BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2004
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2004
Nomor : Tanggal :
02/XI/9/2005 5 September 2005
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2004
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2004
Nomor : Tanggal :
02/XI/9/2005 5 September 2005
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp/Fax. : (021) 573-8725 Website : www.bpk.go.id
DAFTAR ISI
Hal i
Daftar Isi Resume Hasil Pemeriksaan
1
BAB I
Gambaran Umum 1.1 Dasar Hukum 1.2 Tujuan Pemeriksaan 1.3 Sasaran Pemeriksaan 1.4 Metode Pemeriksaan 1.5 Jangka Waktu Pemeriksaan 1.6 Obyek Pemeriksaan 1.7 Akun-akun Terkait 1.8 Batasan Pemeriksaan
4 4 4 4 4 6 6 6 6
BAB II
Temuan Pemeriksaan 2.1 Sistem Pengendalian Intern 2.1.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pejabat/pelaksana Unit Akuntansi Kantor/Proyek dan Unit Akuntansi Kantor Pusat/Instansi Badan Narkotika Nasional belum dibentuk sesuai ketentuan. 2.1.2 Kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Kekayaan (aset) Badan Narkotika Nasional belum dilaksanakan. 2.1.3 Unit Pengawasan tidak ada dalam Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional. 2.2 Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 2.2.1 Terdapat kekurangan pertanggungjawaban realisasi anggaran belanja TA.2004 Badan Narkotika Nasional sebesar Rp2.440.306.354,- dan pencairan anggaran belanja secara formalitas sebesar Rp365.000.000,2.2.2 Terdapat pengiriman susulan 2 unit @ 5 pk AC Split Doc yang tidak terpasang senilai Rp98.300.000,2.2.3 Pembuatan dan pemanfaatan film layar lebar ‘Gerbang 13’ produksi Badan Narkotika Nasional senilai Rp5.470.000.000,- berlarut-larut. 2.2.4 Pendapatan dari BKS Parmadi Siwi Tahun 2004 dan Tahun 2005 (s.d. bulan Juni 2005) sebesar Rp1.681.950.508,- belum ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2.2.5 Barang-barang milik BNN yang dipindahkan dari gedung Graha Pemuda ke gedung baru tidak jelas keberadaannya. 2.2.6 Pelaksanaan hibah barang inventaris BNN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2.7 Aset milik BNN hasil pengadaan proyek-proyek Tahun 2004 sebesar Rp52.223.434.650,- yang diserahkan kepada instansi atau pihak ketiga status kepemilikannya menjadi tidak jelas. 2.3 Hasil Pengujian Substantif
10 10 13
i
15 17 18 18
24 27 30
32 36 38
42
RESUME HASIL PEMERIKSAAN
Undang-undang Nomor 28 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa setelah Tahun Anggaran 2004 berakhir, Pemerintah menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Pertanggungjawaban tersebut berbentuk suatu laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu Pemerintah bertanggungjawab untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah, menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) bertugas untuk memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tersebut sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional merupakan dukungan atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Opini hanya diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sehingga BPK-RI tidak memberikan opini atas Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional. BPK-RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2004 yang disampaikan kepada BPK-RI menunjukkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp168.938.202,- diatas penerimaan yang diestimasikan sebesar Rp0,-. Sedangkan realisasi Belanja adalah sebesar Rp152.422.162.544,- di bawah anggaran sebesar Rp15.726.366.456 atau 90,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp168.148.529.000,-. Sedangkan Neraca per 31 Desember 2004 menunjukkan total Aset sebesar Rp211.424.390.512,-, total Kewajiban dan Ekuitas Dana per tanggal yang
sama
menunjukkan
jumlah
masing-masing
Rp178.447.400,-
dan
Rp211.245.943.112,-. Dari hasil pemeriksaan, terdapat permasalahan yang menurut pendapat kami merupakan kondisi yang perlu dilaporkan, yaitu: a. Pengendalian intern: 1) Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pejabat/pelaksana Unit Akuntansi Kantor/Proyek dan Unit Akuntansi Kantor Pusat/Instansi Badan Narkotika Nasional belum dibentuk sesuai ketentuan. 1
2) Kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Kekayaan (aset) Badan Narkotika Nasional belum dilaksanakan. 3) Unit Pengawasan tidak ada dalam Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional. b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan: 1. Terdapat
kekurangan
pertanggungjawaban
realisasi
anggaran
belanja
T.A.2004 Badan Narkotika Nasional sebesar Rp2.440.306.354,- dan pencairan anggaran belanja secara formalitas sebesar Rp365.000.000,- yang tidak jelas penggunaannya. 2. Terdapat pengiriman susulan 2 unit @ 5 pk AC Split Doc yang tidak terpasang senilai Rp98.300.000,3. Pembuatan dan pemanfaatan film layar lebar ‘Gerbang 13’ produksi Badan Narkotika Nasional senilai Rp5.470.000.000,- berlarut-larut. 4. Pendapatan dari BKS Parmadi Siwi Tahun 2004 dan Tahun 2005 (s.d. bulan Juni 2005) sebesar Rp1.681.950.508,- belum ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. Barang-barang milik BNN yang dipindahkan dari gedung Graha Pemuda ke gedung baru tidak jelas keberadaannya. 6. Pelaksanaan hibah barang inventaris BNN belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Aset milik BNN hasil pengadaan proyek-proyek Tahun 2004 sebesar Rp52.223.434.650,- yang diserahkan kepada instansi atau pihak ketiga status kepemilikannya menjadi tidak jelas. c. Hasil Pengujian Substantif: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Laporan Realisasi Anggaran BNN
dicatat
sebesar
Rp168.938.202,-
yang
seharusnya
sebesar
Rp280.021.802.-. Selisih kurang sebesar Rp111.083.600,- tersebut merupakan penerimaan denda keterlambatan pengadaan lift, pemadam kebakaran dan AC dari Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat T&R TA.2003 yang telah disetor tapi belum tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2
2. Saldo Kas di Bendahara Pembayar sebesar Rp 177.097.000.- merupakan saldo penerimaan UYHD Bendahara Proyek Peningkatan Kapasitas SDM yang belum disetor ke Kas Negara sampai saat pemeriksaan. Saldo tersebut bukan dalam bentuk uang tapi sudah di SPP-kan, namun pengajuan SPM-nya ditolak oleh KPPN karena saldo MAK-nya
(MAK.5960) tergeser ke MAK lain
(MAK.5920). Penggeseran tersebut bukan atas permintaan BNN. 3. Saldo Aset Tetap sebesar Rp211.245.943.112,- tidak dapat diuji kebenaran dan keberadaannya, karena administrasi pencatatan dan pelaporan aset tetap BNN belum diselenggarakan. Mengingat kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengendalian intern, serta kelemahan-kelemahan lainnya, maka BPK-RI menyarankan kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjutnya sebagaimana terinci dalam laporan ini.
Jakarta, 5 September 2005 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Drs. Yulindra Trikusumo Nugroho N.I.P.240001935
3
BAB I GAMBARAN UMUM
1.1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 1.2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan adalah untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004. Sedangkan tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan pemerintah per 31 Desember 2004 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Pemeriksaan ini juga dilaksanakan untuk menguji efektivitas pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.3. Sasaran Pemeriksaan a. Pengendalian intern
atas penyusunan laporan keuangan dan
atas
pengamanan aktiva, termasuk penggunaan sistem yang berbasis komputer. b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Segmen Laporan Keuangan dan informasi keuangan instansi yang terdiri dari akun-akun di neraca dan Laporan Realisasi Anggaran 1.4. Metode Pemeriksaan Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar audit pemerintahan yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, melalui pengujian atas bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang
4
dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Metode pemeriksaan kami adalah pendekatan atas dasar resiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah operasional instansi. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan operasi yang akan menentukan area resiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di laporan keuangan. Dalam menganalisa proses akuntansi dan pelaporan instansi, kami telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini: a. Memahami sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh instansi saat ini, termasuk pengendalian intern yang diterapkan serta proses pengujian yang dilakukan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi untuk pencatatan transaksi. b. Menganalisa
proses
akuntansi
dan
pelaporan
instansi,
termasuk
pengendalian utama yang diterapkan untuk mengurangi resiko salah saji dan kesalahan yang disengaja. c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan. d. Menganalisa penerapan proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk efektivitas pengendalian intern yang digunakan. e. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan. Program pemeriksaan kami juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian dilakukan untuk menilai
efektivitas
pengendalian
oleh
instansi.
Apabila
pemeriksa
mempertimbangkan bahwa pengendalian tersebut efektif, maka pemeriksa melakukan uji lapangan (walkthrough) untuk menentukan resiko pengendalian. Hasil pengujian pengendalian tersebut akan mempengaruhi kedalaman pengujian substantif yang akan dilakukan. Semakin efektif pengendalian, pengujian substantif semakin terbatas.
5
1.5. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan dimulai tanggal 16 Juni 2005 dan berakhir pada tanggal 13 Juli 2005. 1.6. Obyek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Tahun 2004 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan Surat Pengantar dari SesLakhar BNN pada bulan April 2005. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dimaksud, disajikan pada bagian terakhir Bab I laporan ini. 1.7. Akun-akun Terkait Pengujian substantif dilaksanakan atas akun-akun sebagai berikut: 1.7.1 Akun-akun Neraca a. Kas di Bendahara Penerima b. Aset Tetap c. Kewajiban Jangka Pendek d. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 1.7.2 Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran a. Penerimaan negara bukan pajak b. Belanja Rutin c. Belanja Pembangunan 1.8. Keterbatasan Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Data tersebut disajikan kepada kami oleh staf dan manajemen Badan Narkotika Nasional. Untuk kepentingan pembuatan laporan ini, kami berdasar pada data tersebut. Selama pemeriksaan, kami beranggapan bahwa manajemen menyediakan data dan informasi yang benar dan tidak menyembunyikan informasi yang material untuk pemeriksaan, oleh karena itu, kami tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak oleh manajemen.
6
Pemeriksaan yang kami lakukan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan kami ungkapkan. Pemeriksaan kami meliputi prosedurprosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, kami juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun harus diakui bahwa pemeriksaan kami tidak memberikan jaminan bahwa tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka
dalam
laporan
keuangan
akan
terdeteksi.
Kami
akan
menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang mungkin kami temukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, kami hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.
7
NERACA (UNAUDITED) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PER 31 DESEMBER 2004 (dalam rupiah) Nama Perkiraan 1 ASET
Jumlah 2
Aset Lancar - Kas Di Bendahara Pembayar Jumlah Aset Lancar Aset Tetap - Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Lainnya - Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah Aset Tetap JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek - Uang muka dari KPKN Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Investasi - Diinvestasikan dalam Aset Tetap Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
8
178.447.400 178.447.400 132.137.296.200 14.648.763.051 49.211.740.861 15.248.143.000 211.245.943.112 211.424.390.512
178.447.400 178.447.400 178.447.400
211.245.943.112 211.245.943.112 211.245.943.112 211.424.390.512
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004
No.
1 A.
B.
URAIAN
2 Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Hibah Jumlah Pendapatan dan Hibah Belanja 1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan a. Pembiayaan Rupiah b. Pembiayaan Proyek Jumlah Belanja
ANGGARAN (Rp)
REALISASI (Rp)
3
4
REALISASI DIATAS (DIBAWAH) ANGGARAN 5
0
0
0
0 0 0
168.938.202 0 168.938.202
168.938.202 0 168.938.202
31.148.529.000 137.000.000.000 137.000.000.000 0 168.148.529.000
16.613.771.787 135.808.390.757 135.808.390.757 0 152.422.162.544
(14.534.757.213) (1.191.609.243) (1.191.609.243) 0 (15.726.366.456)
9
BAB II TEMUAN PEMERIKSAAN
Hasil pengujian terhadap pengendalian intern, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengujian substantif, ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagaimana dituangkan dalam paragraf-paragraf berikut ini.
2.1.
SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sesuai dengan ketentuan perundangan yang mewajibkannya, yaitu pasal 9 Undang-undang No.17 Tahun 2003, pasal 60 ayat (1) Keppres No.42 Tahun 2002 dan aturan pelaksanaannya pada pasal 10 dan 11 Keputusan Menteri Keuangan No.12 Tahun 2003, yang mengatur bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga Negara wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana pada bagian anggaran yang dikuasainya berupa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang kemudian disampaikan kepada Departemen Keuangan d.h.i. Badan Akuntansi Keuangan Negara, sebagai bagian dari seluruh pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan Menteri Keuangan untuk Presiden mempertanggungjawabkannya kepada DPR (pasal 8 dan 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003), Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional melalui Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional pada bulan April 2005 telah menyampaikan Laporan Keuangan dimaksud. Laporan Keuangan yang telah disampaikan Sekretaris Lakhar BNN kepada Ka Bakun Departemen Keuangan tersebut disusun langsung dari kompilasi secara manual laporan keuangan seluruh unit akuntansi kantor/proyek Badan Narkotika Nasional yang terdiri dari 1 unit akuntansi kantor dan 8 unit akuntansi proyek (termasuk didalamnya 4 unit akuntansi bagian proyek), tanpa melalui unit akuntansi kewilayahan. Sampai saat ini, unit akuntansi kewilayahan BNN tidak diselenggarakan karena BNN tidak mempunyai instansi vertikal di daerah. Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten (BNP/BNK) yang ada sekarang bukan bagian instansi vertikal BNN karena
10
struktur organisasi maupun sistem keuangannya ada pada masing-masing Provinsi/Kabupaten
dengan
BNN
berfungsi
sebagai
koordinator
operasionalnya. Unit-unit akuntansi Kantor/Proyek dimaksud adalah: a. Unit Akuntansi Kantor. Pelaksana unit akuntansi kantor ini berada pada Bendahara Rutin dan Sekretaris Lakhar BNN sebagai atasan langsung bendahara yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Kalakhar BNN No.Kep.02/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 dan perubahannya sesuai Surat BNN kepada KPKN Jakarta III tanggal 8 September 2004. Kegiatan unit akuntansi dimaksud meliputi seluruh pelaksanaan belanja rutin BNN pada: -
Sekretariat Lakhar BNN yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Kerja Sama, Bagian Humas dan Bagian Umum.
-
Pusat Dukungan Pencegahan.
-
Pusat Dukungan Penegakan Hukum.
-
Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi.
-
Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi.
-
Koordinator Satgas I s.d VII.
b. Unit Akuntansi Proyek. Proyek/Bagian Proyek TA.2004 Badan Narkotika Nasional meliputi: -
Proyek pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan narkoba.
-
Proyek rehabilitasi medik dan sosial, termasuk didalamnya bagian proyek: -
Bagian Proyek peningkatan sarana dan prasarana pusat T&R korban narkoba.
-
-
Bagian Proyek penelitian dan pengembangan P4GN.
-
Bagian Proyek pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
Proyek promosi advokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat. 11
-
Proyek sistem informasi narkoba.
-
Proyek operasional pengembangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang termasuk didalamnya bagian proyek: -
Bagian
Proyek
operasional
satgas
dalam
pengembangan
pemeliharaan kamtibmas. -
Proyek pengadaan sarana dan prasarana kantor BNN.
-
Proyek peningkatan kapasitas SDM.
-
Proyek pengembangan kelembagaan berkelanjutan.
Pelaksana unit akuntansi proyek ini masing-masing berada pada Pimpro dan Bendahara Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kalakhar BNN No.01/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 dan perubahannya sesuai surat BNN kepada KPKN Jakarta III tanggal 10 Juni 2004, 8 September 2004 dan 28 September 2004. Kegiatan unit akuntansi proyek dimaksud meliputi seluruh pelaksanaan anggaran pembangunan. Seperti diketahui bahwa suatu laporan keuangan instansi, sesuai dengan pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No.337 Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003, merupakan produk dari sub sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) yaitu sistem akuntansi instansi. Dokumen-dokumen sumber atas realisasi
penggunaan
anggaran
belanja
rutin/kantor
maupun
pembangunan/proyek dan pendapatan instansi dalam suatu tahun anggaran yaitu SSBP untuk pendapatan bukan pajak dan SPM untuk belanja rutin/kantor dan pembangunan/proyek yang apabila telah dikumpulkan, dikelompokkan per mata anggaran dan diinput dalam sistem akuntansi instansi (SAI) akan menghasilkan pertanggungjawaban berupa Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Dengan sistem akuntansi double entry, baik angaran
rutin/kantor
maupun
pembangunan/proyek
yang
telah
direalisasikan dengan dibuktikan melalui SPM/SSBP akan tercermin dalam sisi debet dan kredit Daftar Transaksi (Buku Besar) yang pada akhir tahun anggaran akan menampilkan perkiraan-perkiraan LRA maupun Neraca Percobaan. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian/penutupan akan menghasilkan Neraca pada posisi akhir tahun dan LRA tahun anggaran berjalan. 12
Dalam rangka mewujudkan suatu Laporan Keuangan (Neraca dan LRA) yang bisa dipertanggungjawabkan, Menteri Keuangan dengan KMK No.337 tahun 2003
mensyaratkan
adanya
struktur
organisasi,
tugas
dan
fungsi
pejabat/pelaksana Sistem Akuntansi Instansi. Namun demikian struktur, tugas dan tanggungjawab pejabat/petugas SAI dimaksud belum dibentuk. Khusus untuk aset tetap yang tercantum dalam Neraca, seharusnya yang terlihat pada akhir suatu tahun anggaran dalam sistem akuntansi instansi ini, adalah gabungan saldo awal aset tetap dan belanja modal tahun berjalan yang telah diklarifikasikan dengan LMBT hasil inventarisasi Barang Milik Kekayaan BNN hasil dari Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (SAAT) atau Sistem Akuntansi BM/KN. Namun demikian, karena struktur organisasi, tugas dan fungsi pejabat/pelaksana SAAT sampai saat ini juga belum ada, maka inventarisasi saldo awal aset tetap dan penambahannya dari belanja modal tahun 2004 belum ada. Sehingga pengendalian atas keberadaan aset dan jumlah aset yang dikuasai BNN pada akhir tahun 2004 tidak bisa diuji kebenarannya. Demikian juga, pemantauan atas kegiatan pelaksanaan anggaran BNN belum dapat dilaksanakan secara optimal karena unit pengawasan tidak ada dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional sesuai Surat Keputusan Ketua BNN No.Kep/02/VI/2002/BNN tanggal 29 Juni 2002 dan perubahannya sesuai Surat Keputusan Ketua BNN No.Kep/20/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang Organisasi dan tata kerja pelaksana harian Badan Narkotika Nasional. Uraian lebih lanjut atas permasalahan pengendalian intern tersebut adalah sebagai berikut: 2.1.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi pejabat/pelaksana Unit Akuntansi Kantor/Proyek dan Unit Akuntansi Kantor Pusat/Instansi Badan Narkotika Nasional belum dibentuk sesuai ketentuan. Dalam rangka mewujudkan suatu Laporan Keuangan (Neraca dan LRA) yang bisa dipertanggungjawabkan, Menteri Keuangan dengan KMK No.337 tahun 2003 mensyaratkan adanya struktur organisasi, tugas dan fungsi pejabat/pelaksana Sistem Akuntansi Instansi.
13
Struktur organisasi dimaksud, sesuai dengan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan SAI yang diterbitkan BAKUN Dep Keu, seharusnya minimal terdiri pejabat pelaksana SAI unit akuntansi kantor/proyek (UAK/P) dan unit akuntansi kantor pusat/instansi (UAKP/I) yang membawahi petugas administrasi, petugas akuntansi/verifikasi, dan petugas perekaman data/komputer. Dengan tidak adanya organisasi dan pembagian tugas dan fungsi pejabat/petugas SAI, a.l. mengakibatkan hal-hal sebagai berikut: -
Laporan Keuangan TA.2004 Badan Narkotika Nasional terlambat disampaikan ke Badan Akuntansi Nasional Departemen Keuangan, yang seharusnya sesuai keputusan Ka. Bakun No.Kep-16/Ak/2004 tanggal 24 Juni 2004 adalah tanggal 20 Maret 2005, baru disampaikan bulan April 2005.
-
Laporan keuangan TA.2004 Badan Narkotika Nasional disampaikan tidak disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga d.h.i. Kalakhar BNN sesuai pasal 11 KMK No.337 Tahun 2003.
-
Terjadi perangkapan tugas administrasi, verifikasi dan data entry akuntansi proyek maupun rutin yang dibebankan kepada seorang pegawai honorer BNN.
-
Sebagian data sumber penerimaan PNBP (SSBP) belum dimasukkan dalam sistem akuntansi.
-
Sebagian laporan RTH, DT, Neraca Percobaan, LRA dan Neraca proyek TA.2004 (proyek SDM) tidak dapat diakses/di print out karena back up datanya rusak.
-
SPM
belanja
modal
rutin
maupun
proyek
TA.2004
tidak
diadministrasikan pergolongan aset sehingga pencocokan nilai aset dalam Neraca TA.2004 dengan SPM-nya mengalami kesulitan.
14
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN, agar segera menetapkan struktur organisasi, tugas dan fungsi pejabat SAI unit akuntansi kantor/proyek, unit akuntansi kantor pusat/instansi dan unit pelaporan BNN. 2.1.2 Kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Kekayaan (aset) Badan Narkotika Nasional belum dilaksanakan. Untuk melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BM/KN diperlukan struktur organisasi, tugas dan fungsi pejabat/petugas BM/KN tiap satuan kerja/proyek secara berjenjang. Setiap jenjang kepengurusan BM/KM minimal harus ada: a. Penanggungjawab Penanggungjawab bertugas: -
Menunjuk dan menetapkan petugas akuntansi BM/KN.
-
Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN pada tingkatan kepengurusannya.
-
Mengusulkan
dana
untuk
keperluan
pelaksanaan
Sistem
Akuntansi BM/KN. -
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN dilingkungannya.
-
Menelaah dan menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem.
-
Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana.
-
Menelaah Buku Inventaris, dan menandatangani KIB, DIR dan laporan BM/KN.
-
Menerima BM/KN hasil pengadaan proyek/bagian proyek dengan berita acara serah terima.
b. Petugas Akuntansi Petugas Akuntansi BM/KN bertugas: -
Memelihara dokumen sumber dan mengarsipkan dokumen akuntansi BM/KN.
-
Melaksanakan opname fisik.
-
Melakukan registrasi BM/KN.
-
Merekam dokumen sumber.
15
-
Mencetak Registrasi Transaksi Harian (RTH).
-
Memverifikasi RTH dengan dokumen sumber.
-
Melakukan koreksi bila terdapat perbedaan antara dokumen sumber dengan RTH.
-
Memperbaiki rekaman berdasarkan hasil verifikasi.
-
Melakukan proses tutup tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
-
Mencetak DIR, KIB, BI dan Laporan BM/KN.
-
Mengirimkan ADK ke unit akuntansi keuangan setingkat dan unit akuntansi BM/KN tingkat diatasnya dalam periode triwulanan dan tahunan.
-
Mengirimkan laporan BM/KN triwulanan dan tahunan ke unit akuntansi diatasnya.
Semua kegiatan pembukuan dan pelaporan BM/KN tersebut diatas, yang seharusnya diselenggarakan namun sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, walaupun sejak tahun 2003 berdasarkan laporan tahunan BM/KN kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh Bakun Departemen Keuangan nilai BM/KN BNN belum masuk dalam daftar. Dengan tidak diselenggarakannya pembukuan dan pelaporan BM/KN tersebut, pengendalian aset yang dikuasai BNN dipertanyakan. Disamping itu, fungsi laporan akuntansi BM/KN yang antara lain digunakan untuk mengklarifikasi nilai aset dalam neraca tidak bisa dilakukan, sehingga keberadaan atas aset yang tercantum dalam Neraca TA.2004 BNN diragukan. Pembukuan dan pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) yang seharusnya diselenggarakan kementerian/lembaga yang menguasai anggaran bertujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN, agar segera melakukan inventarisasi ulang kekayaan BNN dan segera membentuk struktur organisasi, fungsi dan tugas pejabat BM/KN.
16
2.1.3 Unit Pengawasan tidak ada dalam Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional. Sesuai Keppres No.103 Tahun 2001 dan perubahannya Keppres No.3 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional tidak termasuk dalam kelompok LPND (pasal 3 Keppres 103 Tahun 2001). Didalam struktur organisasi LPND terdapat unit pengawasan (pasal 91 Keppres 103 Tahun 2001) sedangkan struktur organisasi BNN, sesuai Keppres 17 Tahun 2002 dan Keputusan Ketua BNN No.02 Tahun 2002 dan perubahannya Keputusan Ketua BNN No.20 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Lakhar BNN tidak terdapat unit pengawasan, walaupun BNN berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan bertugas mengkoordinasikan semua badan pada LPND maupun Kementerian Negara yang berhubungan dengan penyediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya (pasal 1,2 dan 4 Keppres 17 Tahun 2002 tentang BNN). Seperti diketahui bahwa salah satu unsur pengendalian intern yang baik adalah jika dalam suatu kementerian/lembaga bersangkutan terdapat pula petugas pemeriksa intern, yang senantiasa meneliti apakah masingmasing fungsi/tugas telah dijalankan sebagaimana mestinya. Dan dengan sistem pengendalian intern yang baik tersebut, maka: -
kebenaran berbagai transaksi terjamin, dan
-
kelengkapan dan ketelitian pembukuan transaksi terjamin.
Sedangkan sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diatur bahwa pimpinan lembaga berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran (pasal 29 UU 17 Tahun 2003 dan pasal 4 ayat (2) huruf l UU 1 Tahun 2004). Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai (pasal 55 ayat (4) UU 1 Tahun 2004). Dengan demikian pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal atau Unit Pengawasan 17
Intern
dilingkungan
dilaksanakan
secara
kementerian/lembaga paralel
dengan
negara
pelaksanaan
seharusnya
anggaran
dan
penyusunan laporan keuangan kementerian/lembaga (SK. Bakun No.Kep-16/Ak/2004, pasal 6). Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN, agar mempertimbangkan pembentukan struktur, tugas dan fungsi Unit Pengawasan Internal BNN. Kelemahan-kelemahan pada desain dan operasi sistem pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan seperti tersebut di atas dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Badan Narkotika Nasional dalam mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2004.
2.2
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Dari hasil pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, masih ditemukan ketidakpatuhan sebagai berikut:
2.2.1 TERDAPAT
KEKURANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN BELANJA TA.2004 BADAN NARKOTIKA NASIONAL ANGGARAN
SEBESAR BELANJA
Rp2.440.306.354,SECARA
DAN
PENCAIRAN
FORMALITAS
SEBESAR
Rp.365.000.000,- YANG TIDAK JELAS PENGGUNAANNYA
Selama
Tahun
Anggaran
2004,
Badan
Narkotika
Nasional
telah
merealisasikan anggaran belanja rutin maupun pembangunan sebesar Rp152.421.962.544,- atau 90,65% dari total anggaran tahun 2004 yang disediakan, dengan rincian : - Anggaran Rutin sebesar Rp 16.613.771.787,- atau 53,34%, - Anggaran Pembangunan Rp135.808.190.757,- atau 99,13%, Pemeriksaan sampling atas belanja ATK, biaya perjalanan dinas dan biaya pelatihan pada anggaran rutin maupun pembangunan diketahui hal berikut:
18
a. Belanja ATK Setelah dilakukan pengujian belanja ATK dengan membandingkan realisasi anggaran ATK dengan Tagihan Riil dari rekanan/pemasok ATK, diketahui untuk Anggaran Rutin terdapat realisasi formalitas sebesar Rp537.212.625,- dengan rincian: 1.Realiasasi Anggaran ATK yang diperiksa
Rp1.510.011.625,-
2.Tagihan Riil atas pencairan anggaran ATK tersebut Rp 972.799.000,-Jumlah realisasi formalitas ATK
Rp 537.212.625,-
b. Biaya Perjalanan Dinas Pengujian dilakukan dengan membandingan personil dalam realisasi anggaran biaya perjalanan dinas dengan daftar absen harian kerja personil yang bersangkutan dilanjutkan dengan konfirmasi langsung kepada personil bersangkutan secara sampling. Apabila daftar absen kehadiran ada sementara dalam surat perjalanan dinas sedang tugas luar dianggap personil bersangkutan tidak dinas luar. Demikian juga sebaliknya. Jumlah
realiasasi
biaya
perjalanan
dinas
formalitas
sebesar
Rp 1.804.168.725,- dengan rincian: 1) Anggaran Rutin Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp649.417.225,- dengan rincian: a. Pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang diperiksa
Rp 958.757.450,-
b. Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan
Rp 309.340.000,--
Jumlah biaya perjalanan dinas yang formalitas
Rp 649.417.225
2) Proyek Operasional Pengembangan dan Pemeliharaan Kamtibmas. Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp723.619.500,- dengan rincian: a. Pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang diperiksa
Rp1.177.442.700,-
b. Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan Rp 453.823.200,Jumlah biaya perjalanan dinas yang formalitas Rp 723.619.500,3) Bagian Proyek Operasional Satgas dalam Pengembangan Pemeliharaan Kamtibmas. Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp363.701.000,- dengan rincian: a. Pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang diperiksa
Rp509.359.000,19
b. Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan
Rp145.658.000,--
Jumlah biaya perjalanan dinas yang formalitas Rp363.701.000,4) Proyek Sistem Informasi Narkoba: Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp67.431.000,- dengan rincian: a. Pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang diperiksa
Rp110.509.000,-
b. Biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan
Rp 43.078.000,--
Jumlah biaya perjalanan dinas yang formalitas Rp 67.431.000,c. Biaya Pelatihan, Seminar, Rapat dan sejenisnya. 1) Proyek Pencegahan dan Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba. Terdapat realisasi formalitas sebesar Rp98.925.000,- dengan rincian : a. Kegiatan Safari anti Narkoba.sebesar Rp4.590.000,b. Kegiatan
Rapat
Koordinasi
dengan
LSM/NGO
sebesar
Rp8.660.000, c. Sarasehan Nasional sebesar Rp Rp11.700.000,d. Kegiatan
Penyelenggaraan
Advokasi
bidang
pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba/Parenting skill sebesar Rp1.275.000.00.e. Kegiatan Pelatihan & Penataran Instruktur Penyuluh Narkoba untuk Pegawai instansi Pusat dan Daerah dalam upaya P4GN sebesar Rp7.470.000.f. Kegiatan Pelatihan dan penataran instruktur penyuluh narkoba dalam upaya P4GN untuk Penurus PKK Ketua RT/RW dan Perangkat Desa DI Yogyakarta sebesar = Rp5.840.000.g. Kegiatan Pelatihan dan penataran instruktur penyuluh narkoba untuk kalangan Profesi /lingkungan kerja (wartawan/seniman) sebesar Rp 11.985.000.h. Kegiatan seminar pemuda anti narkoba dalam upaya P4GN sebesar Rp 13.515.000.i. Kegiatan Pelatihan dan penataran instruktur penyuluh narkoba untuk pendidik/ guru SD SLTP dan SLTA sebesar Rp11.375.000.-
20
j. Kegiatan Musyawarah Nasional Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp22.515.000.2) Bagian Proyek Operasional Satgas dalam Pengembangan Pemeliharaan Kamtibmas. Terdapat realisasi formalitas biaya Akomosdasi dan Konsumsi serta Sewa Ruang Rapat untuk 20 kegiatan pelatihan dan rapat sebesar Rp365.000.000,Seluruh biaya akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan tersebut diatas telah dicairkan oleh bendaharawan proyek namun pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya dilakukan tidak sesuai dengan tempat dan SPMK yang diterbitkan (hasil konfirmasi kepada bendaharawan proyek). Bukti-bukti pelaksanaan (tempat penyelenggaraan dan biaya pelaksanaan) telah diminta Tim namun tidak diperoleh.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No.42 Tahun 2002 : a. Pasal 10 ayat (2) : Pimpinan departemen/lembaga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai kegiatan tersebut tidak tersedia dalam anggaran belanja negara. b. Pasal 10 ayat (3) : Pimpinan departemen/lembaga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam belanja negara. c. Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. d. Pasal 41 : Pimpro/pimbagpro bertanggungjawab atas segi keuangan maupun fisik pelaksanaan proyek.
Keadaan tersebut mengakibatkan pencapaian manfaat anggaran seperti yang telah direncanakan diragukan.
21
Hal tersebut diatas terjadi karena : 1. Perencanaan anggaran kurang memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang kemungkinan akan dihadapi untuk periode pelaksanaan anggaran 2. Pengguna anggaran rutin maupun proyek tidak mematuhi ketentuan pelaksaaan APBN sebagai mana mestinya dan berkesan menggampangkan persoalan. 3. Tidak adanya unit pengawasan intern dalam struktur BNN.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan sebagai berikut : a. Anggaran Rutin. 1. Atas selisih antara realisasi SPM dengan bukti tagihan riil biaya ATK TA.2004 sebesar Rp537.212.625. Diakui bahwa memang ada pencairan formalitas ATK yang diperuntukan membiayai honor PHL. (rincian dan bukti penggunaan terlampir). 2. Atas selisih biaya perjalanan dinas antara realisasi SPM dengan bukti absensi, bukti kehadiran kerja, sebesar Rp649.417.225,Diakui memang ada pencairan formalitas biaya perjalanan dinas yang diperuntukkan membiayai Biaya perjalanan dinas tenaga konsultan ahli BNN sebesar Rp 377.679.400 (rincian dan dan bukti penggunaan terlampir, sedang sisanya sebesar Rp 271.737.825,- tidak diperoleh tanggapan dari obyek). b. Anggaran Proyek 1. Biaya perjalanan dinas a). Proyek Operasional Pengembangan dan Pemeliharaan Kamtibmas atas
selisih
pertanggungjawaban
formalitas
sebesar
Rp723.619.500,-. Diakui bahwa terjadi pencairaan formalitas sebesar tersebut, namun dana yang terserap tersebut digunakan untuk kegiatan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba yang anggarannya tidak didukung dinas yaitu:
22
-
survelance, under cover buy, under cover agent dan penanggkapan.
-
Pengangutan BB, pemeriksaan lab, identifikasi, pemeriksaan tersangka,saksi dan saksi ahli, pemberkasan, koordinasi, dukungan proveder dan analisis, penyerahan tersangka dan BB, pengembangan kasus kearah distributor dan jaringannya.
(rincian dan bukti penggunaan dana terlampir dalam tanggapan instansi) b). Bagian
Proyek
Pemeliharaan
Operasional
Kamtibmas
Satgas
atas
dalam
selisih
Pengembangan
pertanggungjawaban
formalitas sebesar Rp363.701.000,-. Diakui bahwa terdapat pencairan biaya formalitas sebesar tersebut, namun dana digunakan untuk mendukung kegiatan dinas yang tidak terdukung anggaran. (rincian dan bukti penggunaan terlampir dalam tanggapan instansi) c). Proyek Sistem Informasi Narkoba, atas selisih pertanggungjawaban formalitas sebesar Rp67.431.000,-. Diakui terdapat pencairan formalitas, namun rincian penggunaan selisih pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diuraikan. (rincian dan bukti penggunaan tidak ada dalam tanggapan instansi) 2. Biaya pelatihan. a). Proyek Pencegahan dan Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba, atas selisih pertanggungjawaban formalitas sebesar Rp98.925.000,(Tidak diperoleh tanggapan dari obyek). b). Bagian
Proyek
Operasional
Satgas
dalam
Pengembangan
Pemeliharaan Kamtibmas, atas pencairan formalitas sebesar Rp365.000.000,-. Diakui bahwa terdapat pencairan formalitas, namun anggaran tetap digunakan untuk kegiatan dimaksud, walaupun tempat diadakan bukan sesuai perwabku namun di Jakarta. Sisa dana digunakan untuk membiayai biaya transportasi nara sumber/tenaga pengajar yang tidak didukung biaya.
23
(rincian dan bukti penggunaan tidak terlampir dalam tanggapan instansi).
Badan menyarankan kepada Kalakhar agar : 1. Memerintahkan
Sekretaris/Kepala
Bidang
Keuangan
supaya
mempertanggungjawabkan sisa anggaran yang diperwabkukan secara formalitas sebesar Rp.271.737.825,- untuk anggaran rutin (SPPD), sebesar Rp67.431.000,- untuk anggaran proyek Sistem Informasi Narkoba (SPPD), sebesar
Rp98.925.000,-
untuk
anggaran
proyek Pencegahan
dan
Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba (biaya pelatihan) dan sebesar Rp365.000.000,- untuk anggaran bagian proyek Operasional Satgas Dalam Pengembangan Pemeliharaan Kamtibmas (biaya pelatihan) dan buktibuktinya disampaikan kepada BPK-RI. 2. Memberikan teguran/sanksi kepada para pelaksana atas tindakannya melakukan pencairan anggaran secara formalitas. 3. Untuk masa yang akan datang supaya perencanaan anggaran disusun secara matang dan menaati disiplin anggaran serta tidak ada lagi pos-pos kegiatan yang tidak didukung dana. Jika terjadi perubahan anggaran supaya diusulkan revisi anggaran. 4. Pengendalian intern lebih ditingkatkan.
2.2.2 TERDAPAT PENGIRIMAN SUSULAN 2 UNIT @ 5 pk AC SPLIT DOC YANG TIDAK TERPASANG SENILAI RP.98.300.000,-
Berdasarkan hasil cek fisik pada tanggal 5 Juli 2005 atas peralatan AC Split Doc yang terpasang pada Gedung Kesehatan Jl.MT Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur yang sekarang digunakan untuk kantor Badan Narkotika Nasional diketahui masih terdapat 2 unit @ 5 pk AC Split Doc yang tidak terpasang senilai Rp98.300.000,- dengan rincian:
24
No. Kekuatan Selisih Jumlah Unit AC Pengadaan Terpasang 1 2 3 4
10 pk 7,5 pk 6 pk 5 pk
26 1 3 8
Harga Satuan (Rp)
Nilai (Rp)
26 1 3 6
0 0 0 2 49.150.000,- 98.300.000,*) 5 2,5 pk 18 18 0 56 54 2 98.300.000,Keterangan: *) harga berdasarkan nilai kontrak untuk AC kekuatan 5 pk.
Saat ini kegiatan pemipaan dan ducting AC gedung sudah terpasang semua dan gedung sudah digunakan untuk kegiatan kantor BNN. Kegiatan mekanikal dan elektrikal termasuk pemipaan, ducting dan pemasangan indoor dan outdoor AC gedung dilaksanakan semua oleh PT Jaya Wibawaguna. PT dimaksud juga mensubkontrak pekerjaan pemipaan, ducting, pemasangan indoor dan outdoor, kegiatan serupa yang seharusnya dilakukan oleh PT Sinarreka Buana Pertiwi, rekanan pemasangan AC dari Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BNN Tahun 2004 sebanyak 2 unit. Biaya kontrak pemasangan indoor, outdoor, pemipaan dan ducting untuk gedung lantai 5 dan 7 senilai Rp1.159.653.865,- (sebelum PPN). Konfirmasi kepada PT Sinarreka Buana Pertiwi diketahui bahwa rekanan dimaksud hanya mengadakan peralatan indoor dan outdoor saja, sedang pemasangan oleh PT Jaya Wibawaguna, dengan alasan pada saat selesai pengadaan peralatan tersebut, pekerjaan finising gedung belum selesai dan yang melakukan pekerjaan mekanikal dan elektrikal gedung tahap ke-3 bukan mereka tetapi PT Jaya Wibawaguna, walaupun pekerjaan yang diserahkan ke PT Jaya Wibawaguna hanya untuk lantai 1,2,3,4 dan 6. Nilai sub kontrak pekerjaan AC tersebut dari PT Sinarreka Buana Pertiwi kepada PT Jaya Wibawaguna tidak diketahui. Gambar pemasangan AC (As Built Drawing) dari lantai 1 s.d 7 semuanya dikerjakan oleh PT Jaya Wibawaguna dengan titik indoor dan outdoor sesuai jumlah terpasang sebanyak 54 titik, walaupun sesuai rencana
25
(gambar perencanaan) untuk gedung tersebut akan dipasang 68 unit AC Split Doc.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : 1 Keppres 42 Tahun 2002 : a. Pasal 12 ayat (1) huruf a: Pelaksanaan anggaran belanja didasarkan pada kebutuhan teknis yang disyaratkan. b. Pasal 41 : Pimpro/pimbagpro bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atas pelaksanaan proyek. 2 Keppres 80 Tahun 2003 : a. Pasal 3 huruf b : Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan memberi manfaat sesuai sasaran yang ditetapkan. b. Pasal 5 huruf f : Pengguna dan penyedia barang harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran. c. Pasal 32 ayat (4) : penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama kepada pihak lain dengan alasan apapun kecuali kepada spesialis`. 3. Ketentuan
kontrak
No.SPK/06/XI/2004/Pro-PSPK/BNN
tanggal
11
Nopember 2004, pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa penyedia jasa tidak diperkenankan memberikan seluruh maupun sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga, dan apabila terbukti maka pihak pmberi kerja berhak memutuskan hubungan kontrak secara sepihak.
Keadaan tersebut mengakibatkan Sisa 2 unit @ 5 pk AC Split Doc yang baru dikirim tersebut tidak jelas penggunaannya.
Hal tersebut terjadi karena : 1. Perencanaan pembangunan gedung dan penyediaan peralatan termasuk AC gedung belum optimal. 2. Pengawasan pelaksanaan proyek baik dari pimpro maupun atasan langsung kurang. 3. Tidak adanya unit pengawasan intern dalam struktur organisasi BNN.
26
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan diakui bahwa perencanaan pembangunan dan pemasangan peralatan AC kurang optimal, sehingga pengadaan AC melebihi kebutuhan yang digunakan. Namun sisa AC dimaksud saat ini dalam pengawasan BNN dan berada dalam gudang BNN. Penggunaan lebih lanjut belum ditentukan oleh pimpinan.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar memerintahkan kepada Sekretaris BNN cq. Bagian Umum supaya merencanakan pemanfaatan AC sebanyak 2 unit yang masih tersimpan di gudang.
2.2.3 PEMBUATAN
DAN
PEMANFAATAN
FILM
LAYAR
LEBAR
‘GERBANG 13’ PRODUKSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL SENILAI RP.5.470.000.000,- BERLARUT-LARUT.
Dalam Tahun Anggaran 2004, Badan Narkotika Nasional memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5.500.000.000,- melalui Bagian Proyek Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika untuk pembuatan film layar lebar sebagai media kampanye anti narkoba, dengan harapan dapat menyentuh seluruh strata lapisan masyarakat mengenai bahaya narkoba sehingga masyarakat dapat menangkal ancaman narkoba, dan turut serta berpartisipasi aktif melawan peredaran gelap narkoba dengan memberi informasi peredaran gelap narkoba kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan oleh PT Hadi Cinema Putra dengan kontrak kerja No.Dok/01/P2N/BNN/KTR/V/2004 Bag Pro tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp5.470.000.000,-. Jangka waktu pekerjaan pemborongan selama 180 hari sejak kontrak ditandatangani atau selesai tanggal 10 Nopember 2004 untuk durasi film 90 menit. Namun demikian, walaupun pembuatan film tersebut seharusnya selesai tanggal 10 November 2004, pihak rekanan baru menyelesaikan pekerjaan dan penyerahkan hasil pekerjaan pada tanggal 2 Mei 2005 sesuai surat Direktur PT Hadi Cinema Putra No.01505/E-M/RFG13/V/2005 perihal laporan hasil revisi film Gerbang 13 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penerimaan Barang pada Proyek Pusduk Cegah Lakhar BNN.
27
Revisi dimaksud adalah penambahan kekurangan durasi film sepanjang 13 menit, sesuai hasil temuan Tim Verifikasi BNN, walaupun sebenarnya pekerjaan pembuatan film telah dinyatakan selesai oleh Pimbagpro, telah dibayar lunas dan hasil pekerjaan telah diserahkan kepada Kalakhar BNN dengan hasil film berdurasi 77 menit dari 90 menit seharusnya. Sebelumnya PT Hadi Cinema Putra melalui surat No.03101/E-M/RF-G13/II/2004 tanggal 19 Februari 2005 yang ditujukan kepada Lakhar BNN beralasan bahwa kekurangan durasi film sepanjang 13 menit tersebut disebabkan adanya revisi scenario oleh BNN setelah penayangan perdana rought edit. Dengan adanya kelambatan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak dilakukan pengenaan denda atas keterlambatan pemborongan pekerjaan pembuatan film layar lebar tersebut dari tanggal 10 Nopember 2004 s/d 2 Mei 2005 kepada pihak produser film. Setelah pembuatan film selesai tanggal 2 Mei 2005 tersebut, Kapusduk Cegah melalui surat No.B/ND-88/V/2005 tanggal 11 Mei 2005 kepada Kalakhar BNN mengusulkan penayangan film layar lebar dengan perantara produser film ‘Gerbang 13’ melalui pihak bioskop ‘21’. Disebutkan juga dalam surat bahwa apabila disetujui akan dibuat suatu perjanjian pembagian hasil penayangan dari pihak bioskop ‘21’ antara BNN dengan produser film sebagai perantara. Kalakhar menyetujui untuk ditindaklanjuti, sesuai memo Kalakhar kepada Wakalakhar tanggal 6 Juni 2005. Namun sampai pemeriksaan berakhir tanggal 13 Juli 2005, surat perjanjian tersebut belum ada, sehingga berapa jumlah pembagian hasil antara produser film dengan BNN tidak diketahui. Nantinya penerimaan hasil penayangan film layar lebar ini akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus disetor ke Kas Negara.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : 1. Ketentuan Kontrak Kerja Sama No.Dok/01/P2N/BNN/KTR/V/2004 Bag Pro tanggal 10 Mei 2004 : a. Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Jangka waktu pekerjaan 180 hari kalender dan tidak bisa diperpanjang kecuali ada pekerjaan tambahan dan force majeur.
28
b. Pasal 12 ayat (3) dan (4) : Jika hasil pekerjaan tidak sesuai bestek dan perubahan penggunaan, segala kerugian ditanggung pemborong tanpa memperhitungkan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Pasal 13 ayat (1) dan (2) : Apabila pekerjaan tidak diserahkan tepat waktu, pemborong dikenakan denda 1/1000 (satu permil) dari jumlah borongan untuk setiap hari keterlambatan maksimal 5 % dari harga kontrak yang akan diperhitungkan dari pembayaran. 2. Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 3 huruf b : Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan memberi manfaat sesuai sasaran/tujuan yang ditetapkan.
Keadaan tersebut mengakibatkan tujuan penyuluhan pencegahan penggunaan narkotika melalui film layar lebar belum tercapai.
Hal tersebut terjadi karena : 1. Kurangnya koordinasi antara pengguna barang dengan penyedia barang sehubungan hasil film yang diinginkan, sehingga terjadi perubahan scenario film. 2. Kemungkinan
revisi
film
setelah
pemutaran
perdana
kurang
diperhitungkan oleh rekanan sehingga waktu untuk revisi melampaui jangka waktu penyerahan pekerjaan. 3. Ketentuan kontrak bahwa durasi film adalah 90 menit tidak dipedomani oleh pengguna barang, sehingga penyerahan film setelah revisi dengan durasi 77 menit oleh pemborong dapat diterima.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan : a. Denda tidak dapat dikenakan kepada rekanan, karena pihak rekanan telah menyerahkan pekerjaan tepat waktu tanggal 3 Nopember 2004 (bukti terlampir). Adapun penyerahan kedua hasil revisi bukan kesalahan rekanan, karena revisi atas permintaan BNN. b. Permohonan rekanan untuk menayangkan film melalui bioskop ‘21’ merupakan
hal
yang
positif
dengan
maksud
adanya
keinginan
pengembalian keuangan negara sekaligus kampanye bahaya narkoba, namun demikian untuk menindaklanjuti masih dalam proses pembahasan 29
materi kerjasama dan dalam waktu yang tidak terlalu lama perjanjian kerjasama tersebut bisa direalisasikan.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar Film Gerbang 13 segera dimanfaatkan sesuai tujuan pengadaannya.
2.2.4 PENDAPATAN DARI BKS PARMADI SIWI TAHUN 2004 DAN TAHUN 2005 (S.D BULAN JUNI 2005) SEBESAR Rp.1.681.950.508,BELUM DITETAPKAN MENJADI PNBP.
Balai Kasih Sayang Parmadi Siwi merupakan Unit pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba dengan menyelenggarakan fungsi perawatan terapi dan rehabilitasi medik dan perawatan terapi dan rehabilitasi sosial. Dalam menyelenggarakan fungsi perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun sosial kepada para penyalahguna narkoba dibebankan/dikenakan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun sosial. Jumlah penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun sosial sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 adalah sebagai berikut :
No. 1.
2.
Tahun/Bulan Penerimaan Tahun 2004 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Sub Jumlah Tahun 2005
Jumlah Penerimaan (Rp) 76.605.000,00 75.230.000,00 90.198.600,00 107.343.850,00 129.432.000,00 102.702.590,00 130.748.700,00 127.083.600,00 115.588.328,00 94.902.700,00 113.159.140,00 92.416.000,00 1.255.410.508,00
30
Januari Februari Maret April Mei Juni Sub Jumlah Jumlah Total Dari
71.390.000,00 62.525.000,00 68.600.000,00 83.450.000,00 72.275.000,00 68.300.000,00 426.540.000,00 1.681.950.508,00
jumlah penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik
maupun sosial sebesar Rp 1.681.950.508,00 seluruhnya digunakan langsung untuk mendukung kebutuhan BKS Parmadi Siwi. Jumlah penerimaan tersebut belum ditetapkan sebagai PNBP dan belum dicatat dalam LRA TA.2004. Untuk mendukung kebutuhan BKS Parmadi Siwi dalam DIK/DIP tahun 2004 dan DIPA tahun 2005 telah disediakan anggaran, sehingga penggunaan langsung penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun sosial tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak : 1. Pasal 2 ayat (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi : point d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah. 2. ayat (2) Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. b. Keputusan Presiden No. 42 tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 : 1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahawa anggaran pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran mencakup antara lain pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. 2. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.
31
Keadaan tersebut mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik maupun sosial yang sudah diterima oleh BKS Parmadi Siwi Badan Narkotika Nasional sebesar Rp1.681.950.508,00 belum menjadi penerimaan negara.
Hal tersebut terjadi karena para pengelola BKS Parmadi Siwi Badan Narkotika Nasional belum memahami ketentuan peraturan perundangan tentang penerimaan negara bukan pajak.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan BKS Pamardisiwi belum ditetapkan (dikukuhkan) sebagai unit swadaya (belum ada surat keputusan dari Menteri PAN) sehingga belum ada ketetapan yang mengatur penerimaan biaya perawatan dari pasien sebagai PNBP.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh penetapan ke dalam Peraturan Pemerintah atas hasil penerimaan biaya perawatan terapi dan rehabilitasi medik dan sosial yang diterima oleh BKS Parmadi Siwi sebagai PNBP.
2.2.5 BARANG-BARANG MILIK BNN YANG DIPINDAHKAN DARI GEDUNG GRAHA PEMUDA KE GEDUNG BARU TIDAK JELAS KEBERADAANNYA
Dalam rangka perpindahan kantor dari Gedung Graha Pemuda ke Gedung Baru BNN di Jl. MT Haryono Cawang, Bagian Umum telah melakukan pendataan barang inventaris masing-masing satuan kerja di lingkungan BNN yang akan dipindahkan. Hasil pendataan atas barang inventaris yang dibawa pindah dari masingmasing satuan kerja dan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan Tim pada tanggal 6 Juli 2005 terdapat selisih barang- barang inventaris pindahan yang tidak jelas keberadaannya sebagai berikut :
32
No. Satker/Ruangan Jenis Barang Banyaknya Cek Fisik Selisih Ket. 1 2 3 4 5 6 7 1 buah 6 buah 7 buah 1. Ketua,Kalakhar, a. Meja 1 biro 16 buah 24 buah 40 buah b.Meja 0,5 biro Wakalakhar, 1 buah 2 buah 3 buah Setlakhar BNN c.Meja Rapat 1 buah 1 buah d.Meja Panjang berlaci 16 buah 16 buah e.Meja komputer 6 buah 6 buah f.Meja Kecil 29 buah 24 buah 53 buah g.Kursi Kerja 6 buah 6 buah h.Kursi Hadap 25 buah 13 buah 38 buah i. Kursi Lipat RB 8 buah 8 buah j. Kursi Rapat 2 set 6 set k.Kursi Tamu/ 4 set Sofa 16 buah 5 buah 21 buah l. Filing Cabinet 7 buah 5 buah 12 buah m.Lemari besi 1 buah 1 b uah n.Lemari besi kecil 7 buah 2 buah 9 buah o.Lemari kayu Arsip 1 buah 3 buah 4 buah p.Lemari Pakaian 1 buah 1 buah q.Lemari white board tempel 1 buah 1 buah r.Lemari Brandkas 2 buah 2 buah s.Lemari Besar Rupat 1 buah 1 buah t.Buffet - 8 buah 8 buah u. Rak Map 1 buah 1 buah v.Kulkas 2 buah 2 buah w.Dispenser 6 buah 6 buah x.White Board 2 buah 2 buah y. Televisi 29” 1 buah 1.VCD Aiwa 1 buah 2.Tape Sony 3. Tempat Tidur pejabat 4.AC Split 5.Alat Pemadam
33
1 buah 3 buah
1 buah 1 buah
2 buah
16 buah 10 buah
14 buah 8 buah
2 buah 2 buah
2.
3.
4.
5
Pusduk Cegah
PusdukGakkum
Puslitbang & Info
Koorsatgas 1 s.d 7 dan Staf
Kebakaran a.Meja 1 biro b.Meja 0,5 biro c.Meja Komputer d.Kursi Kerja e.Kursi Hadap f.Kursi Lipat g.Kursi Tamu/ Sofa h.Filing Cabinet i.Lemari Besi j.Lemari Kayu Arsip k.AC Split l.White Board a.Meja 1 biro b.Meja 0,5 biro c.Kursi kerja d.Kursi hadap e.Kursi Lipat f. Kursi tamu/ sofa g.Filing Cabinet h.Lemari Besi i.Lemari besi kecil j.Lemari Kayu Arsip k.Lemari Pakaian l.Lemari Buffet Kecil m.AC Split n. White Board o. Dispenser a.Meja 1 biro b.Meja 0,5 biro c.Kursi Kerja d.Kursi Lipat e.Filing Cabinet f.Lemari besi g.Lemari Kayu Arsip h.AC Split i. White Board j. UPS a.Meja 1 biro b.Meja 0,5 biro c.Meja besar d.Kursi kerja
34
4 buah 3 buah 6 buah 18 buah 5 buah 2 buah 1 set
- 4 buah 3 buah 1 buah 5 buah 3 buah 15 buah - 5 buah 2 buah 1 set
2 buah 1 buah 2 buah
2 buah 1 buah 2 buah
2 buah 2 buah 6 buah 10 buah 13 buak 8 buah 3 buah 1 set
- 2 buah - 2 buah - 6 buah 3 buah 7 buah 1 buah 12 buah 3 buah 5 buah 1 buah 2 buah 1 set -
4 buah 1 buah 4 buah
3 buah 1 buah 4 buah
1 buah -
3 buah
3 buah
-
1 buah 1 buah
1 buah 1 buah
-
2 buah 1 buah 1 buah
1 buah 1 buah
2 buah -
4 buah 16 buah 15 buah 2 buah 3 buah 6 buah 3 buah
4 buah 14 buah 15 buah 2 buah 3 buah 6 buah 1 buah
2 buah 2 buah
2 buah 3 buah 15 buah 3 buah 8 buah 1 buah 18 buah
2 buah 1 buah 15 buah 13 buah
2 buah 3 buah 8 buah 1 buah 5 buah
-
e.Filing Cabinet f.Lemari Besi g.Lemari Kayu Arsip h.AC Split i.White board j.Dispenser k.UPS
6 buah 2 buah 6 buah
6 buah 2 buah 6 buah
-
4 buah 1 buah 2 buah 1 buah
1 buah 1 buah 1 buah
4 buah 1 buah -
Dari daftar tersebut diatas dapat diketahui terdapat barang-barang inventaris yang tidak jelas pertanggungjawaban administrasi maupun penguasaan fisik barangnya berupa : No. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Jenis Barang Meja 1 biro Meja 0,5 biro Meja rapat Meja besar Kursi kerja Kursi lipat Kursi tamu/Sofa Filing Cabinet Lemar Besi Lemari Kayu Arsip Lemari Pakaian Rak Map Tempat Tidur Pejabat AC Split Meja Komputer White Board Alat Pemadam Kursi Hadap Dispenser
Jumlah 19 buah 41 buah 2 buah 1 buah 56 buah 15 buah 5 set 6 buah 5 buah 4 buah 3 buah 8 buah 2 buah 10 buah 5 buah 4 buah 2 buah 10 buah 1 buah
Keppres No.80 Tahun 2003, Pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwa pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanaannya
Keadaan tersebut mengakibatkan : 1. Kewajiban satker untuk mengamankan barang milik negara kurang mendapatkan prioritas. 2. Tidak ada tanggungjawab satker atas ketidakjelasan administrasi dan fisik atas barang inventaris yang dikuasai.
Hal tersebut terjadi karena :
35
1. Sistem pengelolaan barang inventaris sebagai aset kekayaan negara belum dilaksanakan. 2. Tidak ada tuntutan ganti rugi atas barang inventaris yang tidak jelas administrasi dan fisik barangnya.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan bahwa dalam rangka untuk mengetahui selisih barang inventaris dilingkungan BNN secara pasti, BNN sedang melaksanakan Opname Fisik seluruh Barang Milik Negara (BMN) yang ada di BNN sebagaimana Surat Keputusan Kalakhar BNN Nomor : Kep/32/VII/2005/Ses/BNN tanggal 12 Juli 2005 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi BMN di lingkungan BNN.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar : 1. Menginventarisasi seluruh BMN hasil pengadaan BNN. 2. Menetapkan status kepemilikan BMN baik yang berada di kantor BNN maupun yang dipijam pakaikan kepada BNP atau instansi pemerintah lainnya. 3. Mengklasifikasikan kondisi BMN dan BMN yang rusak berat (RB) dapat diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. 4. Memberi kodering BMN dan menyusun Daftar Inventaris Ruangan (DIR).
2.2.6 PELAKSANAAN HIBAH BARANG INVENTARIS BNN BELUM SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
Dalam tahun anggaran 2005 BNN telah melaksanakan hibah atas barangbarang inventaris kepada Kantor Kementerian Pemuda dan Olah raga, sesuai dengan Berita acara serah terima ruangan dan barang inventaris BNN No: BA/--/IV/2005/BNN tanggal 1 April 2005. Pelaksanaan hibah tersebut dilakukan karena BNN menempati Gedung Kantor baru di Jl. MT. Haryono Cawang yang sebelumnya menempati Gedung Graha Pemuda Lt.9 dan 10 di Jl. Gerbang Pemuda. Daftar
barang-barang inventaris yang merupakan aset kekayaan BNN
diserahkan dan dihibahkan kepada Kantor Kementerian Pemuda dan Olah raga adalah sebagai berikut : 36
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Barang Lift Ac Splite White Board Rak Kayu Penyekat Fooding Door Gorden Vertikal Blind Gradenza Speacker Kitchen Set
Jumlah 1 unit 13 unit 3 set 2 set 162 meter 92 meter 23 buah 2 set
Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Ringan
Keterangan 3 unit rusak
Atas barang-barang inventaris yang dihibahkan tersebut diatas, BNN tidak menyampaikan
surat usulan penghapusannya kepada Dirjen Anggaran
untuk mendapat keputusan/persetujuan tertulis dari Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Bab IV Lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 470/KMK.01/1994 tanggal 19 September 1994 tentang tindak lanjut penghapusan bagian kedua mengenai Hibah/Disumbangkan antara lain menyatakan bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Barang milik/kekayaan negara hanya dapat dihibahkan/disumbangkan setelah mendapat keputusan/persetujuan tertulis dari Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan. 2) Barang yang telah dihibahkan/disumbangkan selanjutnya dihapus dari daftar inventaris dengan surat keputusan penghapusan barang yng ditetapkan oleh Pembina Barang Inventaris (Pebin) dhi. Menteri/Ketua Lembaga.
Keadaan tersebut mengakibatkan Barang inventaris yang dihibahkan BNN kepada Kantor Kementerian Pemuda dan Olah Raga belum dapat dihapus dari daftar inventaris dan masih merupakan aset milik BNN .
37
Hal tersebut terjadi karena Pengelola barang inventaris (Bagian Umum) kurang memahami peraturan pengelolaan dan penghapusan barang inventaris milik negara.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan bahwa
dalam rangka
pelaksanaan hibah barang inventaris BNN kepada Kantor Menpora, BNN segera menyampaikan usulan ke Departemen Keuangan untuk mendapat persetujuan.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar memerintahkan Sekretaris BNN supaya menyampaikan usulan penghapusan aset BNN kepada Menteri Keuangan atas aset yang diserahkan kepada Kantor Menpora dan melaporkan hasilnya kepada BPK-RI.
2.2.7 ASET MILIK BNN HASIL PENGADAAN PROYEK-PROYEK TAHUN 2004 SEBESAR Rp.52.223.434.650,- YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI ATAU PIHAK KETIGA STATUS KEPEMILIKANNYA MENJADI TIDAK JELAS.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dari proyek-proyek tahun 2004 dilingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) terdapat aset BNN yang diserahkan kepada instansi lain (pihak ketiga) yang status kepemilikannya menjadi tidak jelas, antara lain : a. Proyek Pengadaan sarana dan prasarana Kantor No. 1.
2.
No.
Nama Barang
Jml unit 4 unit
Harga satuan Jumlah Diserahkan ke (Rp) (Rp) Mobile Test Urine 2.245.800.000 8.983.200.000. BNP DKI, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Bali Alat Deteksi 3 unit 3.981.500.000 11.944.500.000. Satgas Airport Narkoba Bandara Sukarno Hatta, Polonia dan Ngurah Rai b. Proyek Sistem Informasi Narkoba Nama Barang
Jml
Harga satuan
38
Jumlah
Diserahkan ke
1.
Komputer data base
unit 6 unit
(Rp) 229.350.000.-
(Rp) 1.376.400.000.- BNP Sumut, Sumsel,Sulsel, Sulut,Lampung dan DI Yogyakarta
c. Bagian Proyek Penelitian dan Pengembangan P4GN No.
Nama Barang
1.
Komputer data base
2.
Radio Mobile (Base Stattion)
3 unit
Nama Barang
Jml unit 4 unit
No.
Nama Barang
1.
Sarana Vokasional
Jml unit 14 pkt
2.
Sarana Medik
10 pkt
3.
Perlengkapan rumah 4 pkt dampingan Perlengakapan 4 pkt Terapi Medis Sarana Terapi 10 pkt 26.800.000 musik f. Proyek Rehab Medik dan Sosial
3. No. 1.
2.
4. 5.
No.
Jml unit 4 unit
Harga satuan Jumlah Diserahkan ke (Rp) (Rp) 305.450.000.- 1.221.800.000.- BNP Jabar, Jateng, Jatim dan Bali
53.400.000.- Satgas Airport, Satgas Seaport, Satgas Lapas Sda 45.900.000.3 unit 15.300.000.Radio Mobile d. Proyek operasional pengembangan dan pemeliharaan Kamtibmas. 17.800.000.-
Harga satuan Jumlah Diserahkan ke (Rp) (Rp) 1.272.000.000 5.088.000.000 Satgas Airport Alat deteksi Interdiction narkoba Itemiser BNP Riau, DKI,Jatim dan Sulsel 372.669.000 Diklat Instansi 23 16.203.000 Narkoba Sintetis 13 Unit dan unit Diklat Polri 10 unit e. Proyek Promosi Advokasi dan sosialisasi perilaku hidup sehat
Nama Barang
Jml
Harga satuan Jumlah Diserahkan ke (Rp) (Rp) 39.820.000 557.480.000 14 Panti Sosial / Rehabilitasi 64.920.000 649.200.000 10 Panti Sosial /Rehabilitasi 30.800.000 123.200.000 4 Panti Sosial /Rehabilitasi 29.920.000 119.680.000 Sda
Harga satuan
39
268.000.000 10 Panti Sosial /Reahbilitasi Jumlah
Diserahkan ke
1.
Alat Laboratorium Toxilab
2.
Peralatan Medis
unit 6 pkt
(Rp) 1.000.000.000
(Rp) 6.000.000.000 Polda Metro, Jatim, dan Makassar, RS Akpol Smg, BNP NTB, dan BLKS Bandung
6 pkt
480.000.000
2.880.000.000 LP Cipinang, Cirebon, Palembang , Semarang , Yogyakarta dan Panti Sosial Khusnul
g. Bagian Proyek Operasional Satgas No.
Nama Barang
Jml unit 2 unit
Harga satuan Jumlah Diserahkan ke (Rp) (Rp) 8.232.500.000 16.465.000.000 Dit IV dan Polda Metro Jaya
1.
Alat Deteksi Narkoba Vapor tracer
2.
Alat Deteksi Narkoba GT 200
2 unit
362.250.000
724.500.000 LP Cipinang dan LP Tng
3.
Alat Partikel Perusak Jaringan (Blank Spot)
6 unit
73.084.275
438.505.650 Dit IV dan Polda Metro Jaya
Barang-barang tersebut belum dicatat sebagai barang inventaris milik BNN dan oleh masing-masing proyek telah diserahkan sesuai dengan berita acara serah terima barang, namun dalam berita acara tersebut tidak dijelaskan mengenai status kepemilikannya dan hanya dijelaskan untuk mendukung kegiatan operasional instansi yang bersangkutan.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan No.
470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang tata cara penghapusan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara pasal 2 ayat (1) Penghapusan barang milik/kekayaan negara dapat dilakukan dengan cara dijual;
40
dipertukarkan (ruilslag); dihibahkan/disumbangkan; dijadikan penyertaan modal pemerintah dan dimusnahkan. Ayat (2) Pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dapat dilakukan dengan cara disewakan; bangun guna serah dan dipinjamkan.
Keadaan tersebut mengakibatkan Nilai aset BNN yang tercantum dalam Laporan Keuangan tidak sesuai dengan jumlah fisik barang yang dikuasai.
Hal tersebut terjadi karena : 1. BNN belum melaksanakan inventarisasi barang milik negara yang merupakan aset yang setiap tahun harus tercatat dalam Laporan Keuangan. 2. Penyerahan barang-barang inventaris kepada pihak ketiga/instansi lain sesuai dengan PO DIP masing-masing proyek yang harus dilaksanakan.
Atas masalah tersebut pihak BNN menjelaskan : 1. Dalam rangka memperjelas aset milik negara, hasil pengadaan proyek tahun 2004 yang diserahkan kepada instansi atau pihak ketiga, BNN telah mendapat bantuan tenaga dari BPKP sebagaimana surat Deputy PIP Bidang Polsoskam BPKP Nomor : S-288/D2.02/2/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara pada Kantor Badan Narkotika Nasional, berikut Surat Tugas No. ST-88/D2.02/2/2005 tanggal 22 Juni 2005. 2. Terhadap barang-barang inventaris/aset BNN yang telah diserahkan ke BNP/instansi anggota BNN sebagaimana BAST adalah suatu kebijakan BNN dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN.
Badan menyarankan kepada Kalakhar BNN agar : 1. Menginventarisir BMN pada BNN yang diserahkan kepada BNP atau instansi pemerintah lainnya. 2. Menetapkan status kepemilikan BMN yang diserahkan kepada BNP atau instansi pemerintah lainnya untuk memperjelas penguasaan BMN dimaksud dan sekaligus memperjelas penanggungjawab operasional serta pemeliharaannya. 41
42
2.3
HASIL PENGUJIAN SUBSTANTIF Dari hasil pengujian substantif terbatas atas Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional ditemukan masalah-masalah sebagai berikut:
2.3.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Laporan Realisasi Anggaran BNN
dicatat
sebesar
Rp168.938.202,-
yang
seharusnya
sebesar
Rp280.021.802.-. Selisih kurang sebesar Rp111.083.600,- tersebut merupakan penerimaan denda keterlambatan pengadaan lift, pemadam kebakaran dan AC dari Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat T&R TA.2003 yang telah disetor tapi belum tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran. 2.3.2 Saldo Kas di Bendahara Pembayar sebesar Rp 177.097.000.- merupakan saldo penerimaan UYHD Bendahara Proyek Peningkatan Kapasitas SDM yang belum disetor ke Kas Negara sampai saat pemeriksaan. Saldo tersebut bukan dalam bentuk uang tapi sudah di SPP-kan, namun pengajuan SPM-nya ditolak oleh KPPN karena saldo MAK-nya
(MAK.5960) tergeser ke MAK lain
(MAK.5920). Penggeseran tersebut bukan atas permintaan BNN. 2.3.3 Saldo Aset Tetap sebesar Rp211.245.943.112,- tidak dapat diuji kebenaran keberadaannya, karena administrasi pencatatan dan pelaporan aset tetap BNN belum diselenggarakan.
Temuan-temuan tersebut telah disetujui oleh Badan Narkotika Nasional. Namun, adanya kelemahan signifikan atas pengendalian intern seperti diuraikan dalam butir 2.1. tidak memungkinkan BPK-RI melakukan prosedur yang memadai untuk menemukan semua salah saji yang material dalam Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
43
