BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2010
Nomor •
.i..
Tanggal
: 22a/HP/XIV/04/2011 12 April 2011
.DAFTARISI
Hal DAFTARISI SITEMA TIKA KEUANGAN LAPORAN
LAPORAN
HASIL
PEMERIKSAAN
DEWAN KETAHANAN HASIL PEMERIKSAAN
GAMBARAN
NASJONAL
AT AS
ii
LAPORAN
TAHUN 2010
A TAS LAPORAN
KEUANGAN
. .
3
UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
3
2. Tujuan Pemeriksaan
3
3. Sasaran Pemeriksaan
3
4. Standar Pemeriksaan
3
5. Metode Pemeriksaan
3
6. Waktu Pemeriksaan
:.................................................
5
7. Objek Pemeriksaan
5
8. Batasan Pemeriksaan
5
LAPORAN TAHUN 2010
KEUANGAN
DEWAN
KET AHANAN
NASIONAL
.
t
if;
~.
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DEWAN KET AHANAN NASIONAL TAHUN 2010 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan dari 3 (tiga) laporan sebagai berikut:
Dewan Ketahanan Nasional Tahun 20 I 0 terdiri
1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK; (b) Gambaran umum pemeriksaan sasaran pemeriksaan, objek pemeriksaan, Ketahanan
Nasional
yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; (c) Laporan Keuangan Dewan Tahun 2010.
2.
Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Laporan II berisi: (a) Resume hasil pemeriksaan; (b) Temuan pemeriksaan SPI tahun 2010; (c) Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI Tahun 2004-2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009.
3.
Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undarigan Laporan III berisi: (a) Resume hasil pemeriksaan; (b) Temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun 20 I0; (c) Tindak lanjut ternuan
pemeriksaan
kepatuhan terhadap 2004-2005,2006,2007,2008 dan 2009.
ii
peraturan
perundang-undangan
tahun
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATASLAPORANKEUANGAN
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Dewan Ketahanan Nasional tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Dewan Ketahanan Nasional. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Standar
tersebut
mengharuskan
BPK merencanakan
dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salabsaji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, buktibukti yang mendukung jumlah-jumlah
dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Prinsip Akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Dewan Ketahanan Nasional, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat BPK, Neraca Dewan Ketahanan Nasional tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggaltanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dewan Ketahanan Nasional tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
BPKRl
LHP LK Wantannas 2010
Halaman 1 dari 5
l 0";-
Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan
disajikan
22cIHPIXIV/04/2011
dalam
Laporan
Nomor
22bIHP/XIV/04/2011
dan
Nomor
tanggal 12 April 2011, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan ini.
BPKRl
LHP LK Wantannas 2010
Halaman 2 dari 5
GAMBARAN UMUM PEMERTKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan I) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional dengan memperhatikan: 1) Kesesuaian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2) Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP; 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). 3.
Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010 meliputi: I) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 dan 2004; 2) Penilaian kepatuhan atas ketentuan perundang-undangan terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional Tahun 20 I0; 3) Penilaian efektivitas pengendalian intern terkait penyajian laporan keuangan, termasuk aplikasi komputer yang digunakan untuk rnenyusun laporan keuangan. 4) Pengujian substantif atas transaksi-transaksi Tahun Anggaran 20 I0 dan saldo yang disajikan dalam Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2010.
4.
Standar Pemeriksaan Peraturan BPK Nomor I Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
5. Metode Pemeriksaan Secara umum pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: 5.1. Pendekatan Risilw Metodologi yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional menggunakan pendekatan risiko, yang didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas SPI penyusunan Laporan Keuangan. Hasil pemahaman dan pengujian tersebut akan menentukan tingkat keandalan asersi manajernen.dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penetapan risiko pemeriksaan (audit risk) simultan dengan tingkat keandalan pengendalian (risiko pengendalian) serta tingkat bawaan (inherent risk) entitas yang akan diperiksa dapat digunakan sebagai acuan dalam
BPKRI
LHP LK Wantannas 2010
Halaman 3 dari 5
menentukan risiko deteksi (detection risk) yang diharapkan dan jumlah pengujian yang akan dilakukan serta menentukan fokus pemeriksaan.
5.2.
Materialitas Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan tingkat materialitas awal (Planning Materiality)/PM yang merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan yaitu sebesar 3% dari total realisasi belanja. Akun signifikan adalah akun-akun yang saldonya sarna dengan atau melebihi 50% dari PM. Selanjutnya untuk tingkat akun, ditetapkan kesalahan tertolerir (Tolerable Error)/TE secara proporsional sesuai dengan saldo akun. Standar materialitas di atas tidak berlaku atas penyimpangan yang mengandung unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dan pelanggaran hukum.
5.3.
Uji petik pemeriksaan
(audit sampling)
Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan diperoleh berdasarkan hasil uji-petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa dapat menggunakan metode non statistical sampling atau metode statistical sampling dengan memperhatikan kecukupan jumlah sam pel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenis transaksinya. Penggunaan metode uji petik baik statistik maupun non statistik harus didokumentasikan di dalam KKP. Dokumentasi tersebut antara lain mengungkapkan alasan penggunaan dan gambaran umum metode uji petik tersebut.
5.4
Pelaporan Pemeriksa menyusun Konsep Ternuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional apabila menemukan permasalahan yang perlu dikomunikasikan kepada Dewan Ketahanan Nasional. Permasalahan tersebut meliputi (l) ketidakefektifan sistem pengendalian intern, (2) ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan (4) ikhtisar koreksi. Konsep Temuan Pemeriksaan tersebut disampaikan ketua tim pemeriksa kepada pejabat Dewan Ketahanan Nasional yang berwenang untuk mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi Dewan Ketahanan Nasional. Setelah Konsep Temuan Pemeriksaan disampaikan ketua tim pemeriksa kepada Dewan Ketahanan Nasional, tim pemeriksa membahas temuan tersebut dengan pejabat entitas yang berwenang di Dewan Ketahanan Nasional. Penolakan atas ikhtisar koreksi, temuan SPI dan ketidakpatuhan dapat berpengaruh terhadap opini. Tanggapan resmi dan tertulis atas konsep LTP diperoleh dari pejabat Dewan Ketahanan Nasional yang berwenang. Tanggapan tersebut diungkapkan dalamTemuan Pemeriksaan atas LK Dewan Ketahanan Nasional. Temuan pemeriksaan atas LK Dewan Ketahanan Nasional diserahkan oleh ketua tim kepada pejabat Dewan Ketahanan Nasional yang berwenang. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LK Dewan Ketahanan Nasional tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan LK Dewan Ketahanan Nasional. Temuan pemeriksaan tersebut kemudian dibahas secara berjenjang untuk menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan.
BPKRl
LHP LK Wantannas 2010
Halaman 4 dari 5
6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan
dilakukan
sejak 26 Januari 20) 1 sampai dengan )7 Maret 20) l ,
7. Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan
Dewan Ketahanan
Nasional Tahun 20)
o.
8. Batasan Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab Manajemen. Oleh karena itu, BPK RI tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Pemeriksaan BPK RI meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK RI tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK RI juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbu!. Namun pemeriksaan BPK RI tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK RI akan menginformasikan bila ada perbuatanperbuatan melanggar hukum atau kesalahanlpenyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan at as peraturan perundang-undangan, kami hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teri denti fi kasi.
HADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPKRl
LHP LK Wantannas 2010
Halaman 5 dari 5
LAPORAN I(EUANGAN DEWAN I(ETAHANAN NASIONAL TAHUN 2010 (A U DIT
ED)
I, RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor: I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17I1PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna AnggaranIPengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional ini sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional periode Tahunan TA 2010 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Penltllran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional periode Tahunan TA 2010 Audited ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan disusun secara berjenjang. 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsurunsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada periode Tahunan TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar RpI.717.200,00 atau mencapai 47,70 persen dari anggaran. Realisasi Belanja Negara pada periode Tahunan TA 20 I0 adalah sebesar Rp29.043.590.724,00 atau mencapai 96,27 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp5.596.537.843,00 atau 89,79 persen dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp20.7 I8.037.638,00 atau 98,03 persen dari anggarannya, dan Belanja Modal sebesar Rp2.729.015.243,00 atau 97,37 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran periode Tahunan TA 2010 dan periode Tahunan TA 2009 dapat disaj ikan sebagai berikut· (dalam rupiah) Uraian Pendapatan Negara dan Hibah JUMLAH Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH
periode Tahunan TA 2010 Anggaran 3.600.000
Realisasi 1.717.200
periode Tahunan TA 2009 Anggaran 3.600.000
Realisasi 3.140.765
3.600.000
1.717.200
3.600.000
3.140.765
6.232.590.000
5.596.537.843
5.972.578.000
21.134.030.000
20.718.037.638
18.385.748.000
5.119.808.137 18.126.115.459
2.802.590.000
2.729.015.243
1.208.653.000
1.200.340.000
30.169.210.000
29.043.590.724
25.566.979.000
24.446.263.596
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Halaman 1 dari 25
J umlah Aset adalah sebesar Rp21.572.239 .187,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp4.478.500,00 Aset Tetap sebesar Rp14.653.443.439,00 Rp6.914.317.248,00
dan Aset Lainnya sebesar
Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp22.006.020,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp21.550,233.167,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp-17.527.520,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp21.567.760.687,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut: Tanggal Neraca
(dalam rupiah)
Uraian 1-=---:Aset
1-_3"'-.:1Desember 2010 Aset Lancar Aset Tetao Aset Lainnya
Kewaiiban Kewaiiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana iiwestasi
3. CATATAN
4.478.500 14.653.443.439 6.914.317 .248
2009 - .....
Nilal kenalkanl J~,!unman) _
2.106.800 13.229.371.684 5.741.359.122
112,57 10.76 20,43
__
31 -_ Desember .._--.
...
o
22.006.020
(17.527.520) 21.567.760.687
2.106.800 18.970.730.806
0,0
(731,94)
13,69
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalarn penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.
Halaman 2 dari 25
.
II. LAPORAN REALISASI 31 DESEMBER 2010
ANGGARAN
UNTUK
TAHUN
YANG
BERAKHIR
(dalam rupiah) Realisasi
No
Uraian
(Rp)
(Rp)
Realisasi di atas (bawah) anggaran
1
2
3
4
5
Anggaran
A A.1
Penerimaan Perpajakan
A.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
B B.1
6
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENERIMAAN DALAM NEGERI
A.1.a
A.2
% Realisasi Anggaran
3.600.000
HIBAH JUMLAH PENDAPATAN HIBAH BELANJA Rupiah Murni
0
0
1.717.200 0
0 DAN
3.600.000
0 -1.882.800 0
0,00 47,70 0,00
1.717.200
-1.882.800
47,70
.
Belanja Pegawai
6.232.590.000
5.596.537.843
-636.052.157
89,79
Belanja Barang
21.134.030.000
20.718.037.638
-415.992.362
98,03
Belanja Modal
2.802.590.000
2.729.015.243
-73.574.757
97,37
JUMLAH BELANJA
30.169.210.000
29.043.590.724
-1.125.619.276
96,27
.
~
Halaman 3 dari 25
------------------------------
--
-
-
III. NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (dalam rupiah)
1
Kenalkan (Penurunan)
Jumlah
Nama Perklraan 2010
2009
2
3
Jumlah 4
% 5
ASETLANCAR Persediaan JUMLAH ASET LANCAR
4.478.500
2.106.800
2.371.700
112.57
4.478.500
2.106.800
2.371.700
112,57
14.153.447.735
12.621.970.617
1.531.477.118
12.13
ASETTETAP Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainnya
499.995.704
607.401.067
-107.405.363
-17.68
14.653.443.439
13.229.371.684
1.424.071.755
10,76
Aset Tak Berwuiud
2.450.166.311
4.659.294.411
-2.209.128.100
-47,41
Aset Lain-lain
4.464.150.937
1.082.064.711
3.382.086.226
312.56
6.914.317.248
5.741.359.122
1.172.958.126
20,43
21.572.239.187
18.972.837.606
2.599.401.581
13,70
JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA
JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAHASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN
JANGKA
PENDEK
utano Jannka Pendek Lainnva JUMLAH KEWAJIBAN JUMLAH
JANGKA PENDEK
KEWAJIBAN
22.006.020
0
22.006.020
0.00
22.006.020
0
22.006.020
0,00
22.006.020
0
22.006.020
0,00
2.371.700
112.57
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LAN CAR Cadanqan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
4.478.500
2.106.800
-22.006.020
-22.006.020
0.00
-17.527.520
2.106.800
-19.634.320
731,94
14.653.443.439
13.229.371.684
1.424.071.755
10.76
6.914.317.248
5.741.359.122
1.172.958.126
20,42
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
21.567.760.687
18.970.730.806
2.597.029.881
13,68
JUMLAH EKUITAS DANA
21.550.233.167
18.972.837.606
2.577.395.561
13,58
JUMLAH KEWAJIBAN
21.572.239.187
18.972.837.606
2.599.401.581
13,70
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
0
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnva
DAN EKUITAS DANA
Halaman 4 dari 25
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN
UMUM
A.l. DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3.
Peraturan Pemerintah Pemerintahan.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Instansi Pemerintah.
5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2002 tentang
Pedoman
6.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1711PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
tentang
7.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lernbaga.
8.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja keuangan.
A.2.
KEBIJAKAN NASIONAL
RENCANA
Nomor
71
Tahun
TEKNIS SEKRETARIAT
2010
tentang
Negara; Standar
Keuangan dan Kinerja
Per-62/PB/2009 Secara Akrual
JENDERAL
Akuntansi
tentang Tata pada laporan
DEWAN KETAHANAN
STRA TEGIS
Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Setjen Wantannas menyiapkan bahan perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan upaya pembinaan ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional. Kegiatan dilaksanakan melalui pengkajian strategis dan pemantauan serta penilaian seluruh aspek kehidupan nasional pada tahun 20 \0 dan perkiraan kecenderungannya pada jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang sebagai sumbangan bahan pemecahan masalah krusial mendesak bagi Presiden RI selaku Ketua Dewan. Pelaksanaan pengkajian bersama-sama mitra kerja sebagai Pakar yang berasal dari jalur aspiratif, jalur akademik dan jalur empirik, baik dari instansi pemerintah maupun dari swasta terpilih secara berlanjut. VISI Tersedianya bahan pengambilan keputusan masalah nasional strategis krusial mendesak (komprehensif integral) bagi Ketua Dewan Ketahanan Nasional dalam rangka menetapkan kebijakan nasional tertinggi, mengerahkan sumber daya nasional dan menetapkan risiko kebijakan terhadap pembinaan ketahanan nasional secara tepat waktu.
MISI I.
Melaksanakan berbagai kajian strategis secara komprehensi f integral, berjangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat krusial mendesak.
2.
Mengembangkan
organisasi
Setjen
Wantannas
yang
solid,
namun
luwes
baik
yang
dan siap
Halaman 5 dari 25
..
direorganisasi perlengkapan 3.
sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang sesuai dengan tuntutan kompetensinya.
didukung
oleh personil
dan
Membina hubungan kemitraan kerja dengan pakar (jalur aspiratif, jalur akademik dan jalur empirik), perguruan tinggi, instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta terpilih, secara berlanjut agar sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dikerahkan untuk memberikan sumbangan bahan pemikiran.
SASARAN
STRA TEGIS
l.
Terlaksananya penyiapan materi/bahan masukan kepada Presiden yang menyangkut perkiraan dan telaahan lingkungan strategis jangka pendek dan jangka panjang pada aspek keamanan eksternal, keamanan internal maupun rnenghadapi kemungkinan dan upaya mengatasi akibat bencana berskala besar.
2.
Terlaksananya penyiapan materi untnk menyusun sumbangan bahan penyusunan operasional konsep melalui kegiatan pengkajian untuk menernukan solusi pemecahan masalah krusial mendesak yang berkaitan dengan upaya pembinaan ketahanan nasional menyangkut bidang keamanan eksternal, keamanan internal maupun menghadapi kemungkinan dan upaya mengatasi akibat bencana berskala besar.:
3.
Terlaksananya berbagai upaya pemeliharaan dan pengembangan agar senantiasa mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas selama tahun 2010.
kapasitas lembaga Setjen Wantannas
PENDAPATAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah periode tahunan TA 20 I0 sejumlah Rp 1.717.200,00 atau sebesar 47,70 persen dari anggaran Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 sebesar Rp3.600.000,00. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak peri ode tahunan T A 20 I0 mengalam i penurunan sebesar Rp 1.423.565,00 dibandingkan dengan peri ode tahunan T A 2009. Hal ini karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 611PMK.05/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang penerapan Treasury National Polling (TNP), seluruh pendapatan jasa giro terdebet secara otomatis dari rekening bendahara ke rekening BUN, sehingga tidak ada lagi PNBP yang berasal dari jasa giro yang tercatat.
:
BELANJA Realisasi Belanja Negara peri ode tahunan TA 20 I0 sej umlah Rp29.043.590.724,00 atau sebesar 96,27 persen dari yang dianggarkan dalarn DIPA Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp30.169.21 0.000,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri Program Penerapan Kepemerintahan yang baik yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp5.596.537.843,00 dan Belanja Barang sebesar Rp4.570.344.61 8,00 serta Program Pengembangan sistem dan Strategi Pertahanan yaitu Belanja Barang sebesar Rp16. 147.693.020,00 dan Belanja Modal sebesar Rp2.729.015.243,00. Realisasi Belanja Rp4.597.327.128,00 TA 2009.
Negara periode tahunan TA 2010 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara peri ode
sebesar tahunan
Halaman 6 dari 25
Realisasi Belanja berupa Belanja Rupiah Murni. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran T A 2009 dapat disaj ikan sebagai berikut:
peri ode tahunan
T A 20 I0
dan periode
tahunan
(dalam rupiah)
.
periode lahunan TA 2009
periode tahunan TA 2010
....
Pendapatan dan Hibah
1.717.200
3.600.000
Negara
Realisasi
Anggaran
Realisasi
Anggaran
3.140.765
3.600.000
3.600.000
1.717,200
3.600.000
3.140.765
Belanja Pegawai
6.232.590.000
5.596.537.843
5.972.578.000
5.119.808.137
Belanja Barang
21.134.030.000
20.718.037.638
18.385.748.000
18.126.115.459
2.802.590.000
2.729.015.243
1.208.653.000
1.200.340.000
30.169.210.000
29.043.590.724
25.566.979.000
24.446.263.596
JUMLAH
Belanja Modal JUMLAH
A.3. PENDEKATAN
-_._ ..- ._ ... _-_. __ .
.... _--_
-_ .. ----
...
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional peri ode tahunan T A 20 I0 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Dewan Ketahanan Nasional termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional seperti eselon I serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Dewan Ketahanan Nasional APBN sebesar Rp30.169.210.000,00 •
T A 20 I0 ini memperoleh meliputi:
anggaran
yang berasal dari
Satuan kerja pusatIKP sebesar Rp30.169.21 0.000,00
Jumlah satuan kerja di lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah 1 (satu) satker. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Infonnasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari: I.
Laporan
Keuangan
Kementerian
Laporan Realisasi Anggaran Laporan
Realisasi
Anggaran
Anggaran
disusun
seluruh entitas akuntansi
Ketahanan
Nasional.
Laporan
berdasarkan
penggabungan
Laporan
yang berada di bawah Sekretariat
Realisasi
APBN
terdiri
Realisasi
Jenderal
dari Pendapatan
Dewan
Negara
dan
Hibah dan Belanja. 2.
Neraca Neraca
disusun
bawah Sekretariat
berdasarkan
penggabungan
neraca
entitas
akuntansi
yang berada
Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan disusun melalui SA!.
Halaman 7 dari 25
di
..
...•,-· 3.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan laporan keuangan, disajikan
Keuangan
penjelasan
menyajikan
informasi tentang pendekatan
penyusunan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
dalam Laporan Realisasi
Anggaran
dan Neraca dalam rangka pengungkapan
yang memadai. Data BMN SIMAK-BMN.
yang
disajikan
dalam
neraca
ini telah
seluruhnya
diproses
melalui
Jumlah satuan kerja di lingkup Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah I (satu) satker. Dari jumlah tersebut satker yang telah menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 1 (satu) satker (100%), sedangkan yang tidak menyampaikan laporan barang sejumlah 0 satker (0%).
A.4. KEBIJAKAN AKUNT ANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas at au setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) ataudikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK peri ode tahunan TA 20 I0 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan Dewan Ketahanan Nasional adalah :
dalam
penyusunan
LK Sekretariat
Jenderal
(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Penc\apatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat j um lah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
(2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali .oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka Uace) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja c1isajikan menurut klasifikasi organisasi clan fungsi.
Halaman 8 dari 25
(3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lanear, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Aset Lanear meneakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lanear ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraea dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraea dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraea. Piutang dinyatakan dalam neraea menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TOR) yang akan jatuh tempo 12 (dua bel as) bulan setelah tanggal neraea disajikan sebagai bagian Janear TP NTOR. Persediaan adalah aset Iancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dieatat di neraea berdasarkan: harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabiJa diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan eara lainnya seperti donasi/rarnpasan.
.
.. b. Investasi "") Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun .
••) jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
Halaman 9 dari 25
I
·
r !
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Investasi Non Permanen Investasi non perman en adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki seeara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi: • Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMNIBUMD dan Pemda. • Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha keeil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan PinjamlTempat Simpan Pinjam (USPITSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki seeara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalamjangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga intemasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sarna dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)lBadan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjamanjangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan intemasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dieatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraea, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraea.
Halaman 10 dari 25
c. Aset Tetap Aset tetap mencakup se1uruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sarna dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sarna dengan atau lebih dari Rp.l0.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali penge1uaran untuk tanah, jalanlirigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Oanti Rugi (TOR) yangjatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan 'aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TOR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang me1anggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TOR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk me1aksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan Rl di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan Halaman 11 dari 25
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; Iisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktifpemerintah. (4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga intemasional. Kewajiban pemerintahjuga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan meriurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kewajiban jangka panjang. a.
kedalam
kewajiban
jangka
pendek
dan
Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajibanjangka panjangjika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
(5) Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
Halaman 12 dari 25
.;
B.
PENJELASAN
B.l. PENJELASAN
ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran pada periode tahunan TA 2010 sejumlah Rp29.043.590.724,OO atau sebesar 96,27 persen dari anggaran sebesar Rp30.169 .210.000,00, yang terdiri dari: I.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rpl.717.200,OO
2.
Realisasi Belanja Negara Belanja Rupiah Murni, sebesar Rp29.043.590.724,-
3.600.000 3.600.000 2
B.2. PENJELASAN
30.169.210.000 30.169.210.000
R
1.717.200
R 1.717.200 R R R 29.043.590.724 R 29.043.590.724 R R R R R
47.70% 0.00% 47.70% 0.00% 96.27% 96.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.2.1. PeDdapataD Negara daD Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada peri ode tahunan TA 2010 sejumlah Rpl.717.200,OO atau sebesar 47,70 persen dari anggaran Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 sebesar Rp3.600.000,OO
8.2.1.1. Penerimaan
Negara BlIl(an Pajak
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak peri ode tahunan TA. 20 I0 sejumlah Rp1.717.200,OO atau sebesar 47,70 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA Penerimaan Negara Bukan Pajak TA. 2010 sebesar Rp3.600.000,OO. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak periode tahunan TA. 2010 mengalami penurunan sebesar Rp 1.423 .565,00 dibandingkan dengan peri ode tahunan TA. 2009. Realisasi PNBP berasal dari PNBP Lainnya yaitu Denda Keterlambatan Penyelesaiaan Pekerjaan Pemerintah.
Halaman 13 dari 25
.
,
.-·
i;';
~.
B.2.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara periode tahunan TA 2010 sejumlah Rp29.043.590.724,00 atau sebesar 96,27 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp30.1 69.21 0.000,00. Realisasi Belanja Negara peri ode tahunan TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp4.597.327.128,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara periode tahunan TA 2009. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji dan jumlah pegawai, kenaikan Standar Biaya Umum (SBU) dan harga pasar serta adanya peningkatan kebutuhan prasarana instansi. Realisasi Belanja berupa Belanja Rupiah Murni.
Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:
Halaman 14 dari 25
B.2.2.1. Belanja Realisasi Belanja periode tahunan TA 2010 sejumlah Rp29.043.590.724,00 atau sebesar 96,27 persen dari yang dianggarkan dalam DIP A Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp30.169.210.000,-. Realisasi Belanja Rp4.597.327.128,00 TA 2009.
periode tahunan TA 2010 mengalami kenaikan sebesar dibandingkan dengan realisasi Belanja Negara periode tahunan
Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
Graflk: Komposlsl
Reallsasl
B.2.2.J.J.Beianja
Belanja Pemerlntah
Pusat menurut Jenls Belanja Perlode Tahunan TA 2010
Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai peri ode Tahunan TA 2010 sejumlah Rp5.596.537.843,00 atau sebesar 89,79 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA Belanja Pegawai TA 2010 sebesar Rp6.232.590.000,00 yang terdiri dari: Uraian BELANJA
PEGAWAI
Belanja gajl pokok PNS
31 Des 2010
31 Des 2009
% Naik (Turun)
5.596.537.843
5.119.808.137
9,31
2.330.928.100
2.219.532.840
5,02 (119,25)
Belanja pembulatan gajl PNS
(119.220)
61.945
Belanja Tunj. suamilistri PNS
175.869.810
165.818.688
6,06
56.385.970
50.396.514
11,86
1•.639.920.000
1.730.600.000
6,30
Belanja Tunj. PPh PNS
193.999.823
183.964.070
5,46
Belanja Tunj. beras PNS
180.124.560
133.952.580
34,47
Belanja uang makan PNS
404.210.000
310.560.000
Belanja Tunj. anak PNS Belanja Tunj. structural PNS
Belanja Tunj. Lain-Iainluang duka wafat
19.246.300
30,16 -
100
Halaman 15 dari 25
,.. Belanja Tunj. umum PNS
136.615.000
Belanja uang lembur
257.155.500
51,17
170.106.500
-
-
-
Belanja pegawai transito
(10,22)
154.615.000
Realisasi Belanja Pegawai peri ode Tahunan TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp476,729.706,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai peri ode Tahunan TA 2009. Hal ini tetjadi karena adanya kenaikan gaji dan penambahan pegawai. B.2.2.1.2.Belanja
Barang
Realisasi Belanja Barang periode Tahunan TA 2010 sejumlah Rp20.718.037.638,00 atau sebesar 98,03 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA Belanja Barang TA 2010 sebesar Rp21.134.030.000,00 yang terdiri dari: Uraian BELANJA
BARANG
Belanja Barang Operaslonal Belanja kepertuan perkantoran Honor terkait operasional satuan kerja Belanja barang operaslonallainnya Belanja Barang Non Operaslonal Belanja bahan
31 Des 2010
31 Des 2009
% Naik (Turun)
20.718.037.638
18.126.115.459
2.552.997.500
2.402.478.458
6,27
1.447.671.500
1.227.360.956
17,95
14,30
55.060.000
52.600.000
4,32
1.050.246.000
1.122.297.500
(6,42)
4.828.287.000
4.026.038.000
19,93
616.167.000
359.656.000
71,79
239.700.000
147.400.000
62,62
3.970.400.000
3.516.760.000
12,63
10.013.666.032
9.013.455.230
11,10
273.366.032
339.255.230
(19,42)
Belanja jasa profesi
9.740.300.000
6.674.200.000
12,29
Belanja pemellharaan
1.021.104.966
1.073.201.273
(4,85)
gedung dan
239.967.300
294.821.000
(18,60)
peralatan
781.117.666
778.360.273
0,35 (91,69)
Honor terkait output kegiatan Belanja barang non operasionallainnya Belanja jasa Belanja langganan daya dan jasa
Belanja biaya pemeliharaan bangunan Belanja biaya dan mesin
pemeliharaan
Belanja Perjalanan
1.469.422.140
1.610.942.496
Belanja perialanan biasa
777.936.100
669.214.398
16,25
Belanja perjalanan lalnnya
691.466.040
941.726.100
629,97
Belanja Perjalanan
Dalam Negerl
Luar Negerl
Belanja perjalanan lainnya-Iuar negeri
832.539.980
-
100
. 632.539.960
-
100
Realisasi Belanja Barang periode Tahunan TA 20 I0 mengalami kenaikan sebesar Rp2.591.922.179,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode Tahunan TA 2009. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan SBU dan kenaikan harga pasar.
Halaman 16 dari 25
,-.
t
B. 2.2. 1. 3. Belanja Modal Realisasi Belanja Modal periode Tahunan TA 2010 sejumlah Rp2.729.015.243,00 atau sebesar 97,37 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA Belanja Modal TA 2010 sebesar Rp2.802.590.000,00 yang terdiri dari: 31 Des 2010
Uraian
31 Des 2009
% Naik (Turun)
• 2.729.015.243
1.200.340.000
127,35
dan Mesln
2.684.215.243
1.155.540.000
132,29
Belanja modal peralalan dan mesin
2.684.215.243
1.155.540.000
132.29
44.800.000
44.800.000
0
44.800.000
44.800.000
0
BELANJA
MODAL
Belanja Modal Peralatan
Belanja Modal Flsik Lainnya Belanja modal fisik lainnya
Realisasi Belanja Modal periode Tahunan TA 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp1.528.675.243,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode Tahunan TA 2009. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan prasarana instansi. B.3. CATATAN PENTING LAIN NYA •
Nihil.
C. PENJELASAN
c.i. PENJELASAN
AT AS POS- POS NERACA UMUM NERACA
Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :
Uraian
;' 3.1 Desember 2010 .;;
Aset Kewajiban Ekultas
Dana
'I
-,
31 Desember 2009
Kenaikanl
(penurunan)
.•.
.' Rp··{~1'.572.239.187 :.Rp· . :22.006.020 Rp21.550.233.167
Rp Rp Rp
18.972.837;606
18.972.837.606
Rp Rp Rp
2.599.401.581 22.006.020 2.577.395.561
Komposisi neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp21.572.239.187,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.478.500,00 Aset Tetap sebesar RpI4.653.443.439,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp6. 914 .317.248,00 Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp22.006.020,00 kewajibanjangka pendek sebesar Rp22.006.020,00
merupakan
Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp21.550.233.167,00 terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp(l7.527.520,00) dan ekuitas dana investasi sebesar Rp21.567.760.687,-
Halaman 17 dari 25
't
.
p-
l\';
Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini
Grafik. Komposisi Neraca
c'2. PENJELASAN PER POS NERACA ASET Aset Lancar C.2.I. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar RpO,OO.Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran per-eselon I adalah sebagai berikut :
Sekretariat Jenderal
Rp
-Rp
-Rp
Total
Halaman 18 dari 25
l!','
Daftar Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran setelah tanggal neraca adalah sbb:
Total
Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010
Total
C.2.2
Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.4 78.500,00 sedangkan nilai Persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.1 06.800,00 . Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp2.371.700,OO dibandingkan dengan nilai Persediaan per 31 Desember 2009. Nilai persedian tersebut adalah terdiri dari bahan konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan dan merupakan hasil opname fisik yang di tuangkan dalam berita acara opname fisiko
Total
C.2.3
Aset Tetap Nilai aset tetap per 31 Desember 2010 sebesar RpI4.653.443.439,OO sedangkan nilai asettetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp 13.229.371.684,00. Nilai aset tetap per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai aset tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rpl.424.071.755,00.
Halaman 19 dari 25
.
,-
..
~.. C.2.3.l
'
Tanah Setjen Wantannas sampai saat ini masih menggunakan aset tanah Sekretariat Negara sehingga nilai aset tanah pada laporan Neraca Setjen Wantannas sebesar Rp.O,Posisi Tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Total
C.2.3.2 Peralatan dan Mesin Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2010 sebesar RpI4.153.447.735,00 sedangkan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp 12.621.970.617,00. Nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp1.531.477.118,00 dibandingkan dengan nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2009. Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin
• Mutasi/perubahan adalah sbb:
peralatan dan mesin sebesar Rp 1.531.477 .118,00 tersebut
Penambahan : SaldoAwal Pembelian Transfer Masuk Pengembangan Reklasifikasi Masuk Pengurangan Transfer Keluar Reklasifikasi Keluar Penahentian dari Penggunaan Penggunaan Kembali BMN yg sdh di hentikan Koreksi Nilai Jumlah
Ro Ro Ro Rp Ro Rp
12.621.970.617 1.940.132.744
Rp
410.223.125
Rp Rp Rp
410.223.125 14.153.447.735
1.567.499 14.563.670.860
-
C.2.3.3 Gedung dan Bangunan Setjen Wantannas sampai saat ini masih menggunakan aset gedung dan bangunan Sekretariat Negara sehingga nilai aset gedung dan bangunan pada laporan Neraca Setjen Wantannas sebesar Rp. 0,"-
Halaman 20 dari 25
Posisi Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Total
C.2.3.4 Aset Tetap Lainnya Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp499.995.704,00 sedangkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp607.40 1.067,00 Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2010 mengalami penurunan sebesar Rp 107.405.363,00 dibandingkan dengan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2009. Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya
Mutasilperubahan adalah sbb:
Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. (107.405.363,00) tersebut
Penambahan : SaldoAwal Pembelian Transfer Masuk Penqembanaan Reklasifikasi Masuk Panquranqan Transfer Keluar Reklasifikasi Keluar Penohentian dari Pencounaan Penggunaan Kembali BMN yg sdh di hentikan Koreksi Nilai
C.2.4.
Rp Rp Rp Rp RD Rp Rp Rp Rp Rp RD Rp Rp
607.401.067 46.498.000
653.899.067
153.903.363
-
153.903.363 499.995.704
Aset Lainnya Nilai aset lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp6.914.317.248,00 sedangkan nilai aset lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp5.741.359.122,00 Nilai aset lainnya per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rpl.I72.958.126,00 dibandingkan dengan nilai aset lainnya per 31 Desember 2009.
Halaman 21 dari 25
·
/"
Posisi aset lainnya dapat dilihat pada tabeldi bawah ini :
C.2.4.l
Aset Tak Berwujud Nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.450.166.311,00 sedangkan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.659.294.411,00 Nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2010 mengalami penurunan sebesar Rp(2.209.128.100,00) dibandingkan dengan nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2009. Posisi aset tak berwujud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
C.2.4.2
Aset Lain-lain Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.464.150.93 7,00 sedangkan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.082.064. 711,00 Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp3.382.086.226,00 dibandingkan dengan nilai aset lain-lain per 31 Desember 2009. Posisi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
KEWAJIBAN Kewajiban jangka Pendek C.2.5. Uang Muka dari KPPN Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 0,- tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan per 31 Desember 2009. Posisi Uang Muka dari KPPN dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Sekretariat Jenderal
Rp
-
Rp
-
Rp
Total
Halaman 22 dari 25
,
,C.2.6. Utang Jangka Pendek Lainnya Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp22.006.020,00 sedangkan nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 0,00 Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp22.006.020,00 dibandingkan dengan nilai cadangan persediaan per 31 Desember 2009. Posisi Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Sekreiariai Jenderal
Rp
22.006.020
-
Rp
22.006.020
Rp
Total
EKUITAS Ekuitas Dana Lancar C.2.7
Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.478.500,00 sedangkan nilai cadangan persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp2. 106.800,00. Nilai cadangan persediaan per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp2.371.700,00 dibandingkan dengan nilai cadangan persediaan per 31 Desember 2009. Posisi Cadangan Persediaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Sekretariat
Total
C.2.S.
Jenderal
Rp
4.478.500
Rp
2.106.800
Rp
2.371.700
Rp
4.478.500
Rp
2.106.800
Rp
2.371.700
Dana yang harus disediakan untnk pembayaran Utang Jangka Pendek Nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2010 sebesar Rp22.006.020,00 sedangkan nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2009 sebesar RpO,OO. Nilai dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp22.006.020,00 dibandingkan
Halaman 23 dari 25
,dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2009. Posisi dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Sekretariat Jenderal
Total
I Rp
(22.006.020)1 Rp
-.
Rp
(22.006.020)
Rp
(22.006.020)1 Rp
-.
Rp
(22.006.020)
Ekuitas Dana Investasi C.2.9
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp14.653.443.439,00 sedangkan nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp13.229.371.684,00. Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp1.424.071.755,00 dibandingkan dengan nilai dana diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2009. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap. Posisi Dana Diinvestasikan dalam Aset Tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
.. l.:
Total
C.2.10.
Ro 14.653.443.439
I Ro 13.229.371.684
I R
1.424.071.755
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp6.914.317.248,00 sedangkan nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp5.741.359.122,00. Ni\ai Dana Diinvestaikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.172.958.126,00 dibandingkan dengan nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2009. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Aset Lainnya. Posisi Dana Diinvestasikan dalam Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Total
Ro 6.914.317.248
Ro 5.741.359.122
Ro 1.172.958.126
"
,..
Halaman 24 dari 25
'-:
.-.
~ "'.;" C.3 CATATAN PENTING LAINNYA/ PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA • Terdapat transaksi transfer keluar pada nilai aset tetap lainnya sebesar Rp138.903.363,00 dikarenakan telah terjadi serah terima aset renovasi antara Setjen Wantannas dengan Sekretaril~t Negara sesuai dengan berita acara serah terima aset renovasi nomor: BAST-OO1/set-DKN/05/2010 tanggal21 Mei 2010. • Terkait dengan biaya pembayaran tagihan rekening listrik dan air, masih di bayar melalui DIP A Sekretariat Negara, sedangkan pembayaran tagihan telepon sudah di bayar dengan DIPA Setjen Wantannas.
D. PENGUNGKAPAN D.I
TEMUAN DAN TINDAl( LANJUT TEMUAN BPK •
•
•.
PENTING LAINNYA
Terkait dengan penghapusan barang rusak berat dan kadaluarsa di lingkungan Setjen Wantannas, saat ini sudah dalam proses usulan sebagaimana tertuang dalam surat Sesjen Wantannas kepada Menteri Keuangan No. B1611sesjenNIII2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN. Lebih lanjut terkait dengan temuan dan tindak lanjut temuan BPK, dilampirkan daftar temuan dan tindak Janjutnya sebagaimana format terlampir.
D.2 REKENING PEMERINTAH Rekening yang dimiliki Wantannas sebanyak satu rekening atas nama Bendahara PengeJuaran dengan nomor Rekening: 103.0001071865 pada Bank Mandiri Cabang Gedung Jaya KK Deparsenibud. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2010 sebesar RpNihii dan telah dilakukan penutupan per 31 Desember 20 IO.
D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Terdapat kewajiban jangka pendek berupa utang jangka pendek sebesar Rp22.006.020,00 berupa kenaikan tunjangan beras pegawai negeri sipil Setjen Wantannas TA. 2010 yang masih harus dibayar. D.4 PENGUNGKAPAN
LAIN-LAIN
Terdapat belanja barang pembentuk BMN yaitu berasal dari beJanja barang operasional lainnya untuk pembelian alat kantor (brankas) dan alat olahraga (alat fitness), serta beJanja keperluan perkantoran untuk pembelian peraJatan komputer (Wi-fi).
"
I -
Halaman 25 dari 25
:
