641.00

2.07.2.07.01.00.22.03

Pengadaan/Pembangunan sarana & prasarana perdagangan

35,738,000,370.00

34,905,843,641.00

-

-

35,738,000,370.00

34,905,843,641.00

726,851,834,422.00

635,309,506,390.00

3,818,414,268,497.20

3,567,838,253,176.00

Total

3,091,562,434,075.20

2,932,528,746,786.00

Lampiran 3 DAFTAR BARANG YANG BELUM DISERAHTERIMAKAN DAN BELUM DIMANFAATKAN No

SKPA TEKNIS

1

Dinas Perindustraian dan Pedagangan

2

Dinas Pendidikan

3

Dinas Cipta Karya

4

Dinas Cipta Karya

5

Dinas Cipta Karya

6

Dinas Cipta Karya

7

Dinas Cipta Karya

8

Dinas Cipta Karya

9

Dinas Cipta Karya

10

Dinas Cipta Karya

11

12

13

14

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan dan Telamatika Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan JUMLAH

KEGIATAN Pekerjaan pengadaan Mesin Kompon Karet Vulkanisir Kelompok Usaha BersamaRaja hati Kec. Dewantara Pekerjaan pembangunan SLB Kota Lhokseumawe

Pekerjaan pembangunan ruang Kelas Baru (RKB) SMPN Negeri 7 Lhokseumawe Pekerjaan Pembangunan Gedung STIE Bumi Persada Kota Lhokseumawe Pekerjaan pembangunan laboratorium kesehatan daerah (Otsus Kab) Aceh Barat Pekerjaan pemb. gedung serba guna dan tempat pertemuan Masyarakat BAPPEDA Kab. Aceh Barat Pekerjaan rehabilitasi Rumah Dinas Dokter RSUD CND (4 unit) Pekerjaan Pembangunan RKB SDLB Meulaboh Kec. Johan Pahlawan Pekerjaan Pembangunan Pagar Sekolah SDN 23 Meulaboh Kec. Johan Pahlawan Pekerjaan pembangunan pagar sekolah SMPN 5 Meulaboh Kec. Johan Pahlawan Pekerjaan lanjutan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Kawasan Ujong Blang Kota Lhokseumawe

Pekerjaan pengadaan peralatan PKB Kota Lhokseumawe

Pekerjaan pengadaan agroinput KJA (Keramba Jaring Apung) Ikan Kerapu Kec. Banda Sakti Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring apung dan Agroinput Budidaya Ikan Kerapu Ds. Gampong Panggoi Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe

NILAI (Rp)

373.424.000,00

SEBAB Belum dimanfaatkan dikarenakan mesin Generator yang termasuk dalam paket hibah tidak bisa dihidupkan. Belum dimanfaatkan karena izin operasional SLB belum ada dan belum ada serah terima. Belum dimanfaatkan karena kondisi bangunan belum selesai dikarenakan dana tidak mencukupi. Belum dimanfaatkan karena kondisi bangunan belum selesai dikarenakan dana tidak mencukupi. Belum dimanfaatkan karena belum adanya kepengurusan untuk Lab tersebut. Belum dimanfaatkan karena kondisi bangunan belum selesai dikarenakan dana tidak mencukupi. Sudah dimanfaatkan namun belum diserahterimakan

366.222.000,00

Sudah dimanfaatkan namun belum diserahterimakan

295.980.000,00


594.370.000,00


1.249.000.000,00

2.220.000.000,00

2.796.694.000,00

458.783.000,00

984.393.000,00

2.761.370.000,00

1.231.413.200,00

2.709.562.000,00

149.750.000,00

Belum dimanfaatkan karena pembangunan tidak diselesaikan 100% dikarenakan tidak dapat memenuhi target waktu kegiatan. Sudah dimanfaatkan namun belum diserahterimakan


Sudah dimanfaatkan namun belum diserahterimakan 149.390.000,00

16.340.351.200,00

Lampiran 4 DAFTAR ANGGARAN REALISASI BELANJA MODAL SIFATNYA UNTUK PIHAK KETIGA/MASYARAKAT PADA DINAS CIPTA KARYA ACEH TA 2013 No

Nama Paket Pekerjaan

1 1

2 Pembangunan Mesjid Raya Keumala Kec. Keumala, Kab. Pidie Kab. Pidie

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Pemb. Gedung Rumah sakit Gigi Fakultas Kedokteran Unsyiah (Ljt) Pembangunan Kantor KADIN Aceh Jalan Taman Makam Pahlawan No. 01 Kp. Ateuk - Banda Aceh Rehab. Rumah Dinas Muspida Aceh Jl. Iskandar Muda Pemb. Asrama polisi Punge jurong (Ljt) Lanjutan Pembangunan Taman Baca Masyarakat (TBM) Poltabes Banda Aceh Rehab. Rumah Dinas Muspida Aceh Jl. Jend Sudirman Rehab. Mess/Guest House Muspida Aceh Pemb.Gedung serba Guna Kodim Aceh Barat Daya Rehab. Rumah Dinas Muspida Aceh Jl. Jend Sudirman (Lanjutan) Pemb. Masjid Komplek Kajati (MIGAS ACEH) Pembangunan Asrama Mahasiswa Geulumpang Tiga Kab. Pidie Pemb. Gedung Training Center Pasca Sarjana Unsyiah Rehab. Asrama Haji Lingke Banda Aceh Rehabilitasi Bangunan/Tempat Bersuci dan Sarana Pelengkap Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Masjid Raya Baiturrahman (lanjutan) Pembangunan Asrama Ikawi Gampong Limpuk Aceh Besar Aceh Besar Pemb.Komp Pendidikan Madrasah Kec.keumala Kab.Pidie Pembangunan Gedung Kuliah Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi (STIE) kebangsaan Blang Blahdeh Bireun Pembangunan Asrama Putri Nagan Raya (Lanjutan) Jeulingke, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pembangunan Asrama Kota Bakti Kab. Pidie Kab. Pidie Pemb. Dayah YTI Darussalamah Teupin Raya Kec. Glp Tiga Kab. Pidie (Putri) Pembangunan Ruang Kuliah Universitas Teuku Umar Meulaboh Meulaboh Aceh Barat Pemb.Islamic Center Aceh Tenggara (Lanjutan) Pembangunan Asrama Putri Beutong (Lanjutan) Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pemb. Pagar Kantor Administrasi kawasan industri Aceh Pemb. Gedung Ruang Kuliah Universitas Al Muslim Kec. Peusangan Kab. Bireuen Pemb. Ruang Belajar Universitas Muhammadiyah (Ljt) Pembangunan ruang belajar Gampong rapana kec. Mutiara kab.pidie Pemb. Dayah YTI Darussalamah Teupin Raya kec. Glp Tiga Kab. Pidie (Putra) Pemb. Dayah YPI Darul 'Ulum Gampong Matang Neuheun Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur Pembangunan Pagar Pkbm Aceh Bina Ummat, Gp. Cot Suruy, Kec. Ingin Jaya Aceh Besar Pembangunan Asrama Putra SMPIT NFBS Aceh, Gp. Lhang, Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar Pembangunan Asrama Mahasiswa Iksas Rukoh Darussalam pemasangan paving blok TK Angkasa Pemb.Sekolah Tinggi Agama Islam Almuslim Kab.Bireun Pemb.Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah Samalaga Kab.Bireun (Lanjutan) Pembuatan Pagar Kantor Dpd Perti Dan Dpd Pemuda Islam Aceh Banda Aceh Pembangunan Gedung Dpd Perti (Ljtn) Rehabilitasi 3 RKB SMA Muhammadiyah Takengon Kab. Aceh Tengah Pemb. Dayah YPI Darussa'adah Cabang Pante Raja Gp. Mesjid Kec. Pante Raja Kab. Pidie Jaya Pemasangan Jaringan Listrik Islamic Center Singkil Pembangunan Pagar Kuburan Tpu Desa Paya Dapur Desa Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan Pembangunan Pagar Dan Balai Singgahan Komplek Kuburan Syuhada Gp. Pisang Kec. Setia Kab.Abdya Gampong Pisang Kec. Setia Kab.Abdya (OTSUS ACEH) Pembangunan Balai Musyawarah Kemesjidan Kemukiman Kuta Piadah Kec. Seuneuddon, Kab. Aceh Utara (OTSUS ACEH) Penimbunan Komplek Kuburan Umum Gampong Baet Gampong Baet Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar (OTSUS ACEH) Pemb. Gedung Ruang Belajar Dayah Gp. Trubue Beruhum Kab.Pidie (OTSUS ACEH) Pembangunan Mesjid Jamik Kemukiman Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab.Bireun Bireuen Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang, Kec. Sakti, Kab. Pidie Pembangunan Ruang Belajar Santri Dayah Darul Jadid 6 Rkb 2 Lantai Desa Pulo Ara,Kec.Peudada,Kab.Bireuen Pemb. Dayah Nahdhatul Ulum Gp. Sukon Mesjid Kec. Glp Tiga Kab. Pidie Pembangunan Pesantren Darussa'Dah Teupin Raya Kab. Pidie Kab. Pidie Pembangunan Masjid Al-Jihad Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh Pembangunan Mesjid Darul Falah Gampong Pineung Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Pembangunan Mesjid Raudhatul Rahmah Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Jamik Baitul Istiqamah Teupin Raya, Kab. Pidie Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Subulussalam Punge Blangcut Banda Aceh Punge Blangcut Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Al-Hayat,Gp.Ateuk Pahlawan,Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Mushalla Dayah Darul Jadid Desa Pulo Ara,Kec.Peudada,Kab.Bireuen (MIGAS ACEH) Pembangunan Pesantren Qaryatul Huda Desa Nicah Kec. Grong-Grong Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Baitul Kiram, Pandrah Kandeh, Kec. Pandrah, Kab. Bireuen (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Al Falah Leung Putu Kec. Bandar Baru, Pidie Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Baitul Karim Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Timur (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Lambhuk Al Islahiyah Gampong Lambhuk, Kec. Ule Kareng, Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pemb Gedung Asrama Putra dan Putri Pesantren Assasun Najah (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid Darul 'Ulum Kemukiman Lambaro Kemukiman Lambaro Kec. Glp. Tiga, Kab Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Meunasah Tua Lada Gampong Tua Lada Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pemb. Meunasah Ujong Leubat Gampong Ujong Leubat Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Al- Ikhlas Geumuroh Kemukiman Glp. Minyeuk Kec. Glp. Tiga, Kab Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Dayah Hidayatul Ummah Gampong Keutapang Mesjid Kec. Glp. Tiga, Kab Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Meunasah Raya Paya Gampong Raya Paya kec. Simpang Tiga Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid Baitul Halim Glumpang Payong Kec. Glumpang baro (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Jamik Lam Kuta Gampong Lam Kuta Kec.Jangka Kab.Bireuen Bireuen (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Al-Ihsan Gp.Durin Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Baitul Halim Gampong Dayah Spk Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Peukan Tuha, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Dayah Darun Najah Al-Aziziah Rambayan Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Pesantren Mishbaahul Huda Gampong Blang Garot Gampong Blang Garot Kec. Indra Jaya Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid Muhammadiyah (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Nuruddiniyah Gp. Dayah Kampung Pisang Kec.Glp.Tiga Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Seumuda Tumpok Laweung Keulibeut Kec. Pidie Kab. Pidie Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. RKB Dayah Nurul hikmah Al-Aziziah Lampoh Sawo kec. Mutiara Timur kab. Pidie Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan 2 Unit Tempat Wudhu Dayah Darul Jadid Desa Pulo Ara,Kec.Peudada,Kab.Bireuen (MIGAS ACEH) Pembangunan 2 Unit Mck Dayah Darul Jadid Desa Pulo Ara,Kec.Peudada,Kab.Bireuen (MIGAS ACEH) Penimbunan Dayah Darul Jadid Desa Pulo Ara,Kec.Peudada,Kab.Bireuen (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Darul Hijrah Gp. Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pemb. Dayah YPI Isyrafi Darussa'adah Krueng Meriam Gampong Krueng Meriam Kec. Tangse Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Nurul Iman Paru Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pemb.Mesjid Baitul Abraar Njong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Dirasah Khassah Gp. Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen (MIGAS ACEH) Pemb,Masjid Baitu Rahmi Gp.Ujong Kec.Sawang Kab.aceh Selatan (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid SDIT BUNAYYA Gayo Lues (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid Malikul Mulki Dayah Tarbiyah Alaudin Muslimin Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Gampong Pulo Lueng Teuga Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Pulo Lueng Teuga, Glumpang Tiga, Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Aneuk Galong Titi Aneuk Galong Titi,Suka Makmur, A. Besar (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Perjuangan Gampong Salah Sirong Kec.Jeumpa Kab.Bireuen Bireuen (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Al-Furqan (Beurawe banda Aceh) (MIGAS ACEH)

Anggaran (Rp) 3 9,272,921,900.00 4,106,580,200.00 2,374,893,000.00 2,981,788,000.00 1,622,560,000.00 1,483,430,000.00 1,349,976,000.00 810,430,000.00 340,386,000.00 630,500,000.00 300,000,000.00 2,299,649,000.00 2,000,000,000.00 1,759,560,000.00 7,270,000,000.00 5,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,776,930,000.00 1,368,455,000.00 870,091,000.00 929,300,000.00 971,192,000.00 1,000,000,000.00 999,980,000.00 817,559,000.00 773,855,000.00 750,000,000.00 662,600,000.00 523,000,000.00 488,888,400.00 500,000,000.00 500,000,000.00 422,879,000.00 421,660,000.00 399,760,000.00 250,000,000.00 282,000,000.00 242,250,000.00 173,000,000.00 127,000,000.00 238,726,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 139,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,750,000,000.00 1,350,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 700,000,000.00 670,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

Realisasi (Rp) 4 395,108,386.00 8,429,929,000.00 4,094,418,000.00 2,374,893,000.00 2,981,788,000.00 1,622,560,000.00 1,483,430,000.00 1,340,592,000.00 810,430,000.00 340,386,000.00 617,263,000.00 300,000,000.00 2,299,649,000.00 2,000,000,000.00 1,759,560,000.00 7,270,000,000.00 5,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,790,622,000.00 1,368,337,999.00 870,091,000.00 929,300,000.00 947,555,000.00 1,000,000,000.00 919,100,000.00 817,559,000.00 703,505,000.00 632,517,000.00 662,600,000.00 523,000,000.00 488,562,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 422,879,000.00 421,660,000.00 399,000,000.00 217,316,000.00 282,000,000.00 242,250,000.00 142,106,000.00 126,160,000.00 238,726,000.00 200,000,000.00 199,670,000.00 199,890,000.00 138,725,000.00 99,900,000.00 99,675,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,750,000,000.00 1,350,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 700,000,000.00 670,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

No


1 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

2 Pemb. Meunasah Teungoh Gp. Lambaro Kec. Glp Tiga Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Nurul Iman Gampong Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Suak Ribee, Johan Pahlawan, Aceh Barat (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Nurul Yaqin Gp. Karing Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid Baitussa'dah Desa Rapana Trubue, kab.Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Istiqamatuddin Babul Khairat Gp. Mee Kec. Batee Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Darul Jamil Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Darul Istiqamatil Huda Gampong Dayah Bubue Kec. Peukan Baro Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Mushalla Baburrahmah Gampong Paya Pisang Klat Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Mushalla Darul 'Atiq Gampong Lancok Mesjid Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid Pasee Panton labu.kab Aceh Utara (MIGAS ACEH) Peningkatan Tempat Wudhu Mushalla Nurul Iman Gampong Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (MIGAS ACEH) Pembangunan Mushalla An-Narajil Gampong Baharu Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Ashabul Jannah Desa Trieng Meuduro Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid Al Ikhsan, Samadua Renovasi Mesjid Babuttaqwa Komplek Polresta Banda Aceh Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Lantai Meunasah Gp. Kareueng, Kec. Kuala, Kab Bireuen Gp. Kareueng, Kec. Kuala, Kab Bireuen (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Gp. Pulo Naleung, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen Gp. Pulo Naleung, Kec. Peusangan, Kab. Bireuen (MIGAS ACEH) Pembangunan Pagar Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah Subulussalam Subulussalam (MIGAS ACEH) Pembangunan Mushalla Tgk. Dibalee Jln. Pemuda Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Mushalla Dayah Terpadu Inshafuddin Kota Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Ruang Kelas Baru Dayah Pesantren Baitul Arqam Jl. Banda Aceh-Medan Km 15,5 Tgk. H. Fakinah Desa Tampok Blang Kecamatan Suka Makmur - Aceh Besar (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid Nurul Jadid Desa Lampeuneuen Kec. Darul Imarah Aceh Besar (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Attaqwa Gp. Geunteng Kemukiman Bintanghu Kec. Batee Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Baitul Munawwarah Gp. Kampung Pisang Kec. Glp Tiga Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Al-Ikhlas Gampong Beureueh II Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Darussalam Gampong Pusong Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Darul Mukarramah Gampong Leupu Kec. Gumpang Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Babul Barakah Al Munawarah Mesjid Gumpueng Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pemb. Mushalla Darul Huda Al-Munawwarah Gampong Cut Kec. Titue Kab. Pidie (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Baiturrahman Paleue Kemukiman Lancang Kec. Simpang Kab. Pidie Provinsi Aceh (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Al-Hidayah Beuracan Beuracan Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Baitul A'la Gp. Blang Krueng Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Baitussa'adah Gp. Jijiem Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pemb. Masjid AL-HUDA gampong Paloh Kec. Tanah Pasir Kab.Aceh Utara (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Baitul Ula Gampong Mtg. Panyang, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Babul Huda Gampong Mns. Sago, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara (MIGAS ACEH) Penimbunan Perkarangan Masjid Al-Ihsan Gampong Mns. Trieng Matang Ubi Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara (MIGAS ACEH) Pemb. Mesjid Ubbudiah Gp. Paya Dua Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid AT-TAQWA Gampong Pantee Meurbo, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Baitun Nashihin Gampong Teumpeun,Kec.Perlak Barat, Kab. Aceh Timur (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Babul Istiqamah Gampong Paya Biek,Kec.Perlak Barat,Kab.Aceh Timur (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Mujahidin Gampong Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya (MIGAS ACEH) Penbangunan Masjid Al-Mukhlisin Kec. Kr. Batee (MIGAS ACEH) Pembangunan 5 (lima) Meunasah Desa Trieng Meduro Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Baitul Ridha Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur Kabupaten Aceh Selatan (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Baiturrahim Gampong Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Shilaturrahmi Kutacane (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Al-Mishbah Gampong Kuning Abadi Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Tuha Indrapuri Gampong Indrapuri Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Indrapuri, Indrapuri, Aceh Besar (MIGAS ACEH)Masjid Al-Hijrah Komplek Pns Kutaraja Resort Gampong Payaroh Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Payaroh, Darul Imarah, Aceh Besar (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Babunnajah Gampong Surin Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Surin, Meuraxa, Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Baitusshadiqin Gampong Baet Cadek Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Baet Cadek, Baitussalam, Aceh Besar (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Meureu Ulei Titi Meureu Ulei Titi, Indrapuri, A. Besar (MIGAS ACEH) Pembangunan Pagar Mesjid Jami` Indra Patra Ladong, Mesjid Raya, Aceh Besar (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Meureu Meureu, Indrapuri, A. Besar (MIGAS ACEH) Pembangunan Masjid Langgien, Bandar Baru Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Baiturrahman Gp. Lampoh Daya Kec. Jaya Baru, Kemukiman Lambaroh, Banda Aceh Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembuatan Pagar Mesjid Desa Alue Siron Gampong Aluesiron, Kec. Kuala Pesisir, Nagan Raya (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Al Ikhlas Desa Pulo Gampong Pulo, Kec. Kuala Pesisir, Kab Nagan Raya (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid At Taqwa Pulo Juli Gampong Tgk. Dilampoh Kec. Juli Kab. Bireuen (MIGAS ACEH) Pembangunan Mushalla Al-Muhajirin Dusun SilvaLambaroh, Gampong Ulee Pata Kec. Jaya Baru KotaBanda Aceh Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid Nurul Islam, Gampong Alue Ie Teh, Kec. Bireum Bayeun , Kab. Aceh Timur Aceh Timur Pembangunan Pagar Mesjid At-Taubah Penanggalan Subulussalam Pembangunan Pagar Meunasah Baroh Uteun Bayu Gampong Uteun Bayu Kec.Bandar Dua Kab.Pidie Jaya Pembangunan Masjid Jami' Sabilillah lil muttaqin Gp. Lancang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pembangunan Masjid Babul hidayah Lancang Paru Pidie Jaya Pembangunan Masjid Baitul Makmur Suka Ramai (blower Banda Aceh) Pembangunan Masjid Musa Gp. Musa Teungoh Kec. Bandar Baru (Pidie Jaya) Pembangunan Mushalla Blang Jaroe (Simpang Lingom) Lingom, Indrapuri, A. Besar Pemb. Masjid Jamik Baitul Muttaqin Gp. Blang Awe Kec. Syamtalira Bayu, Aceh Utara Pembangunan Mesjid Tuha Dayah Darun Nahli Blang Tingkeum, Seulimuem, Aceh Besar Pemb. Meunasah Dusun Gusrek Desa Gue Gajah, Aceh Besar Pemb. Meunasah Blang Baroh Gp. Blang Baroh Kec. Glp Baro Kab. Pidie Pemb. Meunasah Cot Jaja Gp. Cot Jaja Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Pembangunan Meunasah Gampong Matang Kumbang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pemb. Mesjid An-Nur Desa Blang Geulinggang Kecamatan Sawang Aceh Selatan Pemb. Mesjid Raudhatul Muttaqin Desa Sawang Ba'u, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Baiturrahman Desa Mutiara, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan Pembangunan meunasah Gampong Seuneubok Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Pagar Dan Teras Meunasah Lampanah Dayah, Indrapuri, A. Besar Pembangunan Mesjid Babussalam Lamteungoh, Ingin Jaya, Aceh Besar Rehap Meunasah Gp.Lhok Seunong, Seulimuem, A. Besar Pembangunan Meunasah Gampoeng Meunasah Baro, Seulimeum, Aceh Besar Pembangunan Pondok Pesantren & Asrama Santri Kp. Kenine Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah Pemb. Masjid Nurul Yaqin Desa Durung Kec. Masjid Raya Aceh Besar Pemb. Masjid Al Munawarrah Gp. Punge Jurong Kec. Meuraxa Pembangunan meunasah Gampong Lambroe Dayah Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Pembangunan pagar Meunasah GampongCot Puklat Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Pagar Mesjid Gampong Dayah Mamplam Kecamatan Leupung Kabupaten Aceh Besar Rehab meunasah Gampong Seulimeum Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Pemasangan paving Blok meunsah Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pembangunan MCK Mesjid Baitul Rahim Gampong Seubam Cot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Pembangunan MCK Meunasah Gampong Lam Beugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar MCK Meunasah Gampong Grot Meunasah Manyang Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Meunasah Lubuk Sukon Desa Lubuk Sukon Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh Pembangunan Meunasah Gampong Lampakuk Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Masjid Glee Bruek Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Mushalla Al-Munawwarah Dusun Kajhu Indah Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Lanjutan Meunasah/Mushalla Dusun Seulanga Gampong Jantho Makmur Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Meunasah Al-Fata Gampong Lon Asan Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar Pemb. Meunasah Gp. Lamtutui Kec. Peukan Bada Aceh Besar Pemb. Meunasah Blang Drang Gp. Blang Drang Kec.Glp.Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Buloh Gp. Dayah Tanoh Kec.Glp.Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Kupula Gp. Kupula Kec.Glp.Tiga Kab. Pidie

Anggaran (Rp) 3 175,000,000.00 175,000,000.00 170,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 56,000,000.00 55,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Realisasi (Rp) 4 175,000,000.00 175,000,000.00 170,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 300,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 56,000,000.00 55,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 90,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

No 1 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

Nama Paket Pekerjaan 2 Pemb. Meunasah Pulo Lueng Teuga Gp. Pulo Lueng Teuga Kec.Glp.Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Kupula Gp. Amud Mesjid Kec. Glp Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Blang Pueb Gp. Blang Pueb Kec. Glp Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Balee Gp. Balee Kec. Glp Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Sukon Gp. Sukon Mesjid Kec. Glp Tiga Kab Pidie Pemb. Meunasah Buleun Gp. Meunjee Kec. Glp Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Kumbang Unoe Gp. Kumbang Unoe Kec. Baro Kab. Pidie Pemb. Meunasah Garot Seukee Gp. Garot Seukee Kac. Glp Baro Kab. Pidie Pemb. Meunasah Balee Gantung Gp. Balee Gantung Kec. Glp baro Kab. Pidie Pemb. Meunasah Seureukui Gp. Seureukui Kec. Glp Baro Kab. Pidie Pemb. Meunasah Pulo Iboih Gp. Pulo Iboih Kec. Glp Baro Kab. Pidie Pemb. Meunasah Rambot Gp. Barieh Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Tinggi Gp. Paloh Tinggi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Mesjid Tuha Gp. Jiem Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Meucat Adan Gp. Meucat Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Alue Adan Gp. Alue Adan Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Mon Ara Gp Mon Ara Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Sagoe Gp. Sagoe Teumpeun Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Campli Usi Gp. Campli Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Paloh Seukee Gp. Ulee Gampong Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Baroh Ujong Rimba Gp. Baroh Ujong Rimba Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Jeumeurang Gp. Jeumeurang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pemb. Meunasah Blang Leuen Gp.Blang Leuen Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Ulee Barat Gp. Ulee Barat Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Ujong Gampong Ujong Gampong Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Gampong Mesjid Gp. Mesjid Tungoe Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Gampong Lheue Gp. Lheue Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Peunadok Gp. Peunadok Kec.Tiro/Truseb Kab. Pidie Pemb. Meunasah Pulo Glumpang Gp. Pulo Glumpang Kec.Tiro/Truseb Kab. Pidie Pemb. Meunasah Lhok Gp. Rabo Kec.Tiro/Truseb Kab. Pidie Pemb. Meunasah Pulo Neuheun Gp. Pulo Siblah Kec.Tiro/Truseb Kab. Pidie Pemb. Meunasah Pulo Siblah Gp. Pulo Siblah Kec.Tiro/Truseb Kab. Pidie Pemb. Mushalla Al-Maghfirah Gp. U Bungkok Kec. Glp Baro Kab. Pidie Pemb. Mesjid AT-Taqwa Kemukiman Usi Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Blang Lileue Gampong Blang Lileue Kec. Mutiara Kab. Pidie Pemb. Meunasah Matang Kuli Gampong Matang Kuli Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pemb. Meunasah Gampong Asan Gampong Asan Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pemb.Meunasah Manyang Gampong Manyang Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pemb. Meunasah Dayah Mon Ara Gampong Dayah Mon Ara Kec.Kembang Tanjong Kab. Pidie Pemb. Meunasah Empeh Gampong Didoh Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie Pemb. Meunasah Gantung Gampong Gantung Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pemb. Meunasah Aron Kuta Baro Gampong Aron Kuta Baro Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pemb.Meunasah Blang Cut Kuta Baro Gampong Blang Cut Kuta Baro Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pemb. Meunasah Kupula Gampong Kupula Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie Pembangunan Mesjid Istiqlal Kec. Mane Kab. Pidie Pemb. Lanjutan Mushalla Al-Mujahidin Gampong Sp. Beutong Kec. Muara Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Keumangan Cut Gampong Keumangan Cut Kec. Mutiara Kab. Pidie Pemb. Mesjid Tgk Chik Trueng Campli Gampong Ukee Kec. Glp. Baro Kab. Pidie Pembangunan Meunasah Dusun Aman Gp. Pante Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Provinsi Aceh Pembangunan Meunasah Gampong Lhok Empeh Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Pembangunan Meunasah Dayah Gampong Kumbang Trueng Campli Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Pembangunan Meunasah Gampong Sagoe Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie Pembangunan Meunasah Gampong Cumbok Niwa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Pembangunan Meunasah Dusun Keumuneng Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Pembangunan Meunasah Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie Pembangunan Meunasah Gampong Dua Paya Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Pembangunan Meunasah Gampong Memeuaneuk Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie Pemb. Masjid Besar Syuhada Desa Tuha Kec. Batee Pidie Pemb. Mushalla Ulul Ilmi Desa Tuha Kec. Batee Pidie Pemb. Meunasah Seulinggieng Kec. Padang Tiji Kab. Pidie Pemb. Meunasah Lampoh Lada Gp. Lampoh Lada Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Pemb. Meunasah Geulumpang Tutong Gp. Geulumpang Tutong Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Pemb. Meunasah Sarah Panyang Gp. Sarah Panyang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pemb. Meunasah Aki Neungoh Gp. Aki Neungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pemb. Meunasah Abah Lueng Gp. Abah Lueng Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pemb. Meunasah Jijiem Gp. Jijiem Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pemb. Meunasah Rumpuen Gp. Rumpuen Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Pembangunan Masjid Besar Baitul Aman Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Pembangunan Meunasah Gampong Keurumbok Gp. Keurumbok Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen provinsi Aceh Pembangunan Masjid Tgk. Syik Dipulo Baroh Gampong Pulo Baroh Kec. Samalanga Kab. Bireuen Provinsi Aceh Rehabilitasi Meunasah Gampong Baro Kec. Juang Gampong Baro Kec. Juang Kab. Bireuen Provinsi Aceh Rehabilitasi Masjid Al Furqan Desa Lhok Awe Teungoh Kec. Juang Kab. Bireuen Provinsi Aceh Rehabilitasi Meunasah Gampong Kuala Raja Gampong Kuala Raja Kec. Kuala Kab. Bireuen Provinsi Aceh Rehabilitasi Meunasah Darul Yatima Desa Tanjung Beuridi Kec. Peusangan selatan Kab. Bireuen Provinsi Aceh Rehabilatasi Meunasah Seuneubok Gunci Gampong Seuneubok Gunci Kec. Juli Kab. Bireuen Provinsi Aceh Rehabilitasi Meunasah Pante Lhong Desa Pante Lhong Kec. Peusangan Induk Kab. Bireuen Provinsi Aceh Pembangunan Meunasah Glumpang Payong Desa Glumpang Payong Kec. Samalanga Kab. Bireuen Provinsi Aceh Pembangunan Mesjid Baitul Mukarramah Gampong Alue Capli, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Nurul Huda Gampong Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Aqdam Gampong Mtg. Jeulikat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baiturrahman Gampong Mns. Merbo, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Raudhatut Taqwa Gampong Lhok Reudeup, Kec. Tanah Jambo Aye. Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Kiram Gampong Lhok Beuringen, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Ghafur Gampong Babussalam, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Muttakin Gampong Cinta Makmur, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Abrar Gampong Teumpeun, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Muttaqin Gampong Geulumpang Samlakoe, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul A'bidin Gampong Geulumpang Payong, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Amin Gampong Seureuke Blok B, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Amal Gampong Mtg. Keutapang, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Nurul A'La Gampong Buket Linteung, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Istiqomoh Gampong Seureuke, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Manarul Huda Gampong Paya Tukai, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitussa'adah Gampong Leubok Mane, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Al Ikhlas Makmur Gampong Leubok Pusaka, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Munawwarah Gampong Cot Biek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Nurul Iman Gampong Alue Manjron, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Anshar Gampong Eumbang, Kec. Geureudong Pase, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Al-Kautsar Gampong Alue Mudem, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Seuneubok Baro, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara Pemb. Meunasah Gp. Keulilee Kec. Nibong Aceh Utara Pembangunan Masjid Besar Syoehada Mon Geudong Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Pembangunan Mesjid Al-Muchlisin Gampong Teumpok Teungoh, Kota Lhokseumawe Pemb. Meunasah Kuta Baro Gp. Kuta Baro Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur

Anggaran (Rp) 3 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

Realisasi (Rp) 4 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 48,500,000.00 50,000,000.00 48,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

No 1 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410

Nama Paket Pekerjaan 2 Pemb. Meunasah Sepakat Gp. Labuhan Keudee Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid AL-HIDAYAH Gampong Lueng Sa, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid AN-NUR Gampong Matang Guru, Kec. Madat, Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid AL-MUNAWARAH Gampong Paya Demam Dua, Kec. Pantee Bidari, Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid BAITUL IZZAH Paya Pasi, Gampong Cek Doi, Kec. Julok, Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid NURUL HUDA Gampong Seneubok Saboh, Kec. Pantee Bidari, Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid NURUL IKHLAS Gampong Pante Rambong, Kec. Pantee BIdari, Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid BAITURRAHIM Meunasah Teungoh, Kec. Pantee Bidari, Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid BAITUSSALAM Desa Meunasah Leubok, Kec. Pantee Bidari, Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid Baiturrahim Gampong Panton Rayeuek,Kec.Alue Bu Tunong,Kab.Aceh Timur Pembangunan Mesjid Baitul Makbud Gampong Paya Gajah,Kec.Perlak Barat,Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid Al-Ikhlas Gampong Jambo Leubok Duson Mesjid Kec.Indra Makmur,Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid Baitul Hidayah Gampong Pulo U, Kec. Nurussalam,Kab.Aceh Timur Pemb. Meunasah Gp. Ulee Umong Kec. Jaya Aceh Jaya Pemb. Meunasah Gp. Cot Dulang Kec. Jaya Aceh Jaya Pemb. Masjid Al - Ikhlas Desa Kuala Kec. Indra jaya Aceh Jaya Penbangunan Meunasah Ingin Jaya Kr. Batee Kuata Batee Pemb. Mesjid Al-Maqramah Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang Aceh Selatan Pemb. Mesjid Al-Whusta Desa Sawang II, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Nurul Huda Desa Meuligo, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Babussalam Dsea Sikulat Kecamatan Sawang, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Jamik Desa Panton Luas, Kecamatan Sawang Aceh Selatan Pemb. Mesjid Jamik Desa Kuta Baro Kecamatan Sawang Aceh Selatan Pemb. Mesjid Raudha Tussalihin Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan Pemb. Mesjid At-Taqwa Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Jamik Desa Tutong, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Baitul Khabir Dsea Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan Pemb. Mesjid l-Mubarak Desa Pelokan, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Kahirul Huda Desa Ujung Padang, Kecamatan Kulet Selatan Aceh Selatan Pemb. Mesjid Al-Makmur Gampong Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Abu Sofya Desa Paya Pelumat, Kecamatan Labuhan Haji, Aceh Selatan Pemb. Meunasah/Deyah Miftahul Firdaus Desa Blang Bladeh, Aceh Selatan Pemb. Meunasah/Deyah Darul Amal Dusun Keramat, Desa Blang Teungoh Aceh Selatan Pemb. Mesjid Jamik Ar-Rahman Desa Blang teungoh Kemcatan Meukek, Aceh Selatan Pemb. Mesjid Baitul Izzah Desa Aron Tunggal Aceh Selatan Pembangunan Masjid Baiturrahim Kp. Gelampang Weh Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid Baiturrahim Kp. Ramung Jaya Kec. Permata Kab. Bener Meriah Prov. Aceh Pembangunan Masjid Ridha Kp. Simpang Lancang Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid An-Nur Kp. Keramat Jaya Kec. Bandar Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh Pembangunan Meunasah Miftahul Jannah Kp. Mutiara Kec. Bandar Kab. Bener Meriah Pembangunan Mesjid AL-MUTTAQIN Desa Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah Pembangunan Meunasah Kp. Merah Pupuk Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Kubah Masjid Kp. Arul Gele Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Meunasah Al-Iman Kp. Beurawang Dewal Kec. Jagong Jeget Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Meunasah Al-Ikhlas Kp. Pinangan Kec. Kabayakan Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid Babus Shalihin Kp. Blang Mancung Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid Baitul Huda Kp. Cangduri Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid Amal Kp. Tawardi Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Musholla Al-Iman Kp. Despot Linge Kec. Linge Kab. Aceh Tengah provinsi Aceh Pembangunan Masjid Baiturrahman Kp. Pantan Musara Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid Tuwe Al-Qadim Kp. Kute Lintang Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Mesjid Babuttayibah Kp. Simpang Kemili Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Meunasah Al-Hijrah Kp. Merah Mege Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Mushollah Nurul Fallah Kp. Merah Mege Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid Muta'Alimin Kp. Merah Mege Kec. Atu Lintang Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Meunasah Hikmatul Mu'minin Kp. Merah Jernang Kec. Atui Lintang Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid Babul Zannah Kp. Genuren Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah Provinsi Aceh Pembangunan Masjid Al-Hikmah Kp. Wih Tenang Uken Kec. Permata Kab. Bener Meriah Provinsi Aceh Pembangunan Mesjid Kesejahteraan Masyarakat Aceh Pesisir (KMAP) Pusat Jln Hotel Triarga, Kec. Bebesen blang kolak 1, Kab. Aceh Tengah Pemb. Masjid Nurul Yaqin Dusun Tani Makmur Gp. Paya Tumpi Baru Kec, Kebayakan, Aceh Tengah Pemb. Masjid Desa Pulo Latong Kec. Babussalam Pembangunan Meunasah Gampong Indrapuri Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Indrapuri, Indrapuri, Aceh Besar Pembangunan Masjid Al-Fitrah Asrama Tni Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Kuta Alam, Kuta Alam, Banda Aceh Pembangunan Meunasah An-Nikmah Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Kuta Alam, Kuta Alam, Banda Aceh Pembangunan Meunasah Aneuk Galong Baro Aneuk Galong Baro, Suka Makmur, A. Besar Pembangunan Meunasah Jurong Putroe Haloh Aneuk Laot,Suka Karya, Kota Sabang Pembangunan Mesjid Darul Khalibin Krueng Kala, Kec Lhong Krueng Kala, Lhong, A. Besar Rehab Meunasah Cot Meulangen Cot Meulangen, Blang Bintang, A. Besar Pembangunan Mesjid Jamik Dusun Indra Patra, Desa Ladong Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar Aceh Besar Pembangunan Mesjid Nur Iman Gampong Babah Krueng Manggi, Kec. Panton Reu, Aceh Barat Pembangunan Mesjid Babul Ukhuah Gampong Seumantok, Kec. Pante Ceuremen, Aceh Barat Pembangunan Mesjid Jamik At Taqwa Gampong Drien Tujoh, Kec.Tripa Makmur, Nagan Raya Pembangunan Mesjid Al Iqlas Gampong Babah Rot, Kec. Tadu Raya, Nagan Raya Pembangunan Mesjid Al Fajar Desa Kr. Simpo Kec. Juli Kab. Bireuen Pembangunan Mesjid Baitul Kiram Biluy, Darul Kamal, Aceh Besar Pembangunan Mesjid Al Makmur Desa Paya Dapur Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan Meunasah Meuraksa Gp. Meuraksa Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie Pembangunan Meunasah Kayee Panyang Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie Meunasah Al-Falah Dusun Malahayati Desa Lampulo Kec. Kuta Alam B. Aceh Meunasah Gampong Pasi ie Leubeue Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie Pembangunan Pagar Meunasah Desa Jalin Jalin, Kota Jantho, A. Besar (MIGAS ACEH) Pembangunan Pagar Mesjid Gampong Alu Rindang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Rehab Meunasah Gampong Grot Meunasah Baro Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Pagar Meunasah Suka Tani, Kota Jantho, Aceh Besar Pembangunan Pagar Meunasah Gampong Paya Gp. Paya Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya Provinsi Aceh Pembangunan Pesantren Durul Huda Gp. Teladan Jaya Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya Pembangunan Pesantren Mu'Amilin Gp. Simpang Gadeng Desa Pante Cermin Kec.Babahrot Kab. Aceh Barat Daya Pembangunan Dayah Bustanul Huda Jadid Gp.Lhueng Baroe Kec.Manggeng Kab.Aceh Barat Daya Pagar Meunasah Gampong Lhieb Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Pagar dan Timbun meunasah Gampong Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Meunasah Gampong Ateuk Lamteuba Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Pembangunan MCK Meunasah GampongMeunasah Tunong Krueng Kala Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Rehab Pagar Meunasah Gampong meunasah Keutapang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Pagar Meunasah Gampong lampasi Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Lanjutan Mesjid Gampong Ayon Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Rehab Meunasah Gampong Mangeu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Rehab Meunasah Gampong Lamblang Manyang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Masjid Kanzul Fata Dayah Kanzul Fata Gampong Lambheu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar Pembangunan Meunasah Gampong Blang Cut Kecamatan Muara Dua Kabupaten Pidie jaya Rehab Pagar Meunasah Gampong Meunasah Kulam Keca,matan Meureudu Kabupaten Pidie jaya Rehab Meunasah Gampong Imbudee Gampong Imbudee Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen Pembangunan Meunasah Janggot Seungko Gampong Janggot Seungko Kec. Jeunib Kab. Bireuen Pembangunan Meunasah Blang Gampong Bireuen Meunasah Blang Kec. Juang Kab. Bireuen Pembangunan Meunasah Gampong Cot Batee Gampong Cot Batee Kec. Kuala Kab. Bireuen

Anggaran (Rp) 3 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 46,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

Realisasi (Rp) 4 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 46,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00

No 1 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514

Nama Paket Pekerjaan 2 Pembangunan Meunasah Gampong Ujong Dama, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Masjid Al-Muttaqin Kp. Glp Gading Kec. Linge Kab. Aceh Tengah Rehab Meunasah Meureu Baro Meureu Baro Indrapuri, A. Besar Pembangunan Meunasah Cot Paya U, Blang Bintang Aceh Besar Pembangunan Meunasah Cot Geundreud, Blang Bintang, Aceh Besar Pembangunan Meunasah Kayee Adang, Seulimuem, Aceh Besar Pemasangan Keramik Meunasah Gampong Lamme Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar Pembangunan Meunasah Gampong lamteuba Dro Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Rehab Meunasah Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaetn Pidie Rehabilitasi meunasah GampongBuangan Kecamatan Muara Dua Kabupaten Pidie jaya Pembangunan Meunasah Bithak Bithak, Kuta Cot Glie, A. Besar Pembangunan Meunasah Banda Safa Meunasah Banda Safa, Kuta Cot Glie, A.Besar Pembangunan pagar Meunasah Ie Alang Mesjid Ie Alang Mesjid, Kuta Cot Glie, A. Besar Pembangunan Pagar Meunasah Lamcot, Kuta Cot Glie, A. Besar Pembangunan Meunasah Lamleuot Meunasah Lamleuot, Kuta Cot Glie, A. Besar Pembangunan Mushalla Al-Muttaqin Gampong Geucue Iniem Kec. Bandar Raya Kota Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Mesjid AL MUTTAQIN Kelurahan Peunayong, Kec. Kuta Alam-Kota Banda Aceh (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Coh Kemukiman Pangwa Kemukiman Pangwa, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Pembangunan Meunasah Krueng Gampong Meucat, Kemukiman Pangwa Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya (MIGAS ACEH) Rehap Tempat Wudhuk Meunasah Kuta Gampong Kuta, Mukim Pangwa, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya Pembangunan Meunasah Blang Cut Gampong Blang Cut, Kemukiman Kuta Baro, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya Pembangunan Mesjid MAKAM MAQBUL TGK DIMONGMONG Desa blang poroh, Kec. Jeunib Kab. Bireuen Pembangunan Meunasah Awe Geutah Paya Desa Awe Geutah Paya, Kec. Peusangan Siblah Krueng, Kab. Bireuen Pembangunan Meunasah Gampong Arungan Lise, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Cot Manyang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Matang Baro, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Alue Ie Tarek, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Matang Lawang, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Mtg. Kareung, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Lhok Merbo, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Lhok Krek, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Lhok Jok, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Peunteut, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Lambideng, Dusun Alue Gajah, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Rawang Itek, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Lhok Bintang Hu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Gampong Matang Rubek, Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara Pembangunan Tempat Wudhuk Meunasah Gampong Matang Panyang, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mushalla Gampong Matang Sijuek Barat, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara Pembangunan Meunasah Paya Beunyoet Desa Paya Beunyoet, Kemukiman Lhok Weng, Kec. Banda Baroe, Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid MUKHLISIN Kampung Mekar Ayu, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah Pembangunan Meunasah AL IKHLASUL AMILIN Desa Pante Raya Barat, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah Pembangunan Meunasah RAUDHATUL JAMA'AH Kampung Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah Pembangunan Mesjid AL FALAH Kec. Bandar Kab. Bener Meriah Pembangunan Mesjid AL MUTTAQIN Kec. Syiah Utama Kab. Bener Meriah Pembangunan Mesjid BABUL KIRAN DARUS Kec. Permata Kab. Bener Meriah Pembangunan Meunasah Tawar Sedenge kec. Pondok baru, Kab. Bener Meriah Pemb. Mesjid AL MUKHLISIN Desa Arul Cincin, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah Pembangunan Meunasah AL MUHAJIRIN Dsn Sintet timur Desa kelitu, Kec. Bintang, Kab. Aceh Tengah Pembangunan Mesjid Besar AT-TAQWA Kampung Bale, Kec. Lut Tawar, Kab.Aceh Tengah Pembangunan Rehab Meunasah Krueng Mak Simpang Tiga Krueng Mak, Simpang Tiga, A. Besar Pembangunan Meunasah Gp Lamteungoh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar Aceh Besar Pembangunan Mushalla Al Wahidun, Komplek Perumahan Iom Mandiri Gp. Ulee Tuy Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Aceh Besar Pembangunan Meunasah Leubok Buni Kec. Kuta Malaka Aceh Besar Aceh Besar Pembangunan Mushalla Babus Sakinah Lr. Kelapa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Banda Aceh Banda Aceh Pembangunan Mesjid Baitul Hasanah Gp.Ie Mameh Kec.Kuala Batee, Kab.Aceh Barat Daya Pembangunan Meunasah Gp.Blang Situngkop Kec. Pulo Aceh Aceh Besar Pembangunan Mesjid Ruhul Islam, Gampong Lhok Kulam, Kec. Jeunieb, Kab. Bireun Pemb. Masjid Syuhada Desa Rikit Kec. Bambel Aceh Tenggara Pemb. Masjid Nurul huda Desa Bucue Kec. Sakti Kab. Pidie Pemb. Masjid Darul Istiqamah Desa Arul Relem Utara Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah Pemb. Masjid Safinatussalama Gp. Putue Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya Rehab Meunasah Gp. Meunasah Mon, Masjid Raya Aceh Besar Pembangunan Gapura di Jalan Samping Masjid Babuttaqwa Mapolda Aceh Gampong kec. Syiah Kuala Banda Aceh (OTSUS ACEH) Rehab Gedung PAUD Tarbiyatul Ula Lil Aulad Lorong Jeumpa Gp. Jeulingke Kec. Syiah Kuala banda Aceh (OTSUS ACEH) Pemasangan Paving Block TPQ-TQA Baitul Makmur Lampoh Keudee, Kuta Baro, Aceh Besar (OTSUS ACEH) Penimbunan dan Pembuatan Talud Kantor KUA Kec. Banda Raya Banda Aceh (OTSUS ACEH) Pembangunan Meunasah Mane Cot Gampong Mane Kec. Mane Kab. Pidie Pembangunan Masjid U'Budiah Peunteut Gp. Peunteut Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe Pembangunan Mushalla Gp. Matang Sijuk Timur Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SDLB Mutiara Louser Gayo Lues (OTSUS ACEH) Pembangunan Masjid Langgien Kec. Bandar Baru Pembangunan Masjid Al-Whusta Desa Sawang II Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan Pemb. Meunasah Al Mizan Lingkungan Pendidikan Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro Pemb. Meunasah Cot Lamkeuweuh Kec. Meuraksa Kota Banda Aceh Pembangunan Pagar Madrasah Aliyah Swasta Desa Mane Kawan Kec Seunuddon Pemb. Meunasah Gp.Pango Deah Ulee Kareng B.Aceh Pembangunan Masjid Baiturrahim Desa Meunasah Teungoh Kec Pante Bidari Aceh Timur Pembangunan Meunasah Gp. Glang Gloeng Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pembangunan Pasanteren Gp. Paru Cot Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pembangunan untuk Mesjid Al Azhar Gp. Panton Luwes Kec. Gajah Putih Kab. Bener Meriah Pembangunan Mesjid Al Ikhsan Gp. Suka Makmur Induk Kec. Weih Pesam Kab. Bener Meriah Pembangunan untuk Mesjid Baitul Makbud Gp. Setie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah Pembangunan Mesjid Gampong Mibo Kec. Bandar Raya, Banda Aceh Pembangunan Meunasah Pusong Baru, Gampong Pusong Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Pembangunan Pagar Lapangan Bola Kaki Desa Pasar Kota Bahagia Kec. Kuala Batee Aceh Barat Daya Pembangunan Pagar Pesantren MISBAHUS SALAM Desa Alue Jeurejak, Kec. Babahrot Aceh Barat Daya Pembangunan Balai Pengajian TPA AL IKHLAS Dusun Ujong Sapek Desa Gelanggang Gajah, Kec. Kuala Batee Abdya PERBAIKAN ATAP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA DARUSSALAM BANDA ACEH PEMBANGUNAN MESJID AGUNG AL-MAKMUR LAMPRIET BANDA ACEH PEMBANGUNAN MEUNASAH GAMPONG LAMBATEE KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR PEMBANGUNAN PAGAR KUBURAN UMUM GAMPONG BIREUEN MEUNASAH DAYAH KECAMATAN KOTA JUANG KAB. BIREUEN Pembangunan MCK di Dayah Al Ikhtiar Gampong Empe Tanong, Montasik, A. Besar Pembangunan MCK di Balai Pengajian ibu-ibu, Gampong Empe Tanong, Montasik, A. Besar Pembangunan MCK di Balai Pengajian TGk. Muhammad Nizamuddin Gampong Teubang Phui Baro, Montasik, Aceh Besar Pembangunan Pagar Mesjid Reubee Gampong Mesjid Reubee, Kec. Delima, Kab. Pidie Pembangunan Makam Putroe Sani Gampong Reuntoh Reuntoh Reubee, Kec. Delima, Kab. Pidie Pembangunan kantor Sekretariat pemuda Gampong Buloh Reubee, Kec. Delima, Kab. Pidie Pembangunan Mesjid Baitul Quddus Gampong Keude Seumot, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya Pembangunan Mesjid Almuttaqin Gampong Cot Rambong, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya Pembangunan Mesjid Kurnia Gampong Keutambang, Kec. Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat Pembangunan Mesjid Attaqwa Gampong Seumantok, Kec. Woyla, Kabupaten Aceh Barat Pembangunan Mesjid Al Ikhsan Gampong Lhok Mesjid, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya Pembangunan Mesjid Nurul Iman Gampong Alue Bilie, kec. Darul makmur , Kab. Nagan Raya

Anggaran (Rp) 3 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 69,000,000.00 2,000,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00 121,250,000.00 97,000,000.00 48,500,000.00 100,000,000.00 48,500,000.00 48,500,000.00 38,800,000.00 38,800,000.00 38,800,000.00 97,000,000.00 97,000,000.00 188,180,000.00 84,681,000.00 32,931,500.00 188,180,000.00 194,000,000.00 47,045,000.00 47,045,000.00 77,600,000.00 75,272,000.00 75,272,000.00 97,000,000.00 94,090,000.00 61,158,500.00 72,750,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00

Realisasi (Rp) 4 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00 59,450,000.00 49,840,000.00 49,860,000.00 29,900,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 68,572,000.00 2,000,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00 121,250,000.00 96,980,000.00 48,500,000.00 100,000,000.00 48,500,000.00 48,500,000.00 38,800,000.00 38,800,000.00 38,800,000.00 97,000,000.00 97,000,000.00 187,905,000.00 84,681,000.00 32,898,000.00 188,000,000.00 194,000,000.00 47,045,000.00 46,866,000.00 77,600,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 97,000,000.00 92,889,000.00 58,972,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00 72,750,000.00

No 1 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618

Nama Paket Pekerjaan 2 Pembangunan Mesjid Nurul Hidayah Gampong Ujong lamie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya Penimbunan Lapangan Bola Kaki SMP Karieng, Gp. Keude Karieng, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara Pembangunan Pagar Mesjid Lamteuba, Gampong Lamteuba Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar Pembangunan MCK Gampong Alue Gintong Seulimum Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar Penimbunan Tanah Waqaf Kuburan Gp. Bak Trieng Lamreung, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. A. Besar Pembangunan balai kuburan umum Gampong Lambroe Bileu, Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Pembangunan Vafing Blok Untuk Kantor KUA Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar Pemb. Pintu Gerbang Gp.Jawa Dan Gp.Peulanggahan kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh Pembangunan Pintu Gerbang Simpang Gampong Lingon, Tumbo, Lam ili Masjid, di kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Pembangunan 4 Pintu Gerbang Simpang Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Pembangunan Gapura Gampong Pelanggahan Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh Pembangunan TPA Darul Al-Jami'atul Muttaqin, Gp. Sungai Lueng, Kec. Langsa Timur Lanjutan Pembangunan Mesjid Raudhatul Jannah Gampong Lhok Iboh, Kec. Baktiya Barat, Kab. Aceh Utara Pemb. pagar Balai Pengajian Darul Abrar Gp.Singgah Mata, Kec. Baktiya Barat, Kab. A. Utara Penimbunan Dayah Gp. Lancok Manyang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pemb. Kubah Mesjid Baitul Mukmin Gampong Baroh Lancok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pemb. Dayah Nurul Husna Gp. Ara Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Gp. Ara Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pemb. Mesjid TGK CHIK DI PASI Kem. Tungo Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Gp. Sagoe Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie Pemb. Meunasah Gp. Simpang Kec. Glp. Tiga Kab. Pidie Pemb. Menasah Cot Tunong Kec. Glp. Tiga Kab. Pidie Pembangunan Pagar Mesjid Al-Muttaqin Gampong Baru, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara Pembangunan Pagar Mesjid Al-Husna Gampong Jongar Asli, Kec.Ketambe, Kab. Aceh Tenggara Pembangunan Mesjid Baital Qhafur Gampong Kayu Mentangur, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara Pemb.Pagar Kuburan Masyarakat Lhok Gayo Gp,Lhok Gayo, Kec. Babahrot, Kab. Abdya Pembangunan Mesjid Al-Ikhlas Gampong Peunung Kunen, Kec. Ketambe, Kab. Aceh Tenggara Pembangunan Masjid Baitul A'la Gampong Baro Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Pembangunan Masjid Baitul Qudus Kemukiman Beuracan Kec. Meureudu kab. Pidie Jaya Pembangunan Pagar Meunasah Gampong Rhing Krueng Kec. Meureudu kab. Pidie Jaya Pembangunan Pintu Gerbang masjid Al-Hidayah Kemukiman Peulandok Kec. Trieng Gading Kab. Pidie Jaya Lanjutan pembangunan Mesjid Al-Kausar Kemukiman Nang Rhoe kec. Ulim Kab. Pidie jaya Pembangunan Mushalla Ar-Rafur Desa Lhok Pawoh Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan Pembangunan Mushalla Ar-Rahim Desa Lhok Pawoh Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan Pembangunan Mushalla Muhajirin Desa Sp. Tiga Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan Penimbunan Balai Pengajian Tauthiatul Muttaqin Gp. Ule Pulo Kec. Dewantara, Aceh Utara Pembangunan Pagar Kuburan Umum Gp. Paya Bujok Seuleumak Kec. Langsa Baro - Kota Langsa. Pembangunan Pagar Keliling Lapangan Bola Gp. Blang Pulo, Kec. Muara Satu - Kota Lhokseumawe Pembangunan Talud Jl. Karieng Gp. Meunasah Rangkileh, Kec. Meurah Mulia - Kab. Aceh Utara Pembangunan Mushalla An-Nur Dusun Seroja, Kec. Lamteumen Timur - Kota Banda Aceh Pemasangan Paving Block Masjid Taqwa Pondok Pesantren Ihyahussunnah Gp. Jawa Baru, Kec. Banda Sakti - Kota Lhokseumawe Pembangunan pagar Masjid Baiturrahim Gp. Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro - Kota Langsa. Rehab berat KM/WC Asrama Putra dan Putri Pondok Pesantren Ihyausunnah Jl. Listrik Gp. Jawa Baru, Kec. Banda Sakti - Kota Lhokseumawe Pemasangan Keramik Ruang Belajar Pondok Pesantren Ihyausunnah Jl. Listrik Gp. Jawa Baru, Kec. Banda Sakti - Kota Lhokseumawe Pengecoran Lantai Halaman Meunasah Desa Muko Kuthang Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya Pembangunan Meunasah Desun Keumuneng Gp. Kayee Jatoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie Pembangunan Masjid Baitul Kiram Desa Sukamulia Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya Pembangunan Masjid Jami' Nurul Ma'rifat Desa Marti Jaya Kab. Nagan Raya Pembangunan Masjid Baitul Munawarah Desa Alue Kuyun Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya Pembangunan Meunasah Darul Muklisin Desa Alue Jampak Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya Pembangunan Meunasah Ateuk Mon Panah Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar Pembangunan Meunasah Lamme Desa Lamme Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya Pembangunan Masjid Baiturrahim Pasar Singkil Pembangunan Meunasah Lambaro Aceh Besar Pembangunan Masjid Baitul Ihksan Kota Subulussalam Pembangunan Meunasah Tuha Kec. Bate Kab. Pidie Pembangunan Mushalla Ulul Ilmi Desa Tuha Kec. Batee Kab. Pidie Pembangunan Masjid Nurul Yaqin Desa Durung Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar Pembangunan Pagar Kuburan Desa Krueng Dhoe Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie Rehabilitasi Meunasah Tutong Desa Meunasah Tutong Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Pembangunan Masjid Baitul 'azmi Lil Mukminin Alue Batee Kec. Mutiata Timur Kab. Pidie Pembangunan Masjid Jabal Qubisy Kemukiman Cot Keupula Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Pembangunan Masjid Taqwa Muhammadiyah geulumpang Baro Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Pembangunan Masjid Al-Hijrah Gp. Juli Paseh Kec. Juli Kab. Bireuen Pembangunan Gapura Desa Tanjung Selamat Kec. Darussalam, Kab Aceh Besar Rehabilitasi Meunasah Pendopo Meuligoe Pembangunan Mesjid BAABUNNAJAH, Gampong Surien Kec. Meuraxa - Kota Banda Aceh Pembangunan Mesjid Al-Furqarah, Gampong Cubo Sukon Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya Pembangunan Mesjid Nurul Iman Beureghang, Gampong Jeumpa Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Babul huda, Panggoi, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe Pembangunan Meunasah , Batuphat Timur, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe Pembangunan Gedung STIE Bumi Persada Kota Lhokseumawe Pembangunan Mesjid Darussa'adah Gampong Keutapang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara Pembangunan Mesjid Baitul Amal Gampong SNB. Rambong Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid Baitul 'Izzah Gampong Ladang Tuha Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan Pembangunan Masjdi Jamik Babussaadah Kemukiman Pulo Breuh Utara Kec. Pulo Aceh Pembangunan Yayasan Ulumul Islam Gampong Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara Pembangunan Tempat wudhuk dan Balai Masyarakat Bueng Cala Cot Rang, Lampuuk, Kuta Baro Pemb. Tempat Wudhuk Gue, Kuta Baro, A. Besar Pembangunan Pintu Gerbang dan MCK Lambaed, Kuta Baro, Aceh Besar Penimbunan Lapangan Bola Volly Gampong Biara Timur, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara Pembangunan Masjid Darul Iman Desa Istanbul Jaya Kec. Tanoh Alas kab. Aceh Tenggara Pembangunan Masjid Al-Ikhlas Desa Kuta Batu Baru kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara Penimbunan Lokasi Dayah Tarbiyah Alaudin Muslimin Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara Pembangunan Bale Beut Nibong "Maqadul Ulum" Desa Meuduro Tunong Kec. Sawang kab. Aceh Selatan Pembangunan Pagar Balai Pengajian Darul 'Ulum Gp. Bukit Selamat Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur Pembangunan Mesjid AL- FURQAN Jurong Mesjid Kec. KembangTanjong Kab. Pidie Rehab Meunasah Alue Rindang, Seulimeum, Aceh Besar Pemasangan Paving Blok Meunasah Seulimeum, Seulimeum, Aceh Besar Pembangunan MCK Meunasah Blang Tiengkeum, Seulimeum, Aceh Besar Rehab Meunasah Ayon, Seulimeum, Aceh Besar Pemb Meunasah Lhok Seunong, Seulimeum, A.Besar Pemb Meunasah Capeung Dayah, Seulimeum, A.Besar Ljutan Pemb. Meunasah Ulee Lhat, Montasik, A.Besar Renovasi Meunasah Angan, Darussalam, Aceh Besar PembangunanPagar Meunasah Bueng Ceukok, ingin Jaya, Aceh Besar Pemb. Meunasah Cot Mon Raya, Bl. Bintang A.Besar Pemb. Meunasah Bueng Sidom, Bl. Bintang, A. Besar Rehab Meunasah Teureubeh, Kota Jantho, Aceh Besar Pemasangan Keramik Meunasah Krueng Anoi, kuta Baro, A. Besar Rehab Meunasah Lambada, Seulimeum, Aceh Besar Pembangunan Pipanisasi Air Bersih Meunasah Baroe, Seulimeum, Aceh Besar Pembuatan Pagar Meunasah Ajee Cut, Ingin Jaya, Aceh Besar Rehab Meunasah Mon Mata, Lhoong, Aceh Besar Lanjutan Pembangunan Meunasah Al-Ikhlas Jantang, Lhoong Aceh Besar

Anggaran (Rp) 3 72,750,000.00 188,180,000.00 67,900,000.00 47,045,000.00 75,272,000.00 18,818,000.00 47,045,000.00 47,045,000.00 94,090,000.00 94,090,000.00 47,045,000.00 18,818,000.00 48,500,000.00 47,045,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 48,500,000.00 48,500,000.00 48,500,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 145,500,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 29,450,514.00 24,250,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 24,250,000.00 24,250,000.00 24,250,000.00 48,500,000.00 116,400,000.00 145,500,000.00 145,500,000.00 145,500,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 145,500,000.00 145,500,000.00 145,500,000.00 48,500,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 48,500,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00 48,500,000.00 70,000,000.00 48,500,000.00 67,900,000.00 70,000,000.00 145,500,000.00 48,500,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 48,500,000.00 145,500,000.00 104,900,000.00 500,000,000.00 110,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 485,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 67,900,000.00 194,000,000.00 33,950,000.00 43,650,000.00 72,750,000.00 48,500,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 200,000,000.00 24,250,000.00 97,000,000.00 200,000,000.00 33,950,000.00 48,500,000.00 29,100,000.00 29,100,000.00 29,100,000.00 35,000,000.00 33,950,000.00 24,250,000.00 33,950,000.00 29,100,000.00 38,800,000.00 29,100,000.00 33,950,000.00 29,100,000.00 48,500,000.00 33,950,000.00 29,100,000.00 29,100,000.00

Realisasi (Rp) 4 72,750,000.00 188,150,000.00 67,900,000.00 45,200,000.00 75,000,000.00 18,818,000.00 47,000,000.00 46,200,000.00 93,400,000.00 93,650,000.00 46,628,000.00 18,815,000.00 48,500,000.00 47,028,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 19,400,000.00 48,500,000.00 48,500,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 145,368,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 11,780,206.00 24,250,000.00 10,000,000.00 25,000,000.00 24,250,000.00 24,250,000.00 24,250,000.00 48,415,000.00 116,290,000.00 145,461,000.00 145,469,000.00 145,500,000.00 145,440,000.00 150,000,000.00 145,403,000.00 145,460,000.00 101,850,000.00 48,500,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 48,500,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00 48,500,000.00 70,000,000.00 48,500,000.00 50,000,000.00 70,000,000.00 145,477,000.00 48,500,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 48,500,000.00 144,800,000.00 104,900,000.00 200,000,000.00 110,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 458,783,000.00 60,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 27,160,000.00 193,950,000.00 33,950,000.00 43,650,000.00 72,750,000.00 48,466,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 200,000,000.00 9,700,000.00 96,797,000.00 200,000,000.00 13,580,000.00 48,500,000.00 29,100,000.00 11,640,000.00 29,100,000.00 35,000,000.00 33,950,000.00 24,250,000.00 33,950,000.00 29,100,000.00 38,800,000.00 11,640,000.00 33,950,000.00 29,100,000.00 34,560,000.00 33,950,000.00 29,100,000.00 29,100,000.00

No


1 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637

2 Pemb.Meunasah Paya Roh, Darul Imarah, A. Besar Pemb. Meunasah Lam Glumpang, Kuta Baro, A. Besar Pembuatan Sumur Bor Meunasah Lampisang Dayah, Seulimeum, Aceh Besar Pembangunan Pagar Meunasah Capeung Baroh, Seulimeum, Aceh Besar Rehab Meunasah Data Gaseu Seulimeum, Aceh Besar Pembangunan Meunasah Lambatee, Simpang tiga, Aceh Besar Penimbunan Mesjid Namirah Gampong Bintang Hu, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara Pemb. Meunasah Gp. Matang Baloi Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara Pembangunan Masjid Taqwa Desa Lhong Raya Kota Banda Aceh Pemabunan Taman Kanak-kanak Gp. Beurawe Kota Banda Aceh Pemb. Mushalla Dayah Darul Muridin Cabang Tanoh Mirah Desa Beunot Kec. Syamtalira Bayu A. Utara Pembangunan Masjid Syuhada Gp. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Pembangunan Pagar Kuburan Umum Gp. Lamtimpeung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Pembangunan Meunasah Panten Beurasan Gp. Tampoi Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya Pembangunan Masjid Baitul Fukharah Gp. Paru Cot Kec. Bandar Baru Kec. Pidie Jaya Pembangunan Reservoir (bak penampung air) Gp. Ie Masen Kec. Muara Tiga Kab. Pidie Pembersihan dan Pengupasan Lahan Pemb. Akademi Komunitas Idi Cendikia Kec.Peudawa Rayeuk Kab.A.Timur Penimbunan Halaman Ichanul Asyi Sp. Empat Kec. Keuramat Aceh Utara Pembuatan Pagar Meunasah Kumbang Kec. Keumala Kab. Pidie Jumlah

Anggaran (Rp) 3 29,100,000.00 29,100,000.00 20,000,000.00 29,100,000.00 33,950,000.00 24,250,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 194,000,000.00 200,000,000.00 50,000,000.00 194,000,000.00 48,500,000.00 97,000,000.00 97,000,000.00 194,000,000.00 48,500,000.00 150,000,000.00 124,856,798,014.00

Realisasi (Rp) 4 29,100,000.00 29,100,000.00 20,000,000.00 29,100,000.00 33,950,000.00 16,975,000.00 100,000,000.00 20,000,000.00 100,000,000.00 193,860,000.00 199,920,000.00 35,000,000.00 194,000,000.00 48,500,000.00 97,000,000.00 96,823,000.00 193,562,000.00 48,475,000.00 150,000,000.00 123,291,813,591.00

Lampiran 5.1 Rincian Selisih Harga Pekerjaan Plafond Luar Lantai I, II dan III

No.

Uraian Pekerjaan

Volume

Satuan

Harga Satuan (6 mm) (Rp)

Harga satuan (4 mm) (Rp)

Selisih (Rp)

Selisih Harga (Rp)

Keterangan

PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG UTAMA Lantai I – Pekerjaan Plafond Plafond Luar GRC Board T 6 mm, Dengan Rangka Baja 1. Ringan Jenis Boral T 0,4 mm, List Profil Gypsum Sudut 95/150 mm Dan List Profil Datar Lebar 50 mm List Profil

Tebal Plafond GRC tidak 12,286,754.00 sesuai spesifikasi, Plafond belum semua terpasang

400.220

m2

160,000.00

129,300.00

30,700.00

269.401

m2

160,000.00

129,300.00

30,700.00

8,270,610.70

Tebal Plafond GRC tidak sesuai spesifikasi

96.680

m2

160,000.00

129,300.00

30,700.00

2,968,076.00

Tebal Plafond GRC tidak sesuai spesifikasi

Lantai II – Pekerjaan Plafond Plafond Luar GRC Board T 6 mm, Dengan Rangka Baja 1. Ringan Jenis Boral T 0,4 mm, List Profil Gypsum Sudut 95/150 mm Dan List Profil Datar Lebar 50 mm List Profil Lantai III – Pekerjaan Plafond Plafond Luar GRC Board T 6 mm, Dengan Rangka Baja 1. Ringan Jenis Boral T 0,4 mm, List Profil Gypsum Sudut 95/150 mm Dan List Profil Datar Lebar 50 mm List Profil TOTAL

23,525,440.70

Lampiran 5.2 Rincian Pekerjaan Jendela dan Instalasi CCTV Belum Selesai No.

Uraian Pekerjaan

Volume

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Keterangan

PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG UTAMA Lantai I – Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela 1. Kusen Kayu Kelas I + Jendela Type J1

4.000

Set

28,624,095.00

2. Kusen Kayu Kelas I + Jendela Type J2

2.000

Set

19,689,440.00

39,378,880.00 Kaca belum terpasang


4.000

Set

32,567,040.00



4.000

Set

27,961,000.00


Sub Total I


395,987,420.00

PEKERJAAN ELEKTRIKAL Instalasi CCTV 1. Joy Stick

1.000

Unit

4,500,000.00

4,500,000.00 Belum Terpasang

2. Camera Digital

1.000

Unit

18,500,000.00


3. DVR CCTV 16 Pot, Hardisk 1 TR + Keyboard Control

1.000

Unit

9,500,000.00


4. Monitor LCD 21 Inchi

2.000

Unit

4,500,000.00


5. LCV 29 Inch

1.000

Unit

6,500,000.00


6. Stabilizer (UPS)

1.000

Unit

3,500,000.00


7. Rak & Acessories

1.000

Unit

6,500,000.00


8. Meja, kursi & Acessories

1.000

Unit

1,800,000.00


9. Rotari Camera Zoom - Lantai 1

2.000

Unit

12,500,000.00


10. Dom Camera - Lantai I

9.000

Unit

7,500,000.00


11. Kabel & Accesories - Lantai I 12. Dom Camera - Lantai II 13. Kabel & Accesories - Lantai II

660.000 6.000 420.000

m Unit m

17,500.00


7,500,000.00


17,500.00


Sub Total II

216,200,000.00

TOTAL (Sub Total I + II)

612,187,420.00

Lampiran 5.3 Rincian Pekerjaan Testing dan Commisioning Belun Dikerjakan No.

Uraian Pekerjaan

Volume

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Keterangan

PEKERJAAN ELEKTRIKAL Testing & Commissioning 1. Testing & Commissioning Instalasi Listrik dan Penerangan

1.000

Ls

10,000,000.00

10,000,000.00 Belum Ada Pekerjaan Pemasukan Arus Listrik

2. Testing & Commissioning Instalasi Fire Alarm

1.000

Ls

10,000,000.00

10,000,000.00 Belum Ada Pekerjaan Pemasukan Arus Listrik

3. Testing & Commissioning Instalasi Sistem Data

1.000

Ls

10,000,000.00

10,000,000.00

1.000

Ls

10,000,000.00

5. Testing & Commissioning Instalasi Sistem Komunikasi (PABX)

1.000

Ls

10,000,000.00

6. Testing & Commissioning Instalasi CCTV

1.000

Ls

10,000,000.00

4.

Testing & Commissioning Instalasi Sistem Tata Suara (Sound Sistem)

Sub Total I

Belum Ada Pekerjaan Pemasukan Arus Listrik dan Computer Server Belum Ada Pekerjaan Pemasukan Arus Listrik, 10,000,000.00 Amplifier dan Perangkat Sound System Utama Belum Ada Pekerjaan PABX dan Sambungan Telpon 10,000,000.00 Baru 10,000,000.00 Pekerjaan Instalasi Belum Selesai 60,000,000.00

PEKERJAAN MEKANIKAL Testing & Commissioning 1. Testing & Commissioning Instalasi Air Bersih & Air Panas

1.000

Ls

10,000,000.00

10,000,000.00 Belum Ada Listrik dan Pompa Belum Tersambung

2. Testing & Commissioning Instalasi Air Kotor

1.000

Ls

10,000,000.00

10,000,000.00 Instalasi Air Bersih Belum Beroperasi

3. Testing & Commissioning Instalasi Sistem Fire Hydrant

1.000

Ls

10,000,000.00

10,000,000.00 Belum Ada Listrik dan Pompa Belum Tersambung

4. Testing & Commissioning Instalasi AC Central

1.000

Ls

10,000,000.00

10,000,000.00 Belum Ada Listrik

Sub Total II TOTAL (Sub Total I + II)

40,000,000.00 100,000,000.00

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents