LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN (TA) 2008 DI

DEPOK

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER I TA 2009

Nomor : Tanggal :

23A/LHP/XVIII.BDG/05/2009 20 Mei 2009

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI…………………………………………………………………………… LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ...............................

i 1

LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. Neraca Komparatif .....................................................................................................

3

2. Laporan Realisasi Anggaran ......................................................................................

5

3. Laporan Arus Kas .....................................................................................................

7

4. Catatan atas Laporan Keuangan .................................................................................

10

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan ........................................................................................

35

2. Tujuan Pemeriksaan ...................................................................................................

35

3. Sasaran Pemeriksaan ..................................................................................................

35

4. Standar Pemeriksaan ..................................................................................................

36

5. Metode Pemeriksaan ..................................................................................................

36

6. Waktu Pemeriksaan . ..................................................................................................

38

7. Obyek Pemeriksaan ...................................................................................................

38

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

i


LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2008, yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok adalah tanggung jawab Walikota Depok. Tanggung jawab BPK RI adalah sebatas pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Depok, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Kepatuhan terhadap peraturan perudang-undangan yang berlaku bagi Pemerintah Kota Depok merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Depok terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang material. Temuan ini telah BPK RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan tertanggal 20 Mei 2009 kepada Pemerintah Kota Depok. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini, BPK RI mengungkapkan kondisi pengendalian intern Pemerintah Kota Depok yang telah BPK RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengendalian intern tertanggal 20 Mei 2009. Hasil Pengujian BPK RI terhadap desain dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait dengan laporan keuangan tersebut menunjukkan kelemahan-kelemahan signifikan, antara lain Nilai Aset Tetap sebesar Rp2.609.426.374.673,40 yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008 berasal dari saldo awal hasil Inventarisasi PT Perintis Inovasindo Utama ditambah dengan realisasi belanja modal TA 2005 sampai dengan tahun 2008 dan nilai ini berbeda dengan nilai menurut Bagian Perlengkapan selaku Pengelola Barang Daerah serta berbeda dengan nilai


1

menurut SKPD karena perbedaan pengakuan aset. Dan masih terdapat aset-aset yang belum diakui karena belum ada nilainya sehingga nilai aset dalam neraca sulit dilakukan penelusuran dan untuk diyakini kewajarannya. Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2008, realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


2

PEMERINTAH KOTA DEPOK NERACA PER 31 DESEMBER TAHUN 2008 DAN TAHUN 2007 (Audited) (Dalam Rupiah) URAIAN

Tahun 2008

Tahun 2007

ASET ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Lain-lain Persediaan INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ………

215.217.759.289.50 189.521.857.460,22 182.853.394.196,22 6.668.463.264,00

204.472.971.207,53 190.556.945.785,53 166.598.597.133,53

16.041.451.308,03 508.559.234,00 15.052.302.274.03 480.589.800,00 9.654.450.521,25

10.824.216.048,00 72.649.939,00 5.587.000,00 9.260.979.109,00 1.485.000.000,00 3.091.809.374,00

15.171.320.035,00 15.171.320.035,00 15.171.320.035,00

14.435.492.110,00 14.435.492.110,00 14.435.492.110,00

2.609.426.374.673,40 1.484.293.660.789,00 150.635.874.739,00 447.230.820.380,00 522.130.727.215,40 1.413.018.000,00 3.722.273.550,00 -

2.349.719.252.011,04 1.466.153.580.669,00 109.219.813.965,00 400.688.074.108,00 345.587.709.301,90 1.093.971.200,00 26.976.102.767,14 -

23.958.348.652,00

DANA CADANGAN Dana Cadangan ASET LAINNYA Aset Lain-lain JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak ketiga Utang Jangka Pendek Lainnya

Pemerintah Kota Depok

-

1.485.000.000,00 1.485.000.000,00

-

2.841.300.453.997,90

2.568.627.715.328,57

12.748.986.779,11

15.439.378.687,08

7.208.754.885,68

8.238.695.091,13

412.500,00 7.208.342.385,68

8.238.695.091,13

3

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

5.540.231.893,43

Utang Jangka Panjang Lainnya

5.540.231.893,43

EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Ekuitas Dana Investasi Dinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Dinvestasikan dalam Aset Tetap Dinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana Yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Ekuitas Dana Cadangan Dinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2.828.551.467.218,79

7.200.683.595,95 7.200.683.595,95

2.553.188.336.641,49

208.009.004.403,82

196.234.276.116,40

189.518.961.678,22

190.556.945.785,53

2.483.282,00 16.041.451.308,03

10.824.216.048,00

9.654.450.521,25

3.091.809.374,00

(7.208.342.385,68)

(8.238.695.091,13)

2.620.542.462.814,97 15.171.320.035,00

2.356.954.060.525,09 14.435.492.110,00

2.609.426.374.673,40

2.349.719.252.011,04

1.485.000.000,00

-

(5.540.231.893,43)

(7.200.683.595,95)

-

-

2.841.300.453.997,90

2.568.627.715.328,57

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


4

PEMERINTAH KOTA DEPOK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 (Dalam Rupiah) NOMOR

URAIAN

1

2

1 1.1

ANGGARAN

REALISASI

2008

2008

3

4

% 5

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

97.139.989.565,57

112.763.185.732,30

116,08

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

43.538.335.236,92

48.456.451.986,00

111,30

1 .1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

26.267.935.664,00

32.979.350.563,00

125,55

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.756.353.155,00

2.656.353.155,00

70,72

1.1.4

23.577.365.509,65

28.671.030.028,30

121,60

PENDAPATAN TRANSFER

695.471.982.826,29

714.343.823.474,00

102,71

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

574.268.400.146,29

593.140.240.794,00

103,29

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

130.808.223.887,19

150.881.744.391,00

115,35

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

8.673.789.259,10

7.472.109.403,00

86,15

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

427.136.387.000,00

427.136.387.000,00

100,00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

7.650.000.000,00

7.650.000.000,00

100,00

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

3.087.137.680,00

3.087.137.680,00

100,00

-

-

3.087.137.680,00

3.087.137.680,00

1.2 1.2.1

1.2.2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2.2.1

Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2

Dana Penyesuaian

100,00

1.2.3

Transfer Pemerintah Provinsi

118.116.445.000,00

118.116.445.000,00

100,00

1.2.3.1

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

118.116.445.000,00

118.116.445.000,00

100,00

1.2.3.2

Pendapatan Bagi Hasil lainnya

-

-

51.162.891.218,00

57.621.296.218,00

-

-

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1

Pendapatan Hibah

1.3.2

Pendapatan Dana Darurat

1.3.3

Pendapatan lainnya Jumlah

2 2.1

112,62

-

-

51.162.891.218,00

57.621.296.218,00

112,62

843.774.863.609,86

884.728.305.424,30

104,85

BELANJA BELANJA OPERASI

706.348.124.290,50

645.717.311.147,04

91,42

2.1.1

Belanja Pegawai

396.870.011.441,10

375.522.932.191,00

94,62

2.1.2

Belanja Barang

158.436.082.791,40

130.941.348.474,04

82,65

2.1.3

Belanja Bunga

-

-

2.1.4

Belanja Subsidi

2.1.5

Belanja Hibah

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial


-

-

39.886.114.000,00

38.746.360.000,00

97,14

111.155.916.058,00

100.506.670.482,00

90,42

5

2.1.7 2.2

Belanja Bantuan Keuangan

-

290.682.060.979,89

233.911.308.153,57

2.2.1

Belanja Tanah

34.217.732.624,50

18.140.080.120,00

53,01

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

50.233.721.935,00

41.416.060.774,00

82,45

2.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6

Belanja Aset Lainnya

2.3 2.3.1

3 3.1

BELANJA MODAL

-

53.901.470.660,29

46.536.221.672,00

86,34

151.971.943.260,10

127.499.898.787,57

83,90

357.192.500,00

319.046.800,00

89,32

-

-

BELANJA TIDAK TERDUGA

33.927.894.170,00

3.054.642.100,00

Belanja Tidak Terduqa

33.927.894.170,00

3.054.642.100,00

9,00

Jumlah

1.030.958.079.440,39

882.683.261.400,61

85,62

Surplus/ (Defisit)

(187.183.215.830,53)

2.045.044.023,69

(1,09)

190.556.945.785,53

190.556.945.785,53

100,00

744.372.000,00

-

PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

3.1.5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

-

9.210.546.245,00

9.210.546.245,00

100,00

200.511.864.030,53

199.767.492.030,53

99,63

1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

100,00

11.584.276.200,00

11.293.574.376,00

97,49

744.372.000,00

-

Jumlah

13.328.648.200,00

12.293.574.376,00

92,23

Pembiayaan Neto

187.183.215.830,53

187.473.917.654,53

100,16

-

189.518.961.678,22

Jumlah PENGELUARAN DAERAH

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

3.3

9,00

PEMBIAYAAN

3.1.1

3.2

80,47

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

-



6

PEMERINTAH KOTA DEPOK LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2008 DAN TAHUN 2007 URAIAN

TAHUN 2008

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pajak Daerah

48.456.451.986,00

Retribusi Daerah

32.979.350.563,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

2.656.353.155,00

Lain-lain PAD Yang Sah

28.666.658.778,30

Dana Bagi Hasil Pajak

150.881.744.391,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( SDA )

7.472.109.403,00

DAU

427.136.387.000,00

DAK

7.650.000.000,00

Dana Otonomi Khusus

-

Dana Penyesuaian

3.087.137.680,00

Pandapatan Bagi Hasil Pajak

118.116.445.000,00

Pandapatan Bagi Hasil Lainnya

-

Hibah

-

Dana Darurat

-

Pendapatan Lainnya

57.621.296.218,00 Jumlah

884.723.934.174,30

Arus kas Keluar Belanja Pegawai

375.522.932.191,00

Belanja Barang Dan Jasa

130.941.348.474,04

Belanja Bunga Belanja Subsidi

-

Belanja Hibah

38.746.360.000,00

Belanja Bantuan Sosial

100.506.670.482,00

Belanja Bantuan Keuangan

-

Belanja Tak Terduga

3.054.642.100,00

Belanja Bagi Hasil Desa

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi


648.771.953.247,04 235.951.980.927,26

7

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Kas Masuk

-

Pendapatan Penjualan atas tanah

-

Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin

-

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

4.371.250,00

Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan

-

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

-

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

Jumlah

4.371.250,00

Arus kas Keluar Belanja Tanah

18.140.080.120,00

Belanja Peralatan dan Mesin

41.416.060.774,00

Belanja Gedung dan Bangunan

46.536.221.672,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

127.499.898.787,57

Belanja Aset Tetap Lainnya

319.046.800,00

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

233.911.308.153,57 (233.906.936.903,57)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/ Kekayaan Daerah Yg dipisahkan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

-

Penerimaan Piutang Daerah

9.210.546.245,00 Jumlah

9.210.546.245,00

Arus kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemda

1.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang, Pinjaman & Obligasi

11.293.574.376,00

Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiyaan

12.293.574.376,00 (3.083.028.131,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

23.951.135.749,00 Jumlah

23.951.135.749,00

Jumlah

23.951.135.749,00

Arus kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran


23.951.135.749,00

0,00

8

Kenaikan ( Penurunan ) Bersih Kas Selama Periode

(1.037.984.107.31)

Saldo Awal Kas

190.556.945.785,53

Saldo Akhir Kas

189.518.961.678,22

-

Kas di BUD

-

Kas di Bendahara Pengeluaran

182.853.394.196,22 6.665.567.482,00



9

PEMERINTAH KOTA DEPOK Catatan atas Laporan Keuangan 31 Desember 2008 Dan 2007 (Dinyatakan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1.

PENDAHULUAN a.

Informasi Umum Kota Administratif Depok, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1981 yang peresmiannya diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 1982. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, Kota Administratif Depok dihapus dan dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok. Kotamadya Daerah Tingkat II Depok diresmikan pada tanggal 27 April 1999 bersamaan dengan pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok. Sejak Juni 1999, sesuai dengan Pasal 121 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebutan “Kotamadya Daerah Tingkat II Depok” berubah menjadi “Kota Depok”. Batas-batas Wilayah Kota Depok adalah sebagai berikut : a. b. c. d.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondok Gede Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Wilayah Kota Depok terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Kecamatan Beji Kecamatan Pancoran Mas Kecamatan Sukmajaya Kecamatan Limo Kecamatan Cimanggis Kecamatan Sawangan


10

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 170/Kep.1125-Dekon/2004 tanggal 11 Nopember 2004 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Masa Jabatan Tahun 2004 – 2009, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.866-Dekon/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Untuk Masa Jabatan Tahun 2004 – 2009, susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut :

2008 Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD

H. Naming D Bothin, S.Sos Drs. Amri Yusra, M.Si Agung Witjaksono, SH, MM Ir. H. Imam Budi Hartono Kuat Sukardiyono, A.Md Busri Syahril Drs. H. Mohammad Said, M. Hum Dedy Martoni, S.Pd Hj. Ratna Nuryana, SE H. Naisan Drs. Rintisyanto Wahyudi, S.Sos H. Anda Suhanda R, S.Sos, M.Si Siswanto H. Dadang Ibrahim KH. Syihabuddin Ahmad, BA Qurtifa Wijaya, S.Ag M. Supariyono, A.Md, Ak Rahmat Sukindar Drs. Machruf Aman, MM Lewi Oktaviano, A.Md Drs. Murthada Sinuraya, MM Hasbullah Rahmad, S.Pd, M.Hum Widya Jaya Antara Muhammad Triyono Ritandiyono, S.Psi, M.Si Jaya Wilakaya Nuri Wasisaningsih, S.Pd Adriyana Wirasantana, SE Babai Suhaimi H. Amsir Anita Dyah Puspitasari, B.Sc H. Ahmad Dahlan Otto Simon Leander Mazhab HM. Budi Wahyudi, MM H.M. Soewarkih Sjuhada R. Sugiharto KH. Ahmad Damanhuri Muttaqin, S.Si Lia Kamelia, S.Pd Marlyn Agnes Pantouw, S.Sos Zaenuddin H. Imam Soebardjo

2007 H. Naming D Bothin, S.Sos Drs. Amri Yusra, M.Si Agung Witjaksono, SH, MM Ir. H. Imam Budi Hartono Kuat Sukardiyono, A.Md Kusdiarto, S.Pd, MM Drs. H. Mohammad Said, M. Hum Dedy Martoni, S.Pd Hj. Ratna Nuryana, SE H. Naisan Drs. Rintisyanto Wahyudi, S.Sos H. Anda Suhanda R, S.Sos, M.Si Siswanto H. Dadang Ibrahim KH. Syihabuddin Ahmad, BA Qurtifa Wijaya, S.Ag M. Supariyono, A.Md, Ak Rahmat Sukindar Drs. Machruf Aman, MM Lewi Oktaviano, A.Md Drs. Murthada Sinuraya, MM Hasbullah Rahmad, S.Pd, M.Hum Widya Jaya Antara Muhammad Triyono Ritandiyono, S.Psi, M.Si Jaya Wilakaya Nuri Wasisaningsih, S.Pd Adriyana Wirasantana, SE Babai Suhaimi H. Amsir Anita Dyah Puspitasari, B.Sc H. Ahmad Dahlan Otto Simon Leander Mazhab HM. Budi Wahyudi, MM H.M. Soewarkih Sjuhada R. Sugiharto KH. Ahmad Damanhuri Muttaqin, S.Si Lia Kamelia, S.Pd Marlyn Agnes Pantouw, S.Sos Zaenuddin H. Imam Soebardjo

Sedangkan Susunan Perangkat Pemerintahan Kota Depok adalah sebagai berikut :


11

2008 Walikota Wakil Walikota Sekretaris Daerah Asisten Pembangunan Asisten Administrasi Asisten Tata Praja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepala Dinas Pertanian Kepala Dinas Kependudukan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepala Dinas Pengelola Pasar Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kepala Kantor Pariwisata Kepala Kantor Koperasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Camat Beji Camat Pancoranmas Camat Sukmajaya Camat Cimanggis Camat Sawangan Camat Limo

2007

DR. Ir. Nurmahmudi Isma’il, M.Sc Drs. Yuyun Wira Saputra, MM Dra. Winwin Winantika, MM Ir. Abdul Haris, MPM Drs. Iskandar Rais, M.Si Drs. Bambang Wahyudi, MM

DR. Ir. Nurmahmudi Isma’il, M.Sc Drs. Yuyun Wira Saputra, MM Dra. Winwin Winantika, MM Drs. Nana Sudjana, MM Drs. Bambang Wahyudi, MM H. Kudsi Bambang, SH, MM

Ir. Khamid Wijaya Drs. Mulyamto Drs. Sayid Cholid Ir. Herman Hidayat Drs. H. Rumanul Hidayat, SH,M.Si Drs. H. Dedi Setiadi, MM

Plt. Ir. Abdul Haris, MPM Plt. Drs. Mulyamto Drs. Sayid Cholid Plt. Ir. Herman Hidayat Ir. Khamid Wijaya Plt. Jondra Putra, SP, M.Si

Ir. Walim Herwandi, M.Si Eti Suryahati, SE, M.Si dr. Mien Hartati

Ir. Walim Herwandi, M.Si Drs. Sriyamto, MM dr. Rustono Pinangdjoyo, MM

Drs. Moh. Ridwan, MM

Drs. Moh. Ridwan, MM

Ir. Utuh Karang Topanesa, MM

Drs. Rumanul Hidayat, MSc.

Drs. Dindin Djaenudin Drs. Tutun Sufiyan Sulaiman, MM

Eti Suryahati, SE Drs. Tutun Sufiyan Sulaiman, MM

Ir. Rendra Fristoto, MM H. Mumun M. Munir, SH, M.Si Drs. Sariyo Sabani Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd Drs. H. Achmad Soleh, MM

Ir. Utuh Karang Topanesa, MM H. Mumun M. Munir, SH, M.Si Drs. Sariyo Sabani Drs. Azwar Darmansyah, MM Drs. Rahmat Subagyo, MM

Asep Roswanda, M.Pd

Ir. Rendra Fristoto, MM

Drs. Azwar Darmansyah, MM

Drs. Atep Hikmat Rusdiana, MM

Drs. Ade Salam Drs. Taufan Abdul Fatah. MH Rd. Sudrajat S.Sos, M.Si Drs. Muksit Hakim Agus Gunanto, SH, M.Si Drs. Usman Haliyana Drs. Yayan Arianto, S.Sos, M.Si

Drs. Kamil Sugandi Drs. Tatang Sudirman Drs. Tedy Hasanudin Nina Sujana, S.Sos, M.Si Lutfi Fauzi, SH Drs. Usman Haliyana Drs. Yayan Arianto, S.Sos, M.Si

Jumlah anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dari Kota Depok untuk tahun 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: 2008

2007

Anggota DPRD PNS Non-PNS

44 7.110 338

45 6.828 825

Jumlah

7.492

7.698


12

b.

Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”, dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Permendagri 13/2006. Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis No. 03 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi” yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

c.

Kebijakan Fiskal / Keuangan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur. Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi : 1)

Pendapatan Asli Daerah Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.


13

Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retrIbusi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan yang baik. 2)

Dana Perimbangan. a.

Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (Revenue Sharing). Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

b.

Dana Alokasi Umum. Implikasi langsung dari kewenangan / fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya. Berdasarkan konsep fiscal gap, distribusi DAU daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

c.

d.

Dana Alokasi Khusus Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Depok memberikan wewenang kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bendahara Umum Daerah untuk mengelola administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bendahara Umum Daerah selaku entitas pelaporan melakukan fungsi penganggaran, fungsi verifikasi (aspek formal transaksi), fungsi perbendaharaan dan fungsi akuntansi sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.Namun dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah mulai tahun 2009 maka penyusunan laporan keuangan TA. 2009 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok.


14

e.

Kinerja Keuangan 1) Realisasi Pendapatan Tahun 2008 Jenis Pendapatan Pendapatan Asli Daerah : Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba Usaha Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Anggaran

Realisasi

%

43.538.335.236,92 26.267.935.664,00 3.756.353.155,00 23.577.365.509

48.456.451.986,00 32.979.350.563,00 2.656.353.155,00 28.671.030.028,30

111,30 125,55 70,72 121,60

97.138.989.565,57

112.763.185.732,30

116,08

574.268.400.146,29 3.087.137.680,00 118.116.445.000,00

593.140.240.794,00 3.087.137.680,00 118.116.445.000,00

102,71 100,00 100,00

Jumlah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah

695.471.982.826,29

714.343.823.474,00

102,71

51.162.891.218,00

57.621.296.218,00

112,62

Jumlah Pendapatan

843.774.863.609,86

884.728.305.424,30

104,85

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer : Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Asli Daerah Kota Depok tahun 2008 tergolong masih relatif rendah yaitu sebesar 12,75 % dari Total Pendapatan Daerah. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat dirasakan masih cukup besar yaitu sebesar 87,25 %. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana yang tertera dalam tabel di atas. Dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari Pajak Daerah yaitu sebesar 43,01 % sedangkan dari Retribusi Daerah sebesar 29,27 %. Besarnya Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2008 adalah Rp 427.136.387.000,00 dari jumlah dana DAU ini dialokasikan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil sebesar 53,45 % dan sebesar 46,55 % untuk pelayanan publik dan lainnya. Hal ini mengambarkan bahwa Pemerintah Kota Depok masih belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal disebabkan kebutuhan untuk gaji dan aparatur masih dominan. Namun demikian Pemerintah Kota Depok terus berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efesiensi dan penghematan, mempertajam prioritas dan berupaya untuk melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

2.

Realisasi Belanja Tahun 2008 Jenis Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja

Anggaran

Realisasi

%

706.348.124.290,50 290.682.060.979,89 33.927.894.170,00

645.717.311.147,04 233,911.308.153,57 3.054.642 .100,00

91,42 80,47 9,00

1.030.958.079.440,39

882.683.261.400,61

86,62

Belanja operasi merupakan belanja yang terbesar dari seluruh komponen belanja yaitu sebesar 73,15 %. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dengan komposisi belanja pegawai 58,16 %, belanja barang dan jasa 20,28 %, belanja hibah 6,00 %, belanja bantuan sosial sebesar 15,57 % dari jumlah belanja operasi.


15

Belanja modal terealisasi sebesar 26,50 % dari nilai total belanja dalam tahun 2008, dengan komposisi belanja terbesar digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 54,51 %. Selanjutnya digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan sebesar 19,89 %, belanja peralatan dan mesin sebesar 17,71 %, belanja modal tanah sebesar 7,76 % dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar 0,14 % Realisasi belanja tak terduga tahun 2008 hanya sebesar 0,35 % dari total belanja atau 9,00 % dari jumlah yang dianggarkan.

3.

Realisasi Pembiayaan Tahun 2008 Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Derah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan Neto

Anggaran

Realisasi

%

190.556.945.785,53 743.372.000,00 9.210.546.245,00

190.556.945.785,53 9.210.546.245,00

100 ,00 100,00

200.511.864.030,53

199.767.492030,53

99,63

1.000.000.000,00 11.584.276.200,00 744.372.000,00 13.328.648.200,00

1.000.000.000,00 11.293.574.376,00

187.183.215.830,53

187.473.917.654,22

12.293.574.376,00

100,00 97,49 92,23 100,16

Anggaran pembiayaan tidak seluruhnya terealisasi, khususnya realisasi Pembayaran Pokok Utang hanya sebesar 97.49%, Secara keseluruhan realisasi pembiayaan neto adalah 100,16 % dari anggarannya.

2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang dianut Pemerintah Kota Depok mengacu kepada : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


16

Prinsip-prinsip akuntansi yang penting, yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, adalah sebagai berikut :

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perhitungan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, dan diukur dengan konsep biaya historis/perolehan. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan perubahan dalam kas dan setara kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

b. Prinsip-prinsip Penggabungan Laporan keuangan merupakan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit/Satuan Kerja Pengguna Anggaran/Pengguna Barang meliputi 31 (tiga puluh satu) Unit/Satuan Kerja yang terdiri dari Sekretariat, Dinas, Badan, dan Kantor. Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo yang material antar Unit/Satuan Kerja telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan gabungan. Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan gabungan telah diterapkan secara konsisten oleh semua Unit/Satuan Kerja kecuali dinyatakan secara khusus. Laporan keuangan Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok, dan yang merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan ini.

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2008 dan 2007 masing-masing telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2007 tentang APBD Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor: 01) dan Peraturan Daerah Nomor: 02 Tahun 2008 tentang APBD Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor: 02 Seri A), sebagaimana telah diubah masing-masing dengan Peraturan Daerah Nomor: 04 Tahun 2007 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor : 04) dan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor : 10 Seri A), dan terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor : 11). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto.

d. Pendapatan Pendapatan adalah peningkatan aset dan/atau penurunan hutang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu Tahun Anggaran.


17

Pendapatan adalah semua penerimaan kas yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Depok. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran, dan diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran Pengakuan pendapatan dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang diterima. Pada akhir Tahun Anggaran, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas dan dicatat di Neraca sebagai penambahan Piutang dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan diakui setelah ada bukti setor ke Kas Daerah dan apabila sampai akhir tahun belum direalisasi ke Kas Daerah maka dicatat di Neraca sebagai penambahan Kas dan Ekuitas Dana Lancar. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Sumber Pendapatan Daerah Terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 2.

Pendapatan Transfer yaitu dana yang di transfer dari pemerintah pusat dan propinsi berupa bagian daerah dari bagi hasil pajak (pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hasil atas tanah dan bangunan), bagi hasil bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, seperti hibah, dana darurat dan Lain-lain pendapatan yang ditentukan pemerintah.

e. Belanja Belanja adalah penurunan aset dan/atau kenaikan hutang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu Tahun Anggaran. Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran. Pengakuan Belanja Non Modal/Investasi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan. Pada akhir Tahun Anggaran, Belanja Non Modal diakui berdasarkan


18

jumlah belanja non modal yang sampai akhir Tahun Anggaran telah menjadi kewajiban tetapi belum ada realisasi pengeluaran kas dan dicatat di Neraca sebagai penambahan Kewajiban Lancar/Utang dan Ekuitas Dana Lancar. Belanja Modal diakui dalam periode berjalan pada saat aset yang dibeli telah diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah. Koreksi atas Pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi dalam Tahun Anggaran berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada Tahun Anggaran berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

f.

Surplus/Defisit Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja dalam satu Tahun Anggaran.

g. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan Surplus Anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaaan Anggaran Tahun Lalu, penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi Perusahaan Daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dicatat berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

h. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

i.

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.

j.

Piutang Pajak dan Retribusi Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas Pajak Daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak


19

Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember. Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas Retribusi Daerah yang dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah dikeluarkan dalam tahun berjalan akan tetapi belum dilunasi oleh Wajib Retribusi pada tanggal 31 Desember. Piutang pajak dan retribusi dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih berdasarkan Surat Keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD.

k. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Depok dan barang-barang, termasuk hewan ternak dan tanaman, yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui sebesar biaya perolehannya yang terakhir diperoleh, berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang dilakukan pada setiap akhir Tahun Anggaran.

l.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah pengeluaran yang dibayar oleh Pemerintah Kota Depok untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Pemerintah/Daerah yang merupakan investasi permanen atau investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penyertaan modal yang kepemilikannya kurang dari 20% dan lebih dari 50%, masing-masing dicatat dengan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas. Investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pemerintah Daerah mencatat investasi dengan menggunakan metode ekuitas awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah dan Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan dengan jumlah yang sama.


20

m. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Depok dan pelayanan masyarakat. Aset tetap diakui sebesar harga perolehannya. Penyusutan atau depresiasi atas aset tetap, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/1601/SJ tertanggal 17 Juli 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD, untuk sementara belum dilaksanakan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai biaya pada saat biaya tersebut dibayar atau dikeluarkan. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset tetap atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas dikapitalisasi. Aset dalam penyelesaian atau kontruksi dalam pangerjaan diakui sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya tersebut direklasifikasi ke perkiraan aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai dan siap dipakai. Penerimaan dari hasil Penjualan Aset Tetap Yang Tidak Terpakai, apabila ada, dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam Pos Lain-lain PAD Yang Sah dan Aset Tetap yang bersangkutan dikeluarkan dari Daftar Inventaris Daerah.

n. Dana Cadangan Dana Cadangan diakui pada akhir Tahun Anggaran berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari Dana Cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke Dana Cadangan.

o. Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang/kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturanperaturan perundang-undangan.

p. Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum mengharuskan Pemerintah Kota Depok untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban kontinjen pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.


21

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 3.

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Asli Daerah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Anggaran 2008

Realisasi 2008

Realisasi 2007

%

Pajak Daerah : Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir

1.408.052.609,71 15.342.644.475,72 1.889.094.773,16 3.754.903.559,50 19.782.000.000,00 1.361.639.818,83

1.658.480.431,00 17.746.763.032,00 2.464.074.076,00 4.316.077.876,00 20.701.221.970,00 1.569.834.601,00

117,79 115,67 130,44 114,95 104,65 115,29

1.433.568.696,00 15.129.339.253,00 1.887.301,264,00 2.802.234.350,00 19.819.728,787,00 1.323.587.111,00

Jumlah Pajak Daerah

43.538.335.236,92

48.456.451.986,00

104,83

42.395.759.461,00

3.863.017.500,00 2.074.512.000,00 1.500.000.000,00 400.000.000,00 112.812.500,00 43.644.000,00 2.892.330.000,00 1.192.347.800,00 330.274.000,00 1.221.837.500,00 308.160.000,00 170.500.000,00 7.802.870.000,00 1.255.240.750,00 212.687.500,00 38.225.000,00 2.370.375.000,00 71.004.131,50 55.627.982,50 49.470.000,00

4.224.351.650,00 2.078.191.000,00 1.832.178.000,00 487.215.000,00 113.256.000,00 43.890.000,00 2.893.531.500,00 1.123.343.100,00 391.363.730,00 1.063.773.800,00 3.09.190.000,00 170.519.00,00 11.994.952.611,00 1.456.133,809,00 265.572,500,00 40.120.000,00 3.971.863.863,00 65.090.000,00 54.860.000,00 53.080.000,00

109,35 100,18 122,15 121,80 100,39 100,56 100,04 94,21 118,50 87,06 100,33 100,01 153,72 116,00 124,87 104,96 167,56 91,67 98,62 107,30

1.664.013.000,00 1.907.681.500,00 1.524.792.500,00 618.290.000,00 110.745.550,00 41.770.000,00 2.842.007.000,00 1.094.846.350,00 790.325.910,00 1.172.921.000,00 312.982.000,00 156.056.500,00 9.071.531.113,00 1.253.679.150,00 237.283.500,00 36.145.000,00 2.737.080.066,00 69.535.000,00 56.135.000,00 49.600.000,00

135.000.000,00 88.000.000,00 80.000.000,00

174.825.000,00 92.000.000,00 80.050.000,00

129,50 104,55 100,06

197.950.000,00 32.500.000,00 73.650.000,00

26.267.935.664,00

32.979.350.563,00

125,55

26.051.519.089,00

Retribusi Daerah : Pelayanan Kesehatan Pelayanan Persampahan /Kebersihan Penggantian Biaya Cetak KTP Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Parkir Tepi Jalan Umum Pasar Pengujian Kendaraan Bermotor Pemakaian Kekayaan Daerah Terminal Penyedotan Kakus Rumah Potong Hewan Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan / HO Izin Trayek Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) Surat Izin Usaha Perdagangan Wajib Daftar Perusahaan Izin Usaha Bidang Industri Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta (IPPKS) Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Pariwisata Jumlah Retribusi Daerah

Anggaran 2008 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank *) Bagian Laba Usaha PDAM Kabupaten Bogor **) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Realisasi 2008

Realisasi 2007

%

2.656.353.155,00

2.656.353.155,00

100,00

1.627.750.359,00

1.100.000.000,00

-

-

1.000.000.000,00

3.756.353.155,00

2.656.353.155,00

70,72

2.627.750.359,00

22

Anggaran 2008 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Penerimaan Denda Pajak Penerimaan Denda Retribusi Penerimaan dari Pengembalian Penerimaan Lainnya

Realisasi 2008

%

Realisasi 2007

5.385836.686,65 5.500.000,00

4.371.250,00 8.710.430.240,00 -

161,73 -

28.600.000,00 8.679.702.666,00 185.668.125,00

1.349.714.614,00 16.836.314.209,00

61.779.928,30 62.112,00 1.335.144.000,00 18.559.242.498,00

98,92 109,12

51.138.898,00 84.781.737,00 2.069.019.636,00 4.171.727.483,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

23.577.365.509,65

28.671.030.028,30

121,60

15.270.638.545,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

97.139.989.565,57

112.763.185.732,30

*)

116,08

86.345.667.454,00

Merupakan bagian dividen tahun buku 2007 yang merupakan hak Pemerintah Kota Depok atas kepemilikan saham pada PT. Bank Jabar Banten sebesar Rp 14.895.492.110,00 (2008) (lihat catatan No. 16).

**) Merupakan bagian hasil laba usaha PDAM Kabupaten Bogor untuk laba tahun 2007 yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Depok dalam Tahun Anggaran 2008 . Bagian laba yang merupakan hak Pemerintah Kota Depok adalah sebesar 20% dari laba usaha PDAM Kabupaten Bogor akan tetapi dalam tahun anggaran ini Pemerintah Kota Depok belum dapat menerima bagi hasil tersebut dikarenakan masa berlaku Keputusan Bupati Bogor nomor 592.3/18/Kts/Huk/2002 tentang pembagian hasil laba usaha Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bogor kepada Pemerintah Kota Depok.Sesuai dengan Surat Keputusan di atas, Pemerintah Kota Depok mendapatkan 20% dengan tidak mengikat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan. Pada saat laporan ini dibuat, masa berlaku keputusan pembagian hasil laba tersebut telah berakhir dan belum diperpanjang kembali.

4.

PENDAPATAN TRANSFER Rincian Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut : Anggaran 2008 Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak : Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PPH 25 & psl 29 WP Orang Pribadi dalam negeri & PPh 21 Pajak Bumi & Bangunan (PBB) dari Tingkat Pusat BPHTB dari Bagian Pemerintah Pusat Jumlah


Realisasi 2008

%

Realisasi 2007

52.179.437.636,60

55.239.810.277,00

105,87

49.059.439.920,00

51.643.213.005,21

68.426.760.547,00

132,50

52.765.266.372,00

21.363.379.167,00

21.510.060.391,00

100,69

11.402.727,515,00

3.493.816.885,40

3.258.659.077,00

93,27

3.375.513.075,00

2.128.377.192,98

2.446.454.099,00

114,94

1.847.635.990,00

130.808.223.887,19

150.881.744.391,00

115,35

118.450.582.872,00

23

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam : Iuran Hak Pengusahaan Hutan Iuran Kuasa Usaha Pertambangan Pungutan Hasil Perikanan Minyak Bumi Gas Alam

479.117.784,19

417.715.797,00

87,18

256.453.065,72

314.782.824,00

122,74

262.242.354,00

350.109.409,19

163.213.161,00

46,62

557.174.503,00

6.660.304.000,00

5.882.425.298,00

88,32

2.210.541.009

927.805.000,00

693.972.323,00

74,80

188.606.951,00

8.673.789.259,10

7.472.109.403,00

86,15

3.358.541.705,00

427.136.387.000,00

427.136.387.000,00

100,00

381.095.000.000,00

7.650.000.0000,00

7.650.000.000,00

100,00

11.877.000.000,00

574.268.400.146,29

593.140.240.794,00

100,00

514.781.124.577,00

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Penyesuaian

3.087.137.680,00

3.087.137.680,00

100,00

13.300.000.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

3.087.137.680,00

3.087.137.680,00

100,00

13.300.000.000,00

32.205.000.000,00

32.205.000.000,00

100,00

29.355.000.000,00

46.455.000.000,00

46.455.000.000,00

100,00

34.629.495.000,00

38.570.000.000,00

38.570.000.000,00

100,00

33.915.000.000,00

788.025.000,00

788.025.000,00

100,00

798.000.000,00

98.420.000,00

98.420.000,00

100,00

88.445.000,00

118.116.445.000,00

118.116.445.000,00

100,00

98.785.940.000,00

695.471.982.826,29

714.343.823.474,00

102 ,71

626.867.064.577,00

Jumlah

139.976.888,00

Pemerintah Pusat Lainnya Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak : Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pajak Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah Total Pendapatan Transfer

5.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Anggaran 2008 Bantuan dari Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya

51.162.891.218,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah

51.162.891.218,00


Realisasi 2008

%

Realisasi 2007

57.621.296.218,00

112,62

85.000.000,00 53.502.193.768,00

57.621.296.218,00

112,62

53.587.193.768,00

24

6.

BELANJA OPERASI Rincian Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Anggaran 2008 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi

7.

Realisasi 2008

Realisasi 2007

%

396.870.011.441,10

375.522.932.191,00

94,62

315.857.163.362,52

158.436.082.791,40

130.941.348.474,04

82,65

120.044.881.147,93 10.500.000.000,00

39.886.114.000,00

38.746.360.000,00

97,14

111.155.916.058,00

100.506.670.482,00

90,42

98.176.817.024,00

706.348.124.290,50

645.717.311.147,04

91,42

544.578.861.534,45

BELANJA MODAL Rincian Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Anggaran 2008 Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Belanja Modal

8.

Realisasi 2008

Realisasi 2007

%

34.217.732.624,50

18.140.080.120,00

53,01

21.464.343.550,00

50.233.721.935,00

41.416.060.774,00

82,45

22.604.730.038,00

53.901.470.660,29

46.536.221.672,00

86,34

47.729.688.900,00

151.971.943.260,10

127.499.898.787,57

83,50

78.124.108.063,00

357.192.500,00

319.046.800,00

89,32

100.069.000,00

290.682.060.979,00

233.911.308.153,57

80,47

170.022.939.551,20

BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Belanja Tidak Terduga

9.

Anggaran 2008

Realisasi 2008

33.927.894.170,00

3.054.642.100,00

Realisasi 2007

% 9

4.580.066.000,00

PEMBIAYAAN Rincian Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut : Anggaran 2008 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan


Realisasi 2008

Realisasi 2007

%

190.556.945.785,53

190.556.945.785,53

100,00

147.143.204.988,29

744.372.000,00

-

-

411.480.000,00

9.210.546.245,00

9.210.546.245,00

100,00

8.433.209.980,00

200.511.864.030

199.767.492.030,00

100,00

155.987.894.968,29

25

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Utang Pokok Pinjaman Dalam Negeri-lainnya Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Neto


1.000.000.000,00

1.000.000.000,00

100,00

2.000.000.000,00

11.584.276.200,00

11.293.574.376,00

97,49

10.637.527.896,11

744.372.000,00

-

-

411.480.000,00

13.328.648.200,00

12.293.574.376,00

92,23

13.049.007.896,11

187.183.215.830,00

187.473.917.654,53

100,16

142.938.887.072,18

26

PENJELASAN POS-POS NERACA 11. KAS DI KAS DAERAH Terdiri dari : 2008 Kas di Kas Daerah : Kas di Bendahara Pengeluaran PT. Bank Jabar Banten Jumlah Kas di Kas Daerah

6.668.463.264,00 182.853.394.196,22 189.521.857.460,22

2007 23.958.348.652,00 166.598.597.133,53 190.556.945.785,53

Jumlah Kas Daerah di atas telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi atas posisi saldo per 31 Desember 2008.

12. PIUTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH Terdiri dari : 2008

2007

Piutang Pajak Hotel Piutang Pajak Restoran Piutang Pajak Hiburan Piutang Pajak Parkir Piutang Pajak Reklame Piutang Retribusi

7.475.475,00 41.263012,00 448.708.390,00 10.467.580,00 644.777,00 -

9.164.065,00 14.707,602,00 14.373,400,00 34.404.872,00 5.587.000,00

Jumlah Piutang Pendapatan Asli Daerah

508.559.234,00

78.237.939,00

Jumlah piutang pajak di atas adalah sebesar ketetapan pajak yang telah diterbitkan namun belum dilakukan pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2008. 13. PIUTANG DANA BAGI HASIL Terdiri dari :

Piutang PKB Piutang BBNKB Piutang PBBKB Piutang ABT/APER PHH Kemetrologian Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil

2008

2007

5.832.714.738,75 9.216.382.192,05

2.539.991.685,00 5.309.306.341,00 1.350.236.781,00 5.424.438,00 40.556.120,00 15.463.744,00 9.260.979.109,00

3.205.343,22

15.052.302.274,02

Jumlah piutang di atas telah sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok. 14. PIUTANG LAIN-LAIN Terdiri dari : 2008 Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah Piutang Lain-Lain Pendapatan Jumlah Piutang Lain-Lain Pendapatan

480.589.800,00 480.589.800 ,00

2007 1.4850.000.000,00 1.4850.000.000,00

Merupakan pencairan SP2D Double dengan No. 07372/1.03.01/BL-LS/XII/2008 atas nama Ir. Hendrik P. Paulus ( CV. Putra Jaya Mukti) sebesar Rp. 480.589,- untuk kegiatan peningkatan jalan. Sedangkan piutang sebesar Rp. 1.485.000.000,00 pada tahun 2008 direklasifikasi pada pos Aset Lainnya, mengingat jumlah tersebut merupakan


27

piutang terhadap asuransi DPRD Kota Depok tahun 2004 yang tidak dapat dipastikan tertagih dalam satu tahun kedepan. 15. PERSEDIAAN 2008

2007

Dinas Kesehatan DLLAJ DKLH KUKM Disnakersos Sekretariat Daerah Dinas Pendapatan Dinas PMKS Kecamatan Sawangan Kantor Arsip Dinas Pertanian Dinas Pengelola Pasar Dinas Pekerjaan Umum Kantor Pemadam Kebakaran Dinas Tata Kota dan Bangunan Sekretariat DPRD Kecamatan Beji Kecamatan Cimanggis Kecamatan Pancoran Mas Kecamatan Limo Kecamatan Sukmajaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kantor Kesbang dan Linmas Kantor Satpol PP Badan Pengawas Daerah

8.653.930.521,25 297.579.440,00 121.563.140,00 255.000,00 10.622.600,00 135.305.500,00 237.989.455,00 261.450,00 3.781.900,00 355.305,00 142.467.500,00 1.258.000,00 13.884.500,00 8.146.960,00 345.000,00 2.299.300,00 462.175,00 512.175,00 1.208.500,00 3.111.500,00 724.500,00 4.818.300,00 13.567.800,00

2.430.863.936,00 121.623.225,00 134.601.550,00 672.950,00 148.573.950,00 188.328.010,00 60.747.600,00 404.300,00 3.027.500,00 698.600,00 2.262.000,00 -

Jumlah Persediaan

9.654.450.521,25

3.091.809.374,00

-

Jumlah persediaan diatas merupakan realisasi dari pelaksanaan inventarisasi yang dilaporkan oleh masing-masing SKPD.

16. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut : 2008

2007

PT. Bank Jabar Banten PT. Pradas Depok

14.895.492.110,00 275.827.925,00

13.895.492.110,00 540.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

15.171.320.035,00

14.435.492.110,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyetaan Modal Daerah Kota Depok kepada PT. Bank Jabar Banten, Pemerintah Kota Depok memberikan tambahan setoran Modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 Sehingga sampai dengan tahun 2008 jumlah modal disetor Pemerintah Kota Depok menjadi sebesar Rp. 14.895.492110,00 PT. Pradas Depok (Perusahaan Dalam Tahap Pengembangan), didirikan dan berkedudukan di Depok berdasarkan akta notaris No. 56 dari Ny. Esther Mercia Sulaiman, SH, notaris di Jakarta, tanggal 24 September 2004, dan sesuai


28

dengan Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2003, Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 No. 17 Seri D, tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah; Keputusan Walikota Depok tertanggal 24 Pebruari 2004, No. 539/68/Kpts/Bapp/Hk/2004 tentang Penentuan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kota Depok. Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C-34357 HT.01.01.TH.2004, tanggal 30 September 2004. PT. Pradas Depok (Perusahaan Dalam Tahap Pengembangan) adalah perseroan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok (90%) dan Pusat Koperasi Pegawai Kota Depok (10%). Sampai dengan 31 Desember 2008 realisasi penyertaan oleh Koperasi Pegawai Kota Depok belum disetorkan. Pada bulan Agustus 2005 uang muka setoran modal Pemerintah Kota Depok sebesar Rp 490.000.000,00 tersebut ditarik kembali berdasarkan surat Walikota Depok, Nomor : 900/918a-Keu, tanggal 15 Agustus 2005. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry pada tahun 2008, jumlah penyertaan modal yang semula Rp. 540.000.000,00 saat ini tinggal Rp. 275.827.925,00 Berkurangnya penyertaan modal tersebut dikarenakan adanya penggunaan modal untuk kegiatan operasi perusahaan serta proses recruitment direksi dan staf diawal berdirinya perusahaan.

17. ASET TETAP 2008 Saldo Awal

Penambahan / Koreksi

Pengurangan / Koreksi 4.371.250,00 3.723.248.550,00

Saldo Akhir

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan

1,466,153,580.669,00 109,219.813.965,00 400.688.074.108,00 345.587.709.301,90 1.093.971.200,00 26.976.102.767,14

18.140.080.120,00 41.416.060.774,00 46.547.117.522,00 180.266.266.463,50 319.046.800,00 8.446.173.023,62

31.700.002.240,76*

1.484.293.660.789,00 150.635.874.739,00 447.230.820.380,00 522.130.727.215,40 1.413.018.000,00 3.722.273.550,00

Jumlah Aset Tetap

2.349.719.252.011,04

295.134.744.703,12

35.427.622.040,76

2.609.426.374.673,40

Aset tetap terdiri dari aset tetap hasil penyerahan dari Kabupaten Bogor yang dicatat berdasarkan Berita Acara No.011/300-BPKAD/No. 030/1159-Umum tanggal 3 Oktober 2001 tentang Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor Kepada Pemerintah Kota Depok (Tahap I) dan pembelian (penjualan/penghapusan) selama tahun anggaran berjalan. Adapun jumlah realisasi aset tetap merupakan hasil penambahan atau mutasi aset dari pembelian belanja modal berdasarkan SP2D/ SPMU/ SPM. Penetapan saldo awal aset tetap telah ditampilkan pada neraca Laporan Perhitungan APBD pada Tahun Anggaran 2002, dimana jumlah awal aset tetap adalah aset tetap hasil penyerahan dari Kabupaten Bogor yang dicatat berdasarkan Berita Acara No.011/300-BPKAD/No. 030/1159-Umum ditambahkan dengan hasil mapping realisasi belanja Modal dari Buku Perda Perhitungan APBD (Belanja Pembangunan). Pencantuman nilai aset tetap belum berdasarkan inventarisasi aset/barang. Penambahan nilai aset tetap ini belum termasuk penambahan dari Hadiah, Fasos Fasum, Hibah dari Tingkat Pusat/ Departemen atau Propinsi. Beban bunga dalam rangka penyelesaian Konstruksi dalam pengerjaan dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tetap Konstruksi dalam pengerjaan yang bersangkutan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan No. 08 tentang “Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan”.


29

*) Konstruksi Dalam pengerjaan yang diakui dalam neraca dilakukan koreksi sebesar Rp. 31.700.002.240,76 yang merupakan aset tetap Bangunan Air (Irigasi) dari pengadaan Retikulasi saluran air untuk cikal bakal PDAM Kota Depok yang telah dimanfaatkan dan dioperasikan serta telah menghasilkan pendapatan bagi Pemerintah Kota Depok sehingga dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Tetap Jalan, Bangunan dan Irigasi.

18. KEWAJIBAN 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Merupakan koreksi atas pajak pihak ketiga yang telah dipungut namun belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp. 412.500,00 per 31 Desember 2008. 2. Utang Jangka Pendek Lainnya dan Utang Jangka Panjang Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bangun Alih Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Retikulasi dan Sambungan Rumah di Kota Depok No. 050/07/PKBA/HK/2003 tanggal 16 Juli 2003, Kepala Badan Pelaksana Harian Tim Sosialisasi KPS Air Bersih Kota Depok untuk dan atas nama Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang masih menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Depok sampai dengan akhir tahun 2008, sebagai berikut : 1.

No. 602/01/BPAB/V/DPU/2006 tanggal 01 Mei 2006 kepada PT. Citraputra Ragilkencana selaku mitra usaha pelaksana pekerjaan pengadaan dan pelaksanaan pipa retikulasi dan non retikulasi Kota Depok Tahap III Paket 1 Tahun 2006, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPK terkait.

2.

No. 602/02/BPAB/X/DPU/2006 tanggal 11 Oktober 2006 kepada PT. Citraputra Ragilkencana selaku mitra usaha pelaksana pekerjaan pengadaan dan pelaksanaan pipa retikulasi dan non retikulasi Kota Depok Tahap III - Paket 2 Tahun 2006, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPK terkait.

3.

No. 602/626/BPAB/VI/DPU/2007 tanggal 7 Juni 2007 kepada PT. Citraputra Ragilkencana selaku mitra usaha pelaksana pekerjaan pengadaan dan pelaksanaan pipa retikulasi dan non retikulasi Kota Depok Tahap IV Paket 1 Tahun 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPK terkait.

4.

No. 602/656/BPAB/DPU-CK/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 kepada PT. Citraputra Ragilkencana selaku mitra usaha pelaksana pekerjaan pengadaan dan pelaksanaan pipa retikulasi dan non retikulasi Kota Depok Tahap IV - Paket 2 Tahun 2007, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPK terkait.

5.

No. 602/153.2/BPAB/DPU-CK/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 kepada PT. Citraputra Ragilkencana selaku mitra usaha pelaksana pekerjaan pengadaan dan pelaksanaan pipa retikulasi dan non retikulasi Kota Depok Tahap V Tahun 2008, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPK terkait.

Saldo utang kepada PT. Citraputra Ragilkencana per 31 Desember 2008 dan 2007 serta realisasi pembayarannya adalah sebagai berikut :


30

2008

2007

Bagian Lancar : Tahap I Tahap II Paket 1 Tahap II Paket 2 Tahap III Paket 1 Tahap III Paket 2 Tahap IV Paket 1 Tahap IV Paket 2 Tahap V

1.341.561.133,77 798.673.543,36 1.710.112.033,62 993.665.728,06 1.919.330.841,02

744.232.819,59 1.208.528.363,91 1.539.155.410,26 916.307.631,14 1.929.653.443,35 1.121.230.922,87 -

Jumlah Bagian Lancar

6.763.343.279,83

7.459.108.591,12

Bagian Jangka Panjang : Tahap I Tahap II Paket 1 Tahap II Paket 2 Tahap III Paket 1 Tahap III Paket 2 Tahap IV Paket 1 Tahap IV Paket 2 Tahap V

1.490.570.623,90 866.100.533,24 3.183.560.736,29

1.341.561.133,77 798.673.543,36 3.200.682.657,52 1.859.766.261,30 -

Jumlah Bagian Jangka Panjang

5.540.231.893,43

7.200.683.595,95

TOTAL

12.303.575.173,26

14.659.792.187,07

Selain utang kepada PT. Citraputra Ragilkencana sebesar Rp. 6.763.343.279,83 , terdapat utang jangka pendek lainnya berupa jaminan pemeliharaan dan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp. 444.999.105,00 dengan rincian sebagai berikut : No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Unit Kerja

Nama Penyedia

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Pengelola Pasar Dinas Pendidikan

CV. Warga Utama CV. Putri Kembar CV. Tri Putra Manggaran CV. Tirta Amarta CV. Diman Sentosa CV. Ratu Persada CV. Karya 2 Cemerlang CV. Karyasudi Jaya PT. Bukit Pinapan Cemerlang CV. Suasana Jaya CV. Rizky CV. Dhanny Jaya Tekindo PT. Oretra Nusa Utama CV. Jati Buleud CV. Putra Harapan CV. Wijaya Mandiri CV. Satria Mandiri PT. Bina Mitra Wahana PT. Bahana Nusantara PT. Bahana Nusantara PT. Bahana Nusantara PT. SGS Indonesia Yudhy Pranoto Yohanto Drs. Moh. Isnaeni Jumlah


Jumlah

8.055.750,00 4.496.000,00 6.104.750,00 6.011.000,00 116.418.000,00 4.552.100,00 1.630.000,00 11.472.030,00 8.483.750,00 7.356.350,00 3.539.500,00 2.651.000,00 4.750.000,00 12.050.000,00 9.013.100,00 6.371.000,00 6.956.775,00 24.132.000,00 20.750.000,00 31.500.000,00 5.006.000,00 29.200.000,00 14.500.000,00 100.000.000,00 444.999.105,00

31

19. EKUITAS DANA 2008

2007

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

208.009.004.403,82 2.620.542.462.814,97

196.234.276.116,40 2.356.954.060.525,09

Jumlah Ekuitas Dana

2.828.551.467.218,79

2.553.188.336.641,49

Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar mencerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang ditanamkan dalam aset lancar setelah dikurangi dengan kewajiban lancar. Ekuitas dana lancar terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan ditangguhkan , Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dikurangi jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi mncerminkan kekayaan bersih pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang. Ekuitas dana investasi disajikan sebesar dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi jumlah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.


32

PENJELASAN POS-POS ARUS KAS 20. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus kas masuk selama periode Tahun Anggaran 2008 dan 2007 diperoleh dari : 2008 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas

2007

48.456.451.986,00 32.979.350.563,00 2.656.353.155,00 28.666.658.778,30 150.881.744.391,00 7.472.109.403,00 427.136.387.000,00 7.650.000.000,00 3.087.137.680,00 118.116.445.000,00 57.621.296.218,00

42.395.759.461,00 26.051.519.089,00 2.627.750.359,00 15.270.638,545,00 118.450.582.872,00 3.358.541.705,00 381.095.000.000,00 11.877.000.000,00 13.300.000.000,00 98.785.940.000,00 85.000.000,00 53.502.193.768,00

884.723.934.174,30

766.799.925.799

Arus kas keluar selama periode Tahun Anggaran 2008 dan 2007 digunakan untuk : 2008 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Jumlah Arus Keluar Kas

2007

375.522.932.191,00 130.941.348.474,04 38.746.360.000,00 100.506.670.482,00 3.054.642.100,00

315.857.163.362,52 120.044.881.147,93 10.500.000.000,00 75.411.887.500,00 22.764.929.524,00 4.580.066.000,00

648.771.953.247,04

549.158.928.534,45

21. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus kas masuk selama periode Tahun Anggaran 2008 dan 2007 digunakan untuk : 2008 Pendapatan Penjualan atas Gedung & Bangunan Jumlah Arus Keluar Kas

2007

4.371.250,00

-

4.371.250,00

-

Arus kas keluar selama periode Tahun Anggaran 2008 dan 2007 digunakan untuk : 2008 Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas


2007

18.140.080.120,00 41.416.060.774,00 46.536.221.672,00 127.499.898.787,57 319.046.800,00

21.464.343.550,00 22.604.730.038,00 47.729.688.900,00 78.124.108.063,20 100.069.000,00

233.911.308.153,57

170.022.939.551,20

33

22. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus kas masuk selama periode Tahun Anggaran 2008 dan 2007 diperoleh dari :

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Pendapatan Asli Daerah Jumlah Arus Masuk Kas

2008

2007

9.210.546.245,00

411.480.000,00 8.433.209.980,00

9.210.546.245,00

8.844.689.980,00

Arus kas keluar selama periode Tahun Anggaran 2008 dan 2007 digunakan untuk : 2008 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang, Pinjaman dan Obligasi Pemberian Kembali Pinjaman Daerah Jumlah Arus Keluar Kas

2007

1.000.000.000,00 11.293.574.376,00 -

2.000.000.000,00 10.637.527.896,11 411.480.000,00

12.293.574.376,00

13.049.007.896,11

23. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus kas masuk selama periode Tahun Anggaran 2008 dan 2007 diperoleh dari : 2008 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Masuk Kas

2007

23.951.135.749,00

-

23.951.135.749,00

-

Arus kas keluar selama periode Tahun Anggaran 2008 dan 2007 digunakan untuk : 2008 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Jumlah Arus Keluar Kas

2007

23.951.135.749,00

-

23.951.135.749,00

-

Jumlah aktivitas Non Anggaran tersebut di atas merupakan potongan gaji PNS Tahun 2008 sebesar Rp. 15.942.440.680,00 potongan Taperum sebesar Rp. 621.427.000,00, PPh pasal 21 sebesar Rp. 4.198.779.936,00 dan PPh pasal 28 sebesar Rp. 3.188.488.133,00.


34

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2008 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran Pemeriksaan LKPD TA 2008 meliputi pengujian atas : a. Efektivitas desain dan inplementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2008 sesuai dengan SAP; d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2008; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku meliputi: a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam


35

LRA TA 2008 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti – bukti yang memadai. b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2008 telah dicatat dalam LRA. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2008. e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4. Standar Pemeriksaan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2008 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area


36

kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan,(2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. 3) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain : a) Tingkat risiko Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akunakun tertentu mempunyai risiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar. b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar. d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan Analisa Data dan Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.


37

2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. 3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dalam penyelesaian penugasan beserta formform pelaporan pemeriksaan (Daftar Koreksi, Form Risalah Pembahasan TP, Form TP, Form Tanggapan, Form Nota Dinas Progress Report, Form Analisis Progress Report). c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. 6. Waktu Pemeriksaan Jangka waktu pemeriksaan selama 30 hari kalender (dari tanggal 16 April s.d. tanggal 20 Mei 2009) 7. Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Depok TA 2008 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.


38

BUKU III



SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN (TA) 2008 DI

DEPOK


Nomor : Tanggal :

23C/LHP/XVIII.BDG/05/2009 20 Mei 2009

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR ISI……………………………………………………………………....................

i

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN….……………………………………......

1

BAB I

GAMBARAN UMUM……………………………………………………...

3

1.

Struktur Organisasi...............................................................................

3

2.

Kebijakan………………..……............................................................

3

3.

Perencanaan …….................................................................................

4

4.

Personalia………………..…...............................................................

4

5.

Prosedur………………………... ……................................................

4

6.

Pencatatan/Pembukuan.........................................................................

4

7.

Pelaporan……………………………………………..…....................

5

8.

Pengawasan …….................................................................................

5

HASIL PEMERIKSAAN……..……………………....................................

7

BAB II

1.

Nilai Aset Tetap Yang Disajikan Dalam Neraca Kota Depok Per 31 Desember 2008 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya……………….

7

2.

Penatausahaan Kas Daerah Kota Depok Kurang Memadai………….

10

3.

Penatausahaan Barang Persediaan (ATK dan Barang Cetakan) Pada Pemerintah Kota Depok Belum Dilakukan Secara Memadai………..

4.

Neraca Masing-Masing SKPD Kota Depok Tahun 2008 Belum Menggambarkan Kekayaan Sewajarnya……………………………..

5.

14

Penetapan Penyedia Jasa Untuk Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Depok Tidak Sesuai Ketentuan..

6.

11

15

Pemberian Bantuan Sosial Sebesar Rp1.066.750.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan……………………………………………………..

LAMPIRAN…………………………………………………………………………………..

i

17 20


RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran (TA) 2008 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Depok. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Depok. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Depok terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kota Depok bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut. SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut : 1. Nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2008 belum menggambarkan nilai aset yang sebenarnya, total nilai aset tetap tidak didukung dengan data rincian masing-masing jenis aset secara lengkap tetapi hanya didasarkan pada nilai aset tahun lalu ditambah dengan mutasi aset tahun 2008; 2. Penatausahaan kas daerah Kota Depok kurang memadai, karena pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum (B-IX) tidak dilakukan oleh Kepala Bagian 1


Keuangan selaku BUD, tetapi dilakukan oleh Bank Jabar Banten Cabang Depok selaku pemegang kas daerah; 3. Nilai aset dalam Neraca Konsolidasian bukan merupakan hasil kompilasi aset dari Neraca seluruh SKPD. Atas permasalahan tersebut, BPK RI menyarankan Walikota Depok agar memberikan teguran tertulis, memberikan sanksi dan menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala SKPD untuk menginventarisasi dan melaporkan Barang Milik Daerah, melakukan pengurusan kas secara tertib, dan menyusun laporan keuangan sesuai SAP. Selain itu, BPK RI juga mencatat masalah-masalah tertentu yang tidak material berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya, disertai rekomendasi yang dikemukakan pada hasil pemeriksaan.

2


GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TA 2008

Gambaran umum Sistem Pengendalian Intern pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2008 adalah sebagai berikut: 1. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran (TA) 2008 belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), sehubungan dengan hal tersebut maka sebagian dari tugas dan fungsi SKPKD dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku pelaksana fungsi PPKD, yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. b. Menyiapkan anggaran kas. c. Melakukan pengujian atas SPM dan tanda–tanda bukti asli yang disampaikan oleh pengguna anggaran dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). d. Menerbitkan SP2D. e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. f.

Melakukan penatausahaan keuangan.

g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. h. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, baik laporan semesteran maupun laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Dalam pelaksanaan masih terdapat kelemahan yang cukup signifikan karena Bagian Keuangan Daerah Kota Depok tidak melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan/ menyelenggarakan Buku Kas Umum (B-IX), pencatatan B-IX dilakukan oleh Bank Jabar Banten cabang Depok sebagai Kas Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 903/17/Kpts/Keu/Huk/2008 tanggal 23 Januari 2008 tentang Penunjukan BPD Jabar Cabang Depok sebagai Kas Daerah Kota Depok TA 2008. Bank Jabar Banten Cabang Depok berkewajiban membuat B-IX yang disampaikan setiap hari ke Bagian Keuangan. Dari pemeriksaan diketahui Bank Jabar sebagai Pemegang Kas Daerah dan Bagian Keuangan tidak membuat rekonsiliasi antara B-IX dengan rekening koran, sehingga tidak ada kontrol dalam hal saldo di Rekening Kas Daerah dengan Saldo di dalam Buku Besar/Buku Kas Umum (B-IX). 2. Kebijakan Pemerintah Kota Depok telah menyusun Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Walikota Depok No. 900/256.a.Keu tanggal 29 Februari 2008 sebagai Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2008, namun Pemerintah Kota Depok belum

3


memiliki peraturan tersendiri mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 3. Perencanaan Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum dan Arah APBD (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD. Penyusunan KUA dan PPAS berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati oleh Walikota bersama DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD menjadi KUA dan PPA, berdasarkan KUA dan PPA tersebut, maka diterbitkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA SKPD yang telah dikaji oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang kemudian dibahas bersama DPRD, TAPD dan SKPD terkait. Hasil Pembahasan ditetapkan dalam APBD sebagai acuan dalam pelaksanaan SKPD. 4. Personalia Secara umum jumlah sumber daya cukup mendukung pelaksanaan operasional Pemerintah Kota Depok, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan terutama pemahaman arti penting pengelolaan aset baik pengamanan fisik maupun pencatatan dan pelaporannya. Khusus untuk penyusunan Laporan Keuangan, sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi masih sangat kurang. 5. Prosedur Prosedur pencairan anggaran belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, yaitu seleksi terhadap calon penerima bantuan belum dailaksanakan secara cermat sehingga dapat mengakibatkan efektivitas bantuan sosial tidak maksimal bahkan dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah. Penetapan pelaksana pekerjaan belum dilaksanakan melalui prosedur pelelangan khususnya dalam penetapan penyedia jasa konsultan untuk Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Depok TA 2008. 6. Pencatatan/Pembukuan Sistem pembukuan Pemerintah Kota Depok dilakukan dengan sistem double entry dengan perbantuan sistem informasi komputer. Pembukuan yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada awal tahun anggaran Pemerintah Kota Depok melaksanakan pembukuan yang belum terintegrasi melalui sistem informasi komputer. Implementasi sistem berbasis komputerisasi dimulai pada bulan April dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) version 2.1. Penerapan SIMDA ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 Tahun 2007/PRJ2722a/PW.10/3/2007 antara Pemerintah Kota Depok dengan Perwakilan Badan Pengawas 4


Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat tentang Asistensi Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2007. Sistem aplikasi ini diterapkan oleh seluruh SKPD dan SKPKD. SIMDA menghasilkan laporan pada tingkat SKPD berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LRA per periode, dan LRA semester pertama dan prognosis. Sedangkan pada tingkat SKPKD menghasilkan laporan Neraca, LRA, LRA per periode, LRA semester pertama dan prognosis dan LRA per Organisasi. Dengan implementasi sistem komputerisasi ini pengendalian dalam input perlu menjadi perhatian. Hasil Pemeriksaan menunjukkan masih terdapat kelemahan yang menunjukan sistem komputerisasi atas pembukuan dan pelaporan akuntansi belum menghasilkan output yang memuaskan berbagai pihak antara lain: a. Panatausahaan barang persediaan (ATK dan Barang Cetakan) pada Pemerintah Kota Depok belum dilakukan secara memadai. b. Penatausahaan kas daerah Pemerintah Kota Depok TA 2008 tidak memadai.

7. Pelaporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Depok TA 2008 yang disusun oleh Pemerintah Kota Depok dan disampaikan kepada BPK RI terdiri dari empat jenis laporan keuangan sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran TA 2008. b. Neraca per 31 Desember 2008. c. Laporan Arus Kas TA 2008. d. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tingkat SKPD meliputi Laporan Realisasi Anggaran SKPD, Neraca SKPD dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilampiri dengan surat pernyataan Walikota yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa Laporan Keuangan khususnya Neraca masingmasing SKPD Kota Depok belum menggambarkan kekayaan yang sewajarnya sehingga penyusunan laporan keuangan khususnya Neraca Pemerintah Kota Depok belum disusun berdasarkan Neraca masing-masing SKPD.

8. Pengawasan Pengawasan secara internal di masing-masing satuan kerja dilakukan oleh atasan langsung/Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang, sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yaitu Inspektorat Daerah.

5


Pengawasan secara internal terhadap satuan kerja dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan melakukan pemeriksaan reguler. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan khusus terhadap kondisi-kondisi tertentu yang biasanya dilakukan atas dasar permintaan Pemerintah Daerah.

6


HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1.

Nilai Aset Tetap Yang Disajikan Dalam Neraca Kota Depok Per 31 Desember 2008 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Pemerintah Kota Depok dalam Neraca TA 2008 menyajikan total aset tetap senilai Rp2.609.426.374.673,40. Nilai aset tetap ini meningkat sebesar Rp259.707.122.662,40 atau 10,53% dibandingkan nilai aset TA 2007 senilai Rp2.349.719.252.011,00. Nilai aset tetap yang dicatat dalam Neraca TA 2008 tersebut terdiri atas: No 1 2 3 4 5 6

Jenis Aset Tanah Gedung/Bangunan Jalan, Jaringan , dan Irigasi Peralatan dan mesin Aset lainnya Konstruksi Dalam pelaksanaan Jumlah

N i l a i (Rp) 1.484.293.660.789,00 447.230.820.380,00 522.130.727.215,40 150.635.874.739,00 1.413.018.000,00 3.722.273.550,00 2.609.426.374.673,40

Hasil pemeriksaan terhadap akun Aset Tetap diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Nilai aset tetap pada Neraca tahun 2007 merupakan hal yang dikecualikan dalam Opini Hasil Pemeriksan Laporan Keuangan tahun 2007 namun Pemerintah Kota Depok pada tahun 2008 belum melakukan perbaikan/perubahan dalam pencatatan/pembukuan aset tetap. b. Nilai aset tetap yang tercatat dalam Neraca tahun 2008 tidak didukung dengan data rincian masing-masing jenis aset secara lengkap tetapi hanya didasarkan pada nilai aset tahun lalu ditambah dengan mutasi aset tahun 2008. c. Jika dibandingkan dengan nilai aset tetap berdasarkan Bagian Pengelola Barang Inventaris dan Kekayaan Daerah yaitu Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Depok terdapat perbedaan yaitu menurut data aset tetap Bagian Perlengkapan bahwa total aset tetap per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp1.965.222.741.457,00 dengan rincian sebagai berikut: No

Kode

Bidang Barang

1

Kode 01

Tanah

ASET 898.091.995.000,00

Kode 01

Tanah Fasos- Fasum

212.484.457.000,00

2

Kode 02.01

Jalan

325.045.969.000,00

Kode 02.02

Jembatan

3

Kode 03

Bangunan Air

4

Kode 04

Instalasi

8.986.118.464,00

5

Kode 05

Jaringan (PJU)

3.931.623.000,00

6

Kode 06

Bangunan Gedung

7

Kode 07

Monumen

8

Kode 08

Alat-alat Berat

20.227.000.000,00

9

Kode 09

Alat-alat Angkutan

17.672.800.000,00

10

Kode 10

Alat-alat Bengkel

11

Kode 11

Alat-alat Pertanian

12

Kode 12

Alat-alat Kantor & Rumah tangga

13

Kode 13

Alat-alat Studio

14

Kode 14

Alat-alat Kedokteran

3.034.544.000,00

15

Kode 15

Alat-alat Laboratorium

1.418.914.000,00

8.621.899.000,00 28.663.800.000,00

215.938.031.000,00 186.214.000,00

1.726.826.000,00 53.701.000,00 44.401.173.000,00 22.081.000,00

7


No

Kode

Bidang Barang

16

Kode 16

Buku Perpustakaan

ASET 517.603.000,00

17

Kode 17

Barang bercorak kesenian ,Kebudayaan

774.982.000,00

18

Kode 18

Hewan,Ternak dan Tanaman

19

Kode 19

Alat-alat Persenjataan,keamanan

20

Kode 20

600.000,00

Barang habis pakai Total

1.791.800.330.464,00

Total BM TA 2006

150.321.477.729,00

Total BM TA 2007

19.491.027.874,00

Total BM TA 2008 Jumlah Total

3.609.905.390,00 1.965.222.741.457,00

sedangkan menurut data Bagian Keuangan dan yang tercatat dalam Neraca TA 2008 adalah sebesar Rp2.609.426.374.673,40. Dengan demikian terdapat perbedaan sebesar Rp644.203.633.216,40. d. Hasil konfirmasi dengan Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan, bahwa perbedaan ini terjadi karena nilai aset tetap menurut Neraca TA 2008 adalah nilai aset tetap tahuntahun sebelumnya ditambah dengan belanja modal dan kapitalisasi aset tahun bersangkutan. Sedangkan nilai aset menurut Bagian Perlengkapan adalah nilai aset tetap yang sudah di-appraissal pada tahun 2005 ditambah dengan belanja modal sampai dengan tahun 2008. Namun penambahan aset tetap tahun 2008 yang tercatat pada Bagian Perlengkapan hanya dari belanja modal delapan SKPD karena tidak seluruh SKPD melaporkan aset yang berada dalam penguasaannya. e. Selain hal tersebut di atas masih terdapat beberapa aset tetap yang belum diakui oleh Bagian Keuangan yaitu tanah Tempat Pemakaman Umum milik pemerintah daerah seluas 125.207 M2 serta sarana dan prasarana fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diserahkan oleh 39 pengembang. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tim tidak memperoleh data yang akurat untuk dapat menilai kewajaran nilai aset yang tertuang dalam neraca dan tidak dapat menelusuri keyakinan yang memadai atas asersi keberadaan dan kelengkapan aset tetap.

Keadaan diatas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai Aset Tetap alinea 79 yang menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a) Penambahan; b) Pelepasan; c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; d) Mutasi aset tetap lainnya. 3) Informasi penyusutan, meliputi: a) Nilai penyusutan; 8


b) Metode penyusutan yang digunakan; c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah antara lain: 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan barang milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan fungsional, kepastian hukum, transparasi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. 2) Pasal 5 ayat (4) yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. 3) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah, bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Hal tersebut mengakibatkan nilai aset yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008 tidak tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal ini terjadi karena : a. Kurangnya koordinasi antara Bagian Keuangan dengan Bagian Perlengkapan dalam pencatatan dan pelaporan aset tetap. b. Kepala SKPD lalai dalam menyusun dan melaporkan barang yang berada dalam penguasaannya. c. Bagian Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD tidak berdasarkan data yang lengkap dan akurat. d. Sekretaris Daerah belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan (khususnya pelaporan) Barang Milik Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan bahwa nilai yang dicantumkan oleh Bagian Keuangan dalam Laporan Keuangan adalah saldo awal ditambah belanja modal dari tahun ke tahun sedangkan laporan dari Bagian Perlengkapan adalah hasil dari inventarisasi sesuai dengan kondisi aset yang ada.

BPK RI menyarankan Walikota Depok agar: a. Memberikan teguran secara tertulis kepada Sekretaris Daerah supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaporan Barang Milik Daerah. b. Memberikan teguran secara tertulis kepada para Kepala SKPD supaya menginventarisir, mencatat dan melaporkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan. 9


c. Memerintahkan Sekretaris Daerah mengkoordinasikan inventarisasi Barang Milik Daerah yang ada ditiap-tiap SKPD dan untuk memberikan teguran secara tertulis yang diikuti dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian kepada Bagian Keuangan supaya menyusun laporan keuangan/neraca berdasarkan data dari masing-masing SKPD.

2. Penatausahaan Kas Daerah Kota Depok Kurang Memadai Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah TA 2008 mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah. Untuk Perda yang mengakomodir Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 baru disahkan pada tanggal 11 Desember 2008. Namun untuk pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 Walikota Depok telah menerbitkan Surat Edaran Walikota Depok Nomor 900/256.a.KPU tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2008. Hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Kas Daerah Tahun Anggaran 2008 diketahui halhal sebagai berikut: a. Walikota Depok telah menunjuk PT Bank Jabar Banten Cabang Depok sebagai Kas Daerah melalui Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 903/17/Kpts/Keu/Huk/2008 tentang Penunjukan Bank Jabar Cabang Depok sebagai Kas Daerah, dan juga telah menunjuk Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah untuk bertindak sebagai PPKD yang melaksanakan fungsi BUD. b. Kepala Bagian Keuangan sebagai pelaksana fungsi BUD tidak menyelenggarakan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Depok dalam Buku Kas Umum (B-IX). c. PT Bank Jabar Banten Cabang Depok selaku Kas Daerah yang seharusnya hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Depok dalam rekening koran juga menyelenggaraan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam B-IX. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa Kepala Bagian Keuangan selaku BUD tidak mempunyai catatan penerimaan dan pengeluaran untuk melakukan pengendalian terhadap mutasi keuangan Kas Daerah.

Keadaan diatas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 7: 1) Ayat (1) yang menyatakan PPKD mempunyai tugas antara lain melaksanakan fungsi BUD, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPKD selaku BUD berwenang antara lain melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, menyimpan uang daerah, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. 10


b. Keputusan Walikota Depok Nomor 903/84/Kpts/Keu/Huk/2008 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Bendaharawan Umum Daerah Tahun Anggaran 2008 Diktum : 1) Pertama, yang menyatakan bahwa Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Depok untuk bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah. 2) Kedua, yang menyatakan bahwa pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan pengendalian dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota Depok kurang memadai.

Hal ini terjadi karena: a. Pemerintah Daerah Kota Depok belum sepenuhnya menerapkam kebijakan pembukuan, dan penyimpanan kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Bagian Keuangan selaku Pengelola Keuangan Daerah belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan bahwa walaupun kegiatan BUD masih dilaksanakan oleh PT Bank Jabar Banten namun tetap dilakukan pengendalian dan pengawasan melalui verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan data dari SP2D, STS ataupun Nota Kredit.

BPK RI menyarankan Walikota Depok agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memberikan teguran tertulis kepada Bagian Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang diikuti dengan pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian untuk melakukan pembukuan, pengurusan kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta secara rutin melaksanakan rekonsiliasi dengan PT Bank Jabar Banten Cabang Depok.

3. Penatausahaan Barang Persediaan (ATK dan Barang Cetakan) Pada Pemerintah Kota Depok Belum Dilakukan Secara Memadai Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok (Neraca) per 31 Desember 2008 tercatat nilai jumlah persediaan sebesar Rp9.654.450.521,25, yang terdiri atas persediaan obat-obatan sebesar Rp8.648.860.751,25, persediaan bahan bangunan sebesar Rp142.467.500,00 dan persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) serta barang cetakan sebesar Rp863.122.270,00 yang menurut Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dinyatakan bahwa nilai persediaan tersebut merupakan hasil dari stock opname dari seluruh SKPD. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan barang persediaan khususnya ATK dan Barang Cetakan diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Realisasi belanja ATK dan Barang Cetakan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2008 masing-masing sebesar Rp4.938.116.683,00 dan Rp5.163.634.633,00 yang tersebar diseluruh SKPD dengan rincian sebagai berikut: 11


NO

1 1

SKPD

BELANJA ATK

2

BELANJA CETAKAN & PENGGANDAAN

Dinas Pendidikan

174.285.800,00

5 177.407.000,00

Dinas Kesehatan_

116.628.480,00

182.396.200,00

Dinas Pekerjaan Umum_

101.363.900,00

94.304.850,00

4

Kantor Pemadam Kebakaran

5

Dinas Tata Kota dan Bangunan

6

Badan Perencanaan Daerah

67.897.350,00

44.147.000,00

7

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

161.691.250,00

300.868.680,00

8

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup

124.853.100,00

185.420.435,00

9

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

100.026.600,00

57.606.000,00

10

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

41.629.600,00

50.510.400,00

11

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

27.997.108,00

55.903.800,00

12

Kantor Kesatuan Bangsa & Perlindungan Masyarakat

100.788.000,00

95.372.000,00

41.220.200,00

40.326.000,00

217.854.700,00

180.770.000,00

13

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

78.437.800,00

87.607.650,00

14

Sekretariat Daerah

2.078.227.500,00

1.768.516.600,00

15

Sekretariat DPRD

161.345.500,00

337.560.350,00

16

Badan Pengawas Daerah

140.341.850,00

53.741.950,00

17

Dinas Pendapatan Daerah

114.848.925,00

426.715.478,00

18

Kecamatan Beji

116.167.800,00

64.200.000,00

19

Kecamatan Cimanggis

107.048.350,00

107.220.000,00

20

Kecamatan Limo

68.308.200,00

39.707.700,00

21

Kecamatan Panmas

128.760.200,00

66.781.800,00

22

Kecamatan Sawangan

123.186.800,00

121.593.300,00

23

Kecamatan Sukmajaya

159.962.900,00

126.120.000,00

24

Dinas Pemberdayaan Masy. Dan Keluarga Sejahtera

45.251.320,00

57.199.250,00

25

Kantor Arsip, Perpustakaan & Telematika

22.433.500,00

32.660.000,00

26

Dinas Pertanian

34.203.450,00

58.508.050,00

27

Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya

52.612.250,00

32.543.240,00

28

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

131.941.200,00

202.302.600,00

29

Dinas Pengelolaan Pasar

98.803.050,00

115.624.300,00

4.938.116.683,00

5.163.634.633,00

JUMLAH

b. Atas pengadaan ATK dan Barang Cetakan oleh masing-masing SKPD tersebut tidak dilakukan pencatatan/pembukuan oleh Bendahara Barang SKPD (Sub Bagian Umum) baik mengenai saldo tahun lalu, penerimaan (sesuai pengadaan) maupun pengeluaran/pemakaian ATK dan Barang cetakan dimaksud. c. Pengujian lebih lanjut atas penatausahaan barang persediaan yang dilakukan secara sampling pada Sekretariat Daerah diketahui bahwa terdapat jumlah persediaan beberapa jenis ATK berdasarkan stock opname lebih besar senilai Rp30.782.000,00 dibandingkan dengan persedian berdasarkan perhitungan rekapitulasi Berita Acara distribusi barang, namun ditemukan juga jumlah persediaan beberapa jenis ATK lebih kecil senilai Rp15.698.000,00 dibandingkan dengan persedian berdasarkan perhitungan rekapitulasi Berita Acara distribusi barang. (rincian pada lampiran 1 dan 2) 12


d.

Hasil konfirmasi dengan beberapa Bendahara Barang SKPD menyatakan memang tidak melakukan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran barang persediaan, nilai persediaan akhir tahun hanya didasarkan pada hasil pemeriksaaan secara cek fisik (stock opname). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kota Depok belum melakukan penatausahaan barang persediaan secara tertib dan memadai.

Keadaan diatas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 121 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan. b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada Pasal 11: 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemegang Barang atau Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi perbendaharaan barang Daerah. 2) Ayat (3) yang menyatakan Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku atasan langsung Pemegang Barang bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang.

Hal tersebut mengakibatkan nilai persediaan pada Neraca Pemerintah Daerah Kota Depok per 31 Desember 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hal ini terjadi karena:

a. Bendahara barang lalai dalam melaksanakan tugasnya; b. Para Kepala SKPD lalai dalam melakukan pengawasan dan

pengendalian atas

pengelolaan barang persediaan.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan bahwa pengelolaan barang pada SKPD memang belum memadai dan untuk TA 2009 telah dianggarkan kegiatan penyusunan kebijakan akuntansi yang salah satu materinya mengenai sistem pencatatan dan penilaian persediaan.

BPK RI menyarankan Walikota Depok menegur secara tertulis kepada para Kepala SKPD untuk menyelenggarakan penatausahaan atas barang persediaan yang berada dalam penguasaannya sehingga nilai persedian dapat diketahui secara pasti.

13


Hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan teguran Sekretariat Daerah kepada Kepala OPD se-Kota Depok No.027/647-Aset tanggal 5 Juni 2009 tentang kewajiban melaporkan persediaan barang habis pakai.

4. Neraca Masing-Masing SKPD Kota Depok Tahun 2008 Belum Menggambarkan Kekayaan Sewajarnya Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2008, Walikota Depok telah menerbitkan Surat Edaran No.900/067-DPPK tanggal 30 Januari 2009 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan TA 2008 yang didasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, PP No.58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar Surat Edaran tersebut seluruh PPK SKPD menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan masing-masing SKPD menunjukkan bahwa pencatatan/pengakuan nilai aset tetap dalam Neraca tidak didasarkan pada nilai seluruh aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing SKPD tetapi hanya sebesar belanja modal pada tahun yang bersangkutan dan atau hanya menyajikan nilai aset sebesar akumulasi belanja modal tahun 2008 dan 2007.

Keadaan diatas tidak sesuai dengan: a. Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 Paragraf 38 yang menyatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : a) Pasal 240 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. b) Pasal 296 ayat (1) yang menyatakan bahwa PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bukan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Masalah tersebut mengakibatkan Neraca masing-masing SKPD tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyusun Neraca Kota Depok Tahun 2008.

14


Hal ini terjadi karena: a. Kurangnya pemahaman PPK-SKPD dalam menyusun neraca SKPD. b. Kepala SKPD tidak melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan bahwa aset yang disajikan SKPD adalah yang diperoleh pada tahun 2007 dan 2008, sedangkan neraca Pemerintah Kota Depok menggunakan nilai aset tahun 2007 ditambah belanja modal tahun 2007.

BPK RI menyarankan Walikota Depok agar: a. Menegur secara tertulis yang diikuti dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian kepada para Kepala SKPD untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP dan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya. b. Memerintahkan Kepala BPPKAD untuk meningkatkan pemahaman PPK-SKPD dalam menyusun neraca SKPD.

5. Penetapan Penyedia Jasa Untuk Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Depok Tidak Sesuai Ketentuan Dalam rangka memenuhi formasi pegawai untuk Tahun 2008, Pemerintah Kota Depok melalui Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah telah melakukan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dengan anggaran sebesar Rp1.725.515.000,00 dan realisasi sebesar Rp854.165.000,00 (49,50%) diantaranya sebesar Rp333.320.000,00 untuk jasa konsultan. Jasa konsultan untuk melakukan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang dipakai oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah adalah Universitas Padjadjaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dengan Universitas Padjadjaran tentang Pengadaan Naskah Soal dan Pemeriksaan Lembar Jawaban Ujian dalam rangka Pengadaan CPNSD Formasi Tahun 2008 Nomor 800/3188.a-Kepeg tanggal 4 November 2008 yang berlaku sejak 4 November 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 tanpa melalui proses pelelangan pekerjaan. Penunjukan Universitas Padjadjaran sebagai penyedia jasa pelaksanaan seleksi pengadaan CPNSD merupakan tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tentang Pengadaan Naskah Soal dan Pemeriksaan Lembar Jawaban Ujian dalam rangka Pengadaan CPNSD di Jawa Barat Formasi Tahun 2008 Nomor 810/5161/PEG.1/2008 tanggal 3 November 2008, yang ditandatangi oleh Gubernur Jawa Barat beserta 24 Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan: a. Universitas Padjadjaran telah berpengalaman dalam kegiatan pengolahan data, pembuatan dan pengadaan naskah soal ujian, pendistribusian, pengamanan dalam pengiriman soal

15


ujian, pendampingan pelaksanaan ujian, pemeriksaan lembar jawaban komputer dan penyerahan hasil pemeriksaan berupa soft copy dan hard copy. b. Universitas Padjadjaran memiliki kredibilitas dalam menjaga kerahasiaan soal-soal ujian CPNSD. c. Universitas Padjadjaran memiliki bidang kajian ilmu administrasi/kepegawaian yang telah diakui oleh Pemerintah. Biaya yang diajukan oleh Universitas Padjadjaran sesuai dengan perjanjian kerjasama adalah sebesar Rp52.000,00 per orang dan peserta yang mengikuti seleksi CPNSD untuk Kota Depok tahun 2008 sebanyak 6410 (enam ribu empat ratus sepuluh) orang sehingga nilai perjanjian kerjasama sebesar Rp333.320.000,00. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 04/BA-STB/KPA/CPNS/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah dibayar lunas berdasarkan SP2D No. 07868/1.20.03/BL-LS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp333.320.000,00. Pembayaran ditransfer ke rekening atas nama Herijanto Bekti pada Bank BNI (bukan rekening Unpad).

Keadaan diatas tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17: a. Ayat (1) menyatakan bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum. b. Ayat (3) dalam hal penyediaan barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Hal tersebut mengakibatkan: a. Menutup peluang bagi calon penyedia jasa lainnya untuk bersaing secara sehat dalam penyediaan jasa pengadaan naskah soal dan pemeriksaan lembar jawaban ujian CPNSD Kota Depok. b. Nilai pekerjaan sebesar Rp333.320.000,00 tidak dapat dinilai dan diyakini kewajarannya.

Masalah tersebut terjadi karena adanya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat tentang Pengadaan Naskah Soal dan Pemeriksaan Lembar Jawaban Ujian dalam rangka Pengadaan CPNSD di Jawa Barat Formasi Tahun 2008 Nomor 810/5161/PEG.1/2008 tanggal 3 November 2008.

16


Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan bahwa hanya melaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah peserta seleksi CPNSD.

BPK RI menyarankan Walikota Depok agar di masa mendatang tidak membuat kesepakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melakukan proses pelelangan dalam menetapkan pelaksana pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pemberian Bantuan Sosial Sebesar Rp1.066.750.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan Pada TA 2008 Sekretariat Daerah Kota Depok melalui Bagian Umum mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Sosial kepada organisasi dan masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp111.155.916.058,00 dan realisasi sebesar Rp100.506.670.482,00 (90,42%). Hasil pemeriksaan atas realisasi bantuan sosial TA 2008 selama 3 (tiga) bulan terakhir diketahui terdapat pemberian bantuan sosial secara berturut-turut kepada organisasi dan masyarakat yang sama setiap tahunnya yaitu: TA 2007 No

Uraian

No BKU

1

2

3 4

5 6

7

DHC 45

LVRI

Nurmahmudi Fans Club Masjid Raya DPRD

Musholla Al Ikhlas Mampang Panmas KNPI

Dharma Wanita

Tgl

Jumlah (Rp)

553

30-07-2007

2,500,000.00

976

20-09-2007

1,500,000.00

1171

22-10-2007

2,500,000.00

1558

30-11-2007

2,500,000.00

927

17-09-2007

2,500,000.00

2228

28-12-2007

22,000,000.00

84

5/15/2007

2,500,000.00

525

09-07-2007

2,500,000.00

1783

18-12-2007

693

TA 2008 Ket

Tgl

Jumlah (Rp)

Ket

1198

31-10-2008

30,000,000.00

2949

31-12-2008

41,750,000.00

Bansos

1198

31-10-2008

30,000,000.00

Bansos

10,000,000.00

Bansos

1261

10-11-2008

10,000,000.00

Bansos

10-08-2007

500,000,000.00

Bansos

1265

12-11-2008

500,000,000.00

Bansos

1126

10-10-2007

500,000,000.00

529

20-07-2007

3,000,000.00

Bansos

1890

24-12-2008

10,000,000.00

Bansos

2042

28-12-2007

44,000,000.00

Bansos

2519

31-12-2008

50,000,000.00

Bansos

2044

28-12-2007

200,000,000.00

2226

28-12-2007

20,000,000.00

23

5/1/2007

15,000,000.00

403

29-06-2007

7,500,000.00

Bansos

2827

31-12-2008

25,000,000.00

Bansos

789

31-08-2007

27,500,000.00

1477

19-11-2007

2,000,000.00

1652

05-12-2007

18,000,000.00

2048

28-12-2007

26,500,000.00

2050

28-12-2007

15,000,000.00

Bansos

No BKU

Bansos

17


TA 2007 No

Uraian

No BKU

Jumlah

Tgl

(Rp)

287

29-06-2007

15,000,000.00

409

29-06-2007

25,000,000.00

TA 2008 Ket

No BKU

Tgl

Jumlah (Rp)

Ket

8

GOWD

1562

30-11-2007

5,000,000.00

Bansos

2829

31-12-2008

50,000,000.00

Bansos

9

KPPI

1986

28-12-2007

30,000,000.00

Bansos

2831

31-12-2008

25,000,000.00

Bansos

10

AMS

1771

18-12-2007

7,000,000.00

Bansos

2873

31-12-2008

15,000,000.00

Bansos

63

5/8/2007

1,500,000.00

11

BAZ

51

5/8/2007

10,000,000.00

Bansos

3181

31-12-2008

50,000,000.00

Bansos

182

05/06/2007

4,000,000.00

651

31-07-2007

20,000,000.00

689

08-08-2007

21,000,000.00

1122

10-10-2007

55,000,000.00

1668

05-12-2007

6,000,000.00

Bansos

3191

31-12-2008

100,000,000.00

Bansos

2146

28-12-2007

165,000,000.00

619

31-07-2007

5,000,000.00

906

14-09-2007

2,500,000.00

908

14-09-2007

3,000,000.00

Bansos

3213

31-12-2008

15,000,000.00

Bansos

Bansos

3235

31-12-2008

15,000,000.00

Bansos

Bansos

3241

31-12-2008

100,000,000.00

Bansos

12

13

FKUB

DMI

14

IPHI

15

DKM Baitul Kamal

TOTAL

926

17-09-2007

2,500,000.00

996

20-09-2007

3,000,000.00

1146

22-10-2007

1,500,000.00

1743

18-12-2007

1,500,000.00

1938

19-12-2007

1,500,000.00

1949

19-12-2007

1,500,000.00

94

5/15/2007

1,500,000.00

100

5/9/2007

1,500,000.00

183

05/06/2007

1,500,000.00

593

31-07-2007

2,000,000.00

2144

28-12-2007

10,000,000.00

359

29-06-2007

10,000,000.00

13

4/27/2007

30,000,000.00

631

31-07-2007

7,000,000.00

837

05-09-2007

7,000,000.00

1670

05-12-2007

7,000,000.00 1,891,000,000.00

1,066,750,000.00

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 45 ayat (2) yang mengatur bahwa bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidakmengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 18


Hal tersebut mengakibatkan maksud dan tujuan pemberian bantuan sosial tidak tercapai sepenuhnya.

Hal ini terjadi karena: a. Bagian Kesra kurang cermat dalam melakukan penelitian atas pengajuan permohonan bantuan sosial. b. Walikota Depok tidak berpedoman kepada ketentuan tentang penerima bantuan sosial.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dipandang perlu untuk diberikan bantuan dengan mempertimbangkan secara selektif berdasarkan tingkat urgensinya.

BPK RI menyarankan Walikota Depok agar selanjutnya selalu berpedoman kepada peraturan pemberian bantuan sebagaimana yang ditetapkan.


19


Lampiran 1

Persedian ATK berdasar stock opname per 31 Desember 2008 lebih besar daripada persediaan ATK menurut Rekap Berita Acara distribusi sebesar Rp30.782.000,00 No

Uraian

Sisa berdasar BA Distribusi

Sisa berdasar Lap. Persediaan

Jumlah

Satuan

Jumlah

Satuan

Selisih

1

Amplop putih polos uk 11x23 cm

3

Dus

5

dus

2

2

Bak Stempel kecil No 2

0

Buah

1

buah

1

3

Ballpoint Balliner

0

Lusin

10

lusin

10

4

Ballpoint (Faster High Grade C6)

0

Lusin

2

lusin

2

5

Binder Clip No 107 (1 box = 12 dus)

0

box

8

box

8

6

Binder Clip No 111 (1 box = 12 dus)

0

box

9

box

9

7

Box File

0

buah

5

buah

5

8

Buku Ekspedisi HVS 60gr Isi 100 lbr

0

buku

25

buku

25

9

Buku Kwitansi sedang isi 50 lbr

0

buku

25

buku

25

10

Buku Folio HVS 60gr isi 200 lbr

0

buku

5

buku

5

11

Buku Sedang HVS 100gr

0

buku

5

buku

5

12

Canon BC - 03 Hitam

0

buah

11

buah

11

13

Tinta BCl 21 hitam

3

buah

5

buah

2

14

CDR 700MB-80 min-56x

0

pcs

5

pcs

5

15

Pita printer type LX 300, LX 600 ribbon

0

buah

25

buah

25

16

Isi Pisau Cutter uk Besar

0

pak

5

pak

5

17

Isi Hekter HD 3-1 M

0

buah

10

buah

10

18

Isi Hekter No 10

0

dus

5

dus

5

19

Isi tinta tanpa bantalan

0

buah

17

buah

17

20

Kertas Faximile 216mmX50m/KXFH331

0

roll

25

roll

25

21

Kertas Concord/Union Skin

0

Rim

3

rim

3

22

Isolatif 2 inc

0

buah

8

buah

8

23

Lakban hitam

0

roll

10

roll

10

24

Lem kertas uk besar

0

buah

2

buah

2

25

Nota Faktur

0

buku

5

buku

5

26

Odner kecil

0

buah

25

buah

25

27

Mistar Panjang 30cm stainless steel

0

buah

25

buah

25

28

Mistar Panjang 30cm mika

0

buah

10

buah

10

29

Karet penghapus Staedler

0

buah

5

buah

5

30

Penghapus Whiteboard

0

buah

40

buah

40

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

10,000.00

20,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

600,000.00

35,500.00

71,000.00

40,000.00

320,000.00

55,000.00

495,000.00

14,000.00

70,000.00

12,500.00

312,500.00

4,000.00

100,000.00

35,000.00

175,000.00

15,000.00

75,000.00

240,000.00

2,640,000.00

85,000.00

170,000.00

7,000.00

35,000.00

20,000.00

500,000.00

3,000.00

15,000.00

5,500.00

55,000.00

1,500.00

7,500.00

10,000.00

170,000.00

20,000.00

500,000.00

64,000.00

192,000.00

12,500.00

100,000.00

10,000.00

100,000.00

7,000.00

14,000.00

27,500.00

137,500.00

17,500.00 6,000.00

437,500.00 150,000.00

2,000.00

20,000.00

7,000.00

35,000.00

14,000.00

560,000.00

20


No

Uraian

Sisa berdasar BA Distribusi

Sisa berdasar Lap. Persediaan

Jumlah

Satuan

Jumlah

Satuan

Selisih

31

Pensil 2B

0

lusin

5

lusin

5

32

Karbon mesin fax type KX-FA 55A

0

buah

25

buah

25

33

Spidol type 90

0

lusin

15

lusin

15

34

Spidol 500

0

lusin

4

lusin

4

35

Tinta printer type C6614D/20

1

buah

5

buah

4

36

Tinta printer type C8727A/27

0

buah

10

buah

10

37


0

buah

10

buah

10

38


0

buah

5

buah

5

39


0

buah

10

buah

10

40


0

buah

9

buah

9

41

Tinta stempel (pyramid)

0

buah

25

buah

25

42

Paperclip

0

dus

25

dus

25

43

Kertas karbon double folio

0

dus

29

dus

29

44

Kertas HVS fotocopy 80gr A4

0

rim

10

rim

10

45

Stopmap karton biasa

0

lembar

50

lembar

50

46

Kertas karbon folio

0

dus

1

dus

1

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

42,500.00

212,500.00

8,000.00

200,000.00

176,000.00

2,640,000.00

130,000.00

520,000.00

375,000.00

1,500,000.00

250,000.00

2,500,000.00

285,000.00

2,850,000.00

400,000.00

2,000,000.00

250,000.00

2,500,000.00

415,000.00

3,735,000.00

10,000.00

250,000.00

3,500.00

87,500.00

112,500.00

3,262,500.00

30,000.00

300,000.00

1,000.00

50,000.00

37,500.00

37,500.00 30,782,000.00

21


Lampiran 2

Persediaan ATK menurut stock opname per 31 Desember 2008 lebih kecil daripada Persediaan ATK berdasarkan Rekap Berita Acara distribusi senilai Rp15.698.000,00 No

Sisa berdasar BA

Sisa berdasar Lap.

Distribusi

Persediaan

Uraian

Jumlah

Satuan

Jumlah

Satuan

Harga Selisih

Satuan (Rp)

1

Canon BC – 20

3

buah

2

buah

1

2

Tinta BCl 21 warna

20

buah

5

buah

15

3

Kertas HVS Fotocopy 80 Gr Folio

16

Rim

5

rim

11

4

Kertas HVS Fotocopy 80 Gr kwarto

25

Rim

10

rim

15

5

Stopmap Snelhekter Karton

900

lembar

100

lembar

800

6

Odner besar

2

buah

0

buah

2

7

Stabilo

12

buah

5

buah

7

8

Stopmap snelhekter plastik biasa

1160

buah

5

buah

1155

9

Toner laserjet 1010,1012 toner Q2612A

1

buah

0

buah

1

10

Tinta Printer HP 21

1

buah

0

buah

1

Jumlah (Rp)

490,000.00

490,000.00

182,000.00

2,730,000.00

45,000.00

495,000.00

42,500.00

637,500.00

1,860.00

1,488,000.00

25,000.00

50,000.00

5,000.00

35,000.00

7,500.00

8,662,500.00

910,000.00

910,000.00

200,000.00

200,000.00

15,698,000.00

22


BUKU II



KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN (TA) 2008 DI

DEPOK


Nomor : Tanggal :

23B/LHP/XVIII.BDG/05/2009 20 Mei 2009

DAFTAR ISI HALAMAN DAFTAR ISI………………………………………………………………….....

i

RESUME LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2008 ...........................................

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN ............................................

3

1.

Terdapat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganda oleh Bagian Keuangan Kota Depok Sebesar Rp425.402.400,00.......................................................................................

3

2

Pendirian PT Pradas DepokMerugikan Pemerintah Kota Depok Sebesar Rp264.172.075,00.......................................................................................

4

3.

Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp38.308.750,00 ..........................................................................

5

4.

Pajak Reklame Pada Tiga Puluh Enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Wilayah Kota Depok Pada TA 2008 Belum Dikenakan Minimal Sebesar Rp36.656.400,00............................................

9

5

Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Enam Paket Pekerjaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Sebesar Rp149.257.755,42……….............

12

6

Kekurangan Volume Pada Enam Paket Pekerjaan Pembangunan USB/RKB Pada Dinas Pendidikan Kota Depok Sebesar Rp79.329.807,07..........................................................................................

14

7

Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Pembangunan Lahan Parkir UPS Sukatani Sebesar Rp51.693.015,41………………………………………

16

Lampiran...............................................................................................................

18

i


RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LKPD TA 2008

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2008 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Depok. Sebagai bagian dalam memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan bebas dari salah saji material, BPK RI melakukan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Namun pemeriksaan yang BPK RI lakukan tidak dirancang untuk secara khusus menemukan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeriksaan BPK RI tidak bertujuan untuk menyatakan opini kepatuhan kepada hal-hal tersebut. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila terjadi ketidakpatuhan terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan, apabila dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan BPK RI menemukan hal-hal tersebut. Hasil pengujian BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan beberapa kelemahan antara lain: 1. Terdapat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ganda oleh Bagian Keuangan Kota Depok Sebesar Rp425.402.400,00 untuk pembayaran pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi jembatan kepada pihak ketiga; 2. Penyertaan kepada PT Pradas Depok merugikan Pemerintah Kota Depok sebesar Rp264.172.075,00 karena tidak ada imbal hasil dari aktivitas ekonomi PT Pradas beserta anak perusahaan; 3. Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Enam Paket Pekerjaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Sebesar Rp149.257.755,42; Atas permasalah tersebut BPK RI menyarankan Walikota Depok agar memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada

1


pejabat terkait serta menarik kelebihan pembayaran dan menyerahkan copy bukti setor kepada BPK RI. Selain itu, BPK RI juga mencatat masalah-masalah tertentu yang tidak material berkaitan dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan disertai rekomendasi yang dikemukakan pada hasil pemeriksaan.

2


HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN

1. Terdapat Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganda Oleh Bagian Keuangan Kota Depok Sebesar Rp425.402.400,00 Bagian Keuangan Pemerintah Kota Depok merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD), melakukan pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban APBD. PPKD selaku BUD menunjuk Bagian Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas antara lain untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hasil pemeriksaan atas dokumen penerbitan dan pencairan SP2D diketahui terdapat penerbitan SP2D Nomor 07372/1.03.01/BL-LS/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp480.589.800,00 kepada Ir. Hendrik P. Paulus (selaku Direktur CV Putra Jaya Mukti) untuk pembayaran pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Jembatan dan telah dicairkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Depok pada tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp425.402.400,00 (setelah dikurangi PPh 22 dan PPN sebesar Rp55.187.400,00). Pada tanggal 31 Desember 2008 terjadi pencairan kembali SP2D dengan Nomor, tanggal dan peruntukan yang sama kepada Direktur CV Putra Jaya Mukti sehingga terjadilah pembayaran ganda atas pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Jembatan. Kepala Bagian Keuangan, Kasubag. Perbendaharaan dan staf Bagian Perbendaharaan yang menerbitkan SP2D menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena banyaknya SP2D yang diterbitkan antara tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dengan batas waktu yang pendek tersebut banyak kesalahan-kesalahan administrasi seperti kesalahan penulisan kode rekening, nomor rekening pihak ketiga, nama serta besaran nilai SP2D sehingga banyak dilakukan koreksi yang bisa juga menjadi penyebab adanya pencetakan SP2D ganda tersebut. Hasil konfirmasi dengan Kepala Cabang Bank Jabar Banten Cabang Depok mengenai SP2D ganda tersebut menyatakan mengakui terjadinya kelalaian tersebut yang dikarenakan banyaknya jumlah permintaan pencairan SP2D menjelang tutup tahun anggaran sehingga menyebabkan kurang kendali terhadap dokumen pencairan atas SP2D tersebut.

Keadaan diatas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4: a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang digunakan dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Depok membayar ganda yang menyebabkan kerugian keuangan daerah Pemerintah Kota Depok sebesar Rp425.402.400,00 3


Hal ini terjadi karena : a. Kasubag Perbendaharaan yang bertanggung jawab atas penerbitan SP2D lalai dalam menjalankan kewajibannya. b. Pengawasan dan pengendalian atasan langsung belum optimal. Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan telah berkoordinasi dengan PT Bank Jabar Banten Cabang Depok dan Kepolisian Resort Metro Depok serta menyampaikan surat panggilan kepada Direktur CV Putra Jaya Mukti dan mendatangi pihak keluarga. SP2D dicatat sebagai piutang dan menunggu keputusan lebih lanjut.

BPK RI menyarankan Walikota Depok agar: a. Memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Depok untuk memberikan teguran secara tertulis yang diikuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian kepada Kasubag Perbendaharaan dan Kabag Keuangan agar melaksanakan tugas secara cermat. b. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp425.402.400,00 kepada rekanan yang bersangkutan dan menyetorkan ke Kas Daerah serta bukti setornya diserahkan ke BPK RI.

2. Pendirian PT Pradas Rp264.172.075,00

Depok

Merugikan

Pemerintah

Kota

Depok

Sebesar

PT Pradas Depok (perusahaan dalam tahap pengembangan) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Depok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 5 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan Keputusan Walikota Depok tertanggal 24 Februari 2004, Nomor 539/68/Kpts/Bapp/Hk/2004 tentang Penentuan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan perusahaan induk (holding company) yang bertindak selaku pemegang saham bagi badan-badan usaha lainnya. Pemerintah Kota Depok melakukan penyertaan modal kepada PT Pradas sebesar Rp540.000.000,00 pada tahun 2004. Dari penyertaan modal Pemerintah Kota Depok tersebut sebesar Rp144.000.000,00 oleh PT Pradas diserahkan ke PT Pradas Marga Persada dalam bentuk penyertaan modal. PT Pradas Marga Persada merupakan anak perusahaan dari PT Pradas Depok. Dari laporan keuangan PT Pradas Depok menunjukkan bahwa PT Pradas tidak ada aktivitas yang berlangsung dan tidak ada penerimaan dari aktivitas ekonominya. PT Pradas mengalami kerugian sebesar Rp264.172.075,00 yang tampak pada aset PT Pradas per 31 Desember 2008 menunjukkan nilai sebesar Rp275.827.925,00 dan anak perusahaan PT Pradas yaitu PT Pradas Marga Persada juga dalam keadaan tidak aktif atau tidak beroperasi. Hasil konfirmasi BPK RI kepada Direktur Utama PT Pradas Depok mengungkapkan bahwa PT Pradas dan anak Perusahaannya dhi PT Pradas Marga Persada sudah vakum sejak bulan September 2005.

4


Dengan demikian penyertaan modal pemerintah daerah Kota Depok senilai Rp540.000.000,00 tersebut tidak mendatangkan manfaat ekonomis .

Keadaan diatas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 point 65 yang menyatakan bahwa Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut mengakibatkan penyertaan modal pada PT Pradas tidak mendatangkan manfaat ekonomi bahkan merugikan Pemerintah Kota Depok sebesar Rp264.172.075,00 (Rp540.000.000,00-Rp275.827.925,00)

Hal ini terjadi karena : a. Pemerintah Kota Depok lalai dan tidak segera mengambil keputusan mengenai kondisi PT Pradas Depok. b. Dewan Direksi dan Komisaris tidak memiliki tanggungjawab dalam mengoperasikan Badan Usaha Milik Daerah. Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan karena hingga saat ini yang ada hanya Direksi sementara maka PT Pradas belum dapat berjalan sebagaimana seharusnya BUMD dan akan dilaksanakan RUPS untuk menentukan kelanjutan PT Pradas, sedangkan berkurangnya penyertaan modal Pemerintah Kota Depok kepada PT Pradas adalah karena pada tahun 2005 PT Pradas memerlukan biaya-biaya.

BPK RI menyarankan Walikota Depok menegur secara tertulis Dewan Komisaris PT Pradas Depok untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas kelanjutan PT Pradas dan mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp264.172.075,00.

3. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp38.308.750,00 Pada TA 2008 Sekretariat Daerah Kota Depok melalui Bagian Perlengkapan telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar Rp2.174.212.400,00 dan telah direalisir sebesar Rp2.084.077.500,00 (95,85%). Hasil pemeriksaan atas dokumen pelaksanaan pengadaan ATK menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah diketahui bahwa untuk kegiatan Penyediaan ATK direncanakan dilakukan pelelangan. Hal tersebut terlihat dengan dialokasikannya anggaran untuk belanja-belanja kegiatan pelelangan sebagai berikut:

5


Kode Rekening

Uraian

Volume&Satuan

Harga

Jumlah

Satuan 521

Belanja Pegawai

5 2 1 01

Honorarium PNS

5 2 1 01 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang&Jasa Ketua

522

1 orang x 1 keg

1.000.000,00

1.000.000,00

Sekretaris

1 orang x 1 keg

950.000,00

950.000,00

Anggota

3 orang x 1 keg

900.000,00

2.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 01

Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 02

Belanja dokumen/adm tender Dokumen lelang/RKS

30 buku

5.000,00

150.000,00

Dokumen hasil lelang/kontrak

5 buku

35.000,00

175.000,00

1 kali

3.000.000,00

3.000.000,00

5 2 2 03

Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 04

Belanja

Jasa

Pengumuman

Lelang/Pemenang Lelang Pengumuman Lelang

b. Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa dari belanja-belanja tersebut yang terealisir hanya belanja honorarium tim pengadaan barang dan jasa sebesar Rp4.650.000,00. Anggaran untuk belanja dokumen/administrasi tender dan pengumuman lelang tidak terealisir karena pemilihan penyedia barang tidak dilakukan melalui pelelangan. c. Realisasi anggaran pengadaan ATK dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2.077.757.500,00 ternyata dilakukan secara penunjukan langsung dengan memecah nilai pengadaan masingmasing di bawah Rp50.000.000,00 terdiri atas 58 (limapuluh delapan) Surat Perintah Kerja (SPK), yaitu: No

Tanggal SPK

Rekanan

Nilai (Rp)

1

2-Apr-08

CV Karya Dua Cemerlang

45,585,000.00

2

3-Apr-08

CV Wahyu Gumilang

29,439,500.00

3

4-Apr-08

CV Citra Sarana Sakti

42,955,000.00

4

7-Apr-08

CV Prima Insan Mandiri

32,418,000.00

5

8-Apr-08

CV Gita Prasetya

46,977,000.00

6

9-Apr-08

CV Fortuna

30,665,000.00

7

11-Apr-08

CV Tiga Sekawan

44,555,500.00

8

28-Apr-08

CV Baja Perkasa

25,903,250.00

9

29-Apr-08

CV Baruta Fidiakarya

25,127,500.00

10

12 Mei 08

CV Surya Alam Sejahtera

46,005,000.00

11

13 Mei 08

CV Tiara

22,480,000.00

12

19 Mei 08

CV Wijaya

29,989,000.00

13

21 Mei 08

CV Persada Abadi Mandiri

46,998,000.00

14

30 Mei 08

CV Multi Media Karya

45,242,500.00

15

2-Jun-08

CV Maju

26,100,500.00

16

6-Jun-08

CV Sindaraya Karya Maju

38,012,000.00

6


No

Tanggal SPK

Rekanan

Nilai (Rp)

17

9-Jun-08

CV Eka Widhi Sarana

46,275,000.00

18

13-Jun-08

CV Ferdhy Firdha

45,760,500.00

19

16-Jun-08

CV Bintang Pratama

24,500,000.00

20

20-Jun-08

CV Dwi Syahrani

32,470,000.00

21

1-Jul-08

CV Nabila Saphira

24,540,000.00

22

7-Jul-08

CV Eka Cipta Prestasi

26,060,000.00

23

14-Jul-08

CV Bumi Surya Pertiwi

45,000,000.00

24

31-Jul-08


24,180,000.00

25

1 Agt 08

CV Makmur Trijaya Sakti

46,375,000.00

26

13 Agt 08

CV Triple "5" Jaya Sentosa

45,581,000.00

27

14 Agt 08

CV Plugon Widya Karya

46,742,500.00

28

15 Agt 08

CV Ellena Sukses Makmur

22,000,000.00

29

19 Agt 08

CV Kemuning

21,650,000.00

30

22 Agt 08

CV Wahana Cahaya Sakti

46,956,000.00

31

1-Sep-08


45,812,250.00

32

5-Sep-08

CV Mulya Jaya Abadi

46,150,000.00

33

8-Sep-08


46,630,000.00

34

12-Sep-08

CV Bintang Pratama

21,932,500.00

35

15-Sep-08

CV Persada Abadi Mandiri

31,339,000.00

36

16-Sep-08

CV Agung Jaya Makmur

27,877,500.00

37

6 Okt 08

CV Arwana Mitra Wijaksana

20,004,000.00

38

3 Nop 08

CV Cipta Vidya Nanda

33,520,000.00

39

7 Nop 08

CV Dwi Syahrani

32,475,000.00

40

10 Nop 08

CV Merindo Trimadistra

23,615,000.00

41

11 Nop 08

CV Karya Dua Cemerlang

47,645,000.00

42

14 Nop 08

CV Putri Sion

31,130,000.00

43

17 Nop 08

CV Glory Cipta Perdana

27,000,000.00

44

18 Nop 08

CV Alfian Lidia Sentosa

39,875,000.00

45

19 Nop 08

CV Lisa Lintas Pratama

31,000,000.00

46

20 Nop 08

CV Manoni Jaya

47,960,000.00

47

21 Nop 08

CV Matuari Bhakti Pertiwi

47,460,000.00

48

24 Nop 08

CV Karya Usaha Bersama

47,000,000.00

49

25 Nop 08


24,085,000.00

50

25 Nop 08

CV Tiga Sekawan

16,975,000.00

51

28 Nop 08

CV Almatin

47,175,000.00

52

27 Nop 08

CV Baja Perkasa

20,520,000.00

53

1 Des 08

CV Midas Utama Kasih

47,452,500.00

54

2 Des 08

CV Lira Cipta Agung

44,997,000.00

55

3 Des 08

CV Graha Cipta Karya

45,742,500.00

56

4 Des 08

CV Raih Jaya

45,657,500.00

57

5 Des 08

CV Selat Sunda

16,950,000.00

58

9 Des 08

CV Multi Media Karya

43,235,000.00

7


No

Tanggal SPK

Rekanan

JUMLAH

Nilai (Rp) 2,077,757,500.00

Dari tabel di atas terlihat bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan sangat berdekatan sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan pelelangan secara bertahap. d. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban belanja ATK diketahui terdapat 4 jenis ATK yang harga satuan dalam SPK melebihi Standar Satuan Harga Walikota senilai Rp33.658.750,00 dengan rincian: No.

Jenis ATK

Nilai Kerugian (Rp)

1.

Binderclip 111 (1 box = 12 dus)

1.158.600,00

2.

Binderclip 107 (1 box = 12 dus)

1.146.300,00

3.

Kertas HVS Fotocopy 80gr Kwarto

16.945.600,00

4.

Kertas HVS Fotocopy 80gr Folio

14.408.250,00

Kelebihan nilai SPK

33.658.750,00

Rincian lihat lampiran 1

Keadaan diatas tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran I BAB I.A.1.a yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa dilarang : a) memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan; b. Keputusan Walikota Depok Nomor 903/261/Kpts/Adm-Pemb/Huk/2007 tentang Standar Satuan Harga Belanja Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Depok TA 2008.

Hal tersebut mengakibatkan: a. Harga pengadaan barang belum merupakan harga yang paling menguntungkan dan dipertanggungjawabkan bagi Pemerintah Kota Depok. b. Pemerintah Kota Depok kelebihan membayar ATK dan membayar yang tidak perlu minimal sebesar Rp38.308.750,00 (Rp33.658.750,00 + Rp4.650.000,00).

Hal ini terjadi karena Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dan PPTK tidak mentaati ketentuan pengadaan barang/jasa.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok menyatakan bahwa Sekretariat Pemerintah Kota Depok belum memiliki gudang barang sehingga apabila belanja barang dilakukan sekaligus akan mengalami kesulitan menyimpan barang dan besar kemungkinan kurang terjaminnya keamanan/hilang, dan terhadap beberapa item yang 8


melebihi Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Depok akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan.

BPK RI menyarankan Walikota Depok agar: a. Memberikan teguran secara tertulis yang diikuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian kepada Sekretaris Daerah dan PPTK agar di masa mendatang dalam pelaksanaan anggaran pengadaan barang/jasa mentaati ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp38.308.750,00 (Rp33.658.750,00 kepada rekanan yang terkait dan sebesar Rp4.650.000,00 atas pembayaran honorarium panitia lelang yang tidak melaksanakan tugasnya) dan menyetorkan ke Kas Daerah serta bukti setornya diserahkan ke BPK RI.

4. Pajak Reklame Pada Tiga Puluh Enam Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Wilayah Kota Depok Pada TA 2008 Belum Dikenakan Minimal Sebesar Rp36.656.400,00 Pada TA 2008 Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendapatan Daerah menetapkan target pendapatan dari Pajak Reklame sebesar Rp3.754.903.559,50 yang telah terealisasi sebesar Rp4.316.077.876,00 (114,95%). Menurut data dari Dinas Perindustrian pada TA 2008 terdapat 40 SPBU yang telah beroperasi dimana 4 SPBU telah melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak reklame. Hasil uji petik di lapangan tanggal 23 Mei 2009 dan konfirmasi kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Tata Kota dan Bangunan diketahui bahwa pajak reklame untuk TA 2008 atas 36 (tigapuluh enam) SPBU di wilayah Kota Depok belum dikenakan minimal sebesar Rp36.656.400,00, dengan perhitungan sebagai berikut: No

Kecamatan

Jenis

Lokasi

Ukuran

Jumlah

M2

Pajak

1

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Akses Baru BUPERTA Cibubur

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

2

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Kebayunan

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

3

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Raya Tapos

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

4

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Raya Bogor KM 34

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

5

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Akses UI Klapa Dua

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

6

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Raya Bogor KM 30

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

7

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Akses UI Kel Tugu

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

8

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Raya Bogor Cilangkap

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

9

Cimanggis

Neonbox tanam

Jl. Putri Tunggal Harjamukti

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

9


No

Kecamatan

Jenis

10

Cimanggis

Neonbox tanam

11

Beji

12

Lokasi

Ukuran

Jumlah

M2

Pajak

Jl. Raya Bogor Km 28,6

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

Neonbox tanam

Jl. Margonda Raya

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,148,400.00

Beji

Neonbox tanam

Jl. Asmawi

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

13

Beji

Neonbox tanam

Jl. Raya Tanah Baru

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

14

Sukmajaya

Neonbox tanam

Jl Raya Bogor Sukamaju

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

15

Sukmajaya

Neonbox tanam

Jl Juanda Baktijaya

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

16

Sukmajaya

Neonbox tanam

Jl Proklamasi Mekarjaya

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

17

Sukmajaya

Neonbox tanam

Jl Raya Jatimulya Kp Sawah

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

18

Sukmajaya

Neonbox tanam

Jl Tole Iskandar Dinata

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

19

Panmas

Neonbox tanam

Jl Siliwangi

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

20

Panmas

Neonbox tanam

Jl Kartini

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

21

Panmas

Neonbox tanam

Jl Raya Sawangan

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

22

Panmas

Neonbox tanam

Jl Raya Citayam

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

23

Panmas

Neonbox tanam

Jl Raya Sawangan

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

24

Panmas

Neonbox tanam

Jl Raya Maruyung Limo

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

25

Panmas

Neonbox tanam

Jl Raya Pitara

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

26

Limo

Neonbox tanam

Jl Raya Cinere Limo

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

27

Limo

Neonbox tanam

Jl Raya Cinere

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

28

Limo

Neonbox tanam

Jl Raya Golf Pangkalan Jati

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

29

Limo

Neonbox tanam

Jl Raya Gandul

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,016,400.00

30

Limo

Neonbox tanam

Jl Pramuka

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

31

Sawangan

Neonbox tanam

Jl Raya Muchtar

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

32

Sawangan

Neonbox tanam

Jl Raya Parung Ciputat

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

10


No

Kecamatan

Jenis

33

Sawangan

Neonbox tanam

34

Sawangan

35

36

Lokasi

Ukuran

Jumlah

M2

Pajak

Jl Raya Parung Ciputat

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

Neonbox tanam

Jl Raya Parung

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

1,082,400.00

Sawangan

Neonbox tanam

Jl Raya Muchtar

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

Sawangan

Neonbox tanam

Jl Raya Muchtar

3 M x 2 M x 2 MK

1

6

950,400.00

JUMLAH

36,656,400.00

Konfirmasi lebih lanjut ke Kepala Seksi Pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah diketahui bahwa intensifikasi pemungutan pajak reklame kepada para pemilik SPBU mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2008, antara lain melalui sosialisasi tentang pajak reklame. Selain itu kepada para pemilik SPBU yang belum melakukan kewajiban untuk membayar pajak reklame, Dinas Pendapatan Daerah juga telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi sampai dengan saat pemeriksaan baru 2 (dua) SPBU yang telah membayar pajak atas reklame.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir pada: a. Pasal 1 angka 27 yang menyatakan reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah; b. Pasal 14 yang menyatakan bahwa dengan nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame; c. Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan hotel, hiburan, reklame, restoran dan parkir oleh orang pribadi atau badan, wajib memperoleh ijin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Depok kehilangan kesempatan untuk memperoleh penerimaan dari Pajak Reklame atas 36 SPBU di wilayah Kota Depok minimal sebesar Rp36.656.400,00.

Hal ini disebabkan: a. Tim Monitoring pajak reklame Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Tata Kota dan Bangunan belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. b. Pengendalian dan pengawasan atasan langsung belum optimal. 11


Atas permasalahan tersebut, Kepala Bidang Pendapatan DPPK Kota Depok mengakui potensi yang belum tergali atas reklame reklame tersebut.

BPK RI menyarankan Walikota Depok : a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan untuk memberikan teguran secara tertulis yang diikuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian kepada Kepala Bidang Pendapatan dan Tim Monitoring agar melakukan pengendalian kegiatan dilingkungannya. b. Menarik kekurangan penerimaan sebesar Rp36.656.400,00 kepada pemilik Reklame yang bersangkutan dan menyetorkan ke Kas Daerah serta bukti setornya diserahkan ke BPK RI.

5. Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Enam Paket Pekerjaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Sebesar Rp149.257.755,42 Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok pada TA 2008 telah melaksanakan kegiatan belanja modal pengadaan konstruksi jalan dengan nilai anggaran setelah perubahan sebesar Rp97.914.705.660,00. Hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan secara uji petik terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp149.257.755,42 dengan rincian sebagai berikut: 1) Peningkatan Jalan Ridwan Rais sebesar Rp532.468.800,00 yang dilaksanakan oleh PT Borisdo Jaya sesuai kontrak No. 602/326/XI/DPU/2008 tanggal 17 November 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender sejak mulai diterbitkannya SPMK tanggal 17 November s.d 16 Desember 2008 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) No. 621/AS-2BA.PHO.PNJ/BM/XII/08 tanggal 16 Desember 2008 dan telah dibayar lunas (95%) sesuai dengan SP2D No. 06844/1.03.01/BL-LS/XII/2008 dan No. 06845/1.03.01/BLLS/XII/2008. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 1 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp44.720.776,37 (lihat lampiran 2) 2) Peningkatan Jln limo Raya Segmen II sebesar Rp867.848.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Candra Utama sesuai kontrak No.602/346/XI/DPU/2008 tanggal 17 November 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 38 hari kalender sejak mulai diterbitkannya SPMK tanggal 17 November s.d 24 Desember 2008 dan pekerjaan telah selesai dilaksankan sesuai dengan BASTP No. 621/760/BA.PHO.PNJ/BM/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 6 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp46.701.881,21 (lihat lampiran 2) 3) Peningkatan Jalan Limo Cinere sebesar Rp1.769.531.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Pastita Cahaya Jaya sesuai kontrak No.602/343/XI/DPU/2008 tanggal 17 November 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 38 hari kalender sejak mulai diterbitkannya SPMK tanggal 17 November s.d 24 Desember 2008 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 621/762/BA.PHO.PNJ/BM/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 7 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4.586.860,95 (lihat lampiran 2)

12


4) Peningkatan Jalan Parung Bingung Cinere sebesar Rp432.102.000,00 yang dilaksanakan oleh CV Sembilan Sembilan sesuai kontrak No.602/225/IX/DPU/2008 tanggal 9 September 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari kalender sejak mulai diterbitkannya SPMK tanggal 9 September s.d 7 Desember 2008 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 621/535/BA-PHO.PNJ/BM/XII/2008 tanggal 7 Desember 2008. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 7 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4.679.412,03 (lihat lampiran 2) 5) Peningkatan Jalan Pangkalan Jati II sebesar Rp1.331.455.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Karya Dunia Investama sesuai kontrak No. 602/383/XI/DPU/2008 tanggal 20 November 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 38 hari kalender sejak mulai diterbitkannya SPMK tanggal 20 November s.d 24 Desember 2008 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 621/1075/BA.FHO/PNJ/BM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan telah dibayar lunas (95%) sesuai dengan SP2D No. 07702/1.03.01/BL-LS/XII/2008 dan No. 07703/1.03.01/BL-LS/XII/2008. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 7 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp37.361.478,32 (lihat lampiran 2) 6) Peningkatan Jalan Leuwinanggung Kebayunan sebesar Rp358.183.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Arya Kemuning Selaras sesuai kontrak No.602/209/IX/DPU/2008 tanggal 9 September 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak mulai diterbitkannya SPMK tanggal 9 September s.d 22 November 2008 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 621/474/BA.FHO.PNJ/BM/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dan telah dibayar lunas (95%) sesuai dengan SP2D No.04830/1.03.01/BL-LS/XI/2008 dan No. 06161/1.03.01/BLLS/XII/2008. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 2 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.207.346,54 (lihat lampiran 2)

Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Penjelasan Pasal 33 ayat (2) bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lapangan.

Hal tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan pembayaran kepada para penyedia jasa sebesar Rp149.257.755,42 atas pekerjaan yang dilaksanakannya.

Kondisi tersebut terjadi karena : a.

PPTK lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Pengawas Lapangan tidak cermat dalam melakukan tugasnya c.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

13


Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berusaha mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. BPK RI menyarankan Walikota Depok agar: a. Memberikan teguran secara tertulis yang diikuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, PPTK dan pengawas lapangan untuk melaksanakan dan meningkatkan pengendalian kegiatan dilingkungannya. b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp149.257.755,42 kepada rekanan yang bersangkutan dan menyetorkan ke Kas Daerah serta bukti setornya diserahkan ke BPK RI.

6. Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Enam Paket Pekerjaan Pembangunan USB/RKB Pada Dinas Pendidikan Kota Depok Sebesar Rp79.329.807,07 Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Depok pada TA 2008 telah melaksanakan kegiatan Pekerjaan Pembangunan RKB/USB dengan nilai anggaran sebesar Rp3.132.553.000,00. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp79.329.807,07 dengan rincian sebagai berikut : a. Pembangunan SDN Pasir Gunung Selatan 1 sebesar Rp 438.638.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Manunggal Kurnia Santosa sesuai kontrak No. 027/02.02/KPA/Kontrak/ Pemb.RKB SDN 2 LT/Disdik/IX/2008 tanggal 8 September s.d 25 Desember 2008 dan penambahan pekerjaan No. 027/Add.02.02/KPA/Kontrak/Pemb.RKB SDN 2 LT/Disdik/XI/2008 dengan nilai sebesar Rp478.638.000,00 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 027/KPA/Pemb.RKB SDN 2 LT/PHO/Disdik/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 dan telah dibayar lunas (95%) sesuai dengan SP2D No. 06035/1.01.01/BL-LS/XII/2008 dan No. 07125/1.01/BL-LS/XII/2008. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 10 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp26.199.504,03.(lihat lampiran 3) b. Rehabilitasi SDN Cinere 2 sebesar Rp249.855.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Tiga Ratu sesuai dengan kontrak No. 027/06.01/KPA/Kontak/Rehab SDN/Disdik/IX/2008 tanggal 8 September s.d 5 Desember 2008 dan tambah kurang pekerjaan No. 01/Add./XI/TK/2008 dengan nilai sebesar Rp249.855.000,00 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP tanpa nomor, tanggal 5 Desember 2008 dan telah dibayar lunas (95%) sesuai dengan SP2D No. 06007/1.01.01/BL-LS/XI/2008, No. 06441/1.01.01/BL-LS/XII/2008 dan No. 06442/1.01.01/BL-LS/XII/2008. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 10 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.385.993,20.(lihat lampiran 3) c. Rehabilitasi SDN Pondok Petir 1 sebesar Rp324.862.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Depos sesuai kontrak No. 027/12.01/KPA/Kontak/Rehab SDN/Disdik/IX/2008 tanggal 8 September s.d 5 Desember 2008 dan penambahan pekerjaan No. 027/Add.12.01/KPA/Kontrak/Rehab.SDN/Disdik/XI/2008 dengan nilai sebesar Rp328.541.000,00 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 027-13/KPA/PHO/Rehab.SDN/Disdik/ 2008 tanggal 5 Desember 2008 dan telah dibayar lunas (95%) sesuai dengan SP2D No. 07460/1.01.01/BL-LS/XII/2008 dan No. 14


07461/1.01.01/BL-LS/XII/2008. Hasil pemeriksaan fisik dilapangan pada tanggal 9 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp13.482.485,89.(lihat lampiran 3) d. Rehabilitasi SDN Pasir Putih 2 sebesar Rp303.246.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Dua Dua Juni sesuai kontrak No. 027/11.01/KPA/Kontrak/RehabSDN/Disdik/IX/ 2008 tanggal 8 September s.d 5 Desember 2008 dan penambahan pekerjaan No. 01/Add./X/DDJ/2008 dengan nilai sebesar Rp317.854.000,00 serta pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 027/BA/Rehab.SDN/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan telah dibayar lunas (100%) sesuai dengan SP2D No 07627/1.01/BLLS/XII/2008. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 10 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp8.376.923,00.(lihat lampiran 3) e. Pembangunan USB Dan Relokasi SDN Cisalak Pasar 2, 3 Dan Curug 1 sebesar Rp903.570.000,00 yang dilaksanakan oleh CV. Dwi Murti sesuai kontrak No. 027/01.03/KPA/Kontrak/Pemb.Usb dan Relokasi SDN/ Disdik/IX/ 2008 tanggal 8 September s.d 25 Desember 2008 dan penambahan pekerjaan No. 027/Add.01.03/KPA/Kontrak/Pemb. USB & Relokasi SDN/Disdik/XI/2008 dengan nilai sebesar Rp971.045.000,00 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 027/KPA/Pemb.USB & Relokasi SDN/IX/2008 tanggal 15 Desember 2008 dan telah dibayar lunas (100%) sesuai dengan SP2D No. 05852/1.01.01/BL-LS/XII/2008 dan No. 06884/01.01/BL-LS/XII/2008. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 9 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp22.294.809,95.(lihat lampiran 3) f. Pembangunan SMKN 2 Sawangan sebesar Rp913.382.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Gunung Pinapan sesuai kontrak No. 027/02.05/KPA/Kontrak/Pemb.SMKN 2 Sawangan/ Disdik/IX/2008 tanggal 8 September s.d 25 Desember 2008 dan penambahan pekerjaan No. 027/Add.02.05/KPA/Kontrak/Pemb.SMKN/Disdik/XI/2008 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No. 027/KPA/Pemb.USB & Relokasi SDN/IX/2008 tanggal 25 Desember 2008 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D No.07974/1.01.01/BL-LS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp970.027.000,00. Hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 9 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp3.590.091,00. (lihat lampiran 3)

Keadaan diatas tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Penjelasan Pasal 33 ayat (2) bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lapangan.

Hal tersebut mengakibatkan terdapat pembayaran lebih kepada para penyedia jasa sebesar Rp79.329.807,07 atas pekerjaan yang dilaksanakannya

Terhadap kelebihan pembayaran sebesar Rp79.329.807,07 telah ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan sebesar Rp10.860.733,00 sesuai dengan STS I tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp2.500.000,00 dan STS II tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp8.360.733,00

15


Hal ini terjadi karena : a. PPTK lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. b. Pengawas Lapangan tidak cermat dalam melakukan tugasnya c. Kepala Dinas Pendidikan belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti dengan memanggil para penyedia jasa/rekanan.

BPK RI menyarankan Walikota Depok : a. Memberikan teguran secara tertulis yang diikuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Pendidikan, PPTK dan Pengawas Lapangan untuk melaksanakan dan meningkatkan pengendalian kegiatan dilingkungannya. b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp68.469.074,07 (Rp79.329.807,07-Rp10.860.733,00) kepada rekanan yang bersangkutan dan menyetorkan ke Kas Daerah serta bukti setornya diserahkan ke BPK RI.

7. Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Pembangunan Lahan Parkir UPS Sukatani Sebesar Rp51.693.015,41 Pekerjaan Pembangunan Lahan Parkir UPS Sukatani dengan nilai sebesar Rp483.900.000,00 yang dilaksanakan oleh PT Dallah Jaya Utama sesuai addendum kontrak No.602/258.2/BPUPS/XI/2008 tanggal 19 November 2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 hari kalender sejak mulai diterbitkannya SPMK tanggal 19 September s.d 19 Desember 2008 dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan BASTP No 602/261/BPUPS/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D No 07388/1.08.01/BL-LS/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008. Hasil pemeriksaan dilapangan pada tanggal 9 Mei 2009 terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp51.693.015,41 dengan rincian sebagai berikut: No

Pekerjaan

Satuan

RAB

Cek Fisik

Selisih

Harga Satuan (Rp)

Nilai Kerugian (Rp)

1

Turap Batu Kali (Belakang UPS)

m3

103,80

92,40

11,40

548.841,56

6.256.793,78

2

Pas. Batu Belah dinding saluran

m3

97,78

76,78

21,00

548.841,56

11.527.868,13

3

Pek. Pemasangan LPA tbl 0.1 cm

m3

24,40

-

24,40

230.597,62

5.626.581,93

4

Pas. Lantai kerja Tbl 5 cm

m2

12,20

-

12,20

697.733,75

8.512.351,75

5

Pas. Beton K225 tbl 8 cm

m3

48,80

32,54

16,26

864.718,91

14.062.491,27

6

m3

1,20

0,64

0,56

864.718,91

484.242,59

7

Pek. Oprit dengan beton K225 Rabat Beton Area Parkir dan Jalan Setapak Taman

m3

20,37

14,14

6,23

593.940,00

3.702.621,96

8

Paving Blok Area Parkir

m2

481,25

467,60

13,65

111.360,00

1.520.064,00 51.693.015,41

16


Keadaan diatas tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Penjelasan Pasal 33 ayat 2 bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi. pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lapangan.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada para penyedia jasa sebesar Rp51.693.015.41 atas pelaksanaan pekerjaaan yang dilaksanakannya

Hal ini terjadi karena : c. PPTK lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. d. Pengawas Lapangan tidak cermat dalam melakukan tugasnya. e. Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas permasalahan tersebut. KPA Pembangunan Lahan Parkir UPS Sukatani menyetujui temuan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai saran BPK.

BPK RI menyarankan Walikota Depok : a. Memberikan teguran secara tertulis yang diikuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. PPTK dan Pengawas Lapangan untuk melaksanakan dan meningkatkan pengendalian kegiatan dilingkungannya. b. Memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup untuk menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp51.693.015.41 kepada rekanan yang bersangkutan dan menyetorkan ke Kas Daerah serta bukti setornya diserahkan ke BPK RI


17


Lampiran 1 No

Tanggal SPK

Rekanan

Nilai (Rp)

1

7-Apr-08


2 3

14-Jul-08 16-Sep-08

CV Bumi Surya Pertiwi CV Agung Jaya Makmur

1 2 3 4 5

3-Apr-08 19 Mei 08 21 Mei 08 1-Jul-08 1 Agt 08

CV Wahyu Gumilang CV Wijaya CV Persada Abadi Mandiri CV Nabila Saphira CV Makmur Trijaya Sakti

29,439,500.00 29,989,000.00 46,998,000.00 24,540,000.00 46,375,000.00

6 7 8 9

11 Nop 08 20 Nop 08 25 Nop 08 2 Des 08

CV Karya Dua Cemerlang CV Manoni Jaya CV Tiga Sekawan CV Lira Cipta Agung

47,645,000.00 47,960,000.00 16,975,000.00 44,997,000.00

1

28-Apr-08

CV Baja Perkasa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

30 Mei 08 6-Jun-08 16-Jun-08 20-Jun-08 7-Jul-08 14 Agt 08 19 Agt 08 22 Agt 08 5-Sep-08 8-Sep-08 12-Sep-08 15-Sep-08

CV Multi Media Karya CV Sindaraya Karya Maju CV Bintang Pratama CV Dwi Syahrani CV Eka Cipta Prestasi CV Plugon Widya Karya CV Kemuning CV Wahana Cahaya Sakti CV Mulya Jaya Abadi CV Prima Insan Mandiri CV Bintang Pratama CV Persada Abadi Mandiri

14 15 16 17

6 Okt 08 3 Nop 08 7 Nop 08 10 Nop 08

CV Arwana Mitra Wijaksana CV Cipta Vidya Nanda CV Dwi Syahrani CV Merindo Trimadistra

18 19

17 Nop 08 24 Nop 08

CV Glory Cipta Perdana CV Karya Usaha Bersama

20 21 22 23 24 25

28 Nop 08 27 Nop 08 1 Des 08 3 Des 08 5 Des 08 9 Des 08

CV Almatin CV Baja Perkasa CV Midas Utama Kasih CV Graha Cipta Karya CV Selat Sunda CV Multi Media Karya

SPK

Uraian

32,418,000.00 Binderclip 107 (1 box=12 Dus) Binderclip 107 (1 box=12 Dus) 45,000,000.00 Binderclip 107 (1 box=12 Dus) 27,877,500.00 Binderclip 107 (1 box=12 Dus) Binderclip 107 (1 box=12 Dus) Binderclip 107 (1 box=12 Dus) Binderclip 107 (1 box=12 Dus) Binderclip 107 (1 box=12 Dus)

Banyaknya 10 5 15 29 48 5 10 5

Satuan Box Box Box Box Box Box Box Box

36 5 34 30 33 40 22 20 25 10 10 30 35 25 25 25 40 30 165 50 70 200 200 50 110 150 75 50 25 86 31 25 200 25 150 50 50 275 35 65

Standar Harga Satuan

Harga Satuan 40,000.00 40,000.00 41,000.00 40,000.00 40,000.00 37,500.00 35,000.00 40,000.00

Jumlah 400,000.00 200,000.00 615,000.00 1,160,000.00 1,920,000.00 187,500.00 350,000.00 200,000.00

Harga Satuan 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00

Seharusnya 306,000.00 153,000.00 459,000.00 887,400.00 1,468,800.00 153,000.00 306,000.00 153,000.00

Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box Box

57,000.00 55,000.00 56,000.00 57,500.00 56,000.00 57,500.00 57,000.00 55,000.00 55,000.00 52,500.00 57,000.00

2,052,000.00 275,000.00 1,904,000.00 1,725,000.00 1,848,000.00 2,300,000.00 1,254,000.00 1,100,000.00 1,375,000.00 525,000.00 570,000.00

51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00 51,960.00

1,870,560.00 259,800.00 1,766,640.00 1,558,800.00 1,714,680.00 2,078,400.00 1,143,120.00 1,039,200.00 1,299,000.00 519,600.00 519,600.00

Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim

45,000.00 47,000.00 47,500.00 47,500.00 45,000.00 47,500.00 45,000.00 47,500.00 47,000.00 47,000.00 49,000.00 47,500.00 47,500.00 47,000.00 47,500.00 47,500.00 43,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 49,000.00 45,000.00 49,000.00 45,000.00 47,500.00 49,000.00 45,000.00 45,000.00

1,350,000.00 1,645,000.00 1,187,500.00 1,187,500.00 1,125,000.00 1,900,000.00 1,350,000.00 7,837,500.00 2,350,000.00 3,290,000.00 9,800,000.00 9,500,000.00 2,375,000.00 5,170,000.00 7,125,000.00 3,562,500.00 2,150,000.00 1,125,000.00 3,870,000.00 1,395,000.00 1,125,000.00 9,800,000.00 1,125,000.00 7,350,000.00 2,250,000.00 2,375,000.00 13,475,000.00 1,575,000.00 2,925,000.00

40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00 40,200.00

1,206,000.00 1,407,000.00 1,005,000.00 1,005,000.00 1,005,000.00 1,608,000.00 1,206,000.00 6,633,000.00 2,010,000.00 2,814,000.00 8,040,000.00 8,040,000.00 2,010,000.00 4,422,000.00 6,030,000.00 3,015,000.00 2,010,000.00 1,005,000.00 3,457,200.00 1,246,200.00 1,005,000.00 8,040,000.00 1,005,000.00 6,030,000.00 2,010,000.00 2,010,000.00 11,055,000.00 1,407,000.00 2,613,000.00

Jumlah a Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus) Binderclip 111 (1 box=12 Dus)

Jumlah b 25,903,250.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 45,242,500.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 38,012,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 24,500,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 32,470,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 26,060,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 46,742,500.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 21,650,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 46,956,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 46,150,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 46,630,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 21,932,500.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 31,339,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 20,004,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 33,520,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 32,475,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 23,615,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 27,000,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 47,000,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 47,175,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 20,520,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 47,452,500.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 45,742,500.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 16,950,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio 43,235,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr folio Jumlah c

Melebihi 94,000.00 47,000.00 156,000.00 272,600.00 451,200.00 34,500.00 44,000.00 47,000.00 1,146,300.00 181,440.00 15,200.00 137,360.00 166,200.00 133,320.00 221,600.00 110,880.00 60,800.00 76,000.00 5,400.00 50,400.00 1,158,600.00 144,000.00 238,000.00 182,500.00 182,500.00 120,000.00 292,000.00 144,000.00 1,204,500.00 340,000.00 476,000.00 1,760,000.00 1,460,000.00 365,000.00 748,000.00 1,095,000.00 547,500.00 140,000.00 120,000.00 412,800.00 148,800.00 120,000.00 1,760,000.00 120,000.00 1,320,000.00 240,000.00 365,000.00 2,420,000.00 168,000.00 312,000.00 16,945,600.00

1 2 3

4-Apr-08 29-Apr-08 13 Mei 08

CV Citra Sarana Sakti CV Baruta Fidiakarya CV Tiara

4

13-Jun-08

CV Ferdhy Firdha

5

31-Jul-08


6

1-Sep-08


7

21 Nop 08

CV Matuari Bhakti Pertiwi

8

25 Nop 08


9

4 Des 08

CV Raih Jaya

42,955,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto 25,127,500.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto 22,480,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto 45,760,500.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto 24,180,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto 45,812,250.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto 47,460,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto 24,085,000.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto 45,657,500.00 Kertas HVS Fotocopy 80gr kwarto Jumlah d Jumlah a+b+c+d

20 25 25 15 25 25 50 40 30 70 125 200 150 50 150 50 50 50 275 25 175 100 175 300

Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim Rim

42,000.00 42,500.00 42,500.00 42,000.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 39,000.00 42,000.00 49,750.00 43,000.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 43,000.00 40,000.00 43,000.00 42,500.00 42,500.00 42,500.00

840,000.00 1,062,500.00 1,062,500.00 630,000.00 1,062,500.00 1,062,500.00 2,125,000.00 1,700,000.00 1,170,000.00 2,940,000.00 6,218,750.00 8,600,000.00 6,375,000.00 2,125,000.00 6,375,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 11,825,000.00 1,000,000.00 7,525,000.00 4,250,000.00 7,437,500.00 12,750,000.00

36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00 36,240.00

724,800.00 906,000.00 906,000.00 543,600.00 906,000.00 906,000.00 1,812,000.00 1,449,600.00 1,087,200.00 2,536,800.00 4,530,000.00 7,248,000.00 5,436,000.00 1,812,000.00 5,436,000.00 1,812,000.00 1,812,000.00 1,812,000.00 9,966,000.00 906,000.00 6,342,000.00 3,624,000.00 6,342,000.00 10,872,000.00

115,200.00 156,500.00 156,500.00 86,400.00 156,500.00 156,500.00 313,000.00 250,400.00 82,800.00 403,200.00 1,688,750.00 1,352,000.00 939,000.00 313,000.00 939,000.00 188,000.00 188,000.00 188,000.00 1,859,000.00 94,000.00 1,183,000.00 626,000.00 1,095,500.00 1,878,000.00 14,408,250.00 33,658,750.00

Lampiran 2 No 1 2 3 4 5 6

Nama Pekerjaan Peningkatan Jalan Ridwan Rais Peningkatan Jln Limo Raya Segmen II Peningkatan Jln limo‐cinere Peningkatan Jln parung bingung‐cinere Peningkatan Jln Pangkalan Jati 2 Peningkatan Jln Leuwinanngung ‐ Kebayunan

Lebar Rata2 Panjang (m) (m) 382.75 5.00 537.00 6.00 482.24 5.50 585.20 5.47 1,032.00 4.10 244.00 5.00

Volume RAB Tebal Rata2 Vol (m3) Panjang (m) Lebar Rata2 (m) 0.20 382.75 382.75 5.05 0.20 644.40 536.00 5.85 0.25 663.08 434.00 5.40 0.04 128.04 585.20 5.44 0.20 846.24 1,034.60 4.10 0.20 244.00 241.80 5.03

Volume Fisik Tebal Rata2 (m) 0.17 0.19 0.23 0.04 0.19 0.19

Vol (m3) Tambahan Vol 328.59 589.49 539.03 126.04 805.32 231.39

119.00 ‐ ‐ ‐

Total 328.59 589.49 658.03 126.04 805.32 231.39

Total Vol Selisih (m3) 54.16 54.91 5.05 2.00 40.92 12.61

Harga Satuan (Rp) 825,729.30 850,560.24 907,929.72 2,341,100.00 913,134.47 888,930.37

Kerugian (Rp) 44,720,776.37 46,701,881.21 4,586,860.95 4,679,412.03 37,361,478.32 11,207,346.54 149,257,755.42

Lampiran 3 1. SDN Pasir Gunung Selatan 1 No Pekerjaan 2RKB 1 Keramik 30x30 lantai 1 2 Keramik 30x30 lantai 2 3 Rangka Plafond Hollow lt 1 4 Penutup Plafond lt 1 5 Rangka Plafond Hollow lt 2 6 Penutup Plafond lt 2 7 Konsol Baja Ringan lt 1 8 Konsol Baja Ringan lt 2 9 Pasangan Atap Morando 10 Pasangan Atap Morando 11 Saluran Buis Beton 1 RKB 1 Lantai Keramik 30 x 30 2 Konsol Baja Ringan 3 Beton Sloof 4 Beton Plat Lantai 5 Rangka Plafond 6 Penutup Plafond 7 Lisplank 8 Rabat Beton 9 Buis Beton 10 Pengecatan Plafond

2. Rehabilitasi SDN Cinere 2 No Pekerjaan 1 Pek. Ringbalk 15/20 3 Pek. Rangka Plafond 4 Penutup Plafond 5 Kusen Alumunium 7 Jalusi Hollow

Satuan

RAB

Cek Fisik Selisih Harga Satuan

Kerugian

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m'

76.76 76.76 10.00 10.00 101.20 101.20 12.50 185.40 12.50 185.40 28.40

76.00 67.75 8.00 8.00 75.25 75.25 10.80 129.60 10.80 129.60 -

0.76 9.01 2.00 2.00 25.95 25.95 1.70 55.80 1.70 55.80 28.40

56,190.00 56,190.00 35,000.00 25,000.00 35,000.00 25,000.00 152,950.00 152,950.00 60,980.00 60,980.00 110,180.00

42,704.40 506,271.90 70,000.00 50,000.00 908,250.00 648,750.00 260,015.00 8,534,610.00 103,666.00 3,402,684.00 3,129,112.00

m2 m2 m3 m3 m2 m2 m' m3 m' m2

80.00 14.40 3.45 9.10 96.50 96.50 13.00 3.01 29.00 97.00 Jumlah

72.80 10.80 3.17 8.74 80.80 80.80 12.00 0.25 80.80

7.20 3.60 0.29 0.36 15.70 15.70 1.00 2.76 29.00 16.20

56,190.00 152,950.00 2,988,700.00 2,692,803.33 35,000.00 25,000.00 30,000.00 486,680.00 110,180.00 15,130.00

404,568.00 550,620.00 851,779.50 980,180.41 549,500.00 392,500.00 30,000.00 1,343,966.82 3,195,220.00 245,106.00 26,199,504.03

Cek Fisik Selisih Harga Satuan 3.27 0.13 4,654,000.00 250.83 29.97 61,400.00 250.83 29.97 23,400.00 147.80 9.98 93,490.00 176.15 63.05 20,500.00

Kerugian 618,982.00 1,840,158.00 701,298.00 933,030.20 1,292,525.00 5,385,993.20

Cek Fisik Selisih Harga Satuan

Kerugian

Satuan RAB m3 3.40 m2 280.80 m2 280.80 m' 157.78 m' 239.20 Jumlah

3. Rehabilitasi SDN Cinere pondok petir 1 No Pekerjaan Satuan RAB Lantai 1 1 Pek. Dinding batu Bata m2 32.10 3 Pek. Kusen Jendela alu m' 123.49 4 Pek. Lantai keramik m2 21.60 5 Pek. Rabat Beton m3 3.14 6 Kaca Polos t 5mm m2 27.80 7 Dinding keramik 20/25 m2 33.99 Lantai 2 1 Nok Genteng m' 28.50 2 Pek. Bata merah m2 212.78 3 Plesteran dan acian m2 425.56 4 Kaca Polos t 5mm m2 23.97 5 Pek. Kusen Jendela alu m' 201.57 Jumlah

8.86 121.29 20.00 3.10 27.00

23.25 2.20 1.60 3.14 24.70 6.99

65,150.00 88,310.00 63,730.00 534,630.00 98,500.00 66,450.00

1,514,411.75 193,928.76 101,968.00 1,678,738.20 2,432,851.50 464,485.50

23.00 171.65 343.30 19.85 185.55

5.50 41.13 82.26 4.12 16.02

60,700.00 65,130.00 27,510.00 98,500.00 88,310.00

333,850.00 2,678,536.38 2,262,972.60 406,017.00 1,414,726.20 13,482,485.89

4 Rehabilitasi SDN Pasir Putih 2 No Pekerjaan Satuan 1 Pek. Slof 15/20 m3 2 Pek. Balok Lintel m2

RAB 3.13 0.67

Cek Fisik Selisih Harga Satuan 1.40 1.74 3,238,000.00 0.67 4,117,900.00

Kerugian 5,617,930.00 2,758,993.00 8,376,923.00

5. SDN Cisalak Pasar 2,3 dan Curug 1 No Pekerjaan Satuan RAB 1 Kuda kuda Rangka Atap lt2 m2 425.00 2 Penutup Atap lt 2 m2 425.00 3 Kuda kuda Rangka Atap lt1 m2 116.40 4 Penutup Atap lt 1 m2 116.40 Jumlah

Cek Fisik Selisih Harga Satuan 353.70 71.30 227,500.00 353.70 71.30 29,190.00 100.85 15.56 227,500.00 100.85 15.56 29,190.00

Kerugian 16,220,750.00 2,081,247.00 3,538,762.50 454,050.45 22,294,809.95

6. Pembangunan SMKN 2 Sawangan No Pekerjaan Satuan RAB 1 Kuda kuda Zincalume m2 82.50 2 Genteng Keramik m2 82.50 Jumlah

Cek Fisik Selisih Harga Satuan 64.80 17.70 135,000.00 64.80 17.70 67,830.00

Kerugian 2,389,500.00 1,200,591.00 3,590,091.00

Jumlah

79,329,807.07

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Recommend Documents