LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2001

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2001

BANK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

No: 01/01/Auditama II/GA/V/2002 LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Kami telah mengaudit neraca Bank Indonesia per 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk masa 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami juga telah melakukan pengujian atas kepatuhan Bank Indonesia terhadap peraturan perundangundangan dan pengendalian intern. Struktur pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah tanggung jawab manajemen Bank Indonesia. Laporan atas hasil pengujian ini dilaporkan dalam laporan-laporan terpisah dari laporan auditor independen atas laporan keuangan Bank Indonesia. Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memberlakukan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Seperti dijelaskan dalam Catatan C.7 atas Laporan Keuangan, dalam neraca terlampir, Bank Indonesia mencatat Surat Utang Pemerintah (SUP) No. 1 dan SUP No. 3 sebesar Rp. 144,5 triliun yang berasal dari pengalihan tagihan BLBI kepada bank-bank. Sesuai dengan persetujuan bersama antara Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia tanggal 6 Pebruari 1999 ditetapkan bahwa atas pengalihan tersebut akan dilakukan verifikasi yang disepakati bersama untuk menetapkan BLBI yang layak dialihkan menjadi kewajiban Pemerintah. Pada tanggal 17 November 2000, sesuai permintaan DPR, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menanda tangani Pokok-pokok Kesepakatan mengenai penyelesaian BLBI sebesar Rp. 144,5 triliun tersebut. Butir-butir kesepakatan yang signifikan adalah disepakatinya pembagian beban BLBI, dimana yang menjadi beban Pemerintah adalah sebesar Rp 120 triliun sedangkan yang menjadi beban Bank Indonesia adalah sebesar Rp24,5 triliun. Dalam kesepakatan tersebut Pemerintah menegaskan tidak akan menarik kembali SUP yang telah diterbitkan. Menindak lanjuti kesepakatan tersebut Bank Indonesia pada tanggal 30 November 2000 mengirim surat ke DPR-RI No.2/17/DGS/BGub yang menyatakan bahwa sambil menunggu konfirmasi atau penegasan DPR mengenai tindak lanjut penyelesaian BLBI, Bank Indonesia akan segera menerbitkan Surat Utang 1

sebesar Rp24,5 triliun. Pada tanggal 5 Desember 2000 Bank Indonesia menerbitkan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) sebesar Rp24,5 triliun. Sementara itu Menteri Keuangan mengirimkan surat ke DPR No.S-169/MK.06/2001 tanggal 2 April 2001 dan surat ke Gubernur Bank Indonesia No. S174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 yang menegaskan bahwa penyelesaian atas BLBI sebesar Rp144,5 triliun masih menunggu pendapat Komisi XI DPR-RI. Dengan demikian masih terdapat unsur ketidakpastian atas jumlah kerugian tidak tertagihnya BLBI yang tidak dapat dialihkan ke Pemerintah Republik Indonesia walaupun jumlah tersebut telah semakin kecil dengan dibukukannya kerugian oleh Bank Indonesia sebesar Rp24,5 triliun. Penerbitan SUBI kepada Pemerintah memerlukan adanya dasar hukum yang jelas, khususnya menyangkut tentang prosedur dan tata cara penerbitannya. Undangundang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia belum mengatur tentang hal tersebut. Menurut pendapat kami, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan setelah terdapat penegasan dari DPR terhadap Pokok-pokok Kesepakatan antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk penyelesaian permasalahan BLBI yang mempengaruhi jumlah pokok utang pemerintah dan piutang bunga yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000, serta pendapatan bunga untuk masa sejak 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000, hasil usaha, serta arus kas untuk masa sejak 31 Desember 2000 sampai dengan 31 Desember 2001 tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan kebijakan akuntansi khusus atas transaksi yang umumnya dilakukan Bank Sentral seperti dijelaskan dalam Catatan B atas laporan keuangan. Kami juga mencatat beberapa hal lain tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang kami laporkan kepada manajemen Bank Indonesia dalam suatu laporan terpisah No.01/04/Auditama II/GA/V/2002 dan No.01/05/Auditama II/GA/V/2002 yang bertanggal sama, 8 Mei 2002. Jakarta, 8 Mei 2002

Badan Pemeriksa Keuangan RI Penanggung Jawab Audit

ttd Drs. Seno, MSc. Ak Register Negara No. D-416

2

BANK INDONESIA NERACA Per 31 Desember 2001 (dalam jutaan Rupiah)

I.

AKTIVA

Catatan

1.

Emas

B.1, C.1

8.933.494

8.170.712

2.

Uang Asing

B.2, C.2

450.286

794.307

3.

Hak Tarik Khusus

B.3, C.3

165.030

317.855

4. 4.1. 4.2.

Giro Bank Sentral Bank Koresponden

C.4

11.235.351 8.382.950 2.852.401

5.300.013 2.950.464 2.349.549

5.

Deposito

C.5

69.063.460

61.544.917

6. 6.1. 6.2.

Surat Berharga Dalam Rupiah Dalam Valas

B.4 C.6

209.867.886 0 209.867.886

218.064.845 0 218.064.845

7. Tagihan 7.1. Kepada Pemerintah 7.1.1. Dalam Rupiah 7.1.2. Dalam Valas

B.5 C.7 C.8

315.927.999 315.897.657 30.342

279.600.597 279.477.036 123.561

7.2. Kepada Bank 7.2.1. Dalam Rupiah 7.2.2. Dalam Valas

B.6 C.10 C.9

19.182.702 17.949.743 1.232.959

20.296.434 18.634.761 1.661.673

7.3. Kepada Lainnya 7.3.1. Dalam Rupiah 7.3.2. Dalam Valas

C.11

7.537.529 7.537.529 0

7.280.073 7.280.073 0

2001

2000

8.

Penyisihan Kerugian Aktiva

B.9, C.12

(49.753.871)

(27.654.796)

9.

Penyertaan

B.7, C.13

229.474

241.955

10.

Aktiva Lain-lain JUMLAH AKTIVA

9.357.393 602,196,733

6.364.478 580,321,390

C.14

3

BANK INDONESIA NERACA Per 31 Desember 2001 (dalam jutaan Rupiah)

II. PASIVA

Catatan

A. 1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6.

KEWAJIBAN Uang dalam Peredaran Giro Pemerintah Dalam Rupiah Dalam Valas Bank Dalam Rupiah Dalam Valas Pihak Swasta Lainnya Dalam Rupiah Dalam Valas Lembaga Keuangan Int'l Dalam Rupiah Dalam Valas Surat Berharga yg diterbitkan Dalam Rupiah Dalam Valas Pinjaman dari Pemerintah Dalam Rupiah Dalam Valas Surat Utang Bank Indonesia Pinjaman Luar Negeri Kewajiban Lain-lain JUMLAH KEWAJIBAN

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

EKUITAS C.23 Modal C.24 Cadangan Umum C.24 Cadangan Tujuan B.14, C.25 Hasil Revaluasi Aktiva Tetap C.26 Hasil Revaluasi Kurs dan SSB C.7 Hasil Indeksasi SUP B.17, C.20 Hasil Indeksasi SUBI Surplus Tahun Sebelumnya Surplus Tahun Berjalan JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

B.10, C.15 C.16

C.17

C.18 B.12 C.19 B.13, C.20

C.21 C.22

4

2001

2000

91.275.606

89.704.449

85.651.638 48.684.295 36.967.343 41.887.382 34.668.559 7.218.823 798.236 671.321 126.915 95.791.501 95.791.501 0 102.143.747 102.143.747 0 31.476.677 350.007 2.679.045 28.447.625 19.776.825 999.211 469,800,823

96.190.490 66.228.447 29.962.043 41.105.359 33.677.047 7.428.312 1.933.458 1.731.572 201.886 105.134.986 105.134.986 0 78.672.929 78.672.929 0 28.092.771 340.694 2.721.585 25.030.492 19.142.030 1.143.421 461.119.893

2.948.029 8.233.006 3.528.431 4.871.249 50.204.504 48.575.749 (3.610.407) 0 17.645.349 132.395.910 602.196.733

2.606.236 6.430.544 2.755.947 4.768.103 79.950.773 18.817.604 (476.122) 1.773.466 2.574.946 119.201.497 580.321.390

BANK INDONESIA LAPORAN SURPLUS DEFISIT Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2001 dan 2000 (dalam jutaan Rupiah)

Catatan PENERIMAAN : 1. Pengelolaan Moneter 1.1 Pengelolaan Devisa 1.2 Kegiatan Pasar Uang 1.3 Pemberian Kredit dan Pembiayaan 2. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 3. Pengaturan Perbankan 4. Lainnya 4.1 Penerimaan Lainnya 4.2 Pemulihan Penyisihan Aktiva

B.16,C.27 B.16, C.28

JUMLAH PENERIMAAN PENGELUARAN : 1. Beban Pengendalian Moneter 1.1 Beban Perumusan dan Pelaks. Kebij. Moneter 1.2 Beban Pengelolaan Devisa 2. Beban Sistem Pembayaran 2.1 Beban Pengedaran Uang 2.2 Beban Penyelenggaraan Sistem Pembayaran 3. Beban Pengaturan dan Pengawasan Bank 4. Beban Umum, Administrasi dan Lainnya 4.1 Beban Penyusutan Aktiva Tetap 4.2 Beban Amortisasi Aktiva Tak Berwujud 4.3 Beban Penambahan Penyisihan Aktiva Produktif 4.4 Beban Umum, Administrasi dan Lainnya JUMLAH PENGELUARAN : Surplus Sebelum Pos Luar Biasa Beban karena Pos Luar Biasa SURPLUS

5

C.29 C.30

B.8, C.14 C.14 B.9, C.31 C.32

2001

2000

63.462.682 55.040.311 3.889 8.418.482 42.163 46.811 178.461 178.461 0

46.223.030 35.552.594 51.984 10.618.452 38.703 32.509 3.295.396 570.849 2.724.547

63.730.117

49.589.638

21.075.424 15.407.479 5.667.945 718.498 679.537 38.961 52.505 24.238.341 127.394 13.487 22.068.133 2.029.327

19.929.814 11.914.197 8.015.617 720.873 695.602 25.271 131.855 1.677.780 138.546 0 0 1.539.234

46.084.768

22.460.322

17.645.349 0 17.645.349

27.129.316 (24.554.370) 2.574.946

BANK INDONESIA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2001 dan 2000 (dalam jutaan Rupiah)

I. EKUITAS 31 Desember 2000

Penambahan

Pengurangan

31 Desember 2001

1.

Modal

2.606.236

341.793

0

2.948.029

2.

Cadangan Umum

6.430.544

1.802.463

0

8.233.007

3.

Cadangan Tujuan

2.755.947

772.484

0

3.528.431

4.

Hasil Revaluasi Aktiva Tetap

4.768.103

103.146

0

4.871.249

5.

Hasil Revaluasi Kurs & SSB

79.950.773

0

29.746.270

50.204.503

6.

Hasil Indeksasi SUP

18.817.604

29.758.145

0

48.575.749

7.

Hasil Indeksasi SUBI

(476.122)

(3.134.286)

0

(3.610.408)

8.

Surplus Tahun Sebelumnya

1.773.466

0

1.773.466

0

9.

Surplus Tahun Berjalan

2.574.946

17.645.349

2.574.946

17.645.349

119.201.497

47.289.094

34.094.682

132.395.909

Jumlah

II. KEWAJIBAN MONETER

353.232.864

III. RASIO Modal + Cad. Umum + Hasil Revaluasi AT Kewajiban Moneter

=

4,54%

IV. SETORAN ATAU PERMINTAAN TAMBAHAN MODAL KE PEMERINTAH = Rp0,00

6

BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari - 31 Desember 2001 (dalam jutaan Rupiah)

1.

ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.1 Surplus 1.2 Kenaikan Emas 1.3 Penurunan Uang Asing 1.4 Penurunan Hak Tarik Khusus 1.5 Kenaikan Giro 1.6 Kenaikan Deposito pd Bank Koresponden 1.7 Penurunan Surat Berharga 1.8 Kenaikan Tagihan: 1.8.1 Kenaikan Tagihan kpd Pemerintah 1.8.2 Penurunan Tagihan kpd Bank 1.8.3 Kenaikan Tagihan kpd Lainnya 1.9 Penurunan Aktiva lain-lain 1.10 Penyesuaian 1.10.1 Penyusutan Aktiva Tetap 1.10.2 Penambahan Penyisihan Kerugian Aktiva 1.10.3 Amortisasi Aktiva Tak Berwujud 1.10.4 Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah 1.10.5 Hasil Indeksasi Surat Utang BI 1.10.6 Hasil Revaluasi Aktiva Tetap 1.10.7 Revaluasi Kurs dan SSB 1.11 Kenaikan Uang Beredar 1.12 Kenaikan Giro: 1.12.1 Penurunan Giro Pemerintah 1.12.2 Kenaikan Giro Bank 1.12.3 Kenaikan Giro Pihak Swasta Lainnya 1.12.4 Kenaikan Giro Lembaga Keuangan Internasional 1.13 Kenaikan Surat Berharga Yang Diterbitkan 1.14 Penurunan Kewajiban Lain-lain Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

7

17.645.349 (762.782) 344.021 152.826 (5.935.338) (7.518.543) 8.196.959 (35.471.126) (36.327.402) 1.113.732 (257.456) (2.637.730) 19.220.690 127.394 22.099.075 13.487 29.758.144 (3.134.286) 103.146 (29.746.270) 1.571.157 (20.235.534) (10.538.850) 782.023 (1.135.222) (9.343.485) 23.470.818 (144.210) (2.305.394)

BANK INDONESIA LAPORAN ARUS KAS Periode 1 Januari - 31 Desember 2001 (dalam jutaan Rupiah)

2.

ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

2.1 Pembelian Aktiva Tetap 2.2 Penurunan Penyertaan 2.3 Pembelian Aktiva Tak Berwujud 2.4 Pengadaan Aktiva Sewa Guna Usaha Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 3.

ARUS KAS/SETARA KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

3.1 Tambahan Modal dari Pemerintah 3.2 Penurunan Pinjaman dari Pemerintah 3.3 Pinjaman Pemerintah dari Surat Utang Bank Indonesia 3.4 Kenaikan Pinjaman Luar Negeri 3.5 Penambahan Modal 3.6 Penambahan Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan 3.7 Pembagian Surplus tahun lalu Arus Kas/Setara Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 4.

(388.168) 12.481 (20.338) (87.560) (281.634)

KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH ARUS KAS/SETARA KAS

8

0 (33.227) 3.417.133 634.795 341.793 2.574.946 (4.348.412) 2.587.028 0

BANK INDONESIA Penjelasan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2001

A. Umum Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Berdasarkan pasal 4 UndangUndang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: a. b. c.

Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan Mengatur dan mengawasi bank.

Sehubungan dengan tugas tersebut, maka semua kegiatan Bank Indonesia dilakukan tidak atas dasar pertimbangan komersial, melainkan lebih diarahkan pada pengendalian jumlah uang beredar dan pemeliharaan sistem perbankan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pelaksanaan tugas, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior dengan dibantu sekurang-kurangnya 4 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur pada periode tahun 2001 sebagai berikut: Gubernur Deputi Gubernur Senior Deputi Gubernur

: : :

Syahril Sabirin Anwar Nasution Miranda S. Goeltom Aulia Pohan Achwan Achjar Iljas Burhanuddin Abdullah

Deputi Gubernur Sdr. Achwan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2001sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 214/M/Tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001, diberhentikan dengan hormat mengingat masa jabatan beliau telah berakhir. Sedangkan Deputi Gubernur Sdr. Burhanuddin Abdullah sesuai dengan Keppres No. 215/M/Tahun 2001 tanggal 2 Juli 2001 terhitung mulai tanggal 13 Juni 2001 diberhentikan dengan hormat sehubungan dengan penugasan beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Persatuan Pembangunan. Untuk mengisi lowongan jabatan Deputi Gubernur maka dipandang perlu untuk mengangkat beberapa orang Deputi Gubernur. Sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI) No. 14/DPR RI/II/2001-2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dan hasil Rapat Paripurna DPR - RI tanggal 11 Desember 2001, DPR - RI telah memberikan persetujuan terhadap 3 orang calon Deputi Gubernur yaitu Sdr. Maulana Ibrahim, Sdr. Maman 9


H. Somantri, dan Sdr. Bun Bunan E.J. Hutapea untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia terhitung mulai tanggal 11 Januari 2002. Bank Indonesia berkantor pusat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta, memiliki 37 Kantor Bank Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri dengan jumlah pegawai sebanyak 5.756 orang. Laporan Keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2001 merupakan laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia per 31 Desember 2001 ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/37/INTERN tanggal 29 September 2000 perihal Perubahan Surat Edaran No. 1/27/INTERN tanggal 28 Desember 1999 perihal Laporan Keuangan Bank Indonesia. Ketentuan dalam Surat Edaran tersebut telah dilaksanakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BI per 31 Desember 2000 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI).

B.

Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Kebijakan Akuntansi yang dianut Bank Indonesia diatur dalam Pedoman Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PAKBI). Sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI), telah dilakukan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam Surat Edaran (SE) PAKBI No. 31/55/INTERN tertanggal 31 Maret 1999 tentang PAKBI. PAKBI yang disempurnakan tersebut disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), International Accounting Standard (IAS), Peraturan Intern Bank Indonesia dan praktik-praktik yang dilakukan oleh bank sentral negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan pada pertemuan antara Bank Indonesia, BPK – RI dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. Surat Edaran PAKBI tersebut di atas telah digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2000 dan telah diaudit oleh BPK-RI. Kebijakan akuntansi yang signifikan diterapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2001 sebagai berikut: 1.

Emas Emas terdiri dari Emas Batangan, Deposito Emas, dan Uang Logam Emas. Emas dinilai secara periodik berdasarkan harga pasar.

2.

Uang Asing Uang Asing disajikan di Neraca sebesar nilai nominal dan dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs neraca Uang Kertas Asing pada tanggal laporan.

3.

Hak Tarik Khusus (Special Drawing Rights) Hak Tarik Khusus adalah cadangan dana pada International Monetary Fund (IMF) dalam valuta SDR (Special Drawing Right). Hak Tarik Khusus dicatat sebesar nilai nominal dan dijabarkan dalam Rupiah berdasarkan kurs SDR terhadap Rupiah yang berlaku pada tanggal transaksi. 10


4.

Surat Berharga Surat Berharga yang dimiliki Bank Indonesia dicatat berdasarkan tujuan pemilikan dan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held to Maturity) yang disajikan berdasarkan harga perolehan dan Tersedia Untuk Dijual (Available for Sale) yang disajikan berdasarkan harga pasar.

5.

Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan kepada Pemerintah terdiri dari Obligasi Pemerintah, Surat Utang Pemerintah, dan Tagihan Lainnya kepada Pemerintah. a. Obligasi Pemerintah Dalam hal Obligasi Pemerintah telah diperjualbelikan dalam rangka Operasi Pasar Terbuka, obligasi tersebut disajikan menggunakan harga pasar (bila ada). b. Surat Utang Pemerintah 1) Surat Utang Pemerintah disajikan sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi ditambah atau dikurangi dengan indeksasi yang telah dilakukan. 2) Hasil indeksasi surat utang disajikan di Neraca pada pos Hasil Indeksasi Surat Utang Pemerintah dalam kelompok Ekuitas, baik positif maupun negatif, dan pengungkapannya meliputi tingkat indeksasi yang digunakan. c. Tagihan Lainnya Kepada Pemerintah Tagihan Lainnya kepada Pemerintah disajikan sebesar jumlah tagihan yang belum dilunasi oleh Pemerintah.

6.

Tagihan Kepada Bank Tagihan kepada Bank disajikan di Neraca sebesar jumlah bruto yaitu jumlah yang belum dilunasi oleh nasabah. Bunga yang masih harus diterima disajikan sebagai bagian dari pos Tagihan kepada Bank.

7.

Penyertaan Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999, terhadap penyertaan Bank Indonesia harus dilakukan divestasi seluruhnya paling lambat pada bulan Mei tahun 2001, sehingga penyertaan yang dicatat dengan harga perolehan (historical cost) tersebut tidak dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Bank Indonesia. Apabila terdapat penurunan permanen maka nilai tercatat penyertaan harus dis esuaikan sebesar nilai penurunan permanen tersebut.

8.

Aktiva Tetap Bank Indonesia telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Hasil revaluasi aktiva tetap merupakan selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku aktiva tersebut. Nilai pasar atau nilai wajar ditetapkan oleh penilai independen. Hasil revaluasi aktiva tetap tersebut disajikan di Neraca sebagai suatu rekening terpisah dalam kelompok Ekuitas. Aktiva yang telah dinilai kembali tersebut disajikan sebesar nilai revaluasi (nilai pasar atau nilai wajar) dikurangi akumulasi penyusutan.

11


9.

Penyisihan Kerugian Aktiva Bank Indonesia membentuk secara gabungan penyisihan kerugian seluruh aktiva yang dapat berupa penyisihan untuk penghapusan piutang yang diberikan/penemp atan, taksiran kerugian komitmen dan kontinjensi, dan lain sebagainya. Evaluasi manajemen atas kolektibilitas/nilai realisasi masing-masing aktiva dilakukan berdasarkan sejumlah faktor antara lain kondisi perekonomian saat ini maupun antisipasi perkembangan ekonomi untuk masa yang akan datang, kondisi keuangan peminjam, hubungan dan kesepakatan Bank Indonesia dengan peminjam sebelumnya, kelancaran pembayaran pada masa lampau, kemampuan membayar, nilai jaminan dan faktor-faktor relevan lainnya.

10. Uang Dalam Peredaran Uang dalam Peredaran disajikan sebagai komponen kewajiban sebesar nilai nominal atas jumlah uang kertas dan uang logam yang telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia dan tidak berada dalam penguasaan Bank Indonesia. 11. Rekening Giro IMF Rekening Giro IMF digunakan untuk mencatat kewajiban kepada IMF. Transaksi rekening Giro IMF menggunakan valuta SDR yang dinilai dengan kurs yang ditetapkan IMF pada tanggal transaksi. Saldo rekening Giro IMF disajikan dan dijabarkan dalam rupiah dengan kurs yang ditetapkan IMF. 12. Surat Berharga yang Diterbitkan Termasuk dalam pengertian Surat Berharga yang Diterbitkan adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yaitu surat utang atas unjuk yang berjangka waktu maksimal 1 tahun dengan sistem diskonto yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. SBI disajikan di Neraca sebesar nilai nominal dikurangi diskonto, sedangkan SWBI hanya disajikan sebesar nilai nominal. 13. Pinjaman dari Pemerintah Bagian terbesar dalam Pinjaman dari Pemerintah adalah Surat Utang Bank Indonesia kepada Pemerintah dan biaya bunganya yang dihitung atas dasar tingkat bunga 3% setahun dengan menggunakan metoda akrual. Penyajian Pinjaman dari Pemerintah di Neraca sebagai berikut: a. Surat Utang Bank Indonesia disajikan pada pos Tagihan kepada Pemerintah sebesar nilai surat utang yang belum dilunasi dan ditambah atau dikurangi dengan indeksasi yang telah dilakukan. b.

Hasil indeksasi Surat Utang Bank Indonesia disajikan di Neraca pada pos Hasil Indeksasi Surat Utang Bank Indonesia dalam kelompok Ekuitas, baik positif maupun negatif, dan pengungkapannya meliputi tingkat indeksasi yang digunakan. Pinjaman dicatat sebesar jumlah nominal pinjaman yang telah direalisir. 12


14. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap Hasil Revaluasi Aktiva Tetap dicatat sebesar selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap dan disajikan di Neraca dalam kelompok Ekuitas. 15. Transaksi dalam Valuta Asing Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs neraca pada saat terjadinya transaksi. Kurs neraca Bank Indonesia untuk valas utama pada tanggal 31 Desember 2001 adalah Rp10.400,00/USD1, Rp7.915,68/JPY100,00, Rp15.080,54/GBP1 dan Rp9.188,42/EUR1. 16. Pengakuan Pendapatan Bunga Pendapatan bunga dari pinjaman dan penempatan diakui sebagai pendapatan secara akrual. 17. Hasil Indeksasi Surat Utang Bank Indonesia Indeks yang digunakan dalam menghitung indeksasi Surat Utang Bank Indonesia mengacu kepada indeks yang digunakan dalam perhitungan indeksasi SUP, apabila indeksasi SUP belum dapat diperoleh, maka indeks yang digunakan adalah IHK yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). 18. Taksiran Manajemen Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban, pengungkapan aktiva dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran-taksiran tersebut. 19. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan Bank Indonesia disajikan dalam jutaan Rupiah, disusun atas dasar akrual dengan konsep nilai historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan masing-masing akun tersebut. 20. Pengertian Hubungan Istimewa dan Kebijakan Akuntansinya Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Bank Indonesia adalah: a. Lembaga/Badan Usaha yang dikendalikan atau berada di bawah pengendalian Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain meliputi badan usaha dimana Bank Indonesia memiliki penyertaan atas sahamnya dengan proporsi kepemilikan lebih dari 20%. b. Badan/yayasan/perusahaan yang mewakili kepentingan karyawan Bank Indonesia. Dalam pengertian ini antara lain Dana Pensiun Pegawai Bank Indonesia (DAPENBI) dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK-BI). 21. Dana Pensiun Beban manfaat pensiun mencakup biaya jasa masa kini, amortisasi biaya jasa masa lalu dan amortisasi koreksi aktuaria yang dibebankan dalam Laporan Surplus Defisit tahun berjalan. 13


Amortisasi dilakukan dengan Metode Garis Lurus selama taksiran sisa masa kerja rata-rata peserta aktif dana pensiun (9,25 tahun). Laporan aktuaria terakhir dikeluarkan tanggal 29 Maret 2001 untuk penilaian per 31 Desember 2000. 22. Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia menyelenggarakan program Tunjangan Hari Tua (THT) bagi pegawai yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan THT. Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kewajiban kepada setiap peserta program melalui iuran bulanan. Beban iuran Tunjangan Hari Tua diakui sebagai beban dalam Laporan Surplus Defisit periode/tahun berjalan. 23. Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pemegang Kas Pemerintah Sesuai dengan pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri dengan melakukan pembebanan rekening Pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara Pemerintah dan pemberi pinjaman. Sehubungan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai bank bagi Pemerintah, maka transaksi-transaksi Pemerintah tersebut menimbulkan utang piutang antara Bank Indonesia dengan Pemerintah.

14


C.

Penjelasan Pos-Pos Neraca dan Laporan Surplus Defisit

1.

Emas

Nilai emas disajikan (100%) berdasarkan harga emas pasar emas London tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000. Emas milik Bank Indonesia terdiri dari emas batangan, uang logam emas dan deposito berjangka emas. Pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 masing-masing sebesar Rp8.933.494 juta dan Rp8.170.712 juta.

2.

Uang Asing Rincian uang asing milik Bank Indonesia adalah sebagai berikut; 31 Desember 2001 Rp juta Uang asing dlm persediaan terdiri dari: USD JPY Uang asing lain Repatriasi uang asing Jumlah uang asing

3.

46.936 46.909 9 18 403.350 450.286

31 Desember 2000 Rp juta 794.307 699.985 29.073 65.249 0 794.307

Hak Tarik Khusus Saldo Hak Tarik Khusus merupakan rekening Pemerintah Indonesia sehubungan dengan keanggotaan di IMF yang dibukukan dalam SDR. Saldo ini berasal dari penerimaan alokasi dan pembelian SDR dalam rangka operasional budget, designation, plan, remuneration, dan iuran keanggotaan di IMF. Hak Tarik Khusus diterbitkan oleh IMF untuk anggotanya sesuai dengan proporsi kuota setiap anggota pada IMF pada saat penerbitan. Hak Tarik Khusus berfungsi sebagai tambahan cadangan devisa dan dapat dipindahkan dari otoritas moneter suatu negara kepada yang lainnya. Jumlah Hak Tarik Khusus pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar SDR12.637.766 (setara dengan Rp165.030 juta) dan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar SDR24.495.079 (setara dengan Rp306.089 juta).

4.

Giro Giro Bank Indonesia dalam valuta asing pada bank sentral luar negeri pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp8.382.950 juta dan pada beberapa bank koresponden lainnya sebesar Rp2.852.401 juta atau seluruhnya sebesar Rp11.235.351 juta. Sedangkan saldo giro Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp5.300.013 juta. Dari saldo giro pada bank koresponden diantaranya terdapat giro yang menampung bunga dari pledged deposit Bank Indover sebesar USD126.415.980 yang tidak sepenuhnya dapat ditarik 15


sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian pledged deposit antara Bank Indonesia dengan Bank Indover.

5.

Deposito Saldo deposito per 31 Desember 2001 sebesar Rp69.063.460 juta terdiri dari deposito berjangka pada beberapa bank koresponden sebesar Rp68.212.794 juta, deposito khusus pada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) sebesar USD24 juta (setara dengan Rp249.600 juta), deposito khusus pada IMF yang merupakan poverty reduction and growth facility sebesar SDR25 juta (setara dengan Rp326.461 juta), bunga dalam valuta asing yang masih harus diterima sebesar Rp128.671 juta serta deposito khusus pada Bank Indover sebesar Rp145.934 juta. Deposito berjangka yang dijaminkan (pledged) pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 masing-masing sebesar USD337.307.271 dan USD679.046.000 merupakan deposito yang dijaminkan oleh Bank Indonesia sebagai pemilik tunggal Bank Indover dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Penjaminan ini berkaitan dengan pembentukan penyisihan (specific risk provision dan country risk provision) yang disyaratkan oleh Bank Sentral Belanda, De Nederlandsche Bank. Saldo deposito khusus pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 masing-masing sebesar NLG35 juta (setara dengan Rp145.934 juta) dan NLG40 juta (setara dengan Rp161.761 juta).

6.

Surat Berharga SSB yang Tersedia untuk Dijual dilakukan marking to market berdasarkan bid price dari Bloomberg Generic Price per 28 Desember 2001. Rincian Surat Berharga dalam Valas adalah sebagai berikut; 31 Desember 2001 Harga perolehan (setelah amortisasi premi/ diskonto) Rp juta

Surat berharga terdiri dari : - Tersedia untuk dijual - Dimiliki hingga jatuh tempo - Lainnya Portofolio Manager Investasi otomatis - Bunga ymh Diterima - Bunga dibayar dimuka krn pembelian SSB

Rata-rata tingkat bunga setahun

Hasil Revaluasi Surat berharga Rp juta

31 Desember 2000

Rp juta

Harga perolehan (setelah amortisasi premi/ diskonto) Rp juta

Harga Pasar

Hasil revaluasi surat berharga Rp juta

Harga Pasar Rp juta

139.934.894 55.813.584

664.454 -

140.599.348 55.813.584

142.920.444 57.655.771

1.217.932 -

144.138.376 57.655.771

11.467.781 -

307.003

11.774.784 1.557.830

1.077.869 12.719.085 -

84.436 -

1.077.869 12.803.521 1.994.954

122.340 209.867.886

214.373.169

1.302.368

394.354 218.064.845

207.216.259

971.457

5.01%

5.56%

16


7.

Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah sebesar Rp315.897.657 juta terdiri atas Surat Utang Pemerintah (SUP) dan Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya dengan rincian sebagai berikut: a.

Surat Utang Pemerintah Pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000, nilai SUP adalah sebesar Rp267.741.343 juta dan Rp237.983.198 juta. 31 Desember 2001 Rp juta Nilai nominal Penyesuaian atas indeks harga konsumen Nilai setelah penyesuaian

219.165.594 48.575.749 267.741.343

31 Desember 2000 Rp juta 219.165.594 18.817.604 237.983.198

Nilai nominal SUP per 31 Desember 2001: Nomor Surat Utang

SU-001/MK/1998 SU-002/MK/1998 SU-003/MK/1999 SU-004/MK/1999 SU-005/MK/1999

31 Desember 2001 Rp juta 80.000.000 20.000.000 64.536.094 53.779.500 850.000 219.165.594

Nilai Nominal 31 Desember 2000 Rp juta 80.000.000 20.000.000 64.536.094 53.779.500 850.000 219.165.594

1) Surat-surat Utang Pemerintah No.001 s.d. 004 a) Dikenakan tingkat bunga sebesar 3% setahun atas pokok surat utang yang telah disesuaikan dengan perubahan dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap tahun anggaran. Keempat SUP tersebut memiliki masa berlaku 20 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. b) Pokok SUP akan dibayar setelah tenggang waktu 5 tahun dalam 30 kali cicilan tengah tahunan dimulai sejak 1 April 2003 untuk SUP No. 001, 1 Oktober 2003 untuk SUP No. 002, 1 Februari 2004 untuk SUP No. 003 dan 1 Juni 2004 untuk SUP No. 004. Setiap cicilan akan disesuaikan dengan perubahan dalam IHK. Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pembayaran di muka atas sebagian atau seluruh pokok surat utang dengan satu bulan pemberitahuan di muka. Indeksasi dihitung sejak 1 Februari 1999 dan dihitung setiap enam bulanan sebagai berikut: • • •

Indeksasi SUP No. SU-001/MK/1998 dan No. SU-002/MK/1998 dihitung setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Indeksasi SUP No. SU-003/MK/1999 dihitung setiap tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Indeksasi SUP No. SU-004/MK/1999 dihitung setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. 17


Perhitungan ini dilakukan secara estimasi oleh Bank Indonesia dan sedang menunggu persetujuan dari Pemerintah. c)

SUP No. SU-001/MK/1998 dan No. SU-003/MK/1999 dengan nilai nominal Rp144,5 triliun yaitu masing-masing Rp80 triliun dan Rp64,5 triliun diterbitkan pada tanggal 25 September 1998 dan 8 Februari 1999 dalam rangka pengalihan tagihan-tagihan ke bank-bank umum dari Bank Indonesia kepada Pemerintah. Tagihan-tagihan tersebut terdiri dari dana talangan Bank Indonesia dan saldo debet sehubungan dengan likuidasi 16 bank pada bulan November 1997 dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diberikan dalam rangka program penjaminan kewajiban bank umum, penjaminan kewajiban pembiayaan perdagangan (trade finance), Fasilitas Diskonto, Fasilitas Saldo Debet, dan Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK). Dalam rangka penyelesaian masalah BLBI sebesar Rp144,5 triliun tersebut di atas, maka dalam Rapat Kerja antara Komisi IX DPR – RI dengan Bank Indonesia dan Pemerintah pada tanggal 10 Oktober 2000, antara lain disimpulkan bahwa: (1) Pemerintah dan Bank Indonesia masih belum sepakat khususnya dalam hal jumlah BLBI yang menjadi beban Pemerintah; kriteria kelayakan BLBI serta cakupan waktu BLBI; (2) Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat dalam beberapa hal antara lain akan menyelesaikan secara tuntas dalam waktu secepat-cepatnya, serta pemahaman terhadap situasi krisis menyebabkan beberapa ketentuan terpaksa diberlakukan yang dalam keadaan normal tidak mungkin dilaksanakan; dan (3) Komisi IX DPR – RI meminta kepada Pemerintah dan Bank Indonesia agar dapat menyelesaikan secara tuntas masalah BLBI dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2000 dengan membentuk Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dengan anggota yang terdiri dari BPK, Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam pembentukannya ternyata BPK-RI tidak berkenan untuk diikutsertakan dalam tim kerja tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Menko Perekonomian No. KEP-13/M.EKON/11/2000 tanggal 8 November 2000 tentang Tim Penyelesaian BLBI, susunan tim terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Tim Penyelesaian BLBI dimaksud melakukan beberapa kali pertemuan pada bulan November 2000. Dalam pertemuan tanggal 16 November 2000 diperoleh rencana pokok-pokok kesepakatan. Pada pertemuan tanggal 17 November 2000 yang dihadiri oleh Menko Perekonomian, Deputi Gubernur Senior, Menteri 18


Keuangan dan Ketua BPPN serta Jaksa Agung dihasilkan Pokok-Pokok Kesepakatan Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penyelesaian BLBI yang ditandatangani oleh Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Isi Pokok-Pokok Kesepakatan tersebut antara lain: (1)

(2)

Disepakati adanya pembagian beban keuangan (burden sharing) antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Bank Indonesia, maka yang menjadi beban Bank Indonesia adalah sebesar Rp24,5 triliun. Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah menegaskan tidak akan menarik kembali SUP yang telah diterbitkan dalam rangka pengalihan BLBI kepada Bank Indonesia. Dengan kesepakatan ini perikatan-perikatan hukum yang ada tetap dapat berlangsung berkesinambungan tanpa mengurangi kepastian hukum bagi upaya asset recovery di kemudian hari.

Pada tanggal 17 November 2000, hasil pokok kesepakatan tersebut dilaporkan oleh Tim Penyelesaian BLBI yang diketuai oleh Menko Perekonomian dalam Rapat Konsultasi dengan Komisi IX DPR – RI. Sebagai pelaksanaan dari Pokok-Pokok Kesepakatan tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 5 Desember 2000 telah menerbitkan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) kepada Pemerintah sebesar Rp24,5 triliun dengan persyaratan sama dengan salah satu dari kedua surat utang yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut di atas (SU-003/MK/1999). Sesuai dengan surat Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian masing-masing tanggal 30 April 2001, Bank Indonesia menyatakan bahwa masalah BLBI telah selesai dengan ditandatanganinya Pokok-Pokok Kesepakatan. Meskipun menurut Menteri Keuangan pokok-pokok kesepakatan tersebut harus memperoleh pengesahan dari DPR-RI terlebih dahulu, Dana BLBI yang berhasil ditarik oleh Tim Likuidasi BDL yang merupakan bagian dari BLBI sebesar Rp144,5 triliun yang sebelumnya ditempatkan di rekening khusus Bank Indonesia sebesar Rp1.703 miliar telah dialihkan ke rekening 502.000000 “Bendahara Umum Negara”. Hal tersebut didasarkan pada surat Menkeu kepada Gubernur Bank Indonesia No. S-562/MK-01/2001 tanggal 31 Desember 2001 dan berkaitan dengan defisit APBN tahun anggaran 2001. Berdasarkan pertemuan antara Tim Review Internasional Independen, Bank Indonesia dan Depkeu pada tanggal 5 April 2002 antara lain dikemukakan bahwa untuk menyelesaikan masalah BLBI, khususnya yang berjumlah Rp144,5 triliun, Tim Internasional menyarankan pola “burden sharing” antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Namun demikian sampai dengan tanggal 8 Mei 2002 hal ini masih dalam tahap pembahasan. 19


d) SUP No. SU-002/MK/1998 dengan nilai nominal Rp20 triliun diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 1998 dalam rangka pengalihan saldo debet salah satu bank Pemerintah sebesar Rp17.634.104 juta. Sedangkan sisanya digunakan dalam rangka pelunasan deposito valuta asing yang menjadi kewajiban bank pemerintah tersebut. e)

2)

SUP No. SU-004/MK/1999 dengan nilai nominal Rp53,78 triliun diterbitkan pada tanggal 28 Mei 1999 untuk melunasi kewajiban-kewajiban bank-bank BBKU, BBO dan BPR. Adapun rincian penggunaannya sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. SR-176/MK.01/1999 adalah sebagai berikut: §

BPPN untuk pembayaran dalam rangka penjaminan sesuai Keppres No. 26 Tahun 1998;

§

Bank Indonesia untuk pembayaran dalam rangka: - Penjaminan sesuai Keppres No. 120 Tahun 1998 - Penjaminan sesuai Keppres No. 193 Tahun 1998 - Tambahan BLBI sesudah bulan Januari 1999 senilai Rp14,5 triliun - Rediskonto post shipment, wesel ekspor, deposito BI dalam valuta asing, dan kewajiban dalam rangka GSM-102 dari bank BBO dan BBKU

Surat Utang Pemerintah No. SU-005/MK/1999 Sehubungan dengan pengalihan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada BUMN yang ditunjuk Pemerintah (PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Permodalan Nasional Madani), maka Pemerintah telah menerbitkan SUP No. SU-005/MK/1999 yang berkaitan dengan pembiayaan kredit program sebesar Rp9.970.000 juta. Surat utang ini akan dibeli secara bertahap oleh Bank Indonesia saat dana pelunasan KLBI yang jatuh tempo dalam periode tahun 2000 – 2001 diterima oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia akan mengkonfirmasikan setiap pelunasan KLBI kepada Menteri Keuangan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2001, surat utang yang telah dibeli oleh Bank Indonesia adalah sebesar Rp850.000 juta. Bunga yang timbul dari SUP No. 005 dihitung dari jumlah realisasi pokok pinjaman yang pembayarannya dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Bunga tersebut dihitung berdasarkan tingkat suku bunga SBI berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan secara periodik. Surat utang ini berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan masa tenggang 3 (tiga) tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan angsuran pokok pinjaman dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali secara prorata, dibayarkan setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 10 Desember dan 10 Januari setiap tahunnya. Sedangkan pembayaran angsuran atas pokok pinjaman mulai dilakukan tanggal 10 Juni 2003.

20


b. Tagihan kepada Pemerintah dalam Rupiah Lainnya 31 Desember 2001 Rp Juta Tagihan kepada BPPN Tambahan BLBI setelah 29 Januari 1999 Bunga Fasilitas Saldo Debet (FSD) KLBI bank BBO/BBKU yang jatuh tempo

Tambahan BLBI setelah 29 Januari 1999 yang berasal dari saldo debet giro bank BBO/BBKU Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam lembaga internasional Tagihan kepada Pemerintah sehubungan dengan uang muka untuk program Pemerintah yang dibiayai hutang luar negeri Tagihan bunga kredit kepada pemerintah Tagihan dalam rangka program pemerintah (al. Bulog) Tagihan lainnya dalam Rupiah

31 Desember 2000 Rp juta

9.125.397 13.991.296 23.116.693

9.125.397 13.991.296 23.116.693

5.324.396

5.324.406

2.826.956

2.900.321

1.017.502

1.393.446

15.833.992 0

8.175.110 547.313

36.766 48.156.305

36.548 41.493.837

Tagihan-tagihan ini merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, umumnya dikenakan bunga 3% setahun, kecuali terdapat persetujuan tidak dikenakannya bunga. Bunga FSD sebesar Rp13.991.296 juta merupakan bunga atas Fasilitas Saldo Debet yang menurut Surat Menteri Keuangan No. SR-176/MK.01/1999 masih perlu didiskusikan. Tambahan BLBI berupa tagihan kepada BPPN sebesar Rp9.125.397 juta dan tagihan karena saldo debet giro bank BBO/BBKU sebesar Rp5.324.406 juta atau seluruhnya sebesar Rp14.447.718 juta merupakan tambahan BLBI sampai dengan tanggal 13 Maret 1999 yang telah dijaminkan dengan SUP No. SU-004/MK/1999, namun pengalihan secara cessie kepada Pemerintah atas tambahan BLBI tersebut belum dilaksanakan. Bank Indonesia dengan surat terakhir No. 3/3/DG/BKr tanggal 15 Februari 2001 menyatakan bahwa seluruh persyaratan pengalihan BLBI telah terpenuhi yaitu Bank Indonesia telah melakukan penagihan dan Departemen Keuangan telah menunjuk BPPN sebagai kuasa Pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan isi Persetujuan Bersama tanggal 6 Februari 1999 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa atas pengambilalihan hak tagih (cessie) akan dilakukan verifikasi yang disepakati kedua belah pihak. Demikian pula dengan akte cessie masing-masing bank yang menyatakan bahwa kegiatan verifikasi dimaksudkan dalam rangka kepastian hak tagih (cessie) disamping juga untuk kepastian hak jaminan, apabila ada. Menteri Keuangan dengan surat No. S-174/MK.06/2001 tanggal 3 April 2001 menyatakan bahwa pengalihan secara cessie atas BLBI dimaksud sebesar Rp14,4 triliun oleh Bank Indonesia dapat dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi atas jumlah BLBI dan hal-hal lain. Adapun mengenai kewajiban atas bunga Fasilitas Saldo Debet 21


sebesar Rp13,9 triliun masih menunggu hasil verifikasi atas jumlah BLBI sebesar Rp14,4 triliun. Tagihan karena keanggotaan Pemerintah dalam lembaga internasional terdiri dari tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan pada International Monetary Fund (IMF) sebesar Rp2.764.861 juta, keanggotaan pada IBRD sebesar Rp58.536 juta dan keanggotaan lainnya sebesar Rp3.559 juta. Tagihan bunga kredit kepada Pemerintah terdiri dari tagihan bunga SUP sebesar Rp13.182.313 juta, tagihan bunga untuk subsidi impor kepada Bulog sebesar Rp428.902 juta dan tagihan dalam rangka subsidi suku bunga kredit program sebesar Rp2.213.554 juta. Tagihan dalam rangka program Pemerintah terdiri dari tagihan untuk subsidi impor gandum dan tagihan dalam rangka penjaminan Bank Perkreditan Rakyat. 8.

Tagihan kepada Pemerintah dalam Valuta Asing Merupakan tagihan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember 2001 Rp juta Tagihan kepada Pemerintah karena keanggotaan kepada lembaga keuangan internasional Tagihan dalam rangka restrukturisasi hutang swasta

9.

31 Desember 2000 Rp juta 95.568

30.342 30.342

27.993 123.561

Tagihan kepada Bank dalam Valuta Asing Posisi tagihan kepada Bank dalam valuta asing sebesar Rp1.232.959 juta (setara dengan USD119 juta) per 31 Desember 2001 dan sebesar Rp1.661.673 juta (setara USD179 juta) per 31 Desember 2000. Tagihan tersebut berupa wesel ekspor dalam simpanan dan bunga diterima dimuka. Wesel ekspor dimaksud pada tanggal 31 Desember 2001 telah jatuh waktu dan belum dibayar.

10. Tagihan kepada Bank dalam Rupiah Dari tagihan kepada Bank dalam Rupiah sebesar Rp17.949.743 juta per 31 Desember 2001 terdapat kredit-kredit khusus sebagai berikut: Tingkat bunga setahun 31 Desember 31 Desember 2001 2000 •

Pinjaman Subordinasi: - Berjk waktu terbatas - Berjk waktu tak terbatas

3% - 6% -

3% - 6% -


6.441.830 1.755.000 8.196.830


6.537.025 1.755.000 8.292.025 22


• •

Kredit Likuiditas Bank Indonesia Pinjaman Dua Tahap

31 Desember 2001

31 Desember 2000

0 - 20% SBI 3 bln

0 - 20% SBI 3 bln


9.662.069 90.844 17.949.743


10.212.991 129.745 18.634.761

Untuk pinjaman Subordinasi (SOL) dengan jangka waktu tak terbatas yang diberikan kepada salah satu bank pemerintah, Bank Indonesia telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan sebagai pemilik bank untuk segera melunasi SOL secara bertahap sesuai kemampuan bank. Selanjutnya Bank Indonesia pada tanggal 12 Desember 2001 menyampaikan surat kepada Menteri Negara BUMN mengenai permasalahan tersebut. Atas kedua surat tersebut belum diperoleh tanggapan.

11. Tagihan kepada Lainnya Tagihan kepada Lainnya dalam Rupiah sebesar Rp7.537.529 juta terdiri dari: a. Sisa kredit program yang dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk Pemerintah sebesar Rp944.369 juta, b. Tagihan kepada Bank Dalam Likuidasi sebesar Rp433.247 juta, c. Tagihan karena pemberian kredit chanelling Rp5.979.811 juta, d. Pinjaman kepada pegawai sebesar Rp180.102 juta.

12. Penyisihan Kerugian Aktiva Penyisihan kerugian aktiva merupakan taksiran kerugian akibat tak tertagihnya kredit dan penempatan. Jumlah penyisihan pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 masing-masing sebesar Rp49.753.871 juta dan Rp27.654.796 juta.

13. Penyertaan Bank Indonesia mempunyai penyertaan pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Rincian dan penjelasan penyertaan tersebut adalah sebagai berikut:

Penyertaan pada: PT. Bina Usaha Indonesia PT Askrindo

Persentase Kepemilikan %

Nilai per 31 Desember 2001 Rp juta

57,44 55,00

175.569


2.872 175.569 23


PT Bank Danamon Indonesia (Ex Bank PDFCI) PT Bahana PUI NV Bank Indover (Amsterdam)

Persentase Kepemilikan %


-

-

42,22 100,00

-

Nilai per 31 Desember 2000 Rp juta 109

53.905 229.474

9.500 53.905 241.955

Bank Indonesia telah melaksanakan upaya-upaya dalam rangka pelaksanaan divestasi penyertaan, antara lain sebagai berikut : a. Penjualan seluruh penyertaan Bank Indonesia pada Bank Danamon di Bursa Efek Jakarta, b. Likuidasi PT. BUI sesuai RUPS PT. BUI tanggal 16 Mei 2001, c. Penilaian kembali nilai penyertaan Bank Indonesia pada PT. BPUI untuk mengantisipasi resiko yang timbul sehubungan kerugian PT. BPUI. Berhubung rencana divestasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 belum dapat dilaksanakan seluruhnya, Bank Indonesia telah mengirimkan surat 4 (empat) kali kepada Komisi IX DPR-RI dan terakhir melalui surat No. 3/2/GBI/DPM tanggal 17 Mei 2001 meminta perpanjangan 1 (satu) tahun lagi dengan menyebutkan alasan kondisi perekonomian dan untuk mendapatkan harga terbaik (tidak terlalu merugikan keuangan negara). Hingga saat ini jawaban dan persetujuan belum diberikan oleh DPR-RI.

14. Aktiva Lain-lain Aktiva lain-lain sebesar Rp9.357.393 juta terdiri dari Aktiva Tetap, Aktiva Tidak Berwujud, Aktiva Sewa Guna Usaha dan Aktiva Lainnya. Nilai buku Aktiva Tetap, Aktiva Tidak Berwujud, dan Aktiva Sewa Guna Usaha yang dimiliki setelah dilakukan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp6.218.212 juta pada posisi 31 Desember 2001. Nilai buku Aktiva Tetap untuk persil dan bangunan per 31 Desember 2001 telah menyajikan hasil revaluasi berdasarkan laporan appraisal final sesuai hasil audit BPK untuk Laporan Keuangan 31 Desember 2000. Sedangkan nilai mesin, perabot dan peralatan disajikan berdasarkan hasil revaluasi nilai apparaisal pada bulan September 2000 yang laporannya diterima dan dibukukan pada tahun 2001. Aktiva Lainnya Selain Aktiva Tetap antara lain terdiri dari pemindahbukuan pledged deposit Bank Indonesia sebesar Rp2.800.691juta, merupakan bagian dari upaya penyehatan kondisi keuangan Bank Indover.

15. Uang dalam Peredaran Uang dalam Pedaran merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak dalam penguasaan Bank Indonesia yaitu sebagai berikut; 24


31 Desember 2001 Rp juta Uang yang dicetak Rekg Penghubung Pembuatan Uang Uang dalam persediaan Jumlah Uang Dalam Peredaran


125.345.050 (2.009) (34.067.435) 91.275.606

117.441.400 (17.875) (27.719.076) 89.704.449

16. Giro Pemerintah Giro Pemerintah merupakan dana Pemerintah yang dikelola oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemegang kas Pemerintah dengan rincian: 31 Desember 2001 Rp juta Dalam Rupiah Dalam valuta asing


48.684.295 36.967.343 85.651.638

66.228.447 29.962.043 96.190.490

a. Giro Pemerintah dalam Rupiah per 31 Desember 2001, antara lain terdiri dari: 1) 2)

3)

b.

Rekening Giro Sub BUN dalam rangka Program Penjaminan sebesar Rp2.101.650 juta yang dananya berasal dari penerbitan SUP No. SU-004/MK/1999. Saldo giro yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan counter guarantee untuk Trade Maintenance Facility (TMF) dan Exchange Offer Program sebesar Rp360.000 juta. Alokasi untuk pembayaran tambahan BLBI yang merupakan hak Bank Indonesia terhadap SUP No. 004 sebesar Rp14.447.718 juta.

Giro Pemerintah dalam Valuta Asing per 31 Desember 2001 termasuk didalamnya “IMF karena nilai lawan BUN” sebesar Rp3.120.395 juta (SDR238.956.000).

17. Giro Bank Giro bank adalah saldo giro bank-bank yang wajib ditempatkan di Bank Indonesia, dengan jumlah minimum masing-masing 5% dan 3% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing yang terdiri dari:

31 Desember 2001 Rp juta Rupiah Valuta asing Jumlah

34.668.559 7.218.823 41.887.382

31 Desember 2000 Rp juta 33.677.047 7.428.312 41.105.359

25


18. Giro Lembaga Keuangan Internasional dalam Rupiah Merupakan kewajiban Bank Indonesia kepada Lembaga Keuangan internasional, yang terdiri dari: 31 Desember 2001 Rp juta Rekening giro IMF Rekening giro IBRD Lainnya


95.701.287 83.919 6.295 95.791.501

105.019.627 103.457 11.902 105.134.986

Rekening giro IMF dalam Rupiah adalah rekening untuk mencatat transaksi antara Bank Indonesia dengan IMF seperti pembayaran kuota dengan Rupiah oleh Pemerintah, nilai lawan dari purchase (penarikan) ataupun repurchase (pembayaran kembali) atas fasilitas IMF oleh Bank Indonesia seperti Reserve Tranche Facility (RTF), Stand By Arrangement (SBA) dan Extended Fund Facility (EFF), dan Currency Valuation Adjustment. Saldo rekening Giro IMF per 31 Desember 2001 disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs neraca Bank Indonesia sebesar Rp13.058,45/SDR. Hal tersebut dilakukan karena data kurs Rp/SDR dari IMF tidak tersedia.

19. Surat Berharga yang Diterbitkan dalam Rupiah Surat Berharga yang diterbitkan dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar Rp102.143.747 juta terdiri atas :

a.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 31 Desember 2001 Rp juta SBI dalam rangka OPT Nilai nominal Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi

Intervensi Rupiah dalam rangka OPT : Nilai nominal Dikurangi: Diskonto (bunga dibayar di muka) yang belum diamortisasi

Sertifikat Bank Indonesia menurut jangka waktu : 1 bulan 3 bulan

Intervensi Rupiah : 1 – 7 hari


55.460.250

59.785.400

(447.520) 55.012.730

(229.063) 59.556.337

46.904.000

18.841.925

(54.233)

(15.833)

46.849.767 101.862.497

18.826.092 78.382.429

48.483.750 6.976.500 55.460.250

55.173.250 4.612.150 59.785.400

46.904.000

18.841.925

26


Kisaran tingkat diskonto setahun: Sertifikat Bank Indonesia 1 bulan 3 bulan Tingkat bunga dalam rangka Intervensi Rupiah 1 hari 2 – 6 hari 7 hari

14,73% - 17,69% 14,79% - 17,63%

11,64% - 14,53% 11,41% - 14,31%

10,875%-15,125% 11,125%-15,375% 11,625%-15,875%

9,75% - 10,875% 10,25% - 1,125% 10,5% - 11,625%

b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 31 Desember 2001 Rp juta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia : Nilai nominal Sertifikat Wadiah Bank Indonesia menurut jangka waktu : 1 minggu (5 hari kerja) 2 minggu (10 hari kerja) 1 bulan (20 hari kerja) Kisaran tingkat bonus penitipan SWBI berdasarkan : - Pasar Uang Antar Bank Syariah - Deposito IMA


281.250

290.500

242.000 39.250

29.000 261.500

-

281.250

290.500

11,08% - 12,43% 8,650 % - 10,799%

6,28% - 7,88% 4,624% - 8,533%

20. Pinjaman dari Pemerintah Pinjaman dari Pemerintah terdiri dari: 31 Desember 2001 Rp juta - Dalam Rupiah a. Surat Utang Bank Indonesia b. Dalam Rupiah lainnya - Dalam valuta asing a. Pinjaman obligasi Diskonto obligasi yg blm diamortisasi b. Bunga PKM ymh dibayar c. Penerusan Pinjaman ADB

a.

28.797.632 28.447.625 350.007 2.679.045 2.404.857 (22.194) 1.020 295.362 31.476.677

31 Desember 2000 Rp juta 25.371.186 25.030.492 340.694 2.721.585 2.583.107 (24.943) 197 163.224 28.092.771

Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) No. S-2/001/BI/DKI/2000 Dalam rangka penyelesaian BLBI senilai Rp144,5 triliun pada tanggal 5 Desember 2000 Bank Indonesia menerbitkan Surat Utang Bank Indonesia (SUBI) dengan nominal sebesar Rp24.500.000 juta. Jangka waktu SUBI adalah 18 tahun 2 bulan yaitu sejak tanggal penerbitan sampai dengan 7 Februari 2019.

27


Persyaratan SUBI mengikuti persyaratan SUP No. SU-003/MK/1999 tanggal 8 Februari 1999 yaitu antara lain: 1) Dikenakan tingkat bunga sebesar 3% setahun atas pokok surat utang yang telah disesuaikan dengan perubahan dalam IHK setiap tahun anggaran; dan 2) Pokok SUBI akan dibayar mulai 1 Februari 2004 setelah tenggang waktu 3 tahun dalam 30 kali cicilan tengah tahunan yang besarnya akan disesuaikan dengan perubahan IHK. Bank Indonesia dapat melunasi sebagian atau seluruh pokok pinjaman dengan terlebih dahulu memberitahukan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum dilakukan pelunasan dimaksud. Indeksasi dihitung sejak SUBI diterbitkan dan dihitung setiap awal bulan Februari menggunakan IHK bulan Januari dan bulan Agustus menggunakan IHK bulan Juli. Per 31 Desember 2001 bunga SUBI yang masih harus dibayar sebesar Rp337.218 juta dan hasil indeksasi dari nominal dengan IHK Desember 2001 sebesar Rp3.610.408 juta pada nilai SUBI sehingga nilai SUBI menjadi Rp28.447.625 juta. Hasil indeksasi SUBI sebesar Rp3.610.408 juta tersebut menjadi komponen pengurang dalam kelompok Ekuitas. b.

Pinjaman dari Pemerintah dalam Rupiah Lainnya adalah penerimaan pinjaman Pemerintah dalam rangka program Two Step Loans (TSL).

c.

Pinjaman dari Pemerintah dalam valuta asing adalah pinjaman obligasi pemerintah yang dananya belum digunakan dan masih ditempatkan di Bank Indonesia, terdiri dari : 1) Wesel dengan tingkat bunga mengambang (Floating Rate Note) USD 300 juta dengan Chase Manhattan Bank sebagai agen, tingkat bunga LIBOR ditambah 0,1875% dengan tingkat bunga minimum 5,25% setahun, pinjaman pokok jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2001 dengan put option untuk penerbit (Pemerintah RI) jatuh tempo pada/atau setelah bulan Februari 1993 dan put option untuk pemegang wesel jatuh tempo pada bulan Februari 1993 dan 1996 (pada tanggal 7 Februari 1993, Bank Indonesia atas nama Pemerintah RI melaksanakan hak opsinya dengan melunasi FRN tersebut sebesar USD274 juta). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2001 bersaldo nihil karena sudah jatuh tempo dan dilunasi. 2) Obligasi Pemerintah USD 400 juta yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1996, dengan Bank of New York sebagai agen fiskal, jatuh tempo pada tanggal 25 Juli 2006, tingkat bunga 7,75% setahun. Dana yang telah digunakan oleh Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 masing-masing sebesar USD168.763.779,85 dan USD156.786.182,65. Saldo obligasi setelah amortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 masing-masing sebesar USD229.102.220,15 dan USD243.213.817,35 ekuivalen dengan Rp2.382.663 juta dan Rp2.333.637 juta.

28


21. Pinjaman Luar Negeri Pinjaman luar negeri terdiri dari: 31 Desember 2001 Rp juta a. Pinjaman sindikasi dari bank luar negeri b. Pinjaman non sindikasi dari bank luar negeri c. Bunga yang masih harus dibayar

19.047.043 67.356 662.426 19.776.825

31 Desember 2000 Rp juta 17.788.498 62.143 1.291.389 19.142.030

Pinjaman Sindikasi dari Bank Luar Negeri merupakan pinjaman sindikasi dari bank-bank internasional kepada Bank Indonesia atas nama Pemerintah yang digunakan untuk menambah cadangan devisa. Pinjaman sindikasi terdiri dari: 31 Desember 2001 Rp juta Pinjaman Siaga Tahun 1994 Pinjaman Siaga Tahun 1995 Pinjaman Siaga Tahun 1996 Pinjaman Siaga Tahun 1997

3.576.461 5.070.582 5.200.000 5.200.000 19.047.043

31 Desember 2000 Rp juta 3.409.512 4.783.987 4.797.500 4.797.500 17.788.499

22. Kewajiban Lain-lain Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000 terdiri dari: 31 Desember 2001 Rp juta - Rekening aktiva bersaldo kredit - Setoran jaminan pembukaan L/C dalam valas - Lainnya

95.432 468.855 434.924 999.211

31 Desember 2000 Rp juta 1.846 290.127 851.448 1.143.421

23. Modal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah). Modal ini harus ditambah sehingga menjadi 10% (sepuluh persen) dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain. Jumlah Modal Bank Indonesia per 31 Desember 2001 sebesar Rp2.948.029 juta. Peningkatan Modal sebesar Rp341.793 juta per 31 Desember 2001 dibanding per 31 Desember 2000 disebabkan 29


adanya tambahan modal yang berasal dari Cadangan Tujuan sehubungan dengan pembagian laba tahun buku 31 dan 32, berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. 24. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan Sesuai pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 2/20/PDG/2000 tanggal 7 November 2000 dan Surat Edaran No. 2/47/INTERN tanggal 17 November 2000 tentang Tatacara Pembagian Surplus Bank Indonesia, maka surplus Bank Indonesia per 31 Desember 2000 telah dibagi pada tanggal 23 Juli 2001 menjadi sebagai berikut: 1) 2)

30% untuk Cadangan Tujuan yaitu sebesar Rp772.484 juta Sisanya sebesar Rp1.802.463 juta dipupuk sebagai Cadangan Umum.

Posisi Modal sebesar Rp2.948.029 juta, Cadangan Umum sebesar Rp8.233.006 juta, serta Hasil Revaluasi Aktiva Tetap sebesar Rp4.871.249 juta baru mencapai 4,54% dari seluruh kewajiban moneter. 25. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap Penilaian kembali aktiva tetap tanah, bangunan, mesin, perabot dan peralatan menghasilkan hasil revaluasi aktiva tetap sebesar Rp4.871.249 juta per 31 Desember 2001.

26. Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-surat Berharga Hasil Revaluasi Kurs dan Surat-surat Berharga (SSB) per tanggal 31 Desember 2001 adalah Rp50.204.504 juta dan per 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp79.950.773 juta yang terdiri atas: 31 Desember 2001 Rp juta -

Selisih kurs valuta asing Revaluasi harga emas Selisih kurs Uang Kertas Asing Revaluasi rekening giro IMF Revaluasi SSB available for sale

59.342.524 7.026.311 12.171 (17.147.875) 971.373 50.204.504

31 Desember 2000 Rp juta 81.427.618 8.384.150 473.800 (11.755.531) 1.420.736 79.950.773

30


27. Penerimaan dari Pengelolaan Devisa Selain dari hasil pengelolaan cadangan devisa, dalam penerimaan dari pengelolaan devisa sebesar Rp55.040.311 juta terdapat pendapatan yang berasal dari pendapatan selisih kurs sebesar Rp39.861.993 juta. Pendapatan selisih kurs berasal dari selisih hasil penjualan valuta asing (Rupiah value) dengan harga perolehan valuta asing berdasarkan harga pokok rata-rata (Rupiah cost).

28. Penerimaan Kredit & Pembiayaan Penerimaan sebesar Rp8.418.481 juta termasuk penerimaan berdasarkan perhitungan bunga kredit Surat Utang Pemerintah sebesar Rp7.669.826 juta.

29. Beban Perumusan & Pelaksanaan Kebijakan Moneter Beban sebesar Rp15.407.479 juta termasuk pengeluaran untuk diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebesar Rp14.393.862 juta.

30. Beban Pengelolaan Devisa Beban sebesar Rp5.667.945 juta termasuk untuk biaya bunga pinjaman luar negeri sebesar Rp5.464.030 juta.

31. Beban Penambahan Penyisihan Aktiva Produktif Beban sebesar Rp22.068.133 juta merupakan beban tambahan penyisihan terhadap taksiran kerugian aktiva akibat tidak tertagihnya kredit.

32. Beban Umum, Administrasi dan Lainnya Beban Umum, Administrasi dan Lainnya sebesar Rp2.029.327 juta merupakan biaya pengelolaan yang terdiri dari pengelolaan informasi pengedaran uang, pengelolaan sumber daya intern dan pengelolaan informasi sumber daya intern.

31


D.

Penjelasan Lainnya

1.

Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa adalah sebagai berikut:

Deposito pada Indover Bank Aktiva lain-lain NPL pada Indover Bank Pinjaman karyawan

2.

31 Desember 2001

31 Desember 2000

Rp juta

Rp juta

4.704.247 2.800.691 180.101 7.685.039

7.684.682 202.808 7.887.490

Dana Pensiun Berdasarkan Persetujuan/Pengesahan Laporan Pengurus DAPENBI BI sesuai surat Gubernur Bank Indonesia No. 3/2/GBI/DSDM tanggal 27 Juni 2001, rasio pendanaan sistem dana pensiun per 31 Desember 2000 adalah 71,48%, dan status pendanaan program dana pensiun sebagai berikut: 31 Desember 2000 Rp juta Nilai wajar aktiva dana pensiun Kewajiban aktuaris (nilai sekarang dari manfaat pensiun) Kelebihan kewajiban aktuaris atas aktiva dana pensiun, yang merupakan defisit biaya jasa masa lalu yang belum diamortisasi

1.812.075 (2.535.048) (722.973)

Beban iuran pensiun untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001 terdiri dari komponen-komponen berikut: 31 Desember 2001 Rp juta Biaya jasa masa kini Biaya jasa masa lalu Beban pensiun

3.

45.062 143.248 188.310

Tunjangan Hari Tua Bank Indonesia menyelenggarakan program tunjangan hari tua yang menyediakan manfaat untuk perolehan tempat tinggal bagi pegawai Bank Indonesia dan bagi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pendanaan program Tunjangan Hari Tua dilakukan oleh Bank Indonesia melalui iuran bulanan. Iuran Tunjangan Hari Tua yang dibebankan dalam Laporan Surplus Defisit periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2001 sebesar Rp56.869 juta.

32


4.

Dana Kesejahteraan Pegawai Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1968, pasal 47 ayat 6, Bank Indonesia diwajibkan mengalokasikan masing-masing 7,5% dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan untuk dana kesejahteraan pegawai dan uang jasa produksi. Dana Kesejahteraan Pegawai digunakan sebagai sumber dana untuk pinjaman kepada pegawai sementara dana yang belum digunakan ditempatkan pada deposito berjangka. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKK – BI) ditunjuk sebagai pengelola Dana Kesejahteraan Pegawai untuk masa lima tahun yang dapat sewaktu-waktu diakhiri ataupun diperpanjang berdasarkan Perjanjian No. 32/1/USDM tanggal 3 Mei 1999. Dana Kesejahteraan Pegawai per 31 Desember 2001 sebesar Rp845.369 juta.

5.

Komitmen dan Kontinjensi a.

Pinjaman Dua Tahap (Two Step Loans) Merupakan pinjaman dari badan pemerintah luar negeri atau organisasi internasional, seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank, yang diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam skim kredit ini adalah bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah untuk memberikan dan menagih kembali pinjaman yang diteruskan kepada bank-bank nasional. Bank-bank nasional ini seterusnya akan mengambil alih risiko kredit dan menyalurkan kredit tersebut kepada pemakai akhir yang memenuhi syarat. Fasilitas TSL merupakan pinjaman Pemerintah kepada bank pelaksana dan dikelola oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-2147/LK/2000 tanggal 16 Mei 2000 menyatakan bahwa Bank Indonesia hanya bertindak sebagai agen pelaksana dari skimskim ini dan oleh karena itu tidak akan menanggung risiko kredit. Jumlah fasilitas dari Pemerintah kepada Bank Indonesia untuk dilimpahkan kepada bankbank pelaksana pada tanggal 31 Desember 2001 sebesar USD395.235.309,51; JPY118.872.557.862;Eur11.777.361 dan DEM50 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar USD373.405.309,51;JPY138.278.378.862;Eur11.777.361 dan DEM50 juta, sedangkan posisi pinjaman adalah sebagai berikut : 31 Desember 2001 Rp juta Saldo pinjaman yang outstanding Jmh kelonggaran tarik

2.734.506 62.771

31 Desember 2000 Rp juta 2.396.758 175.553

Penerima fasilitas TSL adalah Pemerintah Republik Indonesia yang diteruspinjamkan kepada bank-bank, kecuali untuk fasilitas dari EXIM Taiwan, yang bertindak sebagai peminjam adalah Bank Indonesia dan diteruspinjamkan kepada Bank Bukopin. 33


b.

Interbank Debt Exchange Offer (EO) Program Program Interbank Debt Exchange Offer merupakan program restrukturisasi utang luar negeri perbankan Indonesia. Dalam hal ini Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) bank yang jatuh tempo dalam consolidation period dan memenuhi syarat untuk dipertukarkan, diberikan kesempatan untuk dipertukarkan menjadi pinjaman baru berjangka waktu 4 tahun dengan jaminan pembayaran oleh Bank Indonesia yang di-counter guarantee oleh Pemerintah Republik Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut Frankfurt Agreement tanggal 4 Juni 1998 dan dilakukan dalam 2 tahap. Dalam tahap pertama, telah direstrukturisasi PKLN bank yang jatuh tempo sampai dengan 31 Maret 1999 melalui penandatanganan Master Loan Agreement tanggal 18 Agustus 1998. Sementara itu dalam tahap kedua telah direstrukturisasi PKLN bank yang jatuh tempo antara 1 April 1999 sampai dengan 31 Desember 2001 melalui penandatanganan Master Loan Agreement tanggal 25 Mei 1999. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang tidak memperkenankan Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman baik kepada Pemerintah maupun kepada perbankan, maka Pemerintah memberikan counter guarantee atas program Interbank Debt Exchange Offer sebagaimana dituangkan dalam Surat No. S-384/MK.01/1999 tanggal 13 Oktober 1999. Untuk itu Departemen Keuangan atas nama Pemerintah telah membuka rekening khusus senilai Rp360 miliar yang dapat diisi kembali sesuai kebutuhan dana penjaminan. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Jaminan atas Pembiayaan Perdagangan Internasional dan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank pada tanggal 3 Mei 2000 yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan counter guarantee dimaksud. Disamping itu Pemerintah juga telah menerbitkan Surat Utang Pemerintah No. SU006/MK/2001 tanggal 6 September 2001 senilai Rp40 triliun yang salah satu peruntukannya untuk pelaksanaan program Interbank Debt Exchange Offer khusus bagi bank-bank peserta yang berstatus Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan Bank Dalam Likuidasi (BDL). Adapun kewajiban Pemerintah dalam kaitannya dengan counter guarantee yang diberikan sehubungan dengan program Exchange Offer adalah sebagai berikut: 31 Desember 2001 Rp juta EOP I EOP II

c.


2.957.839 32.716.209

15.552.274 41.076.979

35.674.048

56.629.253

Surat Utang Pemerintah No. SU-006/MK/2001 Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh 34


Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, Pemerintah telah menerbitkan Surat Utang kepada Bank Indonesia sebesar Rp40.000.000.000.000,- (empat puluh triliun rupiah). Hal tersebut diputuskan dalam rapat kerja antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi IX DPR – RI pada tanggal 4 September 2001. Atas penerbitan surat utang tersebut, Bank Indonesia membeli surat utang dimaksud sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pokok utang tersebut diatas akan dibayarkan kembali dalam jangka waktu 20 tahun termasuk masa tenggang 5 tahun yang dihitung sejak penerbitan SUP yaitu tanggal 6 September 2001. Pembayaran angsuran realisasi pokok utang dilakukan sebanyak 30 kali secara proporsional sesuai dengan besarnya tingkat perubahan indeks harga konsumen setiap tahun anggaran, dan dibayarkan setiap 6 bulan. Angsuran pertama dibayar pada tanggal 1 September 2006 dan angsuran berikutnya jatuh tempo dan dibayar pada setiap tanggal 1 Maret dan 1 September setiap tahunnya. Besarnya tingkat bunga dari SUP ini adalah 3% (tiga perseratus) setahun dihitung dari jumlah dana yang telah dicairkan dan dibayarkan setiap 6 bulan pada tanggal 1 Maret dan 1 September setiap tahunnya. Selama surat utang tersebut belum dicairkan, Bank Indonesia akan mencatat dalam Off Balance Sheet, dan pada saat pencairan dana akan dicatat sebagai Tagihan Kepada Pemerintah.

-------- ooo --------

35

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2001

Recommend Documents