LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2013 DI BANDA ACEH

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V BPK RI PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Nomor Tanggal

: :

10.A/LHP/XVIII.BAC/05/2014 21 Mei 2014

DAFTAR ISI Halaman Daftar Isi............................................................................................................

i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.......

ii

A. Neraca...........................................................................................................

1

B. Laporan Realisasi Anggaran.........................................................................

3

C. Laporan Arus Kas.........................................................................................

5

D. Catatan Atas Laporan Keuangan...................................................................

7

Gambaran Umum Pemeriksaan.........................................................................

118

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

Halaman i dari v


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Aceh tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Aceh. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian ataspenerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Aceh, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.A.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp1.363,58 milyar danRp1.931,32 milyar. Nilai Kas diKas Daerah per 31 Desember 2013 tersebut diantaranya merupakan kasbon tahun 2007 sebesar Rp429,40 juta yang belum dipertanggungjawabkan atau belum dilakukan proses penyelesaian tuntutan ganti rugi. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.A.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikan saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2013 dan 2012


Halaman ii dari v

masing-masing sebesar Rp527,89 jutadan Rp410,95 juta. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 tersebut diantaranya merupakan kas yang dimiliki Baitul Mal yang digunakan secara langsung untuk operasional Badan Amil Zakat dan bantuan bencana alam. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.A.8 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikansaldo penyisihan piutang Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp10,28 miliar dan Rp0,00. Nilai penyisihan piutang LUEP per 31 Desember 2013 tersebut penetapannya dilakukan tanpa ada dasar kebijakan akuntansi penyisihan piutang LUEP. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.A.10 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikansaldo penyisihan piutang Dana Bergulirper 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp30,40 miliar dan Rp0,00. Nilai penyisihan piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2013 tersebut penetapannya dilakukan tanpa ada dasar kebijakan akuntansi atas penyisihan piutangDana Bergulir. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.A.14 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikan saldo persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp2.438,83 milyar dan Rp1.105,49 milyar. Dari nilai saldo persediaan per 31 Desember 2012 tersebut, sebesar Rp2,37 miliar berasal dari realisasi Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang belum diserahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).Saldo persediaan tersebut tidak termasuk persediaan sebesar Rp1,84 milyar yang telah diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat namun tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung. Selain itu, saldo persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.438,83 milyar tidak termasuk saldo persediaan RSUD ZA. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK RI untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai persediaan RSUD ZA per 31 Desember 2013. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.B.1.b atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikansaldo investasi permanen per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.123,57milyardan Rp1.132,35milyar. Dari nilai investasi permanen per 31 Desember 2013 tersebut, diantaranya investasi kepada lima perusahaan senilai Rp21,85 miliaryaitu investasi pada PD Geunap Mufakat (PDGM) PD Pembangunan Aceh (PDPA), PT Seulawah NAD Air (PTSNA) serta PT Sumatera Shipping Line (PTSSL) dan PT Sumatera Promotion Centre (PTSPC). PDGM dan PDPA tidak menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2013 sehingga Pemerintah Aceh tidak dapat menyajikan investasi permanen menggunakan metode ekuitas (equity method). Selain itu terdapat ketidakjelasan status penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PTSNA, PTSSL dan PT SPC. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.B.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp14.288,72milyardan Rp13.786,42 milyar. Pengendalian intern pengelolaan aset tetap masih lemah, terdapat selisih pencatatan antara Bidang Akuntansi dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPA yang belum dapat ditelusuri dan terdapat 152 item aset tetap yang bersaldo Rp0,00. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.D.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikansaldo dana cadangan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing


Halaman iii dari v

sebesar Rp773,91 miliar dan Rp753,95miliar. Dana cadangan per 31 Desember 2013 tersebut tidak memiliki karakteristik sebagai akun dana cadangan sebagaimana yang diatur dalam SAP. Dana cadangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh tidak diketahui tujuan pembentukan dan jangka waktunya serta belum ditetapkan dengan Qanun. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.B.4.c atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikansaldo penyisihan Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat(PER) per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp33,57 miliar dan Rp0,00. Nilai penyisihan Dana PER per 31 Desember 2013 tersebut penetapannya dilakukan tanpa ada dasar kebijakan akuntansi atas penyisihan Dana PER. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.1.C.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Aceh menyajikan saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp107,88 miliar dan Rp76,24 miliar. Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2013 tersebut tidak termasuk utang pajak tahun 2009 dan 2010. Permasalahan utang PFK tahun 2009 dan 2010 yang disajikan nihil pada tahun 2009 dan 2010 adalah termasuk permasalahan yang dikecualikan dalam LHP BPK RI karena tidak tersedia bukti setor secara lengkap dan belum tuntas ditindaklanjuti. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan D.5.2.B.3 atas laporan Keuangan, PemerintahAceh menyajikan saldo belanja tidak terduga Tahun 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp61,38 miliar dan Rp96,48 miliar. Dari nilai saldo belanja tidak terduga Tahun 2012 sebesar Rp96,48 miliar, sebesar Rp5,83 miliar diantaranya merupakan realisasi atas pencairan SP2D-LS untuk penanganan darurat bencana alam banjir bandang Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 yang pelaksanaannya dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) namun sebesar Rp3,4 miliar dilarikan oleh Bendahara Pengeluaran BPBA, sebesar Rp2 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan Rp426 juta diblokir sebagai bahan bukti oleh Polresta Banda Aceh. SPP-LS yang mendasari penerbitan SPM-LS dan SP2D-LS tersebut tidak dilampiri dengan dokumen yang lengkap yang memenuhi syarat sahnya pembayaran. Menurut opini BPK RI, kecuali untuk dampak penyajian Saldo Kas di Kas Daerah diantaranya merupakan kas bon tahun 2007 sebesar Rp429,40 juta yang belum dipertanggungjawabkan atau belum dilakukan proses penyelesaian tuntutan ganti rugi;penyajian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diantaranya merupakan kas yang dimiliki Baitul Mal yang digunakan secara langsung;penyajian penyisihan piutang LUEP, piutang Dana Bergulir dan Dana PER yang dilakukan tanpa ada dasar kebijakan akuntansi;tidak disajikannyapersediaan sebesar Rp1,84 milyar yang telah diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung;penyajian Investasi Permanenyang tidak dapat disajikan menggunakan metode ekuitas (equity method) dan ketidakjelasan status penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PTSNA, PTSSL dan PTSPC;kelemahan sistem pengendalian intern pengelolaan Aset Tetap; penyajian Dana Cadangan yang belum ditetapkan dengan Qanun;penyajian Utang Jangka Pendek yang tidak termasukutang pajak tahun 2009 dan 2010;dampak dari belum ditindaklanjutinya permasalahan Belanja Tak Terduga di BPBA di tahun 2012;serta dampak penyesuaian tersebut jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK RI dapat memeriksa bukti-bukti persediaan RSUD ZA per 31 Desember 2013, Laporan Keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Aceh tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan


Halaman iv dari v

Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK RI juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 10.B/LHP/XVIII.BAC/05/2014 dan Nomor 10.C /LHP/XVIII/05/2014 tanggal21 Mei 2014, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banda Aceh, 21Mei 2014 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Aceh Penanggung Jawab Pemeriksaan

Ari Endarto SE., M.Si., Ak Akuntan, Register Negara Nomor D-14434


Halaman v dari v

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2013(Audited)

A.

NERACA

PEMERINTAH ACEH NERACA Per 31 Desember 2013 dan 2012 URAIAN (1) ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara BLUD Jumlah Kas Piutang Piutang Pajak Piutang BLUD Piutang LUEP Penyisihan Piutang LUEP Piutang Dana Bergulir Penyisihan Piutang Dana Bergulir Piutang Jasa Giro Piutang Kontribusi Tetap Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Piutang Belanja Dibayar Dimuka Asuransi Dibayar Dimuka Jumlah Belanja Dibayar Dimuka Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

CATATAN (2)

TAHUN 2013 (3)

(Dalam Rupiah) TAHUN 2012 (4)

D.5.1.A D.5.1.A.1 D.5.1.A.2 D.5.1.A.3 D.5.1.A.4

D.5.1.A.5 D.5.1.A.6 D.5.1.A.7 D.5.1.A.8 D.5.1.A.9 D.5.1.A.10 D.5.1.A.11 D.5.1.A.12

D.5.1.A.13 D.5.1.A.14

ASET TIDAK LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi Dana Bergulir Jumlah Investasi Non Permanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan modal Perusahaan Patungan Jumlah Investasi Pemanen JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

D.5.1.B D.5.1.B.1 D.5.1.B.1.a D.5.1.B.1.a

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP

D.5.1.B.2 D.5.1.B.2.a D.5.1.B.2.b D.5.1.B.2.c D.5.1.B.2.d D.5.1.B.2.e D.5.1.B.2.f

D.5.1.B.1.b D.5.1.B.1.b D.5.1.B.1.b

1.363.580.372.457,96 372.357.836,00 528.272.445,07 36.186.329.064,24 1.400.667.331.803,27

1.931.325.183.100,75 338.530.636,00 410.950.954,29 38.829.221.672,20 1.970.903.886.363,24

17.898.330,00 32.370.494.234,42 13.208.756.350,00 (10.283.564.600,00) 30.395.931.010,00 (30.395.931.010,00) 200.000.000,00 150.069.844,00 35.663.654.158,42

772.737.630,00 74.885.430.768,49 13.273.856.350,00 30.395.931.010,00 87.047,68 36.186.000,00 119.364.228.806,17

3.389.260.872,19 3.389.260.872,19 2.438.825.905.695,95 3.878.546.152.529,83

2.303.021.630,61 2.303.021.630,61 1.105.487.393.233,90 3.198.058.530.033,92

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

1.113.366.134.419,00 10.200.000.000,00 1.123.566.134.419,00 1.124.666.134.419,00

1.122.146.621.689,32 10.200.000.000,00 1.132.346.621.689,32 1.133.446.621.689,32

3.459.731.470.237,00 1.678.684.313.240,00 2.252.772.285.030,00 6.688.372.130.687,00 110.415.036.339,00 98.746.672.666,00 14.288.721.908.199,00

3.442.676.224.478,00 1.484.273.654.385,00 2.815.483.799.374,00 5.854.924.708.501,00 118.471.753.583,00 70.591.085.171,00 13.786.421.225.492,00

1


DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi Dana PER Penyisihan Pengembalian Dana PER Aset Tak Berwujud Tagihan Penjualan Angsuran Aset Lain-lain JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

D.5.1.B.3 D.5.1.B.4 D.5.1.B.4.a D.5.1.B.4.b D.5.1.B.4.c D.5.1.B.4.d D.5.1.B.4.e D.5.1.B.4.f

TOTAL ASET

773.909.187.634,00 62.676.581.790,18 24.749.248.329,43 40.685.546.765,05 (33.566.330.457,00) 23.663.045.480,40 175.903.972,30 6.969.167.700,00 16.249.973.812.042,18

753.950.159.498,00 98.568.999.560,43 33.580.463.284,43 48.621.183.576,00 9.398.185.000,00 6.969.167.700,00 15.772.387.006.239,70

20.128.519.964.572,01

18.970.445.536.273,70

1.639.522,00 35.084.603,00 107.877.628.538,76 107.914.352.663,76

76.238.763.559,92 76.238.763.559,92

23.833.926.048,22 23.833.926.048,22 131.748.278.711,98

76.238.763.559,92

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Bunga – BLUD Utang Fihak Ketiga - BLUD Utang Jangka Pendek Lainnya JUMLAH JANGKA PENDEK Kewajiban Jangka Panjang Pinjaman RDI JUMLAH JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN

D.5.1.C D.5.1.C.1 D.5.1.C.1 D.5.1.C.1 D.5.1.C.1

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Cadangan Belanja Dibayar Dimuka Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

D.5.1.D D.5.1.D.1 D.5.1.D.1

1.363.952.730.293,96

1.931.663.713.736,75

D.5.1.D.1 D.5.1.D.1 D.5.1.D.1 D.5.1.D.1 D.5.1.D.1

36.186.329.064,24 528.272.445,07 35.663.654.158,42 2.438.825.905.695,95 3.389.260.872,19

38.829.221.672,20 410.950.954,29 119.364.228.806,17 1.105.487.393.233,90 2.303.021.630,61

D.5.1.D.1

(107.914.352.663,76) 3.770.631.799.866,07

(76.238.763.559,92) 3.121.819.766.474,00

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN JUMLAH EKUITAS DANA TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

D.5.1.D.2 D.5.1.D.2 D.5.1.D.2 D.5.1.D.2

1.124.666.134.419,00 14.288.721.908.199,00 62.676.581.790,18

1.133.446.621.689,32 13.786.421.225.492,00 98.568.999.560,43

(23.833.926.048,22) 15.452.230.698.359,96

15.018.436.846.741,70

773.909.187.634,00 773.909.187.634,00 19.996.771.685.860,03 20.128.519.964.572,01

753.950.159.498,00 753.950.159.498,00 18.894.206.772.713,70 18.970.445.536.273,70

D.5.1.C.2 D.5.1.C.2

D.5.1.D.2 D.5.1.D.3 D.5.1.D.3

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH 2


B.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH ACEH LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 (Dalam Rupiah) Uraian (1) PENDAPATAN ACEH Pendapatan Asli Aceh Pajak Aceh Retribusi Aceh Hasil Pegelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah Zakat/Infaq

Catatan (2) D.5.2.A D.5.2.A.1 D.5.2.A.1.a D.5.2.A.1.b D.5.2.A.1.c

Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan SDA lainnya Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Realisasi TA 2013 (4)

% (5)

1.167.694.484.330,00 690.468.221.122,00 102.000.000.000,00

1.325.435.091.289,19 752.846.745.436,00 6.346.061.307,00 123.628.754.544,62

113,51 109,03 121,20

901.720.376.620,63 687.476.816.747,00 6.317.974.149,00 96.317.227.941,52

D.5.2.A.1.d

365.226.263.208,00

429.314.119.623,28

117,55

101.330.082.163,29

D.5.2.A.1.e

10.000.000.000,00

13.299.410.378,29

132,99

10.278.275.619,82

D.5.2.A.2 D.5.2.A.2

9.241.702.416.239,00 2.563.800.263.239,00

9.330.839.235.109,00 2.675.448.212.109,00

100,96 104,35

8.278.422.671.817,00 2.359.784.326.817,00

D.5.2.A.2 D.5.2.A.2

257.523.712.089,00 1.138.682.523.150,00

254.514.662.920,00 1.253.339.521.189,00

98,83 1322,72

251.127.884.759,00 1.147.162.025.058,00

D.5.2.A.2 D.5.2.A.2

1.092.445.518.000,00 75.148.510.000,00

1.092.445.518.000,00 75.148.510.000,00

100,00 100,00

911.080.707.000,00 50.413.710.000,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

D.5.2.A.2 D.5.2.A.2 D.5.2.A.2

6.677.902.153.000,00 6.222.785.783.000,00 455.116.370.000,00

6.655.391.023.000,00 6.222.785.783.000,00 432.605.240.000,00

99,66 100,00 95,05

5.918.638.345.000,00 5.476.288.764.000,00 442.349.581.000,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya

D.5.2.A.3 D.5.2.A.3 D.5.2.A.3

62.143.885.980,00 3.255.263.550,00 58.888.622.430,00

15.552.194.047,00 741.628.280,00 14.810.565.767,00

25,03 22,78 25,15

-

10.471.540.786.549,00

10.671.826.520.445,19

101,91

9.180.143.048.437,63

JUMLAH PENDAPATAN

Anggaran TA 2013 (3)

Realisasi TA 2012 (6)

BELANJA ACEH Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

D.5.2.B D.5.2.B.1 D.5.2.B.1.a D.5.2.B.1.b D.5.2.B.1.c D.5.2.B.1.d

9.197.620.818.708,00 1.382.851.649.935,00 6.131.495.897.752,00 1.324.796.517.768,00 358.476.753.253,00

8.437.527.191.625,39 1.306.315.527.899,00 5.618.995.231.051,39 1.219.682.992.675,00 292.533.440.000,00

91,74 94,47 91,64 92,07 81,60

6.889.064.545.398,00 1.077.843.382.779,00 4.230.353.664.019,00 1.065.211.457.183,00 515.656.041.417,00

Belanja Modal Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya

D.5.2.B.2 D.5.2.B.2.a D.5.2.B.2.b D.5.2.B.2.c D.5.2.B.2.d D.5.2.B.2.e

1.783.202.443.969,00 21.179.900.000,00 432.144.184.959,00 543.203.322.059,00 772.530.412.980,00 14.144.623.971,00

1.650.120.551.283,00 8.404.557.000,00 404.635.807.319,00 511.836.096.388,00 712.421.451.713,00 12.822.638.863,00

92,54 39,68 93,63 94,23 92,22 90,65

815.338.776.452,00 62.449.994.462,00 122.042.001.752,00 256.554.042.928,00 368.599.696.800,00 5.693.040.510,00

3

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2013(Audited) Uraian (1) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga

Catatan (2) D.5.2.B.3 D.5.2.B.3

Anggaran TA 2013 (3) 323.511.177.735,00 323.511.177.735,00

Realisasi TA 2013 (4) 61.380.277.961,00 61.380.277.961,00

% (5) 18,97 18,97

Realisasi TA 2012 (6) 96.477.745.833,00 96.477.745.833,00

Jumlah Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan

D.5.2.B.4 D.5.2.B.4 D.5.2.B.4

11.304.334.440.412,00 1.094.020.059.873,00 275.000.000.000,00 819.020.059.873,00

10.149.028.020.869,39 1.071.399.534.264,42 269.719.474.396,42 801.680.059.868,00

89,78 97,93 98,08 97,88

7.800.881.067.683,00 956.438.875.869,18 262.803.875.869,18 693.635.000.000,00

12.398.354.500.285,00

11.220.427.555.133,81

90,50

8.757.319.943.552,18

(1.926.813.713.736,00)

(548.601.034.688,62)

28,47

422.823.104.885,45

JUMLAH BELANJA TRANSFER SURPLUS/DEFISIT

DAN

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya

D.5.2.C D.5.2.C D.5.2.C

1.931.663.713.736,00 1.931.663.713.736,00

1.968.699.122.182,82 1.968.699.122.182,82

101,92 101,92

1.508.840.608.851,30 1.508.840.608.851,30

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh

D.5.2.C D.5.2.C D.5.2.C

4.850.000.000,00 4.850.000.000,00

19.959.028.136,00 19.959.028.136,00 -

411,53 -

-

1.926.813.713.736,00

1.948.740.094.046,82

101,14

1.508.840.608.851,30

-

1.400.139.059.358,20

-

1.931.663.713.736,75

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

D.5.2.D


GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

4


C.

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH ACEH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 URAIAN (1) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Aceh Pendapatan Retibusi Aceh Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Zakat/Infaq Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Biaya Pumungutan PBB Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dana Penyesuaian Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk

CATATAN (2) D.5.3.A D.5.3.A.1

Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota Jumlah Arus Kas keluar

D.5.3.A.2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan Penjualan Aset Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk

D.5.3.B

Arus Kas Keluar Belanja Tanah

D.5.3.B.2

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(Dalam Rupiah)

TAHUN 2013 (3)

TAHUN 2012 (4)

752.846.745.436,00 6.346.061.307,00 123.628.754.544,62 13.299.410.378,29 200.263.752.203,72 254.514.662.920,00 1.253.339.521.189,00 1.092.445.518.000,00 75.148.510.000,00 6.222.785.783.000,00 432.605.240.000,00 741.628.280,00 14.810.565.767,00 10.442.776.153.025,63

687.476.816.747,00 6.317.974.149,00 96.317.227.941,52 10.278.275.619,82 100.983.313.110,29 251.127.884.759,00 122.177.983.361,00 911.080.707.000,00 50.413.710.000,00 5.476.288.764.000,00 1.024.984.041.697,00 442.349.581.000,00 9.179.796.279.384,63

1.181.963.173.544,00 5.517.602.666.365,00 1.219.682.992.675,00 292.533.440.000,00 801.680.059.868,00 61.380.277.961,00 269.719.474.396,42 9.344.562.084.809,42

1.077.843.382.779,00 4.230.353.664.019,00 1.065.211.457.183,00 515.656.041.417,00 693.635.000.000,00 96.477.745.833,00 262.803.875.869,18 7.941.981.167.100,18

59.723.000,00 17.176.430,00 76.899.430,00

304.652.515,00 42.116.538,00 346.769.053,00

8.404.557.000,00

62.449.994.462,00

1.098.214.068.216,21

1.237.815.112.284,45

D.5.3.B.1

5

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2013(Audited) URAIAN (1) Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar

CATATAN (2)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaan Kembali Pinjaman Penerimaan Piutang Jumlah Arus Kas Masuk

D.5.3.C D.5.3.C.1

Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi Pemberian Pinjaman Penggunaan SILPA yang telah diterbitkan SKPS Jumlah Arus Kas Keluar

D.5.3.C.2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Transito (netto) Jumlah Arus Kas Masuk

D.5.3.D D.5.3.D.1

Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Kas Keluar

D.5.3.D.2

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Saldo Awal Kas Saldo Akhir Kas di BUA Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo BLUD Saldo Akhir Kas

TAHUN 2012 (4) 122.042.001.752,00 256.554.042.928,00 368.599.696.800,00 5.693.040.510,00 815.338.776.452,00

(1.645.966.023.523,00)

(814.992.007.399,00)

-

-

19.959.028.136,00 19.959.028.136,00

-

-

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

TAHUN 2013 (3) 401.388.958.489,00 511.035.768.888,00 712.390.999.713,00 12.822.638.863,00 1.646.042.922.953,00

(19.595.028.136,00)

-

648.692.121.117,00 (33.827.200,00) 648.658.293.917,00

483.069.851.283,50 2.041.169.855,00 485.111.021.138,50

648.692.121.117,00 648.692.121.117,00 (33.827.200,00)

483.069.851.283,50 483.069.851.283,50 2.041.169.855,00

(567.744.810.642,79) 1.931.325.183.100,75 1.363.580.372.457,96 372.357.836,00 528.272.445,07 36.186.329.064,24 1.400.667.331.803,27

424.864.274.740,45 1.506.460.908.360,30 1.931.325.183.100,75 338.530.636,00 410.950.954,29 1.932.074.664.691,04


GUBERNUR ACEH


6

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2013 (Audited)

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH ACEH

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sebagai upaya perwujudan good governance serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan. Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Gubernur Aceh kepada DPRA dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaanPemerintah Aceh melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah Aceh selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2013 untuk kepentingan: a.

Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b.

Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN | Catatan atas Laporan Keuangan

7


c.

Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyuluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d.

Keseimbangan Antargenerasi (intergeneration equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuanpenyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Aceh atas sumber daya yang dipercayakan dengan: a. b.

c. d. e. f.

menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan; menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh serta hasil-hasil yang telah dicapai; Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya; menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Aceh, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Aceh,apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2013. 1.2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


8


5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11); Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1); Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 2); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor); Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 126) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80).


9


1.3

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 terdiri dari: Bab I

Pendahuluan Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian TargetKinerja APBA Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBA, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Neraca; Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan Laporan Arus Kas.

Bab VI

Informasi Penting dan Kewajiban Kontinjensi yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

Bab VII

Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya (disesuaikan dengan kondisi SKPA): Domisili dan bentuk hukum suara entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; Ketentuan perudang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya; Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manjemen baru; Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat dapat disajikan pada Neraca; Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan; dan Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

Bab VIII

Penutup Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.


10


BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA 2.1 Ekonomi Makro 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.Upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan dalam pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Sumber daya alam seringkali menjadi tumpuan dalam melaksanakan proses pembangunan. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia secara manual digantikan oleh mesin-mesin canggih dan terkomputerisasi mempunyai dampak pada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi.Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap jujur, ulet, kerja keras dan kerja cerdas. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, dan KKN. Gambar 2.1 di bawah menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dibandingkan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional sejak tahun 2004 s.d 2012. Gambar 2.1-Pertumbuhan Ekonomi Aceh terhadap Nasional (dalam persentase) 5,03

5,69 1,56

-9,63 2004

6,35

2006

4,63

2,74

-2,36 -5,24

-10,12 2005

6,22

6,01

5,50

2007

2008

6,49 5,09

6,23 5,20 Aceh Nasional

-5,51 2009

2010

2011

2012

Sumber : BPS Provinsi Aceh BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA|Catatan atas Laporan Keuangan

11


Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, pertumbuhan ekonomi Aceh pasca bencana tsunami tahun 2004 menunjukkan proses pemulihan yang berjalan cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2005-2006 serta tiga tahun terakhir 2009-2012 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, namun pertumbuhan ekonomi Aceh masih di bawah pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Fakta bahwa Aceh memiliki kondisi dan potensi ekonomi yang bervariasi diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi ekonomi dengan lebih efektif. Dengan membaiknya kerangka regulasi, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, pelayanan birokrasi, dan semakin menguatnya implementasi perdamaian Aceh selama beberapa tahun terakhir, maka perekonomian Aceh di masa mendatang diperkirakan akan tumbuh lebih baik. 2.1.2. Perkembangan Ketenagakerjaan Pertumbuhan ekonomi dan investasi diharapkan dapat berkorelasi positif

(multiplayer effect) terhadap penciptaan lapangan kerja. Korelasi langsung sangat

diharapkan terjadi akibat adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat, perluasan kesempatan kerja dan penciptaan peluang berusaha bagi masyarakat. Demikian pula halnya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan peningkatan kompetisi tenaga kerja melalui program/kegiatan pelatihan kejuruan dan pemagangan.

Multiplayer effect dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah terhadap penurunan tingkat pengangguran di Aceh terutama diharapkan akibat meningkatnya investasi dan peranan swasta dalam optimalisasi dan diversifikasi usahanya, sehingga terciptanya lapangan kerja baru bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian, disamping terdorongnya kemandirian masyarakat dalam berusaha di sektor mikro dan industri rumah tangga. Permasalahan didalam ketenagakerjaan antara lain terkait dengan tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas dan produktifitas tenaga kerja yang rendah. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran sendiri bisa dibagi menjadi beberapa tipe yang semuanya berkaitan dengan sebab-sebab yang berbeda. Pengangguran klasikal terjadi ketika gaji karyawan terlalu tinggi sehingga pengusaha tidak berani memperkerjakan karyawan lebih dari yang sudah ada. Gaji bisa menjadi terlalu tinggi karena peraturan upah minimum atau adanya aktifitas serikat pekerja. Selain itu pengangguran friksional terjadi apabila ada lowongan pekerjaan untuk pekerja tetapi waktu untuk mencarinya menyebabkan adanya periode dimana si pekerja tersebut menjadi pengangguran. Jumlah pengangguran diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada didalam angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja hanya memasukan pekerja yang aktif mencari kerja. Orang-orang pensiunan, mengejar pendidikan atau yang tidak mendapat dukungan mencari kerja karena ketiadaan prospek kerja, tidaklah termasuk didalam angkatan kerja.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA|Catatan atas Laporan Keuangan

12


Gambar 2.2 di bawah menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Provinsi Aceh dengan membandingkan angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Gambar 2.2-Perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Aceh (dalam ribuan)

14,5 13,5

3.200.000

Angkatan Kerja

3.100.000

Pengangguran

12,5

3.000.000

11,5

2.900.000

10,5

2.800.000

9,5

2.700.000

8,5

2.600.000

7,5

2.500.000 2009

2010

2011

2012

Sumber : BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja mencapai 2,72 juta, dengan jumlah yang menganggur mencapai 9,3%. Pada akhir tahun 2012 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 3,09 juta dengan jumlah yang menganggur turun menjadi 7,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama ini dapat dikatakan berkualitas dan mempunyai dampak yang positif bagi tingkat ketenagakerjaan di Provinsi Aceh secara umum. 2.1.3

Tingkat Kemiskinan Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ini diharapkan memberi dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM), perubahan perilaku masyarakat yang semakin proaktif terhadap akselerasi pembangunan disegala bidang, dan meningkatnya pelayanan serta bantuan sosial khususnya bagi kemiskinan di Aceh dan program-program yang dapat menurunkan angka kemiskinan perlu dilanjutkan. Tingkat kemiskinan di Aceh selama periode 2008-2013 menunjukkan penurunan secara signifikan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3 dibawah ini. Gambar 2.3-Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional

Persen

25,00

23,53 21,8

20,00 15,00

Aceh

15,42 14,15

20,98 19,57 13,33 12,49

10,00 2008

2009

2010

2011

18,58 17,6 11,66 2012

11,37 2013

Sumber : BPS Provinsi Aceh BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA|Catatan atas Laporan Keuangan

13


Berdasarkan Gambar 2.3 di atas, tingkat kemiskinan Provinsi Aceh selama periode 2008-2013 menunjukkan dari 23,53% pada tahun 2008 (Maret) menjadi 17,60% pada tahun 2013 (Maret) yakni penurunan sebesar 5,93%, sementara selama periode yang sama angka kemiskinan nasional turun dari 15,42% menjadi 11,37% atau penurunan sebesar 4.05%. Dilihat dari angka kemiskinan per tahunnya, angka kemiskinan Aceh masih di atas angka rata-rata kemiskinan Nasional, namun dilihat dari persentase penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh lebih signifikan apabila dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan Nasional. Penurunan angka penduduk miskin perlu didukung dengan strategi pembangunan yang tepat sasaran. Strategi yang perlu dilakukan antara lain adalah mempertahankan daya beli masyarakat melalui pelaksanaan program-program penanggulangan penduduk miskin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS,) beasiswa anak yatim, bantuan buku murah, bantuan seragam sekolah, perbaikan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), fasilitas program nasional seperti Program Nasional Masyarakat (PNPM) mandiri, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian dan pasar. 2.1.4

Perkembangan Tingkat Inflasi Aceh Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat, atau dapat juga disebabkan tidak lancarnya distribusi barang. Inflasi bisa terjadi ketika suhu ekonomi menjadi terlalu panas dan tumbuh terlalu cepat. Inflasi bisa mengakibatkan bertambahnya ketidakpastian dan konsekuensi negatif lainnya. Inflasi diukur berdasarkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni mengukur pergerakan harga dari sekumpulan barang/jasa pada periode tertentu. Gambar 2.4 dibawah menunjukkan secara agregat tingkat inflasi Provinsi Aceh dibandingkan Nasional. Gambar 2.4-Perkembangan Tingkat Inflasi Provinsi Aceh dan Nasional 2,5 2

Persen

1,5 1 0,5 0 -0,5 -1

Jul Agust Sept Okt Nop Des

Jan

Peb Mar Apr Mei

Jun

Jul Agust Sept Okt Nop Des

Jan

Peb Mar Apr Mei

Jun

Aceh

0,8

1,8

-0,

-0,

0,6

0,5

0,5

-0,

0,4

0,0

-0,

1,2

0,1

0,5

-0,

-0,

-0,

0,5

1,4

1,0

0,1

0,1

0,3

1,2

Nasional

0,6

0,9

0,2

0,3

0,5

0,7

0,0

0,0

0,2

0,0

0,6

0,7

0,9

0,0

0,1

0,0

0,5

1,0

0,7

0,6

0,1

0

1,0

Sumber : BPS Provinsi Aceh


14


Berdasarkan gambar 2.4 di atas inflasi tertinggi di Provinsi Aceh terjadi pada bulan Agustus 2011 dengan tingkat inflasi 1,88%, pada bulan September dan Nopember 2012 justru terjadi deflasi -0,8%. Tingkat inflasi Provinsi Aceh secara agregat dalam periode Januari sampai dengan Juni 2013 adalah sebesar 4,41% atau lebih tinggi dari tingkat inflasi rata-rata nasional 3,51% untuk periode yang sama. 2.2 Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan Aceh dirumuskan untuk memecahkan masalah-masalah penting, mendesak maupun darurat yang terjadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan status kesehatan rakyat, serta menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Aceh. Kebijakan keuangan Aceh meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan (revenue policy) dan kebijakan di bidang belanja (expenditure policy). Kebijakan tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan masing-masing harus dapat bersinergi. Idealnya expenditure policy adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya revenue policy dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran. Kebijakan pendapatan, dimana pendapatan Aceh merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan, harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pajak dan retribusi tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Pendapatan Aceh dalam struktur APBA merupakan elemen yang sangat penting peranannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan publik. Kebijakan belanja, dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Belanja Aceh diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, harus tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas serta sesuai dengan prioritas pembangunan. Kebijakan pembiayaan, asumsi dasar dalam penetapan kebijakan pembiayaan dari sisi penerimaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dari sisi pengeluaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Sebagian besar sektor swasta di Aceh melaksanakan kegiatan ekonomi melalui alokasi anggaran dalam APBA, sehingga pengeluaran Pemerintah Aceh secara signifikan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan dan pelaksanaan anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh. Kebijakan keuangan Pemerintah Aceh secara umum dapat dilihat dari perkembangan APBA dari tahun ke tahun. Gambaran APBA periode lima tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.


15


Tabel 2.1-APBA TA 2009-2013 (dalam jutaan rupiah)

TA 2009 URAIAN PENDAPATAN

ANGGARAN

TA 2010 %

ANGGARAN

TA 2011 %

ANGGARAN

TA 2012 %

ANGGARAN

TA 2013 %

ANGGARAN

%

6,732,212.00

100.00

6,403,400.82

100.00

7,094,468.25

100.00

8,683,092.41

100.00

10,471,540.79

100.00

Pendapatan Asli Daerah

795,872.00

11.82

795,487.00

12.42

797,285.00

11.24

804,285.00

9.26

1,167,694.48

11.15

Pajak Aceh

476,975.00

7.08

476,975.00

7.45

622,705.83

8.78

622,705.83

7.17

690,468.22

6.59

Retribusi Aceh

13,264.17

0.20

13,000.00

0.20

13,264.17

0.19

21,095.69

0.24

-

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh

74,512.00

1.11

74,512.00

1.16

102,000.00

1.44

102,000.00

1.17

102,000.00

0.97

3,000.00

0.04

3,000.00

0.05

5,000.00

0.07

8,961.71

0.10

10,000.00

0.10

228,120.83

3.39

228,000.00

3.56

54,315.00

0.77

49,521.76

0.57

365,226.26

3.49

2,208,058.00

32.80

1,710,173.64

26.71

1,746,648.18

24.62

1,940,522.47

22.35

2,563,800.26

24.48

Dana Bagi Hasil Pajak

184,902.81

2.75

223,590.26

3.49

224,387.59

3.16

263,467.97

3.03

250,706.19

2.39

Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain

148,207.96

2.20

80,896.23

1.26

73,975.21

1.04

175,508.35

2.02

101,571.93

0.97

Dana Alokasi Umum

509,686.23

7.57

621,431.61

9.70

716,646.17

10.10

911,080.71

10.49

1,092,445.52

10.43

Dana Alokasi Khusus

48,189.00

0.72

30,356.90

0.47

50,611.30

0.71

50,413.71

0.58

75,148.51

0.72

1,317,072.00

19.56

753,898.64

11.77

681,027.91

9.60

540,051.74

6.22

1,043,928.11

9.97

3,728,282.00

55.38

3,897,740.17

60.87

4,550,535.07

64.14

5,938,284.93

68.39

6,740,046.04

64.37

Hibah

-

-

-

-

5,100.00

0.07

-

-

3,255.26

0.03

Dana Penyesuaian

-

-

34,874.66

0.54

29,700.00

0.42

461,996.17

5.32

455,116.37

4.35

3,728,282.00

55.38

3,849,806.84

60.12

4,510,656.50

63.58

5,476,288.76

63.07

6,222,785.78

59.43

Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar

-

-

13,058.67

0.20

-

-

-

-

-

-

Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

-

-

-

-

5,078.57

0.07

-

-

-

-

Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

-

58,888.62

0.56

BELANJA ACEH

9,791,344.12

100.00

8,246,389.49

100.00

7,979,778.57

100.00

9,711,938.65

100.00

12,398,354.50

100.00

Belanja Tidak langsung

2,620,032.94

26.76

2,689,345.46

32.61

2,739,530.71

34.33

3,712,038.65

38.22

4,011,035.52

32.35

834,803.16

8.53

867,034.80

10.51

908,212.52

11.38

884,528.54

9.11

910,231.01

7.34

7,149.18

-

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

Belanja Hibah

459,449.22

4.69

539,685.37

6.54

694,802.57

8.71

1,153,098.55

11.87

1,324,796.52

10.69

Belanja Bantuan Sosial

768,631.37

7.85

781,625.29

9.48

626,225.80

7.85

557,208.05

5.74

358,476.75

2.89

400,000.00

4.09

300,000.00

3.64

250,000.00

3.13

271,000.00

2.79

275,000.00

2.22

100,000.00

1.02

150,000.00

1.82

210,289.82

2.64

696,203.51

7.17

819,020.06

6.61

Zakat/Infaq Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Pendapatan Dana Perimbangan

Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana Otonomi Khusus

Belanja Pegawai Belanja Subsidi

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

50,000.00

0.51

50,000.00

0.61

50,000.00

0.63

150,000.00

1.54

323,511.18

2.61

7,171,311.18

73.24

5,557,044.03

67.39

5,240,247.87

65.67

5,999,900.00

61.78

8,387,318.98

67.65

296,562.53

3.03

274,657.65

3.33

270,836.82

3.39

325,705.93

3.35

472,621

3.81

Belanja Barang dan Jasa

1,859,118.45

18.99

1,753,695.95

21.27

3,359,098.27

42.10

4,603,136.54

47.40

6,131,495.90

49.45

Belanja Modal

5,015,630.21

51.23

3,528,690.43

42.79

1,610,312.78

20.18

1,071,057.53

11.03

1,783,202.44

14.38

Penerimaan Pembiayaan

3,141,732.12

100.00

1,842,988.68

100.00

885,310.32

100.00

1,035,846.25

100.00

1,931,663.71

100.00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

3,141,732.12

100.00

1,842,988.68

100.00

885,310.32

100.00

1,035,846.25

100.00

1,931,663.71

100.00

Belanja Langsung Belanja Pegawai

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Kegiatan Lanjutan

82,600.00

100.00

-

-

-

-

7,000.00

100.00

4,850.00

100.00

82,600.00

100.00

-

-

-

-

7,000.00

100.00

4,850.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


16


Dari Tabel 2.1 di atas dapat kita ketahui bahwa sumber pendapatan dalam struktur APBA didominasi oleh Dana Otonomi Khusus dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan Aceh Yang Sah, dilanjutkan dengan Tambahan Dana Migas dan Dana Alokasi Umum dalam kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Sedangkan Pajak Aceh dalam kelompok Pendapatan Asli Aceh hanya sedikit memberikan kontribusi dalam pembelanjaan dibandingkan ketiga jenis pendapatan tersebut di atas.Kondisi tersebut menggambarkan masih kurangnya kemandirian Aceh untuk mendanai kegiatan dalam pembangunan. Dalam periode tahun anggaran 2009 sd 2013, Dana Otonomi Khusus mendominasi ratarata sebesar 60,32% dianggarkan untuk mendanai program dan kegiatan pemerintahan, diikuti oleh Tambahan Dana Migas rata-rata sebesar 11,43%, Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 9,66%, selanjutnya Pajak Aceh rata-rata sebesar 7,42%, serta jenis penerimaan lainnya sebesar 11,18%. Penerimaan Dana Otonomi Khusus cenderung meningkat dari tahun anggaran 20092012, namun sedikit menurun dari 63,07% pada tahun anggaran 2012 menjadi 59,43% pada tahun anggaran 2013. Sementara itu Dana Bagi Hasil cenderung menurun, diakibatkan oleh menurunnya penerimaan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diperkirakan akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang dengan belum adanya sumber-sumber dari ladang minyak dan gas yang baru. Sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Aceh masih sedikit berfluktuasi. Pendapatan tersebut di atas digunakan untuk mendanai Belanja Langsung rata-rata sebesar 67,15%, serta Belanja Tidak Langsung rata-rata sebesar 32,85% untuk periode yang sama. Tampak pada tabel 2.1 bahwa Belanja Barang dan Jasa mendominasi pembelanjaan dalam APBA Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013 masing-masing sebesar 42,10%, 47,40%, dan 49,45%. Sebenarnya belanja dimaksud adalah merupakan belanja barang modal yang akan diserahkan kepada kabupaten/kota berupa bangunan gedung, jalan dan jembatan, peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya yang dianggarkan ke dalam jenis Belanja Barang dan Jasa. 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, prioritas pembangunan untuk Provinsi Aceh dijabarkan dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah, yaitu (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Keberlanjutan Perdamaian; (3) Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya; (4) Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian; (5) Penanggulangan Kemiskinan; (6) Pendidikan; (7) Kesehatan; (8) Infrastruktur yang terintegrasi; (9) Sumber Daya Alam berkelanjutan; dan (10) Masalah Lingkungan Hidup dan Kebencanaan. Prioritas pembangunan Aceh di satu sisi melaksanakan amanat undang-undang yang memberikan kewenangan khusus dalam pelaksanaan Syariat Islam (Dinul Islam) serta melanjutkan keberlangsungan perdamaian pasca konflik. Di sisi lain dengan mengacu pada beberapa indikator sosial ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, prioritas pembangunan Aceh juga diarahkan kepada sektor investasi dan produksi dengan penguatan pada fungsi ekonomi. Maka penetapan prioritas pada sektor ketahanan pangan dengan nilai tambah pada produk pertanian, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang terintegrasi merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Aceh di masa yang akan datang. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA dilandasi pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2013 yang mengacu pada RKPA tahun 2013 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 94 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2013. BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA|Catatan atas Laporan Keuangan

17


Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya dinilai dari segi terlaksananya program, akan tetapi mencakup pula kinerja anggaran, outcome, benefit serta impact dari program yang dirasakan langsung oleh masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain suatu program berhasil jika program yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan pembangunan berimplikasi terhadap peningkatan penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.


18


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu segi kinerja pencapaian Pendapatan Aceh dan kinerja segi Belanja Aceh baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBA Tahun Anggaran 2013. Gambar 3.1 di bawah ini menggambarkan pelaksanaan APBA 2013 dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang dicapai. Gambar 3.1-AnggarandanRealisasi APBA TA 2013 (dalam jutaan)

12.398.354,50

Anggaran Realisasi

11.220.427,56 10.471.540,79

10.671.826,52

Pendapatan Belanja

Dari Gambar 3.1 di atas kita ketahui bahwa pendanaan untuk belanja lebih besar dari pendapatan yang diterima pada tahun berjalan. Dalam hal ini telah diperkirakan defisit sebesar Rp1.926.813.713.736,00 dalam penganggaran yang ditutup oleh pembiayaan netto dengan jumlah yang sama, dikarenakan adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sehingga dapat dialokasikan untuk belanja pada program dan kegiatan. 3.1 Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh Pencapaian realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1- Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2013 Menurut Kelompok Pendapatan No. 1 2 3 4

Uraian Pendapatan Asli Aceh Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah

Anggaran 1.167.694.484.330,00 2.563.800.263.239,00 6.677.902.153.000,00 62.143.885.980,00 10.471.540.786.549,00

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | Catatan atas Laporan Keuangan

Realisasi 1.325.435.091.289,19 2.675.448.212.109,00 6.655.391.023.000,00 15.552.194.047,00

10.671.826.520.445,19

% 113,51 104,35 99,66 25,03 101,91

19


Realisasi Pendapatan Aceh Rp10.671.826.520.445,19 atau 101,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.471.540.786.549,00, terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Aceh Rp1.325.435.091.289,19 atau 113,51%; Pendapatan Transfer dari Dana Perimbangan Rp2.675.448.212.109,00 atau 104,35%; Pendapatan Transfer Lainnya Rp6.655.391.023.000,00 atau 99,66%; dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp15.552.194.047,00 atau 25,03% dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan kontribusi yang diberikan bagi Pendapatan Aceh pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.2 di bawah ini. Gambar 3.2 -Kontribusi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2013 Lain-lain Pendapatan yang Sah; 0,15%

Pendapatan Asli Aceh; 12,42%

Bagi Hasil Pajak; 2,38% Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam; 11,74%

DAU, 10,24%

Dana Otsus; 58,31%

Dana Alokasi Khusus; 0,70% Dana Penyesuaian; 4,05%

Dari Gambar 3.2 di atas, tampak bahwa Dana Otonomi Khusus memberikan kontribusi yang terbesar dibandingkan pendapatan lainnya yaitu 58,31% dari total keseluruhan pendapatan, sebagaimana tercermin pada struktur pendapatan Aceh, sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Aceh dalam kurun waktu yang sama terhadap pendapatan Aceh masih tergolong sangat kecil hanya mencapai 12,42%. Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada penerimaan Dana Otonomi Khusus dalam membiayai pembangunan, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian fiskal Aceh. Terlebih lagi pendapatan dari Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya. Masih rendahnya kontribusi PAA jika dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan dan otonomi khusus) mencerminkan bahwa belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber PAA masih didominasi oleh pajak daerah terutama pajak kendaraan bermotor, pada hal sumber pendapatan tersebut bersifat closed list dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan serta rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, kedepan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.


20


Secara detil realisasi Pendapatan Aceh TA 2013 berdasarkan objek pendapatan disajikandalamTabel 3.2. Tabel 3.2 - Realisasi Pendapatan Menurut Objek Penerimaan Tahun Anggaran 2013 URAIAN 2 PENDAPATAN ACEH PENDAPATAN ASLI ACEH PAJAK ACEH Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

ANGGARAN 3 10.471.540.786.549,00 1.167.694.484.330,00 690.468.221.122,00 221.969.651.117,00 290.712.313.345,00 176.486.256.660,00 1.300.000.000,00

REALISASI 4 10.671.826.520.445,19 1.325.435.091.289,19 752.846.745.436,00 258.019.742.851,00 288.787.054.119,00 205.600.956.623,00 438.991.843,00

% 6 101,91 113,51 109,03 116,24 99,34 116,50 33,77

-

6.346.061.307,00 1.387.065.528,00 4.238.827.854,00 720.167.925,00

-

102.000.000.000,00

123.628.754.544,62

121,20

2.000.000.000,00

1.941.828.942,00

97,09

100.000.000.000,00

121.686.925.602,62

121,69

365.226.263.208,00 39.379.692.011,00 26.033.751.549,00 -

429.314.119.623,28 76.899.430,00 61.851.302.248,12 1.830.688.782,95

117,55 0,20 237,58 -

15.150.000.000,00 64.203.872.013,00 27.775.000.000,00 192.683.947.635,00

20.271.932.388,00 675.000,00 116.309.153.784,65 228.973.467.989,56

133,81 0,00 418,75 118,83

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

13.299.410.378,29 13.299.410.378,29

132,99 132,99

DANA PERIMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam DANA ALOKASI UMUM Dana Alokasi Umum DANA ALOKASI KHUSUS Dana Alokasi Khusus

2.563.800.263.239,00 1.396.206.235.239,00 257.523.712.089,00 1.138.682.523.150,00 1.092.445.518.000,00 1.092.445.518.000,00 75.148.510.000,00 75.148.510.000,00

2.675.448.212.109,00 1.507.854.184.109,00 254.514.662.920,00 1.253.339.521.189,00 1.092.445.518.000,00 1.092.445.518.000,00 75.148.510.000,00 75.148.510.000,00

104,35 108,00 98,83 110,07 100,00 100,00 100,00 100,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN ACEH YANG SAH PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah Dan Pemerintah DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian DANA PENYESUAIAN LAINNYA DAN DANA TRANSFER LAINNYA Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya

6.740.046.038.980,00 3.255.263.550,00 3.255.263.550,00 6.677.902.153.000,00 6.222.785.783.000,00 455.116.370.000,00 58.888.622.430,00

6.670.943.217.047,00 741.628.280,00 741.628.280,00 6.655.391.023.000,00 6.222.785.783.000,00 432.605.240.000,00 14.810.565.767,00

98,97 22,78 22,78 99,66 100,00 95,05 25,15

58.888.622.430,00

14.810.565.767,00

25,15

RETRIBUSI ACEH Retribusi Jasa Umum Reribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN ACEH YANG DIPISAHKAN Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Aceh/BUMA Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN/Lembaga Keuangan/Bank LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI ACEH YG SAH Hasil Penjualan Aset Aceh Yang Tidak Dipisahkan Jasa Giro Pendapatan Denda. atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Dari Pengembalian Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Pendapatan BLUD ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH Zakat


21


3.2 Pencapaian Realisasi Belanja Pencapaian kinerja keuangan menurut urusan Pemerintah Aceh, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program-program kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh SKPA sebagaimana Tabel 3.3. Tabel 3.3 - Pencapaian Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kode

Urusan Pemerintah Aceh

1 1.01 1.01.01.00 1.01.02.00 1.01.03.00 1.02 1.02.01.00 1.02.02.00 1.02.03.00 1.02.04.00 1.03 1.03.01.00 1.03.02.00 1.03.03.00 1.06 1.06.01.00

URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga Dinas Pengairan Dinas Cipta Karya Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Penanaman Modal Badan Investasi dan Promosi Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Majelis Adat Aceh Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda dan Olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Otda,Pemerintah umum,Adm Keuda,Prangkat daerah,Kepegawaian & Persandian PPKA Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Sekretariat Daerah Aceh (Kepala Daerah & Wakil KepalaDaerah) Sekretariat Aceh Sekretariat Daerah Aceh (Biro Umum) Sekretariat Daerah Aceh (Biro Tata Pemerintahan) Sekretariat Daerah Aceh (Biro Perekonomian) Sekretariat Daerah Aceh (Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat) Sekretariat Daerah Aceh (Biro Organisasi)

1.07 1.07.01.00 1.08 1.08.01.00 1.10 1.10.01.00 1.11 1.11.01.00 1.13 1.13.01.00 1.14 1.14.01.00 1.15 1.15.01.00 1.16 1.16.01.00 1.17 1.17.01.00 1.17.02.00 1.18 1.18.01.00 1.19 1.19.01.00 1.19.02.00 1.20 1.20.00.00 1.20.01.00 1.20.02.00 1.20.03.00 1.20.03.01 1.20.03.02 1.20.03.03 1.20.03.04 1.20.03.05

Anggaran Belanja 11,081,970,479,778.00 778,291,242,418.00 584,921,568,670.00 186,244,628,342.00 7,125,045,406.00 1,077,111,828,902.00 591,659,460,816.00 326,324,139,034.00 96,745,942,575.00 62,382,286,477.00 3,483,719,265,265.00 1,245,008,942,783.00 793,821,152,644.00 1,444,889,169,838.00 70,929,825,693.00 70,929,825,693.00

Realisasi TL BL 3,324,026,913,834.42 6,646,344,181,380.39 43,917,964,062.00 640,667,938,580.00 35,902,709,712.00 459,779,275,909.00 5,560,068,013.00 177,545,992,377.00 2,455,186,337.00 3,342,670,294.00 156,212,090,272.00 927,749,750,206.39 38,100,923,645.00 539,117,272,380.00 75,392,864,282.00 286,718,873,088.00 24,290,505,860.00 60,008,948,562.59 18,427,796,485.00 41,904,656,175.80 84,842,910,138.00 3,262,445,010,728.00 41,311,130,054.00 1,132,726,584,501.00 29,304,060,338.00 742,563,050,402.00 14,227,719,746.00 1,387,155,375,825.00 13,388,068,643.00 40,828,034,306.00 13,388,068,643.00 40,828,034,306.00

220,162,045,468.00

22,474,424,443.00

184,812,886,041.00

220,162,045,468.00

22,474,424,443.00

184,812,886,041.00

32,268,399,998.00 32,268,399,998.00 15,147,291,090.00 15,147,291,090.00 19,177,287,582.00

8,366,251,165.00 8,366,251,165.00 2,823,346,529.00 2,823,346,529.00 4,270,350,378.00

21,500,150,027.00 21,500,150,027.00 10,826,400,444.00 10,826,400,444.00 11,806,816,333.00

19,177,287,582.00

4,270,350,378.00

11,806,816,333.00

188,311,639,261.00 188,311,639,261.00 128,889,789,374.00 128,889,789,374.00 35,247,121,458.00 35,247,121,458.00 15,203,112,667.00 15,203,112,667.00 104,201,501,468.00 66,556,105,511.00 37,645,395,957.00 128,970,116,470.00 128,970,116,470.00 65,190,581,155.00

16,077,882,139.00 16,077,882,139.00 21,959,402,790.00 21,959,402,790.00 8,024,789,676.00 8,024,789,676.00 5,091,309,903.00 5,091,309,903.00 21,883,033,524.00 18,568,559,746.00 3,314,473,778.00 9,723,006,113.00 9,723,006,113.00 15,234,305,036.00

156,894,153,383.00 156,894,153,383.00 89,796,540,749.00 89,796,540,749.00 24,749,024,804.00 24,749,024,804.00 9,610,562,147.00 9,610,562,147.00 53,817,650,644.00 42,885,542,581.00 10,932,108,063.00 114,739,978,933.00 114,739,978,933.00 43,884,264,100.00

28,475,359,250.00

8,497,185,677.00

15,884,601,693.00

36,715,221,905.00

6,737,119,359.00

27,999,662,407.00

4,507,382,995,439.00

2,856,709,215,605.42

879,529,272,264.00

3,100,804,508,629.00 14,465,204,000.00

2,644,996,244,900.42 13,758,068,391.00

-

1,623,654,879.00

1,479,947,007.00

-

64,532,021,096.00 7,775,000,000.00 7,500,000,000.00

-

59,531,082,462.00 6,810,234,381.00 6,713,465,525.00

18,508,830,700.00

-

15,713,170,674.00

3,100,000,000.00

-

2,640,137,041.00


22


Kode 1.20.03.06

Urusan Pemerintah Aceh

1.20.03.09 1.20.03.10 1.20.04.00 1.20.05.00 1.20.06.00 1.20.07.00 1.20.08.00 1.20.09.00 1.20.10.00 1.20.11.00 1.20.12.00 1.20.13.00 1.20.14.00 1.20.15.00 1.21 1.21.01.00

Sekretariat Daerah Aceh (Biro Hukum) Sekretariat Daerah Aceh (Biro Administrasi Pembangunan) Sekretariat Daerah Aceh (Kantor Perwakilan PemerintahAceh di Medan) Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah (Biro Hubungan Masyarakat) Sekretariat DPRA Dinas Keuangan Aceh Inspektorat Aceh Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Syariat Islam Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Sekretariat Baitul Mal Badan Penanggulangan Bencana Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Aceh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

1.22

1.20.03.07 1.20.03.08

Anggaran Belanja

Realisasi TL

7,717,509,000.00

-

BL 7,232,170,551.00

5,669,530,000.00

-

5,143,599,243.00

2,323,014,000.00

-

1,972,219,863.00

93,519,252,752.00 7,208,990,000.00 126,365,226,389.00 58,902,007,828.00 26,200,877,623.00 10,566,991,000.00 48,452,624,467.00 77,317,657,763.00 22,894,820,966.00 27,789,410,456.00 62,034,637,148.00 7,858,361,154.00 6,552,885,113.00 697,699,980,476.00 90,839,526,941.00 90,839,526,941.00

62,705,248,773.00 13,817,334,992.00 14,628,487,074.00 8,860,513,631.00 1,634,162,500.00 17,321,099,355.00 8,435,020,772.00 7,506,626,285.00 3,225,750,637.00 4,026,999,743.00 4,726,370,805.00 1,863,810,864.00 47,723,529,876.00 11,770,194,788.00 11,770,194,788.00

20,632,030,338.00 5,751,561,253.00 81,793,615,872.00 20,155,329,001.00 12,267,091,153.00 7,834,212,837.00 21,994,696,046.00 63,532,164,897.00 13,896,078,169.00 23,624,036,746.00 50,848,981,107.00 2,641,936,650.00 4,326,419,974.00 444,475,038,481.00 75,297,997,154.00 75,297,997,154.00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

55,815,873,591.00

8,639,695,572.00

45,537,975,917.00

1.22.01.00 1.24 1.24.01.00

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kearsipan Badan Arsip dan Perpustakaan

55,815,873,591.00 65,111,035,538.00 65,111,035,538.00

8,639,695,572.00 12,618,673,058.00 12,618,673,058.00

45,537,975,917.00 51,849,774,620.00 51,849,774,620.00

2 2.01 2.01.01.00 2.01.02.00 2.01.03.00 2.02 2.02.01.00 2.03 2.03.01.00 2.05 2.05.01.00 2.07 2.07.01.00

URUSAN PILIHAN Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Perkebunan Kehutanan Dinas Kehutanan Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan & Energi Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan TOTAL

1,316,384,020,507.00 768,023,809,458.00 352,997,800,400.00 207,438,143,594.00 207,587,865,464.00 78,945,383,745.00 78,945,383,745.00 80,619,257,005.00 80,619,257,005.00 294,063,098,807.00 294,063,098,807.00 94,732,471,492.00 94,732,471,492.00 12,398,354,500,285.00

140,243,356,241.00 78,305,043,512.00 45,953,673,114.00 16,987,489,818.00 15,363,880,580.00 16,892,935,039.00 16,892,935,039.00 10,779,486,754.00 10,779,486,754.00 19,474,346,952.00 19,474,346,952.00 14,791,543,984.00 14,791,543,984.00 3,464,270,270,075.42

1,109,813,103,678.00 645,078,881,052.00 286,914,976,713.00 180,420,527,590.00 177,743,376,749.00 58,562,461,957.00 58,562,461,957.00 67,998,138,639.00 67,998,138,639.00 260,010,907,141.00 260,010,907,141.00 78,162,714,889.00 78,162,714,889.00 7,756,157,285,058.39

Pelaksanaan belanja berdasarkan kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada SKPA, baik urusan wajib maupun pilihan adalah sebagai berikut : A. Urusan Wajib 1. Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah. Dari total anggaran sebesar Rp778.291.242.418,00, direalisasikan sebesar Rp 684.585.902.642,00, yaitu 6,42% untuk Belanja Tidak Langsung dan 93,58% untuk Belanja Langsung; 2. Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dari total anggaran sebesar Rp1.077.111.828.902,00, direalisasikan sebesar Rp1.083.961.840.478,39, yaitu 14,41% untuk Belanja Tidak Langsung dan 85,59% untuk Belanja Langsung; 3. Bidang Pekerjaan Umum, dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan dan Dinas Cipta Karya. Dari total anggaran sebesar Rp3.483.719.265.265,00, direalisasikan sebesar Rp3.347.287.920.866,00, yaitu 2,53% untuk Belanja Tidak Langsung dan 97,47% untuk Belanja Langsung;


23


4. Bidang Perencanaan Pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dari total anggaran sebesar Rp70.929.825.693,00, direalisasikan sebesar Rp 54.216.102.949,00, yaitu 24,69% untuk Belanja Tidak Langsung dan 75,31% untuk Belanja Langsung; 5. Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika. Dari total anggaran sebesar Rp220.162.045.468,00, direalisasikan sebesar Rp 207.287.310.484,00, yaitu 10,84% untuk Belanja Tidak Langsung dan 89,16% untuk Belanja Langsung; 6. Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Dari total anggaran sebesar Rp32.268.399.998,00, direalisasikan sebesar Rp29.866.401.192,00, yaitu 28,01% untuk Belanja Tidak Langsung dan 71,99% untuk Belanja Langsung; 7. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp15.147.291.090,00, direalisasikan sebesar Rp13.649.746.973,00, yaitu 20,68% untuk Belanja Tidak Langsung dan 79,32% untuk Belanja Langsung; 8. Bidang Pemberdayaan Perempuan, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari total anggaran sebesar Rp19.177.287.582,00, direalisasikan sebesar Rp16.077.166.711,00, yaitu 26,56% untuk Belanja Tidak Langsung dan 73,44% untuk Belanja Langsung; 9. Bidang Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dari total anggaran sebesar Rp188.311.639.261,00, direalisasikan sebesar Rp172.972.035.522,00, yaitu 9,30% untuk Belanja Tidak Langsung dan 90,70% untuk Belanja Langsung; 10. Bidang Tenaga Kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Dari total anggaran sebesar Rp128.889.789.374,00, direalisasikan sebesar Rp111.755.943.539,00, yaitu 19,65% untuk Belanja Tidak Langsung dan 80,35% untuk Belanja Langsung; 11. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dari total anggaran sebesar Rp35.247.121.458,00, direalisasikan sebesar Rp32.773.814.480,00, yaitu 24,49 % untuk Belanja Tidak Langsung dan 75,51% untuk Belanja Langsung; 12. Bidang Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Badan Investasi dan Promosi. Dari total anggaran sebesar Rp15.203.112.667,00, direalisasikan sebesar Rp14.701.872.050,00, yaitu 34,63% untuk Belanja Tidak Langsung dan 65,37% untuk Belanja Langsung; 13. Bidang Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Majelis Adat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp104.201.501.468,00, direalisasikan sebesar Rp75.700.684.168,00, yaitu 28,91% untuk Belanja Tidak Langsung dan 71,09% untuk Belanja Langsung; 14. Bidang Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari total anggaran sebesar Rp128.970.116.470,00, direalisasikan sebesar Rp124.462.985.046,00, yaitu 7,81% untuk Belanja Tidak Langsung dan 92,19% untuk Belanja Langsung; 15. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Dari total anggaran sebesar Rp65.190.581.155,00, direalisasikan sebesar Rp59.118.569.136,00, yaitu 25,77% untuk Belanja Tidak Langsung dan 74,23% untuk Belanja Langsung; BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN | Catatan atas Laporan Keuangan

24


16. Bidang Otda, Pemerintah Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRA, Dinas Keuangan Aceh, Inspektorat Aceh, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Syariat Islam, Sekretariat MPU Aceh, Sekretariat Baitul Mal, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Aceh dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp4.507.382.995.439,00, direalisasikan sebesar Rp3.736.238.487.869,42 yaitu 76,46% untuk Belanja Tidak Langsung dan 23,54% untuk Belanja Langsung; 17. Bidang Ketahanan Pangan, dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Dari total anggaran sebesar Rp90.839.526.941,00, direalisasikan sebesar Rp87.068.191.942,00, yaitu 13,52% untuk Belanja Tidak Langsung dan 86,48% untuk Belanja Langsung; 18. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Dari total anggaran sebesar Rp55.815.873.591,00, direalisasikan sebesar Rp54.177.671.489,00, yaitu 15,95% untuk Belanja Tidak Langsung dan 84,05% untuk Belanja Langsung; 19. Bidang Kearsipan, dilaksanakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan. Dari total anggaran sebesar Rp65.111.035.538,00, direalisasikan sebesar Rp64.468.447.678,00, yaitu 19,57% untuk Belanja Tidak Langsung dan 80,43% untuk Belanja Langsung; B. Urusan Pilihan 1. Bidang Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan dan Dinas Perkebunan. Dari total anggaran sebesar Rp768.023.809.458,00, direalisasikan sebesar Rp723.383.924.564,00, yaitu 10,82% untuk Belanja Tidak Langsung dan 89,18% untuk Belanja Langsung; 2. Bidang Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan. Dari total anggaran sebesar Rp78.945.383.745,00, direalisasikan sebesar Rp75.455.396.996,00, yaitu 22,39% untuk Belanja Tidak Langsung dan 77,61% untuk Belanja Langsung; 3. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Dari total anggaran sebesar Rp80.619.257.005,00, direalisasikan sebesar Rp78.777.625.393,00, yaitu 13,68% untuk Belanja Tidak Langsung dan 86,32% untuk Belanja Langsung; 4. Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Dari total anggaran sebesar Rp294.063.098.807,00, direalisasikan sebesar Rp279.485.254.093,00, yaitu 6,97% untuk Belanja Tidak Langsung dan 93,03% untuk Belanja Langsung; 5. Bidang Industri, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dari total anggaran sebesar Rp94.732.471.492,00, direalisasikan sebesar Rp92.954.258.873,00, yaitu 15,91% untuk Belanja Tidak Langsung dan 84,09% untuk Belanja Langsung. Penjelasan tersebut di atas menunjukkan pencapaian kinerja keseluruhan belanja yang telah ditargetkan dalam APBA 2013 baik non program maupun di dalam program dan kegiatan. Pencapaian kinerja program dan kegiatan tersebut telah didukung dengan program dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh seluruh SKPA yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, dan program peningkatan sumber daya aparatur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini :


25


Gambar 3.3 - Pencapaian Kinerja menurut urusan Pemerintahan Aceh 100%

93,58%

97,47%

80%

79,32% 73,44%

75,31%

92,19%

90,70%

89,16%

85,89%

71,99%

80,35% 75,51%

71,09% 65,37%

76,46% 74,23%

93,03% 89,18% 86,48% 86,32% 84,09% 84,05% 80,43% 77,61%

60% 40% 24,69%

20%

14,41% 6,42%

34,63% 28,91%

28,01%

10,84%

26,56% 20,68%

25,77%

24,49% 19,65% 9,30%

2,53%

7,81%

23,54%

22,39% 19,57% 15,95% 13,68% 13,52% 10,82%

15,91% 6,97%

0%

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Dari Gambar 3.3 di atas, tampak bahwa Belanja Langsung dialokasikan lebih besar dari Belanja Tidak Langsung pada semua bidang dan urusan Pemerintah Aceh, kecuali pada Bidang Otda, Pemerintahan Umum, Adm. Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, belanja tidak langsung sebesar 76,46% jauh lebih besar dari pada belanja langsung yang hanya sebesar 23,54% dari total realisasi belanja di bidang tersebut. Hal ini disebabkan karena terdapat belanja tidak langsung PPKA yaitu belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Karakteristik Belanja Langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan ouput yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen Belanja Langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan pada masing-masing SKPA. Belanja Tidak Langsung yaitu merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Belanja Tidak Langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja Tidak Langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang bersifat umum. Belanja Tidak Langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama(common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan pada masing-masing SKPA. Alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dianggarkan secara proporsional guna menunjang kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kepentingan publik. Namun demikian pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang tentunya menjadi catatan yang harus dicari jalan keluarnya. Hal tersebut akan menjadi pengalaman dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan terarah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


26

Dinas Pendidikan Badan Pemb. Pendidikan Dayah Sekretariat MPD Dinas Kesehatan RSU dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Dinas Bina Marga Dinas Pengairan Dinas Cipta Karya BAPPEDA Dishubkominfotel BAPEDAL Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Badan PP dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Disnakermobduk Dinas Koperasi dan UKM Badan Investasi dan Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat MAA Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesbang dan Linmas SATPOLPP DAN WH Sekretariat Daerah Sekretariat DPRA Dinas Keuangan Aceh Inspektorat Aceh Kantor Penghubung Pemda Aceh BKPP Aceh Dinas Syariat Islam Sekretariat MPU Sekretariat Baitul Mal BPBA BP2T Sekretariat DP. KORPRI Aceh DPKA Badan Ketahanan Pangan BPM Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Keswan dan Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan Dinas Pertamben Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindag


Gambar 3.4 - Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2013

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Gambar 3.5 - Pencapaian Realisasi Belanja Modal yang diberikan kepada masyarakat/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2013

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


27


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. 4.1

Entitas Pelaporan Keuangan Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh memberi wewenang kepada Dinas Keuangan Aceh sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) untuk mengelola administrasi keuangan Pemerintah Aceh beserta pelaporan keuangannya. Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2013 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 140 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh. Laporan Keuangan Pemerintah Aceh menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan SKPA, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, baik Badan, Dinas, Kantor dan Biro, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA | Catatan atas Laporan Keuangan

28


4.2

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh adalah kas menuju akrual (cash towards accrual) yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh, belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Aceh tidak menggunakan istilah laba, melainkan sisa pembiayaan anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih maupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Aceh, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3

Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh setelah periode akuntansi berjalan. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.


29


Pengakuan Pendapatan Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Aceh. Pendapatan dibukukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen Surat Tanda Setoran (STS) setelah validasi bank atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah nettonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Pengakuan Belanja Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Aceh. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Belanja dibukukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 4.4

Penerapan Kebijakan Akuntansi Akuntansi Pendapatan - Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Aceh; - Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan; - Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, yaitu penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat; - Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); - Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; - Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan; - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama; - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar padaperiode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi Belanja - Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh. - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. - Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. - Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. - Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. - Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. - Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila


30


diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukandalam pendapatan lain-lain. Akuntansi Surplus/Defisit - Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. - Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. - Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Aceh. - Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) - Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan - Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh. - Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan. Akuntansi Pembiayaan Neto - Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. - Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang PembiayaanAnggaran (SILPA/SIKPA) -

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh. Jenis kas meliputi kas di BUA, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Bendahara Penerimaan dan kas di Bendahara BLUD. Setara kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Akuntansi Belanja dibayar dimuka Belanja dibayar dimuka adalah pengeluaran Pemerintah Aceh atau SKPA yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Aceh dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/ fasilitas dari pihak ketiga belum diterima atau dinikmati Pemerintah/SKPA.


31


Akuntansi Piutang Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peristiwa-peristiwa atau transaksi yang menimbulkan hak pemerintah untuk menagih antara lain timbul dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, piutang DAU, piutang bagian jangka pendek, penjualan angsuran, piuang ganti rugi atas kekayaan daerah, piutang hasil penjualan barang milik daerah, piutang deviden, piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah dan piutang fasilitas sosial dan umum. Piutang diakui dan dibukukan saat terjadinya transaksi yang menyebabkan timbulnya hak tagihan entitas Pemerintah Aceh kepada pihak lain sebesar jumlah yang menjadi hak entitas Pemerintah Aceh. Akuntansi Persediaan - Persediaan merupakan aset yang berwujud: a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional; b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan; - Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. - Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. - Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. - Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan Pemerintah Aceh adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, selain itu termasuk juga barang-barang yang dimaksud untuk diserahkan kepada masyarakat/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus berupa alat berat, kendaraan, bangunan gedung, peralatan mesin, jalan dan lainnya. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/kabupaten/kota dicatat sebagai penambah aset lancar, dan pengurangan nilai persediaan tersebut dilakukan setelah adanya berita acara serah terima barang. Akuntansi Investasi - Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.


32


- Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa : (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. -

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa : (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

-

Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, antara lain dapat berupa: (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah; (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; (d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

- Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu: (a) Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. (b) Metode ekuitas; Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.


33


Akuntansi Aset Tetap - Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. - Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar member manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap Pemerintah Aceh disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan belum memperhitungkan penyusutannya. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan melaksanakan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Penyesuaian dimaksud adalah mutasi aset tetap, reklasifikasi aset, koreksi penambahan/pengurangan nilai aset tetap. Aset tetap yang sulit ditentukan nilai perolehannya dicantumkan bernilai Rp1, namun nilai tersebut tidak terakumulasi di dalam aset tetap keseluruhan. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan mempertimbangkan agar paling tidak aset tersebut dicatat terlebih dahulu dan penilaian secara akurat tetap akan dilaksanakan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan - Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika: (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. - Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; - Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. - Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA | Catatan atas Laporan Keuangan

34


Akuntansi Kewajiban - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. - Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa - Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. - Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. - Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan. - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait. - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. - Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.


35


Penyajian Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Aktivitas Pembiayaan Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan.Transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.


36


BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1

Penjelasan atas Akun dalam Neraca A.

Aset Lancar Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran. Aset Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2013 terdiri dari : Kas di Kas Daerah

Rp.

1.363.580.372.457,96

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp.

372.357.836,00

Kas di Bendahara Penerimaan

Rp.

528.272.445,07

Kas di Bendahara BLUD

Rp.

36.186.329.064,24

Piutang Pajak

Rp.

17.898.330,00

Piutang BLUD

Rp.

32.370.494.234,42

Piutang LUEP

Rp.

13.208.756.350,00

Piutang Penyisihan LUEP

Rp.

(10.283.564.600,00)

Piutang Dana Bergulir

Rp.

30.395.931.010,00

Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Rp.

(30.395.931.010,00)

Piutang Kontribusi Tetap

Rp.

200.000.000,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Rp.

150.069.844,00

Asuransi Dibayar Dimuka

Rp.

3.389.260.872,19

Persediaan Total Aset Lancar

Rp. Rp.

2.438.825.905.695,95

1.

3.878.546.152.529,83

Kas di Kas Daerah Uraian Merupakan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012

Per 31 Desember 2013 (Rp) 1.363.580.372.457,96

Per 31 Desember 2012 (Rp) 1.931.325.183.100,75

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Bank Umum yang digunakan atas nama rekening Kas Umum Aceh dengan saldo per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.363.580.372.457,96.

BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN | Catatan atas Laporan Keuangan

37


Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum dengan saldo kas dan Bank adalah sebagai berikut: Nama Bank Nomor Rekening a. Saldo Buku Kas Umum. per 31 Desember 2013 1) Saldo awal 2) Penerimaan 2) Pengeluaran Saldo Buku Kas Umum

Jumlah Rincian (Rp)

Total (Rp)

1.931.325.183.100,76 10.466.839.699.119,60 (11.034.584.509.762,40) 1.363.580.372.457,96

b. Saldo Kas dan Bank. per 31 Desember 2013 Bank BPD Aceh 01.02.610030.3 Bank BPD Aceh 01.02.121186.9 Bank BPD Aceh 01.02.121285.2 Bank BPD Aceh 01.02.120849.2 Bank BPD Aceh 01.02.120003.4 Bank BPD Aceh 01.02.121090.1 Bank BPD Aceh 01.02.121020.8 Bank BNI 57141571 Bank Syariah Mandiri 100104664 Bank BRI 000015.30.9 Bank Bukopin 1002211137 Bank Mandiri 9908061 Saldo Kas dan Bank

1.365.437.146.053,92 17.925.237,00 275.902.403,28 50.812.367,93 7.584.898.070,86 62.147.831,97 1.373.428.831.964,96

Koreksi Saldo Kas dan Bank : Sisa Kas Bon di BPM yang tidak dipertanggungjawabkan Outstanding SP2D Outstanding Return SP2D Jumlah koreksi kas dan bank

429.400.000,00 (5.076.359.811,00) (5.201.499.696,00) (9.848.459.507,00)

Saldo Kas dan Bank Setelah Koreksi

1.363.580.372.457,96

Selisih antara Saldo Buku Kas Umum dengan Saldo Kas dan Bank

-

Penjelasan koreksi saldo pada rekonsiliasi kas dan bank adalah sebagai berikut : a. Sisa Kas Bon di BPM Aceh sebesar Rp429.400.000,00 berasal dari sisa UMK pada tahun anggaran 2007 untuk Kegiatan Program Identifikasi Potensi Masyarakat Miskin yang belum dipertanggungjawabkan oleh PPTK sampai dengan 31 Desember 2013. b. Outstanding SP2D sebesar Rp5.076.359.811,00 merupakan SP2D yang telah dikeluarkan per 31 Desember 2013 namun dicairkan di tahun 2014. c. Outstanding Return SP2D sebesar Rp5.201.499.696,00 merupakan SP2D yang telah dikeluarkan per 31 Desember 2013 namun karena adanya kesalahan nomor rekening bank penerima maka dibutuhkan perbaikan sehingga baru dapat dicairkan di tahun 2014. 2.

Kas di Bendahara Pengeluaran Uraian Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012

Per 31 Desember 2013 (Rp)


372.357.836,00

338.530.636,00


38


Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa pengeluaran APBA TA 2013 yang dikeluarkan dengan SP2D UP/TU/GU dan belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp372.357.836,00 dengan rincian sebagai berikut: No. 1. 2.

Uraian Biro Hukum Badan Penanggulangan Bencana Aceh Jumlah

Per 31 Desember 2013 (Rp) 33.827.000,00 338.530.836,00 372.357.836,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 338.530.636,00 338.530.636,00

Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran 2013 sebesar Rp33.827.200,00 selain itu Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp338.530.636,00 merupakan sisa kas pada pelaksanaan tahun anggaran 2012 yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan per 31 Desember 2013. Dalam hal ini Sdr. A, Bendahara Pengeluaran BPBA tahun anggaran 2012 sedang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Banda Aceh berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LPB/922/XI/2012/Sat Reskrim tanggal 05 Nopember 2012, dan bersangkutan telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/282/XII/2012/Sat Reskrim dengan pelanggaran tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana. Dalam hal ini Kepala BPBA mengambil kebijakan menahan gaji dan tunjangan yang bersangkutan sejak bulan April 2013, menunggu tindaklanjut penyelesaian berikutnya. Saldo Rekening Koran Bendahara Pengeluaran pada SKPA per 31 Desember 2013 menunjukkan bahwa tidak seluruh rekening bersaldo nihil. Terdapat 5 (lima) Rekening Bendahara Pengeluaran SKPA yang masih memiliki saldo, yaitu: No.

Uraian

Saldo RK Per 31 Desember 2013 (Rp) 125.430.729,00

1.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh

2.

Dinas Pendidikan

71.525.600,38

3.

Dinas Bina Marga

147.683.200,00

4.

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

5.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah

1.192.942.591,00 543.394.029,00

Keterangan Belanja pegawai belum dicairkan Belanja pegawai belum dicairkan Belanja pegawai belum dicairkan Belanja pegawai belum dicairkan Belanja pegawai belum dicairkan

2.080.976.149,38

Sementara itu, Bendahara Pengeluaran SKPA Badan Investasi dan Promosi masih menguasai kas tunai per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.287.931,00 yang merupakan pendapatan jasa giro rekening bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2013.


39


3.

Kas di Bendahara Penerimaan Uraian Merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 dan 2012.



528.272.445,07

410.950.954,29

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan setoran yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun dan belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh dengan rincian sebagai berikut: No. 1. 2. 3.

Uraian Rumah Sakit Ibu dan Anak Sekretariat Baitul Mal Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Per 31 Desember 2013 (Rp) 384.256,00 522.125.491,07 5.762.698,00


528.272.445,07

410.950.954,29

Jumlah

400.937.776,29 10.013.178,00

Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp384.256,00 merupakan kas tunai di Rekening Bendahara Peneriman JKA yang belum disetor ke Rekening BLUD. Kas di Bendahara Penerimaan Sekretariat Baitul Mal Rp522.125.491,07 merupakan uang penerimaan zakat yang belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh per 31 Desember 2013. Kas di Bendahara Penerimaan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebesar Rp5.762.698,00 merupakan setoran penerimaan dari pengembalian dana LUEP yang belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh per 31 Desember 2013. Selain kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas juga terdapat Kas di Bendahara Penyaluran ZIS, merupakan dana zakat, infaq, dan sadaqah yang belum sempat disalurkan sepenuhnya untuk penerima per 31 Desember 2013 sebesar Rp63.707.006.798,96. Terdiri dari dana zakat Rp24.324.059,62 dan dana infaq Rp63.682.682.739,34. 4.

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Uraian Merupakan saldo Kas Bendahara BLUD per Desember 2013 dan 2012.

di 31

Per 31 Desember 2013 (Rp) 36.186.329.064,24

Per 31 Desember 2012 (Rp) 38.829.221.672,20

Kas di Bendahara BLUD terdiri dari: No

Uraian



1.

RSUD dr. Zainoel Abidin

22.433.427.419,99

17.804.275.439,61

2.

Rumah Sakit Jiwa

12.557.992.803,01

13.800.013.670,41

3.

Rumah Sakit Ibu dan Anak

1.194.908.841,24

7.224.932.562,18

36.186.329.064,24

38.829.221.672,20

Jumlah


40


a. Saldo kas RSUD dr. Zainoel Abidin sebesar Rp22.433.427.419,99, tersimpan pada: No.

Nama Bank

Nomor Rekening

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PT. Bank Aceh (BLUD) PT. BNI (BLUD) PT. Bank Aceh PT. Bank Aceh (BRA) PT. BRI (Jamkesmas) PT. BNI (Askes Sosial) PT. BNI (Jamkesmas) PT. BNI (JKA) PT. BNI (Askeskin) Kas Tunai

010.01.02.630044-4 8888888610 010.01.02.600006-1 010.01.02.600026-6 0037-01-002268-30-6 163860428 7878755555 196597147 115791491 -

Jumlah

Saldo per 31 Des 2013 8.131.951.569,38 949.430.545,00 5.453.827.966,61 2.675.565.847,00 2.430.018.865,00 2.742.440.874,00 50.191.753,00 22.433.427.419,99

Saldo per 31 Des 2012 10.208.329.519,00 1.821.573.666,00 99.201.485,61 1.203.905.741,00 106.393.080,00 4.339.122.750,00 6.003.448,00 19.745.750,00 17.804.275.439,61

Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD ZA 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp17.804.275.439,61 menjadi sebesar Rp17.878.712.586,61 akibat adanya penyesuaian tambah atas Hutang Pajak sebesar Rp74.437.147,00; merupakan hutang pajak tahun 2012 yang tidak terdapat pada kas awal dan tidak dicatat sebagai pengeluaran. b. Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp12.557.992.803,01 tersimpan pada: No. 1 2 3 4 5 6

Nama Bank PT. Bank Aceh PT. Bank Mandiri PT. Bank Mandiri PT. BRI Kas Tunai

Outstanding Check

Nomor Rekening 010.01.02.620002-4 158.000144915.6 158.000164349.3 0037-01-002273-30-1 Jumlah

Saldo per 31 Des 2013

Saldo per 31 Des 2012 2.247.175.377,80 10.961.535.321,64 13.425.353,97 2.225.789.234,00 227.394.562,00

12.545.841.330,72 8.391.950,29 1.639.522,00 2.120.000,00 -

(1.875.306.179,00)

12.557.992.803,01

13.800.013.670,41

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp13.800.013.670,41 menjadi sebesar Rp13.028.881.645,41 akibat adanya penyesuaian terhadap hal-hal berikut: - Penyesuaian kurang senilai Rp377.554.734,00 yang merupakan Hutang Pajak Pihak Ketiga yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2012 dan masih tercatat di dalam saldo awal, terdiri atas:  Senilai Rp150.467.172,00 pada Rekening Bendahara Pengeluaran RS Jiwa Bank Aceh No. Rekening 010.01.02.620002-4;  Senilai Rp227.087.562,00 pada Kas Tunai Bendahara Pengeluaran. Atas hutang pajak tersebut telah diselesaikan pada tahun 2013. - Penyesuaian kurang senilai Rp390.487.975,00 pada BRI No. Rekening 003701-002273-30-1 yang merupakan sisa luncuran dana Jamkesmas yang belum dipertanggungjawabkan pada 31 Desember 2012 sehingga belum dapat diakui sebagai kas RS Jiwa 31 Desember 2012. - Penyesuaian kurang senilai Rp3.089.316,00 pada BRI No. Rekening 003701-002273-30-1 yang merupakan Hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2012


41


dan masih tercatat di dalam saldo awal. Atas hutang tersebut telah diselesaikan pada tahun 2013. Pada saldo Kas di Bendahara Rumah Sakit Jiwa per 31 Desember 2013 senilai Rp12.557.992.803,01, diantaranya terdapat saldo senilai Rp1.639.522,00 pada BRI No. Rekening 0037-01-002273-30-1 yang merupakan Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2013. c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp1.194.908.841,24 tersimpan pada: No.

Nama Bank

Nomor Rekening



1

PT.Bank Aceh

010.01.02.600013-8

-

1.309.137.355,00

2

PT. Bank Syariah Mandiri

700174694

-

827.335.541,00

3

PT. Bank Syariah Mandiri

7032826606

1.151.565.286,96

1.492.254.792,19

4

PT. BRI

00000037-01-002280-30-8

3.700.410,00

3.462.300.517,00

5

Kas Tunai

-

39.643.144,28

133.904.356,99

1.194.908.841,24

7.224.932.562,18

Jumlah

Saldo Kas di Bendahara BLUD RS Ibu dan Anak 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp7.224.932.562,18 menjadi sebesar Rp6.091.474.345,05 akibat adanya penyesuaian terhadap hal-hal berikut: - Penyesuaian kurang senilai Rp1.078.463.108,13 pada BRI No. Rekening 0037-01-002280-30-8; merupakan sisa luncuran dana Jamkesmas yang belum dipertanggungjawabkan pada 31 Desember 2012 sehingga tidak dapat diakui sebagai kas RS Ibu dan Anak 31 Desember 2012. - Penyesuaian kurang senilai Rp30.500.000,00 pada Kas Tunai Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012; merupakanSewa Dibayar Dimuka untuk sewa tanahPT. KAI yang sudah dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2012 dengan anggaran BLUD tapi ternyata telah dibayar juga dengan anggaran APBA dan dana yang sudah dibayar tersebut belum dapat ditarik kembali. - Penyesuaian kurang senilai Rp21.700.000,00 merupakan Outstanding Cheque 2012 yang sudah di catat sebagai pengeluaran TA 2012 tapi masih tercatat sebagai saldo awal. - Penyesuaian kurang senilai Rp2.795.109,00 pada Kas Tunai Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012; merupakan Utang Jasa Giro 2012 ke Kas Daerah. Atas hutang jasa giro tersebut telah diselesaikan pada tahun 2013. Pada saldo Kas di Bendahara Rumah Sakit Ibu dan Anak per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.194.904.841,24 diantaranya terdapat Rp4.558.541,28 yang merupakan kas tunai pada Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Rp35.084.603,00 yang merupakan kas yang ditarik untuk membayar pajak namun belum disetor sehingga menimbulkan utang PFK.


42


5.

Piutang Pajak Uraian



17.898.330,00

772.737.630,00

Merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012.

Piutang Pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp17.898.330,00 merupakan piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan rincian tagihan sebagai berikut: a. PT. Arun NGL. Co TANGGAL BAST

volume (M3)

Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Periode

BAST

Oktober s.d Desember 2011

973/1118/2013

23/08/2013

375548

10

3.755.480,00

April s.d Juni 2013

973/55403

11/11/2013

422296

10

4.222.960,00

Juli s.d September 2013

973/55406

11/11/2013

868120

10

8.681.200,00

Jumlah

16.659.640,00

b. PT. Pertamina TANGGAL BAST

volume (M3)

Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

Periode

BAST

April s.d Juni 2013

973/55404

11/11/2013

54876

10

548.760,00


973/55405

11/11/2013

50797

10

507.970,00

Jumlah

1,056,730.00

c. PT. Exxon Mobil Oil Indonesia TANGGAL BAST

volume (M3)

Jumlah (Rp)

BAST

April s.d Juni 2013

973/55407

11/11/2013

9232

10

92.320,00


973/55408

11/12/2013

8964

10

89.640,00

Jumlah

6.

Satuan (Rp)

Periode

181.960,00

Piutang BLUD Uraian Merupakan saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 32.370.494.234,42


Per 31 Desember 2012 (Rp) 74.885.430.768,49

43


Rincian piutang BLUD terdiri dari: Per 31 Desember 2013 (Rp) 15.278.258.107,14

Per 31 Desember 2012 (Rp) 42.048.865.635,14

Dana Askes tahun 2012 pada RSU. dr. Zainoel Abidin

-

1.619.553.500,00

3.

Dana JKA tahun 2012 pada RSU. dr. Zainoel Abidin

7.855.804.970,31

8.218.570.260,92

4.

Dana Integrasi Jampersal ke JKA tahun 2012

-

513.707.000,00

5.

Dana integrasi Jamkesmas ke JKA tahun 2012

-

21.486.710.829,52

6.

Piutang Askessos pada Rumah Sakit Jiwa

-

44.030.667,00

7.

Piutang JKA pada Rumah Sakit Jiwa

-

-

8.

Piutang Pasien Umum pada Rumah Sakit Jiwa

85.275.500,00

50.844.000,00

9.

Piutang Pasien BRA pada Rumah Sakit Jiwa

12.524.500,00

12.524.500,00

10.

Piutang Jamkesmas pada Rumah Sakit Jiwa

6.603.260.081,00

721.919.375,91

11.

Piutang IPWL pada Rumah Sakit Jiwa

7.605.000,00

-

12.

Piutang TC pada Rumah Sakit Jiwa

38.910.000,00

-

13.

Piutang Pasien Umum pada Rumah Sakit Ibu dan Anak

6.740.500,00

7.033.000,00

14.

Piutang Jamkesmas pada Rumah Sakit Ibu dan Anak

2.482.115.575,97

-

15.

Piutang JKA pada Rumah Sakit Ibu dan Anak

-

161.672.000,00

32.370.494.234,42

74.885.430.768,49

No

Uraian

1.

Dana Jamkesmas tahun 2012 pada RSU. dr. Zainoel Abidin

2.

Jumlah

7.

Piutang LUEP Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Piutang LUEP per 31 Desember 2013 dan 2012.


13.208.756.350,00

13.273.856.350,00

Piutang LUEP per 31 Desember 2013 sebesar Rp13,208,756,350.00 merupakan pinjaman Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam rangka mendanai Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dengan rincian sebagai berikut: a. Piutang Pokok NO

Uraian



1.

Saldo Piutang Pokok LUEP TA. 2003

158,000.000,00

158.000.000,00

2.


111.605.000,00

111.605.000,00

3.


1.651.987.000,00

1.651.987.000,00

4.


7.303.505.000,00

7.341.445.000,00

5.


1.999.220.000,00

1.998.590.000,00

6.


1.169.177.500,00

1.189.547.500,00

12.393.494.500,00

12.451.174.500,00

Jumlah


44


b. Denda Keterlambatan Pengembalian Piutang NO


Uraian


1.

Saldo Denda TA. 2003

9.400.000,00

9.400.000,00

2.


5.630.250,00

5.630.250,00

3.


91.599.350,00

91.599.350,00

4.


495.210.250,00

498.000.250,00

5.


126.775.000,00

131.405.000,00

6.


86.647.000,00

86.647.000,00

815.261.850,00

822.681.850,00

Jumlah

Dari jumlah Piutang LUEP sebesar Rp13.208.756.350,00 telah diklasifikasikan tingkat kelancaran pengembalian dana LUEP dengan rincian sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6

Jumlah Nasabah

Uraian Macet Setor 1 kali nilai ≤ Rp 1 Juta Tidak menyetor sejak3 tahun terakhir Pinjaman pokok lunas, tidak menyetor denda Diperkirakan masih melunasi Tidak diketahui nama penyetor Jumlah

8.

Sisa Pinjaman

Denda

Jumlah Tunggakan

25

5.758.507.000,00

287.925.350,00

6.046.432.350,00

3

239.540.000,00

12.082.000,00

251.622.000,00

21

3.694.325.000,00

266.335.250,00

3.960.660.250,00

3

-

24.850.000,00

24.850.000,00

23

2.716.825.000,00

224.069.250,00

2.940.894.250,00

-

-

(15.702.500,00)

12.409.197.000,00

815.261.850,00

13.208.756.350,00

75

Penyisihan Piutang LUEP Uraian Merupakan Penyisihan Piutang LUEP per 31 Desember 2013 dan 2012.



(10.283.564.600,00)

-

Penyisihan piutang LUEP merupakan nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar Rp10.283.564.600,00, akibat konflik, usaha bangkrut, nasabah sudah meninggal dunia, dan alamat tidak jelas. Untuk itu dilakukan penyisihan sebagaimana rincian di bawah ini. Uraian 1. 2. 3.

Macet Setor 1 kali nilai ≤ Rp 1 Juta Tidak menyetor sejak 3 tahun terakhir

4.

Pinjaman pokok lunas, tidak menyetor denda Jumlah


Per 31 Desember 2013 (Rp) (6.046.432.350,00) (251.622.000,00) (3.960.660.250,00) (24.850.000,00) (10.283.564.600,00)

45


9.

Piutang Dana Bergulir Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2013 dan 2012.


30.395.931.010,00

30.395.931.010,00

Piutang Dana Bergulir sebesar Rp30.395.931.010,00 merupakan bantuan untuk Koperasi/ Usaha Kecil Menengah berupa dana bergulir dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM), terdiri dari Piutang Pokok Dana Bergulir sebesar Rp28.672.770.010,00 dan Piutang Bagi Hasil Dana Bergulir sebesar Rp1.723.161.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Per 31 Desember 2013


(Rp)

(Rp)

Pokok Piutang : • • • •

Dana Bergulir Bantuan Perkuatan Permodalan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (2007) Dana Bergulir Bantuan Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (2008) Dana Bergulir Pengembangan Kebijakan Peningkatan Ekonomi Lokal (2008) Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi (2009) Jumlah

6.500.000.000,00

6.500.000.000,00

19.177.000.000,00

19.177.000.000,00

2.910.200.000,00

2.910.200.000,00

85.570.010,00

85.570.010,00

28.672.770.010,00

28.672.770.010,00

Bagi Hasil Piutang : •

Tahun 2007

585.000.000,00

585.000.000,00

•

Tahun 2008

862.965.000,00

862.965.000,00

•

Tahun 2009

275.196.000,00

275.196.000,00

1.723.161.000,00

1.723.161.000,00

Jumlah

1) Dana Bergulir Bantuan Perkuatan Permodalan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah (2007) sebesar Rp6.500.000.000,00 merupakan Program Penyaluran Dana Bergulir Bantuan Perkuatan Permodalan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah tahun 2007 yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 518/555/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi Penerima Bantuan Perkuatan Permodalan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro. Dana bergulir tersebut diterima oleh 19 koperasi yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. 2) Dana Bergulir Bantuan Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (2008) sebesar Rp19.177.000.000,00 merupakan Program Bantuan Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 518/761/2008 tentang Penetapan Nama-nama Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Penerima Bantuan Perkuatan Permodalan Tahun 2008. Dana bergulir tersebut diterima oleh 267 kelompok masyarakat/koperasi/perorangan.


46


3) Dana Bergulir Pengembangan Kebijakan Peningkatan Ekonomi Lokal (2008) sebesar Rp2.910.200.000,00 merupakan program penguatan pemberdayaan UMKM melalui perkuatan koperasi/LKM di Kabupaten/Kota dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal. 4) Dana Bergulir Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi (2009) sebesar Rp85.570.010,00 merupakan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi Usaha Mikro dan Kecil. 10. Penyisihan Piutang Dana Bergulir Uraian Merupakan saldo Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2013 dan 2012.



(30.395.931.010,00)

-

Diperkirakan Piutang Dana Bergulir sebesar Rp30.395.931.010,00 tidak dapat dikembalikan ke Kas Daerah. Piutang tersebut merupakan bantuan untuk Koperasi/ Usaha Kecil Menengah dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang disalurkan pada tahun 2007-2009. Piutang Dana Bergulir tercatat pada Neraca Pemerintah Aceh sejak tahun 2009 dengan perkembangan sebagai berikut: Tahun Pelaporan per 31 Desember 2009 2010 2011 2012 2013

Saldo Dana Bergulir per 31 Desember (Rp) 42.276.361.000,00 42.251.461.000,00 42.251.461.000,00 30.395.931.010,00 30.395.931.010,00

Bertambah/ (Berkurang) (24.900.000,00) (11.855.529.990,00) -

Pengurangan saldo yang terjadi pada tahun 2012 sebesar Rp11.855.529.990,00 bukan disebabkan pengembalian dana, namun dana tersebut dihibahkan kepada koperasikoperasi yang tersebar pada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan bahwa dana tersebut tidak dikembalikan lagi dan dana tersebut dicairkan melalui belanja hibah. Dari penyajian Piutang Dana Bergulir tersebut, diantaranya adalah dana bergulir yang bersumber dari porsi 60% dana otsus yang menjadi hak kabupaten/kota. 11. Piutang Kontribusi Tetap Uraian Merupakan saldo Piutang Kontribusi Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012.



200.000.000,00

-

Kontribusi Tetap Yayasan Tgk. Fakinah sebesar Rp200.000.000,00 akan dilunasi pada bulan Maret 2014 sesuai surat Yayasan Tgk. Fakinah Nomor 91/YTF/XII/2013, tanggal 27


47


Desember 2013 Hal Permohonan Penangguhan Pembayaran Setoran Kontribusi Tetap Tahun 2013. 12. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Uraian



150.069.844,00

36.186.000,00

Merupakan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2013 dan 2012.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan sisa tagihan ganti rugi rumah dan tanah milik Pemerintah Aceh yang timbul akibat penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran dengan harga ganti rugi Rp489.673.574,00 jangka waktu 120 bulan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran senilai Rp150.069.844,00 ini akan jatuh tempo pada periode akuntansi berikutnya. 13. Asuransi Dibayar Dimuka Uraian



(Rp)

(Rp)

Merupakan saldo Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2013 dan 2012

3.389.260.872,19

2.303.021.630,61

Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2013 sebesar RP.3.389.260.872,19 merupakan belanja yang telah dikeluarkan pada tahun anggaran 2013 dan masih memiliki masa manfaat di tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

1.

Asuransi Kesehatan dan General Check up Anggota DPRA Asuransi kendaraan roda 4 pada Sekretariat DPRA Asuransi kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRA Asuransi Barang Milik Aceh pada Perwakilan Provinsi Aceh di Medan Asuransi jiwa/kesehatan untuk kaderisasi santri Kab. Simeulue ke Pulau Jawa pada kegiatan pembinaan terhadap Pimpinan dan Tgk Dayah pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Asuransi untuk Dai pada Dinas Syariat Islam Asuransi kendaraan roda 4 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah Aceh (Biro Umum dan Protokol) Asuransi kendaraan roda 4 pada Dinas Kesehatan Aceh Asuransi Mobil Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah Aceh (Biro Umum dan Protokol) Jumlah

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.


Per 31 Desember 2013 (Rp) 2.614.228.898,63

Per 31 Desember 2012 (Rp) 1.608.980.186,30

47.886.706,85

47.717.056,22

450.822.975,34

446.193.102,47

-

6.732.195,29

-

2.936.780,82

124.902.409,25

15.063.287,67 82.868.383,15

53.643.939,66

29.097.262,25

97.775.942,47

63.433.376,44

3.389.260.872,19

2.303.021.630,61

48


a. Asuransi kesehatan dan general check up anggota DPRA senilai Rp2.614.228.898,63 merupakan sisa akrual asuransi kesehatan dan general checkup anggota DPRA pada PT.Asuransi Bosowo Periskop sesuai Surat Perjanjian nomor 009/1612/2013 tanggal 5 Nopember 2013 senilai Rp3.098.031.000,00 dan jangka waktu selama 365 hari terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan 4 Nopember 2014. b. Asuransi kendaraan jabatan pada Sekretariat DPRA senilai Rp47.886.706,85 merupakan sisa akrual asuransi perlindungan kendaraan pada PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sesuai Surat Perjanjian nomor 027/1829/2013 tanggal 16 Nopember 2013 senilai Rp54.792.000,00 dengan jangka waktu selama 365 hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan 15 Nopember 2014. c. Asuransi kendaraan dinas/operasional pada Sekretariat DPRA senilai Rp450.822.975,34 merupakan sisa akrual asuransi perlindungan kendaraan pada PT.Asuransi Rama Satria Wibawa sesuai Surat Perjanjian nomor 009/1605/2013 tanggal 5 Nopember 2013 senilai Rp534.254.500,00 dengan jangka waktu selama 365 terhitung mulai tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan 4 Nopember 2014. d. Asuransi kendaraan pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) senilai Rp124.902.409,25 merupakan sisa akrual perlindungan kendaraan pada PT. Asuransi Rama Satria Wibawa senilai Rp149.473.375,00 dengan jangka waktu 365 hari terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan 01 Nopember 2014. e. Asuransi kendaraan roda 4 Dinas Kesehatan senilai Rp53.643.939,66 merupakan sisa akrual perlindungan kendaraan pada PT. Asuransi Rama Satria Wibawa sesuai surat perjanjian Nomor: 142/DINKES/APBA/2013 tanggal 21 Oktober 2013 senilai Rp58.976.018,00 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan kalender, terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan 28 Nopember 2014. f. Asuransi kendaraan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah (Biro Umum) senilai Rp97.775.942,47 merupakan sisa akrual asuransi perlindungan kendaraan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa senilai Rp149.950.500,00 dengan jangka waktu 365 hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan 26 Agustus 2014. 14. Persediaan Uraian Merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012.



2.438.825.905.695,95

1.105.487.393.233,90

Persediaan sebesar Rp2.438.825.905.695,95 yang terdiri dari barang pakai habis yang masih tersisa per 31 Desember 2013 sebesar Rp72.431.945.359,95 dan barang persediaan yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota sebesar Rp2.366.393.960.336,00 dapat dilihat sebagai berikut:


49


Persediaan Barang Pakai Habis a. Persediaan Alat Tulis Kantor No.

Uraian

Nilai (Rp) 126.134.040,00 2.408.300,00 264.900,00 106.611.500,00 174.683.196,00 1.755.750,00 1.068.300,00 33.219.540,00 98.900,00 457.800,00 1.498.500,00

1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13

Dinas Pendidikan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Sekretariat Majelis Pendidikan Dayah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Ibu dan Anak Dinas Cipta Karya Dinas Perhubungan, Komintel Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14 15

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

34.937.400,00 1.177.500,00

16 17 19

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Majelis Adat Aceh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

96.670.900,00 635.650,00 1.181.300,00

20 21 22 23 24 26 27 28 29 31 32 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Biro Tata Pemerintahan Biro Hukum Biro Humas Biro Organisasi Biro Umum dan Protokoler Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh Sekretariat DPRA Inspektorat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Badan Baitul Mal Aceh Badan Penanggulangan Bencana Alam Sekretariat DPP KORPRI Aceh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Kehutunan Dinas Pertambangan & Energi Dinas Kelautan dan Perikanan

2.688.900,00 9.594.172,00 1.353.683,00 487.000,00 195.000,00 10.310.900,00 7.897.300,00 3.676.900,00 23.758.100,00 3.211.100,00 13.226.200,00 4.455.485,00 198.350,00 515.000,00 92.899.270,00 691.500,00 12.444.100,00 10.744.100,00 9.034.400,00 7.550.800,00 4.053.000,00 1.496.650,00 9.999.230,00 1.090.000,00

Jumlah


814.374.616,00

50


b. Persediaan Barang Pakai Habis No.

Uraian

1 2 3 4 5 6 7 8

Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Dinas Perhubungan, Komintel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Majelis Adat Aceh Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh Dinas Keuangan Aceh

9

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Jumlah

Nilai (Rp) 822.471.500,00 1.084.936.340,00 1.191.969.252,00 5.649.500,00 5.246.500,00 258.000,00 2.288.000,00 49.553.735,00 388.500,00 3.162.761.327,00

c. Persediaan Percetakan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Uraian Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Ibu dan Anak Dinas Pengairan Dinas Cipta Karya Dinas Perhubungan, Komintel Dinas Sosial Sekretariat Majelis Adat Aceh Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh Inspektorat Dinas Syariat Islam Badan Baitul Mal Aceh BP2T Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan Jumlah

Nilai (Rp) 5.627.500,00 534.729.733,00 2.855.600,00 220.000,00 500.000,00 21.896.300,00 25.688.000,00 1.362.100,00 1.755.000,00 1.902.000,00 888.094.750,00 970.000,00 15.706.000,00 812.588.625,00 2.515.000,00 1.752.500,00 2.318.163.108,00

d. Persediaan Peralatan Listrik/Elektronik No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Dinas Perhubungan, Komintel Dinas Sosial Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh Sekretariat DPRA Dinas Kehutanan Jumlah


Nilai (Rp) 1.653.000,00 53.892.500,00 3.065.700,00 55.623.700,00 15.745.465,00 2.313.500,00 16.953.000,00 844.600,00 150.091.465,00

51


e. Persediaan Material/Speciemen/Bahan Lainnya No. 1 2 3

Uraian Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Syariat Islam Jumlah

Nilai (Rp) 309.921.800,00 3.817.000,00 1.208.086.550,00 1.521.825.350,00

f. Persediaan Dekorasi No. 1

Uraian Dinas Syariat Islam Jumlah

Nilai (Rp) 96.955.100,00 96.955.100,00

g. Persediaan Bibit Tanaman No. 1

Uraian Dinas Kehutanan Jumlah

Nilai (Rp) 43.120.000,00 43.120.000,00

h. Persediaan Obat-obatan No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Biro Umum Sekretariat DPRA Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jumlah

Nilai (Rp) 293.485.340,70 2.730.170.974,00 2.740.630.299,25 736.822.486,00 255.400,00 192.980.356,00 2.036.580,00 137.793.560,00 6.834.174.995,95

i. Persediaan Bahan Kimia No. 1

Uraian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Jumlah

Nilai (Rp) 149.096.400,00 149.096.400,00

j. Persediaan Buku No. 1 2

Uraian Badan Investasi dan Promosi Sekretariat Majelis Adat Aceh Jumlah


Nilai (Rp) 336.595.500,00 18.320.000,00 354.915.500,00

52


k. Persediaan Bahan Pokok Makanan No. 1

Uraian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah

Nilai (Rp) 2.162.779.000,00 2.162.779.000,00

l. Persediaan Peralatan Olah Raga No. 1

Uraian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah

Nilai (Rp) 3.761.177.343,00 3.761.177.343,00

m. Persediaan Perlengkapan Pakaian No. 1 2

Uraian Dinas Sosial Dinas Syariat Islam Jumlah

Nilai (Rp) 37.219.351.730,00 2.461.095.003,00 39.680.446.733,00

n. Persediaan Alat Mesin Pertanian No. 1

Uraian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jumlah

Nilai (Rp) 489.468.000,00 489.468.000,00

o. Persediaan Benda Pos No. 1

Uraian Badan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah

Nilai (Rp) 84.000,00 84.000,00

p. Persediaan Barang Habis Pakai (medis) lainnya No. 1

Uraian Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Jumlah

Nilai (Rp) 10.892.512.422,00 10.892.512.422,00

Persediaan yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota. a. Persediaan Alat Kantor dan Rumah Tangga No. 1 2 3 4 5 6 7

Uraian Dinas Kesehatan BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komintel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Penanggulangan Bencana Aceh Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Jumlah


Nilai (Rp) 13.381.663.650,00 4.954.222.000,00 324.830.000,00 139.600.000,00 390.333.000,00 32.106.052.250,00 714.967.500,00 52.011.668.400,00

53


b. Persediaan Alat Studio dan Komunikasi No. 1 2

Uraian Dinas Perhubungan, Komintel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah

Nilai (Rp) 149.000.000,00 174.460.000,00 323.460.000,00

c. Persediaan Alat Kedokteran No. 1 2

Uraian Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan Jumlah

Nilai (Rp) 49.581.519.961,00 468.280.000,00 50.049.799.961,00

d. Persedian Alat Laboratorium No. 1


Nilai (Rp) 199.500.000,00 199.500.000,00

e. Persediaan Jalan dan Jembatan No. 1 2 3 4

Uraian Dinas Bina Marga Dinas Tenaga Kerja dan Mobilias Pendudukan Badan Penanggulangan Bencana Alam Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Jumlah

Nilai (Rp) 520.732.094.833,00 6.175.435.573,00 2.293.733.000,00 1.386.386.800,00 530.587.650.206,00

f. Persediaan Bangunan Gedung No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Perhubungan, Komintel Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilias Pendudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Penanggulangan Bencana Alam Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Jumlah

Nilai (Rp) 14.508.102.698,00 78.152.670.147,00 974.048.896.595,00 47.204.830.900,00 4.544.972.405,00 26.762.709.129,00 14.477.746.960,00 28.511.805.879,00 30.552.102.500,00 1.218.763.837.213,00

g. Persediaan Monumen No. 1 2

Uraian Dinas Perhubungan, Komintel Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah


Nilai (Rp) 3.489.037.500,00 2.695.240.000,00 6.184.277.500,00

54


h. Persediaan Instalasi No. 1 2

Uraian Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Jumlah

Nilai (Rp) 6.000.586.140,00 5.400.000,00 6.005.986.140,00

i. Persediaan Bangunan Air (Irigasi) No. 1 2 3 4 5

Uraian Dinas Pengairan Dinas Perhubungan, Komintel Dinas Tenaga Kerja dan Mobilias Pendudukan Badan Penanggulanan Bencana Alam Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Jumlah

Nilai (Rp) 213.263.129.227,00 6.379.538.000,00 1.216.337.000,00 16.793.033.000,00 437.578.100,00 238.089.615.327,00

j. Persedian Tanah No. 1 2

Uraian Badan Penanggulangan Bencana Alam Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Jumlah

Nilai (Rp) 154.280.000,00 244.228.319.259,00 244.382.599.259,00

k. Persediaan Jaringan No. 1 2

Uraian Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Jumlah

Nilai (Rp) 199.800.000,00 134.750.000,00 334.550.000,00

l. Persediaan Buku dan Perpustakaan No. 1 2

Uraian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pengairan Jumlah

Nilai (Rp) 2.182.623.000,00 3.465.668.600,00 5.648.291.600,00

m. Persediaan Barang Bercorak Seni No. 1

Uraian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah


Nilai (Rp) 524.670.000,00 524.670.000,00

55


n. Persediaan Alat Bengkel dan Ukur No. 1

Nilai (Rp) 1.836.975.000,00 1.836.975.000,00

Uraian Dinas Perhubungan, Komintel Jumlah

o. Persediaan Bibit Tanaman No. 1

Nilai (Rp)


4.312.875.730,00 4.312.875.730,00

p. Persediaan Alat Angkutan No. 1 2

Nilai (Rp)

Uraian Dinas Perhubungan, Komintel Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Jumlah

782.979.000,00 5.536.594.500,00 6.319.573.500,00

q. Persediaan Alat Pertanian dan Peternakan No. 1

Nilai (Rp)

Uraian Dinas kesehatan Hewan dan Peternakan Jumlah

49.500.000,00 49.500.000,00

r. Persediaan Aset Tak Berwujud No. 1

B.

Nilai (Rp)

Uraian Dinas Perhubungan, Komintel Jumlah

769.130.500,00 769.130.500,00

Aset Tidak Lancar Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan. Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh terdiri dari : 1. Investasi Jangka panjang Investasi Jangka Panjang yaitu investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari: Uraian 1. 2. 3. 4.

Investasi Jangka Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Jumlah Aset Tidak Lancar


Rp 1.124.666.134.419,00 14.288.721.908.199,00 773.909.187.634,00 62.676.581.790,18 16.249.973.812.042,18

56


a. Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2013 dan 2012.

1.100.000.000,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 1.100.000.000,00

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.100.000.000,00 merupakan Investasi Dana Bergulir berupa Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Penyertaan modal tersebut merupakan modal usaha bergulir yang disalurkan kepada masyarakat sesuai tujuan dan sasaran dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat kepada 11 Baitul Qiradh. Penyertaan tersebut berdasarkan SK Gubernur No. 582/350/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Penetapan Anggaran dan Pelaksanaan Realisasi Penyertaan Modal (Investasi), disalurkan sebesar Rp100.000.000,00 kepada masing-masing Baitul Qiradh dan dikelola selama lima tahun atau berakhir pada tahun 2014. Penerima modal usaha bergulir adalah BQ Amanah Nanggroe, BQ Surya Madinah, BQ Bina Insan Mandiri, BQ Cut Nyak Dhien, BQ Abu Indrapuri, BQ Arafah, BQ Dewantara, BQ Surya Melati, BQ Al-Muslim, BQ LKMS Al-Ikhwah dan BQ Ar-Rahmah. b. Investasi Permanen Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2012 dan 2011.

1.123.566.134.419,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 1.132.346.621.689,32

Investasi permanen terdiri dari : No

Uraian

Jumlah (Rp)

Investasi dalam Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 1.072.230.566.496,00

1.

PT BPD Aceh

2.

PD. Geunap Mufakat

6.500.000.000,00

3.

PD. Pembangunan Aceh

5.150.000.000,00

4.

PD. BPR Mustaqim

29.485.567.923,00 Jumlah

1.113.366.134.419,00

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 1.

PT Seulawah NAD Air

10.000.000.000,00

2.

PT Sumatra Shipping Line

100.000.000,00

3.

PT Sumatra Promotion Centre

100.000.000,00

Jumlah Total


10.200.000.000,00 1.123.566.134.419,00

57


Penjelasan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada perusahaan daerah dan perusahaan patungan dapat dijelaskan sebagai berikut: Penyertaaan Modal pada Perusahaan Daerah 1) PT Bank Aceh Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PT Bank Aceh per 31 Desember 2013 (audited) adalah sebesar Rp1.072.230.566.496,00 dengan nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan sebesar Rp551.971.100.000,00 dan porsi kepemilikan sebesar 63,34%. Metode penilaian investasi yang digunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode ekuitas (equity method). Pendapatan deviden dan dana pembangunan yang diterima oleh Pemerintah Aceh dari Bank Aceh pada TA 2013 adalah sebesar Rp121.686.925.602,62 dan telah dibukukan sebagai Pendapatan Asli Aceh. 2) PD Geunap Mupakat Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PD Geunap Mupakat adalah sebesar Rp6.500.000.000,00 yang merupakan harga perolehan dengan porsi kepemilikan sebesar 89,65%. Nilai penyertaan modal pada PDGM disajikan dengan menggunakan cost method karena tidak terdapat informasi yang cukup untuk menyajikan nilai penyertaan modal pada PDGM dengan menggunakan equity method. Sejak tahun 2000 s.d 2008 PD. Geunap Mupakat tidak melakukan kegiatan pembelian, pengolahan dan penjualan kopi serta mengalami kerugian terus-menerus. Opini Laporan Auditor Independen yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Laporan Keuangan PD Geunap Mupakat per 31 Desember 2008 No. LHA-649/PW.01/4/2009 tanggal 26 November 2009 adalah ”tidak menyatakan pendapat”. Selain itu BPKP juga telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Pinjaman Dana Talangan Pembelian Kopi kepada Pihak Ketiga pada PD Geunap Mupakat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006-2009 No. LAP128/PW.01/5/2010 tanggal 19 April 2010 dan memberikan informasi bahwa telah terjadi penyimpangan oleh Direksi PD Geunap Mupakat tahun 2006 sd. 2009. Laporan Keuangan per 31 Desember 2010 belum diaudit oleh auditor independen. Saat ini PD Geunap Mupakat sudah tidak beroperasi lagi dan kasus penyimpangan pada PD Geunap Mupakat sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan surat Gubernur Aceh kepada Bupati Bener Meriah No. 510/68117 tanggal 24 November 2010, Gubernur Aceh telah mempercayakan aset PD Geunap Mupakat kepada Bupati Bener Meriah untuk dijaga dari tindakan penjarahan sementara menunggu hasil keputusan RUPS terhadap pengelolaan PD Geunap Mupakat yang akan datang. 3) PD Pembangunan Aceh (PDPA) Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PDPA dengan nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan(cost method) sebesar Rp5.150.000.000,00 dan porsi kepemilikan sebesar 65,55%. Penyertaan modal tersebut tidak dapat diyakini kewajaran nilainya dikarenakan opini Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDPA per tanggal 31 Desember 2008 No. LHA-979/PW.01/4/2009 tanggal 31 Desember 2009 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan ”tidak menyatakan pendapat”. Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 belum diaudit oleh auditor independen.


58


4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur Nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Aceh pada BPR Mustaqim Sukamakmur per 31 Desember 2013 (audited) sebesar Rp29.485.567.923,00 dengan nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan sebesar Rp37.779.504.000,00 dan porsi kepemilikan sebesar 100%. Metode penilaian investasi yang digunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode ekuitas ( equity method). Pendapatan laba atas penyertaan modal Pemerintah Aceh pada BPR Mustaqim Sukamakmur pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.941.828.942,00 dan telah dibukukan sebagai Pendapatan Asli Aceh. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 1) PT. Seulawah NAD Air (PT. SNA) Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PT SNA sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan porsi kepemilikan sebesar 50%. Metode penilaian investasi yang digunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode biaya (cost method). Penyertaan modal tersebut belum didukung dengan laporan keuangan investee yang memadai karena tidak ada laporan audit yang dilakukan oleh Auditor Independen. Sejak bulan Maret 2005, PT SNA sudah tidak beroperasi kembali. Penyertaan Pemerintah Aceh terhadap PT SNA dilakukan melalui PDPA, namun pihak PDPA hanya mengakui penyertaan sebesar Rp3.791.765.863,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.208.234.137,00. 2) PT. Sumatra Promotion Center (PT. SPC) dan PT. Sumatra Shipping Line (PT. SSL) Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PT Sumatra Promotion Centre (PT SPC) dan PT Sumatra Shipping Line (SSL) sampai dengan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp100.000.000,00. Metode penilaian investasi yang digunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode biaya ( cost method) namun porsi kepemilikan Pemerintah Aceh pada perusahaan tersebut tidak diketahui. Penyertaan modal Pemerintah Aceh kepada PT SPC dan PT SSL dilakukan melalui PDPA. 2. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap Pemerintah Aceh diperoleh melalui pembelian/pembangunan yang sebagian besar bersumber dari dana APBA, disamping adanya perolehan aset tetap dari hibah/donasi maupun pengurangan aset tetap karena hibah untuk kabupaten/kota dan masyarakat, serta adanya penyesuaian-penyesuaian nilai aset tetap. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dicatat berdasarkan hasil konsolidasi laporan keuangan SKPA. Dalam proses konsolidasi juga dilakukan rekonsiliasi terhadap saldo awal Aset Tetap (2012) dan rekonsiliasi realisasi belanja modal tahun anggaran 2013. Realisasi belanja modal dalam tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.650.120.551.283,00. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2013 yang menjadi penambahan nilai aset tetap adalah realisasi belanja modal hasil rekonsiliasi dengan pengurus barang SKPA dan tercatat pada KIB SKPA.


59


Selain itu juga terdapat penambahan serta pengurangan nilai aset tetap akibat dari adanya donasi/hibah, dan penyesuaian lainnya. Sehingga saldo aset tetap per 31 Desember 2013 yang disajikan pada neraca sebagaimana tabel di bawah ini: No

Uraian

Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2012

Realisasi Belanja Modal TA 2013

Penyesuaian Nilai

Saldo Aset Tetap per 31 Des 2012 setelah penyesuaian

1

Tanah

3.442.676.224.478,00

8.404.557.000,00

8.650.688.759,00

3.459.731.470.237,00

2

Peralatan dan Mesin

1.484.273.654.385,00

404.635.807.319,00

(210.225.148.464,00)

1.678.684.313.240,00

2.815.483.799.374,00

511.836.096.388,00

(1.074.547.610.732,00)

2.252.772.285.030,00

5.854.924.708.501,00

712.421.451.713,00

121.025.970.473,00

6.688.372.130.687,00

118.471.753.583,00

12.822.638.863,00

(20.879.356.107,00)

110.415.036.339,00

70.591.085.171,00

-

28.155.587.495,00

98.746.672.666,00

13.786.421.225.492,00

1.650.120.551.283,00

150.858.355.576,00

14.288.721.908.199,00

3 4

Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset Tetap Lainnya

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut: a. Tanah Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2013 dan 2012.

3.459.731.470.237,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 3.442.676.224.478,00

Tanah dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian


Rp 3.442.676.224.478,00 32.226.775.759,00 8.404.557.000,00 478.082.759,00 16.920.930.000,00 6.423.206.000,00 15.171.530.000,00 233.100.000,00 14.919.800.000,00 18.630.000,00 3.459.731.470.237,00

60


b. Peralatan dan Mesin Uraian Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 dan 2012.



(Rp)

(Rp)

1.678.684.313.240.00

1.484.273.654.385,00

Peralatan dan Mesin terdiri dari: 1) Alat-alat Berat Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Alat-alat Berat per 31 Desember 2013 dan 2012.

139.207.261.605,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 128.547.119.855,00

Alat-alat Berat dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Rp

•

Saldo Awal

•

Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Berat terdiri dari:

•

128.547.119.855,00

-

Belanja modal tahun 2013

-

Barang dan jasa

-

Hibah

-

Reklas antar aset tetap

-

Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset

12.346.191.750,00 1.741.300.000,00 150.000.000,00 9.798.566.750,00

Pengurangan aset tetap Alat-alat Berat terdiri dari:

656.325.000,00 1.686.050.000,00

-

Barang Pakai Habis

-

-

Barang dan Jasa

-

-

Hibah ke kab/kota

-


-

Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset

-

Penghapusan

1.654.500.000,00 31.550.000,00 -

Saldo akhir setelah penyesuaian

139.207.261.605,00

2) Alat-alat Angkutan Uraian


Merupakan saldo Alat-Alat Angkutan per 31 Desember 2013 dan 2012.


361.076.981.291,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 316.686.957.608,00

61


Alat-alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Rp

•

Saldo Awal

•

Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan jasa - Hibah

92.429.473.508,00

-

44.690.956.750,00 2.718.386.800,00

•

316.686.957.608,00

37.940.933.658,00 520.200.000,00 6.558.996.300,00

Reklas antar aset tetap Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset

Pengurangan aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari:

48.039.449.825,00

-

Barang Pakai Habis

-

-

Barang dan Jasa

-

-

Hibah ke Kab/Kota

-


1.177.092.800,00 41.864.876.750,00

Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset -

4.326.205.000,00

Penghapusan

671.275.275,00


361.076.981.291,00

3) Alat-alat Bengkel dan Ukur Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Alat-alat Bengkel dan Ukur per 31 Desember 2013 dan 2012.


21.125.247.215,00

10.992.393.015,00

Alat-alat Bengkel dan Ukur dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Rp

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Bengkel dan Ukur terdiri dari:

10.992.393.015,00 13.981.314.750,00

-

13.313.684.550,00 665.650.200,00 1.980.000,00

Belanja modal tahun 2013 Barang dan Jasa Hibah Reklas antar aset tetap Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset

Pengurangan aset tetap Alat-alat Bengkel dan Ukur terdiri dari: - Barang Pakai Habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian


3.848.460.550,00 69.707.650,00 2.237.837.900,00 1.540.915.000,00 21.125.247.215,00

62


4) Alat Pertanian dan Peternakan Uraian


Merupakan saldo Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2013 dan 2012.

71.038.583.920,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 5.599.440.570,00

Alat-alat Pertanian dan Peternakan dengan rincian sebagai berikut: • •

•

Uraian Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

Rp 5.599.440.570,00 66.347.888.700,00 66.139.468.700,00 5.700.000,00 202.720.000,00 908.745.350,00 1.870.000,00 106.229.000,00 360.496.350,00 440.150.000,00 71.038.583.920,00

5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Uraian Merupakan saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 520.894.597.575,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 505.637.023.743,00

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut: • •

•

Uraian Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan jasa Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian


Rp 505.637.023.743,00 150.839.704.533,00 140.806.531.448,00 438.408.500,00 382.700.000,00 4.924.693.500,00 4.287.371.085,00 135.582.130.701,00 67.675.000,00 28.282.500,00 443.700.000,00 6.811.788.450,00 1.311.413.000,00 126.919.271.751,00 520.894.597.575,00

63


6) Alat Studio dan Alat Komunikasi Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2013 dan 2012.

80.113.158.164,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 78.432.854.474,00

Alat-alat Studio dan Komunikasi dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Rp

•

Saldo Awal

78.432.854.474,00

•

Penambahan nilai aset tetap Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Reklas aset Tetap ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset

16.061.287.830,00

•

Pengurangan aset tetap Alat Studi dan Komunikasi terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan jasa - Hibah ke Kab/Kota Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

11.183.413.480,00 14.080.000,00 64.250.000,00 3.415.009.850,00 384.566.000,00 999.968.500,00 14.380.984.140,00 4.066.260,00 141.776.000,00 33.788.880,00 2.438.166.500,00 11.763.186.500,00 80.113.158.164,00

7) Alat-alat Kedokteran Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2013 dan 2012.

353.101.227.113,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 287.671.313.970,00

Alat-alat Kedokteran dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kedokteran terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Alat-alat Kedokteran terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian


Rp 287.671.313.970,00 66.350.468.643,00 59.726.081.255,00 27.000.000,00 359.700.000,00 6.237.687.388,00 920.555.500,00 62.300.000,00 858.255.500,00 353.101.227.113,00

64


8) Alat-alat Laboratorium Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2013 dan 2012.

131.852.961.857,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 150.432.256.650,00

Alat-alat Laboratorium dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Rp

• •

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Laboratorium terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset

150.432.256.650,00 60.535.844.428,00 60.020.604.428,00 111.200.000,00 404.040.000,00 -

•

Pengurangan aset tetap Alat-alat Laboratorium terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

79.115.139.221,00 14.734.600,00 4.683.331.200,00 74.417.073.421,00 131.852.961.857,00

9) Alat Persenjataan/Keamanan Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Alat-alat Persenjataan/Keamanan per 31 Desember 2013 dan 2012.


274.294.500,00

274.294.500,00

Alat-alat Persenjataan/Keamanan dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Keamanan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Alat-alat Keamanan terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian


Rp 274.294.500,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 1.875.000,00 274.294.500,00

65


10. Alat-alat Rambu/Plang Petunjuk Uraian



-

-

Merupakan alat–alat Rambu/ Plang Petunjuk per 31 Desember 2013 dan 2012.

Alat-alat Rambu/Plang Petunjuk dengan rincian sebagai berikut: • •

•

Uraian Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Keamanan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Alat-alat Keamanan terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

Rp 12.438.029.800,00 12.438.029.800,00 12.438.029.800,00 12.438.029.800,00 -

11. Alat-alat Olah Raga Uraian



(Rp)

(Rp)

Merupakan alat–alat Olah Raga Petunjuk per 31 Desember 2013 dan 2012.

-

-

Alat-alat Olah Raga dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Keamanan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Alat-alat Keamanan terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian


Rp 1.323.885.000,00 1.323.885.000,00 1.323.885.000,00 1.323.885.000,00 -

66


c. Gedung dan Bangunan Uraian Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 dan 2012.



2.252.772.285.030,00

2.815.483.799.374,00

Gedung dan Bangunan terdiri dari: 1) Bangunan Gedung Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2013 dan 2012.

2.198.583.081.513,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 2.774.257.241.457,00

Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Rp

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Reklas aset lainnya-aset tak berwujud ke Tetapbangunan gedung - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

2.774.257.241.457,00 546.786.390.200,00 511.646.153.388,00 3.382.842.000,00 15.257.954.864,00 3.713.546.448,00 148.277.000,00 12.637.616.500,00 1.122.460.550.144,00 22.631.000,00 51.394.000,00 9.500.000,00 60.051.717.343,00 2.201.611.750,00 1.060.123.696.051,00 2.198.583.081.513,00

2) Bangunan Monumen dan Tugu Uraian Merupakan saldo Monumen per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 54.189.203.517,00


Per 31 Desember 2012 (Rp) 41.226.557.917,00

67


Bangunan Monumen dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

Rp 41.226.557.917,00 13.577.620.600,00 189.943.000,00 256.200.000,00 13.052.577.600,00 78.900.000,00 614.975.000,00 482.832.000,00 132.143.000,00 54.189.203.517,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Uraian Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012.



6.688.372.130.687,00

5.854.924.708.501,00

1) Jalan dan Jembatan Uraian Merupakan saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 4,642,889,059,319.00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 4.384.984.160.827,00

Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagai berikut: • •

•

Uraian Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Jalan dan Jembatan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset

Rp 4.384.984.160.827,00 289.105.181.492,00 154.493.297.450,00 130.787.350.200,00 254.770.842,00 3.569.763.000,00 -

Pengurangan aset tetap Jalan dan Jembatan terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

31.200.283.000,00 30.915.361.000,00 284.922.000,00 4.642.889.059.319,00


68


2) Bangunan Air (Irigasi) Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2013 dan 2012.

1.997.855.899.127,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 1.433.902.866.483,00

Bangunan Air (Irigasi) dengan rincian sebagai berikut: • •

•

Uraian Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Bangunan Air (Irigasi) terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Reklas aset Tetap Lainnya-aset tak berwujud ke Aset Tetap-Bangunan Air - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Bangunan Air (Irigasi) terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

Rp 1.433.902.866.483,00 567.018.504.644,00 406.912.511.603,00 362.947.807,00 71.874.224,00 158.677.626.400,00 825.714.500,00 167.830.110,00 3.065.472.000,00 3.065.472.000,00 1.997.855.899.127,00

3) Instalasi Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2013 dan 2012.

21.251.813.718,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 19.388.984.450,00

Instalasi dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Instalasi terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Instalasi terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian


Rp 19.388.984.450,00 2.420.727.918,00 1.549.708.260,00 212.217.700,00 62.980.488,00 581.004.270,00 14.817.200,00 557.898.650,00 548.035.750,00 9.862.900,00 21.251.813.718,00

69


4) Jaringan Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012.

26.375.358.523,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 16.648.696.741,00

Jaringan dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Rp

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Jaringan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Jaringan terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

16.648.696.741,00 150.633.243.027,00 149.465.934.400,00 195.467.877,00 843.744.750,00 80.445.000,00 47.651.000,00 140.906.581.245,00 139.805.078.470,00 1.101.502.775,00 26.375.358.523,00

e. Aset Tetap Lainnya Uraian Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012.



110.415.036.339,00

118.471.753.583,00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari: 1) Buku dan Perpustakaan Uraian Merupakan saldo Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 97.611.261.959,00


Per 31 Desember 2012 (Rp) 107.986.650.843,00

70


Buku dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Rp

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Reklas aset lainnya-aset tak berwujud ke aset tetap buku dan perpustakaan - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset

107.986.650.843,00 24.060.254.163,00

Pengurangan aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian

34.435.643.047,00

9.974.996.663,00 6.689.435.500,00 3.457.973.000,00 3.937.849.000,00 -

10.541.153.000,00 23.894.490.047,00 97.611.261.959,00

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2013 dan 2012.

9.639.278.680,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 8.129.968.240,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan Saldo akhir setelah penyesuaian


Rp 8.129.968.240,00 5.538.413.000,00 2.424.821.000,00 3.113.592.000,00 4.029.102.560,00 4.029.102.560,00 9.639.278.680,00

71


3) Hewan/Ternak dan Tumbuhan Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Hewan/ Ternak dan Tumbuhan per 31 Desember 2013 dan 2012.


3.164.495.700,00

2.355.134.500,00

Hewan/Ternak dan Tumbuhan dengan rincian sebagai berikut: Uraian • •

•

Rp

Saldo Awal Penambahan nilai aset tetap Hewan/Ternak dan Tumbuhan terdiri dari: - Belanja modal tahun 2013 - Barang dan Jasa - Hibah - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset Pengurangan aset tetap Hewan/Ternak dan Tumbuhan terdiri dari: - Barang pakai habis - Barang dan Jasa - Hibah ke Kab/Kota - Reklas antar aset tetap - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset - Penghapusan

2.355.134.500,00 811.601.200,00


3.164.495.700,00

422.821.200,00 388.780.000,00 2.240.000,00 2.240.000,00 -

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2013 dan 2012.


98.746.672.666,00

70.591.085.171,00

Kontruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut: • • •

Uraian Saldo Awal Penambahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan Penyelesaian kontruksi dalam pengerjaan terdiri dari: - Bangunan Gedung Saldo akhir setelah penyesuaian

Rp 70.591.085.171,00 29.810.490.695,00 1.654.903.200,00 1.654.903.200,00 98.746.672.666,00

3. Dana Cadangan Uraian Merupakan saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 773.909.187.634,00


Per 31 Desember 2012 (Rp) 753.950.159.498,00

72


Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam tahun 2013 tidak dilakukan penyisihan dana cadangan dan terhadap pembentukannya belum ditetapkan dengan qanun. Nilai Dana Cadangan adalah saldo awal per 31 Desember 2012 sebesar Rp753.950.159.498,00, ditambah jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp19,959,028,136.00, sehingga saldo akhir Dana Cadangan per 31 Desember 2013 adalah Rp773,909,187,634.00dengan rincian sebagai berikut: Penjelasan masing-masing Dana Cadangan adalah sebagai berikut: No

Jenis Dana Cadangan

1

Dana Cadangan Umum

2

Dana Abadi Pendidikan

3

Dana Cadangan Pendidikan

Nama Bank

Bentuk Penempatan

Nomor Rekening

Saldo

Saldo

31 Desember 2013

31 Desember2012

(Rp)

(Rp)

Bank Aceh

Giro

010 01.02.570482-0

161.318.473.200,00

155.670.498.535,00

Bank Aceh Syariah

Deposito

610-04.02.000001-0

55.000.000.000,00

55.000.000.000,00

Bank Aceh

Giro

010 01.02.571159-1

165.052.736.981,00

154.498.999.968,00

Bank Aceh

Deposito

03.02.073275-2

140.000.000.000,00

140.000.000.000,00

Bank Aceh

Giro

010 01.02.571160-6

252.537.977.453,00

248.780.660.995,00

Jumlah

773.909.187.634,00

753.950.159.498,00

a. Dana Cadangan Umum Dana Cadangan Umum per 31 Desember 2013 dengan saldo sebesar Rp216.318.473.200,00, merupakan saldo awal sebesar Rp210.670.498.535,00 dan penambahan Rp5.647.974.665,00. Penambahan saldo berasal dari bunga deposito sebesar Rp3.274.099.580,00 dan jasa giro sebesar Rp2.374.030.085,00 yang menambah langsung ke rekening dana cadangan umum serta pengurangan dari biaya administrasi sebesar Rp155.000,00. b. Dana Abadi Pendidikan Dana Abadi Pendidikan per 31 Desember 2013 dengan saldo sebesar Rp305.052.736.981,00, merupakan saldo awal sebesar Rp294.498.999.968,00 dan penambahan Rp10.553.737.013,00. Penambahan saldo berasal dari bunga deposito sebesar Rp8.166.666.668,00 dan jasa giro sebesar Rp2.387.225.345,00 yang menambah langsung ke rekening dana abadi pendidikan serta pengurangan dari biaya administrasi sebesar Rp155.000,00. Dana Abadi Pendidikan dibentuk pada TA 2004 yang berasal dari penyisihan Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat yang terakumulasi dalam SiLPA. Pada TA 2005 dan 2006 dilakukan penambahan terhadap Dana Cadangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. Ku.900/068/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. Ku.900/079/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2006.


73


c. Dana Cadangan Pendidikan Dana Cadangan Pendidikan per 31 Desember 2013 dengan saldo sebesar Rp252.537.977.453,00 merupakan saldo awal sebesar Rp248.780.660.995,00 dan jasa giro Rp3.757.471.458,00 yang menambah langsung ke rekening dana cadangan pendidikan serta pengurangan dari biaya administrasi sebesar Rp155.000,00. Dana Cadangan Pendidikan dibentuk pada TA 2005 yang berasal dari sisa Dana Pendidikan atas SiLPA TA 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. Ku.900/057/2005 tanggal 1 September 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Khusus Dana Cadangan Pendidikan Tahun 2005. 4. Aset Lainnya Uraian



62.676.581.790,18

98.568.999.560,43

Merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012.

Aset lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp62.676.581.790,18 terdiri dari, Tuntutan Ganti Rugi, Dana PER, Penyisihan Pengembalian Dana PER, Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain sebagai berikut: a. Tuntutan Ganti Rugi Uraian Merupakan saldo dari Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 24.749.248.329,43

Per 31 Desember 2012 (Rp) 33.580.463.284,43

Merupakan kerugian daerah menindaklanjuti notisi audit BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2011. Terhadap kerugian daerah tersebut Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pembebanan Sementara Kerugian Keuangan Daerah (SKPS) kepada Sdr. H, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Aceh sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 951/633/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Dari nilai kerugian sebesar Rp33.580.463.284,43 telah dilakukan audit khusus sebesar Rp11.262.950.177,79 oleh BPKP, sisanya masih ditelusuri oleh Inspektorat Aceh.Pada tanggal 18 Maret 2013 Sdr. H, S.Sos melakukan penyetoran atas sebagian kerugian tersebut yaitu sebesar Rp8.831.214.955,00, sehingga saldo TGR menjadi sebesar Rp24.749.248.329,43. b. Dana PER Uraian Merupakan saldo Dana PER per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 40.685.546.765,05

Per 31 Desember 2012 (Rp) 48.621.183.576,00

Dana PER merupakan program Pemerintah Aceh yang dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2003 yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan pemberdayaan ekonomi rakyat berupa penyaluran kredit untuk Usaha Kecil dan Rumah Tangga serta Koperasi melalui beberapa Bank Umum, Perusahaan Daerah serta Koperasi. Pengelolaan dana PER pada


74


lembaga-lembaga ekonomi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 518/368/2001 tentang Penunjukan Bank dan Kopkaga untuk Penyaluran Dana Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kepada Perbankan dan Kopkaga serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 518/368/2001 tentang Penunjukan Bank untuk Penyaluran Dana Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Perbankan. Rekening Dana PER pada Bank sebagai berikut: No Nama Rekening PT. BANK BRI 1. Giro Khusus Penempatan Dana Pemerintah Aceh 2. Giro Penampungan Jasa/ Fee Pemerintah Aceh 3. Giro Penampungan Fee Tim Teknis PMUKRT PT. Bank Aceh 1. Dana Per Aceh Barat 2. Dana Per Aceh Jaya 3. Dana Per Nagan Raya 4. Titipan Dana PER NAD 5. Set. Bunga Kredit PER Provinsi 6. Set. Pokok Kredit PER Propinsi 7. Tim Teknis PMUKRTK 8. Rekening khusus PT. Bukopin 1. PKPMUKRT & KOP 2. PKPMUKRT & KOP

Nomor 0037.01.000192.30.5 0037.01.000200.30.2 0037.01.000202.30.4 01.02.801001-1 01.02.801002-0 01.02.801003-7 010.202.03.15 010.202.03.09 010.201.03.08 010.01.02.570779-2 01.02.121.200-0 1002000136 1001999130

Saldo Dana PER per 31 Desember 2013 sebesar Rp40.685.546.765,05 adalah saldo kredit dana PER melalui lembaga-lembaga sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5.

Lembaga Penyalur PT Bank BRI PT Bank Aceh PT Bank Bukopin PD Bank BPR Mustaqim dan Baitul Qiradh KPRI Kopkaga Jumlah

Per 31 Desember 2013 (Rp) 6.554.515.636,00 16.637.063.553,05 6.169.000.000,00 9.786.932.729,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 7.000.000.000,00 23.296.216.000,00 7.000.000.000,00 9.786.932.729,00

1.538.034.847,00 40,685,546,765.05

1.538.034.847,00 48.621.183.576,00

Data dana PER yang sudah direkonsiliasi dan disetujui pihak Bank adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3.

Jumlah Nasabah

Uraian PT. BANK BRI Penerima manfaat Dana PER kantor BRI Cabang Banda Aceh Penerima manfaat Dana PER kantor BRI Cabang Kab/Kota

494

4. 5.

Nasabah yang pernah setor bunga Jumlah

2. 3.

2.304.375.684,00 4.295.610.025,00

Dana yang tidak tersalurkan kepada penerima manfaat Nasabah yang pernah setor pokok

1.

Pokok Kredit (Rp)

PT. Bank Aceh Penrima manfaat Dana PER melalui Bank Aceh Operasional Penerima manfaat Dana PER melalui Bank Aceh Cabang Kota/Kab Penerima manfaat Dana PER yang dikelola oleh KOPKAGA

Keterangan Usulan penghapusan atas pertimbangan tidak jelas lagi alamat dan kegiatan usahanya

122.578.031,00

Dapat ditarik kembali

181.761.085,00


95.675.175,00


7.000.000.000,00 632

3.644.124.748,00

Usul penghapusan

3046

14.337.970.000,00

Usul penghapusan

1.381.000.000,00

Usul penghapusan


75


Jumlah Nasabah

No

Uraian

4.

Transfer ke Yayasan Masyarakat miskin Aceh melalui BPRM Sisa yang tidak tersalur sampai dengan Desember 2012 Penerima manfaat Dana PER yang telah melunasi Nasabah yang pernah setor pokok Jumlah PT. Bukopin Penerima manfaat Dana PER yang meninggal akibat Tsunami Penerima manfaat Dana PER yang tidak jelas alamat/tidak aktif usaha dengan besaran Rp10.000.000,00 ke bawah Penerima manfaat Dana PER yang masih hidup/tidak jelas alamat dengan besaran Rp10.000.000,00 ke atas Dana yang tidak tersalurkan kepada penerima manfaat Penerima manfaat Dana PER yang telah melunasi Nasabah yang pernah setor pokok

5. 6. 7.

1. 2.

3.

4. 5. 6.

Pokok Kredit (Rp) 1.311.000.000,00 3.933.121.252,00

Keterangan Usul penghapusan Dapat ditarik kembali Tidak diketahui lagi Tidak diketahui lagi

24.607.216.000,00 1550

5.210.250.000,00

Usulan penghapusan

227

614.500.000,00

Usulan penghapusan

18

467.500.000,00

197

560.375.000,00

Tidak ada data nasabah (SK hilang) usul penghapusan Dapat ditarik kembali

4

64.000.000,00


83.375.000,00


68

Jumlah Total

7.000.000.000,00 38.607.216.000,00

Dana yang masih tersimpan pada rekening bank dan telah disetor adalah sebagai berikut: No

Uraian

1. 2. 3.

Pengembalian Dana PER oleh Bank Bukopin Pengembalian Dana PER oleh Bank Aceh Pengembalian Dana PER oleh Bank BRI

Tanggal Setoran 22/04/2013 03/05/2013 06/05/2013

Jumlah Setoran (Rp) 831.000.000,00 6.659.152.446,95 445.484.364,00 7.935.636.810,95

Sehingga saldo Dana PER per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp40.685.546.765,05, yaitu saldo awal per 31 des 2012 Rp48.621.183.576,00 dikurangi setoran dari rekening Dana PER pada TA 2013 Rp7.935.636.810,95. Adapun Dana PER yang dikelola oleh PD Bank BPR Mustaqim dan Baitul Qiradh serta KPRI Kopkaga belum dapat disajikan saldonya karena data pendukung belum lengkap. Selain Dana PER pada Bank Bukopin, data nasabah dan kolektibilitas Dana PER pada lembaga keuangan lainnya belum lengkap. Data yang belum lengkap diperkirakan sebesar Rp10.013.967.576,00. c. Penyisihan Pengembalian Dana PER Uraian Merupakan saldo Penyisihan Pengembalian Dana PER per 31 Desember 2013 dan 2012.



(Rp)

(Rp)

(33.566.330.457,00)

-

Penyisihan Pengembaian Dana PER Rp33.566.330.457,00 merupakan jumlah dana yang diperkirakan tidak dapat ditagih kembali. Nilai tersebut berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah dilaksanakan oleh Biro Ekonomi. Dari hasil rekonsiliasi data sejumlah Rp38.607.216.000,00, jumlah dana yang diperkirakan dapat dikembalikan adalah Rp5.040.885.543,00 serta dana yang tidak dapat


76


ditagih disebabkan berbagai faktor sebagaimana uraian di atas, diusul untuk penghapusan sebesar Rp33.566.330.457,00. Terhadap Dana PER yang tidak dapat ditagih telah diusulkan penghapusan oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melalui surat No. 581/49982 tanggal 14 Juli 2010 disebabkan sebagian besar debiturnya meninggal dunia karena bencana gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Jawaban dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang disampaikan melalui surat no. S-459/WKN.1/KNL.01/2010 tanggal 3 Agustus 2010 menyatakan bahwa penghapusan Dana PER dapat dilakukan apabila dokumen-dokumen yang menjadi persyaratannya seperti fotokopi perjanjian kredit, rekening koran, bukti kepemilikan dan pengikatan barang jaminan dan dokumen lainnya dilengkapi d. Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo dari Aset tak Berwujud per 31 Desember 2013 dan 2012.

23.663.045.480,40

Per 31 Desember 2012 (Rp) 9.398.185.000,00

Aset Tak Berwujud merupakan software dan hasil-hasil kajian milik Pemerintah Aceh yang terdiri dari: No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Dinas Bina Marga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Registrasi Penduduk Dinas Kesehatan Dinas Pertambangan dan Energi Badan Perencanaan Daerah Jumlah

Nilai (Rp) 21.097.404.250,00 98.200.000,00 4.980.000,00 25.850.000,00 229.666.000,00 49.500.000,00 750.000,00 2.156.695.230,40 23.663.045.480,40

Aset Tak Berwujud pada SKPA Badan Perencanaan Daerah sebesar Rp2.156.695.230,40 berupa RPJPA dan RPJMA dengan nilai perolehan awal sebesar Rp2.529.473.102,00 dengan amortisasi penggunaan selama 1 tahun sebesar Rp372.777.871,60. e. Tagihan Penjualan Angsuran Uraian


Merupakan saldo dari Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2013 dan 2012.

175.903.972,30

Per 31 Desember 2012 (Rp) -

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan sisa tagihan ganti rugi rumah dan tanah milik Pemerintah Aceh yang timbul akibat penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran dengan harga ganti rugi Rp489.673.574,00 jangka waktu 120 bulan. Tagihan Penjualan Angsuran senilai Rp175.903.972,30 ini


77


merupakan nilai yang akan jatuh tempo melebihi 1 (satu) periode akuntansi berikutnya. f. Aset Lain-lain Per 31 Desember 2013 (Rp)

Uraian Merupakan saldo dari Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012.

6.969.167.700,00

Per 31 Desember 2012 (Rp) 6.969.167.700,00

Akuisisi PT Aviasi Upata Raksa Indonesia (PT AURI) merupakan kegiatan akuisisi atau pengambilalihan saham PT AURI oleh Pemerintah Aceh dengan maksud untuk membuka sebuah sekolah penerbangan sejalan dengan rencana strategis Pemerintah Aceh untuk pembangunan kedirgantaraan Aceh. Kegiatan ini direalisasikan melalui Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika sebesar Rp6.969.167.700,00. Dalam pelaksanaan akuisisi PT AURI, telah dilakukan penilaian aset PT AURI oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fiantoro dan Rekan sesuai Laporan No. No. 798REV/LAP/0.3-KJPP/XII/10 yang menyatakan bahwa nilai pasar dari aset PT AURI adalah sebesar Rp3.235.607.000,00 per tanggal 2 Desember 2010 dengan nilai tukar USD1 = Rp9.017,00. Pelaksanaan atas akuisisi tersebut dilakukan dengan memindahbukukan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening PD Pembangunan Aceh pada tanggal 24 Januari 2011 berdasarkan SP2D No. 0031783/LS/BL-AP/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp6.969.167.700,00 sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) No. 42/PHBUDARA/APBA/XII/2010 dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika kepada PD Pembangunan Aceh dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1.

Pengalihan saham

Jumlah (Rp) 3.235.607.000,00

2.

Updating software, mobilisasi, administrasi dan service

2.000.000.000,00

3.

Perancangan kampus dirgantara Aceh

1.100.000.000,00

4.

PPN

Uraian

No

633.560.700,00 Jumlah

6.969.167.700,00

Jumlah pembayaran tersebut dipungut PPN sebesar Rp633.560.700,00, dipotong PPh Pasal 22 sebesar Rp95.034.105,00 dan Infak sebesar Rp34.845.839,00 sehingga jumlah yang dibayarkan ke PDPA adalah sebesar Rp6.205.727.056,00. Terhadap akuisisi tersebut kemudian dibuat akta jual beli saham dari pemegang saham lama PT AURI ke PDPA No. 4,5,6,7,8,9 yang dilakukan di depan Notaris Noviar Beta Aurenaldi SH, MKn tanggal 28 Januari 2011 dan perubahan anggaran dasar yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-16401.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 31 Maret 2011. Susunan kepemilikan saham PT AURI kemudian menjadi PD Pembangunan Aceh dengan nilai penyertaanRp540.000.000,00 terdiri dari 1.080 lembar saham (90%) dan Sdr. TS dengan nilai penyertaan Rp60.000.000,00 terdiri dari 120 lembar saham (10%).


78


C. Kewajiban Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu dan muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dapat diklasifikasikan kedalam: - Kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya. - Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 1. Kewajiban Jangka Pendek Uraian Merupakan saldo dari Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2013 dan 2012.

Per 31 Desember 2013 (Rp) 107.914.352.663,76

Per 31 Desember 2012 (Rp) 76.238.763.559,92

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 sebesar Rp107.914.352.663,76 terdiri dari: 1) Utang Bunga – BLUD sebesar Rp1.639.522,00, merupakan pendapatan jasa giro pada rekening Jamkesmas yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2013. 2) Utang Fihak Ketiga – BLUD sebesar Rp35.084.603,00, merupakan pajak yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2013. 3) Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp107.877.628.538,76 merupakan kewajiban Bagi Hasil Pajak Pemerintah Aceh atas: a. Bagi hasil atas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor triwulan III (Juli s.d September 2013) yang akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2013 tanggal 13November 2013; b. Bagi hasil atas penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor triwulan IV (Oktober s.d Desember 2013) yang akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 27Pebruari 2014; c. Bagi hasil atas penerimaan Pajak Air Permukaan triwulan IV (Oktober s.d Desember 2013) yang akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 27Pebruari 2014; d. Kelebihan transfer PPh 21 dan 25/29 dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang “Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010, Dan Tahun Anggaran 2011”.


79


Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp107.877.628.538,76 dapat diuraikan sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah (Rp) 38.074.460.116,38 21.295.856.107,43 41.923.943.671,32 41.223.314,63 6.433.576.347,00 108.568.982,00 107.877.628.538,76

Uraian Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Kelebihan PPh 21 Kelebihan PPh 25/29 Jumlah

2. Kewajiban Jangka Panjang Uraian Merupakan saldo dari Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2013 dan 2012.



23.833.926.048,22

-

Kewajiban jangka panjang yang berasal dari utang Rekening Dana Investasi yang merupakan Hak Tagih Pemerintah/Posisi Piutang Pinjaman per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp23.833.926.048,22. Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Kanwil DJPBN dan Pemerintah Aceh, dengan berita acara rekonsiliasi nomor: BAR-22/2-2013/WPB.01/2014 dapat diuraikan sebagai berikut: Penarikan

Pembayaran Pokok

*16.915.000.000,00 **0,00 ***0,00 *Penarikan Kas **Penarikan Reorganinasi ***Penarikan Kapitalis

*6.343.125.000,00 **10.571.875.000.00 ***0,00 *Pembayaran **Reorganisasi ***Mutasi Kurang Lainnya

Tunggakan Pokok

Tunggakan Non Pokok

10.571.875.000,00

*13.626.051.048,22 ***0,00

Belum Jatuh Tempo 0,00

Hak Tagih 23.833.926.048,00

*Non Pokok **Lainnya Prorata

Jumah Rp23.833.926.048,22 akan diselesaikan melalui program Restrukturisasi Pemda (PMK-153) Kewajiban ini timbul dalam rangka pembiayaan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Istimewa Aceh ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1999, dengan perjanjian pinjaman nomor RDI-352/DP3/1999 tanggal 7 Mei 1999. Pinjaman berasal dari Rekening Dana Investasi sebesar Rp16.915.000.000,00 yang selanjutnya dilakukan amandemen terhadap naskah pinjaman tersebut dengan nomor amandemen: AMA-171/RDI-352/DSMI/2013 tanggal 30 Agustus 2013. Terhadap seluruh kewajiban pinjaman tersebut akan dilakukan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat) . Rencana pelaksanaan Debt Swap telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Manajemen Investasi untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan.


80


D. Ekuitas Dana Ekuitas dana Pemerintah Aceh merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dan terdiri dari: 1. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dengan jumlah nilai Utang Lancar yaitu, Aset Lancar yang terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Pendapatan yang Ditangguhkan ditambah dengan Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Cadangan Belanja Dibayar Dimuka dikurangi dengan Utang Lancar/Utang Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.770.631.799.866,07 terdiri dari: No

Jumlah (Rp)

Uraian

1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

1.363.952.730.293,96

2

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) BLUD

3

Pendapatan yang Ditangguhkan

4

Cadangan Piutang

5

Cadangan Persediaan

6

Cadangan Belanja Dibayar Dimuka

7

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

36.186.329.064,24 528.272.445,07 35.663.654.158,42 2.438.825.905.695,95 3.389.260.872,19 (107.914.352.663,76)

Jumlah

3.770.631.799.866,07

2. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Investasi merupakan jumlah nilai Investasi Jangka Panjang, Investasi Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya. Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp15.452.230.698.360,00 terdiri dari: No 1 2 3 4

per

31

Desember

Uraian Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang Jumlah

2013

adalah

sebesar

Jumlah (Rp) 1.124.666.134.419,00 14.288.721.908.199,00 62.676.581.790,18 (23.833.926.048,22) 15.452.230.698.359,96

3. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam Dana Cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Jumlah Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp773.909.187.634,00 sudah termasuk bunga dari Dana Cadangan Pendidikan dan Dana Abadi Pendidikan.


81


5.2

Penjelasan atas Akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) A. Pendapatan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp10.671.826.520.445,19 atau 101,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.471.540.786.549,00. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: No 1 2 3

Uraian

Anggaran

Pendapatan Asli Aceh Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah Jumlah Pendapatan

1.167.694.484.330,00 9.241.702.416.239,00 62.143.885.980,00 10.471.540.786.549,00

Realisasi Anggaran Rp % 1.325.435.091.289,19 113,51 9.330.839.235.109,00 100,96 15.552.194.047,00 25,03 10.671.826.520.445,19

101,91

Total % 12,42 87,43 0,15 100,00

1. Pendapatan Asli Aceh Pendapatan Asli Aceh Tahun Anggaran 2013 dapat direalisasikan sebesarRp1.325.435.091.289,19 atau 113,51% dari penerimaan yang ditarget sebesar Rp1.167.694.484.330,00. Pendapatan Asli Aceh dapat dirincikan sebagai berikut: No 1 2 3 4 5

690.468.221.122,00 -

Realisasi Anggaran Rp % 752.846.745.436,00 109,03 6.346.061.307,00 -

102.000.000.000,00

123.628.754.544,62

121,20

9,33

365.226.263.208,00 10.000.000.000,00

429.314.119.623,28 13.299.410.378,29

117,55 132,99

32,39 1,00

1.167.694.484.330,00

1.325.435.091.289,19

113,51

100,00

Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

TA 2013 (Rp) 258.019.742.851,00 288.787.054.119,00

TA 2012 (Rp) 221.098.811.552,00 288.712.313.345,00

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

205.600.956.623,00

176.486.256.660,00

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah

438.991.843,00 752.846.745.436,00

1.179.435.190,00 687.476.816.747,00

Uraian

Anggaran

Pajak Aceh Retribusi Aceh Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Lain-lain PAA yang Sah Zakat/Infaq

Jumlah Pendapatan Asli Aceh

Total % 56,80 0,48

a. Pajak Aceh Rincian

b. Retribusi Aceh Rincian Pendapatan Asli Aceh yang berasal dari Retribusi Aceh untuk TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: Rincian Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu Jumlah


TA 2013 (Rp) 1.387.065.528,00 4.238.827.854,00 720.167.925,00 6.346.061.307,00

TA 2012 (Rp) 1.383.906.475,00 4.142.751.224,00 791.316.450,00 6.317.974.149,00

82


c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Rincian Pendapatan Asli Aceh yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal berasal dari: TA 2012 (Rp) 121.686.925.602,62

Rincian PT. Bank BPD Aceh BPR Mustaqim

1.941.828.942,00

94.497.795.221,52

-

1.807.661.720,00 11.771.000,00

123.628.754.544,62

96.317.227.941,52

PINBUK Jumlah

TA 2012 (Rp)

d. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah Rincian Pendapatan Asli Aceh yang berasal dari Lain-lain PAA yang Sah berasal dari: Rincian Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Jasa Giro Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Dari Pengembalian Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Pendapatan BLUD Jumlah

TA 2013 (Rp) 76.899.430,00

TA 2012 (Rp) 346.769.053,00

61.851.302.248,12 1.830.688.782,95

24.333.159.202,71 712.512.147,00

20.271.932.388,00 675.000,00 116.309.153.784,65 228.973.467.989,56 429.314.119.623,28

16.951.802.700,00 58.985.839.060,58 101.330.082.163,29

e. Zakat/Infaq Rincian Pendapatan Asli Aceh yang berasal dari Zakat/Infaq berasal dari: TA 2013 (Rp) 13.299.410.378,29 13.299.410.378,29

Rincian Zakat Jumlah

TA 2012 (Rp) 10.278.275.619,82 10.278.275.619,82

Zakat merupakan pendapatan yang berasal dari pemotongan kewajiban zakat yang berasal dari pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh. Untuk tahun anggaran 2013 penerimaan zakat yang diterima melalui rekening zakat Pemerintah Aceh adalah sebesar Rp13.299.410.378,29. 2. Pendapatan Transfer Pendapatan transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp9.330.839.235.109,00 atau 100,96% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp9.241.702.416.239,00 sebagaimana tabel berikut: No

Uraian

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat 2 – Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer 1

Anggaran

Rp

Realisasi Anggaran %

Total %

2.563.800.263.239,00

2.675.448.212.109,00

104,35

28,67

6.677.902.153.000,00

6.655.391.023.000,00

99,66

71,33

9.241.702.416.239,00

9.330.839.235.109,00

100,96

100,00


83


Rincian Pendapatan Transfer dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: No

Uraian

Anggaran

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 1 Bagi Hasil Pajak 257.523.712.089,00 Dana Bagi Hasil Bukan 2 1.138.682.523.150,00 Pajak Sumber Daya Alam 3 Dana Alokasi Umum 1.092.445.518.000,00 4 Dana Alokasi Khusus 75.148.510.000,00 Jumlah 2.563.800.263.239,00 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1

Dana Otonomi Khusus

2

Dana Penyesuaian Jumlah Jumlah Pendapatan Transfer

Realisasi Anggaran %

Rp

Total %

254.514.662.920,00

98,83

9,51

1.253.339.521.189,00

110,07

46,85

1.092.445.518.000,00 75.148.510.000,00 2.675.448.212.109,00

100,00 100,00 104,35

40,83 2,81 100,00

6.222.785.783.000,00

6.222.785.783.000,00

100,00

93,50

455.116.370.000,00

432.605.240.000,00

95,05

6,50

6.677.902.153.000,00 9.241.702.416.239,00

6.655.391.023.000,00 9.330.839.235.109,00

99,66 100,96

100,00 100,00

Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp2.675.448.212.109,00atau sebesar 104,35% dari target yang direncanakan sebesar Rp2.563.800.263.239,00, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Realisasi penerimaan tersebut lebih besar dari target sebesar 4,35% disebabkan adanya penerimaan DBH migas triwulan IV TA 2012, kurang bayar DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2011, kurang bayar biaya pungutan PBB Bagian Daerah TA 2010 dan TA 2011, serta DBH minyak bumi dalam rangka otsus TA 2012. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak TA 2013 adalah sebagai berikut : Realisasi No

1 2

Rincian

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Hasil dari Pajak Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN Jumlah

Anggaran

% Anggaran

Rp

% Total

170.823.697.046,00

184.512.896.063,00

108,01

72,50

86,700,015,043.00

70.001.766.857.00

80,74

27,50

257.523.712.089,00

254.514.662.920,00

98,83

100,00

Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2013 adalah sebagai berikut : Realisasi No 1 2 3 4 5 6 7

Rincian Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Ekploitasi (Royalty) Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil Dari Panas Bumi Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau Jumlah

Anggaran

Rp

% Anggaran

% Total

23.581.722,00

138.530.209,00

587,45

0,01

1.004.382.000,00

1.591.599.975,00

158,47

0,13

426.560.000,00

693.683.276,00

162,62

0,06

406.370.278.983,00

688.665.273.578,00

169,47

54,95

728.377.784.064,00

559.178.567.322,00

76,77

44,62

20.680.224,00

8.272.088,00

40,00

0,00

2.459.256.157,00

3.063.594.741,00

124,57

0,24

1.138.682.523.150,00

1.253.339.521.189,00

110,07

100,00


84


Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2013 sebesar Rp1.092.445.518.000,00atau 100 % dari alokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor10 Tahun 2013tanggal 16 Januari 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013. Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2013 sebesar Rp75.148.510.000,00 atau 100% dari alokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013. Begitu juga dengan realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2013 sebesar Rp6.222.785.783.000,00 sesuai dengan target yang direncanakan dan PMK Nomor 195/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013, dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Realisasi Dana Penyesuaian TA 2013 sebesar Rp432.605.240.000,00 atau 95,05% dari penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp455.116.370.000,00 yang terdiri dari Dana Bos sebesar Rp432.197.240.000,00 sesuai dengan PMK Nomor 246/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah TA 2013 dan Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp408.000.000,00 sesuai dengan target yang direncanakan pada PMK Nomor 42/PMK.07/2013 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2013. 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2013 dapat direalisasikan sebesar Rp14.810.565.767,00 atau 25,03% dari penerimaan yang ditarget sebesar Rp62.143.885.980,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dirincikan sebagai berikut: Realisasi No

Uraian

1

Dana Hibah

2

Dana Penyesuaian lainnya

Anggaran

Jumlah Pendapatan Transfer

Anggaran %

Rp

Total %

3.255.263.550,00

741.628.280,00

22,78

4,77

58.888.622.430,00

14.810.565.767,00

25,15

95,23

62.143.885.980,00

15.552.194.047,00

25,03

100,00

B. Belanja Realisasi belanja Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp11.220.427.555.133,81 atau 90,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.398.354.500.285,00. Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut: Realisasi No

Uraian

Anggaran

Rp

% Anggaran

% Total

1

Belanja Operasi

9.197.620.818.708,00

8.437.527.191.625,39

91,74

75,20

2

Belanja Modal

1.783.202.443.969,00

1.650.120.551.283,00

92,54

14,71

3

Belanja Tak Terduga

323.511.177.735,00

61.380.277.961,00

18,97

0,55

4

Belanja Transfer

1.094.020.059.873,00

1.071.399.534.264,42

97,93

9,55

12.398.354.500.285,00

11.220.427.555.133,81

90,50

Jumlah Belanja


100,00

85


1. Belanja Operasi Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2013 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar Rp8.437.527.191.625,39 atau 91,71% dari rencana yang sebesar Rp9.197.620.818.708,00 Rincian belanja operasi sebagai berikut: Realisasi No

Uraian

Anggaran

% Anggaran

Rp

% Total

1

Belanja Pegawai

1.382.827.649.935,00

1.306.315.527.899,00

94,47

15,48

2

Belanja Barang

6.131.519.897.752,00

5.618.995.231.051,39

91,64

66,60

3

Hibah

1.324.796.517.768,00

1.219.682.992.675,00

92,07

14,46

4

Belanja Bantuan Sosial

358.476.753.253,00

292.533.440.000,00

81,60

3,47

9.197.620.818.708,00

8.437.527.191.625,39

91,71

100,00

Jumlah Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRA serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp1.306.315.527.899,00atau 15,48% dari total realisasi Belanja Operasi. Rincian Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Honorarium PNS, Non PNS dan Lembur Biaya Pemungutan Pajak Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pegawai BLUD Jumlah

TA 2013 (Rp) 435.120.304.173,00 347.338.896.302,00

TA 2012 (Rp) 407.608.839.932,00 338.376.170.367,00

8.649.000.000,00

8.235.000.000,00

351.555.037.769,00 28.165.824.700,00

282.575.670.850,00 20.374.464.092,00

11.134.110.600,00

20.673.237.538,00

124.352.354.355,00 1.306.315.527.899,00

1.077.843.382.779,00

Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2013 direalisasikan sebesar Rp347.338.896.302,00, merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada setiap PNS berupaTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Pertimbangan Objektif Lainnya dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang dinilai dengan tingkat eselonering, tingkat kedisiplinan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006. b. Belanja Barang Belanja Barang adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan barangbarang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp5.618.995.231.051,39atau 66,60% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:


86


Rincian Belanja Bahan Habis Pakai Belanja Bahan/Material Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Pengadaan Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa alat berat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makan dan Minum Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultansi Belanja Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kpd pihak ketiga/masyarakat Belanja Barang dan Jasa BLUD Jumlah

TA 2013 (Rp) 37.841.906.931,00 446.068.224.709,00 175.184.839.788,00 423.822.468.712,00 25.258.309.064,00 26.222.286.722,00 23.441.979.762,00 9.582.369.608,00 76.500.000,00 2.418.091.000,00 64.935.879.437,00 6.728.537.700,00 2.325.885.630,00 6.267.848.500,00 238.817.015.572,00 920.000.000,00 143.343.606.400,00

TA 2012 (Rp) 24.985.522.668,00 210.551.415.367,00 162.205.581.802,00 422.008.026.315,00 20.563.072.175,00 22.088.273.110,00 20.967.687.054,00 8.034.076.312,00 64.000.000,00 1.673.056.000,00 59.448.711.945,00 8.690.919.675,00 1.090.762.250,00 3.580.812.700,00 183.171.010.513,00 1.715.000.000,00 48.228.269.191,00

115.107.740,00 135.045.351.200,00 163.348.204.714,00 18.000.000.000,00 3.567.838.253.176,00

87.297.857.800,00 111.251.210.512,00 15.811.710.458,00 2.816.926.688.172,00

101.392.564.686,39

-

5.618.995.231.051,39

4.230.353.664.019,00

Pada tahun 2013 peningkatan realisasi belanja yang signifikan terjadi pada belanja barang modal yang disebabkan penganggaran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 menyatakan bahwa penganggaran belanja barang termasuk aset tetap yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. c. Belanja Hibah Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/ Organisasi dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp1.219.682.992.675,00 atau 92,07% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp1.324.796.517.768,00. Belanja Hibah diberikan kepada Badan/Lembaga, Yayasan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, antara lain diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi, Dinas Pendidikan dan Dinas Syariat Islam Kab/Kota, Badan Narkotika Nasional (BNN), PMI, bantuan penguatan kelembagaan KPA pusat dan KPA wilayah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A/Eks BRA), Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh untuk program beasiswa S-1, S-2 dan S-3 dalam dan luar negeri, Lembaga Dirgantara Aceh (LDA), Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Aceh, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan


87


Bebas Sabang (BPKS), dana BOS untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, serta dalam rangka menunjang kegiatan keagamaan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, olah raga, seni budaya dan kegiatan kepemudaan lainnya. Pelaksanaan hibah tersebut dilaksanakan SKPA teknis dengan rincian sebagai berikut: SKPA Dinas Pendidikan Dinas Cipta Karya Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Dinas Perhubungan dan Komintel BPPPA Dinas Sosial Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesbang dan Linmas Biro Keistimewaan dan Kesra BPM Dinas Perkebunan Dinas Kelautan Biro Perekonomian Dinas Syariat Islam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Kesehatan Hewan Dinas Kehutanan Dinas Koperasi & UKM BPBA Biro Humas Setda Dinas Kesehatan Jumlah

Anggaran (Rp) 731.593.114.757,00 48.907.000.000,00 26.535.720.000,00 2.189.900.000,00

Realisasi (Rp) 707.369.750.716,00 30.647.000.000,00 25.540.040.748,00 2.159.900.000,00

96,69 62,66 96,25 98,63

1.000.000.000,00 5.070.550.000,00 90.635.000.000,00 3.405.853.000,00 4.350.000.000,00 211.238.497.223,00 6.103.500.000,00 4.112.758.000,00 13.400.700.000,00 1.260.000.000,00 10.782.704.788,00 13.309.450.000,00 13.371.000.000,00 35.479.200.000,00 435.000.000,00 101.106.570.000,00 100.000.000,00 310.000.000,00 100.000.000,00

1.000.000.000,00 5.048.550.000,00 90.294.020.000,00 3.405.853.000,00 2.470.000.000,00 161.603.917.223,00 5.659.625.000,00 3.320.631.200,00 13.090.700.000,00 1.260.000.000,00 10.372.704.788,00 10.933.000.000,00 12.873.000.000,00 33.786.200.000,00 435.000.000,00 98.003.100.000,00 100.000.000,00 210.000.000,00 100.000.000,00

100,00 99,57 99,62 100,00 56,78 76,50 92,73 80,74 97,69 100,00 96,20 82,14 96,28 95,23 100,00 96,93 100,00 67,74 100,00

1.324.796.517.768,00

1.219.682.992.675,00

92,07

%

d. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp292.533.440.000,00atau 81,60% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp358.476.753.253,00. Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp218.755.125.000,00, bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp43.871.115.000,00, dan bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp29.907.200.000,00. Bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat antara lain untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yayasan panti sosial, bantuan sosial dan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim, janda dan fakir miskin, bantuan sosial kaum duafa dan lain-lain.


88


Pelaksanaan bantuan sosial tersebut dilaksanakan SKPA teknis dengan rincian sebagai berikut: Anggaran (Rp) 210.027.800.000,00

Realisasi (Rp) 204.859.700.000,00

97,54

69.956.258.522,00

17.236.500.000,00

24,64

Dinas Cipta Karya

978.000.000,00

683.000.000,00

69,84

Dinas Pemuda dan Olahraga

325.000.000,00

294.000.000,00

90,46

Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah Dinas Perhubungan dan Komintel

234.938.731,00

230.000.000,00

97,90

845.980.000,00

782.570.000,00

92,50

SKPA Dinas Pendidikan Biro Umum dan Protokol

Dinas Sosial

%

17.166.000.000,00

16.764.825.000,00

97,66

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

835.333.000,00

607.030.000,00

72,67

Badan Kesbang dan Linmas

193.000.000,00

98.000.000,00

50,78

32.915.000.000,00

28.031.200.000,00

85,16

Biro Keistimewaan dan Kesra BPM

2.184.043.000,00

1.706.615.000,00

78,14

13.105.000.000,00

12.935.000.000,00

98,70

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

7.920.000.000,00

6.890.000.000,00

86,99

Dinas Kesehatan Hewan

810.000.000,00

810.000.000,00

100,00

Dinas Koperasi & UKM

880.400.000,00

505.000.000,00

57,36

Jumlah

358.476.753.253,00

292.533.440.000,00

81,60

Dinas Kelautan Dinas Syariat Islam Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2. Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Aceh yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 terealisasi sebesar Rp1.650.120.551.283,00 atau 92,54% dari anggaran sebesar Rp1.783.202.443.969,00 Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut: Realisasi No

Uraian

21.179.900.000,00

8.404.557.000,00

% Anggaran 39,68

Belanja Peralatan dan Mesin

432.144.184.959,00

404.635.807.319,00

93,63

24,52

Belanja Gedung dan Bangunan

543.203.322.059,00

511.836.096.388,00

94,23

31,02

772.530.412.980,00

712.421.451.713,00

92,22

43,17

14.144.623.971,00

12.822.638.863,00

90,65

0,78

1.783.202.443.969,00

1.650.120.551.283,00

92,54

100,00

1

Belanja Tanah

2 3 4 5

Anggaran

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal

Rp

% Total 0,51

a. Belanja Tanah Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2013 sebesar Rp8.404.557.000,00 atau 0,51% dari total realisasi belanja modal, dan diperuntukkan


89


untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan. Rincian belanja modal tanah TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut : Uraian Pengadaan tanah kantor Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan Pengadaan tanah sarana umum pasar Pengadaan tanah perumahan Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku Pengadaan tanah sarana jalan Jumlah

TA 2013 (Rp) 3.000.000,00 7.730.507.000,00

TA 2012 (Rp) 9.139.104.810,00 -

594.300.000,00 76.750.000,00

1.049.152.650,00 35.949.901.858,00

-

16.311.835.144,00

8.404.557.000,00

62.449.994.462,00

b. Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alatalat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp404.635.807.319,00 atau mempunyai porsi sebesar 24,52% dari total realisasi Belanja Modal. Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut ; TA 2013 (Rp) 1.741.300.000,00 37.896.973.658,00

35.404.435.000,00

43.960.000,00

78.660.000,00

2.436.943.550,00 66.139.468.700,00

1.286.743.550,00 2.262.329.500,00

14.368.028.706,00 6.404.718.812,00 47.898.727.325,00 67.891.013.270,00 914.795.950,00 3.329.247.385,00 10.487.866.680,00 695.546.800,00 10.876.741.000,00 59.726.081.255,00

9.867.882.000,00 4.699.845.300,00 20.244.494.170,00 15.166.965.800,00 1.284.188.500,00 1.786.206.500,00 9.407.665.718,00 812.003.240,00 1.622.197.000,00 5.667.210.400,00

Pengadaan Alat-alat Laboratorium Peralatan Alat-alat Olahraga Pengadaan Alat-alat Rambu/Plang Petunjuk Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

60.020.604.428,00 1.323.885.000,00 12.438.029.800,00 1.875.000,00

9.753.021.074,00 6.150.000,00 2.665.354.000,00 26.650.000,00

Jumlah

404.635.807.319,00

122.042.001.752,00

Uraian Pengadaan Alat-alat berat Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor PengadaanAalatAangkutan Darat tidak Bermotor Pengadaan Alat-alat Bengkel Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Komputer Pengadaan Meubelair Pengadaan Peralatan Dapur Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Alat-alat ukur Pengadaan Alat-alat Kedokteran


TA 2012 (Rp)

90


c. Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp511.836.096.388,00 atau 31,02% dari total realisasi belanja modal. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Belanja konstruksi gedung kantor Belanja konstruksi rumah jabatan Belanja konstruksi rumah dinas

TA 2013 (Rp) 59.715.634.194,00 776.123.500,00 449.698.000,00

TA 2012 (Rp) 41.759.337.474,00 -

Belanja konstruksi gedung gudang

4.008.793.704,00

6.303.494.000,00

1.001.169.500,00 1.214.187.000,00 442.684.370.990,00 189.943.000,00 201.800.000,00 534.749.000,00

3.486.177.000,00 884.370.000,00 202.786.119.454,00 459.166.000,00 93.400.000,00

259.300.000,00 800.327.500,00

781.979.000,00 -

511.836.096.388,00

256.554.042.928,00

Uraian

Belanja konstruksi bangunan bersejarah Belanja konstruksi gedung klinik Belanja konstruksi gedung kantor, fasum dll Belanja modal pengadaan menara tower Belanja modal pengadaan kontruksi etalase Belanja modal pengadaan kontruksi pemeliharaan ternak Belanja modal pengadaan jerjak Belanja Modal Bangunan BLUD Jumlah

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp712.421.451.713,00 atau 43,17% dari total realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, kontruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telpon. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: Uraian Pengadaan Konstruksi Jalan Pengadaan Konstruksi Jembatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Jumlah

TA 2013 (Rp 103.570.306.250,00 50.922.991.200,00

TA 2012 (Rp) 69.082.030.800,00 -

556.378.446.003,00 5.647.000,00

297.327.108.000,00 1.023.550.000,00

1.544.061.260,00 712.421.451.713,00

1.167.008.000,00 368.599.696.800,00

e. Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap


91


lainnya Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp12.822.638.863,00 atau 0,78% dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan serta dan tanaman dengan rincian sebagai berikut: Uraian Pengadaan Buku/Kepustakaan Pengadaan Barang Corak Kesenian dan Kebudayaan Pengadaan hewan/Ternak dan Tanaman Jumlah

TA 2013 (Rp) 9.974.996.663,00 2.424.821.000,00

TA 2012 (Rp) 4.662.164.780,00 438.595.000,00

422.821.200,00

592.280.730,00

12.822.638.863,00

5.693.040.510,00

3. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dalam tahun anggaran 2013 terealisasi sebesar Rp61.380.277.961,00 dengan rincian: a. Sebesar Rp61.355.159.559,00 merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah untuk pengadaan pangan, dan air minum, sandang, papan, pengadaan peralatan pendukung operasional dan kelengkapan pendukung petugas pelaksana kegiatan, biaya distribusi, santunan korban meninggal, bantuan perlengkapan sekolah siswa, pembangunan ruang belajar, trauma konseling. b. Sebesar Rp25.118.402,00 merupakan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan SK Gubernur Nomor 900/814/2013 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Penerimaan Tahun Anggaran 2012, dibebankan pada Pos Belanja Tidak Terduga pada DPPAPPKA Dinas Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2013. 4. Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.071.399.534.264,42 atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp1.094.020.059.873,00 dan rinciannya dapat dijelaskan sebagai berikut: Realisasi No

Uraian

1

Bagi Hasil ke Kab/Kota

2

Belanja Bantuan Keuangan Jumlah

Anggaran 275.000.000.000,00

269.719.474.396,42

% Anggaran 98,08

819.020.059.873,00 1.094.020.059.873,00

801.680.059.868,00 1.071.399.534.264,42

97,88 97,93

Rp

% Total 25,17 74,83 100,00

Surplus/Defisit Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp10.671.826.520.445,19 dan realisasi total Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp11.220.427.555.133,81, Laporan Keuangan Pemerintah Aceh mengalami Defisit sebesar Rp548.601.034.668,62. C. Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.


92


Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.968.699.122.182,82 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu sebesar Rp1.931.663.713.736,75, saldo Kas BLUD per 31 Desember 2012 setelah koreksi sebesar Rp36.999.068.577,07 dan koreksi Kas BLUD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp36.339.869,00. Pengeluaran Pembiayaan merupakan jasa giro Dana Cadangan sebesar Rp19.959.028.136,00 yang dicatat sebagai realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dan ditempatkan kembali sebagai penambah Dana Cadangan berkenaan. Pembiayaan Netto sebesar Rp1.948.740.094.046,82 atau 101,14% dari anggaran sebesar Rp1.926.813.713.736,00. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) SILPA merupakan selisih lebih antara Surplus/Defisit dibandingkan dengan Pembiayaan Netto. SILPA tahun 2013 sebesar Rp1.400.139.059.358,20 merupakan kas di Kas Daerah ditambah dengan Kas pada Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara BLUD. 5.3

Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pembiayaan. Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Aceh selama tahun 2013 sebesar Rp1.098.214.068.216,21dengan rincian sebagai berikut: 1. Arus Kas Masuk Uraian

TA 2013 (Rp)

Merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi s.d 31 Desember 2013 dan 2012

10.442.776.153.025,60

TA 2012 (Rp) 9.179.796.279.384,63

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut : Uraian Pendapatan Pajak Aceh Pendapatan Retibusi Aceh Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Zakat/Infaq Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dana Penyesuaian Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk


TA 2013 (Rp) 752.846.745.436,00 6.346.061.307,00

TA 2012 (Rp) 687.476.816.747,00 6.317.974.149,00

123.628.754.544,62 13.299.410.378,29 200.263.752.203,72 254.514.662.920,00 1.253.339.521.189,00 1.092.445.518.000,00 75.148.510.000,00 6.222.785.783.000,00 432.605.240.000,00 741.628.280,00 14.810.565.767,00 10.442.776.153.025,63

96.317.227.941,52 10.278.275.619,82 100.983.313.110,29 251.127.884.759,00 1.147.162.025.058,00 911.080.707.000,00 50.413.710.000,00 5.476.288.764.000,00 1.024.984.041.697,00 442.349.581.000,00 9.179.796.279.384,63

93


Arus Kas masuk dengan rincian sebagai berikut: 1

ARUS KAS MASUK 1 PENDAPATAN ASLI ACEH 1 PAJAK ACEH 1 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

2

2

RETRIBUSI ACEH 1 Dinas Kesehatan 2 Dinas Bina Marga 3 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika 4 Dinas Sosial 5 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 6 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8 Dinas Pemuda dan Olahraga 9 Sekretariat Daerah Aceh 10 Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi NAD di Medan 11 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh 12 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh 13 Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan 14 Dinas Perkebunan 15 Dinas Kehutanan 16 Dinas Pertambangan dan Energi 17 Dinas Kelautan dan Perikanan 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN ACEH YANG DIPISAHKAN 1 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh

4

ZAKAT/INFAQ 1 Badan Baitul Maal

5

LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI ACEH YANG SAH 1 Dinas Pendidikan 2 Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin 5 Dinas Bina Marga 6 Dinas Pengairan 7 Dinas Cipta Karya 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh 10 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilahayatul Hisbah 11 Dinas Syariat Islam 12 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh 13 Badan Arsip dan Perpustakaan 14 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 15 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan 16 Dinas Perkebunan 17 Dinas Pertambangan dan Perikanan 18 Dinas Kelautan dan Perikanan

PENDAPATAN TRANSFER 1 BAGI HASIL PAJAK 1 Dinas Keuangan Aceh 2

BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SUMBER DAYA ALAM) 1 Dinas Keuangan Aceh


10.442.776.153.025,63 1.096.384.723.869,63 752.846.745.436,00 752.846.745.436,00 6.346.061.307,00 1.348.177.928,00 81.866.000,00 2.892.915.000,00 8.800.000,00 17.400.000,00 2.450.000,00 309.825.000,00 42.127.542,00 15.600.000,00 309.346.080,00 12.857.500,00 549.074.212,00 60.968.000,00 185.433.925,00 13.000.000,00 85.500.000,00 359.598.520,00 51.121.600,00 123.628.754.544,62 123.628.754.544,62 13.299.410.378,29 13.299.410.378,29 200,263,752,203.72 129.601.382,00 354.608.837,00 80.888.879,95 22.343.013,00 13.464.308,00 23.969.715,00 18.397.500,00 7.939.650,00 37.584.960,00 198.433.063.420,77 65.330.660,00 38.705.349,00 524.211.471,00 142.187.270,00 22.285.217,00 349.170.571,00 9.330.839.235.109,00 254.514.662.920,00 254.514.662.920,00 1.253.339.521.189,00 1.253.339.521.189,00

94


3

3

DANA ALOKASI UMUM 1 Dinas Keuangan Aceh

1.092.445.518.000,00 1.092.445.518.000,00

4

DANA ALOKASI KHUSUS 1 Dinas Keuangan Aceh

75.148.510.000,00 75.148.510.000,00

5

DANA OTONOMI KHUSUS 1 Dinas Keuangan Aceh

7

DANA PENYESUAIAN 1 Dinas Keuangan Aceh

6.222.785.783.000,00 6.222.785.783.000,00 432.605.240.000,00 432.605.240.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 1 DANA HIBAH 1 Dinas Keuangan Aceh

15.522.194.047,00 741.628.280,00 741.628.280,00

2

14.918.130.267,00 14.810.565.767,00

DANA PENYESUAIAN LAINNYA 1 Dinas Keuangan Aceh

2. Arus Kas Keluar Uraian Merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi s.d 31 Desember 2013 dan 2012

TA 2013 (Rp) 9.344.562.084.809,42

TA 2012 (Rp) 7.941.981.167.100,18

Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: No

Uraian

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer ke Kab/Kota Jumlah

TA 2013 (Rp) 1.181.963.173.544,00 5.517.602.666.365,00 1.219.682.992.675,00 292.533.440.000,00 801.680.059.868,00 61.380.277.961,00 269.719.474.396,42

TA 2012 (Rp) 1.077.845.407.779,00 4.230.353.630.019,00 1.065.211.457.683,00 515.656.041.417,00 693.635.000.000,00 96.477.745.833,00 262.603.875.869,18

9.344.562.084.809,42

7.941.783.158.600,18

Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut: 2

ARUS KAS KELUAR 1

BELANJA OPERASI 1 BELANJA PEGAWAI 1 Dinas Pendidikan 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Dinas Bina Marga Dinas Pengairan Dinas Cipta Karya


9.344.562.084.809,42 9.344.562.084.809,42 1.181.963.173.544,00 107.966.278.987,00 35.025.398.013,00 3.784.846.337,00 43.058.270.312,00 92.084.186.282,00 26.491.915.860,00 22.737.437.485,00 51.191.030.054,00 32.749.372.338,00 22.121.116.246,00

95


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Investasi dan Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Majelis Adat Aceh Dinas Pemuda dan Olahraga

24

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

25 26

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

27 28

Biro Umum Biro Tata Pemerintahan

29 30

Biro Perekonomian Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

31 32

Biro Organinasi Biro Hukum

33 34

Biro Administrasi Pembangunan Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan

35 36

Sekretariat Daerah Biro Hubungan Masyarakat

37 38

Sekretariat DPRA Dinas Keuangan Aceh

39 40

Inspektorat Aceh Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

41 42

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Syariat Islam

43 44

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Sekretariat Baitul Maal Badan Penanggulangan Bencana Aceh

45 46 47 48 49 50 51 52

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Aceh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarkat (BPM) Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

53 54

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Perkebunan

55 56

Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi

57 58

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan


22.426.727.443,00 26.830.434.443,00 9.908.037.365,00 8.205.999.779,00 6.322.420.378,00 24.486.212.139,00 28.233.446.790,00 8.890.176.176,00 5.771.599.903,00 22.336.729.546,00 5.552.925.778,00 14.647.303.113,00 11.166.860.677,00 27.764.290.259,00 13.758.068.391,00 1.479.947.007,00 14.758.155.200,00 1.528.549.000,00 507.998.000,00 6.196.436.500,00 401.099.800,00 2.868.168.000,00 975.030.000,00 568.884.000,00 65.320.724.273,00 1.380.517.000,00 20.891.217.992,00 19.723.509.661,00 9.521.165.381,00 2.914.430.500,00 20.226.735.155,00 16.275.839.772,00 8.659.311.755,00 4.875.645.637,00 5.082.688.743,00 5.284.500.805,00 2.604.574.864,00 52.781.074.876,00 13.889.629.788,00 17.045.067.572,00 14.775.127.058,00 51.332.132.114,00 20.332.039.818,00 20.393.542.580,00 55.695.781.339,00 11.510.796.754,00 21.523.355.722,00 17.128.412.784,00

96


2

BELANJA BARANG DAN JASA 1 Dinas Pendidikan 2 3

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

4 5

Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin

6 7

Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ibu dan Anak

8 9

Dinas Bina Marga Dinas Pengairan

10 11

Dinas Cipta Karya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

12 13

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

14 15

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

16 17

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

18 19

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Investasi dan Promosi

20 21

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Majelis Adat Aceh

22 23

Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

24 25

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Biro Umum

26 27

Biro Tata Pemerintahan Biro Perekonomian

28 29

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Biro Organinasi

30 31

Biro Hukum Biro Administrasi Pembangunan

32 33

Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan Sekretariat Daerah

34 35

Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRA

36 37

Dinas Keuangan Aceh Inspektorat Aceh

38 39

Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

40 41

Dinas Syariat Islam Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

42 43

Sekretariat Baitul Maal Badan Penanggulangan Bencana Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

44 45

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Aceh

46 47

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

48

Badan Pemberdayaan Masyarkat (BPM)


5.517.602.666.365,00 254.496.469.601,00 146.001.289.377,00 1.940.310.294,00 528.767.369.476,00 40.473.801.732,00 15.035.654.567,00 6.357.702.544,00 1.020.279.575.301,00 209.334.653.163,00 1.022.747.351.177,00 29.773.422.506,00 91.031.035.591,00 17.423.531.327,00 3.541.378.194,00 9.549.638.934,00 145.462.986.841,00 81.147.230.749,00 22.678.299.804,00 7.304.054.522,00 33.753.267.281,00 7.834.012.063,00 50.304.990.122,00 11.851.640.943,00 5.484.406.507,00 36.734.841.337,00 5.194.762.381,00 5.275.342.525,00 9.100.134.174,00 2.184.037.741,00 4.182.972.551,00 2.602.411.083,00 1.210.492.863,00 17.828.330.838,00 3.896.618.253,00 61.285.049.972,00 8.641.588.414,00 11.060.697.403,00 5.636.268.337,00 13.953.411.721,00 55.486.823.747,00 5.994.877.699,00 20.930.554.246,00 46.748.671.107,00 2.048.909.150,00 2.935.297.724,00 387.351.004.956,00 47.036.313.180,00 35.697.018.917,00

97


3

49 50

Badan Arsip dan Perpustakaan

51 52

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Perkebunan

53 54

Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi

55 56

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

5

6 7

B.

168.502.473.819,00 17.469.329.777,00 65.985.959.089,00 236.791.315.271,00 73.045.108.289,00 1.219.682.992.675,00

BELANJA HIBAH Dinas Keuangan Aceh (PPKA)

1.219.682.992.675,00

BELANJA BANTUAN SOSIAL 1 Dinas Keuangan Aceh (PPKA)

292.533.440.000,00

BELANJA BANTUAN KEUANGAN 1 Dinas Keuangan Aceh (PPKA)

801.680.059.868,00

BELANJA TIDAK TERDUGA 1 Dinas Keuangan Aceh (PPKA)

61.380.277.961,00

1 4

41.604.536.182,00 191.545.355.513,00 167.068.085.490,00

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

292.533.440.000,00

801.680.059.868,00

61.380.277.961,00 269.719.474.396,42 269.719.474.396,42

BELANJA BAGI HASIL KE KAB/KOTA 1 Dinas Keuangan Aceh (PPKA)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasional pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Aceh selama Tahun 2013 minus sebesar Rp1.645.966.023.523,00. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh lebih banyak mengeluarkan belanja modal dibandingkan dengan pendapatan penjualan asetnya. Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Arus Kas Masuk TA 2013 (Rp)

Uraian Merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan s.d 31 Desember 2013 dan 2012

TA 2012 (Rp)

76.899.430,00

346.769.053,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: No

Uraian

1.

Pendapatan Penjualan atas Tanah

2.

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

3. 4.

Jumlah


TA 2013

TA 2012

(Rp)

(Rp) -

-

59.723.000,00

304.652.515,00

17.176.430,00

42.116.538,00

-

-

76.899.430,00

346.769.053,00

98


Arus Kas Masuk dengan rincian sebagai berikut: 1

ARUS KAS MASUK

76.899.430,00

1

HASIL PENJUALAN ASET ACEH YANG TIDAK DIPISAHKAN

76.899.430,00

1

59.723.000,00

2

PENDAPATAN PENJUALAN ATAS PERALATAN DAN MESIN 1 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh PENDAPATAN PENJUALAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN 1


59.723.000,00 6.964.655,00 17.176.430,00

2. Arus Kas Keluar TA 2013 (Rp)

Uraian Merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan s.d 31 Desember 2013 dan 2012

1.646.042.922.953,00

TA 2012 (Rp) 815.338.776.452,00

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5.

TA 2013 (Rp)

Uraian Belanja Modal Tanah Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah

TA 2012 (Rp)

8.404.557.000,00 401.388.958.489,00 511.035.768.888,00 712.390.999.713,00 12.822.638.863,00

62.449.994.462,00 122.042.001.752,00 256.554.042.928,00 368.599.696.800,00 5.693.040.510,00

1.646.042.922.953,00

815.338.776.452,00

Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut: 2

ARUS KAS KELUAR 1

2

BELANJA MODAL TANAH 1

Dinas Sosial

2


3


1.646.042.922.953,00 8.404.557.000,00 3.000.000,00 8.324.807.000,00 76.750.000,00

PERALATAN DAN MESIN

401.388.958.489,00

1

Dinas Pendidikan

125.624.101.983,00

2

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

417.773.000,00

3

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

72.700.000,00

4

Dinas Kesehatan

5

Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin

6

Rumah Sakit Jiwa

7


5.686.300.045,00

8

Dinas Bina Marga

8.507.163.000,00

5.208.806.237,00 58.178.980.225,00 989.281.000,00

9

Dinas Pengairan

10

Dinas Cipta Karya

2.394.096.500,00

11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.587.553.000,00


746.069.039,00

99


3

12

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika

13

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

1.892.176.500,00

14

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

1.663.825.000,00

15

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

16

Dinas Sosial

17

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

18

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

19

Badan Investasi dan Promosi

20


21

Sekretariat Majelis Adat Aceh

22


23

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

981.157.900,00

24

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

391.165.000,00

25

Sekretariat Daerah

188.224.000,00

26

Biro Umum

27

Biro Tata Pemerintahan

28

Biro Perekonomian

327.818.000,00

29

Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat

416.600.000,00

30

Biro Hukum

181.030.000,00

31

Biro Administrasi Pembangunan

32

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi NAD di Medan

33

Biro Hubungan Masyarakat

34

Sekretariat DPRA

5.961.360.900,00

35

Dinas Keuangan Aceh

3.774.487.000,00

36

Inspektorat Aceh

37

Kantor Penghubung Pemerintah Aceh

38

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

39

Dinas Syariat Islam

40

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

41

Badan Baitul Maal

415.442.500,00

42

Badan Penanggulangan Bencana Alam

378.671.000,00

43

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

44


45


39.290.041.750,00

46

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

10.580.492.970,00

47

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

48


49


50

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan

2.892.957.100,00

51

Dinas Perkebunan

1.443.115.000,00

52

Dinas Kehutanan

815.283.880,00

53

Dinas Pertambangan dan Energi

727.930.000,00

54

Dinas Kelautan dan Perikanan

138.891.000,00

55

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 1

Dinas Pendidikan

2


3

Dinas Kesehatan


27.008.567.200,00

98.721.500,00 1.501.134.350,00 824.483.300,00 858.813.000,00 1.626.217.625,00 732.309.000,00 445.294.000,00 1.312.423.500,00

4.786.083.225,00 86.923.000,00

1.382.453.160,00 25.485.000,00 474.426.000,00

545.742.000,00 562.114.500,00 2.371.196.500,00 204.522.150,00 3.999.346.000,00

34.897.500,00 299.585.000,00

346.302.000,00 3.398.351.250,00 65.504.267.200,00

1.085.807.000,00 511.035.768.888,00 692.358.050,00 1.641.600.000,00 153.750.000,00

100


4

4


1.268.076.000,00

5

Rumah Sakit Jiwa

4.190.323.542,00

6


1.616.435.300,00

7

Dinas Bina Marga

8

Dinas Pengairan

9

Dinas Cipta Karya

10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

11


12


494.520.000,00

13

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

238.544.000,00

14

Banda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15

Dinas Sosial

1.495.852.192,00

16

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

1.550.782.700,00

17


18


19


20


21


22

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

1.096.920.000,00

23

Biro Umum

3.032.021.500,00

24

Biro Perekonomian

602.307.000,00

25

Biro Administrasi Pembangunan

183.705.000,00

26

Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan

27

Sekretariat DPRA

6.604.812.000,00

28

Dinas Keuangan Aceh

2.638.584.000,00

29


30


1.934.967.000,00

31


2.124.850.000,00

32

Badan Baitul Maal

33

Banda Penanggulangan Bencana Alam

34


35


36


37

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

38


39


5.304.290.000,00

40

Dinas Perkebunan

2.124.518.000,00

41

Dinas Kehutanan

1.109.742.000,00

42


43

Dinas Kelautan dan Perikanan

44


BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

737.935.000,00 946.643.000,00 280.069.919.095,00 428.400.000,00 59.940.326.250,00

96.985.899,00

308.075.500,00 3.990.090.500,00 346.000.000,00 57.338.372.311,00 362.198.600,00

166.358.000,00

221.692.000,00

624.545.000,00 2.665.950.000,00 350.773.250,00 4.234.751.195,00 15.551.791.104,00 640.623.000,00 18.664.533.000,00

542.972.000,00 21.031.692.100,00 1.676.183.800,00 712.390.999.713,00

1

Dinas Pendidikan

2


20.000.000,00

3

Dinas Kesehatan

30.000.000,00

4


5

Rumah Sakit Jiwa

6



277.270.500,00

14.791.500,00 1.571.351.000,00 75.310.000,00

101


5

C.

7

Dinas Bina Marga

93.322.011.200,00

8

Dinas Pengairan

528.090.373.200,00

9

Dinas Cipta Karya

10


11


12

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13

Dinas Sosial

14

Dinas Kebudayaaan dan Pariwasata

149.216.000,00

15


660.296.000,00

16


17

Sekretariat DPRA

18

Dinas Keuangan Aceh

19


821.586.000,00

20


624.319.000,00

21


216.888.580,00

22

Badan Pemberdayaan Masyarkat (BPM)

23


5.745.612.000,00

24


1.810.645.000,00

25

Dinas Perkebunan

643.607.930,00

26

Dinas Kehutanan

365.260.000,00

27


BELANJA ASET TETAP LAINNYA

74.050.612.553,00 2.402.857.000,00 123.486.000,00 9.400.000,00 20.610.000,00

19.929.250,00 868.510.000,00 5.647.000,00

448.660.000,00

2.750.000,00 12.822.638.863,00

1

Dinas Pendidikan

6.625.506.500,00

2


3


74.090.000,00

4


24.650.000,00

5

Dinas Sosial

6


7


8


68.350.000,00

9

Dinas Pemuda dan Olah Raga

199.600.000,00

10

Biro Umum

219.981.200,00

11

Biro Organisasi

12

Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan

13


14


7.899.025,00

15

Sekretariat Baitul Mal

3.600.000,00

16


17


18


19


149.550.000,00

2.240.000,00 38.450.000,00 492.490.000,00

54.999.500,00 1.000.000,00 133.870.000,00

9.964.900,00 4.690.433.188,00 9.967.550,00 15.997.000,00

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto sehubungan dengan surplus/defisit anggaran. Arus Kas bersih dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Aceh tahun 2013 minus sebesar Rp19.959.028.136,00, disebabkan adanya arus kas keluar penggunaan SILPA untuk jasa giro dari pembentukan dana cadangan yang ditempatkan kembali direkening dana cadangan berkenaan.


102


D. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBA. Dalam Tahun 2013, arus kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp33.827.200,00sebabkan adanya penerimaan transito yang mencerminkan penurunan sisa uang persediaan pada Bendahara Pengeluaran. 1. Arus Kas Masuk TA 2013 (Rp)

Uraian Merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran s.d 31 Desember 2013 dan 2012

648.658.293.917,00

TA 2012 (Rp) 485.111.021.138,50

Rincian arus kas dari aktivitas non anggaran terdiri dari : No A. 1. 2. 3. 4. 5. B. 1.

TA 2013 (Rp) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) terdiri dari: PPN 454.360.383.309,00 PPh Pasal 21 38.204.169.446,00 PPh Pasal 22 , 23, 25, 4 (2) 122.710.686.107,00 IWP 32.673.989.644,00 Taperum/Taspen 742.892.611,00 Jumlah 648.692.121.177,00 Penerimaan Non Anggaran Lainnya: Penerimaan Transito (Netto) (33.827.200,00) Jumlah Netto 648.658.293.917,00 Uraian

TA 2012 (Rp) 327.449.253.778,00 36.897.313.401,00 87.642.742.477,00 30.259.367.241,00 821.174.386,00 483.069.851.283,50 1.837.868.754,00 485.111.021.138,50

2. Arus Kas Keluar TA 2013 (Rp)

Uraian Merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran sd. 31 Desember 2013 dan 2012

648.692.121.177,00

TA 2012 (Rp) 483.069.851.283,50

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian PPN PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 , 23, 25, 4 (2) IWP Taperum/Taspen Jumlah

TA 2013 (Rp) 454.360.383.309,00 38.204.169.446,00 122.710.686.107,00 32.673.989.644,00 742.892.611,00 648.692.121.177,00


TA 2012 (Rp) 327.449.253.778,00 36.897.313.401,00 87.642.742.477,00 30.259.367.241,00 821.174.386,00 483.069.851.383,50

103


E.

Saldo Akhir Kas Dari arus kas bersih keempat aktivitas di atas terjadi penurunan kas sebesar Rp567.744.810.642,79 ditambah dengan saldo awal Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp1.931.325.183.100,75, saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp372.357.836,00, saldo akhir kas pada BLUD sebesar Rp36.186.329.064,24 dan saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp528.272.445,07, maka saldo akhir Kas per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.400.667.331.803,27.


104


BAB VI INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTINJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang, peristiwa tersebut meliputi : A. Penetapan APBA Tahun Anggaran 2013 Salah satu peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan adalah penetapan APBA. Penetapan APBA Tahun Anggaran 2013 ditetapkan pada tanggal 4Maret 2013. Tahapan yang dilakukan sebagaimana Tabel 6.1 di bawah ini: Tabel 6.1 - Tahapan Penetapan APBA 2013 No

Uraian

Tanggal Penetapan

Dasar Pendukung Peraturan Gubernur Aceh No.94 Tahun 2012

1.

Penetapan RKPA dalam bentuk Peraturan Gubernur Aceh

21 Mei 2012

2.

Penyampaian Rancangan KUA PPAS dari Kepala Daerah kepada DPRA

1 Oktober 2012

Surat Gubernur No.903/27535

3.

KUA disepakati antara Gubernur Aceh dengan DPRA

14Desember 2012

Nota Kesepakatan KUA900/43099/2012 900/34632012

4.

PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRA

14 Desember 2012

Nota kesepakatan PPAS900/43245/2012 900/3484/2012

5.

Penetapan Pedoman penyusunan RKASKPA oleh Kepala Daerah

17Desember 2012

Surat Gubernur No. 903/43420

6.

Pengambilan keputusan bersama DPRA dan Kepala Daerah terhadap RAPBA

1 Pebruari 2013

Berita Acara No. 903/288/2013 903/6540/2013

7.

Penetapan Qanun APBA

4Maret 2013

Qanun Aceh No. 1 Tahun 2013

8.

Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA

4 Maret 2013

Peraturan Gubernur Aceh No. 9 Tahun 2013

9.

Penetapan Qanun APBA Perubahan 2013

28 Oktober 2013

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2013

10.

Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Penjabaran APBA

28 Oktober 2013

Peraturan Gubernur Aceh No. 77 Tahun 2013

B. Dana Otonomi Khusus (Otsus) Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Dana otonomi khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Undang-Undang tersebut selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.Dana Otsus diterima sejak Tahun

BAB VI INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan

105


Anggaran 2008,dan sampai dengan Tahun Anggaran 2013 jumlah dana yang telah diterima adalah sebesar Rp27.377.962.780.500,00 dengan rincian sebagai sebagaimana Tabel 6.2. Tabel 6.2 - Penerimaan Dana OtsusTahun Anggaran2008-2013

22 April 2008

AlokasiAnggaran Dana Otsus (Rp) 3,590,142,897,000.00

RealisasiPenerimaan Dana Otsus (Rp) 3,590,142,897,000.00

204/PMK.07/2008

10 Desember 2008

3,728,282,000,000.00

3,728,282,000,000.00

160/PMK.07/2009

4 Nopember 2009

3,849,806,840,000.00

3,849,806,840,000.00

2011

231/PMK.07/2010

20 Desember 2010

4,510,656,496,500.00

4,510,656,496,500.00

2012

239/PMK.07/2011

27 Desember 2011

5,476,288,764,000.00

5,476,288,764,000.00

2013

195/PMK.07/2012

10 Desember 2012

6,222,785,783,000.00

6,222,785,783,000.00

Jumlah

27,377,962,780,500.00

27,377,962,780,500.00

TahunAnggaran

PMK Nomor

Tanggal

2008

56/PMK.07/2008

2009 2010

Pelaksanaan Otsus di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.Pelaksanaan Otsus dialokasikan sebagaimana Tabel 6.3. Tabel 6.3 - Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota 2008 No

Kab/Kota

Provinsi Aceh

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SuratSekda an. Gub No. 903/25697 Th.2010

SuratGubNo. 902/2741 Th.2011

Pergub No.17 Th.2012

SuratGub No. 050/12841

Pergub No.50 Th. 2008

Pergub No.56 Th. 2009

SuratGub No. 903/45803 Th. 2009

1,412,000,000,000

1,412,000,000,000

1,491,312,800,000

1,539,922,736,000

1,804,262,598,600

2,190,515,505,600

3,248,436,543,702

1 Kab Aceh Barat

93,590,000,000

93,590,000,000

90,890,680,684

96,846,530,789

118,179,368,304

137,811,790,756

126,032,648,587

2 Kab Aceh Besar

98,300,000,000

98,300,000,000

107,457,631,142

111,973,712,433

138,327,928,623

164,966,802,758

148,676,787,678

115,930,000,000

115,930,000,000

119,481,737,962

122,201,007,290

141,107,340,336

180,662,375,651

158,151,037,413

3 Kab Aceh Selatan 4 Kab Aceh Singkil

89,390,000,000

89,390,000,000

97,756,143,949

102,341,111,565

116,767,957,062

130,744,005,985

113,747,315,554

5 Kab Aceh Tengah

114,210,000,000

114,210,000,000

115,338,384,798

119,349,261,789

135,798,267,712

171,801,124,648

151,548,782,608

6 Kab Aceh Tenggara

102,220,000,000

102,220,000,000

111,850,356,683

119,631,216,398

144,032,456,686

183,285,909,131

162,405,107,409

7 Kab Aceh Timur

157,520,000,000

157,520,000,000

161,031,019,908

168,908,398,282

203,315,357,760

229,572,089,071

204,540,812,409

8 Kab Aceh Utara

100,710,000,000

100,710,000,000

127,648,390,364

123,034,524,324

138,766,784,896

177,233,160,034

136,328,668,055

91,790,000,000

91,790,000,000

100,114,996,299

101,218,489,429

124,063,252,755

148,549,131,596

132,235,242,030

10 KabPidie

93,330,000,000

93,330,000,000

112,185,859,190

118,712,301,061

134,413,543,284

176,071,888,941

160,629,520,329

11 KabSimeulue

89,920,000,000

89,920,000,000

86,781,751,584

92,611,954,618

106,151,786,712

123,803,304,936

105,326,444,150

12 Kota Banda Aceh

52,080,000,000

52,080,000,000

59,428,775,408

62,042,094,276

71,225,644,829

85,552,246,792

112,551,355,724

13 Kota Sabang

45,690,000,000

45,690,000,000

47,333,129,085

49,197,705,502

57,420,816,610

68,856,877,380

60,213,985,770

14 Kota Langsa

62,260,000,000

62,260,000,000

60,514,791,364

63,137,675,665

76,623,404,861

90,176,414,847

81,666,286,361

15 Kota Lhokseumawe

61,930,000,000

61,930,000,000

57,477,087,601

61,483,395,522

71,691,684,220

84,158,429,359

73,732,980,017

16 KabNagan Raya

118,880,000,000

118,880,000,000

104,310,101,317

110,914,506,152

136,282,859,178

146,705,576,546

145,833,596,496

17 Kab Aceh Jaya

110,060,000,000

110,060,000,000

118,117,558,841

117,762,405,634

138,679,171,139

175,261,062,131

152,474,420,522

78,300,000,000

78,300,000,000

85,673,554,517

94,471,359,985

107,873,209,046

128,140,347,483

111,022,420,534

151,300,000,000

151,300,000,000

144,551,971,679

147,604,949,042

168,055,431,561

187,734,858,157

195,021,178,231

20 Kab Aceh Tamiang

94,270,000,000

94,270,000,000

99,218,010,668

91,571,509,786

107,646,469,694

146,903,529,583

133,953,744,076

21 KabBenerMeriah

77,390,000,000

77,390,000,000

80,388,355,393

80,658,387,499

95,558,173,264

125,676,693,791

109,243,670,794

22 KabPidie Jaya

55,090,000,000

55,090,000,000

70,535,242,951

72,799,090,971

83,710,613,753

106,853,327,339

94,216,152,766

23 Kota Subulussalam

63,850,000,000

63,850,000,000

78,883,668,613

81,412,515,989

90,702,375,615

115,252,311,485

104,797,081,782

Total Kab/Kota

2,118,010,000,000

2,118,010,000,000

2,236,969,200,000

2,309,884,104,001

2,706,393,897,900

3,285,773,258,400

2,974,349,239,295

TOTAL …

3,530,010,000,000

3,530,010,000,000

3,728,282,000,000

3,849,806,840,001

4,510,656,496,500

5,476,288,764,000

6,222,785,782,997

9 KabBireuen

18 Kab Aceh Barat Daya 19 KabGayoLues



106


C. Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Pelaksanaan JKA didasarkan pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 420/483/2010 tanggal 3Agustus 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Tahun Anggaran 2010 bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Peserta JKA adalah seluruh penduduk Aceh, tidak termasuk peserta Askes Sosial, pejabat negara yang iurannya dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek. Pelayanan kesehatan yang ditanggung meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan tersebut disediakan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero). Realisasi penggunaan dana JKA sejak tahun 2010 yang telah disalurkan kepada PT Askessebagaimana Tabel 6.4. Tabel 6.4 - Realisasi JKA Tahun 2010-2013 Tahun Anggaran 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Realisasi JKA (Rp) 241.965.073.000,00 399.530.559.122,00 419.000.000.000,00 419.124.502.998,00 1.479.620.135.120,00

D. Aset Helicopter M1-2 Permasalahan yang juga berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi adalah aset Helicopter M1-2. Asset Helicopter M1-2 semula merupakan asset milik Pemerintah Aceh yang pengadaannya dilakukan pada masa Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Aset tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Aceh ketika Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena disita menjadi barang bukti. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1344 K/Pid/2005 tidak disebutkan secara jelas mengenai status Helicopter M1-2 tersebut. Helicopter M1-2 tersebut saat ini berada di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda. E. PD. Geunap Mupakat PD. Geunap Mupakat (PDGM) adalahperusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1986 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 539/21/069 tanggal 31 Januari 1987. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pondok Gajah, Bener Meriah. Bidang usaha perusahaan adalah industri pengolahan dan perdagangan kopi. Nilai investasi awal penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PD. Geunap Mupakat adalah sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), sebagaimana dalam laporan auditor independen atas laporan keuangan PD. Geunap Mupakat per 31 Desember 2008 No.LHA-



107


649/PW.01/4/2009 tanggal 26 November 2009 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggambarkan struktru modal pada PD. Geunap Mupakat terdiri dari a. Modal disetor b. Modal donasi Jumlah

Rp. Rp. Rp.

7.250.000.000.00,2.402.663.584.00,9.652.663.684.00,-

Rp. Rp. Rp. Rp.

6.500.000.000,00,450.000.000,00,300.000.000,00,7.250.000.000.00,-

Modal disetor oleh : a. Pemerintah Provinsi Aceh b. Pemerintah Kabupten Aceh Tengah c. KUD Entan Pase Jumlah

Dalam Struktur Modal tersebut, penyertaan modal Pemerintah Aceh pada PD. Geunap Mupakat diawali pada tahun 1993 sebesar Rp.2.550.000.000.00,- dan selanjutnya tahun 2006 sebesar Rp.3.950.000.000.00,- sehingga total penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan perolehan sebesar Rp.6.500.000.000.00,- dan porsi kepemilikan sebesar 89.65 %. Pada tahun 1997, PD. Genap Mupakat melakukan kerjasama operasi dengan Holland Coffee BV melalui anak perusahannya di Indonesia PT. Indonesian Specialty Coffee. Latar belakang dilakukannya kerjasama operasi adalah PD. Genap Mupakat mengalami kesulitan likuiditas dan tanggungan hutang. Pada tahun 1998, PD. Genap Mupakat dan Holland Coffee BV meningkatkan kerjasama operasi menjadi Joint Venture dengan nama PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (PT. GMGSC). Modal ditempatkan dan disetor PT. GMGSC sebesar Rp.7.321.900.000,- dengan komposisi 70% saham milik PT. Indonesian Specialty Coffee atau sebesar Rp.5.125.500.000,- (6.030 lembar saham seri A) dan 30% saham milik PD. Genap Mupakat atau sebesar Rp.2.196.400.000,-(2.584 lembar saham seri B). Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, PD. Genap Mupakat tidak melakukan kegiatan pembelian, pengolahan dan penjualan kopi. PD Genap Mupakat hanya memberikan dana talangan pembelian kopi petani kepada PT. GMGSC dan pihak ketiga lainnya. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2008, PT. GMGSC mengalami kerugian terus menerus. Dalam laporan auditor independen atas laporan keuangan PD. Geunap Mupakat per 31 Desember 2008, saldo laba/(rugi) tahun lalu per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp(7,827,557,995.92), dengan rincian sebagaimana Tabel 6.5. Tabel 6.5 - Rincian Laba/Rugi PD. Geunap Mupakat No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rincian Laba/Rugi dari tahun 1987 s.d 2007 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1987 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1988 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1989 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1990 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1991 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1992 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1993 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1994 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1995 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1996



Nilai (98,038,762.00) 77,757,033.80 (167,599,535.85) (536,263,837.07) 87,770,313.87 105,500,878.00 107,073,569.93 (3,469,717,916.00) (1,517,592,012.00) (1,888,659,966.00) 108


No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rincian Laba/Rugi dari tahun 1987 s.d 2007 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1997 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1998 Laba (Rugi) Bersih Tahun 1999 Laba (Rugi) Bersih Tahun 2000 Laba (Rugi) Bersih Tahun 2001 Laba (Rugi) Bersih Tahun 2002 Laba (Rugi) Bersih Tahun 2003 Laba (Rugi) Bersih Tahun 2004 Laba (Rugi) Bersih Tahun 2005 Laba (Rugi) Bersih Tahun 2006 Laba (Rugi) Bersih Tahun 2007 Korksi Akumulasi Laba (Rugi) Tahun Lalu Pembayaran Deviden JUMLAH

Nilai (1,896,796,655.00) 734,450,414.00 (3,045,584,261.00) (172,375,431.94) 5,680,414,907.30 (171,291,306.54) (552,407,649.46) (157,871,629.42) (387,491,301.00) (516,548,775.00) 377,713,925.46 (420,000,000.00) (7,827,557,995.92)

Gubernur Aceh telah membentuk Tim Revitalisasi dengan SK Nomor 539/586/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang bertugasantara lain menginventarisir permasalahan dan memediasi/memfasilitasi penyelesaian permasalahan PDGM dengan PT. GMGSC dan pihak terkait lainnya, tim tersebut belum pernah bertemu dengan Direksi PT. GMGSC karena berdomisili di Belanda, sehingga pada pelaksanaannya tidak diperoleh data-data keuangan terakhir dari operasional kedua perusahaan tersebut. Kondisi selanjutnya setelah tahun 2000 sampai dengan sekarang perusahaan ISCBV tidak berminat lagi untuk melaksanakan/joint venture dengan PDGM (melalui PT. GMGSC) pihak ISCBV menawarkan bahwa jika PDGM bersedia membayar hutang yang ada selama operasional perusahaan (PT. GMGSC) sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka PT. ISCBV bersedia menyerahkan seluruh sahamnya (sebesar 70%) kepada PDGM, komitmen tanggal 28 September 2012 melalui kuasa hukum PT. GMGSC Ilya Sumuno bertempat di Gedung UOB-24 FL Suite 240i Jalan M. H. Thamrin Kav. 8-9 Jakarta.



109


BAB VII PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 7.1

Gambaran Umum Provinsi Aceh Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01o58’37,2”- 06o04’33,6” Lintang Utara dan 94o57’57,6”- 98o17’13,2” Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

: : : :

berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman berbatasan dengan Sumatera Utara dan Samudera Hindia berbatasan dengan Sumatera Utara berbatasan dengan Samudera Hindia

Aceh memiliki luas wilayah darat 5.677,08 km2, wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km2 dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada tahun 2011, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 284 kecamatan, 755 mukim dan 6.451 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor: 413.4/24658/2011 Tanggal 13 Oktober 2011). Aceh memiliki mekanisme dan aturan adat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme dan aturan itu tertuang dalam aturan Lembaga Adat, sesuai pasal 98 ayat (3) UUPA antara lain seperti Panglima Laot, Pawang Glee, dan Kejreun Blang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2010 – 2030 rencana pola ruang wilayah Aceh terdiri atas Kawasan Lindung dengan luas 2.708.550 Ha (47,7%) dan Kawasan Budidaya dengan luas 2.934.602 Ha (52,3%). Untuk mengurangi perubahan fungsi baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya perlu dilakukan penegasan dan penataan batas masing-masing kawasan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan konversi lahan yang menyalahi aturan. WILAYAH RAWAN BENCANA Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda.Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami bencana gempa dan tsunami yang cukup besar pada tahun 1797, 1891, 1907 dan 2004. Bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan 126.915 jiwa meninggal, 37.063 jiwa hilang, lebih kurang 100.000 jiwa luka berat maupun ringan serta 517.000 unit rumah rusak terutama di wilayah pesisir pantai barat Aceh. Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Aceh juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit. Terdapat dua tipe gunung api di Aceh, yaitu gunung api tipe A dan tipe C. Gunung api tipe A yaitu Gunung Api Seulawah Agam di Aceh Besar, Gunung Api Puet Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, dan Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah, sedangkan gunung api tipe C yaitu Gunung Api Jaboi di Sabang.

BAB VII PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN |Catatan atas Laporan Keuangan

110


DEMOGRAFI Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Aceh berjumlah 4.494.410 jiwa terdiri dari 2.248.952 jiwa laki-laki dan 2.245.458 jiwa perempuan.Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 529.751 jiwa atau sebesar 11.79 persen dari total penduduk di Aceh.Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kota Sabang, yaitu sebesar 30.653 jiwa atau sebesar 0.68% dari total penduduk.Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk di Aceh terus meningkat pasca tsunami dan konflik yang berkepanjangan. Pada tahun 2010 Aceh merupakan provinsi keempat terendah di Sumatera dengan kepadatan penduduk sebesar 78 orang/km2.Angka ini masih di bawah angka rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia yaitu sebesar 124 orang/km2.Wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Banda Aceh.Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 3.642 jiwa/km2. Kota Lhokseumawe (668 jiwa/km2) dan Kota Langsa (568 jiwa/km2) juga memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain. Kondisi demikian disebabkan karena pada daerah-daerah tersebut terdapat akses yang mudah dicapai terhadap sarana dan prasarana wilayah.Fasilitas yang sudah cukup memadai pada daerah-daerah tersebut cukup menarik perhatian masyarakat untuk menetap disana.Kondisi yang terjadi di tiga kabupaten tersebut, berbanding terbalik dengan Kabupaten Gayo Lues.Kabupaten Gayo Lues yang memiliki luas wilayah sekitar 10 persen dari wilayah Aceh memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sekitar 14 jiwa/km2. Selama periode 2005-2010 kepadatan penduduk di Aceh terus meningkat, dari 68 jiwa/km2 pada tahun 2005 naik menjadi 78 jiwa/km2 pada tahun 2010. Laju pertumbuhan penduduk Aceh terus mengalami peningkatan. Pada periode 2009-2010, laju pertumbuhan penduduk Aceh mencapai 3,00 persen. Ini merupakan laju pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan periode 2008-2009 yang hanya sebesar 1,62 persen. Jika dilihat dari penyebarannya, pertumbuhan tertinggi pada periode 2009-2010 adalah di Kabupaten Aceh Besar (12,36%). Namun pertumbuhan penduduk terendah terjadi di Kabupaten Aceh Jaya (7,38%) yaitu pada tahun 2009 memiliki jumlah penduduk sebanyak 82.904 jiwa berkurang menjadi 76.782 jiwa pada tahun 2010. Pada tahun 2010 komposisi jumlah penduduk perempuan (2.245.458 jiwa atau 49.96 persen dari total penduduk) tetap lebih sedikit jika dibandingkan jumlah penduduk laki-lakinya pada tahun yang sama (2.248.952 jiwa atau 50.04 persen dari total penduduk) sebagaimana disajikan pada Tabel 7.1. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2000-2010, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan komposisinya relatif seimbang dari tahun ke tahun.Jika dilihat dari bentuk piramida penduduknya, penduduk Aceh tergolong ke dalam kelompok ekspansif. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Penduduk Aceh dengan usia dibawah 15 tahun mendekati 40 persen dari total penduduk, sedangkan penduduk usia 65 tahun ke atas 3,81 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa 100 jiwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 56 jiwa penduduk Aceh yang belum dan tidak produktif (0-14 tahun dan 65+tahun) tahun 2010. Berdasarkan rasio jenis kelamin, yaitu merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2010 adalah 99 persen yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Rasio untuk tahun 2009 tidak jauh berbeda dari tahun 2010.


111


SOSIOLOGI Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan, ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesehajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangan. Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh. Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan Pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adatistiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggungjawab panglima.Hal ini tercermin dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu “Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana”.Dalam kontek kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otorianisme. Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat Aceh, seperti Panglima Laot yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumberdaya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya. Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh. 7.2

Pemerintahan Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, meliputi DPRD sebagai lembaga legeslatif dan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan seorang Wakil Gubernur. Selanjutnya berdasarkan MoU Helsinski telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan


112


Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh membentuk perangkat daerah Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh, Dinas, Badan dan Kantor yang masingmasing disebut sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Aceh dan 3 (tiga) orang Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, Asisten Adminstrasi Umum dan 49 (empat puluh sembilan) SKPA. Berdasarkan pertimbangan bahwa telah berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh, maka Pemerintah Aceh melaksanakan pemekaran entitas di awal tahun anggaran 2013. Pemekaran entitas tersebut dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah provinsi NAD . Pemekaran entitas dilaksanakan pada 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Aceh dan 1 (satu) Biro yaitu : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, dimekarkan menjadi 2 (dua) entitas yakni 1) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dan 2) Dinas Keuangan Aceh; Dinas Kehutanan dan Perkebunan dimekarkan menjadi 2 (dua) entitas, yakni 1) Dinas Kehutanan dan 2) Dinas Perkebunan; Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dimekarkan menjadi 2(dua) entitas yakni 1) Dinas Cipta Karya dan 2) Dinas Bina Marga; Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM dimekarkan menjadi 2(dua) entitas yakni 1) Dinas Koperasi & Usaha Kecil Menengah dan 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta Biro Hukum dan Humas dimekarkan menjadi 2(dua) entitas yakni 1) Biro Humas dan 2) Biro Hukum. Tabel 7.1 - Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

URUSAN PEMERINTAHAN Dinas Pendidikan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Dinas Bina Marga Dinas Pengairan Dinas Cipta Karya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Investasi dan Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat Majelis Adat Aceh Dinas Pemuda dan Olahraga Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


113


NO. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

7.3

URUSAN PEMERINTAHAN Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRA Dinas Keuangan Aceh Inspektorat Aceh Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Dinas Syariat Islam Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Sekretariat Baitul Maal Badan Penanggulangan Bencana Aceh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Aceh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarkat (BPM) Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Visi Dan Misi Pemerintah Aceh Berdasarkan kondisi kekinian Aceh, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi daerah yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan UndangUndang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025. Visi tersebut dijabarkan 5 (lima) misi pembangunanAceh sebagai berikut : a.

Memperbaiki tatakelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. Ini bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA.Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efesiensi struktur pemerintahan, membangun tranparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Aceh;


114


b.

Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat adalah membangun masyarakat Aceh yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh. Mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat;

c.

Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia adalah mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam memenuhi capaian Millenium Development Goals (MDGs), memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektifitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs dan pengendalian penyakit tidak menular ditengah-tengah masyarakat;

d.

Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata;

e.

Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif.

Strategi yang diterapkan untuk mewujudkan visi dan misi Aceh tahun 2012-2017 adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

melaksanakan reformasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih; memelihara keberlanjutan perdamaian; penegakan dinul islam dan pelaksanaan sosial, adat dan budaya; memantapkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian; menurunkan angka kemiskinan; meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan; menigkatkan mutu dan pelayanan kesehatan; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; meningkatkan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana.


115


BAB VIII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2013 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2013 pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2013 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh,

Juni 2014

GUBERNUR ACEH


BAB VIII PENUTUP | Catatan atas Laporan Keuangan

116

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan Untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan mendasarkan kepada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsipprinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangundangan; b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) baik terhadap informasi keuangan yang dihasilkan maupun terhadap pengamanan atas kekayaannya. 3.

Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2013 meliputi pengujian atas: a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2013; d. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2013 sesuai dengan SAP; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan LKPD TA 2013 meliputi pengujian atas akun-akun dan saldo yang disajikan dalam neraca serta transaksi-transaksi pada LRA. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2013 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2013 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan buktibukti yang memadai. b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah


Halaman 118 dari 122

dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2013 telah dicatat dalam LRA. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari Pemerintah Aceh dan utang yang tercatat merupakan kewajiban Pemerintah Aceh pada tanggal pelaporan. d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2013. e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2013 dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD TA 2013 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut: a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Catatan atas Laporan Keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu Pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

BPK RI perwakilan Provinsi Aceh

119

Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada Neraca yang diperiksa. 3) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: a) Tingkat risiko. Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inherent risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun-akun tersebut harus lebih besar; b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya; Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut; c) Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar; d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya penguj ian tersebut. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada Laporan Keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBA. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh


Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan pendahuluan, maupun pemeriksaan Laporan Keuangan. 3) Pengujian Substantif atas Transaksi dan Saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun serta pengungkapannya dalam Laporan Keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta form- form pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan). c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dalam Dua Tahap Pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Terinci. Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selama 15 hari mulai tanggal 20 Maret s.d. 11 April 2014, dan pemeriksaan terinci selama 40 hari, mulai tanggal 12 April s.d. tanggal 21 Mei 2014. 7. Objek Pemeriksaan Objek pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2013 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2013, Laporan Arus Kas TA 2013 dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2013. 8. Batasan dan Kendala Pemeriksaan Semua informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, BPK RI tidak bertanggungjawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah Aceh. Pemeriksaan BPK RI meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap Laporan Keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun, BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi. BPK RI akan

BPK RI perwakilan Provinsi Aceh

121

menginformasikan bila terdapat perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan /penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas perundang-undangan, BPK RI hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan Laporan Keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatutan pada peraturan yang tidak terindentifikasi.




LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Recommend Documents