BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2004 DAN 2005 DI PONTIANAK
PERWAKILAN VI BPK-RI BANJARMASIN
Nomor Tanggal
: :
/S/XIV.6/01/2006 Januari 2006
DAFTAR ISI Halaman
BAB I
RESUME HASILPEMERIKSAAN…………………………………………...
1
BAB II
HASIL PEMERIKSAAN……………………………………………………… A. Gambaran Umum………………………………………………………….. 1. Tujuan Pemeriksaan…………………………………………………. 2. Sasaran Pemeriksaan………………………………………………… 3. Metode Pemeriksaan………………………………………………… 4. Jangka Waktu Pemeriksaan…………………………………………. 5. Uraian Singkat mengenai Entitas yang diperiksa…………………… a. Tugas…………………………………………………………... b. Fungsi………………………………………………………….. c. Struktur Organisasi…………………………………………….. d. Anggaran dan Realisasi………………………………………... e. Cakupan Pemeriksaan (Audit Coverage)……………………… f. Penilaian Kinerja Pelayanan Pendidikan………………………. g. Sistem Pengendalian Intern……………………………………. h. Sumber Daya Manusia…………………………………………
4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 8 8 8 8 9
B.
Temuan Pemeriksaan………………………………………………………
i
10
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.
9.
10.
11.
12. 13.
14.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Belum Sepenuhnya Tercapai …………………………………. Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) Masih Belum Disalurkan oleh Sekolah Sebesar Rp1.438.497.070,00……………………………….. Penyaluran Dana BOS Kabupaten Landak Untuk SD/MI Kurang Sebesar Rp26.330.000,00 dan Untuk SMP/MTs Berlebih Sebesar Rp43.397.750,00 serta untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang Terdapat 10 Sekolah yang Menolak Dana BOS Sebesar Rp735.402.500,00…………………………………………………… Tujuan Program BOS dalam Rangka Membebaskan Iuran Siswa pada Kota Pontianak Tidak Tercapai dan Kerugian Sekolah Sebesar Rp2.911.500,00 atas Pengadaan Buku Sekolah……………………... Bantuan Langsung (Block Grant) Guru SD/MI Daerah Terpencil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 Sebesar Rp70.480.000,00 Belum Terealisasi………………………………… Bantuan Langsung (Block Grant) Buku Mata Pelajaran Pokok SD/MI Provinsi Kalimantan Barat TA. 2005 Sebesar Rp420.000.000,00 Tidak Tepat Sasaran…………………………….. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Senilai Rp22.657.407,75 dalam Pelaksanaan Rehab 2 (Dua) Unit Gedung Sekolah Dasar TA. 2005... Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 57 Set Senilai Rp136.798.290,00 dalam Pengadaan Buku Ensiklopedi Anak Nasional SD/MI TA. 2004…………………………………………... Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 16.504 Buku Senilai Rp206.018.260,00 dalam Pengadaan Buku Matematika SD/MI TA. 2004 dan Pemborosan Sebesar Rp7.577.150,00 serta Kelebihan atas Biaya Kirim Buku Matematika SD/MI Sebesar Rp17.641.600,00… …..……………………………………………… Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 26.756 Buku Senilai Rp367.955.800,00 dalam Pengadaan Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP TA.2004 dan Pemborosan Sebesar Rp26.398.000,00 serta Kelebihan atas Biaya Kirim Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP Sebesar Rp17.532.460,00…………………………………….. Terdapat Alat Peraga IPA/IPS SD/MI dan SLTP serta Kit Matematika TA.2004 Senilai Rp748.022.450,00 yang Belum Diterima oleh Tiga Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kelebihan Biaya Pengiriman Sebesar Rp10.490.500,00……………. Penggunaan Dana School Grant SMP dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tidak Efektif Sebesar Rp100.460.300,00…………………………………………………… Terdapat Kekurangan 31.003 Buku Senilai Rp868.658.722,00 dalam Pengadaan/Pencetakan dan Pengiriman Buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA/SMK dan Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) TA. 2004 Serta Terdapat Kelebihan Biaya Kirim Sebesar Rp39.213.984,92 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp132.132.000,00 Tidak Dipungut........................................ Bantuan Imbal Swadaya Mutu (BIS-MUTU) pada SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kurang Diterima Sebesar Rp50.000.000,00………… ii
10 14
18 21 27 29 31 34
36
40
46 50
54 61
LAMPIRAN
iii
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMERIKSAAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN PADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK
Semester II
Tahun Anggaran 2005
BAB I. RESUME HASIL PEMERIKSAAN Berdasarkan ketentuan pasal 23 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan pada Provinsi Kalimantan Barat. Pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan yang ditetapkan oleh BPK-RI pada Tahun 1995. Anggaran bidang pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2004 ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp21.604.633.400,00 telah direalisasikan sebesar Rp20.987.702.498,00, dan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp25.887.764.000,00 telah direalisasikan (s.d 30 Nopember 2005) sebesar Rp10.915.405.503,00. Selain itu kegiatan di bidang pendidikan juga didanai dari APBN. Di dalam APBN Tahun Anggaran 2004 dianggarkan sebesar Rp82.978.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp81.748.053.925,00, Tahun Anggaran 2005 dianggarkan sebesar Rp96.280.288.000,00 dan telah direalisasikan (s.d. 30 Nopember 2005) sebesar Rp58.935.821.749,00. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mempunyai suatu acuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebagai tolok ukur kinerja bidang pendidikan. Indikator keberhasilan kinerja pelayanan pendidikan pada Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor
053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Berdasarkan SPM pendidikan Menteri Pendidikan dan data profil pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Ajaran 2002/2003 dan. 2003/2004, diketahui bahwa aspek dalam indikator kinerja pelayanan pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan dan indikator kinerja pelayanan pendidikan untuk Tahun Ajaran 2004/2005 tidak dapat dihitung serta diketahui karena Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat belum membuat data profil pendidikan Tahun Ajaran 2004/2005 (temuan pemeriksaan nomor 1). Berdasarkan penilaian terhadap kinerja pelayanan pendidikan Tahun Ajaran 2003/2004 dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah cukup baik, walaupun masih menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Kelemahan-kelemahan tersebut disajikan dalam laporan ini dengan urutan sebagai berikut: 1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Belum Sepenuhnya Tercapai; 2. Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) Masih Belum Disalurkan oleh Sekolah Sebesar Rp1.438.497.070,00; 3. Penyaluran Dana BOS Kabupaten Landak Untuk SD/MI Kurang Sebesar Rp26.330.000,00 dan Untuk SMP/MTs Berlebih Sebesar Rp43.397.750,00 serta untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang Terdapat 10 Sekolah yang Menolak Dana BOS Sebesar Rp735.402.500,00; 4. Tujuan Program BOS dalam Rangka Membebaskan Iuran Siswa pada Kota Pontianak Tidak Tercapai dan Kerugian Sekolah Sebesar Rp2.911.500,00 atas Pengadaan Buku Sekolah; 5. Bantuan Langsung (Block Grant) Guru SD/MI Daerah Terpencil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 Sebesar Rp70.480.000,00 Belum Terealisasi; 6. Bantuan Langsung (Block Grant) Buku Mata Pelajaran Pokok SD/MI Provinsi Kalimantan Barat TA. 2005 Sebesar Rp420.000.000,00 Tidak Tepat Sasaran; 7. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Senilai Rp22.657.407,75 dalam Pelaksanaan Rehab 2 (Dua) Unit Gedung Sekolah Dasar TA. 2005; 8. Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 57 Set Senilai Rp136.798.290,00 dalam Pengadaan Buku Ensiklopedi Anak Nasional SD/MI TA. 2004; 9. Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 16.504 Buku Senilai Rp206.018.260,00 dalam Pengadaan Buku Matematika SD/MI TA. 2004 dan Pemborosan Sebesar Rp7.577.150,00 serta Kelebihan atas Biaya Kirim Buku Matematika SD/MI Sebesar Rp17.641.600,00; 10. Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 26.756 Buku Senilai Rp367.955.800,00 dalam Pengadaan Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP TA.2004 dan 2
Pemborosan Sebesar Rp26.398.000,00 serta Kelebihan atas Biaya Kirim Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP Sebesar Rp17.532.460,00; 11. Terdapat Alat Peraga IPA/IPS SD/MI dan SLTP serta Kit Matematika TA.2004 Senilai Rp748.022.450,00 yang Belum Diterima oleh Tiga Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kelebihan Biaya Pengiriman Sebesar Rp10.490.500,00; 12. Penggunaan Dana School Grant SMP dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tidak Efektif Sebesar Rp100.460.300,00; 13. Terdapat Kekurangan 31.003 Buku Senilai Rp868.658.722,00 dalam Pengadaan/Pencetakan dan Pengiriman Buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA/SMK dan Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) TA. 2004 Serta Terdapat Kelebihan Biaya Kirim Sebesar Rp39.213.984,92 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp132.132.000,00 Tidak Dipungut; 14. Bantuan Imbal Swadaya Mutu (BIS-MUTU) pada SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kurang Diterima Sebesar Rp50.000.000,00; 15. Pengadaan Alat Laboratorium Fisika, Biologi dan Kimia SMA TA.2005 Tidak Ekonomis Sebesar Rp11.572.000,00; 16. Dana Bantuan Subsidi Layanan Dasar (School Grant) Sebesar Rp35.000.000,00 dan Bantuan School Mapping Sebesar Rp15.000.000,00 Belum Diterima serta Program School Mapping Untuk SMK Sebesar Rp30.000.000,00 Tidak Efektif; 17. Tujuan Pengadaan Jasa Konsultan Sistem Data Base Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Belum Sepenuhnya Tercapai dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp16.460.750,00 Tidak Dipungut. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan tersebut di atas, untuk perbaikan kinerja, disarankan agar segera diambil langkah-langkah tindak lanjut seperlunya sesuai saran/rekomendasi BPK-RI sebagaimana dimuat dalam Bab II huruf B tentang Temuan Pemeriksaan.
Banjarbaru, Desember 2005 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPALA PERWAKILAN VI
HENDAR RISTRIAWAN, SH. NIP 240000864
3
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN A. Gambaran Umum 1. Tujuan Pemeriksaan a. Umum 1) Untuk menilai apakah program-program di bidang pendidikan pada Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan secara efektif untuk pencapaian standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. 2) Untuk menilai kinerja pelayanan pendidikan dan memberikan saran-saran bagi peningkatan kinerja atas pelaksanaan program-program di bidang pendidikan pada masa mendatang. b. Khusus 1) Untuk menilai apakah program telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan program. 2) Untuk menilai apakah program telah dilaksanakan secara efisien dan ekonomis. 2. Sasaran Pemeriksaan Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, maka sasaran pemeriksaan diarahkan pada: a. Ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dihubungkan dengan programprogram yang dilaksanakan; b. Penilaian kinerja pelayanan pendidikan dihubungkan dengan ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Pelaksanaan program/kegiatan bidang pendidikan dengan prioritas pada Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Block Grant, School Grant dan program-program di bidang pendidikan lainnya yang dilaksanakan. 3. Metode Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan menggunakan pendekatan atas hasil (Audit The Result Directly) dan pendekatan pemeriksaan atas sistem pengendalian (Audit The Control System). Teknik-teknik pemeriksaan yang digunakan adalah : a. Review Dokumen; b. Wawancara; c. Konfirmasi; d. Analisa data; e. Observasi fisik. Untuk sasaran pemeriksaan pertama (ketercapaian SPM), pemeriksaan dilakukan dengan cara mendapatkan data realisasi masing-masing indikator dalam aspek 4
kinerja pelayanan pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dan membandingkannya dengan standar indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Data realisasi indikator kinerja pelayanan pendidikan didapat dari data profil pendidikan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk sasaran pemeriksaan kedua (penilaian kinerja pelayanan pendidikan), pemeriksaan dilakukan dengan cara memberikan nilai (scoring) pada setiap pencapaian indikator SPM dan menentukan kriteria penilaian kinerja pelayanan pendidikan berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak auditee dan tim pemeriksa. Untuk sasaran pemeriksaan ketiga (pelaksanaan program/kegiatan bidang pendidikan dengan prioritas pada Program Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Khusus Murid, Block Grant, School Grant dan program-program di bidang pendidikan lainnya yang dilaksanakan), pemeriksaan dilakukan dengan mendapatkan data tentang realisasi output dari kegiatan dibandingkan dengan output/sasaran yang direncanakan untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan/sasaran kegiatan. Data ini didapat dari laporan pertanggungjawaban kegiatan, wawancara dengan pelaksana, pejabat terkait dan observasi fisik di lapangan maupun konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan. Kemudian dilakukan evaluasi atas hasil perbandingan tersebut serta dikaitkan dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk menilai ekonomis, efektif dan efisiensi atas pelaksanaan kegiatan. 4. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, sejak tanggal 27 November s.d. 26 Desember 2005. 5. Uraian Singkat mengenai Entitas yang diperiksa a. Tugas Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai lingkup tugasnya. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program dan pengendalian di bidang pendidikan; 2) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Luar Biasa, SMP, SMU, SMK, Perguruan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah serta Pemuda Pelajar dan Olahraga; 3) Pelaksanaan pemberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; 5
4) Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, tatalaksana, keuangan, umum dan perlengkapan; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur. c. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.114 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari: 1) Kepala Dinas; 2) Bagian Tata Usaha; 3) Bidang TK, SD dan Pendidikan Luar Biasa (PLB); 4) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum; 5) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi; 6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda Pelajar dan Olah Raga; 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 8) Kelompok Jabatan Fungsional. Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing unsur pelaksana organisasi tersebut adalah: 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoor-dinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Gubernur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyusunan program kerja di Bagian Tata Usaha, penyelarasan dan kompilasi program kerja serta pelaksanaan tatausaha keuangan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi dan tatalaksana dinas, pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas dan pelaksanaan tugas lain di bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Dinas. Bagian Tata Usaha terdiri dari: a) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; b) Sub Bagian Aparatur; c) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan. 6
3) Bidang TK, SD dan PLB mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis. Fungsi bidang ini adalah penyusunan program kerja, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan TK, SD, PLB serta pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan Kepala Dinas. Bidang TK, SD dan PLB terdiri dari: a) Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar; b) Seksi Pendidikan Luar Biasa; c) Seksi Kurikulum. 4) Bidang Pendidikan SMP dan SMU mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis serta penyusunan rencana kebutuhan sarana pendidikan. Fungsi bidang ini adalah penyusunan program kerja, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan SMP dan SMU serta pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan Kepala Dinas. Bidang Pendidikan SMP dan SMU terdiri dari: a) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; b) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas; c) Seksi Kurikulum. 5) Bidang Pendidikan SMK dan PT mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang perencanaan. Fungsi bidang ini adalah penyusunan program kerja, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan SMK dan PT serta pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan Kepala Dinas. Bidang SMK dan PT terdiri dari: a) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; b) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas; c) Seksi Kurikulum. 6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang pendidikan luar sekolah, pemuda pelajar dan olah raga, organisasi kesiswaan, kesehatan pelajar bersama pemerintah kabupaten/kota. Fungsi bidang ini adalah penyusunan program kerja, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 7
pembinaan teknis dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan luar sekolah, pemuda pelajar dan olahraga serta pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan Kepala Dinas. Sub Dinas Pembinaan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari: a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah; b) Seksi Pendidikan Anak Dini Usia; c) Seksi Olah raga dan pemuda pelajar. d. Anggaran dan Realisasi Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut: TA. 2004
TA. 2005
No
Sumber Dana
1.
APBD
21.604.633.400
20.987.702.498
97,00
25.887.764.000
10.915.405.503
42,00
2.
APBN
82.978.000.000
81.748.053.925
98,00
201.983.822.000
164.486.421.249
81,00
Jumlah
104.582.633.400
102.735.756.423
98,00
227.871.586.000
175.401.826.752
76,00
Anggaran
Realisasi
%
Anggaran
Realisasi (s.d 30 Nop 2005)
%
e. Cakupan Pemeriksaan (Audit Coverage) Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2004 dan 2005 yang diperiksa adalah sebagai berikut: TA. 2004
TA. 2005
No
Sumber Dana
1.
APBD
20.987.702.498
11.807.365.500
56,00
10.915.405.503
10.915.405.503
100
2.
APBN
81.748.053.925
51.389.167.970
62,00
164.486.421.249
151.516.583.485
92,00
Jumlah
102.735.756.423
63.196.533.470
61,00
175.401.826.752
162.431.988.988
92,00
Realisasi
Yang Diperiksa
%
Realisasi (s.d 30 Nop 2005)
Yang Diperiksa
f. Penilaian Kinerja Pelayanan Pendidikan Penilaian kinerja pelayanan pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah cukup baik. Kriteria penilaian kinerja dan penilaian (scoring) terhadap pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimuat dalam lampiran I. g. Sistem Pengendalian Intern Untuk Tahun Anggaran 2005, Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8
%
Untuk perencanaan program/kegiatan, sasaran telah ditetapkan secara jelas dan terukur namun perencanaan program/kegiatan tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan riil sehingga menghambat pencapaian tujuan program/kegiatan seperti alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp152.934.500,00 yang masih belum terserap, realisasi Bantuan Khusus Murid (BKM) yang masih belum sesuai dengan usulan kebutuhan sehingga terdapat 24.432 siswa tidak mampu yang belum memperoleh BKM dan pemberian subsidi guru daerah terpencil yang tidak sesuai dengan jumlah guru daerah terpencil yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu pelaksanaan program/kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal dan efektif (seperti diuraikan dalam Temuan Pemeriksaan) sehingga sasaran yang telah ditetapkan tidak tercapai dan otomatis tidak mendukung pencapaian SPM. Pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan telah dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab program/kegiatan dengan melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan dan laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan berjenjang kepada atasan langsung. Beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi diserahkan kepada konsultan pengawas dan ada juga yang diserahkan ke tim evaluasi dan monitoring yang ada di kabupaten/kota namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelaksanaan program/kegiatan yang belum/tidak di evaluasi dan di monitoring seperti realisasi Bantuan Operasional Manajemen Mutu SMP Negeri 1 Pontianak dan SMP Negeri 5 Singkawang yang tidak sesuai dengan proposal kegiatan serta kegiatan School Mapping pada SMK Negeri 1 Mempawah dan SMK Negeri 1 Sambas yang belum terlaksana, hal ini dikarenakan terbatasnya dana monitoring dan evaluasi. h. Sumber Daya Manusia Jumlah personil pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 sebanyak 233 orang dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 53 orang, D3 sebanyak 10 orang, SMU sebanyak 149 orang, dan SMP sebanyak 5 orang serta SD sebanyak 9 orang. Jumlah tenaga pengajar (guru) di Provinsi Kalimantan Barat adalah 50.269 orang terdiri dari guru SD sebanyak 28.594 orang, MI sebanyak 2.446 orang, SMP sebanyak 9.239 orang, MTs sebanyak 2.334 orang, SMU sebanyak 4.277 orang, MA sebanyak 983 orang dan SMK sebanyak 2.396 orang.
9
B. Temuan Pemeriksaan 1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Belum Sepenuhnya Tercapai Dalam rangka pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat maka upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Namun sampai dengan Tahun 2005 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mempunyai suatu acuan sebagai tolok ukur kinerja bidang pendidikan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Tolok ukur yang dipergunakan untuk menilai kinerja bidang pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan acuan nasional. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dhi. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan belum pernah melakukan penilaian atas pencapaian kinerja pelayanan pendidikan berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal pendidikan. Hasil penilaian tim atas pencapaian kinerja pelayanan pendidikan berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan untuk Tahun Ajaran 2001/2002 dan 2002/2003 diketahui bahwa terdapat indikator kinerja pelayanan bidang pendidikan Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Ajaran 2001/2002 s.d 2002/2003 yang belum memenuhi SPM atau secara rinci diuraikan sebagai berikut: a. Tingkat Sekolah Dasar (SD) Berdasar profil pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Ajaran 2001/2002 dan 2002/2003 dapat diketahui bahwa: 1) Aspek kurikulum Indikator tersebarnya kurikulum lokal tidak tercapai karena menurut Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat kurikulum lokal untuk Provinsi Kalimantan Barat tidak ada. 2) Aspek anak didik a) Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tahun Ajaran 2003/2004 tercapai, yaitu sebesar 104,48% meskipun mengalami penurunan sebesar 2,64% dari tahun ajaran sebelumnya. Standar minimal APK untuk Sekolah Dasar adalah 75%. b) Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) tercapai, yaitu sebesar 83,84% dan mengalami peningkatan sebesar 1,76% dari tahun ajaran sebelumnya. Standar minimal APM untuk Sekolah Dasar adalah 75%. 3) Aspek pembiayaan Indikator anggaran pemerintah ada dan tersedia untuk keperluan rutin (gaji guru, alat tulis kantor serta langganan daya dan jasa) sedangkan yang non rutin tidak
10
tersedia kecuali untuk Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang. b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasar profil pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Ajaran 2002/2003 dan 2003/2004 dapat diketahui bahwa: 1) Aspek kurikulum a) Indikator tersebarnya kurikulum lokal tidak tercapai karena menurut Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat kurikulum lokal untuk Provinsi Kalimantan Barat tidak ada. b) Indikator terserapnya daya serap kurikulum lokal tidak tercapai karena tidak ada kurikulum lokal. 2) Aspek peserta didik a) Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun Ajaran 2003/2004 sebesar 45,90% atau meningkat sebesar 1,18% dari tahun ajaran sebelumnya. b) Indikator Angka Pendaftaran siswa tidak dapat dihitung dengan prosentase tetapi jumlah pendaftaran siswa meningkat sebanyak 3.285 siswa dari tahun ajaran sebelumnya. 3) Aspek ketenagaan a) Indikator kinerja kepala sekolah tidak diketahui karena tidak tersedianya data. b) Indikator prosentase guru berkualifikasi adalah sebesar 53,04% sehingga belum mencapai standar minimal sebesar 60%. 4) Aspek sarana prasarana Indikator perabot yaitu meliputi perabot pendidikan, perabot administrasi dan perabot penunjang tidak dapat diketahui karena data tidak tersedia. 5) Aspek pembiayaan a) Indikator anggaran pemerintah ada, yaitu dari pemerintah pusat dan daerah kecuali Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang hanya tersedia anggaran dari pemerintah daerah untuk keperluan rutin. b) Indikator komponen yang dibiayai meliputi seluruh kegiatan teknis edukatif, kegiatan penunjang, perawatan sarana pendidikan dan lingkungan sekolah, kesejahteraan guru dan pegawai sekolah, langganan daya/jasa serta program khusus lainnya. c. Tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) Berdasar profil pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Ajaran 2002/2003 dan 2003/2004 dapat diketahui bahwa:
11
1) Aspek kurikulum a) Indikator kurikulum tersebarnya kurikulum lokal tidak dapat diketahui karena data tidak tersedia. b) Indikator prosentase terserapnya daya serap kurikulum lokal tidak dapat diketahui karena data tidak tersedia. 2) Aspek peserta didik a) Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tahun Ajaran 2003/2004 adalah sebesar 18,83% atau meningkat 0,51% dari tahun ajaran sebelumnya. b) Indikator Angka Pendaftaran siswa tidak dapat dihitung dengan prosentase tetapi jumlah pendaftaran siswa meningkat sebanyak 2.043 siswa dari tahun ajaran sebelumnya. 3) Aspek ketenagaan a) Indikator kinerja kepala sekolah tidak diketahui karena tidak tersedianya data. b) Indikator prosentase guru berkualifikasi adalah sebesar 63,38% dan telah memenuhi standar minimal sebesar 60%. 4) Aspek pembiayaan a) Indikator anggaran pemerintah ada, yaitu tersedia dari pemerintah pusat dan daerah kecuali Kota Pontianak, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang hanya tersedia anggaran pemerintah daerah untuk keperluan rutin (alat tulis kantor, gaji serta langganan daya dan jasa). b) Indikator komponen yang dibiayai meliputi seluruh kegiatan teknis edukatif, kegiatan penunjang, perawatan sarana pendidikan dan lingkungan sekolah, kesejah-teraan guru dan pegawai sekolah, langganan daya/jasa serta program khusus lainnya. d. Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1) Aspek kurikulum Indikator tersebarnya kurikulum hasil penyesuaian tidak dapat diketahui karena tidak tersedianya data. 2) Aspek peserta didik a) Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tahun Ajaran 2003/2004 sebesar 11,15% atau meningkat 0,46% dari tahun ajaran sebelumnya. b) Indikator Angka Pendaftaran Siswa tidak dapat dihitung dengan prosentase tetapi jumlah siswa baru meningkat 24 siswa dari tahun ajaran sebelumnya. c) Indikator Angka Putus Sekolah (APS) tercapai karena terjadi penurunan dari tahun ajaran sebelumnya. 3) Aspek ketenagaan a) Indikator kinerja kepala sekolah tidak dapat diketahui karena data tidak tersedia.
12
b) Indikator prosentase guru berkualifikasi adalah sebesar 61,60% sehingga tidak tercapai karena masih kurang dari 75%. 4) Aspek sarana prasarana a) Indikator peralatan/lab/media/perabot/bengkel tersedia kecuali pada Kabupaten Landak. b) Indikator buku teks tidak dapat diketahui karena data tidak tersedia. c) Indikator sarana olahraga tersedia kecuali pada Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang. 5) Aspek pembiayaan a) Indikator anggaran pemerintah tersedia dari pemerintah pusat dan daerah kecuali Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang hanya tersedia anggaran pemerintah daerah untuk keperluan rutin (alat tulis kantor, gaji serta langganan daya dan jasa).. b) Indikator sumber lain tersedia dari yayasan dan orang tua murid. 6) Aspek peran serta masyarakat Indikator peran serta dunia usaha tidak dapat diketahui karena tidak tersedianya data. Dari uraian di atas diketahui bahwa 15 indikator dari 33 indikator kinerja pelayanan pendidikan Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun Ajaran 2002/2003 dan 2003/2004 tidak tercapai sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan dan 8 indikator dari 15 indikator yang tidak tercapai disebabkan karena data tidak tersedia. Indikator Standar Pelayanan Minimal pendidikan untuk Tahun Ajaran 2004/2005 tidak dapat dinilai karena data belum diterima sampai dengan berakhirnya pemeriksaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat belum tercapai sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan: a. Belum optimalnya pelaksanaan tugas perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; b. Jumlah guru mengajar di SMK Tahun Ajaran 2003/2004 sebanyak 2.396 orang sedangkan jumlah guru SMK yang memenuhi standar minimal kualifikasi hanya sebanyak 1.476 orang.
13
Atas permasalahan tersebut Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengakui Standar Pelayanan Minimal pendidikan di Kalimantan Barat memang belum dapat memenuhi apa yang ditentukan karena belum dilakukannya penilaian atas Standar Pelayanan Minimal pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala seperti sistem informasi pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang masih lemah dan adanya otonomi daerah sehingga peranan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sangat terbatas, SDM di daerah yang masih kurang dan dana yang masih kurang namun usaha untuk memperbaiki hal tersebut terus dilakukan. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar dalam penyusunan program atau kegiatan mempertimbangkan indikator Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Dana Bantuan Khusus Murid (BKM) Masih Belum Disalurkan oleh Sekolah Sebesar Rp1.438.497.070,00 Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah mengalihkan sebagian dari subsidi BBM untuk membantu murid dari keluarga kurang/tidak mampu melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan dalam bentuk Bantuan Khusus Murid (BKM). Tujuan program ini dimaksudkan agar murid ditingkat pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari keluarga kurang/tidak mampu dapat membiayai sekolahnya sehingga murid tidak putus sekolah akibat kesulitan ekonomi sebagai dampak kenaikan BBM dan murid mempunyai kesempatan lebih besar untuk terus sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Alokasi Bantuan Khusus Murid (BKM) dihitung berdasarkan jumlah murid kurang/tidak mampu di sekolah. Besarnya dana Bantuan Khusus Murid (BKM) untuk periode Juli s.d Desember 2005 yang diterima oleh siswa kurang/tidak mampu SMU/MA/SMK/SMLB/Salafiah adalah sebesar Rp390.000,00 per siswa. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 No.448.0/23-03/-/2005 tanggal 26 Juli 2005 diketahui anggaran Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp105.703.524.000,00. Dari anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp4.547.010.000,00 digunakan untuk kegiatan pemberian subsidi BKM. Realisasi penyaluran dana BKM oleh Tim PKPSBBM Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 11 Nopember 2005 untuk 12 kabupaten/kota di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp4.547.010.000,00 (100%), secara rinci sebagai berikut:
14
No.
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH SMA/SMK/MA/ Salafiah/SMLB
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kabupaten Sambas Kabupaten Bengkayang Kota Singkawang Kabupaten Pontianak Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau Kabupaten Sekadau Kabupaten Ketapang Kabupaten Sintang Kabupaten Melawi Kabupaten Kapuas Hulu Kota Pontianak JUMLAH
41 17 28 72 39 34 18 37 30 17 26 69 428
JUMLAH SISWA 1.059 507 735 1.390 1.874 760 284 1.360 1.019 562 507 1.602 11.659
REALISASI BKM (Rp) 413.010.000 197.730.000 286.650.000 542.100.000 730.860.000 296.400.000 110.760.000 530.400.000 397.410.000 219.180.000 197.730.000 624.780.000 4.547.010.000
Pemeriksaan terhadap penyaluran dana Bantuan Khusus Murid (BKM) diketahui bahwa dari alokasi dana sebesar Rp4.547.010.000,00 telah disalurkan BPD Kalimantan Barat selaku bank induk melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BPD Kalimantan Barat yang ada di kabupaten/kota ke rekening sekolah adalah sebesar Rp3.839.940.000,00 dan selebihnya disalurkan melalui rekening sekolah yang ada di bank lainnya seperti BNI, BRI dan Bank Mandiri. Menurut data Divisi Treasury BPD Kalimantan Barat tanggal 25 Nopember 2005 diketahui dari dana Bantuan Khusus Murid (BKM) yang ada di rekening sekolah sebesar Rp3.839.940.000,00 tersebut, yang telah disalurkan sekolah kepada murid tidak/kurang mampu hanya sebesar Rp1.401.442.930,00 dan sisanya sebesar Rp1.438.497.070,00 masih berada pada rekening sekolah atau secara rinci diuraikan sebagai berikut: No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
KABUPATEN/KOTA
Kabupaten Sambas Kabupaten Bengkayang Kota Singkawang Kabupaten Pontianak Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau Kabupaten Sekadau Kabupaten Ketapang Kabupaten Sintang Kabupaten Melawi Kabupaten Kapuas Hulu Kota Pontianak JUMLAH
PENYALURAN
ALOKASI DANA (Rp)
(Rp)
413.010.000 197.730.000 118.560.000 189.540.000 544.440.000 296.400.000 110.760.000 530.400.000 397.410.000 219.180.000 197.730.000 624.780.000 3.839.940.000
316.150.000 172.738.000 90.280.000 61.495.000 255.480.000 247.150.000 91.250.000 369.495.000 278.460.000 202.800.000 77.947.430 238.197.500 2.401.442.930
SISA DANA
BPD Kalbar
(Rp)
96.860.000 24.992.000 28.280.000 128.045.000 288.960.000 49.250.000 19.510.000 160.905.000 118.950.000 16.380.000 119.782.570 386.582.500 1.438.497.070
* Cab.Bengkayang Cab.Singkawang * Cabang Ngabang * Cab.Sekadau Cab.Ketapang Cab.Sintang Cab.Nanga Pinoh Cab.Putussibau Cab.Pontianak
* Tersebar di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BPD Kalbar
Sedangkan penyaluran dana kepada murid oleh sekolah yang memiliki rekening yang ada di BNI, BRI dan Bank Mandiri tidak dapat diketahui karena BPD Kalbar
15
selaku bank induk yang menyalurkan dana BKM kepada bank tersebut tidak menyampaikan data dimaksud kepada Tim PKPS-BBM Provinsi. Pemeriksaan terhadap usulan penerima Bantuan Khusus Murid (BKM) diketahui dana BKM yang diberikan pemerintah untuk Provinsi Kalimantan Barat masih kurang dari kebutuhan. Berdasarkan usulan yang diajukan sekolah, jumlah siswa tidak/kurang mampu pada Provinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 33.516 siswa sedangkan siswa yang menerima dana BKM adalah sebanyak 11.659 siswa sehingga masih terdapat siswa tidak/kurang mampu sebanyak 24.432 siswa yang belum memperoleh BKM, secara rinci diuraikan sebagai berikut: NO.
KABUPATEN/KOTA
SMU/SMK/MA/ SMLB/Salafiah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12.
Kota Pontianak Kabupaten Pontianak Kabupaten Sambas Kabupaten Sanggau Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Kabupaten Landak Kabupaten Bengkayang Kota Singkawang Kabupaten Sekadau Kabupaten Melawi JUMLAH
41 17 28 72 39 34 18 37 30 17 26 69 428
JUMLAH Siswa Siswa Tdk Penerima Mampu BKM 2.892 1.602 13.163 1.390 8.838 1.059 760 760 1019 1.019 507 507 3.000 1.360 1.874 1.874 1.576 507 1.040 735 284 284 1.133 562 33.516 11.659
Siswa Yg Blm Menerima BKM 1.290 11.773 7.779 1.640 1.069 310 571 24.432
Pemeriksaan dilakukan secara sampling terhadap sekolah-sekolah penerima dana BKM. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa alokasi dana yang diterima sekolah tidak dibagikan secara utuh kepada siswa penerima BKM sebesar Rp390.000,00/persiswa melainkan oleh pihak sekolah alokasi dana yang diterima dibagi rata untuk seluruh siswa tidak mampu yang ada di sekolah yang bersangkutan atau secara rinci sebagai berikut:
NO
SEKOLAH
1. 2. 3. 4.
SMAN 1 Sungai Kunyit SMAN 1 Mempawah SMAN 1 Singkawang SMAN 2 Singkawang
Jumlah Dana BKM yg diterima sekolah (Rp) 12.090.000 15.600.000 11.700.000 25.350.000
Alokasi Jumlah Jumlah BKM Siswa diterima penerima per siswa BKM (Rp) 31 390.000 40 390.000 30 390.000 65 390.000
Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan BKM:
16
Realisasi Jumlah Siswa penerima BKM
Jumlah BKM yg diterima per siswa (Rp)
70 100 57 100
130.000 -195.000 156.000 253.500
a. Bab I huruf B bahwa tujuan BKM adalah membantu siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama duduk di bangku sekolah dan mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi; b. Bab II huruf B angka 2 bahwa pengambilan BKM dapat dilakukan secara langsung oleh murid atau secara kolektif oleh sekolah dan dana BKM yang belum diambil oleh murid atau sekolah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikembalikan oleh Kantor Pos/ bank ke rekening giro pos Satker PKPS BBM untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara. Hal tersebut mengakibatkan dapat menggangu pencapaian tujuan BKM dan potensi penyalahgunaan dana Bantuan Khusus Murid (BKM) sebesar Rp1.438.497.070,00 untuk tujuan lain. Hal tersebut disebabkan alokasi pemberian subsidi Bantuan Khusus Murid (BKM) tidak didasarkan usulan kebutuhan dan tidak dipahaminya Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Khusus Murid (BKM) serta tidak ditaatinya perjanjian kerjasama penyaluran dana Bantuan Khusus Murid (BKM) oleh BPD Kalimantan Barat selaku bank induk penyalur. Atas permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengakui bahwa pelaksanaan penetapan Bantuan Khusus Murid (BKM) memang tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam periode Juli-Desember 2005, penetapan dari usulan Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota didasarkan pada tingkat skala prioritas kebutuhan dilapangan. Dana yang disalurkan kepada Penerima BKM telah mengacu pada DIPA Satker PKPS-BBM Bidang Pendidikan Tahun 2005. Untuk mengantisipasi kebutuhan riil BKM rencana berikutnya, maka satker PKPS-BBM telah melakukan pendataan pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Bank BPD sebagai bank induk penyalur BKM telah melakukan fungsinya sebagai bank induk penyalur penerima BKM pada unit bank penyalur Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Kendala yang dihadapi dilapangan berkaitan dengan pelaporan realisasi daya serap BKM adalah tidak semua daerah di Kabupaten/Kota terdapat Bank BPD, sehingga penerima dana BKM membuka rekening Bank yang terdekat dengan lokasi sekolah. Untuk mengatasi pencapaian realisasi daya serap penyaluran dana BKM, tim PKPS-BBM dan Bank BPD telah menurunkan petugas ke Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan penjemputan data sebagai bahan laporan daya serap penyaluran dana BKM. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat: a. Dalam mengajukan usulan alokasi Bantuan Khusus Murid memperhatikan kebutuhan riil sehingga Bantuan Khusus Murid dapat digunakan secara optimal oleh siswa penerima dan tujuan dari pemberian dana BKM dapat tercapai;
17
b. Segera berkoordinasi dengan pihak Bank Kalbar sebagai Bank Induk untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran BKM oleh pihak sekolah secara periodik dan untuk tercapainya tujuan BKM segera menyalurkan dana BKM yang masih mengendap di rekening sekolah. 3. Penyaluran Dana BOS Kabupaten Landak Untuk SD/MI Kurang Sebesar Rp26.330.000,00 dan Untuk SMP/MTs Berlebih Sebesar Rp43.397.750,00 serta untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang Terdapat 10 Sekolah yang Menolak Dana BOS Sebesar Rp735.402.500,00 Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menekan angka putus sekolah, pemerintah mengalihkan sebagian dari subsidi BBM untuk membantu murid dari keluarga kurang mampu melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan untuk SD/MI/SDLB/ SMP/MTs/SMPLB serta Pondok Pesantren Salafiah dan sekolah agama non Islam penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sekaligus untuk mencapai sasaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Melalui BOS peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Jumlah dana BOS yang diterima di setiap sekolah didasarkan pada jumlah siswa di sekolah tersebut. Besarnya dana BOS untuk periode Juli s.d Desember 2005 yang diterima oleh sekolah penerima dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk SD/MI/SDLB /Salafiah/Sekolah Agama Non Islam setara SD adalah sebesar Rp117.500,00 per siswa dan sebesar Rp162.250,00 untuk SMP/MTs/ Salafiah/Sekolah Agama Non Islam setara SMP. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2005 No.448.0/23-03/-/2005 tanggal 26 Juli 2005 diketahui anggaran PKPS-BBM Bidang Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp105.703.524.000,00. Dari anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp100.080.768.000,00 digunakan untuk kegiatan pemberian subsidi BOS. Realisasi penyaluran dana BOS oleh Tim PKPS-BBM Provinsi Kalimantan Barat untuk 12 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat per tanggal 28 September 2005 adalah sebesar Rp97.401.227.750,00 (97,00%) atau secara rinci sebagai berikut: SISWA NO. 1
KABUPATEN/KOTA 2
SD/MI/
SMP/SMPLB
SDLB/SLF
MTs/SALAF
3
4
PENYALURAN BOS JUMLAH 5
SD/MI/SDLB/
SMP/SMPLB
SLF
MTs/SALAF
JUMLAH
6
7
8
1.
Kabupaten Sambas
70.345
19.349
89.694
8.265.537.500
3.139.375.250
11.404.912.750
2.
Kabupaten Bengkayang
30.862
8.422
39.284
3.626.285.000
1.366.469.500
4.992.754.500
3.
Kota Singkawang
27.612
8.867
36.479
3.244.410.000
1.438.670.750
4.683.080.750
18
1
2
5
6
7
8
103.737
28.074
131.811
12.189.097.500
4.555.006.500
16.744.104.000
Kabupaten Landak
52.660
15.781
68.441
6.161.220.000
2.603.865.000
8.765.085.000
Kabupaten Sanggau
52.909
14.585
67.494
6.216.807.500
2.366.416.250
8.583.223.750
7.
Kabupaten Sekadau
25.483
7.266
32.749
2.994.252.500
1.178.908.500
4.173.161.000
8.
Kabupaten Ketapang
65.205
17.012
82.217
7.661.587.500
2.760.197.000
10.421.784.500
9.
Kabupaten Sintang
40.992
13.374
54.366
4.816.560.000
2.169.931.500
6.986.491.500
10.
Kabupaten Melawi
23.318
6.932
30.250
2.739.865.000
1.124.717.000
3.864.582.000
11.
Kabupaten Kapuas Hulu
30.518
7.871
38.389
3.585.865.000
1.277.069.750
4.862.934.750
12.
Kota Pontianak
64.768
26.557
91.325
7.610.240.000
4.308.873.250
11.919.113.250
588.409
174.090
762.499
69.111.727.500
28.289.500.250
97.401.227.750
4.
Kabupaten Pontianak
5. 6.
3
JUMLAH
4
Pemeriksaan terhadap realisasi penyaluran dana BOS diketahui adanya 9 kabupaten yang mengajukan kuota tambahan dana BOS karena dana BOS yang disalurkan ke sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah. TAMBAHAN SISWA NO .
KABUPATEN/KOTA
SD/MI/ SDLB/SL F
SMP/SMPLB
99
31
1.
Kabupaten Sambas
2.
Kabupaten Bengkayang
1.384
3.
Kabupaten Pontianak
2.003
4.
Kabupaten Landak
60
5.
Kabupaten Sanggau
6.
Kabupaten Sekadau
7.
Kabupaten Ketapang
8.
Kabupaten Sintang
9.
Kabupaten Melawi JUMLAH
JUMLAH
TAMBAHAN PENYALURAN BOS SD/MI/SDL B SMP/SMPLB JUMLAH
MTs/SALAF
MTs/SALAF 130
11.632.500
1.384
162.620.000
140
2.143
235.352.500
22.715.000
68
128
7.050.000
11.033.000
1.552
182.360.000
1.552
5.029.750
16.662.250 162.620.000 258.067.500 18.083.000 182.360.000
894
28
922
105.045.000
4.543.000
2.431
117
2.548
285.642.500
18.983.250
304.625.750
10.714
283
10.997
1.258.895.000
45.916.750
1.304.811.750
1.445
169.787.500
667
21.249
2.418.385.000
108.220.750
2.526.605.750
1.445 20.582
109.588.000
169.787.500
Selain itu terdapat 10 sekolah di Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang mengembalikan subsidi BOS sebesar Rp735.402.500,00 atau secara rinci sebagai berikut: NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3.
URAIAN KOTA PONTIANAK SD Nusa Indah SD Dahlia SD Bruder Melati SD Kanisius SD Suster SMP Suster SMP Santo Petrus KOTA SINGKAWANG SD Bruder Singkawang SMP Bruder Singkawang SMP Santo Tarsisius JUMLAH
JUMLAH SISWA 656 550 357 586 741 337 958
538 477 278
19
ALOKASI DANA (Rp) 549.688.750 77.080.000 64.625.000 41.947.500 68.855.000 87.067.500 54.678.250 155.435.500 185.713.750 63.215.000 77.393.250 45.105.500 735.402.500
Dengan demikian sisa anggaran dana BOS yang belum tersalur adalah sebesar Rp3.414.942.750,00 (Rp100.080.768.000,00 – Rp97.401.227.750,00 + Rp735.402.500,00). Sisa anggaran tersebut oleh Tim PKPS BBM Provinsi Kalimantan Barat disalurkan sebesar Rp2.526.605.750,00 kepada sekolah pada 9 kabupaten yang mengajukan kuota tambahan sehingga jumlah dana BOS yang disalurkan sampai dengan 22 Nopember 2005 menjadi sebesar Rp99.927.833.500,00 atau secara rinci sebagai berikut: JUMLAH SISWA NO.
KABUPATEN/KOTA
SD/MI/
SMP/MTs/
SLFH
SLFH
REALISASI BOS (Rp) JLH
SD/MI/
SMP/MTs/
SALAFIAH
SALAFIAH
JUMLAH
1.
Kab. Sambas
70.444
19.380
89.824
8.277.170.000
3.144.405.000
11.421.575.000
2.
Kab. Bengkayang
32.246
8.422
40.668
3.788.905.000
1.366.469.500
5.155.374.500
3.
Kota Singkawang
8.867 28.214
3.244.410.000 12.424.450.00 0
4.683.080.750
Kab.Pontianak
36.479 133.95 4
1.438.670.750
4.
27.612 105.74 0
4.577.721.500
17.002.171.500
5.
Kab. Landak
52.720
15.849
68.569
6.168.270.000
2.614.898.000
8.783.168.000
6.
Kab. Sanggau
54.461
14.585
69.046
6.399.167.500
2.366.416.250
8.765.583.750
7.
Kab. Sekadau
26.377
7.294
33.671
3.099.297.500
1.183.451.500
4.282.749.000
8.
Kab. Ketapang
67.636
17.129
84.765
7.947.230.000
2.779.180.250
10.726.410.250
9.
Kab. Sintang
51.706
13.657
65.363
6.075.455.000
2.215.848.250
8.291.303.250
10.
Kab. Melawi
24.763
6.932
31.695
2.909.652.500
1.124.717.000
4.034.369.500
11.
Kab. Kapuas Hulu
30.518
7.871
38.389
3.585.865.000
1.277.069.750
4.862.934.750
12.
Kota Pontianak
64.768 608.99 1
26.557
91.325 783.74 8
7.610.240.000 71.530.112.50 0
4.308.873.250 28.397.721.00 0
11.919.113.250
JUMLAH
174.757
99.927.833.500
Dengan demikian terdapat sisa anggaran dana BOS yang belum terserap sebesar Rp152.934.500,00 (Rp100.080.768.000,00 – Rp99.927.833.500,00) atau 0,15% dari anggaran yang disediakan pemerintah. Selain hal tersebut diketahui bahwa pada Kabupaten Landak jumlah subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/ SDLB/Salafiah/Sekolah Agama Non Islam setara SD adalah sebesar Rp117.000,00 per siswa atau kurang Rp500,00 per siswa sedangkan jumlah subsidi BOS untuk SMP/MTs/ Salafiah/Sekolah Agama Non Islam setara SMP adalah sebesar Rp165.000,00 atau berlebih sebesar Rp2.750,00 per siswa, dengan rincian sebagai berikut: No
Uraian
1. 2. 3. 4.
SD MI SMP MTs Jumlah
Jumlah Sekolah Murid 387 51.206 13 1.454 80 15.277 6 504 486 68.441
Alokasi BOS 5.991.102.000 170.118.000 2.520.705.000 83.160.000 8.765.085.000
20
Alokasi BOS Seharusnya 6.016.705.000 170.845.000 2.478.693.250 81.774.000 8.748.017.250
Selisih Alokasi BOS (25.603.000) (727.000) 42.011.750 1.386.000 17.067.750
Dengan demikian realisasi penyaluran subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Kabupaten Landak untuk SD/MI kurang sebesar Rp26.330.000,00 (Rp25.603.000,00 + Rp727.000,00) dan untuk SMP/MTs berlebih sebesar Rp43.397.750,00 (Rp42.011.750,00 + Rp1.386.000,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah: a. Bab III huruf A bahwa mekanisme alokasi penerima BOS berdasarkan data jumlah siswa per sekolah yang diterima dari Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota untuk kemudian ditetapkan alokasi tiap provinsi; b. Bab IV huruf B dan C bahwa tugas dan tanggung jawab Tim PKPS-BBM Bidang Pendidikan Provinsi dan Tim PKPS-BBM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota diantaranya adalah melakukan sosialisasi program dan menetapkan alokasi BOS untuk setiap sekolah sesuai alokasi/kuota. Hal tersebut mengakibatkan ketidaktepatan penyaluran dana bos Kabupaten Landak untuk SD/MI kurang sebesar Rp26.330.000,00 dan untuk SMP/MTs berlebih atau pemborosan sebesar Rp43.397.750,00 dan dana BOS sebesar Rp735.402.500,00 tidak dimanfaatkan di Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Hal ini disebabkan ketidakcermatan dalam melakukan perhitungan dan penetapan alokasi BOS baik oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak maupun Tim PKPS-BBM Provinsi Kalimantan Barat dan kurangnya sosialisasi program BOS. Atas permasalahan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa Kendala yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan pelaporan realisasi daya serap BOS adalah tidak semua daerah di Kabupaten/Kota terdapat Bank BPD, sehingga penerima dana BOS membuka rekening Bank yang terdekat dengan lokasi sekolah. Untuk mengatasi pencapaian realisasi daya serap penyaluran dana BKM, tim PKPS-BBM dan Bank BPD telah menurunkan petugas ke Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan dan penjemputan data sebagai bahan laporan daya serap penyaluran dana BOS.
21
BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat menegur Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak atas ketidak cermatan dalam melakukan perhitungan dan penetapan alokasi BOS Kabupaten Landak. 4. Tujuan Program BOS dalam Rangka Membebaskan Iuran Siswa pada Kota Pontianak Tidak Tercapai dan Kerugian Sekolah Sebesar Rp2.911.500,00 atas Pengadaan Buku Sekolah Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak pada Tahun 2005 dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, pemerintah memprogramkan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/ SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah serta sekolah keagamaan non Islam setara SD dan SMP yang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Pelaksanaan dan penyaluran dana BOS di beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Kaimantan Barat dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kota Pontianak Berdasarkan SK Bersama Kepala Dinas Kota Pontianak dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pontianak No.72/Kep/2005 dan No. 44 Kep/2005 tentang Penentuan Alokasi Jumlah Sekolah Penerima BOS SD/MI/SDLB/Salafiyah dan Sekolah Keagamaan Non Islam Setara SD Periode Juli s.d. Desember 2005 diketahui jumlah sekolah di Kota Pontianak yang menerima dana BOS adalah sebanyak 207 sekolah, serta SK Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Pontianak No.73/Kep/2005 dan No.45/Kep/2005 tentang Penentuan Alokasi dan Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs/Salafiah/ Sekolah Keagamaan Non Islam Setara SMP periode Juli s.d September 2005 diketahui jumlah sekolah di Kota Pontianak yang menerima dana BOS adalah sebanyak 86 sekolah. Pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS dilakukan secara sampling ke sekolah-sekolah penerima dana BOS. Hasil pemeriksaan diketahui masih adanya beberapa sekolah yang masih memungut iuran sekolah kepada siswanya seperti pada SMPN 16 Pontianak, SMPN 10 Pontianak dan SMPN 12 Pontianak. Alokasi dana BOS untuk SMP Negeri 16 adalah sebesar Rp145.246.256,00 dengan jumlah siswa 894 orang. Dana BOS diterima oleh sekolah melalui rekening sekolah yang ada di Bank Kalbar Capem Pasar Dahlia pada tanggal 13 September 2005. Jumlah Iuran Sekolah yang diberlakukan Komite Sekolah kepada siswa SMP Negeri 16 sebelum menerima dana BOS adalah Rp44.000,00 dan setelah menerima dana BOS pihak Komite Sekolah masih memungut Iuran Sekolah sebesar Rp36.500,00 dan pihak Komite Sekolah hanya memberikan bantuan biaya transport
22
sebesar Rp27.500,00 kepada 110 siswa tidak mampu di SMP Negeri 16. Gambaran penerimaan Iuran Sekolah sebelum dan sesudah adanya BOS adalah sebagai berikut:
Uraian
1 Iuran Komite Iuran Komputer Iuran Kesehatan Iuran OSIS Jumlah 1 Dana BOS Bant. Transp. Siswa Tdk Mampu Jumlah Keseluruhan
Penerimaan Iuran Sekolah (Rp) Sebelum BOS Setelah BOS Per Siswa/ Jumlah per Per Siswa/ Jumlah per bulan semester bulan semester 2 3 4 5 20.000 107.280.000 12.500 67.050.000 15.000 80.460.000 15.000 80.460.000 4.000 21.456.000 4.000 21.456.000 5.000 26.820.000 5.000 26.820.000 44.000 236.016.000 36.500 195.786.000 2 3 4 5 145.246.256 (18.150.000) 322.882.256
Pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS diketahui Bendaharawan SMP Negeri 16 tidak membukukan dengan baik dan benar pengeluaran dana BOS dan tidak memiliki buku panjar untuk mencatat uang muka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana BOS sehingga tidak diketahui dengan pasti berapa besarnya jumlah uang muka yang ada pada masing-masing pengelola kegiatan. Selain itu dari realisasi pengeluaran dana BOS sebesar Rp118.281.300,00 diketahui hanya sebesar Rp57.895.600,00 yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan sisanya sebesar Rp46.685.700,00 tidak/kurang didukung dengan bukti pengeluaran atau secara rinci sebagai berikut:
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Uraian Pengeluaran Workshop Guru Mata Pelajaran Kegiatan MKKS Photocopy Pengecatan Ruang Kelas Rehab Meja Kursi Siswa Rehab Laboratorium IPA Rehab Plafon Dek Tata Usaha Rehab Bak Penamp. Air Tmpt Ibadah Rehab Papan Info & Nama Sekolah Rehab Pintu/Jendela/Papan Tulis/Lemari Honor guru baca tulis Al Quran Honor Guru Tidak Tetap Honor Pegawai Tidak Tetap Honor Petugas Kebersihan Honor Satpam/Jaga Malam Pelaksanaan MOS Kegiatan Porseni Kegiatan Lomba Pramuka Peringatan HUT Proklamasi Bant. Biaya Transport siswa tdk mampu Pengadaan buku perpustakaan Jumlah
Anggaran (RAPBS) (Rp) 2.613.700 1.500.000 2.000.000 7.000.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000 2.600.000 650.000 4.000.000 1.200.000 2.880.000 9.300.000 800.000 6.270.000 1.000.000 2.800.000 2.000.000 1.377.600 18.150.000 39.640.000 118.281.300
23
Realisasi (Rp) 2.613.700 1.000.000 2.000.000 7.000.000 4.500.000 4.500.000 3.500.000 2.600.000 650.000 4.000.000 800.000 1.920.000 6.200.000 400.000 4.180.000 1.000.000 2.600.000 2.000.000 1.377.600 12.100.000 39.640.000 104.581.300
Bukti (Rp) 1.578.000 2.000.000 7.000.000 4.025.000 4.500.000 3.500.000 650.000 4.000.000 1.377.600 29.265.000 57.895.600
Tanpa/ Kurang Bukti (Rp) 1.035.700 1.000.000 475.000
2.600.000
800.000 1.920.000 6.200.000 400.000 4.180.000 1.000.000 2.600.000 2.000.000 12.100.000 10.375.000 46.685.700
Selain itu hasil pemeriksaan fisik terdapat kekurangan jumlah buku perpustakaan hasil pengadaan sebesar Rp2.911.500,00 sebanyak 120 buku dengan rekanan/Penerbit Erlangga, dimuat secara rinci pada lampiran I. Pemeriksaan juga dilakukan pada SMPN 10 Pontianak dan SMPN 12 Pontianak yang masih melakukan pungutan iuran sekolah kepada siswanya. Masih dipungutnya iuran sekolah tersebut menurut kepala sekolah disebabkan tidak diperkenankannya dana BOS untuk membiayai kegiatan-kegiatan bagi kesejahteraan guru, seperti uang transportasi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, uang minum guru, tunjangan hari raya dan rehab berat sekolah. Adapun alokasi dana BOS dan jumlah iuran sekolah sebelum dan sesudah menerima dana BOS digambarkan sebagai berikut: Nama Sekolah SMPN 10 Pontianak SMPN 12 Pontianak
Alokasi (Rp) 112.601.500,00 103.677.750,00
Jumlah Siswa 694 639
Iuran Sekolah per Siswa (Rp) Sebelum BOS Sesudah BOS 75.000 25.000 – 35.000 23.000 10.000
Hasil pemeriksaan pada pengeluaran dan penggunaan dana pada SMPN 10 Pontianak dan SMPN 12 Pontianak diketahui bahwa: 1) Bendahara sekolah SMPN 10 Pontianak belum membukukan semua pengeluaran dan beberapa bukti pengeluaran masih berada pada pengelola kegiatan, 2) Bendahara sekolah SMPN 12 Pontianak telah membukukan semua pengeluaran namun beberapa bukti pengeluaran masih berada pada pengelola kegiatan. b. Kabupaten Pontianak Berdasarkan SK Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak No. 60.a Tahun 2005 dan No. 839.a Tahun 2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Penentuan Alokasi BOS untuk Tingkat SD/MI/SDLB/Salafiah/Sekolah Agama Non Islam Setara SD dan SMP/MTs/Salafiah/ Sekolah Agama Non Islam Setara SMP Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Tahun 2005 periode Juli s.d September 2005 diketahui jumlah sekolah di Kabupaten Pontianak yang menerima dana BOS adalah sebanyak 837 sekolah. Pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS dilakukan secara sampling ke sekolah-sekolah penerima dana BOS diantaranya SD Negeri 07 Batuampar, SD Negeri 23 Batuampar, SD Negeri 01 Padang Tikar, SD Negeri Rasau Jaya, SD Negeri 10 Sungai Kakap, SMPN 3 Sungai Ambawang, SMPN 4 Sungai Ambawang, SMPN 2 Siantan, SMPN 1 Toho, SMPN 2 Sungai Raya dan SMPN 1 Sungai Kakap. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa setelah menerima dana BOS sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memungut iuran sekolah kepada siswanya. Terhadap penyaluran dana BOS di Kabupaten Pontianak tidak ditemukan adanya
24
masalah namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS, yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi program BOS kepada orang tua murid sehingga masih ada orang tua murid yang beranggapan bahwa dana BOS dibagikan dan diterimakan secara tunai, 2) Belum dipahaminya tata cara pencatatan dan pembukuan dana BOS oleh pihak sekolah dhi. Bendahara BOS, 3) Pihak sekolah tidak mendapatkan buku petunjuk pelaksanaan tentang penggunaan dana BOS. c. Kota Singkawang Berdasarkan SK Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang dan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Singkawang No. 50 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi BOS untuk Tingkat SD/MI/SDLB/Pesantren Salafiah Tingkat SD dan Tingkat SMP/MTs/Salafiah/ Sekolah Keagamaan Non Islam Setara SMP Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan Tahun Ajaran 2005/2006 diketahui jumlah sekolah di Kota Singkawang yang menerima dana BOS adalah sebanyak 131 sekolah. Pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS dilakukan secara sampling ke sekolah-sekolah penerima dana BOS diantaranya SD Negeri 01 Singkawang Tengah, SD Negeri 02 Singkawang Tengah, SD Negeri 17 Singkawang Tengah, SD Negeri 01 Singkawang Timur, SD Negeri 04 Singkawang Utara, SD Negeri 09 Singkawang Utara, SD Negeri 02 Singkawang Selatan, SMP Negeri 2 Singkawang, SMP Negeri 5 Singkawang, SMP Negeri 6 Singkawang, SMP Negeri 8 Singkawang, SMP Negeri 9 Singkawang dan SMP Aloysius Gonzaga. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa setelah menerima dana BOS sekolah-sekolah tersebut, baik SD maupun SMP tidak lagi memungut iuran sekolah kepada siswanya. Terhadap penyaluran dana BOS di Kota Singkawang tidak ditemukan adanya masalah, namun pada saat konfirmasi dengan para kepala sekolah dan bendahara BOS sekolah diketahui bahwa laporan pertanggungjawaban bulan Oktober-Desember belum dibuat. Sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang maka tata cara pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dilakukan setiap akhir triwulan begitu pula dengan tata cara pengambilan dana BOS dari rekening dimana pihak sekolah dianjurkan mengambil uangnya setiap akhir triwulan. Selain itu juga disampaikan kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS, yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi program BOS kepada orang tua murid sehingga masih ada orang tua murid yang beranggapan bahwa dana BOS dibagikan dan diterimakan secara tunai,
25
2) Belum dipahaminya tata cara pencatatan dan pembukuan dana BOS oleh pihak sekolah dhi. Bendahara BOS. Hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS): a. Bab I Huruf B yang menyebutkan tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran siswa tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat; b. Bab II Huruf B angka 1 yang antara lain menyebutkan bahwa bagi sekolah yang selama ini memungut dana penerimaan siswa baru dan iuran bulanan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah lebih dari dana BOS, maka sekolah tersebut harus membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik yang akan digunakan untuk membiayai beberapa komponen pembiayaan pendidikan sebagai berikut: Uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan, biaya peningkatan mutu guru, biaya pemeliharaan, ujian sekolah, ulangan umum bersama dan ulangan umum harian, honor guru dan tenaga kependidikan honorer serta kegiatan kesiswaan (remidial, pengayaan, ekstra kurikuler). Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam rangka membebaskan biaya sekolah pada Kota Pontianak dan kerugian sekolah sebesar Rp2.911.500,00 atas kekurangan jumlah buku perpustakaan. Hal tersebut disebabkan: a. Adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibiayai dari dana BOS seperti bantuan kesejahteraan guru, bantuan transport guru, transport kepala sekolah, wakil dan pembantu sekolah, dana operasional pimpinan dan pembantu pimpinan sekolah, perbaikan atau rehab berat; b. Kepala Sekolah, Bendaharawan Sekolah dan Pengelola Kegiatan tidak memahami dan mentaati ketentuan yang berlaku dalam mengelola dana BOS. Atas permasalahan tersebut Tim PKPS-BBM Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan sosialisasi kepada Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota melalui kegiatan workshop pendidikan dan pelatihan instruktur serta sosialisasi yang dilakukan melalui media cetak dan radio. Tim PKPS-BBM Provinsi Kalimantan Barat mengakui bahwa tidak semua sekolah penerima BOS memahami buku petunjuk pelaksanaan PKPSBBM. Dan terjadi persepsi yang salah dalam penggunaan BOS. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan peringatan kepada Kepala
26
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang penggunaan dana BOS pada sekolah yang melakukan penyimpangan. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimanatan Barat untuk menarik kerugian daerah sebesar Rp2.911.500,00 kepada pihak Penerbit Erlangga atas kekurangan jumlah buku yang dibeli dan menyetorkan ke Kas Daerah.
5. Bantuan Langsung (Block Grant) Guru SD/MI Daerah Terpencil Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 Sebesar Rp70.480.000,00 Belum Terealisasi Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKASK) Pembinaan Pendidikan TK dan SD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005, anggaran bantuan langsung (block grant) guru SD/MI TA. 2005 adalah sebesar Rp69.120.000,00 untuk 32 guru atau masing-masing guru dianggarkan mendapat bantuan sebesar Rp2.160.000,00. Bantuan tersebut selanjutnya bertambah menjadi Rp70.480.000,00 atau masing-masing guru mendapatkan bantuan sebesar Rp2.202.500,00. Penambahan tersebut merupakan pengalihan kelebihan dana block grant pembelian buku pelajaran pokok SD/MI sebesar Rp1.360.000,00. Bantuan langsung guru SD/MI daerah terpencil memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan guru SD/MI serta menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di daerah terpencil (pedalaman) Provinsi Kalimantan Barat. Bantuan langsung guru SD/MI daerah terpencil Tahun Anggaran 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat No. 65/KPPMSD/IX/05 tentang Penetapan nama-nama sekolah, guru dan siswa penerima bantuan langsung (block grant) TA. 2000 tanggal 15 September 2005 dialokasikan pada guru SD/MI terpencil yang tersebar di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut: N0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Pontianak Kabupaten Landak Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sekadau Kabupaten Sanggau Kabupaten Melawi Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang JUMLAH
JLH GURU 4 4 4 4 4 4 4 4 32
USULAN NILAI (Rp) 2.202.500 2.202.500 2.202.500 2.202.500 2.202.500 2.202.500 2.202.500 2.202.500
JUMLAH (Rp) 8.810.000 8.810.000 8.810.000 8.810.000 8.810.000 8.810.000 8.810.000 8.810.000 70.480.000
Pemeriksaan atas dokumen-dokumen bantuan subsidi guru SD/MI daerah terpencil diketahui hanya satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau yang telah mengajukan
27
usulan bantuan subsidi untuk guru terpencil sebanyak 4 guru sesuai Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau No. 800/2297/Dit. TK/SD tanggal 27 Oktober 2005. Selain itu terdapat Kabupaten/Kota yang menolak bantuan tersebut, diantaranya Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sekadau. Penolakan tersebut disebabkan pemberian bantuan tidak dapat menjangkau seluruh guru daerah terpencil yang ada di Kabupaten/Kota tersebut sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Hasil wawancara dengan pengelola kegiatan bantuan subsidi guru SD/MI daerah terpencil diketahui dengan ditolaknya bantuan langsung guru daerah di Kabupaten/Kota tersebut maka dana bantuan tersebut direncanakan akan dialihkan ke Kabupaten/Kota lainnya, yaitu: a. Kabupaten Sambas direncanakan mendapat bantuan sebanyak Rp44.050.000,00 untuk 20 guru daerah terpencil, b. Kabupaten Landak direncanakan mendapat tambahan sebanyak Rp8.810.000,00 untuk 4 guru SD terpencil. Total Bantuan guru daerah terpencil yang direncanakan akan diterima Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2005 adalah Rp17.620.000,00 untuk 8 guru daerah terpencil. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 20 Desember 2005, bantuan langsung guru terpencil tersebut belum terealisasi seluruhnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Bantuan langsung guru SD/MI daerah terpencil yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan guru SD/MI serta menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di daerah terpencil (pedalaman) dalam Provinsi Kalimantan Barat; b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat No. 972/1463/12.01 tentang Pemberian Subsidi SD Terpencil, Model TK, SD Satu Atap, SD Rujukan, Guru Daerah Terpencil dan Pengadaan Buku Mata Pelajaran Pokok yang antara lain menyebutkan besarnya bantuan bagi guru daerah terpencil adalah sebesar Rp2.202.500,00 per tahun per orang, yang diberikan kepada 32 guru daerah terpencil yang tersebar pada 8 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut mengakibatkan program bantuan langsung (block grant) guru SD/MI daerah terpencil sebesar Rp70.480.000,00 tidak efektif sehingga tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan guru SD/MI di daerah terpencil tidak tercapai dan dapat menghambat program penyuksesan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di daerah terpencil.
28
Hal tersebut disebabkan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pembinaan Pendidikan TK, SD Provinsi Kalimantan Barat tidak didasarkan pada kebutuhan riil sehingga program menjadi tidak tercapai. Atas permasalahan tersebut Pengelola Kegiatan Peningkatan Mutu TK SD/MI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa sesuai dengan Surat Edaran No. 972/1463/12.01, subsidi guru daerah terpencil akan didistribusikan ke 8 (delapan) Kabupaten, masing-masing 4 guru. Namun, beberapa Kabupaten menolak menerima bantuan tersebut karena tidak berimbang dengan jumlah guru daerah terpencil yang ada di daerahnya dan dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan oleh banyak guru daerah terpencil. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah-langkah kebijakan agar dana subsidi tersebut dapat disalurkan sebagaimana mestinya, antara lain dengan menghubungi Dinas Kabupaten yang mampu mengirimkan data guru terpencil dalam waktu yang ditentukan agar pencairan dana tersebut dapat diproses secepatnya. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar: a. Menegur Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan TK SD/MI Provinsi Kalimantan Barat yang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pembinaan Pendidikan TK dan SD Provinsi Kalimantan Barat tidak memperhatikan kebutuhan riil dan faktor-faktor penghambat di lapangan; b. Segera menyalurkan bantuan langsung guru SD/MI daerah terpencil sebesar Rp70.480.000,00. 6. Bantuan Langsung (Block Grant) Buku Mata Pelajaran Pokok SD/MI Provinsi Kalimantan Barat TA. 2005 Sebesar Rp420.000.000,00 Tidak Tepat Sasaran Menurut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja (RKASK) Pembinaan Pendidikan TK dan SD Kalimantan Barat TA. 2005, anggaran bantuan langsung (block grant) buku mata pelajaran pokok SD/MI Provinsi Kalimantan Barat TA. 2005 adalah sebesar Rp4.998.000.000,00. Bantuan langsung (block grant) sebesar Rp4.998.000.000,00 tersebut diprogramkan untuk pembelian buku pelajaran pokok bagi 714 SD/MI di Provinsi Kalimantan Barat dan masing-masing SD/MI mendapat bantuan sebesar Rp7.000.000,00. Buku-buku mata pelajaran pokok yang harus dibeli SD/MI yang mendapat bantuan langsung (block grant) adalah buku terbitan swasta mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Sains dan Ilmu pengetahuan Sosial SD/MI kelas 1 sampai dengan kelas 6. Buku-buku pelajaran tersebut harus memenuhi standar mutu buku pendidikan sebagai mana yang tercantum dalam keputusan Dirjen Dikdasmen No. 358/C/Kep/DS/2003, No. 455/C/Kep/LK/2004 dan No. 505/C/Kep/LK/2004.
29
Bantuan langsung (block grant) pengadaan buku mata pelajaran pokok sebesar Rp7.000.000,00 per sekolah diprioritaskan pada SD/MI daerah terpencil atau sekolah di daerah yang kesulitan memperoleh bahan bacaan, baik negeri maupun swasta yang masih potensial untuk dikembangkan. Selain itu, bantuan langsung (block grant) tersebut hanya diberikan kepada SD/MI yang tidak sedang menerima bantuan serupa dari sumber lain atau tidak/belum menerima bantuan serupa pada tahun sebelumnya. Penelusuran atas daftar SD/MI di Provinsi Kalimantan Barat yang menerima bantuan langsung (block grant) buku mata pelajaran pokok SD/MI pada TA. 2004 dan 2005 diketahui terdapat 60 SD/MI dengan nilai bantuan sebesar Rp420.000.000,00 yang telah mendapat bantuan langsung dalam dua tahun berturut-turut (Tahun 2004 dan 2005), sebagaimana dimuat dalam lampiran III a. Berdasarkan Profil Pendidikan Kalimantan Barat tahun 2004, jumlah SD/MI di Provinsi Kalimantan Barat adalah 4.111 sekolah. Jumlah SD/MI yang menerima bantuan langsung (block grant) buku mata pelajaran pokok SD/MI selama tahun 2004 dan 2005 sebanyak 1.217 sekolah, yaitu tahun 2004 sebanyak 511 sekolah dan tahun 2005 sebanyak 706 sekolah. Dengan demikian terdapat 2.894 SD/MI yang tidak menerima bantuan langsung (block grant) buku mata pelajaran pokok SD/MI selama tahun 2004 dan 2005. Daftar terinci lihat lampiran III b. Seharusnya bantuan langsung (block grant) buku mata pelajaran pokok SD/MI yang diterima 60 SD/MI selama dua tahun berturut-turut tersebut dialokasikan ke SD/MI yang belum menerima bantuan langsung pada tahun 2004. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat No. 972/1463/12.01, tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pemberian Subsidi SD Terpencil, Model TK, SD Satu Atap, SD Rujukan, Guru Daerah Terpencil dan Pengadaan Buku Mata Pelajaran Pokok yang antara lain menyebutkan kriteria penerima bantuan pengadaan buku mata pelajaran pokok SD/MI adalah SD/MI yang tidak sedang menerima bantuan serupa dari sumber lain atau tidak/belum menerima subsidi serupa pada tahun sebelumnya serta diprioritaskan pada sekolah-sekolah daerah terpencil atau sekolah di daerah yang kesulitan memperoleh bahan pelajaran/bahan bacaan. Hal tersebut mengakibatkan: a. SD/MI yang belum pernah menerima bantuan langsung (block grant) pengadaan buku mata pelajaran pokok SD/MI kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sehingga aspek pemerataan dan keadilan pemberian bantuan tidak tercapai, b. Prioritas pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah daerah terpencil atau sekolah di daerah yang kesulitan memperoleh bahan bacaan tidak tercapai.
30
Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengusulkan sekolah-sekolah yang layak memperoleh bantuan langsung (block grant) kurang memperhatikan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat No. 972/1463/12.01. Atas permasalahan tersebut Pengelola Kegiatan Peningkatan Mutu TK SD/MI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa hak tersebut telah sesuai dengan hasil kesepakatan rakor dan konsultasi pengadaan buku mata pelajaran pokok SD melalui dana block grant ke sekolah dijelaskan bahwa kriteria sekolah penerima block grant antara lain SD/MI yang belum menerima bantuan serupa pada tahun sebelumnya dan diprioritaskan untuk sekolah di daerah terpencil atau yang kesulitan dalam pengadaan buku pelajaran atau bahan bacaan lainnya. Kriteria-kriteria tersebut telah diinformasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Edaran tanggal 19 Agustus 2005 disertai dengan contoh proposal pemberian subsidi dan surat pernyataan belum pernah menerima atau tidak sedang menerima subsidi buku. Dengan demikian, jika di lapangan (daerah) terdapat SD/MI yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria di atas, maka hal tersebut menjadi kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar menegur Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengusulkan sekolah-sekolah yang layak memperoleh bantuan langsung (block grant) buku pelajaran pokok SD/MI memperhatikan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. 7. Terdapat Kekurangan Pekerjaan Senilai Rp22.657.407,75 dalam Pelaksanaan Rehab 2 (Dua) Unit Gedung Sekolah Dasar TA. 2005 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dhi. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat pada TA.2005 melaksanakan program Rehab Gedung Sekolah Dasar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Rehab gedung tersebut diprioritas pada Sekolah Dasar yang sarana gedungnya mengalami kerusakan dan kurang layak dalam mendukung proses belajar mengajar. Hasil pemeriksaan secara sampling atas pelaksanaan kegiatan/proyek rehab gedung SD pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Bidang Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Dasar/Prasekolah TA.2005 diketahui bahwa minimal terdapat dua kegiatan/proyek rehab gedung SD yang tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu proyek rehab pada SD Negeri 37 Kecamatan Pontianak Selatan dan pada SD Negeri 19 Kecamatan Pontianak Selatan dengan uraian sebagai berikut:
31
a. Rehab SD Negeri 37 Kecamatan Pontianak Selatan Rehab SD Negeri 37 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dilaksanakan oleh CV. Dwi Mitra Abadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 027/281/12.03 tanggal 25 Oktober 2005 dengan harga kontrak sebesar Rp46.150.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat perintah mulai kerja tertanggal 25 Oktober 2005 atau masa berakhir kontrak selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 2005. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.425.11/324/12.03 tanggal 10 November 2005 diketahui pekerjaan rehab SD 37 Pontianak Selatan telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi pembayaran senilai Rp46.150.000,00 tanggal 29 November 2005 dan berita acara pembayaran No.934/24.12/12.01 tanggal 29 November 2005. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2005 menunjukkan beberapa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp11.729.500,50 terdiri dari: 1) Beberapa item pekerjaan Rehab Selasar dan Ruang Kelas senilai Rp8.926.035,50 yang tidak dilaksanakan, yaitu: No.
Uraian Pekerjaan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pek.Lantai Papan Pek.Gelegar Pek.Plafondtriplek tanpa rangka Lisplank kayu kelas I Pek.Gordin/rangka atap Pek.Tutp kolong plesteran semen simpai Pek.dinding plesteran simpai Engsel jendela Kunci 2 slag Jumlah
7. 8. 9.
Volume Nilai Satuan 17,00 0,17 55,00 23,00 0,23 12,00
M2 M3 M2 M BTG M2
1,60 24,00 3,00
M2 BH BH
Harga Satuan (Rp) 98.400 3.385.580 69.940 15.918 3.224.500 98.470
Jumlah Harga (Rp) 1.672.800,00 575.594,50 3.846.700,00 366.114,00 741.635,00 1.181.640,00
98.470 8.500 60.000
157.552,00 204.000,00 180.000,00 8.926.035,50
2) Kekurangan Volume dalam pekerjaan atap seng gelombang ruang kelas dan mushola senilai Rp2.803.465,00, dengan perhitungan sebagai berikut: No. 1. 2.
Uraian Pekerjaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Realisasi Pekerjaan Selisih (RAB – Realisasi)
Volume Nilai Satuan 110,55 50,00 60,55
M2 M2 M2
b. Rehab SD Negeri 19 Kecamatan Pontianak Selatan
32
Harga Satuan (Rp) 46.300 46.300 46.300
Jumlah Harga (Rp) 5.118.465 2.315.000 2.803.465,00
Rehab SD Negeri 19 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dilaksanakan oleh CV. Gean Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 027/283/12.03 tanggal 25 Oktober 2005, dengan harga kontrak sebesar Rp46.150.000,00. Jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat perintah mulai kerja No. 027/282/12.03 tanggal 25 Oktober 2005 atau masa berakhir kontrak selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 2005. Berdasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.21/GP/XI/2005 tanggal 14 November 2005 diketahui pekerjaan rehab SD 19 Pontianak Selatan telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi pembayaran senilai Rp46.150.000,00 tanggal 29 November 2005 dan berita acara pembayaran No.934/24.12/12.01 tanggal 29 November 2005. Hasil pemeriksaan fisik yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2005 menunjukkan beberapa pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya senilai Rp10.927.907,25 tidak dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Volume Nilai Satuan
Uraian Pekerjaan Menimbun kembali tanah Baut dia 5/8 Pek. kuda-kuda kayu klas II + Jurai 8/12 List plank kayu klas I Pek.Perabung Pek.Konsul Baut kuda-kuda dia 5/8 Baut konsul 5/8 Lantai keramik wc/kmr.lama uk 20/20 Lantai papan kayu klas I Dinding plesteran semen kawat t.3cm Dinding plesteran tutup kolong Plafont triplek Pintu panel kayu klas I Ventilasi kayu klas I Kunci 2 slag Kunci slot pintu Engsel pintu Instalasi Air Bersih Jumlah
0,90 4,00 0,19 8,00 7,00 3,00 25,00 27,00 9,10 43,88 13,00 1,80 15,25 2,00 0,30 1,00 1,00 4,00 1,00
M3 buah M3 m’ m’ buah buah buah M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 buah buah buah lsm
Harga Satuan (Rp)
Jumlah Harga (Rp)
5.562,50 6.500,00 3.290.273,68 15.918,00 41.000,00 150.000,00 6.500,00 6.500,00 72.320,00 98.388,79 98.470,00 98.470,00 89.940,00 442.337,50 79.590,00 60.000,00 10.500,00 9.000,00 250.000,00
5.006,25 26.000,00 625.152,00 127.344,00 287.000,00 450.000,00 162.500,00 175.500,00 658.112,00 4.317.300,00 1.280.110,00 177.246,00 1.371.585,00 884.675,00 23.877,00 60.000,00 10.500,00 36.000,00 250.000,00 10.927.907,25
Hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada: a. Surat Perjanjian Kerja No. 027/281/12.03 tentang Pekerjaan Rehab Gedung Sekolah Dasar Nomor 37 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak TA. 2005 melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat; b. Surat Perjanjian Kerja No. 027/283/12.03 tentang Pekerjaan Rehab Gedung Sekolah Dasar Nomor 19 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak TA. 2005 melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat.
33
Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah sebesar Rp22.657.407,75 (Rp8.926.035,50+ Rp2.803.465,00+ Rp10.927.907,25). Hal tersebut terjadi karena pengendali kegiatan kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan serta kurangnya kesadaran pemborong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian kerja (kontrak). Atas permasalahan tersebut pembantu pengendali kegiatan menyatakan bahwa rehab di SDN No. 19 dan No. 37 Pontianak Selatan memang ada yang belum dilaksanakan sesuai RAB dan pekerjaan yang kurang akan dilaksanakan dalam masa pemeliharaan. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar menarik kelebihan pembayaran rehab SD sebesar Rp22.657.407,75 dan menyetorkan ke Kas Daerah. 8. Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 57 Set Senilai Rp136.798.290,00 dalam Pengadaan Buku Ensiklopedi Anak Nasional SD/MI TA. 2004 Dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Barat pada TA. 2004 telah melaksanakan pengadaan Buku Ensiklopedi Anak Nasional sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.027/021/12.03/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang dilaksanakan oleh CV. Indah Mewangi dengan nilai kontrak sebesar Rp587.992.650,00 dan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari. Rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: Jenis Pekerjaan
Jumlah Unit
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Pengadaan Buku Ensiklopedi Anak Nasional TA. 2004 1 Set/Kotak terdiri dari jilid 1 s.d jilid 20
245 set
2.399.970,00
587.992.650,00
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Barang No.13/P3-B/12.01 tanggal 23 November 2005 diketahui pengadaan buku ensiklopedi tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai dengan kuitansi-kuitansi pembayaran sebesar Rp587.992.650,00 serta Berita Acara Pembayaran No.018/1087/05/12.01 tanggal 23 November 2005. Berdasar bukti tanda terima pendistribusian diketahui buku ensiklopedi anak nasional tersebut telah dikirim ke Dinas-dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 26 November 2004 sebanyak 221 set dengan rincian sebagai berikut: No. 1. 2.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak Kabupaten Sambas
Jumlah 24 Set 24 Set
34
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sintang Kabupaten Landak Kabupaten Ketapang Kota Singkawang Kabupaten Sanggau Kabupaten Kapuas Hulu Dinas Pendidikan Provinsi JUMLAH
24 24 24 24 24 24 24 5 221
Set Set Set Set Set Set Set Set Set
Dengan demikian terdapat 24 set buku ensiklopedi yang tidak didukung dengan bukti tanda terima pendistribusian. Hasil konfirmasi pada 4 (empat) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai bukti tanda terima pendistribusian diketahui hal-hal sebagai berikut: No. Dinas Pendidikan 1.
Kabupaten Pontianak
2. 3. 4.
Kota Singkawang Kabupaten Sambas Kabupaten Bengkayang
Jumlah seharusnya diterima 24 set
Jumlah diterima
Tidak Terkirim
Keterangan
15 set
9 set
24 set 24 set 24 set
24 set 24 set 0 set
0 set 0 set 24 set
Jumlah yang diterima 15 set; 13 sudah didistribusi ke sekolah dan 2 set masih ada di dinas ybs. Penerima barang menyatakan tidak pernah menerima barang.
JUMLAH
33 set
Sehingga terdapat Buku Ensiklopedia Anak Nasional yang tidak diketahui keberadaannya sebanyak 57 set (24 + 33) senilai Rp136.798.290,00 (57 set x Rp2.399.970,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No. 105 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; b. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 49 ayat (5) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
35
Hal tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp136.798.290,00 dan tujuan pengadaan dan pendistribusian Buku Ensiklopedia Anak Nasional TA.2004 tidak tercapai sepenuhnya. Hal tersebut terjadi karena: a. Kelemahan sistem administrasi dan pengamanan barang di gudang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat; b. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukukan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan pengiriman barang. Atas permasalahan tersebut Pengelola Kegiatan Peningkatan Mutu TK SD/MI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa untuk pendistribusian buku ensiklopedi anak nasional SD/MI Tahun 2004 dalam DASK tidak ada biaya pengirimannya. Buku tersebut seluruhnya telah disampaikan ke Kabupaten/Kota dengan cara dititipkan pengirimannya pada pengiriman buku/barang lainnya. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar menarik kembali kekurangan pengadaan buku ensiklopedia anak nasional dari CV.Indah Mewangi sebesar Rp136.798.290,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah. 9. Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 16.504 Buku Senilai Rp206.018.260,00 dalam Pengadaan Buku Matematika SD/MI TA. 2004 dan Pemborosan Sebesar Rp7.577.150,00 serta Kelebihan atas Biaya Kirim Buku Matematika SD/MI Sebesar Rp17.641.600,00,00 Pada Tahun Anggaran 2004 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengadaan Buku Matematika SD/MI berdasar Surat Perjanjian Pemborongan No.027/052/12.3/2004 tanggal 28 Oktober 2004 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Persada dengan nilai kontrak sebesar Rp1.339.819.100,00 dan jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari. Rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: No.
Jenis Buku
Jumlah Buku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Matematika SD Jilid 1 a Kelas 1 Semester Ganjil Matematika SD Jilid 1 b Kelas 1 Semester Genap Matematika SD Jilid 2 a Kelas 2 Semester Ganjil Matematika SD Jilid 2 b Kelas 2 Semester Genap Matematika SD Jilid 3 a Kelas 3 Semester Ganjil Matematika SD Jilid 3 b Kelas 3 Semester Genap Matematika SD Jilid 4 a Kelas 4 Semester Ganjil Matematika SD Jilid 4 b Kelas 4 Semester Genap Matematika SD Jilid 5 a Kelas 5 Semester Ganjil Matematika SD Jilid 5 b Kelas 5 Semester Genap Matematika SD Jilid 6 a Kelas 6 Semester Ganjil Matematika SD Jilid 6 b Kelas 6 Semester Genap
36
6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700
Harga Satuan (Rp) 19.938,00 11.885,00 18.840,00 15.040,00 17.040,00 16.040,00 20.890,00 15.040,00 19.940,00 14.190,00 18.840,00 12.290,00
Jumlah (Rp) 133.584.600,00 79.629.500,00 126.228.000,00 100.768.000,00 114.168.000,00 107.468.000,00 139.963.000,00 100.768.000,00 133.598.000,00 95.073.000,00 126.228.000,00 82.343.000,00
Jumlah
80.400
1.339.819.100,00
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Barang No.15/P3-B/12.01 tanggal 6 Desember 2004 diketahui pengadaan buku pelajaran pokok SD/MI dan SLTP telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai dengan kuitansi-kuitansi pembayaran sebesar Rp1.339.819.100,00 serta Berita Acara Pembayaran 643.2/1045/UTP-TU tanggal 6 Desember 2004. Sementara itu, pelaksanaan pekerjaan pengiriman buku Matematika SD/MI didasarkan pada Surat Perjanjian Pemborongan No.027/063/12.03/2004 tanggal 6 Desember 2004 yang dilaksanakan oleh PD. Mustika Indah dengan nilai sebesar Rp122.563.800,00 dan jangka waktu pelaksanaan 15 (lima belas) hari. Rincian pekerjaan pengiriman tersebut adalah sebagai berikut: No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jenis Pekerjaan
Jumlah Buku
Pendistribusian Buku Matematika SD/MI Se Kalbar TA.2004 Kota Pontianak Kabupaten Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Dinas Pendidikan Provinsi JUMLAH
8.040 10.200 6.864 6.864 6.864 6.636 10.800 10.200 7.200 6.720 12 80.400
Harga Satuan 800,00 1.000,00 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.250,00 1.600,00 2.000,00 2.300,00 2.270,00 -
Jumlah (Rp) 6.432.000,00 10.200.000,00 8.923.200,00 9.609.600,00 9.609.600,00 8.295.000,00 17.280.000,00 20.400.000,00 16.560.000,00 15.254.400,00 122.563.800,00
Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pendistribusian No.027/ 1164/12.03/2004 tanggal 13 Desember 2004 diketahui pekerjaan pendistribusian tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi pembayaran sebesar Rp122.563.800,00 dan Berita Acara Pembayaran No.643.2/1129/UTP-TU tanggal 13 Desember 2004. Berdasarkan buku Bend. 29 (dokumen pengeluaran barang gudang) diketahui bahwa buku-buku tersebut telah dikirim dan diterima oleh masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan jumlah buku sesuai kontrak pengiriman, yang seharusnya oleh PD. Mustika Indah buku-buku tersebut diserahkan langsung ke sekolah sesuai Surat Perjanjian Pemborongan. Hasil wawancara dengan Pengelola Kegiatan diketahui bahwa Bend. 29 tersebut merupakan dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana pembayaran kepada rekanan. Sementara itu, daftar sekolah penerima dan bukti-bukti hasil pendistribusian buku matematika ke sekolah oleh PD. Mustika Indah sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh Tim Pemeriksa BPK-RI.
37
Konfirmasi pada 5 (lima) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ditemukan hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat kekurangan buku matematika SD/MI sebanyak 16.504 buku senilai Rp206.018.260,00 Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa jumlah buku yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Bengkayang kurang dari yang seharusnya diterima dengan uraian sebagai berikut:
No.
Dinas Pendidikan
1 2 3 4 5
Kota Pontianak Kabupaten Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Sambas Kabupaten Bengkayang Jumlah
Jumlah yang seharusnya diterima 8.040 10.200 6.864 6.864 6.864 38.832
Jumlah yang diterima 0 8.600 6.864 6.864 0 22.328
Kurang 8.040 1.600 0 0 6.864 16.504
Dengan demikian terdapat kekurangan jumlah buku yang dikirim ke Dinas Kabupaten/Kota sebanyak 16.504 buku senilai Rp206.018.260,00 dengan rincian sebagai berikut: No.
Judul Buku
1. 2. 3.
Matematika SD Jilid 1b Kelas 1 Semester Genap Matematika SD Jilid 6b Kelas 6 Semester Genap Matematika SD Jilid 5b Kelas 5 Semester Genap Jumlah
Jumlah Buku yg Kurang 6.700 6.700 3.104 16.504
Harga Satuan (Rp) 11.885,00 12.290,00 14.190,00
Jumlah (Rp) 79.629.500,00 82.343.000,00 44.045.760,00 206.018.260,00
b. Terdapat pemborosan sebesar Rp7.577.150,00 dan kerugian daerah sebesar Rp17.641.600,00 atas biaya kirim buku matematika SD/MI Hasil perbandingan terhadap harga satuan pengiriman oleh PD. Mustika Indah (PD. MI) dengan kontrak rekanan lain yang serupa ditemukan bahwa pekerjaan pendistribusian buku Matematika SD/MI tidak ekonomis (tidak hemat) sebesar Rp7.577.150,00 dengan uraian sebagai berikut: NO. 1. 2. 3. 4. 5.
URAIAN PEKERJAAN Kabupaten Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Sambas Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau
VOLUME 7.690 buku 6.864 buku 6.864 buku 6.636 buku 10.800 buku
HARGA SATUAN (Rp) PD. MI REKN. LAIN SELISIH 1.000 785 215 1.300 1.000 300 1.400 1.080 320 1.250 1.080 170 1.600 1.550 50
38
JUMLAH (Rp) 1.653.350 2.059.200 2.196.480 1.128.120 540.000
Jumlah
7.577.150
Kekurangan pengiriman buku-buku matematika SD/MI ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Bengkayang mengakibatkan kelebihan biaya kirim atas 16.504 buku sebesar Rp17.641.600,00 dengan uraian sebagai berikut: NO. 1. 2. 3.
URAIAN PEKERJAAN Kota Pontianak Kabupaten Pontianak Kabupaten Bengkayang Jumlah
VOLUME 8.040 buku 1.600 buku 6.864 buku 16.504 buku
HARGA SATUAN (Rp) 800 1.000 1.400
JUMLAH (Rp) 6.432.000 1.600.000 9.609.600 17.641.600
Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No. 105 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 27: 1) ayat (1) menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) ayat (2) menyatakan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut; b. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 antara lain menyatakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; c. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada: 1) Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 50 menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut; 3) Pasal 64 Ayat (1) menyatakan bahwa Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut: - hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan; - terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
39
d. Surat Perjanjian Pemborongan No.027/052/12.03/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang pengadaan Buku Matematika SD/MI se Kalimantan Barat TA.2004; e. Surat Perjanjian Pemborongan No.027/063/12.03/2004 tanggal 6 Desember 2004 pasal 6 tentang penyerahan barang; f. Rencana Anggaran Biaya pada kontrak-kontrak pekerjaan sejenis. Hal tersebut mengakibatkan a. Kerugian keuangan daerah sebesar Rp223.659.860,00 (Rp206.018.260,00 + Rp17.641.600,00) dan pemborosan sebesar Rp7.577.150,00; b. Tujuan pengadaan dan pendistribusian Buku Matematika SD/MI TA.2004 tidak tercapai sepenuhnya. Hal tersebut terjadi karena: a. Kelemahan sistem administrasi dan pengamanan barang di gudang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat; b. Proses pengadaan jasa pendistribusian buku matematika SD/MI TA. 2004 tidak dilakukan melalui proses pelelangan yang kompetitif dan terbuka sehingga tidak diperoleh harga yang menguntungkan daerah; c. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tidak melaksanakan monitoring secara ketat terhadap kegiatan pengiriman buku. Atas permasalahan tersebut Pengelola Kegiatan Peningkatan Mutu SD/MI SLTP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa dalam pendistribusian buku matematika se Kalimantan Barat TA. 2004 sudah dikirimkan seluruhnya per Kabupaten sesuai dengan Kontrak No. 027/063/12-03/2004, kecuali untuk Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Untuk Kabupaten Pontianak yang dikirim ke Ibukota Kabupaten sesuai dengan temuan Tim BPK-RI, sedangkan sisanya didistribusikan ke kecamatan-kecamatan yang berada di pinggiran Kota Pontianak, dengan alasan supaya tidak terjadi pemborosan. Untuk Kota Pontianak didistribusikan langsung ke Sekolah SD dan SLTP, tidak melalui Dinas Pendidikan Kota Pontianak. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar: a. Menarik kembali pembayaran atas buku-buku matematika SD/MI yang kurang diterima dan kelebihan biaya kirim sebesar Rp223.659.860,00 (Rp206.018.260,00 + Rp17.641.600,00) untuk disetorkan ke Kas Daerah; b. Menegur Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat supaya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih berupaya mencari harga barang/jasa yang paling ekonomis.
40
10. Terdapat Kekurangan Buku Sebanyak 26.756 Buku Senilai Rp367.955.800,00 dalam Pengadaan Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP TA.2004 dan Pemborosan Sebesar Rp26.398.000,00 serta Kelebihan atas Biaya Kirim Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP Sebesar Rp17.532.460,00 Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang optimal dan memenuhi standar regional dan nasional di Kalimantan Barat, maka salah satu kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat yang dirumuskan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan terutama buku pelajaran pokok untuk setiap bidang studi. Kebijakan tersebut selanjutnya di tuangkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat. Pada TA. 2004 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengadaan Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP TA.2004 yang dilaksanakan oleh CV. Muda Patria Nusa Pontianak melalui penunjukkan langsung sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 027/031/12.3/2004 tanggal 8 Oktober 2004. Nilai kontrak atas pekerjaan tersebut sebesar Rp2.267.176.250,00 dengan jangka waktu pelaksanaan 15 (lima belas) hari. Rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: No.
Jenis Pekerjaan
Volume
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
Pengadaan Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP se Kalimanatan Barat TA. 2004. 1.
2.
Buku Pelajaran Pokok SD/MI a. Lancar Berbahasa Indonesia 3 b. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 c. Matematika Mari Berhitung 3 d. Metematika Mari Berhitung 5 e. Agama Islam 3 Sekolah Dasar f. Agama Islam 5 Sekolah Dasar Jumlah
14.500 bk 14.500 bk 14.500 bk 14.500 bk 12.750 bk 12.750 bk 83.500 bk
14.790,00 13.800,00 15.900,00 21.300,00 14.400,00 16.775,00
214.455.000,00 200.100.000,00 230.550.000,00 308.850.000,00 183.600.000,00 213.881.250,00 1.351.436.250,00
Buku Pelajaran Pokok SLTP a. Ekonomi 2 b. Matematika 2 b c. Pintar Berbahasa Indonesia 2 d. Buku Agama Islam 2 SLTP Jumlah
11.000 bk 11.000 bk 11.000 bk 10.000 bk 43.000 bk
18.900,00 13.300,00 28.800,00 24.375,00
208.890.000,00 146.300.000,00 316.800.000,00 243.750.000,00 915.740.000,00
Jumlah Total
2.267.176.250,00
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Barang No.08/P3-B/12.01 tanggal 21 Oktober 2004 diketahui pengadaan buku pelajaran pokok SD/MI dan SLTP telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi pembayaran sebesar Rp2.267.176.250,00 serta Berita Acara Pembayaran No.643.2/1083/UTP-TU tanggal 25 Oktober 2004.
41
Sementara itu, pelaksanaan pekerjaan pengiriman buku pelajaran pokok SD/MI dan SLTP dilaksanakan oleh CV. Aswan berdasar Surat Perjanjian Pemborongan No.027/059/12.03/2004 tanggal 8 November 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp196.374.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 22 (dua puluh dua) hari. Rincian Pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: No. 1
Jenis Pekerjaan
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10
2 Buku Pelajaran Pokok SD/MI Kota Pontianak Kabupaten Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Kabupaten Landak 2 Kabupaten Sanggau Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Buku Pelajaran Pokok SLTP Kota Pontianak Kabupaten Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Kabupaten Landak Kabupaten Sanggau Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang
Jumlah Buku 3 13.000 13.600 6.332 5.800 6.200 6.200 3 8.850 7.500 8.000 8.000
4.800 4.700 3.400 2.988 3.800 3.800 4.500 5.400 4.800 4.800
JUMLAH
126.500
Harga Satuan (Rp) 4 590 785 1.000 1.000 1.080 1.080
Jumlah (Rp) 5
1.550 2.300 3.150 3.180
7.670.000,00 10.676.000,00 6.332.000,00 5.800.000,00 6.696.000,00 6.696.000,00 5 13.717.500,00 17.250.000,00 25.200.000,00 25.440.000,00
590 785 1.000 1.000 1.080 1.080 1.550 2.300 3.150 3.180
2.832.000,00 3.689.500,00 3.400.000,00 2.988.000,00 4.104.000,00 4.104.000,00 6.975.000,00 12.420.000,00 15.120.000,00 15.264.000,00
4
196.374.000,00
Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pendistribusian No.027/1163/12.03/2004 tanggal 6 November 2004. diketahui pekerjaan pendistribusian tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi pembayaran sebesar Rp196.374.000,00 dan Berita Acara Pembayaran No. 643.2/1132/UTP-TU tanggal 8 November 2004. Berdasarkan buku Bend. 29 (dokumen pengeluaran barang gudang), diketahui bahwa buku-buku tersebut telah dikirim dan diterima oleh masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan jumlah buku sesuai kontrak pengiriman, yang seharusnya oleh CV. Aswan buku-buku tersebut diserahkan langsung ke sekolahsekolah sesuai Surat Perjanjian Pemborongan. Hasil wawancara dengan Pengelola Kegiatan diketahui bahwa Bend. 29 tersebut merupakan dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana pembayaran kepada rekanan. Sementara itu, daftar sekolah penerima dan bukti-bukti hasil pendistribusian
42
buku pelajaran pokok SD/MI dan SLTP ke sekolah oleh CV. Aswan sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh Tim Pemeriksa BPK-RI. Konfirmasi terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ditemukan hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat kekurangan Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP sebanyak 26.756 buku senilai Rp367.955.800,00 Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa jumlah buku yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak kurang dari yang seharusnya diterima dengan uraian sebagai berikut:
No. 1
2
Dinas Pendidikan
Jumlah yang seharusnya diterima
Jumlah yang Diterima
Kurang
Kota Pontianak Buku Pelajaran SD/MI Buku Pelajaran SLTP
13.000 4.800
0 0
13.000 4.800
Kabupaten Pontianak Buku Pelajaran SD/MI Buku Pelajaran SLTP Jumlah
13.600 4.700 36.100
7.690 1.654 9.344
5.910 3.046 26.756
Dengan demikian terdapat kekurangan jumlah buku yang didistribusikan ke Dinas Kabupaten/Kota sebanyak 26.756 buku senilai Rp367.955.800,00 dengan rincian sebagai berikut: No.
Judul Buku
1
Buku Pelajaran Pokok SD/MI - Ilmu Pengetahuan Sosial 3 - Agama Islam 3 Sekolah Dasar Buku Pelajaran Pokok SLTP - Matematika 2 b
2
Jumlah Buku Yg Kurang
Harga Satuan (Rp)
14.500 4.410
13.800 14.400
200.100.000,00 63.504.000,00
7.846
13.300
104.351.800,00
Jumlah
26.756
Jumlah (Rp)
367.955.800,00
b. Terdapat pemborosan sebesar Rp26.398.000,00 dan kerugian daerah sebesar Rp17.532.460,00 atas biaya kirim buku pelajaran pokok SD/MI dan SLTP Hasil perbandingan harga satuan CV. Aswan dengan kontrak rekanan lain yang serupa ditemukan bahwa pekerjaan pendistribusian tersebut tidak ekonomis (tidak hemat) sebesar Rp26.398.000,00 dengan uraian sebagai berikut:
43
NO.
1. 2. 3.
1. 2. 3.
URAIAN PEKERJAAN Buku Pelajaran Pokok SD/MI Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Jumlah 1 Buku Pelajaran Pokok SLTP Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Jumlah 2 Jumlah 1 + 2
VOLUME
HARGA SATUAN (Rp) CV. REKANAN SELISIH Aswan LAIN
JUMLAH (Rp)
7.500 buku 8.000 buku 8.000 buku
2.300 3.150 3.180
2.000 2.300 2.270
300 850 910
2.250.000 6.800.000 7.280.000 16.330.000
5.400 buku 4.800 buku 4.800 buku
2.300 3.150 3.180
2.000 2.300 2.270
300 850 910
1.620.000 4.080.000 4.368.000 10.068.000 26.398.000
Kekurangan pengiriman buku-buku matematika SD/MI ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak mengakibatkan kelebihan biaya kirim atas 26.756 buku sebesar Rp17.532.460,00 dengan uraian sebagai berikut: NO. 1.
2.
URAIAN PEKERJAAN
VOLUME
Kota Pontianak Buku Pelajaran Pokok SD/MI Buku Pelajaran Pokok SLTP Kabupaten Pontianak Buku Pelajaran Pokok SD/MI Buku Pelajaran Pokok SLTP Jumlah
HARGA SATUAN (Rp)
JUMLAH (Rp)
13.000 4.800
590 590
7.670.000,00 2.832.000,00
5.910 3.046 26.756,00
785 785
4.639.350,00 2.391.110,00 17.532.460,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 27: 1) Ayat (1) menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Ayat (2) menyatakan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut; b. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 antara lain menyatakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; c. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada:
44
1) Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 50 menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut; 3) Pasal 64 Ayat (1) menyatakan bahwa ) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut: - Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan; - Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. d. Surat Perjanjian Pemborongan No.027/031/12.03/2004 tanggal 8 Oktober 2004 tentang pengadaan buku pelajaran pokok SD/MI dan SLTP se Kalimantan Barat TA.2004; e. Surat Perjanjian Pemborongan No.027/059/12.03/2004 tanggal 8 Nopember 2004 pasal 6 tentang penyerahan barang; f. Rencana Anggaran Biaya pada kontrak-kontrak pekerjaan sejenis. Hal tersebut mengakibatkan: a. Kerugian keuangan daerah sebesar Rp385.488.260,00 (Rp367.955.800,00 + Rp17.532.460,00) dan pemborosan sebesar Rp26.398.000,00; b. Tujuan pengadaan dan pendistribusian Buku Pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP TA.2004 tidak tercapai sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan: a. Kelemahan sistem administrasi dan pengamanan barang di gudang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat; b. Proses pengadaan jasa pendistribusian buku pelajaran pokok SD/MI-SLTP se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2004 tidak dilakukan melalui proses pelelangan yang kompetitif dan terbuka sehingga harga diperoleh tidak menguntungkan daerah; c. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat tidak melaksanakan monitoring secara ketat terhadap kegiatan pengiriman buku. Atas permasalahan tersebut Pengelola Kegiatan Peningkatan Mutu SD/MI SLTP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat bahwa dalam pendistribusian Buku Mata pelajaran Pokok SD/MI dan SLTP se Kalimantan Barat TA. 2004 sudah dikirimkan seluruhnya per Kabupaten sesuai dengan Kontrak No. 027/059/12-03/2004, kecuali untuk Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Untuk Kabupaten Pontianak yang
45
dikirim ke Ibukota Kabupaten sesuai dengan temuan Tim BPK-RI, sedangkan sisanya didistribusikan ke kecamatan-kecamatan yang berada di pinggiran kota Pontianak, dengan alasan supaya tidak terjadi pemborosan. Untuk Kota Pontianak didistribusikan langsung ke Sekolah SD dan SLTP, tidak melalui Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Berkenaan dengan biaya kirim buku, tidak ada patokan harga yang riil dari LLAJR, sehingga hanya memanfaatkan dana yang ada di DASK yang disesuaikan dengan jarak jauh dekatnya kabupaten/kota. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar: a. Menarik kembali pembayaran atas buku-buku matematika SD/MI yang kurang diterima dan kelebihan biaya kirim sebesar Rp385.488.260,00 (Rp367.955.800,00 + Rp17.532.460,00) untuk disetorkan ke Kas Daerah; b. Menegur Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat supaya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih berupaya mencari harga barang/jasa yang paling ekonomis 11. Terdapat Alat Peraga IPA/IPS SD/MI dan SLTP serta Kit Matematika TA.2004 Senilai Rp748.022.450,00 yang Belum Diterima oleh Tiga Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kelebihan Biaya Pengiriman Sebesar Rp10.490.500,00 Pada TA. 2004 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pekerjaan pengadaan Alat Peraga IPA/IPS SD/MI dan SLTP serta Kit Matematika sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.027/020/12.3/2004 tanggal 20 Juli 2004 yang dilaksanakan oleh CV. Suri dengan nilai kontrak sebesar Rp1.414.375.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari. Rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut: Jenis Pekerjaan
Jumlah
Pengadaan Alat Peraga IPA/IPS SD/MI dan SLTP se Kalbar TA.2004 1. Alat Peraga IPA (lokal) 2. Alat Peraga Matematika SLTP 3. Alat Peraga IPS terdiri dari: a. Peta Indonesia b. Peta Kalimanatan c. Peta Kalimanatan Barat JUMLAH
Harga Satuan (Rp)
Jumlah (Rp)
605 set 250 set
1.080.000,00 2.592.000,00
653.400.000,00 648.000.000,00
500 set 500 set 500 set
135.000,00 45.475,00 45.475,00
67.500.000,00 22.737.500,00 22.737.500,00
2.355 set
1.414.375.000,00
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Barang No.05/P3-B/12.01 tanggal 14 September 2004 diketahui pekerjaan pengadaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi-kuitansi pembayaran sebesar Rp1.414.375.000,00 dan Berita Acara Pembayaran No.643.2/1004/UTP-TU tanggal 15 September 2004.
46
Sementara itu, pekerjaan pengiriman alat peraga dan kit matematika tersebut dilaksanakan oleh CV. Trial Pratama sesuai Surat Perjanjian Pemborongan No.027/027/12.03/2004 tanggal 24 September 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp47.088.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan 25 (dua puluh lima) hari. Rincian pekerjaan pengiriman tersebut adalah sebagai berikut: Jenis Pekerjaan
Jumlah 2
Harga Satuan (Rp) 3
Jumlah (Rp) 4
1 1. Alat Peraga IPA (lokal) - 605 set - Kota Pontianak - Kab. Pontianak - Kab. Landak - Kab. Sanggau - Kab. Sintang 1 - Kab. Kapuas Hulu - Dinas Pendidikan Provinsi Jumlah 1
223 set 100 set 60 set 75 set 75 set 2 70 set 2 set 605 set
7.250,00 14.000,00 18.400,00 25.000,00 30.000,00 3 35.000,00 -
1.616.750,00 1.400.000,00 1.104.000,00 1.875.000,00 2.250.000,00 4 2.450.000,00 10.695.750,00
2. Alat Peraga KIT Matematika SLTP - 250 set - Kota Pontianak - Kab. Pontianak - Kab. Landak - Kab. Sanggau - Kab. Sintang - Kab. Kapuas Hulu - Dinas Pendidikan Provinsi Jumlah 2
49 set 50 set 30 set 40 set 40 set 40 set 1 set 250 set
7.250,00 14.000,00 18.500,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 -
355.250,00 700.000,00 555.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 5.210.250,00
306 set 300 set 171 set 240 set 240 set 240 set 3 set 1.500 set 2.355 set
7.250,00 14.000,00 18.500,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 -
2.218.500,00 4.200.000,00 3.163.500,00 6.000.000,00 7.200.000,00 8.400.000,00 31.182.000,00 47.088.000,00
3. Alat Peraga IPS - 1.500 set - Kota Pontianak - Kab. Pontianak - Kota Singkawang - Kab. Sanggau - Kab. Sintang - Kab. Kapuas Hulu - Dinas Pendidikan Provinsi Jumlah 3 JUMLAH 1 + 2 + 3
Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pendistribusian No.027/1952/12.03/2004 tanggal 5 Oktober 2004 diketahui pekerjaan pendistribusian tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi pembayaran sebesar Rp47.088.000,00 dan Berita Acara Pembayaran No.643.2/1145/UTP-TU tanggal 8 Oktober 2004. Berdasarkan Bend. 29 (dokumen pengeluaran barang gudang) diketahui bahwa seluruh barang tersebut telah didistribusikan dan diterima masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kontrak pengiriman.
47
Hasil wawancara dengan Pengelola Kegiatan diketahui bahwa Bend. 29 tersebut merupakan dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana pembayaran kepada rekanan. Sementara itu, daftar sekolah penerima dan bukti-bukti hasil pendistribusian Alat Peraga IPA/IPS SD/MI dan SLTP serta Kit Matematika ke sekolah oleh CV. Trial Pratama sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak diperoleh Tim Pemeriksa BPK-RI. Hasil konfirmasi pada 3 (tiga) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ditemukan hal-hal sebagai berikut: Dinas Pendidikan
Jumlah seharusnya diterima
Jumlah diterima
Tidak Terkirim
Keterangan
2
3
4
5
1 1. Kota Pontianak Alat Peraga IPA Alat Peraga IPS (Peta) Alat Peraga Kit Matematika
223 set 306 set 49 set
0 set 0 set 0 set
223 set 306 set 49 set
1 2. Kab. Pontianak Alat Peraga IPA Alat Peraga IPS (Peta) Alat Peraga Kit Matematika
2
3
100 set 300 set 50 set
0 set 0 set 0 set
100 set 300 set 50 set
3. Kota Singkawang Alat Peraga IPS (Peta)
171 set
171 set
0 set
1.199 set
171 set
1.028 set
Jumlah Keseluruhan
Penerima barang menyatakan tidak menerima barang tersebut
4
5 Penerima barang menyatakan tidak menerima barang tersebut
Jumlah barang yang didistribusikan ke sekolah kurang dari jumlah yang diterima yaitu sebanyak 25 set peta.
Dengan demikian terdapat kekurangan alat peraga IPA/IPS dan kit matematika sebanyak 1.053 set (1.028 + 25) senilai Rp748.022.450,00 dengan uraian sebagai berikut: No. 1. 2. 3.
Jenis Alat Peraga Alat Peraga IPA Alat Peraga IPS Alat Peraga Kit Matematika Jumlah
Jumlah Kehilangan 323 set 631 set 99 set 1.053 set
Harga Satuan (Rp) 1.080.000,00 225.950,00 2.592.000,00
Jumlah (Rp) 348.840.000,00 142.574.450,00 256.608.000,00 748.022.450,00
Kekurangan pengiriman alat peraga dan kit matematika tersebut mengakibatkan kelebihan biaya pengiriman sebesar Rp10.490.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
Dinas Pendidikan
Kekurangan Pengiriman
1. Kota Pontianak Alat Peraga IPA Alat Peraga IPS Alat Peraga Kit Matematika
223 set 306 set 49 set
2. Kab. Pontianak
48
Harga Satuan Biaya Kirim (Rp) 7.250,00 7.250,00 7.250,00
Jumlah (Rp) 1.616.750,00 2.218.500,00 355.250,00
Alat Peraga IPA Alat Peraga IPS Alat Peraga Kit Matematika JUMLAH
100 set 300 set 50 set 1.028 set
14.000,00 14.000,00 14.000,00
1.400.000,00 4.200.000,00 700.000,00 10.490.500,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No. 105 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 27: 1) ayat (1) menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) ayat (2) menyatakan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut; b. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada: 1) Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 50 menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Hal tersebut mengakibatkan: a. Kerugian keuangan daerah sebesar Rp758.512.950,00 (Rp748.022.450,0 + Rp10.490.500,00); b. Target pengadaan dan pengiriman alat-alat peraga IPA/IPS SD/MI dan SLTP serta Kit Matematika TA.2004 tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena: a. Kelemahan sistem administrasi dan pengamanan barang di gudang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, b. Tidak dilakukannya monitoring terhadap kegiatan pengiriman barang. Atas permasalahan tersebut Pengelola Kegiatan Peningkatan Mutu SD/MI dan SLTP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa dalam pendistribusian alat peraga SD-MI dan SLTP dan Kit Matematika SLTP sudah dikirimkan seluruhnya sesuai dengan Kontrak, kecuali untuk Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Untuk Kabupaten Pontianak yang dikirim ke Ibukota kabupaten sesuai temuan sedangkan
49
sisanya didistribusikan ke kecamatan-kecamatan yang ada di pinggiran kota Pontianak dengan alasan supaya tidak terjadi pemborosan. Untuk Kota Pontianak didistribusikan langsung ke SD dan SLTP, tidak melalui Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Dalam pelaksanaan pengiriman buku Matematika dan Buku Mata pelajaran Pokok SD/MI tidak ada patokan harga yang riil dari LLAJR, sehingga hanya memanfaatkan dana yang ada di DASK yang disesuaikan dengan jarak jauh dekatnya kabupaten/kota. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar menarik kembali pembayaran atas alat peraga IPA/IPS SD/MI dan SLTP serta Kit Matematika SLTP yang kurang diterima sebesar Rp748.022.450,00 dan kelebihan pembayaran pengiriman sebesar Rp10.490.500,00 untuk disetorkan ke Kas Daerah. 12. Penggunaan Dana School Grant SMP dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tidak Efektif Sebesar Rp100.460.300,00 Untuk melaksanakan otonomi pendidikan dan kebijakan pendidikan lanjutan pertama maka Departemen Pendidikan Nasional mulai melaksanakan perluasan akses peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dalam bentuk pemberian subsidi sekolah (school grant) yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi langsung ke sekolah potensial yang terpilih berdasarkan proposal yang diajukan dan diseleksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yaitu Tim Teknis Kabupaten/Kota (TTK). Subsidi ini bertujuan agar sekolah penerima dapat memanfaatkan dana secara mandiri sesuai kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, kualitas lulusan dan pemberdayaan sekolah terhadap sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kegiatan yang dapat didanai oleh dana subsidi sekolah (school grant) meliputi program-program fisik dan non fisik antara lain program kesiswaan, program peningkatan prestasi belajar, program peningkatan kualitas guru, dan program pengembangan sekolah dengan besarnya subsidi untuk setiap sekolah adalah sebesar Rp30juta (1 paket), Rp60juta (2 paket) dan Rp90juta (3 paket). Selain itu untuk mengatasi persoalan rendahnya mutu pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan maka pada Tahun Anggaran 2004 Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama menetapkan tiga program pokok yaitu program peningkatan akses, peningkatan mutu dan peningkatan kapasitas. Program peningkatan mutu pendidikan tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan atau dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
50
a. Penggunaan Dana School Grant SMP Tidak Efektif Sebesar Rp90.000.000,00 Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2005 No. 332.0/23-03.1/XVI/2005 tanggal 3 Januari 2005 diketahui anggaran kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah Lanjutan Pertama Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp31.101.000.000,00. Dari anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp6.660.000.000,00 digunakan untuk kegiatan pemberian subsidi sekolah (school grant) sebanyak 222 paket dan telah terealisasi 100% dengan jumlah sekolah penerima school grant adalah sebanyak 129 sekolah. Adapun sekolah penerima subsidi tersebut ditetapkan dalam SK Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Mutu SMP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat No.050/692/PM-SMP/12.03 tanggal 26 Juli 2005. Pemeriksaan atas penyaluran dan penggunaan dana school grant dilakukan secara sampling terhadap sekolah-sekolah penerima school grant pada Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Subsidi Program School Grant No.050/ 1053/PM-SLTP/12.03 tanggal 30 Juli 2005 diketahui bahwa SMP Negeri 7 Pontianak menerima subsidi untuk kegiatan school grant sebesar Rp90.000.000,00 (3 paket). Subsidi tersebut telah diterima tanggal 8 Agustus 2005 melalui rekening sekolah pada Bank Kalbar Cabang Pembantu Siantan sebesar Rp90.000.000,00 namun sampai dengan pemeriksaan dana school grant tersebut belum digunakan dan masih berada di rekening sekolah. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pontianak belum digunakannya dana tersebut disebabkan karena belum diperolehnya persetujuan atas revisi proposal kegiatan school grant oleh konsultan manajemen sedangkan Kepala Sekolah SMP Negeri 7 telah melaksanakan kegiatan workshop Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagaimana dimuat dalam proposal awal (sebelum revisi) dengan biaya yang bersumber dari Komite Sekolah. b. Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMP TA.2004 Tidak Efektif sebesar Rp10.460.300,00 Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek TA.2004 No.043/XXIII/013/--/2004 tanggal 1 Januari 2004 diketahui anggaran kegiatan Peningkatan Mutu Sekolah Lanjutan Pertama Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp17.119.000.000,00. Dari anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp600.000.000,00 digunakan untuk kegiatan pemberian subsidi Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) kepada 24 sekolah dan telah terealisasi 100%. Adapun sekolah penerima subsidi tersebut ditetapkan dalam SK Pemimpin Proyek Peningkatan Mutu SLTP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat No.814.1/1017/PPM-SMP/12-03 tanggal 26 Juli 2005.
51
Pemeriksaan atas penyaluran dan penggunaan dana subsidi Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang dilakukan secara sampling terhadap sekolahsekolah penerima BOMM pada Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sambas, ditemukan hal-hal sebagai berikut: 1) Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Subsidi Program BOMM No.050/ 1036/PPM-SMP/12.03 tanggal 23 September 2004 diketahui bahwa SMP Negeri 5 Singkawang menerima subsidi Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebesar Rp25.000.000,00. Subsidi tersebut telah diterima tanggal 1 Nopember 2004 melalui rekening sekolah pada BNI 46 Cabang Singkawang sebesar Rp25.000.000,00 dan telah terealisasi (s.d 30 Juli 2005) sebesar Rp19.812.800,00 sehingga masih terdapat kegiatan yang belum terealisasi sebesar Rp5.187.200,00 (Rp25.000.000,00 Rp19.812.800,00). Tidak terealisasinya kegiatan tersebut disebabkan karena dana subsidi Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dipinjam Komite Sekolah sebesar Rp5.000.000,00 dan bendaharawan sekolah sebesar Rp150.000,00 selain itu realisasi kegiatan olahraga lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang tersedia dan kegiatan bimbingan membaca Alqur’an juga tidak terlaksana. A.
B.
Sasaran/Program Peningkatan Nilai Ulangan Umum & Ujian Akhir Nasional 1. Persiapan & Sosialisasi 2. Tambahan Belajar/Les 3. Pemanfaatan CTL dan Kurikulum Berbasis Komputer Mengoptimalkan Kegiatan Ekstrakurikuler 1. Pengadaan Sarana 2. Kegiatan Olahraga 3. Kegiatan Kesenian 4. Kegiatan Bimbingan Membaca Alqur’an Jumlah
Anggaran 13.900.000 3.400.000 5.250.000 5.250.000 11.100.000 5.600.000 2.450.000 1.550.000 1.500.000 25.000.000
Realisasi 10.989.000 1.500.000 4.639.000 4.850.000 8.823.800 3.278.800 4.595.000 950.000 19.812.800
Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Singkawang juga belum membuat Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Anggaran. 2) Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Subsidi Program BOMM No.050/1028/ PPM-SMP/12.03 tanggal 3 September 2004 4 diketahui bahwa SMP Negeri 1 Pontianak menerima subsidi Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebesar Rp25.000.000,00. Subsidi tersebut telah diterima tanggal 4 Oktober 2004 melalui rekening sekolah pada BNI 46 Cabang Pontianak sebesar Rp25.000.000,00 dan telah terealisasi (s.d 30 Juni 2005) sebesar Rp19.726.900,00 sehingga masih terdapat kegiatan yang belum teralisasi sebesar Rp5.273.100,00 (Rp25.000.000,00 – Rp19.726.900,00).
52
Tidak terealisasinya kegiatan tersebut disebabkan karena dana subsidi Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) digunakan untuk membiayai kegiatan rutin sekolah sebesar Rp1.076.500,00 dan pembelian barang keperluan sekolah sebesar Rp2.844.500,00 sehingga sisa dana BOMM pada saat pemeriksaan adalah sebesar Rp565.100,00 (Rp5.273.100,00 – Rp1.076.500,00 – Rp2.844.500,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sekolah Potensial (School Grant) Bab II huruf D tentang penyaluran dana subsidi sekolah yang menyebutkan bahwa Surat Permintaan Pemindahbukuan ke bank masing-masing sekolah diterbitkan oleh Satuan Kerja Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi setelah meneliti kelengkapan dokumen administrasi yang meliputi proposal yang telah disyahkan, bukti pengesahan proposal, Surat Permintaan Pembayaran, kuitansi yang telah ditandatangani dan copy rekening sekolah, b. Surat Perjanjian Pemberian Subsidi Program School Grant No.050/ 1053/PMSLTP/12.03 tanggal 30 Juli 2005 pasal 2 yang menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan pemberian subsisi diantaranya adalah proposal yang diajukan pihak kedua dhi. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pontianak dan disetujui oleh pihak pertama dhi.Penanggung Jawab Kegiatan Peningkatan Mutu SMP Kalimantan Barat, c. Surat Perjanjian Pemberian Subsidi Program BOMM pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap saat pihak pertama atau yang ditunjuk untuk mengawasi dan memeriksa akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan pihak kedua dan pasal 7 yang menyebutkan bahwa jika berdasarkan pemantauan dan evaluasi oleh pihak pertama ternyata pihak kedua tidak melaksanakan sesuai dengan proposal yang disepakati maka pihak kedua wajib mengembalikan ke kas negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hasil pemantauan dan evaluasi diterima pihak pertama. Hal tersebut mengakibatkan program yang telah ditetapkan dalam proposal penggunaan school grant sebesar Rp90.000.000,00 dan dana subsidi BOMM sebesar Rp10.460.300,00 tidak efektif. Hal tersebut disebabkan: a. penyaluran dana subsidi sekolah (school grant) tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya dan tidak berjalannya fungsi monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa dana subsidi sekolah telah disalurkan tepat sasaran, diterima sesuai dengan jumlah yang disalurkan serta pemanfaatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, b. Fungsi evaluasi dan monitoring tidak dilakukan secara maksimal dan pihak sekolah tidak mempunyai tekad yang kuat untuk memperbaiki mutu manajemen sekolahnya.
53
Atas permasalahan tersebut Penanggung Jawab Kegiatan Peningkatan Mutu SMP Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa: a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban School Grant berdasarkan Tahun Pelajaran 2005/2006, yang berakhir pada akhir bulan Juni 2006. Untuk pelaksanaan School grant di SMP 7 Pontianak, sebagian dana telah dicairkan untuk pelaksanaan program sesuai dengan proposal yang telah dilakukan. Sedangkan alasan untuk tidak mencairkan dana disebabkan revisi program yang diajukan belum ditandatangani oleh Komite Sekolah. Revisi program tersebut dilakukan SMP Negeri 7 Pontianak dikarenakan keterlambatan antara SPPS dengan waktu masuknya dana ke rekening sekolah yang disebabkan oleh sistem keuangan yang baru. Fungsi monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dan konsultan manajemen Kabupaten/Kota telah mengunjungi sekolah tersebut untuk memecahkan permasalahan yang ada. b. Berdasarkan buku petunjuk Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), dana satu Tahun Pelajaran (20004/2005) yang tersisa dapat dianggarkan untuk Tahun Pelajaran berikutnya. Dana BOMM (2004/2005) yang tersisa pada SMP Negeri 5 Singkawang dan SMP Negeri 1 Pontianak dapat dilaksanakan untuk programprogram yang tidak ada dananya pada Tahun Pelajaran 2005/2006. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar: a. Memerintahkan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Pontianak untuk segera mencairkan dana School Grant dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan proposal. b. Menegur Tim Monitoring dan Evaluasi untuk lebih meningkatkan pengawasan kepada sekolah-sekolah penerima bantuan. c. Menegur Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Singkawang dan SMP Negeri 1 Pontianak atas penggunaan dana BOMM yang tidak sesuai dengan proposal. 13. Terdapat Kekurangan 31.003 Buku Senilai Rp868.658.722,00 dalam Pengadaan/Pencetakan dan Pengiriman Buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA/SMK dan Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) TA. 2004 Serta Terdapat Kelebihan Biaya Kirim Sebesar Rp39.213.984,92 dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp132.132.000,00 Tidak Dipungut Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya jenjang pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA.2004 dana kegiatan pengadaan/pencetakan dan pengiriman buku pegangan kurikulum 2004 SMA dan SMK serta pengadaan/pencetakan dan pengiriman buku kurikulum berbasis kompetensi (KBK).
54
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan dan pengiriman Buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA/SMK serta Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) TA. 2004 diketahui terdapat kekurangan buku sebanyak 31.003 buku senilai Rp868.658.722,00 dan kelebihan biaya kirim sebesar Rp39.213.984,92. Selain itu, terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp132.132.000,00 tidak dipungut. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pengadaan/Pencetakan dan Pendistribusian Buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA/SMK Tahun 2004 Masih Kurang Sebanyak 24.351 Buku Senilai Rp716.469.015,00 dan Terdapat Kelebihan Biaya Kirim Sebesar Rp29.741.337,36 serta Denda Keterlambatan Sebesar Rp98.700.000,00 Tidak Dipungut. Anggaran pengadaan/pencetakan dan pengiriman buku pegangan kurikulum 2004 untuk SMA dan SMK pada Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp1.977.950.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.974.000.000,00 atau 98,80%. Berdasar Surat Perjanjian Pemborongan No.050/2096/12.04 tanggal 25 Oktober 2004 tentang pengadaan/pencetakan dan pengiriman buku pegangan kurikulum 2004 SMA dan SMK diketahui pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Akcaya Pariwara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.974.000.000,00 dan jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Pekerjaan tersebut terdiri atas: No. 1. 2. 3. 4.
Jenis Pekerjaan
Volume
Pengadaan buku-buku kurikulum 2004 SMA Pengadaan buku-buku kurikulum 2004 SMK Pengadaan modul penunjang kurikulum 2004 Pengiriman buku-buku Jumlah
19.500 buku 2.925 buku 42.028 buku 64.503 buku
Jumlah (Rp) 498.399.000 111.371.220 1.285.447.835 78.781.945 1.974.000.000
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.20/P3-B/12.01 tanggal 15 Desember 2004 diketahui pekerjaan pengadaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi-kuitansi pembayaran sebesar Rp1.974.000.000,00 dan Berita Acara Pembayaran No.643.2/1160/UPT-TU tanggal 15 Desember 2004. Hasil pemeriksaan bukti Berita Acara Serah Terima buku ke sekolah-sekolah dan konfirmasi ke sekolah penerima diketahui adanya buku yang diterima setelah tanggal 25 Desember 2004, yaitu SMU Mujahidin Pontianak tanggal 30 Desember 2004, SMA Muhamadiyah 1 Pontianak tanggal 6 Januari 2005 dan SMKN 1 Mempawah tanggal 1 Juni 2005. Dengan demikian terjadi keterlambatan
55
penyelesaian pekerjaan oleh PT. Akcaya Pariwara. Terhadap keterlambatan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp98.700.000,00 (5% x Rp1.974.000.000,00). Pemeriksaan terhadap jumlah buku yang dikirim dan diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) buku pegangan kurikulum 2004 untuk SMA dan SMK ke sekolah-sekolah penerima diketahui adanya 24.351 buku yang tidak didukung dengan Berita Acara Serah Terima, sehingga terdapat kekurangan buku yang dikirim oleh PT. Akcaya Pariwara sebesar Rp716.469.015,00 dengan rincian sebagai berikut:
No. Jenis Buku
Jumlah Buku Menurut SPP
Jumlah Buku Menurut BAST
Kekurangan Buku yang Dikirim
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 19.500
870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 11.310
200 830 830 120
Harga Perbuku
Jumlah Kekurangan Pengiriman (Rp)
630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 8.190
35.723,00 21.649,00 23.636,00 16.350,00 19.827,00 23.470,00 30.424,00 19.331,00 35.557,00 36.716,00 29.431,00 22.808,00 17.344,00
22.505.490,00 13.638.870,00 14.890.680,00 10.300.500,00 12.491.010,00 14.786.100,00 19.167.120,00 12.178.530,00 22.400.910,00 23.131.080,00 18.541.530,00 14.369.040,00 10.926.720,00 209.327.580,00
2 68 401 120
198 762 429 0
34.721,00 32.751,00 45.879,00 26.863,00
6.874.758,00 24.956.262,00 19.682.091,00 0,00
60 60 60
33 17 17
27 43 43
34.786,00 37.797,00 36.593,00
939.222,00 1.625.271,00 1.573.499,00
60
17
43
38.801,00
1.668.443,00
60 75
22 26
38 49
35.854,00 44.842,00
1.362.452,00 2.197.258,00
60 60
26 35
34 25
33.929,00 42.366,00
1.153.586,00 1.059.150,00
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kurikulum 2004 SMA Bahasa dan Sastra Inggris Fisika Kimia Sosiologi Geografi Kewarganegaraan Matematika Bahasa Inggris Biologi Ekonomi Pendidikan Jasmani Sejarah Pendidikan Agama Islam Jumlah A
B. 1
Kurikulum 2004 SMK Bidang Keahlian Tehnik Mesin Mata Pelajaran Adatif (6 Mapel) MataPelajaran Normatif (8 Mapel) Program Keahlian Tehnik Pembentukan Bidang Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak Program Keahlian Multimedia Program Keahlian Teknik Komputer&Jaringan Bidang Keahlian Analisis Kimia Program Keahlian Analisis Kimia Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Akomodasi Pariwisata Program Keahlian Usaha Jasa Pariwisata Bidang Keahlian Pariwisata Program Keahlian Persiapan Grafika Program Keahlian Produksi Grafika Bidang Keahlian Teknik Mesin Program Keahlian Teknik Bodi Otomotif Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif Program Keahlian Pemeliharaan Mekanik Industri Program Keahlian Teknik Gambar Mesin Bidang Keahlian Tata Boga Program Keahlian Restoran Jumlah B
100 100 100 100
26 32 32 28
74 68 68 72
35.305,00 46.219,00 30.543,00 32.528,00
2.612.570,00 3.142.892,00 2.076.924,00 2.342.016,00
50 2.925
27 929
23 1.996
50.207,00
1.154.761,00 74.421.155,00
Modul Penunjang Kurikulum 2004 Fisika Untuk SMA Kelas X Geografi untuk SMA Kelas X Matematika Untuk SMA Kelas X
7.013 7.013 7.013
4.648 4.641 4.644
2.365 2.372 2.369
30.472,00 29.705,00 34.311,00
72.066.280,00 70.460.260,00 81.282.759,00
2 3
4 5
6
7
8
C. 1 2 3
56
4 5 6
Pendidikan Agama Islam Untuk SMA Kelas X Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X Pendidikan Jasmani untuk SMA Kelas X Jumlah C Jumlah A + B + C
7.013 7.013 7.013 42.078 64.503
4.665 4.671 4.644 27.913 40.152
2.348 2.342 2.369 14.165 24.351
35.693,00 26.787,00 26.327,00
83.807.164,00 62.735.154,00 62.368.663,00 432.720.280,00 716.469.015,00
Kekurangan pengiriman buku ke sekolah mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya pengiriman atas 24.351 buku sebesar Rp29.741.337,36 dengan perhitungan sebagai berikut: 1
Biaya Kirim Keseluruhan
:
Rp78.781.945,00
............................................(1)
2
Jumlah buku
:
64.503 buku
............................................(2)
3
Biaya Kirim per Buku
:
Rp1.221,36
.............................. (3)=(1):(2)
4
Kelebihan Pembayaran biaya kirim
:
Rp29.741.337,36
.............(4)=(3) x 24.351 buku
b. Pengadaan/Pencetakan dan Pendistribusian Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Tahun Anggaran 2004 Masih Kurang Sebanyak 6.652 Buku Senilai Rp152.189.707,00 dan Terdapat Kelebihan Biaya Kirim Sebesar Rp9.472.647,56 serta Denda Keterlambatan Sebesar Rp33.432.000,00 Tidak Dipungut. Anggaran pengadaan/pencetakan dan pendistribusian buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA TA. 2004 adalah sebesar Rp1.196.893.500,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.194.000.000,00 atau 99,76%. Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.050/2094/12.04 tanggal 25 Oktober 2004 tentang pengadaan/pencetakan dan pengiriman buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA TA.2004 diketahui pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Perusda Aneka Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp1.194.000.000,00 dan jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Pekerjaan tersebut terdiri atas: No. 1. 2.
Jenis Pekerjaan Pengadaan buku-buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA Pengiriman buku-buku Jumlah
Volume 49.091 buku
Jumlah (Rp) 1.124.092.731,00
49.091 buku
69.907.269,00 1.194.000.000,00
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.16/P3-B/12.01 tanggal 3 Desember 2004 diketahui pekerjaan pengadaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi-kuitansi pembayaran sebesar Rp1.194.000.000,00 dan Berita Acara Pembayaran No.643.2/1116/UPT-TU tanggal 3 Desember 2004. Hasil pemeriksaan bukti Berita Acara Serah Terima buku ke sekolah-sekolah diketahui adanya buku yang diterima setelah tanggal 25 Desember 2004, yaitu SMAN 3 Ketapang tanggal 11 Januari 2005, SMA Muhamadiyah Sintang tanggal 18 Januari 2005 dan SMAN 1 Semintau tanggal 22 Januari 2005. Dengan demikian
57
terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Perusda Aneka Usaha selama 28 hari. Terhadap keterlambatan tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 0 Rp33.432.000,00 (1 /00 x 28 hari Rp1.194.000.000,00). Pemeriksaan terhadap jumlah buku yang dikirim dan diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA ke sekolah-sekolah penerima diketahui adanya 6.652 buku yang tidak didukung dengan Berita Acara Serah Terima sehingga terdapat kekurangan buku yang dikirim oleh Perusda Aneka Usaha sebesar Rp152.189.707,00 dengan rincian sebagai berikut:
No.
Jenis Buku
1 2 3 4 5 6 7
Biologi Untuk SMA Kelas X Bahasa Indonesia Untuk SMA Kelas X Bahasa Inggris Untuk SMA Kelas X Kimia Untuk SMA Kelas X Sejarah Untuk SMA Kelas X Sosiologi Untuk SMA Kelas X Ekonomi Untuk SMA Kelas X Jumlah kekurangan
Jumlah Buku Menurut SPP 7.013 7.013 7.013 7.013 7.013 7.013 7.013 49.091
Jumlah Buku Menurut BAST
Kekurangan Pengiriman
Harga Per buku
6068 6067 6067 6058 6067 6047 6065 42.439
945 946 946 955 946 966 948 6.652
27.041,00 24.576,00 24.576,00 27.766,00 21.096,00 14.716,00 20.516,00
Jumlah Kekurangan Pengiriman (Rp) 25.553.745,00 23.248.896,00 23.248.896,00 26.516.530,00 19.956.816,00 14.215.656,00 19.449.168,00 152.189.707,00
Kekurangan pengiriman buku ke sekolah mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya pengiriman atas 6.652 buku sebesar Rp29.741.337,36 dengan perhitungan sebagai berikut: 1
Biaya Kirim Keseluruhan
:
Rp69.907.269,00
............................................(1)
2
Jumlah buku
:
49.091 buku
............................................(2)
3
Biaya Kirim per Buku
:
Rp1.424,03
.............................. (3)=(1):(2)
4
Kelebihan Pembayaran biaya kirim
:
Rp9.472.647,56
................(4)=(3) x 6.652 buku
Disamping itu berdasarkan hasil konfirmasi secara sampling ke sekolah-sekolah penerima buku diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) Terdapat kiriman buku tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti terjadi di SMU ST. Petrus Pontianak yang mendapat kiriman buku Pendidikan Agama Islam melebihi jumlah yang dibutuhkan karena mayoritas siswa beragama Kristen/Katholik, 2) Terdapat sekolah yang masuk dalam daftar sekolah penerima buku tetapi tidak menerima buku seperti SMU Khatulistiwa Pontianak, 3) Terdapat sekolah yang telah melaksanakan program Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada TA. 2004 dan 2005 tetapi belum pernah menerima buku KBK, seperti terjadi di SMA YPK Pontianak,
58
4) Buku-buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) seharusnya mencakup 15 buku mata pelajaran wajib tetapi realisasinya hanya mencakup 13 buku mata pelajaran (pengadaan buku mata pelajaran Kesenian dan Tehnologi Informasi (TI) ditiadakan), 5) Buku yang dikirim tidak sesuai dengan jurusan yang ada di SMK tertentu, seperti terjadi di SMK yang tidak memiliki Jurusan Tata Boga tetapi mendapat kiriman buku Keahlian Restoran. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Surat Perjanjian Pemborongan pengadaan/pencetakan dan pengiriman buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA dan SMK TA. 2004 No.050/2096/12.04 tanggal 25 Oktober 2004 pada: 1) Pasal 1 menyatakan Pihak Pertama dalam jabatan tersebut di atas memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan/Pencetakan dan Pengiriman Buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA dan SMK sebanyak sesuai dengan spesifikasi, pada Subdin Dikmenti APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat TA. 2004; 2) Pasal 7 ayat (3) menyatakan dibayarkan kepada Pihak Kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga borongan, setelah buku-buku tersebut telah dikirim dan telah sampai serta telah diterima di sekolah-sekolah penerima yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang di sekolah-sekolah penerima; 3) Pasal 11 ayat (2) menyatakan jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti tercantum dalam perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan, Pihak Kedua harus membayar ganti rugi sebesar 10/00 (satu permil) dari nilai kontrak sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak; b. Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pengadaan/pencetakan dan pengiriman buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA TA. 2004 No.050/2094/12.04 tanggal 25 Oktober 2004 pada: 1) Pasal 1 menyatakan Pihak Pertama dalam jabatan tersebut di atas memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan/Pencetakan dan Pengiriman Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA sebanyak sesuai dengan spesifikasi, pada Subdin Dikmenti APBD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat TA. 2004; 2) Pasal 7 ayat (3) menyatakan Dibayarkan kepada Pihak Kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga borongan, setelah Buku-buku tersebut telah dikirim dan telah sampai serta telah diterima di sekolah-sekolah penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang di sekolah-sekolah penerima;
59
3) Pasal 11 ayat (2) menyatakan jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan seperti tercantum yang dalam perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan, Pihak Kedua harus membayar ganti rugi sebesar 10/00 (satu permil) dari nilai kontrak sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak. c. Peraturan Pemerintah No. 105 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 27: 1) ayat (1) menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) ayat (2) menyatakan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. d. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada: 1) Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 50 menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Hal tersebut mengakibatkan: a. Kerugian keuangan daerah sebesar Rp868.658.722,00 berupa kekurangan buku dan sebesar Rp39.213.984,92 berupa kelebihan biaya kirim dalam pengadaan/pencetakan dan pendistribusian Buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA dan SMK serta kegiatan pengadaan/pencetakan dan pengiriman Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK); b. Kegiatan pengadaan/pencetakan dan pendistribusian Buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA dan SMK serta kegiatan pengadaan/pencetakan dan pengiriman Buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi tidak efektif; c. Tidak diterimanya pendapatan daerah dari denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp132.132.000,00 (Rp98.700.000,00 + Rp33.432.000,00). Hal tersebut terjadi karena: a. Pelaksana kegiatan tidak membuat rencana kerja secara rinci dan jelas dalam melaksanakan pengadaan dan pendistribusian buku,
60
b. kurangnya pengawasan atas pelaksanaan pengiriman buku-buku ke sekolah-sekolah penerima oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, c. Rekanan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemborongan (SPP). Atas permasalahan tersebut Pengelola Kegiatan Peningkatan Mutu SMA/SMK Dinas Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pengiriman buku-buku ke sekolah-sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) memang mengacu pada Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak sekolah dengan pihak penyedia barang/jasa. Penetapan jumlah dan jenis buku oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat didasarkan pada daftar alokasi yang tujuannya adalah untuk mengendalikan apakah buku-buku tersebut telah diterima baik oleh pihak sekolah sesuai dengan penetapan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat selain BAST tersebut dan berdasarkan Daftar Alokasi serta Daftar Distribusi ternyata jumlah dan jenis buku yang dikirim telah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan. Adapun selisih kekurangan pengiriman buku Kurikulum 2004 SMA/SMK sebesar 24.351 dan buku KBK SMA sebesar 6.652 menurut SPP dengan BAST sesuai hasil pemeriksaan tidaklah disebabkan tidak dikirimnya buku dimaksud tetapi disebabkan adanya kesalahan administrasi pada BAST dibeberapa pihak sekolah dengan PT. Akcaya Pariwara dan Perusda Aneka Usaha yaitu tidak dicatatnya secara akurat jumlah dan jenis buku yang diterima. Terhadap keterlambatan pengiriman buku ke beberapa sekolah disebabkan pada saat pengiriman buku ke sekolah, pihak yang berkompeten tidak berada di tempat dan khusus untuk keterlambatan pengiriman ke SMAN I Semitau disebabkan transportasi terputus akibat kondisi jalan rusak berat.
a.
b. c.
d.
BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar: Menarik kembali pembayaran kepada PT. Akcaya Pariwara atas kekurangan buku Pegangan Kurikulum 2004 SMA/SMK sebesar Rp716.469.015,00 serta kelebihan pembayaran biaya kirim buku sebesar Rp29.741.337,36 untuk disetorkan ke Kas Daerah; Menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada PT. Akcaya Pariwara sebesar Rp98.700.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; Menarik kembali pembayaran kepada Perusda Aneka Usaha atas kekurangan buku Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) SMA sebesar Rp Rp152.189.707,00 serta kelebihan pembayaran biaya kirim buku sebesar Rp9.472.647,56 untuk disetorkan ke Kas Daerah; Menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Perusda Aneka Usaha sebesar Rp33.432.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.
61
14. Bantuan Imbal Swadaya Mutu (BIS-MUTU) pada SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kurang Diterima Sebesar Rp50.000.000,00 Salah satu bentuk block grant yang diberikan pemerintah melalui program peningkatan mutu dan relevasi pendidikan menengah umum adalah Bantuan Imbal Swadaya Mutu (BIS-MUTU) yang diberikan untuk pembangunan atau rehabilitasi berat laboratorium IPA, perpustakaan, laboratorium komputer, kamar mandi dan pengadaan peralatan laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, alat-alat olah raga dan kesenian. Alokasi subsidi block grant Bantuan Imbal Swadaya Mutu pada program perluasan dan peningkatan mutu sekolah menengah umum adalah sebesar Rp6.100.000.000,00 untuk 61 paket dan menurut laporan pelaksanaan program bulan Nopember 2005 telah terealisasi 100%. Jumlah sekolah yang menerima subsidi block grant BIS-Mutu menurut SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat No. SK.420/82/12Tahun 2005 tanggal 20 Juni 2005 adalah sebanyak 59 sekolah. Berdasarkan surat perjanjian penggunaan dana No.BA.902/366/PPM-SMU/12.04 tanggal 7 Juli 2005 diketahui bahwa SMA Negeri 1 Sungai Kunyit menerima bantuan Imbal Swadaya Mutu (BIS-Mutu)sebesar Rp100.000.000,00 yang akan digunakan untuk pembangunan laboratorium IPA dan pembelian alat laboratorium IPA. Hasil konfirmasi pada penyaluran dan penggunaan dana BIS-Mutu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Sungai Kunyit telah menerima dana BIS-Mutu tahap pertama sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 29 Agustus 2005, sedangkan dana BIS-Mutu tahap kedua sebesar Rp50.000.00,00 sampai dengan pemeriksaan belum diterima sedangkan realisasi fisik pembangunan laboratorium IPA telah mencapai 97% dan pihak SMA Negeri 1 Sungai Kunyit masih mempunyai tagihan yang belum dibayar. Pemeriksaan pada transaksi keuangan yang ada di rekening sekolah diketahui bahwa dana tahap kedua telah ditransfer tanggal 10 Nopember 2005, namun pada tanggal yang sama dana tahap kedua tersebut diretur kembali oleh Bank Kalbar Cabang Pontianak dengan alasan adanya kesalahan nomenklatur pemilik rekening dalam Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan KPKN. Pada buku rekening sekolah di BRI Cabang Mempawah tertulis nama pemilik rekening adalah SMA N 01 Sungai Kunyit sedangkan pada Surat Perintah Pencairan Dana tertulis SMA Negeri 1 Sungai Kunyit. Pemeriksaan pada Surat Perintah Pencairan Dana tahap pertama ternyata juga ditemukan kesalahan penulisan nama pemilik rekening seperti tersebut di atas tetapi pihak Bank Kalbar Cabang Pontianak tidak melakukan retur atas dana BIS-Mutu tahap pertama yang telah ditransfer. Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Penggunaan Dana No.BA.902/366/PPM-SMU/12.04 tanggal 7 Juli 2005 pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan bahwa pihak pertama dhi. Kepala Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat akan membayar sisa dana tahap II sebesar 50% kepada pihak kedua dhi. Kepala Sekolah SMA N 1 Sungai Kunyit setelah pekerjaan
62
pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan mencapai 50% berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan laporan Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan dapat mengganggu proses belajar mengajar SMA Negeri 1 Sungai Kunyit dan tercapainya tujuan program. Hal tersebut disebabkan pihak pertama tidak mematuhi ketentuan yang dimuat dalam Surat Perjanjian Penggunaan Dana. Atas permasalahan tersebut penanggung jawab kegiatan Peningkatan Mutu SMU Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa penyaluran dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Mutu untuk SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak pada prinsipnya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan tahap pencairan dana. Namun, pada pencairan dana tahap II sebesar Rp50.000.000,00, sesuai dengan SP2D No. 271128B/042/112 tanggal 1 November 2005 pembayaran tersebut diretur kembali oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Pontianak ke Bank Kalbar. Pengembalian dana tersebut disebabkan nomor-nomor rekening/pemegang rekening tidak sesuai, dalam buku rekening sekolah tertulis SMA Negeri 1 Sungai Kunyit, sedangkan dalam SP2D tertulis SMA Negeri 1 Sungai Kunyit. Dalam hal ini terjadi perbedaan prinsip tentang nomenklatur sekolah, karena pada penyaluran dana tahap I (satu) dana tersebut diterima. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kepala dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat telah mengajukan ralat penerbitan SP2D kepada KPPN Pontianak dengan surat No. 902/1883/12.04 tanggal 6 Desember 2005. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat agar memerintahkan penanggung jawab kegiatan Peningkatan Mutu SMU untuk segera mentransfer dana BIS Mutu sebesar Rp50.000.000,00 yang belum tersalur di SMA Negeri 1 Sungai Kunyit. 15. Pengadaan Alat Laboratorium Fisika, Biologi dan Kimia SMA TA.2005 Tidak Ekonomis Sebesar Rp11.572.000,00 Pada Tahun Anggaran 2005 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dhi. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan pengadaan alat laboratorium Fisika dan alat laboratorium biologi SMA sebesar Rp1.584.331.900,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.584.331.900,00 atau 100%. Kegiatan pengadaan alat laboratorium SMA tersebut bertujuan untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar guna peningkatan mutu pendidikan SMA di Provinsi Kalimantan Barat. a. Pengadaan alat laboratorium fisika SMA
63
Pengadaan alat laboratorium Fisika SMA Tahun Anggaran 2005 dilaksanakan oleh CV. Alam Karya Khatulitiwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 050/1737/12.01 tanggal 15 September 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp369.517.500,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.35/P3B/12.01 tanggal 25 November 2005 diketahui pekerjaan pengadaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi-kuitansi pembayaran sebesar Rp369.517.500,00 dan Berita Acara Pembayaran No.934/1898/12.01 tanggal 28 November 2005. Pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan alat laboratorium SMA dan perbandingan harga satuan CV. Alam Karya Khatulistiwa dengan kontrak rekanan lain yang serupa, diketahui bahwa pengadaan alat laboratorium fisika SMA oleh CV. Alam Karya Khatulistiwa tidak ekonomis (tidak hemat) sebesar Rp1.620.000,00 dengan rincian sebagai berikut: NO
JENIS ALAT
VOLUME
2
3
1
HARGA SATUAN (Rp) REK. CV AKK LAIN SELISIH 4
5
129.000,0 0
128.000,0 0
6=4-5
JUMLAH (Rp) 7= 3 X 6
MEKANIKA 1
Dasar Stand, Plastik 1 pak 2 buah
30
pak
1.000,00
30.000,00
2
Batang Stand, 250mm, 1 Pak 2 buah
30
pak
3
Batang Stand, 500mm, 1 Pak 2 buah
30
pak
65.000,00 119.000,0 0
63.000,00 117.000,0 0
2.000,00
60.000,00
4
Neraca Pegas 1,5 N
30
buah
2.000,00
60.000,00
37.000,00
35.000,00
2.000,00
60.000,00
5
Neraca Pegas 3 N, 1 pak 2 buah
30
6
Kereta Dinamika
30
pak
74.000,00
72.000,00
2.000,00
60.000,00
buah
49.000,00 350.000,0 0 164.000,0 0
47.000,00 345.000,0 0 162.500,0 0
2.000,00
60.000,00
7
Stopwatch
30
buah
5.000,00
150.000,00
8
Ticker Timer + Pita
30
buah
9
Batang Pengait, I pak 2 buah
30
pak
1.500,00
45.000,00
38.000,00 102.000,0 0
2.000,00
60.000,00
buah
40.000,00 105.000,0 0
10
Jangka Sorong, 0,05mm, Steinless Steel
30
11
Balok Alumunium
30
3.000,00
90.000,00
buah
17.000,00
15.500,00
1.500,00
12
Penyangga Berpenjepit, I pak 3 buah
45.000,00
30
pak
24.000,00
22.000,00
2.000,00
13
60.000,00
Katrol Dia 50mm, plastik, 1 pak 2 buah
30
pak
65.000,00
63.000,00
2.000,00
60.000,00
14
Bidang Miring
30
buah
60.000,00
Kotak Alat
30
set
72.000,00 194.000,0 0
2.000,00
15
74.000,00 196.000,0 0
2.000,00
Jumlah 1
60.000,00 960.000,00
Optik 1
Meja Optik
30
buah
89.000,00 159.000,0 0
1.000,00
30.000,00
buah
90.000,00 160.000,0 0
2
Rel Presisi, 50 cm
30
1.000,00
30.000,00
3
Penyambung Rel
4
Kaki Rel, 1 pak 2 buah
30
buah
13.000,00
11.500,00
1.500,00
45.000,00
30
pak
60.000,00
30
set
20.000,00 138.000,0 0
2.000,00
Rumah Lampu + Lampu Halogen
22.000,00 140.000,0 0
5
2.000,00
60.000,00
6
Pemegang Slide Diafragma
30
buah
26.000,00
25.000,00
1.000,00
30.000,00
7
Layar Tembus Pandang
30
buah
9.000,00
7.000,00
2.000,00
60.000,00
8
Lensa & Pegangannya F: 50 mm
30
buah
60.000,00
59.000,00
1.000,00
30.000,00
64
9
Lensa & Pegangannya F: 100 mm
30
buah
40.000,00
38.000,00
2.000,00
60.000,00
10
Lensa & Pegangannya F: 200 mm
30
buah
40.000,00
38.000,00
2.000,00
60.000,00
11
Klem Penjepit, 1 pak 4 buah
30
pak
54.000,00
53.000,00
1.000,00
30.000,00
12
Lensa Bikonveks, Glass
30
buah
63.000,00
61.000,00
2.000,00
60.000,00
13
Cermin Kombinasi, plastik krom
30
buah
30.000,00
Kotak Alat
30
buah
25.500,00 195.000,0 0
1.000,00
14
26.500,00 196.000,0 0
1.000,00
30.000,00
Jumlah 2
615.000,00
Listrik dan Magnet 1
Jembatan Penghubung
30
pak
148.000,0 0
146.500,0 0
1.500,00
45.000,00
Jumlah 3
45.000,00
Jumlah 1+2+3
1.620.000,00
b. Pengadaan Alat Laboratorium Biologi SMA Pengadaan alat laboratorium biologi SMA Tahun Anggaran 2005 dilaksanakan oleh CV. Rian Rizki Purnama berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No.050/ 1739/12.01 tanggal 15 September 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp639.918.400,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.27/P3-B/12.01 tanggal 10 November 2005 diketahui pekerjaan pengadaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi-kuitansi pembayaran sebesar Rp639.918.400,00 dan Berita Acara Pembayaran No.934/1885/12.01 tanggal 11 November 2005. Pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan alat laboratorium biologi SMA dan perbandingan harga satuan CV Rian Rizki Purnama dengan kontrak rekanan lain yang serupa diketahui bahwa pengadaan alat laboratorium biologi SMA oleh CV. Rian Rizki Purnama kemahalan atau tidak ekonomis sebesar Rp3.420.000,00 dengan rincian sebagai berikut: NO
JENIS ALAT
VOLUME
2
3
1
HARGA SATUAN (Rp) CV RRP
REK. LAIN
4
5
SELISIH
JUMLAH (Rp)
6=4-5
7= 3 X 6
Paket 1 1
Alat pem mikroskop
32
set
136.000,00
135.000,00
1.000,00
32.000,00
2
Bosshead
32
buah
84.000,00
81.000,00
3.000,00
96.000,00
3
Gelas kimia, 250 ml
32
buah
34.000,00
32.000,00
2.000,00
64.000,00
4
Jala Plankton
32
buah
65.000,00
63.000,00
2.000,00
64.000,00
5
Kaca Benda, 1 pak 50
32
pak
38.000,00
36.000,00
2.000,00
64.000,00
6
Kaca pembesar
32
buah
33.000,00
31.125,00
1.875,00
60.000,00
7
Kaca penutup, 1 pak 50
32
pak
23.000,00
22.000,00
1.000,00
32.000,00
8
Kasa, stainless steel
32
buah
18.000,00
15.000,00
3.000,00
96.000,00
9
Klem universal
32
buah
138.000,00
130.000,00
8.000,00
256.000,00
10
Kotak sediaan
32
buah
73.000,00
70.000,00
3.000,00
96.000,00
11
Kuadrat
32
buah
101.000,00
100.000,00
1.000,00
32.000,00
12
Lempeng tetes
32
buah
31.000,00
30.000,00
1.000,00
32.000,00
65
13
Lumpang dan alu
32
set
37.000,00 2.210.000,0 0 1.544.000,0 0 1.625.000,0 0
36.000,00
1.000,00
32.000,00
14
Mikroskop lanjutan
32
set
2.200.000,00
10.000,00
320.000,00
15
Mikroskop siswa
32
set
1.540.000,00
4.000,00
128.000,00
16
Mikroskop stereo
32
set
17
Panci bedah
32
buah
81.000,00
1.605.000,00
20.000,00
640.000,00
80.000,00
1.000,00
18
Pembakar spiritus
32
buah
32.000,00
32.500,00
30.000,00
2.500,00
19
Perangkat alat bedah
32
80.000,00
buah
147.000,00
144.000,00
3.000,00
20
Pipet tetes, 1 pak 10
96.000,00
32
pak
15.000,00
14.000,00
1.000,00
21
32.000,00
Tab. Reaksi, borosilikat, 1 pak 100
32
pak
356.000,00
350.000,00
6.000,00
192.000,00
22
Termometer air raksa
32
buah
27.500,00
25.000,00
2.500,00
80.000,00
Jumlah 1
2.556.000,00
Paket 2 1
Model mata manusia
32
buah
185.000,00
180.000,00
5.000,00
160.000,00
2
Model telinga manusia
32
buah
172.000,00
170.000,00
2.000,00
64.000,00
3
Model jantung
32
buah
162.000,00
160.000,00
2.000,00
64.000,00
1
2
3
4
5
6=4-5
7= 3 X 6
4.000,00
128.000,00
4
Model torso wanita
32
buah
544.000,00
540.000,00
5
Model torso pria
32
buah
544.000,00
540.000,00
4.000,00
128.000,00
6
Model rangka manusia
32
buah
875.000,00
865.000,00
10.000,00
320.000,00
Jumlah 2
864.000,00
Jumlah 1+2
3.420.000,00
c. Pengadaan Alat Laboratorium Kimia SMA Pengadaan alat laboratorium kimia SMA Tahun Anggaran 2005 dilaksanakan oleh CV Cepat Indah Andalan (CV CIA) berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) No. 050/1736/12.01 tanggal 15 September 2005 dengan nilai kontrak sebesar Rp574.896.000,00 dan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No.21/P3B/12.01 tanggal 26 Oktober 2005 diketahui pekerjaan pengadaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi-kuitansi pembayaran sebesar Rp639.918.400,00 dan Berita Acara Pembayaran No.934/1800/12.01 tanggal 27 Oktober 2005 Penelusuran lebih lanjut atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan alat laboratorium Kimia SMA Tahun Anggaran 2005 dan perbandingan harga satuan CV Cepat Indah Andalan (CV. CIA) dengan harga pembanding lain, diketahui bahwa pengadaan alat laboratorium Kimia oleh CV. Cepat Indah Andalan kemahalan atau tidak ekonomis sebesar Rp6.532.000,00 dengan uraian sebagai berikut: NO
JENIS ALAT
VOLUME
1
2
3
HARGA SATUAN (Rp) CV RRP
PEMB. LAIN SELISIH 5
6=4-5
1
Batang Pengaduk
92
buah
8.000,00
7.000,00
1.000,00
2
Bosshead 1 pak 2 buah
92
pak
85.000,00
84.000,00
1.000,00
92.000,00
3
Botol cuci
92
buah
15.000,00
13.000,00
2.000,00
184.000,00
4
Botol reagent, 100 ml plastik
92
buah
5.000,00
4.000,00
1.000,00
92.000,00
66
4
JUMLAH (Rp) 7= 3 X 6 92.000,00
5
Botol reagent, 250 ml plastik
92
buah
6.000,00
4.500,00
1.500,00
138.000,00
6
Botol reagent, 500 ml, plastik
92
buah
10.000,00
9.000,00
1.000,00
92.000,00
7
Buret
92
buah
205.000,00
204.000,00
1.000,00
92.000,00
8
Cawan penguap
92
buah
35.000,00
32.500,00
2.500,00
230.000,00
9
Condensor, Liebig
92
buah
105.000,00
104.000,00
1.000,00
92.000,00
10
Corong, gelas
92
buah
30.000,00
28.000,00
2.000,00
184.000,00
11
Electrolyte tester
92
buah
95.000,00
92.500,00
2.500,00
230.000,00
12
Erlenmeyer 100 ml
92
buah
40.000,00
37.500,00
2.500,00
230.000,00
13
Erlenmeyer 200 ml
92
buah
50.000,00
47.500,00
2.500,00
230.000,00
14
Gbr sistem periodik
92
buah
150.000,00
148.000,00
2.000,00
184.000,00
15
Gelas kimia 100ml
92
buah
30.000,00
27.500,00
2.500,00
230.000,00
16
Gelas kimia 250ml
92
buah
35.000,00
34.000,00
1.000,00
92.000,00
17
Gelas kimia 600ml
92
buah
58.000,00
56.000,00
2.000,00
184.000,00
18
Kaca arloji 150ml
92
buah
37.000,00
35.000,00
2.000,00
184.000,00
19
Kaki tiga bundar
92
buah
27.000,00
25.000,00
2.000,00
184.000,00
20
Kalorimeter
92
buah
47.000,00
45.000,00
2.000,00
184.000,00
21
Kasa steinless steel 1 pak 10
92
pak
165.000,00
162.000,00
3.000,00
276.000,00
6=4-5
7= 3 X 6
1
2
3
4
5
22
Kawat nikrom
92
buah
10.000,00
8.000,00
2.000,00
184.000,00
23
Kertas saring 1 pak 100 buah
92
pak
240.000,00
237.500,00
2.500,00
230.000,00
24
Klem buret
92
buah
85.000,00
80.500,00
4.500,00
414.000,00
25
Klem universal, 1 pak 2 buah
92
pak
140.000,00
138.000,00
2.000,00
184.000,00
26
Labu destilasi, 125ml
92
buah
75.000,00
70.000,00
5.000,00
460.000,00
27
Labu Erlen Meyer, 100ml
92
buah
35.000,00
30.000,00
5.000,00
460.000,00
28
Labu erlen Meyer, 250ml
92
buah
40.000,00
38.000,00
2.000,00
184.000,00
29
Labu volumetrik, 100ml
92
buah
100.000,00
97.500,00
2.500,00
230.000,00
30
Labu volumetrik, 250 ml
92
pak
85.000,00
84.000,00
1.000,00
92.000,00
31
Labu volumetrik, 500 ml
92
buah
15.000,00
13.000,00
2.000,00
184.000,00
32
Lempeng tetes, 12 LBG
92
buah
5.000,00
4.000,00
1.000,00
92.000,00
33
Lumpang dan alu
92
buah
6.000,00
4.500,00
1.500,00
138.000,00
34 35
Pelubang gabus
92
buah
10.000,00
9.000,00
1.000,00
92.000,00
Pembakar spiritus gelas
92
buah
205.000,00
204.000,00
1.000,00
Jumlah
92.000,00 6.532.000,00
Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 64 Ayat (1) menyatakan bahwa prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut: 1) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan; 2) terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. b. Rencana Anggaran Biaya pada kontrak-kontrak pekerjaan sejenis.
67
Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp11.572.000,00 (Rp3.420.000,00 + Rp1.620.000,00 + Rp6.532.000,00). Hal tersebut disebabkan panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dalam pengadaan alat laboratorium fisika, biologi dan kimia SMA tidak memperhatikan perkembangan harga pasar dan rencana anggaran biaya rekanan sejenis. Atas permasalahan tersebut Pengelola Kegiatan Peningkatan Mutu SMA/SMK Dinas Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa dalam pengadaan alat-alat laboratorium Fisika, Biologi dan Kimia SMA, harga yang tercantum dalam kontrak merupakan harga yang wajar. Panitia pengadaan barang dan jasa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan prosedur lelang sesuai ketentuan, yaitu telah menilai persyaratan administrasi/teknis dan kewajaran harga penawaran dari masing-masing penyedia barang dan jasa yang mengikuti pelelangan berdasarkan OE/HPS. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar menegur Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat supaya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih berupaya mencari harga barang/jasa yang paling ekonomis. 16. Dana Bantuan Subsidi Layanan Dasar (School Grant) Sebesar Rp35.000.000,00 dan Bantuan School Mapping Sebesar Rp15.000.000,00 Belum Diterima serta Program School Mapping Untuk SMK Sebesar Rp30.000.000,00 Tidak Efektif Pemerintah melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Menengah Kejuruan memberikan subsidi kepada sekolah dalam bentuk school grant untuk kegiatan sebagai berikut : a. Subsidi Layanan Dasar Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2005 No. 332.0/23-03.1/XVI/2005 tanggal 3 Januari 2005 diketahui anggaran kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan SMK Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp31.101.000.000,00. Dari anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp3.150.000.000,00 digunakan untuk kegiatan pemberian Subsidi Layanan Dasar (school grant) pada 90 sekolah dan telah terealisasi Rp3.080.000.000 (97,77%) pada 88 sekolah penerima. Bantuan School Grant Layanan Dasar adalah salah satu jenis bantuan yang diberikan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan menengah kejuruan. Bantuan School Grant Layanan Dasar TA 2005 ini diperuntukkan untuk
68
kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan manajerial kepala sekolah, kwalitas guru normatif, adaptif dan produktif, pengadaan teknisi bidang maintenance and repair serta penambahan buku referensi dan peralatan penunjang. Sampling dilakukan di Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas terhadap beberapa SMK penerima subsidi layanan dasar (school grant). Berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat No. 420.5/186/12 Tahun 2005 tentang Penetapan Penerima Subsidi Layanan Dasar Pendidikan Menengah Kejuruan (School Grant SMK) pada Kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Penelolaan SMK Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 dan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) No.308/PSSP-SMK/KU.2/2005 tanggal 27 Agustus 2005 diketahui bahwa SMK Negeri 3 Pontianak menerima Bantuan Subsidi Layanan Dasar (school grant) sebesar Rp35.000.000,00. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan Surat Keputusan No.420/1789/12.05 tanggal 20 September 2005 tentang Percepatan Program School Grant yang berisi kebijakan bagi sekolah-sekolah peneriman subsidi untuk menanggulangi terlebih dahulu biaya diklat sebesar Rp5.000.000,00 yang akan diganti setelah dana Subsidi Layanan Dasar diterima. Berdasarkan surat tersebut Kepala Sekolah SMKN 3 Pontianak membayar biaya diklat sebesar Rp12.500.00,00 untuk berbagai kegiatan school grant sebagai berikut: 1. 2. 3.
Biaya Diklat Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Biaya Diklat Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika Sekolah Menengah Kejuruan se Kalimantan Barat Biaya Diklat Guru Mata Pelajaran PPKN dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan se Kalimantan Barat Jumlah
5.000.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00 12.500.000,00
Hasil konfirmasi diketahui bahwa sampai dengan tanggal 8 Desember 2005 pihak sekolah SMK Negeri 3 Pontianak belum menerima dana bantuan school grant, sedangkan dana school grant telah ditranser ke rekening sekolah SMK Negeri 3 Pontianak pada Bank Mandiri Cabang Diponegoro Pontianak an. Bachtiar Bakhran, SE (Kepala SMK Negeri 3 Pontianak) dengan nomor rekening 146.00.0308063.2. sesuai Surat Perintah Pencairan Dana No. 89587 A/042/112 yang telah diterbitkan KPPN Pontianak pada tanggal 30 September 2005. Berdasar copy rekening Kepala Sekolah yang bersangkutan, dana belum diterima. b. School Mapping Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2005 No. 332.0/23-03.1/XVI/2005 tanggal 3 Januari 2005 diketahui anggaran kegiatan Pengembangan Sistem dan Standar Pengelolaan SMK Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar Rp31.101.000.000,00.
69
Dari anggaran tersebut diantaranya sebesar Rp180.000.000,00 digunakan untuk kegiatan pemberian subsidi renstra (School Mapping) pada 12 sekolah penerima subsidi sesuai SK Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat No.420.5/187/12 tanggal 22 Agustus 2005 tentang Penerima Bantuan School Mapping SMK pada Kegiatan Penyelenggaraan Sistem dan Standar Pengelolaan SMK Kalimantan Barat TA.2005 dan telah terealisasi 100%. School Mapping adalah dana bantuan subsidi yang diberikan kepada sekolah dengan tujuan untuk melaksanakan pendataan dan pemetaan sekolah pada sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai pendukung dalam pencapaian program jangka menengah (renstra) pendidikan menengah kejuruan Tahun 2005-2009 dan kebijakan pembangunan daerah. Dana bantuan subsidi school mapping diberikan masingmasing sebesar Rp15.000.000,00 kepada tiap sekolah penerima. Hasil konfirmasi terhadap SMK Negeri 1 Mempawah, SMK Negeri 1 Sambas dan SMK Negeri 1 Singkawang diketahui hal-hal sebagai berikut: 1) SMK Negeri 1 Mempawah Berdasar surat perjanjian penggunaan dana program school mapping SMK No.606/PSSP-SMK/KU.2/2005 tanggal 26 Agustus 2005 diketahui bahwa SMK Negeri 1 Mempawah menerima dana bantuan school mapping sebesar Rp15.000.000,00. Pemeriksaan atas dokumen menunjukkan bahwa surat perintah pencairan dana terbit tanggal 30 September 2005, sedangkan dana subsidi school mapping di rekening sekolah pada BRI cabang Mempawah nomor rekening 0207.01.011465.50.2 baru diterima pada tanggal 4 Oktober 2005 sehingga penerimaan dana bantuan school mapping di SMK N 1 Mempawah mengalami keterlambatan. Selain itu berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa kegiatan school mapping di SMK N 1 Mempawah belum terlaksana sedangkan jangka waktu pelaksanaan sesuai perjanjian hanya selama 4 bulan. 2) SMK Negeri 1 Sambas Berdasar surat perjanjian penggunaan dana program school mapping SMK No.607/PSSP-SMK/KU.2/2005 tanggal 26 Agustus 2005 diketahui bahwa SMK Negeri 1 Sambas menerima dana bantuan school mapping sebesar Rp15.000.000,00. Pemeriksaan atas dokumen menunjukkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana terbit tanggal 30 September 2005, sedangkan dana subsidi school mapping di rekening sekolah pada BNI cabang Pemangkat nomor rekening 065.000187828.912 baru diterima pada tanggal 4 Oktober 2005 sehingga penerimaan dana bantuan school mapping di SMK Negeri 1 Sambas mengalami keterlambatan.
70
Selain itu berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa kegiatan school mapping di SMK Negeri 1 Sambas belum terlaksana sedangkan jangka waktu pelaksanaan sesuai perjanjian hanya selama 4 bulan. 3) SMK Negeri 1 Singkawang Berdasar surat perjanjian penggunaan dana program school mapping SMK No.605/PSSP-SMK/KU.2/2005 tanggal 26 Agustus 2005 diketahui bahwa SMK Negeri 1 Singkawang menerima bantuan school mapping sebesar Rp15.000.000,00. Pemeriksaan atas dokumen menunjukkan bahwa dana program school mapping SMK Negeri 1 Singkawang telah ditransfer ke rekening BRI Cabang Singkawang No.33.23.7923 atas nama Sumiyatharto (Kepala SMK Negeri 1 Singkawang) selaku Ketua Tim School Mapping SMK Negeri 1 Singkawang sesuai surat perintah pencairan dana yang diterbitkan KPPN Pontianak tanggal 17 November 2005 namun hasil konfirmasi pada tanggal 14 Desember 2005 ternyata dana bantuan subsidi school mapping belum diterima oleh pihak SMK Negeri 1 Singkawang sehingga kegiatan school mapping tidak terlaksana. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Program School Mapping SMK antara Kepala Bidang SMK dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala SMK N 1 Mempawah No.606/PSSP-SMK/KU.2/2005 tanggal 26 Agustus 2005 pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan program school mapping SMK TA. 2005 dilaksanakan selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 26 Desember 2005 dan pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa pihak kedua sudah harus menggunakan dana bantuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian dengan pihak pertama. b. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Program School Mapping SMK antara Kepala Bidang SMK dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala SMK N 1 Sambas No.607/PSSP-SMK/KU.2/2005 tanggal 26 Agustus 2005 pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan program school mapping SMK TA. 2005 dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 26 Desember 2005 dan pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa pihak kedua sudah harus menggunakan dana bantuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian dengan pihak pertama. c. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Program School Mapping SMK antara Kepala Bidang SMK dan Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dengan Kepala SMK N 1 Singkawang No.605/PSSP-SMK/KU.2/2005 tanggal 26
71
Agustus 2005 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa pihak pertama menyalurkan dana bantuan kepada pihak kedua sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan serta pembiayaan yang diusulkan oleh sekolah penerima dan pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pihak kedua berhak menerima dana bantuan program school mapping SMK TA. 2005 sesuai dengan surat perjanjian dengan pihak pertama serta berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemberian subsidi layanan dasar (school grant) dan school mapping sebesar Rp50.000.000,00 menjadi tidak tercapai dan program school mapping sebesar Rp30.000.000,00 menjadi tidak efektif. Hal tersebut disebabkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dhi. Kepala Bidang SMK dan Pendidikan Tinggi Dinas Provinsi Kalimantan Barat sebagai pejabat pembuat komitmen dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mempawah dan SMK Negeri 1 Sambas tidak mematuhi kewajiban sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian penggunaan dana. Atas permasalahan tersebut penanggung jawab kegiatan Peningkatan Mutu SMK menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana bantuan School Grant SMK Negeri 3 Pontianak terjadi karena kesalahan dalam SPM-LS No. 00099/609422/2005 tanggal 27 September 2005, yaitu rekening yang digunakan oleh SMK Negeri 3 Pontianak adalah rekening pribadi dan nama yang tercantum pada rekening tidak sesuai dengan yang tertera dalam MoU. Upaya yang telah dilakukan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat adalah mengajukan ralat SPM dengan Surat No. 700/PSSP-SMK/UM/2005 kepada KPPN Pontianak dengan rekening atas nama lembaga (sekolah). Keterlambatan penggunaan dana School Mapping SMK Negeri 1 Mempawah dan SMK Negeri 1 Sambas terkait dengan suatu sistem yang penyempurnaannya diatur sebagai berikut: TOT dan Rakor School Mapping di Provinsi, validasi perangkat School Mapping, pengumpulan data dan pengolahan data, pemetaan sekolah dan potensi wilayah dan penyusunan laporan dan pengiriman laporan. Program School Mapping menggunakan aplikasi program School Mapping yang terus mengalami penyempurnaanpenyempurnaan sehingga pelaksanaannya mengalami kendala. Selain itu, Direktorat Dikmenjur belum mampu melaksanakan diklat (TOT) bagi Tim School Mapping Kabupaten/Kota. Keterlambatan bantuan School Mapping SMK Negeri 1 Singkawang terjadi karena kesalahan pada rekening yaitu menggunakan rekening pribadi, bukan rekening atas nama Ketua tim school Mapping, yang disebabkan belum adanya SK pengangkatan Ketua Tim School Mapping oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar:
72
a. Memerintahkan kepada penanggung jawab kegiatan untuk segera mentransfer dana Shool Grant ke rekening sekolah SMK Negeri 3 Pontianak dan dana School Mapping ke rekening sekolah SMK Negeri 1 Singkawang, b. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Mempawah dan SMK Negeri 1 Sambas untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana School Mapping. 17. Tujuan Pengadaan Jasa Konsultan Sistem Data Base Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Belum Sepenuhnya Tercapai dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Sebesar Rp16.460.750,00 Tidak Dipungut Pada TA. 2005 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran dana untuk Pengadaan Jasa Konsultan Sistem Data Base Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp330.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp329.215.000,00 atau 99,73%. Tujuan pengadaan sistem data base tersebut adalah tersedianya suatu sistem data base yang dapat mengelola data bidang pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan mampu menghasilkan output berupa informasi serta hard copy laporan sampai pada hasil analisis sistem berupa Advice untuk perencanaan pendidikan. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.050/669/12/02 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Sistem Data Base Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat TA. 2005 diketahui pekerjaan tersebut dilakukan oleh Badan Pengkajian Tehnologi Fakultas Teknik (BPTFT) Universitas Tanjungpura Pontianak melalui penunjukan langsung. Dalam surat perjanjian dinyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari dengan nilai kontrak sebesar Rp329.215.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut: No I
II
Uraian Biaya Langsung Personil a. Tenaga Ahli b. Tenaga Pendukung Biaya Langsung Non Personil a. Perjalanan b. Komunikasi c. Bahan d. Laporan dan Ekspose Jumlah PPn Total Biaya Pembulatan
Biaya (Rp) 168.000.000,00 42.950.000,00 59.400.000,00 6.000.000,00 5.311.400,00 17.625.000,00 299.286.400,00 29.928.640,00 329.215.040,00 329.215.000,00
Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.39/P3-B/12.01 tanggal 29 November 2005 diketahui pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% dan telah dibayar seluruhnya kepada rekanan sesuai kuitansi pembayaran sebesar Rp329.215.000,00 dan Berita Acara Pembayaran No.934/2404/12.01 tanggal 29 November 2005.
73
Dalam laporan akhir yang dibuat oleh BPT-FT dinyatakan bahwa lingkup pekerjaan meliputi: a. Penelitian yang dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dengan data yang akurat dari seluruh Kabupaten/Kota. b. Sistem Data Base yang dibangun adalah sistem data base tingkat Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menegah Kejuruan di Kalimanatan Barat. c. Program yang dibangun berbasis multi user dan jaringan sehingga dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
Hasil konfirmasi kepada BPT-FT Untan pada tanggal 9 Desember 2005 diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Terdapat beberapa tahap pekerjaan yang belum diselesaikan seluruhnya, seperti pengujian software (uji beta), penyempurnaan sistem dan pembuatan manual program yang semuanya masih dalam tahap pengerjaan, b. Pekerjaan tersebut baru diselesaikan 75% dan sampai dengan jangka waktu kontrak (tanggal 17 Desember 2005) masih belum selesai dan tidak terdapat addendum kontrak, c. Penelitian dilakukan tidak pada seluruh Kabupaten/Kota, tetapi hanya dengan menggunakan data pada Kota Pontianak, d. Hasil berupa advice untuk perencanaan pendidikan hanya tersedia pada jenjang pendidikan SD saja, tidak termasuk pada jenjang SLTP dan SMA/SMK, e. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki fasilitas infrastruktur yang memadai, seperti jaringan dan tempat penyimpanan (storage), untuk mendukung sistem data base yang dihasilkan. Dengan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut BTP-FT Untan harus dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp16.460.750,00 (5% x Rp329.215.000,00) Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Surat Perjanjian Kerja Sama No.050/669/12.02 tanggal 20 Juni 2005 tentang Pengadaan Jasa Konsultan Sistem Data Base Pendidikan Provinsi Kalimanatan Barat TA.2005 pada: 1) Pasal 8 ayat (1) huruf c menyatakan Tahap III dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp329.215.000,00 = Rp98.764.500,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada Pihak Kedua, setelah Pihak Kedua melaksanakan Seminar/Ekspose Draf
74
Laporan Akhir dan menyerahkan Laporan Akhir sebanyak 15 (Lima Belas) eksemplar, diterima dan disetujui oleh Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian oleh Panitia Pemeriksa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimanatan Barat Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja ini; 2) Pasal 10 menyatakan Pihak Kedua memberikan jaminan bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama adalah baru, benar dan lengkap serta sumber data yang dipergunakan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan; 3) Pasal 11 ayat (1) menyatakan apabila terjadi keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 surat perjanjian kerja ini, Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp1/1000 (satu perseribu) dari harga borongan/nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dan besarnya denda maksimum adalah sebesar nilai jaminan pelaksanaan. b. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 antara lain menyatakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; c. Peraturan Pemerintah No. 105 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 27: 1) ayat (1) menyatakan setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) ayat (2) menyatakan setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. d. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada: 1) Pasal 49 ayat (5) menyatakan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 50 menyatakan bahwa setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Hal tersebut mengakibatkan:
75
a. Sistem data base yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan, karena dibuat berdasarkan penelitian yang hanya dilakukan pada Kota Pontianak dan tidak seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat; b. Pengimplementasian sistem data base tidak dapat segera dilakukan dengan sempurna mengingat belum tersedia infrastruktur yang memadai dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh BPT-FT; c. Perencanaan pendidikan pada jenjang SLTP dan SMA/SMK tidak dapat memanfaatkan data base yang dihasilkan karena tidak tersedia hasil Advice untuk jenjang pendidikan tersebut; d. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp16.460.750,00 belum dipungut dan disetor ke Kas Daerah; e. Tujuan Pengadaan Jasa Konsultan Sistem Data Base Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut terjadi karena Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan Kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Sistem Data Base Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat: a. Tidak mempertimbangkan aspek ketersediaan infrastruktur yang dimiliki dalam tahap perencanaan kegiatan; b. Tidak mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; c. Tidak melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan tahap-tahap pekerjaan oleh pihak rekanan; d. Tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya terhadap hasil pekerjaan rekanan. Atas permasalahan tersebut Pelaksana Kegiatan menjelaskan bahwa pekerjaan tambahan yang tidak tercakup dalam Surat Perjanjian Pemborongan memang mengalami keterlambatan. Namun, semua pekerjaan yang tercakup dalam Surat Perjanjian Kerjasama telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Serah terima No. 29.1/P3-B/12.01 tanggal 29 November 2005 dan Berita Acara Serah Terima No. 29.1/BPT-Ext/XI/2005 tanggal 29 November 2005. BPK-RI menyarankan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat agar: a. Menegur pelaksana kegiatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan panitia pemeriksaan barang/jasa atas pernyataan penyelesaian pekerjaan 100% sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa; b. Menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp16.460.750,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.
76
LAMPIRAN I PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NO
ASPEK/INDIKATOR SPM SEKOLAH DASAR/MI 1. Aspek Kurikulum Indikator Tersebarnya Kurikulum Lokal 2. Aspek Anak Didik a.Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) b. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) 3. Aspek Pembiayaan Indikator Anggaran Pemerintah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MTs 1. Aspek Kurikulum a. Indikator Tersebarnya Kurikulum Lokal b. Indikator Terserapnya Kurikulum Lokal 2. Aspek Peserta Didik a. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) b. Indikator Angka Pendaftaran Siswa 3. Aspek Ketenagaan a. Indikator Kepala Sekolah b. Indikator Prosentase Guru Berkualifikasi 4. Aspek Sarana Prasarana Indikator Perabot 5. Aspek Pembiayaan a. Indikator Anggaran Pemerintah
1.
2.
3.
4.
b. Indikator Komponen Yang Dibiayai SEKOLAH MENENGAH UMUM/MA Aspek Kurikulum a. Indikator Tersebarnya Kurikulum Lokal b. Indikator Terserapnya Kurikulum Lokal Aspek Peserta Didik a. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) b. Indikator Angka Pendaftaran Siswa Aspek Ketenagaan a. Indikator Kepala Sekolah b. Indikator Prosentase Guru Berkualifikasi Aspek Pembiayaan a. Indikator Anggaran Pemerintah
b. Indikator Komponen Yang Dibiayai SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1. Aspek Kurikulum Indikator Tersebarnya Hasil Penyesuaian 2. Aspek Peserta Didik
KRITERIA
PENILAIAN
SKOR NILAI
Ada
Tidak Ada
0
75% 75%
104.48% 83.84%
2 1
Ada
Ada (tdk disemua kab/kota)
1
Ada Ada
Tidak Ada Tidak Terserap
0 0
Meningkat Meningkat
45.90% 3.285 orang
2 2
Baik 60%
Tidak Diketahui 53.04%
0 0
Lengkap
Tidak Diketahui
0
Ada
Ada (tdk disemua kab/kota) Seluruhnya Seluruhnya
1 2
Ada Ada
Tidak Ada Tidak Terserap
0 0
Meningkat Meningkat
18.83% 2.043 orang
2 2
Baik 60%
Tidak Diketahui 63.38%
0 1
Ada
Ada (tdk disemua kab/kota) Seluruhnya Seluruhnya
Ada
Tidak Ada
1 2
0
a. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) b. Indikator Angka Pendaftaran Siswa c. Indikator Angka Putus Sekolah 3. Aspek Ketenagaan a. Indikator Kepala Sekolah b. Indikator Prosentase Guru Berkualifikasi 4. Aspek Sarana Prasarana a. Indikator Peralatan/Lab/Media/Perabot dan Bengkel b. Indikator Buku Teks c. Indikator Sarana Olahraga 5. Aspek Pembiayaan a. Indikator Anggaran Pemerintah b. Indikator Sumber Lainnya 6. Aspek Peran Serta Masyarakat Indikator Peran Serta Dunia Usaha JUMLAH KRITERIA KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN 0 - 25 Kurang Baik 26 - 50 Cukup Baik 51 - 75 Baik 75 - 100 Sangat baik
Meningkat Meningkat Menurun
11.15% 24 orang Menurun
2 2 2
Baik 75%
Tidak Diketahui 61.60%
0 0
Lengkap
Cukup Lengkap
2
Rasio 1:2 Lengkap
Tidak Diketahui Cukup Lengkap
0 2
Ada
1
Ada
Ada (tdk disemua kab/kota) Ada
Ada
Tidak Diketahui
0 32
2
KESEPAKATAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NO
ASPEK/INDIKATOR SPM SEKOLAH DASAR/MI 1. Aspek Kurikulum Indikator Tersebarnya Kurikulum Lokal
KRITERIA
PENILAIAN
SKOR NILAI
Ada
Tidak Ada
0
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tapi tidak tersebar 2; Tersebar
75%
104.48%
2
0; Tidak diketahui/Tidak Tercapai 1; Tercapai 75% - 100% 2; Tercapai > 100%
75%
83.84%
1
0; Tidak diketahui/Tidak Tercapai 1; Tercapai 75% - 100% 2; Tercapai > 100%
3. Aspek Pembiayaan Indikator Anggaran Pemerintah
Ada
Ada (tdk disemua kab/kota)
1
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tersedia rutin dan non rutin tapi tidak disemua kab/kota 2; Ada tersedia rutin dan non rutin disemua kab/kota
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MTs 1. Aspek Kurikulum a. Indikator Tersebarnya Kurikulum Lokal
Ada
Tidak Ada
0
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tapi tidak tersebar 2; Tersebar
b. Indikator Terserapnya Kurikulum Lokal
Ada
Tidak Terserap
0
0; Tidak diketahui/Tidak Terserap 1; Terserap <80% 2; Terserap >80%
Meningkat
45.90%
2
0; Tidak diketahui 1; Tidak Meningkat/Tetap
2. Aspek Anak Didik a.Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK)
b. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM)
2. Aspek Peserta Didik a. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM)
KETERANGAN
NO
ASPEK/INDIKATOR SPM
KRITERIA
PENILAIAN
SKOR NILAI
KETERANGAN 2; Meningkat
Meningkat
3.285 orang
2
0; Tidak diketahui 1; Tidak Meningkat/Tetap 2; Meningkat
Baik
Tidak Diketahui
0
0; Tidak diketahui/Tidak Baik 1; Cukup Baik 2; Baik 3; Sangat Baik
60%
53.04%
0
0; Tidak diketahui/Tidak Tercapai 1; Tercapai 60% - 80% 2; Tercapai >80%
Lengkap
Tidak Diketahui
0
0; Tidak diketahui/Tidak Tersedia 1; Kurang Lengkap 2; Cukup Lengkap 3; Sangat Lengkap
Ada
Ada (tdk disemua kab/kota)
1
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tersedia rutin dan non rutin tapi tidak disemua kab/kota 2; Ada tersedia rutin dan non rutin disemua kab/kota
b. Indikator Komponen Yang Dibiayai
Seluruhnya
Seluruhnya
2
0; Tidak diketahui 1; Tidak Seluruhnya 2; Seluruhnya
SEKOLAH MENENGAH UMUM/MA 1. Aspek Kurikulum a. Indikator Tersebarnya Kurikulum Lokal
Ada
Tidak Ada
0
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tapi tidak tersebar 2; Tersebar
b. Indikator Terserapnya Kurikulum Lokal
Ada
Tidak Terserap
0
0; Tidak diketahui/Tidak Terserap
b. Indikator Angka Pendaftaran Siswa
3. Aspek Ketenagaan a. Indikator Kepala Sekolah
b. Indikator Prosentase Guru Berkualifikasi
4. Aspek Sarana Prasarana Indikator Perabot
5. Aspek Pembiayaan a. Indikator Anggaran Pemerintah
NO
ASPEK/INDIKATOR SPM
KRITERIA
PENILAIAN
SKOR NILAI
KETERANGAN 1; Terserap <75% 2; Terserap >75%
Meningkat
18.83%
2
0; Tidak diketahui 1; Tidak Meningkat/Tetap 2; Meningkat
Meningkat
2.043 orang
2
0; Tidak diketahui 1; Tidak Meningkat/Tetap 2; Meningkat
Baik
Tidak Diketahui
0
0; Tidak diketahui/Tidak Baik 1; Cukup Baik 2; Baik 3; Sangat Baik
60%
63.38%
1
0; Tidak diketahui/Tidak Tercapai 1; Tercapai 60% - 80% 2; Tercapai >80%
Ada
Ada (tdk disemua kab/kota)
1
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tersedia rutin dan non rutin tapi tidak disemua kab/kota 2; Ada tersedia rutin dan non rutin disemua kab/kota
b. Indikator Komponen Yang Dibiayai
Seluruhnya
Seluruhnya
2
0; Tidak diketahui 1; Tidak Seluruhnya 2; Seluruhnya
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 1. Aspek Kurikulum Indikator Tersebarnya Hasil Penyesuaian
Ada
Tidak Ada
0
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tapi tidak tersebar 2; Tersebar
2. Aspek Peserta Didik a. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK)
Meningkat
11.15%
2
0; Tidak diketahui
2. Aspek Peserta Didik a. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM)
b. Indikator Angka Pendaftaran Siswa
3. Aspek Ketenagaan a. Indikator Kepala Sekolah
b. Indikator Prosentase Guru Berkualifikasi
4. Aspek Pembiayaan a. Indikator Anggaran Pemerintah
NO
ASPEK/INDIKATOR SPM
KRITERIA
PENILAIAN
SKOR NILAI
KETERANGAN 1; Tidak Meningkat/Tetap 2; Meningkat
Meningkat
24 orang
2
0; Tidak diketahui 1; Tidak Meningkat/Tetap 2; Meningkat
Menurun
Menurun
2
0; Tidak diketahui/Tidak Menurun 1; Tetap 2; Menurun
Baik
Tidak Diketahui
0
0; Tidak diketahui/Tidak Baik 1; Cukup Baik 2; Baik 3; Sangat Baik
75%
61.60%
0
0; Tidak diketahui/Tidak Tercapai 1; Tercapai 75% - 100% 2; Tercapai >100%
Lengkap
Cukup Lengkap
2
0; Tidak diketahui/Tidak Tersedia 1; Kurang Lengkap 2; Cukup Lengkap 3; Sangat Lengkap
b. Indikator Buku Teks
Rasio 1:2
Tidak Diketahui
0
0; Tidak diketahui/Tidak Tersedia 1; Tersedia (1 buku utk lebih 2 siswa) 2; Tersedia (1 buku utk 2 siswa) 3; Tersedia (1 buku utk 1 siswa)
c. Indikator Sarana Olahraga
Lengkap
Cukup Lengkap
2
0; Tidak diketahui/Tidak Tersedia 1; Kurang Lengkap 2; Cukup Lengkap 3; Sangat Lengkap
5. Aspek Pembiayaan a. Indikator Anggaran Pemerintah
Ada
Ada
1
0; Tidak diketahui/Tidak Ada
b. Indikator Angka Pendaftaran Siswa
c. Indikator Angka Putus Sekolah
3. Aspek Ketenagaan a. Indikator Kepala Sekolah
b. Indikator Prosentase Guru Berkualifikasi
4. Aspek Sarana Prasarana a. Indikator Peralatan/Lab/Media/Perabot dan Bengkel
NO
ASPEK/INDIKATOR SPM
KRITERIA
b. Indikator Sumber Lainnya
6. Aspek Peran Serta Masyarakat Indikator Peran Serta Dunia Usaha
JUMLAH
PENILAIAN SKOR NILAI (tdk disemua kab/kota)
KETERANGAN 1; Ada tersedia rutin dan non rutin tapi tidak disemua kab/kota 2; Ada tersedia rutin dan non rutin disemua kab/kota
Ada
Ada
2
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tersedia tapi tidak disemua kab/kota 2; Ada tersedia disemua kab/kota
Ada
Tidak Diketahui
0
0; Tidak diketahui/Tidak Ada 1; Ada tersedia tapi tidak disemua kab/kota 2; Ada tersedia disemua kab/kota
32
Kinerja "Cukup Baik"
KRITERIA KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN 0 - 25 Kurang Baik 26 - 50 Cukup Baik 51 - 75 Baik 75 - 100 Sangat baik
an. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Drs. Sy. Isa Hadad, MM NIP. 131693970
Pontianak, 20 Desember 2005 KETUA TIM PEMERIKSA
Ratna Agustini Kusumaningtias, SE NIP. 240002707
Lampiran II DAFTAR KEKURANGAN JUMLAH PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN PADA SMPN 16 PONTIANAK
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Judul Buku Matematika Biologi Fisika Kimia Ekonomi Geografi Kewarganegaraan Sejarah Bhs. Indonesia Bhs.Inggris Kesenian Pendidikan Jasmani Jumlah
Kelas VII Kelas VIII Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 5 26,000.00 130,000.00 5 21,500.00 107,500.00 5 30,500.00 152,500.00 5 25,000.00 125,000.00 5 22,500.00 112,500.00 5 23,500.00 117,500.00 5 19,000.00 95,000.00 5 16,000.00 80,000.00 5 21,500.00 107,500.00 5 25,000.00 125,000.00 5 26,000.00 130,000.00 5 25,000.00 125,000.00 5 15,000.00 75,000.00 5 18,800.00 94,000.00 5 26,000.00 130,000.00 5 29,500.00 147,500.00 5 31,500.00 157,500.00 5 32,500.00 162,500.00 5 26,000.00 130,000.00 5 25,000.00 125,000.00 5 28,000.00 140,000.00 5 26,000.00 130,000.00 5 21,500.00 107,500.00 5 21,000.00 105,000.00 60 1,467,500.00 60 1,444,000.00
Lampiran IIIa DAFTAR SD/MI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG (BLOCK GRANT) BUKU MATA PELAJARAN POKOK SD/MI DUA TAHUN BERTURUT (TAHUN 2004 DAN 2005) NO.
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
NILAI BANTUAN 2004 (RP)
NILAI BANTUAN 2005 (RP)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
KOTA PONTIANAK SDN 19 Pontianak Timur SDN 22 Pontianak Timur SDN 24 Pontianak Timur SDN 27 Pontianak Timur SDN 07 Pontianak Timur SDN 23 Pontianak Timur SDN 21 Pontianak Timur SDN 39 Pontianak Utara SDN 41 Pontianak Utara SDN 13 Pontianak Barat SDN 28 Pontianak Selatan SDN 20 Pontianak Selatan SDN 35 Pontianak Selatan SDN 06 Pontianak Selatan Jumlah 1
6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 88.900.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 98.000.000,00
1 2
KABUPATEN PONTIANAK SDN 08 Teluk Pakedai SDN 8 Rasau Raya Jumlah II
6.350.000,00 6.350.000,00 12.700.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00
1 2
KABUPATEN BENGKAYANG SDN 09 Bengkayang SDN 07 Jagoi Babang Jumlah III
6.350.000,00 6.350.000,00 12.700.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00
1 2 3 4
KABUPATEN SEKADAU SDN 08 Sekadau Hilir SDN 22 Sekadau Hilir SDN 10 Belitang SDN 15 Belitang Hulu Jumlah IV
6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 25.400.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 28.000.000,00
1 2 3 4
KABUPATEN SANGGAU SDN 01 Semanget, Entikong SDN 23 Ensibu, Jangkang SDN 59 Entakai II, Kapuas SDN 19 Janjang, Tayan Hulu Jumlah V
6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 25.400.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 28.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
KOTA SINGKAWANG SDN 6 Singkawang Timur SDN 11 Singkawang Timur SDN 12 Singkawang Timur SDN 5 Singkawang Utara SDN 7 Singkawang Utara SDN 10 Singkawang Utara SDN 12 Singkawang Utara SDN 4 Singkawang Selatan SDN 14 Singkawang Selatan SDN 15 Singkawang Selatan SDN 4 Singkawang Barat SDN 12 Singkawang Barat SDN 14 Singkawang Barat MIS Muhammadiyah SDN 1 Singkawang Tengah SDN 9 Singkawang Tengah SDN 10 Singkawang Tengah SDN 11 Singkawang Tengah SDN 16 Singkawang Tengah SDS Torsina Singkawang Tengah MIS Uuludin Singkawang Tengah SDN 17 Singkawang Tengah Jumlah VI
1 2 3
KABUPATEN MELAWI SDN 24 Belimbing SDN 17 Nanga Pinoh SDN 11 Nanga Pinoh Jumlah VII
1
1 2 3 4 5 6 7 8
KABUPATEN KAPUAS HULU SDN 03 Manday Jumlah VIII KABUPATEN KETAPANG SDN 08 PM Karimata SDN 13 Matan Hilir Selatan SDN 32 Matan Hilir Utara SDN 47 Matan Hilir Utara SDN 11 Muara Pawan SDN 24 Delta Pawan SDN 23 Delta Pawan SDN 41 Benua Kayong Jumlah IX Jumlah I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX
(RP)
(RP)
6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 139.700.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 154.000.000,00
6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 19.050.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00
6.350.000,00 6.350.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00
6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 6.350.000,00 50.800.000,00 381.000.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 56.000.000,00 420.000.000,00
Lampiran IIIb JUMLAH SD/MI PENERIMA BANTUAN LANGSUNG (BLOCK GRANT) BUKU MATA PELAJARAN POKOK TAHUN 2004 DAN 2005 No.
Kabupaten/Kota
Jumlah SD/MI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kota Pontianak Kabupaten Pontianak Kabupaten Sambas Kab. Sanggau (termasuk Kab. Sekadau) Kab. Sintang (termasuk Kab. Melawi) Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kota Singkawang Jumlah
215 639 406 669 546 366 535 222 410 103 4.111
Block Grant Buku Pelajaran Pokok Th. 2004 Th. 2005 Jumlah 60 64 124 70 68 138 40 72 112 57 117 174 70 108 178 34 32 66 65 42 107 40 67 107 35 82 117 40 54 94 511 706 1.217
Tidak Menerima Bantuan Langsung Th. 2004 dan 2005 91 501 294 495 368 300 428 115 293 9 2.894
TABEL : 1a
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab/kota Kota Pontianak Kab Pontianak Kab Sambas Kab Sanggau Kab Sintang Kab Kapuas Hulu Kab Ketapang Kab Bengkayang Kab Landak Kota Singkawang Jumlah
SD/MI Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 66,142 62,356 101,307 93,716 72,893 61,425 81,716 76,886 74,008 65,590 28,502 27,037 65,118 73,393 38,911 28,270 50,066 46,855 26,171 29,127 604,834 564,655
TABEL :1b
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab/kota Kota Pontianak Kab Pontianak Kab Sambas Kab Sanggau Kab Sintang Kab Kapuas Hulu Kab Ketapang Kab Bengkayang Kab Landak Kota Singkawang Jumlah
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PELAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2002/2003
APK (%) 106.07 108.10 118.67 106.28 112.83 105.42 88.73 137.64 106.85 89.85 107.12
SMP/MTs Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 27,960 28,793 26,451 39,795 19,144 33,856 21,957 35,842 19,367 33,881 7,651 12,757 15,350 29,470 7,954 13,195 14,162 21,988 8,818 16,483 168,814 266,060
APK (%) 97.11 66.47 56.55 61.26 57.16 59.97 52.09 60.28 64.41 53.50 63.45
SMU/MA Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 17,798 24,014 7,967 41,033 4,722 32,466 6,537 31,237 7,288 33,031 2,549 12,255 5,720 29,181 3,164 11,676 5,653 19,828 3,381 12,558 64,779 247,279
APK (%) 74.12 19.42 14.54 20.93 22.06 20.80 19.60 27.10 28.51 26.92 26.20
SMK Jlh Siswa Jlh Penduduk APK Suatu Sekolah Usia Sekolah (%) 11,310 24,014 47.10 2,230 41,033 5.43 2,676 32,466 8.24 2,957 31,237 9.47 1,814 33,031 5.49 377 12,255 3.08 1,241 29,181 4.25 335 11,676 2.87 520 19,828 2.62 2,982 12,558 23.75 26,442 247,279 10.69
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PELAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2003/2004
SD/MI Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 66,819 64,179 107,959 95,553 64,625 62,245 81,328 74,616 74,081 75,871 29,894 31,748 65,411 75,412 31,740 26,301 50,844 45,264 26,892 22,696 599,593 573,885
APK (%) 104.11 112.98 103.82 109.00 97.64 94.16 86.74 120.68 112.33 118.49 104.48
SMP/MTs Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 27,868 29,812 27,118 40,575 19,143 33,820 23,596 36,703 18,038 29,828 7,544 12,754 15,807 31,479 8,122 12,836 17,018 23,307 8,926 16,212 173,180 267,326
APK (%) 93.48 66.83 56.60 64.29 60.47 59.15 50.21 63.28 73.02 55.06 64.78
SMU/MA Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 18,306 23,282 9,346 44,144 5,093 34,342 6,908 31,237 7,675 34,619 3,067 12,255 6,287 31,262 2,972 12,920 6,657 13,574 3,653 12,558 69,964 250,193
APK (%) 78.63 21.17 14.83 22.11 22.17 25.03 20.11 23.00 49.04 29.09 27.96
SMK Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 10,454 23,282 2,578 44,144 2,781 34,342 3,481 31,237 1,920 34,619 374 12,255 1,249 31,262 382 12,920 558 13,574 4,132 12,558 27,909 250,193
APK (%) 44.90 5.84 8.10 11.14 5.55 3.05 4.00 2.96 4.11 32.90 11.15
TABEL : 2a
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab/kota Kota Pontianak Kab Pontianak Kab Sambas Kab Sanggau Kab Sintang Kab Kapuas Hulu Kab Ketapang Kab Bengkayang Kab Landak Kota Singkawang Jumlah
SD/MI Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 52,503 62,356 71,365 93,716 60,181 61,425 62,166 76,886 59,280 65,590 21,007 27,037 52,903 73,393 25,887 28,270 36,661 46,855 21,499 29,127 463,452 564,655
TABEL : 2b
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab/kota Kota Pontianak Kab Pontianak Kab Sambas Kab Sanggau Kab Sintang Kab Kapuas Hulu Kab Ketapang Kab Bengkayang Kab Landak Kota Singkawang Jumlah
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PELAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2002/2003
APM (%) 84.20 76.15 97.97 80.85 90.38 77.70 72.08 91.57 78.24 73.81 82.08
SMP/MTs Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 19,349 28,793 19,494 39,795 13,080 33,856 14,509 35,842 12,762 33,881 5,109 12,757 12,119 29,470 4,911 13,195 9,425 21,988 5,837 16,483 116,595 266,060
APM (%) 67.20 48.99 38.63 40.48 37.67 40.05 41.12 37.22 42.86 35.41 43.82
SMU/MA Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 12,061 24,014 5,273 41,033 3,193 32,466 4,275 31,237 5,222 33,031 1,688 12,255 4,873 29,181 2,299 11,676 3,571 19,828 2,842 12,558 45,297 247,279
APM (%) 50.22 12.85 9.83 13.69 15.81 13.77 16.70 19.69 18.01 22.63 18.32
SMK Jlh Siswa Jlh Penduduk APM Suatu Sekolah Usia Sekolah (%) 31,810 24,014 132.46 12,559 41,033 30.61 8,288 32,466 25.53 10,491 31,237 33.59 11,904 33,031 36.04 3,654 12,255 29.82 10,440 29,181 35.78 4,864 11,676 41.66 7,454 19,828 37.59 7,660 12,558 61.00 109,124 247,279 44.13
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PELAYANAN PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2003/2004
SD/MI Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 55,001 64,179 80,343 95,553 58,167 62,245 64,591 74,616 58,340 75,871 22,387 31,748 54,159 75,412 25,033 26,301 41,686 45,264 21,418 22,696 481,125 573,885
APM (%) 85.70 84.08 93.45 86.56 76.89 70.51 71.82 95.18 92.10 94.37 83.84
SMP/MTs Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 18,650 29,812 18,858 40,575 14,160 33,820 14,883 36,703 15,131 29,828 5,031 12,754 13,503 31,479 5,724 12,836 10,648 23,307 6,120 16,212 122,708 267,326
APM (%) 62.56 46.48 41.87 40.55 50.73 39.45 42.90 44.59 45.69 37.75 45.90
SMU/MA Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 12,192 23,282 6,732 44,144 3,588 34,342 4,671 31,237 4,448 34,619 2,144 12,255 4,024 31,262 2,281 12,920 4,567 13,574 2,465 12,558 47,112 250,193
APM (%) 52.37 15.25 10.45 14.95 12.85 17.49 12.87 17.65 33.65 19.63 18.83
SMK Jlh Siswa Jlh Penduduk Suatu Sekolah Usia Sekolah 7,298 23,282 1,950 44,144 1,966 34,342 1,941 31,237 1,341 34,619 278 12,255 770 31,262 252 12,920 312 13,574 1,976 12,558 18,084 250,193
APM (%) 31.35 4.42 5.72 6.21 3.87 2.27 2.46 1.95 2.30 15.73 7.23
TABEL : 3a
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab/kota
Kota Pontianak Kab Pontianak Kab Sambas Kab Sanggau Kab Sintang Kab Kapuas Hulu Kab Ketapang Kab Bengkayang Kab Landak Kota Singkawang Jumlah
SD/MI Jumlah Guru Yg Memenuhi Yg Mengajar Standar Minimal di Sekolah 2,838 2,904 4,959 5,760 3,409 3,590 4,017 4,079 3,157 3,527 2,306 2,316 2,798 2,922 1,327 1,350 2,199 2,235 1,380 1,431 28,390 30,114
% Guru Berkualifikasi 97.73 86.09 94.96 98.48 89.51 99.57 95.76 98.30 98.39 96.44 94.28
TABEL : 3b
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kab/kota
Kota Pontianak Kab Pontianak Kab Sambas Kab Sanggau Kab Sintang Kab Kapuas Hulu Kab Ketapang Kab Bengkayang Kab Landak Kota Singkawang Jumlah
SD/MI Jumlah Guru Yg Memenuhi Yg Mengajar Standar Minimal di Sekolah 2,946 2,946 5,688 5,908 4,071 4,092 4,059 4,079 3,582 3,619 2,314 2,316 3,061 3,071 1,333 1,343 2,216 2,235 1,426 1,431 30,696 31,040
% Guru Berkualifikasi 100.00 96.28 99.49 99.51 98.98 99.91 99.67 99.26 99.15 99.65 98.89
PROSENTASE GURU BERKUALIFIKASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2002/2003
SMP/MTs Jumlah Guru Yg Memenuhi Yg Mengajar Standar Minimal di Sekolah 1,260 1,864 989 2,061 582 1,391 599 1,387 616 1,129 226 355 209 406 235 494 272 759 269 604 5,257 10,450
% Guru Berkualifikasi 67.60 47.99 41.84 43.19 54.56 63.66 51.48 47.57 35.84 44.54 50.31
SMU/MA Jumlah Guru Yg Memenuhi Yg Mengajar Standar Minimal di Sekolah 1,000 1,321 520 855 203 368 277 478 320 473 100 300 112 170 37 118 235 412 166 286 2,970 4,781
% Guru Berkualifikasi 75.70 60.82 55.16 57.95 67.65 33.33 65.88 31.36 57.04 58.04 62.12
SMK Jumlah Guru Yg Memenuhi Yg Mengajar Standar Minimal di Sekolah 528 919 195 298 79 137 136 222 116 161 13 16 31 40 25 37 2 4 167 310 1,292 2,144
% Guru Berkualifikasi 57.45 65.44 57.66 61.26 72.05 81.25 77.50 67.57 50.00 53.87 60.26
SMK Jumlah Guru Yg Memenuhi Yg Mengajar Standar Minimal di Sekolah 648 1,052 186 259 105 186 136 222 108 185 13 16 81 113 30 49 2 4 167 310 1,476 2,396
% Guru Berkualifikasi 61.60 71.81 56.45 61.26 58.38 81.25 71.68 61.22 50.00 53.87 61.60
PROSENTASE GURU BERKUALIFIKASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2003/2004
SMP/MTs Jumlah Guru Yg Memenuhi Yg Mengajar Standar Minimal di Sekolah 1,291 1,825 1,283 2,361 692 1,513 599 1,387 683 1,172 236 365 532 1,041 281 546 272 759 269 604 6,138 11,573
% Guru Berkualifikasi 70.74 54.34 45.74 43.19 58.28 64.66 51.10 51.47 35.84 44.54 53.04
SMU/MA Jumlah Guru Yg Memenuhi Yg Mengajar Standar Minimal di Sekolah 874 1,277 582 913 302 422 277 478 347 502 99 300 300 453 152 217 235 412 166 286 3,334 5,260
% Guru Berkualifikasi 68.44 63.75 71.56 57.95 69.12 33.00 66.23 70.05 57.04 58.04 63.38
TABEL : 4a
KETERSEDIAAN ANGGARAN SEKOLAH MENURUT SUMBER PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2002/2003 (dalam ribuan rupiah)
No
SD
Kab/Kota Pusat
1
Kota Pontianak
2
Kab Pontianak
3
Kab Sambas
4
Kab Sanggau
5
Kab Sintang
6
Kab Kapuas Hulu
7
Kab Ketapang
8
Kab Bengkayang
9
Kab Landak
10 Kota Singkawang Jumlah
MI Daerah
31,475,361,759
Pusat
SMP Daerah
Pusat
Daerah
Pusat
Daerah
80,920
595,424
45,960,000
21,265,000
12,245
6,378,204
69,720,000
2,246
3,328,340
3,573,518
263,060
2,452,524
45,535 756,000
567,000
30,000
22,500
108,240,000
547,640,000
23,125,000
2,050,000
711,151 24,886,746
Pusat
MA Daerah
Pusat
SMK Daerah
1,011,758 15,050
292,962 2,050,797,676
356,358,000 7,033
4,658,118
353,409
313,935,832
1,742,215,944
12,069,282
978,389
711,151
195,792
330,000,000
3,522,561,120
458,710
13,907,815
20,920
5,651,200
3,221,524,109
587,329,830
18,000,000
121,523,992
32,063,387,244
70,639,142
29,782,162
3,875,911,168
7,913,502,663
444,348,093
TABEL : 4b
SMU
MTs
24,000,000 24,015,050
379,230
2,789,869
21,704
1,980,911
376,930,300
2,636,746,300
395,415
612,729
389,157
1,500
456,615,300
4,000,000
20,000,000
10,000,000
2,165,234
27,388
1,294,157
18,300,000
3,000,000
840,000,000
2,225,241,982
1,258,912
16,900
50,648
1,329,305,795
2,252,969,779
402,676,020
Daerah
2,830,686 3,000,000
28,470,000
Pusat
1,203,454 999,446,000 430,428 210,062,000 207,149
658,944
5,000,000 20,000,000 2,674,747,800
1,862,567
4,875
1,214,408,402
2,297,701
KETERSEDIAAN ANGGARAN SEKOLAH MENURUT SUMBER PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2003/2004 (dalam ribuan rupiah)
No
SD
Kab/Kota Pusat
1
Kota Pontianak
2
Kab Pontianak
3
Kab Sambas
4
Kab Sanggau
MI Daerah
33,049,129,847
Pusat 48,258,000
47,936
Daerah
Daerah
Pusat
9,822,110,652
80,178
21,429,718
2,386,765
470,535
7,500
868,500
511,394
4,234,531
96,552
29,600
878,912
Kab Kapuas Hulu
567,000
7
Kab Ketapang
8
Kab Bengkayang
9
Kab Landak
711,151
195,792
10 Kota Singkawang
20,920
5,651,200
97,115,071
33,079,357,335
2,050,000
25,000,000
33,049,744,783
Pusat
2,564,169,800
Kab Sintang
756,000
Daerah
2,246
5
23,125,000
Pusat
SMU
MTs
33,071,458,097
6
Jumlah
756,000
SMP
90,512
MA Daerah 3,230,260
Pusat 387,512,983
74,302
129,500 30,000
SMK Daerah
Pusat
Daerah
2,719,542,607
20,512,000
1,905,786,000
3,000
47,676
4,104,027
18,300
299,875
550,417
47,120
95,000
1,032,480
20,954,551
1,911,472,924
356,358 11,445,038
3,492,873
13,056
1,011,704,852
1,176,932,458
93,360
634,529
270,254
1,055,572
96,669,400
221,931,000
98,777,578
226,291,134
3,000,000
24,000 18,000 3,609,260,802
11,009,157,279
1,128,039
695,629
387,672,483
2,722,611,027
TABEL : 5a
No
Kab/Kota
JUMLAH SISWA BARU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2002/2003
JUMLAH SISWA BARU SD
MI
SMP
MTs
SMU
MA
SMK
JUMLAH
1
Kota Pontianak
10,385
992
8,168
1257
5,763
695
4,039
31,299
2
Kab Pontianak
15,453
3,849
6,796
2,483
2,475
674
1,026
32,756
3
Kab Sambas
10,950
661
5,797
1,091
1,515
320
1,050
21,384
4
Kab Sanggau
13,626
197
7,668
404
2,439
136
1,213
25,683
5
Kab Sintang
13,547
317
6,501
467
2,509
360
572
24,273
6
Kab Kapuas Hulu
5,323
220
2,317
350
731
174
118
9,233
7
Kab Ketapang
13,017
345
4,437
1,030
1,768
385
436
21,418
8
Kab Bengkayang
6,929
83
2,745
142
1,066
29
172
11,166
9
Kab Landak
10,243
203
4,970
110
2,062
78
147
17,813
10 Kota Singkawang
3,850
160
2,852
277
1,011
195
1,046
9,391
103,323
7,027
52,251
7,611
21,339
3,046
9,819
204,416
Jumlah
TABEL : 5b
No
Kab/Kota
JUMLAH SISWA BARU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2003/2004
JUMLAH SISWA BARU SD
MI
SMP
MTs
SMU
MA
SMK
JUMLAH
1
Kota Pontianak
10,230
1,125
8,220
1214
5,894
792
3,502
30,977
2
Kab Pontianak
13,850
4,374
7,870
2,977
2,887
759
889
33,606
3
Kab Sambas
9,705
664
6,196
1,060
1,806
210
1,004
20,645
4
Kab Sanggau
13,275
276
7,549
522
2,423
133
1,204
25,382
5
Kab Sintang
13,617
249
6,310
410
2,557
391
656
24,190
6
Kab Kapuas Hulu
4,638
354
2,229
377
955
189
169
8,911
7
Kab Ketapang
12,582
386
4,917
972
2,011
389
451
21,708
8
Kab Bengkayang
5,213
105
2,829
158
1,123
29
175
9,632
9
Kab Landak
10,404
389
5,949
215
2,429
122
234
19,742
10 Kota Singkawang Jumlah
3,973
96
2,885
288
1,091
238
1,559
10,130
97,487
8,018
54,954
8,193
23,176
3,252
9,843
204,923
TABEL : 6a
No
JUMLAH ANGKA PUTUS SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2002/2003
Kab/Kota
JUMLAH ANGKA PUTUS SEKOLAH SD
MI
SMP
MTs
SMU
MA
JUMLAH
SMK
1
Kota Pontianak
370
8
219
7
149
2
204
959
2
Kab Pontianak
729
0
162
0
17
0
54
962
3
Kab Sambas
1,821
33
528
110
80
15
66
2,653
4
Kab Sanggau
1,401
9
633
23
127
0
32
2,225
5
Kab Sintang
1,051
0
328
0
110
0
52
1,541
6
Kab Kapuas Hulu
633
3
0
0
0
0
0
636
7
Kab Ketapang
666
12
326
73
94
10
29
1,210
8
Kab Bengkayang
418
3
300
0
46
0
2
769
9
Kab Landak
52
0
76
0
294
3
0
425
10 Kota Singkawang
233
1
197
0
58
6
40
535
7,374
69
2,769
213
975
36
479
11,915
Jumlah
TABEL : 6b
No
JUMLAH ANGKA PUTUS SEKOLAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2003/2004
Kab/Kota
JUMLAH ANGKA PUTUS SEKOLAH SD
MI
SMP
MTs
SMU
MA
JUMLAH
SMK
1
Kota Pontianak
12
12
119
8
134
0
199
484
2
Kab Pontianak
953
174
302
79
68
0
111
1,687
3
Kab Sambas
1,581
82
441
100
99
5
50
2,358
4
Kab Sanggau
1,353
19
614
7
127
0
32
2,152
5
Kab Sintang
819
3
335
25
138
0
15
1,335
6
Kab Kapuas Hulu
633
3
185
2
0
0
0
823
7
Kab Ketapang
701
19
334
35
138
0
34
1,261
8
Kab Bengkayang
624
0
376
2
23
0
0
1,025
9
Kab Landak
781
25
200
3
294
3
0
1,306
10 Kota Singkawang
211
3
59
5
58
6
40
382
7,668
340
2,965
266
1,079
14
481
12,813
Jumlah
