BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN TA. 2006 DAN SEMESTER I TA. 2007 PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI TALIWANG
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM
Nomor Tanggal
: :
/XIX.MTR/02/2008 Februari 2008
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
1
BAB I GAMBARAN UMUM
3
1. Dasar Pemeriksaan
3
2. Standar Pemeriksaan
3
3. Entitas yang Diperiksa
3
4. Tahun Anggaran yang Diperiksa
3
5. Metodologi Pemeriksaan
3
6. Waktu Pemeriksaan
3
7. Obyek Pemeriksaan
4
8. Batasan Pemeriksaan
4
BAB II PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN
5
1. Landasan Hukum Dana Perimbangan
5
2. Formula dan Alokasi Dana Perimbangan
5
a. Dana Alokasi Umum (DAU)
5
b. Dana Bagi Hasil (DBH)
6
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
7
3. Alokasi dan Realisasi Dana Perimbangan
7
4. Sistem Pengendalian Manajemen Dana Perimbangan
8
a. Organisasi
8
b. Kebijakan
8
c. Pencatatan dan Pelaporan
8
d. Prosedur
9
e. Pengawasan
9
BAB III HASIL PEMERIKSAAN
10
1. Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diterima di luar Kas Daerah sebesar Rp12.498.400.656,00
10
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bidang Pertambangan Umum yang menjadi hak Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2006 sebesar Rp35.484.111.943,00 dan TA. 2007 sebesar Rp18.145.909.785,00 diterima tidak tepat waktu dan TA. 2007 sebesar Rp9.387.619.601,00 belum diterima dari Pemerintah Pusat
12
Lampiran 1 : Rincian Penerimaan PBB mingguan TA. 2006 dan Semester I TA. 2007 Lampiran 2 : Rincian Penerimaan BPHTB mingguan TA. 2006 dan Semester I TA. 2007
i
HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN (DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI KHUSUS) PADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI TALIWANG
Ringkasan Eksekutif Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) telah memeriksa Penyaluran dan Penerimaan Dana Perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemeriksaan Penyaluran dan Penerimaan Dana Perimbangan meliputi ketepatan sasaran, jumlah dan waktu penyaluran dan penerimaan di Tahun Anggaran 2006 dan 2007 posisi 30 Juni 2007 pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Pemeriksaan atas penyaluran dan penerimaan dana perimbangan bertujuan untuk menyimpulkan apakah dana perimbangan telah disalurkan dan diterima secara tepat nilai/jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran yaitu ke rekening kas daerah serta menguji efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat
1
kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Sumber Daya Alam. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Hasil pemeriksaan atas penyaluran dan penerimaan dana perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis Dana Bagi Hasil yang belum tepat waktu dan tepat rekening. Adapun rincian pokok-pokok temuan pemeriksaan terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diterima di luar Kas Daerah sebesar Rp12.498.400.656,00; 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bidang Pertambangan Umum yang menjadi hak Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2006 sebesar Rp35.484.111.943,00 dan TA. 2007 sebesar Rp18.145.909.785,00 diterima tidak tepat waktu dan TA. 2007 sebesar Rp9.387.619.601,00 belum diterima dari Pemerintah Pusat.
BPK RI menyarankan kepada : 1. Bupati Sumbawa Barat agar menegur Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak melaporkan Rekening Penerimaan PBB dan BPHTB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada PT. BNI’46 Cabang Sumbawa dan selanjutnya melaporkan rekening tersebut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; 2. a. Bupati Sumbawa Barat agar memerintahkan Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat untuk lebih mengoptimalkan upaya penagihan royalty dan landrent kepada Departemen Keuangan; b. Presiden RI agar memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyalurkan royalty dan landrent tepat waktu.
Untuk lebih jelasnya, kami persilakan menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dana Perimbangan berikut ini. Denpasar, Februari 2008 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI KEPALA PERWAKILAN BPK RI DI MATARAM
DRS. DJONI KIRMANTO NIP. 240001336
2
BAB I GAMBARAN UMUM
1. Dasar Pemeriksaan : a. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK-RI TA 2007; d. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK-RI (Revisi) Semester II TA 2007. 2. Standar Pemeriksaan adalah Peraturan BPK-RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 3. Entitas yang diperiksa adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 4. Tahun Anggaran yang Diperiksa adalah Tahun anggaran 2006 dan Semester I TA. 2007 5. Metodologi Pemeriksaan : Pemeriksaan atas penyaluran dan penerimaan dana perimbangan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan berikut : a. Pengujian dalam pemeriksaan Pemeriksaan terhadap penyaluran dan penerimaan dana perimbangan dilakukan dengan menguji semua dokumen-dokumen dana perimbangan berupa Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Rekening Koran. Selanjutnya dilakukan konfirmasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dan instansi-instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh atas ketepatan jumlah, waktu, dan sasaran dana perimbangan. b. Pelaporan Setiap permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan dikomunikasikan secara mingguan dalam laporan mingguan (progress report) ke Tim BPK Pusat. Tim Pusat memberikan arahan-arahan atas pelaksanaan pemeriksaan dana perimbangan. Konsep temuan pemeriksaan selanjutnya dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan tertulis sebelum disajikan sebagai temuan pemeriksaan. Atas temuan yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya diberikan saran tindak perbaikan yang disajikan dalam laporan yang sama. 6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan dimulai tanggal 11 September 2007 dan berakhir pada tanggal 30 September 2007.
3
7. Obyek Pemeriksaan Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Pusat merupakan komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 dan 2007 masing-masing ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007. Dana Perimbangan Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, 25 dan 29. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak berasal dari Sumber Daya Alam Perikanan, Sumber Daya Alam Kehutanan, Landrent dan Royalti. Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Bidang Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pendidikan, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur. Dana Perimbangan tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. 8. Batasan Pemeriksaan a. Tidak termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus) dan penyesuaian b. Tidak termasuk dana darurat c. Tidak termasuk penggunaan dana perimbangan
4
BAB II PENYALURAN DAN PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN
1.
Landasan Hukum Dana Perimbangan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah f.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
2. Formula dan Alokasi Dana Perimbangan a. Dana Alokasi Umum (DAU) Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden sedangkan alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada Presiden sebelum penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Menteri Keuangan melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD. Menteri Keuangan menyampaikan formula dan perhitungan DAU sebagai bahan penyusunan RAPBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Atas dasar data-data tersebut, selanjutnya Pemerintah Pusat yang menghitung besarnya DAU yang diterima oleh masing-masing daerah. DAU dapat dihitung dengan menggunakan 2 (dua) cara yaitu :
1) Atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan DAU daerah provinsi atau kabupaten/kota;
5
2) Atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk kenaikan gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, pemberian gaji ke-13, dan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil. b. Dana Bagi Hasil (DBH) Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan Menteri Keuangan sedangkan Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH Sumber Daya Alam setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Ketetapan menteri teknis tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah dan 90% untuk daerah. DBH PBB untuk daerah sebesar 90% dibagi dengan rincian 16,2% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan serta 9% untuk biaya pemungutan. Bagian Pemerintah sebesar 10% dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah. DBH BPHTB untuk daerah sebesar 80% dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan. Bagian Pemerintah sebesar 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota. DBH Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. DBH SDA yang terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi dibagikan dengan rincian sebagai berikut: No
DBH SDA
1
Kehutanan a. IIUPH b. PSDH c. Dana Reboisasi Pertambangan Umum a. Land-rent b. Royalty Perikanan Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Bumi Pertambangan Panas Bumi a. Setoran Bag Pemerintah b. Iuran Tetap & Produksi
2
3 4 5 6
Provinsi 16 % 16%
Kota/Kab Penghasil
Kota/Kab prov ybs
64 % 32 % 40%
32 %
16 % 64 % 16% 32 % 80% dibagikan ke seluruh kota/kab 3% 6% 6% 12% 16%
32 %
32 % 6% 12% 32 % 80% prorata
6
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Mekanisme DAK yaitu Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai DAK kepada menteri teknis terkait, selanjutnya menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan menetapkannya setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penghitungan alokasi DAK. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
3. Alokasi dan Realisasi Dana Perimbangan Dalam Tahun Anggaran 2006 dan Semester I Tahun Anggaran 2007 alokasi dan realisasi Dana Perimbangan pada Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut : TA. 2006 No
Jenis Penerimaan
1 A.
2 Dana Alokasi Umum (DAU)
B.1 1 2 3
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
TA. 2007 Realisasi Alokasi Semester I (Rp) (Rp) 5 6 147.770.000.000 86.199.166.662
3 103.759.000.000
4 103.758.999.996
Dana Bagi Hasil Pajak PBB BPHTB PPH 21 dan PPH 25
19.744.797.902 8.277.104.880 187.992.960 6.376.133.001
23.942.569.464 16.213.258.157 1.353.208.306 6.376.103.001
31.450.000.000 10.803.456.000 199.040.000 11.713.816.456
3.084.432.558 1.019.584.622 659.189.962 1.405.657.974
B.2 1 2 3 4
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provisi Sumber Daya Hutan Landrent Royalti Pungutan Pengusaha Perikanan
48.799.430.481 55.261.310 977.391.360 68.026.741.200 -
45.270.576.945 38.833.678 872.868.666 44.100.844.942 258.029.659
45.413.713.208 918.155.520 54.142.665.600 454.545.454
164.880.465 164.880.465
C.
Dana Alokasi Khusus (DAK)
28.750.000.000
28.750.000.000
30.263.000.000
8.547.300.000
7
4. Sistem Pengendalian Manajemen atas Penyaluran dan Penerimaan Dana Perimbangan a. Organisasi
Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kebupaten Sumbawa Barat yang telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. b. Kebijakan
Kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat mengikuti kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk semua jenis Pendapatan Dana Perimbangan yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun kebijaksanaan yang terkait dana perimbangan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat antara lain dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 143 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang penunjukan PT Bank NTB Cabang Taliwang selaku Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2006. Adapun rekening-rekening yang ditunjuk sebagai penerima dana perimbangan Tahun 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jenis Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Bidang Pendidikan DAK Bidang Kesehatan DAK Bidang Infrastruktur DAK Bidang Kelautan dan Perikanan DAK Bidang Lingkungan Hidup DAK Bidang Pertanian
Nama Bank PT. Bank NTB Cabang Taliwang PT. Bank NTB Cabang Taliwang PT. Bank NTB Cabang Taliwang PT. Bank NTB Cabang Taliwang PT. Bank NTB Cabang Taliwang PT. Bank NTB Cabang Taliwang PT. Bank NTB Cabang Taliwang PT. Bank NTB Cabang Taliwang PT. Bank NTB Cabang Taliwang
No. Rekening 017.21.00003.02.7 017.21.00002.01.0 017.21.00003.01.7 017.21.00005.01.3 017.21.00006.01.1 017.21.00007.01.8 017.21.00008.01.6 017.21.00009.01.4 017.21.00004.01.5
c. Pencatatan dan Pelaporan Penerimaan atas dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun anggaran berjalan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah dicatat dalam buku jurnal, buku besar pendapatan dana perimbangan dengan tertib dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Pemeriksaan lebih lanjut atas Buku Besar PBB dan BPHTB, Rekening Koran dan dokumen pendukung lainnya diketahui bahwa terdapat Rekening Penerimaan PBB dan BPHTB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada PT. BNI’46 Cabang Sumbawa belum dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
8
d. Prosedur Mekanisme penyaluran dan penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk setiap jenisnya telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara. Pada Kabupaten Sumbawa Barat untuk penerimaan dana perimbangan, pengajuan pencairan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Pengajuan pencairan dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), kecuali untuk Dana Bagi Hasil PBB, BPHTB yang ditransfer mingguan dan biaya pemungutannya serta SDA Perikanan, SDA Kehutanan, Landrent dan Royalti tidak dilakukan prosedur pengajuan SPP dan SPM. SPP dan SPM diajukan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterima oleh daerah. Pengajuan pencairan DAK Tahap I perlu dilengkapi dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) penerima DAK dan Daftar Penggunaan DAK tersebut, sedangkan pengajuan DAK tahap berikutnya dilengkapi dengan laporan realisasi keuangan penggunaan DAK bersangkutan. SPP dan SPM diajukan kepada KPPN Sumbawa Besar dan selanjutnya oleh KPPN diterbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana yang dilakukan Bank Operasional. e. Pengawasan Pengawasan atas penerimaan dana perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan oleh Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pengelola keuangan daerah. Sedangkan pengawasan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas dana perimbangan tersebut belum pernah dilakukan.
9
BAB III HASIL PEMERIKSAAN
Pemeriksaan atas Dana Perimbangan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) temuan pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut : 1. Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diterima di luar Kas Daerah sebesar Rp12.498.400.656,00
Pemeriksaan terhadap penerimaan Bagi Hasil Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Sumbawa Barat diketahui bahwa terdapat penerimaan PBB dan BPHTB yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2006 dan Semester I TA. 2007 yang ditransfer secara mingguan diterima diluar Kas Daerah yaitu ke Rekening PBB dan BPHTB Kabupaten Sumbawa Barat yang ada di BNI’46 Cabang Sumbawa sebesar Rp12.498.400.656 dengan rincian sebagai berikut : a. Hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atas PBB dan BPHTB TA. 2006 masing-masing sebesar Rp12.212.993.109,00 dan Rp127.104.416,00. Dari penerimaan PBB dan BPHTB TA. 2006 tersebut sebesar Rp1.960.923.065,00 yang terdiri dari penerimaan PBB sebesar Rp1.958.331.065,00 dan penerimaan BPHTB sebesar Rp2.592.000,00 belum diakui sebagai penerimaan dalam LKPD TA. 2006 karena masih di Rekening penampungan Penerimaan PBB dan BPHTB pada BNI’46 dan baru ditransfer ke Kas Daerah 16 Januari 2007; b. Hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atas PBB dan BPHTB Semester I TA. 2007 masingmasing sebesar Rp112.996.995,00 dan sebesar Rp45.306.136,00, namun sebesar Rp36.746.842,00 yang terdiri dari penerimaan PBB sebesar Rp32.480.282,00 dan penerimaan BPHTB sebesar Rp4.266.560,00 belum diakui sebagai penerimaan Semester I TA. 2007 karena masih di Rekening Penerimaan PBB dan BPHTB pada BNI’46 dan baru ditransfer ke Kas Daerah 13 Juli 2007. Rincian atas penerimaan PBB dan BPHTB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2006 dan Semester I TA. 2007 tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. Pemeriksaan lebih lanjut atas SPM, SP2D, Rekening Koran dan dokumen pendukung lainnya diketahui bahwa penerimaan PBB dan BPHTB bagian pusat yang dibagikan ke daerah dan biaya pemungutan PBB telah diterima seluruhnya ke Kas Daerah yaitu TA. 2006 sebesar Rp5.226.368.938,00 dan Semester I TA. 2007 sebesar Rp1.520.471.453,00. Sedangkan atas penerimaan PBB dan BPTHB bagian daerah yang dibagikan setiap minggu diterima di luar Kas Daerah yaitu ditampung dulu pada Rekening PBB dan BPHTB Kabupaten Sumbawa Barat yang ada di BNI’46 Cabang Sumbawa dengan No. Rekening 0050316458. Rekening tersebut telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat No.531 Tahun 2005 tanggal 28 September 2005 yang didasarkan pada Surat Permintaan Pembukaan Rekening dari KP PBB Sumbawa Besar No. S-244/WPJ.17/ KB.0605/2005 tanggal 18 Januari 2005. Namun Rekening tersebut tidak dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sehingga penerimaan PBB dan BPHTB yang dilaporkan hanya sebesar yang ditransfer ke Rekening Kas Daerah pada BPD
10
NTB Cabang Taliwang. Pada Akhir TA. 2006, rekening penampungan tersebut masih memiliki saldo berupa penerimaan PBB dan BPHTB bulan Desember 2006 sebesar Rp1.960.923.065,00. Hasil konfirmasi dengan pihak BNI’46 dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah membentuk rekening tersebut karena PT. BPD NTB Cabang Taliwang belum ada. Pelimpahan penerimaan tersebut ke Kas Daerah dilakukan secara periodik (umumnya setiap dua minggu) oleh pihak BNI’46 dan untuk setiap pemindahbukuan yang dilakukan ke Rekening Kas Daerah, pihak BNI selalu memberikan nota debet dan rekening koran kepada Pemkab Sumbawa Barat. Penjelasan dari Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat dinyatakan bahwa penerimaan PBB dan BPHTB yang dilaporkan dalam realisasi penerimaan hanya yang masuk dalam Rekening Kas Daerah. Sedangkan atas penerimaan PBB dan BPHTB pada BNI’46 tidak dianggap sebagai penerimaan karena tidak sebagai rekening Kas Daerah. Dan Kepala Sub Bidang Pembukuan Pendapatan BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan bahwa rekening yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Daerah adalah rekening yang termasuk dalam Rekening Kas Umum Daerah pada PT. BPD NTB Cabang Taliwang.
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntanasi Pemerintahan pada Pernyataan No. 1 Paragraf 8 yang mnyatakan bahwa Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Jadi seluruh rekening yang digunakan sebagai tempat menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah harus dilaporkan sebagai Kas Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diterima di luar Kas Daerah sebesar Rp12.498.400.656 mengakibatkan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.
Hal tersebut terjadi karena kelalaian Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak melaporkan Rekening Penerimaan PBB dan BPHTB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada PT. BNI’46 Cabang Sumbawa.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan bahwa mengenai rekening penampungan PBB/BPHTB pada BNI’46 Cabang Sumbawa yang dibuka atas permintaan Kepala KP PBB Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No. S-244/WPJ.17/ KB.0605/2005. Maksud pembukaan rekening tersebut adalah untuk mempermudah transfer Bagi Hasil PBB dan BPHTB dari Bank Operasional ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Rekening No.005316458 tersebut ditetapkan dengan SK. Bupati No. 531a Tahun 2005 tanggal 28 September 2005 merupakan kekurangcermatan kami, sehingga rekening tersebut tidak di rekonsiliasi seperti Rekening yang lainnya pada Rekening Kas Daerah.
11
BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat agar menegur Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak melaporkan Rekening Penerimaan PBB dan BPHTB Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada PT. BNI’46 Cabang Sumbawa dan selanjutnya melaporkan rekening tersebut dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bidang Pertambangan Umum yang menjadi hak Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2006 sebesar Rp35.484.111.943,00 dan TA. 2007 sebesar Rp18.145.909.785,00 diterima tidak tepat waktu dan TA. 2007 sebesar Rp9.387.619.601,00 belum diterima dari Pemerintah Pusat
Pemeriksaan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) bidang pertambangan umum berupa Royalty dan Landrent pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat diketahui bahwa penerimaan tersebut dicatat dalam Laporan Keuangan Daerah TA. 2006 yaitu royalty sebesar Rp44.100.844.542,00 dan landrent sebesar Rp872.868.666,00 sesuai dengan yang ditransfer pusat. Sedangkan untuk Semester I TA. 2007 belum ada realisasi. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pembayaran royalty dan landrent dari PT. Newmont Nusa Tenggaran (PT. NNT) diketahui bahwa PT. NNT telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer dana tersebut ke rekening Menteri Keuangan setiap akhir bulan setelah berakhirnya triwulan bersangkutan dengan rincian sebagai berikut : No.
1. 2. 3. 4.
1. 2.
Pembayaran Untuk penerimaan TA. 2006 Pembayaran Tw IV TA. 2005 Pembayaran Tw I TA. 2006 Pembayaran Tw II TA. 2006 Pembayaran Tw III TA. 2006 Jumlah TA. 2006 Untuk penerimaan Semester I TA. 2007 Pembayaran Tw IV TA. 2006 Pembayaran Tw I TA. 2007 Jumlah Semester I TA. 2007
Tgl. Pembayaran
Jumlah (US $)
31 Januari 2006 30 April 2006 31 Juli 2006 31 Oktober 2006
5.187.997,15 2.460.750,11 4.493.282,43 3.114.793,50 15.256.823,19
30 Januari 2007 30 April 2007
6.253.320,46 3.123.542,51 9.376.862,97
Dalam penyalurannya, royalty dan landrent terlebih dahulu dihitung dengan cara rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku daerah penghasil, dengan pembagian 20% untuk Pusat dan 80% untuk Daerah. Penerimaan 80% tersebut dibagi lagi yaitu 16% untuk pemerintah propinsi, 32% daerah penghasil dan 32% dibagi rata untuk kabupaten/kota di wilayah Propinsi NTB lainnya. Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan antara Departemen Keuangan, Pemerintah Propinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku daerah penghasil, yang merupakan hak Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut :
12
a. Penerimaan royalty dan landrent TA. 2006 : 1) Rekonsiliasi Triwulan I TA. 2006 atas jasa produksi Triwulan IV TA. 2005 yang dibayar PT. Newmont Nusa Tenggaran (PT. NNT) pada tanggal 31 Januari 2006 baru dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2006. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh royalty sebesar Rp15.519.168.231,00 dan landrent sebesar Rp426.131.706,00 dan dana tersebut telah ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 4 Agustus 2006; 2) Rekonsiliasi Triwulan II TA. 2006 atas jasa produksi Triwulan I TA. 2006 yang dibayar PT. NNT pada tanggal 30 April 2006 baru dilaksanakan pada tanggal 6 September 2006 dengan hasil pembagian berupa royalty sebesar Rp6.875.138.947,00 yang diterima di Kas Daerah tanggal 8 Nopember 2006; 3) Rekonsiliasi Triwulan III dan IV TA. 2006 atas jasa produksi Triwulan II dan III TA. 2006 yang dibayar PT. NNT pada tanggal 31 Juli 2006 dan 31 Oktober baru dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2006 dengan hasil pembagian berupa royalty untuk Triwulan III TA. 2006 sebesar Rp12.663.673.059,00 dan royalty dan landrent untuk Triwulan IV TA. 2006 sebesar Rp9.489.601.665,00 atau seluruhnya sebesar Rp22.153.274.724,00. Dana tersebut telah ditransfer seluruhnya ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2006. b. Penerimaan royalty dan landrent Semester I TA. 2007 :
3) Rekonsiliasi Triwulan I TA. 2007 atas jasa produksi Triwulan IV TA. 2006 yang dibayar PT. NNT pada tanggal 30 Januari 2007 yang baru dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2007. Atas dasar rekonsiliasi tersebut Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memperoleh pembagian atas royalty sebesar Rp17.699.913.273,00 dan landrent sebesar Rp445.996.512,00 dan ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 11 September 2007;
4) Sedangkan rekonsiliasi Triwulan II atas jasa produksi Triwulan I TA. 2007 sampai dengan berakhirnya pemeriksaan belum dilaksanakan. Jasa produksi Triwulan I yang telah dibayar PT. NNT per tanggal 30 April 2007 tersebut sebesar US $3.123.542,51. Dengan pembayaran yang telah dilakukan PT. NNT tersebut, yang seharusnya menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah 32% (dengan asumsi kurs tengah BI per tanggal 18 September 2007 1 US $ = Rp9.392,00) sebesar Rp9.387.619.601,00 (32% x US $3.123.542,51 x Rp9.392,00).
Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa penerimaan royalty dan landrent yang diterima tidak tepat waktu untuk TA. 2006 sebesar Rp35.484.111.943,00 (Rp15.519.168.231,00+ Rp426.131.706,00+ Rp6.875.138.947,00+ Rp12.663.673.059,00) dan untuk TA. 2007 sebesar Rp18.145.909.785,00 (Rp17.699.913.273,00+ Rp445.996.512,00) dan yang belum diterima untuk TA. 2007 sebesar Rp9.387.619.601,00. Hasil konfirmasi dengan Kepada BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat dijelaskan bahwa atas penerimaan DBH SDA berupa Royalty dan Landrent Ta. 2007 baru diterima pada Semester II TA. 2007. Atas semua DBH SDA tersebut Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat hanya menunggu transfer dari pusat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan daerah penghasil pertambangan dan memang dipanggil oleh pusat dalam pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan DBH Pertambangan, namun hasil yang ditetapkan tersebut tidak segera dapat diterima oleh daerah.
13
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Dana Perimbangan pada : a. Pasal 28 Ayat (1) Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan. b. Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa penyaluran DBH SDA sebagaimana dimaksud Pasal 15 dilaksanakan secara triwulanan.
Keterlambatan penerimaan DBH SDA bidang pertambangan umum tersebut mengakibatkan penerimaan tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan.
Hal tersebut disebabkan oleh : a. Belum optimalnya upaya penagihan atas royalty dan landrent oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kepada Departemen Keuangan; b. Kelalaian Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Keuangan yang tidak menyalurkan royalty dan landrent tepat waktu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan bahwa kewenangan pembagian dan pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) SDA ada pada Pemerintah Pusat demikian juga terhadap pagu penetapannya adalah melalui SK Menteri Keuangan. Bagaimanapun aktifnya Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat mengurus dan menindaklanjuti hasil rekonsiliasi tidak akan memberikan hasil tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat untuk merealisasikannya.
BPK RI menyarankan : a.
Bupati Sumbawa Barat agar memerintahkan Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat untuk lebih mengoptimalkan upaya penagihan royalty dan landrent kepada Departemen Keuangan;
b. Presiden RI agar memerintahkan Menteri Keuangan untuk menyalurkan royalty dan landrent tepat waktu.
14
Lampiran 1 RINCIAN PENERIMAAN PBB MINGGUAN PADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
A. Tahun Anggaran 2006
No
Nomor SPM PHP PBB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
80112/WPJ.31/K.0305/2006 80128/WPJ.31/K.0305/2006 80128/WPJ.31/K.0305/2006 80160/WPJ.31/K.0305/2006 80160/WPJ.31/K.0305/2006 80160/WPJ.31/K.0305/2006 80160/WPJ.31/K.0305/2006 80176/WPJ.31/K.0305/2006 80176/WPJ.31/K.0305/2006 80176/WPJ.31/K.0305/2006 80176/WPJ.31/K.0305/2006 80176/WPJ.31/K.0305/2006 80192/WPJ.31/K.0305/2006 80192/WPJ.31/K.0305/2006 80192/WPJ.31/K.0305/2006 80192/WPJ.31/K.0305/2006 80208/WPJ.31/K.0305/2006 80208/WPJ.31/K.0305/2006 80208/WPJ.31/K.0305/2006 80208/WPJ.31/K.0305/2006 80224/WPJ.31/K.0305/2006 80224/WPJ.31/K.0305/2006 80224/WPJ.31/K.0305/2006 80224/WPJ.31/K.0305/2006 80224/WPJ.31/K.0305/2006 80240/WPJ.31/K.0305/2006 80240/WPJ.31/K.0305/2006 80240/WPJ.31/K.0305/2006 80240/WPJ.31/K.0305/2006 80256/WPJ.31/K.0305/2006 80256/WPJ.31/K.0305/2006 80272/WPJ.31/K.0305/2006 80272/WPJ.31/K.0305/2006 80272/WPJ.31/K.0305/2006
Tgl. Pembagian BPHTB
Jumlah (Rp)
Masuk ke Rekening di Bank BNI (no. rekening 0050316458)
Tanggal 24/02/2006 142.331.00 24/02/2006 03/03/2006 431.400.00 03/03/2006 17/03/2006 52.307.00 17/03/2006 05/05/2006 535.590.00 05/05/2006 12/05/2006 155.970.00 12/05/2006 19/05/2006 902.600.00 19/05/2006 26/05/2006 1.125.522.659.00 26/05/2006 02/06/2006 1.391.810.00 02/06/2006 09/06/2006 3.408.474.00 09/06/2006 16/06/2006 5.087.435.00 16/06/2006 23/06/2006 9.834.294.00 23/06/2006 30/06/2006 1.503.968.00 30/06/2006 07/07/2006 38.815.448.00 07/07/2006 14/07/2006 3.755.960.00 14/07/2006 21/07/2006 32.439.021.00 21/07/2006 28/07/2006 13.015.734.00 28/07/2006 04/08/2006 3.191.879.00 04/08/2006 11/08/2006 1.153.437.875.00 11/08/2006 22/08/2006 6.327.587.00 22/08/2006 25/08/2006 22.897.457.00 25/08/2006 01/09/2006 4.758.256.00 01/09/2006 08/09/2006 14.809.366.00 08/09/2006 15/09/2006 11.416.859.00 15/09/2006 22/09/2006 7.729.489.00 22/09/2006 29/09/2006 27.300.775.00 29/09/2006 06/10/2006 28.682.599.00 06/10/2006 13/10/2006 35.679.028.00 13/10/2006 20/10/2006 1.131.118.511.00 20/10/2006 30/10/2006 5.441.157.380.00 30/10/2006 10/11/2006 4.380.897.00 10/11/2006 17/11/2006 128.623.00 17/11/2006 15/12/2006 1.124.650.462.00 15/12/2006 28/12/2006 328.537.00 28/12/2006 29/12/2006 1.958.002.528.00 29/12/2006 Jumlah penerimaan PBB mingguan TA. 2006
Jumlah (Rp) 142.331.00 431.400.00 52.307.00 535.590.00 155.970.00 902.600.00 1.125.522.659.00 1.391.810.00 3.408.474.00 5.087.435.00 9.834.294.00 1.503.968.00 38.815.448.00 3.755.960.00 32.439.021.00 13.015.734.00 3.191.879.00 1.153.437.875.00 6.327.587.00 22.897.457.00 4.758.256.00 14.809.366.00 11.416.859.00 7.729.489.00 27.300.775.00 28.682.599.00 35.679.028.00 1.131.118.511.00 5.441.157.380.00 4.380.897.00 128.623.00 1.124.650.462.00 328.537.00 1.958.002.528.00
Masuk ke Rekening kasda di PT. Bank NTB (no. rekening 017.21.00003.02-7) Tanggal 03/03/2006 10/03/2006 11/04/2006 15/06/2006 15/06/2006 15/06/2006 15/06/2006 07/07/2006 07/07/2006 07/07/2006 07/07/2006 07/07/2006 04/08/2006 04/08/2006 04/08/2006 04/08/2006 04/09/2006 04/09/2006 04/09/2006 04/09/2006 28/09/2006 28/09/2006 28/09/2006 28/09/2006 28/09/2006 03/11/2006 03/11/2006 03/11/2006 03/11/2006 08/12/2006 08/12/2006 22/12/2006 16/01/2007 16/01/2007
Jumlah (Rp) 142.331.00 431.400.00 52.307.00 535.590.00 155.970.00 902.600.00 1.125.522.659.00 1.391.810.00 3.408.474.00 5.087.435.00 9.834.294.00 1.503.968.00 38.815.448.00 3.755.960.00 32.439.021.00 13.015.734.00 3.191.879.00 1.153.437.875.00 6.327.587.00 22.897.457.00 4.758.256.00 14.809.366.00 11.416.859.00 7.729.489.00 27.300.775.00 28.682.599.00 35.679.028.00 1.131.118.511.00 5.441.157.380.00 4.380.897.00 128.623.00 1.124.650.462.00 328.537.00 1.958.002.528.00 12.212.993.109.00
B. Semester I Tahun Anggaran 2007
No
Nomor SPM PHP PBB
1 2 3 4 5 6 7
80304/WPJ.31/K.0305/2007 80320/WPJ.31/K.0305/2007 80352/WPJ.31/K.0305/2007 80352/WPJ.31/K.0305/2007 80368/WPJ.31/K.0305/2007 80368/WPJ.31/K.0305/2007 80368/WPJ.31/K.0305/2007
Tgl. Pembagian BPHTB
Jumlah (Rp)
Masuk ke Rekening di BNI'46 (no. rekening 0050316458)
Tanggal 16/02/2007 36.161.659.00 16/02/2007 23/03/2007 29.057.179.00 23/03/2007 11/05/2007 3.449.414.00 11/05/2007 21/05/2007 11.848.461.00 21/05/2007 04/06/2007 5.856.784.00 04/06/2007 08/06/2007 11.722.682.00 08/06/2007 29/06/2007 14.900.816.00 29/06/2007 Jumlah penerimaan PBB mingguan Semester I TA. 2007
Jumlah (Rp) 36.161.659.00 29.057.179.00 3.449.414.00 11.848.461.00 5.856.784.00 11.722.682.00 14.900.816.00
Masuk ke Rekening kasda di PT. Bank NTB (no. rekening 017.21.00003.02-7) Tanggal 12/03/2007 07/06/2007 07/06/2007 07/06/2007 13/07/2007 13/07/2007 13/07/2007
Jumlah (Rp) 36.161.659.00 29.057.179.00 3.449.414.00 11.848.461.00 5.856.784.00 11.722.682.00 14.900.816.00 112.996.995.00
Lampiran 2 Rincian Penerimaan BPHTB Kabupaten Sumbawa Barat
A. Tahun Anggaran 2006
No
No. SPM PHP BPHTB
1 80101/WPJ.31/K.0305/2006 2 80101/WPJ.31/K.0305/2006 3 80101/WPJ.31/K.0305/2006 4 80117/WPJ.31/K.0305/2006 5 80117/WPJ.31/K.0305/2006 6 80117/WPJ.31/K.0305/2006 7 80133/WPJ.31/K.0305/2006 8 80133/WPJ.31/K.0305/2006 9 80133/WPJ.31/K.0305/2006 10 80133/WPJ.31/K.0305/2006 11 80133/WPJ.31/K.0305/2006 12 80149/WPJ.31/K.0305/2006 13 80149/WPJ.31/K.0305/2006 14 80149/WPJ.31/K.0305/2006 15 80165/WPJ.31/K.0305/2006 16 80165/WPJ.31/K.0305/2006 17 80165/WPJ.31/K.0305/2006 18 80165/WPJ.31/K.0305/2006 19 80165/WPJ.31/K.0305/2006 20 80181/WPJ.31/K.0305/2006 21 80181/WPJ.31/K.0305/2006 22 80181/WPJ.31/K.0305/2006 23 80181/WPJ.31/K.0305/2006 24 80197/WPJ.31/K.0305/2006 25 80197/WPJ.31/K.0305/2006 26 80197/WPJ.31/K.0305/2006 27 80213/WPJ.31/K.0305/2006 28 80213/WPJ.31/K.0305/2006 29 80213/WPJ.31/K.0305/2006 30 80213/WPJ.31/K.0305/2006 31 80213/WPJ.31/K.0305/2006 32 80229/WPJ.31/K.0305/2006 33 80229/WPJ.31/K.0305/2006 34 80229/WPJ.31/K.0305/2006 35 80229/WPJ.31/K.0305/2006 36 80245/WPJ.31/K.0305/2006 37 80245/WPJ.31/K.0305/2006 38 80245/WPJ.31/K.0305/2006 39 80245/WPJ.31/K.0305/2006 40 80261/WPJ.31/K.0305/2006 41 80261/WPJ.31/K.0305/2006 42 80261/WPJ.31/K.0305/2006 43 80261/WPJ.31/K.0305/2006 44 80277/WPJ.31/K.0305/2006 45 80277/WPJ.31/K.0305/2006 46 80277/WPJ.31/K.0305/2006 47 80277/WPJ.31/K.0305/2006 48 80277/WPJ.31/K.0305/2006 49 80277/WPJ.31/K.0305/2006
Tgl. Pembagian BPHTB
Jumlah (Rp)
Masuk ke Rekening di BNI'46 (No. Rekening 0050316458)
Tanggal 11/01/2006 301.376.00 11/01/2006 18/01/2006 7.025.600.00 18/01/2006 25/01/2006 1.467.116.00 25/01/2006 01/02/2006 753.856.00 01/02/2006 15/02/2006 341.760.00 15/02/2006 22/02/2006 3.113.600.00 22/02/2006 01/03/2006 729.216.00 01/03/2006 08/03/2006 3.809.280.00 08/03/2006 15/03/2006 12.358.543.00 15/03/2006 22/03/2006 1.084.800.00 22/03/2006 29/03/2006 831.360.00 29/03/2006 05/04/2006 64.000.00 05/04/2006 12/04/2006 442.240.00 12/04/2006 26/04/2006 1.475.264.00 26/04/2006 03/05/2006 3.141.824.00 03/05/2006 10/05/2006 11.508.128.00 10/05/2006 17/05/2006 736.000.00 17/05/2006 24/05/2006 2.088.640.00 24/05/2006 31/05/2006 16.388.00 31/05/2006 07/06/2006 1.547.680.00 07/06/2006 14/06/2006 4.075.929.00 14/06/2006 21/06/2006 8.923.904.00 21/06/2006 28/06/2006 128.000.00 28/06/2006 12/07/2006 1.656.000.00 12/07/2006 19/07/2006 1.557.568.00 19/07/2006 26/07/2006 2.993.408.00 26/07/2006 02/08/2006 1.408.000.00 02/08/2006 09/08/2006 2.896.000.00 09/08/2006 16/08/2006 511.424.00 16/08/2006 23/08/2006 1.016.640.00 23/08/2006 30/08/2006 1.679.296.00 30/08/2006 06/09/2006 2.371.639.00 06/09/2006 13/09/2006 333.440.00 13/09/2006 20/09/2006 13.291.392.00 20/09/2006 27/09/2006 1.674.800.00 27/09/2006 03/11/2006 864.000.00 04/10/2006 03/11/2006 5.488.240.00 11/10/2006 03/11/2006 1.344.000.00 18/10/2006 03/11/2006 1.238.784.00 30/10/2006 01/11/2006 1.728.000.00 01/11/2006 08/11/2007 453.120.00 08/11/2006 15/11/2006 224.000.00 15/11/2006 29/11/2006 3.847.360.00 29/11/2006 06/12/2006 334.357.00 06/12/2006 13/12/2006 3.634.944.00 13/12/2006 20/12/2006 2.133.760.00 20/12/2006 21/12/2006 5.132.160.00 21/12/2006 26/12/2006 864.000.00 26/12/2006 27/12/2006 1.728.000.00 27/12/2006 Jumlah penerimaan BPHTB mingguan TA. 2006
Jumlah (Rp) 301.376.00 7.025.600.00 1.467.116.00 753.856.00 341.760.00 3.113.600.00 729.216.00 3.809.280.00 12.358.543.00 1.084.800.00 831.360.00 64.000.00 442.240.00 1.475.264.00 3.141.824.00 11.508.128.00 736.000.00 2.088.640.00 16.388.00 1.547.680.00 4.075.929.00 8.923.904.00 128.000.00 1.656.000.00 1.557.568.00 2.993.408.00 1.408.000.00 2.896.000.00 511.424.00 1.016.640.00 1.679.296.00 2.371.639.00 333.440.00 13.291.392.00 1.674.800.00 864.000.00 5.488.240.00 1.344.000.00 1.238.784.00 1.728.000.00 453.120.00 224.000.00 3.847.360.00 1.069.937.00 3.634.944.00 2.133.760.00 5.132.160.00 864.000.00 1.728.000.00
Masuk ke Rekening Kasda di BPD NTB (No. Rekening 017.21.00003.02-7) Tanggal 19/01/2006 26/01/2006 01/02/2006 09/02/2006 22/02/2006 02/03/2006 09/03/2006 15/03/2006 23/03/2006 31/03/2006 06/04/2006 18/04/2006 31/05/2006 31/05/2006 31/05/2006 31/05/2006 31/05/2006 15/06/2006 15/06/2006 07/07/2006 07/07/2006 07/07/2006 07/07/2006 04/08/2006 04/08/2006 04/08/2006 04/08/2006 04/09/2006 04/09/2006 04/09/2006 04/09/2006 28/09/2006 28/09/2006 28/09/2006 28/09/2006 03/11/2006 03/11/2006 03/11/2006 03/11/2006 18/12/2006 18/12/2006 18/12/2006 18/12/2006 06/12/2006 13/12/2006 20/12/2006 21/12/2006 16/01/2007 16/01/2007
Jumlah (Rp) 301.376.00 7.025.600.00 1.467.116.00 753.856.00 341.760.00 3.113.600.00 729.216.00 3.809.280.00 12.358.543.00 1.084.800.00 831.360.00 64.000.00 442.240.00 1.475.264.00 3.141.824.00 11.508.128.00 736.000.00 2.088.640.00 16.388.00 1.547.680.00 4.075.929.00 8.923.904.00 128.000.00 1.656.000.00 1.557.568.00 2.993.408.00 1.408.000.00 2.896.000.00 511.424.00 1.016.640.00 1.679.296.00 2.371.639.00 333.440.00 13.291.392.00 1.674.800.00 864.000.00 5.488.240.00 1.344.000.00 1.238.784.00 1.728.000.00 453.120.00 224.000.00 3.847.360.00 1.069.937.00 3.634.944.00 2.133.760.00 5.132.160.00 864.000.00 1.728.000.00 127.104.416.00
B. Semester I Tahun Anggaran 2007
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
No. SPM PHP BPHTB
Tgl. Pembagian BPHTB
Jumlah (Rp)
Masuk ke Rekening di BNI'46 (No. Rekening 0050316458)
Tanggal Jumlah (Rp) 80292/WPJ.31/K.0305/2007 24/01/2006 8.232.000 24/01/2006 8.232.000 80309/WPJ.31/K.0305/2007 14/02/2006 4.879.589 14/02/2006 4.879.589 80309/WPJ.31/K.0305/2007 21/02/2006 640.000 21/02/2006 640.000 80309/WPJ.31/K.0305/2007 28/02/2006 3.616.000 28/02/2006 3.616.000 80325/WPJ.31/K.0305/2007 07/03/2006 1.390.720 07/03/2006 1.390.720 80325/WPJ.31/K.0305/2007 14/03/2006 1.334.720 14/03/2006 1.334.720 80325/WPJ.31/K.0305/2007 21/03/2006 3.140.327 21/03/2006 3.140.327 80325/WPJ.31/K.0305/2007 28/03/2006 800.000 28/03/2006 800.000 80341/WPJ.31/K.0305/2007 04/04/2006 3.192.704 04/04/2006 3.192.704 80341/WPJ.31/K.0305/2007 11/04/2006 800.000 11/04/2006 800.000 80341/WPJ.31/K.0305/2007 18/04/2006 2.069.760 18/04/2006 2.069.760 80341/WPJ.31/K.0305/2007 25/04/2006 2.092.800 25/04/2006 2.092.800 80356/WPJ.31/K.0305/2007 02/05/2006 245.196 02/05/2006 245.196 80356/WPJ.31/K.0305/2007 09/05/2006 1.860.160 09/05/2006 1.860.160 80356/WPJ.31/K.0305/2007 16/05/2006 6.520.960 16/05/2006 6.520.960 80356/WPJ.31/K.0305/2007 23/05/2006 96.000 23/05/2006 96.000 80356/WPJ.31/K.0305/2007 30/05/2006 128.640 30/05/2006 128.640 80373/WPJ.31/K.0305/2007 06/06/2006 1.702.080 06/06/2006 1.702.080 80373/WPJ.31/K.0305/2007 13/06/2006 64.640 13/06/2006 64.640 80373/WPJ.31/K.0305/2007 27/06/2006 2.499.840 27/06/2006 2.499.840 Jumlah penerimaan BPHTB mingguan Semester I TA. 2007
Masuk ke Rekening Kasda di BPD NTB (No. Rekening 017.21.00003.02-7) Tanggal 12/03/2007 12/03/2007 12/03/2007 12/03/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 05/06/2007 13/07/2007 13/07/2007 13/07/2007
Jumlah (Rp) 8.232.000 4.879.589 640.000 3.616.000 1.390.720 1.334.720 3.140.327 800.000 3.192.704 800.000 2.069.760 2.092.800 245.196 1.860.160 6.520.960 96.000 128.640 1.702.080 64.640 2.499.840 45.306.136.00
