LAPORAN KEUANGAN. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 (Audited)

LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 (Audited)

PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-57/PB/2013

Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110

Laporan Keuangan TA 2014 (Audited)

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan

dalam usaha

untuk mewujudkan

tata

kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Jakarta,

April 2015

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

Waris Letnan Jenderal TNI

Kata Pengantar

i



DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Pernyataan Telah DiReviu PernyataanTanggung Jawab Ringkasan I. Ringkasan Laporan Keuangan II.Laporan Realisasi Anggaran III.Neraca IV. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Profil dan Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain Laporan Pendukung sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012  LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan  LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja  Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna  Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2014 (intra, ekstra, gabungan) per kelompok  Laporan Barang Persediaan dan BA Stock Opname Fisik  Laporan Koreksi Penyusutan  Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL Lampiran Lainnya Pendukung CALK  Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual  LPJ Bendahara dan Rekening Koran  Berita Acara Rekonsiliasi KPPN  Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAKPA – SIMAK BMN Daftar Isi

Hal i ii iii iv v 1 1 1 2 3 6 6 6 9 9 15 15 16 22 23 24 26 27 28 28 29 29 29 29 29 29

ii


Daftar Isi


ii



DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN Hal Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

2

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014dan 2013

2

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

13

Tabel 4

: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

14

Tabel 5

: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

15

Tabel 6

: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013

15

Tabel 7

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Kegiatan TA 2014

16

Tabel 8

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

17

Tabel 9

: Perbandingan Realisasi BelanjaTA 2014 dan 2013

18

Tabel 10

: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013

19

Tabel 11

: Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan 2013

20

Tabel 12

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

21

Tabel 13

: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

22

Tabel 14

: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

22

Tabel 15

: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

23

Tabel 16

: Rincian Piutang Bukan Pajak

23

Tabel 17

: Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

23

Tabel 18

: Rincian Piutang bukan Pajak

24

Tabel19

: Rincian Persediaan

24

Tabel 20

: Rincian Aset Tetap

25

Tabel 21

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

26

Tabel 22

: Rincian Aset Lainnya

26

Tabel 23

: Rincian Aset Tak Berwujud

27

Tabel 24

: Rincian Kewajiban Jangka Pendek

27

Tabel 25

: Rincian Ekuitas Dana Lancar

28

DaftarTabel

iii



PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2014

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk tahun anggaran 2014 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan merupakan penyajian manajemen Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Jakarta, April 2015 Ketua Tim Pemeriksa Internal

Afandi Abdullah, SH, MA Brigadir Jenderal TNI

Pernyataan Telah Direviu

iv

DEWAN KETAHANAN NASIONAL Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110


I RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

dan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007, sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang

menyusun

dan

menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional TA 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). I.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2014 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp195.452.417,00 Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp38.129.924.692,00 atau mencapai 98,63 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja

Pegawai

sebesar

Rp17.496.214.637,00

atau

97,82

persen

dari

anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp20.414.055.055,00 atau 99.31 persen dari anggarannya, Belanja Modal sebesar Rp219,655,000,00 atau 99,78 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Ringkasan Laporan Keuangan

-1-



Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan TA 2013 (dalam rupiah) Periode Semester II TA 2014

Uraian

Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Anggaran

Realisasi

0,00

195.542.417,00

0,00

445.556.000,00

0,00

195.542.417,00

0,00

445.556.000,00

Belanja Pegawai

17.885.770.000,00

17.496.214.637,00

11.757.837.000,00

11.539.241.729,00

Belanja Barang

20.553.405.000,00

20.414.055.055,00

24.167.773.000,00

23.173.948.876,00

220.145.000,00

219.655.000,00

2.473.690.000,00

2.473.186.500,00

38.659.320.000,00

38.129.924.692,00

38.399.300.000,00

37.186.377.105,00

JUMLAH

Belanja Modal JUMLAH

II.

Realisasi

Periode Semester II TA 2013

NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp8.465.510.594,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp39.094.350,00 Aset Tetap sebesar Rp4.166.270.200,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp4.260.146.044,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp3.112.250,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp8.462.398.344,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp35.982.100,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp8.426.416.244,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (dalam rupiah) Uraian

Tanggal Neraca 31 Desember 2014 31 Desember 2013

Nilai Kenaikan/ (Penurunan)

Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi


39.094.350,00 4.166.270.200,00 4.260.146.044,00

673.755.366,00 5.724.686.765,00 4.220.146.044,00

(634.661.016,00) (1.558.416.565,00) 40.000.000,00

76.606.250,00

523.374.000,00

(446.767.750,00)

(37.511.900,00) 8.426.416.244,00

150.381.366,00 9.944.832.809,00

(187.893.266,00) (1.518.416.565,00)

-2-


III.


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.


-3-

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Jl. Medan MerdekaBarat No.15 JakartaPusat 10110

LaporanKeuangan TA 2014 (Audited)

PERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang terdiri

dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah

disusun

berdasarkan

sistem

pengendalian

internyang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangansecara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,April 2015 Sekretaris Jenderal DewanKetahananNasional


Penyataan Tanggung Jawab

v

Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110


LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) Uraian

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Catatan

Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Realisasi Diatas

%

(Dibawah)

Realisasi

Anggaran

Anggaran

B.1

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS

0,00

0,00

0,00

0,00

PENERIMAAN NEGARA

0,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan Perpajakan

0,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan Negara Bukan Pajak

0,00

195.452.417,00

195.452.417,00

0,00

HIBAH

0,00

0,00

0,00

0,00

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS

0,00

0,00

0,00

0,00

PENERIMAAN NEGARA NON KAS

0,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan Perpajakan Non Kas

0,00

0,00

0,00

0,00

Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas

0,00

0,00

0,00

0,00

HIBAH NON KAS

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A.II)

0,00

195.452.417,00

195.452.417,00

0,00

BELANJA TRANSAKSI KAS

38.659.320.000,00 38.129.924.692,00

(529.395.308,00)

98,63

Rupiah Murni

38.659.320.000,00 38.129.924.692,00

(529.395.308,00)

98,61

BELANJA NEGARA

B.2

Belanja Pegawai

B.2.1

17.885.770.000,00 17.496.214.637,00

(389.555.363,00)

97,82

Belanja Barang

B.2.2

20.053.405.000,00 19.914.055.055,00

(139.349.945,00)

99,31

Belanja Modal

B.2.3

220.145.000,00

219.655.000,00

(490.000,00)

99,78

Pembayaran Bunga Utang

0,00

0,00

0,00

0,00

Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

100,00

Bantuan Sosial

0,00

0,00

0,00

0,00

Belanja Lain-lain

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.000.000,00

500.000.000,00

0,00

100,00

Belanja Modal

0,00

0,00

0,00

0,00

Pembayaran Bunga Utang

0,00

0,00

0,00

0,00

Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

Hibah

0,00

0,00

0,00

0,00

Bantuan Sosial

0,00

0,00

0,00

0,00

38.659.320.000,00 38.129.924.692,00

(529.395.308,00)

98,63

Pinjaman dan Hibah Belanja Pegawai Belanja Barang

JUMLAH BELANJA (B.I)

Laporan Realisasi Anggaran

-4-

Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110


NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN PER 31 DESEMBER 2013 JUMLAH 2014 (Rp)

NAMA PERKIRAAN

KENAIKAN (PENURUNAN) Jumlah % (Rp)

2013 (Rp)

ASET C.1

ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

3.112.250,00

23.374.000,00

(20.261.750,00)

(86,68)

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.2

0,00

500.000.000,00

(500.000.000,00)

(100,00)

Piutang Bukan Pajak

C.1.3

0,00

140.482.880,00

(140.482.880,00)

(100,00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

C.1.4

0,00

(702.414,00)

(100,00)

Piutang Bukan Pajak (Netto )

C.1.5

0,00

139.780.466,00

(139.780.466,00)

(100,00)

Persediaan

C.1.6

35.982.100,00

10.600.900,00

25.381.200,00

239,42

39.094.350,00

673.755.366,00

(634.661.016,00)

(94,20)

JUMLAH ASET LANCAR

(702.414,00)

C.2

ASET TETAP Peralatan dan Mesin

C.2.1

20.614.513.674,00

21.228.635.060,00

(614.121.386,00)

(2,89)

Aset Tetap Lainnya

C.2.2

568.097.704,00

568.097.704,00

0,00

0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.3

(17.016.341.178,00)

(16.072.045.999,00)

(944.295.179,00)

5,88

4.166.270.200,00

5.724.686.765,00

(1.558.416.565,00)

(27,22)

JUMLAH ASET TETAP C.3

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud

C.3.1

4.260.146.044,00

4.220.146.044,00

40.000.000,00

0,95

Aset Lain-lain

C.3.2

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH ASET LAINNYA

4.260.146.044,00

4.220.146.044,00

40.000.000,00

0,95

JUMLAH ASET

8.465.510.594,00

10.618.588.175,00

(2.153.077.581,00)

(20,28)

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4

Uang Muka dari KPPN

C.4.1

3.112.250,00

23.374.000,00

(20.261.750,00)

(86,68)

Pendapatan yang ditangguhkan

C.4.2

0,00

500.000.000,00

(500.000.000,00)

(100,00)

Utang Jangka Pendek Lainya

C.4.3

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

3.112.250,00

523.374.000,00

(520.261.750,00)

(99,41)

JUMLAH KEWAJIBAN

3.112.250,00

523.374.000,00

(520.261.750,00)

(99,41)

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.5

Cadangan Piutang

C.5.1

0,00

139.780.466,00

(139.780.466,00)

(100,00)

Cadangan Persediaan

C.5.2

35.982.100,00

10.600.900,00

25.381.200,00

239,42

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

C.5.3

0,00

0,00

0,00

0,00

35.982.100,00

150.381.366,00

(114.399.266,00)

(76,07)

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI

C.6

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.6.1

4.166.270.200,00

5.724.686.765,00

(1.558.416.565,00)

(27,22)

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.6.2

4.260.146.044,00

4.220.146.044,00

40.000.000,00

0,95

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

8.426.416.244,00

9.944.832.809,00

(1.518.416.565,00)

(15,27)

JUMLAH EKUITAS DANA

8.462.398.344,00

10.095.214.175,00

(1.632.815.831,00)

(16,17)

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

8.465.510.594,00

10.618.588.175,00

(2.153.077.581,00)

(20,28)

Neraca

-5-

Dewan Ketahanan Nasional Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. A.1.

PENJELASAN UMUM DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5.

Peraturan Pemerintah

Nomor

45 Tahun 2013

tentang

Tata

Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007

tentang

Sistem

Akuntansi

dan

Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat; dan 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga. A.2.

KEBIJAKAN TEKNIS DEWAN KETAHANAN NASIONAL RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL Rencana

strategis

(Renstra)

Setjen

Wantannas

2010-2014

merupakan

perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara ringkas substansi renstra Setjen Wantannas dapat diilustrasikan sebagai berkut: VISI Menjadi lembaga perumus kebijakan dan strategi

pembinaan ketahanan

nasional yang kredibel dan komprehensif dalam rangka keamanan nasional.

Catatan atas Laporan Keuangan

-6-



MISI 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perumusan sistem nasional dan penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka keamanan nasional. 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas rumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontinjensi dalam rangka keamanan nasional. 3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas rumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka keamanan nasional. 4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perumusan evaluasi segenap aspek kehidupan nasional serta pemecahan permasalahan pembangunan dalam rangka keamanan nasional. 5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perumusan pertimbangan dan saran pemecahan masalah secara konseptual dalam rangka keamanan nasional. 6. Meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

SASARAN STRATEGIS a. Meningkatnya kualitas dan kapasitas perumusan sistem nasional dan penjabarannya ke dalam sub-sub sistemnya dalam rangka keamanan nasional, diukur dengan indikator: 1) Jumlah Saran Tindak Perumusan Kebijakan Sistem Nasional. 2) Persentase perhatian tanggapan Presiden terhadap

Saran Tindak

Perumusan Kebijakan Sistem Nasional. b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas rumusan politik dan strategi nasional serta rencana kontinjensi dalam rangka keamanan nasional, diukur dengan indikator: 1) Jumlah Saran Tindak Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Nasional. 2) Persentase perhatian tanggapan Presiden terhadap

Saran Tindak

Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Nasional. c. Meningkatnya kualitas dan kapasitas rumusan peluang, kendala serta kecenderungan lingkungan strategis nasional, regional dan internasional dalam rangka keamanan nasional, diukur dengan indikator: Catatan atas Laporan Keuangan

-7-


1) Jumlah

Saran


Tindak

Perumusan

Kebijakan

Pengkajian

dan

penginderaan 2) Prosentase perhatian tanggapan Presiden terhadap

Saran Tindak

Perumusan Kebijakan terhadap pengaruh lingkungan strategis nasional, regional dan internasional. d. Meningkatnya kualitas dan kapasitas perumusan evaluasi segenap aspek kehidupan nasional serta pemecahan permasalahan pembangunan dalam rangka keamanan nasional, diukur dengan indikator: 1) Jumlah Saran Tindak Perumusan Kebijakan Pengembangan. 2) Prosentase perhatian tanggapan Presiden terhadap Perumusan

evaluasi

segenap

aspek

kehidupan

Saran Tindak nasional

serta

pemecahan permasalahan pembangunan. e. Meningkatnya kualitas dan kapasitas perumusan pertimbangan saran pemecahan masalah secara konseptual dalam rangka keamanan nasional, diukur dengan indikator: 1) Jumlah Saran Tindak Pertimbangan dan pemecahan masalah 2) Prosentase perhatian tanggapan Presiden terhadap

Saran Tindak

Pertimbangan pemecahan masalah. f.

Terlaksananya peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan Setjen Wantannas diukur dengan indikator: 1) Persentase penguatan pelaksanaan program mikro Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas 2) Persentase

penguatan

pengawasan

internal,

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi 3) Nilai hasil evaluasi Menpan & RB terhadap pelaksanaan kinerja Setjen Wantannas. 4) Persentase

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

aparatur

Setjen

Wantannas. 5) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Setjen Wantannas 6) Peringkat

hasil

evaluasi

Kemenkominfo

terhadap

pelaksanaan

manajemen keamanan informasi Setjen Wantannas.


-8-



A.3.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4.

KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dewan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 2. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas


-9-



pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. 3. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: 1) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian; 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.


- 10 -



b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. c. Piutang Jangka Panjang 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. 2) TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 3) TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. 4) TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.


- 11 -



d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. e. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. f. Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. g. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk Catatan atas Laporan Keuangan

- 12 -



sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Uraian Penyisihan Piutang Belum dilakukan pelunasan s.d. Lancar 0,5% tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Kurang Surat Tagihan Pertama tidak 10% Lancar dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Diragukan Surat Tagihan Kedua tidak 50% dilakukan pelunasan Macet 1) Satu bulan terhitung sejak 100% tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN h. Penyusutan Aset Tetap 1) Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 2) Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 yang diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 dan perubahan kedua dengan PMK No. 247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Catatan atas Laporan Keuangan

- 13 -


3)

4)

5)

6) 7)

8)


Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a) Tanah. b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan atau dihapuskan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Terhadap Aset Tetap yang diperoleh sebelum Tahun 2014, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian: a) Penghitungan Penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap; b) Pencatatan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak penghitungan Penyusutan sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4. Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun Alat Tetap Lainnya (Alat Musik 4 tahun Modern)


- 14 -

DEWAN KETAHANAN NASIONAL Jl.Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110


B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp195.452.417,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Dewan Ketahanan Nasional adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 5. Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Uraian

Anggaran (Rp)

Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Dalam Negeri a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Hibah Jumlah

Tahun Anggaran 2014 Realisasi (Rp)

0,00 0,00 0,00

195.452.417,00 0,00 195.452.417,00

% Real. Angg

0,00 0,00 0,00

Berdasarkan Tabel 6 di bawah ini, Realisasi PNBP Lainnya TA 2014 mengalami penurunan sebesar 56,13 persen dibandingkan TA 2013 yang dikarenakan hanya merupakan pengembalian belanja TA 2014 yaitu sebesar Rp195.452.417,00,. Tabel 6

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 NO 1 2 3 4

URAIAN Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Hibah Jumlah Pendapatan

REALISASI TA 2014 (Rp) 0,00 0,00 195.452.417,00 0,00 195.452.417,00

REALISASI TA 2013 (Rp) 0,00 0,00 445.556.000,00 0,00 445.556.000,00

NAIK (TURUN) % 0,00 0,00 (56,13) 0,00 (56,13)

Penyebab penurunan/kenaikan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN nihil; 2. Pendapatan Jasa (4232) nihil; 3. Penurunan Pendapatan Lain-lain dikarenakan hanya diperoleh dari pengembalian penerimaan kembali belanja lainnya TAYL (4239) berupa Pengembalian Belanja Tunjangan Jabatan Struktural TNI Bulan Nopember 2013 atas nama Yani Antariksa, Rudiono Edi dan Dody Usodo Hargo yang disetor pada bulan Januari 2014 sebesar Rp9.750.000,00, pengembalian tunjangan khusus/kegiatan atas nama Gatot Haryo Sutejo SH periode JuliCatatan atas Laporan Keuangan

- 15 -



Desember 2013 yang disetorkan pada bulan Februari 2014 sebesar Rp36.138.000,00, pengembalian tunjangan pph 21 atas kekurangan pembayaran gaji bulan Desember 2013 atas nama Susi Hendrawati yang dibayarkan pada bulan Februari 2014 sebesar Rp185.000,00, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2013 yang disetorkan bulan April 2014 sebesar Rp140.482.880,00, Pengembalian Jasa Giro Hibah Tahun Anggaran 2013 yang di setorkan pada bulan April 2014 sebesar Rp1.096.537,00. dan hasil bersih lelang penjualan aset rusak pada bulan Desember sebesar Rp7.800.000,00. 4. Hibah pada Tahun Anggaran 2014 nihil. B.2.

BELANJA NEGARA Anggaran Dewan Ketahanan Nasional pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp38.659.320.000,00 dengan realisasi belanja pada TA 2014 sebesar Rp38.129.924.692,00 atau sebesar 98,63 persen dari anggarannya. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 menurut kegiatan tersaji pada Tabel 7. Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Kegiatan TA 2014 Kode

Uraian Kegiatan

2874

Pengelolaan Administrasi Keuangan Biro Keuangan dan Perencanaan

2875

Pelayanan Persidangan dan Hubungan Masyarakat Biro Persidangan dan Humas

2876

Anggaran (Rp)

17.706.687.137.00

97.83

189.090.000.00

183.495.800.00

97.04

Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Biro Umum

913.395.000.00

909.559.500.00

99.58

2877

Pembinaan Administrasi Kepegawaian Wantannas Biro Umum

278.058.000.00

276.111.000.00

99.30

2878

Penelolaan Asset Wantannas Biro Umum

4.974.398.000.00

4.937.698.475.00

99.26

2879

Peyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional

14.042.444.000.00 13.954.427.780.00

99.37

2880

Pengembangan Sistem Informasi Wantannas Jumlah Pendapatan


18.099.720.000.00

Realisasi TA 2014 % Realisasi (Rp)

162.215.000.00

161.945.000.00

99.83

38.659.320.000.00 38.129.924.692.00

98.63

- 16 -



Berdasarkan Tabel 8 di bawah, Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya yang disebabkan karena adanya belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang tidak terserap secara maksimal. Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 URAIAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL BELANJA KOTOR PENGEMBALIAN BELANJA BELANJA NETTO

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

17.885.770.000,00 20.553.405.000,00 220.145.000,00 38.659.320.000,00

17.496.214.637,00 20.414.055.055,00 219.655.000,00 38.129.924.692,00 0,00 38.129.924.692,00

38.659.320.000,00

% 97,82 99,32 99,78 98,63 98,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1. Grafik 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Dibandingkan dengan TA 2013, realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 2,54 persen antara lain kenaikan realisasi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 9. Catatan atas Laporan Keuangan

- 17 -



Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 URAIAN JENIS BELANJA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

REALISASI TA 2014 (Rp) 17.496.214.637,00 20.414.055.055,00 219.655.000,00 38.129.924.692,00

NAIK REALISASI TA 2013 (Rp) (TURUN) % 11.539.241.729,00 51,62 23.173.948.876,00 (11,91) 2.473.186.500,00 (91,12) 37.186.377.105,00 2,54

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp943.547.587,00 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain: 1. Kenaikan Belanja Pegawai secara umum disebabkan karena kenaikan Gaji Pokok PNS terhitung 1 Januari 2013 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan pembayaran Tunjangan Kinerja yang pada Tahun Anggaran 2013 hanya 6 bulan sedangkan di Tahun Anggaran 2014 13 bulan; 2. Kenaikan Belanja Barang secara umum disebabkan karena kenaikan Standar Biaya Umum (SBU) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014; 3. Penurunan Belanja Modal disebabkan karena tidak adanya pengadaan Sistem Informasi Wantannas yang semula di rencanakan pengadaannya di tahun 2014 akan tetapi dengan adanya penghematan APBN tidak jadi dilaksanakan. B.2.1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp17.496.214.637,00 dan Rp11.539.241.729,00. Belanja Pegawai dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 51,62 persen. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai antara lain disebabkan adanya kenaikan pembayaran Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS TNI/Polri, Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/Polri, Belanja Lembur, Tunjangan Kinerja dan Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 10.


- 18 -



Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS

NAIK REALISASI TA 2014 REALISASI TA 2013 (TURUN) (Rp) (Rp) % 3.158.160.400.00 2.895.585.700.00 9.07 59.029.00

58.770.00

0.44

259.775.470.00

233.273.240.00

11.36

76.903.258.00

67.882.458.00

13.29

Belanja Tunjangan Struktural PNS

977.200.000.00

799.790.000.00

22.18

Belanja Tunjangan PPh PNS

128.384.206.00

94.237.588.00

36.23

Belanja Tunjangan Beras PNS

197.032.500.00

193.455.000.00

1.85

Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Lain-lain/Uang Duka Wafat Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Tunjangan Struktural PNS TNI/Polri Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/Polri

411.827.000.00

482.014.000.00

(14.56)

-

2.443.774.00

(100.00)

111.330.000.00

122.475.000.00

1.751.385.000.00

1.630.035.000.00

86.460.518.00

144.977.100.00

(40.36)

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Belanja Tunjangan Anak PNS

(9.10) 7.44

Belanja Lembur Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) Belanja Pegawai Transito

386.205.000.00

245.135.000.00

57.55

10.099.102.308.00

4.633.900.850.00

117.94

-

-

0.00

Jumlah Belanja Kotor

17.643.824.689.00

11.545.263.480.00

52.82

Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih

(147.610.052.00) 17.496.214.637.00

(6.021.751.00) 2.351.28 11.539.241.729.00

51.62

Penyebab kenaikan belanja pegawai dimaksud adalah karena beberapa hal sebagai berikut: 1. Kenaikan Gaji Pokok PNS terhitung 1 Januari 2014 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 2. Kenaikan Tunjangan Struktural PNS disebabkan adanya Pegawai Setjen Wantannas yang mengalami kenaikan golongan/eselon pada Tahun Anggaran 2014; 3. Penurunan Belanja Uang Makan PNS disebabkan jumlah pegawai Setjen Wantannas pada tahun anggaran 2014 yang melaksanakan Dinas Luar lebih banyak dibandingkan dengan tahun anggaran 2013; 4. Penurunan Tunjangan Umum PNS disebabkan adanya Pegawai Setjen Wantannas yang mengalami kenaikan golongan/eselon pada Tahun


- 19 -



Anggaran 2014 yang mengakibatkan Tunjangan Umum berubah menjadi Tunjangan Jabatan Struktural PNS; 5. Kenaikan Tunjangan TNI/Polri disebabkan adanya kenaikan Jabatan/Eselon pada Tahun Anggaran 2014; 6. Kenaikan Belanja Lembur disebabkan jumlah pembayaran indeks lembur di Tahun Anggaran 2013 tiap golongan dengan indeks yang sama sedangkan di Tahun Anggaran 2014 indeks lembur disesuaikan per golongannya sesuai Standar Biaya Masukan tahun 2014; 7. Kenaikan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) disebabkan pada Tahun Anggaran 2013 penerimaan Tunjangan Kinerja selama 6 bulan sedangkan di Tahun Anggaran 2014 selama 13 bulan. B.2.2. Belanja Barang Realisasi

Belanja

Barang

TA

2014

dan

TA

2013

adalah

sebesar

Rp20.414.055.055,00 dan Rp23.173.948.876,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 11,91 persen. Penurunan realisasi Belanja Barang tersebut antara lain disebabkan penurunan pada Belanja Barang Non Operasional, Belanja Perjalanan Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Luar Negeri karena penghematan APBN, Rincian Belanja Barang disajikan dalam Tabel 11. Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI TA 2014 REALISASI TA 2013 (Rp) (Rp)

NAIK (TURUN) %

Belanja Barang Operasional

2.431.153.900,00

2.337.831.300,00

3,99

Belanja Barang Non Operasional

1.636.012.800,00

5.537.508.800,00

(70,46)

Belanja Jasa

9.006.160.725,00

10.216.483.409,00

(11,85)

Belanja Pemeliharaan

1.774.623.250,00

1.641.631.491,00

8,10

Belanja Perjalanan DN

5.566.104.380,00

2.879.521.470,00

93,30

Belanja Perjalanan LN Jumlah Belanja Kotor

-

560.972.406,00

(100,00)

20.414.055.055,00

23.173.948.876,00

(11,91)

Penyebab penurunan belanja barang dimaksud adalah karena beberapa hal sebagai berikut : 1. Secara umum penurunan realisasi belanja barang karena terjadi penghematan APBN pada Tahun Anggaran 2014 sehingga penurunan anggaran sebesar Rp1.218.456.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp21.771.861.000,00 menjadi Rp20.553.405.000,00; Catatan atas Laporan Keuangan

- 20 -



2. Kenaikan belanja barang operasional disebabkan SBM tahun 2014 mengalami kenaikan untuk pembayaran honorarium satpam, pramubakti dan sopir, pengadaan seragam dinas pegawai, dan untuk keperluan sehari-hari perkantoran; 3. Penurunan belanja barang Non Operasional Hingga akhir TA 2014 disebabkan penghematan APBN sehingga mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaanya; 4. Penurunan belanja jasa disebabkan karena efisiensi pemakaian peralatan dan mesin; 5. Kenaikan belanja pemeliharaan disebabkan kenaikan bahan bakar minyak dan kenaikan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin dalam hal biaya perawatan; 6. Kenaikan belanja perjalanan dalam negeri disebabkan kenaikan frekuensi perjalanan dinas dalam rangka kajian daerah, konsultasi maupun koordinasi,kegiatan semiloka serta kenaikan indeks biaya perjalanan; 7. Penurunan belanja perjalanan Dinas Luar Negeri disebabkan tidak adanya perjalanan ke luar negeri pada Tahun Anggaran 2014. B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp219.655.000,00 dan Rp2.473.186.500,00. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 91,12 persen. Penurunan realisasi Belanja Modal tersebut antara lain disebabkan tidak adanya pengadaan Sistem Informasi Wantannas akibat penghematan APBN. Rincian Belanja Modal disajikan dalam Tabel 12. Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih

REALISASI TA REALISASI TA 2014 NAIK 2014 (Rp) (Rp) (TURUN) % 179.655.000,00 2.314.071.500,00 (92,24) 40.000.000,00

159.115.000,00

(74,86)

219.655.000,00 0,00 219.655.000,00

2.473.186.500,00 0,00 2.473.186.500,00

(91,12) 0,00 (91,12)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2014 terjadi penurunan disebabkan tidak adanya pengadaan Sisfo Setjen Wantannas di akibatkan penghematan APBN. Belanja modal lainnya pada Tahun Anggaran 2014 mengalami penurunan sebesar 74,86 persen dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2013, disebabkan adanya penghematan APBN. Catatan atas Laporan Keuangan

- 21 -



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1.

ASET LANCAR Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp39.094.350,00 dan Rp673.755.366,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Dewan Ketahanan Nasional per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 13. Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 No 1 2 3 4 5

Aset Lancar Kas di bendahara pengeluaran Kas lainnya dan setara kas Piutang bukan pajak Penyisihan piutang tak tertagih Persediaan JUMLAH

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

TA 2014 3.112.250,00 35.982.100,00 39.094.350,00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

TA 2013 23.374.000,00 500.000.000,00 140.482.880,00 (702.414,00) 10.600.900,00 673.755.366,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp3.112.250,00 dan Rp23.374.000,00, maka Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami penurunan. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca). Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 14. Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran No 1

Jenis Uang Muka dari KPPN Jumlah


TA 2014 Rp Rp

3.112.250,00 3.112.250,00

TA 2013 Rp 23.374.000,00 Rp 23.374.000,00

- 22 -



C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp500.000.000,00. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 15. Tabel 15 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas No

Jenis

1

TA 2014

Kas Lainnya dan Setara Kas Jumlah

Rp Rp

TA 2013 -

Rp 500.000.000,00 Rp 500.000.000,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp140.482.880,00. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 16 Tabel 16 Rincian Piutang Bukan Pajak No 1

Jenis Piutang Bukan Pajak Jumlah

TA 2014 Rp Rp

TA 2013 -

Rp 140.482.880,00 Rp 140.482.880,00

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(702.414,00) saldo tersebut merupakan penjelasan penyisihan piutang tidak tertagih piutang bukan pajak yang disajikan pada tabel 17. Tabel 17 Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak No 1

Jenis Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Jumlah

TA 2014

TA 2013

Rp

-

Rp (702.414,00)

Rp

-

Rp (702.414,00)

C.1.5. Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masingmasing sebesar Rp0,00 dan Rp139.780.466,00. Saldo tersebut

merupakan

penjelasan Piutang Bukan Pajak (Netto) yang disajikan pada tabel 18. Catatan atas Laporan Keuangan

- 23 -



Tabel 18 Rincian Piutang Bukan Pajak (Netto) No

Jenis

1

TA 2014

Piutang Bukan Pajak (Netto) Jumlah

Rp Rp

TA 2013 -

Rp 139.780.466,00 Rp 139.780.466,00

C.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp35.982.100,00 dan Rp10.600.900,00. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Persediaan No

Jenis

TA 2014

1 Barang Konsumsi 2 Barang Untuk Pemeliharaan 3 Suku Cadang Persediaan Utk Tujuan Strategis/ 4 Berjaga-jaga 5 Persediaan Lainnya Jumlah

TA 2013

Rp Rp Rp

33.898.100,00 1.849.000,00 -

Rp Rp Rp

8.344.300,00 2.066.000,00 -

Rp

136.000,00

Rp

136.000,00

Rp Rp

99.000,00 35.982.100,00

Rp Rp

54.600,00 10.600.900,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil opname

fisik

sesuai

BA

Opname

Fisik

Nomor

:

004/BA-SOP/PLK-

RUMGA/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 (terlampir). C.2.

ASET TETAP

Nilai

Aset Tetap

Rp4.166.270.200,00

per 31 dan

Desember

2014

Rp5.724.686.765,00

dan Aset

2013

tersaji

Tetap

yang

sebesar tersaji

merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Sedangkan nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut masing-masing sebesar Rp(17.016.341.178,00) dan Rp(16.072.045.999,00) Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 disajikan pada Tabel 20. Catatan atas Laporan Keuangan

- 24 -



Tabel 20 Rincian Aset Tetap No

Jenis

1 2

Peralatan dan Mesin Aset Tetap Lainya Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap

TA 2014

TA 2013

20.614.513.674,00 568.097.704,00 21.182.611.378,00 (17.016.341.178,00) 4.166.270.200,00

21.228.635.060,00 568.097.704,00 21.796.732.764,00 (16.072.045.999,00) 5.724.686.765,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp20.614.513.674,00 dan Rp21.228.635.060,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

Rp 21.228.635.060,00

Mutasi tambah: Pembelian

Rp

179.655.000,00

Reklasifikasi

Rp

1.567.499,00

Mutasi kurang: Penghentian aset dari penggunaan

Rp

Penghapusan

Rp

-

Saldo per 31 Desember 2014

Rp 20.614.513.674,00

Nilai Buku per 30 Juni 2014

Rp 20.614.513.674,00

(795.343.885,00)

Sedangkan transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa penghapusan BMN berdasarkan Kep Sesjen nomor: KEP-78/SESJEN/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp795.343.885,00. C.2.2. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp568.097.704,00 dan Rp568.097.704,00 (tidak ada perubahan) Saldo per 31 Desember 2013 Mutasi tambah: Pengadaan aset tetap lainnya Mutasi kurang: Koreksi Nilai Penghapusan Saldo per 31 Desember 2014 Saldo per 31 Desember 2014


Rp Rp Rp Rp Rp Rp

568.097.704,00 568.097.704,00 568.097.704,00

- 25 -



C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp17.016.341.178,00 dan Rp16.072.045.999,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai, sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berdasarkan

KMK

No.145/KM.6/2014

tentang

Perubahan

atas

KMK

No.94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan BMN berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, terhadap Aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 yang semula dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehan Aset Tetap, diubah menjadi terhitung mulai Semester II Tahun 2010. Perbaikan tersebut dilakukan pada per tanggal 1 Juli 2014. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 21, Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1, sedangkan Laporan Koreksi Penyusutan Dikarenakan Perubahan Kebijakan Penyusutan dari PMK No.01/2013 (berdasarkan Modul Penyusutan sesuai KMK No. 94/KM.6/2013) menjadi PMK No.90/2014 (berdasarkan Modul Penyusutan sesuai KMK No.145/KM.6/2014) disajikan pada Lampiran A2 Laporan Keuangan ini. Tabel 21 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No

Aset Tetap

1 Peralatan dan Mesin 2 Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan

C.3.

Nilai Perolehan Rp 20.614.513.674,00 Rp 568.097.704,00

Akm. Penyusutan Rp Rp Rp

(17.016.341.178,00) (17.016.341.178,00)

ASET LAINNYA Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp4.260.146.044,00 dan Rp4.220.146.044,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Aset Lainnya

No.

Uraian

1 Aset Tak Berwujud Jumlah Catatan atas Laporan Keuangan

TA 2014

TA 2013

Rp

4.260.146.044,00 Rp

4.220.146.044,00

Rp

4.260.146.044,00 Rp

4.220.146.044,00 - 26 -



C.3.1. Aset Tak Berwujud Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp4.260.146.044,00 dan Rp4.220.146.044,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Dewan Ketahanan Nasional berupa software dan lisensi per 31 Desember 2014 yang digunakan untuk menunjang operasional kantor yang disajikan pada Tabel 23. Tabel 23 Rincian Aset Tak Berwujud

No.

1 2

Uraian

Nilai (Rp)

Software Lisensi Jumlah

Rp Rp

3.624.193.414,00 635.952.630,00

Rp

4.260.146.044,00

C.3.2 Aset Lain-lain Nilai Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. C.4.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp3.112.250,00 dan Rp523.374.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 24. Tabel 24 Rincian Kewajiban Jangka Pendek No. Kewajiban Jangka Pendek 1 Uang Muka dari KPPN 2 Pendapatan yang Ditangguhkan 2 Utang Jangka Pendek Lainya Jumlah

Jumlah Rp Rp Rp Rp

3.112.250,00 3.112.250,00

C.4.1. Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp3.112.250,00 dan Rp23.374.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2014. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Catatan atas Laporan Keuangan

- 27 -



C.4.2. Pendapatan yang Ditangguhkan Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp0,00 dan Rp500.000.000,00. C.5

EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp35.982.100,00 dan Rp150.381.366,00 tersaji pada Tabel 25. Tabel 25 Rincian Ekuitas Dana Lancar No.

Ekuitas Dana Lancar

TA 2014

TA 2013

1

Cadangan Piutang

Rp

2

Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Ekuitas dana lancar lainnya Jumlah

Rp 35.982.100,00

Rp

Rp

Rp

3 4

-

-

Rp Rp 35.982.100,00

Rp 139.780.466,00 10.600.900,00 -

Rp Rp 150.381.366,00

C.5.1. Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp139.780.466,00 Akun ini merupakan akun penyeimbang dari Piutang Bukan Pajak (netto) C.5.2. Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp35.982.100,00 dan Rp10.600.900,00. Akun ini merupakan penyeimbang dari Persediaan. C.5.3. Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Nilai Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 Rp0,00 dan Rp0,00. C.6

EKUITAS DANA INVESTASI

C.6.1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp4.166.270.200,00 dan Rp5.724.686.765,00. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Catatan atas Laporan Keuangan

- 28 -



C.6.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp4.260.146.044,00 dan Rp4.220.146.044,00. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya. D.

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1

KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tindak lanjut temuan BPK terhadap Laporan Keuangan 2014 berupa pengembalian belanja lembur sebesar Rp2.898.000,00 telah disetorkan ke kas negara tanggal 01 April 2015 bukti terlampir.

D.2

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Tindak lanjut terhadap temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2013 tertuang dalam lampiran.

D.3

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran

D.4

REKENING PEMERINTAH -

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Setjen Wantannas adalah Bank Mandiri Cabang Deparpostel dengan nomor Rekening

103-00-0107186-5

a.n.

Bendahara

Pengeluaran

Setjen

Wantannas. -

Rekening pemerintah yang digunakan sebagai penampung/penyaluran Hibah Setjen Wantannas kepada Universitas Sumatera Utara (USU) adalah Bank Mandiri dengan nomor Rekening 125-00-1139872-4 a.n. Tahan Samuel Lumban Toruan (Deputi Sisnas Setjen Wantannas) sesuai ijin penggunaan rekening dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor : S-6079/MK.5/2014 tanggal 19 September 2014.

D.5 -

PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN NIHIL-


- 29 -



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2014 No

Aset Tetap

Masa Manfaat

Nilai Perolehan

Akm . Penyusutan

Nilai Buku

20.614.513.674,00

17.016.341.178,00

3.598.172.496,00 1.149.848.929,00

A

PERALATAN DAN MESIN

1

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

7.908.335.000,00

6.758.486.071,00

2

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

2

10.619.275,00

10.619.275,00

3

Alat Kantor

5

1.473.747.635,00

1.244.480.784,00

229.266.851,00

4

Alat Rumah Tangga

5

3.160.680.931,00

2.577.420.259,00

583.260.672,00

5

Alat Studio

5

302.115.859,00

259.245.259,00

42.870.600,00

6

Alat Komunikasi

5

591.527.270,00

515.015.906,00

76.511.364,00

7

Peralatan Pemancar

10

3.565.000,00

3.208.500,00

356.500,00

8

Alat Kedokteran

5

149.399.000,00

85.274.500,00

64.124.500,00

9

Alat Kesehatan Umum

5

12.742.858,00

12.742.858,00

10 Komputer Unit

4

2.170.880.663,00

1.831.089.155,00

339.791.508,00

11 Peralatan Komputer

4

4.807.202.183,00

3.695.060.611,00

1.112.141.572,00

12 Peralatan Olahraga

3

23.698.000,00

23.698.000,00

B

Aset Tetap Lainnya

1

Bahan Perpustakaan Tercetak

2 3

-

-

-

568.097.704,00

-

568.097.704,00

-

565.258.004,00

-

565.258.004,00

Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro

-

1.320.000,00

-

1.320.000,00

Kartografi, Naskah dan Lukisan

-

1.519.700,00

TOTAL AKUMULASI

21.182.611.378,00

1.519.700,00 17.016.341.178,00

4.166.270.200,00

Jakarta, April 2015 Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional,



- 30 -

LAPORAN KEUANGAN. SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 (Audited)

Recommend Documents