LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 (SEMESTER I)

DI TARAKAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor Tanggal

: 02/LHP/XIX.SMD/1/2014 : 08 Januari 2014

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI………………………………………………………..…………...............

i

DAFTAR TABEL……………………………………………………………………....

ii

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………….……...

iii

DAFTAR SINGKATAN........................................................................................

iv

LAPORAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 (SEMESTER I) ......………….

vi

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………

1

BAB II GAMBARAN UMUM ……………………………………...............................

5

BAB III REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN ............................................

10

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN…………………………..…..................................

16

Penerimaan Hibah pada Lima SKPD dan 17 Sekolah Belum Tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah ..............................................................................

16

2.

Pengelolaan Rumah Dinas pada Pemerintah Kota Tarakan Belum Memadai .......

19

3.

Penyelesaian Status Pemanfaatan BMD Kota Tarakan oleh Perusahaan Daerah Kota Tarakan Berlarut-larut ................................................................................

24

Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan dengan PT Gusher Tidak Sesuai Ketentuan .................................................................................................. Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tanah Pemkot Tarakan Kurang Memadai

29 35

Aset Tetap pada Daftar Barang Milik Daerah Pemkot Tarakan Sebanyak 24 Unit Bernilai Tidak Wajar .....................................................................................

39

Proses Penghapusan Barang Inventaris yang Hilang Belum Sesuai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ......................................................................

40

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tarakan Belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Memadai ..........................................................

44

Penatausahaan Peralatan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas Belum Tertib ...................................................................................

55

1.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

i

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1

Daftar SKPD yang belum mencatat penerimaan aset

16

Tabel 1.2

Daftar sekolah yang belum mencatat penerimaan aset

17

Tabel 2.1

Daftar Rumah Negara Milik Pemkot Tarakan per 30-06-2013

19

Tabel 2.2

Perbandingan hasil pemeriksaan fisik dengan SIMDA

21

Tabel 5.1

Rincian Tanah yang belum tercatat pada KIB A BMD

37

Tabel 6.1

Daftar BMD yang bernilai tidak wajar

39

Tabel 7.1

Rekapitulasi Barang Hilang

41

Tabel 9.1

Alkes rusak namun belum diajukan usulan penghapusan

56

Tabel 9.2

Pencatatan ganda alkes pada KIB B BMD

56

Tabel 9.3

Data aset tidak valid dan diantaranya tidak didukung dengan dokumen yang memadai

57

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar BMD yang berasal dari sumber selain APBD II pada SKPD

Lampiran 2

Daftar BMD yang berasal dari sumber selain APBD II pada Sekolah

Lampiran 3

Rincian rumah negara/dinas yang digunakan oleh Pemkot Tarakan per 30-06-2013

Lampiran 4

Permasalahan rumah dinas sesuai hasil kuisioner

Lampiran 5

Rincian tanah yang dicatat ganda

Lampiran 6

Rincian BMD yang bernilai tidak wajar.

Lampiran 7

Rekapitulasi usulan penghapusan barang hilang

Lampiran 8

KIB A belum mencantumkan informasi luas tanah

Lampiran 9

KIB A belum mencantumkan informasi lokasi

Lampiran 10

Kendaraan dinas pada KIB B belum mencantumkan nomor polisi

Lampiran 11

Kendaraan dinas pada KIB B belum mencantumkan nomor mesin dan nomor rangka

Lampiran 12

KIB C belum mencantumkan informasi lokasi bangunan/gedung

Lampiran 13

KIB D belum mencantumkan informasi lokasinya

Lampiran 14

Rincian unit kerja yang mengusulkan penghapusan barang

Lampiran 15

Rincian SKPD yang belum usul penghapusan

Lampiran 16

Aset yang belum tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) B pada Puskesmas Pantai Amal

iii

DAFTAR SINGKATAN

A Alkes APBD APBN

: : :

Alat Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B Bappeda BAPK BAST BASTO BI BMD BMN BOT BPN BPK RI BPKP BUMD BTO

: : : : : : : : : : : : :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berita Acara Permintaan Keterangan Berita Acara Serah Terima Berita Acara Serah Terima Operasional Buku Inventaris Barang Milik Daerah Barang Milik Negara Build Operation Transfer Badan Pertanahan Nasional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Usaha Milik Daerah Build Transfer Operation

D DBKP DBMN/DBMD DBP DJKN DPA DPPKA DPRD

: : : : : : :

Daftar Barang Kuasa Pengguna Daftar Barang Milik Negara/Daerah Daftar Barang Pengguna Direktoral Jenderal Kekayaan Negara Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

E E-KTP

:

Elektronik- Kartu Tanda Penduduk

G GTM

:

Grand Tarakan Mall

H HGB HPL

: :

Hak Guna Bangunan Hak Pengelolaan

iv

K Kasda KDP KIB KIR KPPT

: : : : :

Kas Daerah Konstruksi Dalam Pengerjaan Kartu Inventaris Barang Kartu Inventaris Ruangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

L Labkesda LBMN/D LBPS/LBPT LHP LKPD

: : : : :

Laboratorium Kesehatan Daerah Laporan Barang Milik Negara/Daerah Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

N NJOP

:

Nilai Jual Objek Pajak

P PDAM Pemkot Perda Perusda PKK PNS PPTK PTSP

: : : : : : : :

Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Program Kesejahteraan Keluarga Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

R RB RKA RKBMD RPH Rukan

: : : : :

Rusak Berat Rencana Kerja Anggaran Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Rumah Potong Hewan Rumah Kantor

S SAP SBBK SDM Sekda SIMDA BMD SIP SKPD

: : : : : : :

Standar Akuntansi Pemerintahan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Sumber Daya Manusia Sekretaris Daerah Sistem Manajemen Keuangan Daerah Barang Milik Daerah Surat Ijin Penghunian Satuan Kerja Perangkat Daerah v

SKPKD SOP SPI

: : :

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Standar Operasional dan Prosedur Sistem Pengendalian Internal

T TA TPTGR TU

: : :

Tahun Anggaran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tata Usaha

U UPT

:

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

vi

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I) Pengguna Laporan Pemerintah Kota Tarakan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai efektivitas sistem pengendalian intern atas keakuratan nilai dan unit barang pada pelaporan barang milik daerah dan pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset daerah yang meliputi penerimaan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan, dan penatausahaan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan yang ditetapkan oleh BPK, yang meliputi prosedur-prosedur yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan. Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, BPK mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I) masih terdapat kelemahan implementasi Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 1. Penerimaan Hibah pada Lima SKPD dan 17 Sekolah Belum Tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah; 2. Pengelolaan Rumah Dinas pada Pemerintah Kota Tarakan Belum Memadai; 3. Penyelesaian Status Pemanfaatan BMD Kota Tarakan oleh Perusahaan Daerah Kota Tarakan Berlarut-larut; 4. Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan dengan PT Gusher Tidak Sesuai Ketentuan; 5. Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tanah Pemkot Tarakan Kurang Memadai; 6. Aset Tetap pada Daftar Barang Milik Daerah Pemkot Tarakan Sebanyak 24 Unit Bernilai Tidak Wajar; 7. Proses Penghapusan Barang Inventaris yang Hilang Belum Sesuai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tarakan Belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Memadai; 9. Penatausahaan Peralatan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas Belum Tertib.

vi

Berdasarkan Pemeriksaan atas Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tarakan pada TA 2012 dan 2013 (Semester I) yang telah disebutkan di atas, menyajikan kondisi yang tidak sesuai dengan: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 2. Undang Undang Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 7. Permendagri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000; 10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan; 12. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan.

Samarinda, 8 Januari 2014 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Penanggung Jawab Pemeriksaan

Sri Haryoso Suliyanto NIP.19610804119810311001

vii

BAB I PENDAHULUAN 1.

Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

2.

Standar Pemeriksaan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);

3.

Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I) adalah untuk mengetahui dan menilai : a. Efektivitas sistem pengendalian intern atas keakuratan nilai dan unit barang pada pelaporan barang milik daerah dan pengamanan aset; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset daerah yang meliputi: penerimaan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan, dan penatausahaan.

4.

Entitas yang Diperiksa Pemerintah Kota Tarakan.

5.

Lingkup Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset Tetap) TA 2012 dan 2013 (Semester I).

6.

Hasil Pemahaman atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pengelolaan Aset di Pemerintah Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan cukup berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan barang milik daerah dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7.

Sasaran Pemeriksaan Sasaran pemeriksaan diarahkan pada: a. Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset Daerah; b. Penatausahaan Aset Daerah; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal penerimaan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan, dan penatausahaan; d. Laporan BMD hasil inventarisasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tarakan.

8.

Kriteria Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

1

b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara; d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; j. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; k. Perjanjian Kerjasama pengelolaan Aset Daerah dengan pihak Ketiga; l. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. 9.

Alasan Pemeriksaan Barang milik daerah/aset tetap adalah salah satu bentuk kekayaan milik daerah yang memiliki nilai yang sangat dominan dalam total aset Pemerintah Kota Tarakan. Nilai yang tinggi dan jumlah item barang yang beraneka ragam membutuhkan perlakuan/pengelolan yang berbeda, sehingga pengelolaan aset tetap sesuai dengan kriteria pengelolaan aset tetap yang berlaku, menjadi suatu keharusan untuk dapat menyajikan aset secara wajar dalam laporan keuangan. Selain itu, pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan peraturan memberikan manfaat kepada Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berdasarkan LHP BPK atas pemeriksaan LKPD Tahun 2010-2012, terdapat masalahmasalah umum yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan aset, antara lain : a. LHP BPK atas pemeriksaan LKPD Tahun 2010: 1) Pengamanan aset tanah belum memadai 2) Aset tetap milik Pemerintah Kota Tarakan berupa tanah serta peralatan dan mesin dikuasai pihak lain; 3) Aset tetap milik Pemerintah Kota Tarakan yang masih belum ada nilainya serta mempunyai nilai yang tidak wajar 4) Belanja modal belum dikapitalisasi dalam daftar aset tetap Pemerintah Kota Tarakan dan b. LHP BPK atas pemeriksaan LKPD Tahun 2011: 1) Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kota Tarakan Belum Memadai 2) Aset Tetap yang Bernilai “0” ,“1” dan “3” pada Pemerintah Kota Tarakan


2

3) Penatausahaan dan pelaporan aset tanah pada KIB A belum menyajikan nilai yang memadai 4) Penatausahaan dan pelaporan aset tetap peralatan dan mesin pada KIB B belum memadai 5) Penatausahaan dan pelaporan aset gedung dan bangunan pada KIB C belum memadai 6) Penatausahaan dan pelaporan aset jalan, jaringan dan irigasi pada KIB D belum memadai 7) Penatausahaan dan pelaporan aset tetap lainnya pada KIB E belum memadai 8) Penatausahaan dan pelaporan KDP pada KIB F belum memadai c. LHP BPK atas pemeriksaan LKPD Tahun 2012: 1) Prosedur Koreksi data Aset yang berakibat perbedaan saldo aset menurut pengguna barang, pengelola barang dan Bidang Pembukuan belum ada 2) Proses Input Atas Perolehan Aset Sebelum Tahun 2010 sebesar Rp51.140.019.487,15 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Belum Dilakukan Sensus Barang 3) Aset dengan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan untuk operasional minimal sebesar Rp516.605.000,00 dan aset yang telah hilang sebesar Rp86.127.314,00 masih tercatat sebagai Aset Tetap 4) Aset yang dimiliki dalam pengelolaan pihak ketiga masih tercatat pada KIB Sebesar Rp34.382.659.726,55 5) Terdapat 39 buah aset perolehan tahun 2010-2012 bernilai Rp0,00, Rp28,00, dan Rp95,00 dan Kebijakan Penilaian (Revaluasi) atas Aset seharusnya memakai Metode Harga Perolehan Sebesar Rp430.013.000,00 6) Aset tetap Tanah Sebesar Rp10.641.675.000,00 Tidak Didukung Dengan Bukti Kepemilikan 10. Metodologi Pemeriksaan Metodologi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah sebagai berikut: 1) Tahap Perencanaan: (1) Materialitas Materialitas yang dipergunakan dalam pemeriksaan aset adalah nilai minimal atas aset dan kondisi-kondisi tertentu atas aset. Materialitas tersebut dipergunakan sebagai kriteria dalam menentukan jenis aset yang akan diambil sebagai sampel. Adapun unsur-unsur materialitas yang dipergunakan dalam pemeriksaan ini adalah sebagai berikut; (1)) Aset senilai minimal Rp10.000.000,00 dan/atau; (2)) Aset yang bernilai strategis terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi satuan kerja dan/atau; (3)) Aset yang digunakan untuk pelayanan umum dan/atau; (4)) Aset Pemda yang dikuasai oleh pihak lain. (2) Uji petik pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara ujipetik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh berdasarkan hasil uji-petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya. Dalam pemeriksaan ini, pemeriksa dapat menggunakan metode non statistical sampling dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

3

memperhatikan kecukupan jumlah sampel yang dipilih baik dari segi nilai rupiah atau jenis asetnya. Sampel difokuskan pada SKPD yang menguasai sebagian besar barang milik daerah yang memiliki unsur-unsur materialitas, misalnya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan Nasional, dan Dinas Pekerjaan Umum. 2) Tahap Pelaksanaan Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti pemeriksaan sebagai pendukung temuan dan simpulan pemeriksaan, dengan melakukan reviu dokumen (document review), wawancara (interview), konfirmasi dan observasi fisik. 3) Tahap Pelaporan Tahap pelaporan dilakukan melalui penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan temuan dan kertas kerja pemeriksaan pada tahap pelaksanaan. Atas temuan yang dituangkan dalam LHP diberikan rekomendasi untuk perbaikan yang telah memperoleh tanggapan dari pihak yang diperiksa 11. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan selama 21 hari kalender, terhitung mulai tanggal 1 s.d 21 Desember 2013 berdasarkan Surat Tugas No.454/ST/XIX.SMD/11/2013 tanggal 28 November 2013.


4

BAB II GAMBARAN UMUM 1.

Pengertian dan Jenis Barang Milik Daerah

Barang Milik Daerah (BMD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh oleh daerah atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. Sumber-sumber perolehan barang milik daerah yang sah adalah meliputi halhal sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya; Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMD dalam penatausahaannya dibagi ke dalam lima kelompok Kartu Inventaris Barang (KIB). Kelima KIB tersebut adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

KIB A yaitu kelompok BMD yang berupa tanah; KIB B yaitu kelompok BMD yang berupa peralatan dan mesin; KIB C yaitu kelompok BMD yang berupa gedung dan bangunan; KIB D yaitu kelompok BMD yang berupa jalan, irigasi, dan jaringan KIB E yaitu kelompok BMD yang berupa Aset Tetap Lainnya; KIB F Kontruksi dalam Pengerjaan.

Pengelompokan BMD tersebut juga dipergunakan dalam melakukan penyajian aset tetap dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan. 2.

Organisasi SKPD Pengelola Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi serta tata kerja organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Tarakan menetapkan DPPKA Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas, DPPKA Kota Tarakan mempunyai fungsi meliputi: a. Penyusunan perencanaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; c. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD dan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah dan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; e. Pengesahan DPA-SKPD/DPA-SKPKD dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; f. Penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan uang SKPD dan SKPKD;


5

g. Pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; h. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Pengelolaan BMD dalam struktur organisasi Pemerintah Kota Tarakan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Aset DPPKA yang terdiri dari: a. Seksi Inventaris Aset, mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi dan pencatatan aset dan barang daerah; b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan aset daerah; c. Seksi Pemeliharaan Aset, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan dan pendistribusian aset daerah.

3.

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan BMD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengacu kepada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan BMD adalah sebagai berikut. 1)

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Perencanaan BMD dibuat dengan mempertimbangkan BMD yang telah dimiliki. SKPD selaku pengguna barang membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang mengacu kepada Keputusan Walikota tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. RKBMD menjadi dasar dalam membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan APBD. Dalam pelaksanaannya ditemukan aset hasil pengadaan belum dimanfaatkan, hal tersebut disebabkan antara lain karena perencanaan pengadaan BMD belum memperhatikan kebutuhan dan kemampuan SKPD.

2)

Pengadaan Pengadaan BMD dilakukan oleh PPTK pada masing-masing SKPD, namun untuk pengadaan barang/jasa yang memiliki unsur keseragaman dan diperuntukan untuk beberapa satuan kerja dapat dilaksanakan oleh pengelola barang. Ketika BMD diterima, dilakukan pemeriksaan atas BMD oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, dimana panitia pemeriksa tersebut dibentuk melalui keputusan Walikota. Pelaporan atas pengadaan barang/jasa disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang. Proses tersebut belum berjalan dalam hal pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan, sehingga pencatatan alkes yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3)

Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran SKPD selaku pengguna barang melakukan pengadaan barang yang dilaksanakan oleh PPTK. Ketika barang selain tanah atau bangunan diterima oleh penyimpan/pengurus barang, dan telah diperiksa oleh tim pemeriksa barang, maka


6

penyimpan/pengurus melakukan proses administrasi penerimaan barang daerah. Atas barang-barang tersebut selanjutnya disimpan dalam tempat penyimpan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya secara umum terdapat penerimaan barang dari hibah yang belum dilaporkan dan belum tercatat dalam SIMDA BMD. Kondisi tersebut disebabkan karena Pemkot Tarakan belum memiliki sistem pencatatan yang memadai atas penerimaan barang non-APBD yang diterima langsung di SKPD. 4)

Penggunaan Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Dalam penggunaan rumah dinas Pemerintah Kota Tarakan belum mempunyai Sistem dan Prosedur (Sisdur) terkait penggunaan rumah dinas yang antara lain mengatur tentang tata cara pengadaan rumah dinas, tata cara penetapan status rumah dinas, tata cara penghunian rumah dinas, dan tata cara pengalihan status rumah dinas.

5)

Penatausahaan (1) Pencatatan & Pelaporan (1)) Pengguna Barang yaitu SKPD, melakukan pencatatan atas BMD yang digunakan berdasarkan penggolongan barang yaitu KIB A, B, C,D, E, dan F. (2)) Berdasarkan pencatatan atas BMD tersebut, Pengguna Barang wajib membuat Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan (LBPS/LBPT), dan menyampaikannya secara berjenjang kepada pengelola barang. Pelaporan secara berjenjang dari SKPD kepada Pengelola barang belum dipergunakan sebagai bahan pembuatan Laporan Barang Milik Daerah, sehingga nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca Per 31 Desember 2012 tidak didukung dengan perincian BMD yang lengkap dan akurat. (3)) Penyimpan/Pengurus Barang SKPD sebagian besar penatausahaan BMD ke dalam KIB dan Buku Inventaris.

melakukan

(2) Inventarisasi Sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi BPK, Pemerintah Kota Tarakan melakukan rekonsiliasi data BMD berupa KIB dari masing-masing SKPD dengan nilai aset tetap yang disajikan pada Neraca. Dalam proses tersebut, Bidang Aset Daerah tidak melakukan verifikasi dan supervisi yang memadai atas data-data yang disampaikan oleh masing-masing SKPD. Kondisi tersebut mengakibatkan terdapat beberapa kelemahan antara lain: ((1)) Informasi BMD tidak lengkap, antara lain nilai perolehan, kondisi barang, status dan bukti kepemilikan, dan tahun perolehan tidak catat; ((2)) Informasi KIB belum menunjukkan daftar BMD secara memadai, namun berisi daftar pengadaan barang dari belanja modal. ((3)) BMD hasil inventarisasi belum dicatat dalam KIB. ((4)) Laporan Pengguna Barang pada 14 SKPD hasil sampel belum disampaikan kepada Pengelola BMD.


7

6)

Pemanfaatan Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan. Terdapat BMD Pemkot Tarakan dimanfaatkan oleh Perusda dan pihak ketiga, namun status pemanfaatannya tidak jelas sehingga kontribusinya tidak optimal.

7)

Pengamanan Bentuk pengamanan atas barang milik daerah meliputi : (1) Pengamanan administrasi Pemerintah Kota Tarakan telah mencatat aset yang dimilikinya dalam KIB sebagai bentuk pengamanan administrasi. Sedangkan untuk pengamanan atas dokumen kepemilikan BMD belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan dimana masih terdapat BPKB kendaraan yang seharusnya disimpan di Bidang Aset Daerah namun masih dikuasai oleh pengguna kendaraan atau pengurus barang SKPD. Selain itu untuk BMD berupa tanah, sertifikat asli belum seluruhnya disimpan secara terpusat di Bidang Aset Daerah, dan terdapat sertifikat yang tidak diketahui keberadaannya. (2) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan Pengamanan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan atas BMD berupa tanah dan bangunan sudah memadai. Tanah dan bangunan milik Pemkot Tarakan telah dipasang plank (papan pengumuman kepemilikan aset) dan telah dipagari. (3) Pengamanan hukum Pemerintah Kota Tarakan belum sepenuhnya melaksanakan pengamanan hukum atas BMD. Terdapat tanah yang belum dicatat pada daftar inventaris dan belum dibuatkan sertifikat tanah dan/atau tanah sertifikat tanah belum atas nama Pemerintah Kota Tarakan.

8)

Penilaian Pemkot Tarakan mempergunakan aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat. Hasil laporan barang milik daerah dari aplikasi SIMDA BMD dipergunakan dalam menyusun laporan keuangan. Pemeriksaan terhadap kartu inventaris barang pada aplikasi SIMDA BMD diketahui bahwa masih terdapat barang milik daerah sebanyak 24 item yang masih bernilai tidak wajar yaitu Rp0,00-Rp4,00.

9)

Penghapusan Pemerintah Kota Tarakan belum melakukan penghapusan BMD secara memadai, masih terdapat BMD yang secara fisik sudah tidak dapat digunakan lagi dan telah diserahkan ke masyarakat serta ada yang telah dimusnahkan, namun masih tercatat pada daftar BMD di SKPD dan belum dilakukan penghapusan sehingga membebani Neraca Daerah.


8

10) Pemindahtanganan Barang milik Pemerintah Kota Tarakan pada TA 2012 dan 2013 (Semester I) tidak ada yang dipindahtangankan baik melalui penjualan, tukar menukar, maupun penyertaan modal. 11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pembinaan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Tarakan masih sangat minim, sedangkan untuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pengguna barang dan pengelola barang masih sangat lemah, yang dapat dilihat dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan BMD. 12) Pembiayaan Penyimpan/pengurus barang pada masing-masing SKPD diberikan honor dalam rangka pelaksanaan tugas untuk pengelolaan barang milik daerah. 13) Tuntutan ganti rugi Terdapat barang milik daerah yang hilang saat dalam penguasaan pegawai/pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya oleh penyimpan/pengurus barang maupun pemakai/pengguna barang, namun belum dilakukan tuntutan ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan oleh para pegawai/pihak lain tersebut.

4.

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2010, 2011 dan 2012

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2010, 2011, dan 2012 berdasarkan Neraca dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Nilai Aset Tetap Dalam Neraca Kota Tarakan (Setelah Audit) (dalam rupiah) ASET TETAP

TAHUN 2010

2011

2012

Tanah

781.072.068.752,00

824.086.802.972,00

881.929.127.856,00

Peralatan dan Mesin

218.996.946.681,00

246.348.711.904,20

302.614.596.579,20

Gedung dan Bangunan

1.453.613.188.880,00

1.582.718.846.302,60

1.685.415.218.962,60

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1.833.101.683.312,00

1.794.489.084.944,72

1.972.231.573.798,72

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH

15.851.481.536,20

16.123.853.864,20

20.919.429.064,20

118.444.948.672,00

271.455.483.380,00

268.146.197.747,00

4.421.080.317.833,20

4.735.222.783.367,72

5.131.256.144.007,72


9

BAB III REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh personil dalam organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pengendalian intern terdapat lima komponen yang menjadi perhatian manajemen meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan. Pemerintah Kota Tarakan berupaya memaksimalkan pengelolaan barang milik daerah dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan pemeriksaan atas pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2012 dan TA 2013 (Semester I) pada 53 SKPD di Kota Tarakan masih terdapat kelemahan SPI dalam organisasi pengelolaan barang milik daerah dengan uraian sebagai berikut: 1)

Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan Pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan personel yang terlibat dalam entitas mulai dari pimpinan instansi sampai personil/pelaksana di lapangan terhadap pengendalian dan pentingnya pengendalian tersebut bagi tercapainya tujuan entitas. Lingkungan pengendalian menunjukkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi sikap, kesadaran dan tindakan manajemen terhadap lingkungan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian antara lain mencakup integritas dan nilai etika, tanggung jawab atas kompetensi, filsafat dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta kebijakan dan praktik sumber daya. Lingkungan pengendalian Pemerintah Kota Tarakan mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) No.07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Perda No.08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan berikut perubahannya, Perda No.09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan berikut perubahannya, Perda No.10 Tahun 2008 tentang


10

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan, organisasi Pemerintah Kota Tarakan terdiri dari 53 SKPD. Pengelolaan barang milik daerah Kota Tarakan dilakukan dengan mengacu pada Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah No.07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuh unsur terkait dengan lingkungan pengendalian pada Kota Tarakan adalah sebagai berikut: (1) Integritas dan Nilai Etika Integritas dan nilai etika menyangkut penyusunan petunjuk pelaksanaan formal dan kebijakan yang mengkomunikasikan standar etika dan tingkah laku moral yang diharapkan. Integritas dan nilai etika yang dibangun oleh jajaran pimpinan Kota Tarakan baik Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Kepala Bidang Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku unit kerja yang melaksanakan kewenangan pengelolaan barang milik daerah, terhadap pencapaian tujuan pengelolaan barang milik daerah secara umum belum cukup baik. Pemerintah Kota Tarakan belum secara khusus membuat kebijakan intern atas penegakan integritas dan nilai etika. Peraturan yang berlaku dalam penegakan integritas dan nilai etika mengacu pada ketentuan disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. Penegakan disiplin pegawai dan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran diproses melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang dan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kota melalui Tim Tindak Lanjut, baik yang bersifat temuan administratif maupun yang mengandung unsur kerugian daerah. Namun demikian, Majelis Pertimbangan TP TGR pada tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 belum secara efektif menjalankan tugas dan fungsinya, demikian pula tim tindak lanjut hasil pemeriksaan karena masih terdapat rekomendasi BPK yang belum ditindak lanjuti secara maksimal. Komunikasi antar pimpinan satuan kerja maupun dengan kepala daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan telah dilakukan diantaranya dalam bentuk rapat dan koordinasi lintas satker. Pengarahan pimpinan secara intern kepada pegawai telah dilakukan seperti dalam pelaksanaan jumpa pagi, apel mingguan ataupun dalam pelaksanaan upacara-upacara peringatan hari-hari tertentu. Dalam implementasinya koordinasi dan komunikasi antar satker dan beberapa bagian/unit kerja belum berjalan secara efektif. Pada proses penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD), diantaranya ditemukan adanya permasalahan di beberapa SKPD yaitu kesalahan input nilai aset pada KIB B dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang isinya belum sesuai ketentuan, belum adanya koordinasi yang memadai antara DPPKA dan SKPD dalam mekanisme penghapusan barang inventaris yang hilang maupun pencatatan aset yang berasal dari non APBD. Selain itu, masih ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai maupun pimpinan pada Pemerintah Kota Tarakan. Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD tidak tegas dalam memberikan teguran/sanksi atas sikap bawahannya yang tidak melaksanakan tupoksinya sesuai dengan aturan yang ada. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

11

Beberapa mantan pegawai (pensiunan) dan pegawai yang telah dimutasi ke Pemda lain tidak dapat menunjukkan etika yang baik dengan menempati rumah dinas tanpa melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, Pengelola Barang, Bidang Pengelolaan Aset, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan beberapa Pengurus Barang belum melaksanakan tupoksinya dengan baik sehingga penatausahaan atas pengelolaan barang milik daerah masih lemah. (2) Komitmen terhadap Kompetensi Komitmen terhadap kompetensi menyangkut kemampuan jajaran pimpinan Pemerintah Kota Tarakan dan satuan kerja untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jajaran pimpinan Pemerintah Kota Tarakan belum cukup memahami mengenai kompetensi pegawai yang dibutuhkan. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing satuan kerja yang dituangkan dalam Peraturan Walikota dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai belum dapat digunakan sebagai dasar penempatan pegawai di suatu jabatan. Akibatnya masih terdapat pejabat atau pegawai yang belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Seperti Kepala SKPD yang tidak memahami tugas dan wewenangnya sebagai pengguna barang, pengurus dan penyimpan barang satker menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, hal ini terkait dengan belum adanya standarisasi mengenai tingkat kompetensi kepada pengurus dan penyimpan barang, keterbatasan jumlah SDM serta masih minimnya pelaksanaan diklat pengelolaan BMD yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. (3) Gaya Operasi dan Filosofi Manajemen Banyak karakteristik yang membentuk falsafah manajemen dan gaya operasinya, dan memiliki dampak terhadap lingkungan pengendalian. Karakteristik tersebut meliputi apa yang dilakukan atau dimiliki manajemen dalam pendekatan untuk mengambil dan memonitor risiko kerja, penekanan pada kontak-kontak informal langsung dengan atasan atau pada sistem kebijakan tertulis formal, indikator kinerja dan laporan penyimpangan, kebiasaan dan tindakan terhadap pelaporan keuangan, serta kebiasaan dalam mengolah informasi dan fungsi masingmasing bidang. Walikota Tarakan telah cukup memahami adanya peraturan dan batasanbatasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan memiliki komitmen untuk perbaikan kualitas laporan keuangan dengan membuat action plan peningkatan opini, dan melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bentuk nota kesepahaman untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan mendukung peran Inspektorat dalam rangka mendorong tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan meskipun belum optimal. Kestabilan pengendalian intern tetap terjaga dengan tidak adanya mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi kunci, seperti pengelolaan kegiatan operasional dan program, akuntansi atau pemeriksaan intern. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

12

Terkait gaya operasi manajemen, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset daerah antara lain karena Pemerintah Daerah belum memiliki standar operasional prosedur pengelolaan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan seperti belum mempunyai Standar operasional dan prosedur (SOP) yang mengatur tentang tata cara penggunaan rumah dinas. (4) Struktur Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Tarakan ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang tertuang dalam Lembaran Daerah tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tarakan. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai suatu SKPD juga melakukan fungsi pengelolaan BMD dalam hal ini terdapat dua bidang yang terkait langsung dengan pengelolaan BMD yaitu Bidang Pembukuan terdiri dari Seksi Verifikasi, Seksi Pembukuan Penerimaan, dan Seksi Pendapatan Daerah Lain dan Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari Seksi Inventaris Aset, Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, dan Seksi Pemeliharaan Aset. Sedangkan pengurus barang dan penyimpan barang diangkat/ditunjuk setiap tahun oleh Walikota. Secara organisasi, Pemerintah Kota Tarakan telah memisahkan antara fungsi Pengelolaan Keuangan. (5) Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari jajaran pimpinan Pemerintahan Kota kepada satuan kerja telah dilaksanakan secara memadai dan sudah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan penunjukkan jabatan-jabatan tertentu yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan tertentu. Pemerintah Kota Tarakan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat standar dan prosedur yang terkait dengan pengendalian, namun hanya tergambar dalam tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. Dengan demikian belum dapat menjamin mutu pelaksanaan tugas dan terkadang belum disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. (6) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia Belum terdapat prosedur dan kebijakan tertulis dalam penggunaan, pelatihan, dan promosi pegawai. Kegiatan pelatihan khususnya bagi pengurus dan penyimpan barang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kebijakan penempatan pegawai belum mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang/jabatan yang diduduki. Kepala SKPD dan pihak terkait masih belum optimal dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga data/pencatatan BMD yang dibuat oleh Pengurus barang SKPD tidak sepenuhnya dapat mendukung pengelolaan aset. (7) Kegiatan Pengawasan Pemerintah Kota Tarakan memiliki pemeriksa intern yaitu Inspektorat Kota yang telah ditempatkan pada kedudukan yang tepat dalam organisasi. Inspektorat Kota sudah melaksanakan fungsinya termasuk melakukan pemeriksaan atas penatusahaan barang milik daerah. Kelemahannya adalah pemantauan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Kota tidak berjalan optimal khususnya temuan pemeriksaan terkait dengan aset daerah. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

13

Hasil pengujian atas ketujuh unsur lingkungan pengendalian terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah Per Desember 2013 pada Pemerintah Kota Tarakan, dhi. Bidang Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Tarakan, dan uji petik pada SKPD menunjukan kelemahan pada beberapa unsur lingkungan pengendalian dengan uraian sebagai berikut: (1) Belum ada sanksi yang tegas bagi pegawai yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hasil pemeriksaan pada Bidang Pengelolaan Aset DPPKA dan uji petik pada SKPD, menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan fungsi dan tugas pokok terkait pengelolaan BMD belum berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam keputusan Walikota Tarakan dan belum ada upaya pengenaan sanksi atas hal tersebut. (2) Pemerintah Kota Tarakan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat standar dan prosedur yang terkait dengan tata cara penggunaan rumah dinas. Sedangkan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah hanya tergambar dalam tugas pokok dan fungsi dan rincian tugas yang ditetapkan dengan keputusan Walikota. (3) Penerimaan hibah pada lima SKPD dan 17 sekolah belum tercatat di Daftar Barang Milik Daerah. (4) Terdapat empat unit rumah dinas yang ditempai pensiunan dan satu unit rumah dinas ditempati oleh PNS yang pindah ke Pemda lain. (5) Penyelesaian status pemanfaatan BMD oleh Perusda berlarut-larut. (6) Terdapat 478 bidang tanah belum bersertifikat, tanah dicatat ganda pada KIB A, dan 4 bidang tanah seluas 1.636 m2 belum tercatat pada KIB A BMD. (7) Aset tetap pada Daftar Barang Milik Daerah sebanyak 24 unit bernilai tidak wajar. (8) Masih ditemukannya peralatan kesehatan yang tidak disertai no. register (belum ada label barang). (9) Kebijakan penunjukan pejabat terkait dengan pengelolaan barang daerah tidak memperhatikan kompetensinya dan tidak didukung pelatihan yang memadai . (10) Upaya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan baik oleh BPK maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah belum berjalan optimal. 2)

Penaksiran Risiko Pemerintah Kota Tarakan belum mengidentifikasi resiko-resiko yang dapat menyebabkan tidak tertibnya pengelolaan barang milik daerah, diantaranya adalah tidak dibuatnya sistem operasional dan prosedur tentang tata cara penggunaan rumah dinas sehingga penggunaan barang milik daerah menjadi tidak tertib, belum adanya pengamanan yang baik atas aset-aset yang masih belum diserahkan ke Perusda terutama pasar dan ruko (rukan), serta pengamanan baik fisik maupun administratif atas barang milik daerah kurang memadai. Pemerintah Kota Tarakan juga belum menerapkan inventarisasi barang secara periodik untuk dapat menyajikan laporan daftar aset yang valid sehingga dapat digunakan untuk penyusunan laporan keuangan.

3)

Informasi dan Komunikasi Pergantian pengurus barang yang terjadi di dalam SKPD tidak disertai dengan mekanisme serah terima jabatan antara pengurus barang yang lama kepada pengurus


14

barang yang baru. Umumnya pengurus barang yang baru hanya mengandalkan dari laporan yang ada tanpa disertai dengan penjelasan atas permasalahan pengelolaan aset. Keterbatasan informasi tersebut mengakibatkan Pengurus Barang kesulitan menyajikan informasi yang cukup dan andal pada Kartu Inventaris Barang. Hal-hal demikian terjadi antara lain karena tidak adanya informasi dan komunikasi secara tertulis/laporan yang dibuat oleh Pengurus Barang dan Kepala SKPD secara berkala Kepada Pengelola Barang atau kepada Bidang Pengelolaan Aset DPPKA. 4)

Aktivitas Pengendalian (1) Pengendalian Fisik (1))

Penatausahaan BMD di tingkat SKPD belum tertib dan memadai, diantaranya KIR tidak secara lengkap mencantumkan informasi barang inventaris dan belum akurat, kodefikasi barang inventaris belum tertib.

(2))

Terdapat tanah yang belum bersertifikat, aset dicatat ganda dan belum tercatat pada pada buku inventaris.

(3))

Penerimaan hibah belum tercatat di Daftar Barang Milik Daerah yaitu pada lima SKPD dan 17 sekolah.

(4))

Penyelesaian status pemanfaatan BMD oleh Perusda berlarut-larut

(5))

Pengendalian yang ada belum didokumentasikan dalam prosedur uraian, flow chart atau form lainnya.

(2) Reviu atas Kinerja Tidak adanya berita acara serah terima dari pengurus barang yang lama ke pengurus barang yang baru menyulitkan untuk dilakukan reviu atas kelemahan pekerjaan masing-masing pengurus barang. 5)

Pemantauan (Monitoring) Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2010, 2011 dan 2012 diketahui terdapat beberapa temuan terkait dengan aset tetap yang belum ditindaklanjuti secara optimal.


15

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN 1. Penerimaan Hibah pada Lima SKPD dan 17 Sekolah Belum Tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah a. b.

Pemerintah daerah menerima barang dari berbagai sumber, diantaranya: Pemenuhan kewajiban pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu; dan Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melaui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setiap semester melakukan rekonsiliasi atas mutasi aset dan belanja modal yang telah direalisasikan. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam bentuk berita acara rekonsiliasi. Pada semester II TA 2012, terdapat selisih antara penambahan aset dan realisasi belanja modal sebesar Rp169.549.699.347,7 dan Semeseter I 2013 selisih yang terjadi sebesar Rp14.038.224.450,00. Selisih tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya perolehan barang yang dibawah nilai kapitalisasi, kesalahan klasifikasi aset, dan pengakuan aset perolehan semester II TA 2013 di semester I TA 2013. Selisih tersebut telah mampu ditelusuri oleh Pemkot Tarakan sehingga mutasi aset dan realisasi belanja modal telah sesuai. Hasil pemeriksaan atas penerimaan aset di SKPD dan sekolah diketahui penerimaan hibah pada lima SKPD dan 17 sekolah belum tercatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Kondisi tersebut diuraikan sebagai berikut. a.

Penerimaan hibah pada lima SKPD belum dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Hasil pemeriksaan dan permintaan data terkait penerimaan barang dari pihak ketiga pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan diketahui terdapat lima SKPD di Kota Tarakan menerima bantuan dari pihak lain berupa aset. Tetapi atas aset yang diterima tersebut belum dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Daftar SKPD yang belum mencatat penerimaan aset sebagaimana disajikan pada tabel 1.1.

No

1

2

3 4 5

Tabel 1.1. Daftar SKPD yang belum mencatat penerimaan aset Jumlah Barang Jumlah Jumlah SKPD Diketahui Nilai (Rp) Barang Barang Nilainya Tanpa Nilai Dinas Kelautan dan Perikanan 4 4 19.800.000,00 Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi 4 1 260.000.000,00 3 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 35 35 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 12 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 3 Jumlah

58

5

279.800.000,00

53

Rincian dapat dilihat pada lampiran 1.


16

b.

Penerimaan hibah pada 17 sekolah belum dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Hasil pemeriksaan dan permintaan data terkait penerimaan barang dari pihak ketiga pada sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan diketahui 17 sekolah yang belum mencatat aset dalam Daftar Barang Milik Daerah. Daftar sekolah yang belum mencatat penerimaan aset sebagaimana disajikan pada tabel 1.2. Tabel 1.2. Daftar sekolah yang belum mencatat penerimaan aset.

NO

SEKOLAH

Jumlah Aset yang tidak Diketahui Nilainya

Jumlah Aset yang Diketahui Nilainya

JUMLAH Aset

1

2

3=1+2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

SDN UTAMA SDN 002 SDN 004 SDN 010 SDN 012 SDN 013 SDN 018 SDN 023 SDN 031 SDN 035 SDN 043 SDN 049 SMPN 1 SMPN 04 SMPN 5 SMPN 6 SMKN 2 Jumlah

3 364 56 698 1.157 179 2.451

9 35 50 708 60 68 3 25 580 18 49 3 2.673 4.281

3 9 35 414 708 60 124 3 25 698 580 18 1.157 49 3 179 2.673 6.732

Nilai (Rp)

28.500.000,00 172.670.000,00 60.822.850,00 35.870.669,00 49.836.687,50 14.759.000,00 8.150.000,00 20.959.000,00 50.852.197,00 15.836.000,00 301.283.983,00 26.980.000,00 1.711.426.729,00 2.497.947.116,00

Rincian dapat dilihat pada lampiran 2.

Bagian aset DPPKA tidak memiliki data pembanding untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan hibah telah dicatat. Pencatatan sangat bergantung pada laporan yang diserahkan oleh masing-masing pengurus barang. Sekretaris DPPKA memberikan penjelasan sesuai Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) nomor 01/MansetTRK/2013 tanggal 12 Desember 2013 bahwa pada proses rekonsiliasi aset baru mampu untuk mendeteksi adanya barang yang tidak tercatat jika barang tersebut direalisasikan melalui belanja modal Pemerintah Kota Tarakan. Sedangkan untuk barang yang diterima selain dari dana APBD, akurasi pencatatan sangat bergantung pada pengurus barang. Karena memang belum ada sistem pelaporan yang memadai atas penerimaan barang selain dana APBD. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 19 ayat: (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu. (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat. (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.


17

(4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan Daftar Barang menggambarkan nilai barang milik daerah yang sebenarnya.

Milik

Daerah

tidak

Kondisi tersebut disebabkan Pemerintah Kota Tarakan belum memiliki sistem pengelolaan yang memadai atas penerimaan barang non-APBD yang diterima langsung di SKDP. Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi sebagai berikut: a. Dinas kependudukan dan capil Penerimaan perangkat elektronik untuk perekaman E- KTP dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Adminduk yang diserahkan kepada pemerintah Kota Tarakan (Hibah) belum dapat dicatat sebagai barang milik daerah sebelum 5 tahun, mengingat barang tersebut masih menjadi tanggungan pihak ketiga jika ada kerusakan (PT. Quadra Solution). b. KPPT Penyerahan hadiah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam acara Invesment award dalam bidang PTSP (pelayan terpadu satu pintu) yang diterima oleh Pemerintah Kota Tarakan yang belum tercatat (sesuai data terlampir) dan berita acara tersebut akan kami mintakan kembali kepada BKPM dan barang tersebut sudah kita catat dalam KIB B KPPT. c. Dinas Kelautan dan Perikanan Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Tarakan (Dinas Kelautan dan Perikanan) tahun perolehan 2011 akan kami catat dalam Inventarisasi BMD Kota Tarakan. d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kami mengakui kurang catat dan selanjutnya akan kami catat dalam KIB SIMDA. e. Dinas Pendidikan Kami mengakui kurang catat dan selanjutnya akan kami catat dalam KIB SIMDA. f. Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Penyerahan kendaraan dinas mobil Hilux dari pusat sesuai Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka fasilitasi KPHL Model Kota Tarakan Nomor : BA. 15/BPKH IV-1/ 2012 kepada Pemerintah Kota Tarakan (Dokumen terlampir) akan dicatat dalam Inventarisasi BMD Pemerintah Kota Tarakan. Untuk kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit dengan penjelasan sebagai berikut jenis Suzuki Thunder 1 unit tahun 2010 hibah dari Kementerian Kehutanan (dokumen terlampir), Yamaha RX King 1 unit hibah dari Kementerian Kehutanan melalui BPDAS Samarinda dan 1 unit Yamaha RX King salah input. 3 Kendaraan tersebut akan dicatat dalam Inventaris BMD Pemerintah Kota Tarakan. BPK merekomendasikan memerintahkan:

Walikota


Tarakan

agar

Sekretaris

Daerah

18

a. Kepala SKPD mencatat dan melaporkan penerimaan barang non-APBD yang diterima langsung. b. Kepala DPPKA menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan barang non-APBD yang diterima langsung oleh SKDP. 2. Pengelolaan Rumah Dinas pada Pemerintah Kota Tarakan Belum Memadai Rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Rumah negara ditetapkan statusnya oleh Kepala Daerah sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara. Sedangkan Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No. 31/LHP/XIX.SMD/XI/2011 tanggal 21 November 2011 menyatakan bahwa potensi penerimaan daerah yang berasal dari pemakaian rumah dinas belum dapat direalisasikan minimal sebesar Rp11.970.000,00. BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar memerintahkan kepala DPPKA untuk segera mendapatkan data penghuni rumah dinas yang lengkap sebagai dasar untuk menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, serta memberikan sosialisasi kepada penghuni rumah dinas mengenai hak dan kewajibannya terutama kewajiban membayar retribusi Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menindaklanjuti dengan melakukan penagihan kepada penghuni rumah negara yang belum membayar sewa. Jumlah rumah dinas milik Pemkot Tarakan yang tercantum dalam SIMDA per 30 Juni 2013 sebanyak 114 unit rumah negara termasuk flat, rusun, dan rumah lain-lain. Daftar rumah negara milik Pemkot Tarakan per 30 Juni 2013 disajikan pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Daftar Rumah Negara Milik Pemkot Tarakan per 30-06-2013 No. 1

Nama Unit Pengguna Barang Bagian Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah

Nama Aset

Unit

Nilai

Flat/rumah Lain-lain

3

5.048.577.000

Rumah Negara Gol III

86

9.236.623.301

2

Dinas Kehutanan & Perkebunan

Rumah Negara Gol. I

3

856.088.003

3

Dinas Pariwisata

Flat/rumah Lain-lain

1

98.425.000


19

No. 4

Nama Unit Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang

Nama Aset

Unit

Nilai

Flat/Rumah Susun Permanen

2

2.512.930.800

Flat/Rumah Susun Semi Permanen

1

94.391.000

Rumah Negara Gol .I

1

48.125.000

Rumah Negara Gol. II

1

186.925.000

Rumah Negara Gol. III

1

439.359.000

5

Kec. Tarakan Barat

Rumah Negara Gol. I

1

30.000.000

6

Kec. Tarakan Tengah


1

943.221.700

7

Puskesmas Mamburungan

Rumah Negara Gol. I

3

60.750.000

8

SD 003 TARAKAN BARAT


1

124.000.000


1

924.000.000

9

SD 013 TARAKAN TIMUR

Rumah Negara Gol. I

4

127.250.000

10

Sekretaris Daerah


1

5.582.592.000

11

Wakil Walikota


1

7.570.310.500

12

Walikota


1

7.555.029.000

114

41.438.596.304

TOTAL

Rincian rumah dinas sesuai SIMDA dapat dilihat pada Lampiran 3.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan rumah dinas milik Pemkot Tarakan belum memadai. Kondisi tersebut dijelaskan sebagai berikut. a. Pemkot Tarakan belum mempunyai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang mengatur tentang tata cara penggunaan rumah dinas. Pemeriksaan atas pengelolaan rumah dinas di lingkungan Pemkot Tarakan menunjukkan bahwa Pemkot Tarakan belum mempunyai SOP tentang tata cara penggunaan rumah dinas yang antara lain mengatur tentang : 1) Tata cara pengadaan rumah negara, yaitu cara pengadaannya (bangun, beli, tukar menukan, tukar bangun ataupun hibah), standar tipe dan kelas rumah negara bagi pejabat dan pegawai negeri beserta toleransi kelebihan luas tanah yang diijinkan. 2) Tata cara penetapan status rumah negara, termasuk dokumen apa saja yang diperlukan untuk menetapkan status rumah negara dan siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaannya 3) Tata cara penghunian rumah negara, yaitu cara penerbitan SIP (Surat Ijin Penghunian), apa saja yang wajib tercantum dalam SIP, masa berlaku SIP, kriteria penunjukan penghuni, kewajiban dan larangan, penyelesaian sengketa serta dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan penghunian rumah negara.


20

4) Tata cara pengalihan status rumah negara, yaitu cara pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, pengalihan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II, dan pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I. Hasil wawancara dengan Kasie Pemanfaatan dan Pengendalian Aset DPPKA Kota Tarakan sesuai notulen wawancara tanggal 4 Desember 2013 diperoleh informasi bahwa pengelolaan rumah dinas hanya mengacu kepada Perda Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perda tersebut mengatur tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah tetapi penetapan golongan rumah dan penggunaan hanya disebut dalam satu pasal tanpa penjelasan lebih lanjut. Seluruh rumah negara milik Pemkot Tarakan saat ini belum ada penetapan status dari Walikota. b. Penerimaan sewa rumah dinas belum optimal. Realisasi penerimaan sewa rumah dinas TA 2012 dan Semester I 2013 masingmasing sebesar Rp16.080.000,00 dan Rp2.730.000,00. Pembayaran sewa rumah dinas tersebut adalah untuk 25 rumah. Hasil wawancara dengan Kasie Penagihan Bidang Pendapatan DPPKA diperoleh informasi bahwa data penghunian seperti SIP sebagai dasar untuk menagih sewa tidak ada sehingga tidak dapat diketahui berapa jumlah penyewa rumah dan berapa tunggakan sewanya. Pembayaran uang sewa dapat diketahui dari Kepala Seksi Pembukuan Penerimaan Bidang Pembukuan DPPKA ketika penyewa melakukan penyetoran uang sewa, tetapi apabila penyewa menunggak sewa maka tidak dapat dipantau baik oleh Bidang Pendapatan maupun Bidang Pembukuan karena tidak ada data penyewa rumah dinas di Bidang Pengelolaan Aset DPPKA. c. Terdapat rumah dinas yang belum tercatat dalam SIMDA BMD Hasil pengumpulan data melalui kuisioner yang dikirimkan kepada 51 SKPD, 66 sekolah dan 10 puskesmas Pemkot Tarakan menunjukkan bahwa 45 SKPD, 42 sekolah dan 7 puskesmas telah mengembalikan kuisioner. Hasil yang diperoleh adalah terdapat enam SKPD, 10 sekolah, dan dua puskesmas yang mengelola rumah dinas tetapi belum tercatat di SIMDA. Selain itu, terdapat tiga SKPD, dua sekolah, dan satu puskesmas yang mencantumkan data rumah dinas tidak sesuai dengan data SIMDA. Rincian selengkapnya dalam Lampiran 4. Hal ini menunjukan bahwa tidak semua rumah dinas terpantau oleh DPPKA selaku koordinator pengelolaan aset daerah. d. Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 7 Desember 2013 menunjukkan hal sebagai berikut : 1) Jumlah rumah dinas menurut SIMDA dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat perbedaan. Daftar rumah dinas menurut SIMDA dan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2. Tabel 2.2 Perbandingan hasil pemeriksaan fisik dengan SIMDA No 1

Lokasi Kampung I

Sesuai SIMDA

Hasil cek fisik

Selisih

31 unit

11 unit

20 unit


21

2

Kampung VI

22 unit

19 unit

3 unit

3

Sawah Lunto

12 unit

12 unit

-

4

Skip Lap Golf

6 unit

29 unit

23 unit

Total

71 unit

71 unit

Kasie Pemanfaatan dan Pengendalian DPPKA menjelaskan bahwa perbedaan jumlah rumah dinas dalam SIMDA dengan hasil pemeriksaan fisik terjadi karena Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian DPPKA belum menginventarisasi seluruh rumah dinas. 2) Rumah negara di Jl Markoni tercatat di SIMDA sebanyak tiga unit dan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Sedangkan, rumah negara di Jl. Pulau Irian sebanyak dua unit berfungsi sebagai Kantor PKK dan Kantor Dharma Wanita, bukan lagi sebagai rumah dinas. 3) Rumah dinas di Kampung VI sebanyak dua unit, di Sawah Lunto sebanyak satu unit, dan di Jl. Skip Lapangan Golf sebanyak satu unit ditempati oleh pegawai yang telah pensiun. Selain itu, rumah dinas di Kampung VI (Jl. Gunung Amal) sebanyak satu unit ditempati oleh pegawai yang pindah ke Pemda lain. 4) Satu unit flat/rumah lain-lain yang tercatat di Bagian Umum dan Perlengkapan (Umper) Setda senilai Rp4.952.577.000,00 ternyata tanah kosong eks lokalisasi yang dibebaskan oleh Pemkot Tahun 2009 dan seluruh bangunannya sudah dirobohkan. 5) Satu unit rumah di Kampung I yang tercatat sebagai Rumah Negara Golongan III ternyata bangunan gedung laboratorium dan penyimpanan milik Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang tanahnya merupakan milik Pertamina. Pada saat pemeriksaan lapangan terdapat aktifitas renovasi gedung yang dilakukan oleh rekanan Dinas PU dan Tata Ruang. 6) Tiga unit rumah yang tercatat sebagai Rumah Negara Golongan III Type A Permanen di Jl. Aki Babu Rt. 20 Karang Anyar Pantai telah berubah peruntukan menjadi Rumah Potong Hewan (RPH) 7) Satu unit rumah Ketua DPRD di Jl. Halmahera tidak dicatat di SIMDA, hanya terdapat satu unit rumah negara di Jl. Halmahera yang tercatat sebagai rumah Sekretaris Daerah (Sekda). 8) Satu unit rumah dinas yang ditempati oleh Sdr. Arbain tercatat dua kali dalam SIMDA dengan nomor register 36 dan 50, sedangkan ybs hanya menempati satu unit rumah di Lapangan Golf Kel. Skip. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 1) Pasal 7, yang menyatakan penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri;


22

2) Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan untuk dapat menghuni Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki Surat Izin Penghunian; 3) Pasal 12 ayat (1), yang menyatakan untuk menentukan golongan Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III; ayat (3a) Rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungkan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I. b. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, yaitu Bab II Tata Cara Pengadaan Rumah Negara; Bab III Tata Cara Penetapan Status Rumah Negara; Bab IV Tata Cara Pengalihan Status Rumah Negara c.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 65 ayat (1), yang menyatakan Kepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000, Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan besarnya Retribusi ditetapkan atas masing masing kekayaan daerah sebagai berikut: 1) Bangunan/Rumah Dinas Pemerintah Daerah Permanen tunggal Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan; 2) Permanen gandeng Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan; 3) Semi permanen Tunggal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan; 4) Semi permanen gandeng Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan; e. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan Kepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan f.

Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan, Pasal 3 tentang Fungsi DPPKA antara lain yaitu pembinaan, koordinasi, pengendaliaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Data rumah dinas yang tercatat di SIMDA tidak menggambarkan kondisi sebenarnya; b. Potensi penerimaan sewa rumah negara belum dapat dipungut secara optimal; c. Pegawai dan pejabat aktif tidak memperoleh kesempatan menempati rumah dinas. Kondisi tersebut disebabkan: a. Kepala DPPKA selaku perumus kebijakan teknis bidang pengelolaan aset daerah belum menyusun Juknis tentang Penggunaan BMD yang antara lain mengatur tentang penggunaan rumah negara atau rumah dinas mengacu kepada ketentuan yang berlaku;


23

b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset DPKKA selaku koordinator pengelolaan aset seluruh Pemkot Tarakan kurang berkoordinasi dengan pengurus barang masingmasing SKPD. Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi bahwa akan segera menyusun Petunjuk Teknis Pengguna Rumah Dinas, melakukan inventarisasi ulang secara fisik rumah dinas dan administrasi ijin penghunian, serta akan segera melakukan pembenahan pencatatan Rumah Dinas kedalam simda barang yang akan dipusatkan kepada DPPKA Kota Tarakan. BPK merekomendasikan memerintahkan Kepala DPPKA:

Walikota

Tarakan

agar

Sekretaris

Daerah

a. Menyusun petunjuk teknis tentang penggunaan BMD yang antara lain mengatur tentang penggunaan rumah negara atau rumah dinas mengacu kepada ketentuan yang berlaku; b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam pengelolaan rumah dinas. 3. Penyelesaian Status Pemanfaatan BMD Kota Tarakan oleh Perusahaan Daerah Kota Tarakan Berlarut-larut Perusahaan Daerah (Perusda) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusda Kota Tarakan didirikan berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta untuk menambah sumber pendapatan daerah. Perda No.20 Tahun 1999 mengatur bahwa Modal Dasar Perusda terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Dalam pelaksanaannya, Pemkot Tarakan menghadapi penyelesaian status pemanfaatan BMD Kota Tarakan oleh Perusda yang berlarut-larut. Hal ini telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2009, 2010, dan 2011. a. LHP BPK Nomor 24/LHP/XIX.SMD/VI/2009 tanggal 26 Juni 2009 LHP menyebutkan bahwa keberadaan Perusahaan Daerah Kota Tarakan tidak jelas dan membebani keuangan daerah. Atas masalah tersebut BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar: 1) Mengambil langkah kebijakan atas keberadaan Perusahaan Daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. 2) Menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah untuk melakukan penilaian atas keberadaan Perusahaan Daerah melalui analisis prospek usaha yang mendalam Pemkot Tarakan telah melakukan tindak lanjut dengan mengirim Surat Walikota Tarakan kepada Kabag Ekonomi Sekretariat Kota Tarakan No.700/68/Inspektorat tanggal 13 Agustus 2009 yang berisi instruksi untuk melakukan penilaian atas keberadaan Perusahaan Daerah melalui analisis prospek usaha yang mendalam. Namun demikian, belum ada tindak lanjut atas rekomendasi BPK untuk mengambil


24

langkah kebijakan atas keberadaan Perusahaan Daerah sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan. b. LHP BPK Nomor 26/LHP/XIX.SMD/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 LHP menyebutkan bahwa pengelolaan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan pada PDAM Kota Tarakan dan Perusda Kota Tarakan kurang memadai. Sejak awal berdirinya Perusahaan Daerah Kota Tarakan belum pernah dilakukan penyetoran modal dasar dari Pemerintah Kota Tarakan seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan No.20 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Daerah sebagai modal dasar Perusahaan Daerah. Selama ini, Pemerintah Kota Tarakan memberikan dana untuk biaya operasional melalui pos belanja bantuan sosial dan hibah Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar: 1) Menegur Kuasa Bendahara Umum Daerah yang tidak menjalankan tugasnya dalam mengelola Investasi Pemerintah Kota Tarakan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Ttentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 8 ayat (7) poin (h). 2) Menunjuk unit khusus untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan 3) Segera melakukan perbaikan atas pengelolaan investasi antara lain dengan melakukan perbaikan pengelolaan Perusda Kota Tarakan dan melakukan penyetoran modal dasar sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan 4) Melakukan penyelarasan atas peraturan yang menjadi dasar pengelolaan investasi dengan pelaksanaan nyata di lapangan Pemkot Tarakan telah melakukan tindak lanjut dengan: 1) Membuat teguran tertulis No.862/42/Peg tanggal 02 Agustus 2010 oleh Walikota Tarakan kepada Kuasa BUD atas kelalaiannya tidak menjalankan tugas dalam mengelola investasi Pemerintah Kota Tarakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga terjadi kesalahan tersebut 2) Membuat teguran tertulis No.862/47/Peg tanggal 02 Agustus 2010 oleh Walikota Tarakan kepada Kepala DP2KA untuk menunjuk unit khusus guna melakukan pengawasan atas pengelolaan investasi yang dimiliki oleh pemerintah kota tarakan. Namun demikian sampai saat pemeriksaan berakhir belum ada unit khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan investasi. 3) Membuat instruksi tertulis No.862/47/Peg tanggal 2 Agustus 2010 oleh Walikota Tarakan kepada Kepala DP2KA untuk segera melakukan perbaikan atas pengelolaan investasi antara lain dengan melakukan perbaikan pengelolaan perusda Kota Tarakan dan melakukan penyetoran modal dasar sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah yang bersangkutan c. LHP BPK Nomor 06/LHP/SMD/05/2011 tanggal 9 Mei 2011 LHP menyebutkan bahwa nilai Perusahaan Daerah Kota Tarakan belum dapat disajikan dengan memadai. Posisi modal pemerintah daerah dalam neraca sebagai


25

kekayaan pemda yang dipisahkan sebesar Rp0,00. Sejak berdiri Tahun 1999 Pemerintah Kota Tarakan belum memberikan penyertaan investasi seperti yang tercantum dalam Perda Pembentukan Perusda. Pemkot Tarakan selalu memberikan dana hibah kepada Perusda Tarakan untuk biaya operasionalnya. Dalam tahun 2010, Perusahaan Daerah ini mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Kota sebesar Rp500.000.000,00. Disisi lain, Perusda Kota Tarakan dan Pemerintah Daerah merupakan dua unit entintas yang terpisah. Perusda merupakan bagian kekayaan daerah yang terpisahkan yang mempunyai kewenangan sendiri. Oleh karena itu, pola kerjasama antara Perusda Tarakan dan Pemerintah Tarakan harus didasari oleh bentuk perjanjian yang memadai. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar: 1) Segera menetapkan kebijakan terkait pola hubungan/kerjasama antara pemkot Tarakan dan Perusda Kota Tarakan 2) Menginstruksikan kepada Direktur Perusahaan Daerah untuk melaksanakan kewajibannya dalam membuat laporan keuangan secara memadai Pemkot Tarakan telah melakukan tindak lanjut dengan: 1) Membuat Surat Walikota No. 862/15/Peg yang menginstruksikan Kepala Bagian Hukum Setkot untuk menetapkan kebijakan berupa Surat Keputusan Walikota terkait pola hubungan/kerjasama antara Pemkot Tarakan dan Perusda Kota Tarakan 2) Membuat Surat Walikota No. 862/16/Peg yang menginstruksikan Dirut Perusda untuk melaksanakan kewajibannya dalam membuat laporan keuangan secara memadai Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas kepastian status pengelolaan BMD Pemkot Tarakan oleh Perusda tidak ditemukan kemajuan yang berarti. Belum ada Perda yang diterbitkan sebagai bentuk penyertaan modal pemerintah dalam Perusda Tarakan. Hasil wawancara dengan Kabag Keuangan Perusda Kota Tarakan diperoleh informasi sebagai berikut: a. Pengelolaan aset berupa pasar yaitu Pasar Lingkas, Pasar Sebengkok dan Pasar Boom Panjang oleh Perusda Tarakan hanya melalui SK Penunjukan Walikota No. 552/HKVII/741/2007 tanggal 24 Juli 2007. b. Penyertaan modal yang diberikan Pemkot Tarakan sebesar Rp1.000.000.000,00 berlaku hanya untuk unit usaha City Gas yang merupakan kerjasama dengan Kementerian ESDM. Modal tersebut antara lain digunakan untuk stand by LC pembelian gas dari supplier, sedangkan penyertaan modal untuk unit usaha lain belum ada. c. Perjanjian Kerjasama dengan Pemkot Tarakan dilakukan atas pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I (dengan DPPKA) dan jasa perparkiran (dengan Dinas Perhubungan), sedangkat atas aset lainnya tidak ada. d. Aset Pemkot yang dikelola Perusda belum dicatat ke dalam Neraca Perusda karena belum ada penyerahan aset sehingga tidak diketahui nilainya.


26

Aset yang dikelola Perusda tersebut masih tercatat sebagai aset milik Pemkot dan seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkot. Namun demikian, Pemkot tidak mengamankan dengan baik aset-aset yang masih belum diserahkan ke Perusda tersebut, terutama pasar dan ruko (rukan). Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset menunjukkan bahwa terdapat 100 unit kios dan 63 los di Pasar Gusher yang dibeli oleh Pemda dan termasuk dalam pengelolaan Perusda. Namun demikian, dokumen jual beli atas kios tersebut tidak diketahui keberadaannya. Bidang Pengeloaan Aset DPPKA hanya menyimpan Sertifikat HGB atas unit kios tetapi masih atas nama PT Gusher. Hasil wawancara dengan Kabag Pasar dan Kabag Operasional Perusda Tarakan menunjukkan bahwa penatausahaan aset tidak tertib, yaitu: a. Perusda tidak mendapatkan data jumlah kios/los di lokasi pasar yang diserahkan oleh Pemkot. Perusda melakukan hitung ulang sendiri termasuk mendata ulang namanama penyewa kios/los. b. Pada Pasar Sebengkok terdapat kurang lebih 70 kios yang tidak dapat dipungut sewa karena pemilik kios memiliki gambar situasi yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Tarakan Tengah. Lahan pasar merupakan milik Pemkot tetapi banyak kios yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. c. Pada Pasar Lingkas terdapat 23 unit kios yang dirubah menjadi tempat tinggal dan dua unit dalam keadaan rusak, fasilitas pasar juga tidak memadai. Ketika diserahkan ke Perusda, pasar tersebut sudah berubah fungsi. d. Satu ruko di Jl. Yos Sudarso dikuasai oleh pihak ketiga, Sdr B. Tanah tersebut sebelumnya milik PT Dharma Niaga (DN) yang terbengkalai kemudian dibangun ruko diatasnya oleh Pemkot. Kondisi diatas menunjukkan bahwa permasalahan tentang pengelolaan aset Pemkot Tarakan oleh Perusda sudah terjadi sejak saat dibentuknya Perusda pada Tahun 1999. Perusda belum memiliki Modal Dasar sesuai yang ditentukan dan penyertaan modal oleh Pemkot baru dilakukan pada Tahun 2011 tetapi tidak disahkan melalui Perda. Penyertaan modal ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Tarakan No.539/HKV/349/2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tarakan Kepada Perusda Kota Tarakan Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Mei 2011. Namun demikian, BMD yang dikelola Perusda belum diserahkan dan tidak tercatat sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Pemanfaatan BMD yang diperbolehkan oleh peraturan adalah sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BOT dan BTO. Apabila BMD yang dikelola Perusda bukan dianggap sebagai penyertaan modal, maka pengelolaan tersebut termasuk dalam kerjasama pemanfaatan aset yang dalam pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan antara lain harus ada lelang. Di satu sisi pengelolaan BMD oleh Perusda tersebut hanya berupa surat penunjukan walikota, bahkan untuk pengelolaan pasar tidak ada penunjukan apapun dari Pemkot sehingga apabila tidak segera ditetapkan status pengelolaan BMD tersebut maka terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan BMD oleh Perusda. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pasal 2, yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk


27

sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 26 ayat (1), yang menyatakan kerja sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Huruf a, yang menyatakan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN/D untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik negara/daerah dimaksud; 2) Huruf b, yang menyatakan mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; 3) Huruf c, yang menyatakan mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan; 4) Huruf d, yang menyatakan besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;. c. Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1) Pasal 31 ayat (1), yang menyatakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola; ayat (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah 2) Pasal 38 ayat (1), yang menyatakan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barang milik daerah dimaksud; (b). mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; (c) besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hsil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan (d) pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian. 3) Pasal 81 ayat (3), yang menyatakan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah


28

Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Tujuan pembentukan Perusda untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak tercapai secara optimal; b. Risiko kehilangan aset milik Pemkot yang dikuasai pihak ketiga dan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Kondisi tersebut disebabkan Walikota Tarakan kurang berkomitmen untuk menyelesaikan status pengelolaan BMD oleh Perusda sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi bahwa kami mengakui kondisi tersebut, hal ini disebabkan karena SKPD yang menangani pengelolaan Perusda secara teknis tidak ada dan akan kami tindak lanjuti agar BUD terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Perusda / BUMD di Kota Tarakan serta membantu unit yang menangani khusus Perusda. BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar bersama dengan DPRD Kota Tarakan mengambil langkah-langkah strategis terkait penyelesaian status pengelolaan BMD oleh Perusda.

4. Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan dengan PT Gusher Tidak Sesuai Ketentuan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan memiliki aset sebidang tanah terletak di Jl Gajah Mada, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat seluas ± 46.245 m2 sesuai sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 02 Tahun 2001. Selain itu, terdapat sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat seluas 5.723 m2 sesuai sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tahun 2001. Guna mempercepat laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi maka Pemkot bekerjasama dengan PT Gusher memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan pasar, ruko, dan hotel. Kronologis kerjasama tersebut adalah sebagai berikut. a. Tanggal 21 Agustus 2000 Walikota menandatangani MoU tanpa nomor dengan pihak PT Gusher untuk membangun pasar, hotel dan bungalow. Pasar terletak di Jl Gajah Mada seluas ±40.000 m2 dengan nama Pasar Simpang Tiga, sedangkan hotel terletak di Jl Yos Sudarso seluas ± 5.000 m2. PT Gusher sepakat untuk membangun dalam dua tahap yaitu tahap I, tanah seluas 22.000 m2 dibangun untuk kios dan los berlantai tiga dan tahap II dibangun ruko berlantai tiga di atas tanah seluas 18.000m2. Selanjutnya, setelah para pedagang direlokasi akan dibangun hotel. b. Tanggal 22 September 2000 Walikota mengirimkan surat Nomor 974/528/Penda-I kepada Direktur PT Gusher untuk memberitahukan besarnya uang pemasukan ke Kas Daerah (Kasda) Kota Tarakan. Surat tersebut berisi antara lain PT Gusher Tarakan wajib membayar uang pemasukan ke Kasda Kota Tarakan yang besarnya dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di lokasi tersebut. NJOP tanah tersebut sebesar


29

Rp6.000.000.000,00 terdiri atas lokasi hotel seluas 5.000 Rp2.000.000.000,00 dan lokasi pasar sebesar Rp4.000.000.000,00.

meter

sebesar

c. Tanggal 25 September 2000 Komisaris PT Gusher mengirim surat No.042/GT-TRK/IX/00 kepada Walikota Tarakan terkait besarnya uang pemasukan ke Kasda. Surat tersebut menyatakan PT Gusher hanya sanggup menyetor ke Kasda untuk hotel dan lokasi pasar sebesar Rp4.500.000.000,00, dengan pertimbangan antara lain situasi nasional yang kurang menentu, keadaan rupiah yang belum stabil, sulit dan tingginya harga material bangunan di daerah dan setiap saat harganya selalu berubah dan meningkat, transportasi yang sulit dan membutuhkan waktu lama dan tenaga-tenaga profesional dan alat-alat berat pendukung sebagian besar didatangkan dari luar kota Tarakan. d. Tanggal 4 Oktober 2000 Walikota Tarakan kemudian mengirim surat No.648/1044/P.Prog kepada Ketua DPRD perihal permohonan persetujuan DPRD atas kesanggupan PT Gusher yang menawar nilai kompensasi sebesar Rp4.500.000.000,00. e. Tanggal 6 Oktober 2000 Ketua DPRD melalui surat No.170/570/DPRD/X/2000 memberikan jawaban kepada Walikota. Hasil pertemuan unsur pimpinan DPRD Kota Tarakan dan Ketua-Ketua Fraksi dengan Walikota tanggal 2 Oktober 2000 memberikan pertimbangan untuk mempercepat laju pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan maka DPRD sepakat dapat menyetujui penawaran PT Gusher sebesar Rp4.500.000.000,00. f.

Tanggal 20 Oktober 2000 Atas persetujuan DPRD tersebut, Walikota kemudian menandatangani Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan tanpa nomor, yang berisi antara lain : 1) Pemkot menyerahkan kepada PT Gusher: (1) tanah Hak Pengelolaan Nomor 01 terletak di Jl Yos Sudarso/Gajah Mada seluas 5.723 m2 sesuai surat ukur No.333/1990 tanggal 9 Oktober 2000 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, dan (2) tanah Hak Pengelolaan No.02 terletak di Jl Gajah Mada seluas 46.245 m2 sesuai surat ukur No.23/2000 tanggal 9 Oktober 2000 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tarakan; 2) Tanah tersebut harus digunakan untuk bangunan pertokoan, pembangunan pasar dan lain-lain yang bermanfaat seluas 46.245 m2 dan untuk hotel dan fasilitas penunjang lainnya seluas 5.723 m2; 3) Pihak kedua wajib membayar uang pemasukan ke Kasda sebesar 2 milyar untuk tanah seluas 5.723 m2 dan sebesar 2,5 milyar untuk tanah seluas 46.245 m2; 4) Tanah yang diserahkan kepada PT Gusher dapat diajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun. Hak tersebut dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan segala hak dan kewajiban pihak PT Gusher beralih kepada pihak yang menerima peralihan tersebut; 5) Setelah jangka waktu HGB berakhir, PT Gusher atau pihak lain yang menerima HGB dapat mengajukan permohonan perpanjangan HGB atas tanahnya atau mengajukan hak milik sesuai ketentuan yang berlaku;


30

6) Berakhirnya HGB atas tanah tersebut tidak menghapus pemilikan bangunan di atasnya oleh PT Gusher. g. Tanggal 21 Februari 2001 Walikota kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 08.560.1.44.07/2001 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan tersebut antara lain menyebutkan bahwa penerima hak adalah Pemkot Tarakan dan dalam menyerahkan bagian-bagian dari Hak Pengelolaan (HPL) tersebut kepada pihak ketiga wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977. h. Tanggal 19 Januari 2009 Walikota dan Direktur PT Gusher melakukan addendum perjanjian penyerahan bagian tanah Hak Pengelolaan, tanpa nomor, atas tanah seluas 5.723 m2. Perjanjian tersebut berisi antara lain : 1) Merubah Angka 2 Perjanjian menjadi berbunyi “Tanah yang diserahkan dengan perjanjian ini harus digunakan oleh pihak kedua untuk bangunan Hotel dan Mall dan atau Rumah Susun Non Hunian”; 2) Merubah Angka 6 Perjanjian menjadi berbunyi “Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada pihak kedua dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain tanpa memerlukan ijin dari pihak pertama dan selanjutnya dengan beralihnya HGB tersebut kepada pihak lain maka segala hak dan kewajiban pihak kedua beralih kepada pihak yang menerima peralihan tersebut. Pihak kedua berhak mengajukan sertifikat hak milik atas satuan-satuan rumah susun atas bangunan atau bagian-bagian dari bangunan yang didirikan di atas tanah HGB di atas HPL sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk HGB menurut perjanjian ini berlaku pula terhadap sertifikat hak milik atas satuan-satuan rumah susun tersebut, terutama dan utama adalah hak untuk menjadikan sebagai jaminan hutang dan hak untuk mengalihkan kepada pihak lain tanpa memerlukan ijin lagi pihak pertama”; 3) Merubah Angka 8 Perjanjian menjadi berbunyi “Setelah berakhirnya jangka waktu HGB tersebut pihak kedua atau pihak lain yang menerima peralihannya dapat mengajukan permohonan perpanjangan HGB atas tanahnya atau mengajukan hak milik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari pihak pertama selaku pemegang HPL”. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perjanjian antara Pemkot dan PT Gusher menunjukkan kelemahan sebagai berikut. a. Pada saat perjanjian dibuat pada Tahun 2000, Walikota tidak mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah serta ketentuan lain yang berlaku pada saat itu sehingga terjadi beberapa pelanggaran dalam perjanjian yang dibuat, antara lain:


31

1) Adanya klausul bahwa berakhirnya hak guna bangunan atas tanah sebagaimana dimaksud tidak menghapus pemilikan bangunan di atasnya oleh pihak kedua 2) Adanya klausul bahwa HGB yang diberikan kepada Pihak Kedua dapat beralih kepada pihak lain, tanpa tambahan kalimat “atas ijin Pihak Pertama”. b. Adendum perjanjian yang ditandatangani Tahun 2009 oleh Walikota saat itu dan PT Gusher semakin memperjelas bahwa perjanjian tersebut menyalahi peraturan yang ada dengan adanya klausul “Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada pihak kedua dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain tanpa memerlukan ijin dari pihak pertama”. Pada saat adendum dibuat, Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan BMD juga sudah berlaku tetapi Walikota tidak mempertimbangkan peraturan tersebut dalam membuat adendum perjanjian sehingga perjanjian pemanfaatan BMD tersebut tetap menggunakan judul “Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah Hak Pengelolaan”. c. Tanah tersebut dalam Laporan Keuangan Pemkot Tarakan Tahun 2012 masuk dalam akun Aset Lainnya (Kerjasama BGS) dengan nilai masing-masing sebesar Rp172.123.890.000,00 dan Rp29.027.056,00. BGS adalah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga untuk membangun bangunan siap pakai dan mendayagunakannya selama kurun waktu tertentu kemudian setelah jangka waktu berakhir tanah dan bangunan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Perjanjian antara Pemkot dan PT Gusher tidak memenuhi ketentuan sebagai kerjasama BGS karena: 1) Nilai investasi yang sanggup disediakan oleh PT Gusher untuk membangun infrastruktur, kapan mulai dibangun dan kapan harus selesai sebagaimana perjanjian BGS lainnya tidak diatur. Perjanjian hanya menyebut tentang nilai kompensasi yang harus disetor ke Kasda berupa uang tunai dengan nilai di bawah NJOP tanah. 2) jangka waktu dimulainya perjanjian kerjasama tidak ada. Jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian adalah jangka waktu pemberian HGB kepada pihak ketiga yaitu selama 30 tahun. Jangka waktu perjanjian tidak sama dengan jangka waktu HGB sehingga kapan perjanjian itu mulai dan berakhir tidak dapat diketahui. 3) Sanksi dan hal-hal yang dapat mengakhiri perjanjian tidak disebutkan sehingga apabila di kemudian hari PT Gusher tidak memenuhi kewajiban maka Pemkot tidak dapat menuntut lebih lanjut. 4) Rincian aset yang akan dibangun tidak jelas berapa kios, los, ruko, atau rukan. Selain itu tidak ada klausul yang menyatakan akan ada penyerahan aset ke Pemkot ketika perjanjian berakhir sesuai dengan arti dari Bangun Guna Serah itu sendiri, sehingga tidak menjamin bahwa aset-aset yang dibangun oleh PT Gusher pada akhirnya akan diserahkan ke Pemkot. Hal ini didukung klausul perjanjian yang menyebutkan bahwa berakhirnya HGB atas tanah tersebut tidak menghapus pemilikan bangunan di atasnya oleh PT Gusher. 5) Cara pembayaran kontribusi ke Kasda tidak jelas, hanya menyebut disesuaikan dengan kemajuan tahapan pembangunan dan tidak ada sanksi apabila PT Gusher


32

lalai dalam penyetoran sehingga tidak ada paksaan bagi pihak ketiga menyetor kontribusi tepat waktu. Berdasarkan notulen wawancara dengan Kepala DPPKA tanggal 19 Desember 2013 terkait pembayaran kontribusi ke Kasda diperoleh informasi bahwa Kepala DPPKA selama menjabat di DPPKA belum pernah menerima penyetoran uang tersebut. Selanjutnya Kepala DPPKA akan memperdalam dan menelusuri lagi terkait penyetoran tersebut. Hasil konfirmasi terkait penyetoran kontribusi tersebut ke Bank Kaltim cabang Tarakan melalui DPPKA sesuai surat Nomor 01.a/Manset-Trkn/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 perihal permintaan konfirmasi, diperoleh informasi bahwa Bank Kaltim tidak dapat menemukan data mengenai penyetoran kontribusi dari PT Gusher kepada Pemkot Tarakan dikarenakan pelaksanaan perjanjian sudah berlangsung lama yaitu Tahun 2000. Hasil wawancara dengan Kabag HRD PT Gusher Tarakan pada tanggal 16 Desember 2013 menunjukkan bahwa PT Gusher membangun kios, los, ruko dan rukan di lokasi Pasar Gusher, sedangkan di Grand Tarakan Mall (GTM) terdapat hotel, mall dan diskotik. Saat ini PT Gusher Tarakan memiliki dualisme manajamen, yaitu pihak GS dan pihak HH. Pada saat adendum pengelolaan GTM dibuat Tahun 2009, sudah terjadi konflik internal karena sebagian saham milik GS dibalik nama oleh HH. Adendum tersebut ditandatangani hanya oleh pihak HH tanpa sepertujuan GS. Untuk aset yang terletak di Pasar Gusher, sepengetahuan ybs akan kembali ke Pemkot, tetapi untuk GTM ybs tidak tahu apakah termasuk yang akan diserahkan ke Pemda atau tidak. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa penatausahaan kerjasama tersebut belum tertib. Dokumen terkait perjanjian penyerahan yang melibatkan pihak Pemkot dengan PT Gusher tidak lengkap. Dokumen justru diadministrasikan oleh Perusda selaku BUMD yang memungut restribusi. Perusda hanyalah pihak di luar perjanjian yang diminta oleh Pemkot untuk mengelola sebagian kios/los di Pasar Gusher. Selama perjanjian dengan PT Gusher masih berlangsung, maka menjadi tugas DPPKA sebagai wakil Pemkot untuk mengadministrasikan dengan baik semua dokumen sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Dokumen yang belum dapat diberikan antara lain: a. Surat Walikota Nomor 590/753/T-Pem tanggal 18 Juli 2000 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Pembangunan Pasar, Hotel di Kota Tarakan b. Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah HPL untuk lokasi di Jl. Yos Sudarso seluas 5.723 m2. Tim hanya memperoleh adendum perjanjian yang dibuat Tahun 2009 tetapi perjanjian awal tidak ada. c. Dokumen terkait perizinan pembangunan rumah susun. Hal ini mengacu pada adendum perjanjian yang menyebut akan dibangun hotel, mall dan atau rumah susun non hunian yang dapat diajukan sertifikat hak milik atas satuan rusun. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang Undang Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, 1) Pasal 6 Ayat (1): Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif; Ayat (2): Ketentuan-ketentuan pokok tentang persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah


33

2) Pasal 18 Ayat (1) dan penjelasannya: Satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat dijual untuk dihuni setelah mendapat izin kelayakan untuk dihuni dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bila rumah susun yang sudah selesai dibangun setelah diadakan pemeriksaan terbukti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan, maka oleh Pemerintah Daerah dikeluarkan "Izin layak huni" berupa surat keterangan layak huni, sebagai salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat hak milik atas satuansatuan rumah susun yang bersangkutan 3) Pasal 21 Ayat (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (1) diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda setinggitingginya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Ayat (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun 1) Pasal 30: ayat (1) Rumah susun dan lingkungannya harus dibangun dan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya; Ayat (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pembangunan kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (1) sertifikat hak atas tanah; (2) fatwa peruntukan tanah; (3) rencana tapak;(4) gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari satuah rumah susun; (5) gambar rencana struktur beserta perhitungannya; gambar rencana menunjukkan dengan jelas bagian bersama, bendabe rsama, dan tanah bersama; (6) gambar rencana jaringan dan instalasi beserta perlengkapannya 2) Pasal 31: Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun; bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya, setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 3) Pasal 32 Ayat (1) Perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung bertingkat menjadi rumah susun, harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). c. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 1) Pasal 26 ayat (2): Hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak guna bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan; 2) Pasal 34 ayat (7): Peralihan hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan; 3) Pasal 37 ayat (1): Apabila Hak Guna Bangunan hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang


34

ada di atas tanah bekas hak guna bangunan tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan menteri; d. Permendagri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, Pasal 10: Setelah jangka waktu hak guna bangunan atau hak pakai yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 7 berakhir, maka tanah yang bersangkutan kembali ke dalam penguasaan sepenuhnya dari pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan e. Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1) Pasal 3; Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: (a) Sewa; (b) Pinjam Pakai; (c) Kerjasama Pemanfaatan; dan (d) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 2) Pasal 41 Ayat (2): Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban antara lain membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah; Ayat (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani; Ayat (7): Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurangkurangnya memuat c. jangka waktu bangun guna serah

Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Kerja sama pemanfaatan aset antara Pemkot Tarakan dan PT Gusher berpotensi menimbulkan masalah dalam penyerahan aset berupa bangunan Pasar, Hotel, Mall yang menjadi bagian Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah HPL oleh PT Gusher pada akhir masa perjanjian; b. Penerimaan daerah dari pemanfaatan aset Pemkot Tarakan tidak dapat diperoleh secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan Pemkot Tarakan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pemanfaatan aset daerah. Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi bahwa kami mengakui kondisi tersebut dan akan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi temuan BPK. BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar:

5.

a.

Mengevaluasi kembali perjanjian pemanfaatan aset antara Pemkot Tarakan dengan PT Gusher;

b.

Memerintahkan Inspektur Kota Tarakan untuk menelusuri bukti penyetoran kontribusi pemanfaatan aset oleh PT Gusher.

Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tanah Pemkot Tarakan Kurang Memadai Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum.


35

Pengamanan dititikberatkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Sedangkan, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan aset diketahui pengamanan dan penatausahaan aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kota Tarakan kurang memadai. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. a. Sebanyak 767 bidang tanah belum bersertifikat Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan aset tetap yang dimuat dalam LHP nomor 14.b/LHP/XIXI.SMD/V/2013 tanggal 12 Mei 2013 menyatakan bahwa pengelolaan dan pelaporan aset tetap milik Pemerintah Kota Tarakan belum memadai antara lain aset tetap tanah sebesar Rp10.641.675.00,00 tidak didukung dengan bukti kepemilikan. Pemeriksaan atas bukti kepemilikan aset milik Pemkot Tarakan menunjukkan bahwa sebanyak 767 bidang tanah dari 863 bidang tanah yang tercatat pada KIB A SIMDA BMD belum didukung dengan sertifikat kepemilikan. Pemeriksaan lebih lanjut atas daftar rincian tanah yang diperoleh dari Bidang Aset DPPKA diketahui aset tanah yang telah bersertifikat atas nama Pemkot Tarakan sebanyak 104 bidang tanah. Jumlah tersebut sebanyak 96 bidang tanah telah tercatat dalam KIB, dan sebanyak delapan bidang tanah belum tercatat di KIB A BMD. Konfirmasi kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset DPPKA berdasarkan notulen wawancara pada tanggal 5 Desember 2013 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2013 Pemkot Tarakan telah melakukan proses balik nama sertifikasi atas nama Pemkot Tarakan sebanyak 7 bidang tanah. Proses balik nama tersebut telah selesai tetapi sertifikat masih berada di BPN karena Pemkot Tarakan belum membayar biaya balik nama sertifikat. Lebih lanjut, Kepala Bidang Pengelolaan Aset menyatakan bahwa untuk proses sertifikat baru dan bukan balik nama dianggarkan pada Tahun 2014. b. Pencatatan ganda tanah pada KIB A Barang Milik Daerah Berdasarkan KIB A BMD per Semester I Tahun 2013 diketahui terdapat 18 bidang tanah senilai Rp7.634.175.491,00 pada Bagian Umum dan Perlengkapan dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang dicatat ganda. Rincian tanah pada Sekretariat Daerah yang dicatat ganda disajikan pada lampiran 5. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa tanah Booster PDAM yang berlokasi di Kelurahan Pamusian senilai Rp500.000.000,00 tercatat 3 kali pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Konfirmasi kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan pengendalian aset serta Kepala Bidang Akuntansi DPPKA berdasarkan notulen wawancara tanggal 10 Desember 2013 diperoleh informasi terdapat tanah yang dicatat ganda (double catat) karena penginputan aset BMD pada tahun 2008 merupakan proses penginputan pertama dan belum diverifikasi. c. Terdapat 8 bidang tanah seluas 5.737 m2 belum tercatat pada KIB A BMD. Pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan aset tanah pada Pemkot Tarakan diketahui terdapat 8 bidang tanah seluas 5.737 m2 yang telah bersertifikat milik Pemkot Tarakan belum tercatat pada KIB A BMD. Tanah yang belum tercatat tersebut berada di luar wilayah Kota Tarakan sebanyak 4 bidang dan dipergunakan untuk asrama


36

mahasiswa Tarakan, sedangkan sisanya sebanya 4 bidang berada di Kota Tarakan. Rincian tanah yang belum tercatat pada KIB A BMD disajikan pada tabel 5.1. Tabel 5.1. Rincian Tanah yang belum tercatat pada KIB A BMD

No

No. Sertifikat

Luas (M2)

1

16.07.01.04.4.00007

334

2

16.07.02.01.4.00033

3

16.06.70.05.4.00137

4

16.07.02.02.4.00220

5

Alamat

Penggunaan

Kelurahan Karang Anyar Pantai

Sekretaris Pramuka

2.000

Kelurahan Kampung Satu Skip

FKUB

1.219

Kelurahan Karang Anyar Pantai

Klinik Hewan

548

Kelurahan Pamusian

FORKOHAT/LPM

12.06.03.09.4.00021

430

Bendulan Malang

Asrama Putra Malang

6

12.06.05.06.1.00867

292

Sumber Sari Malang

Asrama Putri Malang

7

13.04.07.01.4.00412

569

Catur Tunggal Jogyakarta

Asrama Mahasiswa Jogyakarta

345

Kelurahan Tamalenrea Jaya

Asrama Putra Makasar

8

20040 JUMLAH

5.737

Pengujian terhadap KIB C gedung dan bangunan Semester I Tahun 2013 diketahui bahwa atas asrama mahasiswa yang tanahnya belum tercatat tersebut, bangunannya ada yang telah tercatat di KIB C sebagai berikut : 1) Asrama mahasiswa Jogyakarta tercatat pada KIB C Gedung dan Bangunan DPPKA sebesar Rp3.558.654.000,00. 2) Asrama mahasiswa Makasar tercatat pada KIB C Gedung dan Bangunan DPPKA sebesar Rp3.500.000.000,00. 3) Asrama mahasiswa Malang tercatat hanya 1 unit pada KIB C Gedung dan bangunan DPPKA sebesar Rp920.736.000,00. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa asrama mahasiswa Tarakan di Samarinda yang tanahnya telah tercatat di KIB A Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan tetapi bangunannya belum tercatat di KIB C BMD. Konfirmasi kepada Kepala Seksi Pemanfaatan dan pengendalian aset berdasarkan notulen wawancara pada tanggal 10 Desember 2013 diketahui bahwa tanah asrama mahasiswa putra Malang, tanah asrama mahasiswa putri Malang, tanah asrama Putra Jogyakarta, dan asrama putra Malang memang belum tercatat di SIMDA BMD dikarenakan aset pengadaan tahun 2011-2012 yang keluar lewat belanja modal telah tercatat di SIMDA tetapi atas aset yang diperoleh tahun sebelumnya belum semua dilaporkan. Saat ini sedang diadakan sensus barang untuk melihat keberadaan dan kondisi aset yang ada pada pengurus barang SKPD dan apabila ada barang yang baru maka dapat diberitahukan kepada pengurus barang, terkait BMD yang berada di luar penguasaan pengurus barang seperti asrama seharusnya berada di bidang aset. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.


37

2) Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A,B,C,D, E dan F. 3) Pasal 45 ayat (1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 4) Pasal 45 ayat 92) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : - Huruf a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; - Huruf b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; - Huruf d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. 5) Pasal 46 ayat (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang 2) Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan dan kodefikasi barang sesuai ketentuan yang berlaku 3) Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Tarakan. Kondisi tersebut mengakibatkan : a. Potensi terjadinya penyalahgunaan aset oleh pihak lain. b. Kartu Inventaris Barang belum dapat dijadikan dasar pelaporan aset yang akurat. Kondisi tersebut disebabkan: a. Kepala Bidang Pengelolaan Aset belum optimal melaksanakan fungsi pengamanan aset secara administrasi dan hukum; b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset sebagai pembantu pengelola BMD kurang berkoordinasi dengan SKPD sebagai unit pengguna barang dalam menyajikan data KIB yang akurat. Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi bahwa akan segera ditindaklanjuti untuk melakukan pencatatan untuk aset yang belum diinput kedalam simda dan menambah pematokan plang nama aset Pemerintah Kota Tarakan serta proses sertifiksasi dilanjutkan, serta akan melakukan koordinasi kepada seluruh pengurus barang SKPD. BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala DPPKA melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah secara optimal dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam penyajian data KIB yang akurat.


38

6.

Aset Tetap pada Daftar Barang Milik Daerah Pemkot Tarakan Sebanyak 24 Unit Bernilai Tidak Wajar Pemerintah Kota Tarakan mempergunakan aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat. Hasil laporan barang milik daerah dari aplikasi SIMDA BMD dipergunakan dalam menyusun laporan keuangan. Pemeriksaan terhadap kartu inventaris barang pada aplikasi SIMDA BMD diketahui bahwa aset tetap pada daftar BMD Pemkot Tarakan sebanyak 24 unit bernilai tidak wajar. Daftar BMD yang bernilai tidak wajar disajikan pada tabel 6.1. Tabel 6.1 Daftar BMD yang bernilai tidak wajar No.

Jenis Aset Tetap

1.

Tanah

2. 3. 4.

Jumlah

Nilai (Rp)

14 Bidang

0

Peralatan dan Mesin

3 Unit

0

Jalan Irigasi dan Jaringan

2 Unit

0

Aset Tetap Lainnya

1 Unit

4

2 Unit

0

2 Unit

1

Rincian BMD yang bernilai tidak wajar disajikan pada lampiran 6.

Pengujian secara uji petik terhadap keberadaan fisik aset yang bernilai tidak wajar berdasarkan Berita Acara pengamatan fisik No.02.B/BAPF/PBMD/12/2013 tanggal 7 Desember 2013 diketahui sebagai berikut: a. Tanah Poli TB dan Poli KB Puskesmas Pantai Amal Tanah rumah fasilitas lainnya berlokasi di jalan Sei Kayan Pantai Amal lama (belakang Puskesmas Amal) tercatat di KIB A dengan nilai Rp0,00. Pemeriksaan fisik di lapangan menunjukkan bahwa di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan poli TB dan poli KB Puskesmas Pantai Amal. Pengujian terhadap KIB A Dinas Kesehatan Puskesmas Pantai Amal menunjukkan bahwa tanah Puskesmas Pantai Amal telah tercatat di KIB A seluas 1.152,00 m2 dengan nilai Rp115.200.000,00. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa bangunan poli TB dan poli KB merupakan satu hamparan dengan tanah Puskesmas Pantai Amal dimana bangunan poli TB dan poli KB termasuk ke dalam tanah Puskesmas Pantai Amal. b. Kawasan Situs Peningki Lama sejarah purbakala Kawasan situs Peningki Lama Sejarah Purbakala tercatat di KIB A sebesar Rp0,00. Kawasan ini merupakan kawasan wisata dimana di atas tanah tersebut terdapat peninggalan sejarah berupa meriam dan bunker yang digunakan pada masa perang. c. Tanah balai pertemuan Kawasan objek wisata unggulan tanah balai pertemuan tercatat di KIB A sebesar Rp0,00. Kawasan objek wisata ini merupakan Baley Amiril Pangiran Djamaloel Qiram yaitu berupa kawasan rumah adat Tidung yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat dan bukan milik Pemerintah Kota Tarakan. Konfirmasi dengan Kepala Bidang Pembukuan dan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian aset berdasarkan notulen wawancara tanggal 10 Desember 2013 diperoleh informasi bahwa untuk aset perolehan tahun 2010-2012 yang masih bernilai


39

Rp0,00 akan dicari harga perolehannya dan untuk aset yang tidak ada harga perolehannya akan dinilai oleh DJKN. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan a. Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Pasal 50 yang menyatakan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang mliik daerah. 2) Pasal 51 yang menyatakan bahwa penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah: 1) Pasal 65 yang menyatakan bahwa penilaian barang mliik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 2) Pasal 66 yang menyatakan bahwa penetapan barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kondisi tersebut mengakibatkan laporan/daftar BMD belum menyajikan informasi nilai aset tetap yang sebenarnya. Kondisi tersebut disebabkan Kepala Bidang Pengelolaan Aset belum optimal dalam melakukan inventarisasi barang milik daerah. Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi bahwa dalam kondisi ini kami mengakui masih terdapat 24 unit bernilai Rp. 0 dan Rp.1 dan akan segera ditindaklanjuti dengan bekerja sama melakukan penilai bersama kanwil DJKN melalui program penilaian asset oleh Apraisal. Sedangkan untuk tanah Poli TB dan Poli KB Puskesmas Pantai Amal akan dilakukan cek fisik dan pembenahan pencatatan di SIMDA BMD agar tidak terjadi double catat. Untuk situs Peningki lama Sejarah Purbaka akan dilakukan penilaian bersama DJKN. Untuk tanah kawasan Balai Adat Tanah Tidung bukan tanah pemerintah kota untuk itu kami akan melaklukan penghapusan terhadap catatan tanah tersebut di KIB A karena kesalahan input data. BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala DPPKA melakukan inventarisasi barang milik daerah secara optimal. 7. Proses Penghapusan Barang Inventaris yang Hilang Belum Sesuai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) adalah tindakan penghapusan barang dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Penghapusan BMD dilakukan dalam hal barang inventaris tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-


40

sebab lain antara lain karena hilang, pencurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair. BMD yang hilang atau karena sebab lain tersebut wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang. Laporan tersebut menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan. Mekanisme penghapusan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengelolaan BMD adalah Walikota Tarakan membentuk Panitia Penghapusan BMD yang personilnya merupakan unit teknis seperti Bidang Aset DPPKA yang meneliti kehilangan BMD. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data yang diperlukan seperti data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, dan lain-lain. Selanjutnya Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan. Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penghapusan melalui penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap laporan BMD yang hilang, diketahui terdapat empat unit kerja/SKPD yang melaporkan kehilangan BMD kepada DPPKA selaku Pembantu Pengelola Barang. Unit kerja/SKPD tersebut adalah Kantor Pemadam Kebakaran, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Juwata Laut, dan Kelurahan Pamusian. Berdasarkan laporan dari empat unit kerja/SKPD tersebut diketahui Kantor Pemadam Kebakaran mencantumkan nilai barang yang hilang. Sedangkan, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Juwata Laut, dan Kelurahan Pamusian tidak mencantumkan nilai barang yang hilang. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan proses penghapusan inventaris yang hilang belum sesuai dengan pedoman pengelolaan BMD. Daftar rekapitulasi laporan barang hilang disajikan pada tabel 7.1. Tabel 7.1. Rekapitulasi Barang Hilang No.

Unit kerja/SKPD

Jumlah Barang (unit)

1.

Kantor Pemadam Kebakaran

2.

Kelurahan Gunung Lingkas

1

3.

Kelurahan Juata Laut

19

4.

Kelurahan Pamusian

23

Jumlah

39

82

Rincian pada lampiran 6

BMD yang hilang dan diusulkan untuk dihapuskan adalah peralatan dan mesin yang tercatat pada KIB peralatan dan mesin dalam kondisi Rusak Berat (RB) yang diperoleh antara tahun 1999 s.d. tahun 2008. Hasil konfirmasi kepada para Pengurus Barang unit kerja/SKPD tersebut diperoleh informasi bahwa awal mulanya peralatan-peralatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan (rusak berat), namun selanjutnya peralatan tersebut hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Pengurus Barang tidak melaporkan kondisi tersebut ke pihak yang berwajib karena kejadian hilangnya BMD telah lama terjadi dan telah beberapa kali terjadi pergantian Pengurus Barang sejak terjadinya kehilangan sehingga terdapat keterbatasan informasi dalam pemberian keterangan.


41

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas laporan unit kerja/SKPD diketahui Pengguna/Kuasa Pengguna Barang telah melaporkan barang inventaris yang hilang dan diusulkan untuk dihapus kepada Kepala DPPKA sejak tahun 2009. Namun sampai dengan akhir tahun 2013, Bidang Aset DPPKA belum menindaklanjuti dengan proses penghapusan BMD. Hasil konfirmasi kepada Staf Seksi Pemeliharaan Aset diperoleh informasi bahwa usulan penghapusan dari SKPD sudah ditampung oleh Bidang Aset DPPKA tetapi belum ditindaklanjuti karena keterbatasan SDM yang meneliti barang inventaris yang diusulkan untuk dihapuskan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada: 1)

Pasal 41 huruf (b) yang menyatakan penghapusan barang milik negara/daerah meliputi penghapusan dari daftar barang milik negara/daerah;

2)

Pasal 43 (a) Ayat (1) yang menyatakan penghapusan barang milik negara/daerah dari daftar barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain; (b) Ayat (2) yang menyatakan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah.

3)

b.

Penjelasan pasal 43 yang menyatakan bahwa yang dimaksud karena sebabsebab lain antara lain adalah karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada: 1)

Pasal 53 huruf (b) yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;

2)

Pasal 54 pada: (a) angka (2) yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain; (b) angka (4) yang menyatakan bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3)

Lampiran Permendagri No.17/2007 romawi IX tentang Penghapusan yaitu: (a) Pada angka (2) yang menyatakan dasar penghapusan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskan, yakni


42

pada huruf (b) yaitu penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut: (1) Pertimbangan Teknis, antara lain: (a)) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki. (b)) secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi. (c)) telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa. (d)) karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya. selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. (2) Pertimbangan Ekonomis, antara lain : (a)) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle. (b)) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. (3) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan: (a)) Kesalahan atau kelalaian Penyimpan dan/atauPengurus Barang. (b)) Diluar kesalahan/kelalaian Penyimpan dan/atauPengurus Barang. (c)) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak. (d)) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure). (b) angka (4) kewajiban pelaporan yang menyatakan bahwa Barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan (c) angka (5) proses penghapusan BMD yang menyatakan bahwa Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Tugas Panitia Penghapusan meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.

Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Barang milik daerah yang hilang belum dihapuskan; b. Kartu Inventaris Barang tidak menyajikan informasi secara akurat yang dapat dijadikan dasar penyusunan laporan BMD. Kondisi tersebut disebabkan Kepala Bidang Pengelolaan Aset DPPKA belum melaksanakan fungsi penghapusan BMD atas usulan penghapusan BMD yang hilang sesuai ketentuan yang berlaku.


43

Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi bahwa kondisi ini kami akui dalam hal memfasilitasi dan mengkoordinir proses penghapusan BMD belum sesuai ketentuan karena keterbatasan SDM pada bidang aset DPPKA Kota Tarakan. BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala DPPKA melaksanakan penghapusan BMD yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Tarakan Belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Memadai Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemerintah Kota Tarakan pada tingkat pengelola BMD dilaksanakan oleh Bidang Aset Daerah DPPKA dan pada tingkat pengguna BMD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Tarakan dilakukan dengan mengacu pada Perda No.07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Perda No. 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan, dan Permendagri No.17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Organisasi DPPKA terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Pembukuan, Bidang Belanja, dan Bidang Pengelolaan Aset. Bidang Pengelolaan Aset membawahi tiga seksi yaitu Seksi Inventaris Aset, Seksi Pemeliharaan Aset, dan Seksi Pemanfaatan Pengendalian Aset. Menurut Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan. Tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) utama ketiga seksi tersebut adalah sebagai berikut: a.

Seksi Inventaris Aset Seksi Inventaris Aset memiliki tugas pokok melaksanakan inventarisasi dan pencatatan barang daerah. Fungsi Seksi Inventaris Aset adalah penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta fasilitasi dalam penyusunan perencanaan inventarisasi barang daerah, penyelenggaraan pendataan dan penilaian umur ekonomis dan standar barang daerah, dan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan dan pengadaan barang daerah.

b.

Seksi Pemeliharaan Aset Seksi Pemeliharaan Aset memiliki tugas pokok melaksanakan pemeliharaan dan pendistribusian barang daerah. Fungsi Seksi Pemeliharaan Aset adalah penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta fasilitasi dalam pemeliharaan dan distribusi barang daerah, penyelenggaraan pemeliharaan dan distribusi barang daerah, pelaksanaan usulan barang yang akan diadakan penghapusan, dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kegiatan pemeliharaan distribusi barang daerah.

c.

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset memiliki tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan aset daerah. Fungsi Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset adalah perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan


44

koordinasi serta fasilitasi dalam pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan barang daerah, menginventarisasi data pemanfaatan barang daerah, dan pelaksanaan penghapusan barang daerah. Penatausahaan BMD dilakukan dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pada kegiatan pembukuan, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam format Kartu Inventaris Barang (KIB) seluruh jenis Aset Tetap, dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). Pada kegiatan inventarisasi, Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD sekurangkurangnya sekali dalam 5 tahun dan melaporkan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang. Pada kegiatan pelaporan, Pengguna Barang wajib menyusun laporan pengguna barang secara periodik dan menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang. Selanjutnya, Pembantu Pengelola Barang menghimpun seluruh laporan pengguna barang dari masing-masing SKPD sebagai dasar penyusunan neraca pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan atas kegiatan penatausahaan BMD diketahui penatausahaan BMD pada Pemerintah Kota Tarakan belum dilaksanakan secara tertib dan memadai. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. a. Penatausahaan BMD di tingkat SKPD/pengguna barang. Penatausahaan BMD pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan Pengguna Barang di setiap SKPD. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan BMD pada SKPD diketahui permasalahan sebagai berikut: 1) SKPD belum menyusun laporan penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku Berdasarkan pedoman teknis pengelolaan BMD, Pengguna dan Pengurus Barang SKPD/unit kerja wajib melaksanakan penatausahaan barang di masing-masing unit kerja antara lain Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Mutasi Barang, Daftar Mutasi Barang, Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus (rusak berat/hilang), dan kodefikasi barang. Hasil pengujian fisik secara uji petik pada 14 SKPD/unit kerja/bagian diketahui penatausahaan pelaporan BMD belum dilaksanakan secara tertib. Hal ini dijelaskan sebagai beriku.: a)

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum akurat (up to date) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. KIR dipasang di setiap ruangan kerja. Pemasangan dan pencatatan inventaris ruangan menjadi tanggung jawab Pengurus Barang dan penanggung jawab ruangan di setiap SKPD serta dilakukan pengakuratan (up to date) setiap semester. Hasil pengamatan fisik diketahui KIR pada 11 unit kerja/bagian belum akurat, yaitu Kecamatan Tarakan Tengah, Sekretariat DPRD, delapan Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. KIR pada beberapa unit kerja/bagian tersebut masih masih menunjukkan posisi BMD per semester I 2012 atau sebelumnya.

b)

Unit kerja/SKPD belum menyusun Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang


45

Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 tahun. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola Barang. Pencatatan barang bertambah (mutasi bertambah) adalah seperti pengadaan/pembelian baru, sumbangan/hibah, dan/atau tukar-menukar. Pencatatan barang berkurang (mutasi kurang) adalah seperti dijual/dihapuskan, musnah/hilang, dihibahkan/disumbangkan, dan/atau tukar-menukar/ruilslag. Hasil pengamatan fisik diketahui 14 SKPD/unit kerja/bagian belum menyusun Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman, Dinas Kesehatan, delapan bagian pada Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Tarakan Tengah. Pengguna Barang dan Pengurus Barang setiap SKPD/unit kerja menjelaskan bahwa belum disusunnya Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang karena ketidaktahuan kewajiban pelaporan mutasi barang. c)

Unit kerja/SKPD belum menyusun Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus Pengguna Barang wajib melaporkan BMD yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), dan tidak efisien lagi kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang. Laporan tersebut menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang dan lain-lain yang diperlukan. Laporan tersebut merupakan usulan Pengguna Barang yang dimuat dalam Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus. Berdasarkan Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus, Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap barang-barang yang telah didaftar dan diusulkan untuk dihapus. Hasil pengamatan fisik diketahui tiga SKPD/unit kerja/bagian belum menyusun Daftar Usulan Barang yang akan dihapus yaitu Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Tarakan Tengah. Keterangan yang diperoleh dari Pengurus Barang menyatakan SKPD hanya mengklasifikasikan barang yang diusulkan untuk dihapus ke dalam KIB dengan mengupdate kondisi barang menjadi Rusak Berat (RB).

d)

Kodefikasi barang inventaris belum tertib dilaksanakan Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna. Hasil pengamatan fisik diketahui bahwa Dinas Pendidikan, delapan Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Kecamatan Tarakan Tengah belum melakukan


46

pengkodean barang pada setiap barang inventaris. Dinas Pendidikan belum melakukan kodefikasi terhadap barang inventaris yang pengadaannya tahun 2010 dan sebelumnya, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Tarakan Tengah belum melakukan kodefikasi barang terhadap sebagian besar barang inventaris dan belum memutakhirkan kodefikasi barang inventaris yang sudah lama. 2) KIB tidak mencantumkan informasi barang inventaris secara lengkap. Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri dilengkapi data volume, kapasitas, lokasi, jenis/merk tipe, jumlah, ukuran, nilai/harga, tanggal perolehan, asal barang, kondisi barang, dan data lain yang diperlukan mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk mengidentifikasi barang selama belum dihapuskan dari daftar BMD. Pengujian atas pencatatan KIB SKPD diketahui kelemahan sebagai berikut. a) Pencatatan Aset Tetap-Tanah pada KIB A belum mencantumkan luas dan lokasi tanah Berdasarkan KIB A, diketahui Aset Tetap-Tanah senilai Rp136.263.094.835,00 belum mencantumkan informasi luas tanah dan senilai Rp799.804.618,00 belum mencantumkan lokasi atau alamat tanah. Rincian pencatatan aset tanah yang belum mencantumkan luas dan lokasi tanah disajikan pada lampiran 8 dan 9. b) Pencatatan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin berupa kendaraan dinas pada KIB B belum mencantumkan nomor polisi, nomor mesin, dan nomor rangka Berdasarkan KIB B, diketahui Aset Tetap berupa kendaraan dinas sebanyak 131 unit senilai Rp9.777.659.487,00 belum mencantumkan informasi nomor polisi kendaraan dan sebanyak 155 unit senilai Rp9.637.511.298,01 belum mencantumkan nomor mesin dan nomor rangka. Rincian pencatatan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin berupa kendaraan dinas pada KIB B yang belum mencantumkan nomor polisi, nomor mesin, dan nomor rangka disajikan pada lampiran 10 dan 11. c) Pencatatan Aset Tetap-Bangunan dan Gedung pada KIB C belum mencantumkan lokasi bangunan/gedung Berdasarkan KIB C, diketahui Aset Tetap berupa gedung dan bangunan senilai Rp45.747.357.493,94 belum mencantumkan lokasi bangunan atau gedung. Rincian Pencatatan Aset Tetap-Bangunan dan Gedung pada KIB C belum mencantumkan lokasi bangunan/gedung pada lampiran 12. d) Pencatatan Aset Tetap-Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada KIB D belum mencantumkan lokasi jalan, jaringan, dan irigasi Berdasarkan KIB D, diketahui Aset Tetap berupa jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah Rp27.718.460.376,01 belum mencantumkan lokasinya. Rincian pencatatan aset tetap-jalan, jaringan, dan irigasi pada KIB D yang belum mencantumkan lokasi jalan, jaringan, dan irigasi disajikan pada lampiran 13.


47

Pencatatan KIB yang belum mencantumkan informasi yang lengkap akan menyulitkan dalam pengindentifikasian barang. Selain itu, ketidaklengkapan informasi pada KIB akan menjadi kendala dalam proses inventarisasi atau sensus BMD. b. Penatausahaan BMD pada Bidang Pengelolaan Aset DPPKA tidak memadai Penatausahaan BMD pada tingkat Pengelola Barang dilaksanakan oleh Bidang Aset DPPKA yang berperan sebagai Pembantu Pengelola Barang. Bidang Aset DPPKA berperan dalam mengkoordinir penyelenggaraan penatausahaan BMD pada seluruh SKPD. Pemeriksaan terhadap penatausahaan pelaporan BMD pada Bidang Aset DPPKA diketahui permasalahan sebagai berikut: 1) Bidang Aset DPPKA belum mengkoordinasikan penyelenggaraan penatausahaan barang pada SKPD sesuai ketentuan pengelolaan BMD Bidang Aset DPPKA berperan sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penatausahaan BMD pada seluruh SKPD. Hasil pengujian secara uji petik terhadap penatausahaan BMD pada SKPD ditemukan bahwa terdapat SKPD yang belum secara tertib dan memadai dalam melaksanakan penatausahaan pelaporan BMD antara lain Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang belum disusun, Daftar Usulan Barang yang akan dihapus belum tersedia, dan kodefikasi barang inventaris belum tertib dilaksanakan. Penatausahaan pelaporan BMD pada SKPD yang belum dikoordinasikan secara memadai oleh Bidang Aset DPPKA berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut. a)

Bidang Aset DPPKA belum menghimpun Laporan Pengguna Barang sebagai bahan penyusunan Neraca Kepala SKPD sebagai pengguna barang wajib menyusun laporan barang semesteran dan tahunan yaitu Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang. Selanjutnya, Pembantu Pengelola Barang dhi. Bidang Aset DPPKA menghimpun seluruh Laporan Pengguna Barang semesteran dan tahunan dari masing-masing SKPD dan dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan Neraca pemerintah daerah. Hasil pengujian fisik atas penatausahaan BMD pada unit kerja/SKPD diketahui bahwa Pengguna Barang belum menyusun laporan seperti Laporan dan Daftar Mutasi Barang. Bidang Aset DPPKA seharusnya melakukan koordinasi dengan SKPD dalam rangka penyediaan Laporan Pengguna Barang sebagai bahan penyusunan Neraca. Keterangan yang diperoleh dari Kepala Bidang Pembukuan DPPKA menyatakan nilai Aset Tetap pada Neraca berasal dari laporan Rekapitulasi Barang ke Neraca yang merupakan output pelaporan pada sistem aplikasi BMD yang digunakan Pengurus Barang saat melakukan data entry pada KIB SKPD. Dengan demikian, nilai Aset Tetap pada Neraca bukan berasal dari Laporan Pengguna Barang yang merupakan dokumen penatausahaan yang dihimpun oleh Bidang Aset DPPKA.

b)

Bidang Aset DPPKA belum mengkoordinir usulan penghapusan barang inventaris unit kerja/SKPD


48

Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2012 diketahui terdapat barang inventaris senilai Rp4.294.768.889,00 yang dilaporkan pada pos Aset Lainnya sebagai barang inventaris dengan kondisi rusak berat (RB). Hal ini berarti seluruh barang inventaris tersebut akan diusulkan untuk dihapuskan karena telah dikeluarkan dari pos Aset Tetap. Hasil pengujian terhadap Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus diketahui terdapat 29 unit kerja/SKPD yang telah mengusulkan penghapusan barang inventaris. Rincian unit kerja/SKPD yang mengajukan usulan penghapusan BMD disajikan pada lampiran 14. Namun, diketahui terdapat 87 unit kerja/SKPD/Bagian yang belum tersedia usulan penghapusan barang inventaris. Rincian unit kerja/SKPD yang belum mengajukan usulan penghapusan BMD disajikan pada lampiran 15). Bidang Aset DPPKA seharusnya melakukan koordinasi dengan SKPD dalam melengkapi penatausahaan usulan penghapusan berupa Daftar Usulan Barang yang akan Dihapus agar dapat diproses lebih lanjut. Konfirmasi kepada Seksi Pemeliharaan Aset yang berwenang dalam pelaksanaan usulan barang yang akan diadakan penghapusan diperoleh informasi bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai dengan sekarang pada Bidang Aset adalah hanya sampai proses menampung usulan penghapusan dari SKPD. c)

Bidang Aset DPPKA belum mengkoordinasikan pemasangan label atau kodefikasi barang inventaris SKPD secara memadai. Kodefikasi merupakan pemberian label barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Kodefikasi bertujuan untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna barang. Pemasangan label barang merupakan upaya pengamanan administrasi barang inventaris yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan koordinasi Pembantu Pengelola Barang. Hasil pengamatan fisik secara uji petik terhadap barang inventaris SKPD diketahui bahwa kodefikasi belum dilakukan terhadap sebagian besar barang inventaris, terutama terhadap barang inventaris yang pengadaannya pada tahun 2010 dan sebelumnya. Bidang Aset DPPKA sebagai koordinator dalam penatausahaan barang inventaris seharusnya mengkoordinasikan pemberian label pada barang inventaris SKPD/unit kerja sebagai upaya pengamanan administrasi. Konfirmasi kepada Kepala Seksi Inventaris Aset diperoleh informasi bahwa saat ini masih dalam persiapan pelaksanaan sensus barang daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2014 dan pelaksanaan inventarisasi adalah terkait pencatatan keberadaan barang, namun belum dilakukan terkait pemutakhiran label atau kodefikasi barang inventaris.

2) Persiapan kegiatan sensus BMD belum memadai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tarakan No. 14.B/LHP/XIX.SMD/V/2013 tanggal 12 Mei 2013 mengungkapkan temuan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Tarakan Belum Memadai antara lain ditemukan permasalahan proses Input atas perolehan


49

aset sebelum Tahun 2010 sebesar Rp51.140.019.487,15 tidak dapat diyakini kewajarannya dan belum dilakukan sensus barang. LHP tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tarakan belum pernah melakukan Sensus Barang Daerah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2013. Proses input atas perolehan aset sebelum tahun 2010 yang tidak dapat diyakini kewajarannya dan sensus barang lima tahunan yang belum dilakukan menyebabkan BPK tidak dapat meyakini nilai yang tercatat pada daftar aset (KIB) sebesar Rp51.140.019.487,15. BPK merekomendasikan Kepala DPPKA untuk melakukan perbaikan, inventarisasi dan penilaian aset tetap daerah secara komprehensif dan sistematis dengan berkoordinasi dengan pengurus barang seluruh SKPD. Hasil konfirmasi kepada Kepala Seksi Inventaris Aset Bidang Aset DPPKA diperoleh informasi bahwa Pemerintah Kota Tarakan masih dalam proses pengesahan Tim Sensus BMD dan Petunjuk Pelaksanaan Sensus BMD. Pelaksanaan kegiatan sensus dilakukan 2 (dua) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan antara lain terdiri dari pembentukan Panitia Sensus BMD, penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus BMD, dan penataran petugas pelaksanaan sensus. Hasil konfirmasi kepada Pengurus Barang unit kerja/SKPD diperoleh informasi bahwa penataran petugas pelaksanaan sensus masih belum dilaksanakan. Penataran petugas pelaksanaan sensus seharusnya secara simultan telah dilaksanakan pada tahap persiapan karena pada tahap pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sensus BMD dimulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, sekolah negeri, unit pelaksana (Kuasa Pengguna Barang), SKPD (Pengguna Barang), dan Pengelola Barang.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada: a. Pasal 67 yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara/daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang; b. Pasal 69 yang menyatakan bahwa Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun; c. Pasal 70 yang menyatakan bahwa Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun; d. Pasal 71 pada: a) Ayat (2): Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang;


50

b) Ayat (4) : Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). e. Pasal 72 yang menyatakan bahwa Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah b.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 1) Pasal 27 pada: a) Ayat (1) : Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah; b) Ayat (2) : Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah; c) Ayat (5) : Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus; d) Ayat (6) : Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah 2) Pasal 28 pada: a) Ayat (1) : Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; b) Ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; c) Ayat (3) : Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD); 3) Pasal 28 ayat (1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. 4) Lampiran Permendagri No.17/2007 romawi VII tentang Penatausahaan yaitu: a) Pada angka (2) tentang Pembukuan yang menyatakan bahwa Pembantu Pengelola Barang melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); b) Pada angka (3) tentang Inventarisasi yang menyatakan bahwa Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya; c) Pada angka (4) tentang Pelaporan yang menyatakan bahwa:


51

(1) Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; (2) Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya; (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf C di atas, digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah. (4) Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada: (a) Laporan Mutasi Barang; dan (b) Daftar Mutasi Barang. (5) Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; (6) Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masingmasing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang); (7) Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola; d) Pada angka (5) tentang Penggolonggan BMD pada huruf (b) pelaksanaan inventarisasi yang menyatakan sebagai berikut: (1) Pembantu Pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah. Untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat (up to date) maka dilakukan melalui Sensus Barang Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; (2) Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah Kartu untuk mencatat barangbarang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan; (3) Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang- barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu Inventaris Ruangan ini harus dipasang di setiap ruangan kerja, pemasangan maupun pencatatan inventaris ruangan menjadi tanggung jawab pengurus barang dan Kepala Ruangan disetiap SKPD; e) Pada angka (7) tentang Pelaksanaan Sensus BMD yang menyatakan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan pengumpulan data Sensus Barang Daerah dimulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang (2) Pelaksanaan kegiatan sensus, dilakukan 2 (dua) tahap kegiatan sebagai berikut:


52

(a) Tahap Persiapan yaitu Pembentukan Panitia Sensus Barang Daerah, Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah, Penataran Petugas Pelaksanaan Sensus Barang Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan pada masing-masing Daerah, menyediakan Kartu/Formulir/Buku Petunjuk Pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan, dan menyiapkan biaya persiapan dan pelaksanaanSensus Barang Daerah (b) Tahap Pelaksanaan yaitu penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah, melaksanakan sensus barang daerah yang masing masing di SKPD/wilayah dengan mengisi KlB dan KIR, penyelesaian hasil sensus barang milik daerah dengan menyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepadaatasan, pembuatan Daftar Rekapitulasi oleh unit/Satuan Kerja, mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPD/ wilayah masing-masing, membuat Buku Induk Inventaris Provinsi/Kabupaten/ Kota, melaporkan hasil sensus barang Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Departemen Dalam Negeri. (3) Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna. c.

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan pada: 1) Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 2) Pasal 54 huruf (e) yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengelolaan Aset; 3) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan Organisasi DPPKA terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Pembukuan, Bidang Belanja, dan Bidang Pengelolaan Aset. Bidang Pengelolaan Aset membawahi tiga seksi yaitu Seksi Inventaris Aset, Seksi Pemeliharaan Aset, dan Seksi Pemanfaatan Pengendalian Aset.

d.

Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan, pada: 1) Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Inventarisasi Aset mempunyai fungsi penyusunan kebijakan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta fasilitasi dalam penyusunan perencanaan inventarisasi barang daerah, penyelenggaraan pendataan dan penilaian umur ekonomis dan standar barang


53

daerah, dan pelaksanaan pengawasan serta evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan dan pengadaan barang daerah; 2) Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta fasilitasi dalam pemeliharaan dan distribusi barang daerah, penyelenggaraan pemeliharaan dan distribusi barang daerah, pelaksanaan usulan barang yang akan diadakan penghapusan, dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kegiatan pemeliharaan distribusi barang daerah; 3) Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemeliharaan Aset mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan koordinasi serta fasilitasi dalam pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan barang daerah, menginventarisasi data pemanfaatan barang daerah, dan pelaksanaan penghapusan barang daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan: a.

Potensi terjadi penyalahgunaan dan/atau kehilangan barang inventaris milik daerah pada unit kerja/SKPD/bagian;

b.

Proses penghapusan barang inventaris yang kondisinya rusak berat dan sudah dreklasifikasi menjadi aset lainnya belum dapat dilaksanakan;

c.

Proses pengindentifikasian barang inventaris pada KIB sulit dilaksanakan;

d.

Kegiatan pelaksanaan sensus belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut disebabkan: a.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset DPPKA selaku Pembantu Pengelola Barang belum menjalankan peran dan fungsinya dalam mengkoordinir penyelenggaraan penatausahaan BMD pada SKPD sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMD;

b.

Pengguna Barang dan Pengurus Barang belum memahami kewajiban penatausahaan BMD sesuai dengan pedoman teknis pengelolaan BMD;

c.

Pemerintah Kota Tarakan belum mempersiapkan kegiatan sensus BMD sesuai ketentuan yang berlaku;

d.

Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset pemerintah Kota Tarakan.

Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi bahwa kondisi ini kami akui dalam hal memfasilitasi dan mengkoordinir penyelanggaraan penatausahaan BMD karena keterbatasan SDM pada bidang pengelolaan aset DPPKA Kota Tarakan, Pengguna barang dan pengurus barang perlu meningkatkan pengetahuan (pelatihan penatausahaan


54

BMD). Kegiatan sensus Barang Milik daerah Sedang dalam pelaksanaan ketika pemeriksaan berlangsung.

BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar Sekretaris Daerah: a. Memerintahkan Kepala DPPKA memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset yang belum menjalankan peran dan fungsinya dalam mengkoordinir penyelenggaraan penatausahaan BMD pada SKPD sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMD; b. Mengadakan pelatihan penatausahaan BMD kepada pengguna barang dan pengurus barang; c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Pemkot Tarakan.

9.

Penatausahaan Peralatan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas Belum Tertib Pemerintah Kota Tarakan mencatat Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dalam Kartu Inventaris Barang (KIB B) per 31 Desember 2012 sebesar Rp302.614.596.579,20, antara lain merupakan alat kesehatan (alkes) sebesar Rp18.289.387.852,00. Dinas Kesehatan mempunyai sembilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Laboratorium Kesehatan Daerah, Instalasi Farmakmin dan Alkes, Puskesmas Karang Rejo, Puskesmas Sebengkok, Puskesmas Juata Permai, Puskesmas Mamburungan, Puskesmas Pantai Amal, Puskesmas Juata Laut, dan Puskesmas Gunung Lingkas. Pemeriksaan fisik secara uji petik atas alkes yang tercatat pada KIB B dan hasil pengamatan fisik di lapangan pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas diketahui penatausahaan alkes pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas belum tertib. Kondisi tersebut diuraikan sebagai berikut. a. Alkes yang belum dicatat pada KIB B dan diantaranya belum dimanfaatkan Hasil pengamatan fisik secara uji petik pada Puskesmas Pantai Amal diketahui terdapat alkes yang belum dicatat pada KIB B sebanyak 28 jenis barang sebesar Rp170.174.400,00 dan tidak termasuk aset dibawah nilai kapitalisasi. Rincian alkes yang belum dicatat pada KIB B disajikan pada lampiran 16. Berdasarkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No.447/1349/IFK tanggal 5 Desember 2012 diketahui bahwa alkes tersebut merupakan hasil perolehan tahun 2012. Selain itu terdapat alkes berupa infant warmer sebanyak satu unit senilai Rp85.068.000,00 yang belum dimanfaatkan. Kepala Puskesmas Pantai Amal, pengurus dan penyimpan barang menjelaskan bahwa belum dicatatnya alkes pada KIB B dikarenakan dokumen SBBK terselip sedangkan alkes berupa infant warmer belum dimanfaatkan karena pada saat perencanaan anggaran tahun 2011, Kepala Puskesmas sebelumnya beserta staf perencanaan telah mengajukan usulan infant warmer kepada Dinas Kesehatan. Alat kesehatan tersebut diperuntukan pada klinik bersalin yang direncanakan akan dibangun namun hingga sampai telah terealisasi pengadaan alat


55

tersebut dan adanya pergantian kepala puskesmas, pembangunan klinik bersalin tersebut belum terealisasi. Konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Bidang Pembukuan DPPKA diperoleh informasi alkes senilai Rp170.174.400,00 belum dicatat pada Aset Tetap Neraca Pemerintah Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan tidak terdeteksi pada saat verifikasi aset dan pihak Dinas Kesehatan dan puskesmas tidak melaporkannya. Pengamatan fisik pada Puskesmas Karang Rejo menunjukkan terdapat alkes yang belum dimanfaatkan berupa alat deteksi kanker leher rahim sebanyak satu unit senilai Rp48.000.000,00. Kepala Puskesmas Karang Rejo menjelaskan bahwa alat deteksi kanker leher rahim belum dimanfaatkan karena belum ada petugas yang mendapatkan pelatihan cara penggunaan alat tersebut. b. Alkes rusak namun belum diajukan usulan penghapusan Hasil pengamatan fisik pada Puskesmas Sebengkok dan Puskesmas Juata Permai menunjukkan bahwa terdapat alkes rusak berat senilai Rp220.156.110,00 namun belum diajukan usulan penghapusan kepada Bidang Pengelolaan Aset. Alkes tersebut disajikan pada tabel 9.1. Tabel 9.1 Alkes rusak namun belum diajukan usulan penghapusan No. 1.

Unit Pengelola Barang Puskesmas Sebengkok

Kode Barang/ Uraian Barang

No register

Autoclave

02.09.01.12.21/

Jumlah Unit

Tahun Perolehan

1

2007

29.500.000,00

1

2009

150.000.000,00

1

2008

15.828.000,00

1

2009

11.500.000,00

4

2010

13.328.110,00

Nilai (Rp)

0004 Heamatologi Analizer

02.09.01.62.05/ 0001

2.

Puskesmas Juata Permai

Operating Lamp

02.08.01.08.13/ 0001

Pulvarezer

02.09.01.57.06/ 0001

Alat kedokteran umum lain-lain (hecting set)

02.08.01.01.68/ 0004 s.d. 0007

Jumlah

220.156.110,00

Konfirmasi kepada Kepala Puskesmas, pengurus dan penyimpan barang diperoleh informasi puskesmas belum melaksanakan inventarisasi atas alat yang rusak berat dan masih dalam pembenahan di dalam penatausahaan BMD. Konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Bidang Pembukuan DPPKA diperoleh informasi aset tersebut belum dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan puskesmas tidak melaporkannya. c. Pencatatan ganda alkes pada KIB B Barang Milik Daerah (BMD) Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KIB B dan pengamatan fisik pada Puskesmas Gunung Lingkas dan Puskesmas Juata Laut menunjukkan terdapat alkes yang tercatat ganda pada KIB B. Rincian pencatatan ganda alkes disajikan pada tabel 9.2. Tabel 9.2 Pencatatan ganda alkes pada KIB B BMD


56

No. 1.

2.

Unit Pengelola Barang Puskesmas Gunung Lingkas

Puskesmas Juata Laut

Kode Barang/

Uraian Barang Dental Panaromic/ dental x ray

Nilai KIB B

Jumlah Unit

No register 02.08.01.18.13 / 0001

(Rp)

1

96.000.000,00

Dental Panaromic dental x ray

02.08.01.18.13 / 0002

1

96.000.000,00

Defibrilator

02.08.01.08.27 / 0001

1

139.292.000,00

Defibrilator

02.08.01.08.27 / 0002

1

139.292.000,00

Portable elektrocardiograph (ECG) 1 chanel

02.08.01.10.25 / 0001

1

36.000.000,00

Elektrocardiograph

02.08.01.16.01 / 0001

1

36.000.000,00

Kepala Puskesmas Gunung Lingkas, Kepala Puskesmas dan Kabag TU Puskesmas Juata Laut, Pengurus dan Penyimpan Barang menjelaskan bahwa terjadinya pencatatan ganda dikarenakan terdapat kesalahan penginputan. Alkes tersebut dicatat dua kali (pencatatan ganda) pada saat penginputan barang inventaris puskesmas pada KIB B. Konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Bidang Pembukuan DPPKA diperoleh informasi kesalahan tersebut belum pernah dilakukan koreksi pada neraca aset Pemerintah Kota Tarakan. d. Penginputan data alkes tidak valid dan diantaranya tidak didukung dengan dokumen yang memadai Hasil pemeriksaan secara uji petik atas KIB B dan pengamatan fisik pada Puskesmas Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas Juata Laut menunjukkan terdapat alkes yang tidak dapat diperlihatkan dan adanya perbedaan antara KIB B dan bukti pendukungnya. Data aset tidak valid dan diantaranya tidak didukung dengan dokumen yang memadai disajikan pada tabel 9.3. Tabel 9.3 Data aset tidak valid dan diantaranya tidak didukung dengan dokumen yang memadai No. 1.

2.

Unit Pengelola Barang

Uraian Barang

Kode Barang/

Laboratorium Kesehatan Daerah Puskesmas Juata Laut

Menurut

No register

Jumlah Unit

KIB B

Alat Lab. Kimia Lainlain

02.09.01.16.99/

1

1.577.111.930,00

Pispot sendok

02.08.01.01.64/

10

900.000.000,00

Pengamatan Fisik Tidak Ada

0016

0001 s/d 0010

Ada

Keterangan Tidak ada dokumen pendukung Harga menurut SBBK Rp900.000,00

Hasil konfirmasi kepada Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Pengurus dan Penyimpan Barang diperoleh informasi alat dan bahan kimia senilai Rp1.577.111.930,00 merupakan kesalahan input. Atas kesalahan input tersebut belum pernah dilakukan koreksi pencatatan/penghapusan pada data aset Labkesda. Hasil konfirmasi kepada Kepala Puskesmas, Kepala Bagian TU, Pengurus dan Penyimpan Barang Puskesmas Juata Laut diperoleh informasi adanya perbedaan data antara KIB B dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dikarenakan adanya kesalahan penginputan pada KIB B. Berdasarkan SBBK yang tercatat seharusnya Rp900.000,00 namun tercatat Rp900.000.000,00.


57

Konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Bidang Pembukuan DPPKA dan hasil reviu Berita Acara Sensus BMD dan memo jurnal No.001/300/MJ/ DPPKA/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 diperoleh informasi kesalahan tersebut merupakan kesalahan penginputan yang bersifat administrasi (kelalaian pengurus barang) dan belum pernah dilakukan koreksi pada neraca aset Pemerintah Kota Tarakan. e. Penyelenggaraan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum tertib Pemeriksaan fisik secara uji petik atas KIB B dan KIR pada Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas menunjukkan bahwa penyelenggaraan KIB dan KIR belum tertib. Pengisian kelengkapan data aset seperti merk dan pemberian kode dan no. register barang pada fisik barang belum sepenuhnya dilaksanakan. Sedangkan data pada Kartu Inventaris Ruangan (KIR) belum seluruhnya akurat. Kepala Puskesmas, Pengurus dan Penyimpan Barang menjelaskan bahwa kendala-kendala yang dihadapi yaitu: 1)

Pergantian Kepala Puskesmas, pengurus dan penyimpan barang tidak disertai dengan mekanisme serah terima jabatan/pertukaran informasi maupun dokumen secara lengkap atas pengelolaan barang inventaris dan saat ini masih dalam tahap inventarisasi barang.

2)

Penunjukkan Kepala UPT maupun pengurus dan penyimpan barang tidak didukung dengan pelatihan Pengelolaan BMD secara optimal.

Konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Bidang Pembukuan DPPKA diperoleh informasi pelatihan mengenai pengelolaan BMD masih minim bila dibandingkan dengan pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah : 1)

Pasal 6. a) Ayat (4), yang menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”; b) Ayat (5), yang menyatakan bahwa “Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”.

2)

Pasal 23, ayat (2), yang menyatakan bahwa “Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui pengelola”.


58

3)

b.

Pasal 31: a)

Ayat (3), yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola”;

b)

Ayat (4), yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum”.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,. 1) Lampiran II, angka 4 huruf g, yang menyatakan bahwa “Tugas dan Tanggung jawab Kepala SKPD menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang”; 2) Lampiran II, angka 6: a)

huruf a, yang menyatakan bahwa “Tugas Pengurus Barang mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB),Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah”.

b)

huruf d, yang menyatakan bahwa “Tugas Pengurus Barang menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi”.

3) Lampiran VII, angka 5, yang menyatakan bahwa “Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan”. 4) Lampiran IX, pengamanan administratif, yang menyatakan bahwa “Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara: - Pencatatan/inventarisasi. - Kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian, dll. - Pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker. c.

Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 25. 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa “Pengguna barang harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa


59

Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang”; 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa “Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) menurut penggolongan dan kodefikasi barang sesuai ketentuan yang berlaku”.

Kondisi tersebut mengakibatkan: a. Pengendalian aset tetap tidak memadai dan rawan penyalahgunaan; b. Nilai aset tetap tidak sesuai kondisi yang sebenarnya; dan c. Hasil pengadaan yang tidak segera dimanfaatkan/difungsikan berpotensi rusak.

Hal tersebut disebabkan oleh: a. Pengurus dan Penyimpan Barang UPT Dinas Kesehatan tidak optimal melakukan pencatatan barang milik daerah; b. Kepala SKPD dan Kepala UPT (Kepala Labkesda dan Kepala Puskesmas) tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan BMD; c. Minimnya penyelenggaraan pelatihan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada pejabat yang terkait pengelolaan BMD.

a.

b.

c.

d.

e.

Atas permasalahan tersebut, Pemkot Tarakan menanggapi sebagai berikut: Alkes yang belum dicatat di KIB B dan ada yang belum dimanfaatkan. 1) Alkes yang belum dicatat akan segera dimasukkan ke SIMDA barang 2) Alkes yang belum dimanfaatkan (Infant Warmer / Incubator /Pemanas bayi ) adalah alkes yang diperuntukan untuk klinik bersalin yang akan dibuka di Puskesmas pantai amal, terkait kebutuhan tenaga yang belum cukup / terpenuhi sehingga klinik bersalin tersebut belum dibuka. Akan segera dimanfaatkan jika kebutuhan tenaga sudah terpenuhi. Terdapat alkes rusak namun belum diajukan usulan penghapusan Puskesmas sebengkok dan Juata Permai akan membuat usulan kerusakan alkes ke dinas kesehatan dan akan ditindak lanjuti oleh petugas elektrometik untuk memastikan alkes tersebut benar-benar rusak dan tidak dapat di perbaiki, selanjutnya akan dilakukan ussulan penghapusan barang. Pencatatan ganda alkes pada KIB Pengurus barang Dinkes dan bendahara barang Puskesmas Gunung Lingkas dan Juata Laut akan berkoordinasi dengan bagian aset DPPKA untuk melakukan perbaikan data alkes yang terlanjur diinput ganda. Penginputan data alkes tidak valid diantaranya tidak didukung dengan dokumen yang memadai Pengurus barang dinkes akan melakukan tindak lanjut kebagian asset DPPKA dan didukung dengan bukti tertulis. KIB dan KIR belum tertib


60

Akan dilakukan pertemuan pengelolaan aset dilingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memastikan pengisian KIB dan KIR dilakukan secara tertib (Lengkap sesuai Format).

BPK RI merekomendasikan Walikota Tarakan agar Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan: a. Melakukan pencatatan Barang Milik Daerah secara optimal; b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD di lingkungan Dinas Kesehatan; c. Mengadakan pelatihan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada pejabat yang terkait dalam pengelolaan BMD di lingkungan Dinas Kesehatan.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


61

Lampiran 1

DAFTAR BMD YANG BERASAL DARI SUMBER SELAIN APBD II PADA SKPD NO

SKPD

NAMA BARANG

PERINDAGKOP

KONDISI

TAHUN NO. BA SERAH TERIMA DITERIMA

Baik

2011

7372/DPT.0/PL.430.S1/XII/2011

Printer Dot Matrix

1

5,500,000 Pusat

Baik

2011

7372/DPT.0/PL.430.S1/XII/2011

Scanner

1

1,650,000 Pusat

Baik

2011

7372/DPT.0/PL.430.S1/XII/2011

UPS

1

1,650,000 Pusat

Baik

2011

7372/DPT.0/PL.430.S1/XII/2011

-

4

19,800,000

Mobil / Hulux

1

Baik

2011

Motor / Suzuki Thunder

1

Dephut

Baik

2010

Motor / Yamaha RXK

1

Dephut

Baik

-

Motor / Yamaha RXK

1

Dephut

Baik

-

Jumlah 3

ASAL BMD

11,000,000 Pusat

Jumlah DISHUTANBEN

NILAI (Rp)

1

1 DINAS PERIKANAN Komputer

2

JUMLAH

4 CPU Lenovo H520S

260,000,000 Pusat

260,000,000

1

2012 No 1-14 Hibah dari Direktorat Jendral Perdagangan

Installet Win7 oa sea / oa

Luar Negeri dengan nomor surat

Monitor Lenovo 18.5" Printer HP K209

BA/24/BL-3/2010

357 / DAGLU.5.3 / SD/XI/2012

1

HP Cartridge 703 Black (2)

( Satu perangkat komputer PC, Printer, genset )

HP Cartridge 703 Tricolor (2)

Tidak bisa di masukan ke dalam KIB karena tidak ada

Scanner Scansnap S1300I

SP2D / SP2D termin dan harga barang

1

Barcode Symbol LS-2208 3G WIFI TP link TL-MR3420 USB Wifi TP-Link TL-TN722N UPS APC 650/390 Genset Firman 3500

1

Cable Reel Utikom 10M Lan Cable belden Cat5E Tempat Sampah Dan Dudukanya

2012

Kursi Tamu

1

Sumbangan Pihak Ke Tiga

2002

Loudspeaker

2

Bantuan BPEN

2004

Monitor

2

Bantuan BPEN

2004

Keyboard

2

Bantuan BPEN

2004

Printer

2

Tidak ada keterangan

2004

Loudspeaker

2


2005

Printer

2


2005

Printer

1


2005

Hibah dari DKPP (Tidak ada Surat dari DKPP)

Lampiran 1

NO

SKPD

Jumlah 4 KPPT

NAMA BARANG

CATATAN SIPIL

NILAI (Rp)

ASAL BMD

KONDISI


Loudspeaker

1


2006

Printer

6


2006

Stabilisator

1

Propinsi Kaltim

2009

Stabilisator

1

Bantuan BPEN

2009

CPU

1

Propinsi Kaltim

2009

CPU

1

Bantuan BPEN

2009

Monitor

1

Propinsi Kaltim

2009

Monitor

1

Bantuan BPEN

2009

Printer

1

Propinsi Kaltim

2009

Printer

1

Bantuan BPEN

2009

Keyboard

1

Propinsi Kaltim

2009

Keyboard

1

Bantuan BPEN

2009

P.C PAVILION

35 3 UNIT

BKPM JAKARTA

BAIK

2013

MSH DLM PROSES

PRINTER LASER JET

3 UNIT

BKPM JAKARTA

BAIK

2013

MSH DLM PROSES

SCANERCANOSCAN

3 UNIT

BKPM JAKARTA

BAIK

2013

MSH DLM PROSES

STAVOL

3 UNIT

BKPM JAKARTA

BAIK

2013

MSH DLM PROSES

Jumlah 5

JUMLAH

12 PERANGKAT KERAS

-

-

1

Server Aplication Sidik Jari

Pusat

Baik

2011

Server Database dan Afis

Pusat

Baik

2011

UPS 2200 VA

Pusat

Baik

2011

Desktop PC

Pusat

Baik

2011

UPS 1000 VA

Pusat

Baik

2011

Fingerprint Scanner

Pusat

Baik

2011

Smartcard Reader / Writer

Pusat

Baik

2011

Iris Scanner

Pusat

Baik

2011

Signature Pad

Pusat

Baik

2011

Card Personalization Printer +

Pusat

Baik

2011

Printer Ribbon Colour Film

Pusat

Baik

2011

Kamera Digital / Web Camera

Pusat

Baik

2011

Tripod

Pusat

Baik

2011

Digital Scanner

Pusat

Baik

2011

Switch dan Cabling

Pusat

Baik

2011

Operating System (OS)

Pusat

Baik

2011

Database Engine (Standard)

Pusat

Baik

2011

Aplikasi Afis System

Pusat

Baik

2011

Anti Virus Client

Pusat

Baik

2011

Anti Virus Server

Pusat

Baik

2011

PERANGKAT LUNAK

1

Lampiran 1

NO

SKPD

NAMA BARANG

JUMLAH

NILAI (Rp)

ASAL BMD

KONDISI


Pusat

Baik

2011

Pemasangan Kabel dengan VPN

Pusat

Baik

2011

Router

Pusat

Baik

2011

LAN (Hub, Kabel dan Konektor)

Pusat

Baik

2011

Aplikasi Perekam Sidik Jari JARINGAN KOMUNIKASI DATA

Jumlah

1

3

Jumlah

-

58 279,800,000

LAMPIRAN 3

RINCIAN RUMAH NEGARA/DINAS YANG DIGUNAKAN OLEH PEMKOT TARAKAN PER 30-06-2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Nama Unit Pengguna Barang Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda

Luas Lantai (blank) (blank) 233 (blank) 36 56 56 48 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 (blank) 36 36 36 36 (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) (blank)

No Register 6 5 9 1 15 18 19 21 9 11 12 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 33 13 24 35 25 82 83 84 75 76 77 78 79 80 81 73 74

Jenis Rumah Flat/rumah Lain-lain Flat/rumah Lain-lain Flat/rumah Lain-lain Rumah Negara Golongan III Lain-lain Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen

Lokasi Rumah Jl Sei Kayan pantai amal lama ( Belakang PKM Pantai Amal) Jl. Persemaian Karang Harapan Karang balik Jl. Padat Karya Rt. 10 (blank) Jl. Aki BAbu Rt. 20 Kr. Anyar Pantai Jl. Aki BAbu Rt. 20 Kr. Anyar Pantai Jl. Aki Babu Rt. 20. Kr. Anyar Pantai Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 Jl. Kampung 1 No. 242 B Jl. Kampung 1 No. 255 Jl. Kampung 1 No. 423 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 10 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 11 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 12 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 3 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 4 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 5 Jl. KAmpung 1 Sawah Lunto No. 6 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 7 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 8 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No. 9 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No.1 Jl. Kampung 1 Sawah Lunto No.2

Nilai 48,000,000 48,000,000 4,952,577,000 242,000,000 36,000,000 56,000,000 56,000,000 48,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 391,692,301 36,000,000 36,000,000 360,000,000 36,000,000 360,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000

No. 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 1

Nama Unit Pengguna Barang Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda Bagian Umum & Perlengkapan Setda SUB TOTAL 1 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan SUB TOTAL 2 Dinas Pariwisata SUB TOTAL 3 Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang SUB TOTAL 4 Kec. Tarakan Barat

Luas Lantai 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) (blank) 36 36 36 (blank) (blank) 48 48 70 70 70 70 70 70 (blank) (blank) (blank)

No Register 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 85 14 16 17 87 88 23 22 1 2 3 5 6 8 86 89 89 1 2 3

(blank) (blank)

256

1 1 2 6 1

Jenis Rumah Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen UNIT Rumah Negara Golongan I Type C Semi Permanen Rumah Negara Golongan I Type A Permanen Rumah Negara Golongan I Type C Semi Permanen UNIT Flat/rumah Lain-lain UNIT Flat/Rumah Susun Permanen Flat/Rumah Susun Permanen Flat/Rumah Susun Semi Permanen Rumah Negara Gol I Lain-lain Rumah Negara Golongan II Type A Permanen Rumah Negara Golongan III Type A Permanen UNIT Rumah Negara Gol I Lain-lain

Lokasi Rumah Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Kampung VI Jl. Ladang Camat Tengah Jl. Markoni Jl. Markoni Jl. Markoni Jl. P. Irian Jl. P. Irian no .32 Jl. Persemaian Karang Harapan Jl. Persemaian Karang Harapan Jl. Skip Lap. Golf Jl. Skip Lap. Golf Jl. Skip Lap. Golf Jl. Skip Lap. Golf Jl. Skip Lap. Golf Jl. Skip Lap. Golf Jl. Slamet Riyadi No.70 Jl. Yos Yusadarso Rt.12 No.13 Rw. 04 Kel. Kr. Rejo Jln. Kusuma Bangsa, Jln. Pulau Irian, Jln. Yos Sudarso Jln. R.A Kartini RT. 12 Kel. Karang Balik Manggatal, Jembatan Kuning, Gng. Selatan, Sungai Kuli, Jln. Amal, TPU Juata (blank) Boom Panjang Rusunawa tahap II Kr Anyar Pantai Ladang Juata Jl Ladang Jl. Mulawarman RT. 46 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat

Nilai 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000 70,000,000 36,000,000 36,000,000 360,000,000 80,000,000 132,930,000 48,000,000 48,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 750,000,000 234,000,000 14,285,199,301 725,192,003 10,896,000 120,000,000 856,088,003 98,425,000 98,425,000 73,370,000 2,439,560,800 94,391,000 48,125,000 186,925,000 439,359,000 3,281,730,800 30,000,000

No.

1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 1 1

Nama Unit Pengguna Barang SUB TOTAL 5 Kec. Tarakan Tengah SUB TOTAL 6 Puskesmas Mamburungan Puskesmas Mamburungan Puskesmas Mamburungan SUB TOTAL 7 SDN 003 SIMPANG III TARAKAN BARAT SDN 003 SIMPANG III TARAKAN BARAT SDN 003 SIMPANG III TARAKAN BARAT SUB TOTAL 8 SDN 013 KAMPUNG ENAM TARAKAN TIMUR SDN 013 KAMPUNG ENAM TARAKAN TIMUR SDN 013 KAMPUNG ENAM TARAKAN TIMUR SDN 013 KAMPUNG ENAM TARAKAN TIMUR SUB TOTAL 9 Sekretaris Daerah SUB TOTAL 10 Wakil Walikota SUB TOTAL 11 Walikota SUB TOTAL 12 GRAND TOTAL

Luas Lantai (blank) 63 75 132 56 (blank) 35 54 (blank) 400 (blank) 392.8

No Register 1 1 1 1 12 10 3 1 1 3 3 2 4 1 4 1 1 1 1 1 1 114

Jenis Rumah UNIT Rumah Negara Golongan III Type B Permanen UNIT Rumah Negara Golongan I Type A Semi Permanen Rumah Negara Golongan I Type E Semi Permanen Rumah Negara Golongan I Type E Semi Permanen UNIT Rumah Negara Golongan II Type E Darurat Rumah Negara Golongan III Lain-lain Rumah Negara Golongan III Type E Semi Permanen UNIT Rumah Negara Golongan I Type E Semi Permanen Rumah Negara Golongan I Type E Semi Permanen Rumah Negara Golongan I Type E Semi Permanen Rumah Negara Golongan I Type E Semi Permanen UNIT Rumah Negara Golongan II Type A Permanen UNIT Rumah Negara Golongan II Type A Permanen UNIT Rumah Negara Golongan II Type A Permanen UNIT UNIT

Lokasi Rumah

Jl. Agus salim RT. 19 Kelurahan sebengkok Kec Tarakan tengah Jl..Sei Sembakung Mambrungan Tarakan Timur Pustu Karungan Mamburungan Timur Tarakan Timur Jl.Sei Sembakung Mamburungan Tarakan Timur jl.MULAWARMAN (blank) jl.MULAWARMAN Jl. Gunung Kerinci Rt. 6 Kamp. VI. Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Jl. Gunung Kerinci Rt. 6 kel. Kampung Kec. Tarakan Timur Kota Tarkana Jl. Gunung Kerinci Rt. 6 Kel. Kampung VI Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Jalan Gunung Kerinci Rt. 6 Kel. Kampung VI Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan JL. HALMAHERA Jl. Ladang Jl.Kalimantan No.1

Nilai 30,000,000 943,221,700 943,221,700 14,175,000 16,875,000 29,700,000 60,750,000 124,000,000 124,000,000 800,000,000 1,048,000,000 26,250,000 40,500,000 40,500,000 20,000,000 127,250,000 5,582,592,000 5,582,592,000 7,570,310,500 7,570,310,500 7,555,029,000 7,555,029,000 41,438,596,304

Lampiran 4 PERMASALAHAN RUMAH DINAS SESUAI HASIL KUISIONER NO

NAMA SKPD/SEKOLAH

JUMLAH RUMAH DINAS

A 1

RUMAH TIDAK ADA DI SIMDA BADAN PEMPERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DINAS PETERNAKAN DAN TANAMAN PANGAN DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEC. TARAKAN TIMUR KEC. TARAKAN UTARA PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS PUSKESMAS JUATA LAUT SDN 001 SDN 004 SDN 007 SDN 014 SDN 019 SDN 032 SDN 035 SDN 042 SMK NEGERI 2 SMPN 6

B 1 2 3 4 5 6

RUMAH TIDAK SESUAI SIMDA DINAS KEHUTANAN PERTAMBEN KEC. TARAKAN BARAT KEC. TARAKAN TENGAH PUSKESMAS MAMBURUNGAN SDN 013 SDN 003

SUB TOTAL

9 12 1 1 1 3 6 2 3 2 1 2 3 6 3 14 6 76 9 0 0 6 0 6

SUB TOTAL TOTAL

KETERANGAN

21 97

DI SIMDA TERCATAT ADA 3 UNIT DI SIMDA TERCATAT ADA 1 UNIT DI SIMDA TERCATAT ADA 1 UNIT DI SIMDA TERCATAT ADA 3 UNIT DI SIMDA TERCATAT ADA 4 UNIT MENURUT KETERANGAN ADA 4 UNIT YANG DIBONGKAR THN 2010 DAN 1 UNIT DIBANGUN GED. SEKOLAH, DI SIMDA TERCATAT 3 ADA UNIT

Lampiran : 6

RINCIAN BMD YANG BERNILAI TIDAK WAJAR No. A.

Jenis Aset Tetap Tanah Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain

Jumlah

Satuan

Nilai (Rp.)

1 2

1 1

Bidang

0

Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain

Bidang

0

3

Tanah Bangunan Gedung

1

Bidang

0

4

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

1

Bidang

0

5


1

Bidang

0

6


1

Bidang

0

7

Bakau

1

Bidang

0

8

Tanah Jalan

1

Bidang

0

9

Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi

1

Bidang

0

10

Tanah Untuk Bangunan Museum

1

Bidang

0

11

Tanah BangunanTempat Kerja Lainnya

1

Bidang

0

12

Perkebunan Lain-lain

1

Bidang

0

13

Waduk

1

Bidang

0

14

Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan

1

Bidang

0

B.

Peralatan dan Mesin

15

Rak Besi / Metal

1

Unit

0

16

Meja Besi/Metal

1

Unit

0

17

Examination Lamp

1

Unit

0

C.

Jalan Irigasi

18

Jalan, Irigasi dan Jaringan di Kelurahan Karang Rejo

1

Bidang

0

19

Jalan, Irigasi dan Jaringan di SD No.007 Mamburungan.

1

Bidang

0

20

Jalan, Irigasi dan Jaringan di SD No.011 Karang Balik

1

Bidang

4

D.

Aset Tetap Lainnya

21

Alat Olah Raga Lainnya

1

Unit

1

22

Buku

1

Unit

0

23

Buku

1

Unit

1

24

Tanaman

1

Unit

0

Lampiran 7

Rekapitulasi Usulan Penghapusan Barang Hilang No. 1.

2. 3.

SKPD

Nama Barang

Merk

Jumlah (Rp)

Jumlah

Total

Portable Water Pump

1999

10,000,000.00

2

Pemadam

Pompa Kebakaran

1999

60,000,000.00

2

Kebakaran

Handy Talky

2000

19,600,000.00

28

Alat Komunikasi Lain-lain

2000

500,000.00

1

Senter

2003

300,000.00

3

Kunci Pas 1 Set

2000

100,000.00

1

Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain

2006

138,078.50

2

39

1

1

Kelurahan Gunung Laptop Lingkas Kelurahan Juata Laut Alat Rumah Tangga

2008 Flexi

2001

Nikita

2001

Elephant

2001

Mesin Potong Rumput Kursi Lipat Lemari Kayu

2001

Kipas Angin

National

2002

Dispenser

Swann

2003

Mesin Ketik Manual Portable

Olimpia /11'-13'

2003

Mesin Ketik Manual Portable

Olimpia /14'-16'

2003

Alat Dapur lainnya

Duralex

2006

Mesin Potong Rumput

Tanaka

2008

Aztec

2005

Matrix

2003

Mesin Ketik Manual Longewagen

Olimpia

2003

Wireless

Sekaku

2003

Sony

2003

Meja Komputer 4.

Tahun

Kantor

Kelurahan Pamusian Receiver

Tustel Garu Rumput

2007

Arit

2007

Pacul Dangir

2007

Sekop

2007

Sapu Lidi

2007

Sapu Ijuk

2007

Cikrak

2007

Kursi Putar

Chitose Jumlah

Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai Tidak Ada Informasi Nilai

1 1 8 1 1 1 1 1 2 1 1

19

1 1 1 1 2 3 2 2 4 1 4 1

23 82

Lampiran 15

Rincian SKPD yang Belum Usul Penghapusan No.

Unit Kerja/SKPD

Jumlah (Rp)

1

SEKRETARIAT DEWAN

2

SETDA

3

BAGIAN KEUANGAN

27,000,001.00

4

BAGIAN UMUM PERLENGKAPAN

85,450,000.00

5

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

6

BAGIAN EKONOMI

7

BAGIAN HUKUM

8

BAGIAN SOSIAL

11,700,000.00

9

BAGIAN HUMAS

71,000,000.00

10 BAGIAN PEMBANGUNAN 11 DPUTR 12 INSTALASI FARMAKMIN

242,425,005.00 1.00

4,100,001.00 300,000.00 5,000,000.00

26,450,001.00 185,845,003.00 4.00

13 PKM MAMBURUNGAN

56,525,835.00

14 PKM PANTAI AMAL

71,028,106.00

15 PKM GN LINGKAS

1,500,002.00

16 PKM GN REJO/KR REJO

19,860,926.00

17 PKM JUATA PERMAI

18,631,006.00

18 PKM SEBENGKOK

684,117.00

19 LABKESDA

98,929,332.00

20 DINAS PENDIDIKAN

13,229,250.00

21 SMAN 2

126,200,000.00

22 SMKN 1

96,371,660.00

23 SMPN 2

3,500,000.00

24 SMPN 5

2,250,000.00

25 SMPN 6

22,575,001.00

26 TKN PEMBINA 1

25,014,000.00

27 SMKN 2

146,725,000.00

28 SMPN 7

7,605,000.00

29 SMPN 9

31,329,910.00

30 SMPN 10

9,356,250.00

31 SMAN 3

750,000.00

32 TKN 3

400,000.00

33 SDN 005 KP 1 TAR-TENG

900,000.00

34 SDN 006 KP 6 TAR-TIM

10,050,000.00


3,580,000.00

36 SDN 007 MAMBURUNGAN TAR-TIM

3,125,000.00

37 SDN 008 LINGKAS UJUNG TAR-TIM

35,400,000.00

38 SDN 016 SIMPANG AMAL TAR-TIM

1,650,000.00

39 SDN 031 SIMPANG AMAL TAR-TIM

128,575,008.00

40 SDN 001 SELUMIT TAR-TENG

2,235,000.00

41 SDN 003 SIMPANG III TAR-BAR

2,625,000.00

42 SDN 011 KR BALIK TAR-BAR

1,250,000.00

43 SDN 020 SEBENGKOK TAR-TENG 44 SDN 002 KP PUKAT TAR-TENG 45 SDN 010 TAR-TENG 46 SDN 026 SEBENGKOK AL TAR-TENG 47 SDN 019 STRAT BUNTU TAR-BAR

3,800,000.00 14,150,002.00 4,750,000.00 250,000.00 5,000,000.00

Lampiran 15 No.

Unit Kerja/SKPD

Jumlah (Rp)

48 SDN 024 KP BUGIS TAR-BAR

13,000,000.00

49 SDN 037 GN PERUSDA TAR-BAR

29,108,694.00

50 SDN 041 PENINGKI TAR-BAR

4,350,000.00


9,230,001.00

52 SDN 047 TANJUNG PASIR TAR-TIM

2,750,000.00

53 SDN 048 JUATA LAUT TAR-UT

500,000.00

54 SDN UTAMA I TAR-BAR

15,750,000.00

55 SDN UTAMA II TAR-TENG

14,800,000.00

56 SDN 049 JUATA LAUT TAR-UT

330,000.00

57 SDN 034 KP BUGIS TAR-BAR

400,000.00

58 DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 59 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB 60 DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM 61 DPPKA

1,000,000.00 300,000.00

18,267,779.00 158,160,405.00

62 INSPEKTORAT WILAYAH KOTA

22,350,000.00

63 BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP 64 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

68,018,167.00 32,910,000.00

65 DINAS PARIWISATA

2,800,000.00

66 DINAS KESBANG PM

58,150,003.00

67 SATPOL PP DAN LINMAS 68 BKD 69 BANDIKLAT 70 KEC. TARAKAN TENGAH

79,099,128.00 110,374,500.00 34,500,000.00 122,412,409.00

71 KEL. SELUMIT PANTAI

41,015,006.00

72 KEL. KP 1 SKIP

22,025,000.00

73 KEL. SEBENGKOK 74 KEC. TARAKAN BARAT

2,875,000.00 146,950,000.00

75 KEL. KARANG REJO

450,000.00

76 KEL. KARANG ANYAR

550,000.00

77 KEL. KARANG ANYAR PANTAI

250,000.00

78 KEL. KARANG HARAPAN

9,245,025.00

79 KECAMATAN TARAKAN UTARA

2,675,000.00

80 KECAMATAN TARAKAN TIMUR

19,093,000.00

81 KEL. KAMPUNG 4

30,715,008.00

82 KEL. KAMPUNG 6

4,950,010.00

83 KEL. MAMBURUNGAN

66,550,510.00

84 KEL. LINGKAS UJUNG

18,750,002.00

85 KANTOR PDE

2,925,002.00

86 DINAS PETERNAKAN DAN TP

11,300,002.00

87 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jumlah

34,479,254.00 2,842,434,326.00

Lampiran 16 Aset yang belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) B pada Puskesmas Pantai Amal

No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama Barang 2 Ambu Bag Adult Ambu Bag Infant Diagnostik set Doppler ETT Infant no.2,5 Implant Kit Infant warmer Laryngoscope type blade bayi Long spine board Loope optivision Suctions electric Tensimeter stand Tromol sedang

Merk

Harga Satuan

3 Ambu Ambu Reister Hadeco Rusch Onemed Tesena RK My life Donegan Thomas Reister Magnate

4 1,497,000.00 1,479,000.00 7,339,000.00 4,100,000.00 1,725,000.00 6,475,000.00 85,068,000.00 3,454,000.00 4,964,000.00 1,729,000.00 6,475,000.00 3,021,000.00 1,468,000.00 Jumlah

PPN 10% 5 149,700.00 147,900.00 733,900.00 410,000.00 172,500.00 647,500.00 8,506,800.00 345,400.00 496,400.00 172,900.00 647,500.00 302,100.00 146,800.00

Harga Satuan termasuk PPN 10% 6=4+5 1,646,700.00 1,626,900.00 8,072,900.00 4,510,000.00 1,897,500.00 7,122,500.00 93,574,800.00 3,799,400.00 5,460,400.00 1,901,900.00 7,122,500.00 3,323,100.00 1,614,800.00

Jumlah 7 1 pc 1 pc 1 set 1 unit 4 pcs 1 set 1 unit 1 set 1 pc 7 pcs 1 unit 2 unit 6 pcs 28 satuan

Total 8=6x7 1,646,700.00 1,626,900.00 8,072,900.00 4,510,000.00 7,590,000.00 7,122,500.00 93,574,800.00 3,799,400.00 5,460,400.00 13,313,300.00 7,122,500.00 6,646,200.00 9,688,800.00 170,174,400.00

RENCANA AKSI (ACTION PLAN ) TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN BMD TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 (SEMESTER I) PADA PEMERINTAH KOTA TARAKAN NO. LHP TANGGAL PERWAKILAN BPK No. 1.

: /LHP/XIX.SMD/XII/2013 : Desember 2013 : Provinsi Kalimantan Timur

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Penerimaan Hibah pada Lima SKPD BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar dan 17 Sekolah Belum Tercatat Sekretaris Daerah memerintahkan: dalam Daftar Barang Milik Daerah a. Kepala SKPD mencatat dan melaporkan penerimaan barang non-APBD yang diterima langsung.

Rencana Aksi Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis tentang penerimaan barang non APBD oleh SKPD/UPTD

Waktu Pelaksanaan Januari-Pebruari

Keterangan

b. Kepala DPPKA menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan barang non-APBD yang diterima langsung oleh SKDP. 2.

Pengelolaan Rumah Dinas pada BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar Pemerintah Kota Tarakan Belum Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala DPPKA: Memadai a. Menyusun petunjuk teknis tentang penggunaan BMD yang antara lain mengatur tentang penggunaan rumah negara atau rumah dinas mengacu kepada ketentuan yang berlaku;

Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis tentang penggunaan rumah negara atau rumah dinas

Januari-Pebruari

b. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam pengelolaan rumah dinas. 3.

Penyelesaian Status Pemanfaatan BMD Kota Tarakan oleh Perusahaan Daerah Kota Tarakan Berlarut-larut

BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar Melakukan kajian teknis dan bersama dengan DPRD Kota Tarakan mengambil ekonomis pengelolaan BMD langkah-langkah strategis terkait penyelesaian status oleh Perusda pengelolaan BMD oleh Perusda.

Januari-Pebruari

No. 4.

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Perjanjian Penyerahan Bagian Tanah BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar: a. Memanggil pimpinan Hak Pengelolaan dengan PT Gusher Gusher untuk evaluasi a. Mengevaluasi kembali perjanjian pemanfaatan aset Tidak Sesuai Ketentuan perjanjian antara Pemkot Tarakan dengan PT Gusher; b. Memanggil pimpinan b. Memerintahkan Inspektur Kota Tarakan untuk Gusher untuk meminta menelusuri bukti penyetoran kontribusi bukti penyetoran pemanfaatan aset oleh PT Gusher. BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar Melanjutkan proses Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala DPPKA sertifikasi tanah pada tahun melaksanakan kegiatan sertifikasi tanah secara optimal 2014 dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam penyajian data KIB yang akurat.

5.

Pengamanan dan Penatausahaan Aset Tanah Pemkot Tarakan Kurang Memadai

6.

Aset Tetap pada Daftar Barang Milik BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar Meminta penilaian atas aset Daerah Pemkot Tarakan Sebanyak 24 Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala DPPKA yang bernilai tidak wajar Unit Bernilai Tidak Wajar melakukan inventarisasi barang milik daerah secara oleh Kanwil DJKN optimal.

7.

Proses Penghapusan Barang Inventaris yang Hilang Belum Sesuai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

8.

Penatausahaan Barang Milik Daerah BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar a. Surat teguran pada Pemerintah Kota Tarakan Sekretaris Daerah: Kabid Aset Belum Dilaksanakan Secara Tertib a. Memerintahkan Kepala DPPKA memberikan sanksi dan Memadai sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset yang belum menjalankan peran dan fungsinya dalam mengkoordinir penyelenggaraan

Waktu Pelaksanaan a. Minggu keempat Januari

Keterangan

b. Minggu keempat Januari Januari sd Desember

Pebruari

BPK merekomendasikan Walikota Tarakan agar a. Menyusun Perwali a. Januari Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala DPPKA tentang prosedur melaksanakan penghapusan BMD yang hilang sesuai penghapusan b. Pebruari dengan ketentuan yang berlaku. b. Melaksanakan penghapusan sesuai prosedur kepada a. Januari

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Recommend Documents