BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2012

Nomor Tanggal

: :

19c/HP/XIV/05/2013 3 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext. 7111 Fax (021) 5738725

DAFTAR ISI

Hal DAFTAR ISI .............................................................................................................

i

DAFTAR TABEL .....................................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................................

iii

RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN ...........................................................

1

BAB 1 HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................

4

1.1.

Belanja .........................................................................................................

4

1.1.1. Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan..........

4

1.1.2. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp169.455.000,00 .........................................

6

1.1.3. Pengenaan Denda atas Keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis Tidak Sesuai Ketentuan............................

8

1.1.4. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan AWOS Untuk Small Airport di Merauke dan Wamena Belum Dipungut Sebesar Rp239.800.000,00 .........................................................................................

11

BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TAHUN 2005-2011 ...............................................................

14

LAMPIRAN

BPK

LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012

i

DAFTAR TABEL Hal

Tabel 1

Rincian Pekerjaan Pemeliharaan……………………………………………

7

Tabel 2

Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis…………………………………………………………………….

9

Tabel 3

Lokasi Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis …..

9

Tabel 4

Jumlah Hari Keterlambatan Pekerjaan AAWS ………..…………………...

10

Tabel 5

Besar Denda Keterlambatan Setiap Lokasi AAWS…………………...……

10

Tabel 6

Pembayaran Pekerjaan Pembangunan AWOS untuk Small Airport di Merauke dan Wamena………………………………………………….......

11

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.........………………………

14

Tabel 7

BPK


ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

SPJ Peserta Diklat Tidak Disertai Bukti Tiket dan Boarding Pass

Lampiran 2

SPJ Peserta Diklat Hanya Disertai Boarding Pass Berangkat

Lampiran 3

SPJ Peserta Diklat Hanya Disertai Tiket Berangkat dan Boarding Pass Berangkat

Lampiran 4

Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan oleh PT Sentral Teknik Nusantara (Satu Tiket Diajukan Sebagai Bukti Pertanggungjawaban untuk Beberapa Pekerjaan)

Lampiran 5

Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan oleh PT Sentral Teknik Nusantara (Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tidak Sesuai dengan Jumlah Hari dalam Kontrak)

Lampiran 6

Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009 dan 2011

BPK


iii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 19a/HP/XIV/05/2013 tanggal 3 Mei 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 19b/HP/XIV/05/2013 tanggal 3 Mei 2013. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada BMKG terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan, tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada BMKG. Namun, ketidakpatuhan tersebut tidak berpengaruh secara langsung dan material terhadap kewajaran laporan keuangan, yaitu: 1.

Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas diketahui terdapat biaya transport yang dibayarkan tidak sesuai dengan bukti riil perjalanan dinas dan terdapat berkas pertanggungjawaban pada Satker Pusdiklat tidak didukung bukti yang lengkap. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp136.954.000,00 dan adanya potensi biaya transport sebesar Rp608.647.960,00 yang dibayarkan tidak sesuai dengan biaya riil. Hal tersebut terjadi karena Pegawai yang terlibat penyimpangan biaya perjalanan dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Pusdiklat lalai mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan, serta Kepala Pusdiklat dan Atasan langsung pegawai di lingkungan BMKG belum menyelenggarakan pengawasan secara memadai terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

BPK


1

2.

Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp169.455.000,00 Hasil pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2012, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas kegiatan pemeliharaan pada Sekretariat Utama, yaitu terdapat bukti tiket yang sama digunakan untuk bukti pertanggungjawaban pada beberapa pekerjaan yang berbeda. Selain itu, terdapat jumlah hari kegiatan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Sehingga atas biaya transport luar kota, penginapan, dan transport lokal, rekanan menagihkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya dikeluarkan sebesar Rp169.455.000,00. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp169.455.000,00. Hal tersebut terjadi karena PPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen tagihan pembayaran yang diajukan oleh rekanan.

3.

Pengenaan Denda atas Keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis Tidak Sesuai Ketentuan Sekretariat Utama BMKG pada tahun 2012 melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis (Automatic Agriculture Weather Station/AAWS). Berdasarkan dokumen kalibrasi milik Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi (Pusinkal) BMKG, pelaksanaan kalibrasi lapang sensor AAWS mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Atas keterlambatan tersebut, PPK telah mengenakan denda keterlambatan kepada PT Rozze Atas Barita sebesar Rp1.593.840,00, dengan perhitungan hari keterlambatan x 1/1000 x nilai PNBP kalibrasi (58 hari x 1/1000 x Rp2.290.000,00). Seharusnya denda diperhitungkan dari jumlah hari keterlambatan berdasarkan tanggal terbit sertifikat kalibrasi lapang dibandingkan masa berakhir kontrak dikalikan sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, sehingga terdapat kekurangan pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp72.606.100,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor PPK.01/KONT-AAWS/PIKAM/D2/III-2012 tanggal 12 Maret 2012. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda atas keterlambatan pekerjaan sensor AAWS sebesar Rp72.606.100,00. Hal tersebut terjadi karena PPK tidak cermat dalam melakukan perhitungan denda keterlambatan pekerjaan.

4.

Denda Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan AWOS Untuk Small Airport di Merauke dan Wamena Belum Dipungut Sebesar Rp239.800.000,00 Sekretariat Utama BMKG pada tahun 2012 melaksanakan pekerjaan Pembangunan Automated Weather Observing System (AWOS) untuk Small Airport di Merauke dan Wamena. Hasil pemeriksaan menunjukkan sertifikat kalibrasi lapang, sebagai bukti sah dari kalibrasi peralatan AWOS pada kedua bandara tersebut, diterbitkan 60 hari sejak tanggal berakhir kontrak. Atas keterlambatan tersebut, pihak penyedia seharusnya dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp239.800.000,00 (5% x Rp4.796.000.000,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SPPB.067/AWOS/PPK DEP.I/V/BMKG-2012 dan spesifikasi teknis Dokumen Pengadaan Pembangunan AWOS untuk Small Airport di Merauke dan Wamena. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum diterima negara sebesar Rp239.800.000,00.

BPK


2

Hal tersebut terjadi karena PPK lalai dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama: 1.

2.

Memberikan sanksi administratif Kepala Pusdiklat, PPK, Bendahara Pengeluaran Pusdiklat, Atasan langsung pegawai terkait dan pegawai yang terlibat penyimpangan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan Menerbitkan pedoman tentang penggunaan metode reimbursement untuk penggantian biaya tiket dan akomodasi pada kegiatan pemeliharaan di lingkungan BMKG. Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini. Jakarta, 3 Mei 2013 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Gatot Supiartono, S.H., M.Acc., C.F.E., Ak. Register Negara No. D-5.747

BPK


3

BAB 1 HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan BMKG Tahun 2012, adalah: 1.1.

Belanja

1.1.1.

Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BMKG menyajikan pagu anggaran Belanja Barang sebesar Rp510.425.766.000,00 dengan realisasi sebesar Rp487.128.822.441,00 atau 95,44%. Dari realisasi tersebut, digunakan untuk perjalanan dinas sebesar Rp76.816.551.304,00. Biaya perjalanan dinas tersebut antara lain digunakan untuk perjalanan dinas Satuan kerja (Satker) Kantor Pusat BMKG yaitu Sekretariat Utama (Setama), Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sebesar Rp58.117.413.126,00. Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dikemukakan sebagai berikut: 1.

Biaya transport yang dibayarkan tidak sesuai dengan bukti riil perjalanan dinas Hasil konfirmasi tiket bukti perjalanan dinas Satker Pusat BMKG kepada maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air diketahui harga tiket yang dipertanggungjawabkan berbeda dengan harga pada database Garuda Indonesia dan Lion Air senilai Rp89.789.100,00, yaitu: a. Harga tiket bukti pertanggungjawaban berbeda dengan harga pada database Garuda Indonesia sebesar Rp57.794.200,00; dan b. Harga tiket bukti pertanggungjawaban berbeda dengan harga pada database Lion Air senilai Rp31.994.900,00.

2.

Terdapat berkas pertanggungjawaban pada Satker Pusdiklat tidak didukung bukti yang lengkap Pusdiklat merupakan satker pelaksana pendidikan dan pelatihan pegawai BMKG baik untuk pegawai Kantor Pusat BMKG maupun Satker daerah. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan diklat, Pusdiklat BMKG menetapkan prosedur operasional standar perjalanan dinas sebagai berikut: a. Pusdiklat yang menyediakan akomodasi peserta diklat, berupa tiket berangkat dan pulang; dan b. Setibanya di lokasi diklat, peserta wajib menyerahkan tiket pesawat berangkat beserta boarding pass penerbangan berangkat dari daerah masing-masing kepada Pusdiklat. Begitu juga saat diklat berakhir, tiket pesawat pulang dan boarding pass pulang wajib dikirim kembali oleh peserta diklat ke Pusdiklat sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban.

BPK


Halaman 4 dari 14

Pemeriksaan secara uji petik atas 960 SPJ perjalanan dinas peserta diklat tahun 2012, diketahui terdapat 249 berkas pertanggungjawaban pada Satker Pusdiklat tidak didukung bukti yang lengkap senilai Rp608.647.960,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Sembilan berkas SPJ senilai Rp38.512.500,00 tidak disertai bukti tiket dan boarding pass berangkat dan pulang (rincian pada lampiran 1); b. Seratus enam puluh delapan berkas SPJ senilai Rp479.115.000,00 hanya disertai boarding pass berangkat tanpa disertai tiket berangkat dan pulang, serta boarding pas pulang (rincian pada lampiran 2); c. Tujuh puluh dua berkas SPJ senilai Rp91.020.460,00 hanya disertai tiket dan boarding pass berangkat tanpa disertai tiket dan boarding pass pulang (rincian pada lampiran 3). Pengujian atas berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan dinas pada Satker Pusdiklat, diketahui nilai biaya transport pada 28 berkas SPJ peserta diklat lebih besar dari jumlah harga tiket pesawat yang dijadikan bukti riil perjalanan dinas terkait senilai Rp47.164.900,00. Hal tersebut tidak sesuai dengan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 10 menyatakan bahwa biaya transport pegawai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap: a. Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari Surat Tugas, SPD, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, bukti penginapan, dan bukti sewa kendaraan dalam kota; dan b. Pasal 36 menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan:

BPK

1.

Kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas Rp136.954.000,00 (Rp89.789.100,00 + Rp47.164.900,00); dan

2.

Adanya potensi biaya transport sebesar Rp608.647.960,00 (Rp38.512.500,00 + Rp479.115.000,00 + Rp91.020.460,00) yang dibayarkan tidak sesuai dengan biaya riil.


sebesar

Halaman 5 dari 14

Hal tersebut terjadi karena: 1.

Para pegawai yang terlibat penyimpangan biaya perjalanan dinas serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pusdiklat lalai mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan; dan

2.

Kepala Pusdiklat dan Atasan langsung pegawai terkait belum menyelenggarakan pengawasan secara memadai terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.

Kelebihan pembayaran tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh seluruh PPK terkait dengan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara, sesuai bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 18 April 2013 sebesar Rp89.789.100,00 dan tanggal 25 April 2013 sebesar Rp47.164.900,00. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama memberikan sanksi administratif kepada Kepala Pusdiklat, PPK dan Bendahara Pengeluaran Pusdiklat, Atasan langsung pegawai terkait, serta pegawai yang terlibat penyimpangan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 1.1.2.

Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp169.455.000,00 Dalam rangka menunjang keberlangsungan kinerja peralatan yang terkait bidang teknis, BMKG menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG). Kegiatan pemeliharaan peralatan MKG dilaksanakan oleh masing-masing Deputi di bawah Satker Sekretariat Utama (Setama). Setama terdiri atas lima Eselon 1, yaitu satu Sekretariat Utama, dan empat Deputi, yaitu Deputi Meteorologi, Deputi Klimatologi, Deputi Geofisika, dan Deputi Instrumentasi Rekayasa Kalibrasi Jaringan Komunikasi. Kegiatan pemeliharaan didasarkan atas usulan masingmasing Deputi yang selanjutnya oleh Biro Perencanaan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DIPA. LRA BMKG Tahun 2012 menyajikan realisasi Belanja Barang Rp487.128.822.441,00, antara lain untuk belanja pemeliharaan Rp150.556.003.979,00. Dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan Rp150.556.003.979,00, sebesar Rp103.842.447.300,00 dilaksanakan kontraktual oleh pihak ketiga, yang terbagi menjadi 43 paket pekerjaan.

sebesar sebesar sebesar secara

Dalam pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2011, BPK melaporkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan pada Setama BMKG tidak sesuai kontrak sebesar Rp97.200.000,00. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Kepala BMKG menginstruksikan PPK segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp97.200.000,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, selama tahun 2012

BPK


Halaman 6 dari 14

PPK telah menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp97.200.000,00 dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK. Hasil pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2012, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas kegiatan pemeliharaan pada Setama. Dari 17 kontrak yang diuji petik, terdapat tiga kontrak pemeliharaan peralatan yang dilaksanakan oleh rekanan yang sama yaitu PT Sentral Teknik Nusantara, dengan rincian pada Tabel 1. Tabel 1. Rincian Pekerjaan Pemeliharaan No.

Uraian Kegiatan

1

Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca publik (berlokasi di Jakarta, Pondok Betung, Denpasar, Semarang, Lampung, dan Makassar) Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca ekstrim (berlokasi di Denpasar, Semarang, dan Lampung) Pemeliharaan sarana analisa parameter cuaca penerbangan (berlokasi di Jakarta, Cengkareng, Medan, Batam, Palembang, Denpasar, Makassar, Manado, Biak, Pontianak, dan Balikpapan)

2

3

Nomor dan Tanggal Kontrak PPK.02/PLIPL/IV-2012 10 April 2012

Nilai Kontrak (Rp) 2.327.936.000,00

PPK.02/LICEL/PU/III2012 30 Maret 2012

1.780.442.000,00

SPPB.031/PAPCP/PPKD.I/III/BMKG-2012 8 Maret 2012

1.088.241.000,00

Jumlah

5.196.619.000,00

Sumber: Dokumen kontrak

Berdasarkan kontrak pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di atas, diketahui bahwa meskipun terdapat beberapa lokasi pekerjaan yang sama, tiga kegiatan pemeliharaan tersebut masing-masing telah mengalokasikan biaya perjalanan untuk setiap lokasi. Pengujian atas dokumen pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemeliharaan pada lokasi tersebut telah dilaksanakan dengan bukti berupa service report. Atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, pada beberapa lokasi pemeliharaan diketahui terdapat permasalahan terkait pertanggungjawaban keuangan sebagai berikut: 1.

Satu tiket diajukan sebagai bukti pertanggungjawaban untuk beberapa pekerjaan, sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp108.928.000,00 (rincian pada lampiran 4); dan

2.

Jumlah hari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tidak sesuai dengan jumlah hari pada kontrak, sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp60.527.000,00 (rincian pada lampiran 5).

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran IV-A tata cara pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha, poin A.3.a.2).i) bahwa Biaya Langsung Non Personel yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya

BPK


Halaman 7 dari 14

komunikasi, biaya pencetakan laporan, seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain. Hal tersebut Rp169.455.000,00.

mengakibatkan

kelebihan

biaya

penyelenggaraan

pembayaran

sebesar

Hal tersebut terjadi karena PPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen tagihan pembayaran yang diajukan oleh rekanan. Permasalahan tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan menyetorkan kelebihan pembayaran pemeliharaan ke Kas Negara sesuai dengan SSBP tanggal 18 April 2013 sebesar Rp169.455.000,00. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama:

1.1.3.

1.

Memberikan sanksi administratif kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

2.

Menerbitkan pedoman tentang penggunaan metode reimbursement untuk penggantian biaya tiket dan akomodasi pada kegiatan pemeliharaan di lingkungan BMKG.

