BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Mataram, 25 Mei 2012
Nomor Lampiran Perihal
: : :
138/S/XIX.MTR/05/2012 1 (satu) berkas Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 dan 2010
Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa 2. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar
Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 dan 2010, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 dan 2010 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 1. Opini atas Laporan Keuangan BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Sumbawa Tahun Anggaran 2011 dan 2010. 2. Sistem Pengendalian Intern BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu penatausahaan Aset Tetap tidak didukung data yang andal, penyajian Investasi Dana Bergulir Hewan Ternak dan Pola PAD tidak dapat diuji dan ditelusuri sebesar Rp7.329.566.450,00, Belanja Pemeliharaan dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Modal serta realisasi Belanja Jasa Konsultan tidak dikapitalisasi sebagai penambah Aset Tetap masing-masing sebesar Rp1.814.242.018,00 dan Rp6.316.200.213,00, pengelolaan Dana Jamkesmas Pusat, Jamkesmas Provinsi NTB, SKTM dan Dana Kapitasi PT Askes dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD, pengelolaan pendapatan dan belanja pada Instalasi Farmasi RSUD Sumbawa sebesar Rp1.500.096.800,00 dilakukan diluar mekanisme keuangan RSUD Sumbawa, pengadaan Aset Tetap dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011 tidak didukung dengan data yang lengkap dan akurat sebesar Rp6.184.806.200,00.
3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran disetorkan tidak tepat waktu dan belum memenuhi asersi keberadaan, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp54.246.400,00 disetor ke Kas Daerah tidak tepat waktu, Jaminan pelaksanaan kontrak pekerjaan tidak dicairkan sebesar Rp53.308.305,00, Pendapatan Bunga Deposito dikenakan Pajak Penghasilan sebesar Rp346.874.993,00, Keterlambatan pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD belum dikenakan denda senilai Rp54.115.568,00, Rekening Bendahara Pengeluaran tidak memperoleh jasa giro dan tidak terdapat dasar penetapan yang sah, Penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp2.551.005.920,00 dan hibah sebesar Rp1.054.160.000,00 belum dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sumbawa agar: 1. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara optimal dalam hal penilaian, pengamanan, dan penyimpanan Barang Milik Daerah (BMD). 2) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara optimal dalam hal penilaian, pengamanan, dan penyimpanan Barang Milik Daerah (BMD). 3) Kepala SKPD Terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 4) Kepala Bagian Aset atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal mengelola dan menatausahakan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD). 5) Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat mengelola dan menatausahakan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD). 6) Seluruh Pengurus Barang SKPD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan prosedur penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah sesuai peraturan yang berlaku. 2. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 1) Kepala Dinas Peternakan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 3) Kepala Bidang Produktivitas dan Pengembangan Ternak atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPM-PD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 5) Kepala Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak Dinas Peternakan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam menatausahakan dokumen perjanjian dana bergulir hewan ternak yang ada dalam penguasaannya. 6) Kepala Seksi Kelembagaan dan Kekayaan Desa BPM-PD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam menatausahakan dokumen perjanjian dana bergulir pola PAD yang ada dalam penguasaannya.
3.
4.
5.
6.
7.
Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan evaluasi anggaran sesuai ketentuan tentang Belanja Modal Pemeliharaan dan Belanja Jasa Konsultansi. 2) Kepala SKPD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran Belanja Modal Pemeliharaan dan Belanja Jasa Konsultansi. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran penerimaan dan belanja daerah atas pelayanan kesehatan program Jamkesmas Pusat, Jamkesmas Provinsi NTB, SKTM dan Kapitasi PT Akses. 2) Tim Pengelola RSUD Sumbawa dan Dinas Kesehatan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran penerimaan dan belanja daerah atas pelayanan kesehatan program Jamkesmas Pusat, Jamkesmas Provinsi NTB, SKTM dan Kapitasi PT Akses. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Direktur RSUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran penerimaan dan belanja daerah atas pengelolaan keuangan Instalasi Farmasi RSUD Sumbawa. 2) Kepala Instalasi Farmasi RSUD Sumbawa atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran penerimaan dan belanja daerah atas pengelolaan keuangan Instalasi Farmasi RSUD Sumbawa. 3) Kepala Sub Bagian Keuangan RSUD Sumbawa atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam mengusulkan anggaran penerimaan dan belanja daerah atas pengelolaan keuangan Instalasi Farmasi RSUD Sumbawa. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 2) Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 3) Pengelola dana BOS atas kelalaiannya dan selanjutnya lebih proaktif untuk melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset tetap dari dana BOS. 4) Pengurus Barang atas kelalaiannya dan selanjutnya lebih proaktif untuk melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset tetap dari dana BOS. 5) Kepala Sekolah penerima BOS atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera melaporkan aset tetap yang berasal dari dana BOS. 1) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: (1) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meminta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran masing-masing kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. (2) Majelis TP/TGR atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih proaktif dalam menindaklanjuti laporan kerugian daerah. (3) PPKD selaku BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pada masing-masing Bendahara Pengeluaran. (4) Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya
8.
9.
10.
11.
12.
13.
agar mempertanggungjawabkan sisa kas di Bendahara Pengeluaran. (5) Bendahara Pengeluaran SKPD terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya agar menyetorkan sisa UP tepat waktu dan tepat jumlah. 2) Memerintahkan Majelis TP/TGR untuk memproses dan menetapkan kerugian daerah sebesar Rp283.028.689,00 dan menyetorkannya ke kas daerah. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 2) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas kelalaiannya dan selanjutnya agar menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp15.718.970,00 (Rp37.408.305,00 – Rp21.689.335,00) dan selanjutnya menyetorkan ke kas daerah. (3) Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperindag atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera memutus kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp15.900.000,00 dan selanjutnya menyetorkan ke kas daerah serta mempertanggungjawabkan jaminan pelaksanaan yang telah hangus (expired). Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku kepada: 1) BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas ketepatan perhitungan pendapatan bunga deposito. 2) Kuasa BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar mengajukan restitusi atas pemotongan pajak bunga deposito tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja bawahannya. 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 1) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: (1) PPKD atas kelalaiannya dan selanjutnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja Bendahara Pengeluaran SKPD terkait. (2) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD atas kelalaiannya dan selanjutnya untuk berkoordinasi dengan PT Bank NTB dalam mengelola jasa giro dari rekening. 2) Memerintahkan kepada PPKD agar mengajukan usulan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 242 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan (UP) SKPD di Kabupaten Sumbawa dengan menambahkan nomor rekening definitif yang dimiliki oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala DPPK selaku PPKD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kepada bawahannya.
