BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DI LUBUK LINGGAU

Nomor : 43/S/XVIII.PLG/01/2008 Tanggal : 31 Januari 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DI LUBUK LINGGAU

Nomor : 44/S/XVIII.PLG/01/2008 Tanggal : 31 Januari 2008

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK-RI DI PALEMBANG Jl. Demang Lebar Daun No.2 Palembang 30137 Telp. (0711) 410549, Fax. (0711) 358948

Palembang, Nomor Sifat Lampiran Perihal

Januari 2008

: 43/S/XVIII.PLG/01/2008 : Rahasia : 1 (satu) berkas : Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Musi Rawas di Lubuk Linggau

Kepada Yth. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Di Lubuk Linggau Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E UUD 1945 jo Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Musi Rawas di Lubuk Linggau. Berdasarkan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan ini dan wajib memberitahukannya kepada BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari setelah menerima Hasil Pemeriksaan ini. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN BPK-RI DI PALEMBANG Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137 Telp. (0711) 410549, Fax. (0711) 358948

Palembang, Nomor Sifat Lampiran Perihal

Januari 2008

: 44/S/XVIII.PLG/01/2008 : Rahasia : 1 (satu) berkas : Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Musi Rawas di Lubuk Linggau

Kepada Yth. Bupati Musi Rawas Di Lubuk Linggau Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 E UUD 1945 jo Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kabupaten Musi Rawas di Lubuk Linggau. Berdasarkan pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan ini dan wajib memberitahukannya kepada BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari setelah menerima Hasil Pemeriksaan ini. Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.

Yth. Menteri Dalam Negeri; Yth. Angbintama V BPK-RI; Yth. Auditor Utama KN V BPK-RI; Yth. Irjen Depdagri; Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Musi Rawas.

DAFTAR ISI Halaman

RESUME HASIL PEMERIKSAAN...................................................................... I. GAMBARAN UMUM......................................................................................... 1. Dasar Hukum Pemeriksaan............................................................................ 2. Tujuan Pemeriksaan....................................................................................... 3. Sasaran Pemeriksaan...................................................................................... 4. Metodologi Pemeriksaan............................................................................... 5. Objek Pemeriksaan........................................................................................ 6. Jangka Waktu Pemeriksaan........................................................................... 7. Anggaran dan Realisasi.................................................................................. 8. Batasan dan Kendala Pemeriksaan................................................................ II. HASIL PEMERIKSAAN SPI.......................................................................... III. TEMUAN PEMERIKSAAN ………............................................................... A. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan yang Telah Ditetapkan 1. Terdapat Kemahalan Harga atas Beberapa Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Sebesar Rp79.422.640,00 ............

1 4 4 4 4 4 6 6 6 8 9 13 13

14

2. Terdapat Kemahalan Harga pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan Peningkatan

Jalan

dan

Pembangunan

Gedung

Sebesar

Rp43.552.322,04..................................................................................

17

3. Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp332.395.613,22...........................................

24

4. Beberapa Pengadaan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp143.116.300,00 dan Kekurangan Fisik Sebesar Rp186.496.600,00 ...................................... 33 5. Pelaksanaan Pekerjaan yang Mengalami Keterlambatan Tidak Dikenakan Denda Sebesar Rp97.168.559,20 serta PPh Pasal 23 Belum Dibayar Sebesar Rp2.146.745,00 …………………………….

38

B. Penyimpangan yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program yang Direncanakan ……………………………..................... 49 Penyerapan Dana DAK untuk Kegiatan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah Terlambat ...................................................................... 49

i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (s.d. Oktober 2007) pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Pemeriksaan diarahkan pada pelaksanaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Belanja Daerah. Adapun pertanggungjawaban pelaksanaan belanja daerah yang diperiksa adalah Belanja Daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dianggarkan pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007 (s.d. Oktober 2007).

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menganggarkan belanja daerah dalam APBD untuk Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp122.246.753.878,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp26.646.042.300,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp95.600.711.578,00 dan telah direalisasikan (s.d. Oktober 2007) masing-masing sebesar Rp4.085.380.500,00 atau 15,33% dan sebesar Rp80.067.998.368,00 atau 83,75%, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp31.379.051.775,00 yang terdiri dari Belanja

2

Langsung sebesar Rp17.944.820.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp13.434.231.775,00 dan telah direalisasikan (s.d. Oktober 2007) masing-masing sebesar Rp2.909.077.355,00 atau 16,21% dan sebesar Rp11.562.616.315,00 atau 86,07%, pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp234.402.345.346,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp231.990.401.800,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.411.943.546,00 dan telah direalisasikan (s.d. Oktober 2007) masing-masing

sebesar

Rp135.532.542.350,00

atau

58,42%

dan

sebesar

Rp1.938.107.746,00 atau 80,35% serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebesar Rp62.946.023.880,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp62.286.104.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp659.919.880,00 dan telah direalisasikan (s.d. Oktober 2007) masing-masing sebesar Rp17.505.056.921,00 atau 28,10% dan sebesar Rp555.009.949,00 atau 84,10%.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang dicapai, hasil pemeriksaan masih menunjukkan beberapa penyimpangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut: 1. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan yang Telah Ditetapkan a. Terdapat Kemahalan Harga atas Beberapa Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Sebesar Rp79.422.640,00 b. Terdapat Kemahalan Harga pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Gedung Sebesar Rp43.552.322,04 c. Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp332.395.613,22 d. Beberapa Pengadaan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp143.116.300,00 dan Kekurangan Fisik Sebesar Rp186.496.600,00 e. Pelaksanaan Pekerjaan yang Mengalami Keterlambatan Tidak Dikenakan Denda Sebesar Rp97.168.559,20 serta PPh Pasal 23 Belum Dibayar Sebesar Rp2.146.745,00

3

2. Penyimpangan yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program yang Direncanakan Penyerapan Dana DAK untuk Kegiatan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah Terlambat

Palembang, Januari 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Perwakilan BPK-RI di Palembang,

Muzakkir NIP. 240000857

4

HASIL PEMERIKSAAN

I. Gambaran Umum 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. c. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK-RI Tahun Anggaran 2007. 2. Tujuan Pemeriksaan Untuk menguji dan menilai ketaatan pada Peraturan Perundangan yang berlaku, ketertiban pengelolaan dan kelayakan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan kegiatan Belanja Daerah dengan memperhatikan segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan diarahkan pada: a. Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai. b. Belanja Langsung Kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Pemeriksaan atas Belanja Daerah dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (transportasi) yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007 (s.d. Oktober 2007). 4. Metodologi Pemeriksaan Pemeriksaan atas Belanja Daerah tersebut akan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dan Sistem Pengendalian Intern melalui:

5

a. Pendekatan Resiko Metodologi yang diterapkan dalam melaksanakan pemeriksaan Belanja Daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan resiko. Pendekatan resiko yang dilakukan didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern mengenai pencatatan pengeluaran uang dan pelaporan Belanja Daerah tersebut. Hasil pemahaman dan pengujian SPI ini akan menentukan tingkat keandalan SPI sesuai dengan assersi manajemen dan ketentuan yang berlaku. Penetapan resiko pemeriksaan (audit risk) bersamasama dengan tingkat keandalan pengendalian (resiko pengendalian), tingkat resiko bawaan (inherent risk) entitas akan menjadi acuan untuk menentukan resiko deteksi (detection risk) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta penentuan fokus pemeriksaan. Dalam hal ini resiko pengendalian Belanja Daerah dengan memperhatikan tingkat materialitas akan digunakan untuk penentuan jumlah pengujian proyek terkait. b. Pengujian dalam pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan pemahaman atas SPI, pengujian atas pengendalian terbatas pada angka-angka yang disajikan untuk dapat mengumpulkan bukti yang dapat mendukung kesimpulan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini dilakukan pengujian substantif atas transaksi keuangan secara terbatas c. Uji Petik Pemeriksaan (Sampling Audit) Pemeriksaan dilakukan melalui pengujian secara uji petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan didapat berdasarkan hasil uji petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa menggunakan metode non statistical sampling atau metode sampling yang berdasarkan judgement, dengan memperhatikan tingkat resiko yang ada, untuk menentukan jumlah dan unit populasi yang akan diuji petik. Judgement pemeriksa diarahkan untuk menjamin kecukupan jumlah sampel yang akan diuji dan keterwakilan sampel

6

yang dipilih dari populasi baik dari segi nilai angka rupiah dan jenis transaksinya. d. Pelaporan Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan Belanja Daerah harus dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk mendapat tanggapan tertulis sebelum disajikan sebagai temuan pemeriksaan dalam Hasil Pemeriksaan. Atas temuan yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan tersebut selanjutnya diberikan saran perbaikan yang disajikan dalam laporan yang sama.

5. Obyek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2007 (s.d. Oktober 2007) meliputi Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan obyek pemeriksaan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2007 (s.d. Oktober 2007) ditujukan pada Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan dimulai pada tanggal 20 November sampai dengan 12 Desember 2007.

7. Anggaran dan Realisasi Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007 (s.d. Oktober 2007) adalah sebagai berikut:

7

(dalam rupiah)

No

Uraian

Anggaran

Realisasi (s.d. Oktober 2007)

%

1.

Belanja Langsung

598.822.112.598,00

271.316.421.815,32

45,31

2.

Belanja Tidak Langsung

256.087.290.402,00

174.795.565.562,80

68,26

Jumlah

854.909.403.000,00

446.111.987.378,12

52,18

Dari realisasi anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2007 (s.d. Oktober 2007) untuk belanja langsung sebesar Rp271.316.421.815,32 telah dilakukan pemeriksaan atas belanja langsung pada Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebesar Rp160.032.057.126,00 atau 58,98% dan dari realisasi belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp174.795.565.562,80

telah

dilakukan

pemeriksaan atas belanja tidak langsung pada Dinas Pendidikan Nasional sebesar Rp80.067.998.368,00 atau 45,81%, dengan rincian: a. Belanja Langsung (dalam rupiah)

No

Satker

Anggaran

Realisasi

%

1

Dinas Pendidikan Nasional

26.646.042.300,00

4.085.380.500,00

15,33

2

Dinas Kesehatan

17.944.820.000,00

2.909.077.355,00

16,21

3

Dinas PU Bina Marga

231.990.401.800,00

135.532.542.350,00

58,42

4

Dinas PU Cipta Karya

62.286.104.000,00

17.505.056.921,00

28,10

338.867.368.100,00

160.032.057.126,00

47,22

Jumlah

b. Belanja Tidak Langsung (dalam rupiah)

No

Satker

Anggaran

Realisasi

%

1

Dinas Pendidikan Nasional

95.600.711.578,00

80.067.998.368,00

83,75

2

Dinas Kesehatan

13.434.231.775,00

11.562.616.315,00

86,07

3

Dinas PU Bina Marga

2.411.943.546,00

1.938.107.746,00

80,35

4

Dinas PU Cipta Karya

659.919.880,00

555.009.949,00

84,10

112.106.806.779,00

94.123.732.378,00

83,96

Jumlah

8

8.