Pengenaan Denda atas Keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis Tidak Sesuai Ketentuan LRA BMKG Tahun 2012 menyajikan pagu anggaran Belanja Modal sebesar Rp561.052.013.000,00 dengan realisasi sebesar Rp440.639.507.882,00. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp329.590.221.007,00,00 merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2011 mengungkapkan temuan keterlambatan pengadaan peralatan observasi agroklimat otomatis pada 14 lokasi di Indonesia. Keterlambatan terjadi karena rekanan terlambat mengajukan kalibrasi kepada Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi (Pusinkal). Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Sekretaris Utama BMKG memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, tim teknis dan panitia pemeriksa dan penerima barang serta menginstruksikan PPK untuk menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun 2012, Sekretaris Utama BMKG telah menegur PPK, tim teknis dan panitia pemeriksa, serta telah menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kemudian disetorkan ke Kas Negara melalui SSBP sebesar Rp343.905.100,00. Hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2012, permasalahan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan masih terjadi, yaitu pada Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis (Automatic Agriculture Weather Station/AAWS), yang dikerjakan oleh PT Rozze Atas Barita berdasarkan Kontrak Nomor PPK.01/KONT-AAWS/PIKAM/D2/III-2012 tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp5.908.716.000,00 (termasuk PPN). Jangka

BPK


Halaman 8 dari 14

waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender sejak 12 Maret s.d. 9 Juli 2012. Pekerjaan telah dinyatakan selesai dan dibayar lunas dengan SP2D tersebut pada Tabel 2. Tabel 2. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis No.

Dasar Pembayaran

1

Uang Muka 20%

2

Tahap Pertama

3

Tahap Kedua

Nomor/Tanggal SP2D 183644Y/133/110 4 April 2012 352230A/133/110 26 Juli 2012 384292A/133/110 2Oktober 2012

Nomor/ Tanggal SPM 00251/BMKG/2012 4 April 2012 01126/BMKG/2012 23 Juli 2012 01687/BMKG/2012 26 September 2012

Jumlah

Nilai SPM (Rp) 1.181.743.200,00 3.781.578.240,00 945.394.560,00 5.908.716.000,00

Sumber: SPM dan SP2D kontrak

AAWS adalah peralatan pembaca data yang harus dilakukan kalibrasi agar data informasi yang dihasilkan valid dan memenuhi standar Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kalibrasi dilakukan setelah pelaksanaan commisioning untuk memastikan bahwa semua peralatan telah terintegrasi dengan baik. AAWS terdiri atas beberapa item peralatan yang fungsinya untuk mengamati unsur agroklimat secara otomatis dan remote yang pemanfaatannya difokuskan pada kebutuhan pertanian yang dipasang pada 12 lokasi, pada Tabel 3. Tabel 3. Lokasi Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis No. 1

Propinsi Banten

Kabupaten Pandeglang

2 3 4 5 6

Banten Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat

Serang Bogor Bekasi Sukabumi Sumedang

7 8 9 10

Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Tengah

Garut Ciamis Rembang Grobogan

11

Jawa Tengah

Klaten

12

Jawa Tengah

Banyumas

Alamat Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Sobang Kawasan Pertanian Terpadu Kantor Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bojongmangu Kantor Stasiun Geofisika Pelabuhan Ratu UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Rancakalong BP3K Cikelet BP3K Banjarsari Pelabuhan Perikanan Rembang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DINPERTAN TPH) UPT Dinas Balai Benih Tanahaman (HUMA) DINPERTAN TPH BPP Danaraja Kab. Banyumas

Sumber: Spesifikasi teknis pekerjaan

Hasil pemeriksaan dokumen pengadaan dan konfirmasi diketahui hal-hal sebagai berikut: 1.

BPK

Berdasarkan dokumen kalibrasi milik Pusinkal BMKG, pelaksanaan kalibrasi lapang sensor AAWS pada 12 lokasi hasil pengadaan tahun 2012 mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pada Tabel 4.


Halaman 9 dari 14

Tabel 4. Jumlah Hari Keterlambatan Pekerjaan AAWS No.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Lokasi

2 Serang Pandeglang Bekasi Sumedang Garut Ciamis Banyumas Bogor Sukabumi Rembang Grobogan Klaten

Tanggal Masa Berakhir Kontrak

Tanggal Sertifikat

3 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012 9 Juli 2012

4 6 Agustus 2012 6 Agustus 2012 6 Agustus 2012 10 Agustus 2012 10 Agustus 2012 10 Agustus 2012 10 Agustus 2012 15 Agustus 2012 15 Agustus 2012 11 September 2012 11 September 2012 11 September 2012

Hari Keterlambatan (Tanggal Sertifikat dibanding Masa Akhir Kontrak) 5 = 4-3 28 28 28 32 32 32 32 37 37 64 64 64

Sumber: Dokumen kontrak dan sertifikat kalibrasi

2.

Atas keterlambatan tersebut, PPK telah mengenakan denda keterlambatan kepada PT Rozze Atas Barita sebesar Rp1.593.840,00, dengan perhitungan hari keterlambatan x 1/1000 x nilai PNBP kalibrasi (58 hari x 1/1000 x Rp2.290.000,00). Seharusnya denda keterlambatan diperhitungkan dari jumlah hari keterlambatan berdasarkan tanggal terbit sertifikat kalibrasi lapang dibandingkan masa berakhir kontrak dikalikan sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan. Perhitungan denda pada Tabel 5. Tabel 5. Besar Denda Keterlambatan Setiap Lokasi AAWS No.

Lokasi

Hari Keterlambatan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Serang Pandeglang Bekasi Sumedang Garut Ciamis Banyumas Bogor Sukabumi Rembang Grobogan Klaten

3 28 28 28 32 32 32 32 37 37 64 64 64 Total Denda

Bagian Pekerjaan yang Belum Selesai (Nilai Sensor yang Harus Dikalibrasi) 4 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00 155.230.000,00

Denda Keterlambatan (1/1000 x Hari Keterlambatan x Nilai Sensor yang Harus Dikalibrasi) 5 = 1/1000 x 3 x 4 Rp4.346.440,00 Rp4.346.440,00 Rp4.346.440,00 Rp4.967.360,00 Rp4.967.360,00 Rp4.967.360,00 Rp4.967.360,00 Rp5.743.510,00 Rp5.743.510,00 Rp9.934.720,00 Rp9.934.720,00 Rp9.934.720,00 Rp74.199.940,00

Sumber: Perhitungan pemeriksa berdasarkan dokumen kontrak.

Dengan demikian, terdapat kekurangan pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sensor AAWS sebesar Rp72.606.100,00 (Rp74.199.940,00 – Rp1.593.840,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor PPK.01/KONTAAWS/PIKAM/D2/III-2012 tanggal 12 Maret 2012, Syarat-syarat Khusus

BPK


Halaman 10 dari 14

Kontrak (SSKK) Poin AA, Pembayaran Denda, Nomor 4 menyatakan bahwa besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu)] dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda atas keterlambatan pekerjaan sensor AAWS sebesar Rp72.606.100,00 (Rp74.199.940,00 – Rp1.593.840,00). Hal tersebut terjadi karena PPK tidak cermat dalam melakukan perhitungan denda keterlambatan pekerjaan. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan menyetorkan kekurangan denda keterlambatan ke Kas Negara sesuai SSBP tanggal 29 April 2013 sebesar Rp72.606.100,00. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memberikan sanksi administratif kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.1.4.

Denda Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan AWOS Untuk Small Airport di Merauke dan Wamena Belum Dipungut Sebesar Rp239.800.000,00 Sekretariat Utama BMKG tahun 2012 melaksanakan pekerjaan Pembangunan Automated Weather Observing System (AWOS) untuk Small Airport di Merauke dan Wamena. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Angkasa Buana Cipta berdasarkan Kontrak Nomor SPPB.067/AWOS/PPKDEPI/IV/BMKG-2012 tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp4.796.000.000,00 (termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan selama 185 hari kalender sejak 3 Mei s.d. 3 November 2012. Tanggal 29 Oktober 2012 dilakukan addendum kontrak yaitu Surat Perjanjian Nomor ADD.180/AWOS/PPK-DEP.I/X/BMKG-2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Pekerjaan telah dinyatakan selesai dilaksanakan dan dibayar lunas dengan rincian pembayaran dalam Tabel 6. Tabel 6. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan AWOS untuk Small Airport di Merauke dan Wamena No.

Dasar Pembayaran

1

Uang Muka 20%

2

Tahap I

3

Tahap II: BASTHPII.156/ AWOS2/PPKDEPI/XII/BMKG-2012 tanggal 3 Desember 2012 Tahap III

4

Nomor/Tanggal SP2D

Nomor/Tanggal SPM

191726X/133/110 14 Juni 2012 392024A/133/110 15 Oktober 2012 447212A/133/110 20 Desember 2012

00858/BMKG/2012 12 Juni 202 01784/BMKG/2012 8 Oktober 2012 02809/BMKG/2012 14 Desember 2012

531886C/133/110 27 Desember 2012

02811/BMKG/2012 14 Desember 2012 Jumlah

Nilai SPM (Rp) 959.200.000,00 1.534.720.000,00 1.534.720.000,00

767.360.000,00 4.796.000.000,00

Sumber: SPM dan SP2D kontrak.

BPK


Halaman 11 dari 14

Peralatan AWOS System didesain untuk mengamati meteorologi penerbangan dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk kepentingan penerbangan, misalnya untuk Air Traffic Control (ATC) dan beberapa user lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1.

Site Acceptance Test (SAT) dan commissioning Bandara Wamena dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 Januari 2013 dengan Berita Acara Pelaksanaan SAT dan commissioning Nomor 017/ABC-I/SAT-2013 tanggal 10 Januari 2013.

2.

SAT dan commissioning Bandara Mopah Merauke dilaksanakan pada tanggal 11 s.d. 12 Januari 2013 dengan Berita Acara Pelaksanaan SAT dan commissioning Nomor 017a/ABC-I/SAT-2013 tanggal 12 Januari 2013.

3.

Pada spesifikasi teknis Kontrak, pada pekerjaan commisioning salah satunya mengakomodir penugasan personal BMKG dan teknisi PT Angkasa Pura I, atau PT Angkasa Pura II, atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sedangkan menurut daftar hadir commisioning yang dilaksanakan di Bandara Wamena pada tanggal 10 s.d. 11 Januari 2013 dan di Bandara Mopah Merauke pada tanggal 11 s.d. 12 Januari 2013 hanya dihadiri oleh penyedia barang/rekanan, PPK, Kepala Sub Bidang Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG, Kepala Stasiun Meteorologi terkait. Sehingga pekerjaan commisioning dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak.

4.

PT Angkasa Buana Cipta mengirim surat kepada Pusinkal Nomor 003a/ABC-XII/2012/RR tertanggal Desember 2012 perihal Permohonan Kalibrasi Peralatan AWOS Small Airport di Mopah Merauke dan Wamena. Konfirmasi pada Pusinkal diketahui bahwa surat tersebut diterima tanggal 8 Januari 2013, yaitu delapan hari setelah tanggal kontrak berakhir.

5.

Pelaksanaan kalibrasi lapang peralatan AWOS Bandara Wamena dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2013 dan kalibrasi lapang peralatan AWOS Bandara Mopah Merauke dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2013.

6.

Sertifikat kalibrasi lapang, sebagai bukti sah dari kalibrasi peralatan AWOS pada kedua bandara tersebut diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2013, yaitu 60 hari sejak tanggal berakhir kontrak.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan 60 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 s.d. 1 Maret 2013. Atas keterlambatan tersebut, kepada rekanan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan maksimal sebesar Rp239.800.000,00 (5% x nilai kontrak sebesar Rp4.796.000.000,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan: 1.

BPK

Surat Perjanjian Nomor tanggal 3 Mei 2012:

SPPB.067/AWOS/PPK-DEP.I/V/BMKG-2012


Halaman 12 dari 14

a. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Poin M, Denda 1) Bagian (a), menyatakan bahwa untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau 2) Bagian (b), menyatakan bahwa untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. 2.

Spesifikasi teknis Dokumen Pengadaan Pembangunan AWOS untuk Small Airport di Merauke dan Wamena Pasal 5 tentang Penjelasan dan Syaratsyarat pekerjaan, klausul nomor 5.13 menyatakan bahwa peneraan/kalibrasi peralatan AWOS dilaksanakan oleh petugas dari BMKG yang ditunjuk.

Hal tersebut mengakibatkan penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum diterima negara sebesar Rp239.800.000,00. Hal tersebut terjadi karena PPK lalai dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan menyetorkan denda keterlambatan ke Kas Negara sesuai SSBP tanggal 22 April 2013 sebesar Rp239.800.000,00. BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memberikan sanksi administratif kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK


Halaman 13 dari 14

BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2005-2011

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012, BPK memantau tindak lanjut BMKG terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan BMKG Tahun 2005-2011. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab BMKG dan DPR. Pemantauan atas tindak lanjut terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Tabel 7. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi No

LHP Tahun

Jumlah

Jumlah

Temuan

Rekomendasi

Belum Sesuai

Sesuai/ Selesai

Tidak

Belum Ditindaklanjuti

Dapat Ditindaklanjuti

1

Tahun 2011

4

6

5

1

-

-

2

Tahun 2010

5

7

7

-

-

-

3

Tahun 2009

8

22

22

-

-

-

4

Tahun 2008

10

18

18

-

-

-

5

Tahun 2007-

8

18

18

-

-

-

35

71

70

1

-

-

Tahun 2005 Jumlah

Rincian dari temuan terdapat di lampiran 8. Terhadap rekomendasi dalam LHP Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 BMKG telah selesai menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diajukan BPK. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut antara lain mengenai: 1.

Melakukan penyetoran kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK;

2.

Melakukan penyetoran kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharan sebesar Rp97.200.000,00 dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK; dan

3.

Melakukan penyetoran kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan Transmisometer pada Stamet Juanda sebesar Rp28.425.000,00 dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.

BPK


Halaman 14 dari 14

Lampiran 1 SPJ Peserta Diklat Tidak Disertai Bukti Tiket dan Boarding Pass Kelengkapan No

Nama Peserta Diklat

Jenis Diklat

Asal

Tiket Berangkat

Boarding Pass Berangkat

Tiket Pulang

Boarding Pass Pulang

Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket (Rp)

Keterangan

1

Diklat Teknis Peralatan Udara Atas

AS

Stamet Ranai Natuna

-

-

-

-

3.150.000,00

Hanya ada boarding pass natuna-batam

2

Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 21

TZ

Stamet Kelas 3 Binaka - Gunung Sitoli

-

-

-

-

4.222.000,00

Tidak ada bukti SPPD

3

Diklat Manajemen UPT

INS

Bawil III Denpasar

-

-

-

-

4.070.800,00

SPT dari Kapusdiklat saja; Tidak ada SPPD lbr. 2

4


US

Staklim Ransiki

-

-

-

-

7.340.800,00


5

Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim

SCA

Staklim Kairatu Ambon

-

-

-

-

1.890.400,00

6

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II

IS

Stamet Frans Kaisepo

-

-

-

-

8.922.000,00


7

Diklat Gempa Bumi dan Tsunami

BVP

Kupang

-

-

-

-

4.210.400,00

tiket a.n. Sholakhudin Noor Falah

8

Diklat Teknis Substansi Spesialisasi Pengelola BMN

IH

Stamet Bau Bau

-

-

-

-

1.920.700,00


9

Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I

JNK

Stamet Maritim Bitung Manado

-

-

-

-

2.785.400,00


Total

38.512.500,00

BPK

LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012

Lampiran 2 SPJ Peserta Diklat Hanya Disertai Boarding Pass Berangkat No

Nama Peserta Diklat

Jenis Diklat

Kelengkapan Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



1


AI

Stamet Buluh Tumbang Tanjung Pandan

-

√

-

-

1.710.800,00

2


AS

Stamet Samratulangi Menado

-

√

-

-

3.020.800,00

3


Ard

Stamet Radin Inten II Lampung

-

√

-

-

1.300.000,00

4


Asw

Balai Besar MKG Wilayah I Medan

-

√

-

-

2.562.000,00

5


DW

Stamet Nunukan Kalimantan Timur

-

√

-

-

2.606.000,00

6


DP

StametJefman Sorong

-

√

-

-

5.280.800,00

7


EPK

Stamet Frans Kaiseipo Biak

-

√

-

-

6.466.000,00

8


ES

Stamet Fatmawati Bengkulu

-

√

-

-

1.748.000,00

9


HM

Stamet Juwata Tarakan

-

√

-

-

2.606.000,00

10


HL

Stamet Pattimura Ambon

-

√

-

-

2.800.800,00

11


MJ

Stamet Blang Bintang Banda Aceh

-

√

-

-

2.760.000,00

BPK


Keterangan

No

Jenis Diklat

Nama Peserta Diklat

Kelengkapan Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



12


Mei

Stamet Eltari Kupang

-

√

-

-

2.720.800,00

13


MAA

Stamet Pangkal Pinang

-

√

-

-

1.682.000,00

14


ORS

Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar

-

√

-

-

2.430.000,00

15


RS

Stamet Polonia Medan

-

√

-

-

2.562.000,00

16


Sur

Balai Besar MKG Wilayah V Jayapura

-

√

-

-

5.500.800,00

17


YF

Stamet Mopah Merauke

-

√

-

-

5.800.800,00

18


YB

Stamet Hasanuddin Makassar

-

√

-

-

2.430.000,00

19

Diklat Teknis Instrumentasi KKU

AS

Staklim Negare Bali

-

√

-

-

2.782.000,00

20


ASF

Staklim Maros

-

√

-

-

3.035.000,00

21


AH

Staklim Kayuwatu Menado

-

√

-

-

3.450.800,00

22


Edi

Staklim Sicincin

-

√

-

-

2.320.800,00

23


ES

Stageof Winangun Manado

-

√

-

-

3.450.800,00

BPK


Keterangan

Ada tiket berangkat. namun tidak ada harganya

Nama Peserta Diklat

No

Jenis Diklat

24


HF

25


26

Kelengkapan Asal


Tiket Berangkat


Tiket Pulang


Staklim Lasiana Kupang

-

√

-

-

4.120.800,00

IKS

BBMKG Wilayah III Denpasar

-

√

-

-

2.782.000,00


Idr

Staklim Siantan Pontianak

-

√

-

-

2.460.800,00

27


IB

Staklim Semarang

-

√

-

-

1.704.000,00

28


Dju

Staklim Karang Ploso

-

√

-

-

2.269.000,00

29


NP

Staklim Indrapuri

-

√

-

-

3.904.000,00

30


ST

Staklim Kairatu

-

√

-

-

4.100.800,00

31


Sis

BBMKG Wilayah IV Makasar

-

√

-

-

3.035.000,00

32


SH

Staklim Kediri - NTB

-

√

-

-

2.551.000,00

33


Sup

Staklim Masgar Lampung

-

√

-

-

1.301.400,00

34


Suw

Staklim Banjarbaru

-

√

-

-

2.120.800,00

35


YK

Stageof Kotabumi Lampung

-

√

-

-

1.331.400,00

36


ED

Stamet Wamena

-

√

-

-

7.958.000,00

37


LM

Stamet Supadio Pontianak

-

√

-

-

2.460.800,00

BPK


Keterangan

No

Jenis Diklat

Nama Peserta Diklat

Kelengkapan Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



38


NL

Stamet Bandaneira

-

√

-

-

5.062.800,00

39


NS

Stamet Sintang

-

√

-

-

2.610.800,00

40


RA

Stamet Paloh

-

√

-

-

2.830.800,00

41


RF

Stamet Kota Sabang

-

√

-

-

3.969.000,00

42


RNMS

Stamet Tanjung Balai Karimun

-

√

-

-

2.645.800,00

43


RDP

Stamet Betoambari Bau Bau

-

√

-

-

4.893.000,00

44


Sar

Stamet Ahmad Yani Semarang

-

√

-

-

1.704.000,00

45


SG

Stamet El Tari Kupang

-

√

-

-

4.120.800,00

46


SD

Stamet Tual

-

√

-

-

6.884.000,00

47


AP

Stamet Ngurah Rai Denpasar

-

√

-

-

2.500.800,00

48


AS

Staklim Semarang

-

√

-

-

1.605.000,00

49


ATS

Stamet Juanda Surabaya

-

√

-

-

1.980.800,00

50


AK


-

√

-

-

2.804.000,00

51


BS

Stageof Klas I Yogyakarta

-

√

-

-

1.960.800,00

BPK


Keterangan

No

Jenis Diklat

Nama Peserta Diklat

Kelengkapan Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



52


IWM


-

√

-

-

2.100.800,00

53


JN

Stamet Torea Fakfak

-

√

-

-

6.825.800,00

54


JT

Stamet Namlea

-

√

-

-

3.100.800,00

55


MRN

Stamet Maritim Semarang

-

√

-

-

1.605.000,00

56


NAWY

Stamet A. Yani Semarang

-

√

-

-

1.605.000,00

57


PA

Stamet Babullah Ternate

-

√

-

-

3.900.800,00

58


Sel

Stasiun Maritim Belawan

-

√

-

-

2.804.000,00

59


TP

Stageof Manado

-

√

-

-

3.068.000,00

60


TS

Stamet Andi Jemma Masamba

-

√

-

-

2.606.000,00

61


TN

Stamet Bandaneira – Banda

-

√

-

-

3.100.800,00

62


US

Stageof Gowa

-

√

-

-

2.606.000,00

63


AAW

Stamet Pekanbaru

-

√

-

-

2.210.000,00

64


ES

Staklim Semarang

-

√

-

-

1.605.000,00

65


IW

Staklim Karangploso

-

√

-

-

1.968.000,00

66


KSS

Staklim Negara Bali

-

√

-

-

2.529.000,00

BPK


Keterangan

No

Jenis Diklat

Kelengkapan

Nama Peserta Diklat

Asal


Tiket Berangkat


Tiket Pulang


-

√

-

-

6.303.000,00

67


OS

68


RAF

Stamet Jalaluddin Gorontalo

-

√

-

-

4.000.000,00

69


SNS


-

√

-

-

2.188.000,00

70

Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. III

ES

Staklim Semarang

-

√

-

-

1.688.600,00

71


ESN

Staklim Maros

-

√

-

-

2.606.000,00

72


KW

Stageof Tuntungan

-

√

-

-

2.804.000,00

73


OLN


-

√

-

-

3.120.800,00

74


RKS


-

√

-

-

2.804.000,00

75


Wah

Staklim Sampali Medan

-

√

-

-

2.804.000,00

76

Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. II

HMU

Stamet Tabing Padang

-

√

-

-

2.609.600,00

77


AAR

Gowa

-

√

-

-

3.134.000,00

78

Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi

AMW

Semarang

-

√

-

-

1.704.000,00

79


AA

Staklim Negara

-

√

-

-

2.276.000,00

BPK


Keterangan

Nama Peserta Diklat

No

Jenis Diklat

80


IGMS

81


82

Kelengkapan Asal


Keterangan

Tiket Berangkat


Tiket Pulang


BBMKG Balai Wilayah III Denpasar

-

√

-

-

2.276.000,00

Tiket berangkat hanya berupa kode booking

IKS

BBMKG Balai Wilayah III Denpasar

-

√

-

-

2.276.000,00



IMA

Stageof Sanglah

-

√

-

-

2.276.000,00


83


NWS

Stamet Ngurahrai Denpasar

-

√

-

-

2.276.000,00


84


PPP

Stamet Ngurahrai Denpasar

-

√

-

-

2.276.000,00


85


Sup

Stasiun Meterologi Banda Aceh

-

√

-

-

2.980.000,00

86

Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit

AC

Balai Wilayah IV Makassar

-

√

-

-

2.430.000,00

87


CAM

Balai Wilayah I Medan

-

√

-

-

2.562.000,00

88


DA

Stamet Raden Inten Bandar Lampung

-

√

-

-

1.220.000,00


89


DS

Stamet Syamsuddin Noor Banjarmasin

-

√

-

-

1.870.400,00


90


HTZ

Stamet Tjilik Riwut Palangkaraya

-

√

-

-

2.166.000,00


91


IAK

Balai Wilayah V Jayapura

-

√

-

-

5.500.800,00

BPK



No

Nama Peserta Diklat

Jenis Diklat

Kelengkapan Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



Keterangan

92


LA

Stamet Mutiara Palu

-

√

-

-

3.266.000,00

93


MP

Stamet Timika

-

√

-

-

2.030.800,00


94


STP

Balai Wilayah III Denpasar

-

√

-

-

2.452.000,00


95


IMN

Stamet Sultan Badaruddin 2 Palembang

-

√

-

-

1.737.000,00


96

Diklat Administrasi dan Ketatausahaan

Has

Stamet Buluh Tumbang Tanjung Pandan

-

√

-

-

1.720.000,00

97


NLPK

BBMKGWilayah III Denpasar

-

√

-

-

2.612.000,00

98


Tum

Stamet Tanjung Pinang

-

√

-

-

2.350.000,00

99


Suk

BBMKG Wilayah I Medan

-

√

-

-

3.270.800,00

100


Sak

Stasiun Maritim Kendari

-

√

-

-

2.926.000,00

101


SD

Staklim Kediri Mataram

-

√

-

-

2.830.800,00

102


MH


-

√

-

-

3.270.800,00

103


IS

Stamet Tanjung Selor

-

√

-

-

3.222.000,00

Tiket tidak tertera harga

104


AS

Staklim Sicincin

-

√

-

-

2.276.000,00


BPK


No

Jenis Diklat

Kelengkapan

Nama Peserta Diklat

Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



Keterangan

105


BR

Stamet Tjilik Riwut

-

√

-

-

2.386.000,00


106


CAT

Staklim Lasiana Kupang

-

√

-

-

3.398.000,00


107


DH

Staklim Banjarbaru

-

√

-

-

2.122.000,00


108


EA

Stemet Pomalaa Kolaka

-

√

-

-

4.090.000,00


109


NS

Stamet Pangkalpinang

-

√

-

-

1.682.000,00


110


Sis

Stamet Sepinggan Balikpapan

-

√

-

-

3,002.000,00


111


SP

Staklim Pulau Baai Bengkulu

-

√

-

-

1.924.000,00


112


Wid

Staklim Kenten Palembang

-

√

-

-

1.770.000,00


113


YWS

Stamet Mutiara Palu

-

√

-

-

3.266.000,00


114


YM

Staklim Kediri NTB

-

√

-

-

2.419.000,00


115


AB

Stamet Tjilik Riwut

-

√

-

-

2.287.000,00


116


DP

Stamet Radin Inten II

-

√

-

-

1.242.000,00


AES

Denpasar

-

√

-

-

2.782.000,00

Ada Tiket namun tidak ada Harganya

AFA

Yokyakarta

-

√

-

-

1.836.000,00


117

118

BPK

Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi


No

119

120

121

122

123

124

125

Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi

Kelengkapan

Nama Peserta Diklat

Jenis Diklat

Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



Keterangan

Hai

Banyuwangi

-

√

-

-

2.276.000,00


HG

Yokyakarta

-

√

-

-

1.836.000,00


IWR

Denpasar

-

√

-

-

2.782.000,00


LSD

Surabaya

-

√

-

-

2.276.000,00


MTN

Kupang

-

√

-

-

4.608.000,00


MN

Bengkulu

-

√

-

-

2.122.000,00


YSM

Surabaya

-

√

-

-

2.276.000,00


126


Set

Tretes

-

√

-

-

2.276.000,00


127


Suy

Nganjuk

-

√

-

-

2.276.000,00


128


Tris

Kotabumi

-

√

-

-

935.400,00

129


WW

Tuntungan

-

√

-

-

2.958.000,00


130


Zul

Banda Aceh

-

√

-

-

4.124.000,00


131


Sun

Stamet Sam Ratulangi Manado

-

√

-

-

2.785.400,00


132


DI

Stamet Pangkal Pinang

-

√

-

-

1.682.000,00


BPK


Selisih harga tiket pulang

Kelengkapan

Nama Peserta Diklat

No

Jenis Diklat

133


GD

134


135

Asal


Keterangan

Tiket Berangkat


Tiket Pulang


Stamet Klas III Paloh

-

√

-

-

1.220.400,00


SN

Stamet Supadio Pontianak

-

√

-

-

1.220.400,00



Aga

BBMKG Wilayah IV Makassar

-

√

-

-

2.770.900,00


136


CKS

Stamet Tek Godang.

-

√

-

-

3.270.800,00


137


ET

Stamet Pinangsari Sibolga

-

√

-

-

3.270.800,00


138


Sur

Stageof GOWA

-

√

-

-

2.770.900,00


139


YA

Stamet Tana Toraja

-

√

-

-

2.770.900,00


140


YD

Staklim Genyem

-

√

-

-

3.760.000,00


141


Nur

Manado

-

√

-

-

4.608.000,00


142


ES

Parapat

-

√

-

-

2.958.000,00


143


HT

Bengkulu

-

√

-

-

2.023.000,00


144


IBFA

Karangasem

-

√

-

-

2.782.000,00


145


IK

Padang Panjang

-

√

-

-

2.584.000,00


146


MAK

Sanglah

-

√

-

-

2.728.000,00


BPK


No

Jenis Diklat

Nama Peserta Diklat

Kelengkapan Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



Keterangan

147

Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan I

KBSG

Stamet Larantuka

-

√

-

-

3.866.800,00


148


MP

Stamet Enarotali

-

√

-

-

4.663.000,00


149


Nur

Stamet Salahunddin Bima

-

√

-

-

2.980.500,00


150


RR

Stamet Satar Tacik Ruteng

-

√

-

-

4.230.600,00


151


ZAS

Stamet Labuha

-

√

-

-

3.920.400,00


152


AS

Stamet Pomalaa-Kolaka

-

√

-

-

4.090.000,00


153


MTG

Stageof Padang Panjang

-

√

-

-

1.138.000,00


154


Suw

Stageof Kendari

-

√

-

-

2.804.000,00


155


ND

Stamet Lhokseumawe

-

√

-

-

4.097.600,00


156


SR

Stageof Karangasem

-

√

-

-

2.773.200,00


157


TDR

Stageof Mata Ie Banda Aceh

-

√

-

-

4.097.600,00


158


AFI

Stasiun GAW Kototabang

-

√

-

-

2.276.000,00


159


Dar

Stamet Radin Inten II

-

√

-

-

1.242.000,00


160


IGKS

Staklim Negara Bali

-

√

-

-

2.276.000,00


BPK


No

Kelengkapan

Nama Peserta Diklat

Jenis Diklat

Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang



Keterangan

161


IP

Staklim Kenten Palembang

-

√

-

-

1.770.000,00


162


NB

Stamet Banjarmasin

-

√

-

-

2.122.000,00


163


SM

Stamet SMB II Palembang

-

√

-

-

1.770.000,00


164


Syaf

Staklim Sicincin

-

√

-

-

2.276.000,00


165


AYT

Stamet Meulaboh

-

√

-

-

3.450.800,00


166


CPSD

Jayapura

-

√

-

-

7.050.000,00


167


RNA

Balikpapan

-

√

-

-

3,002.000,00


168


IGM

Stageof Karang Asem

-

√

-

-

2.612.000,00

Tiket keberangkatan hanya berupa kode booking

479.115.000,00

BPK


Lampiran 3 SPJ Peserta Diklat Hanya Disertai Tiket Berangkat dan Boarding Pass Berangkat Kelengkapan No

Jenis Diklat

Nama Peserta Diklat

Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang


1

Diklat Teknis Observasi Meteorologi

SH

Stamet Timika

√

√

-

-

2


IWS

Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar

√

√

-

-

3


EBM

Stamet Galela

√

√

-

-

4


SA

Staklim Banjarbaru

√

√

-

-

5


NS

Staklim Maros

√

√

-

-

6


IS

Stamet Hasanuddin Makassar

√

√

-

-

7


ASG

Staklim Lasianan Kupang

√

√

-

-

8


FAP

Stamet Pattimura Ambon

√

√

-

-

9


KH

Stageof Karangpanjang

√

√

-

-

10


Mar


√

√

-

-

11


MSH


√

√

-

-

12


Pur

Stamet Maritim Paotere

√

√

-

-

BPK


Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket

Keterangan

6.793.100,00

1.061.000,00

3.945.400,00 1.160.800,00 1.266.000,00

2.820.900,00

2.290.400,00

2.845.400,00

2.845.400,00

1.320.400,00

2.290.400,00

1.980.400,00

Tiket seharga Rp2.900.800 untuk 2 penumpang (Zulfikar A. Salam) Selisih harga tiket pulang Selisih harga tiket pulang








Kelengkapan No

Jenis Diklat

Nama Peserta Diklat

Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang


13


Joh

Stageof Padang Panjang

√

√

-

-

14


AT

Stageof Kupang

√

√

-

-

15


CK

Stamet Merauke

√

√

-

-

16


DW

Stamet Nunukan

√

√

-

-

17


IDC

Stamet Nunukan

√

√

-

-

18


RT

Stamet Ranai Natuna

√

√

-

-

19

Diklat Analisa Cuaca Permukaan

JA

Bima

√

√

-

-

20

Diklat Analisa Cuaca Permukaan

TH

Makassar

√

√

-

-

21


AAB

Kendari

√

√

-

-

22


BZ

Sorong

√

√

-

-

23


DSN

Yogyakarta

√

√

-

-

24


DBSP

Ternate

√

√

-

-

25


DJN

Tual

√

√

-

-

BPK



1.316.000,00

2.290.400,00

7.271.000,00

3.340.000,00

3.340.000,00

3.381.500,00

2.679.000,00

2.361.800,00

2.882.000,00

3.780.000,00

1.033.000,00

5.565.760,00

4.956.600,00

Keterangan














Kelengkapan No

Jenis Diklat

Nama Peserta Diklat

Asal

Tiket Berangkat


Tiket Pulang


26


MOR

Ambon

√

√

-

-

27


MT

Tanjung Pandan

√

√

-

-

28


NP

Palu

√

√

-

-

29


RA

Karangkates

√

√

-

-

30


YAS

Denpasar

√

√

-

-

31

Diklat Teknis Substansi Spesialisasi Pengelola BMN

AW

Stamet Salahudin Bima

√

√

√

-

32


CN

Stageof Klas I Angkasapura Jayapura

√

√

√

-

Total

BPK



2.580.600,00

1.055.000,00

2.581.000,00

1.220.400,00

2.211.600,00

2.694.800,00

3.860.400,00

91.020.460,00

Keterangan








Lampiran 4 Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Oleh PT Sentral Teknik Nusantara (Satu Tiket Diajukan Sebagai Bukti Pertanggungjawaban untuk Beberapa Pekerjaan) No

1

Nama/ Lokasi Su.

Waktu Pemeliharaan Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim

Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim

Kontrak (hari)

Selisih (hari)

5/13/2012

5/17/2012

0

10

10

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

0

10

10

Transport ke Lokasi

3.100.000,00

3.100.000,00

0

10

10

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

0

10

10

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

0

10

10

Transport ke Lokasi

3.100.000,00

3.100.000,00

0

10

10

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

0

6

6

Penginapan

740.000,00

4.440.000,00

0

6

6

Transport ke Lokasi

3.100.000,00

3.100.000,00

0

6

6

Transport lokal

653.000,00

3.918.000,00

0

10

10

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

0

10

10

Transport ke Lokasi

2.285.000,00

2.285.000,00

0

10

10

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

0

10

10

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

0

10

10

Transport ke Lokasi

2.285.000,00

2.285.000,00

0

10

10

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

5/7/2012

5/17/2012

Denpasar (Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik) 4

Wa.

Pemeliharaan Sarana Analisa Parameter Cuaca Penerbangan

5/7/2012

5/17/2012

Denpasar (Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik) 5

TW


5/26/2012

5/31/2012

Semarang (Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik) 6

RN


Semarang (Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)

BPK

Jumlah (Rp)

Pelaksanaan (hari)

(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik) Wa.

Harga Satuan (Rp)

Kembali

Denpasar

3

Komponen Biaya

Berangkat

5/26/2012

5/31/2012


No

7

Nama/ Lokasi TW

Waktu Pemeliharaan Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim


Lampung (Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)

BPK

Jumlah (Rp)

Pelaksanaan (hari)

Kontrak (hari)

Selisih (hari)

5/20/2012

5/26/2012

0

10

10

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

0

10

10

Transport ke Lokasi

1.560.000,00

1.560.000,00

0

10

10

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

0

10

10

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

0

10

10

Transport ke Lokasi

1.560.000,00

1.560.000,00

0

10

10

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

Jumlah

108.928.000,00

(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)

RN

Harga Satuan (Rp)

Kembali

Lampung

8

Komponen Biaya

Berangkat

5/20/2012

5/26/2012


Lampiran 5 Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Oleh PT Sentral Teknik Nusantara (Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tidak Sesuai dengan Jumlah Hari dalam Kontrak) No

1

Nama/ Lokasi

Su.

Waktu Pemeliharaan Kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik

TW

Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik

RN


TW


Selisih (hari)

5/13/2012

5/17/2012

5

10

5

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

5

10

5

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

3.265.000,00

3.265.000,00

5

10

5

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

5

10

5

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

3.265.000,00

3.265.000,00

5

10

5

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

3.700.000,00

3.700.000,00

5

10

5

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

3.265.000,00

3.265.000,00

6

10

4

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

4.440.000,00

2.960.000,00

6

10

4

Transport ke Lokasi

653.000,00

6.530.000,00

3.918.000,00

2.612.000,00

6

10

4

Penginapan

740.000,00

7.400.000,00

4.440.000,00

2.960.000,00

6

10

4

Transport lokal

653.000,00

6.530.000,00

3.918.000,00

2.612.000,00

12

20

8

Penginapan

740.000,00

14.800.000,00

8.880.000,00

5.920.000,00

Satu perjalanan

Dua perjalanan

-

Transport ke Lokasi

3.100.000,00

6.200.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

12

20

8

Transport lokal

653.000,00

13.060.000,00

7.836.000,00

5.224.000,00

5/26/2012

5/31/2012

5/26/2012

5/31/2012

5/20/2012

5/26/2012

Lampung

5

RN


5/20/2012

5/26/2012

Lampung

6

PN

Denpasar

BPK

1. Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca publik 2. Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca ekstrim (hanya satu kali perjalanan)

Selisih (Rp)

Kontrak (hari)

Semarang

4

Biaya Pemeliharaan

Pelaksanaan (hari)

Semarang 3

Harga Satuan (Rp)

Kembali

Denpasar

2

Komponen Biaya

Berangkat

11/8/2012

11/20/2012


Kontrak (Rp)

Pelaksanaan (Rp)

No

7

Nama/ Lokasi

TW

Denpasar

Waktu Pemeliharaan Kegiatan

1. Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca publik 2. Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca ekstrim (hanya satu kali perjalanan)

Komponen Biaya

Harga Satuan (Rp)

Biaya Pemeliharaan

Kembali

Pelaksanaan (hari)

Kontrak (hari)

Selisih (hari)

11/8/2012

11/20/2012

12

20

8

Penginapan

740.000,00

14.800.000,00

8.880.000,00

5.920.000,00

Satu perjalanan

Dua perjalanan

8

Transport ke Lokasi

3.100.000,00

6.200.000,00

3.100.000,00

3.100.000,00

12

20

8

Transport lokal

653.000,00

13.060.000,00

7.836.000,00

5.224.000,00

Kontrak (Rp)

Pelaksanaan (Rp)

Jumlah

BPK

Selisih (Rp)

Berangkat


60.527.000,00

Lampiran 6 Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009 dan 2011 Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Temuan Berulang No.

1

Temuan BPK

Tahun 2011 Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Belum Disetorkan ke Kas Negara Sebesar Rp20.909.200,00

Nilai Temuan (Rp)

20.902.200

Rekomendasi 2010

2009

2008

2007

BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar: 1. Menginstruksikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan ke BPK

2.

BPK

Memberikan sanksi administratif kepada pegawai dan pejabat terkait sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa

1. Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/02/VI/SU/BMKG12 tanggal 26 Juni 2012 menginstruksikan kepada PPK Perjalanan Dinas pada Deputi Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG untuk menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas para pegawai Kegiatan Konsolidasi Data Meteorologi dan Klimatologi. - Telah disetor ke Kas Negara sebesar RP20.909.200,00 dengan rincian SSBP sebesar Rp6.305.400,00 tanggal 11 Mei 2012, SSBP sebesar Rp5.602.400,00 tanggal 1 Mei 2012, SSBP sebesar Rp346.400,00 tanggal 3 Juli 2012, SSBP sebesar Rp8.655.000,00 tanggal 3 Mei 2012. 2. Sekretaris Utama melalui Surat No.PS307/12/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012 telah menginstruksikan kepada Deputi Insjalkarkom dan Kepala Biro Huku dan Organisasi untuk memberikan sanksi administratif kepada PPK dan para pegawai terkait dengan Kelebihan Pembayaran tiket perjalanan dinas sesuai dengan


Sesuai

√

√

Belum Sesuai/ Selesai

Belum Ditindak lanjuti

Tidak Dapat Ditindak lanjuti

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Temuan Berulang No.

Temuan BPK

Nilai Temuan (Rp)

2

Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp97.200.000,00

97.200.000

3

Kekurangan Volume Pekerjaan Pengadaan Transmisometer pada Stasiun Meteorologi Juanda Sebesar Rp28.425.000,00

28.425.000

BPK

Rekomendasi 2010

2009

2008

2007

BPK merekomendasikan agar Kepala BMKG untuk menginstruksikan PPK segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp97.200.000,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK. BPK merekomendasikan agar Kepala BMKG: 1. Menginstruksikan PPK segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp28.425.000,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK; 2. Memberikan sanksi administratif kepada PPK sesuai dengan ketentuan kepegawaian


ketentuan berlaku. - Surat teguran dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi untuk kegiatan Penguatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama BMKG dengan Institusi lain Tahun 2011 sesuai nomor 149a s.d. 149j/RO.2/IV/BMKG-2012 tanggal 30 April 2012 - Teguran dari Deputi Insjalkarkom kepada PPK dan pegawai yang terkait Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data Meteorologi dan Klimatologi sesuai nomor 095/SRT-D4/BMKG/X-2012 tanggal 9 Oktober 2012. Telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp97.200.000,00 sesuai dengan SSBP sebesar Rp55.700.000,00 tanggal 3 Juli 2012 dan SSBP senulai Rp41.500.000,00 tanggal 3 Juli 2012

1. Telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp28.425.000,00 sesuai dengan SSBP tanggal 25 Mei 2012

2. Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/13/VI/SU/BMKG12 tanggal 26 Juni 2012


Sesuai


√

√

√




Temuan Berulang No.

Temuan BPK

Nilai Temuan (Rp)

Rekomendasi 2010

2009

2008

2007


yang berlaku.

4

1

Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Observasi Agroklimat Otomatis pada Sekretariat Utama BMKG Belum Dipungut Sebesar Rp343.905.100,00

Tahun 2009 Terdapat bukti tiket pesawat sebesar Rp2.654.39.791,00 tidaK benar pada belanja perjalanan dinas BMKG

343.905.100

BPK merekomendasikan Kepala BMKG agar menginstruksikan PPK untuk segera menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp343.905.100,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.

2.654.398.791,00

BPK RI menyarankan kepada Kepala BMKG agar: 1. Memperbaiki mekanisme pencairan dana perjalan dinas melalui Uang Persediaan (UP).

2.

3.

BPK

Menyusun peraturan BMKG terkait dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan realisasi belanja perjalanan dinas. Meningkatkan fungsi verifikasi para verifikatur/fiatur dan Bendahara

Sesuai

menginstruksikan kepada para kepala Stamet Klas I juanda Surabaya untuk memeberikan Sanksi administratif kepada PPK atas kekurang cermatan atas pelaksanaan pekerjaannya, sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Telah disetor ke Kas Negara sebesar - Rp43.905.100,00 sesuai dengan SSBP tanggal 4 Juli 2012 - Rp75.000.000,00 sesuai SSBP Agustus 2012 - Rp75.000.000,00 sesuai SSBP September 2012 - Rp150.000.000,00 sesuai SSBP Oktober 2012

√

1. BMKG telah melaksanakan pencairan dana perjalanan dinas melalui mekanisme UP. Juklak yang mengatur mekanisme pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara sudah diproses di Biro Hukum. 2. Meningkatkan perencanaan perjalanan dinas agar sinkron dengan UP yang ada dan Mewajibkan pegawai untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas setelah kembali.

√

3. Telah diadakan sosialisasi untuk para Kepala UPT tentang Pemahaman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kas

√


√





Temuan Berulang No.

Temuan BPK

Nilai Temuan (Rp)

Rekomendasi 2010

2009

2008

2007

4.

BPK

Pengeluaran melalui pendidikan dan pelatihan. Memerintahkan Inspektorat BMKG untuk memproses temuan tiket ini dengan mekanisme Tuntutan Ganti Rugi.


serta Barang Persediaan yang diselenggarakan tanggal 13 Juli 2013 4. Kepala BMKG sudah menugaskan Inspektorat BMKG untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan memproses TGR terhadap pegawai yang benarbenar tidak melakukan perjalanan dinas yang tiketnya ternyata tidak benar, dengan surat KBMKG Nomor PS.307/A.4/SU/BMKG-2010 tanggal 18 Juni 2010.Telah diterbitkan SK KBMKG Nomor SK 47/KU.402/SU/BMKG-2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang penetapan pembebanan Tuntutan ganti rugi terhadap para pegawai melalui pejabat pembuat komitmen di lingkumgan kantor pusat BMKG. - Hasil klarifikasi inspektorat menyatakan sebesar Rp301.363.700,00 merupakan perjalanan dinas fiktif dan seluruhnya telah disetor ke Kas Negara. Dengan SK Kepala BMKG No. SK.47/KU.402/SU/BMKG-2011 tanggal 2 Agustus 2011 penetapan pembebanan TGR - Sedangkan perjalanan dinas sebesar Rp2.353.035.091,00 telah dilakukan konfirmasi ke satker tujuan bahwa perjalanan benar dilakukan, tetapi tanggal perjalanan tidak sesuai dengan tiket/digeser tanggalnya. - Surat pernyataan dari Sekretaris Utama BMKG tanggal 19 April 2013 yang menyatakan bahwa para pegawai BMKG pusat


Sesuai

√





Temuan Berulang No.

2

BPK

Temuan BPK

BMKG belum memiliki sertifikat tanah pada 76 satker seluas 255,369 m2 dan sudah memiliki sertifikat tapi bermasalah dengan pihak ketiga pada lima satker

Nilai Temuan (Rp)

Rekomendasi 2010

2009

2008

2007

BPK RI menyarankan kepada Kepala BMKG agar melakukan pensertifikatan bagi tanah yang belum memiliki sertifikat dan berkoordinasi dengan BPN untuk mempercepat proses pensertifikatan yang sudah dilakukan namun belum terbit sertifikatnya seperti yang terjadi di Maros, Gowa dan Makassar serta segera menyelesaikan tanah bermasalah lainnya.


benar-benar melaksanakan perjalanan dinas ke UPT di daerah. - Telah ada Surat Pernyataan dari Satker Tujuan para pegawai BMKG Pusat yang melakukan perjalanan dinas. 1. Tanah yang sudah bersertifikat akan segera diusulkan untuk diubah nama kepemilikan menjadi Pemerintah RI cq BMKG sesuai dengan Surat Sestama Nomor KP.005/A.3/SU/BMKG-2010 tanggal 15 April 2010. 2. Tanah yang belum bersertifikat dan bermasalah akan segera dilakukan inventarisasi dan selanjutnya akan dilakukan penyelesaian kepemilikan sesuai dengan Surat Sestama Nomor KP.005/A.3/SU/BMKG-2010 tanggal 15 April 2010. 3. Sertifikat tanah di Maros Nomor 20.05.01.0.4.00003; 4. Sertifikat tanah di Gowa Nomor 20.02.08.01.4.00011 atas nama Badan Meteorologi dan Geofisika 5. Sertifikat tanah di Makassar Nomor 20.01.09.07.4.20002 atas nama Badan Meteorologi dan Geofisika


Sesuai

√




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents