LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2013

BAGIAN ANGGARAN 089

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2013 (AUDITED)

NOMOR

: LAP-05/PW.04/1/2014

TANGGAL

: 09 JANUARI 2014

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10Pekanbaru, 28282 Telepon (0761) 857400 – 39414-39415, Faks35001 [email protected]

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pekanbaru, 9 Januari 2014 Kepala Perwakilan,

Panijo NIP 19630503 198503 1 001

Kata Pengantar

i

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Profil dan Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Pengungkapan Lain-lain Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

iv 1 4 5 6 6 6 6 7 7 15 15 16 20 20 20 25

Daftar Isi

i Daftar Isi

iv iv Ringkasa 3 4 5 X X XX XX XX XX XX XX XX

26 XX 26 XX 27 27 XX 30

ii

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN Hal Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

1

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2013 dan 2012

2

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

13

Tabel 4

: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

14

Tabel 5

: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

15

Tabel 6

: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

16

Tabel 7

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

16

Tabel8

: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012

17

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012

17

Tabel 10

: Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012

18

Tabel 11

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012

19

Tabel 12

: Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012

20

Tabel13

: Rincian Persediaan

20

Tabel14

: Rincian Aset Tetap

21

Tabel15

: Rincian Saldo Tanah

21

Tabel16

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

25

Tabel17

: Rincian Aset Lainnya

26

Tabel18

: Rincian Ekuitas Dana Lancar

26

Lampiran

: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset

29

A1 Lampiran

Tetap : Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

30

A2

DaftarTabel

iii

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp38.854.800. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 adalah sebesar Rp18.099.232.522 atau mencapai 96,11 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18.831.510.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) 2013 Uraian

Pendapatan Negara Belanja Negara

Anggaran 18,831,510,000.00

Ringkasan Laporan Keuangan

Realisasi 38,854,800.00 18,099,232,522.00

2012 % Real. Thd Anggaran 96.11%

Realisasi 16,410,531.00 15,746,722,884.00

-1-


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp37.210.706.842,00 yang terdiridari: Aset Lancar sebesar Rp123.280.713,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp37.076.868.889,00; Aset Lainnya sebesar Rp10.557.240,00. Nilai kewajiban per 31 Desember 2013 dicatat sebesar Rp29.371.607,00 yang merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp29.371.607,00. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp37.181.335.235,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp93.909.106,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp37.087.426.129,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) Ura i a n ASET As et La nca r As et Teta p As et La i nnya Jumlah Aset KEWAJIBAN Kewa ji ba n Ja ngka Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekui ta s Da na La nca r Ekui ta s Da na Inves ta s i Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana

31 Des 2013 123.280.713,00 37.076.868.889,00 10.557.240,00 37.210.706.842,00 29.371.607,00 29.371.607,00 93.909.106,00 37.087.426.129,00 37.181.335.235,00 37.210.706.842,00

Kena i ka n / Penuruna n Rp %

31 Des 2012 153.955.698,00 53.468.752.960,00 8.056.125,00 53.630.764.783,00 153.955.698,00 53.476.809.085,00 53.630.764.783,00 53.630.764.783,00

(30.674.985,00) (16.391.884.071,00) 2.501.115,00 (16.420.057.941,00) 29.371.607,00 29.371.607,00 (60.046.592,00) (16.389.382.956,00) (16.449.429.548,00) (16.420.057.941,00)

-19,92 -30,66 31,05 -30,62 -39,00 -30,65 -30,67 -30,62

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi


-2-


Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-

KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU Jl. JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 10 PEKANBARU, 28282 TELEPON (0761) 857400-39414-39415, FAXIMILE 35001 [email protected]

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 9 Januari 2014 Kepala Perwakilan

Panijo NIP 19630503 198503 1 001

Pernyataaan Tanggung Jawab

iv

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi RiauTahun 2013

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jum Pendpt Negara & Hibah

B.1 B.1

B. Belanja Negara 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Jumlah Belanja Negara

B.2 B.2.1 B.2.2 B.2.3

TA 2013 ANGGARAN

REALISASI -

38.854.800 38.854.800

8.910.386.000 6.887.624.000 3.033.500.000 18.831.510.000

8.626.784.449 6.822.762.056 2.649.686.017 18.099.232.522

% thd Anng

TA 2012 REALISASI

-

96,82 99,06 87,35 96,11

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

16.410.531 16.410.531

7.921.969.529 7.410.546.905 414.206.450 15.746.722.884

-4-

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi RiauTahun 2013

II. NERACA KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU NERACA PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 ( dalam Rp) Uraian

Catatan

31 Desember 2013

31 Desember 2012

ASET ASET LANCAR

C.1

Persediaan

C.1.1

Jumlah Aset Lancar

123.280.713

153.955.698

123.280.713

153.955.698

ASET TETAP

C.2.

Tanah

C.2.1

21.815.384.500

30.635.633.500

Peralatan dan Mesin

C.2.2

7.416.021.048

7.584.050.520

Gedung dan Bangunan

C.2.3

15.534.758.543

14.691.914.526

Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.4

497.177.514

526.787.214

Aset Tetap Lainnya

C.2.5

30.367.200

30.367.200

Akumulasi Penyusutan

C.2.6

(8.216.839.916)

0

37.076.868.889

53.468.752.960

Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA

C.3

Aset Tak Berwujud

C.3.1

8.056.125

8.056.125

Aset Lain-lain

C.3.2

195.995.374

0

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.3.3

(193.494.259)

0

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

10.557.240

8.056.125

37.210.706.842

53.630.764.783

29.371.607

0

29.371.607

0

29.371.607

0

153.955.698

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang kepada Pihak Ketiga

C.4 C.4.1

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.5

Cadangan Persediaan

C.5.1

123.280.713

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

C.5.2

(29.371.607)

0

93.909.106

153.955.698

Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI

C.6

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

C.6.1

37.076.868.889

53.468.752.960

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

C.6.2

10.557.240

8.056.125

37.087.426.129

53.476.809.085

JUMLAH EKUITAS DANA

37.181.335.235

53.630.764.783

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

37.210.706.842

53.630.764.783

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

LihatCatatanatasLaporanKeuangan yang merupakanbagiantidakterpisahkandarilaporankeuanganini

-5-

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi RiauTahun 2013

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

sesuai

dengan

PMK-2005/PMK.011/2012

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10 Pekanbaru, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Catatan atas Laporan Keuangan

-6-


Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau berkomitmen dengan visi “ Auditor Presiden, Interaktif, dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara Yang Berkualitas.” Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: 

Menyelenggarakan pengawsan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara yang mendukung tatakelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.



Membina secara efektif

penyelenggaraan system pengendalian intern

pemerintah. 

Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

professional dan komperten. 

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3.PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2013 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi


-7-


Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan  Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi atas Belanja

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.


-8-


Kebijakan Akuntansi atas Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.



Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk

valuta

asing

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada


-9-


masyarakat. 

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang



Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.


- 10 -




TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.



TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.


- 11 -


a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana 

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.



Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.



Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Akuntansi atas Penyisihan



Piutang Tak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

Tertagih

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan


- 12 -


Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

dan

Pembentukan

Penyisihan

Piutang

Tidak

Tertagih . Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Lancar Kurang Lancar

Diragukan Macet

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

0.5% 10%

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

50%

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap 

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013,

Aset Tetap

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan


- 13 -




Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji padaTabel 4. Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 14 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi RiauTahun 2013 B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp38.854.800,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp38.854.800,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Negara dan Hibah Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan,

Pendapatan

Denda

Keterlambatan

Penyelesaian

Pekerjaan

Pemerintah. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini : Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2013 Uraian 1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Lainnya 3, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Jumlah

Anggaran

Realisasi

% Real Angg.

-

9,200,000

-

-

28,382,800

-

-

1,272,000

-

-

38,854,800

-

BerdasarkanTabel 5 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 136,77 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Meningkatnya Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya 2. Meningkatnya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 3. Terdapat Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Pada TA 2013, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau tidak terdapat pendapatan lain-lain tetapi terdapat pengembalian belanja pegawai dan belanja barang sebesar Rp4.533.127,00.


- 15 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi RiauTahun 2013 Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2013 dan 2012

URAIAN 1. Pendapatan dari Pemindahtanganan

REALISASI T.A. 2013

NAIK (TURUN) %

REALISASI T.A. 2012

9,200,000

1,500,000

513.33

28,382,800

14,910,531

90.35

1,272,000

-

0.00

38,854,800

16,410,531

BMN Lainnya 2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 3. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Jumlah Pendapatan

136.77

B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp18.099.232.522,00

Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada TA 2013 adalah sebesar Rp18.099.232.522,00 atau 96,11 persen dari anggaran senilai Rp18.831.510.000,00 Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2013 tersaji pada Tabel 7. Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

Belanja Pegawai

8.910.386.000

8.629.482.237

Belanja Barang

6.887.624.000

6.824.597.395

Belanja Modal

3.033.500.000

Total Belanja Kotor

18.831.510.000

Pengembalian Belanja Belanja Netto

18.831.510.000

2.649.686.017

18.103.765.649 (4.533.127) 18.099.232.522

% 96,85 99,08 87,35 96,14 96,11

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:


- 16 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi RiauTahun 2013 10.000.000.000,00 9.000.000.000,00 8.000.000.000,00 7.000.000.000,00 6.000.000.000,00 5.000.000.000,00

Anggaran

4.000.000.000,00

Realisasi

3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2013 dan TA 2012 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 14,94 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Pengadaan belanja modal meningkat dalam rangka mendukung rencana kerja strategis; 2. Kenaikan belanja pegawai yang disebabkan bertambahnya jumlah pegawai. Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2013 dan 2012 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2013

REALISASI T.A. 2012

NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai

8.626.784.449

7.921.969.529

Belanja Barang

6.822.762.056

7.410.546.905

8,90 (7,93) 539,70 14,94

Belanja Modal Jumlah Belanja Belanja Pegawai Rp8.626.784.449,00

2.649.686.017

414.206.450

18.099.232.522

15.746.722.884

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada TA 2013 meliputi: Belanja Gaji Pokok PNS; Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS; Belanja Tunjangan Anak PNS; Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS; Belanja Tunjangan PPh PNS; Belanja Tunjangan Beras PNS; Belanja Uang Makan PNS; Belanja Tunjangan Umum PNS; Belanja Uang Lembur.


- 17 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi RiauTahun 2013 Realisasi Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp8.626.784.449,00 dan Rp7.921.969.529,00. Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 8,90 persen dari realisasi belanja TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain oleh bertambahnya jumlah pegawai. Tabel 9 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2013 dan TA 2012 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2013

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Lembur Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih Belanja Barang Rp6.822.762.056,00

REALISASI T.A. 2012

8.343.941.237

7.798.966.811

285.541.000

137.832.000

8.629.482.237

7.936.798.811

(2.697.788) 8.626.784.449

Naik (Turun) %

(14.829.282) 7.921.969.529

6,99

8,73 (81,81) 8,90

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 6.822.762.056,00. dan Rp 7.410.546.905,00 Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2013 mengalami penurunan 7,93 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain adanya penghematan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas pegawai. Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang TA 2013 dan TA 2012 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Barang Operasional

862,428,670

775,394,418

Belanja Barang Non Operasional

364,397,375

726,974,207

Belanja Jasa

353,111,334

322,843,740

Belanja Pemeliharaan

853,379,393

710,434,190

Belanja Perjalanan Dalam Negeri

4,391,280,623

5,040,171,302

Jumlah Belanja Kotor

6,824,597,395 (1,835,339) 6,822,762,056

7,575,817,857 (165,270,952) 7,410,546,905

Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Bersih Belanja Modal Rp2.649.686.017,00

REALISASI T.A 2013 REALISASI T.A. 2012

Naik (Turun) %

11.22 (49.87) 9.38 20.12 (12.87) (9.92) (98.89) (7.93)

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan TA 2012 adalah masing-masing sebesar Rp2.649.686.017,00. dan Rp414.206.450,00


- 18 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi RiauTahun 2013 Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2013 mengalami kenaikan sebesar 539,70 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2012. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Pengadaan peralatan dan mesin untuk mengganti yang sudah tidak beroperasi dengan kapasitas penuh; 2. Adanya rehabilitasi gedung kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2013 dan 2012 URAIAN JENIS BELANJA Belanja Modal Peralatan dan Mesin

REALISASI T.A. 2013 REALISASI T.A 2012 83.268.000

73.900.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2.566.418.017

340.306.450

Jumlah Belanja Kotor

2.649.686.017

414.206.450 0 414.206.450

Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih

0

2.649.686.017

Naik (Turun) %

12,68 654,15 539,70 0,00 539,70

Realisasi Belanja Modal Non Kas TA 2013 dan TA 2014 adalah sebesar Rp661.605.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Non Kas tersebut merupakan Belanja Modal yang berasal dari Hibah Bangunan Mesjid sebanyak 1 Unit sesuai dengan BAST Bangunan Mesjid nomor:BA-557/PW04/1/2013 tanggal 22 April 2013.


- 19 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Aset Lancar

C.1 Aset Lancar

Rp123.280.713,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp123.280.713,00.dan Rp153.955.698,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau

per 31

Desember 2013 disajikan pada Tabel 12. Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 No. Aset Lancar 1 Persediaan Jumlah

Persediaan Rp123.280.713,00

Rp Rp

TA 2013 123.280.713 123.280.713

Rp Rp

TA 2012 153.955.698 153.955.698

C.1.1 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp123.280.713,00 dan Rp153.955.698,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 tersaji pada Tabel 13. Tabel 13 Rincian Persediaan No 1 2 4 5

Persediaan Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Bahan Baku Persediaan Lainnya Jumlah

T.A 2013

T.A 2012

103.365.095 2.390.300 1.716.000 15.809.318 123.280.713

142.542.485 602.250 10.810.963 153.955.698

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.


- 20 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Aset Tetap Rp37.076.868.889,00

C.2

Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember

2013 dan 2012

tersaji sebesar

Rp37.076.868.889,00 dan Rp53.468.752.960,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau per 31 Desember 2013 dan 2012 disajikan pada Tabel 14. Tabel 14 Rincian Aset Tetap No 1 2 3 4 5

Jenis

T.A 2013

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap Tanah Rp21.815.384.500,00

T.A. 2012

21.815.384.500 7.416.021.048 15.534.758.543 497.177.514

30.367.200 45.293.708.805 (8.216.839.916) 37.076.868.889

30.635.633.500 7.584.050.520 14.691.914.526 526.787.214 30.367.200 53.468.752.960 53.468.752.960

C.2.1 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp21.815.384.500,00 dan Rp30.635.633.500,00. Saldo awal tanah pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau per 31 Desember 2013 seluas 16.856 m2. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 20.448 m2 senilai Rp30.635.633.500.00 dan mutasi kurang 3.593 m2 sebesar Rp8.820.249.000,00 merupakan tanah Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang terletak di Jalan Pepaya No. 77 Pekanbaru yang diserahkan ke Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri sesuai Surat Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor: KEP-95/K.SU/05/2013 tanggal 13 Maret 2013. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 15. Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No KIB Luas 1 2010101002 10,781 m2 2 2010104001 6,075 m2 Jumlah


Nilai 11,884,445,000 9,930,939,500 21,815,384,500

- 21 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Peralatan dan Mesin

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Rp7.416.021.048,00

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp7.416.021.048,00 dan Rp7.584.050.520,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2012

Rp

7.584.050.520

Rp

83.268.000

Transfer Masuk Mutasi kurang:

Rp

20.873.902

Transfer Keluar

Mutasi tambah: Pembelian

Rp

76.176.000

Penghentian aset dari Penggunaannya

Rp

195.995.374


Rp

7.416.021.048

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

Rp

(5.845.233.279)

Nilai Buku per 31 Desember 2013

Rp

1.570.787.769

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa: a. Penambahan dari pembelian 3 unit alat penghancur kertas senilai Rp3.301.650,00

berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321)

sebesar Rp65.813.000,00. b. Penambahan dari pembelian 2 unit meja kerja kayu senilai Rp750.000,00 berasal

dari

Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin

(5321)

sebesar

Rp750.000,00. c. Penambahan dari pembelian 1 unit sice senilai Rp15.730.000,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) sebesar Rp15.730.000,00. d. Penambahan dari pembelian 1 unit uninterruptible power supply (UPS) senilai Rp975.000,00

berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(5321) sebesar Rp975.000,00. e. Penambahan dari pembelian 6 unit personal computer senilai Rp34.287.000 berasal

dari

Belanja

Modal

Peralatan

dan

Mesin

sebesar

(5321)

Rp65.813.000,00. f.

Penambahan dari transfer masuk 2 unit personal computer senilai Rp20.873.902,00

dari

Pusinfowas

BPKP

dengan

BAST

No.BA-

735/PW04/1/2013 tanggal 16 Oktober 2013. g. Penambahan dari pembelian 12 unit printer (peralatan personal computer) senilai Rp16.209.600,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) sebesar Rp65.813.000,00.


- 22 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 h. Penambahan dari pembelian 5 unit scanner (peralatan personal computer) senilai Rp12.014.750,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321) sebesar Rp65.813.000,00. i.

Pengurangan melalui transfer keluar sebanyak 1 unit sebesar Rp 76.176.000,00 merupakan stationary generating set kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang terletak di Jalan Pepaya No. 77 Pekanbaru yang diserahkan ke Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri sesuai Surat Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor : KEP-95/K.SU/05/2013 tanggal 13 Maret 2013.

j.

Pengurangan

melalui

penghentian

Peralatan

dan

Mesin

dari

penggunaannya sebesar Rp195.995.374,00 dan diklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan Rp15.534.758.543,00

C.2.3 Gedung dan Bangunan Saldo gedung dan bangunan Perwakilan BPKP Provinsi Riau per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah senilai Rp15.534.758.543,00 dan Rp14.691.914.526,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


14.691.914.526

Mutasi tambah: Hibah

661.605.000

Pengembangan dengan KDP

2.566.418.017

Kapitalisasi Belanja Barang

74.074.700

Mutasi kurang: Transfer Keluar

2.459.253.700


15.534.758.543

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013

(2.241.061.805)

Nilai Buku per 31 Desember 2013

13.293.696.738

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penambahan

melalui

hibah

sebanyak

1

unit

masjid

senilai

Rp661.605.000,00 sesuai dengan BAST Bangunan Mesjid Nomor : BA557/PW04/1/2013 tanggal 22 April 2013. Hibah tersebut sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan.


- 23 -


b. Penambahan dari pengembangan dengan KDP berupa bangunan gedung kantor permanen senilai Rp2.566.418.017,00 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331) sebesar Rp2.566.418.017,00.

c. Penambahan yang berasal dari penggunaan akun Belanja Barang untuk pekerjaan Rehabilitasi Pagar Bangunan yang di kapitalisasi menambah nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.074.700,00.

d. Mutasi kurang berupa 3 unit bangunan gedung kantor permanen senilai Rp2.230.975.200,00 yang telah diserahkan ke Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri sesuai Surat Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor : KEP95/K.SU/05/2013 tanggal 13 Maret 2013.

e. Mutasi kurang berupa 1 unit musholla senilai Rp52.152.500,00 yang telah diserahkan ke Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri sesuai Surat Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor : KEP-95/K.SU/05/2013 tanggal 13 Maret 2013.

f. Mutasi kurang berupa 1 unit gedung garasi/pool semi permanen senilai Rp19.900.000,00 yang telah diserahkan ke Kanwil DJKN Riau, Sumbar, Kepri sesuai Surat Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor : KEP95/K.SU/05/2013 tanggal 13 Maret 2013.

g. Mutasi kurang berupa 1 unit bangunan tempat kerja lainnya permanen senilai Rp156.226.000,00

yang telah diserahkan ke Kanwil DJKN Riau,

Sumbar, Kepri sesuai Surat Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor : KEP-95/K.SU/05/2013 tanggal 13 Maret 2013. Rincian asset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp497.177.514,00

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp497.177.514,00 dan Rp526.787.214,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012

526,787,214

Mutasi tambah: Transfer Masuk

-

Mutasi kurang: Transfer Keluar Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku per 31 Desember 2013


29,609,700 497,177,514 (130,544,832) 366,632,682

- 24 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Mutasi kurang berupa 1 unit instalasi gardu listrik induk kapasitas kecil senilai Rp9.697.500,00


Sumbar, Kepri sesuai Surat Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor : KEP-95/K.SU/05/2013 tanggal 13 Maret 2013. b. Mutasi kurang berupa 1 unit jaringan distribusi tegangan di atas 20 KVA senilai Rp19.912.200,00


Sumbar, Kepri sesuai Surat Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor : KEP-95/K.SU/05/2013 tanggal 13 Maret 2013. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp30.367.200,00

C.2.5 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp30.367.200,00 dan Rp30.367.200,00. Tidak terdapat mutasi, baik mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2013.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp8.216.839.916,00)

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing Rp8.216.839.916,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 16, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.


- 25 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

Rp

7.416.021.048 Rp

5.845.233.279 Rp

1.570.787.769

2 Gedung dan Bangunan

Rp

15.534.758.543 Rp

2.241.061.805 Rp

13.293.696.738

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

497.177.514 Rp

130.544.832 Rp

120.544.832

4 Aset Tetap Lainnya

Rp

30.367.200 Rp

- Rp

30.367.200

Rp

23.478.324.305 Rp

8.216.839.916 Rp

15.015.396.539


Aset Lainnya

Akm. Penyusutan

C.3 Aset Lainnya

Rp10.557.240,00

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp10.557.240,00 dan Rp8.056.125,00.Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 17. Tabel 17 Rincian Aset Lainnya

No

Uraian

2012

1 Aset Tak Berwujud

Rp

8.056.125 Rp

8.056.125

2 Aset Lain-lain

Rp

195.995.374 Rp

-

Rp

204.051.499 Rp

8.056.125

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp Nilai Buku per 31 Desember 2013 Rp

193.494.259 Rp

-

10.557.240 Rp

8.056.125

Jumlah

Aset Tak Berwujud

2013

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Rp8.056.125,00

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp8.056.125,00 dan Rp8.056.125,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Aset tak berwujud berupa Software Antivirus Symantec untuk jaringan LAN/WAN Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Tidak terdapat mutasi, baik mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Berwujud pada tahun 2013.


- 26 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Aset Lain-lain

C.3.2 Aset Lain-lain

Rp195.995.374,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah Rp195.995.374,00 dan Rp0,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012

-

Mutasi tambah: Reklasifikasi dari Aset Tetap Saldo per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2013 Nilai Buku per 31 Desember 2013

195.995.374 195.995.374 (193.494.259) 2.501.115

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: a. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp195.995.374,00 yang tidak lagi digunakan dalam operasional kantor dan dalam kondisi rusak berat. Rincian aset lain-lain disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan

C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp193.494.259,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing Rp193.494.259,00 dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

KEWAJIBAN C.4 Kewajiban Jangka Pendek Utang kepada Pihak

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp29.371.607,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp29.371.607,00 dan Rp0,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 18.


- 27 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Tabel 18 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No

Uraian

Jumlah

1

Belanja Barang yang masih harus dibayar

2

Belanja Barang yang masih harus dibayar Total

Penjelasan Penggunaan langganan Rp 28.878.295 daya & jasa (Listrik) yang belum dibayar Penggunaan langganan 493.312 daya & jasa (Telepon) yang belum dibayar

Rp

Rp 29.371.607

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp93.909.106,00

C.5 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 tersaji pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Ekuitas Dana Lancar

No

Cadangan Persediaan Rp123.280.713,00

Aset Lancar

TA 2013

TA 2012

1 Cadangan Persediaan 2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Rp Rp

123.280.713 Rp (29.371.607) Rp

153.955.698 -

Jumlah

Rp

93.909.106 Rp

153.955.698

C.5.1 Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 masingmasing sebesar Rp123.280.713,00 dan Rp125.810.713,00.

Dana yang harus

C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

disediakan untuk pembayaran Utang

Jumlah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jangka Pendek

per

(Rp29.371.607,00)

31

Desember

2013

dan

2012

masing-masing

sebesar

minus

Rp29.371.607,00 dan Rp0,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. C.6 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp37.076.868.889,00

C.6.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp37.076.868.889,00 dan Rp53.468.752.960,00.


- 28 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan Dalam

C.6.2

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp10.557.240,00

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp10.557.240,00 dan Rp8.056.125,00. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN D.1.1 Informasi Revisi Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau telah melakukan Revisi DIPA Anggaran dengan Surat Pengesahan Nomor: DIPA-089.01.2.450670/2013 tanggal 15 Juli 2013 dengan rincian, sebagai berikut:

Kode

Anggaran Sebelum Pemotongan

Jenis Belanja

Anggaran Setelah Pemotongan

Revisi

51

Belanja Pegawai

Rp

8,910,386,000 Rp

- Rp

8,910,386,000

52

Belanja Barang

Rp

7,310,197,000 Rp

422,573,000 Rp

6,887,624,000

53

Belanja Modal

Rp

3,033,500,000 Rp

- Rp

3,033,500,000

Rp

19,254,083,000 Rp

422,573,000 Rp

18,831,510,000

Jumlah

D.1.2 Informasi Penggunaan Dana Mitra Selama tahun 2013 kegiatan pengawasan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Riau, juga didanai dari mitra kerja. Kegiatan tersebut berupa pendampingan, bimbingan teknis dan sosialisasi berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah, kementerian/lembaga, dan BUMN/BUMD yang menjadi mitra kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Sampai dengan 31 Desember 2013, realisasi penerimaan dana mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Riau berjumlah Rp3.588.285.002,00 dengan rincian sebagai berikut:


- 29 -


No.

Nama Bidang

PP

Dana Mitra Kerja LHP

Realisasi Dana

1

IPP-Perekonomian

19

14

347.632.600,00

2

IPP-Polsoskam

60

64

276.280.000,00

3

APD

101

87

1.979.088.282,00

4

Akuntan Negara

29

27

985.284.120,00

5

Investigasi

3

-

212

192

Jumlah

3.588.285.002,00

Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pihak mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing mitra kerja. Pegawai BPKP yang diberi tugas oleh pimpinan diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi penggantian biaya perjalanan dinas/transport lokal, dan selanjutnya dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masingmasing mitra kerja.


- 30 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Lampiran A1 Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2013 Nilai Perolehan


Nilai Buku

A Peralatan dan Mesin

7.416.021.048,00

5.845.233.279,00

1.570.787.769,00

1 Alat Bantu

1.061.108.767,00

592.410.064,00

468.698.703,00

729.909.000,00

727.383.571,00

2.525.429,00

3 Alat Kantor

1.369.915.805,00

1.049.774.483,00

320.141.322,00

4 Alat Rumah Tangga

2.785.768.256,00

2.188.172.214,00

597.596.042,00

5 Alat Studio

56.713.375,00

49.461.875,00

7.251.500,00

6 Alat Komunikasi

94.209.879,00

81.793.943,00

12.415.936,00

975.000,00

438.750,00

536.250,00

8 Alat Kedokteran

11.084.631,00

9.353.180,00

1.731.451,00

9 Komputer Unit

942.485.303,00

815.556.966,00

126.928.337,00

10 Peralatan Komputer

363.851.032,00

330.888.233,00

32.962.799,00

B Gedung dan Bangunan

15.534.758.543,00

2.241.061.805,00

13.293.696.738,00

1 Bangunan Gedung Tempat Kerja

13.140.162.122,00

975.467.427,00

12.164.694.695,00

No

Aset Tetap

2 Alat Angkutan Darat Bermotor

7 Peralatan Pemancar

2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

2.012.653.000,00

1.231.219.471,00

781.433.529,00

3 Tugu/Tanda Batas

381.943.421,00

34.374.907,00

347.568.514,00

C Jalan, Jembatan dan Jaringan

497.177.514,00

130.544.832,00

366.632.682,00

87.307.515,00

87.307.515,00

2 Jembatan

127.691.440,00

11.492.229,00

116.199.211,00

3 Jarngan Listrik

282.178.559,00

31.745.088,00

250.433.471,00

1 Jalan

-

D Aset Tetap Lainnya

30.367.200,00

-

30.367.200,00

1 Bahan Perpustakaan Tercetak

30.367.200,00

-

30.367.200,00

E Aset Tetap Yang Tidak Digunakan 1 Alat Rumah Tangga 2 Alat Studio 3 Alat Komunikasi 4 Komputer Unit 5 Peralatan Komputer


195.995.374,00

193.494.259,00

2.501.115,00

37.927.999,00

37.927.999,00

3.535.820,00

3.492.820,00

43.000,00

28.857.456,00

26.399.341,00

2.458.115,00

110.044.798,00

110.044.798,00

-

15.629.301,00

15.629.301,00

-

-

- 31 -

Laporan Keuangan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau Tahun 2013 Lampiran A2 KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 BA /UAPA Eselon 1/UAPPA-E1 UAPPA-W Satuan Kerja/UAKPA

: (1) 089/089 : (2) 01 : (3) 450670 : (4) 450670

Pendapatan/Belanja No.

Kode Akun (5)

1.

212112

2.

212112

Uraian (6) Bel. Daya & Jasa (Listrik) Bel. Daya & Jasa (Telepon)

Realisasi Menurut Basis Kas (Rp) (7)

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah

Kurang

(8)

(9)

Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp) (10)

0

28.878.295

0

28.878.295

0

493.312

0

493.312

Dokumen Sumber (11) Rek. Listrik Jan 2014 Rek. Telepon Jan 2014

Pekanbaru, 31 Desember 2013 An. Kepala Perwakilan Kepala Sub Bagian Keuangan

Iskandar Zulkarnaen NIP 19650219198503 1 002


- 32 -

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2013

Recommend Documents