Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan

DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR

Bahan Ajar

Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan Disusun:

Maulia Githa Ustadztama

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN PUSDIKLAT PAJAK 2016

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN NOTA PENGHITUNGAN

DAFTAR ISI

I.

Kertas kerja pemeriksaan (kkp)--------------------------------------------------------------------- 3 A. B.

C. D.

E.

F.

II.

PENGERTIAN KKP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 JENIS KKP-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. KKP umum -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. KKP khusus ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 FUNGSI KKP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 FORMAT KKP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1. Bagian atas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2. Bagian tengah --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3. Bagian bawah --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 KODE INDEKS KKP DAN REFERENSI ------------------------------------------------------------------------------------- 9 1. Kode indeks KKP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2. Penyusunan KKP -------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 BERKAS KKP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 1. KKP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 2. KKP induk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 3. KKPinduk per jenis pajak -------------------------------------------------------------------------------------- 18 4. KKP pendukung ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 5. Dokumen pendukung -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 6. Dokumen pemeriksaan ----------------------------------------------------------------------------------------- 18

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) ---------------------------------------------------------------- 37 A. B.

PENGERTIAN LHP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 SUSUNAN / BAGIAN LHP ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 1. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ----------------------- 39 2. LHP untuk tujuan lain -------------------------------------------------------------------------------------------- 45 C. PENYUSUNAN LHP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 48 D. LEMBAR PENGAWASAN PEMERIKSAAN ------------------------------------------------------------------------------- 51 E. FORMAT LHP-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

III. Nota penghitungan ---------------------------------------------------------------------------------- 73 A.

PENGERTIAN NOTA PENGHITUNGAN ---------------------------------------------------------------------------------- 73 1. Fungsi nota penghitungan ------------------------------------------------------------------------------------- 73 2. Pembuatan nota penghitungan ----------------------------------------------------------------------------- 73 B. BENTUK, JENIS DAN KODE NOTA PENGHITUNGAN --------------------------------------------------------------- 74 C. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN ----------------------------------------------------------------------------------------- 81

KKP LHP NOTHIT

2

I. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) A. Pengertian KKP Dasar Hukum yang digunakan untuk pembuatan KKP adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-08/PJ/2012 tentang Pedoman Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan y/ang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan (Pasal 1 (15) PMK 17/2013 stdt PMK/2015) Aktivitas atau kegiatan dalam pemeriksaan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dan data dan atau keterangan itu sendiri, baik yang diperoleh pada waktu persiapan pemeriksaan maupun pada waktu pelaksanaan pemeriksaan harus didokumentasikan. KKP merupakan wujud pertanggungjawaban Pemeriksa Pajak mengenai apa yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunan laporan hasil pemeriksaan.Sehingga tujuan utama dari pembuatan KKP adalah sebagai bukti bahwa pemeriksa telah melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya berdasarkan ilmu, kepandaian dan pengalaman yang dimilikinya. Tulis apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis.

B. Jenis KKP 1. KKP Umum KKP Umum adalah KKP selain KKP Khusus yang formatnya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE08/PJ/2012 KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. Termasuk dalam KKP umum adalah Berkas KKP yang terdiri dari KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP Pendukung. KKP tersebut harus dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.

KKP LHP NOTHIT

3

Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos turunan tersebut tidak diperiksa. Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor. Hasil penelaahan dituangkan dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan. 2. KKP Khusus KKP Khusus adalah KKP yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri dalam peraturan lainnya. KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan, KKP Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, dan KKP Realisasi Program Pemeriksaan.

C. Fungsi KKP 1. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan; 2. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan; 3. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 5. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

KKP harus memberikan gambaran mengenai: 1. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan; 2. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; a) Pengujian dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan; b) Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; c) Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak; d) referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

KKP LHP NOTHIT

4

Syarat Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan Karena KKP memegang peran strategis, maka harus disusun dengan baik.KKP yang baik adalah KKP yang dapat memenuhi fungsi yang melekat pada KKP tersebut.Untuk bisa memenuhi fungsinya, KKP harus: 1. Lengkap Lengkap, berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang mencukup, didasarkan pada bahan bukti yang memadai, serta meliputi semua aspek yang diperiksa.Jadi pengertian lengkap disini bisa dalam arti isi KKP tersebut maupun keberadaan KKP tersebut (kalau ada di LHP harus ada KKP-nya). 2. Akurat Akurat berarti bahwa KKP bebas dari salah saji dan salah hitung.Akurat juga berarti bahwaKKP tersebut disusun dengan cermat, baik dari segi materi, perhitungan matematis, maupun penerapan dasar hukum dalam melakukan koreksi. 3. Sistematis Sistematis berarti bahwa KKP disusun dengan menggunakan struktur yang memudahkan pencarian pada waktu dibutuhkan.Salah satu caranya dengan menggunakan indeks KKP. 4. Informatif Informatif berarti bahwa KKP yang disusun mudah dipahami oleh pengguna KKP tanpa perlu terlebih dahulu menanyakan maksud dari KKP tersebut kepada pembuat KKP.Informatif juga berarti bahwa konten KKP atau kandungan informasi yang ada sudah memadai untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 5. Terintegrasi Terintegrasi berarti bahwa KKP yang satu dengan KKP yang lain informasinya tidak saling bertentangan.Dengan kata lain terdapat sinkronisasi antara KKP yang satu dengan KKP yang lainya.Misalnya antara KKP Biaya karyawan dengan KKP Objek PPh Pasal 21. 6. Valid KKP yang dibuat harus divalidasi oleh yang membuat, baik nggota tim pemeriksa, ketua tim pemeriksa maupun supervisor.Validasi disini adalah sebagai sarana control bahwa para pihak yang namanya ada di KKP tersebut telah membuat dan menelaah dengan seksama.

KKP LHP NOTHIT

5

Paraf pemeriksa dan penelaah menggambarkan bahwa KKP tersebut telah dibuat dengan memperhatikan berbagai syarat KKP yang baik, dan menggambarkan pertanggungjawaban pemeriksa dan penelaah, dengan keterangan sebagi berikut; 1. KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. 2. KKP Induk, KKP Induk Per Jenis Pajak, dan KKP Pendukung harus dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. 3. Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya, KKP harus mengungkapkan bahwa pos/pos turunan tersebut tidak diperiksa. 4. Penelaahan KKP Umum dilakukan oleh Supervisor.Hasil penelaahan dituangkan dalam Review Sheet Kertas Kerja Pemeriksaan. 5. KKP Khusus dibuat, disusun, dan/atau ditelaah sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut. Contoh KKP Khusus adalah KKP Rencana Pemeriksaan, KKP Perubahan Rencana Pemeriksaan, KKP Rencana Program Pemeriksaan, dan KKP Realisasi Program Pemeriksaan. KKP merupakan bagian dari rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.

D. Format KKP Format KKP Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: 1. Bagian Atas Bagian ini bentuknya dibakukan, isinya meliputi nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), judul KKP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Masa/Tahun Pajak yang Diperiksa. 2. Bagian Tengah Bagian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Bagian pertama Bentuk bagian ini tidak dibakukan dan sesuai dengan kebutuhan Pemeriksa Pajak. Bagian ini memuat: 1) sumber data;

KKP LHP NOTHIT

6

2) bukti yang dikumpulkan; 3) teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditempuh; dan 4) uraian/simpulan hasil pemeriksaan. Bagian ini dapat berbentuk tabel komparasi yang membandingkan nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak, kecuali dalam hal: 1) Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemeriksaan ulang, maka yang dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut penetapan sebelumnya dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak; atau 2) Pemeriksaan dilakukan dengan kriteria Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, maka kolom nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib Pajak dikosongkan. b. Bagian kedua Bentuk bagian ini dibakukan yang terdiri dari: 1) Uraian penjelasan, yang berisi: a) uraian penjelasan dilakukannya koreksi; b) uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi; dan/atau c) uraian lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa; dan 2) Dasar hukum terkait dengan uraian sebagaimana dimaksud pada angka satu. Bagian ini dicantumkan pada KKP dimana koreksi atau pemeriksaan atas suatu pos/pos turunan dilakukan. Bagian tengah dapat terdiri dari beberapa halaman sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKP dengan ketentuan masing-masing halaman harus: a) diberi nomor halaman dan indeks dengan format "halaman ... dari ......; indeks:..."; dan b) diparaf oleh pembuat KKP; di pojok kanan bawah. 3. Bagian Bawah Bagian ini bentuknya dibakukan, yang isinya mencakup nama dan paraf pembuat dan penelaah KKP, tanggal pembuatan dan penelaahan KKP, seta kode indeks KKP. Format KKP Umum dapat dilihat dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-08/PJ/2012.

KKP LHP NOTHIT

7

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................... (1) KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Bagian Atas

Nama WP : ..................... (3) NPWP : ..................... (4) Masa/Tahun Pajak : ..................... (5)

.................................................. (2)

Bagian Tengah (bag. pertama)

(6)

Penjelasan No 1 2 dst

Uraian

Dasar Hukum

(7)

(8)

Nama

Dibuat Oleh: Paraf

Tanggal

Nama

(9)

(10)

(11)

(12)

Ditelaah oleh: Paraf (13)

Bagian Tengah (bag. kedua)

Tanggal (14)

Bagian Bawah

(15)

KKP LHP NOTHIT

8

PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Angka Angka Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4 5 6

: : : : : :

Angka 7

:

Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka

: : : : : : : :

8 9 10 11 12 13 14 15

diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2). diisi dengan judul KKP. cukup jelas. cukup jelas. diisi dengan masa dan tahun pajak yang diperiksa. diisi uraian isi KKP (dalam hal uraian isi mengambil bentuk tabel komparasi menurut WP dan menurut Pemeriksa maka bentuk tabel tersebut memperhatikan bentuk label sebagaimana dicontohkan pada lampiran VI). diisi dengan : - uraian penjelasan dilakukannya koreksi; - uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi; dan/atau - uraian lain yang dipandang perlu oleh pemeriksa. diisi dengan uraian dasar hukum terkait dengan uraian pada angka 7. diisi dengan nama Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa. diisi dengan paraf Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa. diisi dengan tanggal dibuatnya KKP. diisi dengan nama Supervisor Tim pemeriksa. diisi dengan paraf Supervisor Tim pemeriksa. diisi dengan tanggal ditelaahnya KKP. diisi dengan kode indeks KKP.

E. Kode Indeks KKP dan Referensi Kode Indeks Berkas KKP merupakan suatu tanda yang diberikan pada berkas KKP agar dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat.Kode Indeks Berkas KKP terdiri atas Kode Indeks KKP, Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP, dan Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan. 1. Kode Indeks KKP Kode Indeks Berkas KKP merupakan suatu tanda yang diberikan pada berkas KKP agar dapat diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Kode Indeks Berkas KKP terdiri atas Kode Indeks KKP, Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP, dan Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan. 1) Kode Indeks KKP a) Pemeriksa Pajak harus menggunakan kode indeks KKP sebagaimana diatur dalam Lampiran II SE-08/2012

KKP LHP NOTHIT

9

b) Pemberian kode

indeks untuk KKP

Pendukung dilakukan dengan

menambah angka pada kode indeks sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan contoh sebagai berikut. i.

KKP Pendukung dari KKP B.1 diberi kode indeks B.1.1, B.1.2, dan seterusnya.

ii.

KKP Pendukung dari KKP B.1.1 diberi kode indeks B.1.1.1, B.1.1.2, dan seterusnya.

c) Dalam hal: i.

Ruang lingkup pemeriksaan adalah satu atau beberapa jenis pajak; dan/atau

ii.

Terdapat pos/pos turunan SPT yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya;

kode indeks KKP tetap mengikuti daftar kode indeks sebagaimana dimaksud pada huruf a d) Dalam hal terjadi perubahan KKP yang dikarenakan oleh: i.

Perubahan koreksi berdasarkan tanggapan Wajib Pajak dan/atau pembahasan atas hasil pemeriksaan;

ii.

Perubahan koreksi berdasarkan Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan; atau

iii.

Sebab-sebab lainnya;

KKP perubahan diberi kode indeks yang sama dengan KKP sebelumnya dan diberi tambahan kode "P1" untuk perubahan pertama, "P2" untuk perubahan kedua, dan seterusnya. 2)

Kode Indeks Dokumen Pendukung KKP Dokumen pendukung KKP harus diberi kode indeks mengikuti kode indeks KKP yang didukungnya, dengan contoh sebagai berikut. a) Dokumen pendukung KKP Rekapitulasi Delivery Order yang Belum Dilaporkan WP (KKP B. 1.1.1) berupa fotokopi delivery order diberi kode indeks B.1.1.1.1. b) Pemberian kode indeks pada dokumen pendukung KKP dilakukan dengan cara tertentu sehingga tidak mengubah isi/format dokumen pendukung KKP yang telah diatur dalam peraturan terkait, misalnya dengan menempelkan label pada sudut kanan bawah halaman terakhir dokumen pendukung KKP.

KKP LHP NOTHIT

10

3)

Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan Pemberian Kode Indeks Dokumen Pemeriksaan diatur sebagai berikut. a) Dokumen Pemeriksaan harus diawali dengan kode indeks "DOK." dan ditambahkan dengan angka secara berurutan. b) Pemberian kode indeks pada dokumen pemeriksaan dilakukan dengan cara tertentu sehingga tidak mengubah isi/format dokumen pemeriksaan yang telah diatur dalam peraturan terkait, misalnya dengan menempelkan label pada sudut kanan bawah halaman terakhir dokumen pemeriksaan. c) Rincian jenis dokumen pemeriksaan diatur dalam Lampiran SE 08.

4) Referensi (Ref.) a) Referensi adalah Kode Indeks Berkas KKP yang menjadi sumber rujukan KKP yang dibuat. b) Pemeriksa harus mencantumkan referensi dalam hal isi suatu KKP merujuk pada berkas KKP lainnya

DAFTAR KODE INDEKS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

JUDUL KKP I.

INDEKS

PERSIAPAN PEMERIKSAAN 1.

Rencana Pemeriksaan

A.1

2.

Rencana Program Pemeriksaan

A.2

3.

Realisasi Program Pemeriksaan

A.3

4.

dst.

dst.

II.

III.

KODE

INDUK

INDUK

PPh BADAN/OP WP BADAN

B

1.

Peredaran Usaha

B.1

2.

Harga Pokok Penjualan

B.2

3.

Biaya Usaha Lainnya

B.3

4.

Penghasilan dari Luar Usaha

B.4

5.

Biaya dari Luar Usaha

B.5

6.

Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri

B.6

7.

Penyesuaian Fiskal Positif

B.7

8.

Penyesuaian Fiskal Negatif

B.8

9.

Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto

B.9

KKP LHP NOTHIT

11

JUDUL KKP

KODE INDEKS

10. Kompensasi Kerugian Fiskal

B.10

11. PPh Terutang

B.11

12. Kredit Pajak

B.12

13. dll.

dst

WP OP yang menyelenggarakan pembukuan

B

1.

Peredaran Usaha

B.1

2.

Harga Pokok Penjualan

B.2

3.

Biaya Usaha

B.3

4.

Penyesuaian Fiskal Positif

B.4

5.

Penyesuaian Fiskal Negatif

B.5

6.

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan

B.6

7.

Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

B.7

8.

Penghasilan Neto Luar Negeri

B.8

9.

Zakat / Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib

B.9

10. Kompensasi Kerugian Fiskal

B.10

11. Penghasilan Tidak Kena Pajak

B.11

12. PPh Terutang

B.12

13. Kredit Pajak

B.13

14. dll.

dst

WP OP yang menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan B Penghasilan Neto :

IV.

V.

VI.

1.

Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas

B.1

2.

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan

B.2

3.

Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya

B.3

4.

Penghasilan Neto Luar Negeri

B.4

5.

Zakat / Sumbangan Keagamaan Yang Bersifat Wajib

B.5

6.

Kompensasi Kerugian Fiskal

B.6

PPh PASAL 21 1.

Tidak Final

C

2.

Final

D

PPh PASAL 22 1.

Tidak Final

E

2.

Final

F

PPh PASAL 23 1.

Tidak Final

G

2.

Final

H

KKP LHP NOTHIT

12

JUDUL KKP

KODE INDEKS

VII. PPh PASAL 26 1.

Tidak Final

I

2.

Final

J

VIII. PPh Final

IX.

1.

PPh Pasal 4 (2)

K

2.

PPh Pasal 15

L

3.

PPh Pasal 19

M

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1.

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

N

2.

Impor BKP

O

3.

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean

P

4.

Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

Q

5.

Kegiatan Membangun Sendiri

R

6.

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

S

7.

Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk T Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)

8.

X.

XI.

Penagihan Kembali PPN yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut

U

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 1.

Penyerahan BKP

V

2.

Impor BKP

W

3.

Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

X

4.

Penagihan Kembali PPnBM yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut

Y

JENIS PAJAK LAINNYA 1.

PBB

Z

2.

Bea Meterai

AA

DAFTAR DOKUMEN PEMERIKSAAN YANG TERMASUK DALAM KERTAS KERJA PEMERIKSAAN NAMA DOKUMEN PEMERIKSAAN

1. Nota Dinas Penunjukan Supervisor 2. Surat Perintah Pemeriksaan

KKP LHP NOTHIT

13

3. Surat Tugas 4. Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan 5. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 6. Berita Acara Pertemuan dengan Wajib Pajak 7. Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen 8. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen 9.Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan 10.Surat Permintaan Wajib Pajak (foto kopi dan data yang dikelola secara elektronik sesuai aslinya) 11.Surat Permintaan Bantuan Tenaga Ahli 12.Laporan Tenaga Ahli 13.Surat Peringatan I dan II 14.Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan 15.Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen 16.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen 17.Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan 18.Persetujuan atau Penolakan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan 19.Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan 20.Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan 21.Berita Acara Penolakan Pemeriksaan 22.Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan 23.Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan 24.Berita Acara Wajib Pajak Tidak Berada di Tempat. 25.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan Oleh Wajib Pajak 26.Surat Panggilan I atau Surat Panggilan II Untuk Memberikan Keterangan 27.Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak 28.Surat Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak Ketiga 29.Surat Peringatan I dan II Dalam Rangka Permintaan Keterangan atau Bukti 30.Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti 31.Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Daftar Temuan Pemeriksaan 32.Tanggapan tertulis Wajib Pajak atas SPHP

KKP LHP NOTHIT

14

33.Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan 34.Surat Pernyataan Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 35.Berita Acara Penolakan Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 36.Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Tanggapan Hasil Pemeriksaan 37.Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan Tertulis Atas Hasil Pemeriksaan 38.Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 39.Risalah Pembahasan 40.Surat Pernyataan Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 41.Berita Acara Penolakan Menerima Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 42.Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 43.Surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan 44.Undangan Untuk Menghadiri Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan 45.Risalah Pembahasan Tim Quality Assurance Pemeriksaan 46.Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan 47.Surat Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 48.Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir 49.Surat Pemberitahuan Penghentian/Penangguhan Pemeriksaan yang Ditingkatkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan 50.Berita Acara Serah Terima Buku, Catatan, dan Dokumen dari Tim Pemeriksa Pajak kepada Tim Pemeriksa Bukti Permulaan 51.Daftar Buku, Catatan, dan Dokumen yang Diserahterimakan 52.Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak 53.Laporan Penelitian KLU 54.Alat Keterangan yang Diproduksi 55.dll.

KKP LHP NOTHIT

15

2. Penyusunan KKP 1) Penyusunan KKP Umum dilakukan oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim. 2) Penyusunan KKP berdasarkan urutan indeks dalam suatu berkas KKP.

Review Sheet KKP dan Daftar Kode Indeks Berkas KKP merupakan bagian yang

KKP merupakan wujud pertanggungjawaban Pemeriksa Pajak mengenai apa yang Pemeriksa lakukan dan bukti, data atau keterangan yang Pemeriksa temukan selama proses pemeriksaan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, bahkan pada waktu memasuki penyusunan laporan hasil pemeriksaan.tidak terpisahkan dari berkas KKP.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................................... (1)

REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No.

Kode

Penelaahan Supervisor

Indeks

Uraian

Tindak Lanjut Ketua Tim dan/atau Paraf

Tanggal

KKP

(2)

(3)

KKP LHP NOTHIT

(4)

(5)

(6)

Anggota Tim Uraian

Paraf

Tanggal

(7)

(8)

(9)

16

PETUNJUK PENGISIAN REVIEW SHEET KERTAS KERJA PEMERIKSAAN Angka 1

:

cukup jelas.

Angka 2

:

cukup jelas.

Angka 3

:

diisi dengan kode indeks KKP yang ditelaah oleh Supervisor.

Angka 4

:

diisi dengan uraian penelaahan dari Supervisor.

Angka 5

:

diisi dengan paraf Supervisor Tim pemeriksa.

Angka 6

:

diisi dengan tanggal penelaahan oleh Supervisor Tim Pemeriksa.

Angka 7

:

diisi dengan uraian tindak lanjut dari Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.

Angka 8

:

diisi dengan paraf Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.

Angka 9

:

diisi dengan tanggal dilakukannya tindak lanjut oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................................................... (1)

DAFTAR KODE INDEKS BERKAS KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

No.

Judul KKP / Nama Dokumen Pemeriksaan

Kode Indeks

KKP : 1.

(2)

(3)

2. dst. Dokumen Pemeriksaan : (4)

(5)

1. 2. dst.

Supervisor .................................. (6)

................................... ...................................

KKP LHP NOTHIT

17

Berkas KKP harus dilengkapi dengan daftar isi berupa Daftar Kode Indeks Berkas KKP yang disusun dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran V

SE-

08/PJ/2012. Review Sheet KKP dan Daftar Kode Indeks Berkas KKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas KKP. Contoh pembuatan KKP (Lampiran I SE 08/PJ/2012) Format KKP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran 08/PJ/2012 dapat diterapkan pada kertas kerja pemeriksaan tujuan lain, sepanjang belum diatur pada ketentuan tersendiri.

F. Berkas KKP Berkas KKP adalah KKP, dokumen pendukung KKP, dan dokumen pemeriksaan. 1. KKP KKP terdiri dari KKP Induk, KKP Induk per Jenis Pajak dan KKP Pendukung 2. KKP Induk KKP Induk adalah KKP yang merupakan rangkuman dari KKP Induk Per Jenis Pajak. 3. KKP Induk Per Jenis Pajak KKP Induk Per Jenis Pajak adalah KKP yang memuat objek pajak, pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak. 4. KKP Pendukung KKP Pendukung adalah KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian dari suatu KKP. 5. Dokumen Pendukung Dokumen pendukung KKP adalah dokumen yang diperlukan untuk mendukung atau sebagai sumber dalam pembuatan KKP. 6. Dokumen Pemeriksaan Dokumen pemeriksaan adalah surat, dokumen, dan/atau daftar yang diperlukan dalam dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

KKP LHP NOTHIT

18

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC"

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK

Uraian

Nama WP NPWP Masa/Tahun Pajak Ref.

PPh BADAN Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar

B

PPh PASAL 21 Objek PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 21 Yang Masih Harus Dibayar

C


E

PPh PASAL 23 Objek PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar STP Pasal 7 UU KUP

G

PPh PASAL 26 FINAL Objek PPh Pasal 26 Final PPh Pasal 26 Final Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 26 Final Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 26 Final Yang Masih Harus Dibayar

J

KKP LHP NOTHIT

: : :

SPT WP

PT Abcdefgh 01.234.567.8.666.000 Januari - Desember 2009 Menurut Pemeriksa

Koreksi

160,477,949 22,466,780 22,466,760 -

260,178,339 36,424,920 22,466,780 13,958,140 6,699,907 20,658,048

99,700,390 13,958,140 13,958,140 6,699,907 20,658,048

47,009,149 537,500 537,500 -

47,009,149 537,500 537,500 -

-

-

-

-

541,000 10,820 10,820 -

6,041,000 120,820 10,820 110,000 52,800 162,800 100,000

5,500,000 110,000 110,000 52,800 162,800 100,000

-

-

-

19

PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang Kredit Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Final Pasal 4 ayat (2) Yg Msh Hrs Dibayar

K


L

PPN Penyerahan BKP/JKP DPP-PPN Yang Harus dipungut sendiri Pajak Keluaran Yang Harus dipungut sendiri Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan PPN Kurang (Lebih) Bayar Dikompensasikan PPN Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar STP

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

750,000 75,000 75,000 -

750,000 75,000 75,000 -

-

-

-

-

N 319,349,212 31,934,921 31,934,921 -

Nama Bhakti

417,573,602 41,757,360 31,934,921 9,822,439 9,822,439 5,263,139 15,085,578 1,964,488

Ditelaah oleh : Paraf

98,224,390 9,822,439 9,822,439 9,822,439 5,263,139 15,085,578 1,964,488

Tanggal

Halaman 1 dari 2 ; Indeks : INDUK P1

KKP LHP NOTHIT

20

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-08/PJ/2012 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC" KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

INDUK (Perubahan Pertama) Uraian PPh BADAN Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar

Nama WP NPWP Masa/Tahun Pajak Ref. B P1


C


E

PPh PASAL 23 Objek PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 Terutang Kredit Pajak PPh Pasal 23 Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi PPh Pasal 23 Yang Masih Harus Dibayar STP Pasal 7 UU KUP

G

SPT WP

: : :

PT Abcdefgh 01.234.567.8.666.000 Januari - Desember 2009

Menurut Pemeriksa

Koreksi

160,477,949 22,466,780 22,466,780 -

259,638,339 36,349,320 22,466,780 13,882,540 6,663,619 20,546,160

99,160,390 13,882,540 13,882,540 6,663,619 20,546,160

47,009,149 537,500 537,500 -

47,009,149 537,500 537,500 -

-

-

-

-

541,000 10,820 10,820 -

6,041,000 120,820 10,820 110,000 52,800 162,800 100,000

5,500,000 110,000 110,000 52,800 162,800 100,000

Halaman 1 dari 2 ; Indeks : INDUK P1

KKP LHP NOTHIT

21

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC" KERTAS KERJA PEMERIKSAAN Nama WP NPWP Masa/Tahun Pajak

PPh Badan (Perubahan Pertama) Uraian

Ref.

Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Usaha Lainnya Laba Operasi Penghasilan dari Luar Usaha Biaya dari Luar Usaha Penghasilan Neto Luar Negeri Laba Neto Komersial Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Penghasilan Neto Fiskal Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi : - Pasal 13 (2) UU KUP 2% x 24 Bulan x Rp 13.882.540 PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

B.1 B.2 B.3 P1 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11 P1 B.12

: : :


Menurut SPT WP Pemeriksa 369,471,760 467,696,150 183,423,976 183,423,976 186,047,784 284,272,174 29,813,250 29,668,250 156,234,534 254,603,924 4,558,846 4,558,846 154,800 154,800 160,638,580 259,007,970 791,000 160,631 160,631 160,477,949 259,638,339 160,477,949 259,638,339 22,466,780 36,349,320 22,466,780 22,466,780 13,882,540

98,224,390 98,224,390 145,000 98,369,390 98,369,390 791,000 99,160,390 99,160,390 13,882,540 13,882,540

6,663,619 20,546,160

6,663,619 20,546,160

-

Tanggal

Nama Bhakti


Koreksi

Tanggal

Indeks : B P1

KKP LHP NOTHIT

22


PPh Badan

Uraian

Ref.

Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan Laba Bruto Biaya Usaha Lainnya Laba Operasi Penghasilan dari Luar Usaha Biaya dari Luar Usaha Penghasilan Neto Luar Usaha Laba Neto Komersial Penyesuaian Fiskal Positif Penyesuaian Fiskal Negatif Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto Penghasilan Neto Fiskal Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak PPh Badan Terutang Kredit Pajak PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar Sanksi Administrasi : - Pasal 13 (2) UU KUP 2% x 24 Bulan x Rp 13.958.140 PPh Badan Yang Masih Harus Dibayar

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11 B.12

Tanggal

Nama Bhakti

: : :


Menurut SPT WP Pemeriksa 369,471,760 467,696,150 183,423,976 183,423,976 186,047,784 284,272,174 29,813,250 29,128,250 156,234,534 255,143,924 4,558,846 4,558,846 154,800 154,800 160,638,580 259,547,970 791,000 160,631 160,631 160,477,949 260,178,339 160,477,949 260,178,339 22,466,780 36,424,920 22,466,780 22,466,780 13,958,140

98,224,390 98,224,390 685,000 98,909,390 98,909,390 791,000 99,700,390 99,700,390 13,958,140 13,958,140

6,699,907 20,658,048

6,699,907 20,658,048


Koreksi

Tanggal

Indeks : B

KKP LHP NOTHIT

23


Peredaran Usaha

Uraian

Ref.

Penjualan Ekspor Penjualan Lokal Jumlah

B.1.1

: : :

SPT WP (Rp)

PT Abcdefgh 01.234.567.8.666.000 Januari - Desember 2009 Menurut Pemeriksa (Rp)

50.122.548 319.349.212 369.471.760

50.122.548 417.573.602 467.696.150

Koreksi (Rp)

98.224.390 98.224.390

Pos penjualan ekspor tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti


Tanggal

Indeks : B.1

KKP LHP NOTHIT

24


Penjualan Lokal

: : :


Sumber data : - SPT Tahunan PPh Badan - Rincian Penjualan - Dokumen Pendukung (delivery order, invoice) Pengujian dilakukan melalui tracing dari dokumen pendukung ke laporan penjualan

Uraian

Ref.

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

B.1.1.1 B.1.1.1

B.1.1.1 B.1.1.1 B.1.1.1

SPT WP (Rp)

28.265.159 35.128.599 12.499.782 19.468.799 40.598.465 35.488.720 45.155.874 14.255.958 16.254.699 39.800.457 15.487.250 16.945.450 319.349.212

Penjelasan Uraian Berdasarkan bukti/dokumen sumber, terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Lihat KKP B.1.1.1 Penjualan lokal ini merupakan objek pemungutan PPN

No. 1. 2.

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti

Menurut Pemeriksa (Rp) 28.265.159 45.187.455 12.499.782 25.487.012 40.598.465 35.488.720 45.155.874 54.879.255 16.254.699 39.800.457 39.154.899 34.801.825 417.573.602

Koreksi (Rp)

10.058.856 6.018.213 40.623.297 23.667.649 17.856.375 98.224.390

Dasar Hukum Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPN


Tanggal

Indeks : B.1.1

KKP LHP NOTHIT

25

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC" KERTAS KERJA PEMERIKSAAN Rekapitulasi Delivery Order yang belum dilaporkan WP

Nama WP NPWP Masa/Tahun Pajak

: : :


Sumber data : - Dokumen Pendukung (delivery order, invoice) Pengujian dilakukan melalui tracing dari dokumen pendukung ke laporan penjualan No 1 2 3 4 5 6

Nomor DO 145-02-2009 25/04/2009 245-08-2009 358-08-2009 15/11/2009 145-12-2009 Jumlah

Tanggal 12/02/2009 05/04/2009 03/08/2009 24/08/2009 25/11/2009 25/12/2009

Jumlah (Rp) 10.058.856 6.018.213 24.988.752 15.634.545 23.667.649 17.856.375 98.224.390

Penjelasan Uraian Berdasarkan bukti/dokumen sumber, terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan dokumen pengangkutan (delivery order). Penjualan lokal ini merupakan objek pemungutan PPN

No. 1.

2.

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti

Dasar Hukum Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPh Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 4 ayat (1) UU PPN


Tanggal

Indeks : B.1.1.1

KKP LHP NOTHIT

26


Kompensasi Kerugian

Ref.

Uraian

Kompensasi Kerugian

: : :

SPT WP (Rp)

PT Abcdefgh 01.234.567.8.666.000 Januari - Desember 2009 Koreksi (Rp)

Menurut Pemeriksa (Rp) -

-

-

Pos Kompensasi Kerugian tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan Rencana Pemeriksaan dan Perubahan Rencana Pemeriksaan

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti


Tanggal

Indeks : B.10

KKP LHP NOTHIT

27

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA "ABC" KERTAS KERJA PEMERIKSAAN PPh Badan Terutang (Perubahan Pertama)


: : :


Sumber data : - SPT Tahunan PPh Badan Pengujian dilakukan dengan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh : Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa PKP dibulatkan Rp 259.638.339 Rp 259.638.000 PPh Terutang menurut Pemeriksa : 50% x 28% x Rp 259.638.000 = Rp 36.349.320 PPh Terutang menurut WP Rp 22.466.780 Koreksi Rp 13.882.540

Penjelasan Uraian Hasil perhitungan menunjukkan adanya koreksi PPh terutang

No. 1.

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti

Dasar Hukum Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Pasal 31E UU PPh


Tanggal

Indeks : B.11 P1

KKP LHP NOTHIT

28


PPh Badan Terutang

: : :


Sumber data : - SPT Tahunan PPh Badan Pengujian dilakukan dengan menghitung PPh terutang berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU PPh : Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa PKP dibulatkan

Rp 260.178.339 Rp 260.178.000

PPh Terutang menurut Pemeriksa : 50% x 28% x Rp 260.178.000 = PPh Terutang menurut WP Koreksi

Rp Rp Rp

36.424.920 22.466.780 13.958.140

Penjelasan Uraian Hasil perhitungan menunjukkan adanya koreksi PPh terutang

No. 1.

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti

Dasar Hukum Pasal 12 ayat (3) UU KUP Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Pasal 31 E UU PPh


Tanggal

Indeks : B.11

KKP LHP NOTHIT

29


Kredit Pajak

: : :


Sumber data : - SSP - Rekening Koran Pengujian keabsahan kredit pajak dilakukan dengan teknik pencocokan SSP dengan data MPN

Ref.

Uraian

PPh Ps 22 Impor PPh Ps 23 Dipotong PPh Ps. 25 PPh Ps. 29 Pokok STP

SPT WP (Rp)

997.221 17.645.349 3.824.210 -

Jumlah

22.466.780

Penjelasan Uraian Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa SSP tersebut sesuai dengan data MPN

No. 1.

Menurut Pemeriksa (Rp)

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti

Koreksi (Rp)

997.221 17.645.349 3.824.210 -

-

22.466.780

-

Dasar Hukum Pasal 28 UU PPh Pasal 29 UU PPh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER148/PJ/2007


Tanggal

Indeks : B.12

KKP LHP NOTHIT

30


PPh Pasal 21

Uraian 1

2

OBJEK PAJAK a. Pegawai Tetap b. Penerima Pensiun Berkala c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas d. Distributor MLM e. Petugas Dinas Luar Asuransi f. Penjaja Barang Dagangan g. Tenaga Ahli h. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap i. Lain j. Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun k. Peserta Kegiatan l. Berkesinambungan m. Bukan Pegwai yang menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat JUMLAH OBJEK PPH PASAL 21 PAJAK TERUTANG a. Pegawai Tetap b. Penerima Pensiun Berkala c. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas d. Distributor MLM e. Petugas Dinas Luar Asuransi f. Penjaja Barang Dagangan g. Tenaga Ahli h. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap i. Lain j. Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun k. Peserta Kegiatan l. Berkesinambungan m. Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat JUMLAH PPH PASAL 21 TERUTANG

3

KREDIT PAJAK

4

PPh PASAL 21 KURANG / (LEBIH) DIBAYAR

5

SANKSI ADMINISTRASI : a. SKPKB a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP b. SKPKBT

KKP LHP NOTHIT


Ref.

C.1 C.1

: : :


Menurut SPT WP Pemeriksa (Rp) (Rp) 16.750.000 30.259.149 -

16.750.000 30.259.149 -

-

-

-

-

47.009.149

47.009.149

-

335.000 202.500 -

335.000 202.500 -

-

-

-

-

537.500

537.500

-

537.500

537.500

-

-

-

-

-

-

-

31

b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI 6 7

PPh Pasal 21 YANG MASIH HARUS / (LEBIH) DIBAYAR STP a. Denda Pasal 7 KUP b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP d. Bunga Pasal 14 (3) KUP JUMLAH STP Dibuat oleh : Nama Paraf Tanggal Nama Cakti Bhakti Buddhi

-


-

-

-

-

Tanggal

Indeks : C

KKP LHP NOTHIT

32


Objek PPh Pasal 21

: : :


Sumber data : - SPT Tahunan PPh Badan - Laporan Keuangan - Buku Besar Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca Objek Pajak menurut Pemeriksa Pos-pos Laporan Laba Rugi : 1. Tenaga Kerja Langsung (KKP B.2) 2. Gaji dan Kesejahteraan Karyawan (KKP B.3.1) - Gaji Rp 9.600.000 - Tunjangan Makan Rp 2.400.000 - Tunjangan Transportasi Rp 2.400.000 - Tunjangan Hari Raya Rp 2.350.000 Jumlah Pos-Pos Neraca Objek dari masa sebelumnya Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain Objek Pajak Menurut Pemeriksa Objek Pajak Menurut SPT WP Koreksi Objek Pajak

Rp 30.259.149

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

16.750.000 47.009.149 47.009.149 47.009.149

Penjelasan Uraian Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa objek PPh Pasal 21 telah seluruhnya dipotong dan dilaporkan oleh Wajib Pajak

No. 1.

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti

Dasar Hukum PPh Pasal 21 UU PPh


Tanggal

Indeks : C.1

KKP LHP NOTHIT

33


PPh Pasal 21 - Final

Uraian

1

2

OBJEK PAJAK a. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah JUMLAH OBJEK PPH PASAL 21 FINAL PAJAK TERUTANG a. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus b. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah JUMLAH PPH PASAL 21 FINAL TERUTANG


Ref.

: : :


Menurut SPT WP Pemeriksa (Rp) (Rp)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

KREDIT PAJAK

-

-

-

4

PPh PASAL 21 FINAL YANG KURANG/(LEBIH) DIBAYAR

-

-

-

5

SANKSI ADMINISTRASI : a. SKPKB a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP a.4. Kenaikan Pasal 13A KUP b. SKPKBT b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP JUMLAH SANKSI ADMINISTRASI

6

PPh PASAL 21 DIBAYAR STP a. Denda Pasal b. Bunga Pasal c. Bunga Pasal d. Bunga Pasal JUMLAH STP

7

KKP LHP NOTHIT

FINAL YANG MASIH HARUS/(LEBIH) 7 KUP 8 (2a) KUP 9 (2a) KUP 14 (3) KUP

34

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti


Tanggal

Indeks : D

KKP LHP NOTHIT

35


Objek PPh Pasal 21 Final

: : :


Sumber data : - SPT Tahunan PPh Badan - Laporan Keuangan - Buku Besar Pengujian dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 Final yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca Objek Pajak menurut Pemeriksa Pos-Pos Laporan Laba Rugi : Jumlah Pos-Pos Neraca Objek dari masa sebelumnya Dipotong/disetor/dilaporkan masa berikutnya Diperhitungkan sebagai objek PPh Pemotongan lain Dipotong/disetor/dilaporkan di KPP lain Objek Pajak Menurut Pemeriksa Objek Pajak Menurut SPT WP Koreksi Objek Pajak

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Penjelasan Uraian Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa tidak terdapat objek PPh Pasal 21 Final

No. 1.

Nama Cakti Buddhi

Dibuat oleh : Paraf

Tanggal

Nama Bhakti

-

Dasar Hukum PPh Pasal 21 UU PPh


Tanggal

Indeks : D.1

KKP LHP NOTHIT

36

II. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) A. Pengertian LHP

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan diatur bahwa Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan. Pedoman dalam memenuhi standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan untuk tujuan lain diatur dengan Surat Edar n Direktur Jenderal Pajak nomor SE24/PJ/2015. Tujuan dari Pedoman penyusunan

LHP menciptakan tertib administrasi dan

keseragaman dalam pelaporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain. LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. LHP dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-

undangan perpajakan, dan memuat

pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan

Pemeriksaan,

memuat

simpulan

Pemeriksa

Pajak

dan

memuat

pula

pengungkapan informasi lain yang terkait. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah:

KKP LHP NOTHIT

37

1) Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. 2) Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat: a.

Penugasan pemeriksaan;

b.

Tujuan Pemeriksaan;

c.

Identitas Wajib Pajak;

d.

Buku dan dokumen yang dipinjam;

e.

Materi yang diperiksa;

f.

Uraian hasil pemeriksaan;

g.

Ikhtisar hasil pemeriksaan;

h.

Penghitungan pajak terutang; dan

i.

Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat: a.

Penugasan Pemeriksaan;

b.

Tujuan Pemeriksaan;

c.

Identitas Wajib Pajak;

d.

Buku dan dokumen yang dipinjam;

e.

Materi yang diperiksa;

f.

Uraian hasil pemeriksaan; dan

g.

Simpulan dan usul Pemeriksa

Pedoman Penyusunan LHP yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-24/PJ/2013 berlaku untuk: a.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain.

b.

Jenis Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

c.

Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

d.

Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha Tetap atau Orang Pribadi.

KKP LHP NOTHIT

38

LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi dasar pembuatan nota penghitungan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak. B. Susunan / Bagian LHP 1. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan LHP terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 1) Bagian Awal 1) Halaman Judul Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat Wajib Pajak, jenis pemeriksaan, kode pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun pajak. 2) Daftar Isi Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan LHP.

2) Bagian Isi Isi LHP dibagi menjadi 4 (empat) bagian dengan susunan sebagai berikut. I.

Umum A. Pernyataan Pemeriksa Pernyataan Pemeriksa Diisi Dengan:

"Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat dalam rangka penyelesaian penugasan pemeriksaan. LHP ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data,

KKP LHP NOTHIT

39

keterangan, dan/atau bukti yang dihimpun/diperoleh pemeriksaan serta diolah sejak penyusunan rencana pemeriksaan (audit plan). Buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak yang digunakan dalam pemeriksaan terbatas pada peminjaman sampai dengan tanggal......*) Pengujian kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan pos-pos SPT yang diperiksa terbatas yang pada jenis pajak dan pos/pos turunan yang ada pada rencana pemeriksaan (audit plan) dan perubahannya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku." *) Paragraf ini dicantumkan dalam hal melakukan peminjaman buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak berdasarkan tanda terima terakhir.

B. Penugasan Pemeriksaan, berisi informasi mengenai: 1) Nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), SP2 Perubahan dan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan; 2) susunan Tim Pemeriksa Pajak dan Tenaga Ahli; 3) masa pajak dan tahun pajak; 4) kode pemeriksaan; 5) kriteria pemeriksaan; 6) tanggal mulai pemeriksaan;

C. Identitas Wajib Pajak, berisi Profil Wajib Pajak yang minimal memuat: 1) nama Wajib Pajak; 2) NPWP; 3) tanggal pengukuhan PKP; 4) alamat dan nomor telepon; 5) tahun buku; 6) pembukuan Wajib Pajak; 7) mata uang yang digunakan; 8) metode pembukuan yang dipakai; 9) audit laporan keuangan;

KKP LHP NOTHIT

40

10) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) menurut SPT; 11) Gambaran Kegiatan Usaha, yang berisi informasi antara lain: -

pendirian perusahaan

-

bagan/pohon kepemilikan

-

alur kegiatan usaha prosedur penjualan

-

prosedur pembelian

-

proses dan kapasitas produksi

-

produk yang dihasilkan

-

penjelasan hubungan/transaksi kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

-

informasi customer dan supplier utama

-

cara/teknik khusus Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usaha

-

informasi lain yang dipandang perlu oleh Pemeriksa Pajak.

D. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, berisi informasi mengenai: 1) pelaksanaan kewajiban perpajakan; 2) ketaatan pembayaran/penyetoran; 3) ketaatan penyampaian SPT.

E. Data/Informasi yang Tersedia, yang memuat data/informasi yang tersedia terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan meliputi: 1) Data SPT; 2) KP. Data; 3) Hasil analisis dan pengembangan atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP); 4) LHP sebelumnya; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan Lokasi; 6) Hasil Bantuan Tenaga Ahli; 7) Data/informasi lainnya.

F. Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang Dipinjam, yang memuat tentang jenis atau nama buku, catatan dan dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak berdasarkan bukti peminjaman.

KKP LHP NOTHIT

41

G. Daftar Lampiran, yang memuat daftar dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam LHP sebagai berikut: 1) Rencana Pemeriksaan dan perubahannya; 2) Surat Perintah Pemeriksaan; 3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor; 4) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Daftar Temuan Pemeriksaan; 5) Surat Kuasa dari Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak; 6) Dokumen Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 7) Perhitungan pajak yang masih harus (lebih) dibayar per masa pajak per jenis pajak (sesuai ruang lingkup pemeriksaan); 8) FAR Analysis (dilampirkan dalam hal terdapat transaksi afiliasi) 9) Laporan Pemanfaatan Keterangan atau Bukti yang Diperoleh Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank 10) Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

II. Pelaksanaan Pemeriksaan A. Kronologis Pemeriksaan, yang berisi informasi mengenai tanggal: 1) pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak 2) pemeriksaan di tempat Wajib Pajak/pertemuan dengan Wajib Pajak 3) kelengkapan dokumen 4) penyampaian SPHP 5) undangan pembahasan akhir 6) risalah pembahasan 7) permohonan quality assurance 8) risalah tim quality assurance 9) Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan B. Materi yang Diperiksa, yang berisi informasi mengenai jenis pajak dan pos/pos turunan yang diperiksa. Penentuan jenis pajak dan pos/pos turunan yang diperiksa didasarkan atas Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.

KKP LHP NOTHIT

42

C. Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data/informasi yang tersedia serta uraian hasil pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa sebagaimana

telah

ditentukan

dalam

Rencana

Pemeriksaan

dan

perubahannya. 1) Uraian hasil pemeriksaan masing-masing pos harus memuat hal-hal sebagai berikut. i. Sumber pengujian, yang memuat buku, catatan, dokumen dan/atau data lainnya yang relevan yang dihimpun, diolah dan dilakukan dalam pengujian serta tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). ii. Pengujian yang dilakukan, yang memuat teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang digunakan dalam pengujian. iii. Simpulan, yang memuat: (1) Simpulan Pemeriksa Pajak setelah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. (2) Simpulan dan Keputusan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat pembahasan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Simpulan

disajikan

dalam

bentuk

tabel

komparasi

yang

membandingkan nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib Pajak dengan nilai menurut Pemeriksa Pajak/Tim Quality Assurance Pemeriksaan, kecuali dalam hal: (1) pemeriksaan dilakukan dalam rangka pemeriksaan ulang, maka yang dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut penetapan

sebelumnya

dengan

nilai

menurut

Pemeriksa

Pajak/Tim Quality Assurance Pemeriksaan; atau (2) pemeriksaan dilakukan dengan kriteria Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, maka kolom nilai suatu pos/pos turunan menurut SPT Wajib Pajak dikosongkan. 2) Dalam hal UP2 Domisili juga melakukan pemeriksaan kepada WP lokasi, maka uraian hasil pemeriksaan juga harus menyajikan hasil pemeriksaan terhadap WP Lokasi. 3) Dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan dengan membuat LHP sumir, maka uraian hasil pemeriksaan

KKP LHP NOTHIT

43

menguraikan alasan atau dasar usulan penghentian pemeriksaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dan Penghitungan Pajak Terutang A. Bagian ini berisi informasi mengenai ringkasan koreksi masing-masing pos yang diperiksa setelah pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan dengan Tim Quality Assurance beserta penghitungan pajak terutang, kredit pajak, pajak yang kurang (lebih) dibayar, sanksi administrasi, jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak. B. Memuat ikhtisar per jenis pajak sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan. C. Format ikhtisar mengikuti format Nota Penghitungan.

IV. Simpulan Dan Usulan Pemeriksa A. Simpulan Pemeriksa, yang berisi: 1) Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan, yang memuat informasi tentang daftar koreksi terbesar. Koreksi dikelompokkan sebagai berikut: i. Peredaran bruto ii. Harga Pokok Penjualan iii. Biaya Usaha Lainnya iv. Penghasilan bruto di luar usaha v. Biaya di luar usaha vi. Penyesuaian Fiskal vii.Kompensasi Kerugian viii. Kredit Pajak ix. Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan x. Objek PPN Dalam Negeri xi. Objek PPN Impor/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean xii. Objek PPnBM xiii. Objek Bea Meterai xiv. Objek Pajak Lainnya

KKP LHP NOTHIT

44

Kelompok koreksi diisi dengan kode sebagai berikut: - 1: untuk koreksi karena bukti - 2: untuk koreksi karena perbedaan penerapan ketentuan perpajakan - 3: untuk koreksi karena transfer pricing

2) Data/Informasi yang diproduksi oleh Pemeriksa setelah melakukan pemeriksaan yang berisi: i. Daftar Kesimpulan HasilPemeriksaan ii. Daftar Harta dan Kekayaan Wajib Pajak iii. KLU hasil pemeriksaan iv. Perubahan Profil Wajib Pajak v. Data lainnya B. Usulan Pemeriksa, yang berisi: 1) usulan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau usulan lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; atau 2) usulan penghentian pemeriksaan dalam hal Tim Pemeriksa mengusulkan penghentian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku; atau 3) usulan lainnya yang dianggap perlu.

3) Bagian Akhir 1) Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran. 2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari dokumen aslinya. 2. LHP untuk tujuan lain LHP terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

KKP LHP NOTHIT

45

1)

Bagian Awal 1. Halaman judul Halaman judul sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2), judul LHP, nomor LHP, tanggal LHP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat Wajib Pajak, kode pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, masa pajak, dan tahun pajak. 2. Daftar Isi Pencantuman daftar isi dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan LHP.

2)

Bagian Isi Isi LHP dibagi menjadi beberapa bagian dengan susunan sebagai berikut. 1) Pernyataan Pemeriksa Pernyataan Pemeriksa diisi dengan: "Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk

tujuan

lain

dalam

rangka

melaksanakan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini dibuat dalam rangka penyelesaian penugasan pemeriksaan. LHP ini hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan menggunakan data, keterangan, dan/atau bukti yang dihimpun/diperoleh pada saat pemeriksaan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan administrasi di dalam laporan ini, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada pemeriksaan ini, dan/atau tindak pidana di bidang perpajakan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

KKP LHP NOTHIT

46

2) Identitas Wajib Pajak, berisi profil Wajib Pajak yang minimal memuat: i.

nama Wajib Pajak;

ii. NPWP; yang memuat informasi antara lain: -NPWP pusat/lokasi usaha -NPWP cabang iii. alamat; yang memuat informasi antara lain: -alamat pusat/lokasi usaha -alamat cabang -tempat terutang PPN -tempat penyerahan iv. metode pembukuan; v. sistem pembukuan; vi. tahun buku; vii. penanggung jawab; viii. kegiatan usaha; ix. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU); x. kewajiban perpajakan

3) Penugasan Pemeriksa i.

nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), SP2 Perubahan dan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan;

ii. susunan Tim Pemeriksa Pajak; 4) Dasar Pemeriksaan, yang memuat data/informasi yang tersedia terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan meliputi: i.tahun pajak; ii.jenis dan kriteria pemeriksaan; iii.dasar pemeriksaan;

KKP LHP NOTHIT

47

5) Pelaksanaan Pemeriksaan, yang memuat tentang pelaksanaan pemeriksaan meliputi: i.buku, dokumen dan/atau catatan yang dipinjam ii.materi yang diperiksa iii.gambaran umum kegiatan usaha Wajib Pajak iv.kronologis pemeriksaan 6) Uraian Hasil Pemeriksaan, yang berisi hasil pemanfaatan data/informasi yang tersedia beserta uraian hasil pemeriksaan. 7) Simpulan dan Saran, yang berisi tentang simpulan dan saran pemeriksa terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan. 8) Daftar Lampiran, yang memuat daftar dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam LHP. 3) Bagian Akhir 1) Bagian ini berisi dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar lampiran. 2) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam bagian ini adalah fotokopi dari dokumen aslinya.

C. Penyusunan LHP 1. Tim Pemeriksa menyusun LHP berdasarkan KKP. 2. Penyusunan LHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memperhatikan halhal sebagai berikut: i. LHP disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. ii. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas putih A4 (8,27 inci x 11,69 inci). iii. LHP menggunakan jenis huruf (font) Arial. iv. Bagian isi LHP diberi nomor halaman. 3. Tim Pemeriksa harus menandatangani LHP sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelesaian pelaksanaan tugas pemeriksaan.

KKP LHP NOTHIT

48

Ketua Tim dan Anggota Tim menyusun LHP berdasarkan pada KKP yang telah disusun dan diparaf oleh Ketua Tim dan Anggota Tim serta telah ditelaah dan diparaf oleh Supervisor dan Supervisor menelaah LHP yang telah disusun oleh Ketua Tim dan Anggota Tim 4. Dalam hal berhalangan dinas, pada bagian tanda tangan diberikan catatan. 5. LHP ditandatangani oleh Kepala UP2 untuk mengetahui apakah: i.

Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.

ii. Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 6. LHP dilengkapi dengan Lembar Pengawasan Pemeriksaan yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. 7. Konsep LHP dibuat dalam hal pemeriksaan harus dilakukan review terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sebelum SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Format dan contoh pengisian LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain sebagaimana pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

nomor SE-24/PJ/2015.

KKP LHP NOTHIT

49

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INFORMATIF Hal-hal

yang

perlu

diperhatikan

dalam

penyusunan

LHP

supaya

dapat

dimaksimalkan penggunaannya terutama oleh pemeriksa berikutnya, diantaranya: 1)

Penggunaan terminologi dan bahasa Pengguna LHP tidak semuanya berasal dari disiplin ilmu yang sama, ambil contoh hukum, maka terminologi akuntansi akan asing baginya. Mengingat hal tersebut maka dalam penyusunan LHP penggunaan istilah atau bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti secara umum sangatlah berpengaruh bagi proses pemahaman penggunanya.

2)

Full Disclosure Untuk memenuhi unsur informatif pada LHP, diperlukan bahasa yang mampu menjelaskan sendiri dari cerita atau informasi yang disampaikan tanpa adanya data pendukung lainnya atau penjelasan tambahan. Memang LHP adalah resume dari KKP, tidak memindahkan data yang ada di KKP, namun demikian tetap

harus

memperhatikan

informatifnya

isi

dari

LHP sehingga sekali

membaca dapat mengerti isi cerita dan sumbernya. 3)

Gambaran kegiatan usaha Wajib Pajak Hal-hal yang perlu diuraikan diantaranya: a. Bidang usaha Wajib Pajak pada saat pemeriksaan pajak dilakukan. Hal ini akan memberikan manfaat bagi pemeriksa berikutnya sebagai informasi untuk tahun pajak yang diperiksanya. Misalnya pemeriksaan tahun pajak 2005 dilakukan tahun 2007, maka informasi yang diperoleh di tahun 2007 tersebut akan bermanfaat untuk pemeriksaan tahun pajak 2007. b. Divisi atau bagian dalam struktur organisasi serta dokumen yang dibuat di tiap bagian .

4)

Gambaran sistem akuntansi Memberikan gambaran tentang proses pembukuan, software yang digunakan, output yang dihasilkan termasuk jenis file yang dapat digunakan untuk pemeriksaan.

5)

Daftar buku dan dokumen yang dipinjam Menguraikan jenis dokumen yang dipinjam sebagai pedoman pemeriksa berikutnya dalam menentukan dokumen yang akan dipinjam dan pedoman bagi

penelaah

keberatan

untuk

mempertimbangkan

dokumen

yang

disampaikan.

KKP LHP NOTHIT

50

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan ikhtisar dari seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahapan pelaksanaan. Laporan Hasil Pemeriksaan juga merupakan pertanggung jawaban atas suatu pemeriksaan, baik pertanggungjawaban kepada struktur vertikal internal dalam suatu unit pemeriksaan, maupun pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Namun kegunaan utama dari Laporan Hasil Pemeriksaan adalah bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP).

D.

Lembar Pengawasan Pemeriksaan Lembar Pengawasan Pemeriksaan berisi mengenai daftar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan. Lembar ini menjadi alat bagi pemeriksa untuk memastikan bahwa kegiatan dalam pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tertib administrasi. Lembar Pengawasan Pemeriksaan ini juga memudahkan Kepala UP2 untuk melakukan review terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan.

KKP LHP NOTHIT

51

KKP LHP NOTHIT

52

KKP LHP NOTHIT

53

KKP LHP NOTHIT

54

KKP LHP NOTHIT

55

KKP LHP NOTHIT

56

KKP LHP NOTHIT

57

E. Format LHP Format LHP mengikuti petunjuk sesuai Lampiran dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-24/PJ/2015.

KKP LHP NOTHIT

58

KKP LHP NOTHIT

59

KKP LHP NOTHIT

60

KKP LHP NOTHIT

61

KKP LHP NOTHIT

62

KKP LHP NOTHIT

63

KKP LHP NOTHIT

64

KKP LHP NOTHIT

65

KKP LHP NOTHIT

66

KKP LHP NOTHIT

67

KKP LHP NOTHIT

68

KKP LHP NOTHIT

69

KKP LHP NOTHIT

70

KKP LHP NOTHIT

71

KKP LHP NOTHIT

72

III. NOTA PENGHITUNGAN A. Pengertian Nota Penghitungan Nota Penghitungan adalah formulir yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak dan disetujui oleh kepala UP2 terkait yang berisikan tentang perhitungan atas ketetapan ketetapan pajak yang diusulkan dan Tagihan Pajak yang disulkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan. 1. Fungsi Nota Penghitungan Nota Penghitungan Pajak sebagai Prasyarat Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. LHP yang disusun berdasarkan KKP selanjutnya menjadi dasar Tim Pemeriksa untuk membuat Nota Penghitungan. Nota penghitungan ini dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP. Beberapa ketentuan mengenai Nota Penghitungan antara lain : 

PER-27/PJ./2012, tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015



SE- 24/PJ./2003, tanggal 24 April 2013



PER- 29/PJ./2013, tanggal 26 Agustus 2013



PMK-146/PMK.03/2012, tanggal 10 September 2010

Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Sutar Tagihan Pajak. 2. Pembuatan Nota Penghitungan Apabila Wajib Pajak membetulkan SPT

sepanjang belum

diberikan Surat

Pemebitahuan Hasil Pemeriksaan maka SPT Pembetulan tersebut dapat diterima sebagai SPT, sehingga kolom menurut SPT baik dalam Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan adalah sesuai dengan Pembetulannya. Dalam Hal terjadi pembahasan dengan Tim Quality Assurance maka pemeriksa pada Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penhitungan mengikuti Hasil dari Tim Quality Assurance untuk penetapan terakhir, sehingga didalam Nota

Penghitungan kolom menurut Pemeriksa adalah sesuai hasil Tim

Quality Assurance.

KKP LHP NOTHIT

73

Nota Penghitungan dibuat oleh Ketua Tim, ditelaah oleh supervisor dan disetujui dan ditetapkan oleh Kepala UP2 terkait. Bentuk, jenis, kode, ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) beserta Nota Penghitungan sebagaimana ditetapkan pada PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015.

B. Bentuk, Jenis dan Kode Nota Penghitungan Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Bea Meterai termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Daftar Pengantar adalah sebagaimana ditetapkan pada PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015 tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak Pembutan Nota Penghitungan dengan mengentry hasil pemeriksaan kedalam system komputerisasi DJP, kemudian Hard Copy di print bersama konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dan perangkat Clossing Conference termasuk pembahasan dengan Tim Quality Assurace (jika ada) di serahkan kepada Kepala UP2 terkait untuk disejujui.

KKP LHP NOTHIT

74

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

NO

Jenis Formulir

1

2

I

PPh Badan/Orang Pribadi 1.

2.

3. II.

Kode

Ukuran

Rangkap

3

4

5

Formulir

STP/skp a.

STP

F.5.1.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.1.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.1.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.1.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.1.23.

Folio

4 Lembar

Lampiran STP/skp a.

STP

F.5.1.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.1.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.1.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.1.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.1.23.

Folio

4 Lembar

F.4.1.77.

Folio

2 Lembar

Nota Penghitungan (nothit)

PPh Pemotongan/Pemungutan 1.

STP/skp a.

STP

F.5.1.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.1.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.1.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.1.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.1.23.

Folio

4 Lembar

Lampiran STP/skp 2.

3. III.

a.

STP

F.5.1.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.1.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.1.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.1.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.1.23.

Folio

4 Lembar

F.4.1.77.

Folio

2 Lembar


PPN Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai

KKP LHP NOTHIT

75

Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan Pengembalian Pajak Masukan, Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng. 1.

2.

3. IV.

STP/skp a.

STP

F.5.2.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.2.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.2.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.2.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.2.23.

Folio

4 Lembar

Lampiran STP/skp a.

STP

F.5.2.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.2.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.2.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.2.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.2.23.

Folio

4 Lembar


F.4.2.77. NotaFolio Penghitungan 2 Lembar (nothit)

PPn BM Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Perolehan yang PPn BM-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng. 1.

2.

3. V.

STP/skp a.

STP

F.5.2.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.2.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.2.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.2.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.2.23.

Folio

4 Lembar

Lampiran STP/skp a.

STP

F.5.2.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.2.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.2.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.2.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.2.23.

Folio

4 Lembar


F.4.2.77. NotaFolio Penghitungan 2 Lembar (nothit)

Bea Materai 1.

STP/skp a.

STP

F.5.5.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.5.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.5.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.5.23.

Folio

4 Lembar

KKP LHP NOTHIT

76

e.

2.

3. VI.

F.4.5.23. Lampiran Folio STP/skp 4 Lembar

Lampiran STP/skp a.

STP

F.5.5.23.

Folio

5 Lembar

b.

SKPKB

F.4.5.23.

Folio

5 Lembar

c.

SKPKBT

F.4.5.23.

Folio

5 Lembar

d.

SKPN

F.4.5.23.

Folio

4 Lembar

e.

SKPLB

F.4.5.23.

Folio

4 Lembar

F.4.5.77.

Folio

2 Lembar


Bunga/Denda Penagihan

VII.

*)

SKPLB

1.

STP

F.5.0.23.

Folio

4 Lembar

2.


F.4.0.77.

Folio

2 Lembar

Daftar Pengantar 1.

Daftar Pengantar Nota Penghitungan

D.4.0.77.

Folio

2 Lembar

2.

Daftar Pengantar Ketetapan

D.4.0.77.

Folio

3/4 Lembar*)

Sesuai dengan jumlah lembar formulir ketetapan pajak (STP/skp). Catatan : Semua formulir dan lampirannya berwarna putih

Agar Pengadministrasian Nota penghitungan baik manual maupun berdasarkan Sistem Informasi yang terkomputerisasi maka dibuat dan ditetapkan Nomor Kode Nota Penhitungan sesuai daftar berikut ; Tabel kode nota penghitungan NOMOR KODE

KETERANGAN

1.1.5

Pemeriksaan Kantor yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP

1.2.3

Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak

2.0.2

Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tim Gabungan DJP dan Instansi Lain

2.0.4

Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

2.0.5

Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP

2.0.7

Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pemeriksa/Penyidik Kantor Wilayah

3.0.2

Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Penagihan

3.0.3

Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi

3.0.4

Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan

4.0.1

Verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Verifikasi KPP

KKP LHP NOTHIT

77

I. PAJAK UMUM

JENIS PAJAK A.

B.

JENIS SURAT KETETAPAN STP

SKPKB

SKPKBT

SKPLB

SKPN

PPh Umum 1

PPh Pasal 21

101

201

301

401

501

2

PPh Pasal 22

102

202

302

402

502

3

PPh Pasal 22 Impor atas Impor/Perolehan

122

222

322

422

522

4

PPh Pasal 23

103

203

303

403

503

5

PPh Pasal 26

104

204

304

404

504

6

PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

105

205

305

405

505

7

PPh Pasal 25/29 Badan

106

206

306

406

506

8

PPh Pasal 25/29 Badan Minyak Bumi

116

216

316

416

516

9

PPh Pasal 25/29 Badan Gas Bumi

136

236

336

436

536

1

PPN

107

207

307

407

507

2

PPN yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut

217

317

3

PPN atas:

PPN

3.1 Impor

127

227

327

427

527

3.2 Penyerahan Aktiva Pasal 16 D*)

137

237

337

437

537

3.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar

167

267

367

467

567

3.4 Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean

177

277

377

477

577

3.5 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak

187

287

387

487

587

3.6 Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP

147

208

308

408

508

218

318

Daerah Pabean

yang gagal berproduksi 3.7 Tanggung Jawab Secara Renteng C.

297

PPnBM 1

PPnBM

2

PPnBM yang tidak seharusnya dibebaskan/tidak dipungut.

3

PPnBM atas :

108

3.1 Impor

128

228

328

428

528

3.2 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak

148

248

348

448

548

3.3 Tanggung Jawab Secara Renteng D.

298

Bunga/Denda Penagihan 1

Bunga Penagihan

109

2

Denda Penagihan

110

KKP LHP NOTHIT

78

JENIS PAJAK E.

F.

JENIS SURAT KETETAPAN STP

SKPKB

SKPKBT

SKPLB

SKPN

PPh Final 1

PPh Final Pasal 4 ayat (2)

140

240

340

440

540

2

PPh Final Pasal 15

141

241

341

441

541

3

PPh Final Pasal 19

142

242

342

442

542

4

PPh Final Pasal 21

143

243

343

443

543

5

PPh Final Pasal 22

144

244

344

444

544

6

PPh Final Pasal 23/26

145

245

345

445

545

7

PPh Final Pasal 26 (4) Minyak Bumi

146

246

346

446

546

8

PPh Final Pasal 26 (4) Gas Bumi

149

249

349

449

549

257

357

457

557

PPN Membangun Sendiri

G. Pajak yang seharusnya tidak terutang

H.

1

PPh Pasal 21

411

2

PPh Pasal 22

412

3

PPh Pasal 23

413

4

PPh Pasal 26

414

5

PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

425

6

PPh Pasal 25/29 Badan

426

7

PPh Pasal 25/29 Badan Minyak Bumi

456

8

PPh Pasal 25/29 Badan Gas Bumi

466

9

PPh Final Pasal 4 ayat (2)

490

10

PPh Final Pasal 15

491

11

PPh Final Pasal 19

492

12

PPh Final Pasal 21

493

13

PPh Final Pasal 22

494

14

PPh Final Pasal 23/26

495

15

PPh Final Pasal 26 (4) Minyak Bumi

486

16

PPh Final Pasal 26 (4) Gas Bumi

489

17

PPN

447

18

PPnBM

438

19

PPN Membangun Sendiri

497

Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang

807

paspor luar negeri

KKP LHP NOTHIT

79

II. PBB JENIS PAJAK

STP PBB

SKP PBB

PBB 1

PBB Sektor Pedesaan

170

270

2

PBB Sektor Perkotaan

171

271

3

PBB Sektor Perkebunan

172

272

4

PBB Sektor Perhutanan

173

273

5

PBB Sektor Pertambangan

174

274

6

PBB Sektor Pabum-Migas

175

275

KKP LHP NOTHIT

80

C. Format Nota Penghitungan

Format Nota Penghitungan dapat dilihat melalui PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015, serta PER- 29/PJ./2013 yang mengatur tentang Bentuk Dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk Dan Isi Surat Tagihan Pajak Atas Pajak Penjualan Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I. Format Nota Penghitungan yang ada adalah sebagai berikut : 1)

Pajak Penghasilan (PPh) Badan/Orang Pribadi (Kode Formulir F.4.1.77.)

2)

PPh Pemotongan/Pemungutan (Kode Formulir F.4.1.77.)

3)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Kode Formulir F.4.2.77.)

4)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) (Kode Formulir F.4.2.77.)

5)

Bea Meterai (Kode Formulir F.4.5.77.)

6)

Bunga/Denda Penagihan (Kode Formulir F.5.0.77.)

7)

Pajak Penjualan Bagi Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Generasi I (F.4.3.77.)

Dalam PER-27/PJ./2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-33/PJ/2015 juga disampaikan adanya Lembar Pengawasan Nota Penghitungan yang berfungsi sebagai rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas suatu Laporan Hasil Pemeriksaan dan sebagai sarana untuk pengawasan atas kesesuaian laporan tersebut. Format Nota Penghitungan dan Lembar Pengawasan Nota Penghitungan seperti terlihat di bawah ini.

KKP LHP NOTHIT

81

KKP LHP NOTHIT

82

KKP LHP NOTHIT

83

KKP LHP NOTHIT

84

KKP LHP NOTHIT

85

KKP LHP NOTHIT

86

KKP LHP NOTHIT

87

KKP LHP NOTHIT

88

KKP LHP NOTHIT

89

KKP LHP NOTHIT

90

KKP LHP NOTHIT

91

KKP LHP NOTHIT

92

KKP LHP NOTHIT

93

KKP LHP NOTHIT

94

KKP LHP NOTHIT

95

KKP LHP NOTHIT

96

KKP LHP NOTHIT

97

KKP LHP NOTHIT

98

KKP LHP NOTHIT

99

KKP LHP NOTHIT

100

KKP LHP NOTHIT

101

KKP LHP NOTHIT

102

KKP LHP NOTHIT

103

KKP LHP NOTHIT

104

KKP LHP NOTHIT

105

KKP LHP NOTHIT

106

KKP LHP NOTHIT

107

KKP LHP NOTHIT

108

KKP LHP NOTHIT

109

KKP LHP NOTHIT

110

KKP LHP NOTHIT

111

KKP LHP NOTHIT

112

KKP LHP NOTHIT

113

KKP LHP NOTHIT

114

KKP LHP NOTHIT

115

KKP LHP NOTHIT

116

KKP LHP NOTHIT

117

Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Nota Penghitungan

Recommend Documents