BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN ANGGOTA V BPK PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
SURABAYA, 13 JUNI 2016 Oleh: ANGGOTA V
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN ANGGOTA V BPK PADA ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur; Yang kami hormati Gubernur Jawa Timur; Yang kami hormati Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Jawa Timur; Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur; Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur; Yang kami hormati Pimpinan Instansi Vertikal di Jawa Timur; Yang kami hormati Kepala Perwakilan, Para Pejabat dan Para Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Yang kami hormati para tamu undangan lainnya, 2
Hadirin yang kami muliakan. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita semua Mengawali acara ini, perkenankan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Dengan ibadah puasa yang kita jalani semoga kita semua menjadi insan yang bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, marilah kita bersama sama memanjatkan puji syukur kehadirat Alllah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Pimpinan BPK, khususnya saya sebagai Anggota V BPK yang mendapatkan amanah untuk melakukan pemeriksaan di beberapa kementerian dan lembaga di pusat serta pemerintah di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD 3
Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya dan Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya atas kerja samanya, sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dapat mewujudkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati, Sesuai Peraturan Perundang-undangan; dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir 4
dari proses pemeriksaan tersebut, pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Provinsi, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit/diperiksa BPK ini diserahkan kepada DPRD dan gubernur, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003. Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2015 ini merupakan tahun pertama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih 5
komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya; hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya. Dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ini kedalam 7 (tujuh) laporan dibanding dengan 4 (empat) laporan yang selama ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Terkait hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut 6
peraturan perundangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah: (a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivitas sistem pengendalian internal; (c) penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan; dan (d) pengungkapan yang cukup. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan. Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan 7
merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK. Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati, Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini meningkat dari tahun lalu yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kami sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan Gubernur Jawa Timur beserta segenap jajarannya yang berhasil memperoleh opini WTP kembali, dan ini untuk yang kelima kalinya, meskipun ditahun sebelumnya mendapatkan opini WDP. Tanpa bermaksud mengurangi kebanggaan atas capaian tersebut, BPK memandang perlu menyampaikan 8
kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun-tahun mendatang, dapat lebih meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan memberi perhatian dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap tiga hal berikut: 1. Mengoptimalkan kualitas personil yang menangani fungsi akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan; 2. Meningkatkan pengendalian penyaluran hibah kepada badan/lembaga/organisasi dan kelompok masyarakat, yang mencakup pemilihan penerima dan pengawasan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya; 3. Meningkatkan pengendalian kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi negeri, yang mencakup perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan jasa konsultansi. Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memperoleh opini WTP pada Laporan Keuangan TA 2015, kami percaya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan tetap melakukan upaya yang terbaik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam 9
pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kerja keras dan komitmen itu dapat dilakukan dengan melaksanakan rekomendasi BPK dan action plan (rencana aksi) yang telah disusun dengan kerja keras dan disiplin tinggi untuk mewujudkan perubahan sistemik, akan membantu Pemerintah Daerah mempertahankan opini atas kewajaran laporan keuangan. Dalam konteks tersebut, perkenankan kami menyampaikan bahwa opini laporan keuangan hendaknya bukan merupakan tujuan akhir. Opini WTP adalah cerminan akuntabilitas, dan bila suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, merupakan modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas tidak lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Perlu kami ingatkan, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 10
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Selain itu apabila pimpinan atau anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP yang belum jelas, maka dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati, Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna istimewa ini. Perkenankan kami atas nama BPK mengucapkan terima kasih atas kerja samanya dan kami berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut. 11
Kemudian dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Akhirnya, apabila dalam penyampaian sambutan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan kepada Allah SWT kami mohon ampun. Billahittaufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Anggota V
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E, Ak., M.M., C.P.A., CA. 12