Batasan dan Kendala Pemeriksaan Pemeriksaan dibatasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (transportasi) yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan serta Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah atau Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007 (s.d. Oktober 2007) dan selama melaksanakan pemeriksaan tidak ditemukan adanya batasan dari auditee.

9

II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern 1. Organisasi Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tanggal 29 Desember 2006 serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Rawas dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 Tanggal 19 September 2002. Dalam struktur organisasi tersebut dijabarkan dengan jelas dan tegas pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi para pejabat di setiap Satuan Kerja. Disamping itu untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan belanja aparatur dan belanja publik telah ditunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta Atasan Langsung pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 22 Tahun 2007 Tanggal 14 Juli 2007.

2. Kebijakan Sebagian besar kebijakan yang diterapkan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kebijakan dalam Belanja Tidak Langsung berupa belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan pada Dinas Pendidikan Nasional yang tidak mengacu pada Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 yaitu masih dibayarkannya gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 4 orang yang telah pindah tugas ke SKPD lain atas nama Drs. Amro Munsyi Bemban, Drs. Sa’ari, Sri Muryanti dan Wagiman, yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 2006 Tanggal 1 September 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang menyatakan bahwa anggaran belanja pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan

10

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada belanja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3. Prosedur Prosedur kerja pada umumnya telah mengikuti ketentuan antara lain: a. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. e. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. f.

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 32 Tahun 2005, Perpres Nomor 70 Tahun 2005, Perpres Nomor 8 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2006. h. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. i.

Surat Edaran Bersama antara Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Keuangan No. S-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk No. S-1203/D.II/03/2000

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi. j. Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas. Pengadaan Barang dan Jasa tersebut pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, namun ternyata Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kurang cermat dalam meneliti dan mengevaluasi penawaran harga dari rekanan, sehingga terdapat analisis harga satuan yang digunakan lebih tinggi dari yang telah ditetapkan dan menimbulkan kerugian daerah.

11

4. Perencanaan Pada umumnya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menyusun rencana kegiatan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dalam RKA SKPD dimuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya, serta memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung. Demikian pula untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung, Pemimpin Kegiatan telah menyusun Petunjuk Operasional (PO) berdasarkan materi yang tercantum dalam Lembaran Kerja dan Perhitungan Biaya Kegiatan serta menyusun Owner’s Estimate (OE) atau harga perhitungan sendiri (HPS). Namun dalam perencanaan anggaran masih dijumpai kelemahan yaitu dalam merencanakan anggaran kas untuk penyerapan dana DAK Tahun Anggaran 2007 tidak sesuai dengan rencana penarikan dana DAK, sehingga s.d. tanggal 5 Nopember 2007 penyerapan dana DAK yang seharusnya telah mencapai 90%, baru mencapai 5%.

5. Pembukuan/Pencatatan Pembukuan/pencatatan keuangan atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung telah diselenggarakan oleh Bendahara dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas lainnya. Pengerjaannya pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan. Demikian pula laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan baik laporan bulanan maupun laporan triwulanan serta realisasi fisik dan keuangan pada umumnya telah dibuat dan disampaikan kepada yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi dalam pembuatan SPJ Bendahara, masih

12

terdapat bukti-bukti pengeluaran yang kurang lengkap dan administrasi pembukuan yang belum tertib.

6. Personalia Setiap unit kerja telah diatur pembagian tugas dan fungsinya. Pembagian ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah disesuaikan dengan kemampuan personil.

7. Pelaporan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur sistem penyusunan dan penetapan anggaran, tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan daerah. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi APBD disamping dibuat untuk satu tahun anggaran juga dibuat Laporan Realisasi APBD Semesteran yang disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan.

8. Pengawasan Intern Pengawasan Intern terdiri dari: a. Atasan Langsung Bendahara pada umumnya telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan buku kas Bendahara secara berkala satu bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. b. Pengawasan Atas Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Proyek dilakukan oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas. Hasil pengawasan tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan, Laporan Harian Pekerjaan dan Laporan Mingguan

13

Kemajuan Fisik Kegiatan. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan baik oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan maupun oleh Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas belum dilaksanakan secara efektif, hal ini terbukti masih banyak dijumpai pelaksanaan kegiatan fisik yang kurang dari volume yang telah ditetapkan dalam kontrak dan atau menyimpang dari bestek dan masih terdapat penyelesaian kegiatan yang melampaui waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga harus dikenakan denda keterlambatan.

14 III. Temuan Pemeriksaan A. Penyimpangan Terhadap Kriteria/Peraturan yang Telah Ditetapkan 1. Terdapat Kemahalan Harga atas Beberapa Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Sebesar Rp79.422.640,00

Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas melaksanakan kegiatan pengadaan barang. Dalam pelaksanaan pengadaan barang tersebut ditemukan adanya kemahalan harga sebesar Rp79.422.640,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Pengadaan 24 Paket Sanitarian Kit. Dalam APBD Kabupaten Musi Rawas TA 2007 telah dianggarkan Pengadaan Sanitarian Kit sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp838.200.000,00. Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Buana Citra Perkasa berdasarkan kontrak Nomor 18/SPPBJ/KES/2007 Tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp833.016.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2007 s.d 8 Oktober 2007. Pekerjaan telah selesai 100 % dan telah dibayar lunas, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 53/BA/X/2007 Tanggal 11 September 2007 dan kwitansi pembayaran ke rekanan tanggal 11 Oktober 2007 dan telah dicatat dalam BKU No.837. Berdasarkan kontrak, spesifikasi senter adalah senter yang bertenaga 4 (empat) baterai, tetapi berdasarkan cek fisik tanggal 3 Desember 2007 ternyata senter yang diadakan berspesifikasi 2 (dua) baterai. Disamping itu berdasarkan konfirmasi ke beberapa toko alat kesehatan yang menjual barang sejenis diketahui terdapat kemahalan harga pada 5 (lima) jenis barang, dengan rincian: (dalam rupiah) No

1 2 3

4

5

Barang

Botol Sample Air Bermulut Lebar Lampu Spiritus

Jml

24

Harga Kontrak

Harga Barang

Harga Konfirmasi Pajak dan keuntungan

Selisih Total

480.000,00

385.000,00

82.775,00

467.775,00

293.400,00

24 140.000,00 Soil Test Kit Merk : Hanna Type : HI 3896 24 1.965.000,00 pH Meter Merk : Hanna (Basic) Type : HI 96107 24 2.450.000,00 Jerigen Volume : 1 Liter Bahan : Plastik Warna : Putih 48 85.000,00 Jumlah Biaya Pengiriman Palembang – Lubuk linggau Kelebihan harga pengadaan

55.000,00

11.825,00

66.825,00

1.756.200,00

950.000,00

204.250,00

1.154.250,00

19.458.000,00

750.000,00

161.250,00

911.250,00

36.930.000,00

3.000,00

645,00

3.645,00

3.905.040,00 62.342.640,00 (2.000.000,00) 60.342.640,00

15 b. Pengadaan 24 unit Oksigen Set. Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2007 telah dianggarkan belanja modal pengadaan 24 unit Oksigen Set sebesar Rp66.000.000,00. Pekerjaan

dilaksanakan

oleh

CV.

Putri

Tunggal

dengan

kontrak

No.53/SPPBJ/KES/2007 tanggal 8 Agustus 2007 sebesar Rp65.820.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan 6 November 2007. Pekerjaan telah selesai 100% namun sampai dengan tanggal 30 Nopember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Berdasarkan penjelasan dari PPTK Dinas Kesehatan pengadaan oksigen set dilakukan di Palembang. Menurut kontrak harga pengadaan 24 unit oksigen set adalah sebesar Rp65.820.000,00, namun dari hasil konfirmasi ke beberapa toko alat kesehatan yang menjual barang yang sesuai dengan merk dan spesifikasi yang ada di kontrak hanya sebesar Rp46.740.000,00, dengan rincian: (dalam rupiah) No 1. 2. 3. 4.

Harga Barang Harga Oksigen Set (Rp1.500.000,00 x 24 set) Pajak (Ppn + PPh) Keuntungan 10 % Biaya Pengiriman Jumlah

Jumlah 36.000.000,00 4.140.000,00 3.600.000,00 3.000.000,00 46.740.000,00

Dengan demikian terdapat kemahalan harga pengadaan 24 unit oksigen set sebesar Rp19.080.000,00 (Rp65.820.000,00 - Rp46.740.000,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya, yaitu pada: 1) Bab I Ketentuan Umum Bagian Ketiga tentang Prinsip Dasar Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip point (a), yaitu harus efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

16 2) Point (e), yaitu harus adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun. 3) Bagian Kelima tentang Etika Pengadaan Pasal 5 point (f), yaitu Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan harus mematuhi etika dimana harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Kemahalan harga tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp79.422.640,00.

Hal tersebut terjadi karena: a. Panitia Pengadaan tidak cermat dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS). b. Pemimpin Kegiatan tidak cermat dalam pelaksanaan kegiatan. c. Kurangnya pengendalian dan pengawasan dari Pengguna Anggaran atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas menyatakan bahwa akan menghubungi rekanan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran/denda keterlambatan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BPK-RI merekomendasikan Bupati Musi Rawas agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyetorkan kemahalan harga ke Kas Daerah sebesar Rp79.422.640,00. b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan teguran tertulis kepada Pemimpin Kegiatan dan Panitia Pengadaan atas ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas. c. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Kesehatan atas kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan dan untuk masa mendatang supaya lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

17 2. Terdapat Kemahalan Harga pada Analisis Harga Satuan Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Gedung Sebesar Rp43.552.322,04 Pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta melaksanakan kegiatan pembangunan gedung. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ditemukan adanya kemahalan harga yang digunakan pada analisis harga satuan pekerjaan sebesar Rp43.552.322,04, dengan rincian sebagai berikut: a. Pekerjaan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2007 melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan dan Desa yang dilaksanakan oleh PT. Tri Kencana berdasarkan

Surat

Perjanjian

Pengadaan

Barang

dan

Jasa

Nomor

3339/SPBJ/PUBM/2007 tanggal 21 Mei 2007 senilai Rp8.997.970.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender atau dari tanggal 22 Mei 2007 s.d. 12 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal berita acara pemeriksaan PHO (penyerahan pertama). Berdasarkan Laporan Fisik dan Keuangan per 25 Desember 2007, pekerjaan telah selesai 100% dan pembayaran sebesar 80%. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan peningkatan jalan di Kecamatan Megang Sakti menunjukkan bahwa harga pada analisis harga satuan Pekerjaan Lapis pondasi Agregat Kelas A dan Asphalt Treated Base (ATB) diperhitungkan lebih tinggi dari yang seharusnya sebesar Rp8.277.971,88, dengan rincian sebagai berikut: 1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A Dalam kontrak terdapat Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A sebanyak 1.780

m3

dengan

harga

satuan

sebesar

Rp626.190,03

atau

senilai

Rp1.114.618.253,40. Analisis yang digunakan dalam kontrak untuk Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A adalah Analisis EI-511 yang diuraikan berdasarkan tenaga, bahan dan peralatan.

18 Berdasarkan rekap analisis EI-511 yang dibuat rekanan diketahui bahwa, harga satuan dump truck per m3 adalah sebesar Rp94.408,90 sehingga harga Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A menjadi sebesar Rp626.190,03 atau sebesar Rp1.114.618.253,40 (1.780 m3 x Rp626.190,03). Sedangkan berdasarkan rincian analisis EI-511 harga dump truck per m3 adalah sebesar Rp91.835,68, sehingga harga Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A hanya sebesar Rp623.354,26 atau sebesar Rp1.109.570.582,80 (1.780 m3 x Rp623.354,26). Dengan demikian terdapat kemahalan harga analisis Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat

Kelas

A

sebesar

Rp5.047.670,60

(Rp1.114.618.253,40

-

Rp1.109.570.582,80). 2) Asphalt Treated Base (ATB) Dalam kontrak terdapat Pekerjaan ATB sebanyak 712 m3 dengan harga satuan sebesar Rp2.422.454,67 atau senilai Rp1.724.787.725,04. Analisis yang digunakan dalam kontrak untuk Pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) adalah Analisis EI-634 yang diuraikan berdasarkan tenaga, bahan dan peralatan. Berdasarkan rekap analisis EI-634 yang dibuat rekanan diketahui bahwa, harga satuan dump truck per m3 adalah sebesar Rp170.667,81, sehingga harga pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) menjadi sebesar Rp2.422.454,67 atau sebesar Rp1.724.787.725,04 (712 m3 x Rp2.422.454,67). Sedangkan berdasarkan rincian analisis EI-634, harga dump truck per m3 adalah sebesar Rp166.382,18, sehingga harga pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) hanya sebesar Rp2.417.917,73 atau sebesar Rp1.721.557.423,76 (712 m3 x Rp2.417.917,73). Dengan demikian terdapat kemahalan harga analisis Pekerjaan ATB sebesar Rp3.230.301,28 (Rp1.724.787.725,04 - Rp1.721.557.423,76). b. Pekerjaan Pembangunan Gedung. 1) Kegiatan Pembangunan Kantor PU Pengairan Kabupaten Mura dilaksanakan oleh PT. Ahba Mulia dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

19 Nomor

007/SPPBJ/PUCK/2007,

tanggal

23

Juni

2007

sebesar

Rp1.539.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender atau dari tanggal 23 Juni s.d. 19 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal berita acara pemeriksaan PHO (penyerahan pertama). Dalam kontrak termasuk pekerjaan Pasangan Lantai Keramik uk. 30 x 30 cm sebanyak 680 m2 dengan harga satuan sebesar Rp122.522,40/m2 atau senilai Rp83.315.232,00. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember 2007 menunjukkan bahwa keramik yang digunakan dalam pekerjaan di atas adalah merk Union Extra. Berdasarkan konfirmasi di lapangan, harga keramik dengan merk yang sama ditambah pajak dan keuntungan rekanan adalah sebesar Rp30.000,00/m2 sehingga harga satuan pekerjaan keramik menjadi sebesar Rp109.022,40/m2 atau senilai Rp74.135.232,00 (680 m2 x Rp109.022,40) Dengan demikian terdapat kemahalan harga pekerjaan pasangan keramik uk. 30 x 30 cm sebesar Rp9.180.000,00 (Rp83.315.232,00 - Rp74.135.232,00). 2) Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas BKB PKS Kabupaten Mura dilaksanakan oleh PT. Selamat Indah dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor

021/SPPBJ/PUCK/2007

tanggal

22

Juni

2007

sebesar

Rp1.630.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender atau dari tanggal 22 Juni s.d. 18 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal berita acara pemeriksaan PHO (penyerahan pertama). Dalam kontrak termasuk pekerjaan Pasangan Lantai Keramik uk. 30 x 30 cm seluas 774,35 m2 dengan harga satuan sebesar Rp122.522,40/m2 atau senilai Rp94.875.220,44. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember 2007 menunjukkan bahwa keramik yang digunakan dalam pekerjaan di atas adalah merk Espana. Berdasarkan konfirmasi di lapangan, harga keramik dengan merk yang sama ditambah pajak dan keuntungan rekanan adalah sebesar Rp40.000,00/m2

20 sehingga harga satuan pekerjaan keramik menjadi sebesar Rp121.358,40/m2 atau senilai Rp93.973.877,04 (774,35 m2 x Rp121.358,40). Dengan demikian terdapat kemahalan harga pekerjaan pasangan keramik uk. 30 x 30 cm sebesar Rp901.343,40 (Rp94.875.220,44 - Rp93.973.877,04). 3) Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Mura dilaksanakan oleh CV. Samudra Jaya Lestari dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 047/SPPBJ/PUCK/2007 tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp1.538.445.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender atau dari tanggal 22 Juni s.d. 18 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal berita acara pemeriksaan PHO (penyerahan pertama). Dalam kontrak termasuk pekerjaan Pasangan Lantai Keramik uk. 30 x 30 cm sebanyak 780 m2 dengan harga satuan sebesar Rp122.522,40/m2 atau sebesar Rp95.567.472,00. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember 2007 menunjukkan bahwa keramik yang digunakan dalam pekerjaan di atas adalah merk Super Italia. Berdasarkan konfirmasi di lapangan, harga keramik dengan merk yang sama ditambah pajak dan keuntungan rekanan adalah sebesar Rp32.000,00/m2 sehingga harga satuan pekerjaan keramik menjadi sebesar Rp111.280,90/m2 atau senilai Rp86.799.102,00 (780 m2 x Rp111.280,90). Dengan demikian terdapat kemahalan harga pekerjaan pasangan keramik uk. 30 x 30 cm sebesar Rp8.768.370,00 (Rp95.567.472,00 - Rp86.799.102,00). 4) Kegiatan Pembangunan Kantor POL PP Kabupaten Mura dilaksanakan oleh PT. Rahmat Hidayat Bersaudara dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

Nomor

023/SPPBJ/PUCK/2007,

tanggal

23

Juni

2007

sebesar

Rp1.042.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender atau dari tanggal 23 Juni s.d. 19 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal berita acara pemeriksaan PHO (penyerahan pertama).

21 Dalam kontrak termasuk pekerjaan Pasangan Lantai Keramik uk. 30 x 30 cm sebanyak

364

m2

dengan

harga

satuan

Rp116.250,00/m2

sebesar

Rp42.315.000,00. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember 2007 menunjukkan bahwa, keramik yang digunakan dalam pekerjaan di atas adalah merk Citra. Berdasarkan konfirmasi di lapangan, harga keramik dengan merk yang sama ditambah pajak dan keuntungan rekanan adalah sebesar Rp40.000,00/m2 sehingga harga satuan pekerjaan keramik menjadi sebesar Rp107.167,88/m2 atau senilai Rp39.009.108,32 (364 m2 x Rp107.167,88). Dengan demikian terdapat kemahalan harga pekerjaan pasangan keramik uk. 30 x 30 cm sebesar Rp3.305.891,68 (Rp42.315.000,00 - Rp39.009.108,32). 5) Kegiatan Pembangunan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mura dilaksanakan oleh PT. Dayu Baru Beliti dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 006/SPPBJ/PUCK/2007, tanggal 23 Juni 2007 sebesar Rp1.758.436.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender atau dari tanggal 23 Juni s.d. 19 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal berita acara pemeriksaan PHO (penyerahan pertama). Dalam kontrak termasuk pekerjaan Pasangan Lantai Keramik uk. 30 x 30 cm sebanyak 753,95 m3 dengan harga satuan sebesar Rp122.670,10/m2 senilai Rp92.487.121,90 (753,95 m2 x Rp122.670,10) Hasil pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember 2007 menunjukkan bahwa, keramik yang digunakan dalam pekerjaan di atas adalah merk Arwana. Berdasarkan konfirmasi di lapangan, harga keramik dengan merk yang sama ditambah pajak dan keuntungan rekanan adalah sebesar Rp40.000,00/m2 sehingga harga satuan pekerjaan keramik menjadi sebesar Rp115.170,08/m2 atau sebesar Rp86.832.481,82 (753,95 m2 x Rp115.170,08). Dengan demikian terdapat kemahalan harga pekerjaan pasangan keramik uk. 30 x 30 cm sebesar Rp5.654.640,08 (Rp92.487.121,90 - Rp86.832.481,82).

22 6) Kegiatan Pembangunan Kantor Kesbang Linmas dilaksanakan oleh PT. Wahana Artha Perkasa dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 072/SPPBJ/PUCK/2007, tanggal 23 Juni 2007 sebesar Rp1.524.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender atau dari tanggal 23 Juni s.d. 19 Desember 2007 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari sejak tanggal berita acara pemeriksaan PHO (penyerahan pertama). Dalam kontrak termasuk pekerjaan Pasangan Lantai Keramik uk. 30 x 30 cm sebanyak 753,95 m3 dengan harga satuan sebesar Rp122.522,40/m2 senilai Rp92.375.763,48. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 5 Desember 2007 menunjukkan bahwa, keramik yang digunakan dalam pekerjaan di atas adalah merk Mulia. Berdasarkan konfirmasi di lapangan, harga keramik dengan merk yang sama ditambah pajak dan keuntungan rekanan adalah sebesar Rp33.000,00/m2 sehingga harga satuan pekerjaan keramik menjadi sebesar Rp112.622,40/m2 atau senilai Rp84.911.658,48 (753,95 m2 x Rp112.622,40). Dengan demikian terdapat kemahalan harga pekerjaan pasangan keramik uk. 30 x 30 cm sebesar Rp7.464.105,00 (Rp92.375.763,48 - Rp84.911.658,48).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah: a. Perubahan Pasal 3 point f, yang menyatakan bahwa, pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip adil/tidak diskriminatif yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun. b. Pasal 5 poin a, yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Kemahalan harga tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp43.552.322,04.

23 Hal tersebut disebabkan: a. Panitia Pengadaan lalai dalam meneliti dan mengevaluasi harga satuan penawaran. b. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan.

Atas temuan tersebut di atas, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Kepala Dinas PU Bina Marga akan segera menghubungi rekanan untuk mempertanggungjawabkan ketinggian harga analisa dan segera menyetorkan ke kas daerah.

