BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KINERJA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI JALAN NASIONAL PROVINSI NAD TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006 PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS
BPK-RI PERWAKILAN BANDA ACEH
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….……
Hal. i
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ……………………………………………..
1
I. GAMBARAN UMUM …………………………………………………………
5
1. Dampak Bencana pada Bidang Infrastruktur ……………………………. 2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur oleh BRR NAD-Nias………………………………………………………….... 3. Entitas Terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional ….….……..
5
II. PENDEKATAN PEMERIKSAAN …..……..………………………………. 1. Dasar Pemeriksaan ……………………………………………………….. 2. Standar Pemeriksaan ………..……………………………………………. 3. Tujuan Pemeriksaan ……...………………………………………………. 4. Sasaran Pemeriksaan …..………………………………………………… 5. Obyek Pemeriksaan …..………………………………………………….. 6. Metodologi Pemeriksaan ...……………………………………………….. 7. Lingkup Pemeriksaan ….………………………………………………… 8. Jadwal Pemeriksaan………………………………………………………. 9. Hambatan Pemeriksaan …………………………………………………..
11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
7 7
III. HASIL PEMERIKSAAN ………………….……………………………….… 13 1. Penunjukan langsung atas pemborongan lima paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional TA 2005 dan 2006 sebesar Rp30.252.985.000,00 tidak sesuai ketentuan yang berlaku ......................... 2. Pemborosan keuangan negara atas pelaksanaan pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) kelas C paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Lamno – Calang TA 2005 dan 2006 sebesar Rp6.254.839.826,63..................................................................................... 3. Pelaksanaan paket Lamno – Calang seksi 2 dan paket Seulimum – Jantho sebesar Rp25.455.364.000,00 tidak didukung oleh perencanaan dan AMDAL yang memadai ............................................................................... 4. Jaminan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD TA 2006 sebesar Rp5.970.000.000,00 tidak sesuai ketentuan …………………………………………………………………. 5. Pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi paket rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut (BRR – JN03) senilai Rp14.851.431.000,00 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan 6. Pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal laston lapis pengikat (AC-BC) tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp513.759.861,00 ....................................................................................... 7. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak senilai Rp169.954.906,32 ............................................................... 8. Pembayaran uang muka atas paket pekerjaan yang diikat dalam kontrak tahun jamak (multi years contract) tidak didasarkan pada kontrak tahunan sebesar Rp18.875.640.017,00 ......................................................................
13
17
21
26
29
32 36
38
Halaman i dari 54
9. Pelaksanaan satu paket pekerjaan transisi dan enam paket multi years rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional sepanjang Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut TA 2006 tumpang tindih dengan penanganan pekerjaan TA sebelumnya ........................................................................... 42 10. Paket pekerjaan TA 2006 sebesar Rp25.914.561.000,00 tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu dan terhadap enam kontraktor harus dikenakan denda sebesar Rp1.295.728.050,00.............................................................. 46 11. Pengadaan alat-alat berat TA 2006 senilai Rp40.427.000.000,00 tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu ........................................................... 51 Lampiran
Halaman ii dari 54
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KINERJA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI JALAN NASIONAL NAD TAHUN ANGGARAN 2005 DAN 2006 PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD – NIAS DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
RESUME HASIL PEMERIKSAAN Gambaran Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur Jalan
Bencana alam gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pulau Nias di Sumut. Bencana tersebut disusul dengan terjadinya gempa bumi di wilayah Nias dan kepulauan sekitarnya pada tanggal 28 Maret 2005 dengan kekuatan mencapai 8,7 skala richter yang menyebabkan kerusakan parah terutama di Pulau Nias dan Simeulue. Kerusakan sistem infrastruktur tersebut telah menyebabkan menurunnya kapasitas pelayanan infrastruktur secara drastis di NAD dan Pulau Nias. Kerusakan tersebut juga telah mengakibatkan kelumpuhan aktifitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kelumpuhan fungsi infrastruktur dan tingginya jumlah penduduk yang kehilangan rumah telah menimbulkan runtuhnya tingkat kehidupan sosialekonomi masyarakat. Tingkat kerusakan prasarana jalan nasional dan provinsi akibat gempa dan tsunami dengan total panjang mencapai 3.484,6 km mengalami peningkatan kerusakan yang cukup signifikan. Kondisi prasarana jalan nasional dan provinsi sebelum bencana gempa bumi dan tsunami: 32,7% dalam keadaan baik, 35,8%
Halaman 1 dari 54
rusak ringan, dan 31,5% rusak berat. Setelah bencana gempa bumi dan tsunami, kondisi tersebut memburuk menjadi hanya sekitar 28,4% dalam keadaan baik, sedangkan sisanya sebesar 71,6% dalam keadaan rusak (35,7% rusak ringan dan 35,9% rusak berat). Tingkat kerusakan prasarana jalan yang paling berat terdapat pada ruas jalan di lintas barat provinsi NAD sepanjang 309,09 km dan lintas tengah sepanjang 155,96 km. Kerusakan jembatan diperkirakan mencapai 25% dari total jembatan nasional sepanjang 21.340 m dan jembatan provinsi sepanjang 14.015 m. Jalan propinsi di Pulau Nias mencapai 426 km di mana 15% mengalami rusak ringan dan 45% dalam kondisi rusak berat. Sedangkan di Pulau Simeuleu jalan yang mengalami kerusakan berat sekitar 15% dan kerusakan ringan sekitar 5%. Jalan dari Tapak Tuan (Aceh Selatan) ke batas Sumut (Aceh Singkil) juga mengalami kerusakan sekitar 10%. Upaya membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias pasca bencana tsunami ditempuh melalui tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemeriksaan BPK-RI
BPK-RI telah dan akan terus melakukan pemeriksaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja BRR NAD-Nias dalam pengelolaan keuangan negara untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias. Laporan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Laporan ini mengungkapkan hasil analisa dan pengujian atas penetapan kebijakan, pelaksanaan kontrak, pencapaian target, dan pemanfaatan dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional khususnya untuk TA 2005 dan 2006.
Permasalahan Utama
Namun demikian, meskipun upaya maksimal telah dilaksanakan oleh BRR NAD-Nias, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI diketahui beberapa permasalahan utama yaitu: 1. Penunjukan langsung atas pemborongan lima paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional TA 2005 dan 2006 sebesar
Halaman 2 dari 54
Rp30.252.985.000,00 tidak sesuai ketentuan; 2. Pemborosan keuangan negara atas pelaksanaan pekerjaan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) kelas C paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Lamno – Calang TA 2005 dan 2006 sebesar Rp6.254.839.826,63; 3. Pelaksanaan paket Lamno – Calang seksi 2 dan paket Seulimum – Jantho sebesar Rp25.455.364.000,00 tidak didukung dengan perencanaan yang memadai; 4. Jaminan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD TA 2006 sebesar Rp5.970.000.000,00 tidak sesuai ketentuan; 5. Pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi paket rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut (BRR – JN03) senilai Rp14.851.431.000,00 dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan; 6. Pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal laston lapis pengikat (AC-BC) tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp513.759.861,00; 7. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak senilai Rp169.954.906,32; 8. Pembayaran uang muka atas paket pekerjaan yang diikat dalam kontrak tahun jamak (multi years contract) tidak didasarkan pada kontrak tahunan sebesar Rp18.875.640.017,00; 9. Pelaksanaan satu paket pekerjaan transisi dan enam paket multi years rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional sepanjang Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut TA 2006 tumpang tindih dengan penanganan pekerjaan TA sebelumnya; 10. Paket pekerjaan TA 2006 sebesar Rp25.914.561.000,00 tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu dan terhadap enam kontraktor harus dikenakan denda sebesar Rp1.295.728.050,00 11. Pengadaan alat-alat berat TA 2006 senilai Rp40.427.000.000,00 tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Rekomendasi
Atas permasalahan utama tersebut, BPK-RI merekomendasaikan kepada Kepala Bapel RR NADNias agar: 1. Pihak ketiga yang terkait supaya memperbaharui
Halaman 3 dari 54
2. 3.
4.
5.
6.
jaminan pelaksanaan pekerjaan dan kepada pihak ketiga yang tidak beritikad baik (kontraktor dan konsultan), agar tidak diikutsertakan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya. Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi supaya lebih cermat dalam mengevaluasi dokumen penawaran. Mempertanggungjawabkan kekurangan fisik pekerjaan dengan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara. Satuan Kerja Sementara BRR-RR Jalan Nasional NAD supaya membuat kontrak tahunan atas paket pekerjaan multi years contract dan mengenakan denda keterlambatan atas kelalaian pihak ketiga dan menyetorkan hasilnya ke kas negara. Menegur secara tertulis deputi yang bersangkutan beserta jajarannya supaya meningkatkan pengawasan, pengendalian dan evaluasi agar permasalahan yang sama tidak terulang kembali. Menetapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi secara jelas, termasuk rencana pendanaan, AMDAL dan survey yang memadai serta meningkatkan koordinasi dengan satker terkait.
Banda Aceh,
Januari 2007
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK-RI DI BANDA ACEH Penanggung Jawab Audit,
Drs. H. Maulana Ginting, M.Si. NIP. 240001912
Halaman 4 dari 54
BAB I GAMBARAN UMUM 1. Dampak Bencana pada Bidang Infrastruktur Bencana alam gempa dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pulau Nias di Sumut. Bencana tersebut disusul dengan terjadinya gempa bumi di wilayah Nias dan kepulauan sekitarnya pada tanggal 28 Maret 2005 dengan kekuatan mencapai 8,7 skala richter yang menyebabkan kerusakan parah terutama di Pulau Nias dan Simeulue. Kerusakan sistem infrastruktur tersebut telah menyebabkan menurunnya kapasitas pelayanan infrastruktur secara drastis di NAD dan Pulau Nias. Kerusakan tersebut juga telah mengakibatkan kelumpuhan aktifitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Kelumpuhan fungsi infrastruktur dan tingginya jumlah penduduk yang kehilangan rumah telah menimbulkan runtuhnya tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Tingkat kerusakan prasarana jalan nasional dan provinsi akibat gempa dan tsunami dengan total panjang Kondisi Jalan Sebelum Tsunami mencapai 3.484,6 km mengalami peningkatan kerusakan yang cukup Rusak Berat Baik signifikan. Kondisi prasarana 31,46% 32,69% jalan nasional dan provinsi sebelum bencana gempa bumi dan tsunami, 32,7% dalam keadaan baik, 35,8% rusak ringan, dan 31,5% Rusak Ringan rusak berat. 35,84% Setelah bencana gempa bumi dan tsunami, kondisi tersebut memburuk menjadi hanya sekitar 28,4% dalam keadaan baik, sedangkan sisanya sebesar 71,6% dalam Kondisi Jalan Pasca Tsunami keadaan rusak (35,7% rusak ringan dan 35,9% rusak berat). Baik Tingkat kerusakan prasarana 28,42% Rusak Berat 35,86% jalan yang paling berat terdapat pada ruas jalan di c lintas barat provinsi NAD sepanjang 309,09 km dan lintas tengah sepanjang Rusak Ringan 155,96 km, seperti nampak 35,71% pada gambar berikut:
Halaman 5 dari 54
Kondisi Jalan Pasca Tsunami Berdasarkan Lokasi (dalam KM) 49,57 155,96
735,08
309,09 207,48
132,05
184,99 719,95
230,08
243,15
168,97 348,23
LINTAS TIMUR
LINTAS BARAT
Baik
LINTAS TENGAH
Rusak Ringan
LINTAS LAIN
Rusak Berat
Kerusakan jembatan diperkirakan mencapai 25% dari total jembatan nasional sepanjang 21.340 m dan jembatan provinsi sepanjang 14.015 m. Jalan propinsi di Pulau Nias mencapai 426 km di mana 15% mengalami rusak ringan dan 45% dalam kondisi rusak berat. Sedangkan di Pulau Simeuleu jalan yang mengalami kerusakan berat sekitar 15% dan kerusakan ringan sekitar 5%. Jalan dari Tapaktuan (Aceh Selatan) ke batas Sumut (Aceh Singkil) juga mengalami kerusakan sekitar 10 persen.1 Upaya membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias pasca bencana tsunami ditempuh melalui tahapan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatankegiatan dalam ketiga tahapan tersebut direncanakan untuk dapat disusun dalam kesatuan program, yang secara fungsional saling terkait dan saling mendukung. Dalam arti, perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah harus mempertimbangkan kegiatan dan pencapaian yang sudah diselesaikan dalam periode tanggap darurat. Upaya tanggap darurat dilakukan bekerja sama dengan aparat TNI untuk memfungsikan kembali jalur lintas barat. Hasil tanggap darurat antara lain merehabilitasi ruas jalan sepanjang 235 km dan membangun jembatan Bailey sebanyak 15 buah, jembatan improvisasi 36 buah, jembatan rakit ponton 2 buah, serta memperbaiki badan jalan sepanjang 77 km, membuat jalan baru 82 km dan pembukaan jalan yang tertimbun 65 km2. Secara ringkas upaya tanggap darurat yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut: No. 1.
2.
1 2
Ruas Jalan Bireuen – Takengon – Betong Ateuh – Meulaboh Meulaboh – Tapaktuan – Blangpidie – Batas Sumut (370,10 km)
Kondisi Kerusakan jalan jembatan
Penanganan dan Pembersihan jalan untuk memperlancar jalur distribusi logistik ke Meulaboh Kerusakan badan jalan Pemasangan 3 jembatan rangka sepanjang 25 km baja Bailey
Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, 2005 Upaya Penanganan Tanggap Darurat Departemen PU di Provinsi NAD dan Pulau Nias, Departemen PU, 2006
Halaman 6 dari 54
3.
4.
Kota Banda Aceh – Lamno – Calang – Teunom – Meulaboh (247 km) Meulaboh – Tutut Geumpang – Banda Aceh
Rusak parah, ± 57 km putus total, ± 126 km rusak sedang, dan ± 64 km rusak ringan/ baik Ruas Tutut – Geumpang longsor dan terjadi kerusakan jalan sepanjang 14 km
Dilaksanakan oleh TNI melalui program TMMD, pembangunan 4 unit jembatan Bailey. Perbaikan badan jalan sehingga dapat dilalui kendaraan roda 4
Sumber: Upaya Penanganan Tanggap Darurat Departemen PU, 2006
2. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur oleh BRR NAD-Nias Penanganan tanggap darurat berakhir pada 28 Maret 2005 dan selanjutnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diambil alih oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD – Nias (BRR NAD – Nias). BRR NAD – Nias melaksanakan hasil perencanaan yang disusun oleh Bappenas dalam bentuk rencana induk (master plan) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami di provinsi NAD dan Pulau Nias. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi jalan yang rusak ke kondisi semula serta meningkatkan kapasitas pelayanan khususnya bidang transportasi darat. Berdasarkan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Infrastruktur dalam kurun waktu tahun 2005 – 2009 direncanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dan provinsi sebanyak 39 paket yang meliputi paketpaket di lintas Timur 4 paket, lintas Barat 6 paket, lintas Tengah 8 paket dan lintas lainnya 20 termasuk paket di Kepulauan Nias 1 paket (Rincian lihat Lampiran 1). Dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut antara lain telah direalisasikan pada tahun 2005 dan 2006 sebanyak 19 paket pekerjaan jalan nasional yang tersebar pada beberapa kabupaten di lintas barat dan lintas tengah provinsi NAD. Lokasi paket-paket pekerjaan tersebut dapat dilihat pada lampiran 2. 3. Entitas Terkait Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional a. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Struktur organisasi Deputi terdiri dari 6 Direktur dengan tugas dan tanggung jawab Deputi mengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang perumahan, infrastruktur dan koordinasi penatagunaan lahan. Struktur organisasi Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan dapat dilihat pada bagan berikut:
Halaman 7 dari 54
DEPUTI INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN
DIREKTUR SDA DAN ENERGI
DIREKTUR FBU
MANAJER PERENCANAAN
DIREKTUR JALAN DAN JEMBATAN
DIREKTUR PEMELIHARAAN
MANAJER PELAKSANAAN
MANAJER PENGADAAN TANAH
DIREKTUR AB DAN SANITASI
DIREKTUR PERHUBUNGAN DAN TELKOM
Direktur Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam pemrograman di bidang jalan dan jembatan serta pengendalian pelaksanaan dengan uraian tugas sebagai berikut: 1) Penyiapan program jalan dan jembatan 2) Penyiapan studi serta standar dan dokumen pelaksanaan pekerjaan 3) Penyiapan disain 4) Fasilitasi penyiapan ROW 5) Pengadaan dan pelaksanaan kontrak 6) Penyelesaian temuan auditor Manajer Perencanaan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab memastikan perencanaan dan penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan dapat tersedia dengan baik dan tepat waktu dengan uraian tugas sebagai berikut: 1) Mengoperasikan pedoman dan petunjuk yang diberikan direktur 2) Melakukan seleksi ruas jalan yang akan direhabilitasi dan rekonstruksi yang ditingkatkan dengan pedoman dari direktur 3) Membahas disain kriteria dengan Satker perencanaan dan konsultan 4) Menyiapkan standar dokumen pelelangan 5) Membuat RKAKL dan data pendukungnya 6) Membahas RKAKL dengan DJAPK 7) Mengupdate/merevisi RKAKL Manajer Pelaksanaan Jalan dan Jembatan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan kepada para Satker mulai kegiatan pra kontrak, pelaksanaan kontrak (termasuk proses PHO dan FHO) serta membantu identifikasi masalah dan menemukan solusinya dengan uraian tugas sebagai berikut: 1) Pembinaan dan pengendalian terhadap satker dalam proses prakontrak dan pelaksanaan kegiatan 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan kepada Direktur Jalan dan Jembatan 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 4) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan. b. Satker BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD dan Satker BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD Satker BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD dan Satker BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD untuk Tahun Anggaran 2005 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan SK Menteri Pekerjaan Umum No.422/KPTS/M/2005 tanggal 19 September 2005 tentang Pengangkatan Penanggungjawab Program, Pelaksanaan program, Koordinator Wilayah, Halaman 8 dari 54
Kepala Satuan Kerja Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran/Pemimpin Pelaksana Kegiatan/Pemimpin Bagian Pelaksana Kegiatan, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, dan Bendahara dalam Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2005 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2006 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelaksana BRR No25/KEP/BP-BRR/II/2006 yang terakhir diubah dengan SK Bapel BRR No.74/KEP/BP-BRR/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Pengangkatan Penanggung jawab Program, Pelaksana Program, Koordinator Wilayah, Kepala Satuan Kerja Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Sementara (SKS) BRR. Struktur Satker terdiri dari Kepala Satker yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP/SPM dan Bendahara. Tugas kewajiban dan tanggung jawab Kepala Satker mengacu pada Keputusan Presiden No.20 Tahun 2003 yaitu memimpin dan melakukan pelaksanaan kegiatan SKS di dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam DIPA beserta tanggungjawab baik dari segi keuangan maupun dari segi efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan kegiatan SKS yang bersangkutan, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang kegiatan SKS. Tanggung jawab Kepala Satker adalah: 1) Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan terhadap sasaran SKS secara keseluruhan yang sesuai dengan DIPA dan PO; 2) Bertanggung jawab untuk tidak mengadakan ikatan yang akan membawa akibat melampaui batas anggaran yang tersedia dalam DIPA dan PO; 3) Bertanggung jawab atas penyampaian laporan yang ditetapkan pada waktunya kepada pejabat yang bersangkutan; 4) Bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya sesuai dengan rencana dan waktu mencapai kwalitas mutu yang telah ditetapkan. Struktur organisasi satker dapat dilihat pada bagan berikut: Penanggung jawab Program/Atasan Kepala SKS Pelaksana Program/Atasan Langsung Kepala SKS Koordinator Wilayah/Pembantu Atasan Langsung Kepala SKS/KPA
Pejabat yg Melakukan Tindakan yg Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Biaya
Staf Teknik/Perencanaan
Ass. Teknik dan Umum
Staf Teknik
Pejabat Penguji SPM
Staf Keuangan
Bendahara
Staf Umum
Halaman 9 dari 54
Anggaran dan realisasi keuangan pada TA 2005 dan 2006 dapat dilihat pada tabel berikut: 1) Tahun Anggaran 2005 No.
Satker
1. Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD 2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD
111.544.910.000,00
Realisasi Keuangan % per Mei 2006 (Rp) 103.113.407.000,00 92,44
82.188.558.000,00
3.176.658.873,00 3,86
Anggaran (Rp)
2) Tahun Anggaran 2006 (s.d. 15 Desember 2006) No.
Satker
1. Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD 2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD
117.649.095.000,00
Realisasi Keuangan % (Rp) 72.067.496.763,00 61,26
132.447.479.000,00
89.991.172.239,00 67,94
Anggaran (Rp)
Halaman 10 dari 54
BAB II PENDEKATAN PEMERIKSAAN 1. Dasar Pemeriksaan a. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; b. Perpu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana ditetapkan dengan UU Nomor 10 Tahun 2005; dan c. Strategi Audit BPK-RI atas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD– Nias 2006 – 2010. 2. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995 dengan memperhatikan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Tujuan Pemeriksaan Dengan mengacu pada UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta penjelasannya, pemeriksaan atas kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proyek, melalui: a. Identifikasi proses pelelangan pengadaan Barang dan Jasa atas rehabilitasi dan rekonstrusksi jalan Nasional NAD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Identifikasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Nasional NAD telah dibangun sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak/ketentuan yang berlaku; c. Identifikasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Nasional NAD dicapai sesuai target yang ditetapkan. 4. Sasaran Pemeriksaan Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional di wilayah provinsi NAD pada Satuan Kerja Sementara BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD dan Satuan Kerja Sementara BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD. 5. Obyek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD TA 2005 dan 2006 oleh BRR NAD-Nias. 6. Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data primer laporan realisasi, wawancara, observasi, melakukan pemeriksaan fisik, mengolah data sekunder serta melakukan prosedur pemeriksaan lain yang dipandang perlu. Metodologi pemeriksaan tersebut diterapkan secara uji petik dengan cakupan pemeriksaan atas kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi rata-rata mencapai 63,53% dengan rincian sebagai berikut: Halaman 11 dari 54
TA 2005
2006
Satker SKS BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD SKS BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD SKS BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD SKS BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD Total
Cakupan Diperiksa (Rp)
Realisasi (Rp) 103.113.400.000,00
% -
-
52.962.451.000,00
52.962.451.000,00 100,00
70.220.031.010,00
57.997.000.000,00
89.991.172.239,00
89.991.172.239,00 100,00
316.287.054.249,00
200.950.623.239,00
82,59
63,53
7. Lingkup Pemeriksaan Pemeriksaan BPK-RI atas Kinerja Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD pada BRR NAD-Nias dibatasi pada lingkup pemeriksaan sebagai berikut: a. Paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satker BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD pada TA 2005 dan 2006. b. Paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satker BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD pada TA 2005 dan 2006. Pemeriksaan tersebut tidak termasuk dana trust fund yang bersumber dari sisa dana kegiatan bidang perumahan, infrastruktur, dan koordinasi tata guna lahan TA 2006 yang dibentuk berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan No.S-9255/PB/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang izin prinsip pembentukan rekening Trust Fund BRR NAD-Nias. 8. Jadwal Pemeriksaan Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan dengan sebagai berikut: a. Perencanaan pemeriksaan (Audit Planning) b. Analisa dokumen awal dan pengarahan tim (Review existing documents and team debriefing) c. Pemeriksaan lapangan (Field Audit) d. Pelaporan tingkat tim (Team Reporting) e. Kompilasi dan komunikasi pelaporan f. Sumbangan Hasil Pemeriksaan Semesteran g. Hasil Pemeriksaan Semesteran
memperhatikan jadwal-jadwal : :
Minggu III Oktober 2006 Minggu I Nopember 2006
: : : : :
20 Nop s.d. 19 Des 2006 Akhir Desember 2006 Awal Januari 2007 Januari 2007 Januari 2007
9. Hambatan Pemeriksaan Secara umum tidak dijumpai adanya kendala yang signifikan, beberapa kondisi yang dihadapi Tim Pemeriksa pada saat melaksanakan pemeriksaan antara lain lokasi proyek jalan nasional tersebar di sepanjang pantai barat (Lamno – Calang – Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut) dan wilayah tengah provinsi NAD (Aceh Besar, Pidie, dan Takengon) dan curah hujan yang tinggi sepanjang bulan Desember yang menghambat kegiatan pemeriksaan fisik.
Halaman 12 dari 54
BAB III HASIL PEMERIKSAAN Temuan-temuan pemeriksaan atas kinerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD adalah sebagai berikut: 1. Penunjukan Langsung atas Pemborongan Lima Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional TA 2005 dan 2006 Sebesar Rp30.252.985.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku Satuan Kerja Sementara (SKS) BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Jalan Nasional NAD dalam TA 2005 telah menganggarkan dana untuk melaksanakan kegiatan RR Jalan Nasional NAD sebesar Rp82.188.558.000,00 dengan realisasi (s.d. 4 Mei 2006) sebesar Rp52.962.451.000,00 atau 64,44% dari anggaran. Pada TA 2006 dianggarkan sebesar Rp132.447.479.000,00 dengan realisasi (s.d. 17 Nopember 2006) sebesar Rp61.600.900.599,00 atau 46,51% dari anggaran. Pengadaan barang/jasa pada dasarnya dilakukan melalui pelelangan umum dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan adil/tidak diskriminatif serta akuntabel sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negoisasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas beberapa dokumen pemborongan pekerjaan TA 2005 dan 2006 diketahui bahwa terdapat lima kontrak pemborongan pekerjaan dengan nilai sebesar Rp30.252.985.000,00 yang dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung, yaitu sebagai berikut: a. TA 2005: 1) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 1 (BRR-JN04) yang dilaksanakan oleh PT Dharma Aceh Raya berdasarkan Kontrak No.01-AC/CTR/BRRJN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar Rp2.938.922.000,00. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Dharma Aceh Raya pada tanggal 13 Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/107/BRR-JN/2005. Berdasarkan BA Hasil Evaluasi dan Negosiasi Harga Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Konstruksi SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD No.08/PAN/BRR-JN/LC1/APBN-P/2006 tanggal 20 Januari 2006, dari harga penawaran PT Dharma Aceh Raya sebesar Rp2.941.196.000,00 telah disepakati harga negosiasi sebesar Rp2.938.922.000,00. Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPJP) oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai Surat No.91/KPTS/BRR-JN/2006 pada tanggal 25 Januari 2006. 2) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 2 (BRR-JN05) yang dilaksanakan oleh PT Andesmont Sakti berdasarkan Kontrak No.02-AC/CTR/BRRJN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar
Halaman 13 dari 54
Rp11.700.346.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Andesmont Sakti pada tanggal 8 Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/88/BRR-JN/2005. Berdasarkan BA Hasil Evaluasi dan Negosiasi Harga Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Konstruksi SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD No.08/PAN/BRRJN/LC2/APBN-P/2006 tanggal 20 Januari 2006, dari harga penawaran PT Andesmont Sakti sebesar Rp11.706.683.000,00 telah disepakati harga negosiasi sebesar Rp11.700.346.000,00. SPJP oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai Surat No.92/KPTS/BRRJN/2006 pada tanggal 25 Januari 2006. 3) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 3 (BRR-JN06) yang dilaksanakan oleh PT Gasny Halim berdasarkan Kontrak No.03-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBNP/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 sebesar Rp11.665.388.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Gasny Halim pada tanggal 8 Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/89/BRRJN/2005. Berdasarkan BA Hasil Evaluasi dan Negosiasi Harga Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Konstruksi SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD No.08/PAN/BRR-JN/LC3/APBN-P/2006 tanggal 20 Januari 2006, dari harga penawaran PT Gasny Halim sebesar Rp11.698.762.000,00 telah disepakati harga negosiasi sebesar Rp11.665.388.000,00. SPJP oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai Surat No.93/KPTS/BRR-JN/2006 pada tanggal 25 Januari 2006. b. TA 2006: 1) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 4 yang dilaksanakan oleh PT Dharma Aceh Raya berdasarkan Kontrak No.K-02/ BRR-JN/APBN/IX/2006 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp1.031.131.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Dharma Aceh Raya pada tanggal 10 Juli 2006 sesuai Surat No.S-634/BRR-JN/VII/2006. SPJP oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai Surat No.S-775/BRR-JN/IX/2006 pada tanggal 6 September 2006. 2) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 5 yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya berdasarkan Kontrak No.K-01/BRR-JN/APBN/IX/2006 tanggal 22 September 2006 sebesar Rp2.917.198.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRRRR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Wijaya Karya pada tanggal 26 Juni 2006 sesuai Surat No.S-592/BRR-JN/VI/2006. SPJP oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk paket tersebut sesuai Surat No.S-774/BRR-JN/IX/2006 pada tanggal 6 September 2006. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa: a. Sifat dan jenis lima paket pekerjaan tersebut di atas bukan merupakan pekerjaan yang memerlukan penanganan darurat akibat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa menunggu proses kontrak atas pekerjaan yang bersangkutan. Adapun izin prinsip/persetujuan atas proses pengadaan penyedia jasa pemborongan pekerjaan melalui Penunjukan Langsung pada Paket Lamno Calang Seksi 1 s.d. 3 adalah berdasarkan Surat Kepala Badan Pelaksana (Bapel) RR NAD-Nias kepada Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD sesuai surat
Halaman 14 dari 54
No.2067/BRR.3/XII/2005 tanggal 3 Desember 2005. Sedangkan pada Seksi 4 dan 5, masing-masing berdasarkan Surat Kepala Bapel RR NAD-Nias No.S2876/BRR.3/VII/2006 tanggal 7 Juli 2006 dan No.S-2644/BRR.3/VI/2006 tanggal 23 Juni 2006. b. Dari dokumen kontrak, Daftar Analisa Harga Satuan dan Monthly Certificate (MC) terakhir untuk paket pekerjaan TA 2005, yaitu Jalan Lamno-Calang Seksi 1, 2 dan 3 yang kontraknya ditetapkan pada waktu yang sama dan lokasi pekerjaannya yang berdekatan, antara lain terdapat Major Item (Uraian Utama) Pekerjaan Perkerasan Berbutir yaitu LPA Kelas C yang harga satuannya bervariasi, seperti pada tabel berikut:
No. A. 1. 2. 3. B. 1. 2.
Nama Paket/Tahun TA 2005: Jalan Lamno-Calang Seksi 1 Jalan Lamno-Calang Seksi 2 Jalan Lamno Calang Seksi 3 TA 2006: Jalan Lamno Calang Seksi 4 Jalan Lamno Calang Seksi 5
Volume (m3)
Harga Satuan (Rp/m3)
PT Dharma Aceh Raya PT Andesmont Sakti PT Gasny Halim
8.729,70 26.794,95 26.819,90
226.287,11 234.402,00 229.300,00
PT Dharma Aceh Raya PT Wijaya Karya
118,95 8.840,00
237.341,95 226.287,11
Pelaksana Pekerjaan
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa harga satuan pekerjaan LPA Kelas C yang paling rendah dan dapat dijadikan sebagai kontrak pembanding pada TA 2005 dan 2006, masing-masing adalah kontrak PT Dharma Aceh Raya dan PT Wijaya Karya dengan harga satuan sebesar Rp226.287,11/m3. Sehingga dapat diyakini bahwa harga yang disepakati dalam kontrak dan dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung tersebut belum merupakan harga yang wajar dan menguntungkan bagi negara. Hasil pemeriksaan fisik oleh Tim yang didampingi oleh Staf Teknik SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas pada tanggal 29 dan 30 Nopember 2006 diketahui bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam kontrak, namun dijumpai hasil pekerjaan berupa LPA Klas C pada beberapa ruas jalan yang telah mengalami pot-holes, sliding dan rutting (kerusakan struktur) sehingga LPA Klas C tersebut harus segera ditangani dengan perkerasan aspal. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 Bab I huruf C.1.a.4) point a, antara lain menetapkan bahwa Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria untuk keadaan tertentu yaitu penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilaksanakan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam.
Halaman 15 dari 54
b. Surat Edaran Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Republik Indonesia No.04/SE/M/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dengan Metode Penunjukan langsung pada point 4, antara lain menyatakan bahwa penanganan darurat bencana alam yang harus segera dilaksanakan tanpa dapat menunggu pemrosesan kontrak pekerjaan yang bersangkutan, dapat diberikan SPMK terlebih dahulu kepada penyedia jasa dengan ketentuan telah ada pernyataan bencana alam dari Gubernur/Bupati/Walikota. Pengajuan permintaan SPMK agar dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya bencana alam kepada Menteri Kimpraswil. Hal tersebut mengakibatkan: a. Menutup peluang perusahaan sejenis untuk bersaing dalam memperoleh paket pekerjaan dan harga yang ditetapkan tidak kompetitif. b. Nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp30.252.985.000,00 tersebut tidak dapat diyakini merupakan harga yang wajar dan menguntungkan negara. Hal tersebut terjadi karena: a. Kepala SKS-BRR RR Jalan Nasional NAD dalam mengusulkan permohonan persetujuan dengan cara penunjukan langsung. b. Kepala Bapel RR NAD-Nias dalam menyetujui pelaksanaan pekerjaan dengan cara penunjukan langsung tidak memahami ketentuan yang berlaku. Pihak Satker menjelaskan bahwa pelelangan paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 1 s.d. 5 dilakukan dengan cara penunjukkan langsung dikarenakan kondisi yang benar-benar mendesak akibatnya terputusnya jalan Lamno-Calang akibat gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004. Apabila dilakukan dengan cara pelelangan umum akan membutuhkan waktu lebih kurang 2 bulan padahal kondisi dilapangan semakin parah dan masyarakat/pemerintah sangat membutuhkan jalan ini khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Saran BPK–RI: Kepala Bapel RR NAD-Nias supaya dalam menyetujui permohonan pelaksanaan pekerjaan dengan cara penunjukan langsung mempedomani ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk membuat teguran secara tertulis kepada Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD agar dalam mengusulkan permohonan persetujuan pelaksanaan pekerjaan dengan cara Penunjukan Langsung mempedomani mekanisme yang berlaku.
Halaman 16 dari 54
2. Pemborosan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Pekerjaan Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno – Calang TA 2005 dan 2006 Sebesar Rp6.254.839.826,63 Berdasarkan DIPA TA 2005 pada SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah dianggarkan dana untuk melaksanakan kegiatan RR Jalan Nasional NAD sebesar Rp82.188.558.000,00 dengan realisasi (s.d. 4 Mei 2006) sebesar Rp52.962.451.000,00 atau 64,44% dari anggaran, sedangkan pada TA 2006 dianggarkan sebesar Rp132.447.479.000,00 dengan realisasi (s.d. 17 Nopember 2006) sebesar Rp61.600.900.599,00 atau 46,51% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas beberapa dokumen pelaksanaan paket pekerjaan TA 2005 dan 2006 diketahui bahwa terdapat lima kontrak pemborongan pekerjaan dengan nilai sebesar Rp30.252.985.000,00 yang dilaksanakan melalui Penunjukan Langsung, yaitu : a. TA 2005 1) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 1 (BRR-JN04) yang dilaksanakan oleh PT Dharma Aceh Raya berdasarkan Kontrak No.01-AC/CTR/BRRJN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar Rp2.938.922.000,00. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Dharma Aceh Raya pada tanggal 13 Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/107/BRR-JN/2005. 2) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 2 (BRR-JN05) yang dilaksanakan oleh PT Andesmont Sakti berdasarkan Kontrak No.02-AC/CTR/BRRJN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar Rp11.700.346.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Andesmont Sakti pada tanggal 8 Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/88/BRR-JN/2005. 3) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 3 (BRR-JN06) yang dilaksanakan oleh PT Gasny Halim berdasarkan Kontrak No.03-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBNP/2006 tanggal 21 Pebruari 2006 sebesar Rp11.665.388.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Gasny Halim pada tanggal 8 Desember 2005 sesuai Surat No.Ku.08.03/89/BRRJN/2005. b. TA 2006 1) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 4 yang dilaksanakan oleh PT Dharma Aceh Raya berdasarkan Kontrak No.K-02/ BRR-JN/APBN/IX/2006 tanggal 25 September 2006 sebesar Rp1.031.131.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Dharma Aceh Raya pada tanggal 10 Juli 2006 sesuai Surat No.S-634/BRR-JN/VII/2006. 2) Paket RR Jalan Lamno-Calang Seksi 5 yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya berdasarkan Kontrak No.K-01/BRR-JN/APBN/IX/2006 tanggal 22 September 2006 sebesar Rp2.917.198.000,00. SPMK oleh Kepala SKS BRRRR Jalan Nasional NAD telah diberikan kepada PT Wijaya Karya pada tanggal 26 Juni 2006 sesuai Surat No.S-592/BRR-JN/VI/2006. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen kontrak pekerjaan tersebut antara lain terdapat pekerjaan utama (major item) berupa pekerjaan perkerasan LPB
Halaman 17 dari 54
Kelas C. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak diketahui bahwa spesifikasi pekerjaan perkerasan LPB Kelas C tebal masing – masing paket pekerjaan berbeda, yaitu: Paket Jalan LamnoCalang Seksi 5 Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3 Seksi 4
Pelaksana
PT WIKA PT Dharma Aceh Raya PT Andesmont Sakti PT Gasny Halim PT Dharma Aceh Raya
Panjang (m) 8.000,00 4.476,77 13.741,00 13.753,79 61,00
Dimensi Lebar (m) 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Total Volume (m3) 8.840,00 8.729,70 26.794,95 26.819,90 118,95
Tebal (m) 0,17 0,30 0,30 0,30 0,30
Harga Satuan (Rp/m3) 226.287,11 226.287,11 234.402,00 229.300,00 237.341,95
Menurut spesifikasi teknis pekerjaan LPB Kelas C tebal maksimum yang dipersyaratkan 20 cm, sehingga berdasarkan tabel di atas, pekerjaan perkerasan LPB Kelas C pada Seksi 5 yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya dengan ketebalan 17 cm telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, sedangkan untuk pekerjaan LPB Kelas C pada seksi 1, 2, 3, dan 4 melebihi spesifikasi yang dipersyaratkan. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan tanggal 28 Nopember 2006 menunjukkan bahwa pekerjaan LPB Kelas C yang telah dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya dengan spesifikasi tebal 17cm telah memadai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian terdapat kelebihan volume pekerjaan pada masing-masing paket pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: Paket Jalan LamnoCalang (1) Seksi 1 Seksi 2 Seksi 3 Seksi 4
Pelaksana
(2) PT Dharma Aceh Raya PT Andesmont Sakti PT Gasny Halim PT Dharma Aceh Raya
Volume Menurut Kontrak (3) 8.729,70 26.794,95 26.819,90 118,95
Volume Menurut Spesifikasi (t=17cm) (4) 4.946,83 15.183,81 15.197,94 67,41
Selisih (5)=(3)-(4) 3.782,87 11.611,14 11.621,96 51,54 27.067,51
Harga Satuan
Jumlah
(Rp/m3) (Rp) (6) (7)=(5)x(6) 226.287,11 856.014.719,81 234.402,00 2.721.674.438,28 229.300,00 2.664.915.428,00 237.341,95 12.232.604,10 6.254.837.190,19
Berdasarkan tabel diatas terdapat pemborosan keuangan negara atas pekerjaan LPB Kelas C pada keempat paket pekerjaan sebesar Rp6.254.837.190,19. Kelebihan volume pekerjaan sebesar 27.067,52m3 tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah panjang ruas jalan yang ditangani dengan spesifikasi yang memadai (tebal = 17cm, lebar = 6,5m) sepanjang 24.495m {27.067,52 m3 : (0,17m x 6,5m)} atau 24,5km.
Halaman 18 dari 54
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Dokumen Pelelangan BAB VI Spesifikasi Teknis Seksi 5.2.3 huruf c menyatakan tebal padat maksimum LPB Kelas C tidak boleh lebih dari 20cm. b. Laporan Akhir Survey, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Lamno – Calang Bab III Tentang Konsep Desain pada poin 3.1.2 disebutkan bahwa mengacu pada Pedoman Penentuan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya No.01/PD/BM/1983 Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga yang menyatakan tebal perkerasan lapisan tanah dasar dengan CBR 5% untuk jenis material aggregate Kelas C tebal yang dipersyaratkan 20 cm. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan negara atas pekerjaan LPB Kelas C sebesar Rp6.254.839.826,63.
a. b. c.
d.
Hal tersebut terjadi karena: Konsultan Pengawas bekerja kurang optimal dalam mengawasi pekerjaan. Kepala SKS-BRR RR Jalan Nasional NAD bekerja kurang optimal dalam mengendalikan kegiatan. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias serta pejabat yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD belum bekerja secara optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja. Kepala Bapel RR NAD-Nias dalam menyetujui pelaksanaan pekerjaan tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku
Pihak Satker menyatakan bahwa ketebalan LPB Klas C pada paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno-Calang seksi 1 s.d. 4 direncanakan setebal 30 cm dikarenakan kejelasan penanganan lapis penutup (LPA Klas B, LPA Klas A dan Aspal) diatasnya tidak diketahui kapan akan dilaksanakan konstruksinya. Sehingga dalam jangka waktu dekat tidak ada penanganan lapis penutup, LPB Klas C akan aman konstruksinya walaupun sudah tergerus (terkelupas) jalan tersebut masih dapat digunakan, apabila daerah tersebut sering hujan, banjir dan tergenang air. Tebal rencana 17 cm untuk LPB Klas C pada Paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno-Calang 5 dikarenakan terbatasnya dana, namun penanganannya harus optimal sehingga dicapai panjang efektif 8 Km, dari 10 Km jalan yang sudah rusak berat.
Saran BPK-RI: Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias supaya dalam menyetujui pelaksanaan pekerjaan mempedomani ketentuan yang berlaku dan memerintahkan Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan LPB Kelas C dengan mempedomani spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku serta membuat teguran secara tertulis kepada:
Halaman 19 dari 54
a. Kepala SKS BRR-RR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD agar di masa mendatang dalam menyusun perencanaan pekerjaan Jalan Nasional NAD didukung dengan analisa dan survey pendahuluan yang memadai. b. Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD agar lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya dan selanjutnya membuat teguran secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dhi. PT Buana Archicon supaya bekerja lebih optimal.
Halaman 20 dari 54
3. Pelaksanaan Paket Lamno – Calang Seksi 2 dan Paket Seulimum – Jantho sebesar Rp25.455.364.000,00 Tidak Didukung oleh Perencanaan dan AMDAL yang Memadai Pada DIPA TA 2005 SKS BRR – RR Jalan Nasional NAD telah dianggarkan dana untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD sebesar Rp82.188.558.000,00 dengan realisasi (s.d. 4 Mei 2006) sebesar Rp52.962.451.000,00 atau 64,44% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pemborongan pekerjaan diketahui bahwa: a. Paket Pekerjaan RR Jalan Lamno-Calang Seksi 2 dilaksanakan oleh PT Andesmont Sakti dengan cara Penunjukan Langsung berdasarkan Kontrak No.02AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-P/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 sebesar Rp11.700.346.000,00, jangka waktu pelaksanaan selama 140 hari kalender, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2005 s.d. 26 April 2006 serta masa pemeliharaan selama 120 hari kalender. Pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD sesuai surat No.Ku.08.03/88/BRR-JN/2005 tanggal 8 Desember 2005. Kemudian penetapan pemenang Penunjukan Langsung pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD sesuai surat No.Ku.08.03/86/BRR-JN/2006 tanggal 21 Januari 2006, selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno-Calang Seksi 2 (BRRJN05) sesuai Surat Keputusan Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD No.92/KPTS/BRR-JN/2006 tanggal 25 Januari 2006. Pelaksanaan pekerjaan supervisi dilaksanakan oleh PT Buana Archicon berdasarkan Kontrak No.KU.08.08/BRR-PPJ/125.PRPW06/2006 tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp846.400.000,00. Jaminan pelaksanaan oleh PT Bank BPD Aceh Syariah berdasarkan Garansi Bank No.046/GRS-PLK/II/2006 tanggal 6 Pebruari 2006. Addendum Kontrak Final No.Ku.08.8/395/BRR-JN/APBN-P/2006 tanggal 18 April 2006 menetapkan perubahan volume pekerjaan dan bobot pekerjaan berkurang sebesar 23,68% sehingga bobot pekerjaan menjadi sebesar 76,32% serta nilai kontrak berubah menjadi sebesar Rp8.930.099.000,00. Pekerjaan tersebut telah dinyatakan mencapai 76,32% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No.Ku.09.04/416/BRR-JN/2006 tanggal 26 April 2006 dan Berita Acara Serah Terima Terakhir Pekerjaan (FHO) No.S731/BRR-JN/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 serta kepada rekanan telah dibayar lunas sesuai SPM No.00049/SPM/BRR-JN/2006 tanggal 4 Mei 2006. Jaminan pemeliharaan oleh PT Jasaraharja Putera sesuai sertifikat No.Bond:15.08.00.2006.00367 senilai Rp446.504.950,00. Hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim pada tanggal 30 Nopember 2006 menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan addendum kontrak final namun masih dijumpai pada beberapa ruas jalan yang masih berupa Agregat Klas C telah mengalami pot-holes (kerusakan struktur).
Halaman 21 dari 54
Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa perubahan volume pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Justifikasi Teknis/Pertimbangan Teknis yang disusun oleh Konsultan Supervisi, yang menyatakan bahwa volume yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut telah mencukupi dan dapat dialihkan untuk pekerjaan lain yang bersifat struktur, namun hasil pertimbangan teknis tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Lamno-Calang Seksi 2 (BRR-JN05) hanya berdasarkan simplified design atau tidak didasarkan pada perencanaan yang memadai, seharusnya sebelum ditetapkan paket pekerjaan perlu dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan. b. Paket pekerjaan RR Jalan Seulimum – Jantho – Keumala (BRR – JN 02) dengan perkiraan biaya (OE) Rp19.500.000.000,00. Pekerjaan meliputi perkerasan berbutir (LPA Kelas C) sepanjang 20 km dan pembangunan jembatan sepanjang 211,6 m. Panitia lelang selanjutnya melaksanakan proses pelelangan umum yang diikuti oleh 24 calon rekanan dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran diusulkan pemenang lelang PT Alhas Jaya Group dengan nilai penawaran sebesar Rp13.755.018.000,00 yang selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Surat Kepala SKS BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD No. KU/08.01/51/BRR-JN/2005 tanggal 22 Nopember 2005. Penanganan ruas jalan Seulimum – Jantho – Keumala yang dilaksanakan oleh PT Alhas Jaya Group diikat dalam kontrak No.45-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBNP/2005 tanggal 15 Desember 2005 senilai Rp13.755.018.000,00, jangka waktu pelaksanaan 180 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kali pada tanggal 31 Mei 2006. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. KU.09.04/651/BRR-JN/2006 tanggal 13 Juli 2006 dan telah dibayar lunas sebesar Rp13.755.018.000,00 sesuai bukti pembayaran terakhir tanggal 24 Agustus 2006. Berdasarkan pemeriksaan dokumen kontrak diketahui bahwa kontrak tersebut mengalami tiga kali perubahan (addendum) yaitu Addendum I No.KU.08.08/147/BRR-JN/APBN-P/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 dengan tujuan mengalihkan pekerjaan struktur menjadi pekerjaan perkerasan dengan nilai kontrak tetap, Addendum II No. KU.08.08/422/BRR-JN/APBN-P/2006 tanggal 28 April 2006 dengan tujuan menjelaskan sumber pendanaan dari DIPA-L TA 2005 dan DIPA TA 2006 dan Addendum III No. KU.08.08/541/BRR-JN/APBNP/2006 tanggal 2 Juni 2006 dengan tujuan melakukan perpanjangan waktu perjanjian kontrak dari 180 hari menjadi 210 hari kalender. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen kontrak diketahui bahwa perubahan volume pekerjaan terjadi karena dalam proses pelaksanaan di lapangan mengalami hambatan yaitu adanya permintaan penghentian pembukaan jalan yang melintasi kawasan Cagar Alam Pinus Jantho oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NAD sesuai Surat No.S.98/IV-K.I/Kons/2006 tanggal 16 Januari 2006. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pembukaan jalan yang melewati kawasan cagar alam harus memperoleh izin dan menyusun AMDAL terlebih dahulu. Selanjutnya Kepala Satuan Kerja Sementara (Kasatker)
Halaman 22 dari 54
BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD mengajukan permohonan pemindahan lokasi pekerjaan paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Seulimum – Jantho – Keumala kepada Kepala Badan Pelaksana RR NADNias cq. Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan dan Koordinasi Penatagunaan Lahan sesuai surat No. PW03.01/112/BRR-JN/2006 tanggal 1 Pebruari 2006. Permohonan tersebut disetujui oleh Deputi Bidang Infrastruktur, Perumahan dan Koordinasi Penatagunaan Lahan sesuai surat No.0373.A/BRR.3/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 dengan catatan bahwa pemindahan tersebut masih dalam ruas jalan Seulimum – Jantho – Keumala dan tidak melebihi dana dari kontrak yang ada. Menurut penjelasan lisan Kepala SKS BRR – Pembinaan Perencanaan Jalan NAD sebagai perencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan NAD, dokumen perencanaan tahun 2005 berupa Detailed Engineering Design (DED) dan Engineer Estimate (EE) sebagai dasar penyusunan Owner Estimates (OE) belum pernah disusun. Pemindahan kegiatan yang dilakukan antara lain pekerjaan utama (major item) pembangunan jembatan diubah menjadi pekerjaan perkerasan aspal di ruas jalan Seulimum – Jantho. Pekerjaan perkerasan aspal antara lain meliputi lapis beton pengikat (AC-BC) dengan volume 1.773,23 m3, harga satuan Rp1.432.179,00 atau sebesar Rp2.539.579.187,72. Perkerasan aspal dengan lapis beton pengikat (AC-BC) terdiri dari penanganan pada ruas jalan efektif dengan volume 1.386,23 m3 atau senilai Rp1.985.329.495,17 (1.386,23 m3 x Rp1.432.179,00) dan pemeliharaan pada ruas jalan fungsional dengan volume 387,01 m3 atau senilai Rp554.267.594,79 (387,01 m3 x Rp1.432.179,00). Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan jalan Paket Seulimum – Jantho diketahui bahwa pekerjaan pemeliharaan pada ruas jalan tersebut dilaksanakan dengan struktur pondasi jalan awal (existing) yang tidak memadai sehingga pada beberapa lokasi terjadi kerusakan jalan (sliding dan cracking) sehingga tidak efektif bagi upaya mengembalikan kondisi jalan semula. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Bab VI Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan pada data dan informasi lapangan yang lebih rinci dengan cakupan yang memadai dan kegiatan perbaikan terhadap infrastruktur yang sudah ada dan mengalami kerusakan yang ditujukan untuk mengembalikan fungsi pelayanan ke tingkat semula perlu dilakukan terlebih dahulu kegiatan survei, investigasi dan design untuk mendapatkan volume dan biaya kegiatan yang akurat. b. Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 5 huruf f yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. c. Dokumen Lelang Buku VI tentang Spesifikasi Teknis, pada Seksi 8.1 Pengembalian Kondisi Perkerasan Lama, dinyatakan bahwa tujuan pengembalian
Halaman 23 dari 54
kondisi harus menjamin bahwa semua lokasi yang akan dilapis kembali harus mempunyai struktur yang utuh (sound). d. Bab IV Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan kebijakan yang harus ditempuh dan strategi yang akan dijalankan adalah menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip investasi yang didasarkan pada kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama antara lain dengan melakukan studi kelayakan ekonomi, teknis, lingkungan, sosial, budaya dan agama untuk setiap kegiatan peningkatan dan pembangunan fasilitas baru sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan investasi, memprioritaskan optimalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sebelum menetapkan pembangunan fasilitas baru dan melakukan konsultasi publik. Hal tersebut mengakibatkan: a. Sisa nilai kontrak Paket Pekerjaan RR Jalan Lamno - Calang Seksi 2 berpotensi tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. b. Maksud dan tujuan dalam rencana proyek untuk menghubungkan jalan pada Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie tidak tercapai. c. Pemborosan keuangan negara atas pekerjaan pemeliharaan pada ruas jalan fungsional sebesar Rp554.260.433,90.
a. b. c.
d. e.
Hal tersebut terjadi karena: Pekerjaan survey, perencanaan dan pengawasan dilaksanakan dengan waktu bersamaan dhi. dilaksanakan oleh PT Buana Archicon. Konsultan pengawas dalam bekerja belum optimal dalam mengawasi pekerjaan pemeliharaan jalan. Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembinaan dan Perencanaan Jalan Nasional NAD dalam menyusun rencana pembangunan dua paket pekerjaan tersebut belum berdasarkan analisa dan survey yang memadai. Pengendalian dan pengawasan dari Kepala Satuan Kerja Sementara BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD lemah. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias serta pejabat yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD bekerja belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja.
Pihak Satker menyatakan bahwa: a. Perubahan volume pekerjaan pada Paket Lamno-Calang Seksi 2 yang dituangkan dalam addendum kontrak final adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan supervisi, dimana volume tersebut sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya dilapangan dengan kata lain efektif telah tercapai, hal ini disebabkan kuantitas hasil perencanaan tidak akurat pada saat kontrak, sehingga pada saat pelaksanaan dilakukan kuantitas tersebut berlebih. Sedangkan untuk volume yang berlebih tidak dapat digunakan untuk pekerjaan lain yang bersifat permanen, dikarenakan sifat pekerjaan yang mendesak/darurat. Untuk
Halaman 24 dari 54
menghindari pemborosan uang negara, pihak Satker mengalokasikan dana tersebut ketempat lain yang lebih memerlukan. b. Penanganan jalan Seulimum-Jantho-Keumala pada jalur kanan (arah SeulimumJantho) pada daerah fungsional adalah untuk mengoptimalkan dana yang ada sehingga jalur tersebut dapat digunakan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat ini pada daerah fungsional tersebut bukan pada lokasi atau titik-titik yang ditangani oleh paket Seulimum-Jantho-Keumala, dan apabila ada kerusakan pada daerah efektif, pihak Satker akan memerintahkan pihak kontraktor untuk memperbaikinya sesuai masa pemeliharaan 365 hari. BRR pada TA 2007 sudah mengalokasikan dana untuk menangani kerusakan-kerusakan diluar penanganan TA 2005 tersebut, sehingga kedua jalur tersebut dapat berfungsi dengan baik. Atas komentar tersebut, BPK-RI menjelaskan lebih lanjut bahwa penanganan pemeliharaan pada ruas jalan Seulimum-Jantho-Keumala tidak efektif untuk mengembalikan kondisi jalan seperti semula, karena struktur jalan yang ada tidak memadai sehingga penanganan tersebut memboroskan keuangan negara. Saran BPK-RI: Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD dan memerintahkan: a. Kepala SKS BRR-RR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD supaya di masa mendatang dalam menyusun rencana pekerjaan Jalan Nasional NAD didukung dengan analisa dan survey yang memadai, antara lain dengan menyusun Detailed Engineering Design (DED) dan Engineer’s Estimate (EE) sebagai dasar penyusunan Owner’s Estimate (OE). b. Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD agar membuat teguran secara tertulis kepada Konsultan Pengawas Paket Lamno-Calang Seksi 2 dan Seulimum-Jantho, dhi. PT Buana Archicon dan PT Arcende Ass supaya lebih optimal dalam melaksanakan tugas.
Halaman 25 dari 54
4. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD TA 2006 Sebesar Rp5.970.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan DIPA TA 2006 pada Satuan Kerja Sementara Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD (SKS-BRR RR Jalan Nasional NAD) TA 2006 sebesar Rp132.447.479.000,00 dengan realisasi sampai dengan 15 Nopember 2006 sebesar Rp61.124.111.405,00 atau 46,15% dari anggaran. Dari realisasi tersebut digunakan untuk membiayai 19 paket pekerjaan yang terdiri dari paket pekerjaan tahun tunggal sebanyak 13 paket senilai Rp83.920.986.000,00 dan 6 paket pekerjaan tahun jamak senilai Rp 156.404.782.087,00. Berdasarkan dokumen pelelangan diketahui bahwa setiap penyedia jasa (kontraktor) wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna jasa, dalam hal ini SKSBRR RR Jalan Nasional NAD. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen kontrak pada beberapa paket pekerjaan diketahui terdapat jaminan pelaksanaan yang masa berlakunya tidak sesuai ketentuan, yaitu: a. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh - Tapaktuan Seksi 2 (BRR-JN 04.2) yang dilaksanakan oleh PT Amen Mulia sesuai Kontrak Nomor K-04/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006 senilai Rp29.013.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 440 hari kalender atau pekerjaan harus diserah terimakan untuk pertama kalinya (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak selama 365 hari atau penyerahan akhir pekerjaan (FHO) pada tanggal 22 Desember 2008. Sebagai salah satu syarat dalam kontrak PT Amen Mulia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai Rp1.600.000.000,00 (5,51% dari nilai kontrak) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah sesuai sertifikat Nomor 813/GRSPLK/X/2006. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 365 hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 September 2006 s.d. 13 September 2007. Sesuai dengan ketentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 14 hari setelah FHO atau tanggal 05 Januari 2009. Dengan demikian jangka waktu jaminan pelaksanaan kurang selama 480 hari (14 September 2007 s.d 05 Januari 2009). b. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh - Tapaktuan Seksi 3 (BRR-JN 04.3) yang dilaksanakan oleh PT Wirataco Mitra Mulia sesuai Kontrak Nomor K-05/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006 senilai Rp28.890.348.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 440 hari kalender atau pekerjaan harus diserah terimakan untuk pertama kalinya (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak selama 365 hari atau penyerahan akhir pekerjaan (FHO) pada tanggal 22 Desember 2008. Sebagai salah satu syarat dalam kontrak PT Wirataco Mitra Mulia harus menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai Rp1.600.000.000,00 (5,54% dari nilai kontrak) yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin sesuai sertifikat Nomor 167/BUK/BG/IX/2006. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 365 hari kalender, terhitung sejak tanggal 14 September 2006 s.d. 13 September 2007. Sesuai dengan ketentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 14 hari setelah FHO atau tanggal 05 Januari 2009. Dengan demikian jangka waktu
Halaman 26 dari 54
jaminan pelaksanaan kurang selama 480 hari (14 September 2007 s.d. 05 Januari 2009). c. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh - Tapaktuan Seksi 4 (BRR-JN 04.4) yang dilaksanakan oleh PT Alhas Jaya Group sesuai Kontrak Nomor K-06.BRR-JN/PPK-MBO/APBN/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006 senilai Rp29.323.147.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 440 hari kalender atau pekerjaan harus diserah terimakan untuk pertama kalinya (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak selama 365 hari atau penyerahan akhir pekerjaan (FHO) pada tanggal 22 Desember 2008. Sebagai salah satu syarat dalam kontrak PT Alhas Jaya Group harus menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai Rp1.600.000.000,00 (5,46% dari nilai kontrak) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah sesuai sertifikat Nomor 798/GRSPLK/IX/2006. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 365 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 September 2006 s.d. 16 September 2007. Sesuai dengan ketentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 14 hari setelah FHO atau tanggal 05 Januari 2009. Dengan demikian jangka waktu jaminan pelaksanaan kurang selama 477 hari (17 september 2007 s.d. 05 Januari 2009). d. Paket Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Tapaktuan - Batas Sumut Seksi 5 (BRR-JN 05.5) yang dilaksanakan oleh Istaka-Juliprima Jo sesuai Kontrak Nomor K-02/BRR-JN/PPK-TPT/APBN/2006 tanggal 06 Oktober 2006 senilai Rp23.270.834.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 440 hari kalender atau pekerjaan harus diserah terimakan untuk pertama kalinya (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak selama 365 hari atau penyerahan akhir pekerjaan (FHO) pada tanggal 22 Desember 2008. Sebagai salah satu syarat dalam kontrak Istaka-Juliprima Jo harus menyerahkan jaminan pelaksanaan senilai Rp1.170.000.000,00 (5.03% dari nilai kontrak) yang dikeluarkan oleh Bank BPD Aceh Syariah sesuai sertifikat Nomor 824/GRSPLK/X/2006. Masa berlaku jaminan pelaksanaan selama 365 hari kalender terhitung sejak tanggal 20 September 2006 s.d. 19 September 2007. Sesuai dengan ketentuan masa berlaku jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya 14 hari setelah FHO atau tanggal 06 Januari 2009. Dengan demikian jangka waktu jaminan pelaksanaan kurang selama 475 hari (20 September 2007 s.d. 06 Januari 2009). Hal tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelelangan Bab IV tentang Syaratsyarat Umum Kontrak angka 6 butir 6.1 yang menyatakan bahwa masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan jaminan pelaksanaan senilai Rp5.970.000.000,00 tidak dapat dicairkan apabila kontraktor wanprestasi. Hal tersebut terjadi karena: a. Kontraktor belum mempedomani ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum kontrak.
Halaman 27 dari 54
b. Panitia Pengadaan jasa konstruksi dalam menilai kelengkapan dokumen kontrak belum mempedomani ketentuan yang berlaku. c. Lemahnya pengawasan Kepala SKS – BRR RR Jalan Nasional NAD. Pihak Satker menyatakan jaminan yang dikeluarkan oleh Bank dengan masa berlaku jaminan adalah 365 hari (1 TA), jika dibandingkan dengan kontrak yang telah ditandatangani, masa berlaku jaminan pelaksanaan tersebut jelas tidak sesuai. Ketentuan bank tentang jangka waktu jaminan bank (garansi bank) berlaku maksimal 365 hari, pihak bank akan tetap memperpanjang jaminan pelaksanaan tersebut secara otomatis jika sudah habis masa berlakunya dan dengan demikian jaminan pelaksanaan yang ada nantinya akan diperpanjang sesuai kontrak yang dibutuhkan, sehingga jaminan pelaksanaan dapat dicairkan apabila rekanan wanprestasi atau cidera janji. Saran BPK-RI: Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD serta menginstruksikan Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk membuat teguran secara tertulis kepada: a. Para rekanan pelaksana pekerjaan supaya memperbaharui jaminan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum kontrak. b. Panitia Pengadaan Jasa Konstuksi supaya di masa mendatang lebih cermat dalam meneliti dan menilai kelengkapan dokumen kontrak.
Halaman 28 dari 54
5. Pelaksanaan Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Paket Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut (BRR – JN 03) senilai Rp14.851.431.000,00 Dilaksanakan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Paket Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh-Tapaktuan-Batas Sumut merupakan salah satu paket pekerjaan yang dibiayai dari Sumber Dana APBN-P Tahun 2005 untuk SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD dan SKS BRR-Pembinaan Perencanaan Jalan NAD. Pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) dan diikuti oleh 10 Perusahaan dengan pemenang PT Benteng Kentjana sesuai surat penetapan pemenang No.KU.08.01/52/BRR-JN/2005 tanggal 22 Nopember 2005. Pekerjaan tersebut telah diikat dalam kontrak No.44-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-P/2005 tanggal 15 Desember 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp14.851.431.000,00 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Juli 2006. Masa pemeliharaan ditetapkan dalam kontrak selama 365 hari. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan telah diadakan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor KU.09.04/652/BRR-JN/2006 Tanggal 13 Juli 2006 dan telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran tanggal 15 Nopember 2006. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pelelangan diketahui bahwa proses pelelangan dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, yaitu sebagai berikut: a. PT Benteng Kentjana merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint Operation (JO) antara PT Benteng Bangun Sejahtera dengan PT Juliprima Kentjana berdasarkan Perjanjian KSO yang tertuang dalam akta Notaris Abaruddin Salam, S.H. Nomor 112 Tanggal 20 Oktober 2005 dengan nama PT Benteng Kentjana JO, namun dalam perjanjian KSO tidak disebutkan perusahaan yang menjadi Leading Firm. Ketentuan mengenai perlunya ditunjuk leading firm dimaksudkan untuk menjamin adanya pihak yang mewakili KSO dalam perikatan kontrak dengan pengguna jasa. b. Surat penawaran PT Benteng Kentjana No. 001/BK/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 ditandatangani oleh Direktur PT Benteng Bangun Sejahtera yang belum ditentukan sebagai leading firm. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak diketahui pihak yang berwenang dalam menandatangani surat penawaran. c. Dalam Perjanjian KSO disebutkan bahwa KSO tersebut berakhir pada saat pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh-Tapaktuan-BatasSumut (BRR-JN 03) selesai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat masa pemeliharaan status perjanjian KSO telah berakhir sehingga tidak ada lagi pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang mungkin timbul pada masa pemeliharaan. d. Dalam akta tentang Kuasa Direksi yang dibuat oleh Notaris Titi Sulistyowati, S.H. No.60 tanggal 19 Oktober 2005 menunjuk Makmur, SE sebagai pemegang kuasa Direksi PT Benteng Bangun Sejahtera untuk membuat serta menandatangani aktaakta dan/atau surat-surat berkaitan dengan pelaksanaan KSO, namun tidak diberikan hak untuk menandatangani kontrak kerja berkaitan dengan proyek
Halaman 29 dari 54
tersebut. Dalam kenyataanya pemegang kuasa memberikan kuasa kepada Teuku Faisal, Direktur PT Juliprima Kentjana, untuk menandatangani kontrak kerja sesuai akta yang dibuat oleh Notaris Sabarrudin Salam, S.H. No.2 tanggal 1 Nopember 2005. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai pihak yang berhak menandatangani kontrak. Berdasarkan perbandingan kelengkapan dokumen penawaran dari calon pemenang cadangan I (PT Istaka Karya) diketahui perusahaan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan, sehingga dari evaluasi administrasi seharusnya PT Benteng Kentjana dapat dinyatakan Gugur. Kondisi di atas menunjukkan bahwa proses pelelangan umum dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa khususnya menyangkut prinsip keadilan/tidak diskriminatif. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3, menyatakan bahwa Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun. b. Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II, Huruf A, Angka 1f tentang Evaluasi Penawaran Nomor 5. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang; 2) Surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan besarnya jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa. 3) Surat penawaran ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Hal tersebut mengakibatkan: a. Harga kontrak sebesar Rp14.851.431.000,00 belum merupakan harga yang paling menguntungkan bagi negara. b. Menghilangkan kesempatan rekanan lain (pemenang cadangan) untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
Halaman 30 dari 54
Hal tersebut terjadi karena: a. Panitia Pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi SKS BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD lalai dalam melaksanakan evaluasi atas surat penawaran dari rekanan. b. Kepala Satuan Kerja Sementara BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD tidak optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pelelangan umum. c. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan serta pejabat yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD belum optimal dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengendalian kepada Satuan Kerja. Pihak Satker mengakui bahwa pada pelelangan TA 2005 masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam mengevaluasi kontraktor yang melakukan KSO, untuk masa yang akan datang Satker akan lebih cermat dan mengevaluasi penawaran kontraktor khusunya yang ber KSO. Saran BPK-RI: Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD serta menginstruksikan Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD supaya di masa mendatang: a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tender/pelelangan atas pengadaan jasa konstruksi. b. Lebih cermat dalam mengevaluasi setiap dokumen penawaran dari para rekanan.
Halaman 31 dari 54
6. Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal Laston Lapis Pengikat (AC-BC) Tidak Sesuai dengan yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp513.759.861,00 Berdasarkan rencana kegiatan yang tertuang dalam Revisi DIPA TA 2005 antara lain terdapat rencana pembangunan jalan arteri ruas Geumpang – Tutut – Meulaboh dengan nilai sebesar Rp20.032.035.000,00 dan ruas Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut dengan nilai sebesar Rp14.851.431.000,00. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Paket Geumpang – Tutut – Meulaboh Paket pekerjaan jalan pada ruas Geumpang – Tutut – Meulaboh dilaksanakan oleh PT Medan Smart Jaya sesuai kontrak No.44-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBNP/2005 tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp20.032.035.300,00, jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 264 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kalinya pada tanggal 8 September 2006. Masa pemeliharaan diatur dalam kontrak selama 365 hari. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) No. S-777/BRR-JN/IX/2006 tanggal 8 September 2006 namun pembayaran baru dilaksanakan atas sertifikat bulanan (monthly certificate) yang ke-9 sebesar Rp16.092.843.471,00 (80,34% dari nilai kontrak) sesuai bukti pembayaran terakhir tanggal 6 September 2006. Hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan oleh Tim BPK bersama Kepala Satuan Kerja, konsultan pengawas dan rekanan pada tanggal 30 Nopember 2006 serta dipertegas dengan laporan hasil peninjauan lapangan oleh konsultan perencana tanggal 4 Nopember 2006 diketahui pada beberapa bagian ruas jalan yang dikerjakan tergenang air yang berasal dari luapan saluran drainase antara lain pada STA 33+600 dan STA 34+000 sedangkan pada STA 32+850, STA 34+300 dan STA 40+000 terjadi kerusakan pada badan jalan (pot holes dan cracking). Menurut penjelasan lisan Kepala SKS BRR – Pembinaan Perencanaan Jalan NAD sebagai perencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan NAD, dokumen perencanaan tahun 2005 berupa Detailed Engineering Design (DED) dan Engineer Estimate (EE) sebagai dasar penyusunan Owner’s Estimate (OE) belum pernah disusun. Disain yang digunakan pada saat perencanaan berupa disain sederhana (simplified design) sehingga tidak memperhitungkan umur rencana jalan. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui antara lain terdapat item pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Pengikat (AC-BC) dengan volume 3.993,48 m3 harga satuan Rp1.459.066,96 atau sebesar Rp5.826.754.723,42 (termasuk keuntungan 10%). Dalam analisa harga satuan mata pembayaran untuk pekerjaan tersebut terdapat komponen aspal dengan kuantitas 140,70 kg harga satuan Rp6.200,00 atau sebesar Rp872.340,00 dan setelah ditambah keuntungan 10% sebesar Rp959.574,00 (110% x Rp872.340,00). Berdasarkan laporan hasil pengujian atas material yang telah terpasang diketahui bahwa kuantitas aspal yang digunakan sebanyak 125,49 kg atau sebesar Rp778.065,00 (125,49 kg x Rp6.200,00) dan setelah ditambah keuntungan 10% sebesar Rp855.872,00 (110% x Rp778.065,00).
Halaman 32 dari 54
Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp103.702,00 per m3 (Rp959.574,00 – Rp855.872,00) atau untuk seluruh volume pekerjaan sebesar Rp414.131.862,96 (3.993,48 m3 x Rp103.702,00). b. Paket Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut Paket pekerjaan jalan pada ruas Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut dilaksanakan oleh PT Benteng Kentjana sesuai kontrak No.46-AC/CTR/BRRJN/DPW/APBN-P/2005 tanggal 15 Desember 2005 sebesar Rp14.851.432.000,00 jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 210 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kalinya pada tanggal 13 Juli 2006. Masa pemeliharaan diatur dalam kontrak selama 365 hari. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) No. KU.09.04/652/BRR-JN/2006. tanggal 13 Juli 2006 dan telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran terakhir tanggal 31 Agustus 2006. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui antara lain terdapat item pekerjaan perkerasan aspal Laston Lapis Pengikat (AC-BC) dengan volume 3.124,80 m3 harga satuan Rp1.310.436,44 atau sebesar Rp4.094.851.787,71 Dalam analisa harga satuan mata pembayaran untuk pekerjaan tersebut terdapat komponen aspal dengan kuantitas 140,70 kg harga satuan Rp5.000,00 atau sebesar Rp703.500,00 dan setelah ditambah keuntungan 10% sebesar Rp773.850,00 (110% x Rp703.500,00). Berdasarkan laporan hasil pengujian atas material yang telah terpasang diketahui bahwa kuantitas aspal yang digunakan sebanyak 134,90 kg atau sebesar Rp674.500,00 (134,90 kg x Rp5.000,00) dan setelah ditambah keuntungan 10% sebesar Rp741.950,00 (110% x Rp674.500,00). Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp31.883,00 per m3 (Rp773.850,00 – Rp741.967,00) atau untuk seluruh volume pekerjaan sebesar Rp99.627.998,40 (3.124,80 m3 x Rp31.883,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Dokumen Lelang Buku VI tentang Spesifikasi Teknis, pada Seksi 1.1.3 mengenai Ketentuan Rekayasa yang menyatakan bahwa Rancangan rekayasa untuk paket dengan rancangan lengkap didasarkan atas rancangan rekayasa lengkap (detailed engineering design) dimana semua mata pembayaran telah dirancang dengan akurat, ditentukan jumlah dan lokasinya sebelum penandatanganan kontrak. b. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1) Pasal 30 ayat (3) menyatakan kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 2) Lampiran I huruf E yang menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan dan perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE).
Halaman 33 dari 54
3) Penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 33 ayat 2 menyatakan khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan. Hal tersebut mengakibatkan: a. Kelebihan pembayaran kepada rekanan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp513.759.861,00. b. Ruas jalan Geumpang – Tutut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan berpotensi rusak berat apabila tidak segera ditangani dengan disain yang permanen.
a. b. c. d. e.
Hal tersebut terjadi karena: Panitia PHO bekerja kurang cermat dalam menilai prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan rekanan. Konsultan pengawas bekerja kurang optimal dalam memastikan pemenuhan standar kualitas yang ditetapkan dalam Owner Estimate. Kepala Satker Sementara BRR – Pembinaan Perencanaan Jalan NAD tidak melaksanakan perencanaan dengan baik. Kepala Satker Sementara BRR–RR Jalan Nasional NAD bekerja kurang optimal dalam mengawasi pekerjaan dan melakukan pembayaran. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias serta pejabat yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD belum bekerja secara optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja.
Pihak Satker menyatakan bahwa pekerjaan AC-BC sudah sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan, begitu juga dengan pembayarannya sudah sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan karena selisih kuantitas komponen aspal dari hasil uji material yang terpasang dengan analisa harga satuan mata pembayaran pada saat pelelangan tidak menjadi masalah. Atas komentar tersebut, BPK-RI menjelaskan lebih lanjut bahwa analisa harga satuan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam dokumen penawaran, sehingga kuantitas komponen dalam analisa harga satuan tersebut menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh rekanan. Saran BPK-RI: Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD serta memerintahkan: a. Kepala Satker Sementara BRR Pembinaan Perencanaan supaya bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Halaman 34 dari 54
b. Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk menarik kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp513.759.821,00 dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara, kemudian membuat teguran secara tertulis kepada Panitia PHO, Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan untuk bekerja lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
Halaman 35 dari 54
7. Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp169.954.906,32 Berdasarkan DIPA TA 2005 pada Satuan Kerja Sementara (SKS) BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Jalan Nasional NAD telah dianggarkan dana untuk melaksanakan kegiatan RR Jalan Nasional NAD sebesar Rp82.188.558.000,00 dengan realisasi (s.d. 4 Mei 2006) sebesar Rp52.962.451.000,00 atau 64,44% dari anggaran, sedangkan pada TA 2006 dianggarkan sebesar Rp132.447.479.000,00 dengan realisasi (s.d. 17 Nopember 2006) sebesar Rp61.600.900.599,00 atau 46,51% dari anggaran. Dalam DIPA TA 2005 antara lain terdapat pekerjaan pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Meulaboh – Tapaktuan – Batas Sumut (Paket: BRR-JN 03). Hasil pemeriksaan dokumen atas pekerjaan/pemeliharaan Jalan Meulaboh Tapaktuan Batas Sumut diketahui pekerjaan dilaksanakan oleh PT Benteng Kentjana berdasarkan Kontrak Nomor 46-AC/CTR/BRR-JN/DPW/APBN-P/2005 tangggal 15 Desember 2005 dengan nilai Rp14.851.431.000,00. Jangka waktu pelaksanaan adalah 210 hari kalender dengan masa pemeliharaan 365 hari. Pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan 100% dan telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran tanggal 15 Nopember 2006. Dalam kontrak tersebut terdiri dari 5 ruas jalan, yaitu: a. Ruas Jalan Wilayah Sawang STA 427 + 300 s.d. 429 + 350 b. Ruas Jalan Wilayah Bakongan STA 511 + 600 s.d. 528 +150 c. Ruas Jalan Wilayah Gunung Kapur STA 577 + 413 s.d 583 + 780 d. Ruas Jalan Sebelum masuk Kota Subulussalam STA 592 + 125 s.d.596 + 950 e. Ruas Jalan Sesudah Kota Subulussalam STA 605 + 240 s.d. 602 + 240 Dalam nilai kontrak antara lain terdapat pekerjaan Laston Lapis Pengikat (AC-BC) dengan ketebalan 5 cm, volume 3.124,80 m3 harga satuan Rp1.310.435,44 atau senilai Rp4.094.848.662,91. Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 3 s.d. 7 Nopember 2006 diketahui bahwa atas pekerjaan Laston Lapis Pengikat (AC-BC) pada beberapa lokasi dengan volume 980,69m3, ketebalan rata-rata ketebalan bervariasi antara 3,92cm sampai dengan 4,67cm atau senilai Rp1.115.176.025,33. Harga menurut kontrak atas volume hasil pemeriksaan fisik sebesar Rp1.285.130.931,65 (980,69m3 x Rp1.310.435,44). Dengan demikian terdapat kekurangan fisik pekerjaan senilai Rp169.954.906,32 (Rp1.285.130.931,65 – Rp1.115.176.025,33). (Rincian lihat lampiran 3) Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pasal penjelasan Pasal 33 ayat (2) bahwa, khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan. b. Pelaksanaan pekerjaan seharusnya sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan pekerjaan Laston Lapis Pengikat sebesar Rp169.954.906,32.
Halaman 36 dari 54
Hal tersebut terjadi karena: a. Pengendalian dan pengawasan dari Kepala SKS BRR–RR Jalan Nasional NAD lemah. b. Konsultan pengawas bekerja kurang cermat dalam mengawasi pekerjaan pemeliharaan jalan. c. Rekanan berupaya mencari keuntungan secara tidak wajar. Pihak Satker menyatakan bahwa pekerjaan Laston lapis pengikat (AC-BC) pada paket rehabilitasi dan rekonstruksi Jalan Meulaboh-Tapaktuan-Batas Sumut yang dikerjakan oleh PT Benteng Kentjana telah sesuai dengan spesifikasi teknis, mengenai ketebalan pada lokasi-lokasi tertentu yang kurang dari tebal rencana, sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim BPK-RI dapat saja terjadi, namun tidak dapat dirataratakan untuk seluruh volume pekerjaan Laston AC-BC. Hal ini karena lokasi pengasapalan yang tersebar, sehingga kekurangan-kekurangan harus diperhitungkan hanya pada lokasi-lokasi tertentu saja sesuai dengan hasil pemeriksaan. Untuk menindak lanjuti temuan tersebut pihak Satker berjanji akan memerintahkan rekanan untuk memperbaiki kekurangan ketebalan tersebut. Saran BPK-RI: Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD serta menginstruksikan Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD supaya membuat teguran secara tertulis kepada: a. Konsultan Pengawas dhi. PT Arcende Ass. untuk bekerja lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan. b. Kontraktor dhi. PT Benteng Kentjana selaku pelaksana pekerjaan untuk segera mempertanggungjawabkan kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp169.954.906,32, yaitu: 1) Ketebalan AC-BC yang melebihi batas toleransi (> ±0,50 cm) yaitu pada tiga lokasi dengan nilai sebesar Rp146.427.374,64 (sesuai Lampiran 3) harus dibongkar dan dilayer ulang. 2) Ketebalan AC-BC yang kurang dari batas toleransi dengan nilai sebesar Rp23.527.531,68 disetorkan ke kas negara.
Halaman 37 dari 54
8. Pembayaran Uang Muka atas Paket Pekerjaan yang Diikat dalam Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tidak Didasarkan pada Kontrak Tahunan sebesar Rp18.875.640.017,00 Kontrak tahun jamak (multi years contract) adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari satu TA. Dalam pelaksanaannya kontrak tahun jamak mencakup kontrak induk dan kontrak tahunan (kontrak anak). Sesuai DIPA TA 2006 SKS – BRR Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD direncanakan 6 paket pekerjaan jalan nasional NAD yang diikat dalam kontrak tahun jamak. Seluruh paket pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan nilai kontrak sebesar Rp156.404.782.087,00. Hasil pemeriksaan dokumen diketahui bahwa kontrak induk tidak dilengkapi dengan kontrak tahunan (kontrak anak) namun sesuai DIPA TA 2006 dana yang disediakan untuk TA 2006 atas paket pekerjaan yang diikat dalam kontrak tahun jamak sebesar Rp62.026.582.000,00. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan paket pekerjaan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Paket Meulaboh – Tapak Tuan Seksi 2 (BRR-JN04.2) dilaksanakan oleh PT Amen Mulia sesuai kontrak No.K-04/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/IX/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp29.013.000.000,00, jangka waktu pelaksanaan 440 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kali (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan per 15 Nopember 2006 diketahui bahwa perkembangan fisik baru mencapai 0,063% sedangkan realisasi keuangan berupa pembayaran uang muka sebesar Rp5.802.600.000,00 (20% dari nilai kontrak). Pembayaran uang muka tersebut dijamin dengan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT Jasarahaja Putera sebesar Rp5.802.600.000,00 (100% dari pembayaran uang muka). Dana yang tersedia dalam DIPA TA 2006 untuk paket pekerjaan tersebut sebesar Rp9.677.000.000,00 sehingga pembayaran uang muka sewajarnya dari nilai pagu anggaran tahun berjalan atau sebesar Rp1.935.400.000,00 (20% x Rp9.677.000.000,00). Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran uang muka kepada rekanan sebesar Rp3.867.200.000,00 (Rp5.802.600.000,00 – Rp1.935.400.000,00). b. Paket Meulaboh – Tapak Tuan Seksi 3 (BRR-JN04.3) dilaksanakan oleh PT Wirataco Mitra Mulia sesuai kontrak No.K-05/BRR-JN/PPKMBO/APBN/IX/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp28.890.348.000,00, jangka waktu pelaksanaan 440 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kali (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan per 15 Nopember 2006 diketahui bahwa belum ada perkembangan fisik (0%) sedangkan realisasi keuangan berupa pembayaran uang muka sebesar Rp5.778.069.600,00 (20% dari nilai kontrak). Pembayaran uang muka tersebut dijamin dengan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT Jasaraharja Putera sebesar Rp5.778.069.600,00 (100% dari pembayaran uang muka). Dana yang tersedia dalam DIPA TA 2006 untuk paket pekerjaan tersebut sebesar Rp9.706.082.000,00 sehingga pembayaran uang muka sewajarnya dari nilai pagu anggaran tahun berjalan atau sebesar
Halaman 38 dari 54
Rp1.941.216.400,00 (20% x Rp9.706.082.000,00). Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran uang muka kepada rekanan sebesar Rp3.836.853.200,00 (Rp5.778.069.600,00 – Rp1.941.216.400,00). c. Paket Meulaboh – Tapak Tuan Seksi 4 (BRR-JN04.4) dilaksanakan oleh PT Alhas Jaya Group sesuai kontrak No.K-06/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/IX/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp29.323.147.000,00, jangka waktu pelaksanaan 440 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kali (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Berdasarkan laporan progress per 15 Nopember 2006 diketahui bahwa perkembangan fisik baru mencapai 0,167% dari 0,991% yang direncanakan (deviasi -0,824%) sedangkan realisasi keuangan berupa pembayaran uang muka sebesar Rp5.864.629.400,00 (20% dari nilai kontrak). Pembayaran uang muka tersebut dijamin dengan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT Jasaraharja Putera sebesar Rp5.864.629.400,00 (100% dari pembayaran uang muka). Dana yang tersedia dalam DIPA TA 2006 untuk paket pekerjaan tersebut sebesar Rp10.903.200.000,00 sehingga pembayaran uang muka sewajarnya dari nilai pagu anggaran tahun berjalan atau sebesar Rp2.180.640.000,00 (20% x Rp10.903.200.000,00). Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran uang muka kepada rekanan sebesar Rp3.683.989.400,00 (Rp5.864.629.400,00 – Rp2.180.640.000,00). Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 26 dan 27 Nopember 2006 menunjukkan bahwa rekanan (PT. Alhas Jaya) sedang melaksanakan mobilisasi Asphalt Mixing Plant (AMP) baru di lokasi pekerjaan, sementara berdasarkan dokumen penawaran diketahui bahwa rekanan menyatakan telah memiliki AMP. d. Paket Tapaktuan – Batas Sumut Seksi 1 (BRR-JN05.1) dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) sesuai kontrak No.K-01/BRR-JN/PPK-TPT/APBN/IX/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp21.627.037.000,00, jangka waktu pelaksanaan 440 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kali (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan per 15 Nopember 2006 diketahui bahwa perkembangan fisik baru mencapai 0,026% dari rencana sebesar 1,208% (deviasi -1,182%) sedangkan realisasi keuangan berupa pembayaran uang muka sebesar Rp4.325.407.400,00 (20% dari nilai kontrak). Pembayaran uang muka tersebut dijamin dengan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT Askrindo sebesar Rp4.325.407.400,00 (100% dari pembayaran uang muka). Dana yang tersedia dalam DIPA TA 2006 untuk paket pekerjaan tersebut sebesar Rp9.886.800.000,00 sehingga pembayaran uang muka sewajarnya dari nilai pagu anggaran tahun berjalan atau sebesar Rp1.977.360.000,00 (20% x Rp9.886.800.000,00). Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran uang muka kepada rekanan sebesar Rp2.348.047.400,00 (Rp4.325.407.400,00 – Rp1.977.360.000,00). e. Paket Tapaktuan – Batas Sumut Seksi 3 (BRR-JN05.3) dilaksanakan oleh PP – Hananan KSO sesuai kontrak No.K-03/BRR-JN/PPK-TPT/APBN/IX/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp24.280.416.087,00, jangka waktu pelaksanaan 440 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kali (PHO) pada tanggal 26 Desember 2007. Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan per 15 Nopember 2006 diketahui bahwa perkembangan fisik baru mencapai 0,120% dari rencana sebesar 0,400% (deviasi -0,280%) sedangkan realisasi keuangan berupa
Halaman 39 dari 54
pembayaran uang muka sebesar Rp4.856.083.217,00 (20% dari nilai kontrak). Pembayaran uang muka tersebut dijamin dengan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT Jasaraharja Putera sebesar Rp4.856.083.217,00 (100% dari pembayaran uang muka). Dana yang tersedia dalam DIPA TA 2006 untuk paket pekerjaan tersebut sebesar Rp10.360.000.000,00 sehingga pembayaran uang muka sewajarnya dari nilai pagu anggaran tahun berjalan atau sebesar Rp2.072.000.000,00 (20% x Rp10.360.000.000,00). Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran uang muka kepada rekanan sebesar Rp2.784.083.217,00 (Rp4.856.083.217,00 – Rp2.072.000.000,00). f. Paket Tapaktuan – Batas Sumut Seksi 5 (BRR-JN05.5) dilaksanakan oleh Istaka – Juliprima sesuai kontrak No.K-02/BRR-JN/PPK-TPT/APBN/IX/2006 tanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp23.270.834.000,00, jangka waktu pelaksanaan 440 hari atau pekerjaan harus diserahterimakan untuk pertama kali (PHO) pada tanggal 23 Desember 2007. Berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan per 15 Nopember 2006 diketahui bahwa perkembangan fisik baru mencapai 0,447% dari rencana sebesar 0,485% (deviasi -0,039%) sedangkan realisasi keuangan berupa pembayaran uang muka sebesar Rp4.654.166.800,00 (20% dari nilai kontrak). Pembayaran uang muka tersebut dijamin dengan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh PT Jasaraharja Putera sebesar Rp4.654.166.800,00 (100% dari pembayaran uang muka). Dana yang tersedia dalam DIPA TA 2006 untuk paket pekerjaan tersebut sebesar Rp11.493.500.000,00 sehingga pembayaran uang muka sewajarnya dari nilai pagu anggaran tahun berjalan atau sebesar Rp2.298.700.000,00 (20% x Rp11.493.500.000,00). Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran uang muka kepada rekanan sebesar Rp2.355.466.800,00 (Rp4.654.166.800,00 – Rp2.298.700.000,00). DIPA TA 2006 merupakan batasan maksimum dana yang dapat digunakan untuk membayar prestasi pekerjaan rekanan, sehingga apabila rekanan dapat melaksanakan pekerjaan melebihi nilai yang tercantum dalam DIPA maka rekanan tidak akan dapat memperoleh pembayaran diatas nilai pagu dalam DIPA. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tidak adanya kontrak anak maka tidak dapat dipastikan dana yang mengikat sebagai dasar pembayaran atas prestasi pekerjaan rekanan dalam tahun berjalan. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak diketahui bahwa pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak didasarkan pada klausul dalam kontrak namun berdasarkan dokumen pelelangan dinyatakan bahwa uang muka ditetapkan 20% dari nilai kontrak anak. Pembayaran uang muka kerja yang didasarkan pada nilai kontrak tahun jamak (kontrak induk) memberikan informasi yang menyesatkan dalam penilaian kinerja satuan kerja karena besarnya tingkat penyerapan dana terhadap pagu DIPA TA 2006 berbeda secara signifikan dengan besarnya tingkat penyerapan dana terhadap nilai kontrak secara keseluruhan yaitu realisasi keuangan sebesar Rp37.547.790.217,00 jika dibandingkan dengan pagu DIPA TA 2006 sebesar Rp97.748.544.000,00 (38,41% dari pagu DIPA TA 2006) ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kontrak keseluruhan (20% dari nilai kontrak induk). Hal tersebut mengindikasikan adanya upaya memperbesar penyerapan dana TA 2006 melalui pembayaran uang muka yang didasarkan pada kontrak induk.
Halaman 40 dari 54
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Dokumen Pelelangan Bab V mengenai Syarat-syarat Khusus Kontrak Nomor 9 (SSK9) disebutkan bahwa besaran uang muka adalah 20% dari nilai kontrak anak. b. Seharusnya kontrak tahun jamak (multi years contract) diikat dalam kontrak tahunan (kontrak anak) dengan maksud untuk mengikat pekerjaan yang wajib diselesaikan oleh rekanan dalam TA berjalan sekaligus sebagai tolok ukur pembayaran atas prestasi pekerjaan dimaksud. Hal tersebut mengakibatkan: a. Membuka peluang penyalahgunaan uang muka oleh rekanan untuk tujuan selain yang dimaksud dalam kontrak. b. Pembayaran uang muka kepada rekanan melebihi prestasi pekerjaan yang dilaksanakan sebesar Rp18.875.640.017,00 (Rp3.867.200.000,00 + Rp3.836.853.200,00 + Rp3.683.989.400,00 + Rp2.348.047.400,00 + Rp2.784.083.217,00 + Rp2.355.466.800 ). Hal tersebut terjadi karena: a. Kepala Satker Sementara BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD bekerja kurang cermat dalam melakukan pembayaran uang muka kepada rekanan. b. Konsultan Pengawas bekerja kurang optimal dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan c. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias serta pejabat yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD belum bekerja secara optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja. Pihak Satker menjelasakan bahwa pembayaran uang muka 20% untuk paket pekerjaan multy years dilakukan terhadap nilai kontrak induk dikarenakan pihak BRR sudah pasti mengalokasikan dana untuk TA 2007. Saran BPK-RI: Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD dan menginstruksikan Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD supaya segera membuat kontrak tahunan atas paket pekerjaan yang diikat dalam kontrak tahun jamak serta memerintahkan kepada: a. Para rekanan masing-masing pelaksana pekerjaan agar memperhitungkan kelebihan pembayaran uang muka pada pembayaran termin berikutnya sebesar Rp18.875.640.017,00, dengan rincian: 1) PT Amen Mulia sebesar Rp3.867.200.000,00. 2) PT Wirataco Mitra Mulia sebesar Rp3.836.853.200,00. 3) PT Alhas Jaya Group sebesar Rp3.683.989.400,00. 4) PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp2.348.047.400,00. 5) PP – Hananan KSO sebesar Rp2.784.083.217,00. 6) Istaka – Juliprima sebesar Rp2.355.466.800,00. b. Para Konsultan Pengawas agar lebih meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Halaman 41 dari 54
9. Pelaksanaan Satu Paket Pekerjaan Transisi dan Enam Paket Multi Years Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional Sepanjang Meulaboh-TapaktuanBatas Sumut TA 2006 Tumpang Tindih dengan Penanganan Pekerjaan TA Sebelumnya Pada TA 2005 dan 2006, ruas jalan dari Meulaboh hingga Batas Sumut merupakan salah satu ruas jalan yang ditangani oleh SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Nasional NAD. Pada TA 2005 telah dilaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi RR Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan-Batas Sumut (BRRJN 03) yang dibiayai dari Sumber Dana APBN-P Tahun 2005. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pemborongan pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi melalui tahap–tahap pelelangan, yang dimulai dengan Pengumuman Pelelangan tanggal 4 Oktober 2005 di Harian Republika dan Serambi Indonesia sesuai Pengumuman Nomor 01/PAN/BRR-JN/BRR-PP/APBN-P/2005 diikuti oleh 10 Perusahaan, yang kemudian ditetapkan pemenang yaitu PT Benteng Kencana berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor KU.08.01/52/BRR-JN/2005 tanggal 22 Nopember 2005 dan diumumkan dalam Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 48/PAN/BRR-JN/APBN-P/2005 Tanggal 24 Nopember 2005. Paket tersebut kemudian diikat dalam kontrak No.46-AC/CTR/BRRJN/DPW/APBN-P/2005 tanggal 15 Desember 2005 dengan nilai sebesar Rp14.851.431.000,00, dengan Addendum Kontrak sebanyak empat kali. Pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen) sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor KU.09.04/652/BRR-JN/2006 tanggal 13 Juli 2006. Masa pemeliharaan selama 365 hari kalender, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2006 s.d. 16 Juli 2007. Jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh PT Jasa Raharja Putera berdasarkan No.Bond:15.08.00.2006.00469 dengan nilai sebesar Rp742.571.550,00, yang berlaku sejak tanggal 13 Nopember 2006 s.d. 31 Juli 2007. Berdasarkan Laporan Akhir Pengawasan Teknis Jalan Nasional NAD Paket Pekerjaan RR Jalan Meulaboh-Tapaktuan-Batas Sumut tanggal 16 Agustus 2006 yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dhi. PT Arcende Ass diketahui bahwa ruas jalan yang telah ditangani adalah: a. Meulaboh – Tapaktuan yang lokasinya menyebar mulai dari km.280+000 s.d. 359+000 dengan panjang efektif 1,1160 km, produk akhir aspal AC-BC. b. Meulaboh – Tapaktuan yang lokasinya menyebar mulai dari km.382+950 s.d. 440+785 dengan panjang efektif 1,1050 km, produk akhir LPA Kelas A. c. Bakongan – Namo Buaya yang lokasinya menyebar mulai dari km.512+780 s.d. 582+800 dengan panjang efektif 1,9181 km, produk akhir aspal AC-BC. d. Namo Buaya – Penanggalan yang lokasinya menyebar mulai dari km.584+200 s.d. 605+341 dengan panjang efektif 0,1779 km, produk akhir aspal AC-BC. Sedangkan pada TA 2006 akan dilaksanakan 1 paket pekerjaan Transisi dan 6 paket pekerjaan multi years, yaitu : a. Jalan Meulaboh – Tapaktuan Seksi 2 (BRR-JN 04.2) berdasarkan kontrak No.K04/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/IX/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp29.013.000.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Amen Mulia dengan jangka waktu pelaksanaan selama 440, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2006 s.d. 23
Halaman 42 dari 54
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Desember 2007. Ruas jalan yang akan ditangani mulai dari km.281+000 s.d. 314+000 (panjang efektif 33 km) dengan rencana produk akhir widening kirikanan 0,75m dan overlay (AC-WC) Leveling. Jalan Meulaboh – Tapaktuan Seksi 3 (BRR-JN 04.3) berdasarkan kontrak No.K05/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/IX/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp28.890.348.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Wirataco Mitra Mulia dengan jangka waktu pelaksanaan selama 440 hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2006 s.d. 23 Desember 2007. Ruas jalan yang akan ditangani mulai dari km.314+000 s.d. 347+000 (panjang efektif 33 km) dengan rencana produk akhir widening kiri-kanan 0,75m dan overlay (AC-WC) Leveling. Jalan Meulaboh – Tapaktuan Seksi 4 (BRR-JN 04.4) berdasarkan kontrak No.K06/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/IX/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp29.323.147.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Alhas Jaya Group dengan jangka waktu pelaksanaan selama 440 hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2006 s.d. 23 Desember 2007. Ruas jalan yang akan ditangani mulai dari km.347+000 s.d. 383+000 (panjang efektif 36 km) dengan rencana produk akhir widening kiri-kanan 0,75m dan overlay (AC-WC) Leveling. Jalan Meulaboh – Tapaktuan Seksi 5&6 Transisi (BRR-JN 04.5&6) berdasarkan kontrak No.K-07/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp3.744.530.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Paduan Bumi Dirgantara dengan jangka waktu pelaksanaan selama 70 hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober s.d. 24 Desember 2006. Ruas jalan yang akan ditangani mulai dari km.383+000 s.d. 450+000 (panjang efektif 67 km) dengan item pekerjaan patching dan pasangan batu. Jalan Tapaktuan – Batas Sumut Seksi 1 (BRR-JN 05.1) berdasarkan kontrak No.K-01/BRR-JN/PPK-TPT/APBN/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebesar Rp21.627.037.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dengan jangka waktu pelaksanaan selama 440 hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2006 s.d. 23 Desember 2007. Ruas jalan yang akan ditangani mulai dari km. 450+000 s.d. 481+500 dengan rencana produk akhir (AC-WC) Leveling. Jalan Tapaktuan – Batas Sumut Seksi 3 (BRR-JN 05.3) berdasarkan kontrak No.K-03/BRR-JN/PPK-TPT/APBN/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp24.280.416.087,00 yang dilaksanakan oleh PT Hananan KSO dengan jangka waktu pelaksanaan selama 439 hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2006 s.d. 23 Desember 2007. Ruas jalan yang akan ditangani mulai dari km. 511+300 s.d. 534+400 dengan rencana produk akhir (AC-WC) Leveling. Jalan Tapaktuan – Batas Sumut Seksi 5 (BRR-JN 05.5) berdasarkan kontrak No.K-05/BRR-JN/PPK-TPT/APBN/X/2006 tanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp23.270.834.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Istaka-Juliprima Jo. dengan jangka waktu pelaksanaan selama 440 hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2006 s.d. 23 Desember 2007. Ruas jalan yang akan ditangani mulai dari km. 561+500 s.d. 583+400 dengan rencana produk akhir (AC-WC). Dari uraian diatas menunjukkan bahwa hasil paket pekerjaan TA 2005 yang telah selesai dilaksanakan oleh PT Benteng Kencana masih dalam masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 16 Juli 2007, pada TA 2006 akan ditangani paket Transisi dan Multi Years dengan ruas jalan yang sama.
Halaman 43 dari 54
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden RI No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah. b. Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1) Pasal 3 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsipprinsip antara lain, yaitu efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 2) Pasal 36 ayat (4) menyatakan bahwa penyedia barang/jasa wajib melakukan pemerliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan. Hal tersebut mengakibatkan: a. Tanggungjawab rekanan dhi. PT Benteng Kentjana untuk melaksanakan pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. b. Pelaksanaan paket pekerjaan Multi Years berpotensi terlambat dari jadwal rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena: a. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan serta pejabat yang terkait dalam kegiatan rehap dan rekonstrksi kegiatan jalan nasional tidak bekerja maksimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan kerja. b. Kepala SKS BRR-RR Pembinaan dan Perencanaan Jalan Nasional NAD dalam merencanakan kegiatan TA 2006 tidak mempertimbangkan berakhirnya masa kontrak atas paket pekerjaan TA sebelumnya. c. Konsultan Perencanaan bekerja dalam melaksanakan tugasnya tidak cermat. Pihak Satker menyatakan bahwa penanganan 1 paket pekerjaan transisi dan 6 paket multy years sepanjang jalan Meulaboh-Tapaktuan-Batas Sumut pada TA 2006 dan 2007 tidak akan tumpang tindih dengan paket Meulaboh-Tapaktuan-Batas Sumut yang dikerjakan PT Benteng Kentjana, kontraktor tersebut hanya akan memelihara pekerjaan yang terhitung efektif dan bangunan pelengkap, sedangkan pada pekerjaan patching tidak perlu menunggu habisnya masa pemeliharaan. Sedangkan paket transisi dan multy years akan menangani pekerjaan yang tidak tertangani oleh PT Benteng Kentajana. Paket multy years tidak mungkin menunggu selesainya pemeliharaan oleh PT Benteng Kentjana mengingat kerusakan jalan sepanjang ruas tersebut sudah sangat parah dan memerlukkan penangganan segera. Pihak satker berjanji untuk mengendalikan kegiatan pada paket multy years sesuai dengan jadwal rencana dan pemeliharaan yang sedang dilakukan oleh PT Benteng Kentjana berjalan dengan semestinya.
Halaman 44 dari 54
Saran BPK-RI: Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi supaya membuat teguran secara tertulis kepada Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam mengevaluasi perencanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu penanganan pekerjaan, selanjutnya membuat teguran secara tertulis kepada: a. Kepala SKS BRR-RR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD supaya di masa mendatang dalam menyusun perencanaan pekerjaan Jalan Nasional NAD pada ruas jalan yang sama dengan mempertimbangkan berakhirnya masa kontrak TA sebelumnya dan agar membuat teguran secara tertulis kepada masing-masing Konsultan Perencanaan supaya bekerja lebih cermat. b. Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD supaya lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
Halaman 45 dari 54
10. Paket Pekerjaan TA 2006 Sebesar Rp25.914.561.000,00 Tidak akan Dapat Diselesaikan Tepat Waktu dan Terhadap Enam Kontraktor Harus Dikenakan Denda Sebesar Rp1.295.728.050,00 DIPA SKS BRR – Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Jalan Nasional NAD TA 2006 sebesar Rp132.447.479.000,00 yang direalisasikan dalam 19 paket pekerjaan (kontrak) sebesar Rp240.325.768.087,00, terdiri dari 5 paket luncuran TA 2005 sebesar Rp52.586.813.000,00 dan 14 paket pekerjaan TA 2006 sebesar Rp187.738.955.087,00. Berdasarkan laporan perkembangan fisik dan keuangan posisi per 15 Desember 2006 yang disusun oleh SKS BRR – RR Jalan Nasional NAD, diketahui bahwa realisasi fisik untuk paket pekerjaan luncuran TA 2005 telah mencapai 100% dan untuk paket pekerjaan TA 2006 realisasi fisik berkisar antara 5,62% s.d. 100% sedangkan realisasi keuangan atas paket pekerjaan luncuran TA 2005 sebesar Rp52.586.813.000,00 atau 100% dari nilai kontrak dan untuk paket pekerjaan TA 2006 realisasi keuangan sebesar Rp37.547.790.217,00 atau 20,00% dari nilai kontrak. Paket-paket pekerjaan jalan nasional TA 2006, terdiri dari 15 paket pekerjaan pembangunan dan 4 paket transisi. Paket transisi dimaksudkan untuk menjaga kondisi jalan supaya tetap dapat berfungsi sehingga dapat mendukung paket-paket pekerjaan berikutnya, namun paket kegiatan transisi tersebut tidak ditemukan dalam rencana induk (master plan) bidang infrastruktur dan perumahan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pelaksanaan paket pekerjaan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Paket Jalan Nasional Kota Meulaboh Paket Jalan Nasional Kota Meulaboh dilaksanakan melalui proses pelelangan umum yang dimulai tanggal 2 Agustus 2006. Hasil pelelangan umum menunjuk PT Kumondo Intan sebagai pemenang lelang sesuai SPPJ No.S265/BRR/JN.PPK-MBO/IX/2006 tanggal 18 September 2006 dan diikat dalam kontrak No.K-03/BRR-JN/PPK/MBO/APBN/IX/2006 tanggal 28 September 2006 sebesar Rp4.599.917.000,00, dengan jangka waktu penyelesaian 90 hari kalender atau harus diserahterimakan pertama tanggal 27 Desember 2006. Berdasarkan laporan perkembangan fisik diketahui bahwa s.d. tanggal 15 Desember 2006 realisasi fisik pekerjaan adalah sebesar 19,76% dari rencana sebesar 77,32% atau terjadi deviasi sebesar -57,56%. Sedangkan realisasi keuangan per tanggal 15 Desember 2006 adalah sebesar Rp919.983.400,00 (20% dari nilai kontrak). Hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh Tim yang didampingi oleh Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas pada tanggal 2 Desember 2006 diketahui bahwa pekerjaan persiapan belum seluruhnya selesai dikerjakan, pembukaan lubang patching telah dilaksanakan, namun jumlah para pekerja dan material, antara lain seperti pasokan semen di lokasi pekerjaan terkendala. Hal tersebut sangat tidak mencukupi untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan sisa waktu pelaksanaan pekerjaan (s.d. pemeriksaan berakhir tanggal 19 Desember 2006) hanya tinggal 8 hari, sehingga rekanan harus dikenakan denda maksimal sebesar Rp229.995.850,00 (5% x Rp4.599.917.000,00).
Halaman 46 dari 54
b. Paket Jalan Iskandar Muda Kota Meulaboh Paket Jalan Iskandar Muda Kota Meulaboh dilaksanakan melalui proses pelelangan umum yang dimulai pada tanggal 2 Agustus 2006. Hasil pelelangan umum menunjuk PT Sejahtera Bhakti Dirgantara sebagai pemenang lelang yang dikukuhkan dalam SPPJ No.S-266/BRR/JN.PPK-MBO/IX/2006 tanggal 18 September 2006, dan diikat dalam kontrak No.K-01/BRR-JN/PPKMBO/APBN/IX/2006 tanggal 28 September 2006 senilai Rp3.041.429.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 90 hari kalender atau pekerjaan harus diserahterimakan pertamakalinya pada tanggal 27 Desember 2006. Berdasarkan laporan perkembangan fisik diketahui bahwa realisasi fisik s.d. 15 Desember 2006 adalah sebesar 27,68% dari rencana sebesar 60,25% atau terjadi deviasi sebesar -32,57%. Sedangkan realisasi keuangan per tanggal 15 Desember 2006 adalah sebesar Rp608.285.800,00 (20% dari nilai kontrak). Hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh Tim pada tanggal 2 Desember 2006 diketahui bahwa untuk pekerjaan pasangan batu pada bagian kiri dan kanan badan jalan, yang merupakan struktur K-175, baru mencapai 30%. Selain itu terdapat pergeseran pasangan batu sepanjang 1 m yang masuk ke dalam badan jalan, hal ini disebabkan pemilik lahan yang tidak bersedia lahannya dibebaskan untuk pelaksanaan pekerjaan. Hal tersebut sangat tidak mencukupi untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan sisa waktu pelaksanaan pekerjaan (s.d. pemeriksaan berakhir tanggal 19 Desember 2006) hanya tinggal 12 hari, sehingga rekanan harus dikenakan denda maksimal sebesar Rp152.071.450,00 (5% x Rp3.041.429.000,00) c. Paket Meulaboh-Tapaktuan Seksi 1 (Transisi) Paket Meulaboh-Tapaktuan seksi 1 (Transisi) yang dilaksanakan melalui proses pelelangan umum yang di mulai tanggal 2 Agustus 2006. Hasil pelelangan menetapkan CV Mitra Teknika sebagai pemenang lelang dan diikat dalam kontrak No.K-02/BRR-JN/PPK-MBO/APBN/IX/2006 tanggal 28 September 2006 sebesar Rp2.615.920.000,00 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 90 hari kalender atau pekerjaan harus diserahterimakan pertama pada tanggal 27 Desember 2006. Berdasarkan laporan perkembangan fisik sampai dengan 15 Desember 2006 diketahui bahwa relisasi fisik pekerjaan baru mencapai 57,57% dari rencana sebesar 79,03% atau terjadi deviasi sebesar -21,46%. Sedangkan realisasi keuangan per 15 Desember 2006 adalah sebesar Rp523.184.000,00 (20% dari nilai kontrak). Hasil pemeriksaan fisik dilapangan oleh Tim pada tanggal 2 Desember 2006 diketahui bahwa pekerjaan timbunan base sudah terlaksana 100%, begitu pula dengan pekerjaan penyiapan badan jalan, akan tetapi pekerjaan patching belum dikerjakan seluruhnya dikarenakan bahu jalan masih dalam tahap penimbunan material. Untuk pekerjaan pembukaan lubang patching sudah dilaksanakan 50%, sedangkan pekerjaan overlay baru dilaksanakan pada tahap trial sepanjang 100 m pada STA 283 + 000 dibagian kiri jalan menuju Tapaktuan, sehingga rekanan harus dikenakan denda maksimal sebesar Rp130.796.000,00 (5% x Rp2.615.920.000,00)
Halaman 47 dari 54
d. Paket Jalan Meulaboh – Tapaktuan Seksi 5 dan 6 (Transisi) Paket Meulaboh-Tapaktuan Seksi 5 dan 6 (Transisi) dilaksanakan melalui proses pelelangan umum dan menetapkan PT Paduan Bumi Dirgantara sebagai pemenang lelang dan diikat dalam kontrak No.K-07/BRR-JN/PPKMBO/APBN/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp3.744.530.000,00 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 70 hari kalender atau pekerjaan harus diserahterimakan pertama pada tanggal 24 Desember 2006. Berdasarkan laporan perkembangan fisik sampai dengan 15 Desember 2006 diketahui bahwa relisasi fisik pekerjaan baru mencapai 5,62% dari rencana sebesar 87,10% atau terjadi deviasi sebesar -81,48%. Sedangkan realisasi keuangan per 15 Desember 2006 adalah sebesar Rp748.906.000,00 (20% dari nilai kontrak). Hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh Tim pada tanggal 2 Desember 2006 diketahui bahwa pekerjaan persiapan belum selesai dikerjakan yaitu masih dalam tahap mobilisasi Aspalt Mixing Plant (AMP), sehingga rekanan harus dikenakan denda maksimal sebesar Rp187.226.500,00 (5% x Rp3.744.530.000,00). e. Paket Jalan Penanggalan – Lipat Kajang Seksi 1 Paket Penanggalan – Lipat Kajang Seksi 1 dilaksanakan melalui pelelangan umum dan menetapkan PT Juliprima Kentjana sebagai pemenang lelang dan diikat dalam kontrak No.K-01/BRR-JN/PPK-PNG/APBN/IX/2006 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp6.417.074.000,00 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 90 hari kalender atau pekerjaan harus diserahterimakan pertama pada tanggal 26 Desember 2006. Berdasarkan laporan perkembangan fisik sampai dengan 15 Desember 2006 diketahui bahwa relisasi fisik pekerjaan baru mencapai 58,88% dari rencana sebesar 90,22% atau terjadi deviasi sebesar -31,34%. Sedangkan realisasi keuangan per 15 Desember 2006 adalah sebesar Rp1.283.414.800,00 (20% dari nilai kontrak). Hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh Tim yang didampingi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggalan dan Kontraktor pada tanggal 5 Desember 2006 diketahui bahwa di lokasi Sisik Naga pekerjaan mortal stone work (pasangan batu dengan mortal) belum sempurna, terjadi penurunan badan jalan dan pekerjaan penghamparan aspal AC-BC sedang dalam tahap pengerjaan. Hal tersebut sangat tidak mencukupi untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan sisa waktu pelaksanaan pekerjaan (s.d. pemeriksaan berakhir tanggal 19 Desember 2006) hanya tinggal 6 hari, sehingga rekanan harus dikenakan denda maksimal sebesar Rp320.853.700,00 (5% x Rp6.417.074.000,00). f. Paket Jalan Penanggalan - Lipat Kajang Seksi 2 Paket Jalan Penanggalan – Lipat Kijang Seksi 2 dilaksanakan melalui pelelangan umum dan menunjuk PT San Yurimaru sebagai penyedia jasa yang dikukuhkan dalam SPPJ No.S-118/BRR-JN.PPK-PNG/IX/2006 tanggal 18 September 2006 dan diikat dengan kontrak No.K-02/BRR-JN/PPK-PNG/APBN/IX/2006 tanggal 25 September 2006 senilai Rp5.495.691.000,00. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 90 hari sehingga pekerjaan sudah harus diserahterimakan untuk pertama kalinya pada tanggal 25 Desember 2006. Berdasarkan laporan perkembangan fisik dan keuangan, diketahui bahwa realisasi
Halaman 48 dari 54
fisik sampai dengan tanggal 15 Desember 2006 adalah sebesar 13,41% dari rencana sebesar 84,84% atau terjadi deviasi sebesar -71,43% dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.099.138.200,00 (20% dari nilai kontrak). Hasil pemeriksaan fisik oleh Tim yang didampingi oleh PPK Penanggalan dan Kontraktor pada tanggal 5 Desember 2006 diketahui bahwa terjadi longsoran badan jalan di STA 618+015 dan STA 630+775 masih dalam tahap pekerjaan LPA Kelas B. Hal tersebut sangat tidak mencukupi untuk mengejar keterlambatan pekerjaan dengan sisa waktu pelaksanaan pekerjaan (s.d. pemeriksaan berakhir tanggal 19 Desember 2006) hanya tinggal 6 hari, sehingga rekanan harus dikenakan denda maksimal sebesar Rp274.784.550,00 (5% x Rp5.495.691.000,00) Menurut penjelasan lisan Kepala SKS BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD rendahnya penyerapan anggaran TA 2006 disebabkan pelaksanaan proses lelang baru di mulai bulan Agustus 2006 sehingga kontrak baru mulai ditandatangani sekitar bulan Oktober 2006. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-55/PB/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Langkahlangkah dalam menghadapi akhir TA 2006 dinyatakan bahwa SPM-LS untuk kegiatan TA 2006 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Desember 2006, dengan demikian pembayaran atas pekerjaan tersebut berpotensi menimbulkan masalah karena batas akhir kontrak melewati batas akhir penyampaian SPM. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : 1) Pasal 35 Ayat (2) menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak. 2) Pasal 37 Ayat (1) menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa maka peneyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurangkurangnya 1 0/00 (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak. b. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.349/KPTS/M/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong), Bab VI point R angka 20 huruf b menyatakan bahwa pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-55/PB/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2006, Bab III Pasal 3 angka (1) huruf c menyatakan bahwa SPM-LS harus sudah diterima KPPN selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2006 pada jam kerja. Hal tersebut mengakibatkan hasil pekerjaan pada tiga paket pekerjaan TA 2006 tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat dan para kontraktor harus dikenakan denda sebesar Rp1.295.728.050,00, masing-masing PT Kumondo
Halaman 49 dari 54
Intan sebesar Rp229.995.850,00, PT Sejahtera Bhakti Dirgantara sebesar Rp152.071.450,00, CV Mitra Teknika sebesar Rp130.796.000,00, PT Panduan Bumi Dirgantara sebesar Rp187.226.500,00, PT Juliprima Kentjana sebesar Rp320.853.700,00 dan PT San Yurimaru sebesar Rp274.784.550,00 Hal tersebut terjadi karena: a. Rekanan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak. b. Konsultan Pengawas, PPK Meulaboh dan PPK Penanggalan dalam melaksanakan tugasnya belum optimal. c. Kepala SKS BRR – RR Jalan Nasional NAD belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan proyek. d. Kepala SKS BRR - Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD belum melaksanakan perencanaan proyek dengan baik. e. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias serta pejabat yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan nasional NAD bekerja kurang optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja. Pihak Satker menjelaskan bahwa memang masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang tingkat deviasinya masih sangat tinggi, namun untuk beberapa paket pekerjaan transisi di perkirakan sudah dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal pihak Satker akan mengenakan sanksi denda sesuai dengan dokumen kontrak. Saran BPK RI: Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD dan membuat teguran secara tertulis kepada: a. Kepala SKS BRR-RR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD supaya di masa mendatang lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan paket-paket pekerjaan Jalan Nasional NAD. b. Kepala SKS BRR-RR Jalan Nasional NAD untuk : 1) Membuat teguran secara tertulis kepada para rekanan supaya menyelesaikan pekerjaan TA 2006 tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, segera mengenakan sanksi denda maksimal atas keterlambatan sebesar Rp1.295.728.050,00 dengan rincian sebagai berikut: a) PT Kumondo Intan sebesar Rp229.995.850,00 b) PT Sejahtera Bhakti Dirgantara sebesar Rp152.071.450,00 c) CV Mitra Teknika sebesar Rp130.796.000,00 d) PT Paduan Bumi Dirgantara sebesar Rp187.226.500,00 e) PT Juliprima Kentjana sebesar Rp320.853.700,00 f) PT San Yurimaru sebesar Rp274.784.550,00 2) Membuat teguran secara tertulis kepada Konsultan Pengawas, PPK Meulaboh dan PPK Penanggalan supaya lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.
Halaman 50 dari 54
11. Pengadaan Alat-Alat Berat TA 2006 Senilai Rp40.427.000.000,00 Tidak akan Dapat Diselesaikan Tepat Waktu DIPA TA 2005 pada Satuan Kerja Sementara (SKS) BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan sebesar Rp111.947.005.300,00 dengan realisasi sebesar Rp30.637.199.635,00 atau 27,37% dari anggaran, sedangkan DIPA TA 2006 sebesar Rp111.824.160.000,00 dengan realisasi sebesar Rp70.590.228.810,00 atau 63,13% dari anggaran. Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKS BRR – Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD, antara lain berupa pengadaan alat berat yang diperuntukkan bagi seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi NAD termasuk Dinas Prasarana Wilayah Provinsi NAD dan BRR NAD – Nias (Paket BRR AB – 01). Alat – alat berat tersebut meliputi Motor Grader sebanyak 23 unit, Vibro Roller (Tandem Roller) sebanyak 23 unit, Wheel Loader sebanyak 5 unit dan Air Compressor sebanyak 22 unit. Kegiatan tersebut dianggarkan dalam DIPA Luncuran TA 2006 dan dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan menetapkan PT Equipindo Perkasa sebagai pemenang lelang sesuai Surat Penetapan Pemenang Lelang No.1222/BRR.3/IV/2006 tanggal 3 April 2006 dan diikat dalam kontrak No. KU.08.08/BRR-PPJ/AB01/841/2006 tanggal 26 April 2006 sebesar Rp57.996.400.000,00 (termasuk PPN 10%), yang terdiri dari: a. Motor grader sebanyak 23 unit dengan harga satuan Rp1.098.000.000,00 atau senilai Rp25.254.000.000,00 b. Vibro Roller/Tandem Roller sebanyak 23 unit dengan harga satuan Rp810.000.000,00 atau senilai Rp18.630.000.000,00 c. Wheel Loader sebanyak sebanyak 5 unit dengan harga satuan Rp1.130.000.000,00 atau senilai Rp5.650.000.000,00. d. Air Compressor sebanyak 22 unit dengan harga satuan Rp145.000.000,00 atau senilai Rp3.190.000.000,00. (Rincian lihat lampiran 4). Jangka waktu pelaksanaan kontrak sesuai addendum terakhir (Addendum IV) adalah 75 hari setelah tanggal ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang di tempat asal barang atau barang harus sudah sampai di tempat tujuan yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 Desember 2006. Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh PT Asuransi Intra Asia berdasarkan No. Bond:IP14110600126 senilai Rp2.899.820.000,00, dengan masa berlaku dari tanggal 13 April 2006 s.d. 13 Juli 2007. Berdasarkan bukti pembayaran pekerjaan diketahui bahwa pekerjaan telah dibayar lunas sesuai bukti pembayaran tanggal 16 Oktober 2006 dengan lampiran BA Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tanggal 12, 14 dan 16 Oktober 2006 serta Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Karyamas Sentralindo No. Bond:181.0124.11205.6345 tanggal 21 Agustus 2006 senilai Rp57.996.400.000,00. Hasil pemeriksaan dokumen kontrak diketahui hal – hal sebagai berikut: a. Syarat-syarat khusus kontrak menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan setelah pemeriksaan di tempat asal barang dan atau manufacturing (pabrik pembuatan alat) dan/atau Free On Board (FOB) dan atau berdasarkan progress prestasi kerja.
Halaman 51 dari 54
b. Waktu untuk pengiriman barang dari asal barang ke tujuan barang paling lama 75 hari kalender sejak ditandatangani BA pemeriksaan dan serah terima barang di tempat asal barang. c. Barang harus dikirimkan sampai ke tempat tujuan yang ditetapkan oleh pengguna barang. d. Tiap jenis alat berat akan didistribusikan ke Dinas Kimpraswil Provinsi NAD dan seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi NAD termasuk BRR. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembayaran dapat dilaksanakan seluruhnya setelah tanggal pemeriksaan meskipun barang belum diterima secara fisik. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa alat berat tersebut belum seluruhnya dikirimkan ke lokasi yang telah ditetapkan, dan berdasarkan BA Serah Terima Barang diketahui baru beberapa daerah yang telah menerima alat berat yaitu: No. 1.
Provinsi/Kabupaten/Kota Provinsi NAD
Jenis Alat Berat
Jumlah (unit)
Wheel Loader
2
Air Compressor
1
Tandem Roller
1
Wheel Loader
1
Wheel Loader
1
2.
Kota Langsa
Motor Grader
1
3.
Kab. Aceh Tamiang
Motor Grader
1
4.
Kab. Aceh Timur
Motor Grader
1
5.
BRR
Tandem Roller
1
6.
Kab. Bener Meriah
Tandem Roller
1
7.
Kab. Aceh Tengah
Tandem Roller
1
No./Tgl BA Serah Terima 011/BA/X/EP-NAD/2006 tgl 19 Oktober 2006 058/BA/XII/EP-NAD/2006 tgl – Desember 2006 072/BA/XI/EP-NAD/2006 tgl 22 Nopember 2006 042/BA/XI/EP-NAD/2006 tgl 22 Nopember 2006 041/BA/XI/EP-NAD/2006 tgl 22 Nopember 2006 008/BA/X/EP-NAD/2006 tgl 18 Oktober 2006 010/BA/X/EP-NAD/2006 tgl 18 Oktober 2006 009/BA/X/EP-NAD/2006 tgl 18 Oktober 2006 039/BA/XI/EP-NAD/2006 tgl 27 Nopember 2006 038/BA/XI/EP-NAD/2006 tgl - Nopember 2006 028/BA/XI/EP-NAD/2006 tgl 22 Nopember 2006
Dengan demikian alat-alat berat yang belum dikirimkan oleh rekanan sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 19 Desember 2006 sebanyak 61 unit senilai Rp41.237.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut: a. Motor grader sebanyak 19 unit dengan harga satuan Rp1.098.000.000,00 atau senilai Rp20.862.000.000,00
Halaman 52 dari 54
b. Vibro Roller sebanyak 20 unit dengan harga satuan Rp810.000.000,00 atau senilai Rp16.200.000.000,00 c. Wheel Loader sebanyak sebanyak 1 unit dengan harga satuan Rp1.130.000.000,00 atau senilai Rp1.130.000.000,00. d. Air Compressor sebanyak 21 unit dengan harga satuan Rp145.000.000,00 atau senilai Rp3.045.000.000,00. Berdasarkan uraian di atas dan dengan mengingat waktu yang tersisa hanya selama 11 hari maka pengadaan alat berat tersebut tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga rekanan dapat dikenakan denda maksimal sebesar Rp2.899.820.000,00 (5% x Rp57.966.400.000,00) Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1o/oo (satu per seribu) per hari dari nilai kontrak. b. Addendum IV kontrak No. KU.08.10/BRR-PPJ/AB-01/1020/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Bagian 2 Syarat Khusus Kontrak, Point 6.7.8 dan 6.7.9 yang menyatakan bahwa waktu untuk pengiriman barang dari asal barang ke tujuan barang paling lama 75 (tujuh puluh lima puluh) hari kalender, sejak ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah terima Barang di tempat asal barang serta apabila waktu pengiriman barang melebihi waktu pada 6.7.8, maka penyedia barang dianggap tidak bisa menyerahkan barang kepada pengguna barang, pengguna barang berhak memberlakukan sanksi denda. Hal tersebut mengakibatkan pengadaan alat berat sebanyak 61 unit senilai Rp41.237.000.000,00 tidak akan dapat segera dimanfaatkan sesuai rencana dan kepada kontraktor harus dikenakan denda maksimal sebesar Rp2.899.820.000,00. Hal tersebut terjadi karena: a. Rekanan dhi. PT Equipindo Perkasa tidak bersungguh-sungguh dalam mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. b. Kepala SKS BRR-Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembinaan dan Perencanaan Jalan Nasional NAD lalai dan tidak tegas dalam mengambil tindakan atas penyediaan tersebut. c. Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias tidak bekerja secara optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada satuan kerja. Pihak Satker menyatakan bahwa pada saat ini alat-alat berat tersebut sudah berada di Pelabuhan Belawan menunggu jadwal bongkar muat. Selain itu pihak Satker berjanji akan memerintahkan rekanan supaya mengirimkan alat-alat berat tersebut ke masing-masing tujuan yang ditetapkan dan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengiriman belum selesai, maka rekanan akan dikenakan denda sesuai kontrak atau mencairkan jaminan yang dikuasai oleh pihak Satker.
Halaman 53 dari 54
Saran BPK-RI: Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi supaya membuat teguran secara tertulis kepada Deputi Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan BRR NAD-Nias untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Jalan Nasional NAD dan membuat teguran secara tertulis kepada Kepala SKS BRR-RR Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD supaya segera mengambil tindakan atas penyelesaian pengadaan alat-alat berat dimaksud serta membuat teguran secara tertulis kepada rekanan dhi. PT Equipindo Perkasa agar mendistribusikan alatalat berat secara tepat waktu ke masing-masing lokasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak. Apabila PT Equipindo Perkasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka dikenakan sanksi yaitu denda maksimal atas keterlambatan sebesar Rp2.899.820.000,00 sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Halaman 54 dari 54
Lampiran 1
RENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI JALAN NASIONAL DAN PROVINSI TAHUN 2005 – 2009 (dalam ribuan Rupiah) No.
PAKET PEKERJAAN
VOLUME
BIAYA
1
2
3
4
Jalan Nasional dan Propinsi
39 Paket
993,075,000
LINTAS TIMUR NAD PAKET BANDA ACEH-SIGLI (LINTAS TIMUR) PAKET SIGLI - BIREUN (LINTAS TIMUR) PAKET BIREUN - LHOKSEUMAWE - SIMPANG DAN KOTA LHOKSEUMAWE (LINTAS TIMUR) 4 PAKET SIMPANG - LANGSA - BTS. SUMUT DAN KOTA LANGSA (LINTAS TIMUR)
4 Paket 1 paket 1 paket 1 paket
239,100,000 56,400,000 45,300,000 54,600,000
1 paket
82,800,000
B. LINTAS BARAT NAD 1 PAKET BANDA ACEH-MEULABOH II (LHOONG KM.50 - BABAH AWE/KM.100) 2 PAKET BANDA ACEH-MEULABOH III (BABAH AWE/KM.100-KEUDE PANGA/KM.175) 3 PAKET BANDA ACEH-MEULABOH IV (KEUDE PANGA/KM.175-MEULABOH/KM.247) 4 PAKET MEULABOH-TAPAKTUAN DAN KOTA MEULABOH 5 PAKET TAPAKTUAN-BAKONGAN-BTS.SUMUT 6 PAKET PENANGGALAN-LIPATKAJANG-LAEPARISBTS.SUMUT
6 Paket 1 paket
252,960,000 16,440,000
1 paket
19,500,000
1 paket
18,000,000
1 paket
92,700,000
1 paket 1 paket
103,400,000 2,920,000
C. LINTAS TENGAH NAD 1 PAKET SEULIMUM - JANTHO - GEUMPANG (LINTAS TENGAH) 2 PAKET GEUMPANG-TAKENGON DAN KOTA TAKENGON (LINTAS TENGAH) 3 PAKET TAKENGON - UWAK (KM. 379) (LINTAS TENGAH) 4 PAKET UWAK (KM. 379) - BTS. ACEH TENGGARA (KM. 415) (LINTAS TENGAH) 5 PAKET BLANGKEJEREN-LAWE AUNAN (LINTAS TENGAH) 6 PAKET LAWE AUNAN-KUTACANE (LINTAS TENGAH) 7 PAKET KUTACANE - BTS.SUMUT (LINTAS TENGAH)
8 Paket 1 paket
137,977,000 71,700,000
1 paket
45,082,500
1 paket
2,083,500
1 paket
1,078,500
1 paket
13,525,000
1 paket
1,372,000
1 paket
960,500
A. 1 2 3
1
2 8 PAKET BATAS ACEH TENGAH KM.415BLANGKEJEREN (LINTAS TENGAH) D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LINTAS LAINNYA NAD PAKET GEUMPANG - TUTUT- MEULABOH PAKET BIREUN -TAKENGON PAKET BANDA ACEH-KRUENG RAYA PAKET TAKENGON-JEURAM-SIMPANG PEUT PAKET JANTHO - LAMNO PAKET JALAN DI PULAU WEH (SABANG) PAKET JALAN DI PULAU SIMEULU PAKET LINGKAR PULAU BANYAK (KEPULAUAN) PAKET BATAS ACEH TIMUR-PINDINGBLANGKEJEREN (LINTAS TIMUR-BARAT) PAKET BATAS ACEH SELATAN-TRANGONBLANGKEJEREN (LINTAS TIMUR-BARAT) PAKET SIMPANG LAWE DESKI-M.SITULENBTS.A.SELATAN (LINTAS TIMUR-BARAT) PAKET LIPATKAJANG - SINGKIL (LINTAS TIMURBARAT) PAKET SP.KRUENG GEUKEUH - SP. KEBAYAKAN (LINTAS TIMUR-BARAT) PAKET GUNUNG KAPUR-TRUMON-PULO PAYA PAKET KRUENG LUAS -KUALA KEUPEUNGRUNDENG-SUBULUSSALAM PAKET TAKENGON - BINTANG-KEBAYAKAN PAKET ISAQ-JAGUNG JEGET-BATU LINTANG PAKET BINTANG-SP.KRAFT PAKET SP.TRITIT-PONDOK BARU-SAMARKILANGBTS.A.TIMUR PAKET PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
E. PULAU NIAS 1 PAKET JALAN DI NIAS 2 PAKET JALAN DI NIAS SELATAN
3 1 paket 20 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
4 2,175,000 292,950,500 30,700,000 45,200,000 19,084,000 46,900,000 21,700,000 1,600,000 80,650,000 1,050,000 1,950,000
1 paket
3,650,000
1 paket
1,000,000
1 paket
1,495,000
1 paket
5,250,000
1 paket 1 paket
8,482,500 451,000
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1,324,500 2,248,500 500,000 2,215,000
1 paket
17,500,000
1 Paket 1 paket 1 paket
70,087,500 64,738,125 5,349,375
Lampiran 2
PAKET : REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI JALAN NASIONAL TA 2005 DAN 2006 SP.TIGAKeutapang KEUTAPAN G
STA 4 + 500 S/d 9 + 075
BRR 2005
JL. SEULIMUM - JANTHO - BTS. A. PIDIE. BTS. A. BESAR (20,00 Km) STA 15 + 000 S/d 16 + 000
BRR 2006
JL. KEUMALA - GEUMPANG ( 1 Km) STA 0 + 000 S/d 108 + 061
BRR 2005
JL. GEUMPANG - BTS A.BARAT - BTS A.PIDIE TUTUT - MEULABOH (16,00 Km) BRR 2005 PAKET : BRR - PW PR 06 LAMNO CALANG SEKSI I. II. III Cs :
PAKET : BRR-PW JN 01
BRR 2005
JL. GEUMPANG-TUTUT-MEULABOH Cs : 16,00 Km
32,435 Km
STA 10 + 000 S/d 22 + 200 STA 22 + 000 S/d 58 + 900
BRR 2005
JL. BTS ACEH BESAR KM.125 - KM. 180 (31,75Km)
STA 0 + 000 S/d 38 + 000
BRR 2006
JL. TAKENGON - GENTING GERBANG - PAMEU
STA 246 + 090 S/d 247 + 000
BRR 2006
JL. NASIONAL KOTA MEULABOH (1 Km)
STA 247 + 000 S/d 616 + 700
BRR 2005
JL. MEULABOH - TAPAKTUAN, TAPAKTUAN BTS SUMUT (20,00 Km) STA 247 + 000 S/d 251 + 000
BRR 2006
JL. ISKANDAR MUDA - KOTA MEULABOH (1 Km)
STA 281 + 000 S/d 383 + 000
BRR 2006 - 2007
JL. MEULABOH - TAPAK TUAN ( 23,62 Km)
STA 251 + 000 S/d 281 + 000 STA 383 + 000 S/d 450 + 000 (SETEMPAT - SETEMPAT)
BRR 2006
JL. MEULABOH - TAPAK TUAN STA 450 + 000 S/d 481 + 600 STA 511 + 300 S/d 534 + 4000 STA 561 + 600 S/d 583 + 4000
BRR 2006 - 2007
JL. TAPAK TUAN - BATAS SUMUT ( 24,50 Km)
STA 602 + 000 S/d 675 + 000
BRR 2006
JL. PENANGGALAN - LIPAT KAJANG (33,3 Km)
Sumber: SKS BRR - Pembinaan dan Perencanaan Jalan NAD
Lampiran 3 Lampiran Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Dalam Kontrak Senilai Rp169.954.906,32
No. 1. 2 3 4
Lokasi
STA
511+000 S/D 511+530 Tersebar (Sesuai GunungKapur / dengan Data Singgersing Core) Pelebaran 592+000 S/D (5Km) 597+000 Pelebaran 602+240 S/D (4Km) 606+240 Bakongan
Tebal (Cm) Cek Kontrak Fisik
Volume Terbayar (m3)
Harga Satuan (Rp)
153,00
1.310.435,44
5,00
277,88
1310435,44
272,03 277,78 980,69
Jumlah Harga (Rp) Selisih Harga (Rp)
Kontrak
Cek Fisik
4,49
200.496.622,32
180.045.966,84
20.450.655,48
5,00
3,92
364.143.800,07
285.488.739,25
78.655.060,82
1310435,44
5,00
4,67
356.477.752,74
332.950.221,06
23.527.531,68
1310435,44
5,0
4,35
364.012.756,52
316.691.098,18
47.321.658,34
1.285.130.931,65
1.115.176.025,33
169.954.906,32
Lampiran 4 DAFTAR RENCANA DISTRIBUSI ALAT BERAT (dalam unit) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rencana Distribusi BRR Dinas Praswil Prov. NAD Kota Banda aceh Kota Sabang Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Bireun Kota Lhoksuemawe Kab. Aceh Utara Kab. Aceh Timur Kota Langsa Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Daya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Jaya Kab. Simeulue Jumlah
Lokasi Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Sabang Jantho Sigli Bireun Lhokseumawe Lhokseumawe Langsa Langsa Kuala Simpang Takengon Redelong Blangkejeren Kutacane Singkil Tapaktuan Blangpidie Jeuram Meulaboh Calang Sinabang
Jumlah 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Motor Grader 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
73
23
Jenis Alat Vibro Wheel Roller Loader 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
5
Air Compressor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
