Lampiran I
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut. Untuk memperoleh
keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK RI juga melaksanakan pengujian terhadap kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap peraturan yang berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat atas hal itu. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan ini telah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini.
Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan kondisi pengendalian intern Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini. Dalam laporan BPK RI Nomor 59/S/XVIII/MDN/06/2009 tanggal 15 Juni 2009, BPK RI telah menyatakan pendapat dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, dengan pertimbangan: 1) saldo aset tetap yang disajikan neraca 31 Desember 2008 sebesar Rp5.001.966.920.724,67 tidak diyakini kewajarannya, karena ketidakakuratan dalam inventarisasi yaitu adanya ketidaksesuaian data antara hasil sensus 2002 dengan data tim aset, penambahan aset yang dilakukan tim aset tidak memperhitungkan adanya penambahan atau pengurangan dengan hibah dan kapitalisasi aset, serta data-data pendukung yang tidak dapat diyakini oleh tim, serta 2) Saldo piutang sebesar Rp14.258.026.341,60 tidak diyakini kewajarannya, disebabkan piutang pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo namun wajib pajaknya belum mendaftar dan membayar tidak diterbitkan SKPD secara jabatan, sehingga nilai piutang yang disajikan lebih kecil dari yang seharusnya.Terhadap permasalahan aset tersebut diatas pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum seluruhnya menindaklanjuti sementara untuk saldo piutang telah dindaklanjuti dan diakui sebagai piutang. Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Butir B.1.1.1., Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Kas Daerah sebesar Rp336.785.027.198,29. Saldo kas tersebut merupakan saldo kas setelah dikurangi antara lain dengan 42 SP2D yang dicairkan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2010 sebesar
Rp44.009.767.135,00, yang tetap diakui sebagai pengeluaran Tahun Anggaran 2009, sehingga melanggar prinsip basis kas, dan belanja Tahun Anggaran 2009 lebih disajikan sebesar Rp44.009.767.135,00.
Sebagaimana diungkapkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan butir B.1, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp5.363.368.021.452,98. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemuktahiran data aset dengan melakukan koreksi tambah dan koreksi kurang atas saldo aset Tahun 2008. Namun dari hasil uji petik diketahui bahwa dalam penyajian saldo aset tetap 31 Desember 2009 masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyajian nilai aset, antara lain aset-aset yang sudah diserahkan ke masyarakat masih diakui sebagai aset, aset-aset yang sudah rusak tidak dapat ditentukan tahun pembelian dan nilainya oleh pengurus barang, aset yang langsung dihapuskan tanpa melalui SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset, dan terdapat kegiatan yang dianggarkan dalam belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan output berupa aset tetap lainnya tapi belum diakui sebagai aset. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memperhitungkan konsep nilai perolehan sebagai penambah nilai aset tetap dan belum menetapkan kebijakan mengenai batasan minimal biaya yang dapat dikapitalisir (capitalization threshold). Selain itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Provinsi Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara TA 2009 No.50/S/XVIII.MDN/02/2010 tanggal 24 Februari 2010, diketahui terdapat 4 (empat) pekerjaan tahun jamak untuk pembangunan pemeliharaan dan peningkatan jalan Tahun Anggaran 2009, tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sehingga terjadi kekurangan fisik pekerjaan sebesar Rp15.444.542.478,32. Hal-hal tersebut mempengaruhi penyajian saldo aset tetap dalam neraca per 31 Desember 2009, sehingga nilai aset tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp5.363.368.021.452,98 belum memberikan informasi yang andal dan bebas dari salah saji material.
Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan butir A.2, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo belanja bantuan sosial sebesar Rp215.176.817.267,00. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum membuat peraturan yang memadai dalam pengelolaan bantuan sosial, tidak ada kriteria dan batasan maksimal dalam pemberian bantuan sosial, serta tidak ada pengendalian dan pengawasan dalam pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui antara lain terdapat paket bantuan yang direalisasikan melebihi kewenangan dalam persetujuan pemberian bantuan, pemberian bantuan sosial yang berulang-ulang untuk yayasan yang sama, pemakaian dokumen yang berindikasi tidak sah seperti duplikasi akta pendirian yayasan, bantuan sosial yang berindikasi disalahgunakan,
dan pemberian bantuan sosial yang diragukan kebenaran penggunaannya. Hal-hal tersebut mengakibatkan penyajian realisasi bantuan sosial dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 minimal sebesar Rp10.789.032.500,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak yang disebutkan di atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2009 dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Medan,24 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Penanggung Jawab Pemeriksaan
Yusnadewi, M.Si., Ak. Akuntan Reg. Neg. No. D-13856
Lampiran II PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA NERACA KOMPARATIF PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008 NO
URAIAN
REF
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
(2)
(3)
ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Sewa dibayar dimuka Asuransi dibayar di muka Piutang Lainnya Persediaan JUMLAH ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pinjaman kepada Pemda Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.6
1.7 1.8 1.9
2.1
2.2
TAHUN 2009 (Rp) (4)
TAHUN 2008 (Rp) (5)
336.785.027.198,29 9.748.434.078,00 34.985.000,00 66.226.492.529,00 1.296.100,00 214.189.485,00 678.197.702,00 2.275.004.130,00 9.274.987.607,08 16.092.976.121,50 441.331.589.950,87
594.226.197.261,15 17.066.856.877,59 42.844.450,00 41.556.845.208,00 1.344.100,00 166.863.600,00 9.806.341.807,08 17.528.638.909,00 680.395.932.212,82
10.100.000.000,00 10.100.000.000,00
10.100.000.000,00 10.100.000.000,00
556.216.717.951,00
494.776.647.951,00
556.216.717.951,00 566.316.717.951,00
494.776.647.951,00 504.876.647.951,00
NO (1) 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
URAIAN (2) ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan JUMLAH ASET TETAP DANA CADANGAN Dana Cadangan JUMLAH DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT) Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain
REF (3) 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
4 4.1 4.2 4.3 5
JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang DN-Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang DN-Pemda Lainnya Bagian Lancar Utang DN-Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang DN-Lembaga Keuangan bukan Bank Bagian Lancar Utang DN-Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan bukan Bank
5.1 5.1.1
5.1.2 5.1.3 5.2
TAHUN 2009 (Rp) (4)
TAHUN 2008 (Rp) (5)
1.138.447.411.748,00 703.997.653.222,00 468.227.839.951,00 2.874.055.275.341,98 52.529.557.471,00 126.110.283.719,00 5.363.368.021.452,98
1.281.645.650.802,00 621.903.117.511,00 401.779.508.531,00 2.473.445.290.493,81 42.119.941.300,00 99.619.384.989,86 4.920.512.893.627,67
-
-
423.160.664,00 1.483.687.899,00 6.887.382.500,00 822.506.721,00
538.065.144,00 1.483.687.899,00 1.454.326.500,00 1.042.309.099,00
9.616.737.784,00 6.380.633.067.138,85
4.518.388.642,00 6.110.303.862.433,49
-
702.102.211,00
163.029.300,14 143.551.605.823,51 143.714.635.123,65
139.413.212,62 468.291.158,00 1.309.806.581,62
-
-
-
-
NO (1) 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
URAIAN (2) Utang Dalam Negeri-Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yg Harus disediakan utk Pembayaran Hutang J. Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
REF (3) 5.2.1 6 6.1
6.2
TAHUN 2009 (Rp) (4)
348.533.030,46 348.533.030,46 144.063.168.154,11
TAHUN 2008 (Rp) (5)
487.946.244,17 487.946.244,17 1.797.752.825,79
346.533.461.276,29 34.985.000,00 78.670.167.553,08 16.092.976.121,50
610.590.951.927,74 42.844.450,00 51.531.394.715,08 17.528.638.909,00
(143.714.635.123,65) 297.616.954.827,22
(607.704.370,62) 679.086.125.631,20
566.316.717.951,00 5.363.368.021.452,98 9.616.737.784,00
504.876.647.951,00 4.920.512.893.627,67 4.518.388.642,00
(348.533.030,46) 5.938.952.944.157,52
(487.946.244,17) 5.429.419.983.976,50
6.236.569.898.984,74 6.380.633.067.138,85
6.108.506.109.607,70 6.110.303.862.433,49
Lampiran 3 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2009 NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
URAIAN (2)
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah TOTAL PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga
REF (3) 1
2
ANGGARAN 2009
REALISASI 2009
%
(4)
(5)
(6)
1.946.447.000.000,00 25.562.581.000,00
1.834.682.281.195,00 29.456.735.842,71
94,26 115,23
96.870.000.000,00 39.383.035.180,00 2.108.262.616.180,00
90.518.048.143,17 61.416.258.900,32 2.016.073.324.081,20
93,44 155,95 95,63
356.991.848.900,00 19.378.768.058,00 754.398.902.000,00 46.303.000.000,00
354.949.737.359,00 5.257.934.888,00 761.054.820.000,00 46.303.000.000,00
99,43 27,13 100,88 -
1.177.072.518.958,00
1.167.565.492.247,00
99,19
1.193.498.600,00
2.535.789.000,00
212,47
1.193.498.600,00
2.535.789.000,00
212,47
1.178.266.017.558,00
1.170.101.281.247,00
311,66
31.555.746.000,00 31.555.746.000,00 3.318.084.379.738,00
26.384.094.777,00 26.384.094.777,00 3.212.558.700.105,20
83,61 83,61 96,82
886.275.216.902,00 597.307.878.824,00 34.171.687,00
807.535.877.434,00 512.740.306.769,00 34.171.687,00
91,12 85,84 -
NO (1) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 56 57 58 59 60 61 62 63 64
URAIAN (2) Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga TOTAL BELANJA TRANSFER TRANSFER / BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer / Bagi Hasil Ke Kab/Kota TOTAL BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS / DEFISIT PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA Tahun Lalu Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
REF (3)
3
ANGGARAN 2009
REALISASI 2009
%
(4)
(5)
(6)
127.982.325.000,00 225.285.676.407,00 422.354.691.000,00 2.259.239.959.820,00
125.559.525.000,00 215.176.817.267,00 420.526.785.414,40 2.081.573.483.571,40
98,11 95,51
65.700.830.553,00 183.281.685.504,00 118.323.788.938,00 435.661.653.848,00 10.707.487.391,00 813.675.446.234,00
35.553.993.060,00 164.898.708.986,00 102.165.174.534,00 391.733.212.893,00 9.985.962.250,00 704.337.051.723,00
54,11 89,97 86,34 89,92 93,26 86,56
56.400.000.000,00 56.400.000.000,00 3.129.315.406.054,00
2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 2.788.510.535.294,40
4,61 4,61 89,11
766.740.497.121,00 480.015.178,00 -
655.864.355.339,32 185.691.688,00 -
85,54 38,68 -
767.220.512.299,00
656.050.047.027,32
-
3.896.535.918.353,00
3.444.560.582.321,72
88,40
(578.451.538.615,00)
(232.001.882.216,52)
40,11
610.590.951.928,00
610.590.951.927,74
100,00
92,14
NO (1) 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
URAIAN (2) Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pemda Lainnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman DNPemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman DNPemda Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman DNLembaga Keu Bank Pembayaran Pokok Pinjaman DNLembaga Keu Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman DNObligasi Pembayaran Pokok Pinjaman DNLainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemda Lainnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PEMBIYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIYAAN ANGGARAN
REF (3)
ANGGARAN 2009
REALISASI 2009
%
(4)
(5)
(6)
610.590.951.928,00
610.590.951.927,74
100,00
32.000.000.000,00
100,00
32.000.000.000,00
139.413.313,00
137.914.296,93
98,92
32.137.914.296,93 578.453.037.630,81 346.451.155.414,29
100,00 100,00
32.139.413.313,00 578.451.538.615,00 -
Lampiran 4 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
NO (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32
URAIAN
REF
(2) Arus Kas dari Aktivitas Opeasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
(3) 1 1.1
1.2
2
TAHUN 2009
TAHUN 2008
(Rp) (4)
(Rp) (5)
1.834.682.281.195,00 2.002.004.604.678,00 29.456.735.842,71 29.409.174.123,20 90.518.048.143,17 89.673.273.426,80 61.416.258.900,32 57.976.825.964,20 354.949.737.359,00 306.252.062.391,60 5.257.934.888,00 4.887.241.436,00 761.054.820.000,00 727.910.822.000,00 46.303.000.000,00 2.535.789.000,00 285.398.132,00 26.384.094.777,00 5.206.199.870,00 3.212.558.700.105,20 3.223.605.602.021,80 807.535.877.434,00 705.375.473.357,00 512.740.306.769,00 447.635.101.312,89 34.171.687,00 125.559.525.000,00 433.158.075.501,00 215.176.817.267,00 117.761.735.124,00 420.526.785.414,40 2.600.000.000,00 342.822.440,00 655.864.355.339,32 682.993.122.208,63 185.691.688,00 343.801.590,00 2.740.223.530.598,72 2.387.610.131.533,52 472.335.169.506,48 835.995.470.488,28
33 34 35 36
Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
2.1
NO
URAIAN
REF
(1)
(2) Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung an Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keu Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Pinjaman DN - Pemerintah Pusat Pinjaman DN - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman DN - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman DN - Obligasi Pinjaman DN - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman dr Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman dr Perusahaan Daerah
(3)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
2.2
3 3.1
-
400.000,00
-
-
-
121.125.415,00 TAHUN 2008 (Rp) (5)
-
-
-
-
-
2.126.190.000,00 2.247.715.415,00
35.553.993.060,00 164.898.708.986,00 102.165.174.534,00 391.733.212.893,00 9.985.962.250,00 704.337.051.723,00
10.870.596.190,00 122.616.826.085,00 37.291.552.304,00 394.378.822.264,00 14.582.866.338,00 579.740.663.181,00
(704.337.051.723,00)
(577.492.947.766,00)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TAHUN 2009 (Rp) (4)
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Penerimaan Kembali Pinjaman dr Pemda Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman DNPemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman DNPemda Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman DNLembaga Keu Bank Pembayaran Pokok Pinjaman DNLembaga Keu Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman DNObligasi Pembayaran Pokok Pinjaman DNLainnya Pemberian Pinjaman kpd Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kpd Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kpd Pemda Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pendapatan Ditangguhkan Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pendapatan Ditangguhkan tahun lalu Jumlah Arus Keluar Kas ( 82 ) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Kenaikan / Penurunan Kas Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas di BUD (84+85) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
3.2
4 4.1
4.2
-
-
32.000.000.000,00
42.000.000.000,00
-
-
-
-
137.914.296,93
170.400.623,86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32.137.914.296,93
42.170.400.623,86
(32.137.914.296,93)
(42.170.400.623,86)
94.001.316.962,00 34.985.000,00 94.036.301.962,00
702.102.211,00 42.844.450,00 744.946.661,00
94.703.419.173,00 42.844.450,00 94.746.263.623,00
2.732.690.967,00 43.095.000,00 2.775.785.967,00
(709.961.661,00) (264.849.758.174,45) 611.335.898.588,74 336.785.027.198,29
(2.030.839.306,00) 214.301.282.792,42 397.034.615.796,12 594.226.197.261,15
9.748.434.078,00
17.066.856.877,59
