BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014 (UNAUDITED)
NOMOR TANGGAL
LAP- 13 /PW04/1/2015 15 JANUARI 2015
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1OPekanbaru, 28282 Telepon (0761) 857400 - 39414-39415, Faks 35001
[email protected]
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun
Anggaran
2014,
Menteri/Pimpinan
Lembaga
sebagai
Pengguna
Anggaran/Barang mempw1yai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. Perwakilan BPKP Provinsi Riau
adalah entitas akuntansi dari Badan Pen gawasan
Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan An ggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi An ggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusw1ru1 Laporru1 Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah denga.Il Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akw1tru1si dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2013
tentang
Pedoman
Penyusw1an
Laporan
Keuangan
Kementeriru1
Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya tela11 disusun sesuai ketentuan perw1dang-undangan yru1g berlaku. Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau
ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparruisi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau . Disamping itu, laporan keuru1gan ini juga dimaksudkan w1tuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan kepulusru1 dalam usal1a untuk mewujudkan tata kelola pemerintaha.Il yang baik (good
governa nee).
....___ PANIJO ~~1985031001
Kntn Pengm1tnr- i -
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Riau Tahun 2014
DAFTARISI Halaman
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
u
Daftar Tabel
iii
Daftar Lampiran
iv
Pemyataan Tanggung Jawab
v
Ringkasan Laporan Keuangan
1
I. Laporan Realisasi Ai1ggaran
4
II. Neraca
5
III. Cata.tan atas Laporan Keuangan
7
A Penjelasan Umum
7
Al. DasarHukum
7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
9
A.4. Kebijakan Akw1tansi
10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
17
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
17
B.2. Belanja Negara
17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
22
C.1. Aset La.near
22
C.2. Aset Tetap
23
C.3. Aset Lainnya
27
C.4. Kewajiban Jangka Pendek
29
C.5. Ekuitas Dana La.near
30
C.6. Ekuitas Dana Investasi
31
D. Pengungkapan Penting Lainnya
32
D.1. Informasi Dana Mitra Kerja
32
D.2. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP
32
Tahun 2013
Dnftar lsi - ii -
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Riau Tahun 2014
DAFfAR TABEL Halaman Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013
1
Tabel 2
R:ingkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013
3
Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang
14
Tabe14
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap
16
Tabel 5
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013
17
Tabel6
Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014
18
Tabel7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014
18
Tabel8
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013
19
Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013
20
TabellO
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013
21
Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013
21
Tabel12
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013
22
Tabel13
Rincian Persediaan
22
Tabel 14
Rincian Aset Tetap
23
Tabel15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31Desember2014
26
Tabel 16
Rincian Aset Lainnya per 31Desember2014 dan 2013
27
Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31Desember2014
29
Tabel 18
R:i.ncian Kewajiban Jangka Pendek per 31Desember2014 dan 2013
29
Tabel 19
Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013
30
Dnftnr Tnbel - iii -
Laporan Keuangan BPKP Perwakilan Riau Tahun 2014
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Keuangan Pokok a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Neraca Percobaan 2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 6. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN 7. Daftar Persediaan - SIMAK BMN 8. Daitar Tindak Lanjut atas Temuan BPK 9. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Untuk Periode yang Berakhir 31Desember2014 10. Lampiran Pendukung Lainnya a. Daftar Tanah Per 31Desember2014 b. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku A.set Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31Desember2014
Dnftnr Ln111pirn11 - iv -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
PERWAKILAN BPKP PROVINS! RIAU
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Cata.tan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pt;NIJO
NIP 1963oS031985031001
~
Pemyata1111
Trmgguug jmuab - v -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/ PMK.05/ 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/ 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusw1 dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerinta11 Pusat (LKPP). Laporan Keua.ngan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerinta11an (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-W1Sur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp84.801.900,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp23.527.073.662,00 atau mencapai 97,40 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp24.154.148.000,00. Ringkasa.n Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporart Realisasi Anggarart TA 2014 dan 2013 TA2014
TA2013
Uraian Anggaran (Rp) Pendapatan Negara Belanja Negara (RM) Be lanja Negara (PH LN) Total Belanja
% Real. thd
Realisasi (Rp)
Anggaran
-
84.801.900
24.154.148.000
23.527.073.662
-
-
24.154.148.000
23.527.073.662
97,40
97,40
Realisasi (Rp) 38.854.800 18.099.232.522
18.099.232.522
Ringknsnn - 1 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
2.NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp37.407.758.129,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp109.335.819,00, Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp37.280.651.562,00, dan Aset Laiimya (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp17.770.748,00. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp46.247.925,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Ja.ngka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp37.361.510.204,00 yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp63.087.894,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp37.298.422.310,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:
Ri11gknsmi - 2 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Tabel2 Ringkasan Neraca per 31Desember2014 dan 2013 Tanggal Neraca
Kenaikan / (Penurunan)
Uraian 31Des2014 (Rp) 31Des2013 (Rp)
%
Rp
Aset Aset Lancar AsetTetap Aset Lainnya Jum1anAset
109 .335.819
123.280.713
-13.944.894
(11,31)
37.280.651.562
37.073.942.625
206.708.937
0,56
17.770.748
10.557.240
7.213.508
68,33
.:u .'!U'/ .1 ::Jo ..1.~~
~1.:lU'/ .IOU.::JIO
1,.,.,,.11.::J;)J
U~'!
KewaJit>an Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Kewajiban tkwtas Ekuitas Dana Lancar Eku itas Dana Investasi
46.247.925
29.371.607
16.876.318
57,46
46.247.925
29.371.607
16.876.318
57,46
63.087.894
93.909.106
-30.821 .212
(32,82)
37.298.422.310
37.084.499.865
213.922.445
0,58
Jumlah Ekuitas Dana
37.361.510.204
37.178.408.971
183.101.233
0,49
Juml:ih Kewa110an aan t.Kwtas
~1 .'!U'/ .I ::JO.l:l~
~1.:llTI . /ISU.::JICI
l""·" 11 ,::J;>J
U,M
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yan g wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31Desember2014, nilai A.set, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.
Ringkasan - 3 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINS! RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 (Dalam Rupiah) TAHUN2014
NO.
URAIAN
TA 2013
% REAUSASI
CATATAN ANGGARAN
REALISASI
TIID
REALISASI
ANGGARAN
A
PENDAPATAN NEGARA DAN lllBAH
B.1 -
84.801.900
-
38.854.800
-
84.801.900
-
38.854.800
Rupiah Murni
24.154.148.000
23.527.073.662
97,40
18.099.232.522
• Belanja Pegawai
17.218.68-1.000
16.817.082.999
97,67
8.626.784.449
• Belanja Barang
6.729.404.000
6.504.180.663
96,65
6.822.762.056
206.060.000
205.810.000
99,88
2.649.686.017
Hibah Luar Negeri
-
-
-
-
• Belanja Pegawai
-
-
-
-
• Belanja Barang
-
-
-
-
• Belanja Modal
-
-
-
-
Pinjaman Luar Negeri
-
-
-
-
• Bela nja Pcp,awai
-
-
-
-
• Bela nja Barang
-
-
-
-
• Belanja Modal
-
-
-
-
24.154.148.000
23.527.073.662
97,40
18.099.232.522
• Pe nerimaa n Negara Bukan Pajak
JumJah Pendapatan B B.1
BELANJA
• Belanja Modal B.2
B.3
Jumlah Belanja
B.2
Lnpom11 Realisasi Auggnrnn - 4 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
II. NERACA PERWAKILAN BPKP PROVINS! RIAU NERACA PER 31 DES EMBER 2014 DAN 2013 (dalam rupiah) NAMA PERKIRAAN ASET
CATATAN
31 DES2013
31 DES2014
-
ASETLANCAR
C.1
• Perscd iaan
C.1.1 JUMLAH ASET LANCAR
ASETTETAP
109.335.819
123.280.713
109.335.819
123.280.713
C.2
• Tanah
C.2.1
21.815.384.500
21.815.384.500
• Peralatan dan Mesin
C.2.2
7.398.764.064
7.412.676.746
• Gedung dan Ba ngunan
C.2.3
15.534.758.543
15.534.758.543
• Jalan, Irigasi dan jaringan
C.2.4
497.177.514
497.177.514
• Asel Telap Lainnya
C.2.5
30.367.200
30.367.200
• Akumulasi Peny usulan
C.2.6
(7.995.800.259)
(8.216.421.878)
37.280.651.562
37.073.942.625
JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA
C.3
• AsetTak Berwujud
C.3.1
0
8.056.125
• Aset Lain-lain
C.3.2
368.574.181
195.995.374
• Akumulasi Penyusu lan/ Amortisasi Aset Lainnya
C.3.3
(350.803.433)
(193.494.259)
17.770.748
10.557.240
JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAHASET
37.407.758.129
37.207.780.578 (dalam rupiaJ1)
NAMA PERKIRAAN
CATATAN
31 DES2014
31DES2013
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK • Ut:ang Kepada Pihak Ketiga
C.4 C.4.1
46.247.925
29.371.607
JUMLAHKEWAPBANJANGKAPENDEK
46.247.925
29.371.607
JUMLAH KEWApBAN
46.247.925
29.371.607
EKUITAS DANA EKUITASDANALANCAR
C.5
• Cadanga n Persediaun
C.5.1
109.335.819
123.280.713
•Dana Yang Harus Disediakan unluk Pemb. Utang Jangka Pendek
C.5.2
(46.247.925)
(29.371.607)
63.087.894
93.909.106
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
Neraca- 5 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
EKUITAS DANAIN VESTASI
C.6
• Oiinveslasikan Dalam Aset Teta p
C.6.1
37.280.651.562
37.073.942.625
• Diinveslasikan Dalam Aset Lain.nya
C.6.2
17 .770.748
10.557.240
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
37.298.422.310
37.084.499.865
JUMLAH EKUITAS DANA
37.361.510.204
37.178.408.m
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
37.407.758.129
37.207.780.578
Nemca- 6 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM D11s11rHuku111
A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Norn.or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahw12004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahw1 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahnn 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusnnan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Proftl d1111 Kebij11k11u Teknis
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahw1 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakh:ix dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahnn 2014 tentang
Badan Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan,
BPKP
merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalal1 menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan
Cntntn11 ntns Lnporn11 Keuangan - 7 -
pembangunan nasional. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan nntuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/ solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPI
sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahnn 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPI
·-··----------·---~
-------
Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -
Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 mempunyai
tugas
tanggal 20 Februari 2001.
melaksanakan
tugas
pemerintahan
di
BPKP bidang
pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingktmgan Perwakilan BPKP Provinsi Riau posisi 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Pendekatan Penyusuna11 Laporan Keuanga11
1.
Kepala Perwakilan
Panijo
2.
Kepala Bagian Tata Usaha
Yulissa Ananda
3.
Kepala Bidang Pengawasan IPP
Uripto
4.
Kepala Bidang APD
Rustam
5.
Kepala Bidang Akuntan Negara
Maladi
6.
Kepala Bidang Investigasi
Kisyadi
7.
Kepala Sub Bagian Prolap
Zulhanafi
8.
Kepala Sub Bagian Keuangan
Iskandar Zulkarnaen
9.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Patardo H Nainggolan
10.
Kepala Sub Bagian Umum
DodoWidodo
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi lnstansi (SAi) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAi terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAI<-BMN). SAi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang
-·--..-··-..-··-..------·---···..
,..,.
__ ,.
__________
,,_._..,.
.... _..._.....
___________
...
--
Catalan alas Laporan Keuangan - 9 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaida11-kaidah
pengelolaan
pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan
keuangan
yang
akuntansi
sehat yang
di
lingkungan
penting
yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah sebagai berikut: Kebijnk1111 Aku11tn11si atns Pe11dnpata11
(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan
• Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemer:intah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. • Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Urnum Negara (KUN). • Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan rnernbukukan penerimaan bmto, dan tidak rnencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Pendapatan disajikan rnenurut klasifikasi sumber pendapatan.
Kebijaka11 Ak1111tansi atas Belnnjn
(2) Kebijakan Aknntansi atas Belanja
• Belanja adalah sernua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam peliode tahun yang bersangkutan yang tidak aka.n diperoleh pernbayarannya kembali oleh pemerintah pusat. • Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. • Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat perta.nggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Catatan atns Laporan Keuangmi - 10 -
• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Kebijakan Akunta11si atas Aset
(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset • Aset adalah sum.her daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sum.her daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat um.um dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandnngan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. • Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset La11car
a. Aset Lancar • Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki nntuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. • Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. I
bentuk
valuta asing disajikan di neraca
dengan
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. • Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. • Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR. • Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untul< mendukung kegiatan operasional pemerintah.
Catatan atas Laporan Keua11gan -11-
• Persediaan dicatat di neraca berdasarkan basil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian. AsetTetap
b. Aset Tetap • Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. • Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. • Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup da1am batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/jaringan, dan aset tetap la.innya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Piutang /angka Panjang
c. Piutang Jangka Panjang • Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bu1an sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti
Rugi
(TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. • TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/ daerah. • TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh ------~---------------------,
Catalan atas Laporan Keum1gan - 12 -
negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Aset LaiHnya
d. Aset Lainnya • Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. • Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. • Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dilientikan dari penggunaan operasional pemerintah.
Kebijakan
(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban
Ala111ta11si atas
Kewajiban
• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. • Kewajiban pemerintah dil
Dibayar, Pendapatan Diterima di
Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam. waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. • Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
----~--·----·---------·------
Catalan atas Laporan Keua11gan - 13 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Kebijaka11 Ak1111ta11si atas Ekuitas Dana
(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana
• Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. • Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. • Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. • Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
Kebijakm1 Aku11ta11si atas Penyisihm1 Pi11ta11gTak Tertagilz
(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang haius dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. • Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Tabel3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang
Lancar Kurang Lancar Di.ragukan
Uraian
Penyisihan
Belum dilaku.kan pelw1asan s.d. tanggal jatuh tempo
0,5%
Satu bulan terhitung sejak tangga l Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Su.rat Tagil1an Kedua tidak diJakukan pelunasan
10%
50%
1. Sa tu bulan terhitung sejak tanggal Su.rat Tagihan
Ketiga tidak diJakukan pelunasan Macet
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan
100%
Piutang Negara/ DJKN
Catatan atns Lapornn Keu.angan - 14 -
Kebijakan Akunta11si atas Peny11sutan AsetTetap
(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap
• Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. • Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengetjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. • Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. • Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Pemerintah Pusat, Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan, dikenakan koreksi penyusutan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila diperoleh sebelum tahun 2005, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai Semester II Tahun 2010, berdasarkan sisa manfaat pada Semester II Tahun 2010. Jika terdapat sisa
Catatan atas Laporan Keua11gan -15 -
Lapor~n_Keu~n~an
Perwakilan BPKP Provin~i Riau Tahun 2014
manfaat, maka nilai aset tetap disusutkan seluruhnya. b. Apabila diperoleh sejak tahun 2005, dikenakan koreksi penyusutan terhitung mulai perolehannya. • Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. • Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. • Masa
Manfaat
Aset
Tetap
ditentukan
dengan
berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4. Tabel4 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset T etap Kelompok AsetTetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan d an ll·igasi Alat Tetap La inn ya (Alat Musil< Modem)
5 s.d 40 tahun 4 tahun
Catalan atas Laporan Keuangan - 16 -
Laporan Keuangan Perwaki.lan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Rea/isasi Pe11dapatan Negara da11 Hi/Jah Rp84.801.900.,-
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp84.801 .900,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hiba11 Perwakilan BPKP Provinsi Riau merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Perwakilan BPKP Provinsi Riau tidak membuat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2014. Realisasi
PNBP
Lainnya
Tahun
2014
m engalami
kenaikan
sebesar
Rp45.947.100,- atau 118,25 p ersen dibandingkan realisasi PNBP TA 2013 sebesar Rp38.854.800,- disebabkan adanya kenaikan pendapatan pengelolaan BMN dan p enerimaan pendapatan lain-lain. Perbandingan realisasi P N BP TA 2014 dan 2013 disajikan dalam Tabel 5 di bawah ini: Tabel5 Perband.ingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013 Naik I (Turun)
Realis asi PNBP Uraian Jenis PNBP
TA 2014 {Rp)
1. Pendapatan Pengelolaan BMN 2. Pendapatan furan dan Denda 3. Pendapatan Lain-Lain Jumlah
Realisasi Belanja Negara
TA2013(Rp)
Rp
%
83.043 .000
3 7.582.800
45.460.200
120,96
0
1.272.000
-1.272.000
0
1 .758.900
0
1.758.900
0
84.801.900
38.854.800
45.947.100
118,25
B.2. Belan1' a Negara
Rp23.52 7.073.662.,-
Realisasi belanja Pe1wakilan BPKP Provinsi Riau pada TA 2014 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp23.527.073.662,- atau 97,40 persen dari anggaran sebesar Rp24.154.148.000,-
Catalan atns Lapormi Keuaugan - 17-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahw1 2014
Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2014 menurut program dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini: Tabel6 Realisasi Belanja per Jenis Program TA 2014
KodeProg.
Uraian Program
Anggaran (Rp)
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
02
Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatw·-BPKP
06
Program Pen gawasan Intern Ak unta bili tas Keuangan Negara dan Pe mbinaan Pe nyelen ggaraan SP.IP
20.109.013.000
Realisasi (Rp) 19.640.788.964
97,67
186.560.000 100,00
186.560.000
Jumlah
%
3.858.575.000
3.699.724.698
95,88
24.154.148.000
23.527.073.662
97,40
Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini: Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2014 Kode Jenis Blj.
Urcrian Jenis Belanja
51
Belanja Pegawai
52 53
Realisasi Belanja
(Rp)
(Rp)
% Realisasi
17.218.684.000
16.817.082.999
97,67
Belan ja Baran g
6.729.404.000
6.504.180.663
96,65
Belanja Modal
206.060.000
205.810.000
99,88
24.154.148.000
23.527.073.662
97,40
Jumlal1
•
Anggaran
Catalan atas Laporan Keuangan - 18-
Lapora.n Keuangan Petwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1 berikut ini:
18.000.000.000 16.000.000.000 14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 • Anggaran
8.000.000.000
• Rea lisasi belanja
6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000
Belanja Pegawai
Belanja Ba rang
Belanja Modal
Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013
Realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar RpS.427.841.140,dibandingkan realisasi belanja TA 2013 disebabkan antara lain bertambalmya jumlah pegawai dan belanja pegawai. Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel8 berikut ini: Tabel8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013
Ko de Jenis Belanja 51
Realisasi Belanja
Naik/ (Turun)
Uraian Jenis Belanja TA2014 (Rp)
TA2013 (Rp)
Rp
%
Belanja Pegawai
16.817.082.999
8.626.784.449
8.190.298.550
52
Bela nja Barang
6.504.180.663
6.822.762.056
-318.581.393
-4,67
53
Bela nja Mo dal
2.649.686.017 -2.443.876.017
-92,23
Jumlah
205.810.000
23.527.073.662 18.099.232.522
5.427.841.140
94,94
29,99
Catatan ntas Laporan Ke1umgan - 19-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tah un 2014
Belanja Pegawai Rp16.817.082.999
B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau TA 2014 dan 2013 setelah dikura.ngi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp16.817.082.999 da.n RpS.626.784.449. Kenaika.n realisasi Belanja Pegawai sebesar RpS.190.298.550 atau
94,94 persen antara lain clisebabkan penambahan pegawai baru da.n
kenaikan belanja pegawai. Rincian realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 9 berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan 2013 Realisasi Belanja Uraian 1:3e lanja Gap dan 1unjangan PNS
Rp
%
276.740.878
3,32
285.541.000
44.342.000
15,53
7.879.168.865
-
7.879.168.865
100,00
RealisasiBelanjaBruto
16.829.733.980
8.629.482.237
8.200.251.743
95,03
Pengembalian Belanja
-12.650.981
-2.697.788
-9.953.193
368,94
16.817.082.999
8.626.784.449
8.190.298.550
94,94
RealisasiBelanjaNetto
8.620.682.115
TA2013 (Rp) 8.343.941.237
Belanja Lembur t5elanja lunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito
Belmija Bara1tg Rp6.504.180.663,·
TA2014(Rp)
Naik/ (Turun)
329.883.000
B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja
masing-masing
sebesar
Rp6.504.180.663,-
dan
Rp6.822.762.056,-.
Penurunan realisasi Belanja Barang sebesar Rp318.581.393,- atau 4,67 persen antara lain disebabkan menurmmya kegiatan yang terkait dengan belanja barang. Rincian realisasi Belanja Barang clisajikan dalam Tabel 10 berikut ini:
Cntntan ntas Lnpornn Keuangnn - 20-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov.i.n si Riau Ta hun 2014
TabellO Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan 2013
Naik/ (Turun)
Realisasi Belanja Uraian
Rp
TA2013 (Rp)
TA 2014 (Rp)
%
Belanja BarangOper asional
926,371,692
862,428,670
63,943,022
7.41
Belanja Barang Non Operasional
278,352,740
364,397,375
-86,(J44,635
-23.61
BelanjaJasa
384,910,128
353,111,334
31,798,794
9.01
Belanja Pem eliharaan oeian1a Pe rjalananDalamNegeri
740,010,857
853,379,393
-113,368,536
-13.28
4,187,452,451
4,391,280,623
-203,828,172
-4.64
R ealisasiBelanjaBruto
6,517,097,868
6,824,597,395
-307,499,527
-4.51
-12,917,205
-1,835,339
-11,081,866
603.80
6,504,180,663
6,822,762,056
-318,581,393
-4.67
Pe n gem balianBelanja
RealisasiBelanjaNetto
B.2.3 Belanja Modal Bela11ja Modn/ Rp205.810.000,-
Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp205.810.000,- dan Rp2.649.686.017,-. Penunman realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.443.876.017,- atau 92,23 persen antara lain menunmnya anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2014 dibandingkan dengan TA 2013. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan dalam Tabel 11 berikut ini: Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013
N a ik/ (Turun)
R ealisasi Belanja
Uraian Belanja Modal P e r alatan da n M esin Be la n.jaModal Gedung dan Bang unan R e alisasiBelanjaBruto Pe nge mbaJianBel anja R ealisasiBelanjaNetto
TA2014 (Rp)
TA2013(Rp)
O/o
Rp
205.8 10.000
83.268.000
122.542.000
147,17
-
2.566.418.017
- 2.566.418.017
-1 00,00
20 5.810.000
2.649.686.017
-2.443.876.017
-92,23
-
-
0
205.810.000
2.649.686.017
-2443.876.017
-92,23
Catalan atns Laporan Keuangan - 21-
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA AsetLmzcar
C.1. Aset Lancar
Rp109.335.819,-
Nilai Aset La.near per 31 Desember
2014 da.n 2013 adalah masing-masing
sebesar Rp109.335.819,- da.n Rp123.280.713,Aset la.near merupaka.n aset yang dil1arapka.n segera untuk dapat direalisasika.n atau d.imiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bula.n sejak ta.nggal pelapora.n. Rincia.n Aset La.near pada Perwakila.n BPKP Provinsi Riau per 31 Desember 2014 disajika.n pada Tabel 12 berikut ini: Tabel12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 No. 1
AsetLancar Persediaan
Jumlah
Persedi111111 Rp109.335.819,-
31 Desember 2014 (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
109.335.819
123.280.713
109.335.819
123.280.713
C.1.1 Persediaan Persediaan per 31
Desember 2014 da.n 2013 masing-masing adalah
sebesar Rp109.335.819,- da.n Rp123.280.713,- . Persediaa.n merupaka.n jenis aset dalam bentuk bara.ng atau perlengkapa.n (supplies) pada ta.nggal neraea yang diperoleh denga.n maksud u.ntuk mendukung kegiata.n operasional. Rineia.n Persediaa.n per 31 Desember 2014 da.n 2013 tersaji pada Tabel 13 sebagai berikut: Tabel 13 Rincian Persediaan No.
Uraian
1
Barang Kons umsi
2
Barang Untuk Pemeliharaan
3
Bahan Baku
4
Persediaan Lainnya
Jumlah
31 Desember 2014 (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
97.352.450
103.365.095
1.401.400
2.390.300
0
1.716.000
10.581.969
15.809.318
109.335.819
123.280.713
Semua jenis persediaan pada tanggal pelapora.n berada dalam kondisi baik .
Catalan atas Laporan Keuangan - 22 -
Laporan Keuangan Perwalcilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Asl!l Tl!lap Rp37.280.651.562,-
C.2 Aset Tetap
Nilai perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp37.280.651.562,-
dan Rp37.073.942.625,- yang merupakan aset berwujud
dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan
No.
Tarra/I
Rp21.815.384.500,-
1
Tan ah
2
Pera latan dan Mesin
3
Gedung dan Bangunan
4
jalan lrigasi dan jaringan
5
Aset Tetap Lainnya
6
31 Desember 2014
31 Desember 2013
(Rp)
(Rp)
21.815.384.500
21.815.384.500
7.398.764.064
7.412.676.746
15.534.758.543
15.534.758.543
497.177.514
497.177.514
30.367.200
30.367.200
Akumulasi Penyusuta n
(7.995.800.259)
(8.216.421.878)
Nila.i Buku
37.280.651562
37.073.942.625
C.2.1 Tanah
Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 adala.11 masingmasing sebesar Rp21.815.384.500,- dan
Rp21.815.384.500,-. Dalam Tal1Un
2014 tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai perolehan Tanah. Tanah tersebut terdiri dari 9 sertifikat hak milik seluas 16.856 M2
Pernin tau da11 Mesi11 Rp7.398. 764.064.,-
C.2.2 Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Pera.Iatan dan Mesin yang dimiliki
Perwakilan BPKP
Provinsi Riau per 31 Desember 2014 clan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp7.398.764.064,- clan Rp7.412.676.746,- . Sedangkan nilai buku Pera.Iatan dan Mesin pad.a tangga.l pelaporan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rpl.216.633.218,- .
Calatan alas Lapom11 Keuangau - 23 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013
Rp
7.412.676.746
Rp
205.810.000
- Penghentian Aset dari Penggunaan
Rp
164.522.682
- Penghapusan
Rp
55.200.000
Saldo per 31 Desember 2014
Rp
7.398.764.064
AkumuJasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2014
Rp
Nilai Buku per 31 Desember 2014
Rp
Mutasi Tambah - Pembelian Mutasi Kurang
6.182.130.846 1.216.633.218
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin adalah berupa: • Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp43.560.000,- merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesi:n berupa pembelian lemari kayu 2 (dua) buah sebesar RplS.400.000,- dan meja kerja kayu 32 (tiga puluh dua) buah sebesar Rp28.160.000,• Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp143.000.000,- merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa : 1) Pembelian UPS 6 (enam) buah sebesar Rp6.105.000,2) Pembelian PC Unit 7 (tujuh) buah sebesar Rp74.305.000,3) Pembelian Note Book 4 (empat) buah sebesar Rp44.440.000,4) Pembelian Printer 7 (tujuh) buah sebesar Rp9.625.000,5) Pembelian Scru.mer 1 (satu) buah sebesar Rp8.525.000,• Pembelian Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp19.250.000,- merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pembelian Meja Kerja Kayu sebanyak 15 (lima belas) buah.
• Penghapusan Peralatan dan Mesin dengan nilai Rp55.200.000,berupa Mobil sebanyak 2 (dua) unit sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor: KEP-637/K.SU/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau. • Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin yang
Cnt11fnn atns Lapom11 Keun11gn11 - 24 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
direklasifikasi ke Aset Lain-lain dengan nilai Rp164.522.682,-. Ged1111g da11 Ba11gu11a11 R15.534. 758.5-13,-
C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai perolehan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Riau per 31 Desember2014 dan 2013 adalah ma.sing-ma.sing sebesal' Rp15.534.758.543,- dan Rp15.534.758.543,-. Tidak terdapat perubahan nilai perolehan Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau selama Tahun 2014. Saldo
tersebut terdiri atas 12 unit bangunan gedung tempat ketja senilai Rp13.140.162.122,- dan 31 unit bangw1an gedung tempat tinggal senilai Rp2.012.653.000,- serta 1 unit tugu/ tanda batas senilai Rp381.943.421 Sedangkan nilai buku pada Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan setelah
dikurangi
dengan
akumulasi
penyusutan
adala.11
sebesar
Rp13.861.242.251,- . Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan j ala11, lrigasi da11 jari11ga11 Rp497.1n.514,-
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah ma.sing-ma.sing sebesar Rp497.177.514,- dan Rp497.177.514,-. Tidak terdapat perubahan nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Sedangkan nilai buku pada Jalan, lrigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan dikurangi dengan akumulasi
penyusutan adalah sebesar
Rp357.024.393,- . Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Cntntnn atns Lnporn11 Ke11n11gnn - 25 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Aset Tetnp L11i1111y11 Rp30.367.200,-
C.2.5 Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masingmasing sebesar Rp30.367.200,- dan Rp30.367.200,-. Jumlah tersebut merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tidak terdapat transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya.
Akw11u/asi Peny11s11ta11 A set Tetap (Rp 7.396.366.011 )
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 adalah sebesar minus Rp?.396.366.011,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disaji.kan berdasarkan p engakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penunman kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengetjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember
2014
disajikan pada Tabel 15, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Al. Tabel 15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 No.
Uraian
1
Peralatan dan Mesin
2
Gedung dan Bangunan
3
jalan, lrigasi dan jaringan
4
Aset Tetap La innya Jumlah
Nilai Perolehan (Rp)
Akumulasi Penyusutan (Rp)
Nilai Buku (Rp)
7.398.764.064
6.182.130.846
1.216.633.218
15.534.758.543
1.673.516.292
13.861.242.251
497.177.514
140.153.121
357.024.393
30.367.200
-
30.367.200
23.461.067.321
7.995.800.259
15.465.267.062
Catntrm atns Lapom11 Keunugau - 26 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Koreksi Penyusutan per 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:
No 1 2
4 5
Aset Lai1111yn Rp17. 770. 748.,-
Uraian Peralatan Mesin Gedungdan Ban gun an Jalan, lrigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lain-lain Tumlah
3
6.062.383.840 2.398.641.058
(3.502.173) (910.181.467)
Saldo per30 Juni 2014 Setelah Koreksi 6.058.881.667 1.488.459.591
135.348.978
(3)
135.348.975
-
-
Saldo per 30 Juni 2014 Sebelum Koreksi
Koreksi Penyusutan
195.995.374 8.792.369.250
(913.683.643)
195.995.374 7.878.685.607
C.3 Aset Lainny a Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp17.770.748,- dan Rpl0.557.240,- yang merupakan a.set yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset La.near maupun Aset Tetap. Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 16 sebagai berikut: Tabel16 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 No.
Uraian
1
Aset Tak Berwujud
2
RpO,-
31 Desember 2013
(Rp)
(Rp)
0
8.056.125
Aset Lain-Lain
368.574.181
195.995.374
3
N iJai Perolehan
368.574.181
204.051.499
4
Akumulasi Penyusutan
(350.803.433)
(193.494.259)
17.770.748
10.557.240
Nilai Buku
Aset Tak Bemmjud
31 Desember 2014
C.3.1 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar RpO,- dan Rp8.056.125,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang
Catatan atas Lapomn Keuangrm - 27 -
Laporan Ke uangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Ta hun 2014
Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013
A set Lni11-Lni11 Rp368.574.181,-
Rp
8.056.125
Mutasi Tambah
Rp
-
Mutasi Kurang
Rp
8.056.125
Saldo per 31 Desember 2014
Rp
0
C.3.2 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-Lain p er 31 Desember
2014 dan
2013 masing-rnasing
sebesar Rp368.574.181,- dan Rp Rp195.995.374,- . Jumlah tersebut merupakan barang milik n egara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak bera t dan tidak lagi digunakan dalam operasional Perwakilan BPKP Provinsi Riau serta dalam proses p en ghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2014 sebesar Rp368.574.181,- adalal1 sebagai berikut:
No.
Uraian
Jumlah (Rp)
-
1
Aset Lain-Lain
2
Aset Tetap ya ng Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan
368.574.181
Ju ml ah
368.574.181
Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2014 adalah sebagai beril"Ut: Saldo per 31 Desember 2013
Rp
195.995.374
Rp
164.522.682
Mutasi Tambah - Reklasifikasi dari AsetTetap ke Aset Lainnya - Penghentian Aset dari Penggunaan
Ak1111111/nsi Pe11y11s11tn11/A111orti snsi Aset Lni1111yn (Rp350.803.433)
8.056.125
M utasi Kurang
Rp
-
Saldo per 31Desember2014
Rp
368.574.181
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2014
Rp
350.803.433
Nilai Buku per 31 Desember 2014
Rp
17.770.748
C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset La:iimya per 31 Desember 2014 adalah sebesar minus Rp350.803.433,-. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang clisajikan berdasarkan p engakurnulasian a tas penyesuaia.n nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lallmya.
Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014
Catnfan nfns Lnpornn Keun11gn11 - 28 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
disajikan pada Tabel 17. Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014 No.
Kewnjibn11 jn11glrn Pe11dek Rp46.247.925,-
Uraian
Nilai Perolehan (Rp)
Penyusutan (Rp)
0
0
0
Akumulasi
Nilai Buku (Rp)
1
Aset Tak Berwujud
2
Aset Lain-lain
368.574.181
350.803.433
17.770.748
Jum1ah
368.574.181
350.803.433
17.770.748
C.4 Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp46.247.925,- dan Rp.29.371.607,-. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 telah di Jurnal Balik pada tanggal 31Januari2014. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 disajikan pada Tabel 18 beri.kut i.ni: Tabel18 Rindan Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2014 No. 1.
Jumlah (Rp)
Uraian Utang Kepada Pihak Ketiga
46.247.925
Jumlab
Utn11g Kepndn Pil1nk Ketign Rp46.247.925,-
46.247.925
C.4.1 Utang Kepada Pihak Ketiga Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp46.247.925,- dan Rp29.371.607,-. Jumlah tersebut m erupakan belanja yang masih dibayar per tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:
Catatau atas Lnpom11 Keuangmi - 29 -
Laporan Ke uangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Uraian
Nilai (Rp)
• Tagiha11 Listr ik Bulan Desember 2014
.
26.400.925
Kekurangan Uang Makan BuJan Desember 2014
19.847.000
46.247.925
Jumlah
Ek11it11s 0111111 L1111c11r Rp63.087.894,-
C.5 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan dari beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek. Rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji dalam Tabel 18 di bawah ini: Tabel19 Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 No
C11d1111g1111 P ersedi111111 Rp109.335.819,-
31 Desember 2014 (Rp)
Uraian
31 Desember 2013 (Rp)
1.
Cadangan Persediaan
109.335.819
123.280.713
2.
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
(46.247.925)
(29.371.607)
Jumlah
63.087.894
93.909.106
C.5.1 Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan p er 31 Desember
2014 dan 2013 masing-
masing sebesar Rp109.335.819,- dan Rp123.280.713,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar Perwakilan BP.KP Provinsi Riau
dalam bentuk
persediaan. 0111111 y1111g Hams Disedi11k1111 1111h1k Pe111b11y11ra11 Ut1111g ]1111gk11 Perrdek (Rp46.247.925,-)
C.5.2 Dana yang Haros Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek per 31 Desember
2014 dan 2013 masing-masing sebesar minus
Rp46.247.925,-dan minus Rp29.371.607,- . Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
Catalan atas Lapora11 Keuangan - 30 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Ek11itns Dn11n l1roestnsi
C.6 Ekuitas Dana lnvestasi
Dii1roestnsikm1 Dnlnm AsetTetnp
C.6.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Rp37.280.651.562-
Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember
2014 dan
2013 adalah sebesar Rp37.280.651.562,- dan Rp37.073.942.625,- merupakan jumlal1 ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap. Diim1estnsikn11 Dnlnm Aset Lni1111yn Rp1 7.770.748,-
C.6.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember
2014 dan
2013 masing-masing sebesar Rp17.770.748,- dan Rpl0.557.240,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Asel Labmya.
Cntntnn atns Lapora11 Keua11gm1 - 31 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014 Peug1111gkn.pnn Pe11ti11g Lni1111yn
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 Infom1asi Dana Mitra Selama Tahun 2014 kegiatan pengawasan selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Riau, juga didanai dari biaya penugasan oleh pihak ketiga. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemda/Kementerian/Lembaga, dan BUMN/BUMD/BLU yang menjadi mitra kerja. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014
jumlah penugasan yang dibiayai dari mitra kerja
sebanyak 236 PP dan telah menghasilkan 94 LHP, dan realisasi biaya penugasan tersebut sebesar Rp2.309.790.300,- dengan rincian sebagai berikut: Kedeputian/Bidang
Jumlah Penugasan
Jumlah LHP
Perekonomian
34
17
402.899.900
Polsoskam
40
16
292.327.800
Keuangan Daerah
136
49
1.322.923.600
Akw1tan Negara
21
11
291.639.000
lnvestigasi
5
1
236
94
Jumlah
Jumlah Dana (Rp)
2.309.790.300
Jumlah dana tersebut selurulmya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masingmasing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan unit masing-masing diterbitkan Surat Perintah Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akh:ir kegiatan/ penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/ transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada mas:ing-masing mitra kerja. D.2 Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP Tahun 2013
Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 telah di Tindak Lanjuti sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : ND797/PW04/1/2014 dan Nomor : ND-798/PW04/1/2014 tanggal 30
Catatau atas Lapornn Keuangan- 32 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Juni 2014, serta Bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 004 tanggal 28 April 2014 sebesar Rpl.758.900,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
Catatan atas Laporan Keuangau- 33 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Lampiran A1
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Unt uk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2014 No
Aset Tetap
A Peralatan dan Masin
Nilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
7,398,764,064.00
6,182,130,846.00
1,216,633,218.00
1 Alai Bantu
631 ,237,000.00
406,148,070.00
225,088,930.00
2 Alai Angkutan Darat Bermotor
674,709,000.00
674,709,000.00
3 Alat Kantor
1,380,747,805.00
1,258,476,107.00
122,271 ,698.00
4 Alat Rumah Tangga
2,7 49,781 ,374.00
2,531,983,305.00
217,798,069.00
5 Alat Studio
53,930,375.00
46,297,075.00
7,633,300.00
6 Alai Komunikasi
94,209,879.00
87,607,379.00
6,602,500.00
975,000.00
536,250.00
438,750.00
11 ,084,631.00
10,507,481.00
577,150.00
1,087,752,363.00
870,064,835.00
217,687,528.00
10 Peralatan Komputer
284,464,870.00
252,814,168.00
31,650,702.00
11 Sumur
429,871 ,767.00
42,987,176.00
386,884,591 .00
B Gedung dan Bangunan
16,634,758,543.00
1,673,516,292.00
13,861,242,251.00
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja
13,140,162,122.00
1,206,280,925.00
11,933,881,197.00
2,012,653,000.00
428,916,479.00
1,583,736,521 .00
381 ,943,421 .00 497,177,514.00
38,318,888.00 140,153,121.00
343,624,533.00 367,024,393.00
87,307,51 5.00
87,307,515.00 14,046,054.00
11 3,645,386.00
38,799,552.00
243,379,007.00
7 Peralatan Pemancar 8 Alat Kedokteran 9 Komputer Unit
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 3 Tuguffanda Batas
c
Jalan, Jembatan dan Jaringan
1 Jalan 2 Jembatan 3 Jamgan Listrik D Aset Tetap Lalnnya
127,691 ,440.00 282,178,559.00 30,367,200.00
-
-
30,367,200.00
Catatmr atas Laporau Keuangnri- 34 -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2014
Lampiran A2
KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31DESEMBER2014 BA/UAPA Eselon 1/UAPPA-E1 UAPPA-W Satuan Kerja/UAKPA
: ( 1) 089/089 : (2) 01
: (3)450670 : (4)450670
Pendapatan/Belanja No.
Kade Akun (5)
Uraian
(6)
1.
212112
Bel. Daya & Jasa (Listrik)
2.
212111
Bel. Pegawai (Uang Makan)
Realisasi Menu rut Basis Kas (Rp) (7)
Tambah
Ku rang
(8)
(9)
Realisasi Menu rut Basis Akrual (Rp) (10)
Penyesuaian Akrual (Rp)
0
26.400.925
0
26.400.925
0
19.847.000
0
19.847.000
Dokumen Sumber (11} Rek. Listrik Des 2014 Daftar Permintaan UM Des2014
Pekanbaru, 31 Desember 2014 An. Kepala Perwakilan Kepala Sub Bagian Keuangan
Iskandar Zulkarnaen NIP 19650219198503 1 002
Catatan atas Laporan Keuangan- 35 -
INFORMASI l'ENOAPATAN DAN BELAN)A SECARA AKllUAL UNTUK PERIODEYANG BERAKHIR 31 DESEMDER 2014 :089 BA BA DAN PENGAWASAN KEUANGAN DA N PEl\IBANGUNAN BA DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN l'EMBANGUNAN :01 ES·l SATKER : 450670 Pennkil•n BPKP Provins! Riau
':. No•.:
. odeAltU
'
Pendaoaf•nlBelanla .. Ur.iian "·'
Pendilpilliln
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
,_
II
423129 423141 423142 423227 423752 423911 423913 423921 423922 423991 423999
-
-
Pendaaatan dari Pemindahtanl?.anan BMN Lainnva Pendapatan Sewa Tanah Gedune. dan Bangunan Pendapatan Scwa Peralatan dan Mes.in Pendapatan Bea Lelang Pend11patan Denda Keterlambata n Pcnyelesaian Pekcrjaan Pemerintah Penerimazm Kcmball Delanfa Pev.i\wal Pusat TAYL Penerfmaan Kembali Delanja Lainnva RMTAYL Pendapalan Pclunasan Piutang Non Bendahara Pendaoatan Pelunasan Gantl Ruv.t aw Kerul?ian v~ dldenta oteh Ntt.ar•
4
5 6 -78 9 10 11 12 13 14
511111 511119 511121 511122 511123 511124 511125 511126 511129 511147 511151 512211 512411 512412
1 2 3 4 5 6 7 8
521111 521113 521114 521 115 521119 521211 521213 521219 ·~ 522111 10 522112 II 522113 ~ 522119 13 522131 14 522141 522151 16 523111 17 523119 18 523121 19 524111 20 524113 21 524114 22 524119
---.s
l
2 3 4
53211 1 532121 533121
536111
Realliul l\ienunll Buis Ku Rl.nl
Penda~tan
1,758,900.00
An&&ar>n Lain-lain
Belon!• Delanja Gajl Pokok PNS llelanja Pembulatan Goji PNS Belanja TunjanganSuami/lstrf PNS Delanja Tunjanr,an Anak PNS Betanja Tunjangan Struktural PNS Delan[a Tunjan5an Funi;sionol PNS llelan[a Tun[nn6an PPh PNS Delanjn Tunjangan Deras PNS Delanjn Uanr. Makan PNS Delanja Tunj. uin Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan LN Delanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Delanja Pegawal (Tunj Khusus/keglotan) Belania PeP.awai Transil'o Sub Jumlah DeJanJ1 Pegi1wai Dclanla Kcocrlu:m Perkantornn Delan~ ~ambahan dara tahan tubuh Oelanj" r>enPfrlrnan surat dinr.s POS pusa t BelanJa Honor .mera.sional Saluan Kerja BelanJa Barans O,e!;rasional lainn ~n llelanja Dahan Delan~ Honor Outeut K!Jli•tan DelanJa Daran&Non O~rasional Lainnr o llelanja Langganan listrik Oclanja Lanp.gonan tclepon belanja langganan air belanJa langr,anan daya dan jasa lainnya Bel.)asa Konsultan Belanja Sewa llelan[a )asa Profcsi Delanla Olaya Pemeliharaan GedunP. dan B•ngunan Bel. Biayn pemcllharann 2eclunP.: dnn banr.unon Lainnya Belania Olaya Pemeliharaan Peralaton dan Mcsin llelanlo """alanan blasa belanfa nerialanan dinas dalam kola belanja nerialanan Paket Meetinv. D1lam Kot• betane e!~alanan Paket Meeting Luar Kola Sub Iumlah D•l•nj• Darons Delanla Modal Peralatan don Mcsln BelanJa Pcnamb.man Nllai Peralatan dan Mcsin Ocl.Pennmbnhan Nllnf Gedun& dan Dnne:unan Belani• Modal Flsik Lainnva Sub Juml•h Del•nl• Mod•I )uml•h Del anJ•
PenvHnlan Alaual /Rnl Tambah . Kuranr. "•
84,801,900.00 5,9Gl,191,540.00 113,046.00 453,340,892.00 154,277,712.00 152,230,CXX>.OO 770,580,CXX>.OO 156,284,565.00 346,360,360.00 602,854,CXX>.OO 80,450,CXX>.OO 329,883,CXX>.OO 7,879, 168,865.00 16,829,733,980.00 629,067,324.00 114,342,350.00 35,962,018.00 147,CXX>,CXX>.OO
_?okumtn_Sumber
1,758,900.00
. . . .
84,801,900.00 5,9(>1, 191,540.00 113,046.00 453,340,892.00 154,277,712.00 152,230,CXX>.OO 770,580,CXX>.OO 156,284,565.00 346,360,360.00 622,701,000.00
19,847,CXX>.00
80,450,000.00 329,883,CXX>.00 7,879,168,865.00
.
.
19,847,000.00
.
257,937,740.00 20,415,CXX>.OO 363,097, 176.00 5,812,952.00
Jn!ormul Aknial !Rol 40,200,CXX>.00 42.843,CXX>.OO
40,200,CXX>.OO 42,843,CXX>.OO
Pe.neriman kemball e!:rsekot I uans muka &•ji Jumtah re nd1oalan
1 2 3
-
16,849,580,980.00 629,067,324.00 114,342,350.00 35,962,018.00 147,CXX>,CXX>.OO 257,937,740.00 20,415,CXX>.00
26,400,925.00
28,878,295.00 493,312.00
360,619,806.00 5,319,640.00
. 16,CXX>,CXX>.OO 448,073,745.00
. .
291,937, 112.00 3,953,708,901.00 162,360,CXX>.OO 71,383,550.00 6,517,097,868.00 186,560,CXX>.OO 19,250,CXX>.OO
205,810,CXX>.00 23,552,641,848.00
26,400,925.00
29,371,607.00
46,247,925.00
29,371,607.00
. . .
16,CXX>,CXX>.OO 448,073,745.00 291,937,112.00 3,953,708,901.00 162,360,000.00 71,383,550.00 6,514,127,186.00 186,560,CXX>.00 19,250,000.00
205,810,000.00 23,569,518,166.00
NIP 19650219 198503 I 002