BPK-RI merekomendasikan Bupati Musi Rawas agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Kepala Dinas PU Bina Marga untuk

menyetorkan

kemahalan

harga

tersebut

ke

Kas

Daerah

sebesar

Kencana

sebesar

Rp43.552.322,04 yang terdiri dari: 1) Pembangunan

Jalan

yang

dilaksanakan

PT.

Tri

Rp8.277.971,88 2) Pembangunan Gedung sebesar Rp35.274.350,16 yang dilaksanakan: a) PT. Ahba Mulia sebesar Rp9.180.000,00 b) PT. Selamat Indah sebesar Rp901.343,40 c) CV. Samudra Jaya Lestari sebesar Rp8.768.370,00 d) PT. Rahmat Hidayat Bersaudara sebesar Rp3.305.891,68 e) PT. Dayu Baru Beliti sebesar Rp5.654.640,08 f) PT. Wahana Artha Perkasa sebesar Rp7.464.105,00 b. Menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Kepala Dinas PU Bina Marga atas kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan dan untuk masa mendatang supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. c. Memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Kepala Dinas PU Bina Marga untuk memberi teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan di lingkungan masing-masing atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

24 3. Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi yang Ditetapkan dalam Kontrak Sebesar Rp332.395.613,22

Dalam pelaksanaan 6 (enam) kontrak jenis Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan 3 (tiga) kontrak jenis Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya serta 1 (satu) Kegiatan Pembangunan Gedung MTs Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak yaitu: a. Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 1) Pekerjaan Peningkatan Jalan Giriyoso - Sungai Punut - Pangkalan Tarum Sungai Naik dilaksanakan oleh PT. Anugrah Arta Abadi Nusa berdasarkan kontrak Nomor 333/SPPBJ/PUBM/2007 tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp16.679.976.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender dari tanggal 22 Mei 2007 s.d. 17 Nopember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per tanggal 25 Nopember 2007, pekerjaan telah selesai 100 % namun pembayaran baru mencapai 50 %. Pada tanggal 30 Juli 2007, terjadi Contract Change Order (CCO) dan dituangkan

dalam

perubahan/addendum

kontrak

Nomor

333.a/SPPBJ

/PUBM/2007. Dalam addendum kontrak terdapat pekerjaan pasangan lapis penetrasi macadam (Permukaan) ketebalan 5 cm dengan perkiraan kuantitas sebanyak 962,50 m3 dengan harga satuan sebesar Rp2.107.345,53 atau senilai Rp2.028.320.072,63. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 27 Nopember 2007 menunjukkan bahwa Pekerjaan pasangan lapis penetrasi macadam (Permukaan) rata-rata ketebalan hanya 4,75 cm atau senilai Rp1.926.904.068,99 (4,75/5 x 962,50 x Rp2.107.345,53). Dengan demikian terdapat kekurangan fisik pekerjaan senilai Rp101.416.003,64 (Rp2.028.320.072,63 - Rp1.926.904.068,99).

25 2) Pekerjaan Pembukaan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Ibu Kota Kabupaten Kampung Bali - Bumi Agung dilaksanakan oleh PT. Chandratex Indo Artha berdasarkan kontrak Nomor 344/SPPBJ/PUBM/2007 tanggal 12 Juni 2007 senilai Rp15.252.355.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender dari tanggal 12 Juni 2007 s.d. 8 Nepember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Berdasarkan Laporan realisasi fisik dan keuangan per tanggal 25 Nopember 2007, pekerjaan telah selesai 100 % dan pembayaran telah mencapai 95 %. Dalam kontrak terdapat pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) ketebalan 5 cm dengan perkiraan kuantitas sebanyak 518 m3 dengan harga satuan sebesar Rp2.273.615,88 atau senilai Rp1.177.733.025,84. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 28 Nopember 2007 menunjukkan bahwa Pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) rata-rata ketebalan hanya 4,6 cm atau sebesar Rp1.083.514.383,77 (4,6/5 x 518 m3 x Rp2.273.615,88). Dengan demikian terdapat kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp94.218.642,07 (Rp1.177.733.025,84 - Rp1.083.514.383,77). 3) Peningkatan Jalan Megang Sakti - Dangku dilaksanakan oleh PT. Sekawan Kontrindo berdasarkan kontrak Nomor 338/SPPBJ/PUBM/2007 tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp11.646.081.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender dari tanggal 22 Mei 2007 s.d. 17 Nopember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Berdasarkan Laporan realisasi fisik dan keuangan per tanggal 25 Nopember 2007, pekerjaan telah selesai 100 % namun pembayaran baru mencapai 75 %. Pada tanggal 13 Juli 2007, terjadi Contract Change Order (CCO) dan dituangkan dalam perubahan/addendum kontrak Nomor

338.A/SPPBJ

/PUBM/2007. Dalam addendum kontrak terdapat pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) ketebalan 4 cm dengan perkiraan kuantitas sebanyak 1.002,24 m3 dengan harga satuan sebesar Rp2.391.519,82 atau senilai Rp2.396.876.824,40. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 29 Nopember 2007 menunjukkan bahwa Pekerjaan Asphalt Treated Base (ATB) rata-rata ketebalan hanya 3,95 cm atau

26 sebesar Rp2.366.915.864,09 (3,95/4 x 1.002,24 m3 x Rp2.391.519,82). Dengan demikian terdapat kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp29.960.960,31 (Rp2.396.876.824,40 - Rp2.366.915.864,09). 4) Pekerjaan Peningkatan Jalan Sukaraja - Lubuk Kumbung Kecamatan Karang Jaya dilaksanakan oleh PT Bumi Maur Putra dengan kontrak Nomor 820/SPPBJ/PUBM/2007

tanggal

4

September

2007

sebesar

Rp1.215.500.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender dari tanggal 6 September 2007 s.d. 20 Desember 2007 dan dengan masa pemeliharaan selama 90 hari. Berdasarkan Laporan realisasi fisik dan keuangan per tanggal 25 Nopember 2007, pekerjaan telah selesai 100 % namun pembayaran baru mencapai 50 %. Pada tanggal 20 Nopember 2007, terjadi Contract Change Order (CCO) dan dituangkan

dalam

perubahan/addendum

kontrak

Nomor

820.A/SPPBJ/

PUBM/2007. Dalam addendum kontrak terdapat Pekerjaan Perkerasan Jalan dengan Pengoralan ketebalan 15 cm dengan perkiraan kuantitas sebanyak 3.793 m3 dengan harga satuan sebesar Rp242.711,25 atau senilai Rp920.603.771,25. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 30 Nopember 2007 menunjukkan bahwa Pekerjaan Pekerjaan Perkerasan Jalan dengan Pengoralan rata-rata ketebalan hanya 14,50 cm atau sebesar Rp889.916.978,87 (14,50/15 x 3.793 m3 x Rp242.711,25). Dengan demikian terdapat kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp30.686.792,38 (Rp920.603.771,25 - Rp889.916.978,87). 5) Pekerjaan Peningkatan Jalan Sumber Harta - Sumber Sari - Madang - Kebun Kulim - Megang Sakti dilaksanakan oleh PT. Sindang Brothers berdasarkan kontrak

Nomor

342/SPP/PUBM/2007

tanggal

26

Mei

2007

sebesar

Rp14.629.660.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender dari tanggal 26 Mei 2007 s.d. 21 Nopember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Berdasarkan Laporan realisasi fisik dan keuangan per tanggal 25 Nopember 2007, pekerjaan telah selesai 100 % namun pembayaran baru mencapai 50 %.

27 Pada tanggal 11 Juni 2007, terjadi Contract Change Order (CCO) dan dituangkan

dalam

perubahan/addendum

kontrak

Nomor

342.a/SPP/

PUBM/2007. Dalam addendum kontrak terdapat pekerjaan pasangan lapis penetrasi macadam (Permukaan) ketebalan 5 cm dengan perkiraan kuantitas sebanyak 374,10 m3 dengan harga satuan sebesar Rp1.753.176,27 atau senilai Rp655.863.242,61. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 1 Desember 2007 menunjukkan bahwa Pekerjaan pasangan lapis penetrasi macadam (Permukaan) rata-rata ketebalan hanya 4,8 cm atau sebesar Rp629.628.712,90 (4,8/5 x 374,10 m3 x Rp1.753.176,27). Dengan demikian terdapat kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp26.234.529,71 (Rp655.863.242,61- Rp629.628.712,90). 6) Pekerjaan Pembukaan dan Peningkatan Jalan F. Trikoyo - Simpang Semambang dilaksanakan oleh PT. Wahana Artha Perkasa dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 341/SPP/PUBM/2006 tanggal 26 Mei 2007 senilai Rp9.792.960.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender dari tanggal 26 Mei 2007 s.d. 21 Nopember 2007 dan dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per tanggal 25 Nopember 2007, pekerjaan telah selesai 100 % namun pembayaran baru mencapai 50 %. Pada tanggal 26 Juli 2007, terjadi Contract Change Order (CCO) yang pertama dan

dituangkan

dalam

perubahan/addendum

kontrak

Nomor

341.a/SPPBJ/PUBM/2007. Pada tanggal 11 Oktober terjadi CCO yang kedua dan dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor 341.b/SPPBJ/PUBM/2007. Dalam addendum kontrak terdapat Pekerjaan Lapis Pondasi Agreagat Kelas C ketebalan 15 cm dengan perkiraan kuantitas sebanyak 15.144,52 m3 dengan harga satuan sebesar Rp429.615,00 atau senilai Rp6.506.312.959,80. Hasil pemeriksaan atas Laporan Fisik Mingguan Pekerjaan Pekerjaan Pembukaan dan Peningkatan Jalan F. Trikoyo - Simpang Semambang dari minggu I sampai dengan minggu ke 26 menunjukkan bahwa volume pekerjaan lapis pondasi agregat kelas C hanya 15.086,43 m3. Sehingga terdapat

28 kekurangan volume pekerjaan sebesar 58,09 m3 (15.144,52 m³ - 15.086,43 m3) atau sebesar Rp24.956.335,35 (58,09 m3 x Rp429.615,00).

b. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya 1) Pembangunan Trotoar dan Siring Pasangan pada Simpang 4 Mapolres dilaksanakan oleh CV. Gallia berdasarkan kontrak Nomor 001/SPPBJ/ PUCK/2007 tanggal 23 Juni 2007 sebesar Rp1.762.033.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 160 hari kalender dari tanggal 23 Juni 2007 s.d. 30 Nopember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per 1 Desember 2007, pekerjaan telah mencapai 100% namun pembayaran baru 51,97 %. Dalam kontrak terdapat pekerjaan membuat beton tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr dengan perkiraan kuantitas 73,13 m3 harga satuan Rp504.912,50 atau senilai Rp36.924.251,13 (73,13 m3 x Rp504.912,50) dan pekerjaan membuat beton Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr dengan perkiraan kuantitas 205,63 m3 harga satuan Rp718.496,50 atau senilai Rp147.744.435,30 (205,63 x Rp718.912,50). Hasil pemeriksaan fisik tanggal 4 Desember 2007 menunjukkan terdapat pekerjaan membuat beton Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr yang tidak dikerjakan sebesar 7 m3 atau senilai Rp5.029.475,50 (7 m3 x Rp718.496,50), dan pekerjaan membuat beton tumbuk Ad. 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr yang tidak dikerjakan sebesar 4,59 m3 atau senilai Rp2.317.548,37 (4,59 m3 x Rp504.912,50). Dengan

demikian

jumlah

pekerjaan

yang

tidak

dikerjakan

sebesar

Rp7.347.023,87 (Rp5.029.475,50 + Rp2.317.548,37). 2) Pembangunan Trotoar dan Siring Pasangan pada Simpang Terawas Kecamatan BKL. Ulu Terawas dilaksanakan oleh CV. Lijani berdasarkan kontrak Nomor 034/ SPPBJ/PUCK/2007 tanggal 23 Juni 2007 sebesar Rp1.469.300.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender dari tanggal 23 Juni 2007 s.d. 19 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per 1 Desember 2007, pekerjaan telah mencapai 95% namun pembayaran baru 48,98 %.

29 Dalam Pekerjaan siring dan trotoar sepanjang 810 m’ terdapat pekerjaan membuat beton tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr dengan perkiraan kuantitas 25,44 m3 harga satuan sebesar Rp501.090,00 atau senilai Rp12.747.729,60 (25,44 m3 x Rp501.090,00) dan pekerjaan membuat beton Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr dengan perkiraan kuantitas 97,08 m3 harga satuan senilai Rp712.451,00 atau senilai Rp69.164.743,08 (97,08 x Rp712.451,00). Hasil pemeriksaan fisik tanggal 4 Desember 2007 menunjukkan terdapat pekerjaan membuat beton Ad. 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr yang tidak dikerjakan sebesar 1,67m3 atau senilai Rp1.189.793,17 (1,67 m3 x Rp712.451,00), dan pekerjaan membuat beton tombok Ad. 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr yang tidak dikerjakan sebesar 6,48 m3 atau senilai Rp3.247.063,20 (6,48 m3 x Rp501.090,00). Disamping itu terdapat pekerjaan pengecatan dengan cat minyak sebanyak 856,85

m3

dengan

harga

satuan

sebesar

Rp19.484,80

atau

senilai

Rp16.695.550,88 (856,85 m3 x Rp19.484,80). Pekerjaan pengecatan tersebut tanpa menggunakan plamir, sehingga harga satuan hanya sebesar Rp17.984,80 atau senilai Rp15.410.275,88. Sehingga terdapat

kelebihan

pembayaran

pengecatan

sebesar

Rp1.285.275,00

(Rp16.695.550,88 - Rp15.410.275,88). Dengan

demikian

jumlah

pekerjaan

yang

tidak

dikerjakan

sebesar

Rp5.722.131,37 (Rp1.189.793,17 + Rp3.247.063,20 + Rp1.285.275,00). 3) Pembangunan Trotoar dan Siring Pasangan pada Simpang 3 Muara Beliti dilaksanakan oleh CV. Gading Sakti Menara Mas berdasarkan kontrak Nomor 009/SPPBJ/PUCK/2007 tanggal 23 Juni 2007 sebesar Rp1.888.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender dari tanggal 23 Juni 2007 s.d. 19 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per 1 Desember 2007, pekerjaan telah mencapai 80% namun pembayaran baru 0,21 %. Dalam kontrak terdapat pekerjaan membuat beton tumbuk 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr dengan perkiraan kuantitas 185,48 m3 harga satuan sebesar Rp501.122,00 atau senilai Rp92.948.108,56 (185,48 m3 x Rp501.122,00).

30 Hasil pemeriksaan fisik tanggal 4 Desember 2007 menunjukkan terdapat pekerjaan membuat beton tombok Ad. 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr yang tidak dikerjakan sebesar 16,56 m3 atau senilai Rp8.298.580,32 (16,56 m3 x Rp501.122,00). c. Kegiatan Pembangunan Gedung MTs Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo pada Dinas Pendidikan Nasional. Pekerjaan Pembangunan MTs Biaro Baru berupa ruang kelas baru termasuk pekerjaan pengadaan meubelair dilaksanakan oleh CV. Yudha Sakti berdasarkan kontrak nomor 642/84/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp90.850.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender dari tanggal 10 Agustus s.d. 8 Nopember 2007. Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan namun s.d. tanggal 2 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Hasil pemeriksaan fisik tanggal 2 Desember 2007 terhadap pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pembangunan Gedung MTs Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo pada Tahun Anggaran 2007 menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pekerjaan pasangan lantai ubin Pc abu-abu ukuran 20 x 20 cm berdasarkan kontrak adalah seluas 81,50 m2 dengan harga satuan sebesar Rp73.929,33, sedangkan pekerjaan yang terpasang hanya seluas 75,813 m2 {(6,75 m x 8,55 m) + (2 m x 9,05 m)}, sehingga terdapat kekurangan fisik pekerjaan seluas 5,687 m2 (81,50 m2 - 75,813 m2) atau sebesar Rp420.436,10 (5,687 m2 x Rp73.929,33). 2) Pekerjaan pasangan plint ubin Pc abu-abu ukuran 10/20 berdasarkan kontrak adalah seluas 39,80 m2 dengan harga satuan sebesar Rp23.048,55, sedangkan pekerjaan yang terpasang hanya seluas 3,965 m2, sehingga terdapat kekurangan fisik pekerjaan seluas 35,835 m2 (39,80 m2 - 3,965 m2) atau sebesar Rp825.944,79 (35,835 m2 x Rp23.048,55). 3) Pekerjaan pengecatan tembok luar bagian belakang dan samping kiri dan kanan tidak diplamir dan tidak memakai cat dasar seluas 60,75 m2 atau senilai Rp540.297,13. 4) Selasar pada bagian kiri bangunan gedung seluas 10,03 m2 dalam keadaan rusak.

31 5) Pekerjaan pengecatan kusen, pintu dan lisplank tidak memakai meni seluas 50 m2 atau sebesar Rp129.250,00. 6) Pasangan atap gelombang BJLS 20 berdasarkan kontrak adalah seluas 139,70 m2 dengan harga satuan sebesar Rp46.588,50, sedangkan yang terpasang hanya seluas 113,4 m2 (10,8 m x 10,5 m), sehingga terdapat kekurangan fisik seluas 26,3 m2 (139,70 m2 - 113,4 m2) atau sebesar Rp1.225.277,55 (26,3 m2 x Rp46.588,50). 7) Pasangan pegangan pintu/door holder dalam kontrak sebanyak 30 buah dengan harga satuan sebesar Rp14.255,47, sedangkan pekerjaan yang terpasang hanya 1 buah, sehingga terdapat kekurangan fisik sebanyak 29 buah (30 buah - 1 buah) atau sebesar Rp413.408,63. Dengan demikian terdapat kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp3.554.614,20 (Rp420.436,10 + Rp825.944,79 + Rp540.297,13 + Rp129.250,00 + Rp1.225.277,55 + Rp413.408,63). Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5 poin a. yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. b. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada penjelasan Pasal 33 Ayat (2), bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan.

Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut mengakibatkan kelebihan pembebanan biaya/pembayaran yang berpotensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp332.395.613,22 yang terdiri dari: a. Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp307.473.263,46 yang dilaksanakan:

32 1) PT. Anugrah Arta Abadi Nusa sebesar Rp101.416.003,64. 2) PT. Chandratex Indo Artha sebesar Rp94.218.642,07 3) PT. Sekawan Kontrindo sebesar Rp29.960.960,31 4) PT Bumi Maur Putra sebesar Rp30.686.792,38 5) PT. Sindang Brothers sebesar Rp26.234.529,71 6) PT. Wahana Artha Perkasa sebesar Rp24.956.335,35. b. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebesar Rp21.367.735,56 yang dilaksanakan: 1) CV. Gallia sebesar Rp7.347.023,87 2) CV. Lijani sebesar Rp5.722.131,37 3) CV. Gading Sakti Menara Mas sebesar Rp8.298.580,32. c. Kegiatan Pembangunan Gedung MTs Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo pada Dinas

Pendidikan

yang

dilaksanakan

oleh

CV.

Yudha

Sakti

sebesar

Rp3.554.614,20.

Keadaan tersebut disebabkan: a. Pemimpin Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan lalai dalam melaksanakan tugasnya b. Kurangnya pengendalian dan pengawasan dari Pengguna Anggaran atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

Atas temuan tersebut di atas, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional akan segera menghubungi rekanan untuk

mempertanggungjawabkan

kekurangan

volume

pekerjaan

dan

segera

menyetorkan ke Kas Daerah.

BPK-RI merekomendasikan Bupati Musi Rawas agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera menarik kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp332.395.613,22 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

33 b. Menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan dan untuk masa mendatang supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. c. Memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional untuk memberi teguran kepada Pemimpin Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan di lingkungan masing-masing atas kelalaian dalam pelaksanaan tugas. 4. Beberapa Pengadaan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp143.116.300,00 dan Kekurangan Fisik Sebesar Rp186.496.600,00 Dalam pelaksanaan atas beberapa kegiatan pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007, dijumpai beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp329.612.900,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI Sebesar Rp143.116.300,00 Tidak Mengacu pada Kurikulum yang Seharusnya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2007 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional telah menganggarkan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran SD/MI, SMP dan SMA sebesar Rp454.217.600,00, yang terdiri dari Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran SD/MI sebanyak 5.872 buku sebesar Rp143.864.000,00, Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran SMP/MTs sebanyak 7.047 buku sebesar Rp202.953.600,00 dan Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran SMA sebanyak 2.500 buku sebesar Rp107.400.000,00. Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI sebanyak 5.872 buku dilaksanakan oleh CV. Restu Bunda berdasarkan kontrak nomor 642/1580/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 senilai Rp143.116.300,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007.

34 Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 12/BA/X/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 dan telah dibayar lunas dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No.117/BA/Diknas/2007 Tanggal 21 Agustus 2007. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa: 1) Masih terdapat 3 SD dan 1 MI yang menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas No. 050/1903/Kpts/Diknas/2007 Tanggal 23 Juli 2007 tentang Penetapan Sekolah Penerima Buku kegiatan Pembangunan di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007 terdaftar sebagai penerima buku pelajaran ternyata belum menerima pembagian buku pelajaran sebanyak 400 buku, dengan rincian: No 1 2 3 4

Nama Sekolah SD 1 Campursari SD 2 Campursari SD Nibung MI Istiqomah Jumlah

Bahasa Indonesia Jilid 3 Jilid 4 15 15 10 10 10 10 10 10

Matematika Jilid 3 Jilid 4 10 10 5 5 10 10 10 10

IPS Jilid 3 Jilid 4 15 15 15 15 15 15 15 15

Sains/IPA Jilid 3 Jilid 4 15 15 15 15 15 15 15 15

Jumlah 110 90 100 100 400

2) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pengiriman Buku sebagian besar tidak diberi nomor dan tanggal serta tidak diisi kondisi buku yang diterima (cukup, baik, kurang atau cacat). 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 1 Desember 2007 pada SDN Purwodadi Kecamatan Purwodadi diketahui bahwa buku-buku hasil pengadaan belum sepenuhnya digunakan karena buku-buku tersebut mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sedangkan kurikulum yang dipakai untuk Tahun Pelajaran 2007/2008 mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) yang mulai diberlakukan akhir tahun 2006. Hal ini dikarenakan buku yang mengacu pada kurikulum KBK menyajikan materi pelajaran yang tidak berurutan, sehingga para guru harus mencari referensi lain agar materi pelajaran yang disajikan kepada siswa menjadi berurutan.

b. Kekurangan Fisik Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD, SMP dan SMA Sebesar Rp186.496.600,00 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2007 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional telah menganggarkan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

35 untuk Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar sebesar Rp541.776.000,00, yang terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SD/MI sebanyak 400 lembar sebesar Rp322.006.000,00, Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SMP sebanyak 64 paket sebesar Rp186.928.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SMA sebanyak 1 paket sebesar Rp32.842.000,00. Hasil pemeriksaan fisik atas pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI, SMP dan SMA menunjukkan bahwa pengadaan barang tidak sama dengan jumlah menurut kontrak sebesar Rp186.496.000,00, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SD Pengadaan Alat Bantu Belajar SD/MI sebanyak 400 lembar dilaksanakan oleh CV. Bina Citra berdasarkan kontrak nomor 642/1581/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp322.000.600,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 106/BA/X/2007 Tanggal 28 September 2007 namun sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Jumlah seluruh Alat Bantu Belajar untuk SD/MI adalah sebanyak 400 lembar atau seluruhnya sebanyak 3.600 lembar (400 lembar x 9 jenis). Berdasarkan kontrak jumlah Alat Bantu Belajar IPA berupa Gambar Kegunaan Cahaya sebanyak 400 lembar, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 2 Desember 2007 hanya ada 200 lembar, sehingga terdapat kekurangan fisik sebanyak 200 lembar dengan harga satuan sebesar Rp77.500,00 atau sebesar Rp15.500.000,00 (200 lembar x Rp77.500,00). 2) Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SMP Pengadaan Alat Bantu Belajar SMP sebanyak 64 paket/set dilaksanakan oleh CV. Keluarga Kita berdasarkan kontrak Nomor 642/1583/ SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp186.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.196/BA/X/2007 Tanggal

12 Nopember 2007 namun

sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran.

36 Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 1 Desember 2007 menunjukkan terdapat kekurangan fisik Alat Bantu Belajar SMP sebesar Rp148.409.000,00, dengan rincian: No

Jenis Alat bantu Belajar

1 2

Atlas Pusat Kebudayaan Alat Bantu Fisika berupa Alat Kit dan Hidrostatika

3 4 5 6 7 8 9 10

Model Lambung Model Saluran Pernafasan Gambar Kerangka Manusia Gambar Kulit Manusia Gambar Mata Gambar Jantung Gambar Sistem Pencernaan Gambar Susunan Gigi Jumlah

Kontrak

Fisik

Jml (eks) 64 64

Jml (eks) 0 1

Kurang Fisik Jml (eks) 64 63

64 64 64 64 64 64 64 64 64

1 3 1 1 1 1 1 1 11

63 61 63 63 63 63 63 63 53

Harga Satuan

Jumlah Kurang Fisik

(Rp) 170.000,00 1.495.000,00

(Rp) 10.880.000,00 94.185.000,00

189.000,00 189.000,00 53.250,00 52.550,00 52.550,00 52.550,00 52.550,00 52.550,00

11.907.000,00 11.529.000,00 3.354.750,00 3.310.650,00 3.310.650,00 3.310.650,00 3.310.650,00 3.310.650,00 148.409.000,00

3) Pengadaan Alat Bantu Belajar SMA Pengadaan Alat Bantu Belajar SMA sebanyak 1 paket dilaksanakan oleh CV. Mandiri Agung berdasarkan kontrak nomor 642/2716/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp32.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender dari tanggal 10 Agustus s.d. 8 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.195/BA/X/2007 Tanggal 6 Nopember 2007 namun sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Dalam kontrak jumlah Alat Bantu Belajar SMA yang berupa Alat Bantu Fisika berupa Alat Kit Panas dan Hidrostatika adalah sebanyak 9 set tetapi berdasarkan pemeriksaan fisik pada tanggal 1 Desember 2007 hanya sebanyak 1 set, sehingga terdapat kekurangan fisik sebanyak 8 set dengan harga satuan sebesar Rp2.823.450,00 atau senilai Rp22.587.600,00 (8 x Rp2.823.450,00).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pada:

37 a. Penjelasan Pasal 33 Ayat (2), yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan kontruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan. b. Pasal 36 Ayat (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Pengadaan yang tidak sesuai ketentuan dan kekurangan fisik tersebut mengakibatkan: a. Penggunaan keuangan daerah kurang efektif sebesar Rp143.116.300,00. b. Kelebihan pembebanan biaya/pembayaran yang berpotensi kerugian keuangan daerah apabila alat bantu sekolah tidak dilengkapi sebagaimana yang tertuang dalam dikontrak sebesar Rp186.496.600,00, yang terdiri dari: 1) Pengadaan Alat Bantu Belajar SD sebesar Rp15.500.000,00. 2) Pengadaan Alat Bantu Belajar SMP sebesar Rp148.409.000,00. 3) Pengadaan Alat Bantu Belajar SMA sebesar Rp22.587.600,00.

Hal ini terjadi karena: a. Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan dan Pengawas Lapangan bekerja tidak cermat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan. b. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Nasional atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas menyatakan bahwa: a. Untuk pengadaan buku yang belum didistribusikan kepada 4 sekolah dikarenakan faktor cuaca dan jalan yang buruk, buku KTSP efektif dipakai akhir tahun 2007/2008, KTSP merupakan lampiran KBK, sehingga buku dengan kurikulum KBK masih layak untuk dipakai dan berita acara serah terima dan pengiriman akan segera diberi nomor dan tanggal. b. Untuk pengadaan alat bantu belajar yang kurang akan segera dilengkapi dan bila alat bantu belajar tersebut sudah lengkap akan segera didistribusikan ke sekolah-sekolah.

38 BPK-RI merekomendasikan Bupati Musi Rawas agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional untuk segera melengkapi kekurangan fisik alat bantu sekolah sebesar Rp186.496.600,00, jika tidak dapat melengkapi kekurangan fisik tersebut supaya menyetorkan ke Kas Daerah. b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaian dalam melaksanakan pengawasan dan untuk masa mendatang supaya lebih meningkatkan pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional untuk memberi teguran tertulis kepada Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan dan Pengawas Lapangan di lingkungan masing-masing atas ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas.

5. Pelaksanaan Pekerjaan yang Mengalami Keterlambatan Tidak Dikenakan Denda Sebesar Rp97.168.559,20 serta PPh Pasal 23 Belum Dibayar Sebesar Rp2.146.745,00

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2007, terdapat beberapa kegiatan yang penyelesaiannya melebihi dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak namun tidak dikenakan sanksi denda sebesar Rp97.168.559,20 serta terdapat kewajiban membayar pajak yang belum diselesaikan oleh rekanan sebesar Rp2.146.745,00, dengan rincian sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan Nasional 1) Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran SD/MI, SMP dan SMA Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2007 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional telah menganggarkan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran SD/MI, SMP dan SMA sebesar Rp454.217.600,00, yang terdiri dari Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran SD/MI sebanyak 5.872 buku senilai Rp143.864.000,00, Belanja Modal Pengadaan

buku

pelajaran

SMP/MTs

sebanyak

7.047

buku

sebesar

39 Rp202.953.600,00 dan Belanja Modal Pengadaan buku pelajaran SMA sebanyak 2.500 buku sebesar Rp107.400.000,00. Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI sebanyak 5.872 buku dilaksanakan oleh CV. Restu Bunda berdasarkan kontrak nomor 642/1580/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp143.116.300,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 12/BA/X/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 dan telah dibayar lunas dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No.117/BA/Diknas/2007 Tanggal 21 Agustus 2007. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa: a) Sampai dengan tanggal 6 Desember 2007 CV. Restu Bunda belum mengirimkan 400 buku kepada 4 SD/MI sehingga pekerjaan belum selesai 100%. Dengan demikian terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 24 hari sehingga harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.434.791,20 (1/1000 x 24 hari x Rp143.116.300,00). b) CV. Restu Bunda belum menyetorkan PPh Pasal 23 sebesar Rp2.146.745,00 (1,5/100 x Rp143.116.300,00) ke Kas Negara.

2) Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SD/MI, SMP dan SMA Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2007 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional telah menganggarkan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar sebesar Rp541.776.000,00, yang terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SD/MI sebanyak 400 lembar sebesar Rp322.006.000,00, Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SMP sebanyak 64 paket sebesar Rp186.928.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SMA sebanyak 1 paket sebesar Rp32.842.000,00. Pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Belajar SD/MI, SMP dan SMA pada Tahun Anggaran 2007, menunjukkan hal-hal berikut:

40 a) Pengadaan Alat Bantu Belajar SD/MI Pengadaan Alat Bantu Belajar SD/MI sebanyak 400 lembar dilaksanakan oleh CV. Bina Citra berdasarkan kontrak Nomor 642/1581/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp322.000.600,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 106/BA/X/2007 Tanggal 28 September 2007 namun sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Berdasarkan kontrak jumlah Alat Bantu Belajar untuk masing-masing SD/MI sebanyak 400 lembar atau seluruhnya sebanyak 3.600 lembar (400 lembar x 9 jenis). Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 2 Desember 2007 menunjukkan bahwa: 1) Alat Bantu Belajar SD/MI sebanyak 3.600 lembar belum didistribusikan oleh CV. Bina Citra kepada sekolah-sekolah namun masih berada di gudang milik CV. Bina Citra. Disamping itu, berdasarkan kontrak pekerjaan seharusnya selesai tanggal 12 Nopember 2007, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 2 Desember 2007 pekerjaan belum selesai 100%. 2) Berdasarkan kontrak jumlah Alat Bantu Belajar IPA berupa Gambar Kegunaan Cahaya sebanyak 400 lembar, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tanggal 2 Desember 2007 hanya ada 200 lembar, sehingga terdapat kekurangan fisik sebanyak 200 lembar dengan harga satuan sebesar Rp77.500,00 atau senilai Rp15.500.000,00 (200 lembar x Rp77.500,00). Atas kekurangan barang tersebut CV. Bina Citra bersedia untuk melengkapinya sesuai Surat Perjanjian/Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Kekurangan Pekerjaan Alat Bantu Belajar SD/MI tanggal 12 Nopember 2007 dalam waktu 30 hari yang dimulai tanggal 12 Nopember s.d. 12 Desember 2007. Dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 30 hari sehingga harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp9.660.018,00 (1/1000 x 30 hari x Rp322.000.600,00).

41 b) Pengadaan Alat Bantu Belajar SMP Pengadaan Alat Bantu Belajar SMP sebanyak 64 paket/set dilaksanakan oleh CV. Keluarga Kita berdasarkan kontrak nomor 642/1583/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp186.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.196/BA/X/2007 Tanggal 12 Nopember 2007 namun s.d. tanggal 1 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Dalam kontrak Alat Bantu Belajar untuk 64 SMP masing-masing sebanyak 64 paket. Menurut penjelasan dari Pemimpin Kegiatan, terdapat perubahan jenis pengadaan alat bantu IPA yaitu diganti dengan Gambar Kerangka Manusia, Gambar Kulit Manusia, Gambar Mata/Organ Penglihatan, Gambar Jantung, Gambar Sistem Pencernaan dan Gambar Susunan Gigi sehingga harus diadakan addendum, namun sampai dengan masa pemeriksaan (tanggal 7 Desember 2007) addendum tersebut belum diperoleh. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 1 Desember 2007 menunjukkan bahwa Alat Bantu Belajar sebanyak 832 lembar (64 eks x 13 jenis alat bantu belajar) belum didistribusikan oleh CV. Keluarga Kita kepada sekolah-sekolah dan masih berada di gudang rekanan CV. Keluarga Kita. Disamping itu, berdasarkan kontrak, pekerjaan seharusnya selesai tanggal 12 Nopember 2007 namun berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 1 Desember 2007 pekerjaan belum selesai, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 19 hari dan harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp3.549.200,00 (1/1000 x 19 hari x Rp186.800.000,00).

c) Pengadaan Alat Bantu Belajar SMA Pengadaan Alat Bantu Belajar SMA sebanyak 1 paket dilaksanakan oleh CV. Mandiri Agung berdasarkan kontrak nomor 642/2716/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp32.800.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender dari tanggal 10 Agustus s.d. 8 Nopember 2007.

42 Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.195/BA/X/2007 Tanggal 6 Nopember 2007 namun sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Dalam Kontrak jumlah Alat Bantu Belajar untuk 9 SMA masing-masing sebanyak 9 set/eksemplar. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan tanggal 1 Desember 2007 menunjukkan bahwa Alat Bantu Belajar sebanyak 63 lbr/eks (9 lbr/eks x 7 jenis alat bantu belajar) tersebut belum didistribusikan oleh CV. Mandiri Agung kepada sekolah-sekolah dan masih berada di gudang rekanan CV. Mandiri Agung. Disamping itu, berdasarkan kontrak, pekerjaan seharusnya selesai tanggal 8 Nopember 2007 namun berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 1 Desember 2007 pekerjaan belum selesai 100%, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 23 hari dan harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp754.400,00 (1/1000 x 23 hari x Rp32.800.000,00).

3) Belanja Modal Pengadaan Meubelair SD/MI, SMP dan SMA Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2007 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional telah menganggarkan pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk Belanja Modal Pengadaan Meubelair SD/MI, SMP dan SMA sebesar Rp972.287.000,00, yang terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Meubelair SD/MI sebanyak 1.400 set sebesar Rp441.175.000,00, Belanja Modal Pengadaan Meubelair MDA Nurul Hasanah Tanjung Beringin Kecamatan Rupit sebanyak 131 set sebesar Rp48.988.000,00, Belanja Modal Pengadaan Meubiler MI Al Madani Desa Noman Kecamatan Rupit sebanyak 131 set sebesar Rp48.988.000,00, Belanja Modal Pengadaan Meubelair SMP sebanyak 800 set sebesar Rp279.948.000,00 dan Belanja Modal Pengadaan Meubiler SMA sebanyak 400 set sebesar Rp153.188.000,00. Pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Meubelair SD/MI, SMP dan SMA pada Tahun Anggaran 2007, diketahui hal-hal berikut:

43 a) Pengadaan Meubelair SD/MI dalam Kabupaten Musi Rawas Pengadaan Meubelair SD/MI dilaksanakan oleh CV. Primadona & Co berdasarkan kontrak nomor 642/1588/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp441.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan

sesuai

dengan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Barang

No.

86/BA/X/2007 Tanggal 4 Oktober 2007, namun sampai tanggal 1 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Meubelair tersebut telah diserahkan kepada 35 SD/MI masing-masing sebanyak 40 unit sesuai Surat Keputusan Kepala

Dinas

Pendidikan

Nasional

Kabupaten

Musi

Rawas

No.050/1852/Kpts/Diknas/2007 Tanggal 27 Agustus 2007. Hasil pemeriksaan atas bukti pengiriman menunjukkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2007 terdapat pengiriman meubelair terakhir ke SD/MI, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 16 hari yang harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp7.056.000,00 (1/1000 x 16 hari x Rp441.000.000,00). b) Pengadaan Meubelair SMP dalam Kabupaten Musi Rawas Pengadaan Meubelair SMP sebanyak 800 stel (meja dan kursi) dilaksanakan oleh CV. Putra Madang Dua berdasarkan kontrak Nomor 642/1589/SPPBJ/ Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp279.750.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 104/BA/X/2007 Tanggal 4 Oktober 2007 namun belum ada realisasi pembayaran. Meubelair tersebut sebagian besar telah dibagikan kepada 19 SMP masing-masing sebanyak 40 stel sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas No.050/1852/Kpts/Diknas/2007 Tanggal 27 Agustus 2007. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 masih terdapat 3 SMP yaitu SMP Bingin Teluk, SMP Temuan Sari dan SMP PGRI Air Beliti yang belum menerima meubelair masing masing 40 stel (meja dan kursi siswa) sesuai kontrak tanggal 12 Nopember 2007 karena

44 masih berada di rekanan dan sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 12 Desember 2007 meubelair tersebut belum diterima oleh sekolah, sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 23 hari yang harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp6.434.250,00 (1/1000 x 23 hari x Rp279.750.000,00). c) Pengadaan Meubelair SMA dalam Kabupaten Musi Rawas Pengadaan Meubelair SMA dilaksanakan oleh CV. Mandiri Agung berdasarkan kontrak nomor 642/1590/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp152.970.000,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender dari tanggal 16 Juli s.d. 12 Nopember 2007. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 105/BA/X/2007 Tanggal 4 Oktober 2007 namun sampai dengan tanggal 1 Desember 2007 belum ada realisasi pembayaran. Meubelair tersebut telah diserahkan kepada 10 SMA masing-masing sebanyak 40 stel (meja dan kursi siswa) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas No.050/1852/Kpts/ Diknas/2007 Tanggal 27 Agustus 2007. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengiriman meubelair terakhir ke SMA dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2007 sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 14 hari yang harus dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp2.141.580,00 (1/1000 x 14 hari x Rp152.970.000,00).

b. Dinas Kesehatan Dalam DIPA DAK Tahun Anggaran 2007 Nomor 1203.0/070-03.2/VI/2007 terdapat pekerjaan pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) roda 4x4 WD sebesar Rp1.475.100.000,00. Pelaksanaan pengadaan Pusling Roda 4x4 WD sebanyak 3 (tiga) unit dilakukan oleh PT. Catur Permata Sukses berdasarkan kontak Nomor 17/SPPBJ/KES/2007 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp1.471.044.000,00. Jangka waktu Pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 10 Juli 2007 s.d 8 Oktober 2007. Namun pengadaan tersebut baru selesai pada Tanggal 6 November 2007 dengan kondisi baik, sesuai Berita Acara Pemeriksaan

45 Barang/Jasa Nomor 146/BA/X/2007. Dengan demikian pekerjaan pengadaan pusling tersebut mengalami keterlambatan selama 30 hari kalender yaitu dari tanggal 08 Oktober s.d 06 November 2007, sehingga harus dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp44.131.320,00 (30/1000 x Rp1.471.044.000,00).

c. Dinas PU Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas pada Tahun Anggaran 2007 melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) yang dilakukan oleh CV. Putri Silampari berdasarkan kontrak Nomor 020/SPPBJ/ PUCK/2007 tanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp1.539.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Juni s.d 18 Desember 2007. Berdasarkan Laporan fisik dan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya mengetahui bahwa, kondisi fisik sampai dengan tanggal 05 Desember 2007 baru mencapai adalah 40,74 %. Hasil pemeriksaan di lapangan pada tanggal 5 Desember 2007 menunjukkan bahwa, pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah: 1) Pekerjaan kontruksi rangka atap baja ringan 2) Pekerjaan atap 3) Pekerjaan listrik dan elektrikal 4) Pekerjaan sanitair 5) Pekerjaan pematangan tanah 6) Pekerjaan pasangan dinding keramik 7) Pekerjaan pasangan batu alam 8) Pekerjaan terali besi tempa 9) Pekerjaan perlengkapan pintu dan jendela 10) Pekerjaan rangka dan pasangan plafon gypsum 11) Pekerjaan pengecatan Dari beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan tersebut, diperkirakan sampai dengan akhir tahun pekerjaan belum selesai 100 %.

46 Dengan demikian CV. Putri Silampari harus dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp20.007.000,00 (13/1000 x Rp1.539.000.000,00). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 1) Pasal 36 ayat (3), yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. 2) Pasal 37 ayat (1), yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 0/00 (satu perseribu) per hari dari nilai kontrak. b. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (Kontrak) Pengadaan Buku SD/MI Nomor 642/1580/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 Pasal 6 ayat (6), mengenai Tanggung Jawab dan Kewajiban yang menyatakan bahwa rekanan selaku pihak kedua bertanggung jawab terhadap pengiriman barang sampai ke lokasi yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku pihak pertama, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Barang dari pihak kedua kepada penerima barang dilokasi tujuan (SD/MI Penerima Buku) sesuai dengan daftar lokasi yang telah ditentukan pihak pertama. c. Kontrak Pengadaan Meubelair SD/MI oleh CV. Primadona & Co Nomor 642/1588/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007, Kontrak Pengadaan Meubiler SMP oleh CV. Putra Madang Dua Nomor 642/1589/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 dan Kontrak Pengadaan Meubelair SMA oleh CV. Mandiri Agung Nomor 642/1590/SPPBJ/Diknas/2007 Tanggal 16 Juli 2007 Pasal 6 ayat (6), mengenai Tanggung Jawab dan Kewajiban yang menyatakan bahwa rekanan selaku pihak kedua bertanggung jawab terhadap pengiriman barang sampai ke lokasi yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku pihak pertama, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Barang dari pihak kedua kepada penerima barang di lokasi tujuan. d. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa (Kontrak) Nomor 17/SPPBJ/KES/2007 tanggal 10 Juli 2007 Pasal 9 tentang Pelaksanaan Pekerjaan point (3), yang menyatakan apabila

47 pada waktu pelaksanaan terjadi keterlambatan pekerjaan akibat kelalaian Pihak Kedua, maka segala resiko dan akibatnya ditanggung Pihak Kedua. Pasal 10 tentang jangka waktu pelaksanaan point (2), yang menyatakan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pusling Roda 4 (4WD) Sumber dana APBD dan DAK Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yaitu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2007. Pasal 20 tentang Denda dan Sanksisanksi yang menyatakan apabila batas penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan seperti yang tercantum dalam pasal 10 kontrak ini tidak dipenuhi dan keterlambatan itu disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 0,1 % (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari jumlah harga kontrak dan pelunasan denda ini langsung dipotong/diperhitungkan pada saat pembayaran berikutnya.

Pekerjaan yang mengalami keterlambatan tersebut mengakibatkan: a. Rekanan harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp97.168.559,20 yang terdiri dari: 1) CV. Restu Bunda sebesar Rp3.434.791,20. 2) CV. Bina Citra sebesar Rp9.660.018,00. 3) CV. Keluarga Kita sebesar Rp3.549.200,00. 4) CV. Mandiri Agung sebesar Rp754.400,00 5) CV. Primadona & Co sebesar Rp7.056.000,00. 6) CV. Putra Madang Dua sebesar Rp6.434.250,00. 7) CV. Mandiri Agung sebesar Rp2.141.580,00. 8) PT. Catur Permata Sukses sebesar Rp44.131.320,00. 9) CV. Putri Silampari sebesar Rp20.007.000,00 b. Penerimaan negara dari sektor pajak belum diterima Kas Negara sebesar Rp2.146.745,00. c. Tertundanya pemanfaatan buku, alat bantu belajar dan meubiler hasil pengadaan Tahun Anggaran 2007 oleh para siswa sekolah, kendaraan puskesmas dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

48 Hal ini terjadi karena: a. Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan dan Pengawas Lapangan serta Pemimpin Kegiatan bekerja tidak cermat dalam pelaksanaan tugas. b. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan dan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas menyatakan bahwa denda keterlambatan tersebut akan dikoordinasikan dengan rekanan dan akan dibayar atau dipotong pada saat pengajuan SPM atau pencairan dana, sedangkan PPh Pasal 23 akan segera disetor paling lambat tanggal 26 Desember 2007, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas menyatakan bahwa akan menghubungi rekanan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran/denda keterlambatan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

BPK-RI merekomendasikan Bupati Musi Rawas agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas untuk segera menarik denda keterlambatan penyelesaikan pekerjaan sebesar Rp97.168.559,20 dan menyetorkannya ke Kas Daerah dan menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara dari CV. Restu Bunda sebesar Rp2.146.745,00. b. Menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas atas kelalaian dalam pelaksanaan pengawasan dan untuk masa mendatang supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas untuk memberi teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan, dan Pengawas Lapangan serta Pemimpin Kegiatan di lingkungan masing-masing atas ketidakcermatan dalam pelaksanaan tugas.

49 B. Penyimpangan yang Dapat Mengakibatkan Tidak Tercapainya Program yang Direncanakan Penyerapan Dana DAK untuk Kegiatan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah Terlambat

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2007 telah menganggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Nasional pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk Belanja Modal Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah dari Dana DAK sebesar Rp16.752.222.000,00 untuk 68 Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Musi Rawas. Dalam DIPA DAK No.1202.0/070-03.2/VI/2007 Tanggal 31 Desember 2006, alokasi DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp15.077.000.000,00 dan Dana Pendamping APBD sebesar Rp1.675.222.000,00. Penunjukan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Penerima Alokasi Dana DAK dan Dana Pendamping DAK sebagai Pelaksana Kegiatan dan Penanggung Jawab Keuangan

telah

ditetapkan

dalam

Surat

Keputusan

Bupati

Musi

Rawas

No.050/752/Diknas/2007 Tanggal 14 Maret 2007 dan selanjutnya ditunjuk Tim Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengawasan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar Negeri DAK dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional No. 650/078/Diknas/2007 Tanggal 1 September 2007. Bantuan Dana DAK dan Dana Pendamping APBD kepada setiap SDN dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan No. 1/SPP/DIKNAS/2007 s.d. No. 68/SPP/DIKNAS/2007 Tanggal 7 April 2007 antara Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas dengan masing-masing Kepala SDN Penerima DAK. Rencana penarikan pengeluaran dan perkiraan penerimaan dalam DIPA DAK adalah sebesar Rp15.077.000.000,00 terdiri dari: - Tahap I, bulan April sebesar Rp4.523.100.000,00 - Tahap II, bulan Juli sebesar Rp4.523.100.000,00 - Tahap III, bulan Oktober sebesar Rp6.030.800.000,00

50 Rencana definitif DAK Bidang Pendidikan digunakan untuk: a. Rehabilitasi fisik gedung sekolah/ruang kelas. b. Peningkatan mutu pendidikan. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah dari Dana DAK pada Tahun Anggaran 2007 menunjukkan hal-hal berikut: a. Dalam Surat Perjanjian Pemberian (SPP) Bantuan antara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas dengan 68 Kepala Sekolah yang menerima dana DAK No. 1/SPP/DIKNAS/2007 s.d. No. 68/SPP/DIKNAS/2007 Tanggal 7 April 2007 pada Pasal 6 Ayat (2), dinyatakan bahwa tahapan penarikan dana bantuan yaitu tahap I untuk masing-masing sekolah sebesar Rp12.317.800,00, dengan kemajuan fisik sebesar 5% dan tahap II, III dan IV sebesar Rp237.682.200,00, dengan kemajuan fisik sebesar 95%. Penarikan atau pencairan dana DAK tahap I baru dilaksanakan tanggal 5 Nopember 2007 sebesar Rp837.610.400,00, sedangkan dalam DIPA DAK pencairan tahap I seharusnya sebesar Rp4.523.100.000,00. Menurut penjelasan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp837.610.400,00 sesuai dengan anggaran kas Diknas sebagaimana tertuang dalam SPP Bantuan. Pencairan dana bantuan sebesar Rp12.317.800,00 untuk setiap SDN digunakan untuk Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah, sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan belum bisa dilaksanakan. Pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp837.610.400,00 sampai dengan tanggal 6 Desember 2007 belum disampaikan ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas. Mengingat Tahun Anggaran 2007 akan segera berakhir, Pihak Dinas Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Nopember 2007 dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional No.050/98/Diknas/2007 telah mengajukan permohonan pencairan dana DAK tahap II, III dan IV sekaligus untuk bulan Desember 2007, tetapi sampai dengan tanggal 7 Desember 2007 belum ada realisasi pencairan. Berdasarkan pemeriksaan fisik atas kegiatan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah pada beberapa sekolah dasar diketahui hal-hal berikut:

51 1) SDN Purwodadi mendapat alokasi DAK sebesar Rp233.333.000,00, realisasi pencairan uang tahap I sebesar Rp12.300.000,00 atau 5,27%, sedangkan realisasi keuangan di lapangan mencapai sebesar Rp28.662.500,00 atau 12,28%. 2) Pada

SDN

Tambahasri

Tugumulyo

mendapat

alokasi

DAK

sebesar

Rp233.333.000,00, realisasi pencairan uang tahap I sebesar Rp12.317.800,00 atau 5,28%, sedangkan realisasi keuangan di lapangan sebesar Rp18.700.000,00 atau 8,01%. b. Dalam Surat Perjanjian Pemberian (SPP) Bantuan pada Pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah dilaksanakan selama 90 hari kalender dimulai tanggal 7 April s.d. 7 Juli 2007, sedangkan realisasi fisik di lapangan (pada saat pemeriksaan fisik tanggal 1 Desember 2007) pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah belum selesai 100%.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. DIPA DAK No.1202.0/070-03.2/VI/2007 Tanggal 31 Desember 2006, point III. Rencana Penarikan Pengeluaran dan Perkiraan Penerimaan yang menyatakan bahwa pencairan

bulan

April

sebesar

Rp4.523.100.000,00,

bulan

Juli

sebesar

Rp4.523.100.000,00 dan bulan Oktober sebesar Rp6.030.800.000,00. b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, pada lampiran I Bab V Penyaluran dan Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan: 1) Huruf A Penyaluran Dana, yang menyatakan bahwa penyaluran dana DAK diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah maupun dari Kas Umum Daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Huruf B Pelaksanaan DAK, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK bidang Pendidikan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2007. Hasil dari kegiatan yang didanai DAK bidang Pendidikan harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran 2007.

52 Penyerapan dana DAK yang terlambat tersebut mengakibatkan: a. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas utama akan mengalami keterlambatan dan diperkirakan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK tersebut tidak tercapai. b. Hasil pekerjaan tidak dapat digunakan tepat waktu.

Hal ini terjadi karena: a. Kepala SKPD yang memperoleh dana alokasi DAK dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam menyusun anggaran kas tidak mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. b. Pelaksana Kegiatan lalai, terlambat dalam penyampaian SPJ pencairan dana tahap I. c. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dari Tim Pengawas Teknis Rehabilitasi dan Pengawasan Peningkatan Mutu SDN dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas menyatakan bahwa penarikan atau pencairan terlambat karena terdapat berbagai tahapan yang harus ditempuh termasuk menunggu rencana definitif dan DIPA DAK disahkan serta ketidaksesuaian termin/tahap dana yang tercantum antara DIPA DAK dan DPA APBD, sedangkan realisasi fisik yang belum 100% dikarenakan sebagian besar sekolah hanya mengandalkan dana yang diterima pada tahap I.

BPK-RI merekomendasikan Bupati Musi Rawas agar: a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional untuk mempertanggungjawabkan keterlambatan penyerapan Dana DAK dengan melengkapi SPJ-SPJ dan segera menyampaikan ke Bagian Keuangan Setda untuk diterbitkan SP2D. b. Menegur secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan untuk masa mendatang supaya meningkatkan pengawasan serta pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN