BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN PROVINSI RIAU BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2008 PADA RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD PROVINSI RIAU DI PEKANBARU
1. Yth. Saudara Gubernur Provinsi Riau 2. Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua & para Anggota DPRD Provinsi Riau 3. Yth. Unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Riau 4. Yth. Para Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Cerdik Cendikia, dan Tokoh/Anggota LSM 5. Yth. Para pejabat lainnya di Provinsi Riau 6. Tuan-tuan dan Puan-puan yang kami muliakan
Assalamualaikum Wr, Wb, Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau ini dalam keadaan sehat walafiat. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau ini adalah diselenggarakan untuk memfasilitasi BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dalam menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPRD Provinsi Riau, sebagai bagian dari pertanggungjawaban tugas Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23E ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa DPRD ini didasarkan 1
pada MoU tanggal 16 Februari 2006 antara Perwakilan BPK RI di Pekanbaru dengan DPRD se-Provinsi Riau mengenai Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan. Kami mengharapkan, dengan disampaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan melalui Rapat Paripurna Istimewa yang terbuka untuk umum, dalam usaha BPK RI untuk mendukung usaha pemerintah dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Negara yang transparan dan akuntabel dapat dicapai. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang kami hormati, Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa BPK RI menyelenggarakan 3 jenis pemeriksaan yaitu: 1. Pemeriksaan Keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. 2. Pemeriksaan Kinerja yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektifitas. 3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yaitu pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Perwakilan Provinsi Riau BPK RI yang baru saja diserahkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi adalah Pemeriksaan Keuangan (Financial Audit). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberi keyakinan apakah laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka lingkup pemeriksaannya meliputi Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, BPK RI berkewajiban menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaannya dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pemberi tugas dan atau Pimpinan Entitas yang diperiksa, tentang opini/pernyataan pendapat auditor dari BPK. Empat Jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, adalah sebagai berikut : 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion). Pendapat wajar tanpa pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2
2. Pendapat wajar dengan pengecualian (Qualified Opinion). Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion). Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4. Pernyataan menolak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion). Pernyataan ini menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Rapat Dewan yang kami hormati, Perlu diketahui bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2008, sebagaimana tertuang dalam rencana kerja telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan objek pemeriksaan sebanyak 12 pemerintah daerah. Ini berarti 100% pemeriksaan telah dapat dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau atas seluruh entitas (Pemerintah Daerah) yang ada. Rapat Dewan yang kami hormati, Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa tujuan utama dari Pemeriksaan atas Laporan Keuangan adalah menginformasikan kepada pemberi tugas pemeriksaan dalam hal ini rakyat, yang dimanifestasikan di dalam lembaga perwakilan rakyat (DPRD), maka di dalam laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan tersebut dinyatakan bahwa untuk LKPD Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2008 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Opini ini sama dengan opini yang diperoleh untuk Laporan Keuangan Tahun 2007. Dengan demikian dari opini yang diperoleh belum ada kemajuan atau perbaikan opini atas Laporan Keuangan yang ada. Pengecualian tersebut berkaitan dengan penyertaan modal dan kegiatan luncuran. Seperti dijelaskan dalam laporan, bahwa Pemerintah Provinsi Riau memiliki Investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PD. Sarana Pembangunan Riau sebesar Rp 22.217.362.646,00. Selain investasi tersebut pemerintah Provinsi Riau juga telah menyerahkan Aset Pemerintah Berupa Gas Turbine Generator Kapasitas 20MW(ex Hibah Provinsi Riau) untuk dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Riau namun atas asset tersebut tidak tercatat di Neraca Pemerintah Provinsi Riau maupun di PT Sarana Pembangunan Riau. Selain itu diketahui pula bahwa atas setoran penyertaan sebesar Rp5.000.000.000,00 tidak melalui Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Pemeriksaan lebih lanjut diketahui pula bahwa atas penyertaan pemerintah Provinsi Riau dalam akte pendirian 3
PT Sarana Pembangunan Riau hanya diakui sebesar Rp15.010.000.000 atau tidak dapat dijelaskan dan tidak diakui dalam pendirian PT SPR sebesar Rp8.717.494.271,00. Pengecualian lainnya adalah bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Provinsi Riau telah menganggarkan berbagai kegiatan (non multiyears) di beberapa SKPD yang mana diantaranya hingga pada akhir tahun anggaran 2007 belum dapat diselesaikan namun dilanjutkan pada tahun 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pekerjaan TA 2007 Yang Telah Direalisasikan Pembayarannya Sebesar Rp172.791.575.643,82, Dilanjutkan dan Diselesaikan pada TA 2008, Tidak Sesuai Ketentuan, Tidak Diyakini Kewajarannya, Serta tidak terdapat Informasi Dalam Laporan Keuangan terkait Kegiatan 2007 yang Diselesaikan Pada Tahun 2007/2008 minimal sebesar Rp22.088.291.872,00. Opini yang diberikan atas pemeriksaan LKPD tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Rapat Dewan yang kami hormati, Dalam pemeriksaan LKPD Pemerintah Provinsi Riau, BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang kami laporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan. Dalam laporan tersebut kami mengungkapkan 12 permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain: 1. Terdapat Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp4.811.898.020,00 2. Penyertaan Pemerintah Provinsi Riau Pada PT Sarana Pembangunan Riau Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp22.217.362.646,00 dan Aset Pemerintah Berupa Gas Turbine Generator Kapasitas 20MW yang dikelola oleh PT Sarana Pembangunan Riau tidak tercatat di Neraca Pemerintah Provinsi Riau dan PT Sarana Pembangunan Riau 3. Terdapat Pekerjaan TA 2007 Yang Telah Direalisasikan Pembayarannya Sebesar Rp172.791.575.643,82 namun Telah Dilanjutkan dan Diselesaikan pada TA 2008 yang Tidak Sesuai Ketentuan, Tidak Terdapat Pencatatan atau Informasi Pekerjaan 2007 Yang Dilanjutkan Tahun 2008 Minimal Sebesar Rp22.088.291.872,00 4. Pengeluaran Biaya Perjalanan Dinas Pada Beberapa Satuan Kerja Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Sah dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah sebesar Rp191.618.000,00 5. Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Beberapa Kegiatan Jasa Konsultansi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Serta Dinas Pendidikan Tidak Dapat diyakini kewajarannya Sebesar Rp342.000.000,00 dan Berindikasi Merugian Keuangan Daerah sebesar Rp128.000.000,00 4
6. Pelaksanaan Fisik Pekerjaan Tidak Sesuai Dengan Yang Ditetapkan Dalam Kontrak sebesar Rp582.219.940,78 dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp110.182.250,00 7. Tim Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah belum berfungsi secara Optimal dan Terdapat Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2005 s.d 2007 Belum Selesai Ditindaklanjuti Minimal Sebesar Rp28.859.580.147,93
Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI juga mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ditemukan atas pengendalian intern Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang kemudian dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern. Dari temuan-temuan tersebut, sebagian sudah ada yang ditindaklanjuti sebelum pemeriksaan berakhir dan/atau sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Rincian selengkapnya atas temuan-temuan pemeriksaan dimaksud dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan yang kami serahkan pada hari ini kepada DPRD. Rapat Dewan yang kami hormati, Sehubungan dengan hasil tersebut, maka hal yang perlu dilakukan adalah upaya perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Di dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut terdapat masalah material dan atau catatan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu dalam melaksanakan fungsi rekomendasi, BPK RI telah memberi saran-saran perbaikan terhadap pelaksanaan APBD, yang sekaligus telah dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Pasal 20 Undang-Undang No.15 tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat, wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut tersebut disampaikan kepada BPK RI selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK RI memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat Dewan yang kami hormati, Undang-undang pemeriksaan keuangan negara juga menyatakan bahwa dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan saran dan pendapat dari DPRD serta mempertimbangkan informasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, Bank Sentral, dan masyarakat. Untuk itu, BPK, atau DPRD dapat mengadakan pertemuan konsultasi dalam perencanaan pemeriksaan. Terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI, DPRD wajib menindaklanjuti pemeriksaan BPK RI dengan melakukan pembahasan. DPRD dapat meminta penjelasan BPK RI dalam rangka 5
menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan dapat meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. DPRD juga dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Peran serta DPRD dalam mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, sangat kami harapkan, karena efektifitas hasil pemeriksaan terletak pada pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dikaitkan dengan saran/ rekomendasi. Rapat Dewan yang kami hormati, Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan atas kerja sama yang baik selama ini dan perhatian terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjutinya. Ijinkan kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang akan melanjutkan tugasnya sebagai Anggota Dewan periode berikutnya. Kepada yang akan menjalani purna bhakti kami ucapkan selamat berbakti di tempat lainnya. Kami berharap hubungan kerja sama antara BPK Perwakilan Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau terus berlanjut dan semakin ditingkatkan Sekali lagi perkenankan kami atas nama BPK RI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah mendukung upaya kami dalam ikut membangun demokrasi melalui pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, sekaligus memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kami sebagai lembaga audit yang belum sepenuhnya dapat memuaskan hati dan harapan masyarakat di Provinsi Riau ini. Kami berharap bahwa semua pihak akan bersedia mendukung kami untuk dapat melakukan tugas pokok BPK RI secara baik sehingga dapat bermanfaat untuk ikut serta membangun daerah ini agar sejajar atau melebihi kemajuan yang telah dicapai oleh daerah lain. Dengan tulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Riau dengan segenap jajarannya dan masyarakat Riau pada umumnya, atas perhatian, dukungan, dan kerjasama yang baik selama ini dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah, Assalamualaikum Wr, Wb Pekanbaru, 29 Juni 2009 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI RIAU KEPALA,
Eko Sembodo NIP. 240001878 6
7